text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
ataan organisasi pada sekretariat daerahbagan struktur organisasi lampiran xxx peraturan gub ahun badan perencanaan pembangunan daerah nomor tanggal novemberkereta daerah provinsi jawa barat sekretariat sub bagian sub bagian perencanaan dan ena aga kepegawaian dan pelaporan umum pas bidang bidang bidang pengendalian dan evaluasi pemerintahan dan perekonomian dan infrastruktur dan pembangunan daerah pembangunan daerah sumber daya alam kewilayahan an) sam sinaga) apa ngan: saman hama dna: ama lea dem maa meme memakan gta ke: kana sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang perencanaan dan pemerintahan dan perekonomian dan infrastruktur dan tea pendanaan pembangunan manusia sumber daya alami kewilayahan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang data dan informasi pemerintahan dan perekonomian dan infrastruktur dan pembangunan manusia sumber daya alam kewilayahan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pengendalian, evaluasi pemerintahan dan perekonomian dan infrastruktur dan dan pelaporan pembangunan manusia iii sumber daya alam iii kewilayahan iii gubernur jawa barat, ttd mohamad ridwan kamilangka dan angk, subbagian energi, sumber daya mineral dan sumber daya air:, subbagian ketahanan pangan, peternakan, kelautan dan perikanan,, subbagian perumahan dan permukiman, dan subbagian industri, perdagangan, pariwisata dan koperasi usaha kecil:, subbagian monitoring, evaluasi dan pelaporan badan usaha milik daerah lembaga keuangan,, subbagian monitoring, evaluasi dan pelaporan badan usaha milik daerah non lembaga keuangan, daerah, subbagian inovasi pembiayaan,, subbagian pelaksanaan pengadaan barang jasa,: subbagian pengembangan sistem informasi,, subbagian pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknis pengadaan barang jasa,, , subbagian pelayanan media, dan subbagian pelayanan informasi. bagian publikasi, peliputan dan dokumentasi, membawakan: subbagian publikasi, subbagian peliputan dan dokumentasi, dan subbagian perencanaan dan ketatausahaan. bagian keprotokolan, membawakan, subbagian penata acara keprotokolan, subbagian fasilitasi tamu dan undangan, dan subbagian ketatausahaan pimpinan. biro umum, membawakan: bagian rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian, membawakan: subbagian urusan dalam, subbagian rumah tangga pimpinan,, subbagian ketatausahaan keuangan:, subbagian pengadaan, penyimpanan dan distribusi,,: subbidang perekonomian dan sumber daya alam n, dan subbidang infrastruktur dan kewilayahan iia pada bulan desember ketentuan dalam lampiran dan lampiran xxx diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan lampiran xxxne, rb6 tanggal:ape jawa barat daerah e perekonomian dan pan makara dome abi tahi woman hemat homs hoeesadantam| has af) tabu mentan pen han meat sea han uta &j hse) mlm) home hmnditstna meta maan mata ena lau lee gubernur jawa barat, ttd mohamad ridwan kamebong tahun yang diajukan oleh: nama kopi ansor, b3: pekerjaan wiraswasta, alamat jalan setia rt. rw. kelurahan kandang mas, kecamatan kampung melayu, kota bengkulu, provinsi den bengkulu: nama eran joni: pekerjaan wiraswasta: alamat rt. rw. kelurahan mulai, kecamatan lebong selatan, kabupaten lebong, provinsi bengkulu:ardiansyah trisha putra, s.h., m.h. dan ivan yudha oktana, s.h., yang kesemuanya adalah advokat konsultan hukum pada kantor hukum cahaya keadilan, yang beralamat jalan natadirja workshop dinas pekerjaan umum pemerintah provinsi bengkulu, nomor rt. rw. kelurahan jalan gedang, kecamatan gading cempaka, kota bengkulu, kode pos cp. e mail:lebong, beralamat tube, kabupaten lebong, provinsi bengkulufernandes marissa, s.h. selaku advokat konsultan hukum pada kantor advokat marissa partners, yang beralamat jalan merpati rt. nomor b0o4, rawa makmur, kota bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . oi. memohon, ii. nama rosjonsyah, sip., si. alamat kelurahan tanjung agung, kecamatan pejabat, lebong, bengkulu nama wawan fernandes, sh., kn, alamat desa karang anyar, kecamatan lebong tengah, lebong, bengkulusira payung, sh, diakon lubis, sh, januar prawira massa, sh, si, mh, holden makmur atmawidjaja, sh, mh, saved muhammad mulyadi, sh, edison panjaitan, sh, sudiyatmiko prabowo, sh, mh, tanda perdamaian nasution, sh, title erina yunus, sh, mm, satuan sinaga, sh, mh, simeon petrus, sh, hartono tanuwidjaja, sh, si, magma widjaja, sh, sandi ebenezer situngkir, sh, mh, pilipes tarigan, sh, mh, imran mahfud, sh, zakaria maria tomb, sh, mh, badrul munir, ag, sh, cla, ridwan darmawan, sh, nuzul wibawa, ag, mh, aziz fahri pasaribu, sh, muhammad ibnu, sh, octianus, sh, ace kurnia, ag., aries surya, sh, benny hutabarat, sh, dini fitriyani, sh, cla, rizky, sh, aid johan, sh, mh, heri perdana tarigan, sh, dan samuel david, sh, yanghukum perkantoran golden centrum jalan majapahit blok jakarta pusat telepon: fax: email:substantif dalam permohonan guo, tanpa harus mencederai makna substantif dari demokratisasi dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota, khususnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lebong tahun hanya kepada mahkamah yang mulia inilah pemohon dapat meminta keadilan yang sebenarnya sekaligus menjadi kanal terakhir dalam menjaga kemurnian demokrasi negeri ini, bahwa seandainya mahkamah hanya akan menerima kedudukan hukum (legal standing) dalam ambang batas selisih perolehan suara yang diatur dalam undang undang republik indonesia tahun juncto huruf peraturan mahkamah konstitusi tahun saja, maka kehadiran lembaga ini tentu tidak sebanding dengan perjuangan pendirian lembaga peradilan ini, karena mengenai perolehan suara dengan selisih melampaui ambang batas yang telah ditentukan peraturan perundang undangan tersebut adalah sangat 'mudah untuk memperolehnya dengan cara yang tidak konstitusional, maka hal demikian merupakan awal kehancuran demokrasi yang sudah mulai terbangun dan menemukan jatidirinya. idealnya menurut pemohon mahkamah konstitusi tidak dapat dibatasi hanya untuk menyelesaikan perselisihan dengan memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan dengan selisih penghitungan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana prosentase ambang batas yang ditentukan dalam ketentuan perundang undangan dalam arti sempit, dengan kata lain mahkamah hanya menjadi kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala daerah,ihan bupati dan wakil bupati kabupaten lebong yang berpengaruh terhadap perolehan hasil pemilihan, dengan cara menerima kedudukan pemohon dalam permohonan guo dengan mengesampingkan ketentuan ambang batas prosentase selisih perolehan suara yang telah diatur,diterbitkan dikeluarkan pada tanggal desember buku wib: vide bukti p 1j: bahwa berdasarkan tanggal dan pukul diterbitkannya keputusan memohon tersebut pada poin atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalanhitung sejak tanggal desember pukul wib hingga tanggal desember pukul wib, bahwa pemohon mengajukan permohonan pembatalan keputusan memohon tersebut pada tanggal desember pukul wib, sehingga dan olehkarenannya masih berada antara tenggang waktu sebagaimana telah disebutkan pada poin atastahun juncto peraturan mahkamah konstitusi tahun iv. pokok permohonanmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tahun perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lebong sebagai berikut: vide bukti tabel perolehan nama pasangan calon persentase para waropen priadi, se,m. dan deri jati prasetyo, hj. leni hayati john latief, se., dan ario bimo suryo kopi ansor dan ,33y6 eran joni rosjonsyah, s.ip., dan wawan fernandez, sh., wilyah bachtiar, s.ip dan aran taruk jumlah suara sah berdasarkan tabel atas yang termuat dalam keputusan memohon tersebut, pemohon berada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyakdearosjonsyah, s.ip., dan wawan fernandez, s.h., kn. suara batal (bukan pasangan calon) tidak sah wilyah bachtiar, s.ip. dan aran taruk jumlah suara sahmenurut pemohon, selisih ataupun perbedaan perolehan suara pemohon tersebut, disebabkan karena hal hal yang akan pemohon uraikan berikut ini: bahwa hasillebong tahun yang dilakukan memohon adalah cacat formil dan materil olehbupati dan wakil bupati lebong. seharusnya memohon berpedoman pada undang undang nomor tahun yang diubah dengan undang undang nomor tahun tentang asas pemilihan yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bahwa memohon telah bertindak tidak adil, tidak proporsional, tidak profesional, dan mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta pilkada kabupaten lebong tahun sebagaimana kami uraikan sebagai berikut: ii. bahwa terhadap proses seleksi administrasi pencalonan, seharusnya memohon menggunakan mekanisme penelitian syarat pencalonan dan syarat caloii. bahwa terkait pelanggaran memohon sebagaimana disebutkan pada poin atas, memohon telah tidak cermat dan tidak hati hati dalam melakukan penelitian persyaratan pencalonan terhadap syarat pencalonan bakal calon wakil bupati atas nama wawan fernandez, s.h., merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kn., dan tentunya merupakan menjadi satu kesatuan persyarat, iii. bahwa memohon telah menutup mata dengan adanya fakta hukum terhadap persyaratan pasangan bakal calon rosjonsyah, s.ip., si. dan wawan fernandez, s.h., kn. yang telah cacat secara formil dan materil, karena terkait persyaratan bakal calon wakil bupati pasangan tersebut secara nyata telah menyembunyikan riw hidupnya yang merupakan mantan narapidana , dengan memasukkan keterangan palsu dan atau menggunakan surat dokumen palsu sebagai kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon wakil bupati, yaitu persyaratan kelengkapan dokumen surat keterangan catatan kepolisian sick), sebagaimana surat sick nomor: sick panas vii sat interkom, tertanggal juli sedangkan secara tegas dalam sick dimaksud, pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutaniv. bahwa pada prinsipnya ketentuan perundang undangan tidaklah membatasi hak konstitusional warganya untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, terkhusus bagi warga negaranya yang telah memiliki riw mantan narapidana untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih mencalonkan diri dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. akan tetapi terhadap bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati yang memiliki riw mantan narapidana, haruslah melengkapi persyaratan persyaratan khusus , merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sebagaimana telah diputuskan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu viii yangindakan memohon yang dengan sengaja tidak melakukan satu tahapan yangupakan pelanggaran terhadap asas kecermatan dan kehati hatian dalam proses dan atau penyelenggaraan pemilihan, vi. bahwa selain tindakan memohon yang telah disebutkan pada poin vi. atas, memohon telah mengikutsertakan dan menetapk tersebut sebagai pasangan bupati dan wakil bupati lebong tahun sedangkan pasangan calon tersebut, sudah nyata nyata tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan. sehingga tindakan memohon tersebut telah nyata nyata melanggar asas penyelenggaraan pemilihan yaitu: adil , karena telah bertindak tidak adil terhadap pasangan calon peserta pemilihan lainnya, termasuk dalam hal ini pemohon. serta sebagai penyelenggara pemilihan, memohon telah pula melanggar asas asas penyelenggaran pemilihan yaitu: adil, kepastian hukum, proporsionalitas, profesionalitas , vi. yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddesa karang anyar kecamatan lebong tengah dengan nik hal ini mengindikasikan bahwa memohon tidak menggunakan kewenangan yang ada pada kpu kabupaten lebong untuk melalukan verifikasi faktual terhadap dokumen tersebut secara cermat dan menunjukkan sikap tidak profesional serta menimbulkan ketidakpastian hukum, viii. bahwa terhadap adanya fakta wawan fernandez, s.h. kn. yang terdaftar daftar pemilih tetap dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lebong tahun sebagai pemilih tps desa karang anyar kecamatan lebong tengah, sedangkan secara nyata wawan fernandez, s.h., kn. sebagaimana ktp yang bersangkutan beralamat desa sembako atas kecamatan lebong tengah. oleh karenanya berdasarkan fakta ini, memohon secara nyata dalam melakukan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati lebong tahun tidak cermat dan teliti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga berakibat pada ketidakprofesionalannya dalam menyelenggarakan pemilihan, dan hal ini sudah barang tentu memohon telah melanggar asas penyelenggara pemilihan yaitu profesional, ix adanya laporan pelanggaran kepada bawaslu kabupaten lebong, sebagaimana laporan nomor lp pilkada xi1 vide bukti p 9j, merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgovide bukti p 10j: xi. bahwa akibat keputusan memohon yang menyatakan bahwa pasangan rosjonsyah, s.ip., dan wawan fernandez, s.h., kn. telah memenuhi syarat pencalonan dan ditetapkan sebagai peserta pilkada kabupaten lebong sangat merugikan pemohon karena jika memohon menyatakan pasangan rosjonsyah, s.ip., dan wawan fernandez, s.h., kn. tidak memenuhi syarat pencalonan dan ditetapkan sebagai peserta pilkada kabupaten lebong, maka konfigurasi perolehan suara pemohon dan pasangan calon lainnya tidaklah seperti yang tercatat dalam form bd1 kwk vide bukti p 1j, bahwa semua tindakan memohon sebagaimana telah diuraikan atas, negaranya nyata dan terang telah menguntungkan pasangan calon nomor urut rosjonsyah, s.ip., si. dan wawan fernandez, s.h., m.h.): bahwa selain pasangan calon nomor urut rosjonsyah, s.ip., si. dan wawan fernandez, s.h., kn.) yang merupakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati lebong tahun dalam seluruh proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati lebong, telah pula mencederai prinsip prinsip demokrasi dalam pemilihan, dengan cara melawan hukum serta norma norma yang ada dan menghalalkan segala cara demi merebut serta mempertahankan tampuk kekuasaan kabupaten lebong secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id suara sebanyak banyaknya . sehingga hasil perolehan suara tersebut terdapat selisih yang melampaui ambang batas prosentase ketentuan dapat diajukannya permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan. adapun bentuk bentuk tindakan serta pelanggaran pelanggaran yang telah dilakukan pasangan calon nomor urut tersebut, dapat kami uraikan sebagai berikut: pelanggaran administratif ii. bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh calon wakil bupati wawan fernandez, sh., kn. pasangan nomor urut dengan menyembunyikan dan atau mengaburkan riw hidupnya yang pernah dijatuhi pidana atau sebagai mantan narapidana mengindikasikan dua hal: baik calon wakil bupati wawan fernandez, sh., (pasangan nomor urut dan memohon telah sengaja mengabaikan ketentuan hukum yakni peraturan komisi pemilihan umum pkpu) nomor tahun yang diubah dengan pkpu nomor tahun undang undang nomor tahun yang diubah dengan undang undang nomor tahun dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii yang sebelumnya berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dengan tidak ada pernyataan terbuka dan jujur dari calon wakil bupati wawan fernandez, s.h., kn. pasangan calon nomor urut sebagai mantan narapidana kepada masyarakat umum (nomor seiten), sehingga masyarakat lebong yang memiliki hak pilih merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tidak memiliki informasi yang benar dan cukup dalam menentukan pilihannya pada saat pemungutan suara tanggal desember ii. bahwa pasangan calon rosjonsyah, s.ip., dan wawan fernandez, sh., (pasangan nomor urut baik sendiri maupun bersama tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lebong tahun yang tertuang dalam huruf pkpu nomor tahu. berikut:iii. bahwa calon wakil bupati wawan fernandez, sh., (pasangan nomor urut menyerahkan dokumen sick dari kepolisian resort lebong sebagai dokumen kelengkapan persyaratan pencalonan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan wawan fernandez, sh., kn) tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun : vide bukti p 5j iv. bahwa pemohon pada tanggal desember telah menemukan fakta hukum bahwa calon wakil bupati wawan fernandez, sh., (pasangan nomor urut pernah dijatuhi hukum pidana penjara selama (empat) bulan atas putusan pengadilan negeri kota bengkulu nomor pid. .pn.bkl, terbukti melanggar undang undang tahun tentang psikotropika dengan ancaman hukuman tahun penjara, vide bukti p 4jebongart jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa terhadap fakta hukum tersebut, pada tanggal desember pemohon telah melaporkan calon wakil bupati wawan fernandez, sh., (pasangan nomor urut kepada bawaslu kabupaten lebong dan bawaslu provinsi bengkulu, vide bukti dan vi. bahwa terhadap laporan pemohon tersebut, bawaslu telah mengeluarkan kajian laporan lp pilkada xii tertanggal desember yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada pelapor, saki saksi,terlahir dan bukti bukti, panas kabupaten lebong telahsampai pada kesimpulan bahwa terlahir yaitu wawan fernandez, s.h., kn. calon wakil bupati lebong pasangan nomor urut telah melanggar tahun dan terhadap kesimpulan tersebut panas kabupaten lebong telah mengeluarkan rekomendasi direkomendasikan sentra gakkumdu , vide bukti p 7j vii. bahwa terhadap kajian laporan lp pilkada xii tertanggal desember tersebut, seharusnya panas kabupaten lebong dalam rekomendasinya tidak hanya merekomendasikan sentra gakkumdu karena telah terjadi pelanggaran pidana, melainkan juga merekomendasikan kepada kpu kabupaten lebong untuk segera mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pasangan calon rosjonsyah, dan wawan fernandez, s.h., kn. tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lebong yang disebabkan oleh karena telah melakukan pelanggaran administrasi dalam bentuk administrasi syarat pencalonan, vide bukti p 7j merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id viii. bahwa atas rekomendasi panas lebong kepada sentra gakkumdu, sentra gakkumdu telah membuat kesimpulan yang terbang dalam model sg yang pada pokoknya dalam kesimpulan tersebut menyatakan bahwa unsur dan(empat) dan dalam rekomendasi menyatakan dihentikan di. tingkat sentra gakkumdu kabupaten lebong : vide bukti p 8j ix. bahwa terhadap kesimpulan sentra gakkumdu yang tertuang dalam model sg tersebut, khususnya dari unsur kepolisian dan kejaksaan berusaha mengaburkan substansi dari laporan pemohon dengan menghubungkan putusan nomor puu vii dan putusan nomor puu yang tidak mempunyai korelasi positif dengan laporan pemohon, xx yangtps desa karang anyar kecamatan lebong tengah dengan nik xi. adanya laporan pelanggaran kepada bawaslu kabupaten merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id lebong, sebagaimana laporan nomor lp pilkada x11 vide bukti p 9j: xii., vide bukti p 10j pelanggaran pidana bahwa calon wakil bupati wawan fernandez, sh., pasangan calon nomor urut dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu untuk menutupi riw hidup dirinya sebagai mantan narapidana, dalam kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencalonan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten lebong nomor tahun yang diubah dengan nomor tahun ii. bahwa terhadap uraian huruf atas, dilakukan oleh calon wakil bupati wawan fernandez, sh., pasangan calon nomor urut dengan cara memberikan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan fakta hukum kondisi sebenarnya dalam proses pengajuan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian sick) yang menjadi syarat calon bupati dan wakil bupati, vide bukti p 5j iii. bahwa perbuatan calon wakil bupati wawan fernandez, sh., pasangan calon nomor urut telah melanggar ketentuan tahun juncto pkpu tahun dan mengabaikan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id iv. bahwa oleh karena perbuatan calon wakil bupati wawan fernandez, sh., kn. yang merupakan pasangan calon nomor urut telah melanggar asas dalam pemilihan, maka sudah seharusnya pencalonan pasangan calon nomor urut dibatalkan menurut hukum: bahwa pada tanggal desember pasangan calon nomor urut telah melakukan pelanggaran pidana perbuatan mana dilakukan dengan cara curang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lebong, perbuatan tersebut berupa pemberian sejumlah uang (money politic) kepada pemilih tenaga kerja kontrak tkk) lingkungan blok pemerintah kabupaten lebong yang dilakukan oleh harian taron kepala bidang kebersihan blok pemerintah kabupaten lebong) dengan tujuan mengarahkan menyuruh pemilih tenaga kerja kontrak tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lebong pada tanggal desember vide bukti dan )., vi. bahwa terhadap pelanggaran atas perbuatan curang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut tersebut pemohon telah melaporkan pelanggaran tersebut kepada bawaslu kabupaten lebong. vide bukti p 13j: vii. bahwa terhadap laporan pemohon kepada panas kabupaten lebong, dan berdasarkan pemeriksaan keterangan serta kajian panas kabupaten lebong telah memperoleh fakta bahwa taron kepala blok kabupaten lebong) telah melakukan pelanggaran pemilu, disiplin pns dan netralitas aparatur sipil negara, dan kemudian panas kabupaten lebong merekomendasikan untuk diteruskan pada sentra gakkumdu. vide bukti p 13j: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id viii. bahwa terdapat fakta hukum pasangan calon nomor urut telah melakukan, vide bukti dan ix. bahwa terhadap fakta tersebut, pemohon telah melaporkan pelanggaran tersebut kepada bawaslu kabupaten lebong, karena secara nyata kegiatan tersebut telah melanggar undang undang nomor tahun yang pada pokoknya menyatakkpu (memohon), maka akan dikenakan sanksi pidana , vide bukti dan p 17j penggunaan fasilitas negara bahwa calon bupati rosjonsyah, s.ip., (pasangan nomor urut telah menggunakan fasilitas negara dengan cara mensosialisasikan dirinya melalui papan nama' reklame, neon box, baliho, spanduk dan sejenisnya dengan menggunakan gambar foto rosjonsyah, s.ip., si), atas nama dan jabatan bupati lebong. vide bukti p 18j: ii. bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana disebutkan atas, bawaslu kabupaten lebong telah memberikan teguran tertulis kepada skpd skpd lingkungan pemerintah kabupaten lebong, melalui sekretaris daerah pemerintah kabupaten lebong, sebagaimana surat teguran yang ditujukan kepada sekretaris daerah dengan surat nomor bawaslu lebong yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan skpd yang telah memfasilitasi rosjonsyah, s.ip., si. selaku pasangan calon nomor urut dalam mensosialisasikan dirinya tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelanggaran pidana pemilu dan meminta kepada sekretaris daerah kabupaten lebong untuk menerbitkannya, iii. bahwa terhadap teguran dari bawaslu kabupaten lebong sebagaimana telah disebutkan atas, masing masing skpd yang memfasilitasi sosialisasi pasangan calon nomor urut tersebut, masih juga tidak mengindahkan teguran bawaslu kabupaten lebong dengan menertibkan papan namajreklame, neon box, baliho, spanduk dan sejenisnya dimaksud, iv. bahwa oleh karena pasangan calon nomor urut tidak mengindahkan teguran panas kabupaten lebong tersebut maka pada tanggal november pemohon melalui surat nomor ck lap x1 melaporkan hal tersebut kepada penjabat bupati lebong yang pada pokoknya melaporkan bahwa tindakan pasangan calon nomor urut telah secara nyata menggunakan fasilitas anggaran negara untuk kepentingan sosialisasi pasangan calon tersebut. vide bukti p 20j.: bahwa terhadap surat panas kabupaten lebong tersebut sudah jelas menurut hukum bahwa pasangan calon rosjonsyah, s.ip. si. telah terbukti menggunaan fasilitas negara dan anggaran pemerintah ketidaknetralan pejabat dan atau aparatur sipil negara i. bahwa pasangan calon bupati rosjonsyah, s.ip., (pasangan nomor urut dalam kampanyenya telah melibatkan pejabat dan atau aparatur sipil negara lingkungan pemerintahan daerah kabupaten lebong dengan cara sebagai berikut vide bukti p 21j: bahwa pada tanggal oktober bertempat kelurahan gembong panjang kecamatan lebong tengah, pasangan calon nomor urut. melakukan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kampanye dengan melibatkan kepala dinas pertanian dan perikanan kabupaten lebong yang bernama maroon: bahwa azwar amin lurah kelurahan gembong panjang kebulatan lebong tengah) melakukan kampanye melalui media sosial, bahwa pada tanggal agustus dalam acara deklarasi pasangan calon nomor urut melibatkan pns yang bernama jimi pns dppkad lebong): titi pns bagian keuangan setda lebong), panca pns bagian keuangan setda lebong), sawaludin pns bagian umum setda lebong), indra pns staf dprd lebong), candra pns bagian keuangan setda lebong) yang seluruhnya menggunakan card (tanda pengenal) pasangan calon nomor urut bahwa terdapat mobil dengan nomor polisi milik samsul kamar sekretaris dppkad pemda lebong) dan mobil dengan nomor polisi milik mahmud siam kepala dppkad) yang menggunakan stiker (one way) pasangan calon nomor urut bahwa terhadap pelanggaran yang telah diuraikan pada poin huruf a.) sampai dengan huruf d.) atas, pemohon telah pula melaporkan kepada penjabat bupati lebong, sebagaimana surat: vide bukti p 24j:, bahwa kepala bidang kebersihan blok pemerintah kabupaten lebong harian taron) telah melakukan pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang menguntungkan pasangan calon nomor urut perbuatan tersebut berupa merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo pemberian sejumlah uang (money politic) kepada pemilih tenaga kerja kontrak tkk) lingkungan blok kabupaten. vide bukti dan bahwa pasangan calon nomor urut telah melakukan upaya memobilisasi seluruh guru guru lingkungan dinas pendidikan nasional pemerintah kabupaten lebong baik yang berstatus rumah kediaman rosjonsyah, s.ip., si. calon bupati pasangan calon nomor urut pada tanggal desember vide bukti p 26j: bahwa pada saat kegiatan sebagaimana disebutkan atas, pasangan calon nomor urut yang dalam hal ini calon bupati rosjonsyah, s.ip., si. dalam kata sambutannya telah mengarahkan para guru guru yang hadir pada saat acara tersebut untuk memilih pasangan calon nomor urut pada pemilihan bupati dan wakil bupati lebong tahun tanggal desember vide bukti p 27j, bahwa terhadap pelanggaran tersebut atas, telah adanya laporan kepada bawaslu kabupaten lebong, sebagaimananomor bawaslu prov. be x11 dan nomor bawaslu prov. be x11 tanggal desember perihal undangan klarifikasi: vide bukti |j: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id j)) bahwa mobilisasi pns dan keterlibatan aparatur pemerintahan tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai pelibatan aparatur pemerintahan yang bersifat masif karena keterlibatan tersebut dilakukan dengan cara meluas, bahwa terhadap penyelenggaraan pilkada kabupaten lebong yang tidak jujur sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, telah menjadi pertimbangan mahkamah konstitusi dalam memeriksa perkara sengketa pilkada bengkulu selatan sebagaimana yang terdapat dalam putusannya nomor php.d vi dan pilkada kota tebing tinggi dalam putusannya nomor. php.d viii yang pokoknya menyebutkan pilkada kabupaten bengkulu selatan dan pilkada kota tebing tinggi adalah pilihan. salah satu asas pemilihan yang dilanggar oleh pasangan calon adalah asas pemilu "jujur"dalam pilkada kabupaten lebong tahun sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut sebaliknya pemohon dan pasangan calon lain (kecuali nomor urut telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut, dan memohon telah pula melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas sertaterstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi sendi pilkadauber dan judul),tahun juncto undang undang tahun bahwa demikian juga oleh karena mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati sesuai dengan. rosjonsyah, sl.ip., si. dan wawan fernandez, s.h., kn.sehingga sudah seharusnya perolehan suara suara pasangan calon nomor urut dibatalkan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak sah: bahwa terhadap pembatalan pasangan calon dalam pemilihan bupati yang tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi peserta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam putusannya nomor php.d viii yang menyatakan: .4j) menimbang bahwa untuk mengawal konstitusi dan mengawal pilbahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat menjadi para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagai pemohon,vide bukti p 2j:,milihan bupati dan wakil bupati lebong tahundengan nomor urut (tiga) vide bukti p 3j, dengan komposisi secara lengkap sebagai berikut: tabel bal mentan ario bimo suryo merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menilai bahwa alasan pemohon guo juga adalah sengketa hasil pilkada yang menjadi kompetensi mahkamah. bahwa berdasarkan pertimbangan serta seluruh uraian yang telah pemohon sampaikan atas, maka tidak berlebihan jika permohonan pemohon dapat dianggap memenuhi serta dapat diterima dengan mengesampingkan ketentuan yang telah ada angka undang undang republik indonesia nomor tahun dan dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun sebagaimana pertimbangan mahkamah. dalam putusan nomor php.d vi yang menyatakan: .29j). bahwa dengan pembatalan pasangan calon nomor urut tersebut, tentunya hal ini juga berdampak pada perolehan suara pasangan calon nomor urut yang dikategorikan sebagai suara tidak sah batal. sehinggaingkat komisi pemilihan umum kabupaten lebong yang telah dilaksanakan pada tanggal desember lalu, sudah semestinya rekapitulasi perolehan suara masing masing pasangan calon komposisinya adalah merupakan rekapitulasi perolehan suarahingga dengan komposisi perolehan suara pemohon sebanyak suara, sebagaimana telah pemohon uraikan pada poin atas, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id maka secara terang dan nyata dengan jumlah perolehan suara tersebut menempatkan pemohon sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dari pasangan calon lainnya pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urutrosjonsyah, s.ip., si. dan wawan fernandez, s.h. kn. tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lebong tahun dan sekaligus membatalkan seluruh perolehan suara rosjonsyah, s.ip., si. dan wawan fernandez, s.h. kn: menyatakan batal demi hukum (void initio) keputusan komisi pemilihan umummenetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati lebong tahun yang benar adalah sebagai berikut: nama pasangan calon padiwilyah bachtiar, s.ip. dan aran taruk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id iga amarasangancaon pes ereonse para amansunaram s1) man menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut kopi ansor dan eran joni sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati peraih suara terbanyak pada pemilihan bupati dan wakil bupati lebong tahun dengan jumlah perolehan suara sebanyak suara: memerintahkan memohon untuk melaksanakan keputusan ini dengan segera melakukan melaksanakan rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten lebong guna menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati lebong tahun terpilih serta mengeluarkan menerbitkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lebongebbukti surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lebongbukti surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lebong nomor pts kpu kab tentang penetapan nomor urutebong tahun tertanggal agustus bukti salinan putusan pengadilan negeri bengkulu nomor pid. pn. bkl tanggal april atas nama terdakwa wawan fernandez, s.h. bin ahmad rusli, bukti surat keterangan catatan kepolisian sick) nomor sick panas vii sat interkom tanggal juli yang dikeluarkan oleh kepolisian resor lebong: bukti surat kantor hukum cahaya keadilan nomor ck lap xii perihal: laporan atas dugaan pemalsuan dokumen sick nomor sick panas vi1 sat interkom tanggal juli sebagai syarat pencalonan rosjonsyah, s.ip., si., dan wawan fernandez, s.h., kn. sebagai calon bupati dan wakil bupati lebong bukti kajian laporan model bawaslu kabupaten lebong nomor lp pilkada xii terkait laporan mengenai dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum pemalsuan dokumen dan atau memalsukan keterangan palsu dalam surat keterangan catatan kepolisian sick) sebagai kelengkapan calon bupati dan wakil bupati lebong bukti berita acara pembahasan sentra gakkumdu kabupaten lebong model sg atas laporan nomor lp pilkada xiisurat panas kabupaten lebong bawaslu prov. be xi tertanggal desember hal: penerusan pelanggaran administrasi pemilu model kwk) beserta hasil kajian laporan lp pilkada xii model tertanggal desember bukti bukti rekaman videmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desember bukti bukti photberita acara hasil pleno nomor ba bawaslu prov. be xi1 tertanggal desember bukti bukti rekaman suara audio) pada saat pada tanggal desember bukti tanda bukti penerimaan laporan model nomor lp pilkada xii beserta surat undangan klarifikasi dari bawaslu kabupaten lebong model kwk) kepada pelapor nomor bawaslu prov. be x11 bukti .: kliping koran surat kabar harian radar lebong , edisi sabtu, desember tim kopi laporkan rjw bawaslu : bukti photo photo fasilitas negara yang digunakan pasangan calon nomor urut sebagai upaya mensosialisasikan rosjonsyah, s.ip., si. dengan mengatasnamakan bupati lebong: bukti surat bawaslu kabupaten lebong nomor bawaslu lebong ix tanggal september perihal teguran yang ditujukan kepada sekretaris daerah pemerintah kabupaten lebong, bukti surat kantor hukum cahaya keadilan nomor ck lap xi tanggal november bukti foto pejabat aparatur sipil negara kabupaten lebong yang terlibat dalam kampanye dan kegiatan lainnya yang menguntungkan pasangan calon nomor urut bukti kliping koran harian bengkulu ekspres tanggal desember merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dengan judul berita polres pelajari dugaan pelanggaran cawabup dan tingkat kabupaten model db2 kwk) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lebong tahun bukti surat kantor hukum cahaya keadilan, yang ditujukan kepada bupati kabupaten lebong: bukti lampiran keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lebong nomor pts kpu kab tentang jadwal kampanye calon bupati dan wakil bupati lebong tahun bukti surat undangan syukuran tertanggal desember dan selaku mengundang adalah rosjonsyah, s.ip., si.: bukti rekaman video kata sambutan rosjonsyah, s.ip., si. dalam acara memobilisasi, buktibawaslu prov. be x11 dan bawaslu prov. be x11 tanggal desember perihal undangan klarifikasidijeltahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan pegawai sipil negeri dalam proses pemenangan pasangan calon rosjonsyah wawan fernandez. permohonan ini adalah kabur karena sebagaimana diketahui terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka bukanlah ranah dan wewenang mahkamah konstitusi untuk menghadirinya namun wewenang lembaga lain yang diatur dalamcalon rosjonsyah wawan fernandez, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya terjadi selisih tersebut merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo ataupun berkaitan dengan bagaimana hitung hitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon, bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan atas dalil dalil yang tidak berkaitan dengan objek perkara yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi.. pemohon menguraikan terkait dengan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang mekanisme penyelesaiannya telah diatur dalam sampai dan sampai undang undang nomor tahun. bahwa berdasarkan sampai undang undang nomor tahun terhadap pelanggaran administrasi meliputi mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur, dan terhadap pelanggaran administrasi tersebut pengawas pemilu memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh kpu): bahwa berdasarkan sampai undang undang nomor tahun terhadap pelanggaran pidana meliputi pelanggaran atau kejahatan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang undang pemilihan yang diselesaikan oleh penyidik kepolisian, penuntut umum dan pengadilan negerikabupaten kota merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) vide bukti tb.001jlebong provinsi bengkulu sebanyak (seratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh empat) jiwa, bahwa memohon telah menerbitkan keputusan dengan nomor pts kpu kab tanggal desembervide bukti tf.002lebong adalah sebagai berikut: nama pasangan calon bupati perolehan maa peta ik dan h.r. ario bimo suryo taruk rumah suara sap bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten lebong nomor pts kpu kab tersebut diatas, pemohon memperolah suara sebanyak suara atau dipresentasikan sebesar yo. sedangkan calon bupati dan wakil bupati yang memperoleh suara terbanyak pertama yakni merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id rosjonsyah wawan fernandez memperoleh suara sebanyak suara atau yountuk menentukan selisih sebagaimana dimaksud huruf undang undang nomor tahun adalah dikali dengan jumlah perolehan suara calon bupati rosjonsyah wawan fernandez sebagai pemenang perolehan suara terbanyak, sehingga dihasilkan angka suara, bahwa berdasarkan perolehan suara pasangan calon, maka antara pemohon dengan pemenang suara terbanyak calon bupati dan wakil bupati rosjonsyah wawan fernandez ada selisih suara sebesar suara, sehingga selisih suara tersebut jika dipresentasikan sebagai syarat untuk pengajuan permohonan mahkamah konstitusi maka persentase nya melebih yakni sebesar yo,melebihi bahwa terhadap posisi pemohon yang tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) ini, telah diakui oleh pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat dalam dictum kedudukan hukum pemohon angka dan angka yang telah diuraikan secara lengkap dan jelas oleh pemohon, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bap metana kn. bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun juncto danpu kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut: tabel perbedaan perolehan suara bea kabupaten lebong bahwa pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lebpaling banyak sebesar (dua keseratus)kabupaten lebong sebagai berikut, vide bukti p 1j: tabelebong tahun mahkamah konstitusi. ii. dalam pokok permohonan bahwa terhadap uraian awal dan eksepsi yang telah dikemukakan awal, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban memohon ini dan terhadap pokok permohonannya akan memohon uraikan dalam jawaban bawah ini: bahwa setelah memohon membaca dan mencermati terhadap pokok permohonan pemohon, maka ada hal yang menjadi bahasan dalam pokok permohonan yang dapat disimpulkan memohon dari semua uraian pemohon tersebut berupa: keberatan atas: keberatan atascc. keberatkeberatan atasbahwa terhadap pokok keberatan mengenai, memohon erhadap isi sick nomor sick panas vi1 sat interkom tanggal juli baru diketahui oleh memohon setelah pemohon melaporkan dugaan pelanggaran pidana panas lebong dan bawaslu provinsi bengkulu pada tanggal desember bahwa panas lebong bersama dengan anggota sentra gakkumdu kabupaten lebong telah mengeluarkan kajian atas laporan pemohon tersebut, yang mana dari kajiannya laporan pemohon tidak ditindaklanjuti atau dihentikan sentra gakkumdu karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh pemohon, sehingga kesimpulan pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran pidana atas isi sick wawan fernandez, menurut memohon hal tersebut adalah kesimpulan yang dibangun sendiri oleh pemohon, karena faktanya sampai saat ini lembaga yang berwenang menyatakan adanya dugaan pidana menurut aturan pemilihan tidak pernah menyatakan adanya pelanggaran pidana atas hal tersebut, bahwa selain hasil rapat anggota sentra gakkumdu kabupaten lebong tersebut, panas lebong telah mengirimkan surat memohon sebagai penerusan pelanggaran administrasi atas laporan pemohon panas lebong tanggal desember tersebut. terhadap surat penerusan tersebut, pemohon telah membalasnya dengan surat nomor kpu kab x11 tertanggal desember vide bukti tl.001j, bahwa dalam surat balasan memohon tersebut, memohon menyatakan terhadap penerusan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh panas atas laporan pemohon mengenai isi sick yang disampaikan panas, memohon menyatakan terhadap surat keterangan catatan kepolisian sick) atas nama wawan fernandez masih tetap berlaku dan sah sepanjang belum dicabut oleh pihak kepolisian yang mengeluarkan sick tersebut, bahwa terhadap hal tersebut sejalan dengan azas dalam hukum positif indonesia yakni azas contractus actus mana lembaga atau badan yang mengeluarkan suatu keputusan, maka lembaga atau badan tersebut berwenang untuk mencabutnypemohon yang menyatakan dalam sick calon wakil bupati wawan fernandez, yang isinya tidak menyatakan pernah menjadi mantan narapidana kasus narkotika, menurut memohon itu adalah hak individu calon wakil bupati wawan fernandez sebagai warga negara: bahwa berdasarkanatas nama rosjonsyah wawan fernandez tanggal agustus vide bukti ta. yang dilakukadari kpu lebong, diketahui terhadap semua syarat pencalonan dan syarat calon atas nama rosjonsyah wawan fernandez telah memenuhi syarat, bahwa proses dinyatakan memenuhi syaratnya pasangan calon bupati dan wakil bupati rosjonsyah wawan fernandez sebagai calon peserta pemilihan telah melalui mekanisme pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam peraturan kpu nomor tahun tentang pencalonan pemilihan gubernur, bupati dan walikota, yakni melalui penerimaan berkas pendaftaran calon vide bukti ta. dan adanya perbaikan berkas pendaftaran oleh pasangan calon vide bukti ta. bahwa surat keterangan catatan kepolisian sick) yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian adalah catatan terhadap individu yang tinggal wilayah hukum kewenangan kepolisian tersebut. sehingga untuk calon wakil bupati wawan fernandez ini, sick tersebut dikeluarkan oleh polres lebong berdasarkan data dan catatan yang dimiliki oleh polres lebong atas nama wawan fernandez, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan memohon tidak cermat dan hati hati dalam proses penyelenggaraan pemilihan atas adanya isi sick yang tidak sesuai, menurut memohon hal tersebut merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tidaklah dapat dibuktikan oleh pemohon, karena faktanya sampai saat ini tidak ada putusan dkpp yang menyatakan adanya tindakan memohon yang telah melanggar etik tidak cermat dan tidak hati hati, bahwa bila dikaitkan antara kepentingan isi sick yang ditemukan oleh pemohon dalam permohonannya dengan hak calon wakil bupati wawan fernandez untuk maju menjalin sebagai calon wakil bupati lebong, menurut memohon hal tersebut telah diatur tegas dalam huruf yang menyatakanarapidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat lima tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran , bahwa terhadap adanya pelanggaran administratif atas tidak dibuatnya isi dalam sick calon wakil bupati lebong wawan fernandez, menurut memohon tidaklah serta merta menjadikan sebab gugurnya wawan fernandez sebagai calon wakil bupati lebong berpasangan dengan calon bupati lebong rosjonsyah, karena terhadap pelanggaran administrasi tersebut mekanisme penyelesaiannya adalah dengan perbaikan terhadap terjadinya pelanggaran tersebut: bahwa pada saat wawan fernandez selaku calon wakil bupati berpasangan dengan rosjonsyah selaku calon bupati mendaftar kpu lebong hingga sampai ditetapkannya rosjonsyah wawan fernandez sebagai calon bupati dan wakil bupati lebong oleh memohon, tidak pernah ada keberatan, sanggahan ataupun masukan dari masyarakat termasuk dari pasangan calon lainnya atas isi sick wawan fernandez ataupun atas status dirinya sebagai mantan narapidanatas syarat calon bupati dan wakil bupati tahun berdasarkan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh kpu dalam peraturan kpu nomor tahun maka atas pengajuan keberatan tersebut dilakukan pada saat tahapan pleno penetapan sebagai pasangan calon melalui mekanisme sengketa tata usaha negara: bahwa terhadap pokok keberatan mengenaimemohon tanggapi sebagai berikut: bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh memohon data daftar pemilih tetap dpt) kabupaten lebong, wawan fernandez adalah benar berdomisili desa karang anyar kecamatan lebong tengah kabupaten lebong. keberadaan wawan fernandez tersebut berdomisili desa karang anyar kecamatan lebong tengah dibuktikan dengan pencocokan dan penelitian pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih ppp) yang telah menyerahkan tanda bukti pendaftaran pemilih kepada keluarga wawan fernandez desa karang anyar tersebut vide bukti tb. ):, bahwa wawan fernandez sesuai dengan dpt menggunakan hak pilihnya tps desa karang anyar kecamatan lebong sebagaimana bukti surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih c6e kwk yang diserahkan oleh wawan fernandez kepada anggota kpps tps desa karang anyar vide bukti tc. lebong tengah. karang anyar pada saat hari pemilihan bupati dan wiki bupati lebong: bahwa atas beda domisili antara ktp dengan dpt terhadap wawan fernandez, menurut memohon tidak menjadi masalah sepanjang tidak ditemukannya dua lembar form c6.kwk yang akan digunakan oleh wawan fernandez untuk mencoblos, karena sampai saat ini berdasarkan informasi dan laporan petugas ppp desa karang anyar wawan fernandez benar berdomisili desa karang anyar sebagaimana benar tercantum dalam dpt, dan berdasarkan informasi merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo dan laporan dari petugas ppp desa sembako atas sebagaimana tercantum dalam ktp, bahwa wawan fernandez tidak lagi berdomisili desa tersebut, bahwa bisa saja seseorang memiliki ktp dengan domisili suatu tempat namun terdaftar dpt dengan tempat lain karena pada saat pencocokan dan penelitian, orang tersebut telah pindah dan berdomisili wilayah atau tempat sebagaimana yang tercantum dalam dpt sementara identitas domisili ktp belum diganti, bahwa terhadap keberatan pemohon yang menyatakan memohon tidak menggunakan kewenangan untuk melakukan verifikasi faktual atas identitas yang berbeda tersebut, menurut memohon itu adalah kerancuan pemohon memahami mekanisme dan tahapan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. untuk identitas ktp digunakan oleh wawan fernandez pada saat dirinya mendaftar sebagai calon wakil bupati lebong yakni pada tanggal juli tahun sementara penetapan daftar pemilih tetap dpt) dilaksanakan pada tanggal november sehingga ada rentang waktu yang memungkinkan wawan fernandez untuk pindah domisili pada waktu tersebut, bahwa verifikasi faktual yang bagaimana yang harus dilakukan oleh memohon sebagaimana dinginnya pemohon dari data identitas diri wawan fernandez pencocokan dan penelitian coklat) pemilih itu adalah bagian dari mekanisme kerja petugas ppp, setelah dilakukan coklat tersebut memohon tinggal menetapkan dan mengesahkan jumlah pemilih secara keseluruhan kabupaten lebong. sangat tidak mungkin kemudian memohon harus mengetahui bahwa wawan fernandez pada saat pencocokan dan penelitian tersebut sudah pindah domisili dari alamat yang ada ktp nya: bahwa terhadap pokok keberatan mengenaimemohon tanggapi sebagai berikut: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa terhadap keberatan ini memohon tidak mengetahuinya, karena sampai dengan saat ini tidak pernah ada surat baik penerusan pelanggaran ataupun tembusan dari panas lebong atas dugaan pelanggaran keterlibatan dan ketidak netral aparatur sipil negara asn) lingkungan pemerintah kabupaten lebong, bahwa kalaupun ada laporan pelanggar, menurut memohon hal tersebut diselesaikan sesuai dengan mekanisme pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor tahun yakni pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi, bahwa selain dua pelanggaran tersebut diatas, aparatur sipil negara yang tidak netral dan terlibat dalam politik praktis pemilihan kepala daerah diberikan teguran atau peringatan oleh pejabat pembina asn sebagaimana undang undang asn mengaturnya, bahwa terhadap pokok keberatan mengenaimemohon tanggapi sebagai berikut: bahwa terhadap keberatan ini, memohon telah melakukan upaya himbauan kepada calon bupati dan wakil bupati rosjonsyah wawan fernandez dan juga kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya pasca adanya surat panas lebong yang disampaikan kepada memohon: bahwa dalam surat memohon nomor kpu kab tertanggal september vide bukti tm. yang ditujukan kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati lebong, memohon menghimbau kepada seluruh calon agar melaksanakan kampanye sesuai dengan jadwal dan membersihkan atribut atribut kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun tentang kampanye pemilihan gubernur, bupati dan walikota: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa selain surat tersebut diatas, memohon juga memberikan teguran kepada seluruh calon bupati dan wakil bupati lebong melalui surat dengan nomor kpu kab tertanggal oktober vide bukti tm. yang inti dari surat tersebut adalah menegaskan kepada seluruh calon bupati dan wakil bupati lebong agar segera membersihkan menertibkan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun bahwa memohon pada tanggal oktober melalui surat nomor kpu kab vide bukti tm. juga memberikan teguran terkhusus kepada calon bupati dan wakil bupati lebong rosjonsyah wawan fernandez agar menggunakan alat peraga kampanye yang dicetak oleh kpu dan tidak melakukan pencetakan alat peraga kampanye diluar yang dicetak oleh kpu, bahwa terhadap penggunaan fasilitas negara sebagaimana yang dikemukakan oleh pemohon, sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa calon bupati dan wakil bupati lebong rosjonsyah wawan fernandez telah melanggar ketentuan pidana menggunakan anggaran atau fasilitas negara: bahwa setahu memohon terhadap seluruh atribut kampanye calon bupati dan wakil bupati lebong yang tidak sesuai dengan aturan alat peraga dan bahan kampanye sebagaimana yang diatur dalam pkpu nomor tahun pernah dibersihkan atau diturunkan oleh panas, kepolisian, satpol dan kpu pada tanggal agustus dan agustus termasuk atribut kampanye yang berupa kegiatan sosialisasi rosjonsyah yang masih menjabat bupati lebong saat itu sebagaimana yang dikemukakan oleh pemohon. bahwa selain hal hal yang tersebut atas, pemohon dalam dalil permohonannya juga menyatakan suara untuk calon bupati dan wakil bupati rosjonsyah wawan fernandez tidak sah atau batal sebagaimana termuat dalam kolom permohonan halaman angka menurut memohon atas pernyataan tersebut sangat tidak beralasan. pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana hitung merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hitungan suara calon bupati rosjonsyah wawan fernandez sebesar suara harus dinyatakan hilang atau batal, pemohon hanya menguraikan pelanggaran pelanggaran administratif dan pidana saja sebagai dasar hilang atau batalnya suara tersebut. kemana larinya suara pemilih sebesar suara yang telah memberikan dan atau menggunakan hak pilihnya pada pemilihan serentak desember kemarin?. apakah hak konstitusional yang telah digunakan pemilih harus dihilangkan begitu saja sebagaimana pernyataan pemohon , sementara terhadap pelanggaran yang disampaikan pemohon merupakan ruang atau mekanisme yang diproses sebelum pelaksanaan pemilihan dan menjadi domain lembaga lain: bahwa pemohon tidak berdasar fakta dapemohon dalam pokok permohonannya sebagai dasar pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun bahwa sampai dengan ditetapkannya rekapitulasi perolehan suara oleh memohon tidak ada keberatan baik dari tingkat pleno tps hingga pleno tingkat kabupaten yang diajukan baikatas kesalahan rekap perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati lebong tahun illebong tahun yang benar adalah perolehan suara sesuai denganadalah sebagai berikut: nama pasangan calon bupati perolehan matamu eat waropen priadi, se., dan eng saa leni hayati jhon latief, se., dan h.r. ario bimo suryo amri naa wawan fernandez, sh., taruk aan ena anm. yang disahkan dalam persidangan hari selasa, tanggal januari sebagai berikut: bukti ta. tanda terima pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati lebong atas nama rosjohnsyah, s.ip, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id memesan pom deri jati prasetyo, dan ario bimo suryo dan eran joni dan wawan fernandez, sh., wilyah bachtiar, s.ip dan bahwa berdasarkan keputusan memohon sebagaimana tabel pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak suara dengan prosentasedengan prosentase yodengan prosentase bahwa terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana telah diuraikan atas, pemohon tetap menyatakan keberatan atasyang pada pokoknya menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagaimana tabel tersebut atas: bahwa keberatan pemohon tersebut dikarenakan menurut pemohon telah terjadi konspirasi antara memohon dengan pasangan calon nomor urutan wawan fernandez, sh, model tt. kwk) tanggal juli bukti ta. tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati lebong atas nama rosjohnsyah, s.ip, dan wawan fernandez, sh, model tt. kwk) tanggal agustus bukti ta.tahuatas nama rosjonsyah, s.ip, dan wawan fernandez, sh, tanggal agustus bukti ta. surat pernyataan calon wakil bupati lebong model bb. kwk) atas nama wawan fernandez, sh, kn, bukti tb. surat ketua kpu nomor kpu iv tanggal april perihal dak2 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah: bukti tb. tanda bukti pendaftaran pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun model aa. kwk) tanggal juli bukti surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih tc. lebong model c6 kwk), tengah. karang anyar bukti te.ebong tahun model da kwk) tanggal desember dan tanggal desember bukti tfebong tahun model db kwk) tanggal desember merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti tf.bukti tl. surat ketua komisi pemilihan umum kabupaten lebong nomor kpu kab x11 tanggal desember perihal hasil rapat pleno tindak lanjut rekomendasi bawaslu kabupaten lebong: bukti tm. surat ketua komisi pemilihan umum kabupaten lebong nomor kpu kab tanggal september perihal himbauan: bukti tm. surat ketua komisi pemilihan umum kabupaten lebong nomor kpu kab tanggal oktober perihal teguran, bukti tm. surat komisi pemilihan umum kabupaten lebong nomor kpu kab tanggal oktober perihal tindak lanjut himbauan panas kabupaten lebong nomor bawaslu lebongsebagai berikut: i. dalam eksepsi kewenangan mahkamah konstitusi bahwa meskipun mahkamah konstitusi berdasarkan diberi kewenangan untuk menangani dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus, namun undang undang secara tegas telah memberi batasan persentase selisih perolehan suara yang dapat diajukan dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana termuat dalam dimana terkait merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dengan norma hukum yang terkandung dalam tersebut, mahkamah konstitusi juga telah meneguhkan pendiriannya sebagaimana termuat dalam putusan nomor puu xiii tanggal juli halaman sebagai berikutoleh karena itu menurut pihak terkait, syarat selisih persentase perolehan suara tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemohon, yang apabila tidak dipenuhi demi kepastian hukum mahkamah konstitusi harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon, bahwa samping itu, persoalan utama yang didalilkan oleh pemohon adalah terkait dengan tindakan memohon yang menetapkan pihak terkait calon wakil bupati) sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat, mana persoalan tersebut bukanlah termasuk dalam ranah sengketa hasil perolehan suara dalam pemilihan, akan tetapi masuk dalam sengketa pemilihan yang menjadi kewenangan bawaslu. kedudukandan wakil bupati kabupaten lebong sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan alasan:emohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pihak terkait) berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh memohon adalah sebesar (empat koma nol enam per seratus)1 dimana hal tersebut juga diakui oleh pemohon. bahwa oleh karena itu menurut hukum positif yang berlakuebong karena bertentangan dengan ketentuan undang undang, dimana ketentuan tersebut bersifat jelas dan tegas (lex strict) sehingga tidak boleh diartikan laisebagaimana tertulis pada huruf point dan sub point halaman sebab berdasarkan perda nomor tahun tentang penataanketahanan pangan. selain itu kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan dijabat oleh ibu simpati, sp. (vide bukti pt. bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertulis pada huruf point dan sub point halaman sangat mengada ada karena selain tidak ada nomenklatur dinas pertanian dan perikanan pada organisasi perangkat daerah kabupaten lebong, juga tidak dikenal atau tidak ada kepala dinas pertanian dan perikanan kabupaten lebong yang bernama marion. (vide bukti pt. bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertulis pada huruf point vii halaman sangat mengada ada karena terhitung sejak tanggal februari tahun kepala blok kabupaten lebong merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dijabat oleh sdr bahari, sh, mh, karena itu tidak ada kepala kepala blok kabupaten lebong yang bernama taron. (vide bukti pt. bahwa dalil dalil pemohon hanya merupakan rangkaian kata kata yang mengada ada, obscura dan hanya ilusi semata sebab tidak berdasarkan fakta yang ada. il. dalam pokok permohonan bahwa hal hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok permohonan ago, bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon dalam permohonan, kecuali yang secara tegas pihak terkait akui kebenarannya, bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten lebong nomor: pts kpulebong tahun adalah sebagai berikut: ken anton suara waropen priadi, se, dan deri jati prasetyo, hj. leni hayati john latief, se, dan hr. laman rosjonsyah, s.ip dan wawan fernandez, ama bahwa pihak terkait menolak dengan tegas permohonan pemohon sebagaimana tertulis pada point huruf iii halaman ,sebab pihak terkait calon wakil bupati lebong nomor urut tidak benar melakukan pemalsuan surat sick yang dikeluarkan oleh kepolisian resort merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kabupaten lebong nomor sick panas vii satintelkam tanggal juli dan diperjelas dengan keputusan sentra gakumdu kabupaten lebong sebagaimana tertuang dalam model sg yang menyatakan bahwa unsur dan undang undang nomordan dalam rekomendasi menyatakan dihentikan pada tingkat sentra gakumdu kabupaten lebong, sehingga tidak benar pihak terkait melakukan pemalsuan baik surat, dokumen maupun keterangan palsu, sebab tidak ada satupun putusan pengadilan mengenai pemalsuan yang dilakukan pihak terkait yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas permohonan pemohon sebagaimana tertulis pada huruf halaman sebab pihak terkait berpendapat bahwa pihak terkait calon wakil bupati lebong nomor urut tidak perlu mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah ditetapkan sebagai seorang narapidana dikarenakan peristiwa tersebut terjadi pada tahun dan hanya divonis bulan, dimana telah lebih tahun yang lalu selesai dijalani, bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret terkait syarat tidak pernah dipidana, mahkamah konstitusi telah menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat (conditional unconstitutional), adapun syaratnya adalah: berlakuengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.. kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. selanjutnya mahkamah konstitusi telah memperbaharui syarat syarat sebagaimana tersebut diatas dalam putusannya nomor puu x111 tanggal juli dengan tidak lagi mempersyaratkan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tenggang waktu selama tahun sejak selesai menjalani pidana, akan tetapi dapat langsung mencalonkan diri sepanjang telah membuat pengakuan secara terbuka kepada public sebagai mantan narapidana, atau dengan kata lain jika tidak bersedia mengumumkan status sebagai mantan narapidana, maka tetap harus menunggu tenggang waktu tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana. bahwa jika dikaitkan dengan kasus wawan fernandez calon wakil bupati urut yang telah selesai menjalani hukuman hampir sepuluh tahun pada saat mendaftar, maka wawan fernandez lagi diharuskan untuk membuat pengumuman kepada public, bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana. hal tersebut juga dipertegas dalam pkpu nomor tahun yang diubah dengan pkpu nomor tahun yang mana pada huruf yang berbunyi.ihak terkait tidak pernah memerintahkan baik secara lisan maupun tertulis kepada siapapun termasuk kepada saudara harian taron untuk melakukan pemberian uang (money politic) kepada tenaga kerja kontrak tkk) lingkungan blok kabupaten lebong. bahkan pihak terkait tidak mengenal saudara harian taron kepala bidang kebersihan blok kabupaten lebong), bahwa pihak terkait dengan tegas menolak permohonan pemohon sebagaimana tertulis pada point viii halaman sebab kehadiran pihak terkait (calon bupati lebong nomor urut pada acara silaturrahmi warga minang kelurahan pasar muara aman adalah dalam rangka memenuhi undangan, tanpa menyampaikan pidato, tanpa kata sambutan, dan tanpa membawa maupun menggunakan atribut atribut kampanye. lagi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pula pada acara tersebut yang diundang bukan hanya pihak terkait (calon bupati lebong nomor urut tetapi juga dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh agama kabupaten lebong, perlu dipahami kehadiran pihak terkait (calon bupati lebong nomor urut pada acara tersebut semata mata hanyalah untuk menjaga etika dan sopan santun serta menghargai pihak yang mengundangemasangan reklame merupakan kegiatan sosialisasi program pembangunan kabupaten lebong. selain itu pada reklame tersebut juga kapasitas pihak terkait (calon bupati lebong nomor urut masih sebagai bupati lebong periode dimana pada reklame itu tidak ada unsur kampanye, tidak ada ajakan untuk memilih, tidak memuat atribut kampanye untuk pilkada kabupaten lebong tanggal desembera halaman sebab berdasarkan perda nomor tahun tentangtanaman pangan. selain itu kepala dinas pertanian dan tanaman pangan dijabat oleh ibu simpati, sp.b halaman sebab pihak terkait telah membuat satu akun media sosial resmi facebook dalam rangka kegiatan sosialisasi dan kampanye. oleh karenanya diluar dari akun resmi pihak terkait bukan menjadi tanggungjawab dari pihak terkait. lagipula pihak terkait tidak dapat membatasi siapapun untuk membuat media sosial dan menyuarakan pendapatnya bahwa pihak terkait menolak dengan tegas permohonan pemohon sebagaimana tertulis pada huruf d.i.c halaman sebabpihak terkait dalam menyelenggarakan acara deklarasi tidak melibatkan, memerintahkan atau mengajak baik secara lisan maupun tulisan untuk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menghadiri deklarasi termasuk keterlibatan pns sebagai panitia. hal tersebut disebabkan kepanitiaan deklarasi pihak terkait telah dibuat surat keputusan kepanitiaan yang terdiri dari gabungan partai politik pengusung dan dalam surat keputusan tersebut tidak ada nama nama sebagaimana yang dialihkan oleh pemohon tersebut. apabila dalam deklarasi tersebut dihadiri oleh pns yang menggunakan card pihak terkait, maka hal tersebut diluar sepengetahuan pihak terkait, karena deklarasi dihadiri khalayak ramai yang tidak seluruhnya dikenal oleh pihak terkait, bahwa pihak terkait dengan tegas menolak permohonan pemohon sebagaimana tertulis pada huruf d.i.d halaman sebab pihak terkait tidak pernah ada perintah dari pihak terkait kepada pns untuk memuat stiker oneway , karena pada saat itu pihak terkait tidak lagi menjabat sebagai bupati lebong sehingga tidak mungkin pihak terkait (calon bupati nomor urut dapat memerintahkan penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye: bahwa dalil permohonan pemohon sebagaimana tertulis pada huruf pont halaman yang menyatakan pihak terkait melakukan mobilisasi guru guru adalah tidak benar sebab pihak terkait tidak pernah mengundang guru guru lingkungan dinas pendidikan nasional kabupaten lebong dalam acara syukuran rumah kediaman pihak terkait (calon bupati nomor urut pada tanggal desember pihak terkait (calon bupati nomor urut hanya mengundang keluarga besar pasangan calon, tokoh masyarakat, tokoh agama, petinggi partai, tokoh perempuan, dan majelis taklim bahwa seluruh dalil dalil pemohon hanya merupakan rangkaian kata kata yang mengada ada, absurd dan hanya ilusi semata sebab tidak berdasarkan fakta yang ada. bahwa pihak terkait tidak membahas satu persatu dalil dalil permohonan pemohon bukan karena pihak terkait akui kebenarannya, melainkan karena tidak ada relevansi atau bukan menjadi kewenangan dari pihak terkait untuk menjawabnya. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id il. petit bahwa berdasarkan uraian yang telah pihak terkait jelaskan, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agokabupaten lebong tahun tertanggal desemberkepaniteraan mahkamah pada hari senin, januari dan telah disahkan dalam persidangan hari selasa, januari sebagai berikut: bukti pt. kartu tanda penduduk ktp) atas nama rosjonsyah dan wawan fernandez: bukti pt. keputusan kpu kabupaten lebong nomor pts kab tanggal agustus tahunagustus tahun tentang penetapan nomor urutlebong tahun dengan mengikutsertakan pasangan calon nomor urut sebagai peserta pemilihan, sedangkan pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan, yang berakibat pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lebong diselenggarakan memohon cacat formil dan materil, keberatan demikian telah pula kami sampaikan pada rekapitulasi ditingkat ppk dan kpu vide bukti p 23j, hal ini didasari atas fakta hukum sebagai berikut: bahwa pemohon pada tanggal desember telah menemukan fakta hukum bahwa wawan fernandez, s.h., kn. sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan rosjonsyah, s.ip. sebagai calon bupati, pernah memiliki catatan riw sebagai mantan narapidana terpidana, berdasarkan putusan pengadilan negeri bengkulu nomor pid. pn.bkl, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima penyaluran psikotropika jenis shabu vide bukti dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, serta yang bersangkutan wawan fernandez, s.h., kn.) telah pula selesai menjalani masa pendanaannya: bahwa terhadap fakta hukum tersebut, pasangan calon nomor urut atau setidak tidaknya calon wakil bupati wawan fernandez, s.h., kn. telah dengan sengaja menyembunyikannya atau setidak tidaknya telah mengaburkan riw hidupnya yang pernah dipidana dan atau mantan narapidana, dengan cara memberikan dan atau memasukkan keterangan palsu dalam persyaratan dokumen untuk penerbitan surat keterangan catatan kepolisian sick) yang dipergunakan sebagai syarat pencalonan, yang pada pokoknya sick tersebut menyatakan bahwa wawan fernandez, s.h., kn.p 5j:, bahwa memohon dalam proses pemilihan telah mengikutsertakan pasangan calon nomor urut sebagai peserta pemilihan diseluruh merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idserta laporannya, bukti pt. putusan pengadilan negeri bengkulu nomor: pid. pn.bkl tanggal april bukti pt. pelarut. bukti pt. petikan keputusan bupati lebong nomor bkd b. tentang pelantikan ibu simpati, sebagai kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan: bukti pt. petikan keputusan bupati lebong nomor bkd b. tentang pelantikan bapak bahari, sh, sebagai kepala blok: bukti pt. berita acara pembahasan sentra gakkumdu kabupaten lebong, penerimaan laporan nomor: lp pilkada x11 tanggal desember bukti pt. foto reklame spanduk yang dipasang pemerintah kabupaten lebongmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id::ditindaklanjutitahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lebong tahun yang secara nyata pasangan calon nomor urut tidak jujur, serta memohon tidak adil dalam menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati. hal ini tentunya telah melanggar asas pemilihan bupati dan wakil bupati yaitu: jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun bahwa terhadap fakta tersebut, memohon dengan sengaja tidak melakukan penelitian syarat pencalonan terhadap persyaratan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati secara profesional dan proporsional, atas nama rosjonsyah, s.ip. dan wawan fernandez, s.h., kn., terkhusus persyaratan bakal calon wakil bupati wawan fernandez, s.h., kn.,. sebagaimana diatur dengana perbuatan memohon tersebut, sudah barang tentu menguntungkan pasangan calon rosjonsyah, s.ip., si. dan wawan fernandez, s.h., kn., hal ini bertentangan dengan nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umumpenyelenggara pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati lebong tahun haruslah berlandaskefektifitas dan aksesibilitas, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas sudah seharusnya memohon menyatakan bahwa pasangan calon rosjonsyahtanggal desember pukul wib (vide bukti bukti tf. bukti plebongkab guo ditetapkan pada hari kamis, tanggal.. ,: . ,ebong tahunertanggal agustus (vide bukti bukti pt. dlebong tahun bertanggal agustus (vide bukti bukti pt.merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idkabupaten lebong adalah berjumlah jiwa. oleh karenanya, dengan mendasarkan pada juncto danjuga mendalilkan bahwa berdasarkan keputusan memohon nomor pts kpu kab guo, pemohon memperoleh suara, sedangkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pihak terkait) memperoleh suara sehingga selisih jumlah perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah suara namun pemohon tetap menyatakan keberatan terhadap keputusan memohon nomor pts kpu kab guo karena memohon telah mengikutsertakan pasangan calon nomor urut yaitu sdr. wawan fernandez, s.h., kn. calon wakil bupati) yang sebenarnya tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan telah menyembunyikan riw hidup selaku merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mantan narapidana, sehingga seharusnya perolehan suara pasangan calon nomor urut dinyatakan tidak sah atau dibatalkan yang sekaligus akan mempengaruhi perolehan suara pemohon, berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada angka dan angka atas, demi keadilan, pemohon meminta kepada mahkamah untuk mengadili perkara guo dengan cara menerima kedudukan hukum pemohon dan mengesampingkan ketentuan ambang batas persentase selisih perolehan suara sebagaimana diatur peraturan perundang undangan, dalil pemohon pada angka dankabupaten lebong, berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2), adalah jiwa (vide bukti tb. dengan demikian tidak terdapat perbedaan jumlah penduduk antara yang didalilkan pemohon dan memohon, sehingga dengan mendasarkan pada bukti tb.kabupaten lebobupati dan wakil bupati kabupaten lebongs.ip dan wawan fernandez, s.h., kn. tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lebong tahun atau setidak tidaknya oleh karena diketahui oleh pemohon pada tanggal desember serta terkait informasi tersebut telah pula pemohon sampaikan secara tertulis kepada memohon, komisi pemilihan umum provinsi bengkulu, serta telah melaporkan pelanggaran tersebut kepada panitia pengawas pemilihan umum bawaslu) kabupaten lebong, dan badan pengawas pemilihan umum bawaslu) provinsi bengkulu vide bukti p 6j, maka memohon sudah seharusnya dan selayaknya menyatakan bahwa perolehan suara pasangan calon rosjonsyah, s.ip dan wawan fernandez, s.h., kn. pada tahap penghitungan suara tps hingga rekapitulasi perolehan suara tingkat ppk maupun tingkat komisi pemilihan umum kabupaten lebong adalah suara tidak sah batal , bahwa terhadap dalil pemohon huruf tersebut atas, sudah barang tentu mempunyai konsekuensi logis terhadap konfigurasi perolehan suara pemohon, tentu suara pemohon akan berbeda jika pasangan calon nomor urut tidak diikutsertakan dan atau dibatalkan sebagai pasangan calon, karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati, tindakan memohon tersebut telah melawan putusan mahkamah konstitusi puu xii tanggal juli yang pada pokoknyaerhadap ketentuan ambang batas sebagaimana telah diuraikan pemohon atas, tentunya bukanlah semata mata bentuk legitimasi dari perbuatan perbuatan curang serta ketidak tujuan yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun pasangan calon peserta pemilihan yang telah memperoleh suara terbanyak, yang berakibat merusak nilai nilai demokratisasimerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo dan wakil bupati. oleh karenanya harapan pemohon, mahkamah tidaklah menutup mata dengan adanya fakta fakta hukum bahwa adanya penyelenggara pemilu yang telah melanggar asas maupun norma hukum dalam menyelenggarakan pemilihan, serta pasangan calon peserta pemilihan yang memperoleh suara terbanyak telah melakukan segala upaya dengan cara melawan hukum ataupun melanggar norma norma yang ada, dengan tujuan mendapatkan perolehan suara terbanyak tertinggi hingga melampaui abang batas prosentase ketentuan dapat diajukannya permohonan dalam perkara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan mahkamah konstitusi, bahwa terhadap dalil dalil yang telah dikemukakan oleh pemohon tersebut diatas tentu berimplikasi pada perolehan suara pemohon dan pada akhirnya berimplikasi terhadap terpilihnya pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lebong tahun sebagaimana diatur dalam huruf juncto huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun atas dasar ini juga yang mendasari pemohon untuk tetap mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati lebong tahun bahwa pemohon menyadari dalam hal kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam permohonan guo secara ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah tidak terpenuhi, akan tetapi dalam permohonan casus pemohon berharap bahwa mahkamah dapat mempertimbangkan serta menerima kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam permohonan guo: bahwa pemohon berkeyakinan dengan kewenangan mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, maka mahkamah dapat memutuskan dengan tidak semata mata memandang norma sebagaimana dimaksud undang undang republik indonesia tahun secara letterliik. akan tetapi pemohon sangat berharap agar mahkamah dalam pertimbangannya dapat menafsirkan serta menggali norma hukum yang ada, demi terciptanya keadilmberian insentif perpajakan,rogram penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional:tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, sehingga dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif dan penyesuaian kriteria penerima insentif, sehingga perlu diubah, bmw jauh kementoubodditanggung pemerintah nama klasifikasi lapangan usaha o1l11|.palawija pertanian tanaman jamur pertan bunga pengganggu pengusahaan daun kayu putih pemungutanrotan pemungutan daun kayu putih pemungutan konon kepompong ulat sutera ' ' ' | penangkapan moluska laut penangkapan biota air lainnya dilaut ' ' penangkapan moluska perairan umum penangkapan pengambilan algae perairan umum jasa saranikanlaut bijih besi unggas industri pemandangan ikan udang) dalam kaleng lainnya dalam kaleng sayuran sawit batu dan balok bijian kakao roma kacang kacangan, bukan kecap, tempe dan tahu lainnya) gojigold termasuk furnitur1yp bangunan pajangan bangunan bangunan lainnya logam:grid sejenisnya godkonstruksi jaringan saluran irigasi air minum, air limbah dan drainase rambu sungai konstruksi sentral telekomunikasi 99d lainnya oneravas1 uran gan saluran isasi komunikasi dar mamlainnya perdagangan besar susu danproduk susu perdagangan besar produkroti berbagai bentuk nggak mda aang dan ane pan kegg tangga lainnya ytd kosong anda pam mangga pertanian perlengkapannya perlengkapannya san totagg1i6get kode nama klasifikasi ss8a786e9angkutan bus pariwisata angkutantaksi angkutan ojek motor gold kode nama klasifikasi jasa pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau (emma ead) penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya ' ' ' | jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) ' | kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan minuman pemerintah internet service providerget pendidikan awak pesawat athfal butanol athfal evacuation kegiatan pekerja seni kegiatan taman bertema atau taman hiburan g:id www jdih.kemenkeu fo.idwww jdih.kemenkeu.go,id penghasilan setelah pajak rp14. ditambah dtp jumlah yang diterima rp15contohnomor nnakakakananann anna enbkaanannanne nanas npp bkkakanannananna aan jabatan dkaaanakanana kenalan bertindak selaku pengurus dari wajib pajak: nama banana npp bakananananannann kode klu eneeeeseaaaann alamat hknanaanaaaenaanasaaaandenaananay menaamaanaan20. li) petunjuk pengisian nannaannooobekkna berkenaan dengan surat pemberitahuan yang saudara ajukan nomor kerena tanggal. asgrid contohnenekoki kepala kantor pelayanan pajak tanda tangan pilih yang sesuai uww.jdih.kemenkeu o.id petunjuk pengisianwww jdih.kemenkeu.gfd formulir laporan realisasi ditanggung pemerintah laporan realisasi ditanggung pemerintah (dtp) status laporan realisasi normal pembetulan wajib pajak pemberi kerja pedakantnknanaea aan kode klu dnkaatakatanankanan anal aan masa pajak bknananaaaaa aan jumlah pegawai yang berhak menerima dtp |. orang jumlah penghasilan bruto masa pajak . . jumlah dtp masa pajak . rp. daftar pegawai yang telah menerima dtp: nama pegawai npp jumlah rp) penuh. bruto dtp demikian laporan disampaikan. penamaannya kennannnam npp: and nnnnenann pilih salah satu petunjuk pengisian formulir laporan realisasi ditanggung pemerintahwww jdih.kemenkeu.gojiperpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan hanya berlaku untuk pemberi kerja dan atau wajib pajak yang: memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran: kode klasifikasi lapangan usaha wajib pajak yang mendapatkan insentif ditanggung pemerintah, kode klasifikasi lapangan usaha wajib pajak yang mendapatkan insentif pembebasatau,sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun dan atau wajib pajak penerima p3 tailj) normal pembetulan wajib pajak bkkakanana tenan aan masa pajak pnananannana nana aan annadan ann mana dan arnoh jumlah demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. lanka leneenaaananaan . li) npp: aer ennnanen0donat nananananennana nana aan ena masa pajak denanannanananaanena aan akkenalan ella npp: na natenannnane www jdih.kemenkeu.go petunjuk pengisian formulir laporan realisasiimpor konstruksi gedung pendidikan konstruksi gedung tempat hiburan ' 'nstruksi khusus lainnya ytd angkutan bus lintas batas negara ' ' ' | angkutan bus pariwisata angkutan perbatasan bukan bus ) jasa penunjang angkutan darat lainnya ' ' ' ' | darat (emma ead penyediaan makanan keliling tempat tidak tetap ' ' ' | fs6301 bar rumahminum kafe praktik dokterumum praktik doktergigi angkutan laut domestik umum liner untuk barang ' ')' | tidak tetap dan tidak kode nama klasifikasi lapangan usaha90jp formulir permohonan surat keterangan bebas pemungutan impor nomor donanaeaenanaa akan lampiran donkanenanananenaa ekakanda aan) npp bknakanana nana anne jabatan dankaakannanannananan ana bertindak selaku wajib pajak il. pengurus dari wajib pajak nama bnanaananananan anna) npp benananannanaanaanannan sb) kode klu pdakananana ana alamat bonanananeanae nanannaananag naas pemohon, jf?sinnanananannnna tanggal nnnanannnnn kepala kantor pelayanan pajak. w.ooeseei)antara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pemberi kerja dan atau wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam dan atau dengan:dan atau mengajukan permohonan surat keterangan bebas pemungutan impor, menggunakan formulir melalui laman wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam (l) atau pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam untuk memanfaatkan insentif, harus menyampaikan laporan realisasi final ditanggung pemerintah menggunakan formulir melalui laman www .pajak.go.id. pemberi kerja dan atau wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pajakatas: ditanggung pemerintah, dan atau pengurangan besarnya angsuran harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak petunjuk pengisian formulir surat keterangan bebas pemungutan impor nomor (l)www jdih.kemenkeu.go.igann direktorat jenderal pajak cg, kantor pelayanan pajak nomor lenraanannenek tanggal .iieknanaanannana aan ana ena kode klu dnanananananenana lean aan aan masa pajak donanaanaa nana kan naa nana (,) daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan impor nomor pib tanggal pib nilai impor " ) impor bab demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. nomor pib atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor. #)konstruksi gedung pendidikan ' ' ' konstruksi gedung tempat hiburanwww jdih.kemenkeu.go.id konstruksi khusus lainnya ytd lh) angkutan bus perbatasan angkutan ibukota angkutan bus lintas batas negara ' ' ' | angkutan ojek motor penumpang penumpang penumpang penumpang angkutan udara berjadwal internasional untuk barang barang aroma barang pergudangan ' darat (emma ead minuman pemerintah tsanawiyah pemerintah tsanawiyah swasta pemerintah aliyah kejuruan pemerintah aliyah kejuruan swasta go. komunikasi) swasta khusus pendidikan awak pesawat athfal butanol athfal evacuation) tidak tetap dan tidak penumpang penyeberangan untuk penumpang hewan penumpang penumpang 901k.www jdih.kemenkeu.go.ig? sebagaimana dimaksud dalam dan atau dengan menggunakan formulir melalui laman wajib pajak yang telah mengajukan permohonwww .pajak.go.id. s5)sampai dengan tanggal agustusjdih.kemenkeu.gd'idhasil pengurangan sebesa. (hasil pengurangan sebesar s6)www jdih.kemenkeu.go.id#masa pajak januari s.d. maret (besarnya angsuran masa pajak s0. see has angsuran masa pajak april terutang) pengurangan besarnya angsuran masa pajak april s.d. juni rp20. angsuran masa pajak april angsuran masa pajak juli s.d. desember rp40. (row pengurangan besarnya angsuran masa pajak juli s.d. desember2021| rp20. saga tadowaan serum angsuran masa pajak julijdih.kemenkeu.go.idangsuran masa pajak januari s.d. maret rp50. (menggunakan angsuran masa pajak desember mmm paw angsuran masa pajak april angsuran masa pajak juli (yang seharusnya terutang) pengurangan besarnya angsuran masa pajak juli s.d. desember rp20. bas angsuran masa pajak julwww jdih.kemenkeu.go.idtriwulanesember dilaporkan neto dikurangi: rp75. rp125. rp200. dan sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak periode yang dilaporkan angsuran rp1bar haa rp174. rp444. rp894. bulan angsuran yang seharusnya rp58. rp148. rp298. dibayar per bulan pengurang rp29. rp74. rp149. angsuran rp58. rp148. rp298. angsuran setelah pengurangan rp29. rp74. rp149. jdih.kemenkeu.go.idbukaan aan ena aan npp maan aan nana ana ana aseanaan masa pajak pekakanaanenaa nana rincian pengurangan besarnya angsuran masa pajak . jj. terutang rp) pengurang angsuran rp) demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. kenananany kanan npp: nanenanknna konstruksi gedung pendidikan konstruksi gedung tempat hiburan konstruksi gedung lainnyago.id ono konser khusus tamat see eko pus ejaan neon pers penanganan data emma ead berjseoraak eos roma ejaan permen sales por raa hear neo under tidak tetap dan tidakoktoberumpang penyeberangan penumpang barang penyeberangan barang barang penumpang teratur untuk penumpang tetap dan teratur 9o.id p,sept@ dia kaya nin9p30213red u.b. spi kepala bagian administrasi kementerian a npriapsyankemitraan ekonomi komprehensif indonesia australia dengantarif preferensi in kuatau umw.jdih.kemenkes.go.id:agian kedua skema tro skema tro terdiri dari mekanisme validasi dan pemotongan kuota tahunan skema tro. skema tro sebagaimana dimaksud pada (i) dilaksanakan oleh sistem ins dengan mendasarkan pada sertifikat tro. sertifikat tro dikirimkan oleh lembaga penerbit australia melalui sistem ins. dalam hal pengiriman sertifikat tro melalui sistem ins belum tersedia, terjadi gangguan, atau terjadi kegagalan sistem, sertifikat tro dapat dikirimkan oleh lembaga penerbit australia kepada pejabat bea dan cukai dengan menggunakan surat elektronik. terhadap sertifikat tro yang dikirimkan dengan menggunakan surat elektronik sebagaimana dimaksud pada pejabat bea dan cukai meneruskan dalam sistem ins. sistem ins melakukan validasi terhadap sertifikat tro dan kuota tahunan skema tro atas pengajuan pemberitahuan pabean impor yang menggunakan tarif preferensi in kuota dalam skema tro. validasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap elemen data berupa: nomor referensi sertifikat tro: masa berlaku sertifikat tro: cc. jenis barang yang termasuk dalam skema tro: jenis satuan barang yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai penetapan jenis satuan barang: np: jumlah barang yang tercantum dalam sertifikat tro, dan jumlah kuota tahunan skema tro. dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sesuai, sistem ins meneruskan pengajuan pemberitahuan pabean impor skp untuk mendapatkan nomor pendaftaran. sistem ins melakukan pemotongan kuota tahunan skema tro secara elektronik berdasarkan jumlah barang yang tercantum dalam sertifikat tro untuk pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pembatalan sertifikat tro hanya dapat dilakukan sebelum pemberitahuan pabean impor mendapatkan nomor pendaftaran. dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada (l) dinyatakan tidak sesuai, sistem ins menolak pengajuan pemberitahuan pabean impor untuk dilakukan perbaikan dan diajukan kembali. bab iii ketentuan asal barang (rules origin)|atujdih.kemenkeu dole barang yang diproduksi negara anggota dengan hanya menggunakan bahan originating berasal dari satu atau lebih negara anggota (produced exclusively),barang selain sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf yang dinyatakan sebagai barang originating berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif indonesia australia. kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: barang yang termasuk dalam daftar: ataumengenaibagian kedua cepa dan atau dab ia cepa dalam daerah pabean: atau barang impor dikirim. barang impor dapat dikirim dari negara anggota yang menerbitkan ska form ia cepa dan atau dab ia cepa sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan: tidak mengalami proses produksi selain bongkar, muat, pembukaan kemasan dan pengemasan ulang, pelabelan, dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik, tidak diperdagangkan negara tujuan transit dan atau transhipment, atau penimbunan sementara, dan cc. transit dan atau franshipment dapat dijelaskan karena alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan. dalam hal pengiriman barang impor dilakukan melalui satucopy through bill lading atau dokumen pengangkutan lainnya, seperti bill lading dan packing lists, yang diterbitkan negara anggota pengekspor:, atau bukti lain yang berkaitan dengan barang impor, kepada pejabat bea dan cukai. bagian ketigaa cepaia cepaa cepa: memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel resmi dari instansi penerbit ska negara anggota pengekspor secara manual atau secara elektronik, ditandatangani oleh pemohon (eksportir atau produsen), diterbitkan sedekat mungkin dengan tanggal pengapalan atau tanggal eksplorasi, atau tidak lebih dari dalam hal ska form ia cepa yang mencantumkan lebih dari (satu) uraian barang, memuat informasi paling sedikit mengenai informasi yang tercantum dalam list data requirements dalam lampiran huruf yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini: kolom kolom pada ska form ia cepa diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada instruction documenka form ia cepaia cepa. dalam hal ska form ia cepa hilang atau rusak, dapat digunakan ska form ia cepa pengganti dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: diterbitkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diberikan tanda tulisan cap certified true copy pada lembar ska form ia cepaia cepa yang hilang atau rusak, dan dicantumkan tanggal penerbitan ska form ia cepa yang hilang atau rusak. dalam hal terdapat kesalahan pada saat pengisian ska form ia cepa, koreksi atas pengisian dilakukan dengan cara, airway bill,!1ia cepa, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: dibuat oleh eksportir teregistrasi, dibuat dalam bahasa inggris: dibuat dalam inavoice, dokumen pengangkutan, atau dokumen komersial lainnya, memuat pernyataan eksportir teregistrasi dengan tanda tulisan cap dengan kalimat: the exporter the products covered this document declares that, where clearly indicated, these products are australian preferensial origin and meet the requirements chapter rules origin) the ia cepa. memuat uraian barang secara jelas dan detail agar dapat diidentifikasi, termasuk digit barang: memuat kriteria asal barang (origin criteria) untuk setiap uraian barang dalam hal dab ja cepa mencantumkan lebih dari (satu) uraian barang: memuat tanda tangan atau stempel cap eksportir teregistrasi, memuat nama dan detil kontak eksportir teregistrasi, memuat nomor unik eksportir teregistrasi yang berhak membuat dab ia cepa: memuat tangga! pembuatan dab ia cepa: berlaku hanya untuk satu kali important: dan dab ia cepa berlaku selama (dua belas) bulan terhitung setelah tanggal pembuatan. dab ia cepa dapat dibuata cepa, koreksi atas pengisian dilakukan dengan cara: mencoret (striking out) data yang salah: uuwjaih.kemenkeu. age menambahkan data yang benar, dan cc. menandaskan dengan membubuhkan tanda tangan para eksportir teregistrasia cepa dan atau dab ia cepa, dapat menerbitkan third party inavoice. ska form ia cepa yang menggunakan third party inavoice yang diterbitkan negara selain negara anggota, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: pencantuman nama perusahaan yang menerbitkan third party inavoice pada kolom ska form ia cepa, dan pemberian tanda vj) atau pada kolom ska form ia cepa kotak third party involvingimportirimpor barang pib) secara benar. uwwjdih.kemenke. babiumrah kemenkeutkoa cepa, dan atau lembar asli dab jia cepa atau hasil cetak dab ia cepatpwnwjdih.kementeudo.iatpb secara benar. (siplapiindonesia australipt zmusin kemenbesbos,omjinikemenkori. so.ab ia cepa sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dana cepa pada sampai dengan meliputi: lembar asli ska form ia cepa atas barang yang diimpor, lembar asli ska form ia cepa issued retroactively, dalam hal ska form ia cepaia cepa pengganti certified true copy), dalam hal ska form ia cepa asli hilang atau rusak, atau lembar asli ska form ialembar asli dab ia cepa pada sampai dengan meliputi: lembar asli dab ia cepa atas barang yang diimpor: atau lembar asli dab ia cepa sebagaimana dimaksud dalam huruf yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam ska form ia cepa dan atau dab iavnmudinkomenek saja cc. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun plb, ppt 0o1in kuota sebagaimana dimaksud dalam importir, penyelenggara pengusaha tprwajib: memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam mencantumkan nomor referensi sertifikat tro dan kode fasilitas skema tro pada pemberitahuan pabean impor secara benar, dan memiliki sertifikat tro yang masih berlaku pada saat pemberitahuan manifes kedatangan sarana pengangkut mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean. ska form ia cepa dan atau dab ia cepa sebagaimana dimaksud dalam dapat disampaikan secara elektronik oleh instansi penerbit ska atau eksportir teregistrasiska form ia cepa dan atau dab iaia cepa dan atau dab ia cepaa cepa dan dab ia cepaia cepa dan atau dab ia cepa dalam rangkasebagaimana dimaksud dalam www jdih.kemenkeufoo.iddengan menggunakan ska form ia cepa dan atau dab iaia cepa dan atau dab ia cepa untuk pengenaan tarif preferensi, tarif preferensi in nbesaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan tarif preferensi, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuotaa cepa dan atau dab ia cepmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf hasil validasi sistem ins sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf sesuai, serta hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf menunjukkan:arang diberikan tarif preferensi in kuota: jumlah barang dalam pemberitahuan pabean lebih besar darerlaku ketentuan sebagai berikut: atas jumlah barang yang sesuai dikenakan tarif preferensi in kuota: dan atas kelebihan jumlah barang dikenakan tarif preferensi out kuota: www jdih.kemenkeu.bisa, tetapikuota, atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean melebihi jumlah barang yang tercantum dalam sertifikat tro danunta. dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa barang impor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf namun tidak dicantumkan nomor referensi sertifikat tro pada pemberitahuan pabean impor, atas barang tersebut dikenakan tarif preferensi dan atau tarif preferensi out kuotaa cepa dan atau dab iawww jdih.kemenkeu.go.iddapat dalam dab ia cepa dan atau dokumen pelengkap pabean terkait ska form ia, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuota,a cepa dan atau dab iaa cepa dan atau dab iawuwjdih kemenkes go.id klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan tarif preferensi, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuota, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuotaa form ia cepa dan atau dab iai criteria), ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani ska form ia cepa dan atau stempel pada ska form ia cepa dengan spesimen yang menimbulkan keraguan, ketidaksesuaian informasi lainnya antara ska form ia cepa dan atau dab ia cepa: dan atau ketidaksesuaian lainnya antara ska form ia cepa dan atau dab ia cepa dengan informasi relevan lainnya. dalam hal ska form ia cepa dan atau dab ia, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuota atas jenis barang lain yang memenuhi ketentuan asal barang. ska form ia cepa dan atau dab ia cepa tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (minor discrepancies|a cepa dan atau dab ia cepa pun tercetak) pada kotak dalam ska form ia cepaia cepia cepa dan atau dab ia cepa dengan dokumen pelengkap pabean, &. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian ska form ia cepa: dan atau fi. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara ska form ia cepa dan atau dab iaa cepa dan atau dab ianegara anggota pengekspor dalam hal ska form ia cepa, atau eksportir teregistrasi negara anggota pengekspor dalam hal dab ja cepa cepa dan atau dab ia cepaia cepa dan atau dab tia cepa: dan atau permintaan informasi, catatan, bukti, dan atau data data pendukung terkait. terhadap permintaan refractive check sebagaimana dimaksud pada dan dihembuskan kepada department foreign affairs and trade australia sebagai pemberitahuan. permintaan refractive check sebagaimana dimaksud pada dan dan pemberitahuan tertulismujair.kemenkespenetapan diterima atau ditolaknya ska form ia cepa dan atau dab ia cepa, harus disampaikan secara tertulis kepada instansi penerbit ska atau eksportir teregistrasi negara anggota pengekspor dan tembusan kepada department foreign affairs and trade australia dalam jangka waktu paling lambat (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya jawaban atassecara tertulis dengan mencantumkan informasi yang diminta kepada: instansi penerbit ska negara anggota pengekspor dalam hal ska form ia cepa: atau eksportir teregistrasi negara anggota pengekspor dalam hal dab ia cepa, paling lambat (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan verification visit yang direncanakan. atas permintaan secara tertuliskepada department foreign affairs and trade australia. permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada mencantumkan informasi antara lain: identitastanggal permintaan tertulis, rencana tanggal dan tempat pelaksanaan verification visit:copy atau pindaian ska form ia cepa dan atau dab ia cepa:www jdih.kemenkeu.go.id verification visit dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari: instansi penerbit ska dalam hal ska form ia cepa, atau eksportir teregistrasi dalam hal dab ja cep: persetujupermintaia cepa dan atau dab ia cepa. keseluruhan proses pelaksanaan verification visit, termasuk pelaksanaan kunjungan dan penetapan diterima atau ditolaknya ska form ia cepa dan atau dab ia cepa, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama (seratus lima puluh) hari sejak tanggal permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada penetapan diterima atau ditolaknya ska form ia cepa dan atau dab ia cepa sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada: instansi penerbit ska negara anggota pengekspor dalam hal ska ia cepa atau eksportir teregistrasi negara anggota pengekspor dalam hal dab ia cepa: dan department foreign affairs and trade australia, dalam jangka waktu paling lambat (dua puluh) hari sejak tanggal penetapania cepa dan atau dab ia cepa dinyatakan palsu atau dipalsukan jika: ska form ia cepa dan atau dab ia cepa tidak pernah diterbitkan, atau terdapat perubahan data pada ska form ia cepa yang tidak disahkan oleh instansi penerbit ska, atau dab ia cepa yang tidak disahkan oleh eksportir teregistrasido.idnegara anggota penerbit ska form ia cepa dan atau dab ia cepaindonesia australia atas ska form ia cepa dan atau dab ia cepa, terhadap important yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan tarif preferensi, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif penyelenggara pengusaha plb adalah: penyelenggara plb:tarif preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif indonesia australiaema tariff rate juta yang selanjutnya disebut skema tropreferensi out kuota selama (dua) tahun, terhitung sejak eksportir dinyatakan terlibat atau melakukan tindak pemalsuan oleh negara anggota penerbit ska form ia cepa dan atau dab ia cepajika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah selesai, ska form ia cepa dan atau dab ia cepa(l) barang impor yang berasal dari negara anggota dengan nilai cif tidak melebihi us$ (dua ratus united states dollar), dapat dikenakan tarif preferensi, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuota tanpa harus melampirkota(ll),, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuotaatau negara selain negara anggota dan terjual pada saat atau setelah pameran.anggota pengimpor atau negara selain negara anggota tempat pameran dilaksanakan:: dikirim pada saat atau segera setelah pameran diselenggarakan: dipamerkan dalam pameran dagang, pertanian atau kerajinan, atau pameran lainnya yang bukan diselenggarakan toko atau tempat usaha pabrik, dan masih dalam pengawasan otoritas kepabeanan negara penyelenggara pameran. yel www jdih.kemenkeu.id ska form ia cepa dan atau dab ia cepaska form ia cepa dan atau dab ia cepa: dan memberikan tanda atau (x) pada kolom ska form ia cepa kotak exhibitionwww jdih.kemenkeu'intuk ska form ia cepa yang dibatalkan oleh instansi penerbit ska atau dab jia cepa yang dibatalkan oleh eksportir teregistrasi, tarif preferensi, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuota tidak diberikan. tata cara penyerahan ska form ia cepa dan atau dab ia, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuotanwjdinkemenkeugkid petunjuk teknisdapat ditetapkan oleh direktur jenderalberlakunya peraturan menteri ini dan belum dikeluarkan dari tpb, plb, kawasan bebas, atau kek tdp, dapat diberikan tarif preferensi, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuota.paling lambat (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya peraturan menteri ini, dengan ketentuan: ska form ia cepa dan atau dab ia cepa diterbitkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dan ska form ia cepa dan atau dab ia cepa diterbitmain.kemenketkooel. widodo ekatjahjana berita negara republik indonesia tahun nomor singa salinan sesuai dengan aslinya sang kepala biro umum kep bagian administrasi kementerian nun latarketentuan asal barang berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif indonesia australia kriteria asal barang kriteria asal barang skema persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif indonesia australinegara anggota: binatang hidup yang lahir dan dibesarkan satu negara anggota, barang yang diperoleh dari binatang hidup satu negara anggota, barangdari barang sebagaimana dimaksud pada huruf barang yang diambil oleh satu negara anggota, atau seseorang dari satu negara anggota, dari dasar laut atau bawahnya luar zona ekonomi eksklusif dan berbatasan dengan landas kontinen negara anggota teryang merupakan: limbah atau sisa sisa produksi dan konsumsi satu negara anggota yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku: atau: danatau turunannya. barang yang diproduksi negara anggota seluruh bahan bakunya menggunakan bahan originating yaproduct specific rules psr) barang yang memenuhi, terdiri dari: qualifying value content ovc) qualifying value content ovc) yang memenuhi kriteria asal barang berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif indonesia australia adalah kandungan nilai bilateral paling sedikit sejumlah nilai tertentu dari free on board fob) barang yang dihasilkan, yang dinyatakan dalam persentase, yang dihitung dengan menggunakan metode: metode langsung (direct method) yana atau metode tidak langsung (indirect build down method) adjusted bana bahan. keterangan: adjusted value adalah nilai free on board fob) barang yang ditetapkan sesuai dengan customs valuation agreement, termasuk biaya transportasi dan asuransi pelabuhan atau tempat pengiriman, atau jika tidak ada nilai fob barang atau tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan, nilai ditentukan sesuai dengan customs valuation agreement, biaya bahan baku ia cep,: biaya overhead adalah total tambahan pengeluaran untuk proses produksi, meliputi: biaya inspeksi dan pengujian bahan baku dan barang, yogkuota tahunan skema tro adalah jumlah kuota total yang ditetapkan terhadap produk produk tertentu per tahunertifikat tro adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga penerbit australia yang berisi kuota untuk produk produk tertentu per pengiriman dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem ins yang akan digunakan sebagai dasar pemberian tarif preferensi in kuota dalam skema tro. tarif preferensi in kuota adalah tarif bea masuk dalam skema tro yang ditetapkan atas barang impor yang jumlahnya tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam sertifikat tro dan kuota tahunan skema tro. tarif preferensi out kuota adalah tarif bea masuk dalam skema tro yang ditetapkan atas barang impor yang tidak menggunakan sertifikat tro atau jumlahnya melebihi jumlah yang tercantum dalam sertifikat tro dan atau kuota tahunan skema trosuransi pabrik, peralatan dan bahan baku, perkakas, dies dan mould, penyusutan, pemeliharaan dan perbaikan pabrik dan peralatan: pembayaran bunga untuk pabrik dan peralatan, penelitian, pengembangan, desain dan mesin, asuransi, pembayaran sewa, pembayaran sewa beli, bunga hipotek, penyusutan, pemeliharaan dan perbaikan, tarif dan pajak atas properti, pembayaran sewa beli atas pabrik dan peralatan, energi, listrik, air dan utilitas lainnya, penyimpanan barang tempat produksi barang: royalti atau lisensi untuk mesin atau proses yang dipatenkan yang digunakan dalam produksi barang atau hak untuk memproduksi barang, pembuangan limbah yang tidak dapat didaur ulang, dan keamanan tempat produksi barang.adalah nilai bahan non originating yang diperoleh dan digunakan dalam proses produksi barang, namun tidak termasuk: nilai bahan baku yang diproduksi sendiri, biaya pengiriman, asuransi, pengepakan dan semua biaya lainnya yang dikeluarkan untuk jdih.kemenkeu.grid mengangkut bahan baku lokasi produsen barang, bea masuk, pajak, dan biaya pengurus jasa kepabeanan atas bahan tersebut, dibayarkan wilayah salah satu atau kedua negara anggota, selain bea masuk dan pajak yang dibebaskan, dikembalikan, dapat dikembalikan, yang mencakup kredit terhadap bea masuk atau pajak yang dibayarkan atau dibayar, biaya limbah dan pembusukan yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku dalam produksi barang, dikurangi nilai scrap bekas atau produk sampingan: biaya pemrosesan yang terjadi wilayah salah satu atau kedua negara anggota dalam produksi bahan non originating, dan biaya bahan originating yang digunakan dalam produksi bahan non originating wilayah satu atau kedua negara anggotatentangjika dirakit dari bahan yang termasuk dalam lampiran atau lampirancc), atauth atau ovc ).peraturan menteri ini, meliputi: rincian eksportir, meliputi nama, alamat, dan rincian kontak eksportir, rincian pengiriman (satu ska form ia cepa hanya berlaku untuk satu pengiriman barang), meliputi: nama dan alamat way bill atau sea way bill atau bill lading, pelabuhan bongkar, apabila diketahui. cc. uraian lengkap barang, meliputi:adjusted value ketika kriteria qualifying value content ovc) digunakan. penandasahan oleh instansi penerbit ska, bahwa berdasarkan bukti yang diserahkan, barang yang tercantum dalam ska form ia cepa telah memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam peraturan menteri ini, dan nomor referensi ska form ia cepa yang ditetapkan oleh instansi penerbit ska. tata cara penulisan kriteria asal barang (origin criteria) dalam dab ia cepa sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan menteri ini, meliputi: wo, untuk barang sebagaimana dimaksud dalam huruf pe, untuk barang sebagaimana dimaksud dalam huruf ctc, untuk barang sebagaimana dimaksud dalam huruf ovc, untuk barang sebagaimana dimaksud dalam huruf atau sp, untuk barang sebagaimana dimaksud dalam huruf website untuk melakukan pengecekan status eksportir teregistrasi, yaitu ska back back tidak berlaku untuk skema persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif indonesia australia. ih dan atau tarif preferensi out kuota, sebagai berikut: dalam hal pib hanya menggunakan skema persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif indonesia australia, kode fasilitas nomor referensi dan tanggal ska form ta cepa dan atau nomor unik eksportir teregistrasi dan tanggal dab ia cepauntuk tujuan pengenaan tarif preferensi in kuota pada pemberitahuan impor barang pib)dilakukan sebagai berikut:: dan kode fasilitas wajib dicantumkan secara benar pada kolom pib, dan nomor sertifikat trotercantumdan pengerjaan minimal dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang ovc, proses atau pengerjaan bawah ini, baik satu proses atau dikombinasi dengan proses lain, dianggap sebagai proses umujinikemenke die minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam penentuan originating barang, yaitu: proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik untuk tujuan pengangkutan dan penyimpanan, memfasilitasi pengapalan atau pengangkutan, pengemasan atau penyajian barang untuk pengangkutan atau penjualan, proses sederhana terdiri dari pemilahan, pengklasifikasian, pencucian, dan proses sejenis lainnya, pelekatan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya, dan atau pelarutan sederhana dengan air atau senyawa lainnya yang secara material tidak mengubah karakteristik barang. minimus dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang ctc, nilai atau berat dari seluruh bahan non originating yang tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah: tidak melebihi (sepuluh persen) dari nilai adjusted value barang jadinya, untuk barang selain dari bab sampai dengan bab harmonized system, atau tidak melebihi (sepuluh persen) dari berat barang jadinya atau tidak melebihi (sepuluh persen) dari nilai adjusted value barang jadinya, untuk barang dari bab sampai dengan bab harmonized system. dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang ovc, maka"de minimus" kolom ska form ia cepamujair kemenkeuskckeasaman barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah ctc atau proses operasional tertentu sebagaimana diatur dalam annex persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif indonesia australia. cc. dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang oovc. aksesoris, spare part, peralat, dan dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang occ. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf berlaku: dan jumlah dan nilai aksesoris, spare part, peralatan, dan petunjuk manual atau informasi lainnya tersebut wajar. elemen netral dan nilainya akan menjadi biaya produksi barang jadi, yaitu: bahan bakar dan energi, peralatan (tools), dies, dan mould, spare part dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung:digabungkan dalamwumwjaih.khmer kedok.id bentuk dan format ska form ia cepa certificate origin exporter's name, address, country and contact details: certificate origin number form ia cepa indonesia australia comprehensive economic partnership agreement (la cepa) certificate origin page issued in: australia shipment details for official use only official customs remarks): fa) importir consignee's name, address, and country: preferensial treatment given preferensial treatment not given please state person s) (b.) port discharge (if known: sea ba ham detailed description goods: sumber and kind code origin criterion wo, j9. sufficient details identity sumber packages: (if applicable) product number and brand name. digit code) for ipe, cte, ovc sp) ehe consignment such sar item. and adjusted value |importir's purchase order where dvc used, number voice einer and date way bila sea way bill bil kadang number declaration the exporter, producer, manufacturer, authorised certification representative the basis control carried out, itis hereby certified that information the undersigned hereby decades that above stated informations (heroin comedy and that the good described comply with the origin oorrectand that the goods exported requirements specified chapter the indonesia austria comprehensive economic partnership agreement. indonesia importing party) compid with the origin requirements provided chapter ina indonesia australia comprehensive economic partnership agreement (if applicable back where appropriate) issued retroactively third party invoigcing (insert name company issuing third party inavoice box exhibition: insert name and address exhibition box animeindonesia australia. negara anggota adalah negara yang menandatangani persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif indonesia australihan non originating adalahcontinuation sheet certificate origin indonesia australia comprehensive economic partnership agreement certificate origin number: page kem detailed description goods, number and kind code origin criterion sufficient details identify number packages: (applicable) product number and brand name. digit code) wo, pe, ctg, cor the consignment such for each sp) and the adjusted importir's purchase order tem. value where ovc number indice number and used date air way bila sea way bill bill lading number dedarafion the reporter, producer, manufacturer, authorised certification represarrkative basis control carried ouf itis hereby certified that the the undersigned hereby declares that the above stated information informnebon heroin correct and that the goods described compid with comet and that the goods reported the origin requirements specified chapter the indonesia australia comprehensive economic partnership agreement. indonesia (importing party) comply with the origin requirements provided chapter tie indonesia australia comprehensive economic partnership agreement. pap apa papa anta oo.id instructions complete ia cepa certificates origin these instructions need not attached printed ia cepa certificates origin) box exporter name, address, country and contact details: details the exporter the goods (including name, address, country and contact information). the contact details may include the exporter's phone number email address. the exporter must located the sporting party. box shipment details: insert details the importir consignee (name, address, and country) (a). insert the port discharge the goods (if known) (b). box certificate origin number: insert the unique reference number assigned the certificate origin tne relevant issuing body. box4 for official use only (official customs remarks): required the importing customs authority, the customs official should tick (v') the relevant boxes and sign where required indicate whether not preferensial tariff treatment accorded. box item sumber: assist the examination the coo, items should numbered where preferensial treatment sought for more than one type goods (this not mandatory). box detailed description goods: number and kinds packages, (if applicable) product number and brand name: enter description the goods sufficiently detailed enable the goods identified the customs officer examining trem. where relevant for the goods, the number and kind packages should provided, applicable, enter the product number and brand name. box code visit level) for each item: insert the harmonized commodity description and coding system ms) subholding the digit level fat least) for each the goods listed the certificate origin. box origin criterion wo, pe, ctc, gvc sp) and the adjusted value where ovc used: the origin criteria the goods meet must indicated the manner shown tne following table: circumstances production manufacture insert box ta) wholly obtained produced goods that qualify originating under article (a) chapter the agreement (b) goods produced exclusively from originating materials, that qualify originating under article (c) chapter the agreement (ce) goods not wholly produced obtained that qualify originating under article (b) chapter the agreement: change tariff classification (meaning the goods meet ihe relevant change tariff classification rule set out annex qualifying value content (meaning the goods meet the relevant qualifying value content rule set out annex specific process rule (meaning the goods meet specific process rule set dui annex where the origin criterion includes qualifying value content, ihe adjusted value the relevant goods must included. adjusted value' defined article chapter ihe agreement, box sufficient details identify the consignment such importir's purchase order number: inavoice number and date, air way bil sea way bill bill lading number: insert either ihe importir purchase order number: the inavoice number and date, the airway bill, seawal bill bill taking number relating the goods. box declaration the exporter, producer, manufacturer authorised representative: signed the person making the declaration either the exporter, producer, manufacturer their authorised representative. the declaring must also include their name, place signature, date and company name. box certification: the issuing body must sign this box and include the place and date signing and their official seal. the signature and seal may applied electronica!y. box the items box should ticker ( ) those cases where such items are relevant the goods covered the certificate, issued retroactively where certificate origin has been issued after than three working days after the date exploration due voluntary errors missions other valid causes, the issued retroactively" box should ticker (v). third party invoking cases where the inavoice used for the iimportation issued country other than australia indonesia, the third party involving box should ticker (v') and the name the company issuing the inavoice should provided box exhisimon the exhibition box should ticker (v) the good being imported after being exhibited the other party non party. the name and address the exhibition should inserted box minimus the "de minimus" box should ticker (v') minimus applies. www jdih.kemenkeu bo.id ketentuan pemasukan barang tpb yang menggunakan ska form ia cepa dan atau dab iafo.id untuk mendapatkan tarif preferensi in kuota pada pemberitahuan impor barang untuk ditimbun tplihat lampiran?)dan kode fasilitas serta nomor referensi sertifikat trotpia cepa dan atau dab iajutaia cepa dan atau dab itwww jdih.kemenkes go.idwnwjdih.kemenkerkoicdan diisi untuk mendapatkan tarif preferensi in juta pada pemberitahuan impor barang dari tpb untuk diimpor untuk dipakai: kam go.iddan kode fasilitas serta nomor referensi sertifikat tropenyelenggara pengusaha tpbplb ketentuan pemasukan barang plb yang menggunakan ska form ia cepa dan atau dab iabunyi kementakosa barang non originating adalah:cc. mengalami suatkemitraan ekonomi komprehensif indonesia australia yang selanjutnya disebut ska form ia cepa adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh instansi penerbit ska negara anggota pengekspor yanginstruction document adalah dokumen yang berisi ketentuan mengenai pengisian ska form ia cepa cepa atas barang yang akan diekspor. deklarasi asal barang declaration origin) persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif indonesia australia yang selanjutnya disebut dab ia cepa adalah pernyataan yang dibuat oleh eksportir teregistrasi yang go.id untuk mendapatkan tarif preferensi dan atau tarif preferensi out kuotapelengkap pabean untuk mendapatkan tarif preferensi in kuota pada pemberitahuan pabean penimbunan barang imporplbserta pada lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean dan wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas dan nomor referensi sertifikat tro pada kolom danpla cepa dan atau dab ijawww jdih.kemenkeu. lo.id tarif preferensi, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuota:amw.jdih.kemenkes.go.idwuwjdih.kemenkes.co.id dan atau tarif preferensi out kuota, importirwuwjdih.kemenkeu.do.iddan pemenuhan persyaratan fasilitas untuk mendapatkan tarif preferensi in kuota pada pemberitahuan impor barang dariimportirpada kolom serta pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan fasilitas dan wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas dan nomor referensi sertifikat tro pada kolom sertawwjdihkemenksh.do.icuiawasan bebas ketentuan pemasukan barang kawasan bebas yang menggunakan ska form ia cepa dan atau dab iaia cepa dan atau dab ia cepa, dokumen ppt pemasukan,masukan, dan kode fasilitas pada kolom ppt pemasukan, jdih.legenda.do:id dalam hai ppt pemasukuntuk mendapatkan tarif preferensi in kuota, pada pemberitahuan pabean ppt pemasukan barang kawasan bebas dari lubh) kode fasilitas dan kode fasilitas dicantumkan pada kolom ppt pemasukan, pengusaha kawasan bebaso.ido1 pemasukan, pengusaha kawasan bebasta cepa atau dan atau dab iaia cepa dan atau dab iaja cepa tidak memenuhi ketentuan www jdih.kemenksirodiceksportir teregistrasi registered exported yang selanjutnya disebut eksportir teregistrasi adalah eksportir yang terdaftar dan berstatus aktif negara anggota pengekspor dan berhak untuk menerbitkan dab ianegara selain negara anggota atau perusahaan lain negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya ska form ia cepa atau dab ia cepatau eksportir teregistrasi untuk mendapatkanwww jdih.kemenkcikatpengusaha kawasan bebasa cepa dan atau dab ia cepa barang dari kawasan bebas yang dikeluarkan tdp dapat diberikan tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuotangeluaran: dan wwmjaih.kemenkes yo.fi kode fasilitas pada kolom ppt pengeluaran, dalam hal ppt o1 pengeluaruntuk mendapatkan tarif preferensi in kuota pada ppt pengeluarinikode fasilitasdanwajah.kemenkerkohedan angka tidak menyerahkan dokumen ppt 0, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuota, tarif preferensi, in kuota dan atau tarif preferensi out kuota tidak diberikan. dalam hal tarif preferensi, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out kuotaek ketentuan pemasukan barang kek yang menggunakan ska form ia cepa dan atau dab iaa cepa dan atau dab ia cepajauh.kemenkeu ho.ia untuk mendapatkan tarif preferensi in kuota, pada pemberitahuan pabean pemasukan barang kek dari taw: dan atau lembar asli dab ia cepa atau hasil jain khmer'keu bo.icdan angkabadan usaha pelaku usaha kekjbo.ida cepa dan atau dab ia cepabotik.iomowjaihkemenkewto verification visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai negara penerbit ska form ia cepa atau dab iaskema tariff rate kuota (tro) bagian kesatu tarif preferensi, tarif preferensi in kuota, dan tarif preferensi out kuota barang impor dapat dikenakan tarif preferensi, tarif preferensi in kuota, dan atau tarif preferensi out outtapreferensi, tarif preferensi in kuota, dan tarif preferensi out kuotauntuk mendapatkan tarif preferensi in kuota pada pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari kekwwjdin.kemenkekabic impor pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari kekbadan usaha pelaku usaha kek sebagaimana dimaksud pada huruf danmenteri keuangan republik indonesia, ttd, sri mulyani indrawi salinan sesuai dengan aslinya ik: manga sepat dara "mw kementerian pendiam (gema lauren eo218ngelolaanyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata kelolajdih.kemenkeu.go.id terdapat pengadaan barang jasa dengan menggunakan letter credit atas beban rekening khusjdih.kemenkeu.go.id ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: menteri: direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko sebagai ppa bun pengelolaan hibah, direktur dana transfer khusus sebagai kpa bun pengelolaan hibah, dan direktur kapasitas dan pelaksanaan transfer sebagai kpa bun penyaluran hibah.berhalangan, menteriidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan, atau b.lima) hari kerja. jdih.kemenkeu.go.id sebagaimana dimaksud pada berakhirelah terisi kembali oleh pejabat definitif. ppa bun pengelolaan hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dapat mengusulkan penggantian kpa bun pengelolaan hibah dan atau kpa bun penyaluran hibah kepada menteri. penggantian kpa bun pengelolaan hibah dan atau kpa bun penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menterisebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan fungsi ppa bu, kecuali tugas dan fungsi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran bun hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. ppa bun pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan fungsi ppa bun pengelolaan hibahpa bun pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan fungsi: menyusun dan mengajukan indikasi kebutuhan dana, menyusun rincian alokasi hibah, menyusun rka bun dan mengajukannya aparat pengawasan internal pemerintah untuk direvisi, menandatangani rka bun yang sudah direvisi oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan mengajukannya kpa bun penyaluran hibah, menyusun rekomendasi penyaluran hibah, dan menyusun kerangka pengeluaran jangka menengah atau medium term expenditure framework, kpa bun penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: menetapkan pejabat yang bertanggung jawab untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran, menetapkan pejabat yang bertanggung jawab untuk menguji surat permintaan pembayaran dan menandatangani spm, membantu, menyusun dipa bun, menerbitkan spp pembukaan l c, spp skp l c, spd pl, spd pp, dan dokumen perbendaharaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan jdih.kemenkeu.go.id menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan anggaranketentuan dan diubah,menyusun indikasi kebutuhan dana hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dengan mempertimbangkan usulan terkait prioritas untuk kegiatan investasi prasarana dan sarana pelayanan publik. ppa bun pengelolaan hibah menyusun indikasi kebutuhan dana hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. indikasi kebutuhan dana hibah sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada direktorat jenderal anggaran paling lambat bulan februari. indikasi kebutuhan hibah sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar alokasi hibah dalam nota keuangan dan rancangan undang undang mengenai apbn. penyusunan dan penyampaian indikasi kebutuhan dana hibah sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri mengenaetentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: berdasarkan hasil kerjamenetapkan alokasi anggaran hibahberdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal perimbangan keuangan menyampaikan surat pemberitahuan alokasi anggaran hibah kepada ea. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: berdasarkan surat pemberitahuan alokasi anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan usulan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah calon penerima hibah kepada menteri c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan. direktorat jenderal perimbangan keuangan bersamjdih.kemenkeusp kepada masing masing pemerintah daerah. penerbitan spp sp sebagaimana dimaksud padapenerbitan spp dilakukan setelah alokasi anggaran hibah ditetapkan oleh menteri, untuk hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, penerbitan spp dilakukan setelah perjanjian pinjaman luar negeri ditandatangani dan alokasi anggaran hibah ditetapkan oleh menteri: dan cc. untuk hibah yang bersumber dari hibah luar negeri, penerbitan dapat dilakukan sebelum pagu alokasi hibah ditetapkan dalam apbn. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: berdasarkan spp sc.g. direktur jenderal perimbangan keuangan paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan spp sp phpph antara menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan jdih.kemenkeu.go.iddalam hal pemerintah daerah tidak menyampaikanketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kpa bun pengelolaan hibah menyusun dan menyampaikan rka bun beserta dokumen pendukungpenyampaian rka bun sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah rka bun direvisi oleh aparat pengawas internal pemerintah. berdasarkan rka bun sebagaimana dimaksud .ampaikan rdp bun jdih.kemenkeu.go.id sebagaimana dimaksud pada kepada direktur jenderal anggaran. penyusunan dan penyampaian rdp bunketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kpa bun penyaluran hibah menyusun dipa bun hibah berdasarkan peraturan presiden mengenai rincian apbn. kpa bun penyaluran hibah menyampaikan dipa bun hibah sebagaimana dimaksud pada kepada menteri atau pejabat yang diberi kewenangan untuk disahkan. dipa bun hibah yang telah mendapatkan pengesahan digunakan sebagai dasar penyaluran hibah. penyusunan dan penyampaian dipa bun hibahketentuan diubah,usun dan menyampaikan bukti penerimaan hibah akuntansi kepada kpa bun jdih.kemenkes.go.id penyaluran hibah atas setiap realisasi penyaluran hibah. penyampaian bukti penerimaan hibah akuntansi sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (sepuluh) hari kerja sejak dana hibah diterima. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:dan menerbitkan dih.kemenkes.go.ia9a, angka diubah, angka diubah, diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka yakni angka 18a, angka diubah, diantara angka dan angka disisipkan jdih.kemenketgo.id sp2d sebagai dasar transfer dana dari akun rsud. dalam hal penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada merupakan hibah yang(l), kpa bun penyaluran hibah melakukan pengujian kemudian menerbitkan spd pl dan menyampaikannya kepada ppn kph. tata cara penyaluran hibah melalui mekanisme pembayaran langsungjdih.kemenkeu.go.id ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ppn kph menerbitkan dan menyampaikan sp3 terkait penyaluran hibah melalui mekanisme pembayaran langsungoleh menteriketentuan dihapus. dinkemenee taniarekening khusus dan menyampaikannya kepada ppn disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan. berdasarkan spm rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ppn melakukan pengujian kemudian menerbitkan sp2d rekening khusussecara elektronik sebagai bahan penyusunan spd census kepada ea, dan informasi sp2d secara elektronik melalui portal direktorat jenderal perimbangan keuangan sebagai dasar pencatatan dan pelaporan hibah kepada pemerintah daerah. ankomonklagoie tata cara penyaluran hibah melalui rekening khususterdapatdisertai dengan dokumen pendukung. rincian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada sesuaimelalui tata cara rekening khusus dengan pembukaan letter credit kepada kpa bun penyaluran hibah sebesar sebagian seluruh nilai jdih.kemenag.go.idpembukaanpembukaan l c sebagaimana dimaksud pada ppn kph menerbitkan pembukaan l c dan menyampaikannya kepada kpa bun penyaluran hibah.sebagaimana dimaksud pada tidak melebihi nilai pembukaan l c sebagaimana dimaksud pada ketentuan dihapus inkomenita cie ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setelah diterimanya dokumen pemberitahuan tertulis atas realisasi letter credit dari bank indonesia atau bank devisa, kpa bun penyaluran hibah menerbitkan spm rekening khusus dan menyampaikannya kepada ppn kphberdasarkan dokumen pemberitahuan tertulis atas realisasi letter credit dan spm rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ppn kph melakukan pengujian kemudian menerbitkan sp2d rekening khusus atas beban: rekening pengeluaran bank indonesia atau bank devisa: atau rekening yang ditunjuk dalam sp2d, untuk keuntungan penyedia barang jasa atau kuasanyakepada secara elektronik sebagai dokumen pendukung dalam penyusunan spd census atas pelaksanaan rekening khusus letter credit, dan informasi sp2d rekening khusus sebagaimana dimaksud pada secara elektronik melalui portal direktorat jenderal perimbangan keuangan kepada pemerintah daerah sebagai dasar pencatatan dan pelaporan hibah. jdih.kemenkeu.go.id tata caradisertai dengan dokumen pendukung sesuai dengandengan pembukaan letter credit kepada kpa bun penyaluran hibah sebesar sebagian seluruh nilaiidinkemenke.co.idskpskp l c sebagaimana dimaksud pada ppn kph menerbitkan skp l c dan menyampaikan temuannya kepada kpa bun penyaluran hibah. berdasarkan tembusan skp l c sebagaimana dimaksud padaoleh gubernur atau bupati wali kota atau pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada tidak melebihi nilai skp l c sebagaimana dimaksud pada tata cara penyaluran hibah melalui mekanisme letter creditainkomendesoa ketentuan dihapusletter creditdin.kemenkfrao.icd pp dan menyampaikannya kepada ppn kphtata cara penyaluran hibah melalui mekanisme pembiayaan pendahuluan dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri mengenai tata cara penarikan plnmekanisme pembayaran pendahuluanppa bun pengelolaan hibah, kpa bun pengelolaan hibah, dan kpa bun penyaluran hibah bertanggung jawab sepenuhnya dih.kemenkes.go.id (satu) angka yakni angka 3la, angka sampai dengan angka dihapus, angka dihapus, angka sampai dengan angka diubah, angka dihapus, angka sampai dengan angka diubah, angka sampai dengan angka dihapus,bagian anggaran bendahara umum negara yang selanjutnya disingkat bun adalah bagian disemen ga.go.ic atas penyaluran dana hibah dari akun rsud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan hibah daerah. bertanggung jawab sepenuhnya atas pertimbangan penyaluran hibah. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam pelaksanaan penyaluran hibahkementerian. berdasarkan permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud padadasarkan surat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pemberi hibah luar negeri atau pihak yang diberi kuasa bersama dengan gubernur atau bupati wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menandatangani berita acara serah terima. berita acara serah terimadinkemenifago.ic cc. kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada kepada menteriphan diubah, sehinggapemberian hibah dalam phd atau ppea. dalam hal penyaluran hibah dihentikan, pemerintah daerah wajib memenuhi maksud dan tujuan pemberian hibah dalam phd atau pph dengan dana yang bersumber dari apbd. dih.yemeni lu.goa ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kpa bun penyaluranyang bersumber dari pln dan hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kpa bun penyaluran hibah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan setiap semester dan tahunan kepada: ppa bun pengelolaan hibah, untuk transaksi belanja hibah dan beban hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pln, dan ppa bun pengelolaan hibah dan ppa bun pengelolaan hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri,sesuai dengan peraturan menteri mengenai sistem akuntansi hibah. jdih.kemenkeu.go.id ketentuan diubahkegiatan kepada kpa bun pengelolaan hibah dan ea: laporan triwulan iii untuk periode juli sampai dengan september, dan d.laporan triwulan untuk periode oktober sampai dengan desember.kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhiberakhirnya tahun anggaran berkenaan, dan untuk hibah yang bersumber dari luarprogram hibah berakhir. in.yemeni ba.go.id ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: berdasarkan usulan badan nasional penanggulangan bencana, menteri c.g. direktur jenderal anggaran menerbitkan dan menyampaikan surat penetapan pergeseran bun untuk hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada: badan nasional penanggulangan bencana, dan direktur jenderal perimbangan keuangan. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala badan nasional penanggulangan bencana mengusulkan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada menteri c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan berdasarkan surat penetapan pergeseran bun kementerian keuangan dan badan nasional penanggulangan bencanyelesaian program kegiatan hibah:din femeninakepada masing masing pemerintah daerah. berdasarkan spp sebagaimana dimaksud pada dilakukan penandatanganan phdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) berdasarkan surat permintaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalamkemudian menerbitkan sp2d sebagai dasar transfer dana hibah dari akun rsud. gubernur atau bupati wali kota atau pejabat yang diberi kuasa membuat dan menyampaikan bukti penerimaan hibah akuntansi kepada direktorat jenderal perimbangan keuangan paling lama (sepuluh) hari kerja setelah dana hibah diterima rsud. jdih.semen#e co.id ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah menyelesaikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana paling lama (dua belas) bulan setelah transfer dana hibah dari akun rsud dilaksanaka, pemerintah daerah dapat mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan kepada menteri c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan paling lambat (lima belas) hari sebelum kegiatan berakhir. usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh pemerintah daerah setelah usulan perpanjangan waktu tersebut mendapat persetujuan dari kepala badan nasional penanggulangan bencana. berdasarkan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada menteri c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan paling banyak (dua) kali perpanjangan waktu dengan ketentuan: perpanjangan waktu pertama diberikan paling lama (dua belas) bulan, dan perpanjangan waktu kedua diberikan paling lama (sembilan) bulan. perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah mendapat rekomendasi kepala badan nasional penanggulangan bencana. ketentuan dihapus. jdih.kemenkeu.go.idkpa bun pengelolaan hibah, dan kpa bun penyaluran hibah bertanggung jawab secara sepenuhnya atas penyaluran dana hibah untukkegiatan hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kementerian keuangan dan badan nasional penanggulangan bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam phdrangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada kementerian keuangan, badan nasional penanggulangan bencana, dan pemerintah daerah melakukan jdih.kemenkes.go.id rekonsiliasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan setiap triwulan. berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada badan nasional penanggulangan bencana menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada menteri c.g direktur jenderal perimbangan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut: laporan hasil pemantauan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan dan keluaran (output), permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang diperlukan, dan laporan akhir yang meliputi evaluasi terhadap keluaran (output), dampak program, kesinambungan program, dan indikator keberhasilan lainnya. laporan hasil pemantauan dan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan secara triwulan paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak triwulan berakhir. laporan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan paling paling lama (enam puluh) hari kerja sejak batas waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berakhir. dalam rangka pemantauan sisa dana hibah rsud, kementerian keuangan dan badan nasional penanggulangan bencana melakukan rekonsiliasi atas pengembalian sisa dana akun. ainkemened go. antara dan disisipkan (satu) yakni yangrehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam hal terjadi penyimpangan dan atau penyalahgunaan dari maksud dan tujuan pemberian hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam phddari badan nasional penanggulangan bencana. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan mengenai tata cara ketatausahaan dan pelaporan hibah sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap ketatausahaan dan pelaporan hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. antara dan disisipkan (dua) yakni dan yang'dih.semen kargo.idhibah yang berasal dari bun. 9ahibahankomerketsetelah triwulan yang bersangkutan berakhir. dalam hal pemerintah daerah belum menyampaikan laporan triwulanbadan nasional penanggulangan bencana memberikan teguran tertulis kepada pemerintah daerah. dalam hal kegiatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah berakhir, gubernur atau wali kota pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan akhirbatas waktu penyampaian laporan akhir pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam puluh) hari sejak kegiatan berakhir. laporan akhir pelaksanaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada mencakup capaian keluaran (output), dampak program, kesinambungan program, dan indikator keberhasilan lainnya yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh badan nasional penanggulangan bencana. laporan akhir pelaksanaan kegiatmengenai pengelolaan dan penyaluran hibah. dalam hal pemerintah daerah belum menyampaikan laporan akhirmenteri c.g. jdih.kemenkes.o.id direktur jenderal perimbangan keuangdalam hal pemerintah daerah telahtelahbelum dan bertanggung jawab menyelesaikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta sasaran keluaran. penyetoran sisa dana hibah akun sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan paling lama (seratus dua puluh) hari sejak kegiatan berakhir. tata cara penyetoran sisa dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. dalam hal pemerintah daerah belum menyetorkan sisa dana hibah akun sebagaimana dimaksud pada dan sampai dengan batas waktu jdih.semen i.go.id sebagaimana dimaksud pada menteri c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan dapat: melakukan pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil: dtata cara pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasusulan pemerintah daerah calon penerima hibah yag disampaikan dan masih dalam proses penandatangan phd pph, diproses berdasarkan peraturan menteri ini, phd pph yang telah dilakukan sebelum berlakunya peraturan menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan kegiatan, dan cc. usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang diajukan pemerintah daerah dan belum diberikan persetujuan oleh menteri c.g. direktur jenderal perimbangan keuangyang selanjutnya disingkathibah luar negeriperjanjian penerusan hibah yang selanjutnya disingkat pph adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam perjanjian mengenai penerusan hibah dari pemberi pinjaman dan atau hibah luar negeri kepada pemerintah daerahainkomenk18aengguna anggihkemenkl go.idmengenainkemenkdeco.ic3la. bank devisa adalah bank yang memperoleh persetujuan dari bank indonesia untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. dihapus. dihapus. dihapus. dihapusdihapusendahara umum negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai spm sp2d, kepadajdih.kemenkeu.go.id surat penarikan dana (withdrawal application) pembayaran langsung rekening khusus pembiayaan pendahuluan yang selanjutnya disebut spd pl census adalah dokumen yang ditandatangani oleh kpa bun penyaluran hibah sebagai dasar bagi direktorat jenderal perbendaharaan, ppn, atau ppn kphbun penyaluran hibahdihapusbun penyaluran hibah sebagai dasar bagi ppn kphkphbun penyaluran hibah untuk membuka letter credit yang besarnya tidak melebihi nilai pembukaan l c dalam hal jdih.semen& cok: nama pengurus besar ikatan dokter indonesia idi), han yang diwakili oleh dr. zaenal abidin, s.h., m.h., dr. daeng mohammad fasih, s.h., m.h., dan prof. dr. bi: harmoni kali, mph., sp. (k), masing masing selaku ketua umum, sekretaris jenderal, dan wakil ketua majelis kolegium kedokteran indonesia maki) alamat jalan dr. ssy samratulangi nomor menteng, jakarta pusat sebagai n0n00005 n0000n ue. pemohon nama pengurus besar persatuan dokter gigi indonesia pagi), yang diwakili oleh drg. farichah harum, kes, drg. wiki wahyuningsih, m.km., dan prof. dr. drg. latief modulo, ms., sp. kg, masing masing selaku ketua umum, sekretaris jenderal, dan ketua majelis kolegium kedokteran gigi indonesia kkji) alamat jalan utan kayu raya nomor jakarta sebagai n0n00 n0n0 000000n0n00 nun. pemohon il, nama konsil kedokteran indonesia kki), yang diwakili oleh prof. dr. dr, bambang supriyanto, sp. (k), dr. dr. lukman putra, sp. (k), dan prof. dr. petama narsis, sp. (k)., masing masing selaku ketua dan komisioner merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god alamat jalan cik ditiru nomor menteng, jakarta pusat sebagai 2n0n0 0n0n0n0n nenek kanan ena" pemohon ill, nama dr. mohammad adib khumaidi, sp. ot. pekerjaan dokter alamat jalan taman pabuaran blok nomor kelurahan pabuaran, kecamatan karawaci, kota tangerang, provinsi banten sebagai n2 2nn0n . pemohon iv, nama alauddin, s.e. pekerjaan karyawan swasta alamat dusun mura, kelurahan mura, kecamatan brang ene, kabupaten sumbawa barat, provinsi nusa tenggara barat sebagai n2n0 lll.joni, s.h., m.h., zulchaina tanaman, s.h., marasamin tonga, s.h., magelang harahap, s.h., dan muhammad fadli nasution, s.h., m.h., advokat dan konsultan hukum pada law office joni tanaman, berkedudukan dan beralamat kantorsaksi para pemohon dan presiden serta ahli para pemohon dan presiden, membaca keterangan pemberi keterangan, dr. drh. bangku steppe: memeriksa bukti bukti para pemohon: membaca kesimpulan para pemohon. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god adanya kewajiban sertifikat kompetensi, sehingga str berbeda dengan rezim lama sebelum praktik kedokteran yang menggunakan basis administratif dengan menerbitkan surat izin dokter. str adalah pengakuan negara dan jaminan atas mutu dan standar kompetensi dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dengan registrasi berbasis kompetensi (bukan berbasis administrasi), serta untuk perlindungan dan kepastian hukum bagi dokter dan dokter gigi. sampai saat ini efektif kki menjalankan tugas, fungsi dan wewenang melakukan registrasi dokter dan dokter gigi dengan menerbitkan surat tanda registrasi str) yang otentik dan merupakan bukti legalitas pengakuan negara yang bersifat universal. menjamin standar mutu dan kompetensi dengan wewenang pengesahan standar kompetensi dokter indonesia ski). kki telah menerbitkan standar kompetensi dokter indonesia ski) tahun (vide|, dan direvisi dengan ski tahun (bukti p 23j, dan standar pendidikan dokter tahun pengesahan ski oleh kki untuk menjamin mutu pendidikan kedokteran dan standar profesi dokter sehingga menjamin praktik kedokteran sesuai kompetensi (competence). hal ini sebagai konsekuensi dari tugas kki menjaga profesional trust dengan menjamin kompetensi dan mutu melalui pengesahan standar kompetensi, yang merupakan tugas konstitusional menjaga standar kompetensi dan penegakan norma disiplin praktik kedokteran guna menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu bagi warga masyarakat. kki sudah menerbitkan ski tahun dan ski tahun yang disusun dan dievaluasi secara berkala dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan (stake holder) praktik kedokteran indonesia. mengupayakan terjaminnya praktik kedokteran yang baik. kki telah menerbitkan buku penyelenggaraan praktik merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god divide nomor tahun tentang names|, yang tidak memiliki urgensi apapun dibentuk sebagai kaki. selain itu, keberadaan kaki tidak fungsional karena dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat mengeksekusi keputusan karena setiap keputusan konsil dapat dieksekusi sendiri dengan regulasi dan aturan kebijakan (beleidsregel) tiap tiap konsil dalam fungsi pengaturan, pengesahan, pembinaan (vide nomor tahun tentang names|. sehingga tidak ada fungsi pengaturan, pengesahan, dan pembinaan kaki sehingga tidak ada manfaat pembentukan kaki sebagai lembaga yang menggantikan kedudukan dan tugas kkipembentukan kaki tidak fungsional dan tidak efektif karena nomor tahun tentang names tidak mendefinisikan lingkup wewenang tiap tiap jenis tenaga kesehatan atau profesi, padahal materi muatan mengenai wewenang tenaga kesehatan merupakan domain undang undang. terbukti nomor tahun tentang names tidak memuat materi kewenangan kompetensi tiap tiap tenaga kesehatan atau profesi, karena dalam penjelasan nomor tahun tentang names hanya menentukan kewenangan kompetensi apoteker, perawat, dan bidan saja, dan tidak ada kewenangan kompetensi untuk jenis tenaga kesehatan lain, seperti psikologis klinis, nutrisi dietisien, fisioterapis, teknisi gigi, dan lain laibahwa dalam hal jenis dan kelembagaan tenaga kesehatan sudah memiliki landasan dan disain ketatanegaraan dengan adanya lembaga majelis tenaga kesehatan indonesia yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas mengatur lingkup kewenangan dan standar merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god profesi tenaga kesehatan indonesia, yang sudah berjalan dan berkembang secara aje. dengan demikian maka: (a) keberadaan majelis tenaga kesehatan indonesia sudah efektif dan sesuai dengan disain ketatanegaraan serta sesuai pula amanat kesehatan dan penjelasan kesehatan. (b) keberadaan majelis tenaga kesehatan indonesia efektif sebagai kelembagaan yang menjalankan tugas yang menentukan dan mengesahkan kompetensi, standar profesi, standar operasional pelayanan. lagi pula ada beberapa jenis tenaga kesehatan lain selain tenaga medis yang bukan merupakan profesi namun hanya tenaga vokasi saja. karena itu, nomor tahun tentang names tidak sepatutnya mencampuradukkan antara profesi tenaga kesehatan dengan tenaga vokasi yang hanya memiliki ketrampilan teknis dengan pendidikan akademis dibawah strata s1). sehingga beralasan membentuk pengampu tenaga kesehatan, namun tetap dalam nama dan bentuk majelis tenaga kesehatan indonesia maki). (c) dengan menggunakan dan mempertahankan maki maka terjalinnya perlindungan dan kewenangan kompetensi tenaga kesehatan yang merupakan tenaga vokasi, dan menjadi asing serta terlalu terbebani dengan persyaratan serta kewajiban dalam nomor tahun tentang names (seperti wajib registrasi, perizinan, rekam medis, pencatatan, kolegium, uji kompetensi, dan lain lain), bahkan dengan ancaman sanksi pidana. bahwa pembentukan kaki tidak bermanfaat dan tidak relevan bagi perlindungan tenaga kesehatan, oleh karena: (a) kaki tidak mempunyai kemanfaatan dan tidak berfungsi dalam tugas kekonyolan sebagai lembaga baru karena hanya sebagai koordinator, namun tidak melakukan fungsi penetapan, keputusan, pengesahan yang justru dilaksanakan oleh konsil masing masing divide nomor tahun tentang names|. (b) kaki secara kelembagaan tidak berwatak independen seperti halnya kki dan lembaga negara lainnya seperti komisi pemilihan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god umum kpu), komnas ham, komik yudisial ky), karena kaki bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri, jadi dalam kapasitas sebagai eksekutif bukan kepala negara. (c) berbeda dengan kki yang berwenang menerbitkan dan mencabut str, justru kaki tidak bermanfaat tidak berwenang menerbitkan str, namun wewenang konsil masing masing sehingga tidak memiliki kekuatan dan tidak bermanfaat apapun, bahkan mubazir bagi tugas menjaga profesional trust tenaga kesehatan, dan perlindungan warga masyarakat. (d) kaki tidak jelas manfaat kelembagaannya karena konsil masing masing tidak memenuhi syarat dan ciri sebagai layaknya profesi tenaga kesehatan, oleh karena: ketentuan jenis tenaga kesehatan dalam nomor tahun tentang names tidak jelas perbedaan antara antara profesi dengan tenaga vokasi dan mencampuradukkan antara jenis profesi dengan tenaga vokasi dalam satu konsil malah masuk dalam kaki, sebab masih ada jenis tenaga kesehatan yang syarat minimal hanya berpendidikan diploma tiga dan tidak diwajibkan mengikuti pendidikan profesi sebagai syarat memasuki profesi entry exam) yang dilaksanakan kolegium konsil masing masing. untuk tiap tiap jenis tenaga kesehatan, sebagian besar tidak memiliki aturan berupa undang undang yang memayungi untuk perlindungan dan kepastian hukum, namun hanya ada keperawatan. tetapi sampai saat ini tidak ada mengatur tenaga kesehatan lainnya seperti tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan kebidanan, tenaga kesehatan psikologi klinis, tenaga kesehatan promosi kesehatan names terapis, tenaga kesehatan keterangan fisik, tenaga teknik bio media, tenaga kesehatan tradisional. sebagian besar jenis tenaga kesehatan, justru nomor tahun tentang names tidak ada mengatur lingkup merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kewenangan kompetensi, namun hanya menjelaskan (tiga) jenis kewenangan kompetensi tenaga kesehatan yakni apoteker, perawat, bidan. karena itu pembuat nomor tahun tentang names tidak mempunyai gagasan hukum apa kompetensi masing masing tenaga kesehatan kecuali yang ada disebutkan dalam penjelasan nomor tahun tentang names. hal itu tidak pula mengikat karena diterapkan dalam penjelasan nomor tahun tentang names namun dalam names tidak ada pengaturan kewenangan kompetensi sehingga jenis tenaga kesehatan selatan apoteker, perawat, bidan. jadi pengaturan jenis jenis tenaga kesehatan dalam nomor tahun tentang names tidak memiliki rasio legis yang jelas, tidak faktual dengan realitas kebutuhan masyarakat dan profesi. penjelasan sedemikian adalah intervensi kemandirian profesi, dan bahkan cenderung merupakan penjelasan yang tidak faktual sama sekali karena belum merupakan profesi. jenis jenis tenaga kesehatan dalam nomor tahun tentang names sebagian besar tidak ada dan belum berkembang sebagai profesi dengan syarat dan ciri sebagai profesi, sebagaimana profesi dokter dan dokter gigi. misalnya tenaga kesehatan tradisional, dan lain lain. (e) kaki secara kelembagaan justru menurunkan derajat kemandirian dan impartialitas peradilan disiplin, karena tidak membentuk majelis kehormatan disiplin yang institusinya dibentuk secara konkrit atau permanen seperti halnya praktik kedokteran membentuk kaki. oleh karena itu, tidak ada kepastian perlindungan warga masyarakat terhadap tindakan tenaga kesehatan yang melanggar norma disiplin, sebagaimana halnya profesi tenaga medis terikat dengan norma disiplin yang ditegakkan oleh kaki sebagai peradilan disiplin yang bersifat permanen merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (f) secara kelembagaan mekanisme peradilan disiplin pada tiap tiap konsil bawah kaki tidak tidak independen dan tidak imperial karena keputusannya dapat diajukan keberatan kepada menteri kesehatan, sehingga keputusannya tidak final dan mengikat. ketentuan sedemikian membahayakan perlindungan warga masyarakat atas tindakan tenaga kesehatan, dan mengancam reputasi profesi dan tidak adanya kredibilitas publik pada majelis kehormatan tenaga kesehatan yang sedemikian. dengan demikian, pengaturan nomor tahun tentang names mengenai majelis kehormatan disiplin tidak kapal memberikan perlindungan hak konstitusional, hak hukum warga masyarakat sebagai pasien dan hak hukum sebagai konsumen. kaki mubazir karena menghabiskan banyak biaya untuk membentuk sejumlah (sebelas) jenis konsil baru, yang membutuhkan anggaran besar untuk biaya operasional, gaji anggota konsil, gaji pegawai dan pejabat sekretariat tiap konsil dan juga anggota, pejabat, pegawai, dan sekretariat kaki. padahal padahal sudah ada kelembagaanbahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas maka tidak konstitusional penggunaan frasa konsil tenaga kesehatan indonesia , namun beralasan dan melindungi jenis tenaga kesehatan apabila dimaknai dan diubah menjadi majelis tenaga kesehatan indonesia . bahwa berdasarkan alasan alasan atas, tidak efektif dan tidak fungsional pembentukan kaki, oleh karena: (a) hanya adanya profesi keperawatan, sedangkan profesi lain misalnya bidan tidak mempunyai undang undang. jenis tenaga kesehatan lain masih belum memenuhi syarat dan ciri sebagai profesi dengan kriteria sebagaimana diuraikan atas. (b) kaki tidak fungsional karena nomor tahun tentang names tidak menentukan kewenangan kompetensi dari tiap tiap jenis tenaga kesehatan, namun hanya untuk (tiga) jenis tenaga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kesehatan (perawat, bidan, apoteker), walaupun demikian diterapkan hanya dalam penjelasan names). (c) kaki tidak fungsional karena tidak berwenang melaksanakan fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan tenaga kesehatan. kaki tidak berwenang menerbitkan str, dan pembinaan sebab menjadi wewenang konsil masing masing (vide dan nomor tahun tentang names|. bahwa pembentukan kaki sebagai koordinator dengan mengacu kepada pembentukan konsil masing masing tenaga kesehatan dalam nomor tahun akan tetapi jenis jenis tenaga kesehatan tersebut pada umumnya tidak faktual dan belum tumbuh dan berkembang sebagai profesi, sehingga diperlukan konsil, kolegium, dan unsur ciri lain sebagaimana profesi. (a) tenaga kesehatan pada nomor tahun tentang names pada umumnya adalah masih sebagai jenis jenis pekerjaan bidang kesehatan, yang tidak serta merta dan sudah faktual sebagai profesi kesehatan indonesia. sebab, faktual hanya beberapa saja yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai profesi. malahan jenis pekerjaan yang diskualifikasi sebagai tenaga kesehatan justru bisa dengan pendidikan diploma tiga dan tidak membedakan mana profesi tenaga kesehatan dengan hanya tenaga vokasi kesehatan. sedangkan tenaga medis sudah tumbuh dan berkembang sebagai profesi yang memiliki ciri ciri dan syarat sebagai profesi dikemukakan atas. (b) jika merujuk pendapat mahkamah konstitusi putusan nomor puu xii untuk memeriksa indikator dan ciri profesi kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis) sebagai profesi terikat dengan norma disiplin, norma etika, dan norma hukum. karenanya, pendapat mahkamah konstitusi tersebut diterapkan untuk menguji apakah jenis jenis tenaga kesehatan dalam s.d nomor tahun tentang names merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sudah memenuhi ciri dan syarat profesi atau bukan, atau masih sebatas jenis pekerjaan. untuk menguji kepatutan pembentukan kaki maka mesti diperiksa satu persatu apakah sudah merupakan profesi atau hanya jenis pekerjaan bidang kesehatan, misalnya tenaga teknis kefarmasian tenaga istatistik dan kependudukan, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan tenaga sanitasi lingkungan: entomology kesehatan, mikrobiologi kesehatan nutrisionis, dietisien okupasi terapis perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi gigi, penata anestesi, radiologis radiografi, elektromedis, fisikawan medis: ahli teknologi laboratorium medik: radio terapis, robotik prototip tenaga kesehatan tradisional ramuan, tenaga kesehatan tradisional ketrampilan (misal: tukang urut atau ahli patah tulang). (c) terhadap jenis jenis pekerjaan tenaga kesehatan dimaksud apakah sudah memiliki ciri syarat sebagai suatu profesi atau hanya jenis pekerjaan bidang kesehatan saja, dan apakah sudah terikat dengan dengan norma disiplin dan norma etika, dan norma hukum. selain itu, apakah jenis jenis pekerjaan tersebut sudah tumbuh dan berkembang sebagai profesi atau hanya jenis pekerjaan yang justru tidak faktual atau hanya pembedaan akademis, sehingga bukan pelembagaan institusi hukum yang sudah efektif berinteraksi dalam masyarakat. (d) indonesia, tenaga medis telah tumbuh dan berkembang sebagai profesi yang memiliki organisasi profesi dan ciri syarat profesi. demikian pula tenaga kesehatan apoteker, dan tenaga kesehatan keperawatan telah memiliki keperawatan, serta tenaga kesehatan kebidanan yang sedang dalam proses legislasi pembuatan uu. terhadap jenis jenis pekerjaan bidang kesehatan lain sebagaimana dikemukakan dalam huruf (b) atas, pembuat nomor tahun tentang names merumuskan jenis jenis tenaga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kesehatan yang tidak faktual atau masih hanya penjelasan akademis, dan tidak berkembang sebagai profesi, bahkan cenderung penjelasan pekerjaan yang tidak faktual dan bukan realitas pelaku pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah menjadi profesi yang mandiri dan diterima, serta belum tumbuh dan berkembang dalam interaksi sosial masyarakat. oleh karena itu, jenis jenis tenaga kesehatan yang tidak faktual dalam nomor tahun tentang names tidak memiliki justifikasi sosiologis, yuridis dan konstitusional. namun jenis jenis tenaga kesehatan tersebut dipakai sebagai alasan membentuk konsil masing masing dan menormalkan pembentukan kaki, bahkan menghapuskan kki. (e) dengan alasan dan dalil tersebut maka terbukti tidak ada justifikasi sosiologis, yuridis, dan konstitusional membentuk kaki, dan karena itu pula tidak berawalan membuat norma yang menggabungkan konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi dalam kaki. dengan demikian dan tidak beralasan membuat norma yang menghapuskan kki. bahwa secara facto dan jure sudah ada kelembagaan yang mengasuh tenaga kesehatan selain tenaga medis,(a) kedudukan maki dalam postur ketatanegaraan menjadi lembaga yang mengawasi dan menjaga mutu tenaga kesehatan, selain kki yang mengawal profesional trust tenaga medis. dengan karakteristik tenaga kesehatan (selain tenaga medis) yang terdiri atas profesi dan tenaga vokasi, dengan pendidikan formal minimal divide nomor tahun tentang names|, maka beralasan jika terhadap tenaga kesehatan selain tenaga medis berada dalam pengasuhan maki. (b) maki berperan meningkatkan dan memelihara mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan (a) memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan, (b) merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god melakukan sertifikasi, registrasi dan pemberian lisensi, dan (c) melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan. dengan demikian, patient safety dan keunggulan mutu pelayanan kesehatan. bahwamelalui uji kompetensi yang dilaksanakan maki. tenaga kesehatan yang telah lulus dalam proses tersebut akan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki, dan menjadi landasan registrasi dan lisensi perizinan untuk melakukan pekerjaan profesi. maki melakukan uji kompetensi, sertifikasi untuk semua jenis tenaga kesehatan (selain dokter, dokter gigi dan tenaga kefarmasian), yakni meliputi perawat, bidan, fisioterapis, perawat gigi, refraksionis optisien, terapis wicara, radiografi, okupasi terapis, ahli gizi, perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi gigi, sanitation, elektromedis, analis kesehatan, perawat anestesi, akupunktur terapis, fisikawan medis, erotis prostetik, teknisi transfusi darah, teknisi kardiovaskuler serta ahli kesehatan masyarakat. maki dalam melaksanakan peran meningkatkan dan memelihara mutu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, yang sudah diakui secara institusional dan formal serta sudah efektif berjalan bahwa wewenang maki tidak mencakup tenaga medis. selain itu maki justru memiliki wewenang dalam uji kompetensi dan menerbitkan sertifikasi, sehingga bukan wewenang dan domain perguruan tinggi atau akademi. bahwa dengan demikian sudah diakui adanya pemisahan kelembagaan yang menjamin dan melakukan registrasi tenaga medis oleh kki. sedangkan untuk tenaga kesehatan selain tenaga medis pengawasan mutu, dan registrasi dilakukan oleh maki. bahwa dengan demikian dalam pengaturan nomor tahun tentang names beralasan dan fungsional serta efisien jika menjadikan maki sebagai kelembagaan yang dimaksudkan dalam nomor tahun tentang names. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa berdasarkan alasan diatas telah terjadi kerugian konstitusional para pemohon, yakni: para ketentuan kerugian konstitusional pemohon names (faktual dan potensial) pemohon ketentuan kehilangan dan dibubarkannya kki. dan pembentukan kehilangan mitra dan lembaga pemohon kaki. penerbit str dalam praktik kedokteran. organisasi profesi idi dan pagi) yang berhak menerbitkan sertifikat kompetensi dan uji kompetensi, tidak kompatibel lagi dan tidak berguna lagi. kehilangan kki yang independen yang melindungi warga masyakat dan organisasi profesi serta anggota idi dan pagi. kerancuan sistemik yang sepanjang mengakibatkan rusaknya (chaos) frasa konsil praktik kedokteran sehingga tenaga merugikan idi dan pagi yang sudah kesehatan menjadi bagian utama dalam sistem indonesia. praktik kedokteran. idi dan pagi cg. anggotanya mengalami ketidakpastian hukum karena kaki hanya koordinator, tidak mempunyai fungsi dalam str, dan tidak sebagai regulator sehingga regulatory authority yang ada pada kki (dengan praktik kedokteran) hilang, yang mengakibatkan kerugian idi dan pagi. kerugian konstitusional (faktual dan potensial) mutasi wmutandikedokteran yang baik (bukti yang berguna untuk peningkatan mutu asuhan medis sebagai ikhtiar melaksanakan tugas ganda menjaga profesional trust dan perlindungan warga masyarakat dari praktik kedokteran. menjamin perlindungan warga masyarakat dengan memiliki dan menjalankan fungsi kaki sebagai peradilan disiplin yang permanen dan putusan kaki bersifat final. kaki adalah organ peradilan disiplin untuk melindungi warga masyarakat, sehingga tanpa kaki maka tidak ada perlindungan masyarakat atas praktik kedokteran yang melanggar norma disiplin kedokteran. kaki sudah memiliki sistem yang pasti dalam penegakan disiplin dokter dan dokter gigi, termasuk dengan adanya: organisasi dan tata kerja kaki (bukti p 25j, yang merupakan institusi otonom pada kki yang menjalankan tugas sebagai lembaga peradilan disiplin yang permanen dalam menerima pengaduan, pemeriksaan, mengadili dan memutuskan pengaduan untuk penegakan disiplin kedokteran. hukum acara berupa (bukti pedoman penegakan disiplin profesi kedokteran sesuai keputusan kki nomor kki kep viii (bukti terhadap pengaduan yang diajukan kepada kaki periode s.d medio april dengan total pengaduan (bukti mencegah intervensi peradilan disiplin untuk menjaga kepentingan dan hak warga masyarakat. karena tenaga medis terikat dengan norma disiplin (selain norma etika, dan norma hukum), untuk maksud itu perlu kepastian tenaga medis mematuhi norma disiplin dengan membentuk peradilan disiplin cg. kaki yang independen dan putusannya bersifat final. peradilan disiplin bagi profesi dokter dan dokter gigi merupakan keniscayaan karena profesi dokter dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemohon iii idem bubarnya kki, dan tidak adanya lembaga independen dan setara yang menggantikan kki. hilangnya tugas, fungsi, dan wewenang kki, dengan memberlakukan names yang membentuk kaki dan membubarkan kki. rusaknya dan bahkan hilangnya sistem praktik kedokteran yang sudah terbangun sesuai praktik kedokteran. hilangnya reputasi kki sebagai regulatory authority yang diakui nasional dan asean serta internasional dalam mengawal core competence. dengan konstruksi kaki seperti dalam names, maka adanya melegitimasi kepercayaan internasional atas kekonyolan kaki yang memiliki standar dan indikator universal sebagai lembaga independen yang memiliki regulatory authoritypotensi kriminalisasi berlebihan kepada dokter termasuk pemohon karena kaki tidak independen. tidak terlindungi dokter dari kriminalisasi karena tidak adanya kaki yang menjaga kepatuhan norma disiplin yang putusannya bersifat final dan tidak bisa diintervensi menterimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebagai alasan kerugian konstitusional adanya kaki. degradasi lisensi, karena kaki tidak berwenang menerbitkan str, dan tidak membuat regulasi, dan tidak melakukan pembinaan langsung kepada dokter. kekacauan sistem karena tidak ada kepastian dalam regulasi sebab personil yang dibuat kki semestinya disesuaikan namun kaki tidak berwenang membuat regulasi, dan konsil masing masing tidak setara dengan lembaga negara lain, atau bukan lembaga yang setara kki, sehingga terjadi kegagalan sistem dan mismatch dalam sistem regulasi, siapakah yang berwenang menerbitkan peraturan seperti halnya peraturan kki personil)imohon mengambil alih kerugian konstitusional dalam hal pembubaran kki,.perihal alasan pengujian ketentuan nomor tahun tentang names sepanjang kata konsil , yangterhadap ketentuan nomor tahun tentang names sepanjang kata konsil merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god adalah dalam kaitan dengan frasa konsil tenaga kesehatan indonesia . sehingga alasan alasan dan dalil serta bukti bukti mengenai pengujian pada bagian ini, dapat mengacu dan dikaitkan dengan alasan alasan pengujian ketentuan sepanjang frasa konsil tenaga kesehatan indonesia . bahwa dengan demikian mohon berkenan majelis hakim konstitusi mengambil alih secara mutasi mutans alasan alasan dalam pengujian materil ketentuan nomor tahun tentang names sepanjang frasa konsil tenaga kesehatan indonesia . bahwa mohon berkenan majelis hakim konstitusi mengambil alih secara mutasi mutans uraian kerugian konstitusional dalam bagian permohonan ini sebagai kerugian konstitusional ketentuan nomor tahun tentang names names. bahwa berdasarkan alasan alasan diatas kata konsil dalam ketentuan nomor tahun tentang names. dan memutuskan permohonan pengujian materil guo menyatakan ketentuperihal alasan pengujian ketentuan huruf dan1945j,setiap orang berhak atas perlindungan dari tindakan dan praktik tenaga kesehatan dan sebaliknya tenaga kesehatan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (vide uud termasuk status dalam undang undang. bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang dijamin pada uud termasuk pengakuan status formal tenaga kesehatan. bahwa ketentuan huruf nomor tahun tentang names berbunyi: m. tenaga kesehatan lain . bahwa ketentuan dan nomor tahun tentang names yang berbunyi:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dapat menetapkan jenis tenaga kesehatan lain dalam setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam bahwa perumusan ketentuan huruf dan nomor tahun tentang names tidak jelas karena tidak mengacu amanat kesehatan yang tegas memerintahkan pengaturan tenaga kesehatan dengan undang undang. namun ketentuan huruf dan nomor tahun tentang names, memberikan wewenang kepada menteri menetapkan jenis tenaga kesehatan lain, sehingga tidak sesuai dengan amanat kesehatan. bahwa dengan penetapan tenaga kesehatan lain, berarti tidak pasti legalitas jenis tenaga kesehatan selain dalam s.d selain itu ada perbedaan dasar hukum penentuan jenis tenaga kesehatan yang diakui dengan undang undang dan yang diakui dengan penetapan menteri. dalam hierarki perundang undangan, undang undang berada bawah uud yang dibuat bersama antara pemerintah dengan dpr. sedangkan penetapan menteri tidak termasuk hierarki perundang undangan, dan tidak disebutkan dengan nomenklatur peraturan menteri namun hanya kata ditetapkan nomor tahun tentang names|, dan kata menetapkan . nomor tahun tentang names|. bahwa dalam jenis dan hierarki perundang undangan, tidak dikenal penetapan menteri, sehingga bentuk pengaturan yang dimaksud dalam huruf dan nomor tahun tentang names hanya peraturan kebijaksanaan , atau ketentuan kebijakan , aturan kebijakan (beleidsregel). secara praktis dan teoritis, beleidsregel pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan kreis ermessen atau kewenangan bebas (vrije bevoegheid) pejabat administrasi negara. bahwa dengan demikian ada perbedaan dalam hal dasar atau mandat pengaturan tenaga kesehatan lain, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. sisi lain ketentuan nomor tahun tentang names yang mengakui tenaga kesehatan lain dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god beleidsregel membuktikan kekacauan gagasan hukum, ketidakpastian dalam pengaturan jenis tenaga kesehatan, tidak valid dalam menentukan mana jenis tenaga kesehatan yang patut dan memenuhi syarat atau ciri sebagai profesi tenaga kesehatan, dan mana yang hanya tenaga vokasi. bahwa dengan berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dapat dikemukakan kerugian konstitusional para pemohon yakni: para ketentuan kerugian konstitusional pemohon, ( uu,names (faktual dan potensial) pemohon ketentuan menimbulkan kekacauan karena semakin dan mengenai banyak tenaga kesehatan lain yang pemohon pembentukan bercampur dengan tenaga medis bahkan tenaga menggabungkan dengan tenaga vokasi. kesehatan pembentukan tenaga kesehatan lain lain. dengan wewenang menteri saja, adalah bentuk penampakan wewenang karena menambah banyak tenaga kesehatan huruf sehingga mengancam kemandirian tenaga medis. dan tidak adanya kepastian hukum apa saja tenaga kesehatan dan karenanya ketidakpastian dalam kaitan dengan standing order tenaga medis. menambah peluang konflik karena tenaga kesehatan lain seakan akan memiliki kemandirian kompetensi, konsil sendiri, kolegium, dan unsur lainnya sebagaimana organisasi profesi, sehingga simpang siur dalam standar profesi jika mengenai kasus pasien tertentumenimbulkan kekacauan sistem dan mengganggu konsisten kki dalam perlindungan warga masyarakat. membuat kekacauan kki dalam membuat regulasi bagi tenaga medis karena legalitas tenaga kesehatan lain lain tidak dengan uu. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengancam fungsi kki dalam memastikan kemandirian dan efektifitas tenaga medis dalam menjalankan standing ordediskriminasi terhadap dokter dokter gigi karena dalam menentukan tenaga medis dilakukan dengan praktik, namun tenaga kesehatan lain dengan peraturan menteri. adanya kekacauan sistem dalam menentukan tenaga kesehatan karena menentukan tenaga medis bahkan tenaga kesehatan versi s.d hanya dilakukan dengan bukan dengan peraturan menter jaminan perlindungan warga masyarakat karena tenaga kesehatan lain tidak dibentuk dengan dengan kewenangan yang tidak setara loyalitasnya. kewenangan kompetensinya diragukan karena itu merugikan masyarakat atas jaminan profesionalitas. menambah banyak beban biaya yang ditanggung masyarakat dengan tenaga kesehatan lain masuk dalam sistem pelayanan kesehatmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god uud bahwa perbedaan dalam pengakuan jenis tenaga kesehatan, membuktikan bahwa pembuat undang undang tidak jelas landasan, syarat dan ciri menentukan jenis tenaga kesehatan yang diakui dalam nomor tahun tentang names, sehingga menimbulkan perbedaan pengakuan jenis tenaga kesehatan. akibatnya ada perbedaan dalam pengakuan dan perlindungan hukum terhadap jenis tenaga kesehatan lain, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional tenaga kesehatan lain. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, makahurufhak konstitusional atas pelayanan kesehatan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godwarga masyarakat berhak atas jaminan dan perlindungan atas mutu pelayanan kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan yang dijamin dalam pasal uud bahwa oleh karena mutu dan kompetensi tenaga kesehatan menentukan dalam pelayanan kesehatan, maka bagi tenaga kesehatan dan warga masyarakat yang memasuki profesi tenaga kesehatan berhak untuk jaminan atas pekerjaan yang terlindungi dan kepastian hukum (vide uud bahwa ketentuan angka sepanjang frasa uji kompetensi sepanjang frasa uji kompetensi , dan ketentuan nomor tahun tentang names, yang jika ditelaah secara sistematis menentukan bahwa uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi adalah domain dan wewenang perguruan tinggi. bahwa ketentuan tersebut diatasnomor tahun tentang namesbahwa kompetensi merupakan konsep cg. perguruan tinggi. dalam hal uji kompetensi tenaga kesehatan, uji kompetensi adalah domain dan wewenang profesi cg. kolegium. merujuk pendapat mahkamah konstitusi, tenaga medis terikat dengan norma disiplin, norma etika, dan norma hukum, bukan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dokter gigi berbasis kepada kompetensi, yang dalam menjalankan profesi berwatak altruisme yang tidak membedakan pasien, serta terikat dengan sumpah dokter dokter gigi. sebagai profesi penolong (helping profesion), maka keberadaan dokter dan dokter gigi yang istimewa karena dapat melakukan tindakan terhadap tubuh manusia berdasarkan disiplin ilmu kedokteran dan penampilannya, maka dokter dan dokter gigi terikat dengan norma disiplin, norma etik, selain norma hukum yang berlaku bagi setiap orang (vide pendapat mahkamah dalam putusan nomor puu xii dengan keistimewaan tugas dan kewenangan kompetensi profesi tenaga medis yang bekerja berbasis disiplin ilmu kedokteran, berwatak menolong (helping profesion) terhadap sesama (altruisme) tanpa membedakan pasien, yang hanya takluk kepada kebenaran disiplin ilmu kedokteran dan kepentingan pasien. karena itu, memisahkan profesi tenaga medis dari norma disiplin, dan norma etika, berarti mengabaikan keistimewaan dokter dan dokter gigi dalam relasinya dengan pasien. mencampuradukkan profesi tenaga medis dengan tenaga kesehatan lain bahkan dengan tenaga vokasi adalah hal yang tidak sesuai sejarah praktik kedokteran universal (historis) dan keluar dari paradigma disiplin ilmu kedokteran. jika terjadi pelanggaran norma disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis, maka tidak logis jika pemerintah (eksekutif) yang mengadili pelanggaran disiplin atau memeriksa keberatan atas putusan peradilan disiplin. sebab, pemerintah (eksekutif) tidak memiliki kapasitas dan wewenang menguji kepatuhan penerapan disiplin ilmu kedokteran kedokteran gigi maupun disiplin tenaga kesehatan lain, akan tetapi pemerintah hanya memiliki kewenangan administrasi pemerintahan. dalam sejarah kode etik profesi, bidang profesi yang pertama kali sistem etika positif adalah dunia kedokteran (medical. ethics). muslim al romawi dan razi races) pada awal abad pertengahan menerbitkan buku medical ethics berjudul the merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hanya norma hukum, sebab tenaga medis dalam menjalankan profesi adalah domain profesi yang berbasis wewenang kompetensi. dengan wewenang kompetensi tenaga medis yang memiliki ilmu pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills) dan watak (attitude) dalam praktik kedokteran, maka tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis) diakui mahkamah memiliki keistimewaan (vide pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii 2014j1. keistimewaan itu bukan diskriminasi tetapi perbedaan dalam tanggungjawab profesi yang mengakibatkan kewajiban yang berbeda, sehingga kedudukan tenaga medis berbeda tanggungjawab profesi dengan tenaga kesehatan lain bersesuaian dengan konsep keadilan yang fairness. dengan keterikatan pada norma disiplin, norma etika, dan norma hukum itu ditambah kewenangan kompetensi dalam praktik kedokteran, maka memasuki profesi dokter dokter gigi entry exam) adalah domain dan wewenang profesi, bukan domain dan wewenang akademi. sehingga uji kompetensi dokter dan dokter gigi, dan penerbitan sertifikat kompetensi bukan domain dan wewenang perguruan tinggi, tetapi organisasi profesi. bahwa jika ditelaah secara sistematis nomor tahun tentang names menggunakan atau mengadaptasi logika hukum, mazhab dan sistem yang diatur dalam praktik kedokteran, termasuk mengenai organisasi profesi, kolegium, kewajiban registrasi, uji kompetensi, dan kewajiban praktik kedokteran seperti wajib membuat rekam medis. bahwa dalam nomor tahun tentang names mengadaptasi praktik kedokteran, yang terbukti dengan menormalkan tenaga kesehatan sebagai profesi dan membentuk organisasi profesi, melakukan registrasi dengan menerbitkan surat tanda registrasi str), mengakui kolegium organisasi profesi untuk pendidikan dan ketrampilan tenaga kesehatan, dan kewajiban praktik tenaga kesehatan misalnya wajib membuat rekam medis, mencatat tindakan, dan sebagainya. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (a) praktik kedokteran merupakan sistem hukum praktik kedokteran yang memosisikan profesi kedokteran sebagai profesi yang memiliki kompetensi, sehingga bukan hanya sekedar memiliki kemampuan akademis kedokteran dengan berbekal ijazah perguruan tinggi kedokterankegokteran gigi, sehingga dikembangkan norma hukum yang mewajibkan uji kompetensi untuk memasuki profesi entry exam). oleh karena itu, maka dirumuskan norma yang mewajibkan uji kompetensi sebagai medium untuk menerbitkan sertifikat kompetensi oleh organisasi profesi. (b) praktik kedokteran menganut mazhab bahwa registrasi dokter dan dokter gigi dilakukan berbasis kompetensi, dengan menerbitkan surat tanda registrasi str) setelah memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi idi atau pagi), atau bergeser secara fundamental dari ketentuan sebelum praktik kedokteran yang melakukan registrasi dokter dan dokter gigi berbasis administrasi dengan menerbitkan surat izin dokter. (c) praktik kedokteran membentuk kolegium organisasi profesi kedokteran idi dan pagi), dengan logika hukum, dan sistem hukum bahwa organisasi profesi melakukan pendidikan dan pelatihan yang merupakan domain dan wewenang organisasi profesi (vide s.d karena itu, pendidikan dan ketrampilan profesi kedokteran bukan wewenang dan domain perguruan tinggi atau akademi. mengapa pendidikan dan pelatihan atau continuing profesional development cpd) merupakan domain dan wewenang organisasi profesi, sebab: sistem hukum bahwa registrasi berbasis kompetensi maka setiap tenaga medis wajib diuji kembali dan dievaluasi kompetensinya dalam masa tertentu (untuk dokter dan dokter gigi, dalam masa tahun), sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan oleh organisasi profesi sebagai syarat pembaruan (sertifikasi) memperpanjang str yang diterbitkan kki. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god setiap personal tenaga medis sudah tidak lagi terkoneksi dengan perguruan tinggi karena sudah memasuki dunia pekerjaan atau profesi, karena itu organisasi profesi yang bertanggungjawab memberi kesempatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan atau atau continuing profesional development cpd). dengan demikian beralasan jika pendidikan dan pelatihan berkelanjutan atau cpd merupakan sub sistem dalam praktik kedokteran (vide dan kode etik dokter indonesia kodeks) (d) praktik kedokteran membuat persyaratan registrasi untuk memperoleh str adalah ijazah dokter dokter gigi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, dengan demikian perguruan tinggi menerbitkan ijazah yang menjadi bukti kelulusan dan telah selesai program pendidikan exit exam) dan selanjutnya memasuki pekerjaan atau profesi kedokteran. dengan logika hukum sedemikian, maka uji kompetensi yang diselenggarakan dan wewenang kolegium organisasi profesi memiliki pertalian genetis untuk menerbitkan sertifikat kompetensi yang merupakan turunan genetis dari uji kompetensi. (e) tidak berdasar jika uji kompetensi sebagai entry exam bisa dilaksanakan perguruan tinggi atau oleh lembaga lain, karena tidak logis dan tidak sesuai logika dan sistem hukum. uji kompetensi tenaga kesehatan dan sertifikat kompetensi adalah memiliki hubungan sebab akibat yang tidak terpisahkan dengan kolegium organisasi profesi. bahwa dalam hal nomor tahun tentang names mengadaptasi logika dan konstruksi hukum dalam praktik kedokteran, sudah jelas konstruksi alur dan wewenang uji kompetensi, penerbitan sertifikat kompetensi, penerbitan str, dan izin praktik sebagai berikut: fakultas kedokteran menyelenggarakan pendidikan profesi dokter yang berwenang mengeluarkan ijazah dokter. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kolegium organisasi profesi menerbitkan sertifikat kompetensi, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi yang dilaksanakan organisasi profesi. organisasi profesi menerbitkan sertifikat kompetensi bagi dokter dan dokter gigi yang mengikuti dan lulus uji kompetensi atau dikenal sebagai entry exam. konsil kedokteran indonesia kki) menerbitkan surat tanda registrasi str), bahkan str diakui dan bersifat universal. kki adalah regulator profesi kedokteran kedokteran gigi, yang berwenang menerbitkan sertifikat kelaikan praktik kedokteran certificate good standing), yang berlaku universal. surat izin praktik diterbitkan oleh dinas kesehatan kabupaten kota setempat. bahwa dengan menggunakan logika hukum, sistem hukum, dan mazhab dalam praktik kedokteran yang diadaptasi dalam nomor tahun tentang names, maka beralasan dan valid jika dalam logika dan sistem hukum yang dikembangkan nomor tahun tentang names bahwasanya uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi adalah wewenang dan domain organisasi profesi untuk menjaga mutu dan kompetensi tenaga medis, bukan domain dan wewenang perguruan tinggi yang berbasis pendidikan akademis. bahwa oleh karena sertifikat kompetensi sebagai syarat melakukan registrasi tenaga kesehatan untuk memperoleh str diterbitkan oleh kolegium organisasi profesi setelah melakukan uji kompetensi, maka beralasan dan valid serta logis jika uji kompetensi dilakukan organisasi profesi, bukan perguruan tinggi. tidak benar pula jika sertifikat kompetensi diterbitkan oleh organisasi profesi namun uji kompetensi dilakukan perguruan tinggi. keterkaitan terbitnya sertifikat kompetensi dengan pelaksanaan uji kompetensi oleh kolegium organisasi profesi, seperti halnya keterkaitan mutlak antara badan pengadilan berwenang mengadili pokok perkara, dan karena itu berwenang membuat menerbitkan putusan atau vonis. tidak logis jika pengadilan berwenang menerbitkan putusan tetapi tidak berwenang memeriksa. dapat ditambahkan hukum. sebagai sistem merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god norma mengutamakan norm and logic (menurut austin dan hans kersen), karenanya norma hukum adalah logis atau sesuai akal sehat. (vide romli atmasasmita, teori hukum integratif rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif', hal. bahwa dengan demikyang membuat ketentuan hukum bahwa uji kompetensi dilaksanakan oleh perguruan tinggi, adalah tidak sesuai dengan prinsip dan sistem hukum yang berkembang, oleh karena: (a) uji kompetensi adalah pengujian untuk memasuki profesi tenaga kesehatan, sedangkan perguruan tinggi bukan domain profesi dan tidak berwenang memasuki wilayah pengaturan mandiri profesi yang direpresentasikan dengan organisasi profesi. (b) uji kompetensi adalah jalan untuk memasuki pekerjaan atau profesi entry exam), sehingga wewenang melaksanakan uji kompetensi adalah wewenang profesi atau organisasi profesi. (c) uji kompetensi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi telah memasuki wilayah profesi dan tidak konsisten dengan sistem hukum yang bahwa registrasi tenaga kesehatan adalah berbasis kompetensi, bukan berbasis pendidikan akademis apalagi berbasis administrasi. (d) sertifikat kompetensi adalah tanda telah lulus dan memiliki kompetensi sebagai syarat untuk melakukan registrasi untuk memperoleh str. syarat str ini diwajibkan karena basis registrasi tenaga kesehatan adalah kompetensi, bukan pendidikan akademis (formal), dan bukan berbasis administrasi. bahwa apabila uji kompetensi dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi, maka ketentuan tersebut menjadi ancaman mutu dan kompetensi tenaga kesehatan. sebab tidak ada pengawasan mutu dan penambahan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan selama menjalankan tugasnya, karena merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god uji kompetensi hanya dilaksanakan pada saat akhir masa pendidikan vokasi dan profesi (vide nomor tahun tentang names|. selanjutnya mahasiswa pendidikan profesi yang lulus memperoleh sertifikat profesi atau sertifikat kompetensi yang diterbitkan perguruan tinggi (vide dan dengan ketentuan sedemikian, maka sertifikat kompetensi atau sertifikat kompetensi yang diterbitkan perguruan tinggi berlaku selama lamanya tanpa batas waktu. ketentuan tersebut membahayakan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan, dan juga membahayakan dan resiko bagi tenaga medis karena tenaga kesehatan misalnya perawat, yang membantu tenaga medis. jika dibandingkan dengan praktik kedokteran, str berlaku hanya (ima) tahun, dan diperbarui setiap (lima) tahun sehingga diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau continuing profesional development cpd) sebagai syarat untuk pembaruan (sertifikasi) memperpanjang str yang diterbitkan kki. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan atau cpd dilaksanakan organisasi profesi yang diakui sebagai sub sistem dalam praktik kedokteran (vide dan kode etik dokter indonesia kodeks) bahwa dengan demikian uji kompetensi dilaksanakan perguruan tinggi dan penerbitan sertifikat kompetensi yang diterbitkan perguruan tinggi, menimbulkan kerugian bagi organisasi profesi karena mengancam mutu profesi dan kompetensi dalam pelayanan kesehatan. apalagi faktual masih adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan atau profesi. bahwa tenaga kesehatan adalah jenis pekerjaan atau profesi, sehingga uji kompetensi adalah untuk memasuki pekerjaan atau profesi yang merupakan nomenklatur, domain, wewenang profesi, bukan nomenklatur, domain, dan wewenang perguruan tinggi. oleh karena itu, uji kompetensi tidak berdasar dan tidak relevan dilakukan oleh perguruan tinggi, bahkan merusak sistem dan registrasi berbasis kompetensi untuk tenaga kesehatan. pengaturan uji kompetensi oleh perguruan tinggi menimbulkan kerugian konstitusional bagi organisasi profesi cg. pemohon dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemohon ii, karena mengambil alih kewenangan organisasi profesi melakukan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi seekor) yang berguna sebagai syarat mengajukan surat tanda registrasi str) kepada kki. dengan demikian secara kelembagaan, pemohon dan pemohon sebagai organisasi profesi mengalami kerugian organisatoris yang nyata yakni hilangnya atau setidaknya menimbulkan kekacauan serta berbenturan dalam kewenangan melaksanakan uji kompetensi. padahal uji kompetensi adalah jalan yang teruji untuk memasuki profesi entry exam) agar tenaga medis memiliki kompetensi menjalankan praktik kedokteran. jika ketentuan tersebut dihapuskan, maka pemohon dan pemohon tetap memiliki wewenang melakukan uji kompetensi masing masing terhadap dokter dan dokter gigi. dalam hal perguruan tinggi bermaksud menguji kemampuan mahasiswa pendidikan tinggi kesehatan untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku peserta didik, domain, konsep dan sistem hukum serta wewenang profesi. bahwa dengan adanya ketentuan yang memberikan wewenang kepada perguruan tinggi melakukan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi, sebagaimana, telah menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon yang dapat dirumuskan dan diidentifikasi, termasuk: (a) adanya ancaman bagi mutu dan kompetensi tenaga kesehatan, sehingga membahayakan pelayanan kesehatan yang bermutu yang dijamin uud keadaan sedemikian merugikan organisasi profesi cg. pemohon dan pemohon ii, kki cg. pemohon iii, dan pemohon (bara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemohon dalam uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi,(bukan sertifikat profesi) sebagai syarat mengajukan str kepada kki, dan pemohon mengalami kerugian karena menjadiuud yang menjamin hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. (c) adanya kekacauan sistem hukum yang mendasar karena registrasi tenaga kesehatan tidak berbasis kepada kompetensi namun berbasis pendidikan akademis, sehingga merugikan warga masyarakat sehingga terjadi kekacauan dan ketidakpastian hukum dalam wewenang uji kompetensi.sebagai syarat mengajukan str kepada kki. pemohon mengalami kerugian konstitusional karena membuat kerancuan bagi dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran. pemohon mengalami kerugian konstitusional karenamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god uud yang menjamin hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. bahwa uji kompetensi merupakan nomenklatur, konsep, domain dan wewenang profesi, bukan nomenklatur, domain, dan wewenang perguruan tinggi. lebih penting, uji kompetensi sebagai alur dalam memperoleh sertifikat kompetensi, dan syarat memperoleh str. oleh karena str diterbitkan berbasis kompetensi bukan berbagai pendidikan akademis atau berbasis administrasi, maka jika perguruan tinggi bermaksud menguji kemampuan mahasiswa program vokasi dan profesi bidang kesehatan dan konsep serta domain dan wewenang profesi. bahwa pengaturan ketentuan angka sepanjang frasa uji kompetensi , sepanjang frasa uji kompetensi dan names menimbulkan kerugian konstitusional, yakni: para ketentuan kerugian konstitusional pengion names (faktual dan potensial) pemohon ketentuan uji| menghilangkan wewenang idi dan dan kompetensi. pagi melakukan uji kompetensi pemohon entry exam) sebagai jalan angka| menerbitkan sertifikat kompetensi sepanjang| dokter dokter gigi sebagai syarat frasa uji menerbitkan str oleh kki. kompetensi merusak sistem dan prosedur serta syarat sertifikat kompetensi yang merupakan wewenang organisasi profesi, bukan perguruan tinggi. menghambat dokter dan dokter gigi sepanjang yang mengikuti uji kompetensi frasa uji| sebagai entry exam oleh idi atau kompetensi , pagi karena uji kompetensi oleh dan ketentuan perguruan tinggi dijadikan alasan untuk tidak mengeluarkan ija dokter dokter gigi yang menjadi salah satu syarat permohonanmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godki tidak dapat menjalankan fungsi menerbitkan str karena jika uji kompetensi dilakukan perguruan tinggi justru tidak berwenang menerbitkan sertifikat kompetensi, yang menjadi syarat str oleh kki. rusaknya sistem dan tidak efektif regulasi yang dibuat kki dalam penerbitan str, karena uji kompetensi dalam names dilaksanakan perguruan tinggi. terganggunya tugas dan fungsi kki dalam menerbitkan str perpanjangan (renewal) karena untuk memperpanjang str baru tidak mungkin mengikuti lagi uji kompetensi atau sejenisnya pada perguruan tinggi dan seakan dianggap mahasiswa lagi. tidak kompatibel pelaksanaan uji kompetensi oleh perguruan tinggi dengan regulasi dan fungsi kki dalam menerbitkan str. menggangu stabilitas dan kewenangan kki dalam menjalankan tugas sebagai penerbitkacauan dan ketidakpastian hukum sistem bagi dokter dalam melakukan perpanjangan str. mengacaukan uji kompetensi sebagai entry exam dunia profesi dengan ujian sebagai exit exam untuk kelulusan pendidikan fakultas atau fkg), karenanya dokter dokter gigi termasuk pemohon sebagai merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god conduct physician adab al tabib ' karya al romawi pada abad pada akhir abad seorang physician inggris bernama thomas perihal merancang code medical ethics, yang memperkenalkan istilah medical ethics dan medical jurisprudence. baru pada tahun american medical association ama) didirikan dan untuk pertama kali disusun kode etik organisasi (vide prof. dr. jimmy asshiddiggie, s.h., peradilan etik dan etika konstitusi , hal. karena profesi tenaga medis semenjak lama mengembangkan norma disiplin dan mempunyai tradisi kuat mematuhi norma disiplin. sebab itu, beralasan jika terhadap tenaga medis diberlakukan peradilan disiplin jika terjadi pelanggaran norma disiplin. merujuk praktik kedokteran, peradilan disiplin yakni kaki yang bersifat permanen dibentuk untuk menjamin hak hak warga masyarakat dari pelanggaran norma disiplin oleh tenaga medis. dalam kode etik dokter dan dokter gigi diakui dan dijunjung tinggi prinsip keluhuran budi dalam pelayanan medis, otonomi dalam melakukan tindakan medis kepada pasien, sehingga tidak semestinya diintervensi selain kebenaran ilmu kedokteran dan kepentingan pasien. bahwa oleh karena pemohon iii adalah lembaga negara yang dibentuk dalam praktik kedokteran yang bertugas mengawal profesional trust dan perlindungan warga masyarakat dari praktik kedokteran, telah melanggar hak konstitusionalnya dengan pemberlakuan nomor tahun tentang names dengan adanya norma norma dalam nomor tahun tentang names yang membubarkan kki, dan menghilangkan peran, fungsi dan wewenang kki. apabila dalam nomor tahun tentang names yang membatalkan dan menyatakan tidak berlaku mengenai keberadaan kki dalam praktik kedokteran tidak ada, maka kki tetap eksis sebagai lembaga negara. bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka beralasan jika pemohon iii cg. kki selaku lembaga negara mempunyai kedudukan (legal standing) merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dokter bisa terkena imbas turunnya kepercayaanjaminan mutu dan kompetensi dokter yang melayani pasien warga masyarakat, karena uji kompetensi tidak dilakukan organisasi profesi. jika ada tindakan tidak sesuai disiplin dan ilmu kedokteran, maka warga masyarakat tidak bisa meminta pertanggungjawaban perguruan tinggi, karena diluar sistem perlindungan dan bukan domainguo menyatakan ketentuan angka sepanjang frasa uji kompetensi ,nomor tahun tentang names bertentangan denganago menyatakan ketentuan , dan menyatakan ketentuan nomor tahun tentang names tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. iv. petit berdasarkan alasan alasan permohonan pengujian nomor tahun tentang tenaga kesehatanrmohonan para pemohon untuk seluruhnya,ertentangan dengan uud dan ketentuan angkaketentuan dan nomor tahun tentang names bertentangan dengan uud ketentuan nomor tahun tentang namesbertentangan dengan uudnomor tahun tentang names bertentangan dengan uud, danketentuan dan nomor tahun tentang names tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.frasa konsil tenaga kesehatanketentuan ketentuan: dan ketentuan nomor tahun tentang names tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. memerintahkan mengumumkan putusan mahkamah konstitusi atas permohonan uji materil nomor tahun tentang names ago dalam berita negara. subsidi: mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono). demikian permohonan uji materil terhadap undang undang nomor tahun tentang names terhadap uud ini kami sampaikan, dengan dalil dalil dan alasan alasan serta petit sebagaimana yang para pemohon ajukan dalam permohonan guo. dikemukakan atas. mohon berkenan kiranya kepada yang mulia majelis hakim konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian materil undang undang nomor tahun tentang names guo berkenan membuat putusan yang substantif dan berkeadilan untuk mengawal uud dan konstitusionalisme sesuai konstitusi negara indonesia. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god atas perkenan yang mulia majelis hakim konstitusi, para pemohon mengucapkan ribuan terima kasih. bukti fotokopi tambahan berita negara ri, tanggal nomor pengesahan badan hukum perkumpulan sesuai keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun tentang pengesahan ikatan dokter indonesia idi): bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan dokter indonesia idi): bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dr. zaenal abidin, m.h.: bukti fotokopi surat keputusan idi nomor pb tentang perubahan susunan dan personalia idi masa bakti tertanggal april bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dr. daeng mohammad fasih, m.h.: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama prof. dr. harmoni kali, sp. (k): bukti fotokopi surat keputusan idi nomor. pb a tentang susunan dan personalia majelis kehormatan kolegium kedokteran indonesia masa bakti tertanggal desember bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama drg. farichah harum, kes.: bukti fotokopi surat keputusan nomor skep pb pagi vi tentang susunan kepengurusan pagi periode tahun tertanggal juni bukti foto kopi kartu tanda penduduk atas nama drg. wiki wahyuningsih, m.km.: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bukti foto kopi kartu tanda penduduk atas nama prof. dr. drg. latief modulo, ms., sp. kg.: bukti fotokopi surat keputusan nomor skep 056rev pbpdgi vi tentang majelis kolegium kedokteran gigi indonesia, tertanggal juni bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama prof. dr.dr. bambang supriyanto sp. (k).: dan keputusan konsil kedokteran indonesia nomor kki kep vi tentang pimpinan dan keanggotaan konsil kedokteran indonesia masa bakti dalam jabatan, bukti fotokopi surat keputusan kki nomor tu. kki v tertanggal mei bukti foto kopi kartu tanda penduduk atas nama dr.dr. lukman putra sp. (k): bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama prof. dr. petama narsis sp. (k), bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dr. mohammad adib khumaidi, sp. ot: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama alauddin, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang tenaga kesehatan, lembaran negara tahun nomor bukti fotokopi kki, laporan tahunan bukti fotokopi makalahbukti fotokopi, dan direvisi dengan ski tahun merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bukti foto kopi buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik indonesia : bukti fotokopi peraturan konsil kedokteran indonesia nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia dan majelis kehormatan disiplin kedokteran tingkat provinsi: bukti fotokopi peraturan konsil kedokteran indonesia nomor tahun tentang: bukti fotokopi keputusan konsil kedokteran indonesia nomor kki kep vii tentang pedoman penegakan disiplin profesi kedokteran, bukti fotokopi pengaduan yang diajukan kepada kaki periode s.d medio april dengan total pengaduan, bukti fotokopi ri, tanggal september bukti fotokopi surat kki nomor hm. kki 1x hal: penolakan kki dan pengantin terkait ruu names, kepada wakil ketua dpr ri, tanggal september bukti fotokopi surat kki nomor tu. kki 1x ha: undang undang tenaga kesehatan, ditujukan kepada presiden ri, tanggal september bukti berita kompas.com: dokter tolak ruu tenaga kesehatan dokter. tolak. ruu. tenaga. kesehatan. selain itu, para pemohon mengajukan enamseptember september dan oktoberahli para pemohon h.m. lica marzuki undang undang dasar menetapkan, negara indonesia adalah negara hukum. setiap warga negara, setiap subjek hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dinyatakan dalam undang undang dasar tahun termasuk bidang pekerjaan profesional yang dilandasi pendidikan dan keterampilan tertentu. menurut black's law dictionary, fifth edition, halaman profession termasuk medical profession adalah vocation occupation requiring special, usually advanced, education, and skill. profesi kedokteran sejak diikrarkan dalam mitos yunani purba kala beberapa abad yang lalu, memang dirancang bagi misi pengabdian manusia dan kemanusiaan. hippokrates hidup sampai sm, seorang tabib dan pengajar sekolah dokter pulau kos yang dibangun dekat kuil epidaurus guna pemujaan bagi dewa asklepios, dewa penyembuh, menyusun sumpah antara lain dengan lafal, will use treatment help the sick according ability judgement but never injury and wrong doing. saya akan bertindak menolong orang sakit, sesuai dengansumpah para dokter menurut declaration geneva diikrarkan dengan lafal, antara lain berikut ini. saya akan membaktikan hidup saya, guna kepentingan perikemanusiaan. saya menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bermoral tinggi sesuai dengan martabat pekerjaan saya. kesehatan penderita, kesehatan pasien akan saya utamakan . para tenaga medis dalam mengembang profesinya cast harus dijamin guna tidak mengalami perlakuan diskriminasi guna tidak mengalami ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud dalam uud dan uud pembuat undang undang, the lawmaker, tidak boleh memperlakukan undang undang yang mencederai constitutional given bagi para warga republik ini. legal policy pembuat undang undang, tidak merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god boleh memproduksi undang undang yang menyimpang konstitusi hoogste. bahwa bandul lonceng yang diapun terlalu jauh bakal mengusik ketenangan malam yang hening. bagi para pemohon, pengurus besar ikatan dokter indonesia idi) dan kawan kawan, beberapa dalam undang undang nomor tahun tentang tenaga kesehatan dipandang bertentangan dengan uud para pemohon menganggap hak konstitusional mereka dirugikan dengan berlakunya beberapa undang undang nomor tahun dimaksud yang dimohonkan pengujian dalam perkara ini. secara garis besar undang undang nomor tahun dipandang para pemohon sebagai ketentuan kaedah hukum yang tidak adil sebagai (ongerichtigheid) dipandang ongerichtigheid yang pada ketiganya menyebabkan kepastian hukum yang pada ketiganya menyebabkan rechtsonzekerheid. dalam mana profesi keahlian mereka tidak lagi dapat dikembangkan bagi misi kemanusiaan, menjadikan pengabdian medis cenderung tidak layak bagi misi kemanusiaan. pemohon menganggap pengembangan profesi mereka terpasang oleh ketentuan undang undang guo yang rigid dan kaku, yang pada ketiganya berdampak bagi kemandirian organisasi dan kelembagaan medis negeri ini. hal dimaksud tentunya berpengaruh pula bagi rakyat banyak publik selaku pengguna layanan kesehatan negeri ini. pada tahun ketika konstitusi austria bakal dibentuk, salah seorang anggota komisi pembaharu konstitusi austria kala itu, terkenal namanya hans kersen. hans kersen hidup pada tahun salah seorang anggota komisi pembaharu konstitusi austria kala tahun berpendapat bahwa gets wet atau undang undang yang berada tepat bawah verfassung, yang berada tepat bawah uud berfungsi menyelenggarakan, melaksanakan, dan menjabarkan verfassung adalah berbahaya kata hans kersen. manakala gets mengidap cacat juridische, manakala gets, manakala wet, mengidap juridische gebrakan dalam dirinya. karena amat berdampak bagi pelaksanaan verfassung, amat berdampak bagi pelaksanaan uud selaku hoogste wet. bahwa menjelang penyusunan, konstitusi austria yang kelak terkenal dengan nama verfassung, konstitusi, maka sana diadopsi suatu special merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god court, suatu peradilan khusus yang namanya verfassungsgerichtshoff. verfassungsgerichtshoff adalah mahkamah konstitusi yang pertama dunia. oleh karena itu bagi kersen, perlu adanya special hoff, perlu adanya mahkamah khusus yang diberi kewenangan menyatakan suatu gets, menyatakan sesuatu wet, menyatakan sesuatu yang bercacat itu agar dinyatakan tidak mengikat secara hukum (not realizing bundling). menajdi rasmi ada satu tokoh bernama ibnu sina yang hidup antara tahun yang sering dikenal sebagai the prince medicine. ibnu sina adalah yang menyampaikan tentang filosofi ilmu kedokteran. pada masa beliau, terjadilah kekuatan, banyak orang mengaku dokter, ribut, sehingga pada masa beliau itulah dibentuk pertama kali dewan kedokteran. indonesia sekarang menyatakannya sebagai konsil kedokteran indonesia. dewan kedokteran itulah yang menilai mana yang sebetulnya dokter dan mana yang bukan? bagaimana membina mereka dan untuk menghukum mereka jika mereka melakukan pelanggaran pelanggaran terhadap sesuatu yang seharusnya mereka tidak boleh lakukan. indonesia pelayanan pendidikan kedokteran sudah dimulai sejak lama dan ini merupakan bagian dari sejarah profesi itu tersendiri karena pendidikan kedokteran indonesia adalah yang tertua negara negara kawasan asia tenggara. pendidikan kedokteran yang pertama dikenal pada tahun berupa sekolah dokter jawa dan tahun mulai berubah dengan pendidikan yang menggunakan pendidikan yang formal storia, kemudian nias surabaya. kurikulum masih tidak standard dan akhirnya direktorat jenderal pendidikan tinggi mulai membantu menata kurikulum sehingga mulai tertata dengan yang kita kenal sebagai kiri kurikulum inti pendidikan dokter indonesia). sehingga akhirnya pada tahun itulah kita mulai mengenal bahwa pendidikan kedokteran adalah pendidikan tinggi pertama yang menggunakan kompetensi sebagai basis dari kurikulumnya. kurikulum berbasis kompetensi sekarang sudah menular pendidikan tinggi yang lain dan pendidikan kedokteran menganut dua hal yang terjadi sekaligus sejak mahasiswa, yaitu pendidikan akademik, ilmu pengetahuan murni dan profesi yaitu bersikap sebagai dokter penanaman jiwa jiwa dan kemampuan sebagai dokter. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam mengajukan permohonan pengujian nomor tahun tentang names guo. bahwa pemohon dan pemohon adalah orang perseorangan yang berkepentingan terhadap praktik kedokteran yang profesional dan telah terganggu dengan ketentuan nomor tahun tentang names. pemohon dan pemohon mengalami kerugian konstitusional atas diberlakukannya nomor tahun tentang names. apabila ketentuan tenaga medis dalam names tidak ada maka pemohon tidak terancam dengan sanksi pidana dan tidak mengacaukankan profesi tenaga medis. pemohon adalah perseorangan yang berhak atas jaminan dan perlindungan profesi tenaga medis yang memiliki independensi profesional dalam mengambil keputusan dan tindakan klinis (clinical decision) bagi pasien warga masyarakat. pemohon berkepentingan adanya independensi kki dalam menjaga profesional trust dan perlindungan warga masyarakat dalam praktik kedokteran, yang hanya tunduk kepada kebenaran ilmu kedokteran dan bertindak demi kepentingan pasien. bahwa dengan demikian maka para pemohon memiliki kepentingan atas ketentuan hukum dalam nomor tahun tentang names dan mengalami kerugian konstional secara causal terbang akibat diberlakukannya nomor tahun karenanya, para pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam uud bahwa dengan adanya nomor tahun tentang names maka para pemohon terganggu kepentingannya dan mengalami kerugian konstitusional atas ketentuan nomor tahun tentang names sebagaimana dirumuskan dalam objek permohonan uji materil guo. bahwa berdasarkan hal hal atas, para pemohon memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana nomor tahun untuk mengajukan uji materil mahkamah konstitusi, bahwa sesuai dengan alasan alasan tersebut atas danpengujian merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ada satu sejarah dalam pendidikan kedokteran yaitu ketika consortium medical sciences medical sciences yaitu konsorsium ilmu kedokteran, sebuah badan nonstruktural yang dibentuk oleh dirjen dikti bersama sama profesi mulai menggagas membuat undang undang kedokteran medical act karena dianggap bahwa profesi tersebut harus dijaga betul bahwa mereka semua adalah orang orang yang taat, patuh, dan betul betul terukur semua yang dilakukannya karena manusia yang menjadi objek pekerjaannya. lain pihak, yaitu bidang pelayanan kesehatan, indonesia sudah melakukan pelayanan kesehatan sejak zaman dokter jawa dan dokter bukan cuma melakukan pelayanan kesehatan, tapi melakukan pendidikan kesehatan, pendidikan tentang hal hal yang membangun masyarakat. bidang ini pun dicoba dibuat beberapa undang undang, antara lain undang undang nomor tahun tentang kesehatan yang dalamnya secara implisit disebutkan memisahkan tenaga medik yang bersifat unik dan spesifik dengan tenaga kesehatan lain yang bersifat umum dalam pelayanan kesehatan karena dalam tenaga medik yang dilakukan adalah pelayanan kedokteran sebagai bagian inti dari pelayanan kesehatan secara umum. pemerintah saat itu juga mencoba membuat undang undang tentang praktik kedokteran yang dianggap lex specialis seakan mengatur semua hal tentang tentang praktik kedokteran. pesan dari guru kami, prof. farid antara melek, jangan pernah melupakan sejarah. pada tahun datanglah tokoh profesi dan tokoh pendidikan bersama sama untuk membintangi tentang membangun dewan kedokteran indonesia, yang akhirnya belakangan menjadi konsil kedokteran indonesia, yang akan melakukan pengaturan tentang registrasi profesi serta area area tumpang tindih seperti pendidikan yaitu menetapkan standar pendidikan dan standar kompetensi, serta pembinaan praktik kedokteran yang dikehendaki diwujudkan dalam bentuk sebuah undang undang dimana dalamnya disebutkan badan yang akan menjadi pelaksana dari undang undang tersebut. lembaga tersebut terlahir dan disepakati bernama konsil kedokteran indonesia betul betul berinduk dari nama general medical council dari inggris sebagai inang dari medical council seluruh dunia. secara filosofis perjuangan yang selama tahun dari tahun sampai merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god akhirnya lahir undang undang praktik kedokteran tahun membuat indonesia telah membuat memiliki sebuah regulasi profesi yang demikian baik sehingga yang tadinya tertinggal asean, tinggal berdua myanmar, akhirnya indonesia bisa depan. bahwa negara negara dalam medical council network dari who untuk south east asia region menerima indonesia untuk memimpin menentukan tentang kompetensi inti dokter untuk daerah wilayah asia timur dan asean. hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat fenomenal karena kompetensi dokter indonesia diadopsi dikembangkan sedikit dengan beberapa penyesuaian untuk menjadi kompetensi inti dokter wilayah south east asia region dan asean. menurut prof. farid melek ketika sebagai ketua padi dan sebagai pengurus konsil kedokteran indonesia menyampaikan bahwa kami para dokter dan dokter gigi tidak boleh melupakan bahwa undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran yang lahir memiliki filosofis tentang empat hal: melindungi masyarakat. membina keprofesian. memberdayakan profesi dan lembaga. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan bagi profesi. bahwa undang undang praktik kedokteran adalah untuk membantu supaya antara daerah pendidikan dan daerah pelayanan kesehatan dapat diatur secara baik dalam hal pendidikan profesi dan dalam hal pembinaan keprofesionalannya. sinilah yang sering disebut sebagai lex specialis karena diatur tentang standar, registrasi, bagaimana penyelenggaraan praktik kedokteran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan disiplin dokter. secara sosiologis dalam praktik kedokteran mestinya kita melihat hal yang paling tinggi adalah pengguna jasa praktik kedokteran, dalam hal ini masyarakat atau lebih khusus adalah pasien. praktik kedokteran menuju sana untuk melayani mereka sebagai manusia dan sebagai komunitas, serta menjadi tanggung jawab dua sisi, yaitu pemerintah dan profesi. pemerintah bertanggung jawab atas sistem pelayanan. kesehatan, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sedangkan profesi bertanggung jawab atas profesionalisme pelayanan itu sendiri oleh para profesional yang melakukannya. bahwa profesi kedokteran memiliki tiga rambu besar yang sangat kuat, yaitu pertama adalah etik kedokteran, kedua adalah hukum, dan ketiga adalah disiplin profesi. dalam sejarah sampai tahun indonesia pernah memiliki dua hal saja, yaitu etik kedokteran dan hukum. pada masa itu selalu kacau karena masyarakat tidak percaya, dianggap oleh masyarakat kalau dokter membuat kesalahan dalam etik, dan dokter akan membela dokter. tetapi dokter sendiri ketakutan karena selalu terancam oleh hukum tanpa pernah tahu apakah ada pembinaan keprofesian sebetulnya. lahirnya undang undang praktik kedokteran membuat dokter menjadi lebih tahu tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam pembinaan dalam keprofesian tetapi membuat masyarakat menjadi lebih aman karena masyarakat mempunyai peran yang sangat besar. kemudian kerugian yang faktual adalah guncangan moral profesi kedokteran saat ini, mungkin tidak terlihat oleh kita, tetapi karena ahli bersama mahasiswa, mereka semua saat ini menyatakan kesalahannya tentang apa yang terjadi dalam profesi ini akibat lahirnya beberapa undang undang dalam lima tahun terakhir yang sangat mengguncang dan terakhir adalah undang undang nomor tahun muara profesi kedokteran yang terguncang saat ini tidak akan pernah terbayar, siapa pun yang nanti dinyatakan benar, pastilah tidak akan terbayar, baik dari segi waktu, segi perasaan, segi apa pun pasti tidak akan terbayar, pasti akan tercatat dalam hati setiap dokter dan dokter gigi indonesia bahwa kejadian ini pernah melukai hati kami semua. kerugian yang potensial adalah terbagi tiga hal, yaitu masyarakat, profesi, dan negara. bagi masyarakat, khususnya publik lebih khusus lagi adalah pasien, yaitu kehilangan peran dan kontribusi pada pembinaan dan pengawasan pada profesi kedokteran. mereka betul betul akan menjadi pasien yang tinggal menerima saja apa yang akan dilakukan pada mereka, tapi mereka tidak pernah mendapatkan tempat yang cukup strategis seperti saat ini untuk berpendapat dan ikut melakukan regulasi karena duduk dalam membentuk peraturan peraturan. hal tersebut akan menurunkan kepercayaan publik pada profesi dan menurunkan kepercayaan publik pada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god praktik kedokteran indonesia sendiri. ini adalah sebuah kerugian besar. bagi profesi, kepastian hukum dalam tindak keprofesian dan akan melemah kalau bukan hilang. kemudian bagi negara, ahli mencatat ada empat kehilangan yang akan terjadi, pertama, kehilangan peran aktif publik dalam fungsi pengawasan dan pembinaan, padahal dalam reformasi kemarin kita telah berhasil menempatkan rakyat sebagai tempat yang paling kuat untuk menyatakan hal hal tentang yang benar yang seharusnya terjadi pada sebuah negara. kedua, kehilangan kredibilitas internasional dalam pembinaan profesi kedokteran yang justru sudah dimulai karena indonesia baru saja dipercaya untuk memimpin kurikulum yang inti untuk dokter dan juga kepercayaan untuk memimpin kawasan asean ini. ketiga, kehilangan lebih banyak pengguna yang akan mencari praktik kedokteran luar negeri karena melihat profesi ini sibuk saja dengan keributan keributan atau masalah masalah yang terjadi secara internal, tidak terjadi politik besar, yang membawa indonesia mempimpin dunia kedokteran asean. tetapi disibukkan dengan hal hal yang dalamnya yang tidak pernah akan menjadi konstruktif. kemudian keempat adalah kehilangan penapis ketahanan nasional karena dalam kompetensi kki untuk melakukan registrasi, maka kki akan bebas secara profesi untuk menentukan yang mana sebetulnya dokter tenaga kerja asing yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang benar untuk melakukan praktik kedokteran indonesia secara bertanggung jawab menurut profesi dan bukan menurut aturan yang lain. satrio sumantri bojonegoro bahwa tugas negara adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk tersedianya akses pelayanan kesehatan bagi rakyat. sehingga kualitas kehidupan mereka akan lebih baik dan lebih bermakna, bahkan mereka dapat menjadi mandiri. kemandirian masyarakat dengan sendirinya akan mendukung terciptanya masyarakat adil dan makmur, sejahtera, seperti yang dicita citakan dalam pembukaan undang undang dasar untuk mencapai masyarakat yang demikian diperlukan suatu paradigma yang mampu membentuk mind set atau pola pikir yang mampu membentuk kemandirian. paradigma yang diperlukan adalah paradigma sehat, paradigma untuk menyehatkan masyarakat, paradigma untuk membuat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masyarakat mempunyai pola pikir atau mind set yang sehat. masyarakat yang sehat akan mampu mandiri, sejahtera karena produktivitasnya baik secara fisik maupun intelektual akan maksimal. bahwa untuk mencapai cita cita atas diperlukan suatu mekanisme pengawalan yang tepat oleh semua stakeholder melalui suatu entitas yang independen, yang berdiri atas semua kepentingan kelompok karena harus mengawal kepentingan dan kemaslahatan publik. seperti kita ketahui bersama bahwa banyak sekali stakeholder yang terlibat dengan pelayanan kesehatan, antara lain kementerian kesehatan, rumah sakit, fakultas kedokteran, organisasi profesi dalam hal ini idi, pagi, ispi, perhimpunan dokter spesialis, dan lain lain. kemudian kolegium spesialisasi, dokter umum, dokter spesialis, bahkan juga pemda, dinkes, dan berbagai asosiasi yang terkait dengan pendidikan maupun pelayanan kesehatan dan lainnya. sesuai dengan sifat kelembagaan, stakeholder mempunyai ego dan hak prerogatif atas nama pelayanan kesehatan masyarakat. setiap stakeholder pasti akan mengatakan bahwa mereka akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan menjamin pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat. persoalan yang timbul kemudian adalah bahwa setiap stakeholder menggunakan kacamata pandang dan batuan standarnya masing masing dan biasanya demi kepentingannya masing masing, padahal kita semua tahu bahwa yang baik untuk stakeholder belum tentu baik untuk stakeholder dan sebaliknya. dalam kondisi demikian sangat mungkin terjadi konflik kepentingan antar stakeholder, sehingga kepentingan publik atau masyarakat justru terlantar. pemerintah dalam hal ini diwakili oleh kementerian kesehatan juga tidak terlepas dari kepentingan birokratis dan politis pemerintah. untuk itu diperlukan suatu entitas yang mewakili semua stakeholder, termasuk yang utama adalah masyarakat, yang independen, berdiri atas semua kepentingan kelompok demi menjamin kepentingan publik, dalam hal ini komisi kedokteran indonesia. komisi kedokteran indonesia kki) berperan sebagai entitas dimaksud, dan tugas kki adalah untuk memastikan bahwa kebijakan setiap stakeholder dalam bidang kesehatan, semuanya mengarah kepada penjaminan kesehatan masyarakat dalam rangka paradigma sehat. setiap stakeholder harus membuat kebijakan dalam koridornya masing merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masing, sedangkan sinergi antarkebijakan tersebut dilakukan oleh kki agar paradigma sehat dapat terwujud. kki bukan entitas yang mengeksekusi kebijakan dan juga bukan entitas yang menghakimi berbagai kebijakan yang salah, akan tetapi kki adalah entitas normatif yang selalu dapat dirujuk oleh seluruh stakeholder dan publik secara luas. entitas kki diwujudkan oleh adanya undang undang yang menaunginya. meskipun dengan undang undang, kki bukanlah instansi plat merah pemerintah, akan tetapi entitas yang independen. karena ada undang undang nya maka negara wajib mendanai kki, namun pemerintah tidak dapat mempengaruhi kki karena dia independen. dalam sistem pemerintahan yang modern dimungkinkan sebuah negara mempunyai entitas independen yang didanai negara karena negara membutuhkan entitas independen tersebut. laura kiswarina anggiani ahli akan menyampaikan uraian perihal independensi profesi kedokteran sesuai dengan kesederhanaan pemikiran, tetapi dengan penuh dorongan hati dan keyakinan bahwa kemandirian profesi kedokteran perlu dialami optimal mungkin oleh suatu tatanan yang independen pula yang berdiri atas kebenaran ilmu dan keselamatan pasien. bahwa menghadapi tuntutan perkembangan kesehatan saat ini dan masa mendatang, rakyat tetap harus mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. pemerintah indonesia seperti yang diamanatkan pada preambule undang undang dasar agar melindungi segenap bangsa, menyejahterakan, mencerdaskan, serta melaksanakan ketertiban dunia yang didasari perdamaian dan keadilan sosial. untuk mencapai tujuan tersebut, profesi kedokteran dalam hal ini adalah dokter dan dokter gigi dalam menjalankan tugas keprofesiannya memerlukan payung hukum yang sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya dari profesi kedokteran itu sendiri. apabila tidak, naluri keilmuan, keyakinan, dan adu kepentingan antara berbagai jenis tenaga kesehatan dapat berkembang tanpa kendalmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god intervensi bedah terhadap tubuh manusia yang tidak dimilikiesuatu nilai yangsebagai berikut. mempunyai body knowledge, yaitu atau tingkat keilmuan yang dapat diukur dan dapat dikembangkan secara berjenjang mulai dari dan kemandirian profesi darkemudian mempunyai sifat atau kesepakatan, termasuk sini bagaimana memperlakukan teman sejawat secara horizontal maupun vertikal antara dokter dengan tingkatan dokter yang lebih tinggi. bahwa profesi dokter dan dokter gigi mempunyai sifat altruisme, yaitu meletakkan kepentingan pasien atas kepentingan pribadi. ini tercakup dalam etika dan disiplin profesi. dengan demikian ciri tersebut, maka profesi dokter itu dijaga mulai dari hulu sampai hilir. kepercayaan publik hilir adalah proses penegakan disiplin dokter, dokter gigi, dan yang diwakili anggotanya oleh dokter, dokter gigi, serta sarjana hukum dari masyarakat. bahwa dengan adanya kemandirian dari profesi, profesi dokter dan dokter gigi yang berdasarkan ciri ciri tersebut, maka dia mempunyai professional trust, keselamatan dari pasien yang berada dalam ciri ciri profesi itu yaitu altruisme. sifatnya adalah universal dan mampu bertahan sejak tahun sebelum masehi, dan nilai ini, nilai keprofesian yang berlandaskan pada kebenaran ilmu dan keselamatan pasien merupakan nilai yang luar biasa kuatnya sehingga tidak dapat diintervensi oleh kepentingan apa pun, dan selama lebih dari tahun nilai nilai ini berhasil dikukuhkan, ditegakkan dengan adanya sumpah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hipokrates yang masih diucapkan, dilafalkan sampai sekarang oleh dokter dokter seluruh dunia termasuk indonesia. sifat sifat tersebut perlu dikawal untuk memastikan bahwa profesi dokter dan dokter gigi indonesia itu bermanfaat dan bermutu untuk masyarakat. oleh sebab itu perlu dibentuk suatu wadah yang sifatnya juga harus independen sesuai dengan hakikat dari profesi dokter dan dokter gigi itu, yaitu konsil kedokteran indonesia. konsil kedokteran indonesia dan memberikan perlindungan pada masyarakat. perlindungan pada masyarakat ini merupakan suatu hal yang menjadi titik yang sangat mendasar, yaitu kaki. anggota daridengan diberlakukannya undang undang nomor tahun isu yang berkembang adalah terganggunya independensi, terganggunya juga efisiensi dalam mengawal profesi dokter dan dokter gigi yang dikhawatirkan nantinya akan dapat menurunkan kepercayaan, kepercayaan terhadap profesi dan juga kurang terjaminnya manfaat kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan kebenaran ilmu, dan kebutuhan masyarakat yang dialami oleh profesi dokter dan dokter gigi. adanya konsil kedokteran indonesia kki), masyarakat dilayani oleh tenaga medis yang berkompeten dan bermutu. kompetensi dikeluarkan oleh organisasi profesi melalui proses penapisan yang dilandasi pada kebenaran ilmu, profesionalisme yaitu etika, disiplin, dan aspek hukum bagi dokter tersebut. penjaminan mutu tersebut melalui ujian nasional yang merupakan seleksi untuk mendapat pengakuan dari departemen pendidikan nasional dan kebudayaan. dengan adanya dokter dan dokter gigi yang kompeten dan bermutu, maka masyarakat akan terlindungi. untuk itu, perlu kiranya isu ini diselesaikan sesuai dengan hakikat dari profesi itu sendiri, kembali kepada nilai nilai yang perlu ditegakkan. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa masyarakat oleh kki dilindungi. kki juga mempunyai fungsi meregulasi dokter dan dokter gigi agar mereka terjamin kompetensinya, hal itu dilakukan oleh melalui organisasi profesi dan mutunya terjamin melalui sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. jadi mengenai mutu dari dokter dan dokter gigi ada dua unsur dari pemerintah yang memainkan peran yang semuanya kemudian oleh kki yang terdiri dari berbagai unsur yang berkepentingan yang terkait dengan kesehatan, ada dalam kki untuk bersama sama melakukan regulasi. bahwa unsur masyarakat merupakan ciri yang sangat khas, ciri yang meningkatkan professional trust terhadap dokter dan dokter gigi indonesia. berdasarkan mekanisme tadi apabila pembinaan, regulasi terjadi suatu penyelewengan maka dokter dan dokter gigi akan diajukan sesuai dengan gugatan yang timbul dari masyarakat untuk diselidiki apakah terjadi pelanggaran disiplin profesi oleh majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia yang dalamnya adalah idi, pagi, dan sekali lagi ada unsur yang nonmedis, yaitu sarjana hukum. dengan melakukan proses perlindungan dan regulasi terhadap masyarakat terlindungi dan dokter dokter dijamin mutunya untuk layak praktik indonesia, maka semuanya langsung dipertanggungjawabkan kepada presiden. kki dalam tugasnya yang diamanahkan oleh undang undang praktik kedokteran adalah melakukan registrasi yang merupakan penjaminan atas kelayakan dokter untuk berpraktik. kemudian kepercayaan hulu, kki mensahkan standar standar pendidikan yang dibuat bersama sama oleh stakeholders yang terkait. kemudian melakukan pembinaan terhadap dokter setelah sepanjang hanya, dokter tersebut melakukan praktik profesinya dengan melakukan sertifikasi setiap lima tahun seperti yang diamanatkan oleh undang undang praktik kedokteran. dengan demikian, sini terlihat adanya independensi bahwa kki dalam melindungi masyarakat dan menjaga profesionalisme dokter dan dokter gigi itu langsung dipertanggungjawabkan kepada kepala negara. bahwa dokter dan dokter gigi dengan ciri ciri mempunyai body knowledge yang kuat, mereka harus menjadi sarjana bidang ilmu kedokteran dan dapat dikembangkan tingkat sarjana dan sebagainya. kemudian dengan adanya lingkup garapan dari kedokteran yaitu berupa fenomena merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god fenomena penyimpangan, fenomena perubahan, fenomena tidak normalnya fungsi dari organ tubuh, mulai dari tingkat seluler, molekuler, organ, fungsi, serta interaksinya dengan lingkungan. bahwa memperlihatkan luasnya dan dalamnya lingkup kedokteran, keilmuan yang harus dikuasai oleh dokter dan dokter gigi termasuk keterampilan klinisnya. penerapan ini, penerapan dari ilmu kedokteran meliputi intervensi. intervensi tersebut adalah tindakan tindakan yang bersifat medis teknis, yang bersifat bedah, yang bersifat surgical terhadap organ tubuh. kemudian juga intervensi perubahan perilaku dan pengendalian risiko terhadap individu lingkungan komunitas. dokter dengan kemampuan tersebut bertanggung jawab untuk membuat the best professional clinical judgment (keputusan klinik yang terbaik) demi kesembuhan dan keselamatan pasien. dengan memperhatikan segala aspek bio, psiko, dan sosial dari pasien itu sendiri. oleh karenanya, maka clinical judgement menjadi acuan bagi tindakan dari tenaga kesehatan lainnya. bahwa profesi dokter dan dokter gigi seyogianya tidak menjadi sesama atau disejajarkan dengan pilar pilar tenaga kesehatan yang lain. tetapi boleh jadi dia menjadi payung yang memayungi kegiatan kegiatan tenaga kesehatan lainnya karena dokter merupakan profesi yang secara mandiri dapat bertanggung jawab langsung pada keselamatan dan nyawa manusia. dokter sebagai tenaga kesehatan tentunya harus tunduk pada peraturan yang ada. peraturan administratif, yaitu oleh kemenkes yang mengurusi mengenai distribusi pendayagunaan dan sebagainya. kemudian dokter sebagai tenaga kesehatan tentunya dikawal, diurus, dilahirkan melalui pendidikan akademik kedokteran yang diampu atau dikelola oleh menristek dikti sekarang. tetapi dokter dengan sifat keprofesiannya tadi perlu senantiasa dijaga mutu dan disiplinnya. oleh siapa? tak lain, tak bukan adalah oleh orang orang atau profesi yang paham betul tentang bagaimana mutu dokter seharusnya dan bagaimana disiplin dokter seharusnya ditegakkan dan ini memerlukan lembaga yang independent pula. pelaksanaan dari amanah undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran gigi yang menugaskan suatu lembaga yang disebut konsil kedokteran indonesia untuk melaksanakan, mengawal semua merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god materil terhadap ketentuan nomor tahun tentang names terhadap uud iii. alasan alasan permohonan perihal alasan pengujian ketentuan nomor tahun tentang names huruf dan dan ketentuan umum angkayaknihuruf dan juncto angka nomor tahun tentang names. bahwa melakukan pengujian materil, maka dikemukakan bunyi ketentuan nomor tahun tentang names, yakni: (a) huruf berbunyi tenaga kesehatan dikelompokkan dalam: (a) tenaga medis . (b) berbunyil fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god proses tumbuh kembang dan pelaksanaan pengabdian dari profesi itu indonesia. perubahan apa yang akan terjadi apabila undang undang tenaga kesehatan ini berlaku? undang undang nomor tahun bahwa kenyataannya masyarakat saat ini dilayani tidak hanya oleh dokter dan dokter gigi tetapi juga dilayani oleh perawat, oleh bidan, oleh farmasi, dan oleh tenaga tenaga kesehatan lainnya yang ada sembilan undang undang kesehatan tahun dan ini diamanahkan oleh undang undang names untuk membentuk konsil konsil dari masing masing bidang kesehatan. untuk membentuk organisasi profesi yang menurut pendapat ahli adalah sesuatu pengorganisasian dari individu individu yang bekerja. tetapi juga diamanahkan untuk membentuk kolegium. menurut pendapat ahli, kolegium adalah pengampu ilmu. ilmu batang tubuh body knowledge dari pelayanan kesehatan utamanya adalah body knowledge ilmu ilmu kedokteran, sedangkan bidan merupakan bagian pendelegasian wewenang, pendelegasian dari pelaksanaan ilmu tersebut dalam batas batas tertentu yang ilmunya sebetulnya adalah bidang kedokteran. jadi untuk membentuk kolegium yang sebetulnya ilmunya sama, itu merupakan suatu pemborosan dan juga akan menjadi timbulnya konflik nantinya antara mungkin konsil bidan dengan konsil kedokteran yang mengayomi para dokter dokter kebidanan. ahli merupakan seorang dokter gigi. akan terjadi kerancuan apabila nanti ada konsil perawat gigi yang sebetulnya adalah pendelegasian kewenangan yang bersumber pada pokok ilmu yang sama. oleh sebab itu, tidak perlu menurut pendapat ahli untuk dibentuk suatu kolegium. karena bukankah ilmunya sama, mengapa harus ada dua kolegium, itu yang akan memicu adanya konflik terhadap kebenaran ilmu. belum lagi kita bicara tentang bagaimana ilmu itu akan diberikan dalam bentuk pelayanan. jadi akan rancu apakah pelayanannya bersifat profesional atau pelayanan yang bersifat bukan profesional atau vokasi seperti yang dituliskan oleh undang undang tenaga kesehatan. bahwa kaki sifatnya adalah sebagai koordinator, sedangkan sejatinya konsil kedokteran indonesia sifatnya adalah regulator. dalam melakukan regulasi dokter langsung kepada masyarakat. ada kedekatan antara profesi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengampunan, pembinaan, dan pengawasannya bersama sama dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya keharusan untuk diinterupsi atau ada lagi jalur yang bersifat koordinatif administratif. dengan demikian, apabila konsil digabungkan dalam suatu wadah koordinator yang pastinya tidak independen karena itu adalah aparat, perpanjangan tangan dari administrasi pemerintahan yang memang pada akhirnya nanti bertanggung jawab pada presiden, tetapi melalui menteri berarti melalui birokrasi dibandingkan dengan yang ada sekarang adalah langsung antara profesi dan masyarakat mempertanggungjawabkan pembinaannya kepada kepala negara. konsil tenaga kedokteran indonesia bertanggung jawab memang pada presiden, tetapi melalui kementerian kesehatan, apa yang terjadi apabila ini berlangsung? ahli menyoroti bahwa konsil kedokteran indonesia yang mempunyai fungsi regulator menjadi tidak dijamin bahwa akan independen dalam mengeluarkan reputasinya. apabila masing masing dari konsil ini sifatnya independen, maka mereka masing masing juga bisa dan boleh mengeluarkan aturannya masing masing sesuai dengan ego dari bidang kesehatan itu dan inilah yang kiranya akan menjadi begitu rumit dan begitu hancurnya kehidupan profesi dalam menjalankan dalam membina keprofesiannya dan dalam menjalankan mencari pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. bahwa masyarakat mengadu apabila mereka merasakan ada sesuatu yang tidak adil dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang tadinya ada kaki yang langsung merupakan service pada masyarakat, sekarang tidak ada lagi karena akan disatukan menjadi majelis disiplin tenaga kesehatan indonesia yang dalam hal ini kedisiplinan dari masing masing bidang ilmu itu sangat berbeda karena sifat dan ciri dari profesi itu. masyarakat kehilangan wadah untuk mencari keadilan terhadap pelayanan kesehatan yang diduga atau dirasakan tidak adil. jadi sini ego dari masing masing profesi atau bidang pelayanan akan muncul dan berkembang dengan bebas karena mereka sudah mempunyai landasan hukum berupa pembentukan konsil dan segala kewenangannya untuk membuat peraturan peraturan. dengan adanya majelis disiplin tenaga kesehatan indonesia maka sanksi, seperti yang ahli baca dalam names, dapat dimungkinkan untuk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god diintervensi oleh menteri apabila yang bersangkutan yang dikenai sanksi mengajukan keberatan. dengan mengedepankan ego dari masing masing konsil yang telah ahli jabarkan sebelumnya, sementara kaki dalam undang undang tenaga kesehatan berperan hanya sebagai koordinator bukan sebagai regulator dan menjadi tidak independen. dampak dari undang undang names merupakan kerugian yang dirasakan baik oleh profesi dan masyarakat. bagi profesi, kerugiannya adalah tugas dan wewenang profesi menjadi tidak independen lagi, padahal kebenaran ilmu, keselamatan pasien, kemaslahatan umat harus dijunjung tinggi. kemudian dengan adanya ketetapan sanksi pelanggaran disiplin yang dapat atau mungkin diintervensi oleh menteri, maka akan berdampak pada penurunan kepercayaan terhadap profesi maupun pelayanan kesehatan indonesia. konsil tenaga kesehatan yang dibentuk berdasarkan undang undang tenaga kesehatan mengkoordinasikan dan merencakan kegiatan kegiatan konsil yang dibiayai dan kemudian harus dipertanggungjawabkan kepada eksekutif, sehingga kemandirian konsil sebagai professional regulatory body menjadi bias atau rancu dan terbatas. dengan menggabungkan profesi, vokasi, dan jalur akademik dan dalam suatu wadah konsil profesi menjadi tidak jelas hakikat dan kekhususan dari profesi tersebut, terutama profesi dokter yang merupakan captain the team yang seyogianya mempunyai kewenangan dalam membuat the best professional and clinical judgement. ketidakjelasan antara batasan profesional medis dan vokasi kesehatan semakin rancu dengan adanya undang undang tenaga kesehatan. ketidakjelasan terhadap fungsi dan peran tenaga medis dan terhadap tenaga lainnya menyebabkan kekacauan persepsi masyarakat. sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan mea dengan pasar bebas dan dengan dihapuskannya kki menjadi bagian dari kaki maka dengan demikian keterwakilan dari medical council and dental council pengaturan internasional menjadi hilang pula. pada alinea keempat pada preambule mengatakan bahwa kita ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia dan kita harus berpartisipasi dalam perdamaian bagaimana profesi kedokteran dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kedokteran gigi bisa mengabdikan keilmuannya optimal mungkin, serta setinggi tingginya demi keselamatan dan kemaslahatan umat. bahwa konsil kedokteran indonesia tidak bisa disejajarkan dengan konsil konsil yang lain karena hakikat dari profesi, sifat dan peran, tanggung jawab, serta lingkup garapannya sangat berbeda dengan jenis tenaga yang lain. yusuf shore bahwa ada peran dari profesi dalam undang undang perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha yang disebut dokter dan dokter gigi. pada awalnya profesi kedokteran menolak keberadaan undang undang perlindungan konsumen. mereka menolak bahwa mereka bukan pelaku usaha karena mereka adalah kalangan profesi. kemudian ada revisi undang undang kesehatan dan berlakunya undang undang praktik kedokteran tahun sehingga kalangan dokter menerima bahwa pasien adalah konsumen dan dokter adalah bagian dari pelaku usaha. bahwa dalam undang undang perlindungan konsumen, hubungan antara dokter dengan pasien sampai pada tingkatan tertentu saja. adapun yang membelanya dalam rezim undang undang perlindungan konsumen adalah menghargai keberadaan undang undang lain yang sudah ada sebelum adanya. syarat penerapan undang undang perlindungan konsumen dengan rezim perlindungan konsumen ada empat. pertama, adanya subjek dari pelaku usaha dan konsumen dalam satu transaksi. kedua, transaksi yang berhubungan dengan layanan kesehatan. transaksi yang berhubungan dengan layanan kesehatan dalam hubungan dokter dengan pasien dalam rezim hukum perlindungan konsumen kita sering menyebutnya sebagai transaksi terapeutik. adalah kewajiban dokter memberikan yang terbaik buat pasiennya dengan konsekuensi konsekuensi dari pilihan yang terbaik untuk pasien yang disampaikan oleh dokter dan ini yang membedakan dengan pelaku usaha lainnya yang menyangkut tentang objek transaksi yang tidak khusus, seperti layanan kesehatan. ketiga, objek transaksi tersebut hanya untuk konsumsi pemanfaatan akhir. artinya pasien sebagai penerima layanan jasa kesehatan tidak menjadikannya kembali menjadi objek transaksi. kemudian yang keempat, berlakunya rezim hukum perlindungan konsumen adalah berlakunya kaidah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hukum. kaidah hukum perlindungan konsumen juga diatur dalam undang undang perlindungan konsumen maupun luar undang undang perlindungan konsumen. persoalan persoalan hukum yang banyak menjadi perhatian salah satunya adalah hubungan dokter dengan pasien yang menyangkut tentang penanganan penyelesaian sengketa yang berhubungan terhadap dokter dengan pasien. dalam undang undang perlindungan konsumen tidak ada satu pun kata dokter, tetapi undang undang perlindungan konsumen dalam menyebutkan ada obat dan obat tradisional. obat sebagai barang tidak bisa dibeli olehkonsumen begitu saja apotik atau pasar, tetapi harus ada rekomendasi dari dokter. bahwa dokter sebagai pelaku usaha khusus tidak sama dengan pelaku usaha lainnya, sedangkan pasien adalah konsumen khusus yang tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. pilihan konsumen adalah sebagaimana yang diberikan oleh para dokter dengan beberapa konsekuensi yang sampaikan kepada konsumen. bahwa isu strategis mengenai perlindungan konsumen sangat luas sekali. sebelum adanya undang undang perlindungan konsumen maupun setelah berlakunya undang undang perlindungan konsumen, salah satu yang menjadi pokok perhatian adalah isu yang menyangkut tentang obat yang beredar masyarakat. beredar obat masyarakat tentunya ada peran badan pengawas obat dan makanan serta juga peran dinas perdagangan. untuk produk produk khusus berupa obat, jamu, kosmetik, dan alat kesehatan, ada peran badan pengawas obat dan makanan serta peran kementerian kesehatan republik indonesia. adapun menyangkut jasa pelayanan kesehatan, peran profesi sangat besar. bahwa jika negara ikut campur tangan terlampau jauh justru tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat. menurut ahli, idealnya adalah pada posisi co regulation. peran dari konsil kedokteran indonesia sudah masuk pada co regulation. ada independensi dari profesi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, hal ini pasien. kalau dipaksakan masuk status regulation, bahkan dilengkapi dengan hukum pidana, akibatnya penegakan hukum pun menjadi kesulitan melakukan penegakan hukum. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pada masa belum ada undang undang perlindungan konsumen rezim hukum perlindungan konsumen, konsumen dilindungi oleh self regulation. kode etik kedokteran indonesia, kode etik farmasi, dan juga kode etik yang lainnya seperti kode etik advokat, menjadi sarana instrumen perlindungan konsumen. bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah terciptanya sistem perlindungan konsumen. sistem perlindungan konsumen bertujuan untuk memagari pertanggungjawaban dari para pihak dan juga memagari pertanggung jawaban dari profesi dokter yang ada dalam undang undang kesehatan (disebut tenaga medis). bahwa undang undang perlindungan konsumen tidak jarang dipandang sebagai lex specialis, sedangkan undang undang dan peraturan peraturan yang lainnya disebut sebagai lex generalis. sebagai hukum positif, undang undang perlindungan konsumen masih sah sebagai undang undang. undang undang perlindungan konsumen adalah undang undang payung. undang undang tersebut mengintegrasikan penegakan hukum perlindungan konsumen. namun setelah reformasi hukum, tahun penyebutan undang undang payung memang sudah tidak dikenal, bahkan juga penyebutan undang undang organik juga sudah tidak dikenal. ahli ingin menunjukkan dari pendekatan sistem perlindungan konsumen, bahwa tidak konsistensinya politik hukum pembentukan peraturan perundang undangan indonesia bisa berakibat capaian capaian yang selama ini sudah diraih dalam pembinaan, pengembangan, dan dalam perlindungan menjadi langkah mundur. bahwa undang undang nomor tahun tentang kesehatan juncto undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran telah memberikan pelayanan jasa kesehkepada konsumen atau pasien dengan memberikan upaya yang terbaik. artinya fokusnya bukan pada semuanya, tetapi bagaimana proses mencapai penyembuhan, bagaimana dokter atau dokter gigi memberikan informasi tindakan medik dan juga memberikan informasi tentang tindakan medik kepada pasien, termasuk risiko risiko dari satu tindakan medik. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pada tataran empirik yang dicari oleh konsumen pada tahap awal kontrak adalah tenaga kesehatan yang menjalankan profesi dokter atau dokter gigi, bukan tenaga kesehatan yang lainnya. bahwa undang undang nomor tahun tentang tenaga kesehatan telah menyalahi mandat dalam sistem kesehatan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam bab berjudul sumber daya bidang kesehatan, bagian kesatu tenaga kesehatan. dalam penjelasan ditegaskan, pengaturan tenaga kesehatan dalam undang undang adalah tenaga kesehatan luar tenaga medis, dalam hal ini dokter atau dokter gigi. artinya, mandat tersebut telah tidak dipenuhi dalam lingkup pengaturan tenaga kesehatan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang tenaga kesehatan. bahwa capaian capaian konsil kedokteran indonesia baik konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi dalam menjaga dan meningkatkan mutu layanan tenaga medis dokter atau dokter gigi demi memberikan perlindungan hukum pada konsumen atau pasien menjadi tidak jelas dengan dibentuknya konsil tenaga kesehatan indonesia. diragukan independensi pembentukan dan kerja kaki, sementara selama ini kki telah bekerja secara independen dan profesional tanpa campur tangan birokrasi demi memberikan perlindungan yang seimbang bagi tenaga medis dan konsumen atau pasien. dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, menimbulkan kerawanan konflik sengketa antar sesama pelaku usaha, dalam hal ini antar dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, dan asisten tenaga kesehatan berjenjang pendidikan yang disebutkan dalam undang undang tenaga kesehatan tahun tentu potensi konflik ini juga menjadi tidak punya kepastian hukum mana konsumen atau pasien harus menyelesaikan sengketa yang dialaminya dan tentu ini tidak cocok dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam undang undang perlindungan konsumen. bahwa resolusi perserikatan bangsa bangsa nomor tentang perlindungan konsumen, menegaskan bahwa peran negara adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan kongresnya adalah peran dari pemerintah.merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perlindungan konsumen. perhitungan khusus diberikan agar pelaksanaan perlindungan konsumen beri manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya daerah pedesaan. depan adanya undang undang kesehatan, undang undang praktik kedokteran, dan juga undang undang perlindungan konsumen menjadi sinergi dalam memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien dalam hal ini umumnya adalah masyarakat. passer kemandirian profesi dokter dan dokter gigi dokter dan dokter gigi adalah profesi mandiri yang pertimbangan maupun keputusannya hanya didasarkan pada kepentingan pasien dan kepentingan public health adalah sebuah pelanggaran etik berat bila dipertimbangkan atau keputusan medik yang diambil dokter bercampur baur dengan pertimbangan pertimbangan lain yang nonmedis, apalagi yang terkait dengan kewenangan kekuasaan. karena itu kemandirian ini sangat penting karena menjadi dasar dalam profesionalisme seorang dokter dan dokter gigi. menurut john blum, guru besar dari chicago the independence doctor strength for the profession, which what distinguish doctor and other health professional profession . bila dapat diambil i'tiba atau analog maka kemandirian mengambil keputusan seorang dokter dan dokter gigi tidaklah berbeda jauh dengan kemandirian mengambil putusan bagi seorang hakim. keduanya menjunjung tinggi hati nurani sebagai instrumen penting. kita tidak dapat membayangkan kerusakan etik dan disiplin yang tercipta bilamana keputusan strategis seorang dokter tergantung pada permintaan atau order pihak ketiga, termasuk pejabat pemerintah. seorang dokter tergantung pada permintaan atau order dari pihak ketiga itu merupakan sebuah kehancuran moral profesi. dapat dibayangkan bila keputusan operasi atau tidak melakukan operasi, melakukan amputasi atau tidak melakukan amputasi, menghentikan atau terminasi kehamilan atau tidak, atau pada sebuah operasi abdomen dengan kasus iles obstructive berat, keputusan untuk memotong seberapa panjang usus yang harus dibuang semua adalah keputusan mandiri yang tidak dapat diintervensi siapa pun juga selain hanya untuk kepentingan orang sakit. seluruh dunia mengakui karena itu bersifat universal bahwa keputusan mandiri seorang hakim terhadap putusan pengadilan dan pertimbangan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dokter yang dilakukan hanya untuk kepentingan pasien, seperti inilah yang menempatkan kedua profesi tertua ini dalam kedudukan dan tempat mulia yang biasa disebut dengan profesi luhur (noble profession). keputusan mereka hakim dan dokter adalah keputusan yang membutuhkan keyakinan kuat yang independen yang tentu saja harus didukung oleh pengetahuan, pengalaman, dan integritas yang terpuji. uraian tersebut menjadi referensi pertama dalam menyikapi profesi dokter yang berbeda dengan health professional yang lain. berbeda dengan tenaga kesehatan yang lain, pelayanan seorang dokter dan dokter gigi selalu atau hampir selalu bertujuan untuk hal yang bisa berdiri sendiri sendiri namun bisa juga bersama sama, yakni: hanya melakukan tindakan kedokteran untuk menyembuhkan orang sakit dari penyakit yang dideritanya. tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, rasa menderita, dan kesengsaraan akibat penyakit yang dideritanya. tujuan untuk meminimalisir komplikasi ataupun mereduksi potensi kecacatan yang mungkin terjadi akibat penyakit yang diderita pasien. seorang dokter atau dokter gigi tatkala harus mengambil keputusan penting yang dapat berakibat panjang dan strategis bagi hidup seseorang, misalnya melakukan amputasi kaki yang terinfeksi berat, mengeluarkan satu ginjal yang rusak, atau melakukan operasi yang mengeluarkan bola mata karena infeksi atau mengatasi reaksi gagal yang mengancam kebutaan dua mata, maka sebenarnya dokter tersebut sedang menghadapi dilema besar karena apa pun keputusannya akan berdampak jauh pada masa depan kehidupan pasien. itulah sebabnya seorang dokter selalu bermufakat terlebih dahulu pada tuannya sebelum mengambil keputusan penting agar sang dokter lebih yakin, lebih mantap, seraya mohon pertolongan tuannya dalam menjalankan tugas mulia ini. mengapa demikian? karena dunia kedokteran sebagian kejadian bisa berbeda dengan teori umum yang ada text book atau berbagai buku panduan yang terbit. hal ini karena tubuh manusia tidak sama satu sama lain. allah menciptakan hamba hambanya berbeda beda satu sama lain. hasil pengamatan akan sangat banyak dipengaruhi oleh faktor faktor individual, seperti gizi, imunitas seluler, imunitas numeral, genetik, bahkan juga mutasi gen. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan variasi yang beraneka ragam dan sangat banyak ini, merujuk kita pada fakta lapangan bahwa seorang yang sudah minum antibiotik hari, pada hari keenam dapat saja mengalami anaphylactic shock. atau seorang pasien dengan infeksi bakteri atau jamur tidak memperlihatkan respons sedikit pun pada antibiotik tersebut, sementara untuk pasien yang lain sangat mujarab. contoh contoh ini menggambarkan pada kita semua bahwa dokter selain harus didukung oleh ilmu pengetahuan dan tampilan yang sempurna, juga tidak dapat menghindarkan diri dari faktor faktor tubuh manusia yang sangat bersifat individual. dokter dan dokter gigi harus bekerja atas dasar rasionalisasi dan keyakinan yang bertumpuk pada naluri kemanusiaannya. kesamaan ciri dan karakter, penyandang noble profession dalam hal ini dokter dan hakim, menjadikan keyakinan sebagai benteng terakhir dalam mengambil setiap keputusan profesi. referensi kami kedua dalam persidangan yang mulia ini adalah pernyataan bahwa keyakinan hati, keteguhan isi pikiran, dan kemandirian profesi dalam menjadikan moral profesi seorang dokter menjadi ajang untuk membedakan hal profesional, membedakan dokter dan dokter gigi dengan health professional yang lain. praktik dokter adalah science art. sejak berabad abad lamanya negara eropa barat telah berkembang aliran bahwa ilmu pengobatan atau yang kemudian berkembang menjadi medical science adalah kombinasi antara ilmu pengetahuan dan seni. hal ini masih nampak sampai sekarang bila kita berkunjung dan melihat dokter dokter netherlands yang menggunakan gelar samping namanya dengan arts yang makna bebasnya adalah penyandang sebuah profesi kedokteran yang dilakukan dengan kombinasi seni. undang undang tenaga kesehatan yang sedang diuji ini dibuat atas perintah undang undang nomor tahun tentang kesehatan. seperti yang tercantum dalam ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan undang undang. dalam undang undang nomor tahun secara gamblang telah mengatur tentang pengelompokkan tenaga kesehatan. mari kita lihat yang kemudian dalam selanjutnya telah secara sistematis mengatur tentang tenaga medis. pengaturan tenaga medis dalam undang undang yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (c) angkbahwa ketentuan huruf frasa a. tenaga medis , nomor tahun tentang names menentukan bahwa tenaga medis adalah terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. dengan demikian maka nomor tahun tentang names membuat pengaturan terhadap tenaga kesehatan temasuk tenaga medis yang terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. bahwa adanyadalah bertentangan dengan uud oleh karena tidak ada mandat delegasi yang diberikan dari kesehatan kepada names mengatur tenaga medis.praktik kedokteran. (a) bagi organisasi profesi pemohon dan pemohon ii) pengaturan tenaga medis dalam nomor tahun tentang names mengacaukan dan merusak sistem praktik kedokteran, karena terdapat pengaturan yang tidak konsisten dan apalagi tidak memiliki mandat delegasi dari nomor tahun kesehatan ). (b) bagi kki pemohon iii), pengaturan tenaga medis dalam nomor tahun tentang names mengacaukan. lingkup tugas, fungsi dan wewenang kki yang sudah ada dalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sedang diuji ini menurut hemat kami berlebihan, mubazir, dan tidak konsisten. sekurang kurangnya ada alasan yang dapat disampaikan terkait dengan hal atas. undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran sebagai undang undang lex specialis yang mengatur tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban dokter sebagai tenaga medis. dalam praktiknya, undang undang nomor ini telah berhasil membuat dokter dan dokter gigi berada pada peran dan posisi yang memungkinkan bekerja baik, terpelihara integritasnya karena hadirnya lembaga negara konsil kedokteran indonesia dan majelis kehormatan dan disiplin kedokteran indonesia yang mempunyai tugas dan. tidak ada alasan rasional, signifikan, dan memenuhi aspirasi atau kebutuhan apa pun juga untuk melakukan perubahan terhadap muatan tentang peran dokter sebagai tenaga medis. menurut ahli, posisi dan peran dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran dilaksanakan atas dasar dasar nilai nilai ilmiah, berasaskan manfaat, menjunjung tinggi keadilan, berbasis kemanusiaan, membangun keseimbangan, serta mengutamakan perlindungan dan keselamatan pasien yang semuanya dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab. perubahan yang tidak perlu, tidak konsisten, dan tidak aspirasi adalah bentuk arogansi kekuasaan. sebagai ahli hukum kesehatan, dengan rendah hati berpendapat bahwa kekuasaan dalam pembentukan undang undang yang dilakukan secara sewenang wenang, tidak dibutuhkan dan tidak aspirasi adalah bagian dari abuse power. pengaturan tenaga medis dalam undang undang nomor tahun ternyata bertentangan atau sekurang kurangnya tidak sejalan dengan naskah akademik rancangan undang undang ini yang kami peroleh resmi dari ketatausahaan dewan perwakilan rakyat republik indonesia. lihatlah buku naskah akademik, ruu tenaga kesehatan halaman baris tiga dari bawah yang berbunyi, ruang lingkup undang undang ini mengatur mengenai tenaga kesehatan, kecuali hal merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hal yang telah diatur dalam undang undang praktik kedokteran . pembelokan yang dilakukan dalam perumusan muatan isi undang undang ini yang jelas berbeda dengan naskah akademik dapat merupakan sebuah penyelundupan yang berpotensi mengaburkan tujuan pembentukan undang undang. bila dalami secara cermat demi atau demi dari undang undang yang sedang diuji ini, ahli menemukan bahwa dari isi muatan undang undang guo berasal atau diduplikasi dari undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran. tentang frasa tenaga kesehatan dan tenaga medis. dalam buku buku yang ahli kenal, tenaga medis atau medical professional dibedakan dari tenaga kesehatan atau hal profesional. dalam undang undang yang sedang diuji ini, ahli menemukan adanya kejanggalan yang sangat mengganggu, setidak tidaknya pada menempatkan kelima tenaga kesehatan lain seperti huruf adalah menyebarkan ketidakpastian. mengapa? karena pengelompokan bidang pengabdian dan ruang lingkup profesi berasal dari dinamika ilmu pengetahuan serta kebutuhan lapangan, bukan atas pertimbangan birokrat. tenaga kesehatan dalam undang undang ini disebutkan bahwa pengertian,bahwa pernyataan ini memberi konotasi pada kita sekalian bahwa ada pertimbangan dan perlakuan khusus pada dokter dan dokter gigi dibandingkan dengan jenis tenaga kesehatan lainnya. arti lain adalah bahwa ada kelompok tenaga kesehatan yang tidak memiliki kewenangan atau kewenangannya bergantung pada kewenangan jenis tenaga kesehatan yang lain. bila ini dalami secara cermat dengan kepala dingin, apakah bijak menempatkan kedua kelompok ini pada satu jenis grup, yaitu grup tenaga kesehatan? sementara itu, terminologi yang digunakan selama ini untuk dokter dan dokter gigi sebagai tenaga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god medis telah berjalan sesuai dengan kenyataan berbagai belahan dunia, bukan hanya indonesia tanpa ada komplain apalagi protes. itulah sebabnya, pengelompokan tenaga medis dalam undang undang nomor tahun bersama sama dengan tenaga kesehatan lain yang tidak memiliki kewenangan upaya kesehatan, seharusnya mendapatkan peninjauan kembali. dalam buku buku hukum kesehatan, terutama dalam sistem hukum common law, dikenal luas terminologi doctor captain the ship. dari uraian atas, dengan segala kekurangan dan keterbatasan ahli, berdasarkan otoritas ilmu hukum. kesehatan yang ahli tekuni dalam tahun terakhir, izinkanlah ahli berpendapat sebagai berikut. dokter dan dokter gigi adalah tenaga medis yang berbeda pengertian dalam tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan, dengan tenaga kesehatan yang lain. bahwa dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokterannya menyandang tiga norma secara bersamaan yakni norma etika, norma disiplin profesi, dan norma hukum yang tentu saja ini berkonsekuensi diwakilinya dokter oleh tiga mahkamah yang berbeda. menurut pendapat ahli, inilah pembeda signifikan kelompok medical professional dan health professional. bahwa dokter dan dokter gigi diperintahkan oleh sumpah dokter dan sumpah dokter gigi untuk selalu belajar dan meningkatkan ilmunya sesuai perkembangan mutakhir. artinya, dokter harus selalu bersentuhan dengan pendidikan berkelanjutan yang kita sudah kenal dengan istilah atau terminologi p2kb. lapangan, ada fakta menarik bahwa ribuan, bahkan puluhan ribu seminar, simposium, pelatihan, dan diskusi telah dilaksanakan oleh organisasi profesi seluruh tanah air dari hari hari dan dari bulan bulan. hal ini secara jelas membuktikan pada kita bahwa area moral profesi dan kualitas profesi bukanlah area kementerian kesehatan, melainkan area organisasi profesi. tugas negara untuk memperkuat organisasi profesi ini agar mampu mengawal dan menindak anggotanya yang menyimpang. melihat perbandingan berbagai negara yang praktik kedokterannya lebih maju, maka ada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perbedaan yang jelas antara pendidikan profesi dengan pendidikan kedokteran yang bersifat umum karena pendidikan profesi memasukkan integritas sebagai bagian dari moral profession. bila ini dilakukan oleh birokrasi, maka menurut pendapat ahli ini akan menyuburkan kkn serta perilaku menyimpang lainnya. perbedaan perbedaan atas, antara tenaga medis atau medical professional dengan tenaga kesehatan atau health professional telah diatur dalam undang undang khusus mengatur hal itu yaitu undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran. ahli mengusulkan kepada mahkamah konstitusi mempertimbangkan kuat agar tenaga medis yang terdiri atas dokter dan dokter gigi termasuk spesialis dikeluarkan dari pengertian tenaga kesehatan seperti dimaksud dalam undang undang nomor tahun yang sedang diuji materil. konsil kedokteran sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsperlu didukung agar dapat bekerja dengan optimal selaku pengawas eksternal independen praktik kedokteran negeri ini. selaku pengawas eksternal independen, maka konsil harus bebas dan merdeka dari intrik dan pengaruh dari pihak manapun juga termasuk kekuasaan eksekutif dan legislatif republik tercinta ini. hal ini jelas sebagai konsekuensi logis dari sebuah institusi yang mengawasi unsur unsur yang juga independen. bahwa menghapus, mengurangi, mereduksi, serta peran dan posisi konsil kedokteran akan sangat nyata nyata merugikan masyarakat bangsa ini dan sama sekali tidak merugikan dokter atau dokter gigi. mempelajari naskah akademik semasa undang undang ini menjadi ruu, dibandingkan dengan undang undang yang sudah terealisasi apalagi bila dikompilasi dengan undang undang lex specialis lain sepertidengan mempertaruhkan harkat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan martabat ahli sebagai ilmuwan hukum kesehatan, ahli ingin mengatakan bahwa undang undang yang sedang diuji ini terkesan sangat amburadul, dipersiapkan secara terburu buru, tidak fokus, bertentangan satu dengan yang lain, kopian atau duplikasi undang undang lain, serta yang terpenting tidak menyerap aspirasi pelaku upaya kesehatan lapangan seperti dimaksudkan oleh undang undang nomor tahun yang merevisi undang undang nomor tahun saksi para pemohon martini nazi saksi pernah melapor kaki pada november mengenai kasus datebirth: kasusnya bermula waktu saksi sedang hamil dan kemudian melahirkan dengan operasi cesar, tetapi dokternya menyarankan supaya datebirth: saksi sebenarnya pasien st. mary, tetapi tiba tiba dokternya bilang tidak boleh kalau melahirkan melalui st. mary, harus asri atau mmc. karena rumah sakit asri lebih dekat dengan rumah maka saksi memilih rumah sakit asri. pada tanggal saksi sudah masuk rumah sakit pada jam dokternya bilang sudah ada pembukaan tetapi ternyata sumbernya bilang belum ada pembukaan kemudian saksi diinduksi berkali kali sampai dengan tanggal pada tanggal baru ada pembukaan pada jam dan pembukaan pada jam kemudian pada jam baru ada pembukaan baru saksi masuk dalam kolam datebirth dan dokternya belum datang. bahkan sampai dengan pembukaan dokternya juga belum datang. pada waktu yang bersamaan, ruang sebelah juga ada yang melahirkan datebirth. akhirnya dokternya datang dan dokternya tidak mengarahkan kepada saksi untuk melakukan persalinan datebirth, melainkan dokternya asyik main handphone dan balas sms. padahal saksi dalam posisi mau melahirkan, tetapi dokternya seperti cuek: bahwa rumah sakitnya tidak professional. seharusnya dengan adanya dua pasien yang melahirkan sekaligus harus ada dua dokter bukan satu dokter, saksi melapor kaki. saksi sangat berterima kasih sekali dengan adanya kaki. karena dengan adanya kaki, saksi bisa mencari keadilan: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pada akhirnya, dalam kasus tersebut dokternya dinyatakan bersalah dan dihukum satu tahun tidak boleh praktik. sekarang kasus tersebut masih berjalan pengadilan jakarta selatan, tetapi dokternya masih mengajukan bandingterima pda tanggal november dan tanggal november yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan para pemohon'. bahwa para pemohon menganggap ketentuan dan dan names mengenai pembubaran konsil kedokteran indonesia kki) dianggap telah merusak sistem hukum praktik kedokteran dan merusak postur ketatanegaraanbahwa huruf dan names tidak jelas karena tidak mengacu amanat kesehatan yang memerintahkan pengaturan tenaga kesehatan dengan undang undang. bahwa angka sepanjang frasa uji kompetensi ,rdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id: dalam uraian permohonannya pemohon tidak dapat menginstruksikan, membuktikan atau menjelaskan secara nyata mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang mana melanggar dan bertentangan dengan batu ujian. bahwa anggapan para pemohon dalam permohonannya hanya mendasarkan asumsi asumsi semata tanpa adanya bukti yang ada. berdasarkanguo karena menurut pemerintah para pemohon dalam melakukan hak konstitusionalnya tidak terhalang halangi atau berkurang. oleh karena itu,pemerintahmenurut pemerintah sangatlah tepat jika yang mulia ketua majelis hakim konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat names, sebagai berikut:: dalammerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god. namun, pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: pada dasarnya pembentukan undang undang tenaga kesehatan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan amanat pembukaan uud yaitu yang selama ini pengaturan mengenai berbagai tenaga kesehatan masih tersebar berbagai peraturan perundang undangan termasuk tenaga kesehatan dalam jenis tenaga medis yang mengelompokkan tenaga kedokteran dan kedokteran gigi dalam satu jenis tenaga medis. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god praktik kedokteran. bahkan pengaturan tenaga medis dalam names menjadi pintu masuk alasan pembubaran kki. (c) bagi dokter pemohon iv) pengaturan tenaga medis dalam nomor tahun tentang names mengacaukan dan membuat ketidakpastian hukum profesi dokter dalam menjalankan praktik kedokteran karena profesi dokter menjadi tidak mandiri dengan pembubaran kki. malahan pembentukan penggantinya yakni konsil tenaga kesehatan indonesia kaki) yang tidak independen dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri sehingga tunduk kepada eksekutif, serta pengaturan wewenang menteri memasuki wilayah penegakan disiplin tenaga medis. hal itu merupakan intervensi dari menteri (eksekutif) terhadap penegakan norma disiplin karena diberikan wewenang menerima keberatan atas keputusan lembaga peradilan disiplin profesi medis. padahal menteri tidak dalam kapasitas dan tidak memiliki wewenang menegakkan norma disiplin, sebab menteri (eksekutif) adalah bukan lembaga yang berwenang dalam penegakan norma disiplin bagi tenaga medis. (d) bagi pemohon pengaturan tenaga medis dalam nomor tahun tentang names yang mengakibatkan kekacauan dalam pelaksanaan praktik kedokteran, akibatnya mengancam mutu dan kompetensi profesi tenaga medis karena menjadi pintu pembubaran kki sebagai lembaga negara yang mengawasi tenaga medis dan menjamin penegakkan disiplin tenaga medis melalui kaki. bahwbertentangan dengan uud dan melanggar hak hak konstitusional para pemohon, dengan alasan alasan: (a) menimbulkan kekacauan sistem hukum praktik kedokteran, karena ketentuan tersebut melebihi mandat delegasi atau over mandatory sebagaimana perintah kesehatan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal, dalam tenaga kesehatan dibentuk satu organisasi yang mampu menjembatani antara beberapa konsil setiap jenis tenaga kesehatan untuk lebih mempermudah dan memberikan perlindungan hukum bagi semua jenis tenaga kesehatan baik tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. pembentukan tenaga kesehatan sebagai salah satu dari peraturan perundang undangan tentu dalam prosesnya sudah melalui proses tahapan pembentukan peraturan perundang undangan yaitu dari mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. dalam proses penyusunan ruu adalah pembuatan rancangan peraturan demi dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran undang undang nomor tahun yaitu dengan cara harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang tahapannya dilakukan dengan cara: memastikan bahwa ruu yang disusun telah selaras dengan: pancasila, uud nri tahun dan lain, ii. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam ruu. tahap terakhir dalam pembentukan peraturan perundang undangan yaitu melalui pembahasan yang dilakukan bersama sama dengan dewan perwakilan rakyat selaku lembaga legislatif untuk mengesahkan suatu ruu menjadi undang undang, dengan demikian guo tentu tidak bertentangan dengan lainnya karena sudah melewati dari proses pembentukan peraturan perundang undangan. berdasarkan uraian atas, terhadap dalil pemohon yang menganggap ketentuan guo telah melampaui dari pendelegasian dari kesehatan beserta penjelasannya, menurut pemerintah bahwa pengujian undang undang mahkamah konstitusi adalah pengujian undang undang dengan batu ujian yaitu uud namun pemohon dalam permohonannya ketentuan ini dipertentangkan dengan undang undang lain, sehingga hal tersebut bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi melainkan menjadi kewenangan legislative. review dari merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pembentuk undang undang untuk dapat menilainya. perlu diperjelas dalam keterangan ini bahwa ketentuan kesehatan adalah ketentuan yang memuat perintah agar tenaga kesehatan diatur dengan undang undang. sedangkan dalam penjelasan kesehatan menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang akan diatur disini adalah tenaga kesehatan diluar dari tenaga medis. berdasarkan teknik penyusunan dalam lampiran butir undang undang nomor tahuoleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut menurut pemerintah anggapan pemohon tidak dapat dibenarkan apabila dinyatakan undang undang names adalah over mandatory, karena penjelasan bukan sebuah norma sehingga tidak bisa membentuk norma baru dalam ketentuannya. selain itu, berdasarkan asas lex poster derogat legi priori yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, menurut pemerintah terhadap ketentuan dan penjelasan dalam kesehatan telah dikesampingkan dan diabaikan dengan adanya baru yaitu names yang menjabarkan ketentuan guo dalam materinya. dengan kata lain undang undang yang baru adalah dibuat untuk melengkapi dan menyempurnakan serta mengoreksi yang lama. dengan demikian terhadap ketentuan dan penjelasannya dalam kesehatan berdasarkan asas ini, telah dikoreksi dengan tenaga kesehatan. terhadap dalil para pemohon yang menganggap ketentuan dan dan names merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengenai pembubaran konsil kedokteran indonesia yang selanjutnya disingkat dengan kki dianggap telah merusak sistem hukum praktik kedokteran dan merusak postur ketatanegaraan, pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: bahwa konsil kedokteran indonesia kki) adalah lembaga yang ber, namun seiring dengan berjalannya waktu dan dengan diterbitkannya guo guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan, perlu adanya peningkatan tenaga kesehatan yang dilakukan dengan cara menghimpun berbagai peraturan yang mengatur berbagai jenis tenaga kesehatan termasuk kedokteran dan kedokteran gigi dalam suatu peraturan perundang undangan yang mengikat secara umum. pengaturan dalam sebuah undang undang ini tidak mengecualikan satu jenis tenaga kesehatan termasuk tenaga medis yang mengualifikasikan kedokteran dan kedokteran gigi menjadi satu jenis tenaga medis. hal ini dilakukan semata mata untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih pasti dan memberikan pembinaan dan peningkatan kualitas terhadap semua jenis tenaga kesehatan tanpa dikecualikan, sehingga setiap jenis tenaga kesehatan dapat berkesinambungan dalam melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal kedudukannya depan hukum. selanjutnya terhadap pengaturan kki yang diatur dalam praktik kedokteran dengan pengaturan kaki dalam tenaga kesehatan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan organisasi dari masing masing organisasi tersebut, pembentuk undang undang telah mencabut beberapa yaitu dan praktik kedokteran. namun mengenai fungsi, tugas, dan wewenang kki tetap dapat dijalankan sepanjang belum terbentuknya kaki (vide names). sehingga ketentuan guo dalam praktik kedokteran tidak bertentangan namun saling melengkapi apabila terjadi peralihan antara kki dan kaki. berdasarkan praktik kedokteran, kki terdiri atas konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi. dengan adanya tenaga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kesehatan tidak menghilangkan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh kki berdasarkan praktik kedokteran (vide dan praktik kedokteran), karena tugas dan fungsi tersebut sudah perwakilan oleh konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi (vide tenaga kesehatan). oleh karena itu, berdasarkan penjelasan pemerintah atas, terhadap kerugian para pemohon tidak terbukti secara facto bahwa guo telah merusak sistem hukum praktik kedokteran dan sistem hukum ketatanegaraan indonesia. justru dengan diatasnya ketentuan guo memperkuat tenaga kesehatan dalam kerangka sistem hukum indonesia dan memenuhi dari amanat dari pembukaan uud yaitu untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnyaterhadap anggapan para pemohon tersebut, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa dengan dibentuknya konsil tenaga kesehatan indonesia kaki) sebagaimana yang diatur dalam names seperti telah dijelaskan diatas, kaki akan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diinginkan setiap konsil konsil tenaga kesehatan yang sebelumnya bertanggungjawab kepada presiden, sekarang dengan melalui kementerian kesehatan adalah tidak perlu diperdebatkan lagi karena dengan perubahan pertanggungjawaban terhadap kementerian sebenarnya hal tersebut tidak mempengaruhi dari pembinaan dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan karena justru dengan hanya (satu) organisasi saja yang mempunyai fungsi koordinator bagi setiap konsil konsil dari berbagai jenis tenaga kesehatan, peran serta dan aspirasinya menjadi terwakili dalam rangka mencapai tujuan dari setiap konsil tersebut. bahwa konsil yang berfungsi menjalankan mandat delegasi kewenangan yang seharusnya melekat pada pemerintah, dalam hal ini menteri yang bertanggung jawab bidang kesehatan, pengaturan sedemikian rupa merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sudah sejalan dengan pengaturan lainnya berbagai negara, misalnya singapura dan malaysia, dimana konsil berkedudukan bawah menteri kesehatan. hong kong, registrar dijabat ex officio oleh direktur jenderal kesehatan. sebagai best practice berbagai negara dunia tidak dikenal model penggabungan seperti kki yang dalamnya mencakup dokter dan dokter gigi. pada umumnya yang dikenal adalah masing masing konsil yang terpisah dan independen, yaitu konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigiterhadap anggapan para pemohon tersebut, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya kaki mempunyai fungsi sebagai koordinator dari masing masing jenis konsil dari tenaga kesehatan. dengan penamaan konsil dalam kaki, menurut pemerintah hal ini sudah sesuai dengan penamaan dari beberapa lembaga negara non struktural selain dari penamaan badan , komisi dan penamaan lembaga non struktural lainnya yang diatur sesuai dengan sistem ketatanegaraan indonesia. dengan demikian secara prinsip konsil adalah sebuah lembaga yang diberi tugas melakukan pembinaan dan pengaturan terhadap names bidang keprofesian dan dalam rangka menjamin mutu names, khususnya dalam berpraktik memberikan pelayanan kepada masyarakat. konsil melakukan self regulating, self governing, dan self disciplining terhadap names. bahwa dalam ketentuan names sendiri masih memberikan kepada konsil masing masing tenaga kesehatan untuk menjalankan fungsi pengaturan dibidang keprofesian, termasuk konsil kedokteran bagi profesi dokter dan konsil kedokteran gigi bagi profesi dokter gigi. dengan demikian, anggapan pemohon sebagaimana atas tidak benar karena penamaan konsil justru telah sesuai dengan penamaan bagi lembaga non struktural yang sudah ada dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. bahwa angka sepanjang frasa uji kompetensi , merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godterhadap anggapan para pemohon tersebut, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: terhadap ketentuan angka undang undang guo yang memuat batasan pengertian atau definisi uji kompetensi , menurut pemerintah hal ini lazim diatur dalam bab tentang ketentuan umumini juga diperkuat dengan adanyavii tanggal maret bahwa sebagai upaya pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dibutuhkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan kompetensinya. oleh karena itu, dalam meningkatkan mutu tenaga kesehatan diperlukan kompetensi melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi. adapun penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut harus sesuai dengan standar pendidikan nasional tenaga kesehatan dengan mengacu standar nasional pendidikan tinggi. bahwa pengaturan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan guo sudah sejalan dengan pengaturan baik dalam undang undang pendidikan kedokteran maupun dalam pengaturan mengenai sistem pendidikan tinggi dalam undang undang terkait. perlu diketahui pula uji kompetensi adalah salah satu upaya pemerintah dalam menjaga mutu tenaga kesehatan yang pada akhirnya akan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka perlindungan kesehatan bagi masyarakat. uji kompetensi sebagai bagian dari proses pendidikan calon tenaga kesehatan yang bertujuan untuk menjamin mutu tenaga kesehatan secara terpadu, baik dari sektor pendidikan dan pelayanan, yang dimulai dari penjaminan kualitas lulusan pendidikan tinggi kesehatan. uji kompetensi dilaksanakan oleh institusi(vide names). untuk memperoleh sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi harus telah lulus uji kompetensi (vide names|. praktik kedokteran puengan demikian kehadiran kaki menurut pemerintah tidak perlu dikhawatirkan akan menghapus konsil lainnya yang ada, justru dengan kaki membuat setiap konsil masing masing jenis tenaga kesehatan menjadi terwakili dari setiap kegiatan yang direncanakan kaki sebagai koordinator dari tiap konsil tersebut untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak melalui tenaga kesehatan yang bermutresiden secara keseluruhan: menyatakan ketentuan angka dan angka huruf dan huruf dan dan dan dan dan serta undang undang nomor tahun tentang tenaga kesehatanoktober dan oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli presiden dian puji simatupang keterangan ahli berkaitan dengan kelembagaan konsil tenaga kesehatan indonesia dan perspektif kelembagaan dan sistem hukum administrasi negara, dengan memfokuskan pada ketentuan dalam bab sampai dengan samping ketentuan lainnya dalam undang undang nomor tahun tentang tenaga kesehatan, yang secara keseluruhan dari segi hukum administrasi negara. menurut hukum administrasi negara, suatu organisasi yang besar akan berjalan baik perlu dilakukan pembagian wewenang yang rasional, koordinasi yang fungsional, dan tugas yang profesional. lazimnya pemberian wewenang koordinasi dan tugas yang luas tersebut kemudian dibagi, baik secara horizontal maupun vertikal guna memudahkan pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya. jika organisasi yang besar tersebut ditetapkan negara dalam suatu undang undang sebagai organisasi yang independen, dalam arti wewenang koordinasi dan tugasnya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan negara, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, dan masyarakat sekalipun, serta keanggotaannya mewakili unsur keterwakilan unsur organisasi yang merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id independen, maka tindakan hukum tersebut tidak termasuk dalam upaya mencampuri dan menurunkan harkat wibawa organisasi independen yang bersangkutan, sepanjang organisasi tersebut tetap melekat independennya dalam menjalankan wewenang, koordinasi, dan tugasnya berdasarkan undang undang. berkaitan dengan norma dalam undang undang nomor tahun dalam perspektif hukum administrasi negara, pembentukan konsil tenaga kesehatan indonesiartinya organisasi tersebut sebagai induk dari semua konsil yang lebih khusus, sekaligus membaginya dengan pola auxiliary housekeeping activities, artinya organisasi tersebut juga merupakan representasi dari semua kelompok tenaga kesehatan, baik tenaga dokter maupun nondokter. perlu dipahami pembagian dalam skema operative line activities atau auxiliary housekeeping activities, organisasi tetap berdiri sendiri sebagai suatu organisasi yang independen, memelihara dan membina masing masing anggotanya. dengan demikian, pembentukan konsil tenaga kesehatan indonesia merupakan politik hukum negara guna memulakan sinergitas antara konsil atau antar organisasi profesi tenaga kesehatan, sehingga wewenang, koordinasi, dan tugas yang bersifat antar wewenang antar koordinasi dan antar tugas mampu dijembatani secara sinergitas dan harmonis. bahwa politik hukum negara melalui organisasi sistem pengelolaan tenaga kesehatan tersebut tidak tepat apabila disebut sebagai merusak tatanan ketatanegaraan karena administrasi negara bersama sama dengan parlemen dapat mendorong model manajemen baru dalam sistem pengelolaan tenaga kesehatan yang lebih partisipatif, dan lebih menekankan kerja sama kolegial yang bersifat koordinatif. hal demikian menjadi kewajiban hukum administrasi negara untuk menyusun suatu organisasi penyelenggaraan pemerintahan negara yang terstruktur dan efisien. apabila mencermati ketentuan huruf undang undang nomor tahun khususnya yang berkaitan dengan keberadaan konsil kedokteran indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god apabila menggunakan penafsiran sistematis terhadap materi muatan dalam undang undang nomor tahun konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi tetap diakui dan dijamin keberadaannya, serta independennya dalam undang undang nomor tahun akan tetapi, konsil kedokteran tetap akan ada sampai berdiri, sampai dengan terbentuknya konsil tenaga kesehatan indonesia, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dengan demikian, undang undang nomor tahun tetap mengakui dan menjamin keberadaan konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi yang selalu terbaca dalam norma undang undang nomor tahun dengan frasa konsil masing masing . mengenai independensi masing masing konsil undang undang nomor tahun tetap memberikan kemandirian atau tugasnya secara independen, sehingga dengan sendirinya memiliki norma, memiliki wewenang, dan koordinasi yang independen juga. pengaturan norma jaminan independensi dalam undang undang nomor tahun menunjukan pemerintah dan dpr telah mendengarkan pemangku kepentingan agar masing masing konsil tetap diakui dan dijamin keberadaannya, serta independen dalam menjalankan tugas. dalam hal pertanggungjawaban konsil tenaga kesehatan indonesia kepada presiden melalui menteri kesehatan, secara hukum administrasi negara bukanlah suatu bentuk ketidakmandirian atau intervensi. karena tugas menteri menurut undang undang nomor tahun tentang kementerian negara adalah membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sehingga menteri adalah bagian dari sistem pemerintahan negara yang dipercaya presiden untuk menangani urusan pemerintahan negara tertentu. jika suatu pertanggungjawaban organisasi independen disampaikan kepada presiden melalui menteri, bukanlah suatu bentuk lepas tangan presiden, akan tetapi merupakan prosedur atau tata cara administrasi pertanggungjawaban, mana kemungkinan menimbang begitu luas dan besarnya tugas presiden, maka tata cara penyampaian tanggung jawab disampaikan kepada menteri sebagai suatu prosedur administrasi. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan penjelasannya, yang mengecualikan tenaga medis dalam materi muatan pengaturan mengenai tenaga kesehatan. (b) dengan sewenang wenang merusak validitas hukum praktik kedokteran karena ketentuan ketentuan tersebut merupakan norma hukum yang tidak memiliki keabsahan validitas (validity) dan merupakan ultra vires rules karena kesehatan tidak memberikan mandat pembuatan names mengatur profesi dan kompetensi, namun kesehatan hanya mengatur mengenai: (i) perencanaan, (ii) pengadaan, (iii) pendayagunaan, (iv) pembinaan, (v) pengawasan mutu tenaga kesehatan. jadi, nomor tahun tentang names sama sekali tidak memiliki mandat mengatur profesi dan kompetensi. perihal profesi dan kompetensi merupakan domain pengaturan profesi yang sudah diatur dalam praktik kedokteran. (c) menimbulkan kerusakan sistem praktik kedokteran secara sistematis dan paradigmatik hukum praktik kedokteran sehingga merugikan hak konstitusional, karena memasukkan pengaturan tenaga medis dalam nomor tahun tentang names yang tidak memiliki keabsahan validitas (validity) dan keliru paradigma. sehingga merupakan kemunduran pengaturan profesi dan kompetensi, jika dibandingkan pengaturan praktik kedokteran. hal itu antara lain dengan ketentuan ketentuan: standar profesi disahkan oleh menteri (eksekutif), padahal pengaturan profesi dan kompetensi bukan domain eksekutif tetapi domain dan wewenang berkaitan profesi. dalam sistem hukum praktik kedokteran sesuai praktik kedokteran, mulai dari hulunya yakni standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan kedokteran gigi disahkan oleh kki sebagai lembaga negara yang independen. intervensi majelis kehormatan disiplin dalam nomor tahun tentang names sebagai peradilan disiplin merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god frasa bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam bukanlah suatu bentuk delegasi atau mandat, tapi suatu cara atau prosedur mana tanggung jawab konsil tenaga kesehatan indonesia menggunakan tangan menteri kesehatan untuk sampai kepada presiden. dengan demikian, pengaturan norma tersebut bukan menunjukan dia tidak independennya suatu organisasi atau menjadi tidak tampaknya tanggung jawab tersebut kepada presiden. dalam hukum administrasi negara, tanggung jawab langsung atau melalui bukanlah menunjukkan independen atau tidak independennya suatu organisasi atau jabatan. gubernur misalnya sebagai suatu jabatan pemerintahan yang otonom bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam negeri. adanya tanggung jawab melalui menteri tersebut tidak menghapuskan otonomi daerah secara serta merta atau mengurangi sifat keleluasaan kepala daerah dalam pengambilan keputusan dan atau kebijakan daerah menurut karakter daerah itu sendiri. berkaitan dengan ketentuan undang undang nomor tahun yang mengatur kewenangan menteri untuk memberikan keputusan atas keberatan tenaga kesehatan, hal itu bukanlah bentuk intervensi atau ketidakmandirian. akan tetapi, suatu bentuk banding administrasi yang lazim disediakan oleh administrasi negara dalam rangka melakukan pengujian terhadap keberatan administrasi atas keputusan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan. adanya ketentuan undang undang nomor tahun dalam perspektif hukum administrasi negara, sudah sangat tepat karena tenaga kesehatan berhak atas perlindungan hukum dalam bentuk banding administrasi terlebih dahulu, sehingga tidak langsung melakukan upaya hukum gugatan pengadilan tata usaha negara. mengenai kekhawatiran menteri akan melakukan bias personal dalam memutuskan banding administrasi. hal tersebut terjawab dalam undang undang nomor tahun mana menteri kesehatan akan mengeluarkan peraturan yang mengatur syarat. dan prosedur pengenaan sanksi. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan demikian, jika menteri mengambil keputusan tanpa syarat dan prosedur yang telah diatur, menteri akan dihadapkan pada sanksi larangan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana diatur dalam juncto dan undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintah. independensi konsil tenaga kesehatan indonesia tetap dijamin dan dijaga dalam undang undang nomor tahun dengan memberikan bentuk delegasi pengaturan selanjutnya dalam suatu peraturan presiden yang berkaitan dengan susunan organisasi, sebagaimana diatur dalam dengan demikian, tanggung jawab kepada presiden melalui menteri dapat diatur syarat dan prosedurnya dengan peraturan presiden tersebut agar tetap menjamin dan menjaga independensi konsil tenaga kesehatan indonesia. sisi lain, diberikannya anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) dan sumber keuangan lainnya menurut peraturan perundangan kepada konsil tenaga kesehatan indonesia menunjukkan jaminan kepastian dan kedudukannya sebagai lembaga (installing) yang menyelenggarakan aktivitas, yang dijamin undang undang dan tetap independen sesuai dengan angka undang undang nomor tahun mengutip guy benveniste dalam bukunya bureaucracy tahun perkembangan organisasi modern depan adalah organisasi yang kompleks dan diferensiasi, tetapi mengandung adanya integrasi dan artikulasi pertukaran. maksudnya pertukaran dalam makna sebagai suatu koordinasi dan sinergitas. organisasi induk yang independen yang secara horizontal memiliki organisasi yang diferensiasi dan tetap diakui secara independennya. dalam bahasa emile rkheim, yang diikuti guy benveniste, organisasi induk tersebut hakikatnya akan memusatkan pada fungsi koordinasi strategis, dan solidaritas organis profesi, artinyamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sama lain, namun tetap mempertahankan eksistensi dan independennya masing masing, saling menghormati, dan tetap memiliki kehormatan dalam profesinya masing masing. dengan mendasarkan uraian keterangan tersebut atas, dapat dikemukakan dua hal berikut ini. pertama, kelembagaan konsil tenaga kesehatan indonesia menurut hukum administrasi negarsekaligus auxiliary housekeeping activities guna memulakan sinergitas antar konsil atau antar organisasi profesi tenaga kesehatan, sehingga wewenang, koordinasi dan tugas yang bersifat antar wewenang, antar koordinasi, serta antar tugas dapat mampu dijembatani secara sinergitas dan harmonis.sama lain, namun tetap mempertahankan eksistensi dan independennya masing masing, serta tetap dihormati profesi dan kemuliaan bagi kemanusiaan. kedua, independensi atau tidak bukanlah ditentukan oleh mekanisme pertanggungjawaban secara langsung atau dengan cara melalui tidak menunjukkan lepas tangannya presiden atau suatu bentuk mandat atau dan delegasi. kata melalui dalam undang undang nomor tahun lebih menunjukkan cara atau mekanisme administrasi dibandingkan sebagai upaya mengurangi atau menghapuskan independensi organisasi. budi sampurna esensi keberadaan konsil. esensi keberadaan konsil kedokteran yang juga diberlakukan bagi tenaga kesehatan adalah untuk melindungi pasien dan masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan kedokteran. tujuan tersebut dicapai melalui penetapan standar pendidikan dan standar profesi, persyaratan untuk melakukan registrasi, serta pengaturan, pembinaan, pemantauan, dan kedisiplinan tenaga kesehatan. teori yang mendasari tujuan dan strategi pencapaian keprofesian tersebut adalah teori kontrak sosial yang merupakan penerapan teori ilmu politik dalam kedokteran sosial atau social medicine yang menjelaskan bahwa model hubungan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kontraktual antara profesi kedokteran dengan masyarakat. dalam teori kontrak sosial tersebut disebutkan profesi diberi otonomi untuk mengatur keprofesiannya melalui self regulating, self governing, dan self discipline. tetapi profesi diberi kewajiban untuk memastikan para anggotanya memiliki kompetensi dan memberikan pelayanan yang berstandar dan lebih mementingkan klien atau pasien dan masyarakat daripada kepentingan pribadinya. jadi, hak otonomi profesi harus diimbangi dengan akuntabilitas terhadap klien atau pasien dan masyarakat melalui mekanisme tertentu untuk melindungi masyarakat dari praktisi yang tidak kompeten dan tidak etis. terdapat dua komponen utama mekanisme proteksi masyarakat yaitu yang pertama adalah penapisan mereka yang akan diberi izin menjalankan praktik kesehatan melalui registrasi dengan syarat syarat yang ketat. kedua adalah mencabut registrasi praktisi kesehatan yang tidak profesional melalui persidangan disiplin profesi. perlindungan agar masyarakat tidak terpapar kepada praktisi kedokteran yang tidak kompeten sudah dimulai inggris pada tahun meskipun lembaga yang nantinya dikenal sebagai general medical council itu baru mulai diperkenalkan sejak diundangkannya medical act pada tahun pada abad berkembanglah konsil kedokteran berbagai negara, khususnya negara negara eropa dan negara persemakmuran, antara lain irlandia, australia, selandia baru, kanada, india, pakistan, hongkong, jamaica, dan seterusnya sampai ukraina. meskipun menggunakan nama yang sama dan memiliki tujuan yang serupa, namun pengorganisasian konsil berbagai negara sangat bervariasi. sebagian konsil bersifat mandiri dan tidak didanai pemerintah, sebagian lainnya masih didanai pemerintah dan didukung oleh sekretariat yang merupakan unsur pemerintah dan bahkan konsil kedokteran singapura dan malaysia berada bawah kementerian kesehatan. tidak semua negara membentuk lembaga konsil untuk tujuan mengatur profesi kesehatan. pengaturan profesi kedokteran amerika serikat dilakukan oleh medical board masing masing negara bagian dan tingkat nasional dibentuk federation state medical board. nomenklatur board juga digunakan australia. jerman tidak ada lembaga seperti konsil oleh karena fungsi konsil diambil alih oleh asosiasi dokter jerman. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god jepang, korea, dan cina tidak dikenal lembaga konsil karena fungsi tersebut dijalankan oleh kementerian. australia pada tahun mengundangkan undang undang yang baru, health practitioner regulation national law dan menggabungkan seluruh tenaga kesehatan dalam australian health practitioner regulation agency. agensi ini menaungi nasional board dari berbagai profesi kesehatan yang masing masing bersifat independen, antara lain kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan dan bidan, terapis okupasional, fotometri, farmasi, fisioterapi, dan psikologi. dengan demikian, terlihat bahwa yang dipentingkan adalah fungsi, tugas, dan wewenangnya meskipun organisasi dan pengelolaannya berbeda. sebagaimana diuraikan atas tentang esensi keberadaan konsil, maka konsil harus memiliki otonomi dalam mengatur profesinya, memiliki independensi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta memiliki kewenangan yang spesifik dalam teregistrasi melalui persyaratan dan standar, melakukan pembinaan keprofesian, audit keprofesian, dan melaksanakan kedisiplinan para anggotanya. independensi konsil kedokteran indonesia kki) secara eksplisit dinyatakan pada angka undang undang praktik kedokteran. independensi kaki dinyatakan pada angka undang undang tenaga kesehatan, sedangkan independensi konsil masing masing tenaga kesehatan dinyatakan dalam undang undang tenaga kesehatan. pada umumnya konsil, masing masing profesi tenaga kesehatan berdiri sendiri untuk setiap jenis kesehatan. satu konsil meregulasi satu disiplin tertentu sesuai disiplin ilmu masing masing. pengecualian terjadi pakistan dan indonesia yang menggabungkan konsil kedokteran dengan konsil kedokteran gigi. pakistan medical and dental council dan konsil kedokteran indonesia). meskipun kita tahu bahwa kedokteran atau medicine memiliki disiplin ilmu yang berbeda dengan kedokteran gigi atau dentistry. penggabungan organisasi seperti itu juga terjadi pada keperawatan dan bidan yang juga berbeda sebetulnya beberapa negara antara lain inggris, australia, dan juga alike health professional, beberapa tenaga kesehatan digabung menjadi satu. pertanyaannya adalah apakah kki yang melakukan fungsi konsil ataukah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masing masing konsil kedokteran atau dan konsil kedokteran gigi atau kkg yang melakukannya? dalam undang undang praktik kedokteran dinyatakan bahwa kki terdiri dari dan kkg, serta masing masing konsil tersebut terdiri dari divisi registrasi, divisi standar pendidikan profesi, dan divisi pembinaan dalam struktur organisasi ada konsil kedokteran indonesia atau kki dan bawahnya ada dan kkg dan divisi terletak masing masing konsil. registrar adalah ketua konsil dan registrar untuk kedokteran gigi juga berbeda yaitu ketua konsil kedokteran gigi. peranan masing masing konsil dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlihat dengan jelas dalam praktik. registrasi standar pendidikan dan pembinaan kedua profesi tersebut tidak dapat dipertukarkan satu sama lain antara dan kkg, artinya masing masing dilakukan oleh dan kkg sebagai registrar. bahkan menerbitkan dan mencabut str dilakukan oleh masing masing ketua konsil dari dan kkg sebagai registrar. demikian pula standar pendidikan dan pembinaan profesi dilakukan oleh masing masing konsil yaitu dan kkg. undang undang nomor praktik kedokteran mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kki dengan peraturan kki, tapi kemudian mengamanatkan, pengaturan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dan kkg dengan peraturan dan peraturan kkg. sampai saat ini baru diundangkan peraturan kki sebagai pelaksanaan sedangkan peraturan kedua konsil sebagaimana diamanatkan belum diterbitkan. sejatinya, peraturan kedua konsil tersebut akan dapat memperlihatkan independensi konsil dan kkg dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diuraikan tadi sesuai dengan struktur organisasinya. selain itu, dalam undang undang tenaga kesehatan dinyatakan tentang independensi konsil masing masing tenaga kesehatan termasuk dan kkg dalam melaksanakan tugas. ini diatur dalam dan menyebutkan fungsi kaki sebagai koordinator dari konsil masing masing tenaga kesehatan, sedangkan menyatakan bahwa fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan tenaga kesehatan berada pada konsil masing masing tenaga kesehatan. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan demikian, kedua undang undang tersebut yaitu undang undang praktik kedokteran dan undang undang tenaga kesehatan mengatur bahwa baik kki yang terdiri dari dan kkg dalam undang undang praktik kedokteran maupun konsil masing masing tenaga kesehatan dalam undang undang tenaga kesehatan memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya. adanya ketentuan yang menyatakan bahwa kaki bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yaitu agar dimaknai sebagai pertanggungjawaban administratif dan tidak mengakibatkan berkurangnya independensi konsil dalam menjalankan tugasnya yang memang sudah disebutkan atau dalam bahwa seluruh dunia pada awalnya memang pengaturan mengenai konsil beserta fungsi, tugas, dan wewenangnya ditujukan hanya untuk profesi kedokteran. namun, pada akhirnya juga bagi tenaga kesehatan yang lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan. doktrin captain the ship bagi dokter dalam lingkungan tenaga kesehatan diperkenalkan pertama kali dalam putusan pennsylvania supreme court amerika tahun pada kasus donald versus williams. dalam kasus tersebut, dokter operator dianggap bertanggung jawab atas tindakan orang orang yang bekerja dalam pembedahan atau operasi yang sama dengan menganalogikan tanggung jawab kapten kapal dalam hukum maritim. namun perkembangan spesialisasi, subspesialisasi, dan profesi kesehatan nonkedokteran yang terjadi dalam bidang pelayanan kesehatan dunia mengakibatkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab hukum disesuaikan dengan kompetensi dan tanggung jawab keprofesian masing masing. dokter anestesi, dokter operator, penata anestesi, perawat bedah, penata gas medik, petugas peralatan medis, dan lain lain profesi kesehatan memiliki kewenangan dan tanggung jawab keprofesiannya sendiri. dalam pelayanan kesehatan modern sekarang ini, tidak mungkin suatu pelayanan dikerjakan dengan sempurna oleh satu profesi tertentu saja. who merekomendasikan pelayanan kesehatan yang bersifat people center atau patient center yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan atau pasien dan bukan pada kepentingan masing masing profesi tenaga kesehatan. semua tenaga kesehatan diharapkan. melakukan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kolaborasi antar profesional sesuai peran dan tanggung jawabnya dan mengesampingkan ego masing masing disiplin profesi kesehatan. perkembangan tersebut berbagai negara diikuti dengan bermunculannya konsil atau lembaga sejenis untuk profesi tenaga kesehatan lainnya. dalam pendidikan ilmu kesehatan juga sudah diperkenalkan konsep bekerja dalam satu tim yang merupakan interprofessional collaboration, dimana diperlukan empat kompetensi inti yaitu interprofessional education collaborative yang dikemukakan oleh interprofessional education collaborative expert panel tahun yaitu values atau ethics proper interprofessional practice, rules and responsibility, interprofessional communication, dan aids and teamrock. undang undang tenaga kesehatan mengatur bahwa keanggotaan konsil masing masing tenaga kesehatan terdiri dari berbagai unsur termasuk unsur tokoh masyarakat, garis besar organisasi kaki dan konsil masing masing tenaga kesehatan diatur dalam dan fungsi, tugas, dan wewenang konsil masing masing tenaga kesehatan diuraikan dan undang undang tersebut juga mengamanatkan agaraki dan sekretariat kaki diatur dengan peraturan presiden yang saat ini sedang dalam proses perumusan. dalam peraturan peralihan, dan undang undang tenaga kesehatan dinyatakan bahwa majelis tenaga kesehatan indonesia maki), komite farmasi nasional, dan konsil kedokteran indonesia tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya hingga terbentuknya kaki, sedangkan konsil kedokteran atau fungsi yang dijalankan oleh kki yang dijalankan masing masing oleh dan kkg sebagaimana diuraikan atas tadi, langsung dilanjutkan oleh dan kkg sebagai bagian dari kaki. pada umumnya tugas penegakan disiplin profesi berbagai negara dipegang oleh konsil masing masing tenaga kesehatan, demikian pula yang diatur dalam undang undang tentang tenaga kesehatan. khusus lingkungan profesi dokter dan dokter gigi, tugas penegakan disiplin dilakukan oleh majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia kaki) yang merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen lingkungan kki. undang undang tenaga kesehatan tidak merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god memerintahkan dihilangkannya kaki, sehingga kaki akan tetap berfungsi dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. mengenai pengaturan pengajuan keberatan atas keputusan sanksi disiplin dan yang dikemukakan dalam dan merupakan cerminan dari hak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang salah satunya adalah melalui upaya hukum keberatan atau banding. ahli mencantumkan ada dua literatur, salah satu adalah menyebutkan dari singapore medical council yang mengatakan bahwa baik pasien maupun dokter yang tidak puas dengan keputusan singapore medical council complaint committee dalam rangka dengan disciplinary complaint dapat melakukan banding menteri kesehatan. dengan mendasarkan uraian keterangan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal yaitu, pertama konsil masing masing tenaga kesehatan diperlukan keberadaannya untuk mengatur, teregistrasi, membina, dan menegakan disiplin profesi tenaga kesehatan, pengorganisasian konsil atau lembaga yang serupa sangat bervariasi berbagai negara. kedua, dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya konsil bersifat independen, menilik susunan organisasi kki, pelaksanaan tugas dan fungsi registrasi, penetapan standar pendidikan dan pembinaan profesi, serta wewenangnya terlihat bahwa pelaksana fungsi konsil tersebut terletak pada konsil masing masing tenaga medis tadi. ketiga, konsil tidak hanya diperuntukkan bagi profesi tenaga medis dokter dan dokter gigi, melainkan juga diperuntukkan bagi profesi tenaga kesehatan lain. hubungan antarprofesi kesehatan merupakan hubungan yang berlandaskan pada kompetensi, peran, dan tanggung jawab masing masing tenaga kesehatan dalam suatu teamrock. keempat, fungsi, tugas, dan wewenang konsil, khususnya dan kkg tidak pernah hilang dan ataupun berkurang, demikian pula fungsi, tugas, dan wewenang mudi. saksi presiden triton saksi selaku ketua maki akan menyampaikan apa yang saksi alami dalam organisasi yang mewadahi profesi kesehatan luar dokter dokter gigi dan apoteker. saksi dibentuk dengan dasar hukum tentu saja undang undang kesehatan, lalu atas dasar itu diterbitkan kemenkes tahun yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god merupakan perbaikan dari dua kemenkes sebelumnya. struktur organisasi maki sederhana, ada divisi registrasi, kompetensi, dan ada pimpinan profesi. anggotanya adalah wakil dari pemerintah, kempes kemendikti, kemendistek dikti dan semua organisasi profesi yang tergabung dalam maki ada wakilnya. jadi, kita menjadi sekelompok mewakili seluruh jajaran profesi, kami sebagai fasilitator, kira kira polanya seperti itu. dalam maki ada profesi kesehatan yang bergabung dalam maki, mulai dari bidan, perawat, fisioterapi, kesehatan masyarakat, gizi, rekam medis, dan kemungkinan bertambah karena memang variasi tenaga kesehatan sesuai dengan masalahnya akan terus berkembang. tingkat pendidikannya bervariasi, tetapi minimal iii karena names menentukan adalah diri. tetapi ada juga yang sampai level dalam atau sampai dokter. jadi, variasinya cukup besar dengan ruang lingkup profesi kesehatan yang memang berbeda beda jika problema menarik untuk dicermati. kami mempunyai tkp majelis tenaga kesehatan provinsi). tugas dan fungsi maki adalah membantu menteri dalam menjaga kualitas tenaga kesehatan yang menjadi berkolaborasi dengan kami. kemudian fungsinya adalah uji kompetensi bagi tenaga kesehatan dan kami berkolaborasi dengan dikti dan organisasi profesi. untuk mengembangkan itu titik beratnya sekarang ada pada dikti berdasarkan undang undang yang baru. penerbitan str sebagai tanda pengakuan pemerintah terhadap provinsi dan pembinaan penyelenggaraan profesinya. peran kami sebenarnya memfasilitasi maki dan tetap menjaga independensi masing masing organisasi profesi. ada beberapa contoh independensi. dalam organisasi, yang menentukan siapa wakil dari organisasi profesi kesehatan adalah organisasi profesi itu, siapa yang dikirimkan sebagai mewadahi maki nanti mereka dikirimkan, kemudian menkes membuat surat keputusan atas usulan dari masing masing mereka. dalam registrasi dicantumkan level, termasuk diri atau atau profesi. kami menjembatani dari segi administrasinya. kalau seorang profesi kesehatan sudah mendapatkan registrasi dan kemudian harus dievaluasi dia masih bisa menjalankan profesinya atau tidak, itu ada syarat syaratnya, salah satunya adalah satuan kredit profesi yang harus dikumpulkan dan yang menentukan adalah organisasi profesi masing masing. untuk uji merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan mengadili pengaduan masyarakat. namun dengan keliru menentukan keputusan majelis kehormatan disiplin tidak bersifat final, karena dapat mengajukan keberatan kepada menteri (vide padahal, jika dibandingkan dengan praktik kedokteran, putusan kaki bersifat final dan tidak boleh campur tangan pemerintah dalam penegakan norma disiplin. pengajuan keberatan kepada menteri kesehatan menurunkan derajat independensi peradilan disiplin dalam penegakan norma disiplin. hal itu merugikan warga masyarakat yang mengadukan kasus pelanggaran norma disiplin kepada kaki yang wajib menjaga independensi, imparsialitas, dan sifat putusannya final. mendegradasikan sifat kekonyolan dengan dinamakannya kaki dalam nomor tahun tentang names, karena tidak independen dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri kesehatan (sebagai eksekutif bukan kepala negara). dalam menjalankan praktik kedokteran, tenaga medis memiliki independensi profesi dan tanggungjawab profesi sesuai disiplin dan kompetensi, sehingga tidak benar jika takluk kepada pengaruh eksekutif, termasuk pula pengaruh kapital, industri, maupun ancaman intimidasi terhadap profesi. tidak berguna dan tidak fungsional kaki, karena kaki tidak memiliki tugas, wewenang, dan fungsi sebagaimana konsil seperti layaknya kki yang memiliki regulatory authority. sebab, kaki tidak berwenang menerbitkan str, padahal str adalah wujud pengakuan negara melalui kki kepada dokter dokter gigi berwenang melakukan praktik kedokteran, dan bahkan bersifat universal yang berlaku luar negeri sebagai certificate good standing (vide peraturan konsil kedokteran indonesia nomor tahun tentang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kompetensi tidak mudah mengembangkan karena kami memfasilitasi, yaitu melatih bagaimana membuat soal yang bagus, kemudian review soal soal, dan menentukan batas lulus. organisasi profesi menentukan substansi apa yang harus diuji, termasuk membina profesi. kami menyediakan paket bantuan untuk continuing professional development yang itu dilakukan tentunya seminar, simposium atau pelatihan, tetapi kemudian isinya dan kemudian masing masing kegiatan itu dinyatakan berapa skp itu adalah organisasi profesi tersebut. ada pembelajaran antarprofesi, contoh sekarang yang sudah uji kompetensi adalah tiga, yaitu perawat, bidan, dan nurse. tahun ini akan muncul satu lagi karena mereka belajar dan mereka ingin mengikuti. tahun depan akan bertambah lagi, sehingga harapan kami tahun seluruh profesi kesehatan melakukan uji kompetensi akan terwujud. kemudian segi keuntungan lain adalah masing masing profesi kalau profesi kesehatan memang saja levelnya belum sebesar idi atau pagi karena ada yang sudah besar bidan dan perawat, tetapi ada tenaga kesehatan yang masih sederhana, masih sedikit jumlahnya, sehingga perlu mereka belajar bagaimana mengembangkan road map supaya menjadi organisasi yang profesional. kesimpulannya, pertama meskipun dilahirkan oleh kemenkes, kami tetap memfasilitasi dan menjamin independensi dari masing masing organisasi profesi tersebut. kedua, maki memfasilitasi independensi tersebut, bahkan bagaimana memberikan bantuan agar profesi tersebut berkembang meskipun bantuan itu tidak banyak, tetapi kami yakin kebersamaan akan lebih baik. kemudian jika nanti bergabung untungnya adalah saling belajar menjadi bagus. itu yang kemudian kita menghadapi tantangan dari luar bagaimana nanti masyarakat ekonomi asean dan sebagainya, karena kalau kita cepat melakukan penggabungan antarkota akan jauh lebih bagus. sunday dalam penyusunan rancangan undang undang tenaga kesehatan dahulu dengan penyusunan naskah akademik. setelah naskah akademik selesai maka disusunlah rancangan undang undang tenaga kesehatan tingkat kementerian kesehatan yang melibatkan berbagai organisasi tenaga kesehatan, antaranya dihadiri oleh idi, pagi, dan kki. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god beberapa anggota idi yang hadir pada saat itu adalah dr. zaenal abidin dan dr. rullyanto. sementara dari pagi adalah paulus januar dan dari kki adalah diwakili oleh sekretaris kki pada saat itu, yaitu dr. robert pattiselamo. setelah selesai pembahasan internal, dilanjutkan dengan pembahasan antar kementerian. panitia antar kementerian tersebut ditetapkan oleh menteri kesehatan melalui keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk x tentang panitia antar kementerian penyusunan rancangan undang undang tenaga kesehatan. selesai dilakukan pembahasan antar kementerian, rancangan undang undang tenaga kesehatan disampaikan kepada kementerian hukum dan ham untuk dilanjutkan pengharmonisasian. dalam rancangan undang undang tenaga kesehatan memang tidak memuat pengaturan tentang konsil tenaga kesehatan indonesia. oleh karena pemerintah mencegah terbentuknya lembaga nonstruktural yang sudah terlalu banyak. banyak lembaga nonstruktural dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari pemerintah. pada saat pembahasan harmonisasi dan pada saat pembahasan pak wakil dari kementerian pan rb menyatakan bahwa tugas dan fungsi pemerintah seharusnya sudah dibagi habis kepada para menteri anggota kabinet. oleh karena itu, semen pan dan dengan komisi dpr telah menyepakati untuk tidak membentuk lembaga non struktural yang baru. pada saat itu rancangan undang undang tenaga kesehatan tidak mengatur keprofesian tenaga medis, namun tetap mengatur tentang perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga medis sebagai bagian dari tenaga kesehatan. naskah rancangan undang undang tenaga kesehatan yang telah selesai diharmonisasikan oleh kementerian hukum dan ham, selanjutnya disampaikan kepada bpn melalui surat dirjen atau direktur jenderal peraturan perundang undangan kementerian hukum dan ham nomor ppe.pp. tanggal november perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang undang tenaga kesehatan yang dikirim kepada kepala badan pembinaan hukum nasional sebagai persyaratan teknis untuk rancangan undang undang yang akan dimasukkan dalam prolegnas tahun merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god rancangan undang undang tenaga kesehatan yang telah masuk dalam prioritas program legislasi nasional tahun disampaikan oleh pemerintah kepada dpr melalui surat presiden nomor pres tanggal september melalui surat menteri sekretaris negara nomor m. setneg pu. tanggal september presiden telah menunjuk wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang undang tenaga kesehatan bersama dpr ri, yaitu menteri kesehatan, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, menteri pendayagunaan aparatur negara dan rb, serta menteri hukum dan ham. pada tanggal november telah dilaksanakan rapat kerja untuk pertama kali dengan komisi dpr bersama sama dengan pemerintah dengan agenda pemberian penjelasan keterangan pemerintah, pandangan fraksi fraksi, dan kesepakatan jadwal rapat pembahasan ruu tentang tenaga kesehatan. menindaklanjuti rapat tersebut, dpr telah menyusun daftar inventarisasi masalah dim) ruu tenaga kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pada bulan desember tahun atas penyampaian dim tersebut, maka pemerintah mempersiapkan pembahasan dim ruu tenaga kesehatan yang dibuat oleh dpr dan telah dilakukan beberapa kali pembahasan internal pemerintah yang melibatkan seluruh wakil pemerintah yang telah ditunjuk dalam apres, yaitu dilaksanakan pada tanggal desember tanggal januari tanggal januari tanggal januari tanggal januari tanggal januari dan tanggal februari pada tanggal februari telah dilaksanakan pembahasan ruu tentang tenaga kesehatan pada rapat kerja komisi dpr dengan pemerintah. dalam rapat tersebut telah disepakati beberapa hal dim yang sama, langsung disepakati komisi dengan pemerintah yang selanjutnya yang masih muncul perbedaan diserahkan atau dilanjutkan rapat panitia kerja atau hanja. untuk mempersiapkan pembahasan hanja, pemerintah melalui keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk! ! telah dibentuk panitia kerja pemerintah pembahasan rancangan undang undang tentang tenaga kesehatan. rapat hanja sebanyak kali dilakukan, yaitu pada tanggal juli tanggal juni merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tanggal agustus tanggal agustus tanggal agustus dan yang terakhir adalah tanggal agustus selanjutnya dilaksanakan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi sebanyak kali, yaitu pada tanggal september dan tanggal september pada saat yang bersamaan juga dibahas ruu keperawatan yang merupakan inisiatif dari dpr ri. terkait dengan ruu keperawatan tersebut, pemerintah dalam memberikan tanggapan menyampaikan agar digabung dengan ruu kebidanan, mengingat ruu kebidanan telah masuk dalam program legislasi nasional penyusunan ruu tahun namun usulan pemerintah tersebut ditolak oleh dpr ri. pada rapat berikutnya, pemerintah menyepakati usul dpr agar ruu keperawatan berdiri sendiri, namun pembahasannya harus dilakukan secara bersamaan dengan ruu tenaga kesehatan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan. secara umum muatan materi rancangan undang undang keperawatan dan rancangan undang undang tenaga kesehatan adalah sama, kecuali dalam ruu keperawatan diatur tentang konsil, sementara dalam ruu tenaga kesehatan tidak diatur tentang konsil. adanya konsil keperawatan dalam ruu keperawatan awalnya ditolak oleh pemerintah, perbedaan antara pemerintah dengan dpr tersebut dibahas oleh pimpinan dpr dengan menteri pan dan pada bulan februari tahun yang akhirnya disepakati ruu keperawatan diatur tentang konsil keperawatan dengan catatan beberapa hal: tanggung jawab kepada menteri atau tanggung jawab kepada presiden melalui menteri. tidak ada fungsi regulasi. dengan disetujuinya pengaturan konsil keperawatan dalam ruu keperawatan maka dpr juga mengusulkan agar dalam ruu tenaga kesehatan diatur konsil tenaga kesehatan indonesia tanpa tenaga medis. namun pada pembahasan berikutnya, yaitu pada tanggal agustus muncul gagasan penggabungan konsil masing masing tenaga kesehatan, termasuk juga konsil kedokteran dan juga konsil kedokteran gigi disatukan dalam kaki. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god penggabungan tersebut ditujukan untuk efisiensi administrasi, keuangan, dan kemudahan koordinasi antar konsil masing masing profesi tanpa menghilangkan independensi masing masing konsil. secara singkat, penggabungan kki dengan kaki tersebut telah diberitahukan kepada ketua kki pada tanggal agustus dan pertemuan pertemuan dengan kki yang direncanakan tanggal september tidak dihadiri oleh kki. kemudian diatur pertemuan selanjutnya, yaitu pada tanggal dan september gedung kki. pada pertemuan pertemuan tersebut ada pula perwakilan dari idi dan pagi. hasil rapat timus dan pimpin disampaikan tingkat hanja, diputuskan pada pembahasan hanja, yaitu pada tanggal september dan selanjutnya pembahasan komisi ix, yaitu pada tanggal september tahun dalam rapat komisi pada tanggal september, ketua komisi menyampaikan dan membacakan surat keberatan idi. surat keberatan idi tersebut dimintakan pendapat kepada seluruh fraksi dan juga kepada pemerintah yang akhirnya disepakati bahwa secara konsep, rancangan undang undang yang sudah dibahas melalui hanja, timus, dan pimpin adalah sudah sesuai dengan dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga tidak ada permasalahan dalam rancangan undang undang names yang telah dibahas melalui hanja, timus, dan pimpin tersebut, serta kalau digabung akan terjadi efisien dan efektif. dalam perjalanan pembahasan rancangan undang undang tentang tenaga kesehatan juga muncul gagasan agar lulusan kesehatan tradisional dari poltekkes maupun dari universitas, juga dimasukkan sebagai tenaga kesehatan. pada awalnya, hal ini memang banyak tanggapan, namun tanggapan dari masyarakat adalah terkait dengan masalah tukang jamu dan juga tukang urut, padahal yang dimaksud dalam undang undang tenaga kesehatan tersebut adalah memang yang mempunyai body knowledge. oleh karena itu, dilakukan pembahasan dan akhirnya disepakati, mana dalam salah satu kelompok dalam tenaga kesehatan adalah tenaga kesehatan tradisional. agar tidak bias dalam memaknai tenaga kesehatan tradisional, dalam penjelasan diberikan penjelasan bahwa tenaga kesehatan tradisional yang termasuk dalam tenaga kesehatan adalah tenaga yang telah memiliki merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god body knowledge, pendidikan formal yang setara minimum diploma iii dan bekerja bidang kesehatan tradisional. dalam pembahasan dengan penjelasan tersebut, maka tenaga kesehatan tradisional yang diatur dalam ruu tenaga kesehatan adalah mengatur penyekat tradisional yang keilmuannya dapat dari turun temurun. hal ini yang membedakan antara tenaga kesehatan dengan penyekat tradisionalsampaikan kepaniteraan mahkamah pada tanggal september tanggal november yang pada pokoknya sebagai berikut: ketentuanyaitu: angka dan angka sepanjang frasa uji kompetensi huruf dan huruf dan sepanjang frasa uji kompetensi , dan sepanjang frasa konsil tenaga kesehatan indonesia . sepanjang kata konsil dan tenaga kesehatan terhadap uud negara republik indonesia tahun yaitu denaga kesehatan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua: ketentuan huruf dan huruf dan telah keliru karena menentukan bahwa tenaga medis termasuk dalam tenaga kesehatan tanpa membedakan mana yang merupakan tenaga profesi (dokter dan dokter gigi) dengan tenaga vokasi (misalnya teknisi gigi) hal ini bertentangan dengan dan ketentuan atas merupakan kekeliruan konvensional dan keliru paradigmatik terhadap keberadaan tenaga medis sebagai profesi kedokteran,. ketentuan menyatakan bahwa konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi yang dibentuk berdasarkan nomor tahun diambil alih menjadi bagian bawah konsil tenaga kesehatan indonesia: ketentuan kedudukan konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi diambil alih menjadi bagian bawah konsil tenaga kesehatan indonesia, berdasarkan konsil kedokteran indonesia kki)hal itu bermakna bahwa konsil kedokteran indonesia bubar setelah terbentuk konsil tenaga kesehatan indonesia. ketentuan sekretariat konsil kedokteran indonesiadengan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id demikian, maka sekretariat konsil kedokteran indonesia dibubarkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku undang undang nomor tahuadalahundang undang nomor tahun pengesahan standar profesi medis dilakukan kki. menurut para pemohon, kelemahan yang timbul setelah konsil kedokteran indonesia dibubarkan dan akan dibentuk konsil tenaga kesehatan indonesia kaki) adalah: anggota kaki tidak ada kewajiban mengangkat sumpah janji dengan undang undang, sebagaimana halnya anggota kki (vide praktik kedokteran)justru tidak membentuk secara konkrit institusi penegakan disiplin seperti halnya undang undang nomor tahun membentuk kaki yang bersifat permanen. kaki yang tidak independen karena bertanggungjawab melalui menteri kesehatantentang tenaga kesehatan terhadap permohonan pengujian dalam tenaga kesehatan dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: tenaga kesehatanmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godmaka pemerintah bersama dpr membentuk tenaga kesehatan. bahwa para pemohon beranggapan berlakunya huruf dan angka tenaga kesehatan bertentangan dengan dan uud huruf sepanjang frasa a. tenaga medis dan ketentuan tenaga kesehatan melampaui mandat delegasi yang diperintahkan kesehatan yakni dan penjelasannya. dalam konteks pengujian huruf dan ketentuan tenaga kesehatan maka terkait erat dengan ketentuan umum angka tenaga kesehatan. angka tenaga kesehatanhal ini dianggap oleh para pemohon. tenaga kesehatan mengatur mengenai tenaga kesehatan secara umum, sedangkan substansi yang mengatur secara teknis atau khusus mengenai tenaga medis atau jenis jenis tenaga kesehatan lainnya tidak terdapat dalam tenaga kesehatan. pengaturan secara khusus terhadap tenaga medis tetap berdasarkan pada merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuagangka sepanjang frasa uji kompetensi . huruf huruf sepanjang frasa uji kompetensi . sepanjang frasa konsil tenaga kesehatan indonesia . sepanjang kata konsil . dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sertifikat kelaikan praktik kedokteran certificate good standing). kaki tidak memiliki wewenang pengaturan, pengesahan, pembinaan, akan tetapi tugas kekonyolan berada pada konsil masing masing dari setiap jenis tenaga kesehatan (misalnya konsil keperawatan, konsil kebidanan, konsil kefarmasian, dan lain lain). sehingga kaki sama sekali tidak fungsional sebagai lembaga kekonyolan, kemunduran reformasi dan kekeliruan paradigmatik dalam menjaga kompetensi tenaga medis. akibatnya, rusak serius sistem hukum praktik kedokteran yang sudah terbangun dengan praktik kedokteran. pengaturan tenaga medis dalam nomor tahun tentang names menjerat tenaga medis dalam pemidanaan berlebihan dan yang mengabaikan asas legalitas dan kepastian hukum pidana. sebab, nomor tahun tentang names memuat ketentuan sanksi pidana yang berlaku bagi semua tenaga kesehatan termasuk pula tenaga medis, dan tenaga keperawatan serta tenaga kesehatan lainnya. padahal untuk dokter dan dokter gigi sudah ada diatur dalam praktik kedokteran, sedangkan untuk tenaga kesehatan keperawatan sudah diatur dalam nomor tahun tentang keperawatan, yang justru tidak ada mengatur norma larangan dan tidak mengatur sanksi pidana akan tetapi hanya sanksi administratif. keadaan sedemikian menimbulkan kriminalisasi berlebihan (over criminaliation) terhadap tenaga medis yang membahayakan setiap tenaga medis, mengancam keberlanjutan praktik kedokteran serta memicu keengganan tenaga medis melakukan praktik kedokteran. (d) memasukkan tenaga medis dalam nomor tahun tentang names adalah keliru hierarki logika dan struktur kebijakan hukum (legal policy), karena dan tidak membedakan dan mencampur adukan antara tenaga profesi (misalnya dokter dan dokter gigi) dengan tenaga vokasi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tentang praktek kedokteran dan peraturan pelaksananya dan begitu pula dengan jenis jenis tenaga kesehatan lainnya luar tenaga medis tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang mengatur secara khusus jenis jenis tenaga kesehatan tersebut, contoh: perawat diatur dalam tentang keperawatan.onsil tenaga kesehatan indonesia kaki)dibawah kaki setelah terbentuknya kaki. bermakna bahwa kki bubar setelah terbentuknya kaki.tenaga kesehatan, bahwa kki merupakan bagian dari konsil tenaga kesehatan indonesia. hal ini disebabkan karena tenaga medis masuk dalam pengelompokan tenaga kesehatan sebagaimana terdapat dalam penjelasan tentang kesehatan dan merujuk pada huruf sehingga konsil kedokteran indonesia masuk dalam konsil tenaga kesehatan indonesia. dan serta mengatur mengenai kki yang menjadi bagian dari konsil tenaga kesehatan indonesia setelah terbentuknya konsil kesehatan indonesia. dengan demikian kki bukan lagi sebagai lembaga negara. dalam uud bahwa: dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang, uud setiap rancangan undang undang dibahas oleh dpr dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam pembahasan tenaga kesehatan telah terjadi persetujuan bersama antara dpr dan presiden yang dalam hal ini diwakili oleh menteri kesehatan yang telah sepakat untuk membentuk konsil tenaga kesehatan. pembentukan konsil tenaga kesehatan indonesia didasarkan pada pemikiran dari pembentuk undang undang yaitu membentuk suatu lembaga yang menghimpun seluruh masing masing konsil tenaga kesehatan antara lain: konsil kedokteran indonesia, konsil keperawatan, yang berfungsi sebagai koordinator konsil masing masing tenaga kesehatan dan bertugas untuk melakukan evaluasi tugas konsil masing masing tenaga kesehatan dan membina serta mengawasi konsil masing masing tenaga kesehatan. konsil tenaga kesehatan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri tenaga kesehatan). dengan demikian kki menjadi bagian dari konsil tenaga kesehatan indonesia tenaga kesehatan). bahwa pengalihan kki menjadi bagian dari konsil tenaga kesehatan indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi karena pengalihan tersebut telah disepakati oleh dpr sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang undang dan disetujui oleh presiden dalam hal ini diwakili oleh menteri kesehatan. sepanjang frasa konsil tenaga kesehatan indonesiadengan alasan bahwa: pembentukan kaki tidak bermanfaat dan tidak relevan bagi perlindungan tenaga kesehatan, kerena kaki tidak mempunyai kemanfaatan, secara kelembagaan tidak berwatak independen, kaki tidak bermanfaat tidak berwenang menerbitkan str, kaki secara kelembagaan justru menurunkan derajat kemandirian dan imparsialitas peradilan disiplin,dan kaki mubazir karena menghabiskan banyak biaya untuk membentuk sejumlah jenis konsil baru. dalam pembentukan undang undang harus bersifat futuristik (memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kesehatan). indonesia terdapat beberapa kelompok jenis tenaga kesehatan dan tiap kelompok tersebut terdapat jenis jenis tenaga kesehatan. dalam tentang praktek kedokteran telah dibentuk konsil kedokteran indonesia kki). dalam hal ini tidak menutup kemungkinan masing masing kelompok tenaga kesehatan membentuk undang undang tersendiri yang mengatur mengenai profesi dari masing masing tenaga kesehatan dan mengarah adanya pembentukan konsil. saat ini untuk perawat sudah ada undang undang yang mengatur mengenai keperawatan dan pembentukan konsil keperawatan, dan ada kemungkinan tenaga kesehatan lainnya seperti bidan, dan apoteker akan membentuk undang undang tersendiri. jika tiap tiap tenaga kesehatan membentuk konsil seperti konsil kedokteran indonesia kki) independen dan bertanggung jawab kepada presiden maka akan banyak sekali lembaga negara yang berbentuk konsil, sehingga akan menambah dan membebankan anggaran negara. oleh sebab itu dengan adanya tenaga kesehatan dibentuklah konsil tenaga kesehatan yang menghimpun konsil masing masing tenaga kesehatan yang fungsinya untuk memfasilitasi, melakukan evaluasi tugas konsil, membina dan mengawasi konsil masing masing tenaga kesehatan. dengan terbentuknya kaki maka kki tetap menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam tentang praktik kedokteran, salah satunya mengeluarkan surat tanda registrasi, menyusun standar nasional pendidikan kedokteran, dan menegakkan disiplin praktek kedokteran. pembentukan kaki justru memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam uud dikarenakan salah satu tugas dari kaki melakukan pengawasan terhadap konsil masing masing tenaga kesehatan. saat ini kelompok tenaga kesehatan ada (dua belas) kelompok sebagaimana dalam namun ilmu pengetahuan setiap saat selalu berkembang, begitu pula dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan. untuk memenuhi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan bidang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kesehatan maka dalam tenaga kesehatan tidak dibatasi hanya (dua belas) tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf tetapi dalam huruf dibuka untuk dapat memasukan kelompok tenaga kesehatan yang baru (akibat perkembangan ilmu) yang pada saat pembentukan tenaga kesehatan belum tercantum. sehingga bila suatu saat berdasarkan perkembangan dan kemajuan ilmu kesehatan timbul tenaga kesehatan yang baru yang tidak disebutkan dalam huruf sampai dengan huruf maka kelompok tenaga kesehatan tersebut dapat diakomodir dan diakui sebagai kelompok tenaga kesehatan tanpa mengubah tenaga kesehatan. dalam berbunyi: tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh menteri. tenaga kesehatan berbunyi:dalam tersebut menunjuk atau menugaskan kepada pejabat yang berwenang yaitu menteri kesehatan untuk menetapkan kelompok tenaga kesehatan. hal ini sesuai dengan fungsi menteri kesehatan yang telah diatur dalam peraturan presiden nomor tahun tentang organisasi kementerian negara. dalam peraturan presiden nomor tahun tentang organisasi kementerian negara bahwa kementerian kesehatan dimasukkan dalam kelompok ii, kemudian huruf dalam peraturan presiden nomor tahun tentang organisasi kementerian berbunyi:. sehingga ada kepastian hukum dalam tenaga kesehatan siapa yang berwenang untuk menetapkan kelompok tenaga kesehatan yang baru.sepanjang frasa uji kompetensi dan dianggap para pemohon bertentangan dengan dan uud dengan alasan bahwa ketentuan tersebuttenaga kesehatankompetensi merupakan konsep.perguruan tinggi. dalam tenaga kesehatan mengatur mengenai uji kompetensi. hal ini menekankan kepada calon tenaga kesehatan harus melakukan uji kompetensi untuk menjadi tenaga kesehatan. hal ini bertujuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. penerbitan sertifikat diterbitkan oleh perguruan tinggi. hal ini telah diatur dalam tentang pendidikan tinggi dan dan tentang pendidikan kedokteran dalam melaksanakan uji kompetensi, perguruan tinggi bekerjasama dengangitu pula dengan tenaga kesehatan yang lainnya mendapatkan sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi dari perguruan tinggi yang bekerjasama salah satunya dengan organisasi profesi. jadi dalam hal ini perguruan tinggi tidak semata mata mengeluarkan sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi bekerja sendiri tetapi melibatkberdasarkan keterangan atas maka yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan uud karena tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. menimbang bahwa mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari pemberi keterangan, dr. drh. bangku steppe, yang diterima kepaniteraan pada tanggal agustus yang pada pokoknya sebagai berikut: melalui dan undang undang nomor tahun tentang tenaga kesehatan akan mencabut praktek pihak terkait sebagai dokter dan menghilangkan hak pihak terkait sebagai dokter dalam mengabdikan diri kepada masyarakat yang bertentangan dengan uud medical authority yang dimiliki oleh dokter secara melekat sesudah lulus dan disumpah pada fakultas kedokteran. undang undang nomor tahun tentang tenaga kesehatan adalah lex inferior dari medical authority atau lex superior yang dimiliki oleh dokter dan dokter gigi. lex superior derogat lex inferior atau undang undang yang lebih tinggi melumpuhkan undang undang yang lebih rendah mertokusumo sehingga undang undang nomor tahun perpanjangan dari undang undang nomor tahun tentang tenaga kesehatan. undang undang nomor tahun tentang praktek kedokteran merupakan lex specialis derogat lex generalis atau undang undang khusus (spesialis) melumpuhkan dan mengalahkan undang undang umum (generalis) mertokusumo sehingga undang undang nomor tahun tentang tenaga kesehatan batal demi hukum.,badan hukum privat, lembaga negara, dan perseorangan warga negara indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya angkadengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwserta ketentuan umum angka adalah bertentangan dengan uud karena tidak ada mandat delegasi yang diberikan dari undang undang tentang kesehatan kepada mengatur tenaga medis,undang undang tentang praktik kedokteran: bahwa ketentuan huruf dan serta angka bertentangan dengan dan uud karena (a) pengaturan tenaga medis berasal dari kesewenang wenangan kekuasaan yang bertindak melebih mandat (over mandatory)danmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dengan adanya pembedaan tanggung jawab profesi tenaga medis dengan tenaga kesehatan maka ketentuan umum harus, bahwa ketentuan dan serta maka dapat disimpulkan memuat ketentuan yang membubarkan konsil kedokteran indonesia.dengan ketentuan dalam adalah melanggar hak konstitusional para pemohon, khususnya pemohon iii sebagai lembaga negara yang mengawal pelaksanalvetanat@mahkamahkonsitua god (misalnya tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, teknisi gigi). konsekuensinya tenaga profesi dan tenaga vokasi dimasukkan dalam konsil tenaga kesehatan indonesia, padahal tenaga vokasi bukan profesi. penggabungan itu merusak sistem praktik kedokteran dengan memasukkan tenaga medis dalam pengaturan nomor tahun tentang names, yang kemudian dimasukkan menjadi bagian kaki. padahal kki sudah ada dan efektif menjalankan tugas, fungsi dan wewenang, diakui dan diikuti subjek hukum. (e) ketentuan ketentuan tersebut merupakan kekeliruan konvensional dan kesalahan paradigmatik terhadap keberadaan tenaga medis sebagai profesi kedokteran, olehtenaga medis memiliki kemampuan dan wewenang tindakan medis mandiri dan terikat dengan code conduct, sumpah profesi, dan bertindak dengan watak altruisme tanpa membedakan pasien. tenaga medis bekerja dengan independen karena hanya berorientasi pada kebenaran disiplin ilmu kedokteran dan demi kepentingan pasien. tenaga medis yang menjalankan praktik kedokteran kedokteran gigi memiliki ciri utama sebagai the helping profession dimana kesepakatan serta altruisme menjadi pedoman utam sejak zaman hipokrates yang membedakan tenaga medis dengan tenaga kesehatan. bahwa dengan demikian ketentuan huruf dan serta angka nomor tahun tentang names bertentangan dengan dan uud karena: (a) pengaturan tenaga medis merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goyang menyatakan: angkangka . huruf tenaga kesehatan dikelompokkan dalam: tenaga medis, huruf tenaga kesehatan dikelompokkan dalam: tenaga kesehatan lain , fax email seretarst omahkamahkonstistgoid . konsil tenaga kesehatan indonesia sebagaimana dimaksud pada terdiri atas konsil masing masing tenaga kesehatan . merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid konsil tenaga kesehatan indonesia berkedudukan ibu kota negara republik indonesia .ii: melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan, menyusun standar nasional pendidikan tenaga kesehatan:: dan memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan . seorang sekretaris . merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid . keanggotaan konsil masing masing: kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan: organisasi profesi: kolegium masing masing tenaga kesehatan: asosiasi institusi pendidikan tenaga kesehatan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan: dan 9g. tokoh masyarakat merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid. terhadap dan uudbukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon, mendengar keterangan ahli dan saksi para pemohon serta presideempat persoalan yang menjadi masalah utama yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah, yaitu (i) tenaga medis, (ii) uji kompetensi: (iii) pembentukan konsil tenaga kesehatan indonesia, dan (iv) pembubaran konsil kedokteran indonesia. menurut para pemohon norma yang mengatur tenaga medis (dokter dan dokter gigi) bertentangan dengan uud karena tidak ada mandat delegasi yang diberikan kepada sehingga pengaturan tenaga medis tersebut merupakanrusak sistem praktik kedokteran yang sudah mengatur tenaga medis yang berbeda dengan tenaga kesehatan. dengan adanya pembedaan tanggung jawab profesi tenaga medis dengan tenaga kesehatan maka dalam ketentuan umum mesti jelas mendefinisikan bahwa tenaga kesehatan tidak termasuk tenaga medis. jika merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid. bahwa memasukkan pengaturan tenaga medis dan pembubaran konsil kedokteran indonesia dalam adalah bentuk kesewenang wenangan kekuasaan pembentuk undang undang. menurut para pemohon,adalah melanggar hak konstitusional para pemohon. i3. menimbang bahwa terhadap persoalan pertama yaitu terkait dengan tenaga medis terlebih dahulu mahkamah menyampaikan hal hal sebagai berikut:udserta kompetensi yang dimiliki dan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. pengetahuan yang dimiliki dokter dan dokter gigmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.iduntuk mencapai tujuan dimaksud, menurut mahkamah, profesi kedokteran sebagai profesi dalam pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah dokter dan dokter gigi, dalam menjalankan tugas profesinya memerlukan dasar hukum yang sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya dari profesi kedokteran itu sendirintervensi bedah terhadap tubuh manusia yang tidak dimiliki olehuatu nilaiantara lain, mempunyai body knowledge, atau tingkat keilmuan yang dapat diukur dan dapat dikembangkan secara berjenjang mulai dari dokter,. kemandirian profesdokter dan dokter gigi dalam melaksanakan profesinya harus meletakkan kepentingan pasien atas kepentingan pribadi hal tersebut tercakup dalam etika dan disiplin profesi. dengan demikian maka . adanya kemandirian profesi dokter dan dokter gigi tersebut maka dokter dan dokter gigi mempunyai professional trust (kepercayaan pada profesi) serta keselamatan pasien. nilai keprofesian tersebut berlandaskan pada kebenaran ilmu dan keselamatan pasien sehingga tidak dapat diintervensi oleh kepentingan apa pun. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god i3. menimbang bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga sifat kekhususan dan kekhasan profesi dokter dan dokter gigi perlu dikawal untuk memastikan bahwa profesi dokter dan dokter gigi itu bermanfaat dan bermutu untuk masyarakat dengan membentuk suatu wadah yang sifatnya independen sesuai dengan hakikat dari profesi dokter dan dokter gigi. konsil kedokteran indonesia sebagai wadah profesi dokter dan dokter gigi, dan memberikan perlindungan pada masyarakat. perlindungan pada masyarakat merupakan suatu hal yang menjadi titik yang sangat mendasar bag kaki). anggotaoleh karenanya konsil kedokteran indonesia harus berdiri sendiri, mandiri dan independen, yang berbeda dengan konsil tenaga kesehatan indonesia. menurut mahkamah, dokter dan dokter gigi adalah profesi mandiri yang pertimbangan maupun keputusannya salah satunya didasarkan kepada kepentingan pasien dan kepentingan public health. apabila pertimbangan atau keputusan medik yang diambil oleh dokter dan dokter gigi bercampur dengan pertimbangan lain yang non medis yang terkait dengan kewenangannya maka dapat disebut sebagai pelanggaran etik. oleh karena itu, kemandirian sangat penting karena menjadi dasar dalam profesionalitas dokter dan dokter gigi. kemandirian dokter dan dokter gigi dalam mengambil keputusan tidaklah berbeda dengan kemandirian seorang hakim dalam mengambil keputusan. keduanya menjunjung tinggi hati nurani sebagai instrumen penting dalam mengambil keputusan. menurut mahkamah,an yang tidak tepat dan berbahaya. tenaga medis merupakan profesi dengan ciri merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang spesifik filosofis dan sosial, khususnya tanggung jawabnya terhadap kemaslahatan manusia adalah berbasis keilmuan yang kuat dalam melakukan praktik medis secara mandiri yang bertanggung jawab secara langsung pada kehidupan manusia. oleh karena itu,kepastian hukum bagi tenaga medis harus dapat memajukan dan menjamin pelayanan medik yang berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya. i3. menimbang bahwa berbagai upaya hukum telah dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan telah banyak melakukan pelayanan kesehatselama ini belum memadai karenanya untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak (profesi kedokteran dengan pemerintah) serta untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan objektif dokter dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran. konsil kedokteran indonesia merupakan suatu badan independen yang menjalankan fungsi regulatoramping itu, peran dari berbagai organisasi profesi danmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godsebagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi masyarakat sebagai, konsil kedokteran indonesia perlu dioptimalkan agar dapat bekerja secara optimal selaku pengawas eksternal independen dalam praktik kedokteran indonesia. selaku pengawas eksternal independen maka konsil kedokteran indonesia harus bebas dan merdeka dari pengaruh pihak manapun termasuk kekuasaan negara, kecuali dalam hal terjadi pelanggaran. hal ini jelas sebagai konsekuensi logis dari sebuah institusi yang mengawasi tindakan dan perbuatan medik yang juga independen, i3. menimbang bahwa praktik kedokteran dilakukan oleh para profesional kedokteran (dokter dan dokter gigi) dan kelompok profesi kedokteran lainnya yang meliputi perawat atau ahli farmasi. profesi dokter dan dokter gigi dianggap mempraktikkan ilmu kedokteran secara harfiah dibandingkan dengan profesi profesi perawatan kesehatan terkait. profesi kedokteran adalah struktur sosial dan pekerjaan dari sekelompok orang yang dididik secara formal serta diberikan wewenang untuk menerapkan ilmu kedokteran. berbagai negara dan wilayah hukum terdapat batasan hukum atas siapa yang berhak mempraktikkan ilmu kedokteran atau bidang kesehatan terkait. ilmu kedokteran umumnya dianggap memiliki berbagai cabang spesialis. sistem kedokteran dan praktik perawatan kesehatan telah berkembang dalam berbagai masyarakat sedikitnya sejak awal sejarah tercapainya manusia. sistem tersebut telah berkembang dalam berbagai cara dan berbagai budaya serta daerah yang berbeda. oleh karenanya profesi kedokteran mempunyai kekhasan berbeda dengan tenaga kesehatan pada umumnya sebagaimana disebut dalam i3. menimbang bahwa oleh karena dokter dan dokter gigi sebagai tenaga medis meskipun merupakan bagian dari tenaga kesehatan, tetapi karena kekhususannya dalam hal hal tertentu sebagaimana telah dipertimbangkan atas, terutama berkenaan dengan konsil kedokteran indonesia dan uji kompetensi (uji kompetensi dokter) dimana hal itu telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang praktik kedokteran. oleh karena itu, seharusnya sepanjang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berasal dari kesewenang wenangan kekuasaan yang bertindak melebih mandat atau over mandatorydan ultra vires rules kesehatanbahwa ketentuan huruf sepanjang frasa a. tenaga medis , dan ketentuan tahun tentang names yang menentukan tenaga medis termasuk tenaga kesehatan adalah melampaui mandat delegasi over mandatory) yang diperintahkan kesehatan yakni dan penjelasannya. berikut ini diturunkan kesehatan yang berbunyi ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan undang undang . selanjutnya penjelasan kesehatan berbunyi pengaturan tenaga kesehatan dalam undang undang adalah tenaga kesehatan luar tenaga medis . bahwa penjelasan kesehatan yang merupakan penjelasan resmi yang membuat jelas norma kesehatan. dengan telaah yuridis sistematis, maksud pembuat undang undang dan kebijakan hukum (legal policy) tidak mengatur tenaga medis dalam pengaturan names. penjelasan kesehatan menjelaskan bahwa tenaga kesehatan adalah luar tenaga medis. penjelasan tersebut bukan membuat norma baru dan tidak mengacaukan norma nomor merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menyangkut konsil kedokteran indonesia dan uji kompetensi (uji kompetensi dokter) tidak diatur dalam undang undang guohari rabu, tanggal enammerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godmaria farida indrawiachmad edi subianto merdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons tahun akan tetapi menegaskan bahwa tenaga medis tidak termasuk dalam pengaturan tenaga kesehatan. ketentuan kesehatan dan penjelasannya bersesuaian dan konsisten dengan sistem hukum praktik kedokteran yang menentukan bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi (vide konsiderans menimbang huruf praktik kedokteran). artinya, dokter dan dokter gigi adalah pelaku utama atau inti dalam upaya kesehatan. sehingga tepat jika ada perbedaan tanggungjawab profesional dan kewenangan kompetensi tenaga medis dengan tenaga kesehatan. penjelasan kesehatan bersesuaian dengan praktik kedokteran. karenanya, pengecualian tenaga medis dari tenaga kesehatan adalah valid dan berkeadilan (fairness). selain itu, dalam nomor tahun tentang rumah sakit, secara eksplisit dibedakan antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan (vide sehingga terbukti adanya paradigma dan kebijakan hukum (legal policy) yang aje dalam hal membedakan tenaga medis dengan tenaga kesehatan. bahwa perintah delegasi pembentukan undang undang dari suatu undang undang lain dibolehkan dengan nomor tahun tentang pembentukan perundang undangan tahun huruf sedangkan penjelasan undang undang berfungsi sebagai tafsir resmi atas suatu norma undang undang. karena itu, kesehatan adalah mandat delegasi pembentukan names, sedangkan penjelasan kesehatan adalah tafsir resmi yang membatasi pengaturan tenaga kesehatan tidak mencakup tenaga medis. bahwa penjelasan undang undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang undang. dari berbagai putusan mahkamah konstitusi mengaitkan pengujian materil ketentuan dengan penjelasan undang undang (vide perkara nomor puu viii 2010j. beralasan jika memosisikan penjelasan kesehatan dipahami menyeluruh (whois), mencakup filosofis, sistematis yuridis. artinya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god penjelasan kesehatan adalah valid sebagai argumentasi hukum yang membuktikan adanya penampakan mandat delegasi over mandatory) dalam pembuatan nomor tahun tentang names. oleh karena itu, terdapat konsistensi antara ketentuan kesehatan dan penjelasannya dengan praktik kedokteran. bahwa mengujitelah nyata nyata bertentangan dengan mandat delegasi dan penjelasan kesehatan. sehingga ketentuan huruf dan nomor tahun tentang names menimbulkan cidera serius yang merusak tatanan sistem hukum yang dikembangkan dalam kesehatan dan praktik kedokteran. merupakan satu kesatuan norma atau aturan (rules) yang bukan hanya penjumlahan aturan namun menjadi suatu sistem secara keseluruhan (the whole). bahwa selain itu,kua substantif merupakan lingkup pengaturan yang keliru dan tidak berdasar. sebab, lingkup pengaturan tenaga kesehatan (sesuai kesehatan) tidak mengatur kompetensi (competence) dan standar profesi, namun hanyajika merujuk kepada amanat kesehatan yang berbunyibahwa merujuk kesehatan yang tidak mengamanatkan pengaturan tenaga kesehatan mengenai lingkup profesi dan kompetensi. oleh karena itu terbukti bahwa: (a) nomor tahun tentang names tidak memiliki mandat delegasi mengatur lingkup profesi dan kompetensi tenaga kesehatan, yakni registrasi dan perizinan tenaga kesehatan, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god konsil tenaga kesehatan, uji kompetensi, kewenangan tindakan, pelimpahan tindakan, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, persetujuan tindakan tenaga kesehatan, rekam medis, rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan, organisasi profesi, kolegium, dan penegakan disiplin. (b) lingkup pengaturan profesi dan kompetensi tenaga medis sudah diatur dengan praktik kedokteran dan untuk tenaga keperawatan sudah diatur dengan nomor tahun tentang keperawatan. (c) materi muatan praktik kedokteran telah mengatur sangat lengkap dan lebih spesifik jika dibandingkan dengan nomor tahun tentang names mengatur profesi dan kompetensi. misalnya: pengaturan registrasi dokter dan dokter gigi, praktik kedokteran telah mengaturnya dalam s.d pengaturan konsil kedokteran indonesia, praktik kedokteran telah membentuk konsil kedokteran indonesia, fungsi, tujuan dan wewenang, susunan organisasi dan keanggotaan, tata cara, pembiayaan, diatur dalam s.d pengaturan penegakan disiplin kedokteran, praktik kedokteran telah eksplisit membentuk majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia kaki) dan secara lengkap mengatur dalam s.d pengaturan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, praktik kedokteran telah mengatur dalam pengaturan pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran gigi, praktik kedokteran telah mengatur dalam dan pengaturan registrasi dokter dan dokter gigi, praktik kedokteran telah mengatur dalam s.d pengaturan penyelenggaraan praktik kedokteran, terdiri atas pengaturan surat izin praktik, pelaksanaan praktik, pemberian merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pelayanan standar pelayanan, persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, rekam medis, rahasia kedokteran, kendali mutu dan kendali biaya, hak dan kewajiban dokter atu dokter gigi, hak dan kewajiban pasien, pembinaan) sudah diatur dalam s.d pengaturan pembinaan dan pengawasan, praktik kedokteran telah mengatur dalam s.d (d) materi muatan nomor tahun tentang names justru tumpang tindih, tidak konsisten, dan mengabaikan praktik kedokteran, misalnya perihal kaki sebagai organ otonom dari kki menjadi tidak efektif sebagai peradilan disiplin, sehingga merugikan perlindungan warga masyarakat dari praktik kedokteran. (e) malahan nomor tahun tentang names secara inkonstitusional karena dengan kesewenang wenangan kekuasaan dan melawan prinsip negara hukum yang demokratis karena membatalkan eksistensi kki dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku praktik kedokteran. padahal lembaga negara yang dibentuk dengan undang undang seperti halnya kki diakui sebagai lembaga negara yang mempunyai constitutional importance dengan lembaga negara yang laijakarta, hal. dengan demikian, maksud pembentukan dan tugas kki untuk melaksanakan constitutional importance atas hak pelayanan kesehatan dalam uud bahwa pengecualian tenaga medis (dokter dan dokter gigi) dari pengaturan nomor36 tahun tentang names adalah beralasan secara yuridis konstitusional dan sesuai tanggungjawab profesi (profession responsibility), pengecualian tenaga medis bukan pembedaan yang diskriminatif namun karena perbedaan kewenangan kompetensi dan tanggungjawab profesi, oleh karena: (a) tenaga medis mempunyai wewenang kompetensi untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yakni melakukan tindakan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat omohkamahkonslitu medis terhadap tubuh orang (manusia) (vide konsideran menimbang huruf praktik kedokteran). dengan demikian sesuai dengan ketentuan dan penjelasan kesehatan yang mengecualikan pengaturan tenaga medis dalam pengaturan tenaga kesehatan. (b) nomor tahun tentang names mengakui perbedaan kewenangan kompetensi antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan lain, sebagaimana ketentuan nomor tahun tentang names, sebab tenaga kesehatan masih boleh memiliki kualifikasi minimum diploma tiga, namun tidak demikian halnya dengan atau dikecualikan untuk tenaga medis. dengan demikian ada perbedaan kewenangan kompetensi dan tanggungjawab dalam menangani pasien, karena tenaga medis selain wajib berpendidikan sarjana kedokteran (memiliki ijazah), wajib mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi (dari organisasi profesi) dan str (dari kki), sehingga tenaga medis memiliki kompetensi dan kemampuan mandiri menangani pasien. (c) merujuk pendapat mahkamah konstitusi bahwa tenaga medis dengan kapasitas disiplin ilmu kedokteran dan kompetensi yang dimiliki memberikan kedudukan yang istimewa bagi dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran untuk melakukan tindakan medis terhadap tubuh pasien.1 angka .). (d) profesi dokter dan dokter gigi istimewa, karena memiliki kompetensi melakukan tindakan medis mandiri terhadap tubuh merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god manusia, sedangkan tenaga kesehatan lain adalah melaksanakan fungsi delegasi (relegated function) dari dokter dan dokter gigi. dokter dan dokter gigitenaga medistenaga medis(e) dengan karakteristik istimewa dokter dan dokter gigi, yang diwujudkan sebagai bukti otentik sebagai surat keterangan sehat dokter sebagai syarat rekrutmen tenaga kerja, calon anggota parlemen, bahkan pemeriksaan calon presiden dan calon wakil presiden dengan membentuk dan pemeriksaan dilaksanakan oleh tim dokter. bahkan dalam hal penerbitan dokumen otentik untuk kepentingan pembuktian hukum, seperti surat keterangan meninggal, atau visum repertum adalah dibuat dengan surat dokter dan ditandatangani dokter sebagai tenaga medis yang berwenang memberikan pernyataan dan membuat keputusan. sebaliknya state trust yang terbit sebagai surat surat sedemikian itu tidak melekat dan tidak merupakan wewenang pada tenaga kesehatan lain seperti perawat, ners, apoteker, bidan, atau tenaga kesehatan lain. (f) dalam konteks otoritas profesional dan independensi tenaga medis, maka dokter dan dokter gigi memiliki tanggungjawab yang berbeda dengan perawat, ners, bidan dan tenaga kesehatan lain. tenaga medis memiliki kompetensi dalam membuat diagnosa, keputusan (decision), saran tindak, dan tindakan klinis terbaik (the merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god best clinical judgement) yang ditandatangani dokter atau dokter gigi, bukan oleh perawat, ners, atau tenaga kesehatan lain. perbedaan sedemikian tidak ada kaitan dan bukan diskriminasi ataupun sikap arogansi atau tidak egaliter, namun perbedaan tanggung jawab dan wewenang kompetensi medis yang justru berkeadilan atau fairness. (vide pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xii angka .|.. terhadap hal hal yang memang berbeda . konsep keadilan sedemikian konsisten dan. bahwa dengan adanya pembedaan tanggung jawab profesi tenaga medis dengan tenaga kesehatan, maka ketentuan umum mesti,, yang pada akhirnya merugikan organisasi profesi cg. pemohon dan pemohon ii, dan juga merugikan kki cg. pemohon iii karena menghilangkan lingkup obyek dan subyek pengawasan praktik kedokteran yakni dokter dan dokter gigi. demikian pula pemohon dan pemohon mengalami kerugian atas jaminan mutu dan kompetensi tenaga medis sesuai standar profesi. dalam konteks pengujian huruf dan ketentuan nomor tahun tentang names maka terkait erat dengan ketentuan umum angka names. ketentuan umum angka nomor tahun tentang names tersebutkarena itu ketentuan umum angka nomor tahun tentang names tidak valid merumuskan defenisi tenaga kesehatan, sebab tidak mengecualikan tenaga medis. hal itu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god terhadap uud bahwa berdasarkan uud juncto huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi tahun yang diubah dengan nomor tahun yangbahwa berdasarkan uudil.tahun menyebutkan lvetanat@mahkamahkonsitua god over mandatory). mengacu a.w. bradley dan k.d. wing, alasan pengujian materil diantaranya karena adanya penampakan kewenangan yang menciptakan ultra vires rules yakni kekuasaan otoritas publik pembuatan undang undang yang berlebihan atau melampaui kewenangannya, maka peraturan yang diterbitkan melampaui wewenang itu tidak sah karena alasan ultra vires vide prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., perihal undang undang , hal. adanya kewenangan kekuasaan dalam pembuatan undang undang, dan mengabaikan prinsip negara hukum yang demokratis (democratische rechtstaat), sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga masyarakat. bahwa dibuatnya ketentuan huruf yang dikaitkan dengan nomor tahun tentang names yang menentukan bahwa tenaga kesehatan termasuk tenaga medis yakni dokter dan dokter gigi, adalah merupakan bentuk kesewenang wenangan kekuasaan pembuatan undang undang, yang tidak menghormati prinsip negara hukum demokratis. memasukkan pengaturan tenaga medis nomor tahun tentang names adalah bentuk kekuasaan sewenang wenang dalam pembuatan undang undang dan melanggar prinsip negara hukum yang demokratis (demokratis rechstaat), sebagaimana terbukti: (a) maksud asli dan mandat delegasi pembuatan names tidak mengatur tenaga medis. dalam perancangan dan pembahasan ruu tenaga kesehatan pada awalnya pembuat tidak memasukkan pengaturan tenaga medis baik sebagai tenaga kesehatan. hal itu ditegaskan menteri kesehatan dr. naskah mbox, sp. a., mph., menegaskan antara lain namun karena kemudian substansi ruu tidak mencakup tenaga medis, maka idi dan pagi tidak turut dalam pembahasan berikutnya (vide surat menteri kesehatan nomor: tu. menkes hal: ruu tenaga kesehatan, ditujukan kepada ketua komisi dprri, tanggal september bukti p 29j|. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (b) bertentangan dengan naskah akademis ruu tenaga kesehatan. pada naskah akademis ruu tenaga kesehatan yang menyusun justifikasi filosofis, yuridis dan sosiologis maupun politis, sama sekali tidak memasukkan tenaga medis dalam kualifikasi tenaga kesehatan. jelas dalam naskah akademis ruu tenaga kesehatan sama sekali tidak mencakup materi arah dan jangkauan pengaturan untuk tenaga medis dalam tenaga kesehatan, dan bahkan sama sekali tidak ada justifikasi pembubaran kki dalam naskah akademis ruu tenaga kesehatan. (c) pengaturan tenaga medis diakui pemerintah tidak termasuk dalam naskah akademis dan mandat delegasi pembentukan tenaga kesehatan. sebab itu, tidak ada pembenaran akademis memasukkan tenaga medis dalam pengaturan tenaga kesehatan. terkait itu maka tidak ada pembenaran akademis membubarkan kki dan tidak ada justifikasi filosofis, yuridis dan sosiologis maupun politis serta tidak ada pembenaran akademis memasukkan konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi dalam kaki. hal itu sesuai surat menteri kesehatan yang antara lain menyatakan bahwa .pada ruu awal tidak didisain penyatuan kki dalam kaki (videri, tanggal september vide bukti oleh karena naskah akademis dan kebijakan politik hukum (legal policy) ruu tenaga kesehatan semenjak awal perancangan tidak mengatur tenaga medis dalam tenaga kesehatan dan tidak membubarkan kki. karena itu, nomor tahun yang terbukti dibentuk dengan kesewenang wenangan kekuasaan, berbeda dari naskah akademis, melebihi mandat delegasi kesehatan, dan bertentangan dengan kebijakan hukum (legal policy) kesehatan. (d) pengaturan tenaga medis dalam nomor tahun tentang names melanggar prinsip negara hukum demokratis dan kewenangan dalam pembuatan undang undang. hal itu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god terbukti secara formal kki sebagai lembaga negara menolak ruu tenaga kesehatan yang memasukkan pengaturan tenaga medis (vide surat kki nomor hm. kki 1x hal: penolakan kki dan pengantin terkait ruu names, yang ditujukan kepada wakil ketua komisi dpr ri, tertanggal september bukti oleh karena itu, masuknya tenaga medis dalam tenaga kesehatan tidak memiliki landasan akademis, yang telah secara konseptual mempertimbangkan alasan alasan filosofis, yuridis dan sosiologis. (e) tidak adanya landasan akademis pengaturan tenaga medis dalam nomor tahun tentang names, maka tidak justifikasi akademis memasukkan tenaga medis dalam kaki. sehingga tidak ada justifikasi filosofis, yuridis dan sosiologis ketentuan pembubaran kki dalam nomor tahun tentang names. memasukkan pengaturan tenaga medis dan pembubaran kki dengan nomor tahun tentang names adalah kesewenang wenangan kekuasaan (arbitrary power) pembuatan undang undang. keadaan sedemikian bentuk penggunaan kekuasaan (machstaat) atau "tangan besi" dalam pembuatan undang undang, sehingga melanggar ajaran negara hukum yang demokratis (democratische rechtstaat) divide prof. dr. jimmy asshiddigie, konstitusi konstitusionalisme indonesia , hal. (f) kki dan organisasi profesi tidak dilibatkan dalam pembahasan ruu tenaga kesehatan, dan tidak memperoleh akses draf ruu tenaga kesehatan (vide surat kki nomor tu. kki1 1x hal: undang undang tenaga kesehatan, ditujukan kepada presiden ri, tanggal september bukti p 31j. sehingga terbukti adanya kekuasaan dengan sewenang wenang (arbitrary power) dalam pembuatan nomor tahun tentang names, yang dengan sewenang wenang pula mengesahk, yakni yang menghapus kki. pembuatan nomor tahun tentang names yang membubarkan kki, merupakan tindakan pengekangan terhadap hak konstitusional atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil. hal itu tidak dikehendaki dalam prinsip negara hukum yang demokratis. apalagi, anggota kki telah mengangkat sumpah janji sebagai anggota kki dan karenanya secara moral dan etika terikat dengan sumpah janji. sebab itu pembubaran kki tidak menghargai moral etika, sewenang wenang dalam pembuatan undang undang, dan pencitraan serius prinsip negara hukum yang demokratis. (h) jika menelaah dasar pembuatan tenaga kesehatan yang berasal dari mandat delegasi kesehatan yang sama sekali tidak ada mandat secara eksplisit membubarkan kki dan menggantikan kki dengan kaki. tidak ada mandat memasukkan konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi dalam institusi lain selain kki. oleh karena itu nomor tahun tentang names yang mencabut mengenai keberadaan kki adalah bentuk kesewenang wenangan kekuasaan pembuatan uu, dan tidak memiliki mandat kesehatan. bahwa dalam ketentuan umum angka nomor tahun tentang names tidak mengecualikan tenaga medis yakni dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. padahal suatu undang undang, perumusan ketentuan umum merupakan interpretation clause yang menjadi pemberi makna atau tafsir suatu kata atau frasa dalam yang mesti sejelas dan berguna mungkin (as clear and useful possible). ketentuan umum mendefinisikan norma, atau frasa kata yangmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godngatas norma dan atau frasa kata dari uu, yang akhirnya menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon. bahwa memasukkan tenaga medis dalam ketentuan huruf dan nomor tahun tentang names sehingga defenisi tenaga kesehatan termasuk pula tenaga medis. karenanya ketentuan huruf dan nomor tahun tentang names adalah pengaturan meluas (ekstensif) sehingga mengakibatkan inkonsistensi norma dan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki dalam negara hukum yang demokratis (democratische bahwa pembuatan norma yang semena mena, atau dikenal sebagai ultra vires rules, karena melampaui mandat delegasi atau over mandatory dari ketentuan kesehatan dan penjelasannya. hal sedemikian adalah bukti adanya ketidakpastian hukum, dan melawan ajaran negara hukum yang demokratis yang dirasuki oleh ajaran negara kekuasaan (maachstaat). bahwa ketentuan yang over mandatory dan ultra vires rule itu bertentangan dengan uud dan melawan ajaran negara hukum anglo saxon atau rule the law dari a.v dicek yang menerapkan unsur negara hukum, salah satunya supremacy the law, artinya tidak ada kekuasaan sewenang wenang (absence arbitrary power). merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ajaran negara hukum tidak menghendaki kesewenang wenangan pembuatan uu. prinsip konstitusionalisme jelas menentang kekuasaan yang arbitrer atau kesewenang wenangan the principle constitutionalism rest this idea retaining the government its exercise power. constitutionali', dalam dewa gede armada, hukum konstitusi , hal. bahwa ketentuan huruf dan nomor tahun tentang names yang melebihi mandat delegasi kesehatan dan penjelasannya. hal ini berakibat rusaknya sistem hukum praktik kedokteran yang sudah berjalan, efektif dipatuhi diikuti dan aje dengan praktik kedokteran. selain itu nomor tahun justru mengatur kompetensi dan profesi, misalnya pengaturan surat tanda registrasi str), dan penegakan disiplin, padahal tenaga kesehatan tidak diamanatkan mengatur profesi dan kompetensi. lebih krusial lagi undang undang nomor tahun memuat ketentuan yang menghapuskan keberadaan kki yang digantikannya dengan kaki sebagaimana nomor tahun tentang names. padahal praktik kedokteran sudah eksplisit dan lengkap mengatur str, uji kompetensi sebagai domain dan wewenang profesi, pembentukan kki sebagai lembaga negara (state auxiliary body) yang independen. keberadaan kki dengan praktik kedokteran sudah merupakan sistem hukum yang berkembang dan diterima masyarakat. meminjam lawrence friedman yang mengajarkan bahwa sistem hukum satu kesatuan sebagai sistem yang terdiri atas substansi hukum (legal substance) stuktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture), maka dapat dikemukakan bahwa praktik kedokteran sudah berkembang sebagai sistem hukum praktik kedokteran karena mengandung ketiga unsur dalam ajaran lawrence friedman. bahwa dengan ketentuan nomor tahun tentang names yang memasukkan tenaga medis termasuk dalam kualifikasi tenaga kesehatan dalam nomor tahun tentang names, hal itu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god telah melanggar hak konstitusional para pemohon atas jaminan dan perlindungan hukum serta hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil. dengan memasukkan secara tidak berdasar dan melampaui mandat delegasi yang diberikan kesehatan dan penjelasannya, maka menimbulkan ketidakpastian hukum tenaga medis. bahwa ketentuan huruf dan nomor. tahun tentang names yang menafikan kesehatan, dan angka nomor tahun tentang names yang tidak mengecualikan tenaga medis, sehingga tumpang tindih (overlapping) dengan ketentuan hukum dalam praktik kedokteran. akibatnya, menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin uud konkritnya, pengaturan tenaga medis dalam nomor tahun tentang names potensial terjadi pemidanaan berlebihan dan tidak berdasar kepada tenaga medis. hal itu merupakan pelanggaran hak konstitusional tenaga medis pemohon dan pemohon ii, demikian pula pemohon atas perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil yang dijamin uud bahwa pengaturan tenaga medis dalam nomor tahun tentang names mengakibatkan adanya kekacauan hukum praktik kedokteran dan menimbulkan ketidakpastian (inkonsistensi) norma hukum dalam nomor tahun tentang names dengan praktik kedokteran dan kesehatan. apalagi, pengaturan yang melampaui mandat delegasi kesehatan merupakan cidera serius konstitusi dan ajaran konstitusionalisme. ketidakpastian hukum itu menyebabkan cacat serius atas hak konstitusional profesi dokter dan dokter gigi bahkan merugikan hak konstitusional warga masyarakat atas pelayanan kesehatan yang dijamin uud ketentuan nomor tahun tentang names yang bertentangan dengan praktik kedokteran dan over mandatory dari merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kesehatan itu menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon, atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebab: kepastian hukum yang adil adalah hak konstitusional yang dijamin dalam uud sebab, inkonsistensi pengaturan tenaga medis justru merugikan perlindungan hukum tenaga medis cg. pemohon dan pemohon serta pemohon dalam menjalankan praktik kedokteran, termasuk adanya ancaman kriminalisasi berlebihan terhadap tenaga medisadanya inkonsistensi hukum dalam pengaturan tenaga medis mengancam kewenangan kompetensi tenaga medis yang bernaung dalam organisasi profesi cg. pemohon dan pemohon il. tenaga medis rawan kehilangan kewenangan kompetensi dan standing order so) dalam menjalankan praktik kedokteran, karena tenaga kesehatan bisa menjalankan tindakan mandiri, namun tumpang tindih dengan wewenang kompetensi dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteranoleh karena itu, ketidakpastian hukum adalah pencitraan keadilan hukum itu sendiri. adalah adil (fairness) memberikan tanggungjawab profesi dan kewenangan kompetensi yang berbeda antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan, karena lingkup wewenang dan tugas yang berbeda. menurut mahkamah konstitusi, keadilan (fairness) diartikan sebagai memperlakukan sama terhadap hal hal yang sama, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan memperlakukan berbeda terhadap hal hal yang memang berbeda . mahkamah konstitusi sudah menerima dan konsisten menggunakan konsep keadilan (fairness) tersebut sebagaadanya ketidakpastian hukum dan hukum yang tidak konsisten merupakan pelanggaran uud dan gangguan terhadap cita cita negara hukum itu sendiri. sebab itu, ketidakpastian hukum akibat dari pengaturan tenaga medis dalam names berarti melawan cita cita atau gagasan negara hukum itu sendiri. s5) mahkamah konstitusi tidak menyukai153j. bahwa ketentuan nomor tahun tentang names yang menyimpang dari mandat kesehatan, dan membuat norma nomor tahun tentang names secara sewenang wenang, bahkan tanpa melibatkan pihak yang berkepentingan secara konstitusional seperti halnya organisasi profesi dan kki, maka pembentukan nomor tahun tentang names sedemikian merupakan pencitraan serius prinsip negara hukum yang demokratis. nomor. tahun tentang names yang dibuat dengan sewenang wenang, vis vis kesehatan dan tidak melibatkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god organisasi profesi idi dan pagi) dan kki, sehingga melanggar prinsip negara hukum yang demokratis. padahal, dalam cita cita negara hukum yang dikandung uud menjamin negara hukum yang demokratis dan bukan negara hukum yang berdasarkan kekuasaan (machtstaat). apalagi dengan kedudukan uud yang mengakui makna penting konstitusionalitas (constitutional importance) terhadap jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, sehingga pembuatan norma nomor tahun tentang names yang sewenang wenang dan menjelma ultra vires rules merupakan pengekangan. padahal dengan semangat konstitusi dan etika konstitusi dalam uud sehingga aturan hukum sebagai pendorong kemajuan, bukan penghambat kemajuan. uud tidak lain merupakan konstitusi pembebasan (liberation constitution), bukan konstitusi yang sekadar membatasi kekuasaan apalagi dengan pendekatan formalistik tanpa roh keadilan konstitusi prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., peradilan etik dan etika konstitusi , hal. konstitusi indonesia sebagai highest law merupakan konstitusi pembebasan yang menghormati etika konstitusi dan karenanya menghormati etika dalam pembuatan atau legislasi dan tidak melampaui mandat yang diberikan, sehingga ketentuan nomor tahun tentang names menjadi norma yang ultra vires rules. bahwa dengan adanya ketentuan nomor. tahun tentang names yang melebihi mandat atau over mandatory yang diperintahkan kesehatan dan penjelasannya bukan hanya kewenangan kekuasaan pembentukan (arbitrary power legislation authority) dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya inkonsistensi ketentuan nomor tahun tentang names dengan kesehatan dan praktik kedokteran. sehingga pengaturan mengenai tenaga medis menjadi tidak pasti dan merusak sistem. tidak hanya mengakibatkan ketidakpastian hukum, namun keadaan yang sedemikian merupakan bentuk pelanggaran etika konstitusional yang menghormati kepastian hukumberdasarkan penjelasan nomoradalah organisasi profesi dokterprivat berbentuk perkumpulan (vereniging) sebagai organisasi profesi (vide bukti yang menjadi wadah berhimpun profesi tenaga medis dokter seluruh indonesia, yang secara faktual efektif menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai organisasi profesi dokter (medical doctors association) secara nasional, satu satunya, memiliki cabang seluruh indonesia, dan diakui kiprahnya dalam menjalankan amanah mengawal mutu, kompetensi profesi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan kepatuhan pada amanah, yakni amanah yang diperintahkan kesehatan yang dibuat dan disahkan oleh parlemen itu sendiri. inkonsistensi norma nomor tahun tentang names dengan nomor tahun bukan hanya vis vis terhadap konstitusi akan tetapi juga melanggar etika konstitusi (constitutional ethics). sebab dalam mengawal konstitusi, mahkamah konstitusi tidak hanya merujuk kepada batu uji konstitusi formal berupa uud saja, namun menguji norma dengan etika konstitusi (unwritten constitution) dan keadilan substantif (substantive justice). adanya penampakan mandat delegasi dan melanggar perintah kesehatan dan sama sekali tidak melibatkan organisasi profesi dan kki dalam pembuatan nomor tahun tentang names ago maka terbukti sudah melanggar etika konstitusi yang mesti mendengar semua pihak yang memiliki hak dan kepentingan konstitusional. sebab itu mengakibatkan pelanggaran konstitusi tertulis atau uud dalam menguji undang undang, tidak hanya dengan konstitusi tertulis atau uud namun juga etika moral konstitusi. tidak dapat dilepaskan moral etika tidak dapat dilepaskan dengan norma hukum. etika ibarat samudera luas, sedang hukum adalah kapal keadilan berlayar lepas diatasnya seperti dikemukakan tuan earl warren, ketua amerika serikat bahwa civilized life, law floats sea ethics". bahwa tidak konstitusional memasukkan tenaga medis dalam pengaturan nomor tahun tentang names, sehingga tidak membedakan tanggungjawab profesi dan kewenangan kompetensi tenaga medis dengan tenaga kesehatan. perbedaan tanggungjawab dan kewenangan kompetensi antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan sesungguhnya bukan perbedaan yang diskriminatif, namun perbedaan tanggungjawab yang berkeadilan (fairness) karena objektifnya kewenangan kompetensi tenaga medis berbeda dengan tenaga kesehatan. kewenangan dan tanggung jawab berbeda antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan adalah sesuai ajaran keadilan (fairness), sehingga bukan pengaturan yang diskriminatif. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (a) ajaran filsafat keadilan dariperbedaan kewenangan kompetensi tenaga medis dengan tenaga kesehatan adalah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. perbedaan tanggungjawab dan kewenangan kompetensi tenaga medis dengan tenaga kesehatan merupakan wujud prinsip kesetaraan (equality liberty). hal itu merupakan keadilan karena perbedaan (principle different). (b)dalam kewenangan kompetensi bukan bentuk diskriminasi, namun(c) perbedaan kewenangan kompetensi antara tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengacu ajaran keadilan john rawi, bersesuaian dengan pendapat mahkamah konstitusi bahwa keadilan tidak selalu berarti memperlakukan sama kepada setiap orang. (d)menggunakan konsep keadilan tersebut secara konsisten dan sudahxii2014, putusan nomor puu putusan nomor puu v dan putusan nomor puu v merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (e) mengacu(f) mengacu putusan nomor puu ii mengenai pengujian nomor tahun mahkamah konstitusi berpendapat bahwasanydengan alasan alasan tersebut, mengakibatkan kerugian konstitusional para pemohon yakni tidak terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum yang adil uud terganggunya hak bekerja sebagai profesi dari tenaga medis merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god uud terganggunya hak konstitusional pelayanan kesehatan uud pemohon dan pemohon melanggar hak konstitusionalnya karena pengaturan nomor tahun tentang names mengacaukan tenaga medis idi dan pagi yang direpresentasikan oleh pemohon dan pemohon ii. selain itu dirugikan akibat rusaknya sistem praktik kedokteran, yakni dalam hal menjaga mutu dan kompetensi sesuai standar profesi yang sudah diatur dalam praktik kedokteran, dan pengawasan serta penjagaan core competence sudah dilakukan oleh kki. pengaturan tenaga medis dalam nomor tahun tentang names yang berimplikasi kepada masuknya konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi dalam konsil tenaga kesehatan indonesia kaki) yang dibentuk nomor tahun tentang names, adalah merusak sistem dan paradigma karena tenaga medis tidak sama tanggungjawab profesi dan kewenangan profesinya dengan tenaga kesehatan, dan bahkan merupakan profesi yang istimewa karena kewenangannya. mengapa profesi tenaga medis (dokter dan dokter gigi) istimewa, karena: (a) memiliki kompetensi melakukan tindakan medis secara mandiri terhadap tubuh manusia, sedangkan tenaga kesehatan melaksanakan fungsi delegasi (relegated function) dari dokter dan dokter gigi yang berwenang bertindak mandiri dengan standing order so). tenaga medis bertindak sesuai disiplin ilmu kedokteran yang memiliki body knowledge, yang dalam pelayanan medis bertindak secara altruisme dan hanya takluk demi kepentingan pasien dan mutlak mengacu pada disiplin ilmu kedokteran, terikat dengan etik, disiplin, dan sumpah dokter hipocrates oath) yang menegaskan adanya nobles blige (responsibility profession) profesi dokter, antara lain janji 'membaktikan hidup guna kepentingan perikemanusiaan dan janji menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. (bb) tenaga medis memiliki kewenangan profesi (profesion authority) yang bukan berasal dari kewenangan otoritas merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god eksekutif (executive authority). dengan karakteristik istimewa dokter dan dokter gigi sedemikian, maka secara alamiah terbitlah kepercayaan publik (public trust). karakteristik profesi dokter dan dokter gigi memiliki kepercayaan negara, yang diwujudkan sebagai bukti otentik misalnya dalam bentuk surat keterangan sehat sebagai syarat formil rekrutmen tenaga kerja, mendaftar calon anggota parlemen, bahkan calon presiden dan calon wakil presiden sekalipun pemeriksaan kesehatan dilakukan tenaga medis (bukan perawat). demikian pula memastikan meninggalnya seseorang dengan pernyataan dokter, bukan keterangan perawat, ners, bidan, farmasi apoteker, atau tenaga kesehatan. terkait itu, menurut pendapat mahkamah konstitusii angka pemohon iii terlangggar hak konstitusionalnya karena tidak lagi memiliki tugas, fungsi, dan wewenang terhadap tenaga medis yang diberikan praktik kedokteran. kki dirugikan karena adanya pengaturan yang membubarkan kki tugas konstitusional kki sebagai lembaga negara dalam lingkup otonomi profesi tenaga medis dan mengawal kompetensi (medical competence), tenaga medis yang sangat berbeda dengan tugas fungsi dan wewenang pemerintah (eksekutif) dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan administrasi pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana lingkup tugas pemerintah dalam kesehatan. keberadaan kki melindungi warga masyarakat dan memandu profesi kedokteran (protecting the peoples and guiding the profesion) untuk menjamin hak konstitusional atas pelayanan kesehatan warga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masyarakat oleh tenaga medis dengan menjamin kompetensi dan independensi profesional, guna menjamin uud dan realisasi cita cita negara kesejahteraan.melegitimasi ataupun tindakan yang menimbulkan reaksi ketegangan sosial (social mention) atas keberadaan kki. lagi pula tidak ada hasil studi yang membuktikan tidak kalinya eksistensi kki dan kkiperannya sehingga memiliki justifikasi sosiologis, justifikasi yuridis dan justifikasi konstitusional. bahkan kki sudah diterima dan diakui serta turut berperan dalam wadah sejenis dalam kawasan asean dan internasional sebagai medical and dental regulatory authority sehingga terbukti efektifitas kki mengawal hak konstitusional uud pemohon melanggar hak konstitusionalnya karena tidak memperoleh jaminan dalam pelaksanaan praktik kedokteran, karena rusaknya sistem praktik kedokteran yang sudah ada dalam praktik kedokteran sehingga dokter dalam berpraktik tidak lagi menjadi pelaku utama (captain the team), tergerusnya wewenang atas standing order so), bahkan terancam pemidanaan berlebihan dan melanggar asas legalitas. padahal pengaturan tenaga medis sudah jelas dan spesifik diatur dengan praktik kedokteran, termasuk perbuatan larangan dan sanksi apa saja yang dikenakan secara limitation dan pasti. dengan demikian pengaturan ganda merupakan kriminalisasi berlebihan terhadap tenaga medis selain dalam praktik kedokteran namun juga dengan names. pemohon melanggar hak konstitusionalnya karena tidak memperoleh kepastian hukum yang adil karena pengaturan tenaga medis yang merusak sistem dan mengacaukan paradigma serta norma hukum praktik kedokteran, sehingga menurunkan derajat mutu dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kompetensi sesuai standar profesi bagi warga masyarakat, termasuk pemohon bahwa para pemohon mengalami kerugian konstitusional atas pengaturan tenaga medis dalam names, sebagaimana diformulasikan dalam matrik berikut ini. para ketentuan kerugian konstitusional pemohon names (faktual dan potensial) pemohon pengaturan merugikan organisasi profesi idi tenaga dengan peraturan yang tidak konsisten dan medis dalam mengakibatkan idi dan anggota idi pemohon names dan pagi dan anggota pagi tidak memiliki perlindungan dan angka kepastian hukum bertindak dalam profesi medis. huruf anggota idi dan anggota pagi terancam dengan sanksi pidana dalam names karena selain terikat dengan norma hukum dalam praktik kedokteran praktik), sekarang terikat dengan sanksi pidana dalam names, sehingga potensial terjadinya kriminalisasi berlebihan menyamakan memasukkan tenaga medis sebagai tenaga kesehatan yang terikat dengan names. kriminalisasi berlebihan dokter dan dokter gigi (anggota idi dan pagi) sebagai tenaga medis mengancam organisasi idi dan pagi dalam perlindungan anggota, karena ada ancaman sanksi dalam praktik dan names yang tumpang tindih. organisasi profesi idi dan pagi) mengalami kerugian dan kerusakan sistemik karena rusaknya sistem praktik kedokteran dengan names yang konsisten dengan praktik. idi dan pagi menderita kerugian karena rusaknya sistem hukum praktik kedokteran yang sudah diatur lengkap dan aje melindungi tenaga medis dengan praktik, namun tumpang tindih dengan names yang memasukkan tenaga medis. rusaknya sistem praktik kedokteran, karena standar profesi disahkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menteri (eksekutif), sehingga masuk dalam wewenang eksekutif padahal standar profesi adalah domain profesi dan berkenaan norma disiplin kedokteran. standar profesi dan standar kompetensi dokter secara universal disusun dan disahkan oleh regulator profesi itu sendiri yakni kki. pengaturan tenaga medis mengakibatkan kekacauan organisasi profesi idi dan pagi), sekaligus kesimpangsiuran hukum, apakah takluk kepada rezim hukum tenaga kesehatan names) atau tetap tunduk dengan rezim hukum praktik kedokteran praktik). idi dan pagi sebagai organisasi dirugikan kesimpangsiuran regulasi misalnya keputusan majelis kehormatan disiplin konsil masing masing, termasuk tenaga medis (sekarang kaki) akan diintervensi menteri (eksekutif) karena menteri menerima keberatan atas putusan majelis kehormatan disiplin konsil masing masing names j|. bahkan tatacara pengenaan disiplin ditentukan menteri names|. padahal eksekutif tidak dalam kapasitas dan tidak berwenang menguji kepatuhan norma disiplin dan bukan pemberi lisensi cg. str bagi tenaga medis. kewenangan kompetensi dokter dan dokter gigi bukan berbasis administratif (administrative base) namun berbasis kompetensi (competence base) dengan diberikan str oleh kki yang independen, termasuk dari campur tangan eksekutif. mendegradasikan kehormatan organisasi profesi idi dan pagi) dengan ketentuan yang menggabungkan mengacaukan antara tenaga profesi (berbasis kewenangan kompetensi) dengan tenaga vokasi (berbasis teknik). organisasi profesi idi dan pagi) bersama sama dengan kki adalah entitas yang berbasis profesi dan pro kompetensi, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god namun karena tenaga medis disamaratakan dengan tenaga kesehatan termasuk tenaga vokasi yang bukan berbasis profesi dan pro kompetensi misalnya: tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga promosi kesehatan, teknisi medis (perekam medis dan informasi kesehatan, penata anestesi, teknisi gigi, radiologis, dll), tenaga teknik bio media (radiografi, elektromedis, dll), bahkan disamakan dengan tenaga kesehatan ketrampilan tradisional ataupun ramuan names|. pengaturan tenaga medis disamaratakan dengan tenaga kesehatan menimbulkan kerugian nyata karena tenaga medis menimbulkan konflik dalam cara penanganan pelayanan kesehatan terhadap pasien antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan (perawat, bidan, farmasi, dll), karena kepada tenaga kesehatan juga diberikan kewenangan mandiri sehingga seakan akan dapat mengabaikan saran tindak maupun keputusan medis yang diambil terhadap pasien. akibatnya merugikan pasien. hal ini mirip seperti tamsil yang apabila menggabungkan pengaturan penegak hukum dengan mencampuradukkan antara hakim, jaksa, polisi, dan advokat, bahkan dicampurkan dengan panitera, juru sita, dan pegawai administratif peradilan, kejaksaan, kepolisian, advokat penasihat hukum. akibatnya merugikan masyarakat pencari keadilan. terjadinya konflik profesi dalam penanganan pasien dan bahkan keengganan mematuhi perintah penugasan pendelegasian tindak asuhan dokter dan dokter gigi yang memiliki standing order. so). karena tenaga kesehatan lain (misalnya: perawat, bidan) juga memiliki profesi sendiri, dengan standar profesi, kode. etik, kolegium, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god konsil, majelis kehormatan sendiri dan mandiri, sehingga memungkinkan konflik dan pengabaian terhadap standing order tenaga medis (dokter dan dokter gigi) sebagai captain the team praktik kedokteran. menimbulkan kekacauan kepercayaan publik dan karenanya merugikan idi dan pagi, sebab seakan akan selain dokter bisa melakukan tindakan medis mandiri dan bahkan membuat keputusan (medical decision), saran tindak, tindakan mandiri, bahkan memutuskan menerangkan seseorang (pasien) sedang sakit tertentu, menerbitkan surat sehat, atau surat sakit, atau surat kematian, sehingga merugikan kepercayaan publik pada organisasirugikan karena kki tidak lagi terdiri dari konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi. kki tidak sama dengan konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi yang masuk dalam komponen kki, sebab hanya kki yang diakui sebagai lembaga negara dan memiliki wewenang sebagai regulatory authority. mengakibatkan bubarnya kki dan tidak berfungsinya kki menjaga kompetensi tenaga medis. hilangnyahak anggota komisioner kki dalam menjalankan pekerjaan amanat dan sumpah jabatan sebagai pengabdi negara (negarawan) yang sudah disampaikan dihadapan presiden sebagai kepala negara. apalagi semua anggota komisioner kki bersedia meninggalkan jabatan struktural pada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god indonesia, serta diakui dan diterima dalam organisasi profesi dokter secara internasional. pemohon nomor seiten sudah menjalankan tugas dan pmaupun melindungi hak hak dan kepentingan anggota anggotanya, menerbitkanontinuing profesional development! cpd), melakukan advokasi, menyampaikan pendapat dan aspirasi, bahkan mengajukan pengujian materil undang undang yang merugikan hak konstitusional dokter, serta diakui sebagai pihak yang berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian berkenaan praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan guna melindungi tenaga medis cg. dokter. berdasarkan hal hal tersebut maka beralasan jika pemohon cg. idi selaku badan hukum privat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian materil nomor tahun tentang names. bahwa pemohon adalah organisasi profesi dokter gigi satu satunya indonesia, berbentuk badan hukum privat yang keberadaannya diakui dengan praktik kedokt,dokter gigi maupun melindungi hak hak dan kepentingan anggota anggotanya,pd), melakukan advokasi, menyampaikan pendapat dan aspirasi guna melindungi hak hak dan kepentingan konstitusional dokter gigi, serta sudah diakui sebagai pihak yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god institusi induknya, sehingga menghilangkan hak atas pekerjaan yang dijamin uud dan ham. menghilangkan kewenangan dan lingkup tugas kki terhadap tenaga medis, karena dialihkan kepada kaki yang tidak independen dan hanya melakukan koordinasi, tidak memiliki kewenangan menerbitkan dan mencabut lisensi (str), tidak ada peradilan disiplin yang independen dan putusan bersifat final, karena dibuka intervensi menteri dengan keberatan kepada menteri. degradasi dan hilangnya kehormatan anggota komisioner kki, karena telah mengangkat sumpah menjalankan tugas kki sesuai praktik, namun dengan names dihapuskan ketentuan mengangkat sumpah yang sakral dan mulia tersebut dengan names. degradasi kepercayaan dan reputasi kki dihadapan warga masyarakat internasional karena pembubaran kki maka tidak diakui lagi sebagai regulatory authority untuk core competence indonesia dan bahkan kawasan asean. kki sudah diakui dalam perundingan asean dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean (mea) sudah diakui sebagai profesional regulatory authority untuk indonesia. kaki dalam names tidak dikenal dalam forum asean secara langsung akan secara faktual merugikan negara, dan masyarakat secara keseluruhan. mengakibatkan tidak ada lagi kki dan sekaligus menghilangkan peran dan fungsi serta wewenang lembaga peradilan disiplin yang independen sebagaimana ada dan efektifnya kaki sesuai praktik. tugas, fungsi dan peran kki menjaga profesional trust yang menimbulkan public trust pada tenaga medis, hal itu menjadi terganggu bahkan turun karena tidak adanya kki. kki tidak dapat lagi menerbitkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan mencabut str kepada tenaga medis, dan tidak dapat lagi atau terganggu dalam melayani pemohon str dan perpanjangan str, sehingga merugikan tenaga medis dan warga masyarakat. lebih jauh lagi terjadi kekacauan (chaos) dalam perlindungan warga masyarakat dan mengawal profesional trust, apalagi tenaga kesehatan disetarakan dengan tenaga medis sehingga mekanisme kerja standing order tidak berjalan. menjadi dasar pembubaran kki dan hilangnya peran dan fungsi kaki sehingga anggota kki kehilangan moral dan reputasi karena pada masa periode kki saat ini, terjadi melegitimasi kki. seakan akan komisioner kki saat ini gagal bekerja mengawal profesional trust dan melindungi warga masyarakat. padahal tidak ada studi komprehensif yang membuktikan melegitimasi kki, dan sama sekali tidak ada permohonan pengujian ataupun putusan yang membatalkan keabsahan norma hukum serta konstitusionalitas kki. kki dan anggota komisioner kki kehilangan peran dalam menjalankan tugas, pengabdian, dedikasi, serta aktualisasi atas keahlian, kepakaran, dedikasi, peran serta membangun bangsa indonesia melalui kki. kemunduran bagi prestasi dan kemajuan yang sudah diraih kki sebagai regulatory authority yang diakui internasional. sehingga dianggap gagal menjaga kepercayaan publik nasional dan internasional. kerugian investasi moral, dedikasi, bahkan ekonomi yang diberikan komponen kki termasuk pegawai dan anggota kmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godriminalisasi terhadap tenaga medis (dokter dan dokter gigi) termasuk pemohon karena terancam dengan ketentuan sanksi pidana names. terganggu kemandirian profesi dokter karena disamaratakan dengan tenaga kesehatan padahal pemohon terikat dengan standar profesi, kewenangan memberikan standing order so) kepada tenaga kesehatan. ancaman bagi dokter dokter gigi termasuk pemohon tidak dapat menjalankan standing order so) kepada tenaga kesehatan lain yang mengaku memiliki kewenangan tindakan mandiri. dokter dokter gigi tenaga medis) cg. pemohon terancam tidak lagi menjadi pelaku utama atau captain the team dalam praktik kedokteran yang merupakan aktor bagian utama pelayanan kesehatan. menyamaratakan tenaga medis dengan tenaga kesehatan bahkan dengan tenaga vokasi akan merugikan reputasi dokter dokter gigi. tenaga medis terancam dalam lingkup pekerjaannya karena tenaga kesehatan (misalnya perawat, bidan, dll) berhak melakukan tindakan mandiri yang terpisah dari kompetensi tenaga medis, sehingga dokter dokter gigi termasuk pemohon dirugikan secara faktual (ekonomi) dalam hak bekerja melayani pasien. menimbulkan konflik dan keraguan publik pada tenaga medis karena pendaratan dan dapat melakukan tindakan mandiri. degradasi reputasi dan kepercayaan publik atas kemampuan profesi tenaga medis. kerancuan dalam pengurusan dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god legalitas str dokter dan dokter gigi termasuk pemohon iv. dirugikan dengan tidak adanya kaki yang independen dan putusan final, dan proses peradilan diintervensi menteri yang tidak berwenang atas penegakan norma disiplin, dan tidak berwenang mencabut str, apalagi menguji kompetensi profesi. jika ditampilkan, tidak logis putusan dkpp (lembaga peradilan urusan pemilu) diintervensi menteri dalam negeri dengan keberatan atas putusan dkpprugian dalam jaminan mutu dan kompetensi praktik kedokteran. kerugian karena adanya kemungkinan intervensi eksekutif atas dokter dokter gigi dalam melayani pasien, termasuk menentukan tindakan medis, bahkan surat keterangan sehat (sebagai syarat pencalonan legislatif, atau kepala daerah, misalnya). kehilangan akses untuk perlindungan jika ada pelanggaran disiplin tenaga medis karena menjadi sebab pembubaran kki dan terdegradasiatas makaahwa berdasarkan alasan alasan atas makakan frasa kecuali tenaga medis . bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas mohonbahwa berdasarkan alasan alasanerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godperihal alasan pengujian ketentuan nomor tahun tentang names yang memuat ketentuan membubarkan konsil kedokteran indonesia kki) dengan d, hak konstitusional atas pekerjaan, hak konstitusional atas pelayanan kesehatan, dan karenanya bertentangan deng dan dokter gigi, berkurang atau cederanya hak konstitusional profesi tenaga medis, berkurang dan cederanya hak konstitusional warga masyarakat atas pelayanan kesehatandan nomor tahun tentang names yang pada merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id pokoknya membubarkan keberadaan konsil kedokteran indonesia kki) sebagai lembaga negara yang justru memiliki constitutional importance. selain itu, nomor tahun tentang names juga membatalkan keberadaan dan legalitas sekretariat dan pegawai kki bawah kki. berikut disampaikan dan tahun tentang names yang selengkapnya berbunyi: dan kewenangannya sampai dengan terbentuknya konsil tenaga kesehatan indonesia . pada saat undang undang ini mulai berlaku: dan undang undang nomor tahun tentang praktik merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godbahwa dengan ketentuan dan nomor tahun tentang names maka dapat disimpulkan nomor tahun tentang names memuat ketentuan yang membubarkan kki. (a)(b) mengacu setelah terbentuk kaki. (c) mengacu kki yang dibentuk berdasarkan praktik kedokteran tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sampai dengan terbentuknya kaki. hal itu bermakna bahwa kki bubar setelah terbentuk kaki. (d) mengacu sekretariat kkinya sekretariat kaki. dengan demikian, maka kki dibubarkan dengan names. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (e) mengacu mencabut dan menyatakan tidak berlaku praktik kedoktera. dengan demikian kki tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga negara, karena tidak bertanggungjawab kepada presiden, sehingga nomor tahun tentang names mematikan watak independensi kki, dan menghapuskan kki sebagai lembaga negara. tanpa rasio legis dan dengan sewenang wenang pembentuk nomor tahun tentang names membentuk kaki yang tidak independen karena bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri, yakni dalam kapasitas sebagai eksekutif, dan bukan kepala negara. bahkan kaki tidak fungsional sebagaimana kki namun hanya koordinator yang domain pengelolaan administratif atau eksekutif. (f) mengacu mencabut dan menyatakan tidak berlaku praktik kedokteran yang mengatur mengenai kewajiban anggota kki mengangkat sumpahjjanji. dengan demikian maka anggota kki tidak lagi berkedudukan sebagai pejabat negara yang menjalankan tugas sebagai lembaga negara, karena tidak bertanggungjawab kepada presiden dan tidak wajib mengangkat sumpah janji hadapan presiden sebagai kepala negara. sehingga nomor tahun tentang names mematikan watak independensi kki, dan menghapuskan kewajiban mengangkat sumpah janji. artinya, tahun tentang namesbahwa keberadaan kki memiliki justifikasi yuridis konstitusional dan makna penting konstitusional (constitutional importance). sehingga pembubaran kki dengan ketentuan dalam names adalah melanggar hak konstitusional para pemohon utamanya pemohon iii cg. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kki sebagai lembaga negara yang mengawal pelaksanaan uud ketentuan names dan membubarkan kki dan bahkan merusak sistem praktik kedokteran yang menjaga profesional trust dan perlindungan warga masyarakat, sebab kki sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan praktik kedokteran merupakan pilar penting dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan masyarakat yang dijamin uud berikut alasan mengapa kki memiliki justifikasi konstitusional dan constitutional importance dalam pelayanan kesehatan: (a) pelayanan kesehatan sebagai hak konstitusional dijamin dan sesuai cita cita negara kesejahteraan. tenaga medis adalah pelaku utama yang berwenang melakukan tindakan mandiri pelayanan kesehatan masyarakat. oleh karena itu pengaturan tenaga medis serta keberadaan kki sebagai lembaga negara yang mengemban tugas ganda melindungi warga masyarakat dan memandu profesi (protecting the peoples and guiding profesion) memiliki constitutional importance. (b) arti penting tenaga medis sebagai pelaku utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar adalah untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin setiap orang. kesejahteraan kesehatan yang merupakan hak konsitusi dan salah satu cita cita dalam uud yakni cita cita mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial, yakni melalui prinsip negara kesejahteraan. selain itu pelayanan kesehatan masyarakat dimana dokter dan dokter gigi selaku tenaga medis sebagai pelaku utama (captain the team) yang melekat tanggungjawab profesional dan bertindak dengan independen (profesional responsibility and independence) sehingga diperlukan kki yang independen. (c) kki memiliki tugas ganda menjaga profesional trust dan melindungi warga masyarakat dari praktik kedokteran yang tidak tidak sesuai disiplin kedokteran (vide praktik merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian yang berkenaan dengan praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan guna melindungi tenaga medis dokter gigi. pemohon menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam mengampu profesi dokter gigi, dan organisasi profesi dokter gigiyang mempunyai cabang cabang seluruh indonesia, sehingga pemohon cg. pagi mempunyai kepentingan terhadap disahkannya nomor tahun sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) selaku badan hukum privat yang mempunyai kedudukan (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian nomor tahun tentang names guo. bahwa pemohon iii adalah lembaga negara yang mengawal pemenuhan dan perlindungan hak pelayanan kesehatan yang dijamin uud dengan constitutional importance itu, konsil kedokteran indonesia kki) dibentuk dengan praktik kedokteran sehingga merupakan lembaga negara atau organ negara (state organ) dengan undang undang, yang berada pada lapis kedua yang setara dengan komisi pemilihan umum kpu) yang mengembang tugas dalam penyelenggaran pemilihan umum, ataupun komisi nasional hak asasi manusia komnas ham) yang dibentuk dalam undang undang hak asasi manusia. kki mengawal hak konstitusional atas pelayanan kesehatan dengan menjamin adanya perlindungan hak pelayanan kesehatan, dengan menjamin dan meningkatkan mutu profesi kedokteran dan perlindungan warga masyarakat (protecting the peoples and guiding profesion). dengan arti penting konstitusional (constitutional importance) sedemikian, kki merupakan lembaga negara yang berkepentingan dan terkait langsung dengan pelaksanaan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan dimana praktik kedokteran sebagai bagian yang terpenting. kelembagaan kki bersifat independen dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, serta bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara. tidak adanya independensi, merugikan kki menjalankan tugas, fungsi dan wewenang selaku otoritas regulator merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kedokteran). pembubaran kki sebagai lembaga negara mengancam kesejahteraan kesehatan dan constitutional competence uud (d) tugas konstitusional kki sebagai lembaga negara dengan tugas, fungsi, dan wewenang dalam lingkup otonomi profesi tenaga medis dan mengawal kompetensi (medical competence), berbeda dengan damien tugas pemerintah (eksekutif), yakni dalam bidang penyelenggaraan, pengelolaan dan administrasi pelayanan kesehatan masyarakat (vide kesehatan). (e) keberadaan kki melindungi warga masyarakat dan memandu profesi kedokteran untuk menjamin hak konstitusional atas pelayanan kesehatan warga masyarakat dengan menjamin kompetensi dan independensi profesional, sebagai jalan menjamin uud dan realisasi cita cita negara kesejahteraan. praktik kedokteran merupakan kemajuan signifikan yang mengubah basis praktik kedokteran dari administratif eksekutif kepada basis profesi kompetensi, diantaranya dengan membentuk kki sebagai lembaga negara yang bertugas, berwenang dan berfungsi mengawal kompetensi. dengan praktik kedokteran, terbentuknya kki selaku professional medical and dental regulatory authority maka kewenangan dokter dan dokter gigi berbasis kompetensi (competence base) (dengan surat tanda registrasi str), tidak lagi berbasis pendaftaran administrasi (administration base) oleh eksekutif pemerintah (dahulu dengan surat izin dokter yang berlaku seumur hidup). kki melakukan evaluasi dan registrasi ulang str setiap (lima) tahun untuk menjamin kompetensi, sehingga tidak lagi menganut surat izin dokter seumur hidup, dan untuk melindungi warga masyarakat dari pelanggan norma disiplin, sudah disediakan peradilan disiplin yakni kaki yang menerima pengaduan, memeriksa, dan keputusan bersifat final, sehingga tidak ada campur. tangan eksekutif dalam penegakan norma disiplin. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (9g) praktik kedokteran merupakan kemajuan dalam tata kelola pembinaan profesi medis dan praktik kedokteran indonesia, termasuk dengan pembentukan kki sebagai pengawal profesional trust dan melindungi warga masyarakat dari profesi medis. pengaturan praktik kedokteran dengan keberadaan kki yang independen dalam mengawal kompetensi penyelenggaraan praktik kedokteran oleh tenaga medis dalam kurun tahun, sudah berjalan aje dan mendapat kepercayaan masyarakat (public trust). sampai saat ini, secara yuridis konstitusional tidak ada ketegangan sosial (social mention), ataupun pengujian konstitusionalitas kki sebagai lembaga negara. (h)ketegangan sosial (social mention) ataupun pengujian materil mahkamah konstitusi. juga tidak ada hasil studi yang membuktikan eksistensi kki tidak valid dansehingga kki memiliki justifikasi sosiologis, yuridis dan konstitusional. bahkan kki sudah diakui dan berperan kawasan asean dan internasional sebagai medical and dental regulatory authority. sehingga kki efektif mengawal hak konstitusional uud bahwa pembubaran kki dengan ketentuan ketentuan nomor tahun tentang names justru merugikan kepentingan warga masyarakat, tenaga medis, organisasi profesi idi dan pagi), dan kki sendiri. apalagi pembubaran kki dilakukan dengan cara kesenangan wenangan kekuasaan pembuatan undang undang yang menegaskan prinsip negara hukum demokratis (democratische rechstaat). bahwa pembubaran kki sebagai lembaga negara merugikan pemohon il maupun anggota komisioner kki sendiri yang sudah bekerja dan mengangkat sumpah jabatan komisioner kki. kki sebagai rumah bagi bernaung dan berkembangnya profesi medis karena kki mengawal merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god profesional trust profesi medispembubaran kki merugikan kepentingan warga masyarakat yang diwujudkan dengan tugas, fungsi dan wewenang kki. (a) pembubaran kki merugikan warga masyarakat oleh karena warga masyarakat membutuhkan perlindungan atas terjaminnya kompetensi dan pelayanan yang bermutu dari praktik kedokteran oleh tenaga medis. tugas itu dilaksanakan kki secara independen misalnya mengesahkan standar kompetensi dokter indonesia, standar profesi, ataupun pemeriksaan atas pelanggaran disiplin oleh kaki yang putusannya bersifat final, dan tidak dapat diajukan keberatan kepada pemerintah. sehingga kaki tidak dapat diintervensi. kki mengesahkan standar kompetensi untuk peningkatan mutu praktik kedokteran, yang bebas dari pengaruh kepentingan industri, kapital, dan kepentingan luar disiplin kedokteran itu sendiri. (b) pembubaran kki merugikan warga masyarakat karena menghilangkan watak independen dalam mengawal profesional trust profesi tenaga medis, tidak terjaminnya standar kompetensi karena pengesahan standar profesi dan standar pelayanan profesi dilakukan pemerintah (vide nomor tahun tentang names bahkan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi yang merupakan domain dan wewenang organisasi profesi tidak dilakukan oleh organisasi profesi tetapi perguruan tinggi. padahal uji kompetensi dan sertifikat kompetensi adalah domain profesi, dalam upaya melindungi tenaga medis agar menaati norma disiplin, dan sekaligus mencegah dikenakan norma hukum. karena itu, uji kompetensi dan sertifikat kompetensi bukan domain dan wewenang pemerintahan (eksekutif) dan bukan wewenang perguruan tinggi (akademi). hal ini mengancam kompetensi dan mutu pelayanan praktik kedokteran kepada pasien atau warga masyarakat. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (c) pembubaran kki merugikan warga masyarakat karena justru kaki yang dirancang menggantikan kki, namun pembentukan kaki tidak memiliki independensi, tidak memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, dan tidak memiliki fungsi registrasi, namun hanya fungsi koordinator konsil masing masing yang hanya bersifat manajerial dan administratif. keadaan sedemikian justru menurunkan derajat tugas, fungsi dan wewenang kiki, sehingga merugikan warga masyarakat dari pelayanan kesehatan yang tidak sesuai disiplin. bahwa pembubaran kki merugikan profesi tenaga medis dan organisasi profesi idi dan pagi), karena: (a)praktik kedokteran, pengesahan standar profesi medis dilakukan kki. (b) kepercayaan masyarakat atau public trust terganggu karena putusan peradilan disiplin atas hal adanya pengaduan terhadap tenaga kesehatan, putusannya tidak final karena dapat diajukan keberatan kepada pemerintah. sehingga menurunkan kepercayaan atau public trust terhadap tenaga medis dan organisasi profesi, karena adanya intervensi pemerintah dalam memeriksa keberatan atas putusan peradilan disiplin kedokteran. padahal pemerintah bukan pengampu dan pengasuh norma disiplin, karena pemerintah adalah pengampu norma administrasi pemerintahan atau eksekutif. keberatan oleh pemerintah atas putusan peradilan disiplin adalah intervensi administrator pemerintahan terhadap profesi yang mengampu dan mengawasi dan menegakkan norma disiplin. pemerintah tidak berwenang dalam penegakan norma disiplin. (c) merugikan organisasi profesi karena uji kompetensi dan sertifikat kompetensi dalam nomor tahun tentang names tidak lagi wewenang organisasi profesi, sehingga membahayakan kompetensi dan mutu pelayanan kesehatan. padahal uji kompetensi merupakan jalan bagi lulusan dokter dan dokter gigi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god memasuki profesi praktik kedokteran entry exam), yang merupakan wewenang organisasi profesi. sertifikat kompetensi merupakan bukti kemampuan kompetensi yang merupakan syarat wajib registrasi untuk memperoleh str. dengan demikian, uji kompetensi dan sertifikat kompetensi bukan lagi wewenang organisasi profesi bertolak belakang dengan kebijakan hukum (legal policy) penerbitan str dokter dan dokter gigi berbasis kompetensi. bahwa pembubaran kki itu sendiri selain merugikan kki juga merugikan masyarakat dan organisasi profesi karena sesuai praktik kedokteran, kki bertanggungjawab kepada presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan atau eksekutif. keberadaan kki yang diberikan watak independen angka untuk melaksanakan amanat konstitusi dan mengemban constitution importance atas pelayanan kesehatan pada uud dan berkedudukan ibukota negara padahal untuk memastikan profesional trust praktik kedokteran, maka kki tidak boleh diintervensi dengan kepentingan apapun selain menjamin kompetensi dan menjaga mutu pelayanan kedokteran, serta perlindungan warga masyarakat. bahwa anggota kki wajib mengangkat sumpah janji hadapan presiden, dengan lafal sumpah janji tertera eksplisit dalam praktik kedokteran kki mempunyai fungsi pengaturan (to regulate)jaga mutu pelayanan medis. ketentuan sedemikian menjamin independensi kki yang selanjutnybahwa dengan watak independensi, kki bertugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar(vide dengan lingkup tugas itu, kki merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god memiliki wewenang antara lain mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi (vide huruf dalam pelaksanaan tugasnya, kki sudah menerbitkanuntuk menjamin profesional trust dan perlindungan warga masyarakat pada praktik kedokteran, kki mengeluarkan pedoman penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik indonesia keputusan konsil nomor tahun vide bukti p 24j. dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi disahkan oleh menteri kesehatan, sehingga menghilangkan wewenang organisasi profesi dan kki dalam mengawal profesi dan kompetensi. sehingga praktik kedokteran menjadi tidak independen, dan merusak sistem praktik kedokteran yang sudah berjalan dan aje serta sesuai standar universal. pembuatan norma nomor tahun tentang names yang sedemikian merusak tatanan sistem hukum praktik kedokteran, dan merusak constitutional importance dalam kaitan keberadaan kki yang memiliki justifikasi konstitusional pada uud implikasi konkritnya, akan terjadi penumpukan kewenangan eksekutif yang merugikan warga masyarakat karena mengelola wewenang yang bukan domain eksekutif. urusan profesi dan kompetensi adalah damien dan wewenang profesi, bukan domain dan wewenang pemerintah (eksekutif). bahwa keberatan kki dalam menjalankan constitutional importance yang mengemban tugas menjaga profesional trust profesi kedokteran dan melindungi warga masyarakat dari praktik kedokteran, adalah untuk menjalankan kewajiban konstitusional atas pelayanan kesehatan uud untuk memastikan itu, praktik kedokteran telah memiliki tatanan sistem yang menciptakan tertib hukum, yang berkembang sebagai sistem nasional praktik kedokteran, dengan konstruksi dan alur sistem sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (a) konstruksi dan alur dari pendidikan pendidikan profesi sampai dengan penerbitan izin yakni: ijazah dokter dan dokter gigi diterbitkan oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi. uji kompetensi dokter dokter gigi dilaksanakan kolegium organisasi profesi idi dan pagi). sertifikat kompetensi dokter dokter gigi diterbitkan kolegium organisasi profesi idi dan pagi). sertifikat tanda registrasi str) diterbitkan kki. surat izin praktik diterbitkanpendidikan dan pelatihan berkelanjutan continuing profesional development cpd) dokter dokter gigi merupakan wewenang dan domain organisasi profesi idi dan pagi) ca. kolegium (vide dan praktik kedokteran). (c) merujuk kesehatan (vide pemerintah tidak memiliki wewenang mengatur (to regulate) kompetensi tenaga kesehatan cg. dokter dan dokter gigicg. kolegium, dan mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi adalah wewenang kki. (d) jika dibandingkan, terdapat konsistensi sistem antara sistem kesehatan nasional dalam kesehatan dengan sistem hukum praktik kedokteran dalam praktik kedokteran. (e) konsistensi sistem hukum itu dirusak dengan nomor tahun tentang names yang memberikan wewenang kepada pemerintah mengesahkan standar profesi dan standar pelayanan profesi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan profesi tenaga medis (yang dijamin uud selain itu, ketentuan bahwa pemerintah mengesahkan standar profesi dan standar pelayanan profesi mematikan watak merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god independensi dan keberadaan kki sebagai lembaga negara yang mengesahkan standar profesi dan kompetensi yang sudah memiliki cons institutional importance sesuai uud kehadiran nomor tahun tentang names mengakibatkan ketidakpastian hukum yang adil merusak tatanan sistem hukum praktik kedokteran, dan melanggar asas keadilan sosial atas pelayanan kesehatan, serta memundurkan (setback) era sebelum praktik kedokteran.merujuk hans kersen, bahwa kepastian hukum adalah kecocokan antar norma hukum dalam undang undang. jadi bukan kepentingan dicocokkan dan dengan kekuasaan legislasi dibuat menjadi norma sehingga tidak memiliki keabsahan validitas (validity) namun bentuk penyamaran kepentingan yakni mematikan dan mengambil alih tugas kki menjaga constitutional importance uud bahwa kki dari sisi fungsinya menjalankan fungsi menjaga mutu pelayanan kesehatan. mutu pelayanan kesehatan ditentukan praktik kedokteran yakni adanya dokter dan dokter gigi yang menjalankan profesi sesuai kompetensi. hal itu dalam rangka pemenuhan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan uud mengapa ihwal mutu pelayanan dokter dan dokter gigi difungsikan sebagai domain dan fungsi kki? (a) tenaga medis adalah profesi kedokteran (medical and dental), yang takluk kepada kompetensi, standar pelayanan profesi, kode etik, sumpah dokter dan dokter gigi, diawasi organisasi profesi, dengan penegakan disiplin melalui kaki, diwajibkan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diampu oleh kolegium organisasi profesi, wajib uji kompetensi, wajib memperoleh surat tanda registrasi str) dan surat ijin praktik sip). karena itu, profesi tenaga medis tunduk patuh kepada merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god standar profesi kedokteran dan kompetensi, sehingga diperlukan kki. (b) tenaga medis adalah profesi yang berbasis kepada kompetensi dan registrasi lisensi dari kki dengan terbitnya str, karena itu tenaga medis tersebut bertindak secara klinik berdasarkan kemampuan profesional, bukan sebagai pegawai yang diangkat atau disahkan pemerintah (eksekutif), apalagi status tenaga medis bukan mengabdi kepada eksekutif dan menjalankan tugas eksekutif atau sebagai pegawai negeri sipil pns), sehingga tidak logis jika tenaga medis diposisikan berada dibawah eksekutif yakni menteri kesehatan, dengan memosisikan kki bertanggungjawab kepada eksekutif. (c) guna perlindungan warga masyarakat, maka dibangun sistem yang mewajibkan uji kompetensi oleh organisasi profesi, diwajibkan memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi, dan wajib memiliki str dari kki. sejalan itu, warga masyarakat dilindungi dengan dibangunnya majelis kehormatan penegakan disiplin dokter dan dokter gigi dengan kaki. keberadaan kaki sama halnya dengan posisi dan kedudukan badan peradilan disiplin lainnya yang permanen, seperti dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) sebagai peradilan etika untuk lingkup urusan pemilihan umum, atau badan kehormatan bk) untuk anggota dpr, atau komisi yudisial ky) untuk lingkup urusan penegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (dengan ky). bahwa pembubaran kki sebagai lembaga negara melanggar uud karena merusak sistem perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap praktik kedokteran. kki sebagai lembaga negara, kki setara dengan komisi pemilihan umum kpu), komisi yudisial ky), komisi nasional hak asasi manusia komnas ham), komisi perlindungan anak indonesia kpai), bahkan bank indonesia bi), dan otoritas jasa keuangan ojk), yang pembentukannya sebagai lembaga negara dengan masing masing undang undang. sehingga kki adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi pengaturan, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka fungsi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. pembubaran kki dengan names melanggar uud karena kki menjalankan fungsinya sesuai dengan dan derivasi kewajiban konstitusional negara atas pelayanan kesehatan yang dijamin uud dan bertanggungjawab kepada presiden sebagai kepala negara. pelayanan kesehatan sebagai hak konstitusional adalah tidak terpisahkan dengan hak konstitusional memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, termasuk kesehatan. hak konstitusional kesejahteraan kesehatan itu adalah salah satu tonggak dan cita cita konstitusi yakni cita cita negara kesejahteraan (welfare state: welvaart staat) bukan negara penjaga malam (nachtwacher staat: night watchmen state), dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. bahwa dengan demikian, pembubaran kki melanggar karena mencederai hak pelayanan kesehatan masyarakat, sebab: (a) fungsi kki sebagaimana dalam praktik kedokteran adalah terkait langsung dengan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan uud 1945j, dan cita cita negara kesejahteraan. kesehatan adalah anasir penting kesejahteraan lahir dan batin itu sendiri, sehingga kesehatan mencakup sehat lahir dan batin adalah bagian tidak terpisahkan dari kesejahteraan lahir batin. ajaran utilitarian dari filosof jhon stuart mill menyebutkan kebahagiaan (happiness) itu mencakup badan (pleasure body) dan kebahagiaan batin (pleasure mind). (b) tanggungjawab negara memberikan kebahagiaan kepada setiap orang warga negara yang dirumuskan uud sebagai sejahtera lahir dan batin , menurut filosof jhon rail untuk mengatasi dikotomi antara hak individu dengan kewajiban sosial, rail mendefinisikan keadilan sebagai fairness. karena itu kemunculan negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan keadilan sosial yang fairness, dengan memberikan intervensi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (regulatory authority), merugikan organisasi profesi, dokter dan dokter gigi, serta orang perorangan warga masyarakat yang menjadi penerima manfaat pelayanan praktik kedokteran yang bermutu dan sesuai standar profesi. kki yang independen penting untuk mengawal profesional trust tenaga medis dan menjamin kepatuhan kepada disiplin ilmu kedokteran, body knowledge, dan hanya berorientasi untuk kebaikan pasien. selain itu, berfungsi menegakkan norma disiplin praktik kedokteran. keberadaan kki sangat peduli dalam menjamin kepentingan dan kakak warga masyarakat sebagai penerima layanan praktik kedokteran, sehingga memasukkan komponen warga masyarakat sebagai bagian yang tidak terlepas dan wajib disertakan dalam komposisi komisioner kki, sehingga tidak hanya dari kalangan dokter dan dokter gigi semata. kki didirikan pada tanggal april jakarta yang anggotanya terdiri dari (tujuh belas) orang, merupakan perwakilan dari: asosiasi rumah sakit pendidikan indonesia: (dua) orang, kolegium kedokteran indonesia: (satu) orang, pengurus besar ikatan dokter indonesia: (dua) orang, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi indonesia: (dua) orang, persatuan dokter gigi indonesia: (dua) orang, kolegium kedokteran gigi indonesia: (satu) orang, tokoh masyarakat: (tiga) orang, departemen kesehatan: (dua) orang, dan departemen pendidikan nasional: (dua) orang. kki mempunyai fungsi, dan tugas yang diamanatkan dalam praktik kedokteran berwenangdalam menjalankan fungsi dan tugas dimaksud dalam praktik kedokteran, kki mempunyai wewenang menyetujui dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god negara kepada masyarakat tidak beruntung, termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan. (c) keberadaan kki mengawal praktik kedokteran dalam posisi sebagai lembaga negara dalam negara kesejahteraan yang bertugas menjamin pelayanan kesehatan yang berkeadilan, dengan menjaga mutu pelayanan, standar kompetensi, dan perlindungan hak hak warga masyarakat. bahwa pembubaran kki bukan saja melanggar hak konstitusional kki anggota komisioner kki dalam menjalankan pekerjaan uud dan aktualisasi profesional untuk pengabdiannya kepada negara. secara yuridis konstitusional kki diberikan watak independensi, yakni independensi secara fungsional, independensi organisatoris, independensi etik, independensi profesi, independensi manajerial, yang tunduk kepada amanat uud cita cita dan prinsip negara kesejahteraan. tugas, fungsi dan wewenang kki sedemikian dirumuskan dalam praktik kedokteran. bahwa ketentuan yang menghapuskan kki dengan nomor tahun tentang names sama artinya dengan memberangus lembaga negara yang menjalankan amanat dan perintah uud cita cita dan prinsip negara kesejahteraan. penghapusan kki menghilangkan prinsip independensi kaki (yang menggantikan kki), sehingga merugikan perlindungan warga masyarakat dari praktik kedokteran. kaki tidak layak dan tidak memiliki kapasitas dengan keadaan keadaan berikut ini: (a) kaki bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, dalam hal ini presiden sebagai eksekutif bukan sebagai kepala negara (vide names|. karenanya, kaki menjadi takluk dengan kekuasaan eksekutif, dan mendegradasikan perlindungan profesi dengan menjaga(b) anggota kaki tidak diangkat dan diberhentikan presiden sebagai kepala negara, namun diangkat presiden melalui menteri kesehatan sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif. sehingga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tanggung jawab profesi dan independensi (profesional responsibility and independence) yang tunduk hanya kepada disiplin ilmu kedokteran dan kepentingan pasien sesuai body knowledge dan kode etik disiplin menjadi tidak terjamin. akibatnya, kepatuhan hanya kepada standar profesi dan kepentingan pasien terganggu dan bisa diintervensi eksekutif. hal ini membahayakan bagi warga masyarakat atas terjaminnya kompetensi tenaga medis indonesia. (c) anggota kaki tidak ada kewajiban mengangkat sumpahjjanji dengan undang undang, sebagaimana halnya anggota kki divide praktik kedokteran), yang menjustifikasi kki sebagai lembaga negara. namun anggota kaki yang tidak mengangkat sumpah janji seperti halnya anggota kkiakibatnya tidak ada independensi dalam melindungi warga masyarakat dan menjamin profesional trust yang hanya loyal kepada kompetensi sesuai body knowledge dan standar profesi dan mengutamakan kepentingan pasien. (d)nomor tahun tentang names justru tidak membentuk secara konkrit institusi penegakan disiplin seperti halnya praktik kedokteran membentuk kaki yang bersifat permanen. karena itu untuk konsil masing masing dalam nomor tahun tentang names kedudukannya hanya sebagai forum penegakan disiplin biasa, tidak pasti apakah adoc atau permanen. jika dibandingkan dengan kaki sebagai institusi otonom pada kki yang bertugas sebagai peradilan permanen, konsil masing merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masing tidak jelas nama, bentuk, tugas, dan sifatnya apakah adoc atau permanen. keputusan yang dikeluarkan majelis kehormatan disiplin konsil masing masing bersifat tidak final, karena putusannya dapat diajukan keberatan kepada menteri kesehatan. sehingga dalam hal penegakan disiplin, nomor tahun tentang names menurunkan derajat dan status serta kekuatan berlaku kaki sebagai peradilan disiplin yang permanen yang tidak dapat diajukan keberatan kepada menteri kesehatan. apabila konstruksi hukum sedemikian dipakai untuk menganalisa lembaga peradilan disiplin seperti dkpp, maka sangat tidak adil dan tidak lazim jika keputusan dkpp dapat diajukan keberatan kepada menteri dalam negeri, atau keputusan dapat diajukan keberatan kepada menteri hukum dan ham. keadaan sedemikian jelas merupakan intervensi dan tidak menjamin impartialitas majelis kehormatan disiplin sebagai peradilan disiplin. akibatnya, tidak ada lembaga peradilan disiplin yang independen dan imperial dalam melindungi kepentingan warga negara, dan memastikan tegaknya norma disiplin yang mengikat tenaga medis. (e) kaki tidak fungsional dan tidak berguna karena hanya sebagai koordinator (vide nomor tahun tentang names) dengan tugas yang bersifat tata kelola dan manajerial (vide oleh karena itu, kaki tidak memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengawal kompetensi profesi, akan tetapi tugas, fungsi dan wewenang mengawal kompetensi pada konsil masing masing (registrasi, pembinaan praktik tenaga kesehatan, menyusun standar nasional pendidikan tenaga kesehatan,) (vide akibatnya, keberadaan kaki mubazir, tidak berguna dan tidak fungsional bagi mengawal profesional trust dan perlindungan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god warga masyarakat dari praktik tenaga kesehatan. artinya, kaki tidak kompatibel dengan tugas konstitusional uud dan cita cita negara kesejahteraan, yakni kesejahteraan atas kesehatan. kaki yang tidak independen karena bertanggung jawab melalui menteri kesehatan, serta wewenang lain yang diambil alih oleh pemerintah yakni menteri kesehatan dapat menerima keberatan putusan majelis kehormatan konsil masing masing yang bertugas sebagai peradilan disiplin, mengesahkan standar profesi, sehingga terjadi penumpukan kekuasaan pada pemerintah dalam tugas, fungsi, dan wewenang mengatur tenaga kesehatan, dan tidak terciptanya mekanisme check and balances. akibatnya ketentuan sedemikian merugikan warga masyarakat karena tidak terlaksananya tugas konstitusional uud dimana kki mengawal profesional trust dan perlindungan warga masyarakat dari profesi tenaga medis. (9g) pembentukan kaki dan pembubaran kki dengan nomor tahun tentang names merusak disain dan postur ketatanegaraan yang memosisikan tugas kki dalam menjalankan tugas mengawal tugas ganda dalam praktik kedokteran yakni mengawal profesional trust dan perlindungan warga masyarakat, atau yang dikenal sebagai protecting the peoples and guiding the profesion. peran ganda itu diberikan kepada kki untuk untuk melaksanakan constitutional importance atas hak konstitusional uud yakni hak konstitusional pelayanan kesehatan. selain itu, tidak ada mandat delegasi kesehatan untuk pembubaran kki namun hanya pembentukan tenaga kesehatan, akan tetapi tidak termasuk tenaga medis (vide kesehatan dan penjelasannya. dengan demikian pengaturan tenaga medis dalam nomor tahun dan pembubaran kki adalah over mandatory, dan bentuk kesewenang wenangan kekuasaan pembuatan (arbitrary merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god power legislation) sehingga melanggar uud akibatnya, tercipta kerusakan sistem hukum dan bubarnya lembaga negara yang dimaksudkan menjaga profesional trust dan perlindungan warga masyarakat. sehingga, pelaksanaan praktik kedokteran menjadi hutan belantara bebas tanpa pengawasan yang tepat dan efektif sesuai standar universal. bahwa dengan demikian, pembentukan konsil tenaga kesehatan indonesia menurunkan derajat constitutional importance mandat perlindungan dan pemenuhan. hak konstitusional atas pelayanan kesehatan pada uud dan sekaligus mematikan kki sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan praktik kedokteran yang melaksanakan constitutional importance atas perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional uud sehingga pembentukan konsil tenaga kesehatan indonesia merupakan degradasi pemenuhan hak konstitusional pelayanan kesehatan dan tidak relevan dengan disain ketatanegaraan indonesia yang pendudukan kki sebagai lembaga negara dalam hal pemenuhan hak pelayanan kesehatan. bahwa pembubaran kki merupakan perusakan yang serius dari sistem hukum praktik kedokteran seperti halnya memberangus seluruh sistem hukum praktik kedokteran. kki adalah puncak dari penamaan praktik kedokteran yang memosisikan profesi tenaga medis yang bergabung dalam organisasi profesi memiliki independensi kompetensi, yakni menjalankan tindakan medis hanya patuh kepada kompetensi profesi dan tidak kepada kekuasaan atau birokrasi. dalam hal dokter dan dokter gigi selaku tenaga medis melakukan tindakan medis, maka standar profesi dan standar pelayanan profesi dibuat dan ditetapkan organisasi profesi bukan oleh pemerintah. hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi campur tangan pemerintah dalam standar profesi dan standar pelayanan profesi. oleh karena lingkup profesi dan kompetensi adalah domain profesi, dan bukan domain dan wewenang pemerintah, maka pengesahan standar profesi dan standar merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pelayanan profesi mestinya disahkan kki. namun dalam nomor tahun standar profesi dan standar pelayanan profesi disahkan oleh menteri (vide jika dibandingkan dengan bank indonesia bi) yang dengan nomor tahun tentang bank indonesia memiliki watak independen, bebas dari campur tangan pemerintah, yang bertugas mengawal kesehatan moneter, maka kehadiran kki sebagai lembaga negara yang berwatak independen yang bertugas mengawal pelayanan kesehatan masyarakat sebagai constitutional importance. dengan independensi pada kompetensi maka setiap dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis wajib mengikuti uji kompetensi oleh organisasi profesi idi atau pagi), memiliki sertifikat kompetensi dari organisasi profesi (bukan dari perguruan tinggi), memiliki str dari kki. jalur dan tahapan ini berpuncak kepada tugas, fungsi dan wewenang kki melakukan registrasi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. oleh karena itu, kki memiliki wewenang menerbitkan dan mencabut registrasi (str), mengesahkan standar kompetensi dokter (ski), pembinaan etika dan penegakan disiplin melalui majelis kehormatan disiplin (kaki) adalah menjalankan mandat konstitusi dan memiliki justifikasi konstitusional dari uud dan cita cita konstitusi mewujudkan negara kesejahteraan. bahwa dengan demikian pembubaran kki bermakna pemberantasan sistem praktik kedokteran dengan kki sebagai lembaga negara. oleh karena organisasi profesi dan tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesial, dan dokter gigi spesialis) terkait langsung secara bersistem dengan fungsi, wewenang dan tugas kki, maka dengan pembubaran kki merupakan pemberantasan sistem praktik kedokteran yang sudah berjalan, dipatuhi, aje dan tidak ada pembatalannya secara yuridis konstitusional. pembubaran kki berarti merusak organisasi profesi, perlindungan dan kepastian hukum praktik kedokteran yang dilakukan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. kki sudah diakui lembaga internasional, yakni anggota medical council network who merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sear, sejak tahun international association medical regulatory authority kamra) sejak tahun asean association medical regulatory sejak tahun sehingga pembubaran kki merusak kepercayaan institusi profesi dokter kawasan asean dan internasional dengan membubarkan kki berdasarkan ketentuan nomor tahun tentang names. padahal profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang berhimpun dalam organisasi profesi idi dan pagi) adalah berkaitan dengan profesi yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan tertentu, pendidikan profesi, yang mencakup aturan norma, sistem, asas, prinsip dan paradigma ilmu kedokteran yang universal. karena profesi tenaga medis terkait dengan organisasi profesi, bahkan terkait dengan segenap persyaratan sebagai profesi yakni adanya kode etik, pendidikan profesi, sumpah profesi, sertifikat kompetensi, uji kompetensi, standar pendidikan kedokteran (misalnya ski), lisensi (str), majelis kehormatan penegakan disiplin melalui kaki, dan kolegium yang mengampu kompetensi tertentu, dan lain lain. sebab itu, menghapuskan kki yang independen sama artinya membuat profesi dan organisasi profesi terganggu dan merusak sistem peningkatan mutu tenaga medis. keadaan sedemikian mengancam profesional trust dan merugikan warga masyarakat atas perlindungan dari profesi kedokteran yang menurunkan derajat penegakan disiplin. pembubaran kki mengakibatkan kekosongan dalam pengawalan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan yang independen. karena negara berfungsi melalui organnya seperti pernyataan hans kersen bahwa the state act only through its organ dividehal. pembubaran kki dengan membentuk kaki yang tidak independen, tidak fungsional dalam tugas kekonyolan, dan degradasi tugas, fungsi dan wewenang lembaga negara, sehingga membahayakailmu kedokteran. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pembubaran kki dengan ketentuan nomor tahun tentang names adalah kesewenang wenangan kekuasaan pembentukan uu, tidak lazim dan melanggar etika konstitusional, karena: (a) tidak ada rasio legis kenegaraan dan alasan luar biasa membubarkan kki, seperti misal rupa mencabut purgelink webbook bw) sepanjang mengenai hukum tanah dan agraris wet versi pemerintahan kolonial belanda, karena adanya alasan peristiwa utama yakni proklamasi kemerdekaan. sehingga hukum agraria kolonial belanda bertentangan asas nasionalisme dan hak menguasai negara hmn) dan beralasan dicabut. (b) tidak ada putusan mahkamah konstitusi mk) yang membatalkan ketentuan mengenai keberadaan serta konstitusionalitas kki, padahal yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (guardian constitution), penafsir konstitusi (interpreter constitution) dan penjaga demokrasi. jika mahkamah konstitusi membatalkan suatu norma uu, justru setelah mendengarkan para pihak, dengan menelaah dan mempertimbangkan secara komprehensif serta dengan semangat keadilan substantif untuk mengawal konstitusi yang bertindak sebagai negarawan, yakni bertindak menjaga negara hukum yang berdasarkan demokrasi (democratische rechtstaat) dan mencegah kewenangan kekuasaan (arbitrary power) dalam pembuatan uu, tidak menghendaki ultra vires rules, dan over mandatory pembuatan ketentuan uu. prinsip konstitusionalisme jelas tidak menyukai dan menentang kekuasaan yang arbitrer atau kesewenang wenangan constitutional stidak ada kerugian konstitusional warga masyarakat dan tidak ada gejolak ketegangan (tension) dengan keberadaan kki sebagaimana praktik kedokteran. kua sosiologis, perubahan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god atau revisi dilakukan karena adanya ketegangan sosial (social mention) dalam masyarakat atas suatu norma uu. adanya kesenjangan antara perilaku sosial masyarakat dengan norma hukum, menciptakan keadaan yang disebut sebagai ketegangan (mention), sehingga perlu penyesuaian dengan membuat norma yang baru (vide shekel door, sosiologi law'. merujuk nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan tahun ), materi muatan yang diatur dalam suatu yang dirancang dan legislasi sebagai baru, dilakukan karena untuk tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi vide huruf nomor tahun dalam hal pembubaran kki, sama sekali tidak ada putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan mengenai keabsahan konstitusional kki dalam praktik kedokteran. (d) menelaah pembentukan kki yang tertera dalam praktik kedokteran adalah untuk menjaga independensi profesi, meningkatkan mutu dan kompetensi praktik kedokteran, yang sebelumnya berada bawah eksekutif yakni menteri kesehatan. pembentukan kki untuk menjamin tugas gandkarenanya, pembubaran kki yang merupakan organ undang undang, adalah degradasi profesional trust dan independensi praktik kedokteran, karena tidak lagi berwatak independen dan imperial sebagai state auxiliary body. keberadaan konsil tenaga kesehatan indonesia kaki) hanya sebagai koordinator (vide nomor tahun tentang names), dan kaki tidak independen karena bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri kesehatan. sedangkan kki bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara sehingga independen secara institusional dan fungsional. selain itu kaki tidak diwajibkan tenaga kesehatan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengangkat sumpah janji, berbeda dengan anggota kki yang mengangkat sumpah janji sesuai praktik kedokteran. (e) kedudukan kki sebagai lembaga negara yang independen yang memiliki constitutional importance pada uud secara institusional dan fungsional, kki yang dibentuk dengan praktik kedokteran, telah memenuhi ciri sebagai lembaga negara karena memiliki (i) kepemimpinan bersifat kolektif, (ii) bebas dari pengaruh manapun, (iii) sistem penggantian anggotanya bersifat berjenjang (staggered term) demi kesinambungan, (iv) masa jabatan pasti (fixed), (v) dapat membuat aturan regulasi sendiri (self regulatory body), (vi) tugas, fungsi dan wewenang dilaksanakan secara independen, (vii) seringkali bersifat campur sari dalam lingkup urusan eksekutif, legislatif, yudikatif. divide majalah konstitusi , november hal. (f) kki sendiri sebagai lembaga negara (state auxiliary body) tidak diajak membahas dan tidak dilibatkan dalam pembahasan nomor tahun tentang names khususnya berkaitan ketentuan keberadaan kki, sehingga tidak mendengarkan seluruh pihak yang melawan asas "mendengar semua pihak . pembahasan ruu names tidak melibatkan kki merupakan kewenangan kekuasaan pembentukan (vide bukti p 30j, dan karena itu secara etik dan kua konstitusional beralasan jika kki secara formal dan institusional menolak names divide bukti penolakan nomor tahun tentang names juga dilakukan oleh organisasi profesi seperti idi, pagi, dan perhimpunan dokter umum indonesia pdi), dan lembaga lainnya (bukti bahwa dengan demikian maka pembentukan ketentuan nomor36 tahun tentang names yang membatalkan pemberlakuan kki dalam praktik kedokteran adalah memiliki cacat konstitusional. norma hukum dalam nomor tahun tentang names yang membatalkan pemberlakuan kki sebagai lembaga negara tidak memiliki keabsahan validitas hukum (validity). merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi. mengesahkan standar kompetensi. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi..dalam mengawal profesional trust dan perlindungan warga masyarakat oleh kki telah efektif dengan berjalannya registrasi dokter dan dokter gigi denga menerbitkan regulasi berupa peraturan konsil kedokteran indonesia personil), dan aturan kebijaksanaan (beleidsregel) lain. dalam hal pengesahan standar kompetensi, kki menyusun dan mengesahkan standar kompetensi kedokteran indonesia, dan sudah efektif berjalan tugas kaki sebagai peradilan disiplin bagi dokter dan dokter gigi. sampai tahun kki teregistrasi dokter dan dokter gigi. pencapaian penting lain terkait registrasi adalah sertifikasi ulang (sertifikasi) iso kki diakui sebagai professional medical and dental regulatory authority para dan para) indonesia. sejak tahun menjadi anggota kamra international association for medical regulatory authorities) dan mendapat kepercayaan menyusun acuan medical care competence. ikk, laporan tahunan bukti bahwa sebagai lembaga negara penunjang yang menjalankan amanat uud yakni guna memastikan pelayanan kesehatan utamanya praktik kedokteran yang sesuai mutu dan standar profesi, maka kki berwenang menjalankan fungsi campuran (mixed function) sebagai executive, legislative, dan judicative. sebagai executive dan legislative, kki membuat regulasi bidang praktik kedokteran, dengan menerbitkan peraturan konsil kedokteran indonesia personil) guna melaksanakan tugas menerbitkan dan mencabut str, mengesahkan standar kompetensi dokter dalam mengawal profesional trust. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god apabila tanpa validity maka norma nomor tahun tentang names yang membatalkan pemberlakuan kki tersebut, tidak memiliki validitas (validity walaupun kua formal berlaku sebagai undang undang ada unsur pemberlakuan (efficacy). menurut hans kersen, hukum. norma yang tidak memiliki validity, maka tidak diakui sebagai hal. bahwa dengan nomor tahun tentang names yang membubarkan kki sehingga merusak sistem hukum yang sudah terbangun dalam praktik kedokteran. kki sebagai puncak legal policy praktik kedokteran dan bagian terpenting dari sistem hukum praktik kedokteran, yang sudah ada sebagai substansi hukum (legal substance) yang berkembang dan diikuti, dengan kepatuhan kepada struktur hukum (legal structure) termasuk kepada kki, dan terbangunnya budaya hukum (legal culture) yang diikuti dan dipatuhi. berikut dikemukakan ketiga unsur hukum dalam praktik kedokteran sudah efektif sebagai norma dan sistem hukum. substansi hukum: sudah ada praktik kedokteran, dan segenap peraturan pelaksana yang terbang dalam berbagai regulasi termasuk peraturan kki personil). sudah berkembang menjadi hukum praktik kedokteran. struktur hukum: sudah adanya institusi pelaksanaan seperti kki, konsil kedokteran, konsil kedokteran gigi, organisasi profesi jadi, pagi, pdi, majelis kolegium kedokteran indonesia maki), majelis kolegium kedokteran gigi indonesia kkji), kaki, meki, dan lain lain. budaya hukum: sudah ada dan berjalannya kaki, adanya kode etik kodeks), good medical practice, ski, pengakuan sebagai medical and dental regulatory authority, bahkan dalam kawasan asean dan internasional. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa oleh karena itu, dalam hal keberadaan kki sebagai lembaga negara sesuai praktik kedokteran, sudah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dengan efektif sebagaimana telah ternyata dengan keberadaan kki telah dipatuhi dan diikuti oleh tenaga medis, dan melakukan perlindungan warga masyarakat dalam menjaga mutu profesi dan kompetensi tenaga medis. kki sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan praktik kedokteran adalah organ undang undang vide prof. dr. jimmy asshiddigie, perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi , hal. oleh karena itu terbukti kki memiliki pemberlakuan yuridis (yuridis justification), bahkan memiliki justifikasi konstitusional (constitutional justification) dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan sesuai uud keberadaan kki dipatuhi, diikuti dan efektif dalam tugas, fungsi, dan wewenangnya sehingga kki memiliki justifikasi sosiologis. dengan adanya justifikasi sosiologis, yuridis dan konstitusional, maka tidak beralasan dan melanggar uud dilakukannya pembubaran kki dengan ketentuan dan nomor tahun tentang names. bahwa dengan pembubaran kki maka keadaan sedemikian membahayakan bagi kelangsungan tugas, fungsi dan wewenang kki, misalnya dalam melakukan registrasi guna menerbitkan str bagi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. selain itu, pembubaran kki juga merugikan dokter dan dokter gigi yang sudah registrasi kki, terutama ribuan dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang segera habis masa berlaku str yang wajib memperpanjang str sehingga menimbulkan permasalahan dalam legalitas melakukan tindakan medis dan karenanya mengancam pelayanan kesehatan masyarakat dan mengancam kelangsungan program jaminan kesehatan nasional jkn) yang diperlukan bagi masyarakat miskin. bahwa salah satu cita cita dalam konstitusi adalah cita cita negara hukum (rechtstaat), yang kemudian dituangkan dalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god uud dengan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. negara hukum yang dimaksudkan adalah negara hukum yang demokratis (democratische rechstaat) bukan negara hukum yang sewenang wenang, termasuk dalam pembuatan undang undang yang tidak semestinya dilakukan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (matchstats) (vide prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., konstitusi konstitusionalisme indonesia , hal. atau membuat dengan kesewenang wenangan kekuasaan (arbitrary power). kesewenang wenangan adalah pembangkangan keadilan itu sendiri, karenanya beralasan jika mahkamah mengadili dan memutus dengan memperebutkan rasa keadilan masyarakat. padahal uud tidak lain merupakan konstitusi pembebasan (liberation constitution), bukan hanya sekadar membatasi kekuasaan prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., peradilan etik dan etika konstitusi , hal. oleh karena itu pembubaran kki selaku lembaga negara yang mempunyai constitution importance pada uud cita cita keadilan sosial dan negara hukum, adalah kesewenang wenangan kekuasaan pembuat karena mencabut keberadaan kki. apalagi ketentuan mengenai kki dicabut dengan melebihi mandat delegasi, tanpa melibatkan dan tidak mendengarkan pendapat organisasi profesi dan kki sendiri. kesewenang wenangan kekuasaan pembuat tersebut pastilah bertaut dengan ketidakadilan. adalah benar bahwa tanpa demokrasi dan rule the law suatu bangsa sudah pasti tidak menikmati keadilan (vide majalah konstitusi , maret hal. bahwa berdasarkan alasan alasan atas dapat dirangkum bahwa pembubaran kki yang merupakan lembaga negara yang berwatak independen telah merusak sistem hukum praktik kedokteran dan merusak postur ketatanegaraan yang memosisikan, memberi tugas, fungsi, dan wewenang kepada kki sebagai lembaga negara yang mengawal profesional trust dan perlindungan warga masyarakat dalam konteks constitutional importance yakni perlindungan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan (vide uud 1945j|. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (a) tugas melakukan profesional trust dilakukan dengan fungsi dan wewenang menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi str), mengesahkan standar kompetensi kedokteran. sedangkan tugas melindungi warga masyarakat dari praktik kedokteran dengan membentuk badan otonom bernama kaki guna menerima pengaduan warga masyarakat, melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan. kaki merupakan lembaga otonom peradilan disiplin yang bersifat permanen, seperti halnya dkpp sebagai lembaga peradilan etika untuk urusan pemilihan umum. (b) keberadaan kki secara institusional maupun fungsional bersifat independen, yang diangkat oleh presiden dan bertanggungjawab kepada presiden selaku kepala negara (vide praktik kedokteran). sehingga disain dan postur ketatanegaraan mengenai kki bukan berada bawah eksekutif, namun dengan kemandirian dan kompetensi profesi kedokteran itu menjaga dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif dalam urusan kesehatan untuk melindungi warga masyarakat, menjaga profesional trust. pengakuan watak independen kki ini untuk mencegah campur tangan pihak dan anasir manapun dalam hal menjaga mutu dan kompetensi kedokteran, yang hanya takluk kepada kebenaran ilmiah ilmu kedokteran dan kepentingan perlindungan pasien. sehingga dalam tindakan, standar profesi, standar pelayanan profesi, kebijakan, regulasi hanya berorientasi kepada kebenaran ilmiah praktik kedokteran dan perlindungan pasien, sehingga bisa menjaga serbuan intervensi baik dari kapital, industri, bahkan tekanan politik, ancaman kekerasan, maupun unsur lain selain disiplin ilmu kedokteran yang sesuai kompetensi praktik kedokteran. (c) disain dan postur ketatanegaraan mengenai kki sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan praktik kedokteran berperan menjaga mutu pelayanan kesehatan dan sebagai mekanisme check and balances dalam tugas dan wewenang pelayanan kesehatan yang diamanatkan uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pembentukan kki dengan praktik kedokteran adalah hasil diskursus dan pembahasan panjang untuk menjaga mutu praktek kedokteran, yang sebelumnya sudah dimulai dengan adanya dewan kedokteran nasional yang kemudian sebagai anak kandung dari reformasi menghasilkan terbentuknya kki. dengan kata lain, pembentukan kki adalah kemajuan dan hasil reformasi yang konstruktif bagi pemenuhan constitutional importance uud sebaliknya, pembubaran kki dengan dalam names merupakan pelanggan hak konstitusional pemohon iii cg. kki dan organisasi profesi pemohon dan pemohon ii), dokter cg. pemohon serta warga masyarakat cg. pemohon yakni atas perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil uud dengan adanya kki yang independen, sebab: (a) penghapusan kki merugikan anggota komisioner dan juga tentunya kelembagaan kki itu sendiri yang sudah efektif menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, yang diakui sebagai regulatory authority kawasan asean dan internasional. penghapusan kki sebagai lembaga negara yang yang berwatak independen merupakan kemunduran reformasi, merusak postur ketatanegaraan yang sudah berlaku dan aje. apalagi dalam perjalanan reformasi sama sekali tidak ada keberatan dan komplain yuridis konstitusional yang meminta penghapusan keberadaan kki mahkamah konstitusi. artinya, warga masyarakat dan kalangan profesi tidak menghendaki pembubaran kki, sehingga pembubaran kki tidak memiliki justifikasi sosiologis dan yuridis. (b) penghapusan kki dan membentuk konsil tenaga kesehatan indonesia kaki) yang tidak independen sehingga terjadinya penumpukan kekuasaan eksekutif dalam urusan pelayanan kesehatan, sebab kaki berada dibawah pemerintah karena bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri selaku eksekutif. penumpukan kekuasaan pada eksekutif dalam urusan praktik kedokteran itu cenderung merugikan perlindungan warga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masyarakat dan mengancam profesional trust profesi tenaga medis. lagi pula berdasarkan kesehatan pemerintah tidak berwenang mengatur perihal profesi dan kompetensi tenaga medis. (c) penghapusan kki berarti penumpukan kekuasaan dan kewenangan dalam konteks hak konstitusional atas pelayanan kesehatan uud dan sekaligus sebagai tidak adanya atau menghambat check and balances kekuasaan eksekutif. akibatnya tidak ada mekanisme kontrol bagi tindakan dan kewenangan eksekutif yang mengendalikan lembaga kekonyolan dalam praktik kedokteran. (d) penghapusan kki dan membentuk kaki yang justru menurunkan derajat perlindungan warga dan merusak mekanisme dalam menjaga mutu dan standar kompetensi, oleh karena dengan nomor tahun tentang names pengesahan standar profesi dan standar pelayanan profesi dilakukan oleh menteri. akibatnya, terjadi intervensi dan tidak sendirinya pembuatan regulasi praktik kedokteran dan mengancam kompetensi praktik kedokteran. (e) penghapusan kki dan membentuk kaki menyebabkan peradilan disiplin tidak independen dan imperial, karena keputusan majelis kehormatan disiplin konsil masing masing dapat diajukan keberatan kepada menteri (vide nomor tahun tentang names|. misalnya, jika terbentuk konsil kehormatan disiplin keperawatan, keputusannya tidak bersifat final dan menciptakan intervensi pemerintah karena dapat diajukan keberatan kepada menteri kesehatan. padahal, jika dengan dibandingkan praktik kedokteran, putusan kaki bersifat final dan tidak bisa diintervensi pemerintah. akibatnya terjadi imunitas dan tidak tegaknya norma disiplin dalam praktik kedokteran. bahkan mengancam tenaga medis karena tidak adanya kepercayaan dan katup pengamanan bagi tenaga medis untuk tidak serta merta dibawa kepada mekanisme penegakan hukum secara represif atau pemidanaan tenaga medis secara berlebihan dan tidak berdasar. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa keberadaan kki yang secara institusional dan fungsional mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam mengawal profesional trust dan perlindungan warga masyarakat (vide praktik kedokteran), sehingga memiliki constitutional importance pada uud bahwa dengan memberikan kewenangan kompetensi profesi yang berbeda antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan lain, bukan dilandasi perbedaan yang diskriminatif, namun tenaga medis memiliki tanggungjawab terhadap tindakan medis, dan kemampuan mandiri melaksanakan tindakan medis. karena itu, semestinya kki tidak dibubarkan dan konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi tidak dimasukkan dalam kaki. bahwa keberadaan kki yang menjadi kelembagaan dalam sistem hukum praktik kedokteran yang mesti dibedakan dengan konsil tenaga kesehatan bukan keadaan yang membiarkan diskriminasi atau sikap tidak egaliter, namun justru merupakan keadilan yang mengakui tanggungjawab profesi dan kewenangan kompetensi secara proporsional antara hak dan kewajiban sosial. sesuai ajaran filsafat keadilana) adanya norma hukum yang membedakan antara kewenangan kompetensi tenaga medis dengan tenaga kesehatan lain adalah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan tertentu sesuai kewenangan kompetensi, merupakan wujud prinsip kesetaraan (equality liberty), kewenangan kompetensi tenaga medis yang tidak diberikan kepada tenaga kesehatan lainnya merupakan keadilan karena adanya prinsip perbedaan (principle different). (b) sesuailain dalam kewenangan kompetensi, bukan bentuk diskriminasi. sehingga, perbedaan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tanggungjawab tenaga medisbahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas pembubaran kki telah menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon sebagaimana berikut ini, yakni: para ketentuan kerugian konstitusional pemohon names (faktual dan potensial) pemohon kerugian konstitusional (faktual dan dan potensial) mutasi mutans untuk pemohon ketentuan yang memasukkan tenaga medis dalam names names. sebagaimana atas. terganggu independensi idi dan pagi karena bubarnya kki (diganti kaki) menjadikan organisasi profesi diawasi oleh kelembagaan yang dibawah sub ordinat menteri (eksekutif). keadaan itu. bertentangan dengan kaidah universal dalam profesi luhur kedokteran. tidak melindunginya idi dan pagi serta anggotanya, karena tidak ada lagi kaki yang independen karena dibuka peluang keberatan kepada menteri, sebab penilaiannya tidak berbasis pada norma disiplin namun norma lain yang justru tidak dikuasai dan bukan domain wewenang eksekutif. tidak adanya jaminan profesi karena karena standar profesi justru disahkan menteri bukan institusi pengawal kompetensi dan profesi kki. idi dan pagi yang berwenang menerbitkan sertifikat kompetensi seekor) dan bahkan uji kompetensi dokter dokter gigi sebagai entry exam, tidak lagi kompatibel dengan kki yang menerbitkan str, karena seekor salah 'satu syarat penerbitan str oleh kki. dengan bubarnya kki maka idi dan pagi kehilangan mitra dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god rusaknya sistem dalam penerbitan str (yang berbasis kompetensi). dokter dan dokter gigi anggota idi dan pagi keresahan dalam memperpanjang str. kekacauan dalam prosedur, syarat, dan legalitas str yang sudah diterbitkan kki. kekacauan dalam kekuatan mengikat peraturan yang dibuat konsil masing masing, karena kaki tidak berwenang membuat regulasi, namun konsil masing masing tidak setara dengan lembaga negara lain sehingga ada hambatan dalam sistem peraturan perundangan yang diterbitkbubarnya kki, dan anggota komisioner kki tidak dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang. kehilangan moral serius karena mencabut keabsahan sumpah jabatan yang disampaikan dihadapan presiden sebagai kepala negara. kehilangan reputasi dan degradasi moral karena kki dalam perjalanan dan perjuangannya telah diakui sebagai regulatory authority indonesia maupun asean dan internasional. kehilangan kesempatan mendedikasikan ilmu pengetahuan, kepakaran, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengabdian kepada negara dan bangsa melalui tugas kki sebagai lembaga negara yang mengawal hak pelayanan kesehatan masyarakat uud kerugian materil akibat pembubaran kki bagi kesempatan bekerja yang terbuka bagi anggota komisioner kki tempat lain karena terikat komitmen untuk total bekerja pada kki sampai selesai. kerugian nyata akibat perubahan kelembagaan bahkan pembubaran kelembagaan yang menimbulkan beban biaya pembentukan lembaga baru, pemborosan keuangan negara dan kehilangan karier bagi anggota komisioner kki serta pegawai kki. menghilangkan semangat dan moral serta kearifan dan nilai perjuangan serta sejarah kki yang didirikan sebagai perjuangan para founding fathers kki dan praktik yang berhasil membuat tenaga medis dan praktik kedokteran sebagai profesi yang independen, berbasis kompetensi, dan diluar sub ordinat eksekutif, terutama dalam pemberian str yang berbasis kompetensi bukan lagi berbasis administrasi. kemunduran reformasi ketatanegaraan karena pembentukan kki adalah salah satu hasil reformasi dan pelaksanaan dari uud rusak dan hilangnya sistem praktik kedokteran yang sudah ada dimana kki sebagai puncak sistem nasional praktik kedokteran yang memberikan jaminan profesional trust dan perlindungan wargamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kki sebagai judicative, sesuai praktik kedokteran memiliki lembaga peradilan disiplin permanen yang menerima pengaduan, memeriksa dan mengadili pelanggaran disiplin praktik kedokteran melalui majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia kaki). kaki merupakan peradilan disiplin yang bersifat permanen bukan bersifat adoc, sehingga terbentuk mekanisme yang menjamin perlindungan warga masyarakat dari praktik kedokteran dan diakuinya kki sebagai pengampu yang utama dalam melaksanakan constitutional importance atas hak pelayanan kesehatan. (vide. ) (bukti bahwa pemohon iii yang terdiri atas sejumlah (tujuh belas) orang anggota kki telah diangkat secara sah sebagai anggota kki, dengan surat keputusan dan telah melakukan pengangkatan sumpahjjanji hadapan presiden, dan telah melaksanakan tugasnya sesuai praktik kedokteran. karena itu pemohon iii bertanggungjawab secara hukum, yuridis konstitusional dan moral konstitusional untuk memastikan praktik kedokteran yang bermutu, sesuai standar profesi guna terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat,kki sebagai bagian dari postur ketatanegaraan yang melindungi hak hak konstitusional atas pelayanan kesehatan uud maka beralasan mempertahankan dan merawat serta melindungi keberadaan kki dari degradasi dan dekonstruksi atas tugas, fungsi dan wewenangnya sendiri, yang selanjutnya mengancam profesional trust dan perlindungan warga masyarakat. bahwa dalam kaitan dengan kedudukan kki sebagai lembaga negara penunjang yang independen yang dibentuk berdasarkan praktik kedokteran telah berdiri semenjak april dan menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya sesuai praktik kedokteran, antara lain dengan berbagai bukti tertulis berikut ini: penerbitan str. kki telah menjalankan tugas sebagai pihak yang berwenang menerbitkan str bagi tenaga medis. penerbitan str adalah berbasis kompetensi dan penjagaan mutu, dengan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godbubarkan maka kaki tidak berfungsi sesuai praktik, sehingga dokter termasuk pemohon terancam. dengan penerapan norma hukum, karena kaki yang mengawal norma disiplin tidak berfungsi lagi. kekacauan dalam legalitas dan konsistensi regulasi yang berlaku bagi dokter karena kki dibubarkan. dilakukannya atau setidaknya mengalami masa transisional atas legalitas str yang membuat biaya sosial dan ekonomi. kki dibubarkan dan tenaga medis terikat dengan names, sehingga dokter mengalami kriminalisasi berlebihan dengan ketentuan names, namun tidak ada lembaga yang melindungi dan menurunkannya melalui kaki.kaki yang menjadi lembaga pengaduan masyarakat atas pelanggaran disiplin. tidak adanya regulatory authority independen yang bekerja dan memiliki mandat melindungi warga masyarakat sekaligus profesional trust. tidak adanya kesempatan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masyarakat tergabung dan berintegrasi dengan kki dalam menjaga kepentingan masyarakat dan pasien. adanya ketidakpastian dalam perlindungan hak hak pasien dan warga masyarakat. kekacauan hukum atau regulasi, karena peraturan kki personil) menjadi rancu dan kehilangan keabsahan sehingga menimbulkan kekosongan hukum termasuk dalam perlindungan pasien warga masyarakat. tidak memperoleh keadilan karena pembubaran kki tidak ada lagi lembaga yang melaksanakan amanat hak konstitusional uud ketentuan dan nomor tahun tentang names bertentangan dengan ketentuanmengenai konsil tenaga kesehatan indonesia dalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sepanjang frasa konsil tenaga kesehatan indonesi, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialisdalam hal menguji ketentuan mengenai konsil tenaga kesehatan indonesia dalam ketentuan sepanjang frasa konsil tenaga kesehatan indonesia , pada bagian ini, mohon berkenan mengambil alih secara mutasi mutans alasan alasan dan dalil serta bukti bukti pada polita pada bagian atas, oleh karena: (a) pembentukan konsil tenaga kesehatan indonesia (selanjutnya dalam permohonan ini disebut kaki ) adalah dengan menghapuskan konsil kedokteran indonesia kki), dengan membuat ketentuan nomor tahun tentang names, yang menyatakan dicabut dan tidak berlaku dan praktik kedokteran. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (b) pembentukan kaki adalah dengan menghapuskan kki, dengan memberlakukan ketentuan nomor tahun tentang names dan yang secara yuridis sistematis membubarkan kki. menurutiki. padahal, dokter dan dokter gigimenurut konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi diambil alih menjadi bagian bawah kaki setelah terbentuk kaki. menurut kki tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai terbentuknya kaki. artinya, kki tidak memiliki tugas, fungsi, dan wewenang setelah terbentuk kaki. menurut sekretariat konsil kedokteran indonesia sekretariat kaki. dengan demikian, sekretariat kki dibubarkan dengan names. bahwa selanjutnya ketentuan nomor tahun tentang names, sepanjang frasa konsil tenaga kesehatan indonesia , bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai justifikasi yuridis konstitusional, sebab ketentuan mengenai kaki tersebut bertentangan dengan dan uud adanya pelanggaran uud dalam ketentuan pembentukan konsil tenaga kesehatan indonesia, disebabkan: (a) over mandatory: lingkup pengaturan dalam nomor tahun tentang names melebihi mandat delegasi kesehatan dan penjelasan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kesehatan, sehingga lingkup pengaturan nomor tahun tentang names melebihi mandat atau over mandatory. hal itu membuktikan kesewenang wenangan kekuasaan pembentukan undang undang dan karenanya melanggar prinsip negara hukum demokratis (democratische rechstaat). nomor tahun tentang names menabrak amanat kesehatan yang menimbulkan kekacauan sistematik dalam hukum kesehatan dan praktik kedokterjelas bertentangan dengan uud (b) tidak memiliki validity: ketentuan nomor tahun tentang names tidak memiliki validitas (validity) walau secara formal memiliki pemberlakuan (efficacy). merujuk kesehatan perintah pembuatan dan pengaturan names tidak termasuk lingkup pengaturan profesi dan kompetensi tenaga medis (dokter dan dokter gigi). namun hanya berkenaan dengan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. jadi tidak mengatur tenaga medis (vide dan penjelasannya). untuk pengaturan standar profesi, organisasi profesi, standar kompetensi dokter dan dokter gigi, registrasi dan perijinan, wewenang tindakan medis, majelis kehormatan disiplin (dalam praktik kedokteran disebut dalam bab viii disiplin dokter dan dokter gigi, membentuk kaki, kedudukan, pimpinan, keanggotaan, masa bakti, sumpahjjanji, lingkup tugas, pembiayaan, pengaduan, pemeriksaan, keputusan), dan pengaturan kki. terhadap profesi dan kompetensi serta kelembagaan kki dan kaki, tidak ada mandat mengaturnya dalam nomor tahun tentang names. sehingga tidak memiliki keabsahan! validitas (validity) sebagai norma hukummerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (c) ultra vires rules: pembuatan nomor tahun tentang names kesewenang wenangan kekuasaan pembuat dan melebihi mandat kesehatan karena nomor tahun tentang names justru membentuk kaki, memasukkan tenaga medis dalam tenaga kesehatan dalam nomor tahun tentang names serta membubarkan kki, adalah undang undang yang bersifat ultra vires rules. sebab itu nomor tahun tentang names bertentangan dengan uud sehinggad) melanggar prinsip negara hukum demokratis (democratische rechstaat): pembuatan tahun tentang names yang mengatur lingkup profesi dan kompetensi serta membubarkan kki adalah dibuat dengan kekuasaan legislasi secara sewenang wenang. apalagi tidak melibatkan organisasi profesi idi dan pagi) dan kki, bahkan telah pula ditolak secara formal oleh perhimpunan dokter umum indonesia pdi) dan secara resmi ditolak anggota dan pimpinan kki (vide bukti p 30j. oleh karena itu pembentukan nomor tahun tentang names berkenaan dengan lingkup pengaturan profesi dan kompetensi, memasukkan tenaga medis sebagai tenaga kesehatan, membubarkan kki, dan mendegradasikan kaki, merupakan pelanggaran prinsip negara hukum demokratis (democratische rechstaat). sebab itu, penggunaan frasa konsil tenaga kesehatan indonesia dalam tahun tentang names bertentangan dengan uud (ec) menghambat hak konstitusional bekerja. dengan nomor tahun tentang names yang menormalkan pembentukan kaki yang terdiri atas konsil masing masing tenaga kesehatan, termasuk yang diskualifikasi sebagai tenaga kesehatan tradisional (yakni tenaga kesehatan tradisional ramuan (pembuat jamu tradisional), tenaga kesehatan tradisional merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ketrampilan (tukang urut, ahli patah tulang, seperti kumkum tanah karo sumatera utara, atau cimande jawa barat, dan berbagai ahli urut tradisional seluruh pelosok nusantara) yang justru secara tidak adil telah diwajibkan dengan seluruh ketentuan nomor tahun tentang names. tenaga kesehatan ketrampilan sebagaimana atas wajib dengan syarat pendidikan diploma tiga diwajibkan mengikuti uji kompetensi, diwajibkan memiliki sertifikat profesi sertifikat kompetensi, diwajibkan memiliki surat tanda registrasi str), diwajibkan memiliki surat izin praktik sip), diwajibkan menjadi organisasi profesi, diwajibkan memiliki kolegium, diwajibkan memiliki majelis kehormatan disiplin, diwajibkan membuat rekam medis, dan bahkan dikenai ancaman sanksi pidana atau kriminalisasi sebagaimana nomor tahun tentang names. ketentuan sedemikian tidak logis dan tidak rasional serta tidak sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat indonesia, karena itu menghambat hak konstitusional tenaga tukang urut, ataupun ahli patah tulang, dan sebagainya yang tidak memiliki pendidikan formal setara diploma tiga sehingga menghambat hak konstitusional untuk bekerja dan menjalankan pekerjaan untuk kehidupan yang layak vide uud dengan demikian nomor tahun tentang names bertentangan dengan uud dimana uud merupakan konstitusi pembebasan yang direformasi untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia dan jalan menuju cita cita negera kesejahteraan dan cita cita negara hukum yang demokratis (democratic rechtstaat)f) pembentukan nomor tahun tentang names yang melampaui mandat kesehatan merupakan pelanggaran atas merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god amanah dan melanggar etika moral pembuatan undang undang, dan karenanya bertentangan dengan uud namun inkonsistensi norma nomor tahun tentang names bukan hanya vis vis hukum konstitusi (constitutional law) tertulis yakni uud namun tetapi juga constitutional ethics dan keadilan substantif (substantive justice). sebab itu apabila norma vis vis konstitusi etik maka pasti melanggar konstitusi tertulis yang tertuang sebagai uudtentangan dengan uud (9g) tenaga kesehatan menciptakan ketidak pastikan hukum. secara konstitusional hak atas jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil dijamin dalam uud karena itu adanya norma nomor tahun tentang names yang tidak konsisten dengan kesehatan adalah bentuk ketidakpastian hukum'dividekepastian hukum sesuai denganmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godkepastian hukum juga tidak ditolerir mahkamah dengan putusannya yang berpendapat bahwa(hh) tenaga kesehatan merupakan pengekangan berlebihan hak bekerja dengan ancaman sanksi pidana (kriminalisasi): nomor tahun tentang names membentuk jenis jenis tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan tradisional termasuk tenaga kesehatan tradisional ramuan (misalnya: tukang jamu), dan tenaga kesehatan tradisional ketrampilan (misalnya: tukang urut, ahli tulang), yang dipersyaratkan dan bahkan diwajibkan dengan berbagai syarat wajib sebagai layaknya profesi, bahkan dengan ancaman sanksi pidana atau kriminalisasi. sebagian besar jenis jenis tenaga kesehatan yang diformulasikan dalam nomor tahun tentang names adalah norma hukum tidak logis, tidak memiliki rasio legis, menghambat hak bekerja, dan kriminalisasi berlebihan. padahal, untuk menentukan jenis jenis tenaga kesehatan berasal dari profesi yang sudah ada dan berkembang dan memiliki ciri syarat sebagai profesi. seperti halnya dokter dan dokter gigi, sudah berkembang sebagai profesi, atau dalam bidang lain seperti profesi advokat, profesi akuntan, profesi guru, dan lain lain yang berkembang dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god secara faktual dan sesuai disiplin ilmu pengetahuan, profesi berkembang dan memiliki ciri syarat sebagai profesi, antara lain: disiplin ilmu pengetahuan. program studi prodi). pendidikan profesi. ijazah. uji kompetensi. sertifikat profesi sertifikat kompetensi. lisensi (registrasi dan perijinan). organisasi profesi. sumpah jabatan profesi. kode etik. majelis kehormatan dewan etik majelis penegakan disiplin). kolegium. sistem registrasi ulang. standar profesi. standar pelayanan profesi. standar kompetensi. adanya atau regulasi mengenai profesi. dengan syarat syarat profesi sedemikian, maka ketentuan nomor tahun tentang names tidak logis dan tidak faktual karena sebagian besar jenis tenaga kesehatan dalam nomor tahun tentang names sebagian besar tidak memenuhi syarat sebagai profesi dan tidak faktual sebagai profesi, dan hanya pembedaan secara akademis jenis jenis tenaga kesehat)) pembentukan kaki dengan nomor tahun tentang names menciptakan kekacauan sistem dan tumpang tindih tugas, fungsi dan wewenang dengan kki. selain itu, keberadaan kaki secara yuridis formal tidak bermanfaat dan tidak memiliki cons institutional importance karena kaki hanya sebagai koordinatorhapusan kekerasan dalam rumah tanggaterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama nih herpiandi, s.h.,m.h. umur tahun, alamat jalan bojong loa, nomor bandung untuk kepentingan sendiri juga selaku orang tua, sekaligus kuasa khusus dari anak pemohon yang bernama candi yakin herpiandi, beralamat jalan ancol timur, nomor rt. rw. ancol regal, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober selanjutnya disebut sebagai .iiisillliill pemohon: membaca permohonan pemohon, mjerizg in| mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti pemohon: maan duduk perkarai. kewenangan mahkamah a),terhadap undang undang dasar ").dan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap uud serta mohon tafsirmerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid h). kuhp terjemahan soesilo menyebutkan:. analisis yuridis: a). terima kasih kepada guru yang memberi penunjuk ilmiah,menerangkan bahwa dalam kdrt yang mencakup rumah tangga pasti ada unsur anak, jadi menyadarkan pemohon: bahwa bapak bapak dpr sewaktu membuat undang undang kdrt, terlewatkan faktor usia, spontan terkesan yang dimaksud adalah anak kecil yang lucu lucu, padahal tidak demikian, dalam rumah tangga anak bisa mungkin ialah: anak tua, contoh: pemohon yang berusia tahun, sewaktu pemohon beranjangsana rumah ibu mertua yang berusia tahun tetap dipanggil anak oleh ibu mertua: anak dewasa contoh: anak pemohon yang bernama candi kini berusia tahun: anak remaja yang mulai akil balig, yang mulai cari jati diri: anak kecil yang lucu lucu, sekolah atau sd: balita bawah tahun: .janin dalam kandungan ibu. b). jika tidak dibatasi dalam definisi rumah tangga, yang dimaksud anggota rumah tangga, bisa lebih luas lagi: misalnya anak sekolah: anak bangsa, anak jalanan dan lain lain, dan lain lain banyak sekali. c). mohon ditaksir penting: yang dimohon perkara nomor puu xiv oleh pemohon adalah penafsiran diferensial dari majelis hakim,untuk mengenai anak yang mana dimaksud, dari macam yang tersebut diatas? minta penafsiran arti: setempat sempitnya, detail detailnya, sejelas jelasnya. beda kebalikan dengan permohonan nomor puu xiv pemohon minta penafsiran integral dari majelis hakim, mengenai benda benda atas lahan yang berwujud dan tidak berwujud mempunyai harga yang sama, asal benda tersebut termasuk pangsa pasar adalah komoditas, bernilai ekonomis, serta yang dimaksud pejabat tidak hanya pegawai zaman tempo doeloe, pegawai zaman belanda antena , yang pada waktu itu, masih tidak punya perusahaan swasta konglomerat, homogen jenisnya: satu, yaitu pegawai negeri tempo doeloe saja. tetapi sekarang perseroan terbatas. tbk alias pt2 terbuka yang morioka bar jakarta ema sekretariat@mahkemahkonsilusigo besar besar sudah pada jual saham pasar modal alias bursa saham, alias pasar sama dengan bursa, sudah public, jadi hakikatnya sudah perusahaan publik, pejabatnya identik pejabat publik, jadi minta penafsiran arti: seluas luasnya, komprehensif komprehensifnya, selengkap lengkapnya. d). undang undang dibuat, karena tuntutan untuk mengatasi perselisihan perselisihan masalah lapangan, banyak kasus konkret, betul betul ada, dan sulit terpecahkan karena tidak ada undang undang yang mengaturnya. undang undang dibuat semata mata untuk menyelesaikan masalah, bukan sebaliknya membuat masalah, apalagi menjebak supaya timbul masalah! e). anak remaja yang mulai akil balig, sudah dapat memakai akal sehat, dan tahu etika soal baik buruk, juga tahu etiket soal sopan santun, namun rasa ego luar biasa pengaruhnya, selalu pakai rasa dari pada rasio, emosi lebih besar dari pada nalar, jadi ingin menyatakan beda pendapat, dan melawan untuk pertahankan pendapat ego itu, dengan demikian konflik demi konflik terjadi, dengan sesama teman: guru: bahkan orang tua sendiri sekalipun konflik terjadi dengan sesama teman namanya tawuran, konflik dengan guru namanya kriminalisasi guru contoh bukti konflik dengan orang tua namanya kekerasan dalam rumah tangga. f)., anak kecil yang lucu lucu masih sekolah atau sd, belum mampu sempurna memakai nalar akal sehat, belum bisa bertanggung jawab akibat hukum alias tidak cakap, tidak mungkin melawan, paling paling nakal saja, misalnya tidak mau ibadah, tidak mau sekolahan lain lain, juga sangat tergantung kepada orang tua. bisa kesal, jelas bukan konflik, jadi: belum perlu ada undang undang yang mengaturnya, yang ada hanya peraturan pemerintah nomor tahun g). surat penjelasan fatwa dari mahkamah agung tertanggal september nomor pan hk. (bukti antara lain menyebutkan: "ita dengan ini kami sampaikan bahwa konflik lingkungan rumah tangga antara anggota keluarga, apabila melewati batas wajar sudah mengarah menjadi perkara, . dengan arti kebalikan yang tersirat: bahwa konflik lingkungan rumah tangga antara anggota keluarga, apabila tidak melewati batas wajar tidak jadi perkara. merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid h). khusus anak bawah tahun dibagi menjadi tiga bagian: tahun bawah belum dewasa tahun akil balig, tahun bawah belum akil balig tahun, tahun kebawah dalam kandungan. i). sejalan denganyang dikaitkan dengan undang undang nomor tahun tentang sistem peradilan pidana anak, dapat disimpulkan satu ranah dengan perlindungan anak, tetapi bukan rapat kdrt yang diutamakan perselisihan antar orang dewasa, anak bukan yang dituju, hanya membonceng saja, tetapi justru kesempatan ini, menjadi kesempatan sebesar besarnya dieksploitasi politisasi dan kriminalisasi untuk mencelakakan rangsang berseberangan termasuk lawan lawannya. j)). peraturan pemerintah nomor tahun dengan batasan (dua belas) tahun, tidak disebut alasan, namun menurut dugaan pemohon pribadi, murni (dua belas) tahun itu mulai akil balig, mulai remaja mampu berakal sehat dan gunakan logika serta mulai mampu bertanggung jawab akibat hukum videyang lebih lengkap dan rincienyebutkan:k). mahkamah konstitusi mk) adalah satu satunya lembaga yang berwenang memisahkan arti "anak" dari undang undang yang terhimpit dalam hal ini, yang dimaksud adalah arti detail detailnya dari anak dalam kdrt dan anak dalam perlindungan anak dengan kompetensi penafsirannya mk, sehingga arti anak dari undang undang morioka bar jakarta ema sekretariat@mahkemahkonsilusigo tersebut menjadi terang dan jelas serta mudah ditaati oleh masyarakat luas alias publik. untuk tidak mengusik tentang perlindungan anak, tidak bertentangan: tetapi sejajar dengan pemohon mohon yang mulia berkenan menggunakan batas usia anak (delapan belas )tahun saja, dengan demikian, tetap, yang ditaksir hanya tentang kdrt saja. petit pengujian materiil mengabulkan permohonan pemohon: mengabulkan undang undang nomor tahun tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga huruf menjadi: suami, istri dan anak yang telah akil balig tahun atas) khusus anak dibawah tahun yang belum akil balig bawah sampai dalam kandungan ibu, diatur dalamdalam konflik lingkungan rumah tangga antara anggota keluarga, apabila tidak melewati batas wajar tidak menjadi perkgabulkan undang undang nomor tahun tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, huruf menjadi: suami, istri dan anak telah dewasa tahun atas) khusus anak bawah tahun yang belum dewasa bawah sampai dalam kandungan ibu,.dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi tulisan dari harian koran pikiran rakyat bertanggal agustus berjudul jangan kriminalisasi guru : bukti fotokopi surat kuasa khusus dari anak pemohon bernama candi yakin herpiandi, bertanggal oktober dan salinan berita acara pengambilan sumpah pemohon sebagai advokat bertanggal november bukti fotokopi. surat panggilan nomor sp bareskrim kepolisian negara republik indonesia daerah banten resort serang bertanggal februari bukti fotokopi surat panitera mahkamah agung nomor pan hk. bertanggal september perihal penjelasan: bukti bukuilengkapi peraturan perundangan laiax emil sekretanatomahkamahkonsifusigoimahkamah berwenang mengadili permohonan pemohoada pokoknya mendalilkan dan bertentangan dengan dan serta dan uuddan yang dimohonkan pengujian dengan dan sertaemeriksaan pendahuluan tanggal oktobermerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidterhadap dan serta dan uulasa, merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tanggal delapan belas, bulan oktober, tahun dua ribu enam belas, masing masing sebagai anggota, pada hari senin, tanggal dua puluh duasaudi isra, wahiduddin adamssaudi isra ttd. ttd. wahiduddin adams menahan sitompultelahdibagi dalam kelas kelas yang lengkap dan rinci. dengan demikian, mahkamah berwenang mengadili permohonan guo. ii. kedudukan hukum (legal standingtidak lagi terjadi. bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia juga termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama yang merasa hakdirugikan oleh dan dalamtelah dibagi dalam kelas kelas yang lengkap dan rinci. uraian bagi orang tua, untuk rasa aman dan dapat perlindungan dari ancaman ketakutan dipolitisasi dan kriminalisasi dalam rangkamendidik anak kandungnya sebagai berikut: jika terjadi kasus yang dilakukan bukan oleh anggota keluarga terhadap anak, misalnya tetangga atau seorang guru, atau oleh kawannyayang umurnya lebih tua, pemohon bisa dimengerti. demikian pula jika dilakukan oleh orang tua tiri atau orang tua angkat, pemohon pun juga masih bisa memahaminya. akan tetapi jika dilakukan oleh orang tua kandung, pemohon jadi bingung alias hilang akal sehat, betapa tidak, karena dalam rangka mendidik anak supaya tidak nakal, apakah orang tua dari anak (bapak ibu kandung) yang menjelek kuping anak atau memukul pantat atau pahanya, perbuatan orang tua demikian itu dapat dikualifikasikan melakukan kekerasan dalam rumah tangga? pelaporan atau penuntutan secara hukum kasus seperti dikemukakan atas dapat saja terjadi, jika rumah tangga atau keluarga tidak harmonis, bapak atau ibu, bahkan mungkin nenek atau kakeknya bisa saja melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian untuk dipidanakan. padahal, pemukulan terhadap anak itu, benar benar dalam rangka mendidik, tidak ada motivasi lain,dan bukankah perbuatan memukul anak dalam rangka mendidik tidak bukan merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil. merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid uraian bagi anak kandung berhak dapat pendidikan, sebagai berikut: a). anak dan orang tua kandung ada hubungan darah, kaitan dna. jika orang tua kandung tidak mendidik, siapa lagi yang mendidik? anak kelak dewasa mau jadi apa? sebaliknya siapa yang tidak pernah disebut minimal viewer oleh orang tua? tetapi jika rumah tangga orang tua tidak harmonis, menjelek anak yang nakal apa lagi gemuk sangat rawan bisa dijadikan alasan untuk dilaporkan kasus tersebut polisi untuk dipidanakan oleh salah satu orang tua, untuk menjatuhkan pasangannya dengan tujuan tertentu dihubungkan rasa sakit saja bisa dijerat ancaman tahun penjara dan segera bisa ditahan. apalagi jatuh sakit? tahun ancamannya! b). anak dari usia tahun mulai masuk tahun masuk smp sangat rawan tertular kebiasaan buruk merokok, apalagi ketergantungan narkoba! orang tua takut: tidak tegas anak jadi berandal! c). anak tahun tahun sudah penuh dengan aku , rawan tawuran. d). suami istri tidak harmonis pada tingkat parah, yang lebih parah lagi jika ada intervensi orang luar, misalnya pihak mertua. contoh kasus: |). cimahi ada anak laki laki berusia tahun, berpacaran dengan perempuan lebih tua belasan tahun, tiap hari mabuk mabukan dan bolos sekolah, mamanya tegur pacar tua itu, dan melebar jadi tengah dengan anaknya, papanya naik pitam, intervensi dan tampak anaknya, atas hasutan pacar tua itu, anaknya mengadu polisi, dan papanya dibui. kasihan! il). serang mertua dan anak perempuannya satu pihak, sudah tidak harmonis dengan menantu lain pihak, suatu saat, istri menantu bawa anaknya yang berusia tahun pergi rumah mertua sampai larut malam belum mau pulang, alasannya anak masih betah main rumah kakeknya, padahal besok pagi anak masih harus sekolah, sesudah pulang sampai rumah, kontan suami istri langsung cekcok menantu pukul paha anaknya supaya anak tertib disiplin tidak bolos sekolah, istri tidak terima, esok hari, mengadu polisi, polisi memanggil menantu menghadap, karena menantu takut dibui, maka morioka bar jakarta ema sekretariat@mahkemahkonsilusigo kabur entah kemana, satu rumah tangga berantakan, anak cucu menderita! ill). tampilkan berita koran pikiran rakyat bandung, tertanggal agustus (bukti mengenai seorang guru smk negeri makassar yang dianiaya, untuk dijadikan bukti bahwa jika kondisi demikian dibiarkan terus berlanjut, guru bakal pada ketakutan, apatis untuk mendidik, akan berdampak pada mutu pendidikan, anak didik lainnya jadi korban. hal ini sudah bertentangan dengan uud yang menyebutkan, .berhak atas rasa aman dan perlindungandari ancaman ketakutan untuk berbuat . . dianalogikan dalam rumah tangga: anak dianiaya tentu tidak baik: tetapi orang tua tersudutpun berdampak negatif, jadi sangat perlu ada batasan maksimum dan minimum yang diperkenankan dalam mendidik anak dan aman tidak dipolitisasi dan kriminalisasi oleh siapapun (bukti ini. pemohon murni pakai sebagai pembanding saja, tidak ada maksud lain, hanya membuktikan jadi orang tua susah, jadi orang tua lanjut usia tahun masih cari keadilan pasti susah! alasan yang menguatkan argumentasi dan kedudukan hukum pemohon: dari contoh kasus nomor yang diceritakan atas menantu adalah anak pemohon yang bernama candi yakin (bukti anak yang dicoret dipukul paha dengan mistar itu adalah cucu dari pemohon. bukti membuktikan bahwa keluarga pemohon telah dipolitisasi dan kriminalisasi oleh mertuanya anak alias besan pemohon: surat panggilan polisi serang yang pertama sudah langsung diputus sebagai tersangka, melabrak asas praduga tidak bersalah yang seharusnya sebagai saksi, yang masih dalam tahap penyelidikan,jelas dengan aksioma alias nalar sederhana, polisi sudah loncat penyidikan, niat sudah, hendak menahan anak pemohon. seharusnya menghadap unit anak dan perempuan yang relatif ramah ditangani oleh ibu polwan, tetapi ini langsung diperiksa bareskrim oleh bapak bapak yang menakutkan. merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid seharusnya lewat tahap diverse (bukti dulu, selesaikan secara kekeluargaan tetapi ini langsung penyidikan. kalau bukan disebut kriminalisasi, sebutan apa yang lebih tepat?yang termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dengan berlakunya dan, anak telah dibagi dalam kelas kelas yang lengkap dan rinci: untuk mencari batas maksimum kewenangan yg. masih aman itu, pemohon pernah mencari para pakar hukum sekolah tinggi, juga para advokat lobi ma, tetapi davis yang diberikan bukan jadi terang, justru pemohon tambah bingung, sebagai berikut: harus cari komisi perlindungan anak yang pemohon minta justru perlindungan orang tua. harus gunakan istilah judicial review yang lebih ilmiah, tidak dengan fatwa yang peka pemohon rasa sama saja, judicial review adalah bahasa inggris, sedang fatwa justru asli bahasa ibu, menurut kamus besar bahasa indonesia artinya: jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti suatu masalah, nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah yang ditanyakan merupakan teknis penafsiran masing masing penegak hukum justru hukum itu eksak, tidak boleh melebar jauh kemana mana, teringat pelajaran sekolah dibangku sma bagian b (pasti alam) dahulu, aljabar dan ilmu ukur sudut, harus cari nilai maksimum dan minimum. pendidikan harus dengan. nasihat, tidak main gemuk justru nasihat orang tua ribuan kalis pemerintah nasihat jutaan kali, kalahdengan lingkungan (teman contoh rokok, pasti bukan berasal dari ajaran merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid orang tua. apalagi kalau tertular narkoba, sudah dapat dipastikan bakal jadi maling dalam rumah tangga ? teringat dibangku sekolah tinggi hukum, sewaktu semester awal, guru besar pernah mengajar: hukum tidak didukung kekuatan itu angan angan, kekuatan tidak dibatasi hukum itu kezaliman. kuh perdata, undang undang nomor tahun tentang perkawinan, mewajibkan anak dalam umur berapa pun juga harus menaruh kehormatan dan kesegaran terhadap bapak dan ibunya. sekarang yang tenar justru orang tua tersudut oleh undang undang nomor tahun tentang kdrt. pengujian materiil norma undang undang, lingkup rumah tangga dalam undang undang ini meliputi:: kekerasan fisik, kekerasan psikis: kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tahun atau denda paling banyak rp. (lima belas juta rupiah).rp. (tiga puluh juta rupiah norma undang undang dasar bab hak asasi manusiaupakan hak asasi"b xiii pendidikan dan kebudayaan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya " ) " ) perubahan kedua disahkan agustus #x) perubahan keempat disahkan agustus dalil dan argumentasi pemohon: pemohon dalam argumentasi tidak seperti biasa yang umum ajukandalil dalil, tetapi pemohon berpendapat lebih pas, kena yang dimaksud, lebih berkenan ajukan pertanyaan pertanyaan sebagai berikut: a). batasan rasa sakit bagian organ tubuh bagian mana yang tidak diperkenankan? kaki yang aman, atau kepala yang bahaya? b). batasan jatuh sakit, apakah yang. dimaksud adalah rawat inap? merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid c). supaya orang tua mendidik anak tidak dipolitisasi dan kriminalisasi apakah dapat dilindungi dgn. alasan hukum perbuatan melawan hukum fungsi materiil sifat negative , jadi tidak dapat dituntut, asal anak tidak luka sampai harus rawat inap disamakan dengan dokter gigi, pelatih tentara, asal tidak jadi luka fatal, tidak bisa dituntut d). apakah kdrt hanya diperuntukkan untuk perselisihan antar suami isteri juga pembantu rumah tangga, dan tidak untuk anak? betulkan karena khusus anak masih ada undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak? yang sekarang telah diperbarui menjadi undang undang nomor tahun e). kdrt sebab untuk mengatasi perselisihan antar orang dewasa: suami: istri: juga pembantu, saksinya berat tahun, pemohon bisa mengerti, penjahat diberi sanksi berlapis lapis pemohon masih bisa maklum: tetapi orang tua selagi jalankan kewajiban kodrat mendidik anak, lalu diberi sanksi berlapis lapis karena korban kriminalisasi oleh orang yang berseberangan, yang ingin mencelakakannya, pemohon jadi bingung, kan kasihan, rang tua itu bukan penjahat! anak itu bukan tumbal! pemohon membela. f). perlindungan anak nomor yang sekarang telah diperbarui menjadi sanksi tahun bulan, polisi tidak bisa tahan, masih terbuka peluang untuk bela diri pengadilan, bila ditahan, muka dan wibawa orang tua mau ditaruh mana sekalipun hanya malam saja? g). perlindungan anak nomor yang sekarang telah diperbarui menjadi uu35 mencakup lengkap dan rinci untuk orang luar juga untuk keluarga dalam terhadap dalam rumah tangga terbukti menyebutmerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid |
kl. nama febriditya ramadhan ru: pekerjaan mahasiswa part, alamat jalan waru iii nomor rt.rw kelurahan mekarjaya, kecamatan sukajaya ope? kota depok sebagai . u. pemohon nama mohammad robi maulana pekerjaan mahasiswa alamat pondok aren rt.rw kelurahan pondok aren kecamatan pondok aren kota tangerang selatan sebagai . pemohon il, nama anggi dwi prabowo pekerjaan mahasiswa alamat benda barat blok c14 nomor rt.rw001 kelurahan pondok benda kecamatan pulang, kota tangerang selatan sebagai ll. pemohon iii: nama surya hakim lubis pekerjaan mahasiswa alamat kp. bodas kelurahan bodas, kecamatan bodas, kota tangerang sebagai pemohon iv, nama sleman kuno pekerjaan mahasiswa alamat perumahan reni jaya blok rt.rw kelurahan pondok benda kecamatan pulang kota tangerang selatan sebagai x n000 lalu laten. pemohon nama read alfian pekerjaan mahasiswa alamat pulau lancang rt.rw kelurahan pulau pari, kecamatan kepulauan seribu, kabupaten kepulauan seribu sebagai n0n0n0nn nun alla len. pemohon vi: . nama pandang sayur pekerjaan mahasiswa alamat kp. rahayu rt.rw kelurahan pusakasari, kecamatan leles, kabupaten cianjur. sebagai 20n nn00000000 uul ll. pemohon vii: nama muh mustadapin pekerjaan mahasiswa alamat jalan barisan banteng kelurahan muka, kecamatan cianjur, kabupaten cianjur. sebagai 25n2nn50020n0000000000n niall. pemohon viii: nama lentur subagyo pekerjaan buruh alamat kp. barang pulang kelurahan diantara, kecamatan pandangan, kabupaten tangerang sebagai 00000n lll ll. pemohon ix: nama mahmudi pekerjaan petani alamat kp. bedil rt.rw kelurahan telah menjadi yurisprudensi dan peraturan mahkamah konstitusi nomor: pmk pokok perkara ii. alasan alasan permohonan pengujian undang undang undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dalam hal initentang pembentukan peraturan perundang undangan yang berbunyi antara lain sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan dan uud bahwa undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan berbunyiahwa pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memang telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, akan tetapi belum memiliki kedudukan dalam hirarki peraturan perundang undangan. terkait pancasila dalam sistem hirarki perundang undangan, selama ini kerap terpelihara suatu pandang yang tidak produktif bahwa pancasila tidak etis dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang undangan karena pancasila merupakan dasar negara sudah menjadi sumber tertib hukum. akan tetapi, apabila merujuk pada stufenbautheory kersen dan nawiasky yang mengharuskan puncak hirarki norma adalah norma dasar atau grundnorm staatfundamentalnorm maka pancasila sebagai norma dasar seharusnya berada dalam puncak tata urutan norma tersebut. dengan demikian, tata urutan peraturan perundang undangan dari atas bawah menjadi sebagai berikut: pancasiladudukan pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan penyimpangan peraturan perundang undangan dan disharmonisasi antar peraturan perundangan. pancasila sebagai sumber tertib hukum atau sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum indonesia telah menjadi sesuatu yang bermakna formalitas belaka. fakta telah membuktikan, begitu banyaknya peraturan perundangan undangan yang telah menyimpang dari pancasila, pembatalan undang undang nomor tahun tentang sumber daya air karena bertentangan dengan uud oleh adalah salah satu bukti disharmonisasi dalam peraturan perundang undangan, sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. sumber hukum menurut zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan po litik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum atas, maka pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam pancasila. setidaknya terdapat tiga kualitas materi pancasila yaitu: pertama, muatan pancasila merupakan muatan filosofis bangsa indonesia. kedua, muatan pancasila sebagai identitas hukum nasional. ketiga, pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta juris). ketiga kualitas materi inilah yang menentukan pancasila sebagai sumber hukum materiil sebagaimana telah dijelaskan sudiro mertokusumo atas. bahwa konsep pancasila dalam penjabaran kedalam peraturan perundang undangan, maka secara material nilai ketuhanan yang maha esa merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif indonesia, dalam pengertian ini, pembukaan uud terdapat nilai nilai hukum tuhan (alinea iii), hukum kodrat (alinea |), hukum etis (alinea ill) nilai nilai hukum itu merupakan inspirasi dalam memformulasikan materi muatan peraturan perundang undangan. kemudian untuk memahami hirarki peraturan perundang undangan, maka secara teks hukum negara, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apa yang dimaksud dengan hirarki? undang undang nomor tahun menyatakan pada penjelasan menyatakan, bahwa : tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, bahwa ketentuan yang termaktub didalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan merupakan asas lex superior derogat legi inferior yang artinya mengesampingkan yang rendah (asas hirarki), dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang undangan pasti tidak terlepas mengenai teori stuffed bow karya hans kersen yang selanjutnya disebut sebagai teori ago , bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh hans kalsel dalam teori ago membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana beliau berpendapat bahwa norma norma hukum itu berjenjang jenjang dan berlapis lapis dalam suatu hirarki tata susunan yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hirarki peraturan perundang undangan. demikian seterusnyagrundnorm). norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi normayang berada dibawahnya, bahwa sebagaimana yang dikatakan salah seorang murid hans kalsel bernama hans nawiasky dalam bukunya yang berjudul allgemeine rechtlenchre mengemukakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis lapis dan berjenjang jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada norma yang lebih tertinggi yang disebut norma dasar . akan tetapi,adalah sebagai berikut: kelompok norma fundamental negara staatfundamentalnorm) kelompok ii: aturan dasar pokok negara staatgrundgesetz) kelompok iii: undang undang formal formel geser) kelompok aturan pelaksana dan aturan otonom verordnung autonomy patung) bahwa ketentuan sebuah perundang undangan tidak terlepas dari muatan peraturan perundang undangan yang mengandung asas sebagai berikut: pengayoman yaitu yaitu yaitu yaitusetiapbhinneka tunggal ika yaitu: keadilan: kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahanketertiban dan kepastian hukum adalahkeseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaituan negara. bahwa sebagaimana menurut undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yaitu: pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara hal ini jelas tak pelak identik dengan norma fundamental negara staatfundamentalnorm) atau norma dasar grundnorm, basic norm) yang menempati urutan tertinggi puncak piramida norma hukum, kemudian diikuti oleh undang undang dasar serta hukum dasar tidak tertulis atau konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar negara staatgrundgesetz), dilanjutkan dengan undang undang perpu formel geser), serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom verordnung und autonomy patung) yang dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan, dan peraturan daerah. melihat dari penjelasan diatas, jelas bahwasannya undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan undang undang nomor tahun yang menyatakan pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara sehingga bertentangan dengan dan uud bahwa penempatan pancasila sebagai norma dasar grundnorm) menurut marilah simanjuntak dalam bukunya pandangan negara integralistik, grafiti, jakarta, hal. mempersoalkan konsepsi pancasila itu merupakan hasil rumusan deduksi dari norma dasar grundnorm) bangsa indonesia ataukah pancasila dalam uud pertanyaan bersifat teoritis ini mengemuka karena menurut marsillam terdapat sejumlah persoalan yang hingga saat ini belum terdapat jawaban yang rasional komprehensif yaitu pertama: jika pancasila adalah norma dasar grundnorm), apakah hanya itu satu satunya ataukah ada hal lain yang merupakan norma dasar atau norma yang lebih dasar lagi dari sistem hukum? kedua, pancasila diformulasikan secara tertulis apakah tidak selalu mengandung dan mengundang problem penafsiran? dan ketiga: apakah pancasila sebagai suatu norma dasar grundnorm) yang dituangkan secara tertulis cukup lengkap untuk memberikan penjelasan pada kebutuhan akan tafsir yang tepat bagi setiap kebangsaan yang terjadi bidang norma hukum? marsillam menyatakan keberaniannya terhadap pancasila yang dalam praktik telah mendedikasikan konkretisasi hukum yang berlainan bahkan bertentangan. hal ini terbukti dari sejarah tata negara indonesia yang menunjukkan bahwa pancasila telah menjadi norma dasar grundnorm) dari tiga macam konstitusi yang berbeda beda. bahwa keadaan hukum menjadi corat maria penerapannya, akibat yang dimaksud didalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana penjelasan para pemohon atas dan pancasila merupakan cita hukum (rechtside) berfungsi sebagai pedoman dan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan tujuan masyarakat yang dirumuskan dalam peraturan perundang undangan. menurut rudolf sampler yaitu cita hukum ad(leitstern) bagi tercapainya cita cita masyarakat, bahwa undang undang dasar sebagai hirarki tertinggi merupakan sebuah kekeliruan, dimana pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang juga menjadi sumber dari undang undang dasar yang merupakan hukum dasar konstitusi) sudah menjadi parameter norma masyarakat, sementara adanya kekeliruan tersebut yang telah menimbulkan hak bagi para pemohon:t point yang telah diuraikan atas undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangapancasila tersebut hanya dapat diberlakukan pada ideologi negara dan tidak dapat berbuat langsung dikarenakan telah ada yang mengatur dimana undang undang dasar sebagai hirarki tertinggi, bahwa dalam analisa lain, keraguan para pemohon adalah tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pancasila sebagai hirarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang undangan indonesitentang tata urutan perundang undangan secara terang terangan menentang bertentangan dengan apa yang dimaksud didalam dan uudlangsung atas undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan,ancasila khususnya tentang yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan,uud bahwa sebagaimana uraian pemohon di, maka perlu dipertimbangkan pada tahapan ini, para pemohon ingin menyampaikan bahwa undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan sangat bertentangan dengan konstitusi negara karena yang pada kenya tu, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi,,,,gdigali dan dibuat dari nilai nilai yang hidup masyarakat. bahwadalam hal terjadinya pertentangan tersebutntang pembentukan peraturan perundang undangan ter sebut akan menjadikan rakyat kebingungan atas uud sebagai hirarki tertinggi padahal pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, bahwa dalam kaitannya dengan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan inimaka ada panggang kecamatan maja, kabupaten lebak sebagai 25n0n020n00005000000 lll ll. pemohon nama ilham firmansyah pekerjaan swasta alamat cimande griya asri blok c12 kelurahan cimande, kecamatan cimande, kabupaten serang sebagai lalu null. pemohon xi: selanjutnya pemohon sampai dengan pemohon disebut sebagai alan lahan anu lnnannnannnn alan nanannan alnnnlnnl hberapa hal yang menjadi pertimbangan para pemohon pada permohonan ini yaitu: bahwa para pemohon adalah selaku warga negara indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya undang undang nomor tahun. karena menjadikan pancasila tidak mengkoptasi peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan nilai nilai pancasila tidak bisa gugur, akan tetapi apabila pancasila diterapkan dalam hirarki tertinggi peraturan perundang undangan indonesia akan mampu mengkoptasi peraturan per undang undangan yang bertentangan dengan pancasila, sehingga dimaksud bisa menjadi gugur. bahwa sangat diperlukan adanya penambahan poin yang berada didalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang sebelumnyaperaturan daerah kabupaten kota.bahwa titik uji materil pada undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan diambil sebagai pertimbangan karena terdapat alasan kuat terkait dengan persoalan undang undang dasar sebagai hirarki tertinggi , dan tidak mengambil pada sila sila sebagaimana yang dimaksud dalam pancasila itu sendiri, para pemohon menganggap nilai efektifitas terhadap persoalan undang undang dasar sebagai hirarki tertinggi sangat sempit sekali hasil penegakkan hukumnya, sebagaimana halnya yang para pemohon uraikan pada point point sebelumnya dan dengan demikian maka tidak ada lagi kerugian konstitusional yang telah dirugikan atas tersebut dan atas uraian para pemohon atas yang artinya justru dengan menegakkan keadilan dengan menempatkan pancasila dalam hirarki tertinggi dalam hirarki peraturan perundang undangan indonesia tidak lagi bertentangan dengan dan uud petit:pembentukan peraturan perundang undangapromoted), dan jamin eraturan perundang undangan bertentangan dengan dan uud menyatakan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak menempatkan pancasila sebagai hirarki tertinggi dalam hirarki peraturan perundang undangan indonesiguoara pemohon adalah yang menyatakan sebagai berikut, bahwa pemohon sampai dengan pemohon viii menjeldari berbagai universitas. para pemohon menyatakan merasa dirugikan karena pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak diletakkan pada posisi tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang undangan yang berakibat banyak peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan pancasila, bahwa para pemohon menyatakan sebelum mengajukan permohonan ini para pemohon telah melakukan kegiatan perjalanan panjang (long march), mana sepanjang perjalanan mengumpulkan aspirasi masyarakat, yang menurut para pemohon, masyarakat sepakat dengan pemikiran para pemohon bahwa sistem hukum indonesia tidak menempatkan pancasila sebagai hirarki tertinggi peraturan perundang undangan indonesia, yang mengakibatkan banyak produk peraturan perundang undangan bertentangan dengan nilai nilai pancasila:buruh, yang mendalilkan sebagai korban pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. pemutusan hubungan kerja ini berdasarkan pada peraturan yang terdapat dalamsic!), menurut pemohon kedua undang undang ini tidak mencerminkan nilai nilai pancasila khususnya yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan karena tidak menempatkan pancasila sebagai hierarki tertinggi,petani penggarap sebuah lahan yang dikerjakan secara turun temurun, namun pada tahun lahan tersebut digusur oleh sebuah perusahaan karena lahan yang digarap pemohon merupakan milik perusahaan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan. pemohon menganggap penggusuran ini seharusnya tidak terjadi jika undang undang nomor tahun yang mengatur tentang peraturan dasar pokok pokok agraria serta peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendaftaran tanah mencerminkan nilai nilai pancasila, pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, yang berprofesi sebagai karyawan swasta, bahwa dalam permohonan tidak diuraikan mengenai kerugian konstitusional yang dialami pemohon atas berlakunya guo: para pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan guo dan hak konstitusional para pemohon tersebut dilindungi oleh dan uud bahwa menurut para pemohon ketentuan telah melahirkan kebijakan yang membuat keadilan hukum menjadi sumur atau kabur (obscura) (sic!), hal iniketentuan guo tidak menempatkan pancasila sebagai hierarki tertinggi dalam hierarki peraturan perundang undangan sehingga bertentangan dengan uud i3.6j menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf atas, oleh karena uraian perihal kerugian hak konstitusional para pemohon berkaitanpokok permohonan menimbang bahwa para pemohon mendalilkertentangan dengan dan uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut para pemohon, menempatkan uud sebagai hierarki tertinggi merupakan sebuah kekeliruan, mana pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang juga menjadi sumber dari uud merupakan hukum dasar konstitusi) sehingga menjadi parameter norma kaidah kehidupan masyarakat. oleh karena itu, jika pancasila tidak ditempatkan pada hierarki tertinggi bertentangan dengan dan uud bahwa ketentuan telah mengebiri fungsi penegakan hukum yang dibutuhkan oleh rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam uud pancasila hanya ditempatkan sebagai ideologi negara sehingga tidak dapat mengatur secara langsung karena uud telah ditempatkan dalam hierarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang undangan. bahwa ketentuan tidak memberi kesempatan kepada pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana dimaksud dalam untuk berfungsi sebagai dasar negara republik indonesia. bahwa menurut para pemohon, pancasila seharusnya diletakkan pada tempat tertinggi dalam hierarki peraturan perundang undangan indonesia sehingga tidak terjadi penyimpangan peraturan perundang undangan dan disharmoni antar peraturan perundang undangan. oleh karena itu hierarkinyaperaturan daerah kabupaten kota. bahwa menurut para pemohon, pancasila berfungsi sebagai pedoman dan tolok ukur dalam mencapai tujuan tujuan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang undangan, namun oleh pancasila tidak diletakkan pada posisi tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang undangan, sehingga menurut para pemohon berakibat banyak peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan pancasila antaranya: undang undang nomor tahun tentang mineral dan batubara, b. undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas (sic!), undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan: undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja (sic!), undang undang nomor tahun tentang penanaman modal asing: peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembelian saham bank umum oleh pihak asing, peraturan bank indonesia nomor pbi tahun tentang kepemilikan saham bank umum. menimbang bahwa untuk maksud memperkuat dalilnya, para pemohondipandang telah cukup dimengertidan keterangan para pemohon dalam persidangan pendahuluan pada tanggal oktober dan oktober serta memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh para pemohon, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah ketentuan bertentangan dengan dan uud sebelum mempertimbangkan lebih lanjut persoalan konstitusional dimaksud, penting bagi mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut: bahwa pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang undangan, bukan untuk pertama kali dibuat. dalam rangka membangun tertib hukum, sebelum berlakunya berkenaan dengan hierarki peraturan perundang undangan berlakutap mars tersebut kemudian dicabut dengan tap mpr nomor iii impr tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan. kemudian tap mpr nomor i mpr menjadi tidak berlaku berdasarkmudian tata urutan peraturan perundang undangan merujuk pada undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang kemudian dicabut dengan dalam semua peraturan atas dengan tegas dinyatakan bahwa pancasila bukanlah termasuk dalam hierarki peraturan perundang undangan melainkan sumber dari segala sumber hukum. hal demikian dinyatakan terakhir dalam penjelasan sebagai berikut. penyebutan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum karena pancasila merupakan grundnorm yang dapat diposisikan sebagai premis awal ,berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan juga medalam hal ini mengajukan pengujian konstitusional atasundang undang nomor tempat segala sesuatunya dimulai. oleh karena itu secara doktrin validitasnya sudah diterima begitu saja, valid because presupposed valid. dengan demikian pancasila tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari hukum positif karena sudah melampaui tata hukum positif (transcendental logic), namun nilai nilai yang terkandung dalamnya menjadi penentu validitas seluruh tata hukum positif, cast seluruh peraturan perundang undangan yang dimaksudkan oleh harus bersumber dari nilai nilai pancasila. hal ini sejalan pula dengan kehendak para pendiri bangsa yang menghendaki segala peraturan perundang undangan harus mengandung nilai pancasila. pancasila sebagai sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak dapat dimaknai bahwa pancasila setara dengan peraturan perundang undangan. pancasila bukan merupakan jenis peraturan perundang undangan. sementara itu yang dimaksudkan dalam adalah jenis peraturan perundang undangan. pengertian jenis peraturan perundang undangan yang dimaksudkan oleh hanyalah undang undang dan peraturan perundang undangan bawah undang undang (vide adanya kekhawatiran para pemohon dengan tidak diletakkannya pancasila dalam hierarki tertinggi peraturan perundang undangan akan menyebabkan pancasila tidak berfungsi sebagai dasar negara, sebagaimana yang didalilkan para pemohon, mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii bertanggal september paragraf telah menegaskan terkait hal tersebut sebagai berikut:selain itu, dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi bertanggal april paragraf juga dinyatakan bahwa:. berdasarkan putusan mahkamah konstitusi atas, menempatkan pancasila sebagai dasar negara dalam hierarki peraturan perundang undangan sebagaimana yang diinginkan para pemohon, sekalipun letaknya atas uud justru akan merusak tatanan hukum karena sama artinya menjadikan pancasila sebagai norma hukum yang memungkinkan untuk dapat dilakukan perubahan. artinya, apabila dalil para pemohon guo dikabulkan sama saja dengan mendegradasi posisi pancasila sebagai dasar negara. oleh karena itu, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum. bahwa terkait dengan kekhawatiran para pemohon yang menganggap bertentangan dengan dan uud menurut mahkamah, substansi yang terkandung dalam tidak memiliki keterkaitan dengan dan uud sebab, uud berkenaan dengan desain bentuk hubungan pusat dan daerah yang disepakati oleh para pengubah uud sebagai negara kesatuan. sementara itu, uud berkenaan dengan kedaulatan rakyat dan pelaksanaannya menurut uud adapun uud adalah penegasan bahwa indonesia adalah negara hukum. dari ketiga substansi yang diatur dalam uud tersebut tidak terdapat relevansinya dengan hierarki peraturan perundang undangan sebagaimana termaktub dalam berdasarkan uraian tersebut, dalil para pemohon guo tidak beralasan menurut hukum. bahwa dalam permohonannya para pemohon mempersoalkan adanya berbagai peraturan perundang undangan yang dianggap bertentangan dengan pancasila dikarenakan tidak diletakkannya pancasila dalam hierarki tertinggi peraturan perundang undangan. terkait dengan persoalan ini, mahkamah perlu menegaskan bahwa keberadaan mahkamah konstitusi sebagai peradilan konstitusi, tidak hanya menilai pertentangan norma suatu terhadap dalam konstitusi namun juga menilai apakah norma tersebut telah sesuai dengan nilai nilai pancasila. sehingga, keberadaan mahkamah tidak hanya sebagai the guardian the constitution tetapi juga the guardian the ideology, sesuai dengan kewenangan mahkamah menguji undang undang terhadap uud. jika ada permohonan yang diajukan untuk menilai konstitusionalitas norma, mahkamah tidak hanya menilai norma tersebut terhadap uud tetapi juga mempertimbangkan nilai nilai pancasila. dalam hal ini, sejumlah putusan mahkamah konstitusi tidak hanya menggunakan dalam uud sebagai dasar pengujian tetapi juga mempertimbangkan nilai nilai pancasila, antaranya dalam pengujian. dalam konteks mahkamah konstitusi sebagai the guardian the ideology, termuat dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi paragraf bertanggal februari terkait dengan pengujian undang undang nomor tahun tentang sumber daya air, mahkamah, menyatakan: . berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tersebut, mahkamah konstitusi menggunakan sila sila pancasila sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara guo. sementara itu, berkenaan dengan ketidakharmonisan peraturan perundang undangan bawah undang undang, hal tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menilainya. dengan demikian, dalil permohonan guo tidak beralasan menurut hukum. i3.11j menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, berkenaan dengan kedudukan hukum para pemohon, mahkamah berpendapat oleh karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma maka anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon tidak terbukti sehingga para pemohon tidak memilikguo, good non, telah ternyata bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum.ermohonan selebiwahiduddin adams, dewa gede laguna, saudi isra, dan suhartonotahun juncto undang undang nomor tahun menurut para pemohon telah merugikan hak hak konstitusional warga negara, khu susunya para pemohonl undang undang ini. il. kedudukan hukum (legal standing) para pemohonlegal standing) dalam perkara pengujian undang undang, yaitu: (a) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan (b adalah sebagai berikut: pertama kualifikasi sebagai para pemohon bahwa kualifikasi pemohon adalah sebagai perorangan warga negara indonesia atau kelompok yang mempunyai kepentingan sama. kedua mengenai parameter kerugian konstitusional parayaitu memenuhi (lima) syarat sebagaimana putusan nomor puu 1yang telah dijamin oleh uud diatas merupakan hak mutlak para pemohon sebagai warga negara untuk memohon keadilan dengan mewakili segenap masyarakat yang terkena dampak langsung atas berlakunya undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang tidak meletakkan pancasila sebagai hirarki peraturan perundang undangan sehingga pembentukan peraturan perundang undangan tidak memiliki pe tunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang bisa dipraktekkan ketika hendak menterjemahkan sila sila pancasila kedalam norma hukum semua peraturan perundang undangan. oleh karena itu, melihat pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum indonesia artinya bahwa posisi pancasila seharusnya diletakkan pada posisi tertinggi dalam hirarki tata urutan peraturan perundang undangan indonesia agar dapat diimplementasikan sebagai pedoman dan arah bagi setiap bangsa indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum indonesia. sebagai akibat tidak diletakkannya pancasila sebagai hirarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang undangan indonesia telah banyak melahirkan peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan pancasila sebagai berikut:,, peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembelian saham bank umum oleh pihak asing. peraturan bank indonesia nomor pbi tahun tentang kepemilikan saham bank umum. undang undang nomor tahun tentang penanaman modal asingi. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendaftaran tanah hak sebagai warga negara indonesia khususnya mahasiswa. bahwa pemohon s.d viii adalah mahasiswa aktif masing masing universitas seperti yang telah diuraikan yang telah banyak merasakan berbagai permasalahan hukum yang terjadi indonesia, selain itu pemohon s.d. viii merupakan mahasiswa yang senantiasa menjalankan tugas. dan fungsinya sebagai seorang mahasiswa yaitu mengamalkan nilai nilai tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian terhadap masyarakat. bahwa, sebelum mengajukan permohonan uji materil dimaksud, pemohon s.d viii serta pemohon dan xii telah melakukan upaya persiapan yang dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang pentingnya meletakan pancasila menjadi hirarki tertinggi dengan melakukan kegiatan perjalanan panjang (long march) sejauh jakarta jogjakarta. dalam long march tersebut puluhan kodim, koramil, polres, polsek serta tempat ibadah masjid, mushola dan gereja) disinggahi, para alim ulama dan tokoh tokoh masyarakat, serikat pekerja serta elemen masyarakat lainnya, umumnya sepakat bahwa terkait permasalahan yang ada negara republik indonesia salah satunya adalah karena sistem hukum indonesia yang tidak menempatkan pancasila sebagai hirarki tertinggi peraturan perundang undangan indonesia, akibatnya banyak produk peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan nilai nilai pancasila. hak sebagai warga negara indonesia khususnya buruh bahwa pemohon merupakan seorang buruh dan menjabat sebagai ketua serikat buruh garmen tekstil yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat dari undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang tidak menempatkan pancasila sebagai hirarki tertinggi dalam urutan tata peraturan perundang undangan indonesia. dimana pemohon menganggap bahwatidak mencerminkan nilai nilai pancasila, khususnya yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. dalam hal ini pemohon juga sebagai korban pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan, dimana pemohon dalam melakukan aktifitas serikat selalu intimidasi bahkan selalu dicari kesalahannya. akhirnya puncaknya pada tanggal maret pemohon lakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pihak perusahaan melalui surat keputusan nomor hr adi hanya karena adanya perselisihan adu mulut antara pemohon dengan security, yang artinya dalam hal ini pancasila tidak mampu mengkoptasi dan melindungi pemohon sebagai pekerja dan ketua serikat pekerja untuk terhindar dari pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pemohon ix. hak sebagai warga negara indonesia khususnya petani bahwa pemohon merupakan berprofesi sebagai seorang petani yang kesehariannya menghabiskan waktu ladang pertanian yang digarap oleh pemohon ix. pemohon melakukan penggarapan pada tahun dengan meneruskan lahan garapan yang sebelumnya digarap oleh orangtuanya sejak tahun kemudian pada bulan juli tahun lahan pertanian yang digarap oleh pemohon gugur habis oleh pihak perusahaan yang mengklaim bahwa tanah yang sebelumnya digarap oleh orang tua pemohon adalah milik perusahaan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor dan tahun dalam hal ini, undang undang nomor tahun yang mengatur tentang pertanahan (agraria) serta peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendaftaran tanah sama sekali tidak mencerminkan nilai nilai pancasila serta tidak sama sekali memberikan hak dan kesempatan kepada pemohon untuk memiliki tanah tersebut, terlebih lagi penguasaan fisik atas tanah tersebut dimulai dari tahun dan pemohon juga menggantungkan hidup untuk menafkahi keluarga dengan bertani dan bercocok tanam diatas tanah tersebut. bahwa hak konstitusional para pemohon telah dirugikan dengan adanya undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, karena tersebut telah melahirkan kebijakan yang membuatolehmahasiswa, petani, dan buruhundang undang dasar sebagai hirarki tertinggi tidak diletakkannya pancasila sebagai hirarki tertinggi sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, betul bahwa hal tersebut . bahwa dengan demikian, para pemohon memiliki kedudukan hukum jamaluddin harahap ambang pekerjaan dosen alamat jalan tanggul nomor kelurahan sidorejo hilir, kecamatan medan tembung, kota medan, sumatera utara dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk shp ix bertanggal september memberi kuasa kepada muhammad ainun syamsul, s.h., syaefullah hamid, s.h., m.h., adil sumatra akbar, s.h., muhammad ali fernandez, s.h.i., m.h., muhammad haris markah, s.h.i., m.h., sidik s.h.i., muhammad rajin, s.h., advokat pada kantor hukum syamsul hamid partnerslil,huruf huruf dan nomor tahun tentang pemasyarakatan (selanjutnya disebut pemasyarakatan )sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid perkara korupsi. dengan merujuk kepada uud maka hak hak narapidana perkara korupsi yang termasuk dalam lingkup setiap orang harus dijamin dan dilindungi dalam undang undang dan peraturan lainnya, termasuk hak narapidana perkara korupsi untuk mendapatkan akses kepada hak asasi manusia juga harus dijamin, dilindungi dan dipermudah. sebaliknya, pengaturan pembatasan hak narapidana untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat dalam peraturan perundang undangantidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis dalam menegakkan dan melindungi hak asasi narapidana: bahwa pemohon adalah warga negara yang telah dirugikan haknya dengan berlakunya huruf huruf dan nomor tentang pemasyarakatan karena tidak mengandung kepastian hukum yang adil dalam rujukannya sesuai dengan amanat konstitusi berdasarkan uud sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menghilangkan atau setidak tidaknya mengurangi hak hak pemohon sebagai narapidana perkara korupsi. ketidakpastian hukum yang menimbulkan berbagai penafsiran tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan beberapa pengaturan tentang remisi meskipun ketiga peraturan tersebut bersandar kepada ketentuan yang sama, yaitu huruf huruf dan pemasyarakatan, sebagaimana disebut bawah ini: peraturan pemerintah nomor tahun (bukti dalam bagian mengingat , peraturan pemerintah mencantumkan nomor sebagai salah satu rujukannya. kemudian disebutkan dalam guo menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak atas remisi jika: narapidana tersebut berkelakuan baik, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan membantu kegiatan lapas. sedangkan mengatur pembebasan bersyarat dengan syarat: peraturan pemerintah nomor tahun (bukti merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidadapun syarat remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: berkelakuan baik dan telah menjalani (satu pertiga) masa pidana. sedangkan mengatur pembebasan bersyarat dengan syarat:narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang kurangnya (sembilan) bulan: mendapat pertimbangan direktur jenderal pemasyarakatan: peraturan pemerintah nomor tahun (buktinamun syarat remisi bagi narapidana korupsi meliputi: berkelakuan baik, menjalani pidana lebih dari (enam) bulan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana (justice collaborator) membayar lunas uang denda dan uang pengganti, sedangkan mengatur pembebasan bersyarat dengan syarat sebagai berikut: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidnarapidana telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat: masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana,narapidananarapidana telah menjalani asimilasi paling sedikit (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani: meskipun penafsiran pemerintah yang tersurat dalam (tiga) peraturan pemerintah tersebut bersumber dari pemasyarakatan, namun terlihat jelas adanya perbedaan mendasar antara penafsiran pemerintah yang sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dengan penafsiran pemerintah yang bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan (pp dan perbedaan penafsiran tersebut disebabkan pengaturan remisi dan pembebasan bersyarat dalam huruf huruf dan pemasyarakatan yang bersifat ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum menyebabkan melanggarnya hak konstitusional pemohon berdasarkan uud yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama untuk mendapatkan persamaan dan keadilan. dengan kata lain, pemohon tidak memperoleh manfaat pemasyarakatan sebagaimana narapidana tindak pidana lain yang mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, bahwa perbedaan penafsiran hukum dalam ketiga peraturan pemerintah tersebut yang merujuk kepada bukanlah persoalan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid implementasi norma, melainkan persoalan kaidah norma dalam huruf huruf dan pemasyarakatan yang tidak memberikan kepastian hukum, sehingga menciptakan celah penafsiran yang berbeda terhadap kaidah norma dalam tersebut. hal ini serupa dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv yang menyatakan dalam pertimbangannya halaman bahwa:nama rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam uud meskipun putusan mahkamah atas berkaitan dengan masalah yang berbeda dan diuji dengan batu uji konstitusional yang berbeda, namun terdapat satu hal yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa praktik yang berbeda beda disebabkan karena ketidakpastian hukum yang terdapat dalam undang undang termasuk dalam lingkup kaidah norma, bukan implementasi norma. dalam konteks permohonan ini, maka penafsiran yang berbeda beda dalam ketiga peraturan pemerintah padahal merujuk kepada ketentuan yang sama, yaitu pemasyarakatan, dapat dipandang sebagai persoalan kaidah norma karena ketidakpastian hukum yang terkandung dalam huruf huruf dan pemasyarakatan, sehingga persoalan kaidah norma dalam hal ini tidak berada dalam ruang kosong, bahwa selain itu, putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv menegaskan hal serupa berkaitan dengan praktik hukum yang disebabkan oleh ketidakpastian suatu norma undang undang adalah bagian dari persoalan kaidah norma undang undang, bukan implementasi norma. disebutkan dalam pertimbangan putusan guo halaman yang menyatakan sebagai berikutmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hukum, mahkamah memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat dimaksud dari pertimbangan atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik hukum yang dilaksanakan oleh mahkamah agung dan jaksa penuntut umum, serta silang pendapat kalangan akademisi dan praktisi hukum tentang boleh tidaknya jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali membuktikan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam kurap. dengan demikian, silang pendapat dan penegakan hukum yang berbeda beda tersebut merupakan bagian dari permasalahan norma undang undang dalam kurap yang tidak memberikan kepastian hukum: bahwa sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv dan putusan nomor puu xv maka sesungguhnya kedua putusan tersebut menjelaskan substansi yang sama, yaitu silang pendapat ataupun praktik hukum yang berbeda beda tentang peninjauan kembali dan praktik hukum yang berbeda tentang penghitungan kerugian negara yang disebabkan ketidakpastian hukum dalam norma undang undang merupakan bagian dari persoalan kaidah dan norma suatu undang undang, bukan implementasi norma. berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan penafsiran pemerintah yang berbeda beda tentang hak narapidana perkara korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai persoalan kaidah norma undang undang, karena kebijakan penafsiran yang berbeda beda tersebut disebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum huruf huruf dan pemasyarakatan. produk hukum berupa peraturan pemerintah adalah kebetulan semata, sama halnya dengan produk hukum berupa putusan mahkamah agung atas peninjauan kembali yang diajukan jaksa penuntut umum. namun dari kesemuanya itu terdapat kesamaan substansial bahwa praktik, penafsiran dan pendapat yang berbeda beda disebabkan ketidakpastian hukum dalam suatu norma undang undang adalah bagian dari lingkup kaidah norma undang undang, bukan implementasi norma, bahwa terkait huruf dan pemasyarakatan, pemohon mendalilkan bahwa guodan perlakuan yang sama depan hukum dan tidak menjamin pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana yang dipersyaratkan dalam konstitusi berdasarkan dan uud serta bertentangan dengan prinsip prinsip pemasyarakatan yang menekankan kepada rehabilitasi, sosialisasi dan secepat mungkin mengembalikan narapidana masyarakat, bahwa perlunya pemasyarakatan, pembinaan dan sosialisasi bagi seluruh narapidana telah diakui dalam berbagai kovenan internasional dan telah menjadi cita hukum dalam sistem pidana indonesia, meskipun dalam pengaturannya, khususnya dalam huruf dan huruf pemasyarakatan, memerlukan penegasan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh narapidana. disebutkan dalam beberapa kovenan, antara lain: basic principles for the treatment prisoners resolusi (bukti yang menyatakan bahwa: except for those limitations that are demonstrably necessitated the fact incarceration, all prisoners shall retain the human rights and fundamental freedoms set out the universal declaration human rights, and, where the state concerned party, the international covenant economic, social and cultural rights, and the international covenant civil and political rights and the optional protocol there, well such other rights are set out other united nations consonants international covenant civil and political rights (bukti yang menyatakan bahwa: the pakovenan kovenan tersebut atas menekankan perlindungan hak asasi narapidana karena pidana penjara tidak lebih dari pembatasan kemerdekaan semata, dan menekankan bahwa tujuan utama pelaksanaan pidana oleh narapidana adalah reformasi (sosialisasi) dan rehabilitasi sosial. hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang menyebutkan bahwa hukum pidana bukanlah tujuan akhir itu sendiri, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan tertib sosial dan tertib hukum yang dalam konteks pelaksanaan pidana penjara, dapat dicapai merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid melalui penyelenggaraan rehabilitasi, sosialisasi dan pembinaan bagi narapidana. oleh karenanya, pelaksanaan pidana yang dilandasi unsur balas dendam harus ditinggalkan, bahwa selain pengakuan terhadap hak hak asasi narapidana dan tujuan sosialisasi dari pidana penjara, maka hukum internasional juga menekankan penyelenggaraan pemasyarakatan didasarkan atas kebutuhan khusus narapidana yang diwujudkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemasyarakatan narapidana yang dapat mengintegrasikan dan mengembalikan narapidana kepada masyarakat. disebutkan dalam(bukti rule the purposes sentence imprisonment similar measures derivative person's liberty are primarily protect society against crime and reduce residivis. those purposes can achieved only the.period imprisonment used ensure, far possible, the integration such persons into society upon release that they can lead law abidin and self supporting life. this end, prison administrations and other competent authorities should offer education, vocational training and work, well other forms assistance that are appropriate and available, including those remedial, moral, spiritual, social and health and sports based nature. all such programmes, activities and services should delivered line with the individual treatment needs prisoners. pemasyarakatan narapidana harus memperhatikan kebutuhan khusus dan individual dengan cara memberikan pendidikan dan kegiatan lainnya yang tepat, sehingga dapat mendorong percepatan pemasyarakatan narapidana. dengan demikian, narapidana dapat lebih cepat untuk kembali kepada masyarakat dan menginsyafi kesalahannya masa lalu. perhatian yang bersifat khusus tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk pembatasan atau penghilangan hak narapidana untuk cepat kembali kepada masyarakat, karena pembatasan dan penghilangan hak narapidana justru menghambat dan memperlambat percepatan pemasyarakatan dan reintegrasi narapidana kepada masyarakat, bahwa merujuk kepada standar minimun atas, maka penanganan khusus terhadap narapidana perkara korupsi seharusnya dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai program dan aktifitas yang merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menekankan pada kesadaran pemberantasan korupsi dan menumbuhkan semangat antikorupsi, tanpa mengurangi hak hak narapidana perkara korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat yang menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan indonesia. ketentuan dalam standar minimum tersebut sejalan dengan uud yang mengaturkonteks hak narapidana perkara korupsi memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat, maka kemudahan dan perlakuan khusus dapat diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan, aktifitas dan pembelajaran yang berorientasi pada pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai syarat narapidana perkara korupsi untuk mendapatkan hak hak narapidana termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. penyelenggaraan kegiatan, aktifitas dan pembelajaran tersebut bertujuan agar narapidana perkara korupsi memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dengan narapidana lainnya dalam mendapatkan hak haknya termasuk hak remisi dan pembebasan bersyarat sehingga narapidana perkara korupsi memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani pemasyarakatan, sosialisasi dan rehabilitasi. dalam konteks inilah, maka penanganan khusus terhadap narapidana perkara korupsi dengan cara membatasi hak remisi dan pembebasan bersyarat, antara lain menjadi justice collaborator, dipandang kontraproduktif dan bertentangan dengan uud karena penanganan khusus yang mengurangi hak narapidana perkara korupsi justru melahirkan ketidakadilan dan menghilangkan persamaan terhadap narapidana perkara korupsi serta mengurangi hak hak seseorang untuk membela diri muka persidangan: bahwa mahkamah konstitusi sebagai representasi dan penafsir konstitusi mengakui bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk merehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. narapidana adalah bagian dari masyarakat yang hak haknya tidak dapat serta diambil begitu saja luar putusan pengadilan, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebagaimana dinyatakan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii1 halaman sebagai berikut:. meskipun dalam konteks yang berbeda, namun putusan mahkamah atas secara implisit mengakui perlindungan hak hak narapidana. pembatasan hak untuk dipilih dipandang sebagai hukuman (pidana) tambahan yang bertentangan dengan konstitusi. dalam konteks permohonan ini, maka pembatasan hak narapidana perkara korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat sebagaimana narapidana lainnya dapat disamakan dengan pemberian pidana tambahan terhadap narapidana perkara korupsi luar putusan pengadilan dan oleh karenanya bertentangan dengan konstitusi: bahwa prinsip sosialisasi dan pembinaan tersebut atas sejalan dengan konsepsi pemasyarakatan yang menjadi cita hukum indonesia dalam membina narapidana, termasuk narapidana perkara korupsi, yang menekankan pembinaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan narapidana. konsepsi pemasyarakatan secara singkat digambarkan oleh raharjo dalam pidatonya yang berjudul pohon merdeka barat jakarta toba fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoid beringin pengayoman hukum pancasila manifold use , halaman (bukti sebagai berikut: di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaja menjadi seorang anggota masyarakat sosialis indonesia yang berguna. dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan dalam bagian lain halaman dikatakan bahwa: untuk mendidik terpidana supaja mendjadi seorang anggota masyarakat sosialis indonesia yang berguna, maka: selama kehilangan kemerdekaan bergerak harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya dalam halaman yang sama dikatakan pula bahwa: pokok dari dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita ialah: tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat: tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa itu penjahat, sebaliknya harus selalu merasa bahwa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia dari catatan catatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan terhadap narapidana siapapun dan apapun latar belakang tindak pidana yang dilakukannya tetap harus berlandaskan pada pemasyarakatan yang mengedepankan pembinaan dan sosialisasi yang mengutamakan persamaan dan keadilan. dalam pemasyarakatan, pembatasan narapidana hanya terbatas pada pembatasan ruang gerak, sedangkan hak hak lainnya harus tetap dilindungi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keinginan dan kesungguhan narapidana untuk kembali kepada masyarakat melalui remisi dan pembebasan bersyarat. pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana perkara korupsi bertentangan dengan gagasan pemasyarakatan karena, satu sisi, pemasyarakatan menghendaki agar narapidana cepat kembali kepada masyarakat. sisi lain, pembatasan remisi dan pembebasan bersyarat menghambat reintegrasi narapidana masyarakat, bahwa sejatinya prinsip prinsip pemasyarakatan telah menjadi cita hukum bangsa indonesia yang melandasi terbitnya pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam konsideran huruf yang menyatakan bahwa:sebagai bagian tidak terpisahkan dari asas pemasyarakatan, maka konsideran atas dapat dipahami bahwa penginstalan atas kesalahan, upaya memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana dapat dilaksanakan melalui pembinaan dengan tetap melindungi hak hak narapidana perkara korupsi termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian hak remisi dan pembebasan bersyarat, bahwa berdasarkan prinsip prinsip hukum pidana, terdapat (tiga) persoalan pokok yang membentuk hukum pidana. setiap persoalan pokok tersebut mempunyai batasan batasan tersendiri. pertama, persoalan pokok yang pertama adalah tindak pidana yang merujuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barangsiapa yang melakukannya. tindak pidana menekankan ketercelaan perbuatan. tinggi rendahnya ketercelaan terhadap perbuatan ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya ancaman pidana. proses hukum penyidikan, penuntutan dan pembuktian tindak pidana muka persidangan dapat dikategorikan dalam lingkup tindak pidana, termasuk dalamnya adalah bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana (justice collaborator). kedua, persoalan pokok kedua adalah pertanggungjawaban pidana yang merujuk kepada abdikasi hakim dalam menentukan dalam keadaan bagaimanakah seseorang tersebut dapat dicela dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. tinggi rendahnya tingkat ketercelaan pembuat tindak pidana ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadapnya. ketiga, persoalan pokok ketiga dari hukum pidana adalah pidana dan pelaksanaanya, termasuk dalamnya adalah soal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. pelaksanaan pidana, khususnya pidana penjara yang berorientasi kepada masa depan narapidana, pembinaan dan sosialisasi agar narapidana dapat kembali kepada masyarakat. pada tahap ini, pelaksanaan pidana tidak membedakan satu narapidana dengan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid narapidana lainnya berdasarkan jenis tindak pidananya, karena persoalan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana telah selesai pada saat hakim menjatuhkan putusan, sehingga pelaksanaan pidana hanya didasarkan pada perilakunya yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat selama menjadi narapidana, bahwa ketidakpastian hukum dalam huruf dan huruf pemasyarakatan yang dapat dimaknai sebagai pembatasan hak narapidana perkara korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, dapat dipandang sebagai pengenaan beban tambahan luar putusan pengadilan, mengingat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi seringkali didasari unsur pembalasan yang merujuk kepada aturan dan kebijakan yang tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana disebutkan bawah ini: perumusan tindak pidana ganda yang mencantumkan ancaman pidana yang berbeda dalam (bukti sebagaimana berikut: dan huruf dan huruf tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengatur perbuatan yang sama, namun kedua tersebut mencantumkan ancaman pidana yang berbeda. yang mencantumkan ancaman pidana (satu) tahun sampai (lima) tahun, sedangkan huruf dan huruf mencantumkan ancaman pidana seumur hidup atau (empat) tahun sampai (dua puluh) tahun: dan dan huruf tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengatur perbuatan yang sama dengan ancaman pidana yang berbeda. yang mencantumkan ancaman pidana dari (tiga) tahun sampai dengan (lima belas) tahun, sedangkan huruf mencantumkan ancaman pidana seumur hidup atau (empat) tahun sampai (dua puluh) tahun: tidak adanya standar baku dalam penuntutan sehingga penegak hukum seringkali menggunakan terberat dari yang ambigu tersebut, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid conviction rate dalam perkara korupsi yang hampir mencapai (teratur persen) tidak serta merta dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam pemberantasan tindak korupsi karena dari tahun tahun data statistik penegakan hukum bidang korupsi tidak mengalami penurunan. berdasarkan hal ini, maka pembatasan hak narapidana perkara korupsi untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai pengenaan pidana yang kedua kalinya luar putusan dan pembatasan hak yang kesekian kalinya berdasarkan ketentuan ketentuan yang tidak memberikan kepastian hukum, cast huruf dan huruf pemasyarakatan yang dimaknai sebagai pembatasan hak remisi bagi narapidana perkara korupsi, bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan semata mata kepada narapidana perkara korupsi melalui pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat karena senjatanya hal itu tidak mempengaruhi fungsi pidana sebagai pencegahan umum dan khusus. pemberantasan korupsi seharusnya didasarkan atas kebijakan kriminal dan politik hukum yang komprehensif dan integral yang menyeimbangkan aspek pencegahan dan aspek penindakan. dilihat dari segi pretensi khusus, tidak ditemukan pengulangan tindak pidana korupsi yang mensyaratkan kualitas khusus pns, penyelenggara negara, hakim) pada subjek detiknya karena narapidana perkara korupsi telah diberhentikan secara tidak hormat oleh institusinya, sehingga tidak lagi memiliki kualitas khusus dan mustahil untuk mengulangi tindak pidana korupsi. oleh karena itu, hasilnya korupsi saat ini bukanlah pengulangan tindak pidana karena tidak dilakukan oleh pelaku yang sama. sementara itu dari segi pretensi umum, pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat narapidana perkara korupsi tidak dapat menekan jumlah korupsi yang terus meningkat sebagaimana data statistik yang dihimpun oleh komisi pemberantasan korupsi, sebagai berikut: xenon merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid data diambil dari website komisi pemberantasan korupsi kpk) data ini menunjukkan bahwa sejak yang merujuk kepada diterbitkan, angka korupsi tetap mengalami kenaikan. secara logis jika pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat dapat mencegah terjadinya tindak pidana, maka seharusnya korupsi yang terjadi setelah tahun menurun. faktanya, korupsi justru mengalami kenaikan pada tahun dan oleh karenanya, pemberantasan korupsi tidak seharusnya dibebankan kepada narapidana perkara korupsi melalui pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat, tetapi harus diwujudkan dan dilaksanakan secara sinergis antarlembaga dengan menggunakan fungsi pencegahan dan penindakan secara seimbang berdasarkan kebijakan kriminal dan politik hukum yang komprehensif dan integratif. dengan demikian, pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat untuk mengurangi jumlah korupsi tidak memiliki rasionalitas obyektif dalam kerangka kebijakan kriminal dan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa penjatuhan pidana (pemidanaan) terhadap terpidana dan pelaksanaan pidana oleh narapidana cenderung mengarah kepada konsepsi dan sistem pemasyarakatan. secara doktrin, penjatuhan pidana terhadap terpidana harus mempertimbangkan secara seksama pengaruh pidana terhadap masa depan terpidana dan mengandung unsur pembinaan sehingga dapat memperbaikinya kemudian hari: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa dibandingkan dengan penjatuhan pidana terhadap terpidana, maka pidana penjara dan pelaksanaannya oleh narapidana lebih dahulu mengenal konsepsi pemasyarakatan. secara konseptual, perkembangan ketentaraan berbagai belahan dunia dari waktu waktu mengubah orientasinya menjadi instrumen pemasyarakatan yang menekankan kepada rehabilitasi dan sosialisasi yang mengutamakan manfaat dan masa depan narapidana sebagaimana disampaikan oleh prof. mr. soeharto dalam tulisannya yang berjudul masalah penghukuman dan gagasan pemasyarakatan (bukti bahkan kecenderungan internasional mengarah kepada pencarian alternatif pidana penjara. pencarian alternatif pidana penjara dilakukan untuk penahanan dan pelaksanaan pidana penjara. pada tahap proses hukum, penyelesaian perkara pidana seringkali dilakukan luar persidangan sebagaimana lazim terjadi belanda (afdeeling van buatan process). sementara alternatif pidana penjara juga banyak diterapkan dunia internasional, seperti kerja sosial atau optimalisasi pidana denda. oleh karenanya, aspek pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana penjara dan kecenderungan untuk mencari alternatif pidana penjara menunjukkan bahwa pidana penjara yang berlebihan terutama dalam pembatasan hak narapidana tidak relevan lagi untuk dilakukan karena dipandang tidak efektif, bahwa sungguhpun cita hukum pemasyarakatan telah melandasi maksud pembuatan pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam konsideran guo, namun cita hukum tersebut tidak secara nyata melandasi seluruh ketentuan yang terdapat dalam pemasyarakatan, antara lain huruf dan huruf pemasyarakatan karena rumusan pengaturan dalam tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi menghilangkan kesempatan yang sama antarnarapidana, sehingga tercipta inkonsistensi antara cita hukum yang termuat dalam konsideran pemasyarakatan dengan batang tubuh huruf dan huruf pemasyarakatan. disebutkan dalam huruf dan huruf pemasyarakatan bahwa: narapidana berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). mendapatkan pembebasan bersyarat merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid oleh karenanya untuk memenuhi hak konstitusional pemohon atas kepastian hukum yang adil uud hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan persamaan dan keadilan uud dan perlindungan hak asasi sesuai prinsip negara demokratis uud maka diperlukan penafsiran konstitusional atas frasa narapidana , sehingga huruf dan huruf harus dimaknai dengan narapidana, termasuk narapidana perkara korupsi berhak: i.mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). mendapatkan pembebasan bersyarat , bahwa terkait pemasyarakatan, pemohon mendalilkan bahwa pemasyarakatan dan oleh karenanya bertentangan dengan dan uud bahwa ketidakpastian hukum yang terdapat dalam huruf dan huruf pemasyarakatan yang didalilkan oleh pemohon berlaku juga untuk pemasyarakatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada adanya penafsiran dan pengaturan yang berbeda beda dalam beberapa peraturan pemerintah meskipun seluruh peraturan pemerintah tersebut merujuk kepada undang undang yang sama, yaitu pemasyarakatan, bahwa selain itu, ketidakpastian hukum dalam pemasyarakata sebagaimana diatur dalam uud yaitu bahwa salah satu fungsi peraturan perundang undangan, termasuk tidak terbatas pada peraturan pemerintah, untuk menjamin dan mengatur pelaksanaan hak asasi manusia. disebutkan dalam uudberdasarkan ketentuan ini, maka secara umum fungsi peraturan perundang undangan, termasuk pemasyarakatan dan peraturan pemerintah nomor tahun (vide bukti adalah untuk menegakkan, melindungi dan menjamin hak asasi manusia, bahwa meskipun demikian, peraturan pemerintah nomor tahun tetap mengatur pembatasan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana perkara korupsi sehingga tidak memungkinkan bagi pemohon untuk memperoleh hak yang sama dalam pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat, khususnya huruf dan huruf peraturan pemerintah guo yang mensyaratkan adanya justice collaborator bagi narapidana perkara korupsi agar dapat memperoleh hak remisi dan pembebasan bersyarat, bahwa meskipun peraturan pemerintah tersebut atas mengacu kepada pemasyarakatan sebagaimana keputusan presiden nomor tahun namun keduanya memiliki pengaturan yang berbeda tentang remisi. jika mengacu kepada ketentuan dan keputusan presiden nomor tahun tentang remisi yang mengatur syarat untuk mendapatkan remisi setidak tidaknya telah menjalani pidana selama (enam) bulan, maka seharusnya pemohon sudah (dua) kali berkesempatan untuk mendapatkan remisi, yaitu remisi umum pada tanggal agustus dan remisi khusus pada tanggal juni namun hak tersebut tidak dapat diperoleh oleh pemohon karena adanya syarat justice collaborator. dan jika mengacu pada ketentuan hurufmohon berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat jika memenuhi syarat salah satunya telah menjalani sekurang kurangnya (dua per tiga) masa pidana namun jika syarat justice collaborator masih berlaku, maka hampir pasti hak pembebasan bersyarat itupun tidak akan didapatkan oleh pemohon (bukti bahwa untuk menjadi justice collaborator sebagai syarat mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana perkara korupsi, maka merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid harus memenuhi (dua) syarat, yaitu harus mengakui semua perbuatannya dan harus membuka informasi seluas luasnya berkaitan dengan keterlibatan pihak pihak lain. mengacu kepada syarat syarat tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan proses adjudikasi yang seharusnya dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan oleh majelis hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap seorang terdakwa tapi tidak terkait dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang merupakan hak narapidana yang berada pada tahapan pasca adjudikasi (pelaksanaan pidana). ketentuan sebagai syarat remisi dan pembebasan bersyarat ini secara langsung telah menjadi pembatas hak asasi narapidana perkara korupsi yang tentunya melanggar hak asasi narapidana perkara korupsi karena senjatanya syarat untuk mendapatkan remisi ini hanya berlaku bagi narapidana perkara korupsi, terorisme dan narkotika psikotropika, bahwa syarat justice collaborator dalam peraturan pemerintah guo merupakan wujud dari tidak adanya kepastian hukum dan melanggarnya hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum uud selain melanggar hak konstitusional pemohon, ketentuan tentang justice collaborator juga melanggar hak membela diri muka persidangan yang diterima secara umum dalam peradilan pidana. dalam konteks itu, ketentuan tentang justice collaborator merupakan sebuah paradoks hukum dalam peradilan pidana. satu sisi, seseorang yang yang terjerat masalah hukum mempunyai hak membela diri yang diterima secara umum dalam prinsip hukum pidana dan diatur dalam namun sisi lain, ketentuan tentang justice collaborator seolah olah mengesampingkan hak pembelaan hukum karena sejak dalam tahap penyidikan dan persidangan, tersangka dan terdakwa diperintahkan untuk mengakui kesalahannya dan membongkar kejahatannya, padahal orang tersebut belum tentu benar benar bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. hal ini diperburuk dengan tidak adanya kepastian apakah setelah mengakui kesalahan dan membongkar kejahatannya apakah permintaan justice collaborator diterima ataukah ditolak oleh hakim, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa uraian sekilas tentang justice collaborator tersebut atas membuktikan bahwa fungsi delegasi kewenangan yang termuat dalam pemasyarakatan bertentangan dengan uud karena pemasyarakatan tidak memberikan batasan dan acuan yuridis untuk memastikan bahwa fungsi delegasi kewenangan kepada peraturan pemerintah nomor tahun menjamin dan melindungi pelaksanaan hak asasi narapidana perkara korupsi, bukan membatasi hak narapidana perkara korupsi sebagaimana yang terjadi sekarang ini: bahwa meskipun hak remisi dan pembebasan bersyarat adalah hak hukum yang diberikan oleh pemasyarakatan, namun hak hukum tersebut lahir dan bersumber dari hak asasi dan hak konstitusional sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan oleh karenanya termasuk dalam lingkup kewenangan mahkamah konstitusinya untuk memeriksa, mengadili dan memberikan tafsir konstitusional sebagaimana yang pernah dilakukan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv dalam putusan tersebut, mahkamah memutuskan bahwa peninjauan kembali merupakan hak terpidana dan ahli warisnya, dan oleh karenanya jaksa penuntut umum dilarang mengajukan peninjauan kembali. peninjauan kembali merupakan hak hukum yang diatur dalam yang diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi karena hak hukum tersebut bersumber dari hak hak konstitusional pemohon. disebutkan dalam putusan guo halaman bahwa: dalam bagian lain pertimbangan putusan guo halaman yang sama menyatakan bahwa:merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid berdasarkan putusan guo dapat ditarik kesimpulan bahwa hak hak hukum yang diberikan oleh undang undang kepada warga negara dapat diperiksa, diadili dan diberikan tafsir konstitusional oleh mahkamah konstitusi sepanjang ketentuan tentang hak hukum tersebut bersentuhan dengan konstitusi ataupun ada hak hak konstitusional pemohon yang dirugikan. dalam konteks permohonan. ini, maka hak remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak hukum yang bersentuhan dengan konstitusi dan merugikan hak hak konstitusional pemohon. dalam kaitannya dengan pemasyarakatan, maka keberadaan peraturan pemerintah yang membatasi hak remisi dan pembebasan bersyarat melalui syarat justice collaborator membuktikan bahwa fungsi delegasi kewenangan dalam pemasyarakatan tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan uud yang menegaskan bahwa fungsi peraturan perundang undangan, baik itu undang undang maupun peraturan pemerintah adalah untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, bukan untuk membatasi hak asasi tersebut. dengan merujuk kepada putusan mahkamah tersebut atas, maka hak remisi dan pembebasan bersyarat adalah hak hukum yang bersumber dari hak konstitusi yang dapat diperiksa, diadili dan diberikan tafsir konstitusional oleh mahkamah guna menjamin agar fungsi delegasi kewenangan dalam pemasyarakatan bertujuan untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan hak asasi narapidana perkara korupsi, bahwa hak remisi dan pembebasan bersyarat tidak termasuk dalam lingkup pembatasan bersyarat sebagaimana diatur dalam uud disebut:7c), mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama hadapan hukum sesuai amanat uud hak untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama depan hukum merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh uud kepada setiap warga negara termasuk narapidana perkara korupsi. oleh karenanya, pemohon adalah bagian dari warga negara yang berhak memperoleh kepastian hukum, bahwa hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum tersebut belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh pemohon sebagaimana dipersyaratkan oleh negara hukum berdasarkan amanat konstitusi berdasarkan uud yang berakibat pada hilangnya merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pembatasan tersebut merupakan pembatasan bersyarat yang hanya diatur dan diterapkan manakala pelaksanaan hak seseorang bersinggungan dengan hak orang lain berdasarkan syarat syarat limitation yang diatur dalam ketentuan uud dengan kata lain, hanya undang undang yang dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang manakala terjadi potensi persinggungan hak antara satu orang dengan orang lain. pembatasan hak tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat syarat limitation yang ditentukan dalam konstitusi: bahwa sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii halaman disebutkan bahwa:yat dengan mengacu kepada uud dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii maka penegasan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana perkara korupsi dalam huruf dan huruf dan penegasan fungsi delegasi kewenangan untuk melaksanakan hak narapidana perkara korupsi dalam tidak termasuk dalam lingkup pembatasan bersyarat karena hak remisi dan pembebasan bersyarat sama sekali tidak bersinggungan dengan hak hak orang lain dan tidak pula termasuk dalam syarat syarat limitation yang ditentukan dalam dan putusan guo: bahwa hak remisi dan pembebasan bersyarat merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pidana indonesia dan tidak bersinggungan dengan atau mengurangi hak orang lain, tidak bertentangan dengan nilai nilai agama, keamanan dan ketertiban umum serta sesuai dengan tuntutan yang adil, yaitu melaksanakan pidana yang dijatuhkan terhadapnya dan melaksanakan pidana tersebut secara patuh. oleh karenanya, pembatasan syarat pemberian hak remisi dan pembebasan. bersyarat merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid justru akan bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam dan uud bahwa sejatinya syarat syarat yang diatur dalam pemasyarakatan adalah syarat syarat administratif sebagaimana keinginan pembentuk undang undang yang berlandaskan semangat pemasyarakatan untuk mempercepat pengembalian narapidana kepada masyarakat. hal ini seyogyanya juga diberlakukan terhadap narapidana perkara korupsi yang telah menjalani masa pidananya dengan baik, patuh dan bertanggung jawab. frasa syarat syarat' yang dimaksud merujuk kepada syarat substansial dan syarat administratif. syarat substansial adalah syarat kelakuan baik para narapidana untuk mengukur keberhasilan program pembinaan, sedangkan syarat administratif menunjuk kepada syarat syarat yang bersifat administratif. kedua syarat tersebut tidak mengurangi hak hak narapidana dan tidak bersifat memberikan hukuman tambahan kepada narapidana, bahwa selain itu, pemasyarakatan yang me" bahwa frasa syarat syarat' dalam pemasyarakatan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak memberikan penegasan tentang batas batas yuridis yang tidak bersifat membatasi hak hak narapidana perkara korupsi sehingga sejalan dengan prinsip prinsip pemasyarakatan yang secara filosofis mendasari pemasyarakatan. oleh karenanya untuk memenuhi hak hak konstitusional pemohon, maka diperlukan penafsiran konstitusional atas frasa syarat syarat sehingga menjadi syarat syarat' yang menunjuk kepada syarat administratif dan syarat kelakuan baik selama menjalani masa pidana dengan mempertimbangkan keadaan saat narapidana perkara korupsi sedang menjalani masa pidana dan masa depannya (syarat substansial): bahwa jika huruf huruf dan pemasyarakatan tidak ditafsirkan secara konstitusional dan dibiarkan begitu saja, maka ketentuan tersebut tersebutyang adil dan perlakuan yang sama depan hukum, menghambat hak pemohon untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesamaan dan keadilan serta menghilangkan perlindungan atas hak asasi pemohon, dan dengan demikian hak hak konstitusional pemohon terabaikan dan prinsip prinsip pemasyarakatan dikesampingkan:dan pemasyarakatanhuruf huruf dan pemasyarakatan sebagaimana pernah dilakukan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu viii putusan nomor puu viii putusan nomor puu xiv dan nomor puu xiv bahwa jika pemaknaan yang dimaksud adalah huruf huruf dan pemasyarakatangurangan masa pidana (remisi)ngurangan masa pidana (remisi) : merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoimbebasan bersyaratmbebasan bersyarat : bahwa untuk membuat kaidah undang undang dalam pemasyarakatan menjadi conditional constitutional, maka kaidah dalam pemasyarakatan sepanjang frasa syarat syarat haruslah dimaknai dengan syarat syarat administratif dan substansial berupa kelakuan baik selama menjalani masa pidana: bahwa penafsiran semacam ini akan membuat kaidah kaidah huruf huruf dan pemasyarakatanarapidana perkara korupsi mempunyai hak yang sama untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari sistem pemasyarakatanhuruf huruf dan pemasyarakatan karena kedudukan pemohon sebagai narapidana perkara korupsisaksi saksi d. hakim konstitusi agar berkenanokok perkara: mengabulkan permohonan pemohon untuk menguji ketentuan huruf huruf d: mendapat pengurangan masa pidana (remisi) mendapat pembebasan bersyarat menyatakyarat syarat tidak ditafsirkan sebagai syarat syarat administratif dan syarat substansial berupa kelakuan baik selama menjalani masa jamaluddin harahap, nik: bukti fotokopi undang undang7a fotokopi surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan nomor spin ppp tanggal oktober bukti fotokopi berita acara pelaksanaan putusan pengadilan pidana badan) jamaluddin harahap nomor ba ek. bukti p 7c fotokopi surat nomor rah eks tanggal oktoberkeputusan presiden nomor tahun. tentang remisi: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bukti fotokopbukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahunbuku prof. mr. soeharto dalam tulisannya yang berjudul masalah penghukuman dan gagasan pemasyarakatan : bukti fotokopi basic principles for the treatment prisoners resolusi bukti fotokopi international covenant civil and political rights: bukti fotokopibukti fotokopi pidato raharjo yang berjudul pohon beringin pengayoman hukum pancasila manifold usehuruf ddan huruf narapidana berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi): mendapatkan pembebasan bersyaratterhadap dan serta uud yang menyatakan: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid hak konstitusional lainnya yang seharusnya dimiliki oleh pemohon berdasarkan uud yaitu hilangnya hak konstitusional pemohon guna. dalam konteks permohonan ini, amanat uud meliputi hak hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kemudahan guna mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat sebagaimana yang diperoleh oleh narapidana lain luar perkara korupsi. oleh karenanya, amanat uud seharusnya tidak dibatasi pada persoalan suku, agama dan ras ras) semata tetapi juga meliputi hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan persamaan dan keadilan yang merupakan hak seluruh warga negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak hak narapidana perkara korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat: bahwa terulangnya hak hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam dan uud disebabkan ketidakpastian hukum dalam huruf dan huruf dan pemasyarakatoleh karenanya, pemohon merasa hak konstitusional pemohon dirugikan dengan berlakunya huruf dan huruf dan pemasyarakatan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: huruf dan huruf dan narapidana berhak: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya: mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani:: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltuhuruf dan huruf serta pemohon mendalilkan dirinya memiliki hak yang dijamin oleh dan uud pemohon merupakb). pemohon menganggap hak hak konstitusional pemohon terhalang karena adanya ketidakpastian hukum dalam huruf dan huruf di3.6j menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksamasebagaimana diuraikan atas,hal yang didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional pemohon merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] itoleh karena isu konstitusional yang dimohonkan penguji9j menimbang bahwa isu konstitusional dari permohonan guo adalah bahwa pemohon menganggap huruf dan huruf serta tidak memberikan kepastian hukum karena dapat ditafsirkan secara berbeda. menurut pemohon terdapat perbedaan mendasar antara penafsiran pemerintah yang sesuai dengan prinsip pemasyarakatan sebagaimana termuatpenafsiran pemerintah yang bertentangan dengan prinsip pemasyarakatan sebagaimana termuatbedaan penafsiran tersebut disebabkan pengaturan remisi dan pembebasan bersyarat dalam huruf dan huruf serta bersifat ambigu dan tidak memberikan kepastian hukummerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid persidangan tanggal november yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, i3.10j menimbang, oleh karena ituuji kembali. mahkamah telah memutus pengujian konstitusionalitas huruf dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv bertanggal november yang kamarnya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhny? i3. adalah dan uud sedangkan permohonan guo menggunakan dasar pengujian dan uud dengan demikian terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan pada permohonan guo, sehingga permohonan guo sepanjang berkenaan dengan remisi sebagaimana diatur dalam huruf tidak bis idem.huruf pada permohonan guo sama dengan masalah konstitusionalitas merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv dalam putusan tersebut mahkamah telah mempertimbangkan antara lain:jl. merdeka barat jakarta telp. fax email:dengan demikian, meskipun dasar pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan guo tidak bis idem, namun karena masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian sama, yaitu, kedua permohonan meminta mahkamah untuk menafsirkan bahwa remisi yang diatur dalam huruf juga dapat diberlakukan untuk terpidana kasus korupsi, maka pertimbangan pengujian huruf dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv mutasi mutans berlaku pula terhadap permohonan guo. menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembebasan bersyarat yang diatur dalam huruf menimbulkan multitafsir, mahkamah berpendapat sebagai berikutdengan demikian maka dalil pemohon yang menyatakan bahwa huruf tidak memberikan kepastian hukum, tidak beralasan menurut hukum. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon mengenai konstitusionalitas yang dinilai, yang menurut pemoho, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv telah ditegaskan: ndengan demikian maka pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv tersebut atas mutasi mutans berlaku dalam merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid permohonan guo, sehingga pemerintah memiliki kewenangan delegasi untuk mengatur syarat dan tata cara pemberian hak hak narapidana antara lain hak remisi dan pembebasan bersyarat yang diatur dalam kewenangan delegasi tersebut menurut mahkamah tidak bertentangan dengan konstitusi, karena justru bertujuan untuk memperjelas hal hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan dari suatu norma undang undang. materi muatan peraturan pelaksanaan telah didelegasikan oleh undang undang menjadi kewenangan pemerintah selaku pelaksana undang undang. dengan demikian menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. i3.14j bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut atas telah ternyatartimbangan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv mutasi mutans berlaku terhadap permohonan ago, pokok permohonan sepanjang mengenai pengujianpada hari kamis, tanggal delapan belasenahan sitompul ttd. ttd. maria farida indrawi saudi isra ttd. ttd. dewa gede laguna santo ttd. ttd. wahiduddin adams suhartonobahwa sejak tahun pemohon adalah narapidana perkara korupsi yang telah dipidanap 7c) dan saat ini pemohon sedang menjalani masa pidana lembaga pemasyarakatan sukamiskin sejak tanggal oktober namun tidak sekalipun mendapatkan hak pengurangan masa pidana (remisi) dan berpotensi juga tidak akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat karena ketidakpastian hukum dan multi tafsirnya ketentuan huruf dan huruf pemasyarakatan, bahwasebagaimana diatur dalam dan uuddalam uud ditegassementara itu, uud menegtusigoiddari (dua) ketentuan konstitusi tersebut atas dapat ditarik (dua) hal penting. pertama, pengaturan tentang pembatasan hak hanya dapat ditetapkan berdasarkan undang undang dengan tujuan tujuan yang bersifat limitation sebagaimana ditentukan dalam uud luar dari syarat syarat limitation, undang undang tidak dapat serta merta membatasi hak seseorang. kedua, pengaturan peraturan perundang undangan ditujukan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi warga negara, bukan untuk membatasi hak asasi tersebut. hal ini dikecualikan bagi undang undang yang diperbolehkan untuk membatasi hak seseorang dengan syarat syarat limitation sebagaimana tersebut atas, bahwa ketentuan pemasyarakatan yang mempunyai fungsi delegasi kepada peraturan bawahnya seharusnya memberikan ketegasan dan pengaturan yang jelas untuk menjamin agar peraturan bawahnya tidak membatasi hak hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana perkara korupsi. dengan tidak adanya penegasan dan kejelasan tersebut, maka muncullah peraturan perundang undangan yang tidak sejalan dengan fungsi yang ditetapkan dalam uud yaitu fungsi peraturan perundang undangan untuk menegakkan dan melindungi pelaksanaan hak asasi, bukan untuk membatasi hak asasi seseorang, bahwa ketentuan tentang justice collaborator yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum atau multitafsirnya ketentuan pemasyarakatan berpotensi menghilangkan hak hak tersangka dan terdakwa yang berusaha membela diri, hak istimewa untuk tidak menyalahkan diri sendiri (privilege against self discrimination) dan hak untuk diam (right remain silent). dengan adanya ketentuan justice collaborator, maka secara implisit dapat dimaknai bahwa manakala pemohon berkeinginan untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, maka sejak awal proses hukum pemohon harus menanggalkan hak pembelaan diri, hak istimewa untuk tidak menyalahkan diri sendiri merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid (privilege against self discrimination) dan hak untuk diam (right remain silent). pesan implisit ini juga berlaku bagi setiap orang yang terjerat masalah hukum tindak pidana korupsi. hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip prinsip yang diterima secara umum dalam peradilan pidana. berdasarkan hal tersebut, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon disebabkan ketidakpastian hukum dan sifat multi tafsir dalam huruf dan huruf dan pemasyarakata,saha untuk mendapat perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sesuai undang undang dasar hak untuksuai undang merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid undang dasar hak untuk mendapat perlindungan hak asasi manusia yang diatur dan dijamin oleh peraturan perundang undangan dan tidak dibatasi kecuali dengan syarat yang limitationhuruf dan huruf dan pemasyarakatan yang mengandung multi tafsir dan ketidakpastian hukum:ketidakpastian hukum dalam huruf dan huruf dan pemasyarakatan, pemohon telah nyata nyata tidak pernah mendapatkan remisi selama menjalani hukuman lembaga pemasyarakatan suka miskin dan secara potensial tidak mendapatkan pembebasan bersyarat,huruf dan huruf dan pemasyarakatan yang tidak memberikan kepastian hukum sehingga hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi pemohon dibatasinarapidana perkara korupsi mempunyai hak yang sama dengan narapidana lainnya untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat,erdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebutampai uud tentang hak asasi manusia secara tegas menyatakan setiap orang yang merujuk kepada seluruh orang yang tidak dibedakan satu dengan yang lainnya dalam pengaturan hak asasi dalam konstitusi. oleh karenanya, perolehan dan perlindungan hak asasi manusia berlaku bagi setiap orang dan tidak mensyaratkan kualitas khusus dalam diri orang tersebut. oleh karenanya, perlindungan hak asasi manusia mencakup perlindungan hak asasi terhadap seluruh warga negara yang diberikan hak konstitusional oleh konstitusi, termasuk warga negara yang merupakan narapidana yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. kedudukan warga negara sebagai narapidana tidak serta merta menghapus kedudukannya sebagai manusia dan warga negara beserta hak hak yang melekat pada keduanya, dan oleh karenanya hak asasi dan hak konstitusional yang dimilikinya harus tetap dilindungi oleh konstitusi dan undang undang sesuai dengan amanat konstitusi berdasarkan uud bahwa uud menegaskan bahwa penegakan, perlindungan dan pelaksanaan hak asasi diatur dan dijamin dalam peraturan perundang undangan. oleh karena uud secara tegas mengatur hak asasi manusia untuk setiap orang , maka sudah seharusnya nilai dan falsafah yang terkandung dalam uud tersebut melandasi peraturan perundang undangan bawahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada undang undang yang mengatur hak hak narapidana merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid |
tpa bagian administrasi pemerintahan mempunyai rincian tugas menyusun laporan akhir masa jabatan amj) bupatiforum komunikasi pimpinan daerah, melaksanakan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal spm) organisasi perangkat daerah, dansubbagian bina pemerintahan desa mempunyai rincian tugas: melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengisian kekosongan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan . melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala desa antar waktu, fasilitasi pelantikan kepala desa dan serah terima jabatan kepala desa dan diklat calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengisian dan pemberhentian anggota badan permusyawaratan desa serta anggota badan permusyawaratan desa antar waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi dalam pengisian dan pemberhentian anggota badan permusyawaratan desa, melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi laporan penyelenggaraan pemerintahan kepala desa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan akhir masa jabatan kepala desa, laporan keterangan penyelengaraan pemerintahan desa dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa) berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala desa dalam melaksanakan tugas, melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pengelolaan data data kepala desa, perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi dalam penyusunan buku data aparat pemerintahan desa, melaksanakan kegiatan pembinaan penyusunan peraturan perundang undangan desa termasuk fasilitasi penyusunan rencana kerja pemerintah desa rkp des) dan anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai bahan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan . melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan aparatur pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan rancangan peraturan perundang undangan tentang desa (penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati) sesuai pengaturan tentang desa terbaru, fasilitasi penyelesaian kasus kasus pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. subbagian kerja sama dan otonomi daerah mempunyai rincian tugas. melaksanak kota, j . menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam dan luar negeri, melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi pemerintah daerah, ilnyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah dalam negeri, memfasilitasi pengusulan izin dan cuti bupati dan wakil bupati, danbagian keempat bagian kesejahteraan rakyat paragraf tugasdan pendidikan, kesejahteraan sosial serta kesehatan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata. paragraf fungsi kepala bagian kesejahteraan rakyatpenyiapan. penyiapagamakesejahteraan rakyat mempunyai rincian tugas menyiapkrinc.mfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasionalerta bantuan bidang keagamaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan, dan memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan. subbagian kesejahteraan sosial mempunyai rincianmfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan mudik lebaran, memfasilitasi dan mengoordinasikan fasilitasi perkuatan pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang kesejahteraan sosial, menyiapkan bahan kebijakan pemerintahhatan masyarakat mempunyai rincian tugasdan keluarga berencana, menyiapkan bahan mengoordinasikan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pelayanan jaminan kesehatan nasional untuk masyarakat, menyiapkan bahan mengoordinasikan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang kesehatan penyakit menular dan tidak menular, menyiapkan bahan mengoordinasikan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang tim pembina usaha kesehatan sekolah tp uks), menyiapkan bahan mengoordinasikan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pencegahan dan penanggulangan hiv aids dan kpa, menyiapkan . menyiapkan bahan mengoordinasikan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba p4gn) dan badan narkotika kabupaten bnk) pati,masyarakat lainnya, menyiapkan bahan mengoordinasikan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata, dansehatan, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata. bagian kelima bagian hukum paragraf tugasparagraf fungsi kepala bagian hukum dalam melaksanakan tugashukum mempunyai rincian tugas, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dan melaksanakansekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten pati. jabatan.rincrinc. subbagian dokumentasi dan informasi mempunyai rincparagraf tugasparagraf fungsi asisten perekonomian dan pembangunan dalam melaksanakan tugasrincian tugas asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai rincian tugasmelaksanakan . melaksanakperekonomian paragraf tugas kepala bagian perekonomian mempunyai tugas membantu asisten perekonomian dan pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan serta pembinaan administrasi satuan kerja perangkat daerah bidang perekonomian. paragraf fungsi kepala bagian perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian, mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah bidang perekonomian, cc. pembinaan administrasi dan aparaturmantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanlaksanaan.,paragraf rincian tugas kepala bagian perekonomian mempunyai rincian tugasyiapkanarana perekonomian dan investasi mempunyai rincian tugas menyusun bahan perumusan kebijakan subbagian sarana perekonomian dan investasilaksanaan pengendalian, pengawasan dan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan daerah prasarana perekonomian serta kajian investasicc. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap badan usaha milik daerahmengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data kegiatan sarana perekonomian dan investasi yang meliputi pembinaan pengawasan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah berdasarkan prosedur untuk diperoleh data yang komprehensif, mengoordinasikan . mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana perekonomian dan investasi secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuanproduksi daerah mempunyai rincian tugas menyusun bahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang sumber daya alam, khususnya sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam, pertambangan dan lingkungan hidup sumber daya energy dan air serta corporate social responsibility csr) perusahaan, menyusun bahan rumusan kebijakan teknis subbagian produksi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian pimpinan, mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat terkait bidang produksi daerah yang meliputi pertambangan dan energi, program pertanian, pengairan, peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan, ketahanan pangan untuk mewujudkan sinkronisasi terhadap kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan pendataan produk unggulan, andalan dan potensial bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan melalui koordinasi instansi terkait kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan teknis daerahindustri, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah mempunyai rincian tugas menyusun bahan mengoordinasikan bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, menyusun. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian pimpinan, cc. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadappengelolaan promosi daerah yang meliputi promosi produk unggulan, andalan dan potensial terkaitmemperoleh data yang komprehensif, mengoordinasikan pemberian fasilitasi terhadap usaha, mikro, kecil dan menengah baik secara individu maupun kelembagaan dengan melibatkan unit kerja terkait sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mengoptimalkan peran serta umkm untuk mengembangkan perekonomian daerah, mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengahmonitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam upaya penyusunan bahan perumusan kebijakan perekonomian. bagian kedelapan bagian administrasi pembangunan paragraf tugasparagraf fungsi kepala bagian administrasi pembangunan. paragraf rincian tugas kepala bagian administrasi pembangunan mempunyai rincian tugasrinc dan mengoordinasikan: bagian tata pemerintahan, terdiri dari subbagian administrasi pemerintahan, subbagian bina pemerintahan desa, dan subbagian kerjasama dan otonomi daerahdan subbagian kesehatsubbagian pengendalian program mempunyai rincianrincian tugas menyusun rencana monitoring dan pelaporlaksanakan . melaksanakan monitoring dan penyusunan pelaporan pelaksanakegiatan pengelolaan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan berdasarkan data laporan secara elektronik dari perangkat daerah sebagai upaya pengembangan komunikasi informasi pembangunan. bagian kesembilan bagian pengadaan barang dan jasa paragraf tugas. paragraf fungsi kepala bagian pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan tugasrincian.rincian tugas: melaksanakan kegiatan inventarisasi paket pengadaan barang jasa sesuai dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan undangan agar diperoleh data yang komprehensif dan akurat, melaksanakan riset dan analisis pasar barang jasa sesuai harga pasar guna memperoleh kesesuaian harga dalam pengadaan barang jasa, melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang jasa sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengadaan barang jasa, melaksanakan guna tertib administrasi dalam pengadaan barang jasa, melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku guna memperoleh hasil pemilihan yang baik, melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal sektoralsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan fasilitasi kegiatanberdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasilil. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel ukpbujdan oo. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik mempunyai rincianpengelolaan dan pengukuran tingkat kematangansim ukpga, dan mengelola informasi manajemen pengadaan barang jasa. bagian kesepuluh asisten administrasi umum paragraf tugasparagraf fungsi asisten administrasi umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan kebijakan daerah bidang organisasi, pelaksanaan.rincian tugas asisten administrasi umum mempunyai rincian tugasdan melaksanakdengan tugasnya. bagian. bagian kesebelas bagian umum paragraf tugasparagraf fungsi kepala bagian umum dalam melaksanakan tugasumum mempunyai rincian tugastata usaha pimpinan, staf ahli, dan kepegawaian mempunyai rincian tugas menyusun bahan kebijakan teknis subbagian tata usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan pelayanan kebutuhan alat kantor, percetakan dan pengadaan lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk menunjang sarana prasarana kegiatan dan kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan pengelolaan data dan penataan dokumen arsip daerah lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas, melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pengelolaan sumber daya telekomunikasi lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas. . subbagian perlengkapan mempunyai rincian tugas mengkoordinir kebutuhan pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah berdasarkan usulan masing masing bagian agar diproses pengalamannya bagian pengadaan barang dan jasgiatan penyusunan standar satuan harga berdasarkan usulan dari perangkat daerah yang ada sebagai bahan penyusunan standar satuan harga, subbagian rumah tangga mempunyai rincian tugas melaksanakan urusan rumah tangga bupati dan wakil bupati serta sekretariat daerahrumah dinas sekretariat daerah, melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan olahraga, kesenian dan kebudayaan daerah beserta sarana dan prasina lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan ketrampilan dan atau sdm pegawai dalam bidang seni dan budaya, dan melaksanakan . asisten perekonomian dan pembangunan, membawakan dan mengoordinasikan: bagian perekonomian, terdiri dari subbagian sarana perekonomian dan investasi, subbagian produksi daerah, dan subbagian industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dan mengoordinasikanpublikasi dan dokumentasi pimpinan. bagian perencanaan dan keuangan, terdiri dari subbagian perencanaan, subbagian keuangan, dan subbagian .dan kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan. bagian kedua belas bagian organisasi paragraf tugaskepala bagian organisasi dalam melaksanakan tugasorganisasi mempunyai rincian tugas.rincimempunyai rinc.rinciantugas. paragraf fungsi kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyiapprotokol dan komunikasi pimpinan mempunyai rincian tugas menyiapkrotokol mempunyai rincian tugas melaksanakan kegiatan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerahkoordinasi dan fasilitasi kegiatan bupati dan wakil bupatipengaturan upacara upacara resmi dan hari hari besar nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan berkoordinasi pada perangkat daerah guna menunjang kelancaran pelaksanaan upacara, melaksanakan kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kelancaran kegiatan dinas pimpinan, dan melaksanakan kegiatan penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan bupati dan wakil bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran kegiatan dinas pimpinan. subbagian komunikasi pimpinan mempunyai rincian tugas melaksanakan kegiatansesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendapatkan informasi harian yang aktual, melaksanakan kegiatguna terwujudnya kebenaran dan kelancaran informasi kegiatan dinas pimpinan, melaksanakan penyusunan naskah naskah sambutan amanat dan pidato bupati dan wakil bupati berdasarkan bahan bahan literatur untuk berbagai kegiatan pimpinan, melaksanakan . melaksanakan kegiatan hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinanpenyiapan bahan materi rapat kebijakan dan menggandakan bahan rapat kebijakan sesuai dengan ketentuan, guna kelancaran kegiatan pimpinan. subbagian publikasi dan dokumentasi pimpinan mempunyai rincian tugas melaksanakan kegiatan peliputan kegiatan bupati dan wakil bupati, serta mempublikasikannya berbagai media, melalui kerjasama dengan media massa, guna memaksimalkan publisitas program kerja dan kegiatan pimpinan daerah, melaksanakan pendokumentasian kegiatan bupati dan wakil bupati guna menunjang ketersediaan dokumentasi kegiatan pimpinan, cc. mempublikasikan kegiatan bupati dan wakil bupati melalui spanduk baliho neonbox videotron guna memaksimalkan penyebarluasan informasi kegiatan dan kinerja pimpinan daerah kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan publikasi program, kinerja, serta kegiatan bupati dan wakil bupati melalui website dan media sosial medsos) yang dikelola bagian protokol dan komunikasi pimpinan, melaksanakan kegiatan notulensi rapat bupati dan wakil bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan, menyusun bahan kebijakan teknis bidang lembaga penyiaran publik sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian peraturan. melaksanakan . melaksanakan siaran terpadu antara lembaga penyiaran publik lokal radio suara pati dengan lembaga penyiaran publik swasta daerah untuk penyebarluasan program program pemerintah daerah, dan melaksanakan pelayanan informasi publik melalui program siaran secara langsung atau on air untuk disebarluaskan kepada masyarakat, bagian keempat belas bagian perencanaan dan keuangan paragraf tugas kepalan pelaksanaan tugas sekretariat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. paragraf fungsi kepala bagian perencanaan dan keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi. paragraf rincian tugas kepala bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas mempunyai rinciandan cc. menyusun perjanjian kinerja sekretariat daerah. subbagian keuangan mempunyai rincian. subbagian pelaporan mempunyai rincianlaksanakan pengelolaan kegiatan rapat rapat koordinasi keluar daerah maupun dalam daerah, berdasarkan surat undangan dan atau surat perintah dari atasan: dan menyusun bahan laporan keuangan sekretariat. subbagian pelaporan. kelompok jabatan fungsionalsekretaris daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengoordinasikan hubungan kerja staf ahli dengan satuan kerja perangkat daerah bersifat konsultatifsekretaris daerah mempunyai rincianmelaksanakanparagraf. paragraf fungsi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunacc.asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai rincian tugas menyusumemantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaitan bagian ketiga bagian tata pemerintahan paragraf tugas. paragraf fungsi bagian tata pemerintahan dalam melaksanakan tugastata pemerintahan mempunyai rincian tugas |
kas tak raya bupati pati provinsi jawa tengah peraturan bupati pati nomor tahun tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender kabupaten pati dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati pati, menimbang bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, perlu adanya pedoman pengaturanlaksanaan pengarusutamaan genderevaluasi. evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah rencana yang telah disusun telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu menyelesaikan isu gender,maksud, tujuan dan sasaran pengaturan pelaksanaan pug dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dngaturan pelaksanaan pugsasaran kebijakan pelaksanaan pug adalah: perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah, seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pug. bab ii. bab iii perencperangkat daerah, rencana kerja perangkat daerah, dan rencana kerja dandan anggaran perangkat daerah yang responsif gender..vii pembiayaan semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan bupati ini |
su dan sabripenyeragamyang sebelumnya telah diatur deng: menteri keuangan republik indonesiadan menyampaikan kepada kpa bun setiap semester dan tahunan. (l) kpa bun bersama aspen persero) dan sabri persero) melakukan perhitungan selisih lebih atau selisih kurang atas realisasi pembayaran manfaat pensiun untuk menentukan selisih lebih atau selisan pt sabrian sabri persero) dengan pembayaran manfaat pensiun, jumlah selisih kurang tersebutatau tidakan sabri persero) dengan pembayaran manfaat pensiun, aspen persero) dan sabri persero) harus menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut kas negara. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesiadengan: mengalokasikan kekurangan dana pembayaran manfaat pensiun pada tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, mengalokasikan kekurangan dana pembayaran manfaat pensiun pada tahun anggaran berikutnya, dan atau cc. menggunakan akumulasi iuran dana pensiun pada tahun anggaran berkenaan. dalam rangka penyusunan laporan keuangan, kpa bun bersama aspen persero) dan sabri persero) melakukan perhitungan utang piutang setiap semester. perhitungan utang piutang sebagaimana dimaksud pada meliputi utang piutang jangka pendek dan utang piutang jangka panjang. hasil perhitungan utang piutangdalam rangka penyusunan laporan keuangan, aspen persero) dan sabri persero) menyampaikan laporan akumulasi iuran dana pensiun beserta hasil pengembangannya setiap semester dan tahunan kepada kpa bun. berdasarkan laporan akumulasi iuran dana pensiun beserta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada kpa bun, aspen persero), dan sabri persero) melakukan perhitungan. hasil perhitunganwww .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata.cara pertanggungjawaban dana belanja pensiun sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan direktur jenderal perbendaharaan. bab vii pengendalian dan pengawasan penyaluran dana belanja pensiun kpa bun melakukan pengendalian atas penyaluran dana belanja pensiun pada aspen persero) dan sabri persero). pengendalian atas penyaluran dana belanja pensiun sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengendalian atas pencairan dana belanja pensiun: pengendalian atas saldo uang pensiun, dan pengendalian atas utang piutang dana belanja pensiun. dalam rangka pengendalian atas penyaluran dana belanja pensiun sebagaimana dimaksud pada kpa bun mengembangkan sistem aplikasi yang terhubung antara kpa bun dengan aspen persero) dan sabri persero). dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada belum tersedia, aspen persero) dan sabri persero) memberikan akses jaringan kepada kpa bun dalam rangka monitoring pencairan dan penyaluran dana belanja pensiun. dalam penggunaan dana belanja pensiunwww .jdih.kemenkeu.go.id roa menteri keuangan republik indonesia kpa bun dan sabri persero).g. direktorat jenderal anggaran dan kpa bun dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana belanja pensiun. bab viii ketentuan lain lain (l) dalam rangka penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, aspen persero) dan sabri persero) diberikan biaya operasional penyelenggaraan. ketentuandicabut dan dinyatakan tidak berlakupelaksanaan tata cara pengajuan usulan, penelitian, dan penetapan penghapusan piutang negara daerah perlu menyempurna. dalam hal presidenyampaian kepada menteri pimpinan lembaga yang mengajukuntuk meminta persetujuan penghapusan dari dewan perwakilan rakyat. dalam hal dewan perwakilan rakyatgembaliparagraf penetapan menteri keuangankei presiden menetapkan penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang negara dalam hal presiden dan atau dewan perwakilan rakyat menyetujui usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam dan direktur jenderalsesuai kewenangan dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud dalam setelah ditetapkan olehpresidedirektur jenderal atas namakepada menteri pimpinan lembaga yang mengajukan usulan. penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada dan diberitahukan direktur jenderal kepada kepala kantor wilayah. penyampaian sebagaimana dimaksud pada dan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam waktu paling lama (tujuh) hari kerja sejak penetapan diterima direktur jenderal atau ditetapkan direktur jenderal berdasarkan kewenangannya. bagian ketiga penghapusan piutang daerah paragraf untuk jumlah: sampai dengan rp5. (lima miliar rupiah) kepada gubernur bupati walikota, dan lebih dari rp5. (lima miliar rupiah) kepada gubernur bupati wali. pertimbangan penghapusan terhadap pengurusan piutang daerah setelah berkoordinasi dengan kantor wilayah tempat pengurusan piutang daerah dilakukan. uskepada kepala kantor wilayah. paragraf pemberian pertimbanganokumen paling sedikit: daftar nominatif penanggung utang, dan suratdan(l)pejabat pengelola, atau . paragraf penetapan penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang daerah ditetapkan oleh: gubernur bupati walikota untuk jumlah sampai dengan rp5. (lima miliar rupiah),gubernur bupati walikota, atau oleh gubernur bupati waliberitahukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang mengajukan usulan kepada kepala kantor wilayah. penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepala kantor wilayah kepada kepala kantor pelayanan dalam waktu paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterima kepala kantor wilayahhuruf huruf dancc.negarabagaimana dimaksud dalam iutang negara telah dihapuskan secara mutlak untuk piutang negara daerahnegara telah dihapuskan secara mutlak tdm). penetapan piutang negara telah dihapuskan secara mutlak tdm) sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada: penanggung utang, dan menteri pimpinan lembaga dalam hal piutang yang dihapus secara mutlak merupakan piutang negara, atau pejabat pengelola keuangan daerah dalam hal piutang yang dihapus secara mutlak merupakan piutang daerah. bab iii ketentuan lain lain ketentuan mengenai prosedur kerja dan bentuk surat yang digunakan dalam penelitian usulan dan penetapan penghapusan piutang negara daerahpenetapan penghapusan piutang negara daerah yang telah dilakukannyatakan tetap sah dan berlaku. penghapusan piutang negara daerah yang telah diusulkan dan atau diprosesroses selanjutnyasebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor prp. tahun direktorat jenderal piutang dan lelang negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan menjadibain lain piutang negara daerah umum. arif bintaro nip argon lampiran peraturan menteri keuanganaftar nominatif piutang negara .( menyerah piutang).! yang diusulkan penghapusan secara bersyarat mutlak sbdb penanggung terjadinya tempe dinyatakan kekal keterangan lal t38 han oto nama. tanggal. tanggal. nomor." tanggal. kekal. nomor. tanggal. rp. bela dan alamat. penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan atau keterangan lain yang terkait). sama anna az) coret salah satu ) apabila ada petunjuk pengisian: nama kementerian lembaga: nomor urut, nama penanggung utang, alamat penanggung utang: tanggal terjadinya piutang: tanggal jatuh tempo dinyatakan macet oleh menyerah piutang, nomor surat menyerah piutang saat diserahkan kekal pun, tanggal diserahkan kekal pun: kekal yang menerima berkas piutang negara, nomor sbdb yang diterbitkan oleh pun: tanggal sbdb saat diterbitkan oleh pun nomor surat rekomendasi dari bpk, apabila ada, saldo utang pada saat diterbitkan sbdb, tidak termasuk bad ppn, kondisi penanggung utang yang diusulkan penghapusan secara bersyarat mutlak, nama kota tempat penandatanganan daftar nominatif, tanggal penandatanganan daftar nominatif, jabatan penandatangan, nama pejabat yang menandatangn kepala bagian t.u. kementerian: birohukum is) arif bintaro epa sedanpiutang dan lelang negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan menjadierah dari pembukuan pemerintah pusat daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih negara daerah. penghapusan secara mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang negara daerah setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih negaragian kedua ruang lingkup penghapusan secara bersyarat atau mutlak lingkup penghapusan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, meliputi: piutang negara, dan piutang daerah, yang telah dilakukan pengurusan oleh pun cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas piutang negara daerah bagian pertama kewenangan penghapusan secara bersyarat atau mutlak, sepanjang menyangkut piutang negara ditetapkan oleh:kewenangan menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk menetapkan penghapusan piutang negara dengan nilai sampai dengan rp1. (satu miliar rupiah) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada direktur jenderal. pelimpahan dalam bentuk mandat sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk penghapusan piutang negara yang berasal dari eks bank dalam likuidasi, eks perusahaan pengelola aset persero), dan eks badan penyehatan perbankan nasional. direktur jenderal harus bertanggung jawab secara substansi atas penetapan penghapusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada bagian kedua penetapan sbdb penghapusan secara bersyarat atau mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang negara daerah diurus secara optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai sbdb oleh pun cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengurusan piutang negara. bagian ketiga penghapusan piutang negara paragraf pengajuan usulan (l) menteri pimpinan lembaga dapat mengusulkan penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas piutang negara untukbatasan nilai piutang negara yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan nilai piutang negara per penanggung utang.: dan surat sbdb dari pun cabang. dalam hal piutang negara berupa tuntutan ganti rugi, usulsurat sbdb dari pun cabang sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (force majeure),, dapat menggunakan dokumen lain berupa:, dan surat keterangan dari kepala kantor pelayanan setempat yang menerangkan bahwa piutang negara telah diterbitkan sbdb. usulan penghapusan secara mutlak atas piutang negarausulan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dokumen paling sedikit: daftar nominatif penanggung utang, dannegaraaragraf penelitian usulan penghapusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam huruf ditindaklanjuti direktur jenderal dengan melakukan penelitian. usulan penghapusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf ditindaklanjuti menteri keuangan dengan menugaskan direktur jenderal untuk melakukan penelitian. penelitian sebagaimana dimaksud dalam meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan. dalam hal diperlukan, direktur jenderal dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran persyaratan yang diajukan kepada: menteri pimpinan lembagausulan penghapusan piutang negara dapat diterimausulan penghapusan piutang negara tidak dapat diterima. dalam hal usulan penghapusan piutang negara dapat diterima sebagaimana dimaksud pada hasil dari penelitian disampaikan oleh direktur jenderal kepada menteri keuangan dengan disertai pertimbangan dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari kerja. hasil dari penelitian digunakan sebagai bahan pertimbangan direktur jenderal, untuk penetapan penghapusan piutang negara yang merupakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal usulan penghapusan piutang negara tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari kerja sejak usulan penghapusan piutang negara tidak dapat diterima, usulan penghapusan dikembalikan oleh direktur jenderal kepada menteri pimpinan lembaga yang mengajukan usulandengan disertai pendapat. |
bupati buru provinsi maluku peraturan bupati buru nomor tahun 2at8 tentang pembentukan klinik pengawasan pada inspektorat kabupaten buru dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati buru, menimbang bahwa dalam rangka reformasi birokrasi perlu mengingatserta konsultasi dalam perspektif pengawasan;buru, perlu dibentuk klinik pengawasan pada inspektorlinik pengawasan pada spektral kabupaten burundang undang nomor tahun oo71sss7) sebagaimana telah diubah beberapa 2a74:l4peraturan bupati buru nomor62 tah;un2016tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja inspektorat kabu paten buru' menetapmemutuskan: peraturan bupati buru klinik pengawasan kabupaten buru tentang pembentukan pada inspektorat bupati adalah pati buru;i",g terdiri dari badan pemeriksa keuangan dan pembangunan bpk), inspektorat jenderal itjen), inspektorat pemerintah provinsi' dan inspektorat pemerintah kabupaten inspektorat adalah inspektorat kabupaten buru; pemeriksa eksternal adalah pemeriksa yang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri; mitra kerja adalah tembagal; bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk klinik pengawasan pada inspektorat. bab iii maksud dan tujuan maksud dan tujuan pembentukan klinikabupaten buru; mendorong opd unit kerja desa sekolah mitra kerja selalu proaktif dalam upaya pencegahan terj adanya penyimpangan; meminimalkan temuan pemeriksaan; meningkatkan kapabilitas inspektorat selaku api lingkungan pemerintah daerah; sebagai wadah koordinasi bagi opd unit ke4a desa sekolah mitra kerja lainnyaini pengawasan mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang pena\ masa, pelayanan konsultasi upaya pencegahanpengawasan mempan yai tugas konsultasi dan pemecahan masalah terkait temuan; melakukan pendampingan terhadap penyelesaian masalah, dan budaya serta bidang tindak lanjut hasil pengawasan; melaksanakan ketatausahaan pelayanan klinik pengawasan. bab organisasi susunan organisasi klinik pengawasan terdiri dari penanggung jawab; sekretariat; bidang bidang pelayanan, terdiri bidang pelayanan konsultasi pemerintahan dan aparatur; bidang pelayanan konsultasi pengelolaan keuangan dan aset daerah; bidang pelayanan konsultasi pembangunan fisik; bidang pelayanan konsultasi pembangunan sosial, ekonomi dan budaya; bidang pelayanan konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan. klinik pengawasan dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur sekretariat dipimpin olehklinikpelaksanaan tugas, penanggung jawab, sekretariat dan bidang bidang pelayanan klinik. bab vii personil pelaksana personil klinik pengawasamea agustus rul lyi masuki diundangkan namea pada tanggal agustus o18 .is bxn bta rrs daerah kabupaten buru, r\n1 assegaf ditetapkan pada tanggal para koordinasi asisten iii inspektur kabar hukum berita daerah kabupaten buru tahun lampiran peraturan bupati buru .nomor tahun 2o1b tanggal agustus tentang pembentukan, susunan, kedudukan, fungsi dan rincian tugas klinik pengawasan struktur organisasi klinik pengawasan penanggung jawab sekretaris bidang tindak lanjut hasil pengawasan bidang pemerintahan aparatur bidang pengelolaan keuangan aset daerah bidang pembangunan fisik bidang pembanguan sosbud ru,ra masuki |
aladengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamongan, menimbang bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang jasa pada rumah sakit umum daerah dr. segini lamongan dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel, perlu pedoman dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah terutama dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada rumah sakit umum daerah dr. segini lamongan selakulue) sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang jasa sehingga perlu disesuaikandengan nilai diatas rp500. (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara tender. pengadaan pekerjaan konstruk400. (empat. pengadaan dengan nilai diatas rp400. (empat ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara tender. jasa konsultan. pengadaan dengan nilai atas rp500. (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara tender. jasa lainny, pengadaan dengan nilai diatas rp,pengadaan dengan nilai diatas rp500. (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara tender. pelaksanaan pengadaan pejabat pengadaan dapat berbentuk panitirsud.harus sudah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa. pejabat pengadaan ditetapkan dengan keputusan direktur. bab viii jenis, sifat dan kebutuhan jenis barang jasa yang diadakan, dibedakan menjadi barang medis (obat, alat kesehatan, reagen, habis pakai radiologi, gas medis): barang non medis (selain yang tersebut atas), pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi: dan jasa lainnya. sifat pengadaan barang jasa yang diadakan, dibedakan menjadi: barang jasa kebutuhan rutin, barang jasa kebutuhan mendesak, barang jasa kebutuhan kondisi darurat, dan barang jasa kebutuhan untuk penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah. kebutuhan pengadaan, merupakan kebutuhan pengadaan barang jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan blue rsud. kebutuhan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada meliputi: kebutuhan bahan makanan pasien: kebutuhan obat obatan: cc. kebutuhan alat kesehatan kedokteran, kebutuhan bahan habis pakai, kebutuhan belanja bahan kimia, kebutuhan alat tulis kantor dan barang cetakan, kebutuhan jasa perlengkapan kantor (telepon, listrik, air dan lain lain), kebutuhan kalibrasi alat kesehatan, kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana, kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional dan ambulans, kebutuhan pengadaan jasa kebersihan, il. kebutuhan untuk penanggulangan wabah dan penyakit tertentu, kebutuhan untuk partisipasi kegiatan yang diprogramkan pemerintah daerah, kebutuhan untuk advokasi bantuan hukum: kebutuhan pengembangan pelayanan spesialisasi, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kebutuhan pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit, dan kebutuhan barang jasa lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan. bab persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengadaan barang jasa, sebagai berikut syarat administrasi, syarat teknis, dan cc. harga yang ditawarkan wajar dan dapat dipertanggung jawabk direktur selaku pa, kpa:tugas dan wewenang paragraf direktur selaku direktur selaku sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunya'paragraf kpa kppk (l) ppk sebagaimana dimaksud dalam huruf kpa, m.ragraf pejabat pengadaan pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk, pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak rp400. (empataragraf pokja pemilihan pokja pemilihan dalam sebagaimana dimaksud dalam hurufnjil. pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. paragrafdirektur. paragraf dan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak rp400. (empatsedikit diatas rp500. (lima ratus juta rupiah) dan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling sedikit diatas rp400. (empat ratus juta rupiah). paragraf: dan ketepatan tempat penyerahan. bab prosedur pengadaan yang dilaksanakan penyedia barang jasa bagian kesaturodangawabagian kedua jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang jas:bagian ketiga penyusunan hps ppk menetapkan hps barang jasa, kecuali untuk kontes sayembara:empat penyusunan dokumen pengadaan barang jasa penyusunan dokumen pengadaan barang jasa lainnya terdiri atas, dengan mencantumkan secara jelas dan terinci semua persyaratan baik administratif maupun teknis, pejabat pengadaan juga menyiapkan dokumen pascakualifikasin nilai hps, dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen pascakualifikasi prakualifikasi: dan dokumen pemilihan penyedia barang jasa. dokumen pascakualifikasi prakualifikasi yangjawab prakualifikasi, dandokumen pemilihan penyedia barang jasa yang, penjelasan mengenai metode penyampaian dokumen penawaran dan jenis kontrak yang akan digunakan, dan ketentuan mengenaipenyedia, dalam hal pembayaran dan hubungan langsung dengan sub penyedia. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultansi terdiri atas pejabat pengadaan yang menyiapkan dan menyusunsebagaimana dimaksud pada terdiri atas surat undangan kepada penyedia jasa konsultansi: kerangka acuan kerja yang sudah disetujui ppk: dann penilaian teknis penawaran biaya, dan jadwal pengadaan. bagian kelima prakualifikasi dan pascakualifikasi pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan baranglainnya yang menggunakan metode penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung. pejabat pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang jasa lainnya yang bersifat kompleks. dalam proses prakualifikasi pascakualifikasipada setiap tahap proses pemilihan penyedia barang jasa, pengguna barang jasbagian keenam tahapan pemilihan tahapan pemilihan penyedia barang jasa dan penyedia konsultasmetode penyampaian dokumen penawaran: metode satu sampul, metode dua sampul: atau cc. metode dua tahap. metode satu sampul sebagaimana dimaksud pada hurufsederhana dansebagaimana dimaksud pada huruf,sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk pengadaan barangbagian kedelapan penetapan metode evaluasi penawaran metode evaluasi penawaran dalam pemilihan penyedia barang jasa lainnya terdiri atass5) dalam melakukan evaluasi,lingkup pekerjaan sebagai berikutlingkup pekerjaan sebagai berikut lingkup, keluaranlingkup pekerjaan sebagai berikutdan bobot penawaran biaya antara (nol koma dua puluh) sampai (nol koma empat puluh). seluruhbab xii standar biaya umum direktur dapat menetapkan besaran standar biaya umum terkait honorarium bagi pelaku pengadaan barang jasa dan harga barang yang dibutuhkan oleh rsud sebagai ppk blue setelah mendapat persetujuan dari bupatiane suai dengan aslinya kepaynbagian hukum, (serpetamuar daunan kak nursiyanto mogusulan dan penetapan satuan kerja perangkat daerah dalam menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerahrumah sakit umum daerah dr. segini lamongan yang selanjutnya disingkat rsud, adalah rumah sakit umum milik pemerintah kabupaten lamonglampirantahapan pemilihan penyedia barang jasa dan penyedia konsultansi penyedia barang jasa lainnya pemilihan penyedia barang,: pengumuman hasil kualifikasi, sanggahan kualifikasi: undangan:rakualifikasi, metode dua, meliputi tahapan sebagai berikut, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran: evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi:(jasa lainnya,jasa lainnya, pengumuman penyedia barang jasa lainnya, dan penunjukan penyedia barang jasa. pemilihan penyedia barangmilihan penyedia barangminimal dari (dua) penyedia barang jasa lainnya yang berbeda,: pemberian penjelasan:, dan penunjukan pemenang.: undangan klarifikasi dan negosiasi: klarifikasi dan negosiasi:: undangan pembukaan dokumen sampul ii: pembukaan dan evaluasiikasi, pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi: cc. pemberian penjelasanuu. penunjukan penyedia jasa konsultansi. bupati lamongan, ttd. fadli saham.sesuai dengan aslinya maa kerababagian hukum, seri art ona riyanto lanignfobsh11aemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa yang bersumber dari pendapatan blue rsud baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang jasa. pengadaan barang jasa khusus adalah pengadaan barang jasa farmasi obat obatan dan alat kesehatan) yang pengalamannya didasarkan pada kebutuhan pasien, yang jumlah dan jenisnya mengikuti jumlah penyakit pasien, serta dilaksanakan oleh distributor atau sub distributor untuk menjamin keaslian barang barang farmasi. pendapatan rumah sakit adalah pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan atau hasil usaha lainnya. direktur adalah direktur rsud dr. segini lamotunjuk oleh untuk menggunakan anggaran rsrsudingkat kak, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatsecara teknis dan administrasi dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa lingkungan rsud. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalahlaksanaan teknis dan administrasi pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa konsultansi jasa lainnya rsud. bab prinsip dasar pengadaan barang jasa menerapkan prinsip sebagai berikut efisien, efektif: cc. transparan, terbuka, bersaing, adil: dan akuntabel. prinsip efisien sebagaimana dimaksud dalam huruf yaituprinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf yaiturumah sakit. prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam huruf yaituprinsip terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu pengadaan barang jasa harus terbuka bagi penyedia barang jasa yang memenuhi persyaratan. prinsip bersaing sebagaimana dimaksud dalam hurufprinsip adil sebagaimana dimaksud dalam huruf yaituprinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalametika pengadaan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barangadaan dengan fleksibilitas fleksibilitas pengadaan barang dan atau jasa adalah pengadaan barang dan atau jasa dengan metode pengadaan langsung. pengadaan barang dan atau jasa langsung sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pabrikan distributor agen tunggal dengan melakukan negosiasi baik harga maupun teknis. pengadaan barang dengan fleksibilitas dapat dilakukan dengan ketentuan barang tersebut merupakan kebutuhan rutin yang harus tersedia setiap saat: barang tersebut merupakan kebutuhan mendesak dan atau keadaan darurat: dan atau dalam keadaan tertentu. bab vii pelaksanaan atas pengadaan pelaksanaan pengadaan barang jasa rsud dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut pengadaan barang jaskecuali untuk kerjasama operasional kso) tanpa jaminan pelaksanaan. |
cq*"grdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati buru menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun 2ot6 tentang perangkat daerah, yang mengatur kedudukan, sus lesosiosialzsusunan organisasi dan tata kerja dinas sosialsosial adalah dinas sosial daerah kabupaten buru; kepala dinas sosial adalah kepala dinas sosialsosial kabupaten buru. bab iii kedudukan, susunan organisasi dinas sosial kabupaten buru bagian pertama kedudukan dinas sosialkabupaten buru susunan organisasi dinas sosialsosialindungan dan jaminan sosial membawakan; seksi perlindungan sosial bencana alam dan bencana sosial; seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga; bidang rehabilitasi sosial membawakan; seksi rehabilitasi sosial anak, lanjut usia dan t\rna sosial; seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban perdagangan orang; bidang pemberdayaan sosial membawakan; seksi pemberdayaan perorangan keluarga, kesetiakawanan dan restorasi sosial; seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial; bidang penanganan fakir miskin membawakan; seksi identifikasi pendampingan dan penanganan fakir miskin perdesaan; seksi bantuan stimulan, penanganan fakir miskin pesisir dan penataan lingkungan; bab tugas pokok dan fungsi dinas sosial kepala dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusdalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepala dinas sosial mempunyai fungsin slaksanaan urusan administrasi dinas sosialsosial; menyiapkan dan mengkoordinasikan pen1susunan laporan evaluasi berkala dan tahunan dinas sosialsosiallengkap sosiallajtogramfkegiatan serta melaksanakan dan menyelenggarakan ad,administrasi perencanaan dan keuangan. t2l'r pinang]raian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari men]rusun rencana kegiatan operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagai pedoman pel,laksanakan tugas; menyusun bahan perumusan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial; men susun bahan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial; menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan dan jaminan sosial;; melaksanakan koordinasi bidang perlindungan dan jaminan;rlaflgafirj ; melaporkan hasil kegiatan bidang perlindungan dan jaringan sosial kepada atasan; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. kepala seksi perlindungan sosial bencana alam dan benca' standar, prosedur, darturaian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: menyusun rencana kegiatan subbidang perlindungan sosial korban bencana alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan pen)susunan perumusan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam; menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam;; menyiapkan bahan pen5susunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria subbidang perlindungan sosial korban bencana alam;lindungan sosial korban bencana alam; melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada subbidang perlindungan sosial korban bencana alamubbidang perlindungan sosial korban bencana alam; melaporkan hasil kegiatan subbidang perlindungan sosial korban bencana alam pada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. kepala seksi perlindungan dan jamin keluarga. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: men5rusun rencana kegiatan seksi perlindungan dan jaminan sosial keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan pen5susunan perumusan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga; menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga;perlindungan dan jaminan sosial keluarga; menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan bidang perlindungan dan jaminan sosial keluardan jaminan sosial keluarga; melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada perlindungan dan jaminan sosial keluarperlindungan dan jaminan sosial keluarga; melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan jaminan sosial keluarga kepada atasan; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bidang rehabilitasi sosial kepala bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas melakut2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari men5rusun rencana kegiatan operasional bidang rehabilitasi sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.'' melaporkan hasil kegiatan bidang rehabilitanak, lanjut usia dan t\ranak dan lansia' uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari men5rusun rencana kegiatan seksi rehabilitasi anak, lanjut usia dan tuna sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas' menyiapkan bahan pen)susunan perumusan kebijakan bidang rehabilitasi anak, lanjut usia dan tuna sosial' menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi anak, lanjut usia dan tuna sosial. menyiapkan bahan koordinasi bidang rehabilitasi anak, lanjut usia dan tuna sosial. menyiapkan bahan pen)susunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi anak, lanjut usia dan tuna sosial. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan bidang rehabilitasi anak, lanjut usia dan tuhabilitasi anak, lanjut usia dan tuna sosial. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada rehabilitasi anak, lanjut usia dan tuna sosialrehabilitasi anak, lanjut usia dan tuna sosial. melaporkan hasil kegiatan rehabilitasi anak, lanjut usia dan tunapenyandang disabilitasuraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: menyusun rencana kegiatan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban perdagangan orang sebagai pedoman pelaksanaan tugas. menyiapkan bahan pen5susunan perumusan kebijakan bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban perdagangan orang. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban perdagangan orang menyiapkan bahan koordinasi bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban perdagangan orangrehabilitasi sosial penyandang disabilitasseksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan korban perdagangan orang' melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitasdan korban perdagangan orang. melaporkan hasil kegiatan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitasidang pemberi aar' sial kepalamberdayaan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas. menyusun bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial. menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan sosial. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan sosial. ctb. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial. melaksanakan koordinasi bidang pemberdayamberdayaan sosial. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada bidang pemberdaya. melaporkan hasil kegiatan bidang pemberdayaandayaan perorangan keluarga, kesetiakawanan dan restoseksi pemberdayaan perorangan keluarga, kesetiakawanan dan restorasi sosial. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan: perorangan keluarga,pelaksanakoordinasi bidang pemberdayaan seksi pemberdayaan perorangan keluarga, kesetiakawanan dan restorasiperorangan keluarga,orangan keluarga, kesetiakawanorangan keluarga, kesetiakawanan dan restorasi sosial. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi pemberdayaan perorangan keluarga, kesetiakawan keluarga, kesetiakawanan dan restorasi sosial. melaporkan hasil kegiatan seksi pemberdayaan perorangan keluarga, kesetiakawani pyaar masyarakat dan kelembagaan sosialfaatan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: men5r5susunan perumusan kebijakan bidang seksi pemberi pyaar' masyarakat dan kelembagaan sosial. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang seksi pemberi carl masyarakat dan kelembagaan dan kelembagaan sosial. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan dan kelembagaan sosial. melaporkan hasil kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial kepada atasan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bidang penanganan fakir miskin kepala bidang penangan fakir miskin mempunyai tugas melaksanamenyusun bahan perumusan kebijakan bidang penanganan fakir miskin. men5rusun bahan pelaksanaan kebijakan bidang penanganan fakir miskin. menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penanganan fakir miskin. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penanganan fakir miskin. melaksanakan pemantau.an, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang penanganan fakir miskin. melaksanakan koordinasi bidang penanganan fakir miskinanganan fakir miskin; melaksanakan penilaian kinda pegawai pada bidang penanganan fakir miskin sesuai dengan tugas dan kewenangannya. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas dan fungsi bidang penanganan fakir miskin. melaporkan hasil kegiatan bidang penanganan fakir miskin kepada atasan; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala seksi identifikasi pendampingan dan penanganan fakir miskin perdesaanpendampingan dan penanganan fakir miskin perdesaan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: men susun rencana kegiatan seksi identifikasi pendampingan dan penanganan fakir miskin perdesaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. menyiapkan bahan pen5susunan perumusan kebijakan bidang identifikasi pend.sampingan dan penanganan fakir miskin perdesaan. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang identifikasi pendampingan dan penanganan fakir miskin perdesaan. menyiapkan bahan koordinasi bidang identifikasi pendampingan dan penanganan fakir miskin perdesaanidentifikasi pendampingan dan penanganan fakir miskin perdesaan. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan bidangt2) melaksanakan penilaian kinerja pegawai padamelaporkan hasil kegiatan seksi identifikasi pendampingan dan penanganan fakir miskin perdesaan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. kepala seksi bantuan stimulan, penanganan fakir miskin pesisir dan penataan lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan lebih akan, pen susunan rror, penanganan fakir miskin pesisir dan penataan lingkungan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: men5rusun rencana kegiatan seksi bantuan stimulan, penanganan fakir miskin pesisir dan penataan lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. menyiapkan bahan pen5susunan perumuslaksanakoordinasi bidang seksi bantuan stimulan, penanganan fakir miskin pesisir dan penataan lingkungan dengan unit instansi terkait. menyiapkan bahan pen susunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteriaseksi bantuan stimulan, penanganan fakir miskin pesisirbantuan stimulan, penanganan fakir miskin pesisir dan penataan lingkungan. melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada subbidang bantuan stimulan keluarga miskin dan katbantuan stimulan, penanganan fakir miskin pesisir dan penataan lingkungan. melaporkan hasil kegiatan seksi bantuan stimulan, penanganan fakir miskin pesisir sosirb)sosial7 masuki diundangkan namea pada tanggal november oi7 i serneterus daerah kab aten buru, nr1 para koordinasi kabar organisasi kabar hukum ahmad assegaf berita daerah kabupaten buru tahun 2oi7 nomor (,!! =hr,, a }h fuz o> >o{ 3e3e 6i*e .: t"f; (^aa z u.;et= rfa=e ph e6uhe fl' c(^! r t i,cme zfr =zx trs ei= ,c1ei fi4fr >(, nota d*, eur ><vr ,*9s 6fr { c:i t lah da' n m ct' ,m@ ih* e!h h= s5 br3 jfr;ug >afr ;>x6 mrc (r> rn cr3 he eta >fr :42i l,z> ?fi =2fi "o^ <>! z!e evr2,o =@(r> :tz rico |
in,loka riset perikanan tuna, bahwa penataan organisasi dan tata kerja loka riset perikanan tunstruktur organisasi loka riset perikanan tunaora sekretariat jenis ray ini maruloka riset perikanan tuna sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala. loka riset perikanan tuna sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan riset sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (tuna like species). dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam loka riset perikanan tuntuna, pelaksanaan kegiatan riset sumber daya perikanan tuna dan sejenisnya (tuna like species) wilayah negaraloka riset perikanan tuna sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: urusan umum, dan kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi loka riset perikanan tunaa. kepala loka riset perikanan tunaloka riset perikanan tunloka riset perikanan tuna. setiap unsur lingkup loka riset perikanan tunoka riset perikanan tunloka riset perikanan tunoka riset perikanan tuloka riset perikanan tunoka riset perikanan tunloka riset perikanan tuloka riset perikanan tuna merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon iv.a. kepala urusan umum pada loka riset perikanan tuna merupakan jabatan pelaksana atau jabatan struktural eselon v.a. bab lokasi loka riset perikanan tuna sebagaimana dimaksud dalam berlokasi kabupaten bendriset perikanan tunis ray tini mannama akisropi ayub tempat, tanggal lahir pendopo lahat, agustus pekerjaan pegawai negeri sipil tempat tinggal jalan kenanga rt. kelurahan batu urip permai, kecamatan lubuklinggau utara ii, kota lubuklinggau nama akmaludin moesta tempat, tanggal lahir lubuklinggau, januari pekerjaan wiraswasta tempat tinggal jalan yos sudarso nomor rt. kelurahan marga rahayu, kecamatan lubuklinggau selatan ii,khusus nomor skk gha x bertanggal oktober memberi kuasa kepada gabriel fuad, s.h. dan daud, s.h., keduanya adalah advokat penasihat hukum dari kantor gabriel fuad, s.h., associates berkantor batu urip permai kecamatan lubuklinggau utara ii, lubuklinggau lubuklinggau barat ii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus ketua komisi pemilihan umum kota lubuklinggau bertanggal november memberi kuasa kepada green sell, s.h., zoharsa salim, s.h., hendri rumit, s.h., ridho kurniawan, s.h., dan sudirman tunggir, s.h., kesemuanya adalah advokat pada law office green sell, s.h., associates beralamat jalan kolonel berlian komplek perumahan garden blok nomor kelurahan alang alang lebar, kecamatan sukabumi palembangn. prana putra some tempat, tanggal lahir lubuklinggau, april pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan garuda tempo nomor rt.o1 kelurahan keputusan, kecamatan lubuklinggau barat ii, kota lubuklinggau nama sulaiman johar tempat, tanggal lahir lubuk pandan, februari pekerjaan pegawai negeri sipilngenai kewenangan mahkamah konstitusi, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.d x memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa "selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusanv:: bahwa oleh karena pemohon pada poin surat keberatannya mendalilkanahwa poin nomor yang memohon kutip sebagaimana tersebut atas, alasan keberatan yang diajukan oleh pemohon kepada mahkamahtelahsuara pemilukada, maka berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum mahkamah pada putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x pelanggaran tersebut sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan atau ptun: berdasarkan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi nomor php.d1x sudah menjadi dasar hukum bagi majelis untuk menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh pemohon dan atau kuasanya adalah sangat irasional dan mengada ada karena berdasarkan bukti surat: berita acara rapat pleno kpu kota lubuklinggau nomor ba 1x tanggal september berita acara rapat pleno kpu lubuklinggau nomor ba ix tanggal september contoh surat suara yang telah ditandatangani oleh masing masing calon: bahwa berdasarkan bukti berita acara rapat pleno kpu kota lubuklinggau nomor ba ix tanggal september (vide bukti justru pasangan calon nomor akisropi ayub dan akmaludin mustafa yang mengusulkan agar dibuat satu baris dan berdasarkan bukti masing masing pasangan calon menandatanganinya sebagai bentuk persetujuan mereka terhadap contoh surat suara yang akan dipergunakan pada saat pencoblosan: bahwa oleh karena masing masing pasangan calon telah menandatangani bukti surat atas, maka secara yuridis merupakan persetujuan dan kesepakatan bersama yang dibuat oleh masing masing pasangan calon sekretariat kpu kota lubuklinggau: bahwa oleh karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh masing masing pasangan calon maka berdasarkan buku kedua burgerlijk webbook bw) tentang perikatan perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian secara tegas, menyatakan, bahwa terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama sama oleh masing masing pasangan calon kepala memohon, maka apabila pemohon merasa tidak bersepakat atau dengan kata lain membatalkan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pemohon sendiri, mekanisme pembatalan kesepakatan tersebut sepenuhnya menjadi ranah kompetensi peradilan umum dan bukanlah merupakan ranah kompetensi mahkamah untuk menghadirinya, berdasarkan uraian memohon yang diuraikan atas, sudah patut kiranya majelis menyatakan bahwa permohonan keberatan pemohon ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima karena pelanggaran peraturan kpu nomor tahun dan pembatalan kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pemohon adalah bukan termasuk kompetensi mahkamah untuk menghadirinya: tentang keberatan yang uraiannya tidak jelas dan kabur (obscura libel) bahwa dalam surat keberatan pemohon, pihak terkait yang dimohonkan keberatan hanya satu pihak yaitu kpu kota lubuklinggau selaku pihak memohon, akan tetapi pada poin surat keberatan pemohon justru mendalilkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan temuan bukti dari model dari parabahwa dalil pemohon atas sangat membingungkan, karena pemohon menggunakan terminologi para pemohon" dan "ikut memohon". seharusnya, jika pemohon menggunakan terminologi para pemohon, berarti yang mengajukan keberatan adalah pemohon bersama sama dengan beberapa pemohon lainnya dalam satu surat permohonan, dan untuk terminologi "ikut memohon", maka yang menjadi pihak yang dimohonkan lebih dari satu memohon bersama sama dengan pihak lainnya yang dicantumkan juga dalam satu surat keberatan, bahwa jika berpedoman dengan dalil pemohon poin maka dapat dibuktikan bahwa keberatan yang diajukan oleh pemohon adalah keberatan yang kurang pihak, oleh sebab itu maka sudah patut kiranya majelis menolak atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon karena kurang pihak yang dimohonkan: bahwa oleh karena memohon berpedoman pada surat keberatan yang telah registrasi oleh kepaniteraan mahkamah konstitusi, yang dalam surat keberatan tersebut hanya ada dua pihak yaitu pemohon dan memohon saja, maka sudah cukup bukti bahwa keberatan pemohon adalah tidak jelas dan kabur (obscura libel), bahwa oleh karena keberatan pemohon yang tidak jelas dan kabur (obscura libel), sudah patut kiranya bagi majelis untuk menyatakan keberatan pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard): dalam pokok perkara bahwa memohon menolak dengan tegas semua dalil dalil pemohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh pemohon: bahwa semua yang terurai dalam eksepsi memohon merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam jawaban memohon, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama materi keberatan pemohon, maka memohon akan membantah semua dalil pemohon dalam surat keberatannya: bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana yang memohon kutip dari judul keberatan pemohon adalah berjudul permohonan untuk dilakukan pemilukada atas keberatan perselisihan hasil pemilu php) kepala daerah kota lubuklinggau tahun maka berdasarkan judul permohonan pemohon atas seharusnya polita dalam dalil permohonannya adalah mengenai perselisihan hasil pemilu dan bukanlah mengenai teknis pencetakan surat suara yang tidak dapat dibuktikan sejauhmana pengaruhnya terhadap penghitungan perolehan hasil suara. dengan demikian sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan ditolak: bahwa dalil pemohon pada angka yang menyatakan perubahan bentuk surat suara kedalam bentuk horizontal adalah melanggar aturan, hal tersebut adalah tidak benar karena hal tersebut telah disepakati oleh masing masing calon, pemohon telah mengusulkan, menyetujui telah menandatangani berita acara hasil rapat pleno tanggal september tentang perubahan bentuk surat suara, sehingga wajar dan patut dalil pemohon terebut untuk ditolak: bahwa pemohon pada poin yang mendalilkan alasan keberatannya sebagai berikut". bahwa berdasarkan poin nomor surat keberatan pemohon dan oleh karena beban pembuktian ada pada pemohon, maka kami mensomir pemohon untuk membuktikan alasan keberatannya tersebut, karena apa yang diuraikan oleh pemohon dalam polita tidak bersesuaian kontradiksi dengan judul permohonan pemohon dan kontradiksi pula dengan petit yang dimintakan oleh pemohon: bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada poin poin dan poin surat keberatannya, karena dalam perkara guo jika saksi pasangan calon tidak menandatangani formulir .kwk kpu, serta kami mensomir pemohon untuk membuktikan formulir kwk yang menurut pemohon banyak terdapat coretan, maka alasan tersebut tidak serta merta menjadikan hasil penghitungan suara menjadi tidak sah dan tidak dapat pula dijadikan alasan bagi pemohon untuk meminta majelis agar memerintahkan memohon untuk mengadakan pemilukada ulang: berdasarkan semua uraian atas, maka kamiberita acara rekapitulasi penghitungan suara pemilukada lubuklinggau yang dibuat oleh memohon dengan nomor kpu mura tanggal oktoberlubuklinggau nomor ba 1ix tanggal september bukti fotokopi daftar hadir, tanggal september bukti fotokopi berita acara rapat pleno kpu kota lubuklinggau nomor ba ix tanggal september bukti fotokopi surat suara pemilihan walikota dan wakil walikota lubuklinggau tahunnovember dan november pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: melli zukuri saksi adalah ketua ppk lubuklinggau barat rekapitulasi penghitungan suara ppk lubuklinggau barat dilaksanakan pada tanggal oktober pukul sampai dengan pukul jumlah tps lubuklinggau utara adalah tps dan pps: dpt kecamatan lubuklinggau baratdan suara tidak sah berjumlah suara, pemilih yang mutasi dari tps lain berjumlah pemilih: rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan lubuklinggau barahadiri pula oleh semua panas kecamatan lubuklinggau utara namun berita acara rekapitulasi tersebut hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut nomor dan pasangan calon nomor urut saksi pasangan calon nomor urut mengajukan keberatan dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara karena ada perubahan suara tps kelurahan muara enim yang semula suara menjadi suara: ppk memanggil ketua kpps dan pps tps kelurahan muara enim untuk melakukan klarifikasi apakah saksi pasangan calon nomor urut mengajukan keberatan pada waktu rekapitulasi penghitungan suara tps ketua pps menjawab, tidak ada karena saksi pasangan calon nomor urut ikut menandatangani berita acara pada waktu rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk, saksi mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan mengenai perubahan perolehan suara dari suara menjadi suara: selain itu, saksi pasangan calon nomor urut juga mengajukan keberatan dan tidak menolak menandatangani berita acara rekap. alasan keberatan adalah mengenai letak gambar surat suara yang tidak sesuai dengan peraturan kpu, padahal letak surat suara tersebut telah mendapat persetujuan dari saksi saksi pasangan calon, setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut diberikan model da kwk.kpu, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tidak diberi model da kwk.kpu karena yang bersangkutan pulang lebih dahulu sebelum selesai rekapitulasi penghitungan suara: setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara, saksi pasangan calon nomor urut melakukan intimidasi supaya dilakukan penghitungan ulang surat suara, apabila tidak dilakukan massa pasangan calon nomor urut akan berdatangan: pasangan calon nomor urut menang pada penghitungan suara tingkat kecamatan yaituh.m. nawawi aceh saksi adalah ketua pps kelurahan joyoboyo, kecamatan lubuklinggau utara ii: jumlah tps kelurahan joyoboyo sebanyak tps dengan jumlah dpt sebanyak pemilih. pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah suara, surat suara sah berjumlah pasangan calon nomor urut memperoleh suara terbanyak: setelah tanggal november saksi dipanggil oleh ppk yang memberitahukan kalau tps saksi ada permasalahan karena pemohon mengajukan keberatan adanya pemilih tps dan tps menggunakan atas nama orang lain, dan tps partisipasi pemilih kurang, padahal menurut keterangan ketua kpps tps pemilih yang menggunakan hak pilih sudah berdasarkan dpt. adapun tps terdapat kesalahan dari pemohon mengenai jumlah dpt yang menurut pemohon berjumlah pemilih, padahal jumlah dpt tps yang benar adalah pemilih. pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah orang, surat suara sah berjumlah suara, dan surat suara tidak sah berjumlah suara, seniman saksi adalah ketua kpps tps kelurahan muara enim, kecamatan lubuklinggau barat saksi membenarkan keterangan saksi melli zukuri mengenai keberatan pasangan calon nomor urut terhadap perubahan suara tps kelurahan muara enim yang semula suara menjadi suara: dpt tps kelurahan muara enimberjumlah suara: tps tidak ada pemilih dari tps lain maupun pemilih yang menggunakan hak pilihnya tps lain: sisa surat suara yang tidak terpakai berjumlah ditambah menjadi suara, rekapitulasi penghitungan suara tps kelurahan tanjung enimdseluruh saksi pasangan calon menandatangani formulir dan formulir tersebut diberikan kepada semua saksi pasangan calon: tidak ada perbedaan perolehan suara pasangan calon antara formulir dan plant: formulir ditandatangani oleh semua pihak setelah selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat tps: saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut menandatangani plant dan formulir kemas gani saksi adalah ketua kpps tps waterval, kecamatan lubuk timur kota lubuk linggau, dpt tps watervalaksi tidak tau kalau ada penggilingan massa tps waterval,: semua pemilih yang datang tps membawa sehingga saksi menyisakan mereka untuk menggunakan hak pilihnya, rekapitulasi penghitungan suara hadiri dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon kecuali saksi pasangan calon nomor urut tidak ada permasalahan yang terjadi tps kelurahan waterval: efi yulianto saksi adalah ketua kpps tps kelurahan karya bakti, lubuklinggau timur ii: dpt tps kelurahan karya bakti berjumlah namun surat suarasuara tidak sah berjumlah orang, color tembus berjumlah suara, semua pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya membawa dan menunjukkan sekitar pukul ada dua warga datang tps untuk menggunakan hak pilihnya, namun karena surat suara habis maka warga tersebut diminta untuk datang lagi tps pada pukul saksi melaporkan kepada pps dan pps melaporkan kepada ppk mengenai adanya kekurangan surat suara tersebut. selanjutnya kekurangan surat suara tersebut diantar pada pukul tps, namun pemilih guo tidak datang untuk menggunakan hak pilihnya: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november memberi kuasa kepada ramalan nanjing, s.h., ms., mm, saifuddin, s.h., cn, hasbullah nawawi, s.h., mm., ferry fy, s.h., m.h., dan moh. setiawan, s.h., kesemuanya adalah advokat konsultan hukum pada kantor advokat ramalan nanjing associates berkedudukan jatimulyo baru blok nomor yogyakarta dan atau law firm hasbullah nawawi rekan beralamat wisma bhakti mulya lt. suite jalan kramatota lubuklinggaudeddy juliansyah saksi adalah anggota ppk lubuklinggau utara jumlah tps kecamatan lubuklinggau utara sebanyak tps dan pps, jumlah dpt ppk kecamatan lubuklinggau utara sebanyak pemilih dengan perincian pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak pemilih, suara sah sebanyak suara tidak sah sebanyak pemilih, pemilih yang mutasi dari tps lain sebanyak pemilih dan surat suara tidak terpakai rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan lubuklinggau utara dihadiri oleh saksi pasangan calon dan panas, berita acara rekapitulasi suara tingkat ppk lubuklinggau utara hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut sedangkan kedua saksi lainnya tidak mau menandatangani model da kwk.pku dengan alasan besar ada coretan, coretan pada besar plant terjadi pada waktu pps salah membacakan hasil rekap tingkat kelurahan. selanjutnya rekap tersebut dilakukan pembetulan dengan disetujui oleh ketiga saksi pasangan calon dengan memberi tanda para. keberatan saksi pasangan calon tersebut hanya disampaikan secara lisan dan tidak mengisi formulir keberatan saksi: setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan lubuklinggau utara pasangan calon nomor urut melakukan pemboikotan menahan kotak suara yang berlangsung mulai pukul sampai dengan pukul massa pendukung pasangan calon nomor urut tersebut dibubarkan oleh aparat keamanan setelah terlebih dahulu membubarkan massa pendukung pasangan calon nomor urut lubuklinggau barat setelah massa berhasil dibubarkan oleh aparat keamanan, sekitar pukul dini hari kotak suara ppk lubuklinggau utara diantar kpu kota lubuklinggau, pasangan calon nomor urut memperoleh suara terbanyak kecamatan lubuklinggau utara herman suwiran saksi adalah ketua ppk lubuklinggau utara ii: jumlah tps kecamatan lubuklinggau utara sebanyak tps dan pps, jumlah dpt kecamatan lubuklinggau utara sebanyak pemilih dengan perincian pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak pemilih, suara sah berjumlah suara tidak sah berjumlah pemilih yang mutasi tps lain berjumlah surat suara yang tidak terpakai berjumlah pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk kecamatan lubuklinggau utara dilaksanakan pada tanggal oktober mulai pukul sampai dengan pukul rekapitulasi penghitungan suara berjalan lancar yang dihadiri oleh empat saksi pasangan calon dan panas, berita acara rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh tiga saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon nomor urut mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan saksi, serta tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara: isinya keberatan saksi pasangan calon nomor urut adalah menolak hasil rekapitulasi, namun saksi guo menandatangani da besar, pasangan calon nomor urut memperoleh suara terbanyak kecamatan lubuklinggau utara ii: pleno rekapitulasi penghitungan suara kecamatan lubuklinggau utara berjalan lancar: pencoblosan dan penghitungan suara tps kecamatan lubuklinggau utara berjalan lancar, menimbang bahwa pihak terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal november dan keterangan lisan dalam persidangan tanggal november yang menguraikan hal halcc., bahwa selanjutnya menurut peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun ditegaskan":: bahwa dengan demikian, pihak terkait telah memenuhi syarat syarat menurutl ". "objek perselisihan pemilukada"ternyata permohonan pemohon, baik dalam polita maupun dalam petitumnya sama sekali tidak menyinggung (apalagi) mempermasalahkan keputusan rapat pleno kpu kota lubuklinggau, khususnya sebagaimana dituangkan dalam surat keputusanbahwa fakta hukumnya, permohonan pemohon hanya sebatas mempermasalahkan: bentuk surat suara yang dianggapnya tidak sesuai dengan yangpolita angka dan juncto petit angka dan angka temuan bukti dari model dari pemohon untuk tps kelurahan air team, kecamatan lubuklinggau selatan yang disebutnya untuk saksi dari ikut memohon tidak ada tidak menandatangani dalam penghitungan suara model tersebut (polita angka dan temuan tps tempat yang sama model nya banyak terdapat coretan (polita angka namun dalam petit hal ini tidak dicantumkan lagi: bahwa keberatan yang semacam ini, bukan domain dari mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan menghadirinya, karena merupakan ranah kewenangan dari bawaslu dan atau lembaga penegak hukum dan peradilan lain: bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa keberatan yang diajukan oleh pemohon adalah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, karena tidak bukan mengenai substansi dan esensi tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, bahkan dalam petit permohonannya pun sama sekali tidak diajukan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara serta permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon, sebagaimana disyaratkan dan diharuskan dalam huruf (b) angk: peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dengan amat jelas dan tegas kepala daerah dan wakil kepala daerah". (vide bahwa kendati,apapun alasannya, ternyata dalam permohonan pemohon dalam perkara guo sama sekali pemohon tidak menyebut alas :"adanya pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dikemukakan oleh pihak terkait atas. selain hanya sekedar dugaan pelanggaran peraturan kpu nomor tahun dan dugaan temuan yang tidak ditandatangani saksi: berdasarkan argumentasi ini, memang sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan ditolak menurut hukum bahwa pada pokok permohonan guo, pemohon mengaku permohonan keberatannya yang diajukan kepada mahkamah konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilukada walikota (dan wakil walikota) kota lubuklinggau tahun oleh kpu kota lubuklinggau (cg memohon) yang dianggapnya mempengaruhi ". kendati tanpa menyebut sama sekali produk keputusan kpu kota lubuklinggau yang dimaksud, dalam hal ini adalahnggal oktober model db kwk.kpu) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota lubuklinggau model kwk.kpu) serta laporannya: suraterhadap pokok permohonan keberatan pemohon pada poin angka sampai angka pada hakikatnya adalah sebagai fakta fakta hukum yang terjadi dalam proses pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota lubuklinggau, meskipun hal itu adalah fakta fakta dalam proses pemilukada dimaksud, pemohon tidak secara lengkap dan sempurna menyertainya dengan landasan dasar hukumnya berupa produk hukum yang diterbitkan oleh kpu kota lubuklinggau, seperti misalnya: berita acara dan surat keterangan kpusurat keputusan kpu kota lubuklinggau nomor pts kpu. kota. lubuklinggau tahun bahkan karena terlalu sumur dan pangkalnya polita permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon dimaksud, pemohon pun tidak (sempat) untuk mencantumkan atau menyebutkan (enam) pasangan calon walikota dan wakil walikota yang ditetapkan memohon untuk mengikuti proses demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota lubuklinggau tahun (vide polita angka termaksud posisi dan nomor urut dari pemohon sendiri: bahwa selanjutnya hal yang sesungguhnya menjadi objek dari perselisihan hasil pemilukada ini, yakni hasil perhitungan suara yang ditetapkan memohon yang mempengaruhi . "terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah" peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun sert. sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun sebagai tata cara dan syarat formal mengajukan permohonan keberatan kepada mahkamah konstitusi, ternyata sama sekali tidak dicantumkan oleh pemohon dalam perkara guo, bahwa tampaknya materi pokok dari keberatan pemohon hanya mengenai: pencetakan surat pemungutan suara terhadap (enam) pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilukada kota lubuklinggau tahun yang dinilainyavide polita angka s.d angka dan "temuan bukti model dari pemohon untuk tps dan tps kelurahan air team, kecamatan lubuklinggau selatan yang dinilainya tidak ditandatangani oleh saksi dan ada yang terdapat coretannya" (vide polita angka s.d angka bahwa terhadap keberatan pemohon tentang bentuk surat suara yang dianggapnya melanggar peraturan kpu nomor tahun tentang perubahan peraturan kpu nomor tahun dimaksud, pihak terkait mengajukan jawaban bantahan sanggahan sebagai berikut: bahwa apabila benar peraturan kpu terkait menyatakan "bentuk surat suara memajang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dan (lima) pasangan, cetak dua muka", sedangkan dalam pemilukada kota lubuklinggau tahun ini cetakan surat suara berbentuk vertikal, harus dinilai bukanlah suatu pelanggaran atau kesalahan dari memohon, bahwa teks peraturan kpu dimaksud tidak mengharuskan atau mewajibkan berbentuk "memanjang vertikal" karena tidak ada frasa harus atau wajib pada rangkaian kata kalimat ".bentuk surat suara memanjang vertikal. dst": bahwa jika kemudian bentuk surat suara yang dicetak oleh memohon tersebut berbentuk "honzontaf' hal itu kebijakan tehnis kpu kota lubuklinggau dan sudah merupakan kesepakatan atau persetujuan bersama dari (enam) pasangan calon walikota dan wakil walikota peserta pilkada kota lubuklinggau tahun bahwa pada pra dan pasca pemungutan suara pada pilkada walikota dan wakil walikota kota lubuklinggau tanggal oktober tidak ada keberatan dari para peserta para calon walikota dan wakil walikota yang disampaikan kepada pihak yang berwenangiterkait sesuai ketentuan yang berlaku: bahwa jika surat suara yang digunakan dalam pilkada kota lubuklinggau tahun dimaksud, memang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku cg. peraturan kpu nomor tahun gun non , maka hal itu bukan tidak sebagai suatu "facetum ilicitum" hanya merupakan pelanggaran administratif dari penyelenggaraan pemilu yang penyelesaiannya juga sudah ditentukan dan diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa andaikata bentuk surat suara yang horizontal tersebut digunakan untuk pemungutan suara sekalipun, tidak ada dampak atau pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan pilkada kota lubuklinggau yang dapat merusak sendi sendi demokrasi pelaksanaan pilkada yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil uber dan judulyang mempengaruhi hasil pemilukada kota lubuklinggau tahun bahwa karena itu, tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, jika pemohon secara sepihak menyimpulkan akibat dari digunakannya surat suara dimaksud, rapat pleno kpu kota lubuklinggau tanggal oktober dengan menetapilkada kota lubuklinggau tahun sebagai suatu pelanggaran atau kemudian dianggap batal demi hukum: bahwa berdasarkan alasan alasan hukum yang terurai atas, maka tidak tepat dan tidak benar pula anggapan atau opini pemohon yang dikemukakan dalam permohonan keberatannya, surat suara yang dipergunakan dalam pemilukada kota lubuklinggau tahun dimaksud serta merta dianggap sebagai tidak sah sertabahwa tidak tepat dan tidak benar pula penilaian pemohon yang menyatakan pemilukada kota lubuklinggau tahun yang diikuti oleh (enam) pasangan calon walikota dan wakil walikota kota lubuklinggau yang dilaksanakan tanggal oktober tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum: bahwa last but not least, adalah sebagai fakta hukum: pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau protes apapun kepada yang berwenang terkait mengenai hal ini. termaksud dan tidak terkecuali kebenaran atau protes dalam rapat pleno kpu kota lubuklinggau tanggal oktober yang kemudian mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu walikota dan wakmohopemilukada kota lubuklinggau tahun dengan nomor urut maka sesuai uraian beberapa tersebut atas, pemohon dapat dikualifikasik, ii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa kpu kota lubuklinggaukepala daerah dan wakil kepala daerah kota lubuklinggau oleh komisi pemilihan umum hari kamis tanggal oktober yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan kpu nomor tentang penetapan dan pengumumlubuklinggauwalikota kota lubuklinggau dalam berita acara mode db kwk.kpu) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota kota lubuklinggau model db kwk.kpu) dan beserta laporannya, yang kemudian diikuti dengan terbitnyaserta yang terakhir terhadap surat keputusan kpu kota lubuklinggau nomor pts kpu.atas nama pihak terkait: bahwa tentang keberatan pemohon (polita angka s.d angka mengenai temuan bukti model untuk tps dan tps kelurahan air taman, kecamatan lubuklinggau selatan diajukan jawaban bantahan sanggahan sebagai berikut: bahwa apabila yang dimaksud oleh pemohon (pada polita angka hal. "dari model dari para pemohon." untuk saksi dari ikut memohon" (jika istilah ikut memohon" ini adalah pihak terkait" dalam perkara guo), maka benar dalam dokumen model c1 kwk.kpu tps kel. air team dimaksud, saksi pihak terkait memang tidak menandatanganinya, hal ini disebabkan saksi pihak terkait terlambat datang sehingga tidak dapat menjadi saksi tps dimaksud. (alat bukti fotokopi dokumen c1 kwk.kpu dan keterangan saksi awan joni yang akan dihadirkan pihak terkait), bahwa faktanya, meskipun saksi pihak terkait tidak hadir dan tidak menandatangani model dimaksud, justeru perolehan suara dalam penghitungan suara tps kelurahan air team dimaksud lebih kecil (hanya suara) dibandingkan dengan perolehan suara dari pemohon sendiri suara), bahkan juga masih dibawah perolehan suara dari pasangan calon nomor urut suara), bahwa mengenai temuan bukti tps yang dinilai pemohon banyak "coretan", berdasarkan fakta senjatanya, model c1 kwk.kpu tps itu ternyata tidak terdapat coretan apapun, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. justeru perolehan suara pemohon sendiri unggul tps tersebut suara), sedangkan perolehan suara pihak terkait hanya suara) saja: bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, sama sekali tidak terdapat pelanggaran apalagi kesalahan dua tps kelurahan air team, kecamatan lubuklinggau selatan dimaksud, dengan demikian, juga tidak ada indikasi apalagi bukti bahwa hal itu akan mempengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan kpu kota lubuklinggau tanggal oktober terhadap pemohon dan pihak terkait, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon, termasuk dan tidak terkecuali terhadap permohonan pemohon agar menyelenggarakan pemilukada ulang, karena selain tidak cukup alasan alasan yuridis untuk mengabulkannya, juga pemohon sendiri pada dasarnya tidak dapat membuktikan kebenaran dan keabsahan dalil dalilnya: alasan alasan dan dalil dalil keberatan pemohon bahkan bukan mengenai pokok permasalahan sehingga tidak ada yang dapat dibuktikan (@minimum proba, nihil proba), bahwa oleh karenanya, salva reverentia pihak terkait mohon kepada yang mulia ketua mahkamah konstitusi agar permohonan keberatan dari pemohon dalam perkara guo berkenan kiranya ditolak untuk seluruhnya: iv. permohonan petit bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dan alasan alasan yuridis tersebut atas, maka dengan ini untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum pihak terkait tersebut mohon dengan hormat kepada ketua mahkamah konstitusi untuk berkenan menerimabahwa selanjutnya mohon dalam eksepsitolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dalam pokok permohonan: dan mohon pula putusan yang seadil adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaranolon walikota dan wakil walikota lubuklinggau dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun bukti pt fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umumingkat komisi pemilihan umum kabupaten lubuklinggau model db kwk.kpu): bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota lubuklinggau nomor tahun terkeputusan kpu kota lubuklinggau nomor pts kpu kota. x tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilukada kota lubuklinggau: bukti pt fotokopi berkas model kwk.kpu tps kelurahan air team, kecamatan lubuklinggau selatan bukti pt fotokopi berkas model c1 kwk.kpu tps kelurahan air team, kecamatan lubuklinggau selatan bukti pt fotokopi berkas model d1 kwk.kpu kelurahan air team, kecamatan lubuklinggau selatan bukti pt fotokopi berkas model da1 kwk.kpu kecamatan lubuklinggau selatan bukti pt fotokopi foto foto sosialisasi (enam) pasangan calon walikota dan wakil walikota dan bentuk surat suara dalam pemilukada kota lubuklinggau tahun bukti pt fotokopi surat kabar harian musi rawas edisi september dengan judul calon tetapkan foto kartu suara", bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota lubuklinggau nomor pts kpu kota. tentang penunjukan penetapan kelompok kerja penyusunan program pemilukada walikota dan wakil walikota lubuklinggau periode tahun bukti pt fotokopi keputusan: bukti pt fotokopi keputusan sekretariskeputusan sekretaris kpu kota lubuklinggau nomor pts kpu kota. tentang penetapan hari pelaksanaan, tahapan, program dan jadwal pelaksanasurat komisi pemilihan umum kota lubuklinggau nomor kpu. kota tentang undangan kesepakatan master surat suara dan penetapan jadwal kampanye: janji pada tanggal november yang menerangkan sebagai berikut: sambas saksi adalah calon walikota lubuklinggau nomor urut situasi kota lubuklinggau mulai dari penetapan walikota sampai selesainya pemilihan walikota dan wakil walikota lubuklinggau periode kondusif, menurut laporan dari semua saksi pasangan calon urut sampai dengan penetapan pasangan calon pemenang oleh kpud kota lubuklinggau, prana some memenangkan suara berjumlah suara: benar ada kesepakatan dari semua pasangan calon mengenai pencetakan surat suara dilakukan secara horizontal, ada kesepakatan dari semua pasangan calon mengenai pencetakan bentuk surat suara yang dibuat secara horizontal, awan joni saksi adalah saksi pihak terkait tps kelurahan air team: penghitungan suara tps kelurahan air temantidak menandatangani tps kelurahan air team karena mendapat surat mandat setelah selesai perhitungan suara: eko tri susilo saksi merupakan saksi dari pihak terkait tps kelurahan air team: tidak benar ada coretan dalam sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, untuk membuktikan kebenaran keterangannya, saksi menunjukkan tps kelurahan air team kepada majelis hakim mahkamah konstitusi, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon guo, panitia pengawas pemilu kota lubuklinggau menyampaida pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: bahwa pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota lubuklinggau nomor urut berdasarkan surat keputusan kpu kota lubuklinggau, bahwa kpu kota lubuklinggau telah melakukan penetapan hasil pemilukada kota lubuklinggau pada tanggal oktober berdasarkan berita acara ba)pu) kota lubuklinggau. pada hari kamis tanggal oktober dengan hasil sebagai berikut: suparman sulaiman johar akmaludin moesta irwan efendi sampan even samar aspek pengawasan pemutakhiran data pemilih bahwa pada tanggal mei panwaslukada kota lubuklinggau menerima tembusan surat dari pemerintah kota lubuklinggau yang ditujukan kepada kpu kota lubuklinggau, dengan nomor surat disdukcapill2012, perihal undangan, acara: penyerahan dp4 kota lubuklinggau tahun lampiran al)ota lubuklinggau mengirimkan surat kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota lubuklinggau nomor panwaslukadal lig vi tanggal juni perihal minta salinan berita acara penyerahan dp4. lampiran a2), bahwa panwaslukada kota lubuklinggau juga mengirimkan surat kepada komisi pemilihan umum kpu) dengan nomor panwaslukada llg vi tanggal juni perihal minta salinan dp4 (softcopy). lampiran a3pemilihan umum walikota dan wakil walikota lubuklinggau, panwaslukada kota lubuklinggau menerbitkan surat nomor panwaslukadal lig tanggal mei perihal permohonan surat edaran walikota tentang netralitas pns, surat tersebut ditujukan kepada bapak inspektorat kota lubuklinggau. lampiran a4): bahwa inspektorat membalas surat dari panwaslukada pada tanggal mei dengan nomor surat nsp12012, surat yang dikirim adalah fotokopi surat edaran walikota lubuklinggau nomor ins tanggal mei tentang larangan bagi setiap pns mengikuti kegiatan pemilihan, walikota dan wakil walikota tahun lampiran a5): bahwa pengumuman dps oleh kpu kota lubuklinggau terjadi keterlambatan, tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan nomor pts kpu. kota. iv maka panwaslukada kota lubuklinggau mengirimkan surat dengan nomor bawaslu kada ig vii tanggal jul perihal penegasan pengumuman dps. lampiran a6): bahwa pada tanggal agustus panwaslukada kota lubuklinggau mengirim surat komisi pemilihan umum dengar nomor panwaslukada llg vii perihal minta salinan dps hardcore dan softcopy). lampiran a7): bahwa setelah melihat, memeriksa, membandingkan, dan mengkaji dp4 dengan dpt pemilihan umum walikota dan wakil walikota lubuklinggau tahun panwaslukada kota lubuklinggau tidak menemukan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data, pencalonan bahwa untuk mengawasi tahapan pencalonan terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota lubuklinggau, panwaslukada kota lubuklinggau mengirim surat kepada ketua kpu kota lubuklinggau, dengan nomor panwaslukada ig vii tanggal juli perihal minta salinan dokumen pendaftaran bakal pasangan. namun surat dari panwaslukada kota lubuklinggau tidak dibalas. lampiran a8): bahwa komisi pemilihan umum kpu) terlambat melaksanakan pleno verifikasi calon perorangan: bahwa berdasarkan surat keputusan kpu kota lubuklinggau nomor pts kpu kota.lubuklinggau tahun bahwa tertanggal agustus adalah batas akhir melengkapi, dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon maka panwaslukada kota lubuklinggau pada tanggal agustus melayangkan surat kpu dengan nomor panwaslukada llg vii perihal segera melaksanakan pleno verifikasi calon perorangan. lampiran a9), bahwa dalam verifikasi bakal calon perseorangan panwaslukada menemukan dugaan pelanggaran dengan ditemukannya pemalsuan tanda tangan atas nama nawawi yang diterbitkan pada media massa harian linggau pos) pada hari sabtu, tanggal juni dengan nomor temuan tp panwaslukadal il lampiran bahwa dalam verifikasi bakal calon perseorangan panwaslukada kota lubuklinggau juga menemukan dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh bawaslu kecamatan timur terkait dugaan pemalsuan tanda tangan yang diteruskan panwaslukada kota lubuklinggau pada hari rabu, tanggal juni dengan nomor temuan tp bawaslu kadal ig vii lampiran all), bahwa pada tanggal september adalah penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota, panwaslukada menghadiri undangan kpu dengan nomor surat kpu. kota. tanggal september tentang acara penetapan calon walikota dan wakil walikota, bahwa setelah penetapan pasangan calon walikota dan wakil wali kota lubuklinggau, panwaslukada kota lubuklinggau mengirimkan surat pasangan calon ketua tim kampanye dengan nomor panwaslukada llg ix tanggal september perihal himbauan penurunan atribut sosialisasi. lampiran ai2): bahwa pada tanggal september panwaslukada kota lubuklinggau mengirimkan surat saudara saudari ketua bawaslu kecamatan kota lubuklinggau dengan nomor surat bawaslu kada llg perihal instruksi penertiban atribut pasangan calon walikota dan wakil walikota kota lubuklinggau kecamatan masing masing. namun baliho baliho masih saja terpasang disepanjang jalan dan akhirnya pada malam hari tanggal september tim panwaslukada kota lubuklinggau dibantu dengan seluruh panwaslucam membersihkan atribut atribut sosialisasi pasangan calon tersebut. lampiran a13), kampanye bahwa memasuki masa kampanye panwaslukada kota lubuklinggau mengirimkan surat dengan nomor panwaslukada l1g tanggal september perihal penyerahan nama nama tim kampanye yang ditujukan kepada pasangan calon ketua tim kampanye kota lubuklinggau. lampiran a14), bahwa memasuki masa kampanye, panwaslukada menghadiri undangan dari pemerintah kota lubuklinggau dengan nomor kembang lintas pada tanggal september acara: rapat koordinasi persiapan kampanye pemilu kada, bahwa kpu kota lubuklinggau mengirimkan surat pengantar dengan nomor kpu.kota x12012 dengan tanggal september dengan uraian keputusan kpu kota lubuklinggau nomor pts kpu. kota x12012 tanggal septemberumum walikota dan wakil walikota lubuklinggau tahun bahwa panwaslukada mengirimkan surat kepada pasangan calon ketua tim kampanye pasangan calon wako dan wawako pada tanggal oktober began nomor surat panwaslukada llg perihal peringatan terhadap pasangan calon walikota dan wakil walikota kota lubuklinggau tentang pemasangan alat peraga dan atribut kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan surat nomor kpu. kota006.walikota dan wakil walikota lubuklinggau tahun lampiran a15): bahwa untuk mengawasi tahapan selama masa kampanye panwaslukada kota lubuklinggau mengirimkan surat kepada ketua bawaslu kecamatan dengan nomor surat panwaslukada l1g x perihal instruksi untuk mengawasi setiap kampanye dari semua pasangan calon walikota dan wakil walikota lubuklinggau dari awal hingga berakhirnya kegiatan, menertibkan semua bentuk alat peraga kampanye pada masing masing wilayah kerja (apabila ada yang melanggar pemasangan alathari) kerja setelah memohon menetapkan hasil perhitungan pemilukada daerah yang bersangkutan, keputusan memohon tersebut ditetapkan hari kamis tanggal oktober dan pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari selasa tanggal oktober sehingga berdasarkan peraturan mahkamah konstitusibahwa pada tanggal oktober telah dilakukan pemungutan suara untuk memilih calon walikota dan wakil walikota untuk kota lubuklinggau yang dilaksanakan oleh memohon, bahwa memohon sebelumnya pada tanggal sampai september mengumumkan tentang pasang calon yang memenuhi persyaratan: bahwa dari ketentuan tersebut atas memohon menetapkan yang memenuhi syarat sebagai calon adalah (enam) pasang calon walikota dan wakil walikota, bahwa selanjutnya pada tanggal september memohon melakukan penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman terhadap enam pasang calon tersebut: bahwa pada tanggal september memohon juga melakukan pencetakan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi dan pemungutan dan perhitungan suara,peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan), memberikan laporan hasil pengawasan lapangan pada wilayah kerja masing masing baik tertulis maupun secara lisan dan via sms kepada panwaslukada kota lubuklinggau selama berlangsungnya masa kampanye pada tanggal oktober lampiran a16(tigmateri atau uang (hadiah satu unit motor, kulkas, televisi, dll), hal ini berkaitan dengan undang undang nomor tahun lampiran a17limengan mengadakan pasar sembako murah, hal ini berkaitan dengan undang undang nomor tahun lampiran a18empatuang (satu unit sepeda motor, sepeda, dvd, kipas angin, dan lain lain), hal berkaitan dengan undang undang nomor tahun lampiran a19): bahwa dengan hampir berakhirnya masa kampanye, panwaslukada mengirim surat kepada walikota dengan perihal permohonan bantuan personil pamong praja untuk penertiban atribut kampanye, tanggal oktober dengan nomor surat panwasiukada l1g x lampiran a20): j)) bahwa setelah melakukan pengawasan selama masa kampanye panwaslukada menemukan pelanggaran pada hari senin, oktober atas nama pasangan sambas suherman samsul) dengan masih terpasangannya atribut partai pan pendukung pasangan calon nomor urut samsul) yang dipasang marka jalan dari simpang lintas sampai kenanga ii, dari simpang lintas sampai lapangan merdeka, dipasang melewati batas waktu (seharusnya sudah dilepas jam wib tanggal oktober dengan temuan nomor tp panwaslukada ig lampiran a21), bahwa panwaslukada juglapangan merdeka pada hari minggu, tanggal oktober dengan temuan nomor tp panwaslukada ig lampiran a22): bahwa panwaslukada menemukan pelanggaran atas nama pasangan calon nomor urut sn. prana putra some sulaiman johar) melakukan door prize pada saat kampanye fonologis lapangan merdeka yang dilaporkan pada hari kamis, tanggal oktober dengan temuan nomor itsi panwaslukada igl x12012. lampiran a23): bahwa panwaslukadgor dilampaui yang dilaporkan pada hari rabu, tanggal oktober dengan temuan nomor itp panwasiukada xl2012. lampiran a24): bahwa dengan selesainya masa kampanye dan akan memasuki hari tenang pada tanggal oktober sampai dengan oktober panwaslukada kota lubuklinggau mengirim surat nomor panwaslukada llg perihal surat pemberitahuan, pada tanggal oktober lampiran a25): bahwa dengan selesainya masa kampanye, panwaslukada mengirimkan surat kepada media masa agar tidak memuat iklan kampanye pasangan calon serta tidak mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon ketika hari pemungutan suara selesai sebelum ada pengumuman resmi dari komisi pemilihan umum kota lubuklinggau dengan nomor surat panwaslukada ig perihal: surat pemberitahuan, tanggal oktober lampiran a26): pemungutan dan penghitungan suara bahwa memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara, panwaslukada kota lubuklinggau mengirimkan surat kepada panitia pengawas lapangan ppl) pada tanggal oktober perihal: undangan dalam rangka hari tenang dan pemungutan suara, nomor panwaslukada l1g x yang membahas masalah pengawasan saat hari tenang guna mengantisipasi kegiatan kegiatan timses timses calon walikota dan wakil walikota yang menjurus pada tindakan tindakan pelanggaran pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. misalnya berupa pembagian sembako gratis, money politic, dan lain sebagainya serta pengarahan untuk pengawasan preventif pada hari pemungutan suara agar tidak terjadinya pelanggaran pelanggaran pemilu pada setiap tps yang berada wilayah kota lubuklinggau: rekapitulasi suara bahwa rekapitulasi suara berjalan dengan lancar pada tiap tiap tahapan. namun, pada saat rekapitulasi suara kpu kota lubuklinggau (tanggal oktober panwaslukada kota lubuklinggau menemukan model kosong dengan nomor temuan tp panwaslukada llg yang dilaporkan panwaslukada kota lubuklinggau pada hari sabtu, oktober lampiran a30). aspek tindak lanjut pelanggaran dan temuan pelanggaran pemutakhiran data pemilih berdasarkan pengawasan yang dilakukan pengawas pemilu walikota dan wakil walikota lubuklinggau tahun tidak ditemukan serta tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. pencalonansopan dengan nomor laporan lp panwaslukada vi tanggal juni panwaslukada kota lubuklinggau menemukan nama nama dukungan fiktifvii tanggal juli perihal penerusan temuan pelanggaran administrasi pemilu dengan isi surat meminta kpu kota lubuklinggau encore dukungan fiktif tersebut, yang ditujukan pada kpu kota lubuklinggau dengan tembusan bawaslu jakarta, kpu provinsi sumatera selatan palembang lampiran b1abdul capek dengan nomor laporan lp panwaslukada nllhs waktu pelaporan (batas waktu pelaporan paling lama (tujuh) hari kalender) lampiran b2i devi ariani, dengan nomor laporan lp panwaslukada viipelapor sudah menandatangani surat pernyataan tidak mendukung bakal calon perseorangan, pada saat verifikasi dukungan lampiran b3temuan panwascam saudara alim roni, dengan nomor temuan tp panwaslucam vii tanggal juni dengan barang bukti rekap nama nama pendukung bakal calon perorangan joko imam santosa dan suparman kelurahan taba jemekeh kecamatan lubuklinggau timurl tanggal juliuntuk ditindaklanjuti menurut peraturan perundang undangan yang berlaku dengan tembusan bawaslu jakarta lampiran b4). kampanye bahwa pada tahapan kampanye (tanggal oktober sampa dengan oktober atas temuan panwascam saudara kartu karya, sp, dengan nomor temuan itp panwaslukada nll tanggal juni dengan barang bukti harian linggau pos, hari sabtu, tanggal juni ,dan rekap nama pendukung, surat pernyataan, fotokopi pendukung bakal calon perorangan joko imam santosa dan suparman kelurahan batu irp kecamatan lubuklinggau utara ii,l ig vii tanggal julimenghapus dukungan tersebut dengan tembusan bawaslu jakarta dan kpu provinsi sumatera selatan palembang lampiran b5), bahwa pada tahapan kampanye (tanggal oktober sampai dengan oktober atas temuan panwaslukada kota lubuklinggau saudara afrizal, dengan nomor temuan tp panwaslukada tanggal oktober dengan barang bukti atribut pan yang mengusung pasangan calon nomor urut sambas dan suherman)g tanggal oktoberuntuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dengan tembusan bawaslu jakarta, bawaslu sumsel palembang dan kpu provinsi sumatera selatan palembang lampiran b6):7),pn. prana putra some dan sulaiman johar:money politicd8), bahwa pada tahapan kampanye (tanggal oktober sampai dengan oktober atas temuan panwaslucam utaragor kelurahan puncak kemuning kecamatan lubuklinggau utara dengan barang bukti foto foto door prize kartu kupon sembako dan foto foto sembakol9), pungut hitung suara bahwa pada tahapan (pemungutan suara, tanggal oktober atas laporan saudara aulia rahman, dengan nomor laporan lp panwaslukada tanggal oktober peristiwa yang dilaporkan mengenai pelanggaran prosedur pemungutan suara dan penghitungan suara tps kelurahan jawa kiridengan barang bukti model kwk kpu. untuk itu dari hasil pemeriksaan dokumen saksi,0), bahwa pada tahapan (pemungutan suara, tanggal oktober atas laporan saudara taufik siswanto, se.mm, dengan nomor laporan lp panwaslukada x12012 tanggal oktober peristiwa yang dilaporkan mengenai penambahan surat suara pps kpps tps dan kpps tps kelurahan karya bakti kecamatan lubuklinggau timur dengan barang bukti) penyerahan surat suara dari pps tps kelurahan karya bakti, tps kelurahan karya bakti, dan tps kelurahan karya bakti. untuk itu dari hasil pemeriksaan saksi, dan1), bahwa pada tahapan (pemungutan suara, panwaslukada sampai dengan laporan nomor (c) lp panwaslukada) lampiran b12): bahwa pada tahapan pemungutan suarai panwaslukada sampai dengan laporan nomor lp panwaslukada x12012 lampiran b13): rekapitulasi suara bahwa pada tahapan rekap suara kpu (tanggal oktober atas temuan saudara aan delima, tanggal oktober dengan nomor temuan tp panwaslukada karena adalah kuasa penuh dipegang oleh kpu kota lubuklinggau, tetapi ternyata kosong bisa dipegang oleh orang yang tidak mempuyai kewenangan untuk menguasainya (tidak profesional dan kelalaian kpu dan jajarannya) lampiran b14): bahwa pada tahapan rekap suara ppk lubuklinggau timur(d) lp bawaslu kada peristiwa yang dilaporkan mengenai segel kotak suara rusak tps kelurahan taba koji kecamatan lubuklinggau timur dengan barang bukti foto foto kotak suara dengan segel rusak (dalam proses kajian): keterangan panwaslukada kota lubuklinggau berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan pemohon pasangan nomor urut rustam efendi dan irwan efendi) bahwa terhadap pernyataan pemohon yang menyatakota lubuklinggau yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara,anwaslukada kota lubuklinggau sejauh ini telah melakukan pengawasan preventif, dalam bentuk sosialisasi aturan pemilukada yang berkaitan dengan jenis pelanggaran, panwaslukada kota lubuklinggau memasang iklan banner media massa lokal lubuklinggau, mengirim surat kepada kpu dan pasangan calon yang terkait dengan pengawasan preventif. sedangkan terkait dengan pelanggaran, panwaslukada kota lubuklinggau juga telah menindaklanjuti sejumlah dugaan pelanggaran (administrasi dan pidana pemilu) serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang kpu kota lubuklinggau, polres kota lubuklinggau)": memohon dan perangkat memohon dengan sengaja tidak membagikan undangan untuk memilih bahwa kepada pemilih kwk. kpu) yang sebagian besar pendukung pemohon dan dengan sengaja membiarkan pengunaan .kwk.kpu (surat undangan pemilih) bukan oleh pemiliknya untuk menguntungkan dan halaman halaman halaman halaman dan halaman untuk memenangkan pasangan calon nomor urut berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu lapangan tidak menemukan dugaan pelanggaran yang disebutkan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah": bahwa memohon telah mencetak surat terhadap (enam) pasang calon secara horizontal dan telah digunakan oleh para pemilih dalam menentukan pilihannya: bahwa perubahan yang dilakukan oleh memohon tersebut tidak melalui peraturan yang berlaku kpu dikarenakan tidak ada peraturan lain yang merubah terhadap sebagaimana yang dimaksud pada poin tersebut atas:sebut: bahwa akibat dari perbuatan memohon sebagaimana diterangkan pada poin sebagaimana disebut atas,dan hat tersebut telah ditetapkan dari hasil rapat pleno yang dilakukan oleh memohon pada hari kamis tanggal oktober dengan ketetapan kpud lubuklinggau nomor tahun adalah suatu pelanggaran, bahwa akibat yang dilakukan oleh memohon tersebut seharusnya surat suara sebagaimana dimaksud dinyatakan: bahwa berdasarkan temuan bukti dari model dariatas serta pengawas pemilu tidak pernah mendapat laporan pelanggaran yang telah dilakukan oleh ketua kpps pada saat pemungutan suara dan pada saat perekaman suara tps kelurahan taba koji, tps kelurahan banyuurip taba, tps kelurahan puncak kemuning, tps kelurahan sealang, tps kelurahan joyoboyo, tps kelurahan majapahit, tps kelurahan ikan jaya saksi dari seluruh pasangan calon tps tps tersebut atas tidak ada yang mengajukan keberatan, dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani c1, bahwa pemilih mengunakan hak pilih lebih dari satu kali pada tps yang sama yang terjadi tps kelurahan majapahit yang dilakukan oleh pak abdullahyang terdaftar dan telah mencoblos kelurahan majapahit pada saat pemungutan suara, saksi tps tidak mendapatkan from keberatan (c kwk) bahkan telah meminta kepada kpps tetapi tidak diberikan,hasil pengawasan pengawas pemilu lapangan tidak pernah pernah menemukan atau menerima laporan dari saksi pasangan calon dan panitia pengawas pemilu lapangan bukan bernama zarah melainkan bernama zulhipni reso saputra: bahwa kertas surat suara yang dicoblos kali dinyatakan sah oleh kpps sebagai suara untuk pasangan calon untuk urut hal ini, berdasarkan pengawasan panitia pengawas pemilu lapangan tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan keberatan saksi pasangan calon karena saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak mengisi formulir kwk pada perekaman suara tps: bahwa terhadap pernyataan pemohon yang menyatakan perangkat memohon bertindak tidak profesional yang telah mengisi formulir kwk dengan tinta yang berwarna hitam, yang seharusnya diisi dengan tinta berwarna biru, hijau atau ungu sesuai dengan peraturan kpu nomor panwaslukada kota lubuklinggau sejauh ini telah melakukan pengawasan, namun tentang tinta yang digunakan hampir seluruhnya menggunakan tinta hitam terkecuali tps kelurahan ular burung kecamatan lubuklinggau utara ii, tps kelurahan tapak lebar kecamatan lubuklinggau barat ii, tps kelurahan taba baru dan tps kelurahan pemenang ulu kecamatan lubuklinggau utara dan tps kelurahan modeng sejati kecamatan lubuklinggau selatan ii": bahwa terhadap pernyataan pemohon yang menyatakan perangkat memohon bertindak curang dengan mengisi formulir kwk dengan menggunakanwaslukada kota lubuklinggau telah melakukan pengawasan, dan berdasarkan hasil pengawasan panwaslukada menemukan kwk yang ditulis menggunakan pensil, terdapat tps kelurahan karang ketua kecamatan lubuklinggau selatan ii": bahwa telah telah terjadi politik uang pasangan calon nomor urut tps kelurahan air teman yang dilakukan oleh saudara murid dan saudara sus (tim sukses pasangan calon nomor urut yang dibagikan kepada setiap warga tps kel air teman pada hari kamis tanggal oktober sampai dengan jumat oktober (masa tenang), berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu lapangan tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan tentang politik uang yang terjadi seperti diuraikan pemohon halaman poin bahwa tps dan tps kelurahan kajuara telah terjadi pembagian sembako kepada masyarakat tps tersebut pada tanggal oktober yang dilakukan oleh hindi buono berdasarkan laporan bawaslu kecamatan lubuklinggau barat menyatakan bahwa benar sdr hindi buono pada tanggal oktober kelurahan lubuk tanjung kecamatan lubuk linggau barat membagikan sembako gratis yang dilakukan hindi buono, bawaslu kecamatan lubuklinggau barat langsung lapangan dan bertemu dengan hindi buono, hindi buono mengatakan sembako gratis tersebut tidak ada kaitannya dengan pasangan calon nomor urut atsuko), pembagian sembako gratis tersebut terkait dengan sedekah istri hindi buono yang sedang menunaikan ibadah haji, bawaslu kecamatan kesulitan mencari saksi atas dugaan tersebut, sehingga bawaslu kecamatan tidak bisa menjadikan masalah tersebut sebagai dugaan pelanggaran. serta panwaslukada kota lubuklinggau tidak menerima laporan dari pemohon atau masyarakat" bahwa terhadap penggilingan pada saat pemungutan tps dan mobilisasi pemilih dari luar kota lubuklinggau tps kelurahan majapahit saksi melihat dan mendengar pada pagi hari waktu pemungutan belum hari dibuka dimulai, bapak abdullah suami dari ibu lilin magdalena (anggota dprd partai golkar kota lubuklinggau berkampanye menyuruh pemilih yang akan mencoblos untuk mencolok nomor dengan pengeras suara pilih nomor kalau tidak, tidak usah lewat sini. hal ini menurut hasil pengawasan pengawas pemilu lapangan tidak pernah menemukan atau menerima laporan pelanggaran seperti diuraikan tersebut atas: bahwa pernyataan pemohon yang menyatakan adanya eksodus pemilih dan adanya pemilih ganda (memilih kali), panwaslukada kota lubuklinggau sejauh ini telah melakukan pengawasan, dalam pengawasan yang dilakukan panwaslukada beserta jajarannya tidak menemukan serta menerima laporan terkait kejadian peristiwa tersebut", bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan pemohon yang mana pada saat pemungutan pemungutan suara tanggal oktober yang menyatakanwilayah kota lubuklinggau. bawaslu kota lubuklinggau pernah menerima laporan dari saksi pasangan calon nomor urut waspada ferdiansie, sp), peristiwa kejadian yang dilaporkan sebagian besar tentang intimidasi pemilih sebanyak laporan, eksodus pemilih laporan, dan peristiwa yang dilaporkan menurut pengawasan panwaslukada kota lubuklinggau dan jajarannya, tidak menemukan masalah tersebut, namun laporan dugaan pelanggaran pada hari pemungutan suara oktober sudah kadaluarsa karena dilaporkan pada tanggal oktober (lewat dari hari). panwaslukada kota lubuklinggau tidak dapat memproses laporan tersebut", menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diserahkan dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal november serta kesimpulan tertulis memohon dan pihak terkaitperolehan suara pemilukada, permohonan pemohon tidak jelas dan kabur (obscura libel) dengan alasan keberatan pemohon kurang pihak, yaitu pemohon dalam permohonan guo menggunakan terminologi para pemohon dan ikut memohon . terminologi para pemohon mengandung arti bahwa permohonan diajukan lebih dari satu pemohon. demikian pula terminologi ikut memohon mengandung arti pihak yang diajukan oleh pemohon lebih dari satu memohon bersama sama dengan pihak lainnya. eksepsi pihak terkait permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel) dengan tiga alasan, yaitu: (i) substansi keberatan pemohon bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, (ii) petit pemohon sama sekali tidak memohon pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, dan (iii) pemohon tidak memohon, i3.6j menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon mengenaiberupa yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilukada, menurut mahkamah meskipun mahkamah telah berpendiriakan tetapi pada permohonan guo baik dalam polita maupun petit permohonan pemohon permasalahan yang dipersoalkan adalah teknis pencetakan surat suara. menurut pemohon seharusnygambar foto para peserta pemilukadanya, karena terdiri dari enam pasangan calon harus dicetak vertikal, tetapi oleh memohon dicetak horizontal. oleh karena itu pemohon memohon supaya memohon ditetapkan bersalah melakukan pelanggaran dalam mencetak surat suara dan memohon baik surat suara yang dipergunakan dalam pemilukada guo maupun pemilukada yang telah dilaksanakan tersebut dan memerintahkan kepada memohon melakukan pemilukada ulang. terhadap permohonan pemohon guo, mahkamah berpendapat sebagai berikut: menimbang bahwa terhadap petit pemohon angka agar mahkamah menetapkan bahwa memohon telah bersalah melakukan pelanggaran, merupakan amar putusan dalam perkara pidana yang bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk menghadirinya: i3.8j menimbang bahwa terhadap petit pemohon angka yang memohon supaya mahkamah menetapkan surat suara yang telah dipergunakan oleh para pemilih adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum setidak tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibatnya, menurut mahkamah kewenangan untuk menetapkan demikian adalah kewenangan peradilan lain, bukan kewenangan mahkamah: i3. menimbang bahwa petit pemohon angka dan angka merupakan akibat lebih lanjut dari petit angka dan angka sehingga pertimbangan untuk petit angka dan angka mutasi mutans juga untuk petit angka dan angka i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, objek permohonan pemohon, baik dalam polita maupun petit permohonannya tidak mengenai hasil penghitungan suara, yaitu tidak memohon agar hasil penghitungan suara oleh memohon sesua, bertanggal oktober dinyatakan batal, maka menurut mahkamah, permohonan pemohon bukan merupakan objek permohonan yang menjadi wewenang mahkamah, sehingga mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon: i3. berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah eksepsi memohon bahwa mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan guo, beralasan menurut hukum: i3. menimbang oleh karena eksepsi memohon bahwa mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan guo, beralasan menurut hukum maka eksepsi selebihnya dari memohon dan: bahwa berdasarkan temuan bukti dari model dari pemohon untuk tps kelurahan air teman, kecamatan lubuklinggau selatan didapati bahwa model tersebut banyak terdapat coretan: bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan atas telah mengakibatkan pemohon dirugikan dan mempengaruhi keabsahan pemohon serta seluruh calon walikota dan wakil walikota untuk menjadi walikota dan wakil sepatutnya,dikarenakan surat suara tersebut tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam sebagaimana tersebut dalam poin (enam) dalam uraian dati dari pemohon, dan mohon majelis hakim memerintahkan kepada memohon untuk mengadakan pemilukada ulang: selanjutnya pemohon, meputusan sebagai berikut: primaire menerima dan mengabulkan pemohon dari pemohon seluruhnya, menetapkan bahwa memohon telah bersalah melakukan pelanggaran terhadap tentangmenetapkan bahwa surat suara yang telah digunakan oleh para pemilih adalahmenetapkan bahwa, memerintahkan kepada memohon untuk mengadakan pemilukada ulang, subsidi atau dalam hal majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono)i4. eksepsi memohon beralasan menurut hukum, i4. eksepsi selebihnya dari memohon,uwardi menimbang bahwa untuk memperkuatukti fotokopi contoh surat suara pemilihan walikota dan walikota lubuklinggau tahun bukti fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota tingkat kota lubuklinggau lampiran model db kwk.kpu), bukti fotokopimodel db kwk.kpu),, kecamatan lubuklinggau selatan ii, kecamatan lubuklinggau selatan lampiran model c1 kwk.kpu),janji pada persidangan tanggal november yang menerangkan sebagai berikut: mustofa kamal saksi adalah kpps tps kelurahan batu urip: dpt tps kelurahan batu urip berjumlah pemilih, saksi tidak ingat berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, pasangan calon nomor urut memperoleh suara terbanyak tps kelurahan batu urip: saksi tidak ingat berapa perolehan suara pasangan calon nomor urut tps kelurahan batu urip: pada waktu pencoblosan tanggal oktober semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara rekapitulasi suara, menurut saksi apabila jumlah pasangan calon lebih dari maka surat suara dibuat secara vertikal, namun surat suara tersebut oleh memohon dibuat horisontal: dea gusti feb saksi adalah sebagai pemilih pemula pada pemilukada kota lubuklinggau tahun pada waktu saksi membaca koran ada ketentuan dalam peraturan kpu nomor tahun yang menyebutkan apabila pasangan calon lebih dari lima maka surat suara dibuat secara vertikal: saksi tidak mengalami hambatan pada waktu memilih, hanya saja karena surat suara dibuat secara vertikal, foto pasangan calon berdekatan: reni oktapiana saksi adalah sebagai pemilih pemula dalam pemilukada kota lubuklinggau, saksi menggunakan hak pilih tps kelurahan taba jemekeh kecamatan lubuklinggau timur keterangan saksi sama dengan keterangan saksi dea gusti feb mengenai pencetakan surat suara dibuat secara vertikal padahal jumlah pasangan calon lebih dari lima pasangan calon: saksi mengetahui mekanisme pencetakan surat suara dibuat vertikal terhadap pasangan yang lebih dari lima dari peraturan kpu nomor tahun menimbang bahwa memohon menyampaikan keterangan tertulis bertanggal november yang diuraikan dalam sidang tanggal november |
berita negara republik indonesia kemenyan. perjalanan dinas. luar negeri. biaya. pencabutan.rjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negera, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap untuk kepentingan dinas lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia, perlu diatur perjalanan dinas luar negeri; bahwa ketentuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan menteri pertahanan nomor: skep m ix tentang ketentuan biaya perjalanan dinas luar negeri lingkungan dephan dan tni, perlu diubah karena tidak sesuai dengan;entara nasional indonesia bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. pejabat negara lingkungan kemhan dan tni adalah menteri pertahanan, panglima tni dan prajuritketempat tujuan luar negeripenyelenggaraan yang berkaitan dengan kemhan dan tni. perjalanan dinas luar negeri bagi pegawai lingkungan kemhan dan tni dilaksanakan dengan: memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja; dan berdasarkan spp. pegawai perjalanan dinas luar negeri lingkungan kemhan dan tni sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pejabat negara; pegawai negeri; dan pegawai tidak tetap. perjalanan dinas luar negeri selain dilaksanakan oleh pegawai kemhan dan tni dapat juga dilaksanakan oleh pihak lain. perjalanan dinas luar negeri terdiri atas: perjalanan dinas jabatan; dan perjalanan dinas pindah. bab perjalanan dinas luar negeri bagian kesatu perjalanan dinas jabatan perjalanan dinas jabatan meliputi;;;surat perintah dari pejabat yang berwenang; menjemput atau mengantar jenazah pegawai lingkungan kemhan dan tni atau pihak lain yang meninggal dunia luar negeri karena menjalankan tugas negararesiden atau pejabat yang ditunjuklaksanaan perjalanan dinas jabatan harus mendapat surat keputusan dan atau surat perintah dari pejabat yang berwenang. surat perintah sebagaimana dimaksud dalam pejabat yang berwenang menerbitkan sp; atau dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya, dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat perintahgian kedua perjalanan dinas pindahpejabat yang berwenang dalam rangka: penempatan; penempatan; atau penarikan. keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: istri suami yang sah menurut ketentuan undang undang perkawinanpelaksanaan perjalanan dinas pindah harus mendapatkan surat keputusan pindah dan surat perintah. bab iii biaya perjalanan dinas biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja lingkungan kemhan dan tnisatuan kerja lingkungan kemhan dan tni, dan uang transportasi lokal; uang representasi; biaya asuransi perjalanan; biaya pemetaan; biaya angkutan jenazah; dan atau biaya lumpur barang pindahan. biaya perjalanan dinas dikelompokkan dalam (empat) golongan, terdiri dari: golongan untuk; golongan untuk pejabat eselon ii pati tni pns golongan iv c keatas dan pejabat lainnya yang setara; golongan untuk pamen tni pns golongan iii c sampai dengan golongan iv b; dan golongan untuk anggota tni dan pns selain sebagaimanaisnis untuk golongan dan atau klasifikasi published ekonomi)gawai lingkungan kemhan dan tni;gawai; paling tinggi (delapan puluh persen) dari uang harian suami istri, bagi ist;;. uang harian paling tinggi (tiga puluh persen) dari tarif, diberikan kepada pegawai; dapat diberikan uang representasi untuk keperluan misi delegasi yang dipimpinnya; besaran uang representasi sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: apabila misi delegasi dipimpiempat ribu dollar amerika serikat); dan apabila misi delegasi dipimpin bukadua ribu dollar amerika serikat); uang harian selama (tiga) hari bagi pejabat negara pegawai negeri;;gawaikeputusan pindah dan surat perintah; spp; akuntansi dan rincian perjalanan dinas ketentuan mengenai rincian perjalanangawaibekas atau pegawaigawai; atau apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pegawaitagihan biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam melalui bekas yang melayaniatas: surat perintah dari pejabat yang berwenang; surat persetujuan keputusanpp;;pertahanan ini;gawaigawai bekas. dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, bendahara pengeluaran bekas membayar kekurangan pembayaran tersebut kepada pegawaiatas: fotokopi keputusan pindah;; akuntansi bukti penerimaan untuk uang harian tiba; akuntansi bukti penerimaan untuk biaya transportasi; akuntansi bukti penerimaan untuk biaya lumpur barang pindahan; dan atau akunkas. pegawai dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri wajib mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas yang telah diterima. bab ketentuan lain lain kepada pegawaimasing masing unit organisasi ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku surat keputusan menteri pertahanan nomor: skep m ix tanggal september tentang ketentuan biaya perjalanan dinas luar negerta ram tembaga adat melayu jambi kabupaten tanjung jabung timur dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bahwa adat istiadat yang hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional, bahwa adat istiadat masyarakat kabupaten tanjung jabung timur sebagai bagian dari masyarkat adat melayu jambi yang hidup dan berkembang bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah perlu digali, dibina dan dikembangkan serta dilestarikan secara nyata dan dinamis, bahwa dalam rangka pembinaan, pelestarian dan aktualisasi nilai nilai adat istiadat, perlu dibentuk lembaga adat melayu jambi kabupaten tanjung jabungadat melayu jambiengan aparat kecamatan serta organisasi sosial budaya lainnya. tanggung jawab lam tanjabtim tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud padacc.dan adat istiadat secara menyeluruh: dan menyusun materi kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan nilai nilai adat melayu. bagian keempat fungsi dan tugas lam tanjabtim memiliki fungsi sesuai dengan tingkatannya. fungsi lembaga tingkat desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengemban, pengamalan, dan pemeliharaan nilai nilai, aturan, dan kebiasaan yang kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem yang bersendi sara', sara' bersendi kitabullah dalam kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat. penetapan ketentuan adat ico pakai, cc. penyelesaipengelolaan hal hal yang berkaitan dengan adat istiadat, penjagaan eksistensi nilai nilai adat istiadat, dan penyaringan terhadap pengaruh negatif budaya luar. fungsi lembaga tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penguatan peran dan fungsi lembaga adat desa kelurahan, fasilitasi kasus kasus perdata dan pidana adat yang tidak dapat diselesaikan dalam tingkat desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, cc. pembinaan pengurus dan organisasi lembaga adat dalam lingkupnya: fungsi lam tanjabtim tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada meliputi: fasilitasi kasus kasus perdata dan pidana adat yang tidak dapat diselesaikan dalam lingkupnya: pembinaan pengurus dan organisasi lembaga adat dalam lingkupnya: kaderisasi yang berpedoman pada pedoman pengkaderan lembaga adat melayu jambi provinsi jambi, fasilitasi kebutuhan, kepentingan, dan perkara yang melingkupi adat tiap tiap desa,istiadat, dan koordinasi antar lembaga dalam rangka penguatan program lembaga adat sesuai tingkatannya, lam tanjabtim memiliki tugas sesuai tingkatannya. tugas lam tanjabtim tingkat desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada meliputi: optimalisasi badan lit dengan menerapkan kembali struktur lama adat melayu jambi, yaitu kepala kampung, sebagaimana ico pakai masing masing wilayah adat,etugas lam tanjabtim tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada meliputi: menyelenggarakan musyawarah antar lembaga adat desa kelurahan, memfasilitasi pemberdayaan dan pengembangan adat dalam lingkupnya:, cc. memediasi dan memfasilitasi lembaga adat desa kelurahan jika terjadi konflik antar kecamatantugas lam tanjabtim tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada meliputi: memfasilitasi pemberdayaan dan pengembangan adat dalam lingkupnya: memediasi dan memfasilitasi lembaga adat desa kelurahan jika terjadi konflik antar kecamatan, menjadi penghubung bagi lembaga adat kabupaten kota dan lembaga adat provinsi dan lembaga pemerintah tingkat provinsi:erkenaan dengan perkara perdata dan pidana adat, melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai nilai adatdan menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan ketentuan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. bagian kelima masa jabatan masa jabatan pengurus lam tanjabtimtanjabtim berada sepenuhnya pada musyawarah daerah. mekanisme musyawarahbagian ketujuh pengurus dan keanggotaan pengurus lam tanjabtim harus memenuhi syarat syarat berikut ini:bertanggungjawab dan berkomitmen untuk menghidupkan dan mengembangkan organisasi lam tanjabtim, memiliki pandangan yang luas mengenai adat dan adat istiadat melayu: dan tidak memihak dan berpolitik praktis dalam melestarikan dan mengembangkan adat tanjung jabung timur. setiap masyarakat dapat menjadi anggota komunitas dari lam tanjabtim sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada bab lambang, tanda tanda kebesaran, dan gelar kehormatan lambang lambang adattanjung jabung timur. ketentuan lebih lanjut mengenai gelar sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam anggaran rumah tangga art) dan atau dalam peraturan yang ditetapkan lam tanjabtim bab program lembaga adat dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat tengah masyarakat, program lam tanjabtim sesuai dengan tingkatannya, meliputi: menguatkan peran dan fungsi lam tanjabtim sesuai tingkatannya. inventarisasi aktifitas penyelesaian perkara perdata dan pidana adat dalam lingkupnya: dan penguatan masyarakat adat dan atau komunitas adat lingkupnya.dalam lingkupnya.dalam lingkupnya. merencanakan dan melaksanakan pengembangan manajemen organisasi lembaga adat dalam lingkupnya. melakukan pendataan, inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum adat.yang terintegrasi dengan struktur lam tanjabtim. menyelenggarakan upacara adat dalam lingkupnya. bab vii penguatan masyarakat adat lam tanjabtim sesuai tingkatannya wajib menguatkan masyarakat adat, dan atau komunitas adat dalam lingkupnya. lam tanjabtim sesuai tingkatannya, wajibyang hidup, berkembang, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah. bab viii tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab dalam pelestarian dan pengembangan adat melayu tanjung jabung timur. tanggung jawab pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud meliputi: menetapkan regulasi tentang pelestarian dan pengembangan adat pada wilayah kabupaten: menetapkan agenda kegiatan seni budaya yang bertujuan melestarikan adat dalam lingkupnya:,, tugas pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud meliputi: memfasilitasi lam tanjabtim sesuai dengan tingkatannya, dalam pelestarian dan pengembangan adat, melaksanakan kegiatan seni budaya skala nasional dan internasional, mendukung program lam tanjabtim tingkat kabupaten sesuai dengan tingkatannya, menyediakan dana pelestarian dan pengembangan adat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, memfasilitasi utusan lam tanjabtim dalam pentas nasional dan internasional. bab hubungan kerjasama lam tanjabtim kabupaten dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga adat lainnya, baik nasional maupun internasionalam tanjabtim tingkat kabupaten dapat melakukan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penegakan hukum adat. bab pendanaan dan aset bagian pertama sumber dana sumber dana lam tanjabtim terdiri dari swadaya masyarakat: sumber lain yang sah dan tidak mengikat, bagian kedua pertanggungjawaban dana pengelolaan dana lam tanjabtim didasarkan pada prinsip efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas. penggunaan dana lam tanjabtim dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pengelolaan dan pengembangan aset lam tanjabtim sesuai tingkatannya, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aset berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, terbuka, dan efektif efisien. pengelolaan dan pengembangan aset lam tanjabtimdalam hal lam tanjabtim melalui putusan pengadilan dinyatakan bubar, maka seluruh aset dan pendanaanpenghargaan dan sanksi lam tanjabtim tingkat kabupaten. lam tanjabtim sesuai tingkatannya, memberi sanksi terhadap pengurusnya, dan pihak pihak (individu atau kelompok) yang melanggar hukum adat dan nilai nilai adat melayu tanjabtim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam anggaran rumah tangga art) dan atau dalam peraturan lam tanjabtim. bab xii ketentuan peralihan lam tanjabtimperaturan daerah ini selambat lambatnya satunomor bhk vii tanggal juldoman pemberdayaan masyarakat propinsi jambi lembaran daerah propinsi jambilembaga adat melayu jambkabupaten yang selanjutnya disebut dprd adalah dprdpala desa kepala kelurahan adalah kepala desa kepala kelurahan dan atau sebutan nama lainnya dalam wilaydat melayu jambi kabupaten tanjung jabung timur selanjutnya disebut adat melayu tanjung jabung timur adalah adat yang berisi nilai nilai, aturan dan kebiasaan yang kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam tatanan masyarakat, sistem hukum yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah dalam sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat melayu tanjung jabung timur masyarakat adat melayu tanjung jabung timur adalah masyarakat yang berdomisili tetap wilayah kabupaten tanjung jabung timur yang berpegang teguh pada nilai nilai adat melayu tanjung jabung timur. lembaga adat melayu jambi kabupaten tanjung jabung timur selanjutnya disebut lam tanjabtitanjabtimjabtimtanjabtimtanjabtimtanjabtim untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. badan lit merupakan badan permusyawaratan adat desdesa dan pemuda. icu pakai adalah wujud aplikasi dalam penerapan hukum adat dalam masyarakatbab pembentukan lembaga adatibentuk lam tanjabtim tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa kelurahan. lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pada harus didaftarkan pada instansi yang berwenang setempat. bab iii asas dan tujuan lam tanjabtim berasaskan pancasila, agama dan nilai nilai adat adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah. lam tanjabtim bertujuan: menggali, membina, memelihara, melestarikan,, dan melindungi dan membela hak hak tradisional dan hak hak. bab kelembagaan adat bagian kesatu bentuk lam tanjabtim berbentuk fungsional, sesuai tingkatannya,. bentuk fungsional sebagaimana dimaksud pada diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga sesuai dengan pedoman lembaga adat melayu yang lebih tinggi tingkatannya. bagian kedua struktur dan susunan organisasi struktur organisasi, kedudukan, dan wilayah lembaga lam tanjabtim terdiri dari: lam tanjabtim tingkat desa kelurahan berkedudukan desa kelurahan yang bersangkutan, lam tanjabtim tingkat kecamatan berkedudukan ibukota kecamatan, lam tanjabtim tingkat kabupaten berkedudukan ibukota kabupaten, dan merupakan lembaga adat tertinggi wilayah kabupaten, lam tanjabtim sebagaimana pada bersifat otonom, sifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. stuktur lam tanjabtim sebagaimana pada memiliki hubungan hirarki struktural yang bersifat fungsional. susunan pengurus lam tanjabtim diatur dan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. pengurus lam tanjabtim. keputusan lam tanjabtim yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi lembaga adattanjabtim memiliki wewenang sesuai dengan tingkatannya. lam tanjabtim tingkat desa kelurahan memiliki wewenang: menetapkan ketentuan adat adat tanjung jabung timur ico pakai): memantau, mengawasi, dan menerapkan adat, menjaga eksistensi nilai nilai adat dan adat istiadat adat tanjung jabung timur dalam lingkupnya menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sepanjang tidak berdentang dengan peraturan perundang undangan, menegakkan hukum adat, dan menyelenggarakan upacara adat. lam tanjabtimesa kelurahantanjabtim tingkat desa kelurahan. lam tanjabtim: lam tanjabtim memiliki tanggung jawab sesuai dengan tingkatannya. tanggung jawab lam tanjabtim tingkat desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada meliputi: menguatkan peran dan fungsi lam tanjabtim tingkat desa kelurahan:: dan mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari hari sesuai dengan ico pakai dan nilai nilai adat. tanggung jawab lam tanjabtim tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: menguatkan peran dan fungsi lam tanjabtimasar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sijunjung, menimbangmemberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, maju dan mandirijunjungdan kabupaten daerah tingkat solokdan pemberdayaan pasar tradisionalsumatera barat nomor tahun tentang pedoman pengelolaan penggunaan kekayaan nagari sumatera barat, keputusan gubernur sumatera barat nomor tahun tentang pedoman pembentukan, pembangunan dan pengelolaan pasar nagari dalam propinsi sumatera barat,beberapa kali,disebut skpd adalah dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan kabupaten sijunjung. pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan,penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,ketatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalia, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, nagari, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, badan usaha milik nagari daerah, nagari, swasta dan atau koperasi yangnagari adalah pasar yang dimiliki oleh satu nagari. pasar serikat adalah pasar yang dimiliki oleh lebih dari satu nagari. pasar daerah adalah pasar yang dimiliki oleh pemerintah daerahlokasibangunan pasar adalah fasilitas yang ada lokasi pasar dengan bentukapapun juga.au berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah kabupaten sijunjung.kepala pemerintah nagari dalam kabupaten sijunjung.kerapatan adat nagari. komisi pasarpemberday, bersaing, maju, dan mandiri. status pasar adalah pengelompokan pasar berdasarkan kepemilikan pasar. anggaran pendapatan dan belanja pasar adalah rencana keuangan tahunan pasar yang disusun oleh pengurus pasar dan ditetapkan oleh penanggungjawab pasar setelah disetujui oleh komisi pasar pengawas pasar. pihak ketiga adalah pihak swasta badan lembaga yang dipercaya untuk mengelola pasar. badan usaha milik nagariunit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disebut utd adalahunsur pelaksana teknis operasional dinas. bab azas, tujuan dan ruang lingkup pengelolaan pasar dilaksanakan berasaskan attujuan pengelolaan pasar adalah menciptakan pasarsebagai penggerak roda perekonomian daerah, dan menciptakanpasartradisional yang berdaya saing dengan pasar modern. ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah pengelolaan pasar tradisional yang ada kabupaten sijunjung, meliputi pemanfaatandanpemeliharaanbangunanpasardanfasilitasnya, pengelolaankebersihanpasar, penataan, penertibandanpengamananpasar, penataandanpemberdayaanpedagang, penetapandanpemungutanpendapatan pasar, pembinaan dan pengawasan pasar. organisasi pengelola pasar. bab iii status pasar status pasar kabupaten sijunjung terdiri dari pasar nagari pasar serikat pasar daerah status pasar sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pengelolaan pasar dalam rangka pengelolaan pasar, sebagai berikut kios yang ada pedagang dan pengunjung menggunakannya setiap pedagang berkewajiban menjaga kebersihan kios, los, secara berkala yaitu setiap sore pedagang diwajibkan membuang sampah dalam bak sampah atau gerobak sampah yang ditentukan, dilarang membuang sampah dalam bentuk apapun luar tempat yang telah ditentukan. bab organisasi pengelola pasar bagian kesatu pasar nagari pasar nagari dikelola oleh pemerintah nagari atau badan usaha milik nagari bum nag). susunan organisasi pengurus pasar nagari yang dikelola oleh pemerintah nagari terdiri atas pembina camat pengurus umum kepala pasar wali nagari penanggungjawab pasar wakil kepala pasar kepala jorong dilokasi pasar wakil penanggungjawab pasar sekretaris pasar sekretaris nagari bendahara pasar bendahara nagari pengurus harian marak diusulkan oleh pengurus umum pengurus pasar sebagaimana dimaksud pada setelah disetujui oleh pengawas pasar ditetapkan dengan keputusan camat. sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, pengurus harian marak dengan persetujuan pengawas pasar dapat mengusulkan tenaga lapangan kepada kepala pasar penanggung jawab pasar. tenaga lapangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali nagari. dalam pelaksanaan pengelolaan pasar nagari, pengurus umum dan pengurus harian marak sebagaimana dimaksud dalam diawasi oleh pengawas pasar. susunan organisasi pengawas pasar terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota, dan anggota. pengawas pasar sebagaimana dimaksud pada berjumlah ganjil paling banyak (lima) orang yang terdiri dari unsur bpn, kan, dan tokoh masyarakat apabila diperlukan. pengawas pasar sebagaimana dimaksud pada diusulkan berdasarkan musyawarah nagari dan ditetapkan dengan keputusan camat. bagi pasar nagari yang dikelola oleh bum nag, maka pengelolaan pasar tersebut merupakan salah satu unit usahatani bum nag. susunan organisasi pengelola pasar nagari yang dikelola oleh bum nag disesuaikan dengan aturan yang berlaku tentang bum nag dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan bum nag. bagian kedua pasar serikat pasar serikat dikelola oleh pengurus pasar dengan susunan organisasi terdiri atas penanggungjawab pasar camat pengurus umum kepala pasar salah seorang wali nagari yang berserikat wakil kepala pasar wali nagari lainnya yang berserikat sekretaris pasar salah seorang aparatur kecamatan bendahara pasar salah seorang aparatur kecamatan pengurus harian marak diusulkanoleh pengurus umum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar, pengurus harian marak dengan persetujuan komisi pasar pengawas pasar dapat mengusulkan tenaga lapangan kepada kepala pasar. pengurus pasar dan tenaga lapangansebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan camat. dalam pelaksanaan pengelolaan pasar serikat, pengurus umum dan pengurus harian marak sebagaimana dimaksud dalam diawasi oleh komisi pasar pengawas pasar. susunan organisasi komisi pasar pengawas pasar terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota, dan anggota. komisi pasar pengawas pasar sebagaimana dimaksud pada berjumlah ganjil paling banyak9 (sembilan) orang, dapat berasal dari ninik mamak, pemangku adat dan tokoh masyarakat. komisi pengawas pengawas pasar sebagaimana dimaksud pada diusulkan berdasarkan musyawarah nagari yang berserikat dan ditetapkan dengan keputusan camat. bagian ketiga pasar daerah pasar daerah dapat dikelola oleh skpd yang membidangi pengelolaan pasar, utd: pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah nagari, pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak ketiga atau badan usaha milik daerah bumi). susunan organisasi pengelola pasar daerahyang pengelolaannya dilaksanakan oleh skpd yang membidangi pengelolaan pasarditetapkan dengan keputusan bupati. susunan organisasi pengelola pasar daerah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh utd diatur dengan peraturan bupati tentang utd. susunan organisasi pengelola pasar daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pemerintah nagari diatur dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah nagari. susunan organisasi pengelola pasar daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga. susunan organisasi pengelola pasar daerah yang dikelola oleh badan usaha milik daerah disesuaikan dengan aturan yang berlaku tentang bumi. bab tugas pokok, tanggungjawab, dan masa jabatan pengelola pasar tugas pokok dan tanggungjawab pengelola pasar diatur dengan peraturan bupati. masa jabatan penguruspasar pada pasar nagari dan pasar serikat untuk satu periode adalah selama (tiga) tahun, masa jabatan komisi pasar pengawas pasar pada pasar nagari dan pasar serikat untuk satu periode adalah selama (tiga) tahun, pengurus pasar dan komisi pasar pengawas pasar sebagaimana dimaksud pada dan dapat dipilih kembali, pengurus pasar dan komisi pasar pengawas pasar pada pasar nagari dan pasar serikat tidak dibenarkan memegang jabatan rangkap. bab vii pendapatan,bagi hasilkan penggunaan pendapatan pasar bagian kesatu pendapatan pasar pendapatan pasar berasal dari pungutanpasar, dan pendapatan lain lain yang sah. besarnya pungutan pasar sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan peraturan nagari untuk pasar nagari yang dikelola oleh pemerintah nagari, keputusan pimpinan bum nag untuk pasar nagari yang dikelola oleh bum nag, keputusan camat untuk pasar serikat, peraturan daerah untuk pasar daerah yang dikelola oleh skp yang membidangi pengelolaan pasar atau utd, perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah nagari untuk pasar daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pemerintah nagari. perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak ketiga untuk pasar daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. keputusan pimpinan bumi untuk pasar daerah yang dikelola oleh bumi, besarnya pungutan untuk pasar nagari dan pasar serikat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut jenis fasilitas pasar besar pungutan kios rp. , m2? bulan d rp. m? bulan los yang digunakan rp. , m? bulan s d rp. setiap hari m? bulan los yang digunakan rp. , m? bulan s d rp. setiap hari pasar m2? hari pelataran rp. , m2? bulan s d rp. m? hari |wc umum rp. , orang penagihan pungutan kios dan los yang digunakan setiap hari dilakukan dengan menggunakan tanda terima atau kwitansi. penagihan pungutan los dan pelataran yang digunakan setiap hari pasar dilakukan dengan menggunakan karcis yang dibuat oleh pengelola pasar kecuali untuk pasar daerah yang dikelola oleh skpd yang membidangi pengelolaan pasar dan utd dibuat oleh skpd yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah. bagian kedua bagi hasil pendapatan pasar bagi hasil pendapatan pasar dihitung secara persentase dari jumlah pendapatan pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf besarnya bagi hasil pendapatan pasar sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut (tiga puluh per seratus) untuk pemerintah daerah dan (tujuh puluh per seratus)untuk pemerintah nagari bagi pasar nagari yang dikelola oleh pemerintah nagari (tiga puluh per seratus) untuk pemerintah daerah dan (tujuh puluh per seratus) untuk bum nag bagi pasar nagari yang dikelola oleh bum nag. (dua puluh lima per seratus) untuk pemerintah daerah dan (tujuh puluh lima per seratus) untuk pasar serikat. (tiga puluh per seratus) untuk pemerintah daerah dan (tujuh puluh per seratus) untuk pemerintah nagari bagi pasar daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pemerintah nagari. (tiga puluh per seratus) untuk pemerintah daerah dan (tujuh puluh per seratus) untuk pihak ketiga bagi pasar daerah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga. (tiga puluh per seratus) untuk pemerintah daerah dan (tujuh puluh per seratus) untuk bumi bagi pasar daerah yang dikelola oleh bumi. bagian ketiga penyetoran pendapatan pasar dan penyetoran bagi hasil pendapatan pasar pendapatan pasar daerah yang dikelola oleh skpd atau utd disetorkan rekening kas daerah. bagi hasil pendapatan pasar nagari yang dikelola oleh pemerintah nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf disetorkan oleh bendahara pasar nagari setiap bulan kas daerah melalui bendahara penerimaan kecamatan. bagi hasil pendapatan pasar nagari yang dikelola oleh bum nag sebagaimana dimaksud dalam huruf disetorkan oleh bendahara bum nag setiap bulan kas daerah melalui bendahara penerimaan kecamatan. bagi hasil pendapatan pasar serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf disetorkan langsung oleh bendahara pasar serikat setiap bulan kas daerah. bagi hasil pendapatan pasar daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf disetorkan langsung oleh bendahara pasar setiap bulan kas daerah. tata cara penyetoran bagi hasil pendapatan pasar sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bagian keempat pendapatan dan pengeluaran pasar pendapatan pasar setelah dikurangi biaya operasional pasar digunakan untuk biaya pemeliharaan perbaikan sarana prasarana pasar biaya operasional pasar sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: honor petugas harian marak, honor petugas lapangan, dan biaya rutin lainnya. pendapatan dan pengeluaran pasar pada pasar nagari dan pasar serikat dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja pasar yang ditetapkan oleh wali nagari untuk pasar nagari dan camat untuk pasar serikat setelah disetujui oleh komisi pasar pengawas pasar. bab viii pembangunan dan pengembangan pasar pembangunandan pengembangan pasar nagari dan pasar serikat dapat dibiayai dari swadaya dan partisipasi masyarakat, anggaran pendapatan dan belanja nagari, pinjaman nagari, bum nag, apbd kabupaten, apbd provinsi, apbn, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. pembangunan dan pengembangan pasar daerah dapat dibiayai dari swadaya dan partisipasi masyarakat, apbd kabupatennagari dan pasar serikat yang dibiayai dari dana apbd kabupaten, apbd provinsi, dan apbn harus dibuktikan dengan dokumen yang sah. pembangunan dan pengembangan pasar daerah yang dibiayai dari swadaya dan partisipasi masyarakat disepakati dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat. pengelola pasar nagari dapat melakukan kerjasama pembangunan dan pengembangan pasar nagari dengan pihak ketiga atas persetujuan pemerintahan nagari. pengelola pasar serikat dapat melakukan kerjasama pembangunan dan pengembangan pasar serikat dengan pihak ketiga atas persetujuan komisi pasar pengawas pasar. pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada (l)dan dikoordinasikan dengan pejabat yang ditunjuk. bab penyerahan aset sarana dan prasarana pasar nagarisenilai aset yang tercatat tersebut. sarana dan prasarana pasar serikatdimana aset berada senilai aset yang tercatat tersebut dan diketahui oleh wali nagari yang berserikat. proses penyerahan sarana dan prasarana pasar sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan dilengkapi dengan berita acara serah terima. penyerahan aset pasar kepada pemerintah nagari sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan paling lambat (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan. babjabat yang ditunjuk. pejabat sebagaimana dimaksud terdiri dari asisten bidang kesejahteraan rakyat, ekonomi dan pembangunan skpd yang membidangi pengelolaan pasar skpd yang membidangi pemerintahan nagari skpd yang membidangi pendapatan dan aset skpd yang membidangi perencanaan pembangunan skpd teknis lainnya camat terkait pembinaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud antara lain: sosialisasi kebijakanbagian kedua pengawasan pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional inspektorattentang pengelolaan pasar dinyatakan masih berlaku sepanjang belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya dan tidak bertentangan denganpasarpaya meningkatkan perekonomian daerah, usaha kecil menengah merupakan usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi. usaha kecil dan menengah secara mayoritas menggunakan pasar sebagai tempat melakukan aktivitas jual beli barang, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan memfasilitasim membudaya untuk bertransaksi pasar. disamping tugas pemerintah daerah, usaha peningkatan sarana dan prasarana dipasar juga merupakan tanggungjawabpendapatan lain lain yang sah antara lain adalah kontribusi perparkiran sekitar lokasi pasar, kontribusi pemilik meja payung, sumbangan yang tidak mengikat. cukup jelas cukup jelas yang termasuk biaya rutin lainnya antara lain adalah honor pengurus umum, honor komisi pasar pengawas pasar, biaya listrik, biaya air, biaya alat tulis kantor, biaya foto koela gubernur sulawesi selatan peraturan daerah provinsi sulawesi selatan nomor tahun tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi selatan menimbang: bahwa dalam rangka peningkatan peran serta badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta nasional daerah agar mampu mendukung penguatan perekonomian,provinsi sulawesi selatan tentang penyertaan modaljelasan atas peraturan daerah provinsi sulawesi selatan nomor tahun tentang penyertaan modal pemerintah daerahdaerah, maka beberapa ketentuan58provinsi sulawesi selatanswasta nasional kedepanprovinsi sulawesi selatanhuruf yang dimaksudpembina adalah unsur dari skpd dan unit kerja terkait dalam lingkup pemerintah provinsi sulawesi selatan. cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi selaberusia menjadi perseroan terbatas bpdvinsi pada pt. kawasan industri makassar,pinsi sulawesi selatan pada pt. asuransi bangun asuransi bangun astridrusahaan daerah agribisnis provinsi sulawesi selatanrtaan modal pemerintah daerah,nmencukupi modal dasar. bab iii pelaksanaan bagian kesatu penyertaan modal penyertaan modal pemerintah daerah pada bumi adalah sebagai berikut: penyertaan modal pada perusahaan daerah provinsi sulawesi selatan sebesar rp. seratus milyar rupiah), penyertaan modal pada perusahaan daerah agribisnis sebesar rp. dua puluh delapan milyar rupiah): cc. penyertaan modal pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat sebesar rp. lima ratus sepuluh milyar rupiah), dan penyertaan modal pada perseroan terbatas perusahaan penjaminan kredit daerah sebesar rp. sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan swasta nasional adalah sebagai berikut penyertaan modal pada perseroan terbatas gowa makassar tourism development sebesar tiga belas persen) dari modal dasar perusahaan, penyertaan modal pada perseroan terbatas asuransi bangun astrid sebesar sepuluh persen) dari modal dasar perusahaan, dan cc. penyertaan modal pada perseroan terbatas kawasan industri makassar sebesar tiga puluh persen dari modal dasar perusahaan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal pemerintah daerah mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku bagian kedua modal disetor modal disetor pemerintah daerah pada bumi sampai dengan tanggal desember telah disertakan sebagai berikut: modal disetor pada perusahaan daerah provinsi sulawesi selatan sebesar rp. empat belas milyar lima ratus enam belas juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh koma seratus tiga puluh rupiah), modal disetor pada perusahaan daerah agribisnis sebesar rp. dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan modal disetor pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat sebesar rp. dua ratus enam belas milyar rupiah). modal disetor pemerintah daerah pada perusahaan swasta nasional sampai dengan tanggal desember telah disertakan sebagai berikut: modal disetor pada perseroan terbatas gowa makassar tourism development sebesar rp. enam milyar enam ratus juta rupiah), modal disetor pada perseroan terbatas asuransi bangun astrid sebesar rp. satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan modal disetor pada perseroan terbatas kawasan industri makassar sebesar rp. dua belas milyarpenambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan gubernur serta melihat perkembangan dan kinerja bumi dan perusahaan swasta nasionalpemerintah daerah. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada gubernur dibantu oleh tim pembinakeanggotaan dan tugas tim pembina sebagaimana dimaksud pada diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan gubernur. babli gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo diundangkan makassar pada tanggal jul |
pan injumlah bantuan keuangan dari propinsi atau:itsi, dan ham, bus.jsu membina'mot: jumlah dana perimbangan setelah perubahan rp. |
nsfruul peranti'r aru natuna bupati sarolangun provinsi jambi peraturan daerah kabupaten sarolangun trloruon tahun 20l4 tentang program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati sari,angin, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa kelurahan harus dilaksanakan secara adil, merata, dan berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera; bahwa pengelolaan pembangunan yang berkesinambungan bagi masyarakat desa kelurahan perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah melalui program percepatan pembangunan desabantuan percepatan pembangunan desa kelurahan. undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia; mengingat minit peraturan date}'i'"i undang undang nomor tahun 1g9go3)2ooo nomor g1, tambahan lembaga negara republik indonesia nomor a9691; undang undang nomor tah.un 2orl4sarolanguns); dengan persen4ikan bersama dewan perbaiki,,an rakyat daerah kabupaten sarolangun dan bupati sarolangun memutuskan: peraturan daerah tentang program bantuan percepatan pembangunan desai kelurahan menetapkan: r * mljtll, peran uft ary p,r r"" bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan: l .rogram bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan adalah bantuan keuangan pemerintah daerah kepada desa kelurahan untuk membiayai kegiatan percepatan pembangunan d.esa kelurahan yang luar alokasi dana desa dan anggaran kelurahan. bab maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup bagian kesatu maksud dan t\juan pengaturan program bantuan kerapatan rernbangunan desa alur:ahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan program bantuan langsung masyarakat kepada desa kelurahan secara berkesinambungan. ___ uriiffi penyelenggaraan program bantuan percepatan pembangunan des kelurahan bertujuan untuk: meningkatkan perekonomian desa kelurahan; menit partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat frasejahtera, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan; melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya desa kelurahan;erkembangnya kerja sama antara desa kelurahan; dan mengembangkan kerjasama antur. pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. bagian kedua asas asas pengelolaan program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan dalam peraturan daerah ini adalah: tanggung jawab; berkelanjutan; manfaat; keadilan; kesadaran; dan kebersamaan. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi sasaran program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan; pendanaan program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan; ketentuan dasar program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan; penyelenggara program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan. bab iii program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan pemerintah daerah memberikan program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan kepada desa kelurahan. penetapan desa kelurahan yang mendapat program bantuan ditetapkan bupati berdasarkan usulan dari badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kelompok sasaran dari program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan adalah kelompok usaha masyarakat desa kelurahan dan kelembagaan masyarakat desa kelurahan; badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa setiap tahun membuat rancangan usulan desa kelurahan yang mendapatkan program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan kepada bupati melalui sekretaris daerah usulan desa yang mendapat program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pendanaan program bantuan percepatan pembangunan desaikelurahan pendanaan penyelenggara eut program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan adalah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah besaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp. 2oo ooo ooo, (dua ratus juta rupiah) per desalkelurahan selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana yang dimaksud pada dapat pula bersumber dari: swadaya masyarakat; dan atau partisipasi dunia ustamil bab ketentuan dasar program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan seluruh desa kelurahan penerima program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan berpartisipasi dalam setiap tahap program. partisipasi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: ikut serta secara aktif menghadiri pertemuan pertemuan musyawarah. ikut serta secara aktif dalam mengawasi pelaksaan program; dan ikut serta secara aktif dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan hasil kegiatan. kegiatan program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:atau memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. kegiatan program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan yang dibiayai diutamakan untuk kegiatan pembangunan pada beberapa bidang sebagai berikut: bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; kegiatan ekonomi lain yang bermanfaat usaha mikro kecil dan menengah; pembangunan infrastruktur desa kelurahan. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan yang dibiayai sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab pei{yelenggara program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan penyelenggara program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan dilaksanakan oleh: pemerintah daerah; camat;ot3tneg zow pyb sarolangun, r'a cek indra diundangkan pada tanggal sekretaris thabroni royal lembaran daerah kabupaten sari,angin tahun 2al4 nomor nomor registrasi peraturan daerah kabupaten sarolangun, provinsi jambi bhk lxl tanggal november sarolangun d$cm$er 2ot4 daerah kabupaten sarolangun telain diteliti kebenaran:\n kabar hukum set0*nder ol4 bangun, diundangkan sarolangun pada tanggal desc$c kabupaten sarolangun 34ibh l4.3lrl14, tanggal november sekretaris daerah thabroni royal penjelasan atas peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor tahun 2al4 tentang program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan umum program bantuan seratus juta satu desa merupakan program yang ditujukan langsung kepada masyarakat untuk percepatan dan pemerataan pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. program bantuan serjusade dinilai baik dan direspon secara positif oleh masyarakat. masyarakat dapat memobilisasi hasil pertanian perkebunan dengan lebih cepat dan aman melalui pembangunan jalan rabat beton, dan meningkatkan perekonomian keluarga melalui bantuan bibit ternak sapi kerbau dan ikan. masyarakat mengharapkan program ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan sehingga desa yang belum menerima program tahun ol2 dapat menerima program tahun demikian juga dengan jumlah bantuan yang diberikan sebesar rp. oo.ooo.ooo, (seratus juta rupiah) per desa kelurahan dapat ditingkatkan menjadi rp. 20o.ooo.ooo, (dua ratus juta rupiah) per desa kelurahan. mengingat akan ditinggalkannya nilai bantuan sebesar rp. oo.ooo.ooo, per desa kelurahan, maka program seratus juta satu desa akan diubah menjadi program bantuan percepatan pembangunan desa kelurahan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab"firya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa kelurahan. huruf yang dimaksud dengan asas berkelanjutan"yang akan dating. huruf yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa penyelenggaraan program bantuan memberikan manfaat sebesar besarnya demi kepentingan umum. huruf yang dimaksud dengan asas dead tan" adalah bahwa pemberian bantuan harus menceffininkan keadilan secara. proporsional bagi setiap masyarakat desa kelurahan. huruf yang dimaksud dengan asas kesadaran". huruf yang dimaksud dengan asas kebersamaan{ adalah bahwa pemberian program ba:tuan mendorong peran masyarakat desa kelurahan untuk bersama sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa kelurahan}rc nomor 1_0hun ol4 seri tanggal scan6cf o:r drs. thabroni royal. pembina utama madya p.1959t202 l98002 sekretaris daerah |
read aan bupati bogor provinsi jawa baratingkaingkabogor, yang selanjutnya disingkail: babi(dua puluh lima) indikator kinerja daerah yang khusus dan disingkat penciri termaju kabupaten bogorxi:untuk pelaksanaanjinan terpadu daerah, perlu dilaksanakan secara konsisten dan sistematis, bahwa untuk keterpaduan pelaksanaan pelayanan masyarakat bidang perizinan, maka perlu menggabungkan fungsi perizinan yang melekat pada unsur unsur perangkat daerah secara terpadu dalam satu pintu guna terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yangstruktur organisasi badan pelayanan perizinan terpadu kepala badan kelompok jabatan man sub bagian sub bagian aan umum dan sub bagian perencanaan perlengkapan kepegawaian yan keuangan perizinan perekonomian perizinan kesejahteraan pemerintahan dan dan pembangunan rakyat pengaduan upt walikota tidore kepulauan, achmad mahitidore kepulauan. kepala badan adalah kepala badan pelayanan perizinan terpadu kota tidore kepulauisasi adalah tingkatan jabatan struktural. bab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk badan pelayanan perizinan terpadu kota tidore kepulauan. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi dan susunan organisasi bagian pertama kedudukan bp2t merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dan mempunyai kewenangan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinansetiaan. bagian ketiga fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bp2t menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan program bp2twalikota sesuai dengan lingkup tugasnya. bagian keempat susunan organisasi susunan organisasi dan tata kerja bp2t, terdiri dari kepala badan, sekretaris, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang perizinan pemerintahan dan pengaduan, tim teknis, kelompok jabatan fungsional, upt. bagan susunan organisasi bp2bentukan tim teknis dan tata cara pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan peraturan walikota dan atau keputusan walikota. pembentukan organisasi dan tata kerja upt diatur dengan peraturan walikota bab eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian eselonisasiadalah jabatan eselon iv.a. pengangkatan dan pemberhentian kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usul sekretaris daerah. pejabat eselon diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerahabaran tugas pokok dan fungsi bp2t ini ditetapkan dengan peraturan walikota. bab vii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan daerah ini maka urusan pemerintahan yang terkait fungsi pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan oleh skpd lain, menjadi urusan dan kewenangan bp2organisasi dan tata kerja badan pelayanan perizinan terpadu kota tidore kepulauan umum dalam rangka efisiensi dan efektivitas melalui keterpaduan dalam penyelenggaraan. penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya pemerintah kota tidore kepulauan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak hak sipil setiap penduduk dan masyarakat atas barang, jasa dan pelayanan adminstrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun dimana negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya sehingga terciptanya efektifyang tercantum pada menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan mauntuk terciptanya keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah kota tidore kepulauan perlu membentuk suatu lembaga dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai penyelenggara bidang perijinan dan non perizinan, maka pembentukan organisasi dan tata kerja badan pelayanan perizinan terpadu bp2t) sangat diharapkan, karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan juga bagi pemerintah sendiri. bagi masyarakat, dengan adanya kantor pelayanan perizinan terpadu, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki. organisasi dan tata kerja badan pelayanan perizin kotabaruerintahan deskotabarukabupaten kotabaru. bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten kotabaru. panitia pemilihan kabupaten kotabarubarubarusebagai berikutpd membentuk panitia pemilihan kepala desa, setelah mendapat persetujuan dari bpd, paling lambat (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, panitia mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa kepada bupati kotabaru melalui camat setempat dalam jangka waktu (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan persetujuan dari bupati kotabaru tentang biaya pemilihanpaling lambat (sepuluh) hari sejak pembentukdan kelengkap,,,paragraf penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati melalui camat dan disampaikan kepada skpdragraf penelitian, pengumuman dan penetapskptidak diberikan izin kampanye apabila melanggar ketentuan dalam huruf dan hurufngadaan dan tpsanitia pemilihan kepala desa menyampaikan undangan tertulis kepada setiap pemilih yang telah terdaftar dan disahkan oleh panitia pemilihan dan bpd yang memuat hari, tanggal, tempat dan jangka waktu pemungutan suara pemilihan calon yang berhak dipilih yang disesuaikan dengan jumlah pemilih terdaftacara pemungutan suara pemilihan calon yang berhak dipilih dipimpin oleh ketua panitia pemilihan dengan dihadiri oleh unsur bpd, panitia pemilihan, calon yang berhak dipilih dan atau saksi yang ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih. apabila ketua panitia pemilihan berhalangan hadir, maka acara pemungutan suara pemilihan calon yang berhak dipilih dipimpin oleh salah satu anggota panitia pemilihan berdasarkan susunan keanggotaan panitia pemilihan secara hirarkis. dalam hal jumlah tps terdapat lebih dari satu, acara pemungutan suara pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada yang hasilnya dituangkan dalam berita acara sementara. untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara tps sebagaimana dimaksud pada ketua panitia pemilihan menunjuk penanggung jawab tps. sebelum dan selama pemungutan suara berlangsung, kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia. surat suara ditandatangani ketua panitia pemilihan dan diberi cap panitia pemilihan kepala desa sebagai bukti dan tanda sahmberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar pada surat suarakit dan berada desa tempat pemilihan, maka panitia pemilihan dapat mendatanginya yang disertai dengan (dua) orang saksi dan petugas keamanan. pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan. yang boleh masuk dalam bilik suara hanya pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya atau petugas yang telah ditunjuk. panitia pemilihan menolak pencoblosan surat suara yang diwakilkan oleh siapapun dengan alasan apapuntersebut kepada panitia pemilihan hanya satu kali. setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkannya dalam kotak suara dalam keadaan terlipat. setelah pemungutan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, membacakan dan menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara tps. berita acara sebagaimana dimaksud pada diketahui oleh ketua panitia pemilihan dan bpd pada saat itu jugka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang masuk setelah para saksi hadir. setiap surat suara diteliti satu perkan nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara dan mencatatnya papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa agar dapat terlihat dengan jelas oleh semuadan mencoblos tidak tepat pada tanda gambar yang telah disediakan. alasan alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih saat itu juga. dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya suatu surat suara antara panitia pemilihan dengan calon yang berhak dipilih dan atau saksi, maka ketua panitia pemilihan berhak dan berkewajiban untuk menentukannya dan bersifat mengikatskpdwanita pemilihan dalam jangka waktu bnyabab mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah bagian kesatu mekanisme pengaduan masalahcamat paling lambat (duagian kedua mekanisme penyelesaian masalah bupati memutuskan melakukan penyelesaian masalah hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (tiga) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh bupati melalui camat. bupati dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat mendelegasikan kewenangannya kepada camat untuk memutuskan menyelesaikan permasalahan hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa. keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada dan bersifat final dan mengikat. bab viimenerima laporan panitiabat (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari bpd. keputusan sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak tanggal pelantikan. bab viii pelantikaditerbitkannya keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tatacara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,laksanakan desa yang bersangkutan hadapan masyarakat. sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah janji pada saat pelantikanalasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda (satu) bulan dengan ketentuan kepala desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas selama masa penundaan tersebut, yang bersangkutan tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. kepala desa yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan, yang bersangkutan tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. bab sanksi pelanggaran anggota panitia pemilihan kepala desa dan atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalambab biaya pemilihan biaya pemilihan kepala desa ditetapkan oleh bpd dengan keputusan bpd atas usul panitia pemilihan. biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada bupati dibebankan pada apbd kabupaten, sedangkan biaya pemilihan kepala desa antar waktu diajukan kepada penjabat kepala desa dibebankan pada apb desa yang bersangkutan. bab xii larangan bagi kepala desa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik semua tingkataniidinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yangmberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada dan atau penolakan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati setelah dilakukan penelitian oleh pejabat yang ditunjukxivtanpa melalui usulan bpddan diberhentikan dengan hormat sebagai pns dengan memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penjabat kepala desa dilantik oleh bupati atau camat atas nama bupati. pelantikan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan desa bersangkutan hadapan masyarakat. sebelum memangku jabatannya, penjabat kepala desa mengucapkan sumpah janji pada saat pelantikan. susunan kata kata sumpah janji penjabatxvi ketentuan peralihan kepala desa yang ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, tetap melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sampairemas maaimplementasi negara hukum, hak konstitusional setiap orang dijamin oleh negaradalam menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi orang miskin penduduk warga kabupaten trenggalek perlu diberikan bantuan hukum secara cuma cuma, bahwalaksanakan olehuntukurus:viengan peraturan bupati. bupatihukum dan hak asasi manusia dan menteri dalam negerdalam hal penerima bantuan hukum tidak mendapatkan haknya sesuaimum negara indonesia adalah negara hukum yang secara eksplisit ditetapkanalam perkembangannya supaya akses terhadap keadilan dan kesamaan hadapan hukum dapat dinikmati semua warga negara tak terkecuali warga yang termasuk kategori miskin, maka dibentuklah undang undang tentang bantuan hukum yang menjamin pemberian bantuan hukum secara cuma cuma. bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berupa litigasi maupun non litigasi. dalam hal litigasi, bantuan hukum diberikan sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde). dengan hadirnya undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum perlu disambut dengan positif bagi pemerintah daerah, sebab peluang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma cuma atas dukungan dana dari apbd terbuka lebar. undang undang nomor tahun menyebutkan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam apbd. pada tersebut menyebutkan bahwaimplikasinya, secara yuridis adanya tersebut merupakan bukti nyata adanya atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang undangan (attribute van wetgevingsbevoegdheid) yakni pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang undangan yang diberikan oleh undang undang (we kepada suatu pemerintahan daerah untuk menyusun peraturan daerah sebagai tindak lanjut undang undang bantuan hukum. hadirnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam rangka memenuhi perintah hierarki peraturan perundang undangan dan secara sosiologis akan lebih mengefektifkan pelaksanaan bantuan hukum kepada wargatujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban pemberilarangan, sanksi adminstrasi, ketentuan pidanacukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan masyarakat miskin termasuk seseorang sebagai individu yang miskin, atau kelompok orang miskin terpencil, dan atau rentan sosial ekonomi. hak dasar termasuk: keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar: dan atau keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usahacukup jelas cukup jelas. yang sudah mengikuti pelatihan paralegal, sudah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara tata negara dan hukum acara perdata. hurufbantuan hukum untuk masyarakat miskisal dari hibah adalah hibah yang bersumber dari dana luar apbd dan dalam penyelenggaraan bantuan hukum tidak diperbolehkan dibiayai lebih dari (satu) sumber danadalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten trenggalek yang selanjutnya disingkat dprdmasalah hukum adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum pidana, perdata dan tata usaha negarasas dan tujuancc. kemanusiaan:: mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan,:orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab:mana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan bupati, memberikan bantuan hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan peraturan daerah ini,tberdasarkan peraturan perundang undangan:, cc. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap,yandang disabilitassetaraan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas kabupaten tanjung jabung timur, perlu diupayakan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas agar mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan; bahwa penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang mengalami stigma dan perlakuan diskriminasi, karena itu perlu suatu penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan secara sistematis, komprehensif,dan implementasi; bahwa untuk menjamin perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas kabupaten tanjung timur dapat dilaksanakan dengan baik, perlu pengaturan dalam peraturan daerahmengingat dimaksud dalam huruf huruf dan huruf perlu membentuk peraturan daerah tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitaslindungan danpelayananbagipenyandangdisabilitas. babi ketentuanumumnjung jabung timur. perusahacial, dan aspek legal penyandang disabilitas. pelayanan bagi penyandang disabilitas adalah semua kebijakan, kegiatan, sumber disediakan untuk daya, anggaran, sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sehingga dapat berpartisipasi penuh sebagai warga masyarakatjjumum daerah adalah rumah sakit umum nurdin hamzahbabi tujuan,prinsipdanruanglingkup bagian kesatu tujuan pengaturan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam peraturan daerah ini bertujuan melalui pengaturan aksesbaik. bagian kedua prinsip pasa13; mendiskriminasi; partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;; kesetaraan kesempatan; aksesibilitas; kesetaraan antara laki akidah perempuan;bagian ketiga ruang lingkup pasa14 ruang lingkup pengaturan dalam; gangguan pendengaran; gangguan bicara; gangguan motorikdan mobilitas; cerebralpalsy; gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif; autis; epilepsi; roulette's syndrome; gangguan sosialitas, emosional,dan perilaku; retardasi mental; peserta didikan memilikipotensi dan bakat istimewa;dan jenis penyandang disabilitas lainnya yang ditentukan secara medis. hak penyandang disabilitasmeliputi hak dalam bidang pendidikan; ketenagakerjaan; kesehatan; .__ sosial; seni, budaya, olah raga; politik, hukum; penanggulangan bencana; tempat tinggal; dan aksesibilitas. babi tugasdanwewenangpemerintahdaerah pasa15 tugas dan wewenang pemerintah daerah yaitu: menetapkan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas; memberikan penghargaan bagi masyarakat, peru sapaanbagi penyandang disabilitas; dan melakukan kampanye, dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. babi perlindungandanpemenuhanhakpenyandangdisabilitas bagian kesatu umum penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk perlindungan, pemenuhan dan pelayan kategori ringan, sedang dan berat. tata pasa18 setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang warnsesuai peraturan perundang undangan bidang pendidikrr atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif. pasa19n bertujuan memberikan layanan berupa: kurikulum; proses pembelajaran; bimbinganyasuhan oleh tenaga pendidik;siswa untuk masuk sekolah inklusif sebagai suatu pilihan; menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;sekolah reguler; bantuan guru pembimbing khusus dari pemerintah daerah; program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler; pemberian bantu beasiswa si, s2, dan pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan pengangkatan guru pembimbingkhusus. skpskp terkait bidang pendidikanwarna untuk mendapatkan dan atau melakukan pekerjaan yang layak. paragraf2 pelatihan kerja pasa120; penyelenggara rehabilitasi sosial; lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari pemerintah daerah;sa123 penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi tingkat dasar; menengah; dan mahir. paragraf penempatan tenaga kerja pasa124; kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja;;;; dan atau lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja darr atau perusahaan. pasa127 skpdasa128asa129asa130bupati. pasa131bupati. pasa132fasa133 pemerintah daerah dan perusahaan daerah hams memberikan kuota paling rendah (duaasa134ri atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas. paragraf6 upah dan kontrak kerja pasa1367 fasilitas kerja pasa138sa139asa140;asa141asa142 kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pengawas tenaga kerja. skpd terkait bidang ketenagakerjaan mengusulkan tenaga fungsional pengawas tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada kepada pemerintah daer2; preventif; kuratif; dan rehabilitasi. pasa148; penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; danpasa150; perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan profesional; upaya aktif petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis; dukungan dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan persetujuan penyandang disabilitas dan atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan. pasa151warnasa154 pemerintah daerah melakukan koordinasi penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. pasa155; dan. paragraf4rr atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi bidang kesehatan. paragraf jaminan kesehatan pasa157an kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatipasa159 setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan atau kesempatan mendapatkan rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial;dan perlindungan sosial. pasa160;pasa161; sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan konsultasi pengembangan kemampuan sosialitas bagi penyandang disabilitas. pasa162 pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; dan pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha. pasa166 yang mempunyai tugas dan fungsi bidang sosial darrwarnrusahaan, dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerbangan seni, budaya, dan olahraga bagi penyandang disabilitas. pasa171; melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja media dan pekerja seni; pengembangan citra positif;warnpasa174 setiap penyandang disabilitas mempunyai hak berorganisasi. hak berorganisasi sebagaimana dimaksud pada antara lain meliputi mendirikan organisasi;warna dengan anggota lainnya; memberikan hak yang warna untuk dipilih menjadi pengurus; dan memberikan aksesibilitas;; dan kecamatan;;. bagian kesembilan hukum pemerintah daerah bekerja warnberkewajiban menyediakan saran; tanggap darurat; dan pascabencana. pasa178pasa179 skpd; evakuasi; pengamanan; pelayanan kesehatan; psiko sosial;rrpasa185 setiap penyandang disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak. pemerintah daerah rnernfasilitasi akses penyandang disabilitas dalan rnernperoleh tempat tinggal yang layak. babi aksesibilitas pasa186 pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan rnernfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas urun bagi penyandang disabilitas. aksesibilitas penggunaan fasilitas urun sebagaimana dimaksud pada meliputi aksesibilitas fisik;dan aksesibilitas nonfisik aksesibilitasfisiksebagairnana dimaksud dalan terdiri atas bangunan urun dan sarananya; jalan urun; dan angkutan urun. bangunan urun sebagaimana dimaksud padarun sebagaimana dimaksud pada rneliputisarana dalam dan luar bangunan urun. jalan urun sebagaimana dimaksud pada adalahjalan yang digunakan masyarakat dan rnernilikiperlengkapan jalan sebagai berikut: rambu lalu lintas; rnarkajalan; alat pernberiisyarat lalu lintas; alat penerangan jalan; alat pengendalian pengaman penggunaaan; alat pengawasan dan pengamananjalan; fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. angkutan urun sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: angkutanjalan; dan angkutan laut. pasa188 aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kemudahan pelayanan informasi;;asa191 dalam rangka pengarusutamaan, pemerintah daerah melalui skpd terkait melakukan sosialisasi hak penyandang disabilitas;; penyelenggarapelayanan publik; pelaku usaha; dan masyarakat. pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi informasi mengenai usia; jenis kelamin; jenis disabilitas; derajat disabilitas; pendidikan; pekerjaan;dan tingkat kesejahteraan. pendataan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh skp yang tugas dan fungsinya bidang sosial. babi koordinasidanpelaksanaan pasa192asa193 yang ditunjuk. bab viii komiteperlindungan danpemenuhan hak pemerintah daerah; penegak hukum; organisasi penyandang disabilitas; organisasijlembaga masyarakat; pengusaha;;;yalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak terkait;; menerima laporan pengaduan penyandang disabilitas;i partisipasimasyarakat masyarakat diberikan kesempatan seluas luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya pelayanan,; penyampaian usulan secara lisan dan atau tertulis dalam penyusunan kebijakan; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan atau penyelenggaraan pendidikan. babi pembiayaan pasa197membuat pe100; dan atau surat pencabutan izin sebagai penyelenggara pelatihan kerja. 10234 perusahaan daerah danj; danjatau pencabutan izin. 105106 sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. babi ketentuan penutup 107berlakunya peraturan daerah ini. 10.li_ .jiu"'_ bupatitanj romihariyanto diundangkan muara sabak pada tanggal j&tl kabupatentanjungjabung timur, lembarandaera kabupatentanjungjabung timurtahun2016 nomor. .$:. nomor registrasi peraturan daerah kabupaten tanjungjabung timur,provinsijambi penjelasan atas undang disabilitas umum penyandangdisabilitas merupakan bagian dari masyarakat kabupaten tanjung jabung timur yang memiliki kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama, namun dalam kenyataan masih mengalami hambatan dan diskriminasi. selain itu, sebagian besar berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya karena miskin dan jauh dari akses atas pendidikan, bursa kerja maupun sarana dan prasarana umum lainnya. karena itu, diperlukan kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas agar mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan. pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat perlu bekerja sama dan saling memperkuat agar penyandang disabilitas dapat berperan serta dalam pembangunan daerah sekaligus mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas dalam masyarakat sehingga dapat hidup mandiri dan sejahteracukup jelas. huruf angka gangguan penglihatan dapat terjadi karen"gangguan pendengaran""gangguan bicara" adalah kesulitan seseorang untuk berbicara yang disebabkan "gangguan motorik dan mobilitas""cerebral palsy""gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif'naangka yang dimaksud dengan "autis""epilepsi""roulette's syndrome"dimaksud dengan "gangguan sosialitas, emosional,dan perilaku" adalah individu"retardasi mental" adalah kondisi sebelum usia tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai iq nya bawah dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari hari,cukup jelas yang dimaksud dengan "hasil penilaian tingkat kemampuan penyandang disabilitas" meliputi: hasil penilaian secara akademis; hasil penilaian secara psikologis; dan hasil penilaian secara fisik cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pasa110usat sumber pendidikan inklusif'pendidikan inklusif sekol4kesehatan khusus""alat bantu adaptif'pasa174 cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pasa18pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan""angkutan jalan"huruf yang dimaksud dengan "angkutan laut" adalah satu kesatuan sis0 cukup jelas. 101 cukupjelas cukup jelas. cukup jelas. 104 cukupjelas.o~. |
pertemanan one meme hue semen enam ngen memang abah bean karena mana ngp pan adanya ana mat pan pan mela eng. ppa bupati padang lawas provinsi sumatera utara peraturan daerah kabupaten padang lawas nomor tahun kan tentang pembentukan dan susunanrka pembentukan dar. susunan perangkat daerah ditetapkan gugat peraturan daerah, mesra perlu menyusun peraturan daerah tentang perangkat daerah, bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas, perlu membentuk perangkat daerah yang penetapannya dengan peraturan daerah kabupaten padang laweoowoncarbemenen verama mana nrp ana pra sat menanam age mer maa ana open'!' syinpemmswwe horse kal sta tatar aan aga ban psa mana mna ame apn ema sand ', utusan menetapkan peraturan dae tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten nal padang lawasenekaaea gan tana pse yag pena sab pena ata tea man aen ann sengi.pati padang lawas. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingka dea.padang lawas. sekretariat dprd adalah sekretariat dprd kabupaten padang lawas. inspektorat adalah inspektorat kabupaten padang lawas. dinas daerah adalah dinas daerah kabupaten padang lawas. badan daerah adalah badan daerah kabupaten padang lawastipe menyelenggarakan penyusunan gprd kabupaten rri@rupawtentuan. inspektorat daerah kabupaten padang lawas merupakan inspektorat tipe"4d. dinas daerah kabupaten padang lawpemuda olahraga dan pariwisata tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olah raga, dan bidang pariwisata, dinas kesehatan tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan: ear berpapasan aga kran batasan mak asa dea beta engan pan non snn pingin dinas sosialue('!, dinas koperasi ukmmenengah, bidang perindustrian dan perdana "an: dinas pekerjaan umum tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan. ruang, bidang pertanahan, bidang penerangan dan pertamanan:.. perumahan dan kawasan permukiman,, bidang kehutanan, bidang persamaan dan kebersihan: dinas tenaga kerja tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang sumber daya mineral dan bidang transmigrasi: dinas pertanian tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang per.bulan dan penyuluhternakan, dinas ketahanan pangan tipe menyelenggarakan urusan pemerintah'dapatan, pengelola keuangan uan asset daerah tipe melaksanakan fungsi penuh'ang keuangan:(sub bencana), mana jeram ana amp tenaga sap . pan lan manna(l) terdiri dari: kecamatan barumun dengan tipe kecamatan lubuk barumun dengan tipe sz. kecamatan ulu barumun dengan tipe kecamatan barumun selatan dengan tipe kecamatan batang lubu sutam dengan tipe kecamatan huta raja tinggi dengan tipe. kecamatan sopan dengan tipe kecamatan sosa dengan tipe kecamatan aek nagara barumun dengan tipe kecamatan dihapus barumun dengan tipe kecamatan barumun tengah dengan tipe a.: kecamatan hurist. jut dengan peraturan bupati. dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi names perangkat daerah, bupati harus m2ditan unit pelaksana teknis upt). upt dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional' kan naik lena mam aan ata pemain peran apa pasa aan bab staf ahli bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu (tiga) staf ahli yang nomenklaturnya ditetapkan kemudian. dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan. khusus untukdibidang kependudukan dan pencatatan sipiluatau jabatan administrator, kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon ih.b atau jabatan administrator, lurah, kepala sub bagian pada sekretariat daerah, seckretaris kecamatan tipe serta kepala seksi pada kecamatan saman ana unta snp prana ana, pang pen lae an, metana ad serta kepala sub bidang pada kopiohtb viaturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yar.z penyelenggara':an ditetapkan dengan pedoman peraturan menteremtnaserhasarsa keras mah naa senen mat mengenang arnnleiamar.sanakan paling lambat akhirrankannvegenre aenssem pst eng tan rab met nee esa sap lapangan bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka: .a.. tahun tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten padang lawas, cc.. daerah kabupaten padang lawasmeminang rentan nan pen ane nda era mma papa par anta rri snn d, long (aa parang lawas, eta nun ali harahap diundangkan sichuan pada tanggal, oft over trah kabupaten padang lawas, sara anwar lubis, empiris utama muda iv e) clip, lembaran daerah kabupaten padang lawas tahun nomor nomor registrasi peraturan. daerah kabupaten padang lawas, provinsi sumatera utara nomor: isgkelancaran pencalonan, pemilihan dan penetapan kepala desa kota tidore kepulauan perlu diatur tata cara pencalonan, pemilihan, penetapan dan pemberhentian kepala desa sesuai dengan peraturan perundang undangan, bahwa dengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang desa, telah mengamanatkan proses pemilihan kepalaetapdelapandilingkungan pemerintah kota tidore kepulauiiimanak dibawah umur, anak dibawah umur sebagaimana dimaksud pada huruf diatas adalah anak yang berumur tahun kebaw(x). walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan walikota. kepala desa terpilih dilantik oleh walikota paling lama (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan walikota. pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan kantor walikota secara bersamaanpelanggaran dan sanksi calon kepala desa yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai huruf dinyatakan gugur dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya. bab viimekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dilakukan oleh walikota dalam jangka waktu (tiga puluh) hari setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat atas sengketa pemilihan kepala desa. pengaduan masyarakat atas sengketa pemilihan kepala desa kepada walikota sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tujuh) hari setelah penetapan calon terpilih oleh panitia pemilihan. walikota membentuk tim investigasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada bekerja secara independen selama hari. berdasarkan hasil investigasi tim, walikota memutuskan sengketa pemilihan kepala desa yang bersifat final dan mengikat. apabila keputusan walikota tidak diterima oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam dapat mengajukan penyelesaian lembaga peradildengan keputusan walikota. walikota mengangkat penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada dari pegawai negeri sipil pada pemerintah daerahmilihan, penetappengangkatan penjabat kepala desa akan diatur dengan peraturan walikotberakhir sebelum proses pemilihan kepala desa secara serentak berdasarkan peraturan daerah ini, walikota dapat mengangkat penjabat kepala desa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xii ketentuan penutup dengan diundangkan peraturan daerah ini, makali ibrahim diundangkan tidore pada tanggal oktober plt. sekretaris daerah kota tidore kepulauan, s3aturan daerah tentang pemilihan, penetapan dan pemberhentian kepala desa umum. kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada walikota melalui camat atau sebutan lain, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa bpd)rancangan peraturan daerah tentang pemilihan, penetapan dan pemberhentian kepala desimutakhirkan dan divalidasi adalah mencocokkan data administrasi dengan kebenarlain yang ditetapkan walikota adalah persyaratan yang menurut walikota harus dipenuhi calon kepala desa dan belum diatur dalam peraturan daerah ini dan ditetapkan dalam peraturan walikota. cukup jelas. yang dimaksud dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adalah kebiasaan masyarakat desa setempat baik seperti budaya masyarakat setempattetapkan oleh walikota adalah ditetapkannya tanggal pemilihan kepala desa melaluipertama proses pemilihan pemilihan kepala desa dilakukan secara serentakdiseluruh desa dalam wilayah kota tidore kepulauan pada tahubagian kedua panitia pemilihan tingkat daerah, tim pengawas tingkat kecamatan dan tim pengamanan pemilihan kepala desa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pemilihan kepala desa, walikota membentuk panitia pemilihan tingkat daerah. tim pengawas tingkat kecamatan. tim pengamanan pemilihan kepala desa. panitia pemilihan tingkat kota sebagaimana dimaksud pada huruf beranggotakan unsur skpd terkaitketerwakilanhansip, unsur kepolisian dan tni. panitia pemilihan tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam hurufkota. tim pengawas tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan dan menangani serta menyelesaikan pengaduan terkait dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, menindaklanjuti temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan panitia pemilihan tingkat daerah, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada panitia pemilihan tingkat daerah. panitia pengamanan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam hurufwalikota. panitia pengawas berwe terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sekretariat panitia pemilihan tingkat daerah ditetapkan dengan keputusan walikotagian ketiga pembentukan panitia pemilihanwalikota melalui camatbagian keempat susunan dan tugas panitia pemilihan keanggotaan panitia pemilihan kepala desa terdiri dari: ketua merangkap anggota, jumlah anggota panitia minimal orang dan maksimal orang,agian kelima penjaringan dan penyaringansekurang kurangnya menghasilkan (dua) bakal calon kepala desa. bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada mengajukan permohonan atau surat perjanjian bersedia menjadi calon kepala desa kepada panitia pemilihan kepala desa. penyaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa baik secara tertulis maupun lisan. penyaringan sebagaimana dimaksud pada dengan materi sebagai berikut: materi dasar terdiri dari pancasila dan undang undang dasar materi pokok terdiri dari pemerintah desa, pembangunan desa dan pembinaan masyarakat,dilakuan secara lisan atau wawancara untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun desa. ujian penyaringan dilaksanakan selambat lambatnya (lima belas) hari setelah penutupan penjaringan. pemungutan hasil penyaringan dilakukan selambat lambatnya (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan. bagian keenam hak memilih dan dipilih setiap penduduk desa warga negara republik indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai hak untuk dipilih maupun memilih kepala desa. bagian ketujuh |
bupati poso provinsi sulawesi tengah peraturan daerah kabupaten posoperaturan daerah nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit umum matiandaya bertentangan dengan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah karena tidak mencantumkan eselon jabatan dan tidak melalui fasilitasi rancangan peraturan daerah oleh. peraturan daerah nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit umum matian yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsure pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsure perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsurpendukungtugaskepaladaerahdalampenyusunandanpelaksanaanke pcukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten poso tahun nomor |
bupati pacitan provinsi jawa tibetrahim tentang desa, maka beberapa peraturan daerah bidang pemerintahan desa perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang imbangan diatasnybidrahim tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa timur seb^d span pencabutan peraturan daerah bidang pemerintahan desa. dengan peraturan daerah ini, (lima) peraturan daerah dicabut dan tidak berlaku lagi, yaitu: peraturan daerah nomor tahun tentang pedoman penjniminim bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang desa dan peraturan pelaksananya, maka beberapa peraturan daerah bidang pemerintahan desa perlu dicabut, yaitu:rahim nomor peraturan daerah nomor tahun tentang pedoman pembentukan dan mekanisme pen3shal tersebut perlu dilakukan untuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang undangan yang berlaku demi cukup jelas, cukup jelas. |
ra: bupati pasuruan provinsi jawa timursurub.ketentuan lebih lanjut mengenai dana operasional diatur dengan peraturan bupatipasuruan yang mana hal ini diaturerah menindak lanjuti hal tersebut dengan membentuk peraturan daerahnya. dalamasur bahwa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota dprd tidak berlaku surutasuruanpasurupasur. alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan dprd yang dibentuk apabila diperlukan dan bersifat tidak tetap145y6mberian tki sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan ketentuan a.untuk kelompok kemampub.untuk kelompok kemampuketentuan lebih lanjut mengenai kemampuan keuangan daerah dan tki diaturketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan reses diaturketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan diatur dalam peraturan bupatio (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan pimpinan dan anggota dprd setiap bulan. ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kecelakaan kerja diatur dalam |
ww :::::: : peraturan bupati sleman nomor tahun tentang pembentukan museum gunungapi merapmuseum gunungapi merapbudayaan dan pariwisata. memutuskan: menetapkan peraturan bupati sleman tentang pembentukan museum gunungapi merapi. babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: ownekretaris ialah sekretaris dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten sleman. jnebudayaan dan pariwisata kabupaten sleman. museum gunungapi merapi adalah upt museum gunungapi merapi pada dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten sleman. kepala upt ialah kepala museum gunungapi merapi pada dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten sleman. satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional pada museum gunungapi merapi pada dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten sleman. z2kala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada museum gunungapi berapi pada dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten sleman. bab pembentukan pemerintah kabupaten sleman membentuk museum gunungapi merapi. museum gunungapi merapi merupakan unit pelaksana teknis pada dinas kebudayaan dan pariwisata. bab il! kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi museum gunungapi merapi sebagai unit pelaksana teknis pada dinas kebudayaan dan pariwisatmuseum gunungapi merapi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas kebudayaan dan pariwisata bidang pengelolaan museum. museum gunungapi merapi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis pengelolaan museum: penyelenggaraan dan pelayanan museum: cc. penyelenggaraan pengelolaan kawasan museum: penyelenggaraan pemeliharaan koleksi musemuseum gunungapi merapimuseum gunungapi merapimuseum gunungapi merapira(sai purnomo diundangkan sleman. pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten sleman, potter16agan susunan organisasi museum gunungapi merapi kelompok jabatan fungsional garis komando hst garis koordinasi al sleman, kran oia purnomo |
za, www www www w (ppelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dapat diberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu melakukan perubahanubah sebagai berikut: ketentuan diubah, dan diantara dan disisipkan (dua) yakni ta) dan (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut:: sampai dengan triwulan sebesar (lima puluh persen): cc. sampai dengan triwulan iii sebesar (tujuh puluh lima persen): sampai dengan triwulan sebesar (seratus persen). ta)sepuluh persen): sampai dengan triwulan sebesar tiga puluh persen): sampai dengan triwulan iii sebesar 75y4 tujuh puluh lima persen): sampai dengan triwulan sebesar (seratus persen): (1b)lima persen): cc. sampai dengan triwulan iii sebesar 75y6 tujuh puluh limainsentif diberikan kepada: bupati, wakil bupati, cc. sekretaris daerah:: skpd pelaksana pemungutan pajak daerah, skpd pelaksana pemungutan retribusi daerah, pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah: pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah: danan pajak daerah. ketentuan diubah,:: skpd pelaksana pemungutan pajak daerah dengan ketentuan sebagai berikut: sebesar::: skpd pelaksana pemungutan retribusi daerah sebagai berikut: skpd pelaksana pemungutan retribusi daerah selain retribusi perizinan tertentu sebesar (seratus persen) dari bagian insentif pemungutan retribusi daerah selain retribusi perizinan tertentu, skpd pelaksana pemungutan retribusi perizinan tertentu sebesar (sembilan puluh persen) dari bagian insentif pemungutan retribusi perizinan tertentu::: pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah yaitu kantor pelayanan perizinan sebesar (sepuluh persen) dari bagian insentif pemungutan retribusi perizinan tertentu:sebesar (ima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: skpd pelaksana pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka sampai dengan angka dalam membagi insentif pemungutan pajak daerah yang diterimanya dapat memberikan sebagian penerimaannya kepada skpd yang mendukung proses pemungutan pajak daerah selain yang tersebut dalam huruf skpd pelaksana pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam membagi insentif pemungutan retribusi daerah yang diterimanya memberikan sebagian penerimaannya kepada skpd yang mendukung proses pemungutumsdan: w. belanja: belanja tidak langsung belanja pegawai .ooococo. belanja bunga . ? belanja sub sidi.oo. belanja hibah .ooooooo belanja bantuan sosial . belanja bagi hasil . belanja bantuan keuangan . belanja tidak terduga . rp1. belanja langsung belanja pegawai .ooo belanja barang dan jasa. belanja modal .io.oo voodoo jumlah belanja sebesar .ooc.i| rp1. defisit sebesar . jesseaea pembiayaan: penerimaan sebe sar.i jii.iiiieuna pengeluaran sebesar. rp. jumlah pembiayaan netto .iiieomeeeaaesleman, sia sai purnomo diundangkan sleman pada tanggal desember sek ere yang daerah panen sleman, pan aan pep te) berita daerah kabupaten sleman tahun nomor seri |
pn kelompok jabatan fungsionalsatuan organisasi adalah kepaladudukan, tugas, fungsi, d, pelayanan, pembinaan, dan pengendalievaluasi dan pelaporan pelaksanaerdayaan perempuan terdiri dari seksi kualitas hidup perempuan, dan seksi perlindungan perempuan. bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak terdiri dari: seksi perlindungan anak, dan seksi pemenuhan hak anak. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari: seksi pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, dan seksi pembinaan keluarga berencana. bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga terdiri dari seksi bina ketahanan keluarga, dan seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dan kemitrmberdayaan perempuan paragraf umum bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tugas membina dan melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan. bidang pemberdayaan perempuan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan, perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan, cc. pelaksanaan dan pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan, pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan, dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang pemberdayaan perempuan. paragraf seksi kualitas hidup perempuan seksi kualitas hidup perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan kualitas hidup perempuan. seksi kualitas hidup perempuan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi kualitas hidup perempuan, perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan, cc. pelaksanaan dan pembinaan pengarusutamaan, kesetaraan, dan keadilan gender, pelaksanaan dan pembinaan penguatan partisipasi lembaga dan partisipasi masyarakat, dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi kualitas hidup perempuanlaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan. seksi perlindungan perempuan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi perlindungan perempuan, perumusan kebijakan teknis perlindungan hak perempuan, cc. pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan, pelaksanaan, pembinaan, dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender, dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi perlindungan perempuan. bagian ketigamelaksanakan tugas membina perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak, perumusan kebijakan teknis perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, cc. pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak,bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. paragraf seksi perlindungan anak seksi perlindungan anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak. seksi perlindungan anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi perlindungan anak, perumusan kebijakan teknis perlindungan anak, cc. pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak, pelaksanaan, pembinaan, dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus, pengelolaan dan pembinaan sistem informasi gender dan anak, dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi perlindungan anak. paragraf seksi pemenuhan hak anak seksi pemenuhan hak anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemenuhan hak anak. seksi pemenuhan hak anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi pemenuhan hak anak, perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, cc.seksi pemenuhan hak anak. bagian keempat bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana paragraf umum bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan tugas membinabidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana, cc. pelaksanaan dan pembinaan pengendalian penduduk, pelaksanaan dan pembinaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, pembinaan dan menggerakan keluarga berencana, dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. paragraf seksi pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi seksi pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengendalian penduduk advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi. seksi pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, cc. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pembinaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, pelaksanaan pendataan dan pengelolaan sistem informasi keluarga, pemantauan dan evaluasi data dan informasisi pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi. paragraf seksi pembinaan keluarga berencana seksi pembinaan keluarga berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan menggerakan keluarga berencana. seksi pembinaan keluarga berencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi pembinaan keluarga berencana, perumusan kebijakan teknis pembinaan keluarga berencana, cc. pembinaan, dan menggerakan keluarga berencana, pengelolaan alat obat kontrasepsi dan sarana prasarana keluarga berencana, dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi pembinaan keluarga berencana. bagian kelima bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga paragraf umum bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga melaksanakan tugas membina ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga sejahtera. bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, perumusan kebijakan teknis pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga, cc. pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan keluarga sejahtera, pelaksanaan dan pembinaan peningkatan kemitraan, dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. paragraf seksi bina ketahanan keluarga seksi bina ketahanan keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan ketahanan keluarga. seksi bina ketahanan keluarga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi bina ketahanan keluarga, perumusan kebijakan teknis pembinaan ketahanan keluarga, cc. pelaksanaan dan pembinaan bina keluarga balita dan anak, bina ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pelaksanaan dan pembinaan pusat informasi konseling remaja dan mahasiswa, dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi bina ketahanan keluarga. paragraf seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dan kemitraan seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dan kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera dan peningkatan kemitraan. seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dan kemitraan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dan kemitraan, perumusan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga sejahtera dan peningkatan kemitraan, cc. pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera, pelaksanaan penguatan kemitraan lembaga dan peran serta masyarakat, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja seksi pemberdayaan keluarga sejahtera dan kemitra dan pemberdayaan perempu, dan keluarga berencana susunan perangkat daerah pemerintah kabupaten sleman bupati preman dprd staf ahli bupati ae, sekretariat daerah t sekretariat dprd ppa jat a71 pi ko) isi (le ela (less (la (la (la oll as) ie) s7) pss isis asia lee (l les isis isis isis his isis s3s3i lil ken (eh ema le) ale sie isa sysops sasis ila willis iis isis elsa sasis lease ssi: asia il ilo il ilo sis isis || sil? rias loi ios las sis isis illus isis uli isis osis isi isolasi av) isis maa ssia les asa (la iss. ala h3. sis sasa less ila sisa il sis isis (ls (| loss ssi sasis isi il. mis isis lal sila iis else alla sel il: il3 uli ks, iis ssi ils ilg kw)juianatanaaaaaaaana intnttnnnnnnnnnnnann dea bidan bidang bidang bidang pemberdayaan perempuan perlindungan dan pengendalian penduduk dan ketahanan dan pemenuhan hak anak keluarga berencana kesejahteraan keluarga seksi kualitas hidup seksi seksi seksi perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk, advokasi, bina ketahanan keluarga temp komunikasi, informasi dan edukasi seksi seksi perlindungan seksi seksi pemberi kel perempuan pemenuhan hak anak pembinaan keluarga berencana pemberdayaan keluarga sejahtera dan kemitraan bupati sleman garis komando unit pelaksana teknis garis koordinasi cap ttd sri purnomo |
spl peraturan bupati sleman nomor tahun tentang staf ahli bupatstaf ahligian umum adalah bagian umum sekretariat daerah kabupaten sleman. bab pembentukan staf ahli bupati terdiri dari: staf ahli bupati bidang hukum dan politik: staf ahli bupati bidang pemerintahan:. bab iii kedudukan staf ahli bupati berkedudukan bawah bupati dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. bab tugas dan fungsi staf ahli bupati bidang hukum dan politikhukum dan politik, memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan bidang hukum dan politikerintaherintahan, memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan bidang pemerintahan, dan cc.bangunbangunan: memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan bidang pembangunan, memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia dan keuangekonomi dan keuangan, memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan bidang ekonomi dan keuangbupati dengan organisasi perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi. staf ahli bupati dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bupati. staf ahli bupatpan par ana tambang staf mati diasahrii: ber wakil bupati sleman, sri purnomo diundangkan sleman. sekretaris daerah kabupaten sleman, sutrisno 3berita daerah kabupaten sleman tahun nomor seri |
ramanmineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten sleman nomor tahun tentang pajak mineral bukan logam dan batuan perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara penghitungtae atur ooo egkaran ir) bentuk usaha tetap. akan san maka atabab tata cara perhitungan pajak bagian kesatu pajak mineral bukan logam dan batuan setiap orang atau(lima belas persen) dari dasar pengenaan pajak maa ant. omi) pena rar sebagaimana dimaksud dalam tag pan hana mer ana bagian kedua nilai pasar nilai pasar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana terlampir dalamiii ketentuan penutup pelaksanaan dan pengawasan peraturan bupati ini dilakukan oleh dkk dan dinas same secara koordinatif sesuai dengan tugas dan fungsinya.are. pai apn eaa aan ula ksetan mer ana lampiran peraturan bupati sleman nomor tahun tanggal desember nilai pasar mineral bukan logam dan batuan nilai pasar jenis mineral bukan logam dan batuan (rupiah per meter kubik) pasir bahan bangunan pasir pasang urug situ (kerikil berakal berpasir alami) bahan bangunan urug tanah urug granit, andesit, basalt, transit, wasit, batu kali bubuk split pecah bahan bangunan blok tanah liat untuk bahan bangunan dan gerabah clay bali cc. tanah liat tahan api batu gamping kapur breksi batuapung bentonit kaolin bupati sleman, cap ttd sri purnomo eat) aap angel eng ito met |
sd) pasdan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasslemanekretaris adalahpusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak adalahupt adalah kepalacurang sea kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasikegiatan teknlayanan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasanusunan rencana kerja pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, aan perumusan kebijakan teknis pelayanan perlindungan korban kekerasan, cc.korban kekerasan dalam rumah tangga,perempuan dan anak korban kekerasan, pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan rumah perlindungan, pelaksanaan forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anakaikan seagala pinranggala san pinrangia lampiran peraturan bupati sleman nomor tahun seasalinan kamenyatakan bahwa.rektorat davis tata217, saran dalam mengatasi hambatan:at ami tanmperorat dami tamciamis. mperorat tamu tamu ruang lingkup pemetaan diagnostic assessment lingkungan pemerintah kabupaten ciamisciamisrektorat davis tata2017ccorektorat dami tatamperoat jami tan bab tahap pelaksanaan spip pemetaan diagnostic assessment menghasilkan peta spip kabupaten ciamisciamis nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan spip lingkungan pemerintah kabupaten ciamis. rektorat dami tataciamisciamis nomor pts inspektorat dan ditindaklanjuti pembentukan satuan tugas spip tingkat opd dengan keputusan kepala opd. susunan organisasi satuan tugas spip pada tingkat pemerintah kabupaten ciamis dan tingkat opd adalah sebagai berikut: susunan organisasi pada tingkat pemerintah kabupaten ciamis, terdiri dari: penanggung jawab: ketua, wakil ketua, sekretaris: anggota (bidang bidang):ciamisciamis. ketua tim, adalah sekretaris daerah kabupaten ciamisopd, mengkoordinasikan dan mengarahkan pembangunan infrastruktur serta internalisasinya opd, dan mperorat bam tam mengkoordinasikan dan mengarahkan pengimplementasian spip opd. wakil ketua, adalah inspektur kabupaten ciamisciamismiapkanbahan laporan penerapan spip pemerintah kabupaten ciamis. anggota bidang bidang), adalah pejabat struktural fungsional pada opd kabupaten ciamis: mengkoordinasikan pemantauan dan pembinaan penerapan spip pada operorat bam tamamiskabupaten ciamisukan pemetaan diagnostic assessment, melakukan rekapitulasi penilaian risiko setiap opd:ciamisusun laporan penerapan spip. susunan organisasi pada tingkat opd meliputi: penanggung jawab: ketua:opd bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan spip opd, ketua, adalah sekretaris opd setingkat dinas badan kecamatan:opd, menjadi agen perubahan (changeagent) dalam menerapkan spip opd, membantu pelaksanaan pemetaan diagnostic assessment oleh satgas spip pemerintah kabupaten ciamis, melaksanakan penilaian resiko opd, membangun infrastruktur spip opd, rektorat dami tataopd dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kegiatan satgas penyelenggaraan spip oopd, dan membantu ketua satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan spip opd. anggota, adalah pejabat staf opd yang ditunjuk oleh pimpinan oopd, membantu ketua satgas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan spip oomperoat dami tamociamisciamismperorat bam tamciamisciamisciamismenit ami taun lampiran peraturan bupati ciamis nomor tahun tanggal november: lingkungan pengendalian |l1. sub unsur penegakkan integritas dan nilai etika penyusunan kode etik atau aturan perilaku. pembuatan peraturan bupati tentang kode etik atau aturan kebijakan penegakan kode etik atau aturan perilaku. perilaku aparatur sipil negara asn) kabupaten ciamis, kebijakan sistem penghargaan dan sanksi reward pembentukan sistem nilai dan budaya dalam program punishment). rekrutmen dan pengenalan pegawai baru. kebijakan tentang pengabaian manajemen. penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal. pembentukan majelis kode etik.unsur:i komitmen terhadap kompetensi menetapkan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai menyelaraskan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan fungsi instansi pemerintah yang diembannya dengan ipjp, rpm maupun renstra opd: dalam bentuk ipjp, rpm maupun renstra opd. melakukan rekrutmen dan seleksi pegawai berbasis kompetensi kebijakan pola rekrutmen (sistem seleksi untuk pengisian yang diharapkan diinginkan disyaratkan, jabatan) melaksanakan penempatan pegawai atau menugaskannya kebijakan analisa jabatan sesuai dengan kompetensinya: kebijakan pola pembinaan karira. subunsur kepemimpinanyang kondusif kebijakan penerapan manajemen resiko. upaya penyadaran untuk selalu mempertimbangkan resiko, kebijakan manajemen berbasis kinerja melalui :pelatihan manajemen resiko, simulasi kepedulian sistem informasi online atas penyelenggaraan manajemen terhadap resiko, pemerintahan memberikan komitmen terhadap pencapaian tujuan, sistem dan prosedur implementasi akuntabilitas kinerja membangun aplikasi yang terintegrasi, peningkatan software dalam mendukung penerapan spip dan peningkatan sdm, sistem dan prosedur tindak lanjut rencana aksi) peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja terhadap hasil pelaporan atas keuangan, program dan yang berorientasi pada hasil (outcome),menetapkan kebijakan kegiatan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif, adanya dokumen sop tindak lanjut dan rencana aksi terhadap hasil pelaporan atas keuangan, program dan kegiatan unsur pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan pedoman kebijakan mengenai tatacara penyusunan dikomunikasikan struktur organisasi kepada seluruh karyawan struktur organisasi sesuai dengan ukuran dan sifat secara berkelanjutan. instansi termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi mendorong jajaran pimpinan dan seluruh pegawai untuk penetapan pola hubungan kerja dan pelaporan antar unit menyadari tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi organisasi untuk memahami peran spip. pedoman evaluasi dan penyesuaian terhadap struktur organisasi atas perubahan yang bersifat strategis kebijakan pemetaan pegawai yang disesuaikan dengan mendorong seluruh pegawai untuk berinovasi,kreatif dan kinerja instansi berwawasan yang luas pengembangan sdm dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik pegawai yang akan dikembangkan. untuk mengetahui efektifitas dari sebuah kinerja instansi pembangunan infrastruktur internalisasi infrastruktur yang harus dibangun) penerapan sub unsur) gugur pendbgesanwewnang gantaggunewab pedoman pendelegasian wewenang dan tanggung sosialisasi yang berkesinambungan kepada pegawai tentang jawab, memuat hal hal sebagai berikut: wewenang dan tanggungjawab tata cara penetapan wewenang dan tanggung jawab, adanya sop yang jelas antara pemberi dan penerima persyaratan harus dipenuhi oleh pemberi dan wewenang dan tanggungjawab penerima pendelegasian wewenang dan tanggung terdokumentasikannya system dan prosedur kewenangan dan jawab, tanggungjawab tersebut baik dalam bentuk surat atau prosedur pemantauan hasil pendelegasian dokumen lainnya kewenangan dan tanggungjawab yang dilimpahkan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab sesuai tugas uraian tugas yang jelas sesuai tingkat kewenangan pokok dan fungsi karyawan dan tanggungjawab: pembangunan infrastruktur internalisasi infrastruktur yang harus dibangun) penerapan sub unsur) (1s unsur penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia) kebijakan rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai, meliputi jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis menyusun sop tentang rekrutmen pegawai: jabatan untuk penetapan formasi pelaksanaan rekrutmen pegawai melalui proses analisis standar atau kriteria rekrutmen dengan penekanan sesuai dengan sop. pada pendidikan, prestasi, perilaku dan etika: pelaksanaan pengangkatan jabatan disesuaikan dengan uraian dan persyaratan jabatan sesuai dengan standar kebutuhan pegawai instansi terkait yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang adanya pendidikan dan pelatihan untuk lebih meningkatkan program orientasi bagi pegawai baru dan program kinerja pegawai pelatihan berkesinambungan: promosi dan mutasi disesuaikan dengan kebutuhan instansi promosi dan mutasi pegawai berdasarkan pada| pelaksanaannya disesuaikan dengan renstra sehingga sasaran penilaian kinerja tujuannya tepat penilaian kinerja berdasarkan pada pencapaian tujuan memberikan penghargaan atas prestasi dan sanksi dan sasaran sebagai mana tertuang dalam renstra, pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan. pemberian penghargaan dan sanksi: pegawai memberikan umpan balik atas pelanggaran kebijakan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembinaan pegawai melalui media komunikasi perundang undangan yang telah disediakan. prosedur penelusuran latar belakang calon pegawai prosedur penelusuran latar belakang calon pegawai dalam dalam proses rekrutmen meliputi proses rekrutmen meliputi perhatian khusus terhadap calon pegawai yang sering penelusuran serta adanya pembinaan dari instansi terkait berpindah tugas kepada pegawai tersebut investigasi atas catatan criminal calon pegawai penelusuran riw calon pegawai dilihat dari keturunan dan konfirmasi atas referensi dari atasan pegawai riw keluarganya tempat kerja sebelumnya penelusuran rekap jejak pegawai dari tempat sebelumya dia konfirmasi atas ijazah pendidikan dan sertifikasi profesi bekerja penyesuaian kebutuhan pegawai berdasarkan disiplin ilmu yang dimilikinya infrastruktur yang harus dibangun penerapan sub unsur kebijakan supervisi periodik yang memadai dengan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan memuat pemberian panduan, penilaian dan pelatihan profesi pegawai agar lebih profesional dalam melaksanakan kepada pegawai untuk memastikan ketepatan tugasnya pelaksanaan pekerjaan, mengurangi kesalah pahaman serta mendorong berkurangnya tindakan pelanggaran kebijakan mengenai aturan perilaku api berupa kode api yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan etik api. sanksi oleh pimpinan api atas rekomendasi dari badan kebijakan terkait penetapan kedudukan organisasi api kehormatan profesi. bentuk bentuk sanksi yang yang independen. direkomendasikan oleh badan kehormatan profesi antara kebijakan assurance dan konsultasi untuk memberikan lain berupa, teguran tertulis, usulan pemberhentian dari rim keyakinan memadai tentang ketaatan, kehebatan, audit dan tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan tertentu, penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi posisi api ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari kebijakan pemberian peringatan dini serta peningkatan intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama tugas dan fungsi instansi pemerintah,dan tata kelola: pembangunan infrastruktur internalisasi infrastruktur yang harus dibangun) penerapan sub unsur) a8. sub unsur hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait kebijakan atas kegiatan kegiatan yang perlu| melakukan komunikasi dan koordinasi atas kebijakan yang dikoordinasikan dengan instansi pemerintah lainnya. telah ditetapkan berupa, pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan menginformasikan dan mendorong seluruh pegawai mengenai sampai pertanggungjawaban, pengendalian intern dan perlunya koordinasi dengan instansi lainnya, peningkatan kinerja. kebijakan pola hubungan kerja dengan instansi pemerintah yang melaksanakan tanggungjawab pengendalian lintas instansiciamis. petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan spip lingkungan pemerintah kabupaten ciamisciamismbangunan infrastruktur internalisasi infrastruktur yang harus dibangun) penerapan sub unsur) wil unsur penilaian risiko (ia. sub unsur identifikasi risiko pedoman kebijakan prosedur identifikasi risiko dengan mengomunikasikan pedoman kebijakan prosedur identifikasi mempertimbangkan risiko kepada seluruh pegawai agar proses identifikasi risiko metode identifikasi risiko serta penentuan peringkat dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan memperoleh risiko secara terjadwal dan berkala: kesamaan persepsi antar anggota organisasi sehingga risiko mengkomunikasikan kepada pegawai atas risiko yang risiko yang utamabenar benar dapat teridentifikasi: telah diidentifikasi diperingkat, dan dianalisis: mengomunikasikan hasil identifikasi risiko berupa register identifikasi risiko diperoleh dari temuan audit, hasil risiko kepada seluruh pegawai: evaluasi dan penilaian kinerja. melakukan tindaklanjut hasil temuan sesuai rekomendasi. sub unsur analisis risiko kebijakan analisis risiko manajemen risiko yang dibelah ditetapkan harus selalu peta risiko monitor, apakah sudah sesuai dengan penerapan aktifitas pekerjaan, jika tidak harus dilakukan kaji ulang atau review dan dipastikan selalu update mengomunikasikan daftar urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani. kegiatan pengendalian 1m. sub unsur revi atas kino evansi pemerintah yang bersangkutan penjabaran visi, misi dan sasaran organisasi: analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal, membangun sistem penilaian untuk pengukuran kinerja analisis strategis dan kunci keberhasilan yang terintegrasi: memberikan evaluasi terhadap hasil pengukuran kinerja kebijakan prosedur pengumpulan dan pelaporan data| adanya sop prosedur pengumpulan dan pelaporan data kinerja pada tahapan unit organisasi: kinerja pada tahapan unit organisasi: kebijakan pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan dukungan internal dan eksternal yang signifikan sangat kinerja. mempengaruhi terhadap pemanfaatan informasi kinerja sub unsur pembinaan sumber daya manusia rencana strategis, rencana kerja tahunan instansi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai secara pemerintah terkomunikasikan secara jelas pada seluruh berkelanjutan pegawai lingkup instansi pimpinan instansi pemerintah melakukan kaderisasi untuk strategi perencanaan sumberdaya manusia yang memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi yang spesifik dengan menetapkan persyaratan jabatan dan diperlukan. kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi instansi pemerintah memilki strategi perencanaan sdm yang kebijakan pengelolaan sumberdaya manusia meliputi spesifik dikaitkan dengan keseluruhan rencana strategis uraian jabatan dandilakukannya identifikasi kebutuhan pegawai baik saat ini prosedur rekrutmen maupun dimasa mendatang. program pendidikan dan pelatihan pegawai sistem kompensasi kesejahteraan dan fasilitas pegawai ketentuan disiplin pegawai sistem penilaian kinerja dan rencana pengembangan karir pembangunan infrastruktur internalisasi infrastruktur yang harus dibangun) penerapan sub unsur) ina. subunsur :pengendapan penottansitmifomai kebijakan tentang pengamanan sistem informasi, mendorong unsur pimpinan untuk memberikan pengarahan meliputi secara rutin tentang pentingnya pengendalian umum dan penilaian risiko atas sistem informasi yang disajikan pengendalian aplikasi atas pengelolaan sistem informasi, penetapan organisasi yang mengimlementasi dan termasuk adanya risiko atas pengelolaan sistem informasi program pengamanan kepada seluruh pegawai. pemantauan efektifitas program pengamanan atas melakukan pelatihan dan atau workshop mengenai sistem informasi infrastruktur pengendalian yang telah dibangun kepada kebijakan pengendalian atas akses informasi meliputi seluruh pegawai yang terkait dengan pengelolaan sistem otorisasi sumber daya informasi dan sumber daya informasi. pengelola informasi instansi pemerintah mengklasifikasikan sumber daya sistem kebijakan pengendalian pengembangan, perubahan informasi berdasarkan kepentingan dan sensifitasnya: perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak system memuat pedoman kegiatan pengendalian atas pengelolaan kebijakan pengendalian aplikasi atas sistem informasi sistem informasi media informasi yang dimiliki opd untuk meliputi pengendalian otorisasi, kelengkapan, akurasi, dapat diakses oleh seluruh pegawai. dan keandalan pemrosesan data informasi dan file data ima, unsur pongondalansikatasasset kebijakan dan prosedur pengendalian fisik atas aset meliputi: mendorong unsur pimpinan dan pegawai untuk memahami kebijakan prosedur pengelolaan keuangan kebijakan pengendalian pengelolaan keuangan dalam kebijakan prosedur pengelolaan aset mendukung penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. mendorong unsur pimpinan dan pegawai untuk memahami kebijakan penerapan sub unsur sub unsur penetapan dan revi atas indikator dan ukuran kinerja kebijakan penetapan ukuran dan indicator kinerja pada penetapan indikator kinerja tingkat opd, meliputi tingkatan instansi pemerintah, program kegiatan dan menetapkan indikator dan ukuran kinerja: pegawai, menetapkan kriteria indikator, sesuai perkenan nomor prosedur revi dan validasi ketetapan, keandalan ukuran, per m.pan tentang pedoman umum dan indikator kinerja: penetapan indikator kinerja utama lingkungan instansi evaluasi atas faktor pengukuran kinerja. pemerintah. penetapan iku harus memperhatikan karakteristik spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, serta dapat kuantifikasi dan diukur. penetapan kinerja tapin). tapin merupakan bentuk kontrak kinerja yang akan dicapai para pejabat struktural. penetapan indikator kinerja tingkat kegiatan dan pegawai. adanya perbandingan antara rencana kegiatan yang diterapkan dengan hasil prestasi suatu kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi lg, subunsur pemisahanfungsi infrastruktur minimal yang perlu ada dibangun dipemisahan fungsi mulai dari tingkat entitas organisasi sampai fungsi adalah adanya kebijakan umum dan prosedur secara tingkat aktivitas organisasi. pemisahan fungsi yang dibangun tertulis atas pemisahan fungsi tersebut. harus sesuaiopd, serta dilaksanakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. pembangunan infrastruktur internalisasi infrastruktur yang harus dibangun penerapan sub unsur il. sub unsur otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting prosedur otorisasi atas transaksi meliputi mengadakan sosialisasi untuk membangun kesadaran agar penetapan transaksi yang dapat proses sesuai kebijakan dan prosedur yang sudah dibangun dapat dengan keputusan dan arahan pimpinan: terimplementasi sebagaimana mestinya dan memberikan pengendalian proses otorisasi dilaksanakan oleh pengarahan secara rutin tentang pentingnya otorisasi atas pegawai sesuai lingkup otoritasnya: transaksi sebelum diproses. sub unsur pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian menetapkan prosedur pencatatan yang memadai atas menetapkan kebijakan pimpinan yang mendukung transaksi dan kejadian yang diklasifikasikan dengan tepat penyelenggaraan pencatatan misalnya petugas pencatatan untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian mencakup tidak boleh merangkap tugas dan fungsi sebagai petugas otorisasi atas pencatatan, pelaksanaan pencatatan, penyimpan dan mengeluarkan persediaan serta menetapkan pemrosesan data hasil pencatatan serta pengklasifikasian sistem prosedur pencatatan yang memadai dan mampu data pencatatan menampung seluruh kegiatan sebagai panduan bagi para pelaksana. pembangunan infrastruktur internalisasi infrastruktur yang harus dibangun) penerapan sub unsur) ia. sub unsur pembatasan akan tas sumber daya dan peneatatnnya infrastuktur minimal yang perlu ada dibangun suatu opd pimpinan instansi mengomunikasikan kepada pegawai: dan pendapatannya, hanya kepada pegawai yang seluruh pihak sesuai dengan kewenangannya melaksanakan berwenang, meliputi dengan:: pembangunan infrastruktur internalisasi infrastruktur yang harus dibangun) penerapan sub unsurprosedur pengendalian atas sumber daya meliputi pelaksanaan proses rekrutmen pegawai yang akan diserahi penyimpanan, penggunaan dan petugas pencatatan atas tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan sumber daya, dokumentasi. penetapan pegawai yang berwenang untuk mengakses penerbitan surat keputusan penetapan pegawai yang sumber daya, bertanggungjawab untuk penyimpanan, penggunaan, dan penetapan kebijakan pertanggungjawaban atas siklus pencatatan sumber layanan dokumentasi. pengendalian sumber daya dan pendapatannya, pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi dan pelaksanaan revi secara berkala oleh pimpinan instansi mengomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber atas pembatasan akses sumber daya. daya dan dokumentasi kepada pegawai yang ditunjuk harus dapat memberikan keyakinan bahwa pegawai yang ditunjuk tersebut telah memahami tugas ditanggung jawabnya. pelaksanaan sosialisasi sop pengelolaan sumberdaya dan dokumentasi yang mencakup penyimpanan, penggunaan dan pencatatan sumber daya dan dokumentasi kepada seluruh pegawai disertai arahan agar seluruh pegawai dapat melaksanakan sop tersebut dengan penuh tanggung jawab. mn. sub unsur dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian item sera transaksi dan kejadian penting kebijakan pendokumentasian system pengendalian mengomunikasikan kebijakan dokumentasi yang baik. intern pada tingkat sold dan kegiatan sold meliputi kebijakan yang sudah dikeluarkan sehubungan dengan kebijakan administrative, pedoman akuntansi dan pentingnya dokumentasi yang baik pada tingkat opd dan pedoman lainya, pada tingkat kegiatan harus dikomunikasikan kepada pendokumentasian atas transaksi dan kejadian penting pimpinan opd dan para pegawai agar seluruh pegawai siap yang lengkap dan akurat untuk memudahkan untuk mendokumentasikan sistem pengendalian intern serta penelusuran jejak otorisasi, inisial, pemrosesan hingga transaksi dan kejadian penting. penyelesaiannya: pengembangan dokumentasi pada tingkat opd. melakukan dokumentasi dokumentasi atas seluruh tahapan dokumentasi pada tingkat opd, meliputi dokumentasi tata kegiatan dan pengendalian dibuat dalam bentuk cetakan kelola opd, dokumentasi kebijakan dan pedoman sumber maupun secara elektronik untuk memudahkan pimpinan daya manusia, pedoman kebijakan akuntansi. instansi dalam mengendalikan kegiatan dan pihak lain pengembangan dokumentasi pada tingkat kegiatan. yang terlibat dalam evaluasi dan analisis kegiatan: melakukandoku mentari pada tingkat kegiatan, meliputi kebijakan pengelolaan, pemeliharaan serta pemutakhiran dokumentasi arus informasi mulai dari inisiasi sampai dokumentasi dan catatan secara berkala. pemindahan buku besar, dokumentasi transaksi dan kejadian, dokumentasi pemeliharaan integritas informasi untuk penggunaan selanjutnya.: serta perubahan dokumentasi yang ditemukan dan dimonitor untuk kemungkinan pengungkapan. pembangunan infrastruktur internalisasi infrastruktur yang harus dibangun) penerapan sub unsur) kebijakan pembangunan system informasi yang dapat menyusun road map pembangunan system informasi memberikan akses kepada stakeholder untuk terintegrasi. penyampaian informasi baik internal maupun eksternal mengadakan sosialisasi pembangunan system informasi terkait capaian kinerja operasi dalam pencapaian tujuan yang mampu menyediakan informasi yang andal bagi organisasi, stakeholder kepada opd. kebijakan pengolahan informasi meliputi identifikasi mengintegrasikan sistem informasi yang ada sehingga informasi, analisis atas informasi, pendistribusian informasi yang dihasilkan bisa lebih berkualitas dan informasi serta ketepatan waktu. komprehensif. jalinan komunikasi internal yang efektif, dengan pimpinan senantiasa memberikan arahan yang jelas kepada memperhatikan seluruh tingkatan organisasi bahwa tanggung jawab pimpinan senantiasa memberikan arahan yang jelas pengendalian intern adalah penting dalam suatu organisasi kepada seluruh tingkatan organisasi: untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang konstruktif tugas yang diberikan kepada pegawai sudah dan harus diperhatikan secara serius. dikomunikasikan dengan jelas, tugas yang dibebankan kepada pegawai senantiasa pemberian arahan kepada pegawai untuk dapat telahdikomunikasikan dengan jelas dan sudah dimengerti mengidentifikasi penyebab kelemahan sebelum aspekpengendalian isterinya, peranan masing masing berpotensi menimbulkan kerugian atau kegagalan: pegawai, dan hubungan kerja antar pegawai. adanya mekanisme yang memungkinkan informasi pegawai senantiasa diinformasikan bahwa, jika ada hal yang tersampaikan keseluruh tingkatan organisasi, tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan tugas, perhatian pemberian jaminan keamanan kepada pegawai atas harus diberikan bukan hanya kepada kejadian tersebut, tetapi pelaporan informasi negative, perilaku yang tidak juga pada penyebabnya. benar dan atau tindakan penyimpangan, sikap perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima serta pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi konsekuensinya sudah dikomunikasikan secara jelas kepada informal bila saluran komunikasi formal gagal para pegawai digunakan: pimpinan menyediakan pegawainya saluran komunikasi jalinan komunikasi yang efektif antara pimpinan informasi keatas, selain melalui atasan langsungnya. instansi dengan api mengenai kinerja, risiko dan adanya mekanisme yang memungkinkan informasi mengalir kejadian penting lainnya. seluruh bagian dengan lancar. pegawai diberikan pengetahuan adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang dapat berfungsi jika jalur informasi jalinan komunikasi eksternal yang efektif normal gagal digunakan. adanya saluran komunikasi dan api yang tepat| pegawai senantiasa diberi jaminan tidak akan ada tindakan memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan balas dendam (reprise) jika melaporkan informasi yang negatif instansi pemerintah: perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan oleh pegawai. pihak eksternal sudah diinformasikan mengenai kode tersedia mekanisme bagi pegawai untuk menyampaikan etik yang ditetapkan dan mengerti tindakan yang benar, saranpenyempurnaan. keluhan, pengaduan dan pertanyaan mengenai pimpinan berinisiatif untuk melakukan komunikasi kepada layanan instansi pemerintah ditindaklanjuti, api terkait pelaporan kinerja, risiko, dan kejadian lainnya. saran dan rekomendasi dari api, evaluation dan pimpinan menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan pihak lain sudah dipertimbangkan dan ditindaklanjuti efektif dengan masyarakat. sebagai upaya memperbaiki kelemahan yang telah pihak eksternal yang berhubungan dengan opd sudah teridentifikasi, mendapat informasi mengenai kode etik yang berlaku. komunikasi dengan pihak legislatif, instansi pengelola komunikasi dengan eksternal sangat didorong untuk dapat anggaran, instansi lain, media serta masyarakat harus mengetahui berfungsinya pengendalian intern. berisi informasi yang jelas sehingga misi, tujuan dan pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai layanan risiko yang dihadapi instansi dapat dipahami. instansi pemerintah ditindaklanjuti dengan baik. pimpinan opd memastikan bahwa rekomendasi dari sudah bentuk dan sarana komunikasi yang efektif dengan ditindaklanjuti. menggunakan buku pedoman kebijakan dan prosedur, komunikasi dengan badan legislatif perlu ditingkatkan. surat edaran, memorandum, papan pengumuman, situs pimpinan opd melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan internet, rekaman video, email serta arahan lisan, positif saat berhubungan dengan pegawai. kebijakan pengelolaan, pengembangan dan pembaruan menyediakan, membangun dan memanfaatkan seluruh system informasi untuk meningkatkan kegunaan dan sarana dan prasarana komunikasi. keandalan komunikasi informasi: dukungan pimpinan instansi pemerintah terhadap pengembangan teknologi informasi berupa komitmen dalam penyediaan pegawai serta pendanaan yang memadai. lampiran peraturan bupati ciamis nomor tahun tanggal november babpenyelenggaraan spip pada umumnya disebabkan oleh: pemahaman terhadap penyelenggaraan spip oleh pemerintah daerah belum optimal, pimpinan opd belum memprioritaskan penyelenggaraan spip: belum terdokumentasikannya pelaksanaan penyelenggaraan spip secara memadai. untuk menindaklanjuti keterbatasan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan spip, pemerintah kabupaten ciamis menetapopd lingkungan pemerintah kabupaten ciamis dalam melaksanakan pengendalian internal. pekat davis tata2017 pembangunan infrastruktur internalisasi infrastruktur yang harus dibangun) penerapan sub unsur) adanya strategi pemantauan meliputi metode untuk adanya strategi pimpinan dalam melakukan pemantauan menekankan pimpinan program atau kegiatan tentang sistem pengendalian intern yang ada pada lingkup kerjanya. tanggungjawab atas pengendalian intern dan pemantauan pembuatan laporan operasional terintegrasi atau rekonsiliasi efektifitas kegiatan pengendalian, dengan data laporan keuangan dan anggaran. adanya strategi pemantauan yang mencakup identifikasi dilakukan pembandingan antara informasi yang diperoleh dari kegiatan operasi penting dan system pendukung sistem informasi dengan informasi yang diperoleh dari pencapaian misi yang memerlukan revi dan evaluasi kegiatan lainnya. khusus: adanya jaminan bahwa laporan keuangan masing masing unit adanya strategi yang meliputi rencana untuk atau informasi pendukung yang berasal dari masing masing mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian atas unit akurat. kegiatan operasi penting dan system pendukung pimpinan membuat sarana komunikasi yang dapat pencapaian misi, mengakomodasi pengaduan baik dari pihak luar maupun pimpinan instansi pemerintah mengambil langkah untuk dalam instansi. menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan struktur organisasi untuk melaksanakan pemantauan pengendalian internal yang secara teratur diberikan api: berkelanjutan yang memadai sehingga dapat membantu rapat internal organisasi yang terjadwal untuk meminta mengawasi fungsi pengendalian intern. masukan tentang efektifitassub unsur evaluasi terpisah penetapan pegawai tertentu yang memilliki keahlian terwujudnya internalisasi tercermin pada sejauh mana tertentu dipersyaratkan, api atau auditor eksternal infrastruktur yang ada mempengaruhi pimpinan opd dalam dalam mengevaluasi pengendalian intern organisasi, mengambil keputusan dan mempengaruhi perilaku pegawai penetapan ruang lingkup dan frekuensi pelaksanaan dalam melaksanakan kegiatan. tahap internalisasi tindak lanjut evaluasi terpisah diperlukan pertimbangan atas penilaian hasil audit perlu memperhatikan risiko, efektifitas pemantauan berkelanjutan, perubahan mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil audit: dalam rencana dan strategi manajemen, perubahan pimpinan menunjukkan sikap tanggap atas hasil audit: dalam rencana dan strategi manajemen,perubahan tindak lanjut dilaksanakan dengan tepat. organisasi, operasi serta proses keuangan: evaluasi terpisah menggunakan metodologi yang logis dan memadai, evaluasi terpisah bila dilaksanakan oleh api, maka api tersebut harus memiliki sumberdaya berupa staf dengan tingkat kompetensi dan pengalaman yang cukup, independen serta melaporkan langsung kepada pimpinan tertinggi instansi pemerintah: kelemahan yang ditemukan dalam evaluasi terpisah harus segera diselesaikacap ttd aep munandar sh., nipciamisirektorat dami tata2017 bab kebijakan dan strategi penerapan spip membahas mengenai kebijakan pemerintah kabupaten ciamisciamisciamisciamisciamismperorat bam tam bab kebijakan dan strategi penerapan spip kebijakan kebijakan pemerintah kabupaten ciamisciamisciamis dalam implementasi spip beberapa opd yang menjadi percontohan: satgas spip pemerintah kabupaten ciamisciamis. rektorat bagi tata2017ciamis: menyusun jumlah penyelenggaraan spip lingkungan pemerintah kabupaten ciamis, membentuk satuan tugas spip untuk tingkat pemerintah kabupaten dan tingkat opdciamisopd tentang satgas spip tingkat opd, serta laporan kegiatan penerapan spip. mperoat jami tanperorat dami tam |
salinan smg ana rms bpa bupati ciamis provinsi jawa barat peraturan bupati ciamis nomor tahun tentang sistem layanan dan rujukan terpadu penanganan kemiskinan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ciamisbahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan memperhatikan pertimbangan huruf maka perlu membuat sistem layanan dan rujukan terpadu penanganan kemiskinanananggulangan kemiskinindikator lokal keluarga miskin kabupaten ciamis, peraturan bupati ciamis nomor tahun tentang standar layanan publik kabupaten ciamis. memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang sistem layanan dan rujukan terpadu penanganciamisyang selanjutnya disingkat sort penanganan kemiskinpembentukan dan kedudukan sistem layanan rujukan terpadu penanganan kemiskinan dengan peraturan bupati ini dibentuk sistem layanan tujuan terpadu penanganan kemiskinan. sistem layanan tujuan terpadu penanganan kemiskinan berkedudukan jalan ir. juanda kabupaten ciamis kode pos bab iii susunan organisasi, tugas, fungsi bagian kesatu struktur organisasi struktur pelaksana sort penanganan kemiskinan terdiri dari pembina adalah bupati ciamis dan wakil bupati ciamis, ketua sort dijabat oleh kepala dinas sosial, unsur pelaksana adalah terdiri dari kesekretariatan merupakan tempat dan pusat sistem layanan rujukan terpadu penanganan kemiskinan. sekretariat pimpin oleh seorang manager dan sekaligus bertanggung: bagian informasi dan registrasi, bagian review dan analisis. supervisor membawahi fasilitator yang tersebar setiap kecamatan. fasilitator, back office terdiri dari: bagian pendidikan, bagian kesehatan, bagian sosial ekonomi, bagian pengolahan data, bagian pengaduan. pusat kesejahteraan sosial puskesmas). unsur pelaksana sort penanganan kemiskinansional. penetapan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagan struktur organisasi sort penanganan kemiskbupati ini. bagian kedua tugas dan fungsi sort penanganan kemiskinaciamis. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sort penanganan kemiskinan memiliki fungsi sebagai berikut:pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi sort penanganan kemiskinan ditetapkan kemudian dengan keputusan bupati. bab tata kerja dan mekanisme layanan sort penanganan kemiskinan tata kerja atau layanan sort penanganan kemiskinanverifikasi, penanganan, dan rujukan. ketentuan lebih lanjut mengenai layanan sort penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada akan diatur dalam keputusan bupati. mekanisme layanan sort penanganan kemiskinanpenanganan kemiskinan kabupaten,anan kemiskinananan kemiskinan kabupaten. fasilitator sort penanganan kemiskinansort penanganan kemiskinan kabupaten. puskesmas, sekretariat sort penanganan kemiskinan atau fasilitator sebagaimana dimaksud dalamsort penanganan kemiskinanpenanganan kemiskinanbupati ini, maka peraturan bupati ciamis nomor tahun tentang pembentukan lembaga terpadu pengelolaan kemiskipltjuni bagan struktur organisasi sistem layanan dan rujukan terpadu penanganan kemiskinan front office back office bagian informasi bidang penanganan dan registrasi masalah sosial bagian review dan berbasis pendidikan analisis supervisor bidang penanganan seksi pemantauan masalah sosial berbasis kesehatan dan evaluasi bidang penanganan masalah sosial masyarakat berbasis ekonomi fasilitatociamis cap ttd deni wahyu hid, sh. cap ttd nip. toto margot berita daerah kabupaten ciamis tahun nomor |
salinan maa nang bamrubah susunan organisasi dewan ketahanan pangan kabupaten, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka peraturan bupatiusundewan ketahanan pang, tugas dan susunan organisasi bagian kesatu pembentukan dan tugas dewan kabupatenuntuk merumuskan kebijakan dalam rangka peningkatngembangan kerjasama dalam pemantapan ketahanan pangan kabupaten ciamis, membina dan melaksanakan pengendalian pemantapan ketahanan pangan kabupaten ciamis, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemantapan ketahanan pangan kabupaten ciamis, tugas dewan kabupaten sebagaimana dimaksud pada meliputi perumusan kebijakan mengena ketua harian sekretaris daerah wakil ketua harian asisten perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat setda sekertaris merangkap kepala badan pelaksana penyuluhan anggota pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan panganndalian lingkungan hidup, kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten ciamis, kepala dinas pertanian tanaman pangan, kepala dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan, kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kepala dinas kehutanan dan perkebunan, kepala dinas peternakan dan perikanan, kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala dinas bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral, kepala dinas cipta karya, kebersihan dan tata ruang, kepala bagian perekonomian setda, kepala sub dolok divre wilayah vii ciamis, pimpinan bri cabang ciamis, kepala bagian pemasaran pt. putri perwakilan banjar, ketua hati kabupaten ciamis, ketua kena kabupaten ciamis, unsur badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan, uraian tugas dewandan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan yang merupakan satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten ciamis, sekretariat dewan kabupaten dipimpin oleh seorang sekertaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua dewan melalui wakil ketua: sekretariat dewan kabupaten mempunyai tugas menyiapkan bahan (data dan referensi) untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan sebagai informasi perkembangan ketahanan pangan tingkat desa sampai tingkat rumah tangga, menyiapkan draft bahan rapat koordinasi (pembuatan makalah, tayangan dan sambutan dll): melakukan koordinasi dalam pengumpulan dan menganalisis data serta informasi yang akurat yang dibutuhkan dewan ketahanan pangan kabupaten,m pencapaian target dan sasaran pangan wilayah,dalam rapat koordinasi dewan ketahanan pangan sesuai dengan menyusun program kerja dewan ketahanan pangan,,,li bupati ciamis cap ttd king syam arifin diundangkan ciamis pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten ciamisuraian tugas dewan ketahanan pangan kabupaten ciamis ketua memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten ciamis, menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten, cc. memimpin rapat koordinasi dewan ketahanan pangan kabupaten, memimpin rapat pleno pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan secara berkala, sekurang kurangnya (satu) kali dalam setahun dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan, serta rapat rapat lainnya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dewan ketahanan pangan kabupaten, ii. ketuangkoordinasikan perumusan langkah operasional atau program aksi dalam mewujudkan ketahanan pangan kabupaten ciamis, cc.sekurang kurangnya (tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan, melaporkan pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan kabupaten kepada ketua. ii. wakil ketua membantu ketua harian dalammbantu ketua harian dalam mengkoordinasikan perumusan langkah operasional atau program aksi untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten ciamis, membantu ketua harian dalamapabila ketua harian berhalangan, merumuskan bahan laporan pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan kabupaten. iv. sekretaris menyusun bahan perumusan kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan kabupaten ciamis, menyusun bahan, agenda dan pokok pembahasan rapat pleno, koordinasi atau berkala dewan ketahanan pangan kabupaten melalui koordinasi dengan para anggota dan stakeholder lainnya, melakukan koordinasi dalam akurasi data dan menganalisa data dan informasi yang dibutuhkan dewan ketahanan pangan kabupaten menyusun program kerja dewan ketahanan pangan kabupaten, menyusun laporan kegiatan dewan ketahanan pangan kabupaten. anggota melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten ciamis, memberikan masukan data dan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan ketahanan pangan kabupaten ciamis, cc. merumuskan bahan kebijakan dan perencanaan langkah operasional program dan kegiatan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten ciamis bersama ketua harian.uli kepala bagian hukum, |
bupati ciamis provinsi jawa barat peraturan bupati ciamis nomor tahun tentang logosebagai salah satu upaya untuk memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna, telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten ciamis nomor tahun tentang bank perkreditan rakyat galuh ciamis, bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten ciamis nomor tahun tentang bank perkreditan rakyat galuh ciamis, mengamanatkan nama panggilan dan logo bpr ditetapkan oleh bupatbank perkreditan rakyat galuh ciamis. memutuskan:bab ketentuan umum daerah adalah kabupaten ciamis. bupati adalah bupati kabupaten ciamisogo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya. bab maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan bupati ini sebagai penegasan identitas bpr yang ditetapkan dengan nama panggilan dan logo dan memiliki nilai jual. tujuan dibentuknya peraturan bupati ini menggambarkan visi dan misi dari nama panggilan dan logo bpr. bab iii penetapan nama panggilan dan logo bpr nama panggilan perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat galuh ciamis adalah bank galuh. logo bank galuh adalah identitas visual yang terdiri atas logotype, nama panggilan dan bentuk badan hukum yang mencerminkan karakteristik, ciri ciri khas bank galuh. dengan peraturan bupati ini ditetapkan bank galuh adalah galuh) pemuda bpr galuh ciamis aplikasi bentuk dan warna dari logotype, nama panggilan dan bentuk badlogo bpr galuh diambil berdasarkan simbol cakra rahayu kencana) yang terdapat dalam prasasti kawali dan peninggalan dari maharaja prabu niskala wastu kaca pada masa kerajaan sunda galuh yang berada situs sejarah astana gede kawali tepatnya dusun indralaya kecamatan kawali kabupaten ciamis. bank galuh pemuda bpr galuh ciamis lingkaran dengan warna ungu merupakan warna khas ciamis dimaknai sebagai buana panca tengah, buana, (alam semesta alam dunya), panca (lima), tengah (pusat), memiliki arti sebagai berikut buana (alam semesta) dengan bentuk lingkaran memiliki arti secara bisnis perusahaan bergerak secara dinamis sanggup mengikuti perubahan dan perkembangan zaman baik dari sisi bisnis maupun manajerial. panca (lima) dimaknai makna nilai nilai perusahaan sebagai berikut integritas meiliki arti bahwa perusahaan terus mengedepankan dan meningkatkan perannya sebagai lembaga intermedia yang terpercaya, budaya memiliki arti budaya kerja yang professional sebagai bankir, yaitu: mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang perbankan. melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku bidang profesi yang ditetapkan. disiplin serta menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi banker. inovasi perusahaan terus mengembangkan ide dan kreativitas dalam melaksanakan kegiatan usahanya. semangat perubahan memiliki arti perusahaan bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. transparansi memiliki arti bahwa dalam mengelola kegiatan usahanya perusahaan menjalankan aziz transparansi dan keadilan. tengah pusat) memiliki makna titik tujuan utama goal bahwa perusahaan terus bergerak mencapai visinya sehingga memberikan add value kepada stakeholder dan shareholder. (empat) garis bunga dengan pusat tengah diartikan sebagai papat kalima cancer (basa sunda) (empat kelima pusat) memiliki arti bahwa bank guna mencapai goal tujuannya harus melakukan misi sesuai dengan yang telah ditentukan salahsatunya dengan cara terus melakukan ekspansi baik founding dan lending empat penjuru mata angin (utara, selatan, barat dan timur). selain itu kedepan perusahaan akan terus melakukan pengembangan jaringan kantor berbagai wilayah yang strategis. berdaun helai berbentuk bunga padma (bunga teratai) meiliki arti tujuan dibentuknya bpr galuh ciamis yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan, tulisan pemuda bpr galuh ciamis mengandung arti bentuk badan hukum perusahaan yaitu perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat galuh ciamis atau disingkat menjadi pemuda bpr galuh ciamis. tulisan bank galuh warna ungu merupakan warna khas kabupaten ciamis mencerminkan kekuatan dan kebanggaan, memiliki filosofi sebagai berikut kekuatan memiliki arti bahwa perusahaan umum daerah bpr galuh ciamis sebagai salah satu penghasil pad dalam pengelolaannya harus memiliki sdm yang unggul dan berdaya saing, dan kebanggaan: memiliki arti bahwa perusahaan umum daerah bpr galuh ciamis harus menjadi perusahan kebanggan stakeholders, pegawai serta masyarakat tatar galuh ciamis. bab penggunaan nama panggilan dan logo bpr nama panggilan dan logo bpr digunakan untuk kebutuhan: identitas perusahaan, administratif, komersil. contoh penggunaan nama panggilan dan logocontoh penggunaan nama panggilan dan logo bpr penggunaan pada administratif kop surat kartu nama lana, uuu aston ikatan mg ana headline lorem ipsum dolor sit amat, consectetur beton hua adipiscing elit. team acaulis commodo. seakan lorem ipsum dolor sit amet, consectetur nak adipiscing elit, team acaulis common, lorem ipsum dolor amplop naa esa bank galuh bank pengaruh penggunaan sebagai identitas perusahaan il banner bak nta nae sa bank mma ses gg gal pemula oon any gang neon box berikan laa pang, keuangan" tote bag percaya bah gta tercapainya mat pin mug pal pu: tap aa pengunaan komersil use logo payung jam dinding tumblr ika bupati ciamis, cap ttd berniat suara diundangkan ciamis salinan sesuai dengan aslinya pada tangal agustusiaya transport, dan biaya penginapan. perjalanan dinas biasa luar daerah uang harian. satuan biaya uang harian perjalanan dinas biasa (luar daerah)luar daerah) terinci pada tabel bawah ini. teo men hti2or030008 robur iii2oro3000s moobueh tii2orosooos roobueh ti2ot03000s robur iii2poros00os moobuer ii20103000g oodlentiswiasvisicomm eri i1201030007 (for drain ti1201030007 (foordramamamam i120105. (oordrampiastik tah ii2o01.000r |oortiardener moto ii20t01. |oorhardemer tii201010001 forming penganan (ioorsgueezee ii20105. ordinal tii2ot01voor ti2otorooor owmesrbsar iiowmeterkeai tah i201020005 iiowabie ii201020005 ifowabie compete ine a00 i1201 iftuconazole table aer www ii20104. |fiuconazote table i120104. |iuconazote table (fiuconazoke after sperma tee ii futenasine deconoat injeksi 25mmp mi gional ampat i120104. fiuimuci ini asetisisteininf nebula to0 ti120102. iftukonazolintus mg mb bela too botol i120104. |tunarizintableti omg i120102. (tuoksetimkkaps omg isi (ruoroeei dr 81oa ii201020001 fmoruee arsip |iutikasonpropioratnebts mampu (iymoreki drone bah i201020003 crepetosess mmenpetaak iii20102. (ocu anti streptoysin (astro) tii20102. focus anti streptoiysin o(ast) focus febri angin paraguay i120102. (focus febrian antigen o d paratiphy a0. tii20102. focus febrian antigen paratiphy ti120102. focus febri antigen parauphy ii201020001 (focus rotate ii20020001 fokus ii201020001 fokus plate fokus ebrieantgenti iii201020001 fokus ebrieantisenyphinsmat fokus tebrieantigentr pharathyphy via a00 (fokus ebrileantigen apharathyphy tii20102. fokus tebrileantigentr erpharathyphy ti120102. fokus teoricantisen pharethyphy iii20102. (okusfebrileantigentr cpharathyphy via ti1201020001 fokus tebrileantisentr cpharathypny kasih ti120102. fokus tebrieantigen apharathyphy via a00 ti120102. |fokus ebrileantigen apharathyphy tii20102. fokus tebrileantigen epharathyphy ti120102. fokus tebricantigen pharethyphy iii20102. fokus febrileantigen cpharathyphy via ti120102. fokus ebrileantigen cpharatnypny smt iah tii2oto20001 trokusiev i20t020001 rok tiv fate i1201010001 writing gate itulah (role kateter2waynotarasngad pes ii201020005 iroleycameerio rii201020003 foleyeatheerto2way ii201020005 troleycameeri8 hii201020003 (oleyeatheeris2way iii201020005 foley kateter2 way note ruse god foley career2waynosi224 tah ii20102. foley career2way224 sitem buah ii20102. foley catheterawaymo. proses.lampiran (ssh) page ragam foley catheterpednoe iii201020005 foley catheterpedno bio tii20102. ioleyeatheter2 way pes ii20102. (oteyeatheter2 way no12 pes tii20102. foleyeatheter2 way note tii20102. oleyeatheter2 way noo ii20102. (roeyeatheter2 way nose pes ii1201040001 fondaparimw sodium2amgosma food modeigiziseimbang set food model isi seimbang se. foodmode spasi food model spasi foot ascended footsteps root step mob (rorasmasyr terbwamnsimp imam eta iii201050005 (ormtimrekiame ii20105. ormlampiran sia i120103. form pendaftaran wap pak darah bia tii20102. form pendataan hotel ii20105. form pengantar spp i201050005 form pilih ii20t05. form sepak sia trormaideyae sok ii201020005 formalin ii201020001 toman sam toman kets pak li20105. format kgb kop bar format formula formula ukuranpiat kembar ii201050005 form kibpprak tii20t020003 rormooreso, eta ii20102. formoeresl eta ii20105. format piper spd bar i1201030003 (formula dir akn kembar ii201030005 formulir dimakan ti120103. formulir dokumen kependudukan mba formulir dokumen kependudukan kembar i120103. (rormuirtab kimi ii20105. irormutrpemerisan rim i1201030003 (formulir pemeriksaan rim tii20103. formulir pendaftaran wajibpajak daerah baka ti120104. |osmicinini posfomyein sodium) tii2or05000g toccer ti2or020008 jrooceah ii2or020008 royce tii2or05000g rotoceah ti2or020008 royce i2or050008 fotos ii20r05.000g rotocerga fotometri sot0vst tai ao020s010015 trotometertipel |ramisetin sukar kasasi mag kie emban refer ever 2ore reeerlimbantaa freezerlimbah medis freezertimbah medis tee bi0205020127 tieseveameso front access bracket toro2oos o ti2oro20001 macam disorot2oo tii2oro2oos agama rytimberakeoks iii20r020011 puiimbrtuk2exo moz20a011 irusmsu mace scanner tao ii20102. jia ogp gotdlabel opo) bos pull bodyharnes tai ti2or020008 title a01 i1201020002 rangka fungisida proses.lampiran (ssh) page (ruosemidin meminjam empati (urosemitab a0mg tae i120102. jarosematabie iii2otorooor jerami ii2or050000 en02r campak ii2otorooos jean ii201020001 gabapermkapstoomg gabapentinkapsni300mp arti201030007 joacorsampat pan iii201020007 genit unvesatfo bete i120102. gagang istri no13 sah s0. ti gainer career nedain5 open gainer lancer 200pes ii201070001 taken ii2oto7voor joakendo ii201030007 tanam gatonairmineral bah ii20103. galon air mineral gambar anatomi gambar anatomi gambar anatomi set gambar ri2or030013 gancobahanpebaa gantungan tanduk dikamarmang gantungan tanduk dikamarmandi gantungan tanduk dikamarmana i120103. gantungan kunci ti120103. gantungan pakan semasa 'i120103. gantungan pakaian stainless set gantungan pakaian stainless tii201010012 itam ro201010050 garam pes to2otorooso garam tozotorooso caramtams hii201010012 joaramhatus @200g eke ti1201010012 garamhatus bks pie ti1201010012 garam halus bks a00 lo20101. garamhatus bks o20101.00s0 garamhatus bks garam korosi bentuk butrankesar empat tii2oto50007 tara ti201030007 jaroktam i2oto20007 gak tii2ots0oo7 care joapumaan sia tii20103. garpumakan i120103. garpu makan sii ii20103. garuda peri rein ii2ot01o01o jadi2ke tii2otonom1o ganda rii2ot020005 jas epiitake ang ii201020005 joasdpiit2ke aing tii20t010010 gasisii2 abang ii1201020002 masker sah gasket task ii1201020002 joke gasket ii1201020002 moskee sah ii201020005 gauge biackfionmsng deed ti120102. gauge blackflousing deluxe modal iii i20102. range, black closing prestige model s6 ti120102. range black closing prestige model gawang batik gawang batik bah gawang batik bat tah tii20105. gayung aah tii20105. gayung ii201050007 gayung proses.lampiran (ssh) page ti201030007 joayug ii201050007 gayung ii201020007 meommerbtaks hii201020001 job mieromube botani ii2oto20001 jab microbe bita kios ii201020001 jab micro tube bita.ki iii201020001 jab mieromube botani bos iii2ot020001 jab microbe bita ii201020001 jab vacuum tube sterteclo demam san iii20102. jab vacuum tube stele lot activator pet smu jok iii2otoko07 jera ii20105. gedung bana tii20105. jodangpasien wan ti1201020003 sedang pasien ganda bear tag iii jombang pasien pdi panda bin bayi taki laki ti120102. jombang pasien pdi panda pink bayi wanita) (oo ti1201 godang pasien pdi panda pink bayi wanita pes iii20102. jombang pasien pdm dewasa wanita) jombang pasien pdm12 dewasa wanita ii20102. godang pasien pdm due dewasatakitakh does ti jombang pasien pdm bin dewasa lakilaki doo pes ti120103. judas anak berkarakter sin i120105. cadas biasakaca ii201020007 jelas corong tah t3020803. jonas kimia search gelas kimia 100m, jelas kimia jelas kimia250m tii201020003 edar kumur jonas kumur dspeseme tii20102. jelas kumur disposisi ii20t05. temasuk jelas pengaduk ii20105. adas plasticcap120 ti201030007 jelas sio ii20105. jas side i120105. jelas takalar i120103. jdastakaranair s00mt pes t3020803. jelas tiga arah polisi ti2or020005 jedasukur ti201020001 jodasukur jelas ukur2sm jonas ukur2sort ii201020001 jonas ukuran erdbtoom tii20102. joins ukur ukuran 100m degree empat ti120102. jelas ukur ukuran 250moires export dah ti i20102. joins ukur ukuran s00mi,pires exempt ii20103. dias cangkir ii20105. jelas langkah aah ii20103. jelas muk ii201050007 dundee tao2oso1omar tesindersahantoam rti201080007 gembok ii20104000r gemtibrodikapenifapa dome tii20102. lemy orbital shaker vrn200 tii20102. lemy orbital shaker vrn200 gendang gendang. rti2or020008 generator disp asa ii20105. generator disel ii2ot05.000g generator sereokva ti2ot02. generator sereokva ii201050008 generatorsereokva ii20105.000g generatorserookva ii20104. tension table metiyarecormsonetab2oma bia ii201 genisontabier iydrocortsonetab 20mp tii2oro5000g tense tii2oro5000g tense an2oro50011 general gesek genre rii2o1040001 gema partye dop proses.lampiran (ssh) page ame hti20104. gempa0ae bye drop beta ii20104. gematsu beom ii20102. gentamisin drop beta ti201040001 gentamisininjaksi ti1201040001 gemtamisintnjeksi ami i1201020001 gentamsininjessit omit gentamisin salep kat) ii20102. gentamisin salep mata iii20104. gentamisinsalepmatadaa ii20102. gentamisinsalepmata ti20104. gentamisints mata 0gp beton ii2001.000r gemtengaspal tii201010001 enteng beton rti2ot01.o00r genteng beton warna a73 ii2001. genteng keramik glasir bawah i120101. genteng keramik morandoramra genteng keramik komando transparan tii20101. genteng keramik komando nama i120101. genteng kodok alto transparan brow dah ii20101. genteng kodok altotranaparant brown) ii20t01. genteng kodok latar ii20101. genteng kodok glamour i2o01.000r genteng kodok natural ii20t01.000r genteng kodok natural tii20101. genteng metal ti2otorooor genteng metal ii20t01. genteng meri mai saka osama i1201. genteng metal multi akurat025 kembar ii20101. genteng metal multi akurat kembar ti120101. genteng metal muli akurat odm kembar ti2o101. genteng meta pasir2xa tii20101. genteng meta pasir2xa ii20101. genteng metal polos2xa hii20101. genteng meta polos2x4 ii20101. genteng parenting pres bakar kel ii20101. genteng palentongpres bakar kecil hii20101. gemtengpientong kecil (baka) ii20101. genteng penting kecil (bakar ii20101. gemtengpientong super bakan hti2001. gemtengpientong super (bakan ii2ot01o00r genteng pres tah tii20t01. genteng prs ii2ot01o00r genteng tata ii20t01000r genteng tiga ii201020001 rentan vorerlamtanig i120104. hentian volerlarmtan beton gepvokapikarmata wan gepyokapikarhuta geri ii201050007 gerai ti2or020008 gerah ii20t020008 greek gersaimemtga ii201020008 gergajitangan) bi020204. gerearitrpik iii20105. gerobak aro ii201030017 gerobak sampah tai bx0205020001 jrrosak samar ii2or05. gesper gta 7000for furnace anakan bian ii2ot01o00g gantpayag tak ti2ot01o00g anti polybag batang ii2oro20005 jaeecoor part pak tii2or020003 jaceccowtabarwnk rii201020005 joyce kota labeiruiik pak ii2oro20005 notice gotdtabe putik ii2or020001 tiens a10 ii201020007 tiens ii201020001 etemsasoom eta proses.lampiran (ssh) page tae mask i1201010002 tema stok bete p0. ti1201010002 (tema stok i1201010001 segi jantung payungbear hii20101. gigi jantung payung besar ii20101. gigi jantung payung koil ii20101. gigi jantung payung kecil iti20101. gigi jantung payung sedang dah ii20t01.000r isi jantung payung sedang tii2oto20011 jempenggeraka ti20t020017 jisipengseaka ii20t01. gigi ping besar ii20101. jgi piring besar i2ot0rotor gigi ping kel pai ii2otorooor pipi ping kel tah ii20101. gigi piring sedang ii20t01. gigi ping sedang gimi rimba s0. ti2oro2000s asma iii2oto2000s arema ii201020008 girbdakang ii201020008 jirbeakang ii20020008 terdepan ii201020008 garden star aksi ttarkiem tii201020005 las plate ii201020005 jelas plate ii20t01ooo1 glass block20 k20 ii20t01. glass block tah ii201020007 class cute ii2ot020001 class cute ii20101. glass doorfianga i2ot01.o00r glass door handle ii201020003 glasstonomer cemara glasstonomer comet stan ti120104. jlausetatabiet asetagotamtatab gtibenktamidatad smp tak i120102. jlimepiridtab tar jtimepiridtableta t1120102. jtimepiridtabieta jason tabir30mp ti1201040002 miskin tii201020002 i201020005 jeseimit name ii20t020001 glukosa god pod gai tan208050010 globe time gie time rti2ororooog jetodoah areas ii20t01.000g jetodogah peras ii20101. tetodogan rias ii2ot0r.oog grobogan hanging 2nther batang goresan jet sang jomoccaraarieo jtucocard gt1020 jolmcocard tesi strip jolmoocard test stip ii20102. tlucoder table ganda soma i120104. jotmcoder tablet omg( giilaride omg ti1201 jotucoder tabir8 omg giclazide omg 'i120104. jotmcodex tablet omg( giilaride omg a020s01000s jotucosa a020s010005 selulosa hii201020001 someone gospel ii2ot020001 jose godaan ii201020007 those coba hii201020001 jotmeose coppa ii20020001 glucose heksokmase bete tii20102. glucose heksokinase gluten beta ii20102. those heksokinase luka s6. iii20102. jotmoose heksokinase guk) proses.lampiran (ssh) page met hii201020001 jomeosecobpap ti1201010002 moose i0omt sal jtucoseaxi0omi salon jotmcosex10omi salon ii2ot020001 jtukotet ii201020007 tukotsk ti201020001 jotukoter i2oto20001 jukoteh tetukomak joukomeer ri20101. jika i1201020001 teukosatamtan mes toe sesosok eta ii201020001 ttukosasik pes ipa ii201020001 jtukosastik pos pai) a00 ii201040001 jotukosamin bcl suplemen i1201 jtukosamintabicr250 tee jtyserine split30ce gtyserine split30ce tii201020005 ronde dental google deal ii201020005 gree proteomeonema tii20102. gorge protectveonemed ii201020005 jeoidiabei2 aa, jgn maa ti201020007 jeon ii201050007 jeok tii20r05. jolie ti2oto30007 sok tii2or050007 goo ti201030007 joo ii2poros007 jeok ii20103007 gobechepefreasea li201020001 golongan darah sampe ii20102. golongan darah sampe hii201020001 golongan darah rasis ii201020001 golongan darah rhesus golongan darah" rhea golongan darah rhesus i2ot020007 golongan darah ii201020001 golongan darah ii201020001 golongan darah ii201020001 golongan darah tai ti120102. golongan durante ii201020001 golongan darah test pet ii20020005 gonad hati tah ii201020005 gonad hid ti20105. google bag ii20105. goodiebap ii20105. goodiebak ti20105. google bag tah goong ageng gong ageng jerome ros oorromeos ti2or050007 cord ii201020007 border ii201050007 gore tii2ordo01g gorden ti2or050015 gorden ter ii2or050007 goreng rti2or020007 gor ii2ot020007 gore ii2poros007 garam tii2otorooor tiram vermamama ii2ot0rotor gordon vertikal blind proses.lampiran (ssh) page area ti2or020001 jeorpsan i120104. govotitab smp talperdatan smg ii20102. govotitab smg (aloperidoltab smg ii20104. govotiltab smg haloperidoltab smg i120104. govotitab haloperidoltab smg) ii201020005 gown reusabieapp ii201020005 gowneusable iii2orosoos tiisorosoos aogorosoos eps ra020s01000s eps ta020s010005 eps ra020s01o00s eps ao2isosoooe eps tiworo2oos pena ii201050007 ramosa ii20105. trimaran i1201020001 teransewonmesi ima apa i120104. joranisetroninjekei img ii20t010001 jerantetie tii20t010001 trantetie jorasbioektonuk tomo takes i120101. jrassblockton 40x40emt (o25 i120101. jrassbiockton 455300mt dah ii2001.000r joraasbiocktonuk 45x00cmt ii2ot020008 tree kaleng ii201020008 torse eng i201020005 oren ii2oto2o0o ore tii2otorooo ternak i2otorooor render tii2ororooor ternak jorende ii201030007 jornada tii2oro2oog iti2oto20003 jay iii20103. ori tanggapan cathen eny any oran jari tangkapan air caption heavy duty 60x60| unit ti201050007 jerindee angosorooar marmer ao2ogorooar jerindertamat grindertanuah ao20s01.00a1 trinderitanual tah reminder manual ao20goroda jrindingiowe tah ao20s0100ar terindingor tii2oorlog i2ororooe grabag serongaham alam grabag sorong bahan atamuntam ii201020005 jonedeloratairway ii20102. guedeloratairway ii2or050005 guide tii2or050000 emak ti2o1050005 joni mba out gurah ri2roro2 jaa iiisororooe bro2otorooso juan lo201010050 jola arn to20t01o0so gula etozot01o0so gula arn ii1201010012 gula aren strap a00 i1201010012 juta aren siruptokah beton proses.lampiran (ssh) page ti201010012 juta aren super iii201020001 gula darah jam spa ti1201020007 gula barang jam sampe ii20102. juta darah puasa sabet tii201020001 jola darah puasa sape tii201020007 gula darah secara sampe jola darah sewaktu sabet i1201010012 joulamerah tii201010012 tulameah ti201010012 julameah ii201010012 gula merah i1201010012 jola merah ti201010012 julamerah bto201010050 gulamerah tokoh0100so gulamerah joulapasih iii201010012 juga masih ti1201010012 tula raih ii201010012 jola masih tii201010012 juga masih ti1201010012 telapak juga raih ii2or050015 juga raih bi020101. gula pair to201010050 gula masih eto2ot0100so gula pair to20101. gula pair to201010050 gula masih to2010100so gula raih ii1201010012 ituapasranres a00 joutapasiratkefbke plasa i1201010012 joulapasiratkefbke piket i1201010012 joulapasiratkefbke bes i1201010012 joulapasiratkefbka plea p00| ti1201010012 joulapasiratkafbke pes lo201010050 joulapasiratkafbke to20101. gulapasira tkefbke ii201010012 gulasemat juta semut i2ot050015 joulatepng gun nodespray mehpemadamkesakaan buah rti201030007 counting ii201030007 gunting ii201050007 gunting ti201030007 jeung ii2ot020007 gunting gunting gunting gunting gunting gunting gunting gunting counting gunting aan gunting benang tah i20105. jountingbesar sah ii201050001 guntingbear ii20105. guntingbesar ii201030007 jountingbear ii201050007 guntingbesar guntingbesar tah gunting besar sah guntingbear tah gunting besar tah gunting ekson gunting jaringan i201030001 counting kel ii201030007 jountingkeeil gunting kevin counting kecil ti201030007 jountingkuh i1201030007 gunting kuku jountingkukk pes ii201030007 jountingkuka i1201030007 gunting kuku ii20105. guntingikuka counting medik proses.lampiran (ssh) page pena counting seeing gunting heating ii201020003 guntingoperasi ti201020005 jountingoperasi ii201020005 gunting perban ii20t020005 gunting perban jountingperban guntingperban guntingpiae jountingpia sah guntingpieter i20103. gunting rampas ti201030007 gunting rampas i1201030007 gunting rumput i120103. gunting rumpun ii201030007 gunting rumput ii201030007 jevmmerumur tii201030007 jeunmmerumur i1201030007 gunting rumput i1201030007 gunting rompi i120103. gunting rumpun i1201030007 gunting rumput besar ti120103. gunting rumput bear i120103. gunting rumput eol ii120103. counting rumput kecil gunting semi gunting semi tah ti201050015 counting stek pai ii201050015 |sunting steel i1201010012 gunting stek tanaman counting stek tanaman gunting tali pusara gunting tali pusar tah gunting verbal gunting verbal li201020003 counting berganti ii201020005 gunting verbatim unting tang caps counting tang gips p0. ii2ot020005 gutta perca proper a00 ii201020005 gutta perca proper ii201020005 outta pereda #is pak ii20020005 gutta pereda pak ii201020005 gutta pereda pope ii20102. outta pereda proper1s40 tii20020005 gutta pereda proper fl ii201020005 gutta pereda proper rti2o1020005 outta outer ii201020005 juta outer gymaccotogbed tah rao20701. jaymaceotog bed tah eri2otorooor gypsum r20 omi ii2ot01oo0r gypsum 120x270 tra ti2otorooor gypsum 120x270ett omm ii2otorooor jaypsumboard ii20t01000r jeypsumboard ti2otorooor jaypsumboard omm ii20105. itai dpr ii20t050001 itarbyer |itak angin denda anik tii20101. |itak angin jendela antik i120101. |itak angin jendela biasa ii20101. |itak angin jendela biasa tii20101. |itak angin jendela kuningan i120101. |itak angin jendela kuningan i120101. (ita angin kait jendela aluminium |itak angin kait jendela atamintum i120101. |itak angin kait jendela biasa) ii20101. (ita angin kait jendela biasa iitakpen rose (taken rose (itakpentuip itakpentanp ii20102. (itatogentamp dr toko pes tii20102. |iiatogentamp dr toko ti120104. (iiatoperidoi deconoatinjekai song mi ampul proses.lampiran (ssh) page tabel besaran biaya perjalanan dinas biasa (luar daerah) bupati wk. ekd ketua dprd sumatera barat lampung bengkulu kab. kota tasikmalaya dan banjar menara |iatoperidolini smg hitam) ampat ii20104. |iiatoperidolini smafmiam) amp i1201 ihatoperidotinyeksi mami amp jhatoperidolinjeksi smg mi amp iitammer mmi disk eat (hammer mii disk mal |hammer rack iitammer rank rti201020002 rame rter ii201020001 mammertesr i120105. and paleryae i120103. |and paletydroik li201020001 |and antar tii201020001 |and sanitizer stand santri salah |and santer salon |stand sani beta stand sanitizer bet ii201020001 |stand sanitizer beta ii20102. stand sanitized beta and santmercarsta eta |stand sanitsereairsiter beta (i30200. stand dealer stand dealer ii120103. |stand soap tsi ulang san ii20105. |and soares (stand waves7 sai ra010208. (stand valves p peran p ti2or020005 ham was bol tii201020003 mamowastboro, hti201020003 jrawowaserer pak ii201020005 hamowasarer ii20105. titanabag (itandbag ti120103. (iiandbak ii20105. (iiandbag keras dopukarant0soem 'ii |itandbag kertas dopukuran40x50em bah ti120103. |ifandbag kertas doprukuran40x50em ti1201. itandbag kertas doprukkuran 40x 50cm ii |itandbag kertas doprukuran40x50em ti120103. |iiandbag kertas doprukuran40x50em tii201. itandbag kertas doprukkuran 40x 50cm peta iii20103. |itandbag kertas gloosyukuran30x200m bah ti120103. |itandhag kertas glossy ukuran30x20em ti itandbag kertas glossy ukuran30x20cm 'ii |itandbag kertas glossy ukuran30x20em ti120103. |itandhag kertas glossy ukuran30x20em ti1201. itandbag kertas gloosyrukuran30x20cm ti120103. |itandhputi ti |itandbti2ot010001 tanda ii2otorooor andi tii2ot01o00 fandafit ii20t010001 |iiandei pintu ii201010001 iiandeepita |iiandepitu ii20t01000r fiandepita i1201050007 iiandepit (iiandiepitu (handphone iitandphone (handphone sat (handphone tai handphone s0. handphone li201020005 handuk media goa eta proses.lampiran (ssh) page eos tees (itandsanitzer eta |itandsanitzer beta |itandsanitzer pemeran |iiandsanitzer eter i1201020003 itandsanttzer bet iii1201020003 |itandsaniter beton i1201020005iandsanitzer bete i1201020005 itandsantizer bete i1201020005 |itandsaniteer betetandsanitier bete i1201020003 itandsantizer bet ii1201020003 |itandsaniteer beton i1201020005 |iiandsanitzer bete ti1201020005 itandsanttzer bete i120102. |itandsanitier beton i1201020003 iitandsantizer bete ii20102. itandsantizer bete i1201020005 |itandsanitizer eter i1201020003 itandsantizer bete ii20102. itandsantizer bete i1201020003 |itandsanitzer beton ti1201020005 |iiandsanitzer bete i1201020005 itandsantizer bete i1201020003 |itandsanitzer beton ti1201020005 |iiandsanitzer bete i120102. itandsantizer bete ii1201020005 |itandsanitier beton ti1201020003 itandsanttzer pete |itandsanitizer beta tii201020001 |iiandsanitzer beta ti120102. itandsantizer |itandsaniteer salah ii201020017 |iiandsaniteer salon ii201020017 itandsanttzer salon ii201020017 |itandsaniter salon ii201020017 |iiandsaniteer salon ii201020017 itandsantizer salon (itandsanitizer bete |itandsanitizer eter ii201020005 iiandsantereruksoomi pete ii20102. |itandsanitzeruke s00mb beton ii201020005 (itandscoon ii201020005 itandseon i120103. |itandseoon ii20020017 |iiandsap sala tii20r020017 itandsap i20r020017 |itandeap ii20t020017 |iiandsap ali ii20105. titandsap eri ii1201030007 (iiandsoapsmtang salah ii201020007 |iianderub 500m beta ii201020005 itandsrub 500m bete i1201030007 tanduk ii201030007 tanduk ii201050015 tanduk ii20105. tanduk ii201050001 tanduk sah i120105. iianduktesar ii120103. |tanduk keel i120105. itandukkeih i1201030007 (itandukkeel ii1201030017 handukkeh ii201050015 (iiandukkeih i120105. (itandukkeel handuk kes untuk tap tangan ti120103. |tanduk kecil untuklap tangan i1201030007 (itandukpel sah p2. a020105. itanaytaky ditanda tak proses.lampiran (ssh) page pan (itandyeam co. (iiandyeam itandram (itandyeam (iiandyeam iitandram (itandyeam p0. (iiandyeam dere iitandycam depo (iiandyeam dere sat handicap dert a20 iitandycam dert (iiandyeam dert (iiandyeam dert itandyaiie (itandyaiie tai hunger (eandumamban iitanging baby weghhtscae i2ot01.000g |itanjuangi polybag batang ii20020005 (iianseoon ii201020005 itanseoonl ii201020005 (iianseoonl ii201020005 titanseoonl ii201020005 iianseoon ii201020005 (iianseoon ii201020005 iitansoon ii20102. iianseoon ii201020005 (iianseoon ii201020005 |iianseoon tii201020005 itanseoon (iianseoon ii201020005 (iiansoon ii201020005 itansoon (iianseoon ii201020005 itansoon iii201020005 (itanseoon ii201020005 (iianseoon ii201020005 iiansoon hii201020005 (itanseoon ii201020005 |iianseoonkl o ii201020005 itanseoonkl siapa kasattijan sai ii1201030017 |apa kasafijantk bram i120103. iitapawaring sah |itapawaring kuk 2dari ti1201030015 |itapawaring kuk 2del iitardisk biestermal tah (itardisk eksternal ega |harddisk external jga mark raisa mask mask (itardisk a20 mask (itardisk (iiardsk itardisk (adek eetemaa (itardisk eksternal (iiardiskekatemal itardiskekstemal (itardisk eksternal iitardiskekstemal (itardiskekatemal (iiardisk eksternal tah (itardisk eksternal tah (itardisk eksternal harddisk eternal (itardisk eternal api (itardisk server wah pe. harddisk sever tah iitardisk fewer itardisk fewer sah iitardisk fewer proses.lampiran (ssh) page iaoenoogoos ask harddisk ri1201010012 jirga produkdaanan paket peri mao mega tnaororams ama tonnsono amar man taororowe (aotomebammaanas taarorome eorumapamasawae pam tamara ama peer ana bama ama ama jamak ema bara naa mma mama maa maa ame taaorora ama tamara ama beo tamara amar tamara ama nan taat mao tanam osmanatataamah timo erna beo ben tina eosmatatmanmam taonooae moseweams toko mosaic tamara atase men tanam norma ama pmraormea tamara tamara tere mao tsrosorams mmaraaak a nam memar ana mem torosoroms masam paosorame amarah a torosotows masa proses.lampiran (ssh) page esa esa ponorogo damage parma params taororowe agam mao tian pasar tnaorora pagu tanam artmamaea tasaarora asam tasaororoas mammoth taorosoron are asa tamrosoron are a soo pewpnsmaee torso firma porosa firma torso semak tama maa tama naa maa maa naa pama tamara a tara patah aga semar tara naa bana taat pam proses.lampiran (ssh) page tensonaa amemtamamaa moon tonsorowa ammad partner ampas taat pam tamara matras tonororasa emang maa taararara emamosmara toaororaa ematpatawap parararara pemaparan maa dara pama naa poster tinororome emomaeh tnaororame moms bara pam dara peter dea taonororaa emkemamnua estado dea dea taonorora emkemamua area pama earerammaua dea taonororas emkemamua dea t0noronoas emkemammua aro pamaroaaas pam tasororoas femme a pamaroaaas pam taaroaaas (peace toyota mesum asas bea tamara peamemeamrema aan taoaorotaa eamemeamereaa sasa bea taororara eamermeamrema asa tonorogoms eamermeamereaa oso bea tamara eamerraame tonororaa eamerraame asa taororara peamerramme tonororaa eamerraame asa pataarorara peamerraame tatararara eamerraame tonororos eamensamanmaat asa so0 batara pasar panama proses.lampiran (ssh) page moe mean aorta pemvtnomatamman ora taororo ensereptoobammemtapasetoma men taororae ama tamara pama taororowe pemtarrammam tamara pematabramaaa taonororoms emas mon dara janet erna damar anermammmatmk area dea bea bara amermammmammk asa beo tanam asamamamse tamara asarmmamassa tosotorong marameamas megan men tina menampar tana mepameamosat tanoe merpameama tanoe menamai bea tae menyamar taosoroas memes torososoas ameanrama tonororami agenda tina pasevaata nama amen taasoasar caamsaarem mena tanam amstaameaatam tnaoaonoar camamsaaaem men tatar abwtamamsansatam taasoasr absen mens taoaonoar aowamasasaem den men non tnaoaoasar aowamanangem men pasaran param sasana men proses.lampiran (ssh) page dea ben aurora ammeramam tamara amaosmom taororo ammemememamtom pan soo dea tasaarorae eemtamamama taaoronaae a taaororae para a tnaororae para tanam pama taooaae ertaamaa mao tanam pemasar masa taoronaae ara a pasaran pasa a tasosoraas jam pa tonororows (emaeaasia beo men tnaororomeaisamemmak asa baar panorama pemotor taororo iamamansomagn 5e tnaonora pamantaamsmenoeam madura sen aororoo aman mane maut amp bagan bawa a pasaman men dae taorosoag fhomeamarsantanan tnaorora japan peta ca men tnaotora pesmatomaam mao tnaorora persamaan taat pasaran mega proses.lampiran (ssh) page asean mao aurora pama beo taat urap aurora pamsemubamm beo mao aurora pemseunatnm mao taaororaae pamsemumaamm e tanam beo tasosoro jian mao tnaoroaa oradasam sar tea ama pak tanto maa maa ame tanam marmer insan ate pasar jak taorosame pasar tao aga pama mao maa taorosaa umah mama tamara amar maan aras moe taat anta moe taman antummeas taat antar taat entame e taman antar maan pantamee taororam amat tara pama tanam pama tnaorora amat panam proses.lampiran (ssh) page mama maa pam taat amamanssaya tara amat beo tnaorora pamterbamoman orostarah sasa beo moe taman aman naa params mao taat pam taman pamansame taman pamasamtueraaa tamara amatir e tanah plates taat ammtesa pasaran emsntam asean moe moe moe taat pamstammmasomurtaa beo kta moe beo moe maa beo taman pammasaama tamara ammemsanaang aman pammesamaomaa mao tamara amat aan pama maan ambush tagore aman e maan pama maan pama aman ama una mega tanam pan amors emas ana mao tamara pas tan pamaesas tamara ame oran maan pamer mao tamara ammeuesa amors amen proses.lampiran (ssh) page tabel besaran biaya perjalanan dinas biasa luar daerah non fse nrtrp eselon eselon gol.ii pns provinsi nil sensasi dan liv iv gol.| gori pence mudkab. kota tasikmalaya dan banjar dki jakarta jawa tengah yogyakarta jawa timur bali ntb (ntt kalimantan aakamantan tengah kalimantan selatan amlamantan lari.ooo timur bakimaman fax.o00 sulawesi utara gorontalo sulawesi barat sulawesi selatan sulawesi tengah atasi. jasa.ooo tenggara maluku maluku utara papua papua barat l420. uang transport aan jemaat tiaonoroe (mamabamcara: ana inaononome (imasmebamcamar sasa name jucnebemamae mena taororoo jintapatampeatome mera beo mena torosoroe (tamumoor ara parma mam pasaran mba barat mama bea beo tnaorora mama tanam pasak moe taororai mantan e taman pemmansersue some tanah pemtansetmorema meta (ras tamara pemetamsemarmun teoraamaa tamara (pemetanmapem tataran taororo (hametanmaramun tataran beo beo moe tawaran pemetanmenpamaansoataa beo moe tamara (pemetantumarpama teorema teori (hametantmbatamun ueotaajan tamara pemetanuse pamatueraarae moe mao maan pama beo tanto peparnas tatoemoamatouyar tana pemanas gemar ema mon bea team pamsamek toororasa imamaama bea bea soror imammame dea taoororan mamasa asa dea torosorams moms sao pamor mara dea tonororaa mtmpamp area toororaa mtmpamp dea proses.lampiran (ssh) page sama dea dea poororara mtmpamp soo dea dea toorora meme ara dea dea taoorora mtmpamp ara dea dea toorora mega bea sororia meme dea bea pororora mega dea tamara maemamp pororonaas meme taororowa mama taaororo tan eosoampamoramm mma emg mao taororoas mamak tama patas taoronaa magma tama matras taoronaaa map tanam massa dea tsaaroraae masam par tasosorann imam bea tamara malah tagar imam bea tamara matur tao (momotawstmama proses.lampiran (ssh) page men men tosozotoo (mmomirereamseiamanmesaraa aro mena den men taaoorae panam pasak dea toororai mama aoa dea pamararaas amanat taoororams amami toanoozo (mememermmas asas tarosorams (mesewewmemano taorososoe (mesewewmamano asasoso toososoms (miperbamo taorosame mom maa pama tnaororaas pamer tnaororas pameraamee manga proses.lampiran (ssh) page paranoia toko eamaumee a bara maa pamor jak mon mao taoronoog (iasamertaaa asa tao apa beo tama atop maa ame pasar tampak naa emmerama mao tara merana tanam pasar ama tnaororano tama inang tinaororamo itmmgarntena rame sao taoronoa7 itmmatanaame ata soo mao tnaorosoa7 tamatan a00 taorosoa7 itmmaangame a00 tamara jemaah tnaororano fish beo mao tnaororano eimesemaas tnaororoo jmesemmeah mao tinaoronoma inmasamemema gado taororowe itmmamomgamg asas tamara tawa taororomo itmmamomeamg tnaororoo ittmmamomeam moe proses.lampiran (ssh) page moe mao tnaororano amsimsasam tamara pas maa pas maa pas taorosowe pamtarata taxoname pam tara pomeatome a tinaororowe (honmagaoome pma mena dea beo taororo samasantapsntoom tamara female maa vena tiaororaaa woman tiaoroaog former amors naa nose bahasa mao torosotoms paaemmmena taat pak naa pama ana pasar taororang asmara etogotorasse asmara tamara pama kiamat amar mao tanam pemeran tamara pamer taoronoma papar naa prem taorosowa jpmaommaa tnaorosoae mama tnaorosoma mom proses.lampiran (ssh) page tnaororame maa taororowe ema mao tiaororowe emoarpamah pom inamarae manager pam mao tnaororowe pemutasortaan beo tnaororowe pemutasortaan mao mao tnaororowe pematangan mao tnamarame pematasomea taororowe pemotagoaa tamarome pmatasomea taororowe pemotor taaororame pama taat taaororame taaororame mao taororowe emataamaa pnaaarame masam taaarame masam tnaororowe pemataamaa mao tnaororame mara tnaororame matra tnamaraae matra tnaororame menara tamara mas tnaororame paman tnaororame tnaororame taotorawe jamuan rar tnaororame jamuan proses.lampiran (ssh) page mao tnaororame meter tnaororame mate tnaororame mate tears pajak taororame peter taororame mena taororawe menua taaraae pemamah ma tnaororame taororame mah oma taororawe mata tnaaaraae maa mao taororawe mma tnaororawe mama maa tamara pmr pama mara ptosotorasse mart taorosan a tanam pengasas tama perataan mao tanah pemetaraanyarama pasaran mao tana pemeurssaa toanoorowe pemenabmaaaa toannorowe pemenebmmaaatma a bea togosotoms jarmenompter magang asa naa proses.lampiran (ssh) page tanam pemasak s naa mama naa mara tanam pammaaroaa e tiaororoaa pammadormasn beo tnaoronoaa ammem mao tnaoronoaa ammem mao taororaa pammmamea naa prana esa insan mom panama tao mpe taosogoroma mampu maa pasar mms taosorane jaranan taat pam pasokan ash taonsora pemtmomaam ben ptoororaa pratama a00 pama pemtammanmaraaa biota petammamamta piogogotoa petamamanamsemiy aon ptogorota taman maa men ptogonotoa akamamnneatbera maa maa man men ben men ban ptogogoraa agamawan sirmeramman proses.lampiran (ssh) page ptogogotos satamamanseampot asas ptogonotos sakamamanseamror sasa men maa maa ptogonorosa pasaman sesame pasta sasa dea taoroaor pemanamasama tango pemamamsama tnaororao pasaran mao bet aurora pasaran tsrosonos pemuatan mao porosa pemasaran tao mate a tnaororar pemasar mao non pasar maa batara pasar maa tamara tama para taororame taororawe pertama taororawe pertama taororawe pertama tnaororame pertama proses.lampiran (ssh) page mao mao taororowe pemtemuntemah mao taororame pera taororowe pesat oa as mao tnaororowe pemmapamah mao tnaororawe peramapamah mao tnaororame permai mao maa tnaororawe pemanah tiaororowe pernah bemantinaas pom naotorome pertama bemantinaas taoorome pemanenan taaarame petanampemanamas pam moe mao taororowe pemmmpspaa taororowe pemmerpaa mao taororowe pemmmerpaatama beo mao taororowe pemtmerpaataa taoorome pememeemmas ama tnaororowe pemtmermmabipaa pom mao maa taororowe pertmermmabipaman pom tamara pama tnaororame pama tamara pama taororame pama tamara pama pem tnaororowe pemtmarpam maa tnaororowe pemarah mao maa taororowe pentas tnaororowe pertama tnaororawe pada oaa man proses.lampiran (ssh) pageil.el tabel perkiraan jarak dari kabupaten ciamis kabupaten kota provinsi jawa barat kabupaten kota jarak (km) kabupaten bandung barat kabupaten bekasi (kabupaten cianjur kabupaten cirebon kabupaten garut kabupaten indramayu kabupaten majalengkaota tasikmalaya kabupaten pangandaran mao mao taororowe pemtsmataman tnamoroee penrsmatemangaa pam insan pama torosorows pemmpasowa tamosoraas permpaowa asa taorosoroms perampas tana prank men taorosoas piarcamsomsa ana pomorais ps tarsorano pemanas taonoorono pemmapaa maa pasa naa pasa taoronaae pama a tama pasa tnaorosoar pak batara men tnaororame mean maa mean nan taorozoo pertama warm nmamomaa same tae a ina mao bin taorosame menyamar pama pama maa ema tanam ememusmiao maa ememasmin tnaororaaa metana peter taosorotai kmmomicam" taosorora kmmomitaa taosororan kmmomicma masa non taosorotowi kmmomiran taosorora kmmomira a o proses.lampiran (ssh) page aaa kembar tosorotaon kmmomiraah taosororoon emmomiraar mean tosorotai kmmomisaa mao taosorotaon kmmomisan soo tama ina naa taorosawe mam a naa jesereram tiaorosowe macro a taoroawe acer naa ear naa pemeran aurora maa ana aman peemasame taman pemmoraaaa ana teorema naa pane jeram taoosoae mamak tanoe ear tamara ama tana tana emas tiaorosowe mammals a tana frame tnaorora amami mao nan tiaorora aro naa mama tnaorosawe mas tanoe jamak tnaorosowe eoamansata mao mao tiaororowe emamnmasam tanoe rama eno proses.lampiran (ssh) page tana mamalia tanoe jerami tears ramai tanoe eramaaasa taorosowe eoamntarasa tanoe perang mao taorosowe rami tama permen taorosowe pratama mummeka ae beo moe taorosowe rataan mam jam tnameaae feramomaak taooowe rataan taorosowe rata tian ea tanoe erasmrcra tian jerat beo taorosowe eoamememamamnema beo taanonome emamemetamamnama san than ferameretamm tanoe erameratamma taorosowe emameratommm tanoe erameratoamma taoosawe rata name jar ama naa jar naa laurae tama param a taat astaga naa ema taat asemmsam ann tana ememmeam taaorosoar asemmgam taorosoa7 acemmpar asa mon bon mao bon taat ats eat tnaorosor asma tanto oat tamara eoametaa proses.lampiran (ssh) page mao ima emoamem tiaoronowa facts tanam jantan mao taoronoaa acmiaramamga tnaoronoaa asma taaorona asma maa aah naa mon non tiara fara tnaoona yara tama jaatamar naa ear toraja arak taat amas tnaooraa aamamtoa beo ann tanam jean pama jamraatitam bon aurora astaga pama aamamga bon aurora amanah mon non aurora among non mao non tanam ama mam jasa tnaorora ama a mam jasa tanam peasesaaaa tnaotora asmara men ann nana asma taaotoraa asma bon naa asmara taoronoaa asma a tama emang tamara esmaagese tnaoronaaa asmanaea tiaororoaa acmanaea thema asmaagese namea mmaagesk tiaororowa acmanaoa tama asmaagese tama asmaagese tinaororowa acmanaoa taororaaa acmnaea meng proses.lampiran (ssh) page tenant ama taman eomaagest taorosam asma maa tama esmaararamnr ane mona taororag asma taororang asmara ona ptonotoranse acmerame tamara amanah pam ea maa maa pamasama maa jae nama a net tara james ma maa pas a maa jae naa emang batara tamara tas mao tnaorosaaa pama mao men teorema tawaran amamaasao tama pam ina pam o mao taaororane pama mao tosororami amors torososoms panama aurora ammesmaoa tnaorora amammmte taoronoaa atmtebwa moe proses.lampiran (ssh) page tana aaaaaa mao mena taororsa amankarmama mao tiaorono amasmmeaman tam panas taooawo pamasmnentamanea asa mena tears paman beo tarra ammpiassarumasam mean tnaorora amantoamem isa taat amar tsa tamara patah tnaorosa atamoreas tiara jamesomum taororo amors soneeneams beo taonorao amoral ons beres soma tinaororoon amors some beresmorsoomai oso0 mean tamara emumamomtn tomat tnaororo mamamoo tomat mp0 men tamara femumtasama esa taoronoas amamtaam men tanam femumtasas asa tnaororam pamamtasemca men tiaororoo amamiartamunsoomg tara amumarartanunsm tara amumarartamunsm inaororowe kamumiartanyunsooma aurora pamemmmamga torosorams ame baosorae ame proses.lampiran (ssh) page dea torosorowe ame torosorowe yama bea taorosorome pama tamosoraaa ame tamosoraws ameaces tamosoraas mercer torosorowe ameba sosok tsrosorowe ameba torosorowe ameba taorosorowe ameabeu asa tsrosorome ameba tamosoraae amcapem oremanse asa tasasooroaa famcapeun oremanse torosorowe meme omemanse torosorowe meme immense taorosorowe membesar taorosorowe ameabeupar tatrosoroae amcapempar aan taorosorome (amerta tamosoroae ameba dasa pemasar torosorowe amcaviamcoteme mao tama yama taat ame maa ame amar ame pasar ame mao tiaororang ameretsotam aro tnaorarane pameran maa taat famenamanta mao tara tanoe inna eemeaaa proses.lampiran (ssh) page naa mean pasaran taororame amgametmaag mao taat ame naa mem mao taat amemasasao naa paese tanam pemenang tnaorara amemaasao tag amemaasao taororam memanen mon maa tamara jam tao taat maros pasaran mao mao tiaororowa amumadaan taororoaa famunadaman taoronaaa amumeaa pane ammem taoronaaa anumerta taoronaaa memata taororoaa amar tanam amami tnaoronaaa ammem tamara jamuan mar tnaororane momen tamara ampat tnaororane mumemamnamea mega taororong amumerasi span beo mao moe mao maa taorosome ammepaa taat mma proses.lampiran (ssh) page tiaaeama amastormaoomas tama ems retememorar mean men men taat pama ptogorarame pama parama koe maa men ptogotoraer aostammah tana papat tnaororaaa berada iororoag pastamasneamunyan kana tinaononome (aroma taorosome aptmmae tanoe ertmamanewa tanoe pertamanan taorosoee rtmransr mao ana arema tiaooroae rmemorsentanga tana armmasananaa taororo7 aratamermea mara mma tamara naa ememaame taro2oon pamaspemai esa tangan fara tana tamara ama a tears amat tamara tnaorora ara naa ara aurora arema taororame ara tnaororame apes a proses.lampiran (ssh) page mama ama mma ama tnaorora taoronoa amrtamee tnaororaaa aman? tamara jaramtera taat aras taat tao amar tara aranapaaa aurora amarah a tnaorora amarah tanto area tanam para mena tinaorosong (aramampina a00 tinaorosang faramempina asa beo mao tiaorosog famamampina asa mao tnaororo amamvemusanm tnaororome amamemunsanm pasar beo maa ama taat ama a tanam amp tae tnaorora amarah mao taoronowe pamumort a beo taororaa aremamataa proses.lampiran (ssh) page tabel daftar jarak dari ciamis kabupaten dan kota dki jakarta serta provinsi banten |kota tangerang kota gideon 3ea |kota tangerang selatan a70wa tengah "o|kabupaten brebes a37 benda tanam asmara mao moe moe tiaororoae arerooak naas armor tnaororame jana naa tanoe jamaah aurora ararmama tanam berasaskan beo tangan etemsaranmmeaasa pasaran r baar acara k pama ame tao amuba naa pama a taorosoaa amumataa tana jarum tiara pamocooemm tnaoroso ratusan saath mao moe mao tnaorosoa atutamteearma tana farutawamaak tao attomameaa naa ama tnaorosoae atutamasoaa ana pama taorosoa aturan tama amorasemayoas pam beo tiaorora jamu tana pama mao tinonosowa ( katurunanpengenargemtus pama taorozoaa aturarmamtnnaa inang pemeran proses.lampiran (ssh) page ama tao pam tamara asam taat asa pe tiaororoaa asaremamas tana fesapamaas tama jasa taoroaaa sapa tama jesaramam sos tiaoronaa sarammaes tama fesarames aurora masemtoae naa samoa naa asam tao aset maa east tiaorora aset taaororaaa asasemaa tanam fesamasam moe taoronaa ematemaan naa esa taororame pama taat naa mane tamara maret tao macam taat mataram tamara mama taororam matan men tamara mataram taat mah panama maa mon tnaorora amatmamemaga beo mean saat mata moe tiaorora amattomanah mao aurora amati manan maa men taat amatmamuntam samara tawaran moose o tanto pama masa proses.lampiran (ssh) page mao mao toansono (madame tamara ama naa awam agam mammal taat ama maa amanah maa aman taat ama tanam awam amanat ama amanat mao tamara pemtasememupas ass tnaorora amami mangan soon mao maa bon tiaororam tampak taat amar tamara mamamntap mao toraja atmos7ame tanam amors taat maa taat ama naa ame maa anthem tamara anthem tamara anthem men taat anemia naa ammammara mama ammtamamp tatar ama naa ama ammmameera tamara ammemmeapa ana ama ana aman ama ame naa aman taat antar tamara patas ama pama mama tamara ema tamara emas ptosotorase mamas taaotorag empat pama proses.lampiran (ssh) page baar rama naa races mao dea nan tiara peramremam sae beo mean dea tiaoroawo eramrema sae mao beo maa aurora peramremata mean daan nan mean dea tagawa pesan campus mao tiaotorowe ketmetmabeman tanoe emwanpemasamesa aan men mam ana para tamara ameba aa0road pematang taonoaoag pemmanaumumatammas aan tiaanoaama pemangsa teorema sirararase pemda tamara ema siraarase pemadam tamara matra mama prororase tana mas taosorora rmh beam tinaororome emmmeramg ane psosoaons peemuaruame tnaorosama amati ana pama mao tama pesam tosororaan mam iasorora proses.lampiran (ssh) page toonorome pengaman asa tororotowe eamambimepro area taoonorowe keaamandaaan aro tasrororowe kemana tarsroraa emamanarmamony tas aan toronoron keamanan taorotam keamanan taroaarama mamanya sana mona ptotora aarmateea taat emaaavoy naa pama men taram emtaravoa naa ame ana pamer mana pamer tana pamer ana ame ana pamer tanam pamer ama pama mao tana pamer tanam pamela ana ame ana pamer taosororai eongydmame tamara pam maa pam tamara pam maa pam imam pam ptorotorase (kam mao taoronoa7 eramsaam ionoaor pemeran omegam parantmban maag proses.lampiran (ssh) page moe taorosoar imam taat ematoana tanam mata moe tea ann tiara kemntoaamyas ae tamara ema tamara ema taaororaa kemana ton conan aan mean nun moe tnaotora kematian mma tnaororao kemana mnmuyras beo jaa nun tamara emmaaaraa e taaotora kemana mon tanam ema opmamenaak goa mao mon taaotora ema ngak mon eun mao ben tnaorora ema tonwamaemae tamara emmaeaar tpnwamataak mean non taaorara kemana ton amar cadas beo mon saat kena ton wanna beo nun tana emaatatamm tara kemana tanam emas s tamara pemakaman aurora emmecoumak tamara pemmaowak mao tina pemanasan tina pemmumangaa e tiaororaa emmmuaanea a taorosoa7 emmamebma tamara emanasamah taorosoaa emmamesamansman asa men torosorows (emmaneaams tao emmametar a pama ema proses.lampiran (ssh) page maa ama tamara mamas tamara emas taororone pemadam a taat ema tamara pemasar naa ema tama pem maa ema agam peter tanam pemeran imam peter beo maa nan tanam matan tao ombak mao tana ema tnaoroso pempmampamar tana pememanra tnaororoaa emmonentmbneama tian emo mon maa moe tana pemtmmaremasaisa megan daan nan moe megan beo men moe beo nan beo maa tiara emtamarmemosatgek mon maa men tao emebaameteeaanan men men taoroson emmeoormenmama tanam pemanas tama emepiak tao empat mon tana pememameak tama naa pem maa ema tama ema naa pememammuaa taoroao emmamamutoao tanam pem naa pem tao pemeran tnaorosa emas taat emas naa ema proses.lampiran (ssh) page naa naa pemadam naa pem tiara pemasaran tina pemasaran tanam pememsarosam tao pemerasan tangan pemasaran men ben tanam pemivsaoeam naa pem mean dea tiara pemswamaaan tango pemamraas mao taat eta tanam ema tao ema panama pemanen tawa pemanenan tiaoroso pemitameaaa ma tnaorosa pemantapan tanam pemacamama ema panama mamak panama ema tanam pemenang porosa ema men aurora tanam pama mean tnaoroso pemetaan taat atap naa semen men tana emas porosa naa emo tia pemmersaae naa pem tnaorosa emtmomar mao tamara emesemmar tama ema mao ama pemeran tana emememato aurora elemen mean timo aan mara a proses.lampiran (ssh) page mama tara atas tonoosome matt insan peran asa taorosorone (emas tiamarame mataram tnamarame femataam beo tinaororowe ksmpaskoammatana pam tnamarame mata tiara peasant diare pama proororase ama ptogotorase (ama prorotorase ama ppe tanam ema beo mao tamara pesona mena aurora eoraramattong tamara feoratmsanom mao taram feoratamp tian ora tamara peoratmanatom taororam eoratmuatom tama eoramaras mao aurora eoomemanaom a tamara eoomemaam men tiaororam peoomemasomeaaa tamara eoomemasom tama peoomemaamar prootorase amar diare sum prororase amar tamara paras taosororam emak taoanoozows kemarin sao tam pemnsoraesoraomiah pes tnaororame pasa taamoran proses.lampiran (ssh) page nona ema pasar tanoe earsamatma tnaororame amar tnaororame mata saa men tosorotoao (me aow suda mean oven mar voodoo tosororoi das sma ananearamenmaa soiosoo moe maw perasa taorosoroa (isian taoosozo prasamemamar tao frasa tao ansammore dea tamosaame jarparaa taososone arema vemmamaram tamosoaome arkamatamamtamar asa taorososone armamermaaadrh taorososoe armmamanbemuaneammaa a00 taosoaome armamantara taoososone ateaamanmama tasosogone pramana tamosoaas jalapa taorosoroe romutumarersaemarpaamar sasa maa proses.lampiran (ssh) page (kabupaten demak kabupaten grobogan tabel daftar jarak dari ciamis kabupaten dan kota provinsi jawa timur (kabupaten gresik eos (kabupaten jombang (kabupaten kediri tiaoroaon armada taoososone jaran a men taosoaome anamutasm moo tamososone tanam a bea taoososone fatamataaaar torososoms aremamamantmamap a00 tasososoms fammmaman teamname gamma a taorososone amamemantemaa sasa torososoe amemermarmasaa sasa mean tamososone farmuanimah mao taososone pasak a paaoeoame asam taorososone jasa a tamosoame farsmaraak tamososone ama tana ama mao mmm nan mena amors mma taooaa ama mena mao dea mean ben tororonoasemaaeaa inaoroaee ema proses.lampiran (ssh) page mao tanoe ama beo men taoonaa semut dea tnaororome jimamamaptaome beo tamara mao mao tao pamer maa tamara mama taat remamnoma tama enamumaisg aurora entamameoismg tnaororome ortosaumeame mao tamara ebamematam taororam oamemamemu mean tama ebamemamemaa tnaororowe bamentamemmi beo tanam poamemam mam taororo bamemasap mao beo aurora rormammutame para omemammunams tinaororoe otemammutame tana erorame merana tanam raemememena corona amanah ma megan taororam emomenterme anto mer mao mega taat demon mena mean taaotoro oom amat empat pamor momen mam mama aurora bmpnutasm taaorogome free man proses.lampiran (ssh) page mama taororan otamtntome mao tao pom a mama mama beo tamara ormamemom e tamara pose tama pose tamara pemamsomgurtam tiaororoo poramsomeuneam tara oomteans mao angan emas hana etos mao tamara amar beo tamara comma tana femmemactam mena nan tnaoroza pomememasamt nan mao nan taoroamm omememawsa beo taororan omiasowtmap taman maa tamara maa mao maa taman enaarasman sama taman enaaraue sama tnaaeaae mate tnaoronoae omasema a dea taoososame oma tsrosoraas taorosoi omega remuramsar t0rosozos omorpanamae taorosoros moral proses.lampiran (ssh) page taosoraas amat torosoroas omosesmm tnaoronaaa omah pama pama naas emo taororoaa pomoataaea tana emoaasara tnaaroraar oma a tsansora oma trotoar omset tamara pemeran tasorora omar soo taororosowa omsoruaa taonnora omsmrowa asa taoanoogowa mete tasaororas pomareratmok soo tamara emeaeramok san bea tasaorora pomereratmok tarararara emeeramok aoa bea taororora pomreratma tamara femaeramok tamara emaeaimok taonororaa omereratmok tara pemaeramok tamara pemeeramok taonororaa pomereratmok soo tamara pemaeramok parma pemaeatmok taat pomareratmok bea para pemerasan torosoroms omerercay aa ova tanam oma bea taoaororaa oma asa drama emak dame pom taoaororaa om pama ema bea taontoorame oma taonoorame oma a proses.lampiran (ssh) page dea bea tarorora oma bea taoronowe omah pan beo tiaoronowe (onde mao tears aras a tanoe fasormam torososone konate cremmuamea asa taororome pomematama e imam beberapa tanoe mama hiaoronoo omamemmauk asa tao omamesmar ara annae pemerasan torosorone omar mao torosorone oma asa beo tasrosorone pomawaa a ana permana mao mama map mama mama taat tamara roman antara ortemantam mao tamara port tara otak tama pam taororame taxoname pama pom mean taororamn omomeep antara omtrmemama taaotora omtrmemama proses.lampiran (ssh) page ama pasa tamara pada bisa asa tangan pasa parmar ama tonororoi kamu emenamug bea tana moe taorosoroos pommmasma soo tnaorosoar omtamme mao aurora emaamarnaom tanto ema mon naa pemanas tanam emas moe taororoar mar mao taat mar mao ben insan mar naa mar taat mart men tao mara men tnaorosoa7 enam tana magma tao emg aan atm beo batara mma tnaororame ama taaororame ama noaa proses.lampiran (ssh) page dea paaararana maa beo mao moe maa beo mon taat amat pasaran naa pasa beo tnaoroso ummmnpngastama tanam puma puma beo tam amrmantos tao puma men teorema umreanoa a taro rumor tama amrmamtom, naa puma beo men taorososows umma men men mon eun taaorara anak mama ame tanam tnaorora anta mma mao tagore aa name james tamara ama pssorora ame pameran pamer tao amanetamamammastoa tamara eamametamamaamaetom taonororoms batasan asa toororoms atasan asa pemotor paman tamara taorososoas alarm tot torso toms aman tot bea proses.lampiran (ssh) page toraja umah pama pama tamara pasar taonosoa7 (una smaatomtemag mean mena taoronoa7 ana atas sana ama sana tao beo tao arca hiaororome cameras tnaororoae amat taat amamarmtama beo taaororor amanat taororowe fame amors maa tao sat mao taxoname ammem maa tatar asamatamama mao mao men mao beo tnaoronome arema tnaororowe ama taaororaae a ao proses.lampiran (ssh) page tana ema mao tnaorosoaranasoreegammmandmaaa taororame mask tana asa mao taoronoar (anermmam2smaesanar mean taat asemamaae mean taoronoa7 anetumamammeame asa mon ta0ronda7 anetumamammeamenaa a00 mao tama sesampai taaoroaor aremamarpamaa mena taotorao aremmamsmaammar tnaorosoar asermmamsmamar tana feremmamsaara mao taororame momo mega moe ptorotorase pam sa parafrase pam prororase prrorarase jam moe moe taaororame ama tamara mao tiaororowe uptopmesanar bara umur bara puma taoroaog fatmamsames tao atumansames proses.lampiran (ssh) page mama torosoroa samara taosoroi umma a a taosoroi umma a taosoroi asmara a taosorai ampar taoososoaa uap tanam amp tanososoaa uap t0osorowa umpan tamosoroaa ampas ama ama taoososoaa ampas taoososowa ampas ta0ososowa kuarsa asa tasososowa ump tsososoaa uin t0ososowa (usiprsa t0ososoaa umr t0ososowa apr taoososoaa apr t0rososowa (urip torososowa (aim a00 proses.lampiran (ssh) page kabupaten sampangc.l)dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan. kepulangan lbin ta0ososowa uap t0ososowa urine t0ososowa uriprsa tamosoroa paper basah ta0ososoaa puaprsr basah asas t0rosogowa str basah taorososowa bursa basah tamosoroaa umur basale t0rosogowa ussr basah asa t0rososowa unsur basah t0rosogowa uibrsr basah a00 ta0ososoaa pembesar basah t0rososowa pusbrsr basah asas t0rosogowa sesar basah asas t0ososowa uibrstr basah soo t0rosogowa usbrsur basah ben t0rosogowa dibesar basah asa t0rosogowa uibrsur basah asa t0rosogowa us dist basah asa t0rososowa bursa basah taorososowa besar basah men proses.lampiran (ssh) page bacan ember t0rososowa besar basah a00 ta0rososowa puabisar basah a00 tamosoroa ampreurpasae t0rososowa uber basah sasa ben ta0ososowa bursa basah ta0rososoaa pumbrsr basah t0rosogowa upper basale tamosoroa uapreur basale ta0rosogowa uibrsmr basah t0rosogowa dasar basah a00 t0rososowa unsur basah t0gososowa dreta basah asas t0gosogowa first basah asas torososowa usar basah asas t0ososowa puber basah ben torosogowa uproar basah asn tatosogoa apemurpasae ta0rososowa besar basah a10 tamosoroaa uapeupasae asean t0rosogoa uber basah asa tamosoroa uapeupasae t0rososowa uber basah tamara uapeupasawe t0rosogowa uibremr basah asas t0rososowa besar basah a00 t0rososowa sumber basah a00 taosoroi agama taosoroa ame a asa fasa proses.lampiran (ssh) page basa ama taoososoaa ame ta0ososowa ame taososoaa ame tamara ame boa pama tarosoroa ame basa pama tamosoroaa ame taosoroaa ame basa pama taro ame t0rosso usitmaaat torso khas usitngataat torososos asinan torso tops (usitngamtaat torososos ritme t0rosso using t0rososoas using a o torososoas urine a30 t0rososoas using a00 torso tos ritme proses.lampiran (ssh) page torso tops usitngataat torososos using a torso toms usitngartaat t0rosso using torso town asinan t0rososoas using t0rososoas asin pansori ama asam ama taoroaoog astra semar bam tao t0rosogoa umttemtamsatesaa sosok t0rosogoa umttemtamsatesaa sosok taoososowa ustazah tafsiran antar tasosoron amar paoosoron ama pama ama tasosoroi asu ban tomato town (usintamar a20 pansori umma proses.lampiran (ssh) page basa pansori asma tasosoron asma taoosoran asma besama asma paaosora asma taaosoroi asma taosoro pasta temon ata ta0soon aster t0jsxzoo utama ta0sorai aster men t0jsxzoo arena a00 t0jsxzoo arena a00 t0jsxzoo urine t0osoroon arena t0sorotan aster t0jsxzoo aster tamosoaa tama t0sorotan ariramamh taosoro ama toosoron umma tasosoron ama taoosoron umma pandora ama proses.lampiran (ssh) page basa taoosoron umma pasokan ama pansori ama tarosorai ama taosorai ama taosoroi ama tasosorai ama torosoron umma tasosora ama tasosoron ama tasosoron ama taoosoron umma tambora ama taaosora ama tafsiran ama besama pama pandora ama pama pandora ama ama pama pandora ama tatacara ama tambora ama s proses.lampiran (ssh) page basa tasosoron umma pastoran ama taoosoron ama tambora ama pandora ama pandora ama pandora ama taoosoroon umma tambora ama basa pama tanosoron umma taosoroi ama tasosoron ama tambora ama o taosorai ama taosoroi ama asam pama pandora ama basa pama paaosora ama basa pama pandora ama tasosoron ama tasosoron ama t0rosoroan umma aras tambora ama a proses.lampiran (ssh) page ben taoosoron ama tasosoron ama tasosoroi umma pansori ama ben ben pasokan ama men pandora ama ama pama pandora ama toosoron umma a20 pandora ama tasosoroan ama taoosoron umma besama pama paaosora ama tafsiran ama tasosoron umma pandora ama besama pama tambora ama parosora ama taoosoron umma toosoron umma tasosoran ama tambora ama mena proses.lampiran (ssh) page taoosoroan asma taoosoroan umma taoosoroai urimeeta tonoronoas asma tooronoas pama a dea bea p0otonom usman torororai stamp dea tooronoas utommmatar mao torososowa (urisamus a00 tasosoron ass tambora pama tambora pam a bacaan pass tamara ama basa pass tao ama basa pass tanto pama tarosoro pam tamosoro pam tamosoro ama tarosora ama e proses.lampiran (ssh) page basa tambora pama sa tamosoran pam tamara ama tarosora pam sa taaosora pama tambora dasa pass tamara pamsasoraaa taosoron pamer sara tambora amis a bam amar taosozo puasa den pansori pammmua tamosorams ust tamosoroas pama taorosotoms usitmangmanantaan toosoroan asma t0rosoron asma tamara asma ta0sorot umum permata asa tanoe fasmampamsa taaosoro pusmamrmaasa ta0osoroon pusmamrmaasa asa t0rosozoo usman selam asas t0rosozooi usman selam o proses.lampiran (ssh) page,t0rosozoo usimamsemam t0rosozoo usman selam asas t0rosozoon usman selam a50 t0sorai usman selam a t0osozoai usman selam a t0rosozoo usimmamsemam asa t0rosozoan usman selam oao t0protozoa usman selam t0rosozoo usimamsemam east t0protozoa usman selam area t0rosozoo usman selam asa t0osoba usman selam t0rosozoo usman selam asean ta0rosozoai usimamsemam asa t0rosozoon usimmamsemam t0rosozoo usman selam amors t0rosozoo usman selam asa t0jsxzoo usman selam t0rosozoo usman selam a20 t0rosozoai usman selam a proses.lampiran (ssh) page t0rose2oon usman selam t0rosozoo usman sesampai t0rosozoo usman selam t0sorai usman selam t0rosozoo usman selam aan t0rosario usman selam aan t0rose1oo usman selam t02jsxzoo usman selam a00 mana maa naa emereneak tamara fmmeracak naa famerumeak mao moe naa matan samara rataan samara mon moon tamara atasan sanarmauma tnaororao rataan samara tamara fermatmuamyam megan aorta mamanya megan tamara fatmuam am" tnaororao fmemammuamavam" megan pama feratmuam ya" tnaororao atmmamaampa tamara matan ampar tamara ermatmumam ampar aorta matmuamavampa tamara matan hampa tamara ermatmumamvamapas asa tnaororao matamata ampas tamara matan ampas taororao name semen menanam a00 moe tnaororo menanam semen sezaman beo beo moe tnaorota eamemimmam organ proses.lampiran (ssh) page moe mon moe mon moe beo beo beo moe ben tamara memuat men mon tnaorora merdu wes asa mon megan taat ememuweaoa mean tama faammparamama tnaaoraa aammpantemama mena mao tnaororam tammpartemama mean panama jamapatamama beo mean tnaorora ammpantemama maa mean mean sorotan atantapat00w0remtomapanooma (ran mean mean sorotan atantapat00w0remtomapanooma (ran mean mean horor atamtapato0w oremtomapanomma (ea mean mean horor atamtapato0w oremtomapanomma (ea mean maa maa maa maa maa maa tamara maa ama maa proses.lampiran (ssh) page maa tanoe paman tao pama tao pama beo tao tamah mao mega tao map tana fts tnaorosoa tamat tears tampa mao tnaoroso ketanateamanb men moe tnaoroso etanateamanba tanam femmammaras den taorosoa atap mao tao aa ina ema naa batara sea maa maa tao maa pasaran tana lamemmosek taooaoae roenoremsawa mao tama p naa maa era naa raga tanpa eramaumaasameaa taoronoaa epatmenumpamenmenacan soo proses.lampiran (ssh) page taorosoronn jememoysm tamara emasnya beo pesan megan beo taonososows remaja dea torososoas emn remake mete akar maa ptootorase jemaat etogororase jemaah prororase ema panorama jemaah mam timo ever name peta tina esomusttermasam beo mon tian esomuemmsmeso beo tnaoronoaa basale toba karabakh mar ana toa tana pemamah tamara eretoama pras pama prorarase pama pama prorarase maa proses.lampiran (ssh) page maa tana ama maa tanam mama maa batara tara men ben men ben taorosoa7 papan ben taorosoa7 papan ben taat patas tnaorosa patas tnaororam eambasanasa tama ermbasamasm mao tao emaatama mao barang emaratama tao masam para masa pnamarame emak mao tinaororome jemermaemassmas pam sosok taoronaa bmmamsat tanto emas mao proses.lampiran (ssh) page emma pamor emang men taororoo jemamensome tanto emas omemapemeamma tara emas omemaporemtosma, aan tnaororoon emeeanoe omemaporonteosma, a00 mao tara emas omemaporemtosma, aan tnaororooi emetetam toe omemaporonteosma, a00 tnaaorao metan gmemaperemeosma, taorosoaa emammmopam? naa beo moe taorosoa jemaat mao moe tnaorora jemeetamm pasar iinaorosome emnisowar tas tanam taorosome empower tas sowa a mao tara emas tas mama tiaanoaoee ematsowar tas some mao taorosome emisowar tas tanam mao taorosome emisowar tas tanam mao taorosome emisowar tas tanam tnaorosowe emaisowar tas mom mao taanoroe ematsowar tas samaran tiaorosoae ematsowarmsrisowan tanoe emaowarsrmowam tanoe emasowarmsrowam taorosowe emaisowarmsmisowan beo tanoe ematovarmsrmowa taorosawe jemaasoamr mam pama tamara ema tana ema tama ema taat ema taorosowe jemaah taorosowe jemntamatasat tanoe jemaat taaoraae ematamassa taaorosoae emas tnaorosoae emas proses.lampiran (ssh) page mao tnaorosame emak o tnaororaae emas beo tinononome panas teorema mao taorosoae emrammaa piorororose ema maa pioaoroaa emamamama ptorororose emas asa ptoronorose emmamtama vas piorororose jemaat tiaoronome jemenyamtantosat paanoroee jemasaamantsat taorosowe emagassamm tanoe emas taorosowe emagassa mena mao aurora emas a tama emas than jemaamens taororoaa ema pamen emak mean corona ampntima satya oma tamppsaso sosok tagore umah teorema tama ematenoa taororaae emiten taorosome jematepat taorosowe jemtertoat tana umat taororowe jemateroa tiaooraae emiten tana mat proses.lampiran (ssh) page ema taorosowe jematapwa tnaoosowe mateo mao tnaorosowe jematepaa tanoraae jemataawa tiaororoae emang tnaooaae emtaawa mao tnaororoae ematepa tana emas teorema taorosowe jemetepaa tnaorosowe ematepta mao naa ema tian jumat taorosowe emateasatea tanoe ematsat taorosowe ematepaat taorosome jemateprat mao taororawe jematepaa taorosowe emang mao taorosowe emas are tama mata taorosowe ematepa tama umat mao tnaorosowe ematemaramana mao tnaorosowe ematemaremana mao taorosowe jemtemamem awas men bea tiaorosowe jemnteomamemyeowar mena taorosowe jemnteomamemyeowat tnaorosowe jemtemamemyeowa moe proses.lampiran (ssh) page mao mena taorosowe jemteomamemyeowat mena taorosowe jemateomamemyeowat taorosowe jemntemamemyeowat mao mao taorosowe jemetemamemyeowat mao mao taorosoae jematemmemaowa mao mao taorosome jemomeantaameh sao mao tnaorosoae ema taorosowe jemaat a tanoe paman tanoe pamangosor taaoraae emanenamat tnaorosowe jemanemma mao taororowe jemaneamao men taorosowe emanemmmas men beo tonororosa emnormabanecana asa soo dea bea tonororoa emnormabanecama soo voodoo dea dea tonororosa emmnoremabanecama voodoo bea tana amors aa tana ema tanoe mamasa a taorosoae emaaraa mao tanoe emamarasamam a tnaorosowe emas oosa mao tiaorosowe emomarawatatoosat a00 taorosowe jemmatowa tnaaorome jemamasosa mena tnaorosowe jemoasowarmam tnaorosowe emak inaonooee emamarcsa proses.lampiran (ssh) pageoda rodatabel tahun pembuatan jenis kendaraan tahun diatas tahun s.d tahun tahun bus roda (enam) bus roda (enam) truck besar roda |enam lebih km liter| km liter dumptruck roda truck roda (empat) km liter| km liter liter inn mobilisasi alat berat liter jam roda (empat) s.d km liter| km liter km liter roda (empat) km liter| km liter tanam ema bea mao tama tama tama tama ema tara ema a ina ema tana ema tama ema tag ema tama ema tama ema tama ema tana maa asa tamara ema taorarame emo taaoraaae emo naa ema irama ema tana tao ema tana ema asa tears emo pama ema taoraaae emo tana ema pane ema tamara ema a tana ema tamara ema tamara ema tana tamara ema tana ema taat ema a pama ema tama ema tao ema a taororame emo tana ema tana ema taaoraaae ema ina ema tao ema tamara ema tana ema proses.lampiran (ssh) page mam tana ema tagore mao pane ema tama ema tnaaoraae mao pane ema panas ema taororame ema aga tara ema naa tanam ema tao ema tana ema tara ema tana tanam tamara ema iaororame ema tanoe ema a tana ema irama ema tana ema tama ama maa naa ama taaararaae mag tina emamteras a tianooae emamtomas men men taat emak tnaaeaaae jemaat taororowe jemaat taanonaae jemaat ana benzene tama beosaaara a tama emas tasamorae emas taoanoraae jemaat tasamonaa jumat beo tiaorosowe somtebammoneenwa beo tianoaoee emusmtemamoeewa taorosowe emm somtebanmonewa a00 taxoname emak a honoree semut proses.lampiran (ssh) page tao jemaat mao mena mao nan tnaorogowe jemaat panas jemaat beo tnaorogowe jemaat taororoae emas taaorosoae emas mao tnaorora emas taman emas taororoa7 emas taorosoar emosmetamum taorosowe jemaah taorosome jemaah tnaanorame jematame mao mao taononoe emotemaasasar apareamaaa nso0 taononoe emotemaasosar map arcaraaaa moe taorosowe jemptemrannsattap beo beo taorosoee emremeanantaam tanoe emaemaownteam tiaorosoae extreme antara beo tiaorosoee emremtenartaam mao beo taorosowe emremrenantenram ama dea torres ema taorosame ema taororoae jemaat tnaororoae jemaat moe proses.lampiran (ssh) page moe mao mao beo mena ben taorosowe jemamaanatap asa mena men tnaorosowe jemamiaaoatap tana mamata sa mao taaorosoae emamtneoaraptama tamara emas maa ama tnaoronoaa entv semudah aan eno mam taonooraas awam a maa ama taonoora ame a bana ame beta jamak a aa tagore jae batas bahasa jer tagore aer taonoronos emcermemaaman taaoroamo hanja pasokan panama mao moe tamara msi mao mao tara ensemtottoam mao mao tsnororoas emak torororoas ema baar ama tao malam pasar matras asa proses.lampiran (ssh) page mao taataraae jemuran parnsoram ema bernama juga tnaorora emammenapamapaso mao tnaooro emmmanamarapesom mega mena tamara emmonamarapesomh tnaororo emammetapanapesomah beo taororon emammenapanapesoma moe mana mama amar mana tana permamoonm taorozoas rammurcooowoma taanonoag malam gootomis taman jeramurcoowoma taororor berapa tara beam tama berapa amar bas a tao peras a tama peramaema tamara perasa tamara perasa naa pera ansor pra tnaorosoa7 tnaorosoa7 pra tao tao pama a proses.lampiran (ssh) page pem taorosoa7 pama tama ema tonororaa papa aoa dea bea toororaa apa barat peras bea taoororaa rae bea bea pasaran rae bea tamara rae taat rae bea tonororaa papan asa pasaran are bea baar dea bea tsnorora apes asa bea bea tasorora ape dea bea tsnorora apes asa barat maa moe net tamara bestameenasentanyam beo tana pesta enasentanam tamara bestameenasentanyam beo tanam pesta genasentamam tnaororo smear omongan isma mena net tamara bemsaotmworgenionamm tnaororo emedop tmn omar mena net tamara bemsaotmworgenionamm taororo bemeaop tmn amami ana pasa ana peramu tama pesreaemaman maa tanam pesreaemawapa maa tao pnsromsmswa ema name pesramsrmsaw tama pemanasan tamara pemanen pemain taorosoaa pemasar tao tanam berasa proses.lampiran (ssh) page tam eee mao taorosowa eranaataar tana besanaataar tnaororaaa praboe taorosoaa pranata mao tiara perantauan naa tnaorosoaa pramteramman tsanoorame see a parnoarae use tasntoorame a tsanoorame see soo taonoorame a benda bernama use tonnoorame see a parnoaae drama tonnoorame see a parma use parma tsntoorawe see paranoia jus tasanoorame esa parnoorae jam tonnoorawa see a soo parma use panorama parma jam permata jam benda jam paonoorame a tsnnoorama see soo parma jus tsanoorama sep sasa barnoaaa use esa panorama sep tasnoorama a esa broo proses.lampiran (ssh) page ema bernoda jus taontooraae enam tonoorawe amor a benda jam pandora benda ame parma usa tasnoorame use benda taonoorame see tsntoorame ternama use esa taonoorame esa tsanoorawa sep taonoorame ena party jam tonnoorawe benda parma usa enam tonnoorawe see soo benda parma usa tasnnoorame paonooraae jam a benda jam panorama jam ternama tasntoorame use a parma use tsnnoorawa see a parama use parnoorame bernoda tsanoorama see a bernas tonnoorawa see a benda bernama tontoorawa see paroorame proses.lampiran (ssh) page tonnoorowa see a soo bea toanoorowa (sorak tarnooraa user asa taoanoorawa jasopramak a tonnoorawa soprromak a tarnoaraa user tarnoaaa ueeeromak asa tsntoorawa jsopramak a sao tarnoaraa eropa asa tonnoorawa (soprromak a tarnooraa userromak aan tonoorawa jsoprromak a taonnoorowa (top7roman a soo tonnoorowa jasoppramak a tarnoaaa peer tarnoaaa juserrrtmak toanoorawa jason7roman asa tarnooraa userromak aan tarnoaaa ueeeromak asa toanoorawa jasoprramak a soo tarnooraa userrramak ternoda preparat tsanoorowa (asoprramak asa tarnooraa urerrmak tsanoorawa jsoprromak a tarnoaraa user tontoorawa jsoprromak a tarnoaraa user taoanoorawa jasoprromak a soo tarnoaaa ueeeromak tontoorawa jsopromak a tara preeromak taonoorawa sorak a soo tarnoaraa eeeromak tonoorawa jsoprromak a tasanoorowa (asoprramak solo parnoaaa ureter tsanoorowa jasopraak tarnooraa userrmak tsanoorawa jason7roman asa tonoorawa jasoprramak a proses.lampiran (ssh) page beta tere tarnooraa jueeeromak tasanoorowa jasoprraak asa tarnooraa ueeermak toanoorawa jason7roman asa tarnooraa userromak aan tarnoaaa ueeeromak asa taoanoorowa jasoprramak soo tontoorawa jasopemmmaek tontoorawa jasopemmmaek tontoorawa jasopemmmaek tarntaraaa soromamaak tsnnoorowa (asopmmmack tasanoorowa (taporrtomak ara taontoorawa jasoertamak a tarnoaaa peer tarnooaa juseemaak toanoorowa (asormomak asa parnooras juseemaak tiaorosowe jememmettammy tonororasa (ametarbama tasaorara (meaarpaaa sasa bea tonororaa (ametarbama tasaororameesarpaaa siaan bea tonororaa (ametarbama tasaororameesarpaaa siaan bea taonororara (ametarbama bea tataorarara(meesarpaaa toaororaa meteran soo bea tatororara mmesarpammerma toaororaa meteran soo tataorora mmesappammerma sasa toaororasa meteran bea toororara (metarmammerma soo aurora mmesarpammerma torororora meteran soo bea tonororosa (metarmammerma asa taorororaa emetarmammerma soo bea proses.lampiran (ssh) page tahun pembuatan jenis kendaraan tahun diatas tahun s.d tahun tahun ieoooee rita asa km liter| km liter km liter roda (dua) s.d km liter) kn liter kol sada liter km literkepala pejabat pejabat provinsi sat daerah dprd eselon eselon gol ketua pejabat iii iv i ii non dprd eselon golongan golongan pns niv iii y3| sumatera ara riau sumatera bai dow sensor sharma| tasaoon| sao0n| ceo00 bara selatan tara amtapsas ea taat amen ma taororaa amumemma soo tanam umum tnaororaa amumemma soo tnaorora mumeama tam jemunaama mao tamara emuntememmaa taram bmuntemeamaa timo morena agam mean mean inaororooo (taman yana meneanamne amami roman oso0 taonorooo tang menangani aan seo maa asa san tinaonoroa (amtunsnsmenganamnseemunsoomt pompa alasan dea tamara umma tonororowi emmemepememon taaarora ummemepmemon pernah drama taoanoozoms (esecammam asas taonoozoms (escape tao see proses.lampiran (ssh) page ama naa mena men men net men men net taaororo eta piaamseomasma tasosorams jesamoas tamosaraas sama toosorams sama a toosoroms jesarmeas tsosoroms sama a tamosaraas esaroomaamaae asa torosorows (eoarormatmarar torosorows (eomrormetmarar asa tamosaraas sapa torosoroms jompo bamosoraas esmraae tsrosorows (sapa tamosoroms (smrpoaer torosorows jompo soo tamosaraas someone tamosoraws smrpoaer tamosaraas emerge tamosoraws spora tamosaraas escape tamosorows sapa torosonoe (samar asa t0sosok (sarana taorosame engan tnaorarame aa proses.lampiran (ssh) page diare pepaya taoosoroms ema tamara ema sara taoosorows ema parosaras ema tasosoraws ema asa tamara pra taosoraws ema batara ema tamosoraws ema tagore pra aan tamosoraws ena pamosaraas jemaat taosorams enak a tagore jemaat tnaorora pensmemsamotas tnaororao srematmaraaa men tanam emareammomas tiamomo pepameammormas taraaroaoas sem bammamaar aan taororo lemumatammunasoma tamara lomunetasamumasoma tamara lomunetasamunasoma tnaororo lomumetawamumasoma tamara lomunetasamumasoma tamara lomunetasamunasoma taororo lomumetawamunasoma taororoas amanat tasosorane fpotorasa tao pama panam maa tama pat a tama petatramama tama fetaramaa sma taaoroso param sem tanam patas tiaorosowe epameamaa mao tama pem ama ama proses.lampiran (ssh) page ana ana maw mana maa name naa mma tiaoooe eanuvammaa tanoe eppansuvamaa naa emmauvaeaa tiara epmauwaaaa tango emmmuvaeaa mao tiaororowe eeppauvamaa tana emamawuaea tanoe peaswwaema ana pammamse tanoe panam taororowe eppaswumemaa tanoe empaswwsemga naa pen taorosoee ekson tiaororoae eppauumemaa tanoe emmaruwsma mao mao tiaorosowe eeppaowumemaa tana empaowwsemaa proses.lampiran (ssh) page moe tea mao tiaorosowe eabumonrea mega beo taorosoee epamamanumemaa tango eppamamawaema moo taorosoee eppamamaawumemaa beo mao tiaoroaoae eppamaatowumemaa moe tanoe ebameraata moe tina ebamama naa mamasa a ana mtamaaaa tanoe ebamarama taoanoozowa (pengantar gama taorosowe ebsamapaaamai mao mao tnaorosowe ebsamabaasamaaag beo tnaorosowe ebamppesarsamaas mao tnaorosowe ebamppesarsamaag taanoaoae epampesamamatam tiaonoaoae epameesamamamcan pose tiaorosowe ebamppesarsamameah basa tagore tamara mma tao comma a tiaororo emromersoam tamara emmomarsoam tiara emmomarsoam tiaororo emromersoam tara emomarsoam tao m tiara asu tana ester proses.lampiran (ssh) page beo tamara pemanas taat maan mao tamara ebamasaama mama taman emaasae mama mama ama mama mana maa ama maa mama mama maa mama tanam maa tara pama tamara ema maa taat ema maa ema taat mas ama ema ana ama proses.lampiran (ssh) page beo tanam amami tao tara naa tama amami tnaoroso emammetma e coo beo mao non porosa emamaanamar mao mao tao emamanyamas mao mao taat ana ame ana ame tama tao ramen rame porosa panama asam tnaorosa emak naa enam taat bah naa tama a bea tasosoromi irama toororai ema tatosoraar raman dean mean toosoroa (rmmmaap bin torosoroa amami proses.lampiran (ssh) page taat tema pandora eammamam torosotoe temaampam keenam taorosoroo tema ampemanmam gee taorosoro remmamprmesimm gara asas toosoto emtamprmesimmaam taorosotow tema amprmesmmmosetam ass men taoosoro emiammrmesmmmoseraa tsrosonooe remipasmmaraanuptasaaan ara torosorows (tmatamacsn asas mao tasrosora mama tanto mama tana amami taosorow pemadam season tamara emas tamara ema o beam emas taosoram ema asam mas paosoram ema taosoram ema taoosora ema taoosorome ema taosorome ema proses.lampiran (ssh) page penari taoosorome rama taoosorome ema torosoroe irama t0sorong ememtuma asa torosoro eamrtam eva sonora memata tasosora amen sosro amen tao pama tasosoro amen taoaororoi eemaramata dea tonororan emo dea dea tonororai mao dea taorosoa7 amarah asa toosoto emaraamar toosoto pemanen asa t0soro emamaamarm a00 tamara pemeran ta0soto emamaamarm asas t0soro emamaamarm asa ta0sorga ematemmamta asa ta0soro ematesmamta asa proses.lampiran (ssh) page moe beo men mao beo men taorosoa7 ematesimamanaamn ocasio tatosoro emammutacer asa tao emak mon tao mamak tana emak taorosoro emataammmusmaa taorosoam marak naa emamgermane esa taro bemaramkermanman naa sasa taorosowa emartanytemmmoma asa moe tianaao amanat tao rama tnaorosoae emapammmema mao taanoaoa emarpamamanesaa naa tnaoroso emarsemntammpsa ema beo taorosoao emarmunan beo tnaonoaoa emarmungarn naa ta0noosooo ema mmaamaaog asa taososono mama tonososoo (emamantapana mao moe tnaooraae sampel hanuman proses.lampiran (ssh) pagetarif hotel kepala kota pejabat pejabat provinsi sat| daerah brp eselon eselon gol ketua pejabat iii iv non dprd ponton ir) solonya golongan pns niv iii apa papa lampung bengkulu bangka belitung dki jakarta jawa tengah yogyakarta kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan kalimantan timur kalimantan tara sulawesi tara sulawesi barat sulawesi selatan sulawesi tengah sulawesi tenggara mao naa asap taororoae map naa pewarna s mao taorosoae enamamaa tag panorama taororame naas tamara tasosorame tamara torosorome torocorowe pesat asa torocorowe ensareramam gos am goo soo toosorowe mata asa proses.lampiran (ssh) page tanto ema porosonos (ema ton tama emo tamara esaasom tnaororo jesaaem aurora psaotaa mao beo tiara amar tiang memeras tamara loan benar aurora some tama examen tama examen taram eoanpen ma tamara examen taaororo comma angsa tnaororo (comma oma men taaorora comma oma mao net taaororo comma oma taaororo comma oma mao men taororo (soto mason a00 mean mean net mega mena men btn tnaororo (esotammanmsoma about tnaororoo (eeotammn moms moe proses.lampiran (ssh) page mega mean net taororo (esotamanmmsonsom sasa tama sommmum tnaororo (eeotammumestomg tnaaarao sommmumeseam tawaran sommmumesem taororo jesotammamumesoom tamara sommmumesem tara esommmumeseam tnaororo esotammumestom tamara eommmumesam tamara esommemumesem taororowe (psotasmamumesoom pma taororon fesowsemtoome tnaorora jesomaemtoom e beo tamara somasi beo men taram erosmmbusomarmamaa tamara erosmmptsomarn mam men taram erosmmbusomarmamaa megan dea tara era santemoaansnaan tnaororo antamoaan smua mena net mao net tnaorora eren santamoaan maa beo dea net beo net mena nan mean nan mon kat bni mena nan moe tiaotorowe pamimua seamentmma mega taaorora pesanan moe proses.lampiran (ssh) page ema tamara pasaman aorta paneamemestmm ama aorta pameamtmpatumis tanam patronage same tiaorozo pareremane suisse d s0am esa beo nan mao tamara pemeran a tama peter tama pemesan tiara pemeras a tama pementas tanam peter tara pemeras a tama pemesan maa pare tears pama damar pemocmeamar taorocorowe pommocmsaromar nasa tamrosorowe ambarawa posororaaa jam basa corona oma mon mean mean nan mon beo dea tnaororaae atom tnaororawe pak tama tagore tao pama maa pama tao pama taororame pama pama torororams taat agama proses.lampiran (ssh) page mama eman panam pesawat maa tama pesawat taororam ema tamara matoa taosorowe peupmemeveraraaa ama sam mna sam tiang mera taoosoa memes tana same naa maa pem a taorosowa remivamemtas soo taaororam metana tanam amat piano pameataom tama amat tnaororo ameetaaatom tana amat mao tnaororoi pmeetaasame tamara ameatasaa mao tnaororo pmmeetaasam pama ameataaaa ee. tamara ameataaaas ae. tnaoora mmeetaastm tamara pameatasaa ae. moe tnaororome ameetaasam taat tamah naa ram maa eta rama ama erat naa rama maa etos tamara etos tamara orasi maa tama maa etaamrsa aurora ertkeamam too taaororaa enam moe proses.lampiran (ssh) page beo tamara eneamatesa moe tnaorora eteamamtoasa panama eneamaisa tamara eeneamamiaoa tnaorora rteamamtoao tamara eneamauiao tamara ensammautkao tamara maa taat ame tamara amomameno tamara amomamea taat remakes tamara pamomameta tamara amomamesa taro pepat tamosooas pemanas tamosososs isbn a torosososs jumpa soo toosososs pepat tinaororome pmaerramag piaororome pamasipamas prorororase pak panas jae progororase pak bimas jak tao ayam naa ana mna maa pamomeo naa mna a tama ammem naa ampar maa momen naa ampar ama amoena taosoram eaeaea taoosora pertama a tasosora presto tamara peaeamaa tiaoroawo pertamanan mma soo tnaoroaon sebarammeratak proses.lampiran (ssh) page tanam pertama a tnaorosoae memata tian pertama a tanam pertama a tiaorosoae anemia torosorame masa tanam tama ame pameran pama batara tamara romansa tanto rommantasparatmsoomg aorta rommantasaratm sem horor lomimntasearutem oom aorta lommtasaratem semata aorta rommantasaratm sem tao oscars imam josmeas man tnaorora emmamuntasm aurora emmumuntasm tamara rsmamanasag mana pasaran a pama tnaorosai tana emaaoe taosoronoa (omah tama aro name pam mena net kaa bama paororaas pom paororaas a maa proses.lampiran (ssh) page mama naa sea maa jae pa maa see tamara ermeremamteraa pen tatosoroas rfacatamaar tn2roro semut smetomeetaa maa tonoronoas umma ea naa desa tamara desa hana jemu tanam rama tamara desa ma name ear torororoas roma evo paorororos aroma asa tamara batampos taat ama a tana ama taat ama a tao proper ama proper taro propepmae ama proper akame proper tara propsoma tamara propsoma tanam ops proses.lampiran (ssh) page tama name proper tanam propsmma tamara rape mam sampe mam pope tamara rame mam sampe mam pope tao rame mam mam pem tamara rem mam mam pem tamara rak mam pen a tamara rek imam prime a ame pem tamara rame tao promise tao promise o mam pre taat prem taat prem tao promise tamara romi o tanam peomararam tam pesemaarame taororao prosmasaram tana peoemaaram tina proemaarame taorozo prosmasaram asa non mara insan pasak tao pasar a tao pasar a taorosoa7 asem tana pasa taorosoa7 asem tana pasa taorosoa7 asem pasar asam inna proses.lampiran (ssh) page pasaosoroas pass aurora amemmsman beo tnaororo amemmsamtam beo men taaorora ammem maan beo beo taoronoa asetepaamentrteayaa maan beo mao taorozo ameteramsests7am taororowe amammmesanar pasa tnaotoroe pasammasanee sono panam pama batara pam tnaataraae mma taororowe amormaramas pam tiaararome pmarmmaramae dea dean tonororoi veteran tea samamcre basa dea mean tanororowi mastebanteasaranae tarororowi mastebantea sarana bea maa ben proses.lampiran (ssh) page ketua baja iii iv i ii non dprd eselon golongan golongan pns niv iiimengikuti kegiatan diklat, workshop, bintik, pameran, seminar lokakarya, sosialisasi luar daerah dengan waktusekda ketua dprd mean dean mean taonororooi aetebantea sarameretar dea ban toronarorse atamanganmmumangeuaa enam san tamara atamanaman ptogotorase atas tao pas a tanam pas taorosaa pae aa tanaka pamateosetenaan pes taororan atomic ton para paman our taorosozoae anak tenella pns bas padma bea bea taoronss ame taorososoe ansepumy bea proses.lampiran (ssh) page torosonoaae angin namedata bea tanpa soo proses.lampiran (ssh) page proses.lampiran (ssh) page proses.lampiran (ssh) page taorosoa7 anatarampaa taorosoa7 anatara badung mao tama pengaturan tnaoronoaa anaemtkama a mao taat ima pasar pasak taat ama a taorosoa7 ima a tsorosaa7 ima taorosoa7 agak taorosoros anak o bsrosoroas pama proses.lampiran (ssh) page taogosoroms ana mao aurora aman a panama paman tamara pamommunmma tnaorora pamtamammmma tamara pamommunmma tnaorora pamtamammmma tamara pamommunmma tnaorora pamtamammmma tamara pamomaunmma taat antamammmma mean taororoo antamammmmsapa maa soo sorotan antamammmmsapg maa tam pamarsemebantarara tam pamarsamepanineare tian pamarsomebaniseare esa tao pamarsomepatorara tama paspampres porosa papampsras tana para tam para tnaorosos para pa tana para tam para taat papa tao papa beo mao tnaorosoaa papsamsmmn tana petasan tamara papa pasar tamara pas pasaran tama para taat mpg tnaorosa papar taorosowa appa panas papua mao taorosowa appa taat papbtarao moe proses.lampiran (ssh) page aurora apik maa paras tana papa taorosaaa apda maa paras taorosaaa apd taat alabama tama pap mon tao papmemamaak mon tama para tnaorosa apttapah beo tama parama, mao tanam parameter porosa apttameh inna parameter mon tama para beo tama patas a men men porosa aptamumebianamp a00 megan men moe mean tanam pamamaemasp tears papammemaapt mena tanam pameran taat apaan tanam pamemmma tnaorosa aptapmah tao paman pama taorosan apa tnaorosa apomepas proses.lampiran (ssh) page mama epameramas torso papomertaamas beo tiaoroson papomersama beo tnaorosan papers tana partai mon maa tiaoroso apogemarmamanpemeat a beo mon aurora apogepas a men aurora papraattopa tama pamaatammepaa taat arah torso papmammtmgaman marco taorosoi apmaampegaman a00 men men piano papmaae tnaorora papa panam pama mon torso papamemamas men tnaoroso papamiemeraa mao taat apps a tao pepsi mon taorosoi setmarmammama aro tanam persammeamurramah mar naa persmmemurramah mar tina persamaan ema tana pasa taat ppt tanam para taat papar tama pasar tiaoroso ppmamaeraosr mon mao taoroson papnamamermosrs proses.lampiran (ssh) page taorarame pammupamraas tiaororowe ammubantama pam taaarame pammuseanrama inaororome ammseantamas ame mega torososone arema soo dea dea baronang agam esa mao taaotora ama pes togotorasse awam pes srororararse asam aurora amerta mun umam nenek esa megan moana taororaa ate tsnororoas tonororoas ame bernama mena maa tama pusesmamantaae tama pameran maa pesan taoronaaa asean tama pesenam taoronoaa pasemamtm tana pesemamma taoronoaa paserbamima tana pesemamma taoronoaa pateramima taoronoa aserbamima ben proses.lampiran (ssh) page not memata tana pesepampmemame tama pusepamememama taoronoaa patera bmormtaaa tana pusepamememama tama puserpamememama mao tanam pesanan tiaoronoaa asean imam pesanan tonnsozoe aterbameranmo ara aurora paser aurora paser tana pamer aurora pamer tnaororaar pameran pasaran sera naa pameran taororaa pamer naa pamer aurora pamer naa pasa tnaororaaa paser maa pamer maa pamer insan pamer ama pamer ama pamer taro pamer ina pamer aurora pamer ama pamer tao pamer tanam pamer maa pamer insan pamer pama pamer aurora pamer mao insan pamer naa pamer tooorome amen tnaororoas sena panam pen proses.lampiran (ssh) pagedutabel rupa sekda ssel ketuadutaooronoas patent toensoran paasermas naa pesanan tnaoronoaa pasentasam panam pesemesmaa beo taoronoaa pasentasama panam pasemesmaa beo taoronoaa pasentasama tana pesemesama taoronoaa pasentamtart tama pesentstarte tnaoronoaa sentana tanam pusensae taoronoaa asenteamtartap tnaoronoaa sentana tana pesan mao taoronoaa sentana mao tiaorora paten tnaororaa paten pasa aurora paten tao paten tnaorora paten maa pesan tao paten maa pasa tao paten tao paten taororaa paten taororoaa asem pama pesan taororaaa amen taaorora paten inna pesan proses.lampiran (ssh) page tam tama pesan taororoaa asem tama paman tnaononoag pasertommesemartama men maa tinaorogowa asertantesabamatama taononoag pasernammesepaman tama taoronoa ateromenterammamae taoronoa ateromemtmammepana taanoaag paseramsmaramaamas taoronoaa pertama asa mao tanam pamer tnaorora asetat tawa peseroormapeanmanmae tiaooeoe pamesmbetomne mera tama pamataanommema aa tana penataan team tama pam taonosoroma page batara pak nama pama mao taoronome amors aga pass mao tamara paamamkucya mao mon tao patas pamor pam torororama pak a pama pam paras pam pasar pama pam baar pam tasororaas tamara pam toororaas pat taororora amat bea bea taoororaa param asa bea bea taorororaa param taororaa amat bea proses.lampiran (ssh) page bea bea taoororaa pama asa bea bea taonororaa patas asa bea bea taorororaa pama bea bea pasar amat bea bea taat ame bea bea taat ame bea drama pama tao ame asa bea tonororaa patas taororaa amat bea bara pama bahasa pama bea taonororaa patas bea bea tonororaa patas asa parmar pama bea taoaororams pama bea bea taat ame bea bea taat ame bea bea taoororaa pama drama pama tamara pama tagore pama bea drama pama pasar amat asa bea pama pama tarorora pama bea torororaa param asa bea bea taonororaa pama emas pama bea taoororaa pama taoaororaa amati psanoroe ptamomarmamam san proses.lampiran (ssh) page deo taororoaa patmaseam soo tana pameran tama paras enam perassemow tao pamer tnaoronaaa pama men aurora pametosa tnaorora amentrosam moe tama pemeran a tama pemetaan tama pemerasan taororo amentrosam beo tama pementasan taororo amen una0omeamemaemun oma mean mean maa taororooi amen una0omemtuamarmun koma mean mean taororo amen upa0omemaamaarmundooma mean taonoroa saman ps0 aamaaemun oma taoronoaa amtawamktmaarg bea tiaonoaaaa paamarmarpmaara taaoronoag amtowakramamatmaet mega beo taoronoa amatir mega taoneaga aamarpamimaeraa taoronoa adtoattampamtamaea a00 mao beo tnaorono mamobema taman mena taorozoa madtorbematamammnatta mena taoronoa ammepamagameoa pasaran mena proses.lampiran (ssh) page maa tamara pama moo taoososans maa torososons asekammpiaas tamara pama taat pake tama pama tamara pama men t0noronoas memontamoseeaaa a00 tataoroaaas memontamereeaa taonoronoas memontamoseecma tamoroaoas memompa tonoronows memontamoweecma taonoronoas emontamesee aon mana ana maa tao mna mana tnaoroae mna tnaororame maa tae maa mna tao mana maa tao maa maa tao naa tao tana tears per tnaoroawe mera tana tinaorosome menammetoamp den tnaorosome menamai o piaonoaee enam proses.lampiran (ssh) page tiamoraee menmaeomp tiaorosowe menammrormp diare menamacom tanoe pena taorosowe pera tana tanam tnaorosowe naa pera tnaoroawe pera tana pera mao tawa essen a mean mao nan tnaorora maraton mart mean tnaororo isobamaim somalia item pesan somasi proses.lampiran (ssh) page naa semasa tamara peseamansomtama tamara pisoamansomtama aurora sob tamara peseamama mena tnaororo eobammmmasosmeta ema mao tama peoammmmsaosmeta ampas tnaororo eobamammasosmeta ema men mena tnaororao eobamammasonmeta ema men mena maa taaororo eobamammamosmeta ama aorta soammmapatam tanam pesoamamaraam taororo soammapatam taororo isoammmapmisome tnaorora sobamamapatsme tama pesoamamarusom mena tama poammmaisom taoronoaa ama taororame ampas sam tamosarang ampas asa tama amputereoae sam bea maa torosorong empumemeonaeroma soo taoosorong meamommaparosa imam tasosorang amp tooronoas metadata aman taonoronows menata taonoronows menata taonoronows menata tooronoas meat aman bea proses.lampiran (ssh) page taonoronows menata taonoronows menata taooronows merata aman ta0nororoas meta ama ta0nororoas meta ama ta0nororoas meta ama tooronoas metadata aman taoronaas pembatas a a maa t0norris eaarampmensaertaa asa bea damar pamer tonoronoas ama paman pama taorosora besama tambora mana tambora mann taoosorang ara a bea basa maa tambora ara parama tarosora aras tasosoro marpaaame taorosozon marpaataaa soo tamara aras ama beam proses.lampiran (ssh) page basa parma ara taorosoron ara masa taorosoron ara asa taosorai ara tambora ara tambora ara para pama taosororoaa harapan maa togosozoon mengantuk soo taoosoro maratha dea dam matamata den kaa men kaa torosoroan mantamariprommpatah aro den taorosoroa matador bromesaraa den torosoroan mantamori bromida dean taoosoroi mamalia men moe tao anatara torosoroi ane a tao ame tasosorai ana a den t0rosorooi mantemptertama a00 men torosozoan mantampewontorpaan dea taoosorang tamah torosorowe tam a tsrosorame proses.lampiran (ssh) page naa taorosozon mayaamparnaa sasa ta0rosozooi maryaampartaa sao taoosoroi maaamawau rasa t0rosozoai marmaamuamnema soo taorosozoai makanan asam jemmoraa anon tsrosorarse amtusesatn oran torosorasse manvusesata asas tasosoraas taro maa men t0rosozoo mantmemmatamt rme soo maa tamara marreatatmaee t0rosozoon ama torosoroan amami torosoroon amami taorosoroan amami o ramosa marmtememak san taosoawn marapatomemak esa ta0soon meretas ova torosoroon mar rasa asas taororoaa arema taoosoro mamamrpma toosoron amami t0rosozoon maramnakammmata solo men tao arm mao naa asa proses.lampiran (ssh) pageerah yang kurang dari (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi bbm. toosoroai aman t0rosozoi mammamme2 asa toannorowe martmensaroma beo tama ama naa pama taosoro ama taosoro ama taro mama taosoro mamumano torosozoon mmmm bahasa taosoro mama ancam mama taro mama men taosoro marmmbmasanam men taosoro marmmbmasanam taat men taat ame pama pam pama pama taat aman nama aman tamara aman taat amino tamara aman tamara aman taaororaa aman beo taat paman men pama pama proses.lampiran (ssh) page taaorora memakai me mao tamara seram tnaorora asemamism mao tara pasemamsm tnaorora asemamgame tamara pasemamam tama asemamusarsm tnaorora asemamunaram tamara asemamusaram tamara asemamusaam tnaorora asemamusaram tama asemamusaram ptogororase tam pratama panas drama bias baar taaorora amamtemum tasosorong mamalia tana mamaersaumtne sama tiaorozoaa mamanemrseamtne semar tara naa pama tonnoroas tam pasanaoaaas moe proses.lampiran (ssh) page mao tamara meparamammae e man taat ama maa pama taat agama naa pamanda tamara anne aurora anzmmome mao pam maa taaororame atm pasaran atm dea ban man ben moe mao mao maa taoronoas sararmemonae oam maa tnaoroame say pamosarame sah taorososos mowmecememaaa tamosoaans msoetemememae taoososons meoecememamac tama eoeemmesos maa aurora eoemmmamose tnaororom eoemmmamose beo mao tnaororom meoemmmamose ema moe tnaororo eopmemmasta maa tnaorora eoeemmaste asas moe proses.lampiran (ssh) page mao beo mao taororom opmmmasta panam pemasar tana emas t0rosoroms mamasa asa t0ronnas mama ooo taonororoas mama joao taonororoas mama joao taonororoas mama joao tamaroaaas memar aaa taoororoas mama asa t0ronnas mama ooo taonororoas mama aon pane memuat oa dea t0noronoas mama ooo t0noronoas mama ooo t0noronoas mama ooo taonororoas mama joao taonororoas mama joao bea tonororas amami eos bea tasaosarams teman sera maa tamara memanas taosorow memeantaamaremeaa tamosoroemememtaamanaremean tamosorao mememtaamanaremean taocoro memeantatmasaremeaa torosoroa memeanyamanasa agosto mean torocoroae mememntmembamanaa a00 dasa pemda tae psm taorosoroas tawar a taosoroas ama a proses.lampiran (ssh) page basa ema basa emas saw emas taosoroaa mama a taoosoroaa mama pama emas basa pemda a taorosoroas amar a teaser tao psm tamara mamas ara dame emas bama emas tara mamas bao emas aaa t0rosoroaa mameratamay asasi tamosonaaa memutar t0rosoroaa memenatamay taat mampu asa tsrosaraas ema sana taonosowe camat sosa thaaoaome memtarmurtaa tiaorosowe memtmemetasa ass thanoaome memtarurtea asa mao tiaorosowe memtmemmtasa soo tanoe memtarmurtaa ass tiaorosowe mamtmemetasa sos tanoe memtarmuraa tnanoaoae memar aan taorosowe memteeme soo poso tian emtarmueas asa torosorowe memompa tamara pemeran tamara meme men tanam femmes tamara memes bea bea t0osorowe memuat dea mean toosoroms demam asa torosozoe gempa t0osorome malam proses.lampiran (ssh) page basa ema tamara jemaah tasosrame memang san toosoroms member asa t0soros amen asa toosoroms amen sao taoosotoms amen oaa toosotome amen toosotoms amen asa toosoroms amen sosa taorororan amors tamara memerareo tamara mamerereo tootoraa amami asa toroorame aman torosorowe ammad taoosorome muse toosotoe mamak asa toosorans amat p a dea proses.lampiran (ssh) page bea tea tasaararame emas ana taorosoa7 mampemanganomaa nan taorosoa7 mempemaamomaa thea memtennemesaaa torosozows mampemaamesam baar ta0rosonoas mempenanemasampaar torosorows mampenaamesam baar torosozoas mampenmamesampaar torosozowa mammemesmua sosok taro mempan tsaosonoa mememeamuma maan t0osotows mempemmantama soo tao memmasantms sasa tana emrasanma esa tao memmasanma ova tana emrasanma eos ttrosoroe membahas taoosozome ampas ooo soo maa torosotows mamadamartam ovo taorosoar ampagaan men taorosoar ampagaan tao ampagaan moe men proses.lampiran (ssh) page mao tanpa emramaampa tiaorosoar memaaampaa a00 tana emramaampa san asa torosoroms mama tsosorome mammals t0osoroaa ampage asa tororosoms empat essay tasronogoas membara asa tonotogos mempomammpaanpaarbaan sasa ponorogo memmomammammapan esoosoo torotosome mammomataa tamonaaas memata bawa mempeeeana dea tsrosoro memmomemoraeame soo tasocoro mempmemtormam too ancora meet ara taaoooa mempmeonama t0sore amp t0rosoroaa memuat torosozoae mammestamenamaa soo den maa tao amami ama amami proses.lampiran (ssh) page mao torosoroaa mamma togosoroa ammem sasa ptonororoon mamalia soo siaoaoronn membesar soo torosoroe mamsamiam asa tamosorowe saksama asas dea taororam bersama tarosaraa mesa asas aon memanetmamama poso tonjong memunateamsaa soon tambora ama sasa basa pam asam ema tambora mama tambora mama taoosota mama taoosora mama asa tamara ema asa torosorowe memucumammetaa soo tasrosoroas memsaumaameraaao torosorows memacumammeruaao mar sosok tsaosoroas memsaumammerakaso asasi ta0osotows mamvacumeamputa mana so0 taoosorows memuammsas vac tamosoroas memuawmsae ara tamosotows memuewmsae soo t0rosorows memueumsae asa taoosorows memuaumsae torosorows memuaumsae vas taoosorows mamuaumsae proses.lampiran (ssh) page tour emuamsak torosotows memueumsae soo tamara memang bea taoaororas masam t0noronoas masam asa bea t0nororoas saksama asa bea t0nororoas saksama asa bea t0nororoas saksama asa tamoroaaas memang apaan taonoronoas masam t0nororoas camat poso t0rororoas saksama tamara memang t0noronoas camat t0noronoas camat t0noronoas camat bea t0nororoas saksama asa bea t0nororoas saksama asa paoroaoas ema aon maa maa tao memantnnemameamumasama tnaororo samaran maamteamumacma (ee mean taat memakan rammamumesama tana anthem tnaoronoa7 met femaema tana kanoman taorosoa7 amen tana pantas ben tnaoronoae ama tama pama tnaororame ama tao ama o panam pama proses.lampiran (ssh)kecamatan lok fan) ten amalan| bis gis sja aja iv) (sai sa. aja ps3 sek ri. jasiolislis|o (ro| |roles|an|an| |as |is|ao |a2 |a2 jan |a7 (as |ao (si |sa| gicangine (aras fifa |as| jis asas |a7 (ar |ao (ao|aa jarak rojas enfanfeofesjasfas sal isis aon fan |oor|an fan jas islan (sn |io fan fan far (an |ao |sa jas (sa |s9| e|oimarasas (is jis brebes (errend22 asi iel efowau (rolirfar fan fosfat no|as(s |i2| (as jis (sa (aa |2o pia (on |o0| sarananya cihaurbeuti |ao |i2jan jar |se jan joa |ss|s2|3o|ao|aa joo |aa |eo| jas |ee |7e kawan |os |ss|sa| jao|ar|as |so|a9 |e7 jan (s7 (s7 |o3| |satinasara pes |asfosfas pos) sena pasanfari (3s |as|ea jas far |ss jan (sesi jan |ar| tam ama name pemanen taaororae malah taororaae malah tnaoronoae aman name pemaeme mao taorogoe amamanvowrona taoororoas ama bea taat pama t0nososoes ambmanareaan masa toososoes aebmanakaaan taat taat pasaran taat men pron ama men piero aman mao pama seanmemmetan tnaorora amomtemetsn megan taat ammmeraersm tnaororo ammimterapaasom tamara ammmeraressm tamara mammmeraressm tnaororo ammimterapaasom beo taat ammmunsoome taororoa atmimunsoome tnaorora aturan proses.lampiran (ssh) page taat mama taororame mama tamara pemasar tamara amamaogam taororo amammeoogam ema soo beo tana emsmaamaonam ama taororo amanat sonaameoa mean tana emsmaamaonam ama taororo amanat sonaameoa tina meme enam tamara memompa tama tnaororo adopt sonar damermama mas tama amor amp aon orameraama tamara memerampaonsm dtamerama tiaororooi mamepmmamemmopmasomeea mega iaororooi mamopmmermemmopmasomeena mao tnaororoo mamepmmermemepmastomeana men tamara mammemeoonzanman opa thema mammemmeoanzanmaa moe tnaororo amameneamasma sorotan mateemermtamarmmoame mp0 mao tamara mamamermmarmoam ampar taororon mateamermttarimoame amp tamara memamemmarmoam tamara mamamemmarmoam taororooi mateemermttarimoamg amp tarra mamamermtmarumesanotama | pasa moe maa tamara mamamemupamorsn tnaororo mateamemumatorsm beo tnaororo mateamemmumamtorsm tamara mamsamemupamorsm tna0roro aman saham ema mao mon taororo mampsamormasamepmo mar mon mon beo maa taororoo mampmmormasamepamo beo tae mammamaormasempm ema taororo mampmmormasemepmo taororo ampunan moe proses.lampiran (ssh) page naa aman mao mao tnaororo amesmmorumetom tamara mamamaerumatam tamara mamamerumatam taororo amesmmorumatom mena mao maa tnaororo mamesmmorumetom tamara mamamaerumatam tana mamamaerumatam tnaororowe mamsmmoumatam insan pam pasar ame ana memnesma tana mamenecaaaa tnaororao emememamassaa taororon memempamamas sma taaorora amopoemama tama emomoemamas pama enemamaasaga maa mena beo mao mena taat amapamama men mena tanto amamamames maa pareja anepamamasnomaam ema mao moe beo beo tnaororo mamamamasnomaam ema tortor soemarno tarra aroma seomaroran sorotan aroma soomarooat mean tamara armaameseomanoa sorotan aroma seomaroat tarra aroma someone tamara armaamseomanoa sorotan aroma seomaroat mega tamara aras tnaororoo aratamrasmya taororo arotaarmsmya tamara parmaaoaa tnaororoo maraaanmasa aa beo mena tnaororo maraaaamasa aorta raman hiaoreao aragaaunsmk proses.lampiran (ssh) page naa raman beo men tiaororame amar paararae pama taoosorowe pare tasosorowe pare torosotows patas oo beo aorta nas some memaarunumesoma sorotan tarasuptome memerumumesoma aon nas some memaarunumesoma torosorome pasa tao pasaman tasosoroae pasar tsosonoae pascomme ta20royong pemameaammm aman a00 panorama peamemanpasi amannya tonjong penempatan pas amamanemarsama tamara pemesan tae moaa a naa eos naa peomeemosa a timo comma tnaororoaa pasok mao mao taat pase tama peter proses.lampiran (ssh) page torosoroe pamor sao torosorowe pumomrarman asa tasanoorows tsommonetama men taoanoorows asomemme asa teori asoeavato tama pemeeavasoa tama pemeeevam tsrosorame aespa pasrosoraae pam tnaorora asam tasrososami asas pangan pasos taat asa tana pasak taoaororong isomebamam asa tonororang isomebamam asa bea maa patas tama pasa tamara pama pasar pama maa pak ama pak mao taat imam men taorosorone pamosarame pama beo tao pamor tao pamor proses.lampiran (ssh) page teaser taorosorone moegarmm semasa torosorone incootaee watamantatmman sma tiaorora pimeppaton tama padatan tamara pamomrenama mena mao tnaorora pameran a tama momen tama pamomrenanaa mao taororm pemaparan a tinaororo pimeopatoom tnaorora pimeoeaan a tanam pemain theme pogrom tama maros aurora pimeomarom a beo beo mia tama maan aurora pimeoeaason beo beo tama pamor asa tam pama teorema meat teams pamamasassa ara tonororoas meomasasson aro tao pamamasaaa taoosoran amaamasas tama paman tnaorora ameeason a tam memakan tama pamor tama pamor beo tiaorora pimappasom tama pemasok tao pmeomasom tam pamor beo torosorane imaopasaa asa torosorases fmopasaa soo proses.lampiran (ssh) page taosoraae pem taoosoronn jamasoptmaa ago bea torososoms pmosopssa taontooro menata tasrososo amanat basa maa torororowe pementasan taonoronoas pmetamemaraa ban ben tonoronoas mertamemarsama tonoronos mertamemereian ben baar pama naa pama torosorong jamamyaemeyamarensaoe poso0 taat mem panam ama psim tnaororame mem tasaosaras pama toanoorowe anthem bea tamara mes aurora mam ata dea proses.lampiran (ssh) page mao taorarane mara tamara pamarors taororane mara tamara pamarors tanam pamaroras ana pemasaran tanoe pemateermerea ran beo mao piorotorase pematrmsarmerea ran tnaororone famartometaman tama jamamaase e tamara pemain pasaran amami taororaas jamaah insan amat nan tnaororoas aaaaaa taorosaar amat taorosoar pama tana amat tnaoronaae amat tanam pemanasan tama pamagamosamk aga paman taat amat pama amati taaorarae mata pasaran amat a name pemasar tagore pemasar aurora peameruammao mean kena tanam esarmans uermsamsosotaom tnaoroso mtarmane taman mama tnaorosa arm gamma moe men proses.lampiran (ssh) page moe beo mean tnaoroso mtarmametaramaoammta panama pesta nmorpamama tanam pesursamammorpamata mao men mean ben taorosoa marun panama pesona men ben pasaran partai men men men ben moe bayaran pama a paosoraas torosoroms paosoraas bawaan pamosmao bea poso bea bea torosorame pam tasrosorai amarotmma tsrosoran merona a men men taorororowa mompareertmmac terma oessasoo pen torororowa mombarbamamu cma iss amors ama matan taororowa lompatan pa asa maa men tasroraramo mcm a soo tororaoramo mcm eos taorarano acak a soo pararoramo ama asa proses.lampiran (ssh) page ama ama torororowa acak a soo tonororass omah ana tamara malah togonoroma rekaman soo toronorowa ormtmangarsama ass voodoo torororowa orttmangarkama ass voodoo tsrororawa mma ora torororowa compact torororowa compare asas tamosaraas mmpaaar tamosoaone mampaaarn ransom motermamats taonsorom motermaats taoaororai mortermamua asn dea dea taaoroaae ormpaara man maa tnaorosoa orapaaio beo tana empang pasar rapat tana ppp tana papa ina empat aga empat tana mempan naa beo tamara ampas naa beo taorosoa ormpaarah pasar prapatan tama prapatan taorosoaa orapaaae tao ormpaae aa panas papa proses.lampiran (ssh) page jan |aa |ao (2a| |so|a9 25m |2o|m| |ao(7e| |1e| (o1|eo| lombok |as|sa| (s2 |oo|a7 |a7as |a2| (os ana rara ora ana aan naa aman anon ana anna aan embun fog |ao |ao (oa jas sa|an| |x0 iso fan (og |us for |xc ms2 (ro lambat| asa |se|2o sofa |se jan (es far jan fan |ao lan jae (aa jas fas (s2 maan amp beo taorosoaa ormawa taorosoaa opa taorosoa orapaaas moe tao empmasarah maa torosonos tanaman t0osogomsotatmammosa tsrosonoas potatmammama torososoms oavoormeyameaone kana t0gososos ota jmmentansa a00 torso tome mora dmmenamsa bara pam bara pam pasorarama tarosaraas ame tamara ame torosoroas woman aoa tana tamara maa pasar a tana pasar pe aa pama aga emamaraa taaorosoaa ottomeortamat asa beo tiaorosowe motamosamemrae tnanoaee ommposamemasr san taoosorowe movie oreamammewer bea tiaoroaw amati men mean toronto ommmmatampi7ma nan moe tnaorora mamemaam utama e saat amen aan uang proses.lampiran (ssh) page maa beo bea maa tiaororon osmasamunaoma aorta oamasamnuraoma tara osmasamunsomaseamaa tn20roroomemtan genta asma memakan tana woman gema sma emas ( e tara momen ema nama merasa ( t20roro momen dent ema memakan ( e tana woman gema sma emas ( e tao momemtan @tempat ama memamah (ee taororo woman demuamasasma tara camat demam tnsasaa taat amatir demam unsasma tnaororo commun demam sama tara camat demam nasa tiara amatir demam tnsasma tnaororowe omaataso mao moe tnaorora mommwnaam beo tamara omamonsam beo mao taororo momementretamomtsaam mao mao taororo momementretamomtsaam moon mao taororo momementretamomtsaam mao beo tnaororo momemonmrenamomtsaam mao tsnooroma omah a toanoroaa omar soo tao amar naa pamer tanam pamer tama emerges dea bara pamor pia emotmasa asa pamen momotmana sam sono tonororana ontoram tnaorora omumetomg taat omumetom ma pama amulet proses.lampiran (ssh) page ama semut pameran mumeomg tamara emumetgm tnaorora omumetom pameran mumeomg tara omumetga taororowe omumetomasremma taat ormumetomaa maa taororo mommumetomarmspemea ema mean tnaororo omamastoma mean taaorora name omar tanam momen tnaorona oraramrete tama pramana corona oraramta mao aurora oraramrate a00 tnaorora oraramra men team ormas beo corona oraramtate den tam pom tiap peserta ta0kosovo momanmertmemaa ooooosoo tororotoms oom asa parma poor tasororams asa tarsaaraas pom asa tara ame tamararana paoromaeta taoororong ooemanomaenagen aras toronorams orang barat poor torororoms orang asa taorororams ora proses.lampiran (ssh) page taat taaarams pora tamara pama torororams orang aoa pataaraas pora tanorotoms asrama toronoromsaorramma tasrororams aon ara tororotoms aormamma tsrosoroae paormaama san maa tamara momo madame pom tamara momo taoronoe tam a tama pam taaoronae tanoe name teorema tamaroraas tampak taonoronoas ammem tatororoas mms beam ampas tonororoas mms proses.lampiran (ssh) page ama emak aurora pogaamats maa aurora pogsaamats maa mena net mean net tiaororon mommmammnssoomereanm sasa net mena tnaorora mommagmmmsoomaeam net mena tnaorora mommagmmmsoomaeam tamara armamumesonaam taat ama taat ass tamosorame pama taman pama taamaas pss tamara psms taoororaa pusaran soo ama psms moe megan been taororo sreamtmastome momen toma tamara pmcagoppamsancisaa megan net tnaorora eratoptmmmernensma beo not tnaororoas pmempameoans tana pmcsascroma a tian pmcsamcororma mao mega tanam puma taoroawo pambaeamemeara beo tasanorame ptmmpemetuk toanorame pamer e mao nan tanoe pumvarae mam awan mom moe mena maa tna0ro2oo pamvamae meter sewa maraton panorama verse mata sewa mamabaws ran taororm pmmeomatsan ansor mmemmatsa beo proses.lampiran (ssh) page tama memar pama pemasaran taonoozos pammemramecaaa asas tonososows pmmmeertate beo men taororaa pemmasgam naa pemeame naa pemesan tamara pemesan tam pumsasma ina pmumcasamao asa tnaorozm ptmencamao men taaororae pama tamara pama honororoas pmaammtupsoo torororoas pamaamm tua pasaran pasaman beo aurora pamammm tas taat pama pamer pemsammr taat pemain megan mega tnaororo pemammmerementumay megan maa tamara pemsammanamea taat pamsammamamea tamara pamsamm pama pamsammm taaorora param mao batara param beo tnaorora pamaammaap para pamsammam para pemanas proses.lampiran (ssh) page aorta pamaammume tamara pamsammume team pamsammume tnaorora pamsammume tnaorora pamaammume mao tnaororowe pamaammume tnaororome pamammmum mena pama pasang beo sorotan ptmmiyasrau mao tao momen mao taat pamen aurora pamen tanam peng taat memecat pasaran tao tama persero taoronome pama panas panam taosozotoi amentaoebamepataa soo soo tosororoa nmsentanga3 oemenama seseasoo tosororos menganga3oemenama seseasoo proses.lampiran (ssh) page taosozotoi pamentmoormempak a00 tosoraraa pussentaoormemapak men tosororooi menimenommeseanarasoama estos0 mean tanam asam taat asem mon tinaonoroa umopakesa ema pasaran bea men men tnaorora aaaaaa beo man mao maa tao pemeras mao taat pemanas mean mean maa taaorora peaanoap toremanomean para pesanan teramaomam tama pemarumea taanoaoag puntmeoamemmeratame mena maa ega tamara peoogeumah moon taororoo aremaangemuum mem osman pem mean beo sorotan paremaarmemuum mem osman ema megan moe baar pasar a o tanam pesat proses.lampiran (ssh) page mara asam tama pesat tamara pesat taororoo pabemerenmoamga masa mena tao pabamepomoamam parararaas pama boros paman baar pama batara ama tana pama toosoros paman toosoros paman tana paman batara mama mao batara mama taorosoa7 pemanas tnaararaae pampanga tnaororawe masa pam sasa proses.lampiran (ssh) page tanoe stone mean mean ben tasanoonaas some toanoogoms some a ova moe tara pesemasammnemstoma ema tnaororoo pesamamammnamatoma ema tiaororoon presematamaru2omgmoo maa tnaororo preematamamutomemmo beo tamara peesmasanamuromno beo aorta presemamanamutomano taororooi presematanau2memo tana peoomemmea tana peer tiaororoa peoommemea tana peoommmem tana peoommme taororoaa peotmmemmemas mao tnaorozoaa pesona tana pesona tana pesotamaama taoronoa pemotretan oma taorozoa esoptamer tananeamaa mao tana comma rara taoronoa esoptaer tananeamaa mao tanto permata naa pem tanto pemmmaaa tama pemasar mena nan mao tamara panas etogotorasse patumbasat esa proses.lampiran (ssh)'onal uraian tujuan bupati eselon unssionat penemu sat pimpinan (i iv jft di non anggota madya lai pns dprd sekda| muda anya cluster km kecamatan barcgbeg, cijeungjing, sarananyam kecamatan jatinegara, rancah, lumbung, rajasa, penawangan,moe moe moe tnaororo pawumbtaremtanaso tnaaerao pemumpramastase tnaorora pawumbraremtaeso moe ptogototasse plumbea pemda s00 mao tamara pamammaa megan net tamara pemumtoamnoasiom taaororo paumoanamtamoatoom taat pemumbomamtanon soo beo maa taororoa param mana soo mao megan moe tiaooram paummaamtosona taororoas puma taororoaa peak tatararame pem taoororawe pam bea parmraraae pea tsororawe pam paararame pem bea torororaa pam soo torororaa pam baar peu a bea taoaororams pam asa taonororoas pem a paman pecah proses.lampiran (ssh) page maa pararoaaas pem tonororows pam tonororoms pam tsororoaa perekam tana perekam e tana perekam aurora perekam tana perekam tama perekam tara peaeamm aan agama pama tamara pama tanam pama tnaorozoaa paman soo taorozoaa amors aro tamara pemamah tnaororame pama tama emanmtascmamarramtan tiaororo emanamgesamamomamtan dea taorososows pemamamaommema torososows pematamaommem? proses.lampiran (ssh) page tao pama, pangan pama, taman pama, tara pama, tangan pama, tangan pama, tao pama, taat pama taat pama mao ansor bateman asa taman patas taaoroson bateman men taorosoon panam mao pasaran pare naa pama taman pama tana para taat pare pangan pama tana para toanborame permonaarma deo beo taoanorame pemmnnaarama tsrosoroa pemagtmea aurora pameptamas tama perasa maa taorozoaa pamen men aurora pama iaororame taram pemanen e inaaaao pemegang proses.lampiran (ssh) page naa eaee tama tiara perbamumepewammummeecooma (ee tiara erbamumepewammummeeoooma aorta erbamume tama among (ma ana penemu agape pamer mam mama mam mma maa bea bam maa taste era tana taororo mensammaanar dea taonororowi menaanbasaram bea tonororami mens tarorora esa bea damar piano pama tnaorora mma tamara pemmanom tnaorora phantom taororame tapmuntom tama pesemunaam tamara pammanaam tnaororowe tmn tama pusemanaam tamara peammanaam tnaororome apn ma panama maan mama maa moe tama maamaatomromaa ema tama mammaatomomaa ema taat tag maetomomaa mega tana mammpatomomaa ema taat tag maetommaa megan tanam mammpatomomaa taat maan maetommaa megan moe time maampatomromnoa beo moe tamara mam mpatomaromnov ema tiaororon mompmeraome tnaorora mopnearaom ma tamara morena proses.lampiran (ssh) page mao tanto pmoorun2ometamempmeunsoma tarra moon2ometamememeunsoma tinaororon moopuv2ometamemaneunsoma baca amor bacaan taosocorowe amors aurora pemmunaga man tamara peumenweatooo taat pemmenwematooou taat aa, mao tara pewostemtatanganasm era tnaororo ost tataarsaaasm pera tara peostemtatsargan sma ana tara pesan tamparan rana beo tama peesarandun omentmatamaasma, tama peesartamdun omentmatumaasma, tao peesartandun oren umatamaasma, beo taoronoaa permcnparaak beo taoronoas pammmanuaaog tana pemmamaog tao pama aurora arrtamoname tamara parrmaseonaae name porsoame tnaotoran arema mao tamara parmtmaa a tnaororam aromtaatah mao tamara peretasan aurora parommatemat tamara poremasteame a tamara pertmasteamtoa tnaorora pron pemeran a00 aurora pagar tamara pasa tnaororam pagatan pama pasa tnaorora pasaran taaoraraa pagar inamaao pesaatemas proses.lampiran (ssh) page maan param inamaao persaatammas tama pasaman taat pama maa pesanan aga pasaman taororam paammorm tamara pasaman taat pasamute beo ana pemasok moe mean mean aan tiaororo aon amamonenam oam ema mon taoroaoa penkerammnasawamaa taat penkerammnusemamama megan moe tanoe petorammarumambea mama tiaorora fmemaramesm tnaororam pmemarame beo tamara paeraramesa tian ersmatonsemsemumemaa tnaororao pereubatonsemasemumemma tnaororo korea2onaemasemumenma aorta eaba ons emasemumeama aurora pawmemimaa moon tamara pasiumatormemeunsma mao nama pasiramatormemeun sma moe taorosoe pamtaaremempantuas taanoaoa pawinareesmapammua mao kana moe men ken beo taorosowa pantat mao taanonaa pamtemmantamg tnaorosoae pamen" ema tamara posremunsaramearar mar tamara posremunsnramearar mar tao pasar a mega tama pasar taaororo paman tnaorosoaa paman tana posmarmmaa naas panorama pasmarmmaaa naa torso pameran naa taorosoaa pamtumamaa maa par naa proses.lampiran (ssh) page aan parama semata tana pamanawamm samaran mena tiaororoo patametammsamm camat a00 den tonororows aman simone panama den aurora pomapatepeymsum pasang tnaororo pomapatewaymumapraam beo beo beo beo beo beo tnaoronoa too terreemaranawaa soo insan taorosozoa7 honesta2 smpammkeaamn mar season taosonoar ponearr2 smapammkeaaan san ana pomeraemmass es paras ama paramore tanoe peemamem drama semasa san tnaonoroa usman berararampem soomarsma| taororoo puemampeng scatatampemtsoomesml tnaonoroo pusara berataramam soomasmal aan tnaororang pusamaafaan pasar amemarma proses.lampiran (ssh) page mao tiaororaa puma naa pusar pua tao mama pasa maa pasa insan pasa mma pasa tanam pasa maa pasa tanam naa pasa maa pasa tanam pasa maa pasa mama pasa tao pasa maa pasa insan tanam naa pasa maa pasa progotorase pama panam tamara maa maa pasar mana ama mana maa mma pasar p megan doa net tatacara perma umum smeetooceotuma aurora nama umum meme toooootura l tarra penaagepomum sepeetoocootuma tiara pendagepomum seeetoocoouma (ma tnaororo enamgapomumm smematoooootuma l tanto enageromum sepeetoocootuma tamara pesamumetosau aurora pesamumetoocou mean aorta pesamumetoocou tamara pesamumetorau tamara pesamumetou aurora pemamumetooooa ben mama mama proses.lampiran (ssh) page mamak naa peramu beo tnaorosowe pereriesaam tanoe peserta tnaoorae ommemaa a a tnaororowe ommmemanaaaa a a naa emmemea a maa ammem tinaorono mamma mon moe taro oma soo taororo empang rose mena tanam pemanas tnaorora oma aa mao jaa tamara petsmeteratrrema mean tamara oma spatmamaoom asa taorosao omtaaea aurora pomrmomamtma tamara omrmnammstm mer taororam parmmomamume tanto mama p p proses.lampiran (ssh) page mao men taat ommtamk tnaororoo memanen mao taoronoas (ompmemeramaama tonoronoas pompmameramaams masa nan moe been tama (omrmpsaemesmamsrama oma tama omrympsaemesmamatamua taororoo mampimemeenameatsat eos tamara omtyupsemesamamsata een men tnaororoon pomrampsaemesanainsattat sanam mean men taororom omomuearsap peer mao tamara jemaah tamara oma p iaororooi omtomemenanamesarama tnaooroe peanemesmamsarama aorta omtomemensaramstmaea sorotan eta mmemamemosameammeme ema aorta omtomemensanamastmensawemee| emma aorta otome mengeras smenpawmmee paman aan tiaororoon feomyamemmemamesan opa tagore pmtanemesnamersan proses.lampiran (ssh)125wilayah desa kelurahan kepemudaan olahragataororame ottoman oa tamara bottom tiaoorame ottoman a maa oem tanto oma maa tnaorora oma taat pemeran mean tanam pemammamoa tanam pemmrmamtoa baar ama pama ama taat ama ma tamara onta ama jasa tamara oma bass jasa taonororaas hitam naa ea tamara omega pa tanam ore tanam ore tao ore paa taramarame komune tasannorame comme tanam tiara era piano perosamema proses.lampiran (ssh) page tamara owamanesom tiaororao forsaamunesoome tama fewamanesom ee. tinaororami joreaanunesome tama ewen ee. aurora forsaamnesoome t.a tamara ewamuesom ee. tamara jomamanesom tama ormas aurora a pasaran a tnaorora form masa pasar pama jom tnamoaae ema mao taorororoas inaorara pamosaae jae tamara jae maa ema tawa eramamrean tama emammioo aurora emammioo men tama emammioua ma taororao emammtoura maa men men tnaorora ememmtouja ema tama emammiourasema ema aurora amapmupsme tamara amarmurs aurora amapmupsme tamara amarmurs aurora amapmupsme tiaororon amapmupsme tiaororon amapmupsme tiaororon amapmupsme tnaorora amapmupsm a tiara mama proses.lampiran (ssh) page amors mama aurora amapmupsme men men taat jovamowarm a tamara jomaame taat oma imam jemaat beo tamara jomammeao a naa mamma maa jemaat tamara jomammeaeo a naa jamak ama ono tamara oma tao jom tara oma nam ema tamara jones a tama jomemsea maa jomemse tao jomemao a maa jomemaeo ama jomemseo aurora formmmameane agape omresmamose taat organ taat drama men tamara rara taororao jorsmamroa beo nan beo men tamara memanmaaaomata mena tamara ememanmamatmatom aorta memanmaaomata a00 tnaororam memanmaatomata men tnaororam memanmaatomata men tnaororam memanmaatomata tnaororaa memanaaomata mao proses.lampiran (ssh) page naa ama men tnaororam memanmaatomata men tnaororam memanmaatomata men taororo omemanaaomata tnaororo memenapsaapatmg mena mean dea taororon omemenapsaapatoma men mean dea taororon omemenapsaapatoma mao tamara ememotasanaparm tnaororo omemenapsanapatoma men tiaororoon omemenapsaapatoma tnaotoro omemenapsanapatoma tantra omemotapsanaperamg tamara ememotarsanaparm tiaonorao omemotapsanapeaamg pan tara omemotarsaaperm taororon omemenapsanapatoma men tara omemotarsaaperm taororon omemenapsanapatoma taaorao omemotapsanapetmg men tnaororom memararatom taororam memanaratom na nan ptonosoros (orarvoneuim asa men men taororon pntmeronamp tara pemasar aurora pontamernamp tamara prmmermemen taororo ndamermtmemn a tamara rmamermemn tnaororowe ondamermtmemn mao men men taororoo ndemerenmpagaaaa men men taororoo ndemerenmpagaaaa tnaororo adamerenmpaaaaa proses.lampiran (ssh) page mao men men taororoo ndemerenmpagaaaa men men taororoo ndemerenmpagaaaa men men taororoo (ndemerenmeaaaaa men mao dea mao men mean taororoo ndamermumeam ben taororoo ndamermumeam mean taat rmamerm meme taororon namerom ine inaororoon (ndamermumeam sorotan name mem taat raameram meme mean tiaororoo (ndamermumeam mean tiaororoo (ndamermumeam mao beo taoronoa keberatan koeman mam a00 beo maa tnaororo rapmuntome ommapmumatoma mean mean taororon (rapmuntome ommapmumetoma megan tama peranan sms ommammumesaa tiaororo rara sma oman masa moe tamara pak men siaororoa permmatamp nano empang men net tiaororo ema aantawaa sanga mean net iaonoaoa poomamatmnemawuan ana proses.lampiran (ssh) page taorozoaa poetamatmteemamaan sasa tanaka pemamatunemamuan sasa pamororaas ama je ama taat oem tao oem tanam oem men dea tao osamunamttmam tamrosoraas more mao tinaorosowe fommioms ova tnaorosowe common a soo monogami oomsome pesan moe mena beo taororo jose koma tam koma ema tnaorora oma taat m inna proses.lampiran (ssh) page naa ema tama jesaaasome inaororon josmtoasome ppm moe mao mean tnaororo omar aan tramamasraa ema mao tnaororame jomameme tnaorosawe oma trotoar nomor dea dea tama tama mana torosozos ormbamisoaeaa torosozoas pormbamisoaeaa tana poemtamcematoannn tiaorosoo form tamosorons ommeame a tamosorane female taosorans oma a tamosoraas poemaamaaa tamosorows omaammam asas gea taorosorows owmaammam taoosorows owmaammam toosorows owmaammam ana tasosorows oremaammam soo proses.lampiran (ssh) page taosotaas ema beo tnaonrao oat tomememaemm omar iaororoo one teomememaaminsomeram dan aorta selam tom semacam omar (an tarmraraas pratama taonororowe oapotama beo mao tiaoronoa oatoramaemamemn setan mena gea mao gea taoronoaa owmorparpmemmso mega tononoag ovtorparmamaean tinaoronoaa omorbemapameaatso a10 beo gea mao gea tnaoronoag oatorbamatamaan maa tamat mtortamu naa keamanan tama menak tama lemak taororaaa oma taororowa own taooosorooi owmsmme eos mean dea tasosoraws comma ama oma tararora oma bara pem maa pamor jae diare prororase kiara diare prororarase yoo taororome stemma taororowe stemma tnaoorae stemma pola tian remaja proses.lampiran (ssh) page maa taoororoas mama ame mama bea taororoae mama tama psms taororaae mam tama sms taoronaae mam taat bara mas bama bara bama bama maa bara bahasa bahasa maa bara bara bara mam tamara imesamm a dara mam bara mam pama mam dara mam bara mam pama mam dara mam bara mam aurora mem damar masam damar pasa eaa mean bea mean proses.lampiran (ssh) page taoororo asrtemamangaan vas mena men men bea maa taoronowe padatan pron rmak drama ema prooroaa emak piarorars era prosororams (aa ptogotoroe eaameamamamn pioororae peamemamaaa maa saat (aan maa taorosowe (asm bamemaasnaanam taonoao aan pammaammasa taorosoe (asambmatammanan moo moe taorosoae (asmara ptototoro (aamabmatamaepaaa sasa maa kaa tiaorosowa (pasmmbmnttammsaa esa siororaroaa (eaamnpmatammsaa tiaorosog asma atm men tama fasmmpmatamah tnaorosoae asambmatamman soo beo taoronoaa (asmmbmatamman mao mao taoronoaa (asmmbmatamman mao mao taoronoaa (asmmbmatamman tnaororoaa pasaran moe proses.lampiran (ssh)moe mao ona ptosotoroae (eammmbmmtarman asa mao torso (asmmbmmomam kal maa neo mae neo ptonotoroae (asmmbmmomamamam taorosowe (asmmtanteramoro tanto peasmmtameamoo moe naa eamateama men prosotoraaa (aamntaa moe moe men taanonoa (aammtenaaanpertmsarama saran taat asma tama aamorasaa men ptorotoroe (eaamoumeeakonwaa esa neo ptorotorame (easmmommaa sirorarame feaammommaa ptosotorame (easmonmaa mao tanam asmommansaa taat sama tao sama e mao tanam amat torso (asma timnas soo taororoae faamparareh tao aamtaranek proses.lampiran (ssh) page mao ptonotoroa (eammsptamanro ona taonosoe (asmspitammsaaa seo siororoaa (aan sentammsaa ana beo ptonotorona (season spitawapanan eos maa maa taorosoao (asmspitmsapsaan pirororoke (aan semtasarsaa esa ptogotoroag (easmaspi ramalan soo ptogotoroaa (asmsptamaman era piero feamsetamm tiaonoo (aan setamsaa piosotoroee (eaamspntamsaa tana mon nan moe mon mon beo man tenar ama taat aamtanbama taotaraaa esantantepaa moe taat raman taat amanah tana amanat taororoaa (esantanmbameaa ana atasan mao taororaa eaamtambamaa ama eamaawaa ama eamaawaa taotorowa (santanbemera taaotoroa esantambeera benda proses.lampiran (ssh) page taman moe mon taororowa (santambametae mao taororawa santa tamara rantai moe tanam easmsamamut asa taoroawo asmeamamua mao moe tnaororone fasammnsaa tnaaarana amaamansaa mon torosotone (rasmpamoboreatmm sma tnaororam fasntamas aa emo mao tanam asam thema pasamtota beo tiaorosong (pasomancemasanamantan soo men taoroson (asam men men tnaorosom (eassmametama sasa tama assmamorg tiamosam passmamorg aa name assume aon pilosa asset aa piala (sesama tana pemanas maa mama maa ana maa ata tao ata pama amar taat amaemara eat non taat mama taat ama proses.lampiran (ssh) page ana naa mama tana mantan tnaorora (empang mao tnaorora amanat taat ama naa tamara taat ama tamara sama naa ame tara sama taat sama tama ama tao sama beo tnaorora ama naa non tiaororao (amanat mean non taat sasa, mna asam maa asam taat sasa mao taat ama maa mama mama mama mama pramaase pa pama prororase taororame amanah meng proses.lampiran (ssh) page maa ama tiaaroee pampoomeramae taaaroee ampoomasamae taororame ampar tamara ampar taaaroke barmamaranae tiaororowe (am barmpammasawae pam a00 taotorame ammad par mao tamara ama baaororame ampas tnaotorowe (amatminar pam tnaotorowe (amammeainar pam taarome famememasanae aan tamara ama mao tiaotorowe (ampuntemasawas pane taotoroae ammmmanae pan beo beo taotorowe (amutmmarana pama manga jasa tnaororame pama p terarah pama ara taorarame pama tnaororawe pama tararame jamaah taotarame pama pas taaororaae rama teorema tamara men tarororoo ramramartak dea bea taororoi (raman tamara fparamarae a dea proses.lampiran (ssh) page dea dea dea taorozome rampak piano ema tao ame aga pamer tama pamer aga pamer tama emsemmae tiaorosoas mmsapmae tnaaoaas rmaamae ema posororan mma batara ama men taosorotoai anmartomerbaae taosororoai mmaconerbaae pasar maa batara taorosoar maestro tiaanorar ensapsuesowee ban t0rosozos (natmsaabamerasa a10 tao nama tao ngak tiaororor eng emmarbameasa mao tears enasmram tnaororame naas tamorome emmaamas nee mao tinaororowe (anaambammasantas ame tiaotorowe ypanaanbatmmasantas panas moe ben proses.lampiran (ssh) page tana eat mon tanoe asrmmeoomaaasa tiaorosowe easammeoompanaoan men taat mapan tamara mama ptogororose jpanaromea soo piorororose massa a mon tama empat berperan tamara empat beberap tama empat bekerja tanam empat berperan tara empat bebas taororoaa femomamaa taorosorome emomamaa tamara emoemampetom tama emoeampatomaa mena tnaororoi (emopasamomanm beo torosonows mmm tanam hitam torosotoms eeambnteemanan torosoroms (amami taat memamereaaanaa moe taoronoaa papan a taat oma taaorosaaa agama tamara t0soros (aoamtumaaas tatrosaraas oamumaaas taorosoroms (mapamumaaa a00 torosorows ( papantamabaneanan temen taononowa (amamtumasaar tanam omumamaar tanam omumatamrama taorosoae emtumatmmraaa ptorororosa parammamagtn storororosg ioamamajtn proses.lampiran (ssh) page mao mao taoronoar asamtamaramah tana pemuatan aurora (eoamtumateatan tamara pemuatan torosoroms ( papantumaopeaspentma a00 tasrosoroas (omumareumaaaan ta0osotoms papamtumarmyak ta0soros papamtumarma tataosaras (aoamumamaa toosotows ieommtumarmarkaaan a00 tinaorosog ( papamtamatuaman a00 taorosog paoamtamatuman taononoa ompanaramantemtaa tinaonozowa ( peompanmmemamtmantora tiaononoa ompananamaan test san torososos parantangam oma tao omong tana pemesan beo tamara ema naa pemesan tana pemesan tao ema tana pemesan tao oma mao tanam commas taro oma mao tana pemesan tamara oma mao tana commas toosotoms aommuaa dan tara omemumaaam tiara momemumatm ban taorosoroms aoeeutartamtmerams a00 proses.lampiran (ssh) page taororoaa merramaasah tama merramass tnaororoaa merramnsao torosorows persen mammemkany coco ban tarosaroas (orak naa ema tama perma tana era tana remaja tana perma naa perma tama meme tanam ermemae tao ermemara tamara ermemare tanam permana tanam ormemarama tian mormematm tian pormematme tama pee name petama a tnaorarane beo beo tnaorora pama tam pama aurora maa taat ame ama aurora maa ina jam batara batara batara tao naar ame tamara pamsamsap mao tnaotora mama moe proses.lampiran (ssh) page ama mama pameran ppamatamaams tnaororooi pamemammerama mena mao beo net net taororo (amemawanm mao tamara jemmtamaanom tagore ppamstamaanoma mean tamara pama panorama paororoas taororoas amar tanoe bara mama ama meme taororoas paammmpo dame jmemmpo taaoroaoas dame gamma taaororoas mam dame mmm dame ama panorama mna tama pamor r maa tatagrora mem bea ta0rooms (amerta bea taorororaa mes bea proses.lampiran (ssh)ma beam ame pama mek paoororaa mes pama james bea tasrororaa mes ara ama james baar ame toororaa mes soo pama ame drama ame tao ame baar ame pama mek sai tao bahamas ame maa ama tao ame beam ame taat mama taorosoar malah tanto mama tama jemaah taramoraa esa bea toaorora aroma bea bea panorama mama saat bea tonororara senarai bea bea tonorora semata asa barat amat bea tasaorora semata bea bea tonorora semata bea bea tasaorora semata bea taat amat tororora asetat bea paras pamit pasar senam bea torororaa semata bea bea toororaa (moma parma ame dea torororara (semata taorororaa tamah aoa bea proses.lampiran (ssh) page sama team parararara ame bea tonorora sekamar ara pamor mama bea taoorora aroma parararara ame bea tsrorora semata ara bea bea tororora iaemomar asa bea bea tasorora semata bea bea toorora semata ara bea batara aroma tororora semata esa bea toororas ammar torororaa semata bea para pama sai tamara mama ara bea torororaa (semata aro parararara mama bea tororora ammar baar pama bea torororaa semata bea bea tour semata bea bea toorora semata asas bea bea tonororaa melamar asa bea tamara pamit pasar amarah bea pasaran amat essen patorora bea tatar ame toaorora smmomah a essay bea tonororara ammar bea bea toorora ammar asa barat amat asa bea tonororara iaemomar asa toororaa semata bea proses.lampiran (ssh) page barat pama asa bea tonororasa (memoar asa tatar pama bea torororasa semata barat pama bea tonororasa semata aaron bea bea toorora semata asa tamara pama era bea tasorora ame bea bea soror semata bea tamara amat tasorora senam bea taoororasa semata taorororaa semata toa bea pama pama bea bea tonororara (seminar asas barat mama bea torororaa ammar barat mama dea taoororara (semata tamara pamit bea taonororaa ammar a pama pama bea tasaorora senam bea bea toororaa (smear asa bea bea tasorora semata bea bea tatororaa ame bea tamara amat asa taat amat ara bea toororara semata parararaa ame bea toaororaa melamar pama pama bea tonororara semata toorora melamar bea proses.lampiran (ssh) page panorama amat aras bea tonororasa semata area bea bea parararara ame bea torororaa (emma bea bea toororaa semata ara bea bea tonororaa (semata bea bea pasar amat bea tamara pamit torororaa pemotor asasi bea tonororas semata ara tasorora pemamah bea tamara pamit esa bea bea torororara semata asa parma mama bea torororaa ammar barat mama bea toaorora aroma dea bea toorora smmomah essay dea bea torororaa iaemamar asa dea bea tororora semata bea tamara pamit ara taoororaa iaemamar bea tamara ammem san tasororaa semata bea tamara pamit taonorora senam bea torororasa semata barat pama bea tonororasa (memoar aras pamor mama bea tonororasa seminar asa tororora melamar bea proses.lampiran (ssh) page pama yes tiara area taat pama pama pama tamara para taat pama imam pasa tamara pama taat pasa taororam firma panama para tamara pama taat pama tamara pama taat pama inaorora arm tanto arm tama para tanam para tiaorora parsmaak taat pama pama pas tamara pas taat imam pas tamara tnaororoo etmamumatmasa mao batara naa ema taoronoaa pasageamar taman esmaesaar taororaa pemomsammar tama penanam tana penanam tana emoasamta mao taman awas tanto peta paetamanaamam tamara jesapmemammanartasa taoanoro aan dea bea tonororong fathom paororang tama pararoraas tama proses.lampiran (ssh) page maa dea taat mama tao mukosa maan semut tao makam taat amueramtaa parosaraas jas tanam mmsamkao tamara momo tamara metana tnaorora mesum tnaororam mesum e tanam meta naa mama tanam mesum tamara mesum taram emesameao tamara mesum tamara metameao taororam mesum tina mesum tamara mesum aurora ametamao tamara mesum tamara mesum tanto pama taat ama e mon tama memesan gem tnaorora ememocmmaoem goa moe tana ememetawasan oom tnaooraa memecat beo tamara ememorawameaetocemeoam tanto amanat atoteemeopa tamara memeamaoenoea tiaorora amemosamoentesa tamara amemoamasenaoea tnaorora amemorsamatentrsa nama amemorsamasanaosa mao aurora (amemorvamukaontotoemeoma mao beo kaa tiaororam men memekaatemuspn tanto amen meet espn nan proses.lampiran (ssh) page non beo kaa mean tiaotorao eametntamaeu tonton goreng mon mao tnaotora aamtuntemetea tama muntemtea mao non tnaotora aamtntemetta tamara amuntemtrah beo tanto amen meme antoteameon mon tigo muram atesemeoam taat amen meme antoerameona tiaorora amen meme atoameopn taaotoraa amen motm moe ben pamor taorosang pam pamosorame basa bahasa taorororama bass tamara tontoorame rerata parnoorae drama bea tonorora memes asa tana esmammia tam raman tara eramameisa mao ana ersmeammia tam ersmpromis torow erwammeota name (eewarmeom tao ata proses.lampiran (ssh) page pama tamara ama tanam tama remermmetama taororone amemermmerbama taororone famemesaerpama ana massa prorotorase pampa mao tiaororaaa pama naa emo naas emo tao ermorowas naas emo tanam emosi tnaotora pemenmeamama mao torososows mamsmatomyan torososome memsmatomya taorosoa7 (amemestma mao taorosoa7 (amemeraacor a00 mao taorosoa7 (amemermeacot mon beo tnaorosoa7 amemermeaoar men taaotaraa amameteatamtamn tana essen taat smear mma panorama e taoronoar asam taoosorons pamosarame rame bea tonororai antmatartaa taororao amepamis taat montase moe proses.lampiran (ssh) page antara jek beo tasanorome (ampelas (eetumurpataam ata toanoroe (ramuraas eetumuraraam bea tonsorowa remunanartasow sosok bea mena taoansorowa remumnarassoow asa tasansaroaa (remannarsmcow ono taoansorowa remananaramcow asa tsrosonoas (ramaarsamis beo mao kano nan pionoooroio remagantammasmara pionooroio emagantammasarua mao tnaorosowe kemasan mao torso amat taat amen mao taorosoa7 (emeamaa mao mao taat aman tamara peter tnaororame amami pama ramen tnaororame amami tnaororome amami taorosoa7 pementasan mao torso7 emeamtaa tao amami tango ema proses.lampiran (ssh) page tama mma taorosoa7 emeamtaa taorosoa7 pemetaan taorosor amami tao amar paosororoaa irama mao tnaorosa mame tama raman tnaorosa mamata men tnaoroso emamerempeomoma taaoroso amamerempeomonma asa tama (ramamgupeoaone tango reamameupeoaonea tiaorosomi ramuan tana ramamntam tana remaasaarm naa taonosowa emutanpaatmam naa tanpa ramaansaatan taoronoa pemutamuaaakemaman taororoaa pemanas mao mao taat ama mao tao pemuatan tiara amat mon tanam emaraatae tiara emuaraatae bea taoososoes prmemetamatomeaa togososos (rememesitepammema maa naa ptogogoro enemaamtakembesaramm aan ptogogorooa (eneneaamtakemmesaramm ona proses.lampiran (ssh) page standar biaya umum sbu), merupakan)asb) dilakukan oleh masing masing skpd pengusul sesuai ketentuan peraturan perundang undangantabel uang harian kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor luar kota dalam kota dalam kota kota teeangan daerah. bimbingan teknis bimbingan teknis bagi pegawai atau aparatur merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan teknisgas pokok dan fungsi. kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh skpd penyelenggara kabupaten ciamis (bukan mengirimkan peserta bimbingan teknisbimbingan teknissiororona rmemesantmaganemaarmean ten sasa iororona reemesanpenamanmaamn ten aan iororona (rememesanpenamanmaanan maa maa piororo enemamati a o maa maa pioororo eneaamuapammaamn maa maa piororoa eneamuapmma mao tana rasmarsama taat mes taat pak taxoname ama beo tagore pama tasanonae rama mena ptosotorase (remimiaamn sirorarase ramtmaaan mao taoronoa paneaemortammenamano beo mao beo beo taoronoag near ortammena anon mao taooraa asam tana area taat ame beo tnaoronaaa meme naa asa nama p tocososows ratbampaywememmanepnnann gasoosoo taosogogoaa ramuan taat asmanpamesh info esamamesr proses.lampiran (ssh) page aoa maa pak moe mao men tao tao tanam pas torosozoa amanat ova taorosoaa aman a tonnoozoaa ramatatamera ova taoanoozoa (romatonmamema voodoo men iaoaorong (rasataneramanancemmmuman ssvasan proses.lampiran (ssh) page taorosoram irman tatosonoas (rasaamae aan pionororosg rasaanpmmmtana aman comet maa riononorosg (raaantmamtana aman mata piorororosg (rsaantmamtana man asetat ioaooag (rasatanpmamntna dam memaksa maa maa daa ben taorosog (raammpiatememanbarah naa sasa moe taononome rasaangnpemaamntamaru alasan tiaononoae rasaangnpemamantamaru ono tnaorogowe rsaanamemamantamart poso0 taonono (rasatangnpemaamantamar ono proses.lampiran (ssh) page siororosa ( pasaantemsttamunasmamecna pam aan maa piononorosg (rasaankemettantnus memecah emo si0lorong pasaantemttamunas memecah aan maa pionororosg (rasaantemttantnus memecah so0 bea bea temon rasaamasma men men men tonororoaa mma mao poso0 maa maa t0rosozoon rnsamamtamaan asoosoo den tamara (pasaamaah tamororoae sama taotorozoe (rasammumt totorozoae (sama totorozoae ramah tototozoae sama mena proses.lampiran (ssh) page totorozoae (ramah taototozoe (rnsammmah totorozowe (ramah totorozoae sama tantororoae sama tana asam taotororoae saman mean tonsotowe rmaanvatr bamercmemoa asa maa men aionororosa (rmmamanvatr bama cepa sasa bea bea tonororoe (nsarsemmendansaae bea men etogororos (rmemanaaaman sam sosok tiara asma taoanoorot (osemrsaomamarsumes pam taatoorao rasa memuat taoanooro (rnemmemomamasames tsrosonoas (rasemvawusptataus tanam smear tiaororaa mmm pasaran maa a naa pama taat amat tnaorosa alamat taaorora mama a00 beo porosa amamaminae tao amamaninae bea proses.lampiran (ssh) page men tiaorora pamammansracn mon tnaororoar a beo angan asma tiaoroso (mama tana asas tama pamamsam a tiaoroson paman porosa mama tiaorosa omamsonta mao tanam amamsama taat awam men tnaoroso omamsemataa nam emo taoronoa7 (enasmataae taoronoa7 (enasmataae tinaononoa7 (enasimataae aro torosozows rnammemememare a00 t0rosozows rnamemememare soo t0rotor (asnataametamat tootoronn oasmataerereas tortor (oasmmatasmetmateam a25 proses.lampiran (ssh) page taorosoa7 mama taorosoa7 mama tnaorono7 (omamometama tnaotosoa7 amamanmetama tnaorosoa7 omamometama tnaorosoa7 omamanmetama a00 ben torororano (rmamampa tao aga tamara amp men tnaonoao agamamu tangan asem tao asmara men ramosa asmpraman mao tanam ame tanam asma men tiara asam tagawa mao torso pasmpmumepaa mao mao torso asmpmumtas a00 torso7 asmamaaak proses.lampiran (ssh) page mao beo torso7 asmamasaa taorosoa7 asmamsak maa taorosoa7 asmammae taooroa7 asmammae taororoar (asma tnaororoa7 asma mao mao tnaorosoa7 asmmtumancanus tnaorosoa7 asma tao asma ana asam dea tama esismmanamsa tiaororam ast smaanamsa tana esasmaemamsa tama asesmen mao beo mao mao moe mao moe mao tnaotorono (osmnorumamtana soo moe mao tnaotorono (ossmnorumamtant mes tnamarano asean tnaororono amors mao taororono amors ame a00 taat pasar amar proses.lampiran (ssh) page amar naa maa pama tamara enam naa moe moe tonososone paearkemmaaman tiaorosor amanah tango emantama a tnaorosoa7 anom naa amar tao amarah tama amar ponorogo amar asa dea tiaororone amar torooson oearmaspam torososoan (oentarampatataoora dea titans rasmmmpaataa mar taorosoaa aammmpantoe ema taononoaa amanat pasororaa mon torso toms (raporraamam batara ama pasar pama a proses.lampiran (ssh) page baaorosa ama batara ama batara ama aa pasar ama a pasaran ama a batara ama aa pasar ama a baar ama pasar ama aa naa pama batara ama batara ama batara ama tao ama tana pam ee naa pemeran tnaoroso mamata mao mao tnaorosoaa pemantapan maa pam pasororaas bea paman poororaas pama bea tamara poor pama bara rama tasororaa pama ama taaororame maa map proses.lampiran (ssh) pageorang) lama waktu hari). formula asb b"x rp. rp261. mana prediksi total belanja belanja tetap rp0, belanja variabel rp261. jumlah peserta orang) lama waktu hari) proporsi alokasi objek belanja rata rata nilai batas rincian objek belanja nilai ideal belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber belanja bahan pakai habis tinta printer, kertas hvs, bahan pakai yo0 habis lainnya) belanja bahan material seminar kit, perlengkapan peserta, bahan material lainnya) belanja jasa kantor dokumentasi dan pelaporan, jasa kantor lainnya) belanja cetak dan penggandaan ,36y60 belanja makan dan minum ,45y0 maa a mama maa maa mao tama ama tama ama tagawa ama ama tao eamemam insan aavamam maa batara atm mao t0ososoes muram ta0rosogows remaja teman peran mon tana lemur sammenyomsak tnaotora empang man mao mao t0rososows remammepameam asa taoososoas aammeramea taat mem pirororase rasa tataan amummtmtaom pose mao tamara maa diare ama taororawe mate tnaororame yamato aa inna emak proses.lampiran (ssh) page mama tsansora pas taornsoram taat ama aoa mao mega taororome emtammamamam tatarorono eamanmmumas tiaonoaoemtuntrbamanmmemtemi siasat mona mao tasanoroae (eamandaman mama tatannorae eamangamasmaasaa toannorome (eatanumaermasaa sasa tsanoroae eamanumasmaasaa ana naa emas tamara pemamtemas mao tanto pemmamenaa s mena mao taonosoae emtuaraamamaa torso town emaatamnaan proses.lampiran (ssh) page piece pemetaan aan pionas2on pemasaran latosol ia0a0o pemsatmabamae sasa ionosoaoan emaatmabamue season pemgatmabamue sasa ionosoroan emaatmabamue sasa viacom pemetaan pirosoron emaarcaran oaa piagam pemetaan pircaoom emsetcran maa tocontoowe (emaatbmamerarancosma pas pico pemsatemam asas pioosoaon emaatemanm pionogo2on emaatemanm sasa ionooron emaatemanm sesat tsrosoroe (esamawma taorosorome (sesamamu asas beo porosa pesarftmum men ptogotorase emaratamn dame comma tamara emoromuroeuno aorta (eeoanspay cromemenooa tamara eomeraremameamenooaa tamara esmerarmameamenooaa tiaororoi (eomnsraremomeemenooawa man pagroraas drama ama taororaas bea poororams maa paman toororows pamasammtemaa dea nan dea nan t0arrows (amesatamkemsooam tonororoms pamesatamtemssoaa bea proses.lampiran (ssh) page dea taorosoae emsarmpantaa soo tana emsampumas maa taonosoareetasaranganpemmundamanta rae esoosoo mena broo amami naa pemanas moe moe ama petaaaauar naa agamamu mao taorosoae (etmsarmomaa tnaaoaa emsarmoma tnaorosoaa (emsarmommaa mean taorosoi ersarmabatam ama autosom (etsarampta gaamamaan a00 mao tnaosao ertgaranna gammaaam sana wonosobo etagarampntsa gammaaam sama gan naam femsamnsaan taororoar asas torososoos emimakaaaan taosoaons (remamatastaan aurora mamasa tana enam moe tnaoroso emenomnbatanmmumtaya naa moe moe tama pemomomomau taanoro remoromaraam ema emo tara emomowmomaa enam momoa tanam emomwoma taorosoaa emonomamaam tana emroaimasammas naa moe mao mao taorosoaa emenomsntamme taorosoaa emenomumtay taaotoroaa emenommmtay piano mamata proses.lampiran (ssh) page moe mao tiaaoaa emromamomamsaan naa tao emomoeaea tamara remromntactn tana emo tama pemomoeneam beo taononoaa emonommkamtn mao moe taorosoaa ekonomi taoronoaa emonomntamatan ema mao ana pemorowwamm mao tanam pemboran maa pemorwameua mao tama pemorowrameua tama pemomoameua ana emomwwameua tana pemoowwama tiaanoaoa remoromnpamewah mar mao tiaononowa remonommtamanan tanam emomracua ema tiaoroso emomowrmcua ema naa emomwraeuma tana emoroantamianah moe beo moe ben taoronoe ekonom teman tamara naa moe moe tnaorosoa emonomanomeamumntamme taanonaa remoromaammah annae pemoromsuaa pma beo tanam emo naas pemomsuaa pma naas emo tana ema tana emmomamtaaaa taonosowa ekonomi sattanteatesamaeas opa moe tiaonoao emo stan tem amearsra soo proses.lampiran (ssh) page tana emomamtamaresmo tanpa emo smetanparesmpamr taorosoa ekonom stream penaarmaamaa maa iorosorame mms tamosorame tasatoraaa eesmmoomae taonoorowe (esmmtomte asas tonnoorowe esmmcmm bocoran ama pancoran mata a sierra rena anon tana pemanasan taorozoo etmesmamammeemamettsam taoawoemesmangamemamatnsam tian femeemans memesan tam tnaorozo ( petesmamammeemametnsam soo tiaonawoemesmangamemamattoam rasa tana fememamamemasattsam taorozo (petesmamammeemametatam sasa taboo femamanamemasatasan era mam dea torososoe (anom umumyemeam taorosogone (anoememamamman taonosonoe (panoeemamamman tamosorone iatemramammea proses.lampiran (ssh) page tense mama tamosoaome (eatamaas men taorosoma (paatamaaa mao tnaononoa (eapamaaa torososone (eatemamamaman tamosoaone (paremamamaen ta0sosok eatmemam sama a00 tamosorome (peatmesaansmaa pee torososone (enteseamnnna ancaman bea maa mean taoososone (easamammmamaman proses.lampiran (ssh) page tama eamomema ama amomesaa tamara samaran tamara eamsammama taoronoaa amat taoronoaa agama mao taaoronoaa agama mao mao toronto agama asa tnaororoar pat tnaorosoa7 pati e soo tama psms taorosoar pat tama pat tnaorosoa7 paman taoronoaa atmambama taorosoa7 patamangama tnaorosoar patin e proses.lampiran (ssh) page moe mao taorosoa7 paten soo mao taororao mao taorosoaa patas tao patas tao pama tanam raises beo nan tana emban sarmetms ram tiaoroaao emban satumetms soma beo taorozoa (emban manimesms on toa asam mean nan mean mean nan mena tiaorozoa (emban manimesms name mena nan tao rame tao ame tama emo taat ame taororar amami tama mata taororar amami taorosoa7 arema tnaorosor arema tnaorosoar america tnaorosoa7 amarah proses.lampiran (ssh) page mao taat taaototame emaammamae mao taosogonoaa rampasan taaoroaoas mara maa mama a enam pama dame pama taororoas primera dame maa dame pamer taotorame amis esa mao etogotorase (remmnmam taaororame amat mao team eamartam tears pameran pamer tamararara asareamaman ara tonorora pacormeemamas asas bea tamara parmeemama taoaororaa pacormeemamas aras dea tamara pasaran taoaorora pacarmeemama ara tararorara parmeemama ras bea tonorora pacormeomamas tamara parmeamamas tatararara paarmeemama ras tanto pacaran bea tamara pastinya taororora eacarmoemamas mean teorema amors a tnaororoaa ppramomas mean taorosame femmmisoamp a desa mega proses.lampiran (ssh) page sosialisasikegiatan dimaksud dilaksanakan oleh skpd penyelenggara kabupaten ciamissosialisasisosialisasi penyuluhan orang) lama waktu hari). formula asb: y atb'x rp. rp223. mana prediksi total belanja belanja tetap rp0, belanja variabel rp223. jumlah peserta orang) lama waktu pelaksanaan hari) proporsi alokasi objek belanja nilai nilai ideal atas belanja jasa tenaga belanja bahan pakai habis tinta printer, belanja bahan material seminar kit, perlengkapan peserta, bahan material ,81y96 lainnya) moe mega maa men pama taat mao pa mao taat mao pa mao pama taat beo imam batara mao tnsororaas tao m tamosoana pooammeemempamae eos bea taorosong (asmpmgaran man beo taaaoaona asn teman(remanaatia mar san moe ta0corona pasanpengamaanpaman ratan preman gan tanam permeeromumae mes camara tnaorozo pemmamowumar mes camara tom mena nan mena nan tnaorono pemamowumar mes camara esa tana pemeeomuaemes rama tom tiaorozwo pemmamowumarmestneamara mean tana pemeeomuaeme amat some tamara a ama pam metana taaaoaong paramuangarsammuan moe tnaororog param bop gaib varbamih beo tamara pratampop resepnya meme sasa tam pammetadmrmeta mao tama pamumok #o mao naa pamer tama proses.lampiran (ssh) page mao taororame mam pasar dea bea dea bea toororows (ema dea tanam ema, tao mata tnaorora jemsaama taororoa mapan pandora moe naa pemasaran tanpa ewen tama pewasarmentoam mao naa ewen asa tamara pawmsarmesroam ewmsarmenoan men tiaoorao pavmsaryernoma tango ewmsarmernoma asa tamara pewmsarmerntoam aer tamara pammsarnmerntoaa tamara pewmsarmerntoam tao pewmsarmernoma tamara pavsanyeroma maen mao taororan jaten esa ann tamara atase aurora muteaah a moe tana pawarospatsassam taram emusabacansa mao bon naa peusemaaa tamara musa tamara peawseemaa san proses.lampiran (ssh) page proses.lampiran (ssh) page proses.lampiran (ssh) page aurora pesan man pas tanam pare taooaor pama pemasar tiasaoaor pesambemamaa aan tamosorame pama taososone pam samemmem ata ama petasan taororao pengamat tara peatmasear tanam patas tino eat e a tamara peatmaspsar tama patmasesar tamara patmampsar tama peagmasesar tanam patas tiasaoaan patmameaaa e tama pratama tiasonoan pesta tamara pertama tara peatmasesar tao petmammammastany tanaman peacmaemammasran tama peatmamemammastar taoaoaon peagmamammastar tiara peta mamasa non proses.lampiran (ssh) page naa enam tama peatmamsmamasrar tamara peatmamsmammasraw tiaoaonoan peagmammammastat good tamako peatmamemammastar tao peatmammamastar tao pestmammammastan tata peatmamsmammastan tamara peatmamemammasrana taoroaon peagmammammastoaa tamara peatmamemammasra tam peatmamemammasta tamara patmammammastae tata peatmaemammastae asa tamara peatmamemammasras pesan tiaoaoroan peagmammammasta soo beo dee taat peaammamm anemia men tangan paarmamparmrena tiro peaarmammparmema beo tasaoaar peaammammpatrem ma tama paarmammparmema men naa paarmammpasom men aan mao ana pemesan pemesan ama pemesmemmuoor tao peter tao peter pemesan tiara pemresemmuo naa pemesan naa pemesmemmu maa pemesammor pemesan tia pemesammoo naa pemesan naa peter tnaororoa7 rata tnaooaor pearemearah tama pamer ana pemko ana pamewonmam naa peamewonmamo tina memewonmama naa peameworamos tiaooaae pmamcworaman naa pamewoyamo ana pemewoamo tamara pamcavotoamon ama pamewowomo angan pamewomamo tiasaorae pmamcwomamo tanam pamewonyaaman tina pamewonmema proses.lampiran (ssh) page tiaamaw pameworamon angan peameworamon tiaoaoaae pmameworamon naa pamemwomromo ama pemewosramo tiara pamcavoramos ama pameworamo angan peamemwosamon tiaoaoaas pmameworamon naa peamemworamon tama pamemworamon tamara pameworaman ama pamemworamon naa pemcampoama tina pemcamponam naa pemeaponmam naa pemcasponmama tajam pemcampowamo esa naa pamcapowamo tangan pamcamporamo tia pamcamporama ee naa pemcaporyraman tiaoaoaae memcaeporamon maa pemcamportan e naa pamcasporamo angan pemcamporamon tiaamaw pamcoporamon angan pemcasporamo tanoe memcamporamt naa peameamporamon naa pamcasposamon anom pemcamporamon anna pamcasporamon asa angan pemcaporamon tiara mamceeporamtan esa ama pamer o tama pama tanoe ame ama pamer tama pamer tao ame tana pemeras mon tiaoaoaoe pmamemamewo beo ana pemerasan pemerasesatan ana pemerasan naa pemerasan pemerasesattan a naa pemerasasart naa pemeraseseman ana pemerasasaa tama pemerasesata ana pemerasan naa pemerasasaa tina memerasesoan naa pemerasasotan tao pemesanan a mememonamn ina pemeseoraah proses.lampiran (ssh) page ame naa pemesan tana pemesan tamara memesona ama pemesan tana pememenama tiara mememonama naa pememonmama tana pamemonmama tao pamemoramon ana pawemoramo ana pamemoyemon tiara mamamoo angan pawemoamo ama pawemowamon tamara pawemomamo ama pawemoamo naa pemeran tia pemeran angan pamemoramon ama pamemoramo maa pameran ana pamemoramo tiaorora pamemosamon tas pmamemosraan angan peamemoramon ana pawemoram naa peawemosamon ama pamemosamon tamara pememoramon ama pawemoramon tangan peamemoramo tao mamemoramon naa pemewanaama tana pemewanammun tamara pemewatamo tana pamewatma ana pemewaama tino pewewaram e naa pemewaramma tana pemewanamma tama pemekaran ama pawewaramm naa pemewaraman tas mawewaramon e naa pemewaramam naa pemewaramm e maa pemewasaman tana pamewasama naa pemewaraman tina pewewasamn e a naa pemewarama ama pamewarama e taram peareramocas tanam pareja tao peter ama paras ana pers tas pareromoamsa tana pereraooasa tama peareraooasa taorosoar rasa tana paras pasaman proses.lampiran (ssh) page dea ban tamosorone pratama aurora pratama tanam peseseaasaa tooronoas pratama tamraroaoas peseseamasaa tiaoroaao prsesmmorsmammame tanam persramom tama persela tao pmaemmas megan mao mon tamara pasammaenarsa tama peasammamtansa tao easamunetrom tnaororo emsameneaome pos tama easamnesom t0rosoroms amanmaamn pataoronoas pramana sasa taororao pesan somasmtaraan taororo mean songs taman mena moe mean beo tnaororom emosmamenaeoma mao tama emammmsama torosoroas pam naa pem tanto taorosoa7 malah asa mao taorogome otortamara mao tana pama taat pama proses.lampiran (ssh) page non taat pama tao aman tamara maa ina men tanto ama tana pampamsames taorosoa7 pamaaasumes batara pak tana pama tana pama mao pama peswmaaw tao pak tnaorozoae pmtemamaussa tana pamommemum damar asia torosoroms (amar asa tao emsamamar aaaaaa pam samamsat tanoe pesosmuuams semasa aurora pat pane pama naa peserta taat maa paoronaas tanam ana pesosmmam taoronowe matter beo mao ina pama pamer naa pamen tnaoroso pamemutewara a00 taat pama tana pare proses.lampiran (ssh) page asri jasa kantor ekumentasidan 1x00 asa estate taeactema moe moe taorosowe parameamarsoton moon moe bea taorosowe parameemaag tana parmeemaaomooea moe bea moe tanoe parmeomato an taorosowe parama mena tana pameran mao teorema ana permen taoooae parmar mao tanoe pparmagamas taorosowe armada beo taoroaoe permata tnaorosowe parlamento a moe maa tana parmesan7ma tian parmesan7mos iaosororowa mara maa pama taro ppavammas men tnaororo posmmaerosmemmasnouyar ema beo tas mes ena bea taonnorawa auto den tonnsoron utentmatmgas asa dea bea bana tana ema ama moe mon taaororams pam a moe moe taororami pammtorcuc moemeaoan iaararoas pamaoreu nama mon tinaororowe pamndomsamur temon proses.lampiran (ssh) page tao mao mao taotosoma fpatattagaraah tasosotame pama taoosotame pammtemae e oo pasrosaras pas baoroname toororowe atermmamaama dea ben tao patammteopas bamosorame pak naas pam tao ppm tanam psms naa ema tama paman tnaorosoa pastemsse dea tamosorana pasesamaa dea tasnororame aah ama pama ama pama tamosoroas pakaian tamara pamen taoosoroas paska aa beo mao tnaorozoaa (pastermamarmes asa mao imo pesanan beo men tnaororaa pam tana pama tana pama tnaorosoae pasmeamantayama panam ppemamamayaa proses.lampiran (ssh) page maan ema taorosoaa pasta pam mao nan taorosoaa patatammath mao tana patas taoaororoas pasta t0nororoas (pastmama taoosotong (pastmama bea tama paman taororaa pastemamaa mao taoronoon fpasicomtah tnaoroaan asem taman pama tao apsis t0somos pasaman tao pata tanam pama taorosozos pasiesama pememeamontamar tasrosonoas pas sama penstasttontemar taorosozos pasiesama pememeamontamar tonosozows ( pastcsmarpemeemonemar taororoa paseanemmanaitaa tango passemmnmeaa tiaorosoa pasaman men taorosowe pasttapuamntom beo taorosowe pasttapuaantom mao mao tnaorosowe pastetapuaamaom mao tnaorosowe pass tnaoroawe aka panas proses.lampiran (ssh) page mao taorosoaa pasatamaah mao mao tnaorogowa (pasta mao mon maa tamara pascoamag bea bea toororoms pasmomuammar dea bea toororoms pastemueamta bea tarararaas pasar taoororoas pasmemueamta t0arrows pasomuammar toororome pasmemueamta mao naa pama tanam pama mao tnaorosaa pastmamm mao tiara partner naa pama mao tnaororoa pastasamm vena tama param tao pama mao aurora pastsammvaaa naa pama tama param tao pastmamm var a taorosoa7 pasta tiaoroso asmara dea t0crotone (paterimemaama aga pamer megan aurora param poor mao tanto etanoat mao proses.lampiran (ssh) page tanam naa para mon bag beo mon pas pare tnaannaae patas taat pamer tanam pamer naa ppataauaaasaa taat pameremnen oran beo tao pameran tnaorora paterempeaoraomum mao non moe mao mean tnaororaa pateremnenoo mmm beo tnaorora pameremneatoraoomum tnaotorao pameremneorao mam mao non tag pameeepenpaoomum beo tara paserpepeatpsaosamum aurora paterempatoxmoamum mon moe aurora (pateremneatoraoaamum moe aurora (pateremneatoxmoxaomum mao tnaorora paterempeaoraoamum beo mao tnaorora paterempeatoraoammm mao beo tnaorora paterempentoxaoamum mon tamara papers taat pameran e tanam pameenenoaa tamara amen e tanam pameenenoaa taat pameremnemoama taorosoar femoratotump naa peoaweumtara mao parama fpaomaa taororo pamumasomemoneasona mas taonosogoas papa moe maa proses.lampiran (ssh) page mama pamosorans pamong pase tanam pemesan a naa pers tnaororas pata tam pee tamosorans pama tamosaans pee tino pembatas a taoronoa eter dea taat pama taororaaa palapa maa ana pertama mon tnaorora pmmemateammn semasa (a00 moon taororao pmtemmmumantoenaoa tina emteamumanoaa moe taororao jemueammuaansemna mon mao taat emas tana pemuas aoa mon mon mon men tamara pmtmnoamam maan semua aurora pmr oem mon moe naororao atmneme oem a00 mon tamara amemameaan toe mon mon mao mon moe beo moe saat pmtmnsamitamn ooh proses.lampiran (ssh) page aan ema moon mao tiaorosa pesmmertorema e tam pasteur beo tiaoroza pesmmerasooermaa beo nan tiaorozo pesmmerantorermaa beo beo tiaororao pesmmeratonrerma nan bea paororame dea bea taoansorame ema tanam emormamaao team emotamo taoraraa emoagamiakao tamara eotamama naa emegamaa taoroza faregates mena taoroza atemumeeaany beo tnaoroawo etemueeeaaay tanam ftmumustamentaa rae asa taoroza pemuas aman bea taaororao temui aa taoroaa etemumeaeak mega tian etamareasuntema taororao ettmmtaamunttama ame jamaah teorema jarmmiaa oaa beo taoroaao aemameesan aa taoroawo eemmameesama para tanam ermameeau ora taoroawo paemamoosta naa tana firma taoroawo yatumaa tanto yatim a a proses.lampiran (ssh) page beo mao nan tinaorozoa eaermanarandmamn soo dea nan tonororowe eaetanerknaantamn pataoraroa (eaemameramaaamn tonororosa (esemmeoaman nana dea bea toaororaa (paammeoaman dea bea toaororaa (paammeoaman dea tasoonoramn (aerrmeoaman asa beo maa bea taorosome ame praororase pama pama pama tanam tama pom tsomosams jamak taosososows ame a bsomosaas pama mama barang paman batara baar tamara beo tamoorowa pam a tarra pak toronto mmm taorogoaa (pameran dea bea toororome pameran dea taoronoa parmesan asa taoronoa pama aa mao proses.lampiran (ssh) page pama taororone pemesan vans tama pomameneasana moe maa maa moe maa aurora ema ana penemu taat mata tororosoms (emak ass taorotosams maa tamara maa tororosoms emak asa tamara ema tororosoms emak tororosoms emak paman maa tsrorosoas maa a tamara maa tamara maan tasrotosoas emas mao tamonraas mama taororosoas maa torosoroms (macam asa taosaraas macam aan tnaotora mana psronoroas mama asa tnaorara mate barangays imarah proses.lampiran (ssh) page mao tana emapamaaamaas mon tasoonoroa semak aan torosotasse pemamramtaeao soo bea torosoranse (emamramtawao asa mean maa nan tama (esamatorbaao sapaan taoroaao (esamraworbamo mataram soo tam (esamptobaao sapaan tonororoas peatasemma taonororoms (entasemma aoa taoosoron peatasemma tama mah pesat tana pesat naa pesat tanam esa tanam pesat toroosome (suatu a parasorome pavarums taoororoas mah arm taoororoas mah tonoronoas mma paras paman taoronoas mma taororoas mma taororoas mma taoororoas maan toororoas mma taooronoas mah toororoas ama dea proses.lampiran (ssh) page50y61. (satu juta rupiah) kegiatan. pembayaran jasa tenaga ahli tertentu (emo ema taoororoas maan taooronoas mah tonororoas mma taoororoas mah taooronoas mah taoororoas mah paras paman taoronoas mma tonoronoas mma taoronoas mma pamor paman taooronoas mah taooronoas mah t0ororoas mama esa taoororoas mah taoororoas mah taooronoas mah taororoas mma paras paman taoronoas mma pama pama taoronoas mma taooronoas mma aer pamoroaoas ama aer tonoronoas pemanas patas aman tnaororo (eapopaminanetmmomamaa ema tnaororo eporatinanetmmmomaaa ema moo proses.lampiran (ssh) page mama tamara ema maa tema tao ema naas tema batara maa pasar aurora tao mam ama tamara ema name ema tana maa asa maa asam tanam ama naa ama tamara asam tanam ama enam sama mag asa enam maan asa naa naas asa man pasa name oma tama patas name atm ame eta tamara patas tao ate dea proses.lampiran (ssh) page naa teaamemamem mao men maa baar ame tao ammem men taat ppatotamasta tnaorosa emorreaaanwam mao mao tawa ema mao tama ama panama mma ana pratama megan net taat etantamamuntosora taororo perantauan rosea ema taoronoa (omontamet piorororoe meramal a o bea ptorororo taosorows mess mao taorosome merayap tears mera taat tanoe semua taorosoae mes taonoora mesum maa tambora memes asa proses.lampiran (ssh) page tamara rmermae men ben aurora pasaamateman asa tanam pemutar mao taaotorome prammutomatma tamara peeammutomama moe aurora eemamursm tama eeomsmaoma taorosoae esomsamtomas tanoe peeomsmaom tnaororo pemanas tonororoas pama tanororoas pama tamosaane penamaan tamosoame pesat tamosorame peamtoam torososoms (eamttemeaaraat torosogows peramttemeartnaan a00 tonososows peranttemme bamebisn sman a00 torosogows erantterme bamertonaat t0rosso peranttemebamatat a00 toososows peamttemama a00 t0rososoee ( peantteme dana a00 t0rosonoas peaatteme jemraeam torso rows eramtterme jmunamamam togosogoas eramttemme ounlammaman tonososows perantteme owtabamaman ta0rososoms peranttermetaamaran a00 h0rosogoas pesantemeraamsum proses.lampiran (ssh) page tonososos (eranttemesabammean torososoes peamttemesamaammam t0rososows (eanttemesemam a00 bea t0rososows (eranttemennmeraan a00 bea tontoora perantara sama tarnoaaa pemanasan taonoora pemompa same men taonororoas ate sammemamonde baek men bea taorororowa pesmantematamaa mean mean mean mean asam tamosoraas mao tanto ester tana ppevaas sa taaotoror pesta tama pama tao pamer mao tama para tasatooraaa taonooraa pam barnooaa benda tontooroaa par tontooroaa pandora a a proses.lampiran (ssh) page serta parma benda tonnooroaa parma pamer parma paonooroaa bana pam taonooroaa a benda party ponooraaa a parnooras drama pam paonooraaa parma pandora tontooraaa a bernama bernama taonooraa pam tonooroaa path bana benda tontooroaa benda parama tasnooraas paonooraaa pmr pasntooraaa a bernama par parnooraa tsanooroaa path parma panorama a tontooroaa baro par taonooras pam tontooroaa path paonooraa a proses.lampiran (ssh) page benda tontooroaa path parma tontooroaa benda tontooroaa pamer toatooroaa pamer toanooroaa pamerrsame taoanoonoaa pamer asa dea dea dea dea toanooroas pamer taoatooroaa pamer asa taoanoroaa (pamterrsameh tontooroaa pamer tontooroaa pamtersame taoanooroaa pamtersame asa dea dea toanooroaa pama ponooraaa pamer proses.lampiran (ssh) page dea pamosooe pemeaoma tontooroaa pameraomma paranoia pemernomaa tontooroaa pameraomma paranoia pemernomaa tontooroaa eamteraomema taonoozoaa emeraomema taonoozoaa emeraomema tonnoorome pamerbrk ara taonooraa pamen tontooroaa pameran taonooroaa pamen parma peter barnooaa meme tonnooroaa pamer essay taonoogoaa pamer essay torosorams pamer asa taotoora pamer sea pontooroaa pameran tontooroaa pamtermei para peter ponooroaa pamer toatooroaa pamermmema tanoe pata tamososoas massa asa taoososows eastasia men beo taororom poemuotomemovmewumesoma ( iiaonorao ppovomtamoogan san proses.lampiran (ssh) page naa tana pesmraemecaa tamososone paser asa bamosoame tamososone paser bamosaame taorososone pase a bamosaame taosorone pase a pamosoame tamosorane paser a tamosaame taosorone pase a tasaosams pase taosososows pase a iaosososows (masa soo taoososone peserta a tamosoame passa torosorone pastrsaam tamosoame pasaran torososone pastrsam tamosoame pasaran torososone pastrsaem tamosoame pasaran tamososone eastrsah a taaooraae mama tarosoroms memo tasororaas toororaas beo tanam pemetaan tamara pamentameompea mao taram pamentameompea mega mao tiaooram pamontameompea tina pamoatameompea mao taram pamentameompea tnaooram pamontameompea tae pamamameompea proses.lampiran (ssh) page naa pemetaan tina pamoatameompea mao taram pamentameompea mega mao taororam pamentameompea mao beo tiaororoe pamontameompaa naas pama tatororome pama ea drama pama tarmraraa pama tnaorora pamtoasatoog tara permoasarumetcamg tnaororo portomsarumenooma beo tawaran permoasarumetcom tnaorora partomsatumetooma tiaororo portomsarumentoma taororo partomsarumentoma tara pertoasaumentam piaonara permoasarumetoom men tiaororoo portomsarumentoma men tiaororoo portomsarumentoma men tiaororoo portomsarumentoma tnaorarao permomsatumetoom tnaorora paragon tamara emmmseme a tanam esamseme taoronoaa pompa beo ana perawatan tamara peamsacaaa beo angan pesasacaa tara peamsacaaa naa petasan aurora peamsacaaa tiaoroaoa pevamsacaea naa petasan mao tiaororoa pecamsacaea naa petasan naa petasan tiaororoa peamsacaea tamara peamsacaa manado peawsteea proses.lampiran (ssh) pageaman ama naa petasan mao tiaororoa pevamsacaea naa petasan tana pecarsacaa tiaoroaoa pevamsacaaa tana pecasacaa mao tiaooaa peamsacaaa naa petasan naa perasaan tiaorora pecamsacaaa naa petasan mao tamara pecamsacaaa tanpa petasan beo aurora pecamsacaaa anak pesasacaa tamara petamsacaaa mao tiaororoa pecamsacaea tamara pecamsacaaa anak petasan naa east tanam pesawat tiaororaa ppevamsattaa tiaorora peamsattaa naa pecahan mao tiaororaa peamsatcm tanam pesawat mao tiara pecamsatta tana peasant mao aurora peamesatta tiaororoa pewamsatta naam pecahan tiaoroaa ecamsatta mao naa pesawat aurora pesawat ama tnaorora taonororoas rae tamara pama proses.lampiran (ssh) page ama toosoraws pasar toosorows paya taoosorows pasar tasosoraws pasar a tasosoraws pasar tasosoraws pasar a soo boards pase taosoraws par a toosoroms pasar asa tatosoraws pasar a taorosonone pasar asa taorososome pase asa pamosoame pam tiaororam (ramen7sm mean men bin men mean tosogotoo jerumemmtenmama gamcatat rar srososoo tnaororame pasrah tnaororame pasrah p taorarame jpiamcah mao taororowe (monmeammasanae pam rame jam bem jam bernas ema jam rame jam panorama pena proses.lampiran (ssh) page beam bem jam ema jam paras bem jam parma jam taat apk tamara maa naa tangan emas tao sesame taorozoaa fpmsoamah tnaororaas mom tamara mom torocorowe memmmetammes mama jamak tanto memata mao taororome rattamtanggoma beo tamara palmas tiaororowe ppuratoramaog e pasar tama ame pasar beo tnaorora t0rogorowe (etemaskamege asas tama amammasam tina pesmomaraataa tamara resmomaranaetaa bea proses.lampiran (ssh) page paser jero beo tiaororon fermamanaaom tao pomamram tamara amar ama enam, paamows amammaapr tararoasas amarah taororoas fentammaap, pane enam taoronoas amen, maa bara jaranan tao enam taoororoas enam taororoas enam tana psms tama apa taoosaae rapat naa eeemameamatams tao (eotorseaamermamretemaa rara pioroone a tanosorame pak taoososone ama aman ame tanosorome mom tasamonaas mama taosoosoms jamaah men tsasrosaas malah ptorororone pap daan taat atau besama aras maa proroone ama praoorone biaamone proses.lampiran (ssh) page ptorororone remas ama basa basa jae taoosoroms kes a maa men tao ama tao rdemamma prorororone tarusmanta taat beo tana ertammapamt asa taororwo rtamemmepaatep sasa taorosoroan rana praororone ana a mao nan tanam ama piano ama tam ermmasate tiaorora (arammaetomae tam era mao proororone aro pramono area tonoronoas (arrian tamara resah taorozo (arrasatanpaaman asa maa torosoroms firma a t0rosoroas ama tatosoros mamasa t0osoroae (armmamamaa tatosoros mamasa t0soros (armmamamaa t0somos (armmamamaa men eosososos (area taosososos area hsoososos area proses.lampiran (ssh) page ona piamaone area ptoororone area piammone area picamone area piamarone rsuataa ana tao mao tnaorora jatummaraa asa torororoas rumusan torso tos momereatam mao tiaororam mma beo tatanaraae eratammantama pama masa mao mega mena torosotoms amuremanamk sasa taaorara ama proses.lampiran (ssh) page taat massa mao tana meat tamara maumere tamara maan tnaororome ampatmenom mao tamara ngamen tamara nga taatmanamemmecsevorem tana nga taatmsan meme seo7om esa a00 mean mean taaoraran maa mon men taaorora meataostumomanam men tamara nsataosmumatanaaan mao tara msataosmumasanaram mena taororam manga aurora amsagaaa taat maa non mean bon tnaorora emg pitaanemttme taaororao angan harta mmamasomg proses.lampiran (ssh) page beo mao taororoi (amtamimssisomyam mao pama mmamunaom tnaoroaor mmm tagore masa e taat mampu moe tamara mara tamara mara mao taoronome famatoamas taorosowe remarks mena asa men taaoronoae jemaat mama damar ama dea tsororaas apaan dea panorama taororaas pare pama ame tanto amp a naa meme naa aan ama mama taoronoas paman beam zaman ama kerajaan aurora paras naa mara naa eat tnaorona paras a taaororas paras a naa ear proses.lampiran (ssh) page tanam maa name ear men taoroswo parents tanam (tatanama naa ara taaorora appa naa tana raga naa naa mes naa tanto mam corona mama tana ema tasnoronoas (aman tonororos (amalgam tonororoas (aaaaaa ana pem tanam memes tao asmara name pama pamoroaoas rama semalaman taoanoono aamamanpaa tao amanda moe tamara agatammaam moe non naa pamadaenaama tamara agaammaaaao naa pamamamaaa naa pamadaanaawo ana tamara amemomeasumua moo mao tana asma mao mona tamara ara ana pama tao rao tamara asma toronto asma pama pasta proses.lampiran (ssh) page naa ata tamara asmtamangtanaanaa taorozo iamangnataanaa tamara amantemeaaa mega moon tana tana pama mao tana asas mao taororoo desa mao taosorang asma aurora ama mena mean nan tanoe spsemean ana tino aamayaspsemeasoam sasa deo men men ben men beo tamara rap tana amoena mon tanto rame enam pamer name amors kaa mena taosorong asam beo taorozo asma wmoomarmmas pasa beo beo tnaoorowe asntamos taman sao tana estamscamaana esa proses.lampiran (ssh) page dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. besaran honor tim tapi kua pas adalah sebagai berikut lirembima rp3s00000 engan re2.ooo00 dan|skema reeoooooo |wataiketua rpi 7s0000 sekeetans rei s001000 gara rpi tema timsekretasat rp1 sekretariat staf kesekretariatan rp600. besaran honor tim pelaksana kegiatan dan staf sekretariat kegiatan adalah sebagai berikut pengarah ' | ob rp1. pengarah ' ) ) | ' rp1. penanggungjawab rp1. ketua rp1. s.| wakil ketua rp850. sekretaris rp750. anggota rp600. staf sekretariat rp250.not tema taman moe moe tna0ro2oo asntamos mewamraan tana asntams besar moe taorozoo asntemosresanora moe taorozooo asntamtos somesisao naa aan taoroawo asntemosamme career tanoe asntamosmare camera beo dea tanam asntemtosamme garapan asas tanoe asntamtos are carriere era tian asntamtos rame garapan sasa tina esntamtos are tema rape tiaoroaao rasntamtosaae tresawra mao mon taaorozo asntamtosamme monsnmar beo beo tia asmmamuosmame tone sasa moon mon beo beo mon mena nan mon mon men nan beo dea tana asntamtos are saomessang naa oran tiaoroawo rasntamtosaame saomessaa, naa oran tam asmmmunmgaa beo aan rasmmmug name menamai asa tanam asmmmomag name macam alasan beo mao beo moon tnaoroawo asn beo mon mona beo mon tnaonoamo rasntmmuns wae tsncamaor asa mean tiaorozo asma temubsmare naa proses.lampiran (ssh) page mao tinaoronoo rekam amar ormas deobamen sasa beo beo taororowe asmtmatime ana beo mon tnaoorome asma kamera mon tnaororame asmara beo megan tiaororame asma imun moe beo tnaotorame asmtamatameseor taaorotame asmara tana asmara tnaootome asmara asa moe mao tnaororame asmara mao taoroao asma uan beo beo toronto asmtematame urea proses.lampiran (ssh) page tasrosorong asma taosorang awam tanam asma tan asmmmabaraur masarute sasa taoronoa ramsey tomat mana soo mean mean mena tao asn semotmam majene sasa taosorang rama taosorana asrama proses.lampiran (ssh) page mean mao taat asmaamea tama pak mean nan tnaoronoao rasa bete taman ame mom sasa men tanam asmpatetamormoamama asa tnaoronoa asa bete tamtoamame some mao tnaorozoo asas namun car otot taaorono asma aretoamdar oat soo beo nan tanam estate tamtama some tiaanoamo asma wamumametamm tnaorozoa asma mart alamat tao aster wantumameana tao asma wamumamesa tanam rata mantumame amat megan nan mao men tnaoroawo asma menunda oma mao nan tnaorora alma tama asma corona asma annae padamu tnaaorao (ema une amat ramen oma taororoi (eamrunaakemunsma tama memecat ana peemeseras mao rmemescora tamara memesan tana pemesan proses.lampiran (ssh) page naa meme ana pemesan tana peter ama pmemescoa a beo mao taorosome pemuas ipar pemuas taorosoa7 emmesammae moe tina emewammtumanaaa beo moe taat mama naa emawammaa taororor empesammaaak mao tnaorosome ema tnaotosome ema tana amar tnaaoaoee ema taorosome emmapame mao panorama taorosowe ema taorosowe ema mao tnaorogome ame mao mao tama pama beo teorema pemanen tanam pemamamasraema tanam pemamamasraemak tiaoroawo amami preemeaema beo net tanam pemanasan tanam emammersemeaema masa dea mean toororome remsamamm dea sorotan emeemamme bea insan jemaat tanam para taorosoaa rapamamma tnaorosoaa atimes ben proses.lampiran (ssh) page mao tana para aa tana pesan tao asem tana pare men dea kaa dea ben corona esteem corona etos mao dea taaororoa7 editors tam tao amors tamosoan ramcamamoansn aras taoosora enmoramamaamam naa pado a toaororoi esimorasemoma taorororawi esimorasemwaak dea bea dea dea taorosoa7 (emimorumugas octa t0rosonoas reanmorumungas oesammamuman sasa tonoronows (esimorumangam omsammantanman poso0 naam pamomaamn saa taooronoas erimoaam bea taoaorora esimoraamm asa bea pama pemuda asa mao tana emma tao puma tamara ammupaas tamososoae ame pamor pas taram asam naa seams net taat mama mao tamara asem inna proses.lampiran (ssh) page ama naa mao tawaran emang taat maa naa amar maa pas taoronoae ear dea t0ososoos emaramatmims men tana pemamtesamam taoososoas remurtooaw spa? taorososoas remusasw aan tanam pam tanam pam pasar naa pama tanam pam maa emak taonoronoas ema tamara amami tonororos remamerstembemarame ara bea men taororao rem serammumesraoma taororo (ema maminatap mango ame mao net tamara emas ppa taaorono erpmemaametaa tara ersememaaametaa tama persememaamataa aman ammem mega tana pemerasan prioritas memamah taoororo meteran sama emas pamer batas batas nano ameamememea proses.lampiran (ssh) page mao tamara emas taororame eta sam bass aemmmp taonororoas mam paras amp naa tama ama mana barnabas ama tasnooraas ama benar maa tana maa ama ama pa dea ben tiara amami tamara raman tiaororai ampameoom beo mao tasnororoa atmopmamsae pama pama tnaoronae mama a beo amore famomraranae mao mao taat meormasaoma e mena beo kal mean nan beo nan moe mao ana jmoceraa tosogoroa pameran pem bea tanoe mera maw aer taoronoae matah tanoe asa nam aaaaaa taaorora metana taat mataraman mao men proses.lampiran (ssh) page men tama eeetararam benda tiaororowe (mpetonnaam pasaran mana tianoraae asam tango asam tana asam tnaororawe asam tango asam tana asam tamara pomamsama mena mao tanoe aan mao taororoae ata tanoe ata mao tanoe anta trotoar saman pnaaaraae mama taororame jemu pnaaorome pematung pra tataran jemaat haororome jamu pnaaaroe mapan tnaororame mma mean nan megan nan tanoe rona agama tertanam mean nan mean nan taaoroaw erorumaamamam diatas mean tanam eoraaaummam paten taoronoe rom bahan enam meta a voodoo tanam emas tanam omar taororaa mara tanam omar taororaa mara mao taorosoaa omameraae a ao tana emamsraa torososos mtaradmmeesommaa ema asa tam pam taxoname mag ara pasaran ama pa o proses.lampiran (ssh) page taat mamak tao pama tiaoosaae rara naa matan torosoroa otome tnaororae emak tama aerasi tao tembaga tamara emamarome aurora amemerrome tnaorora amannya tamara emamarrome tana pemsteramamamora pama emsaerammmumosam tamara emsaerammmumosam esa tnaotora amaderamamumosam esa parama taoroaoae mitsapamenaa tanam pmtsapamanaa tanam metsapamana ptosotorame (miosapamenaa a00 tnaoronoaa pompa mao mao ptogotoraa omitapman ona tamara mesra taoosorane omar a taoronawe oom o tana perban timo peta tara omar tanam ematmemasa tanam ematmemasa tiaaoram acar tanam pasar enam atm tarno petama taansora retak asam moe taat eta amar memata men proses.lampiran (ssh) page honorarium petugas upacara honorarium petugas pengawalan honorarium pemungut kolektor pbb honorarium juri honorarium wasit honorarium penegak perda honorarium pemadam kebakaran honorarium administrasi umum teknis honorarium pengurus penyimpan bmd honorarium administrasi pengelola dak fisik non fisik honorarium penanggulangan bencana honorarium teknisi jaringan honorarium programer honorarium administrator admin honorarium operator honorarium tenaga penyuluh il. honorarium tenaga pendidikan honorarium tenaga kesehatan honorarium pengelola sid pembantu admin bidang oo. honorarium koordinator operator sid honorarium tenaga non pns lainnya, dan dll.tanam asem mao taat amat naa pama men taaotora eren mao aurora amammtom e tasaosoraas eumumamase tana (pasmewsmamams esa torosorase (umar taman paman taorosorann omursmah asa taat path enam pom toko pom sonora rae pandora parama mes tiara tsanooro amami asa param bea tiaoroome mmk bara jamak t0soros (stemma pasosaroas jaumarar tasrosaraas amarah asa tanto jameaamme naa jamemmaaak name james tamara amemmaame e imam jaman naa amat maa tiaorora (asesoeasmam net meteran beo nan mean tian aasoesmam aer meong tina mesum memanas tiara amesorastan era mean nan mean nan tian asesorasmam mie emo mean tnaoronoa (asesopeersmam asa mara doo mean mean maa taororo aversopeersmammes teaser mean kaa beo tiaorora amesoresmam ianeaaa proses.lampiran (ssh) page beo kaa tana mesum emasanamm beo kaa mean meong bni beo insan paororoas ema tamara jamak a tamara agama tasororoas ama baar jam horor pama naas jump tana mama drama amemame moe tnaoroaor earpamamamam nan pamor paman batara poosoroms (rame tanam asem mama mana maa aurora sama ana tanam semasa p e taro semar mon naa semasa tiara somaspmar naa semasa ana semasa ana semasa a beo tana mma tao soma tana semar tnaorosong emamaararsom maa tana emas tao jemaah ea tnaorosong jemamaararsom mao tana emas tao jemaah ea tnaorosong jemamaararsom maa tao soma inaaoog mma proses.lampiran (ssh) page ema naa sama mao naa mate tana srvemssaasa e ana evomssaa tamara srvomssamame e tao naa maa naa make hana aer naa maa naa mena moe megan bea aorta sesumatemumen same ema ema tiaoroso srtmimsanema naa taat sma poosorone taoosoae asmara tana easatamemes tanoe aras mao tnaorosowe sara tanoe parse tao mar tiaoosowe rampage tanoe passage mao tiaoosowe aman tnaorosoae sama taaororome sarat proses.lampiran (ssh) page naa amp tnaororawe rom tnaororaae ram tanoe mara tanam mara taoronowe param taoososoas sumber maa ma tao arm taaorosowe samara tamara mao mena mean taororome simuumormn oomeraam men mao mma ana rama mma maa maa p tnaororo simpamimaaom taososowe mmmm a parsoaoee amami tnaororo smart emas proses.lampiran (ssh) page taanoao emamoroamamaah mean net taonororoas smonamtt tamoroaaas mama tonororoas sman mena mao tiaoroawo smoamterara tagore amors amors amano demam aon taat smampamune men tanam mampu a tamara smampamune men tnaororam smanpamune taat smampamune tanam pemarpamune pnaaarame jamuan tinaororome jaman mao taororowe smospantams inamarome emaapamtn tamara emaapamaa taororawe sorkam tana ema tama ema taxoname sma tamara map tamara jemaat teorema sasa mao aurora smetpamar cam maa mena nan mena nan aurora smpmemes meses mao tiaorozo smpmemestn korea ama tiaorosoa sma mao mao aurora meter pma ialah epraneaumum proses.lampiran (ssh) page maa mean taororoo smstmampntramemane antar ptogotorase sora a sirorararse comma maa mana tanto a tana sak tao a maa ana star tnaorosor mua naa uee naa sta tocososoae smmcaemmr tasoososoao macam sasa mao maa ama maag ama a name agama tanam jaman porosa sman ana tnaoraram sate tamara marak tao mar antara a tana selatan taororoa smp tnaorosoa7 smmmepma asa taorosoa7 srmepma torso7 smp proses.lampiran (ssh) page mao taorosoa7 semoga taorosor smp tana emas taorosoa7 srmemman ptosotoran7 srmemman naa mem tiaororoaa srmemmenamameme tana pemetaan taoronoaa smmemmenbmae namea ememmabeae tnaoronoaa srmemmendme taorozoaa smmemmendmrae tnaorozoaa smmemmenbmaae tanpa ememmapeaae e aa tiaorozoaa srmemmendrame taorozoaa smmemmenbmrae taorozo smmemmenbrame tanam ememaapeame taoronoaa smmemmangmaooe mena tiaooroaa smmemmangmaoe men taorozoaa smmemmangmaoee tiada ememmangmaes taoronoaa smmemmangmaoe nama ememmangmass tiaoronoaa smmemmangmaoee nama ememmangmaes tiaoronoaa smmemmangmaoee taorozoaa srmemmanam thema ememmamaa tinaorozoam srmemmantaa emang taorosoa7 srmemmamaa asa tnaorosoa7 srmemmamaa inna ememmamas proses.lampiran (ssh) page eman ben tinaoronoaa srmetmaat tnaorozoaa smmemmantmsat esa tana memanas beo taoronoaa srmemmentnset beo taoronoaa srmemmentnset naa ememmaasa nan taoronoaa smmemmantnset mao tnaorora srmemmantnsat tana memanas tnaoronoaa srmemmantnset a00 tiaorozowa srmemmentnsetm a00 taaorono smmemmentsetm a00 beo taorozoa smmetmemsmecasan sasa tnaorozoaa smmemmentmseias tiaorozoaa srmetmamama tnaoaaa emstmaram beo inaorozowa ( srmemmantananestemotam oran jason men tnaorosoa7 srmemmantaa taoronon srmemmanmaa ema ona toronto srmemmenpaa tana emetmeasat taoronoan srmemmentra tian pememmanset tnaororoaa smmemmanset tnaoronoaa smmemmanset tanam ememmaset taororoaa smmemmanset tana pemenang tana pememmaset tiaoronoaa smmemmanset taororoaa smmemmanset proses.lampiran (ssh) page saat mma tana ememmaset tana ememmaaset taoronoaa smmemmanset tana ememmase tana ememmaset taoronoaa smmemmanset tana ememmaset tiaoronoaa srmemmanset tana ememmaset tiaororoaa srmemmanset taat ememmanset tiaororoaa smmemmanset tana ememmaset mao taoonoa smmemmanset mao tana ememmanset taororaa smmemmanset tiaororoaa smmemmansete tiaoroaoaa smmemmansetes e mao tana ememmanser tana ememmnsemma pan taorozoaa smmemmansetmo tana pemetmensatme tnaaoaa sememmnsemmas pan taoronoaa srmetmensetnoos tnanoaao emetmasammes tnaoronoa srmemmansemm7 beo taoronoaa smmetmenset7 men beo mao mao tanam emetmnsams mao taat ememmensemms tiaorora simetmensetoa tiaoronoa smmewemsetnocesnrse e g00 mao inaorozowa srmemmantat tinaonozoa srmemmanmps ame a00 tnaorozoa srmemmenaeiaan proses.lampiran (ssh) page ptogotorase suman ptogotorasse sman hama mam taororoo storm ama diare ama sea moe tnaooro semimteaamioeremamamsy mon tamara ana taorososoe sam a tamosoame paonoorame sam a parama ame piororoas same siam ame asa taontoorowe same a tao tonororao sanctae a tamara sereemm maa naa proses.lampiran (ssh) pagesa semua taorosorows samar tara mana mao nan tiaorozo see gapamtmtm como beo mao tiaororao sempat somasi megan mon tiaorosor pemompa mama pak mana tana erat tama popameanyaatam e tiaoroawo obameavyaaoam tamara popameayaaoam tanam pesamayaaam tanam penamanaaaam tama hana rae naa ae taororame teomemtee tian pamer tian bentet tinaorosome oteomerarreo a ana peteoreraa tana peta tama serum naa pertama a tnaororawe sama taororoae sama tanoe porn tao bass ama tarororaas sao ama naa tamara ama nee peta tagore mana pama ama seto amar mma proses.lampiran (ssh) page mama taat tnaororame taoosorows amen a tamara aren a tamara aren a tao sememanmmamso beo beo ben enam pemasar taororame pasa pnaararame jasa tamara mara pewasamma tonororows semmsammsa area tonororoms semmsamms tamoroaaas sersan mena tana asangaman tiaorozo amami memes tagawa tamara semana beo net mena taororoor serasmararapasom peran tamara esasamarayarasom pera taororowe serarasmaraaptasomatmo mean mon tnaororam anambas tanam mama taat sama a tamara mama tao seemamtomgem tamara mamanya tanam pememaoomsm tnaorora sememamanaomg mena tiaororowe emetmarutooma mega mean net taororo semamauptoagsm men aurora samemamia taat same proses.lampiran (ssh) page tana mam beo tiaororam samaemmast beo mao aurora samaamemaah inamarao pamaamemaa mean tnaorora samson e tanam emamsom mao taororam semosmmanom beo tara satpaararoraa tao saatetamaaa moe ana maa taorosoa7 aopumrmaea asa tatar armada taat sama tana asam taorosoa7 aah tana tiaorozome sameremarara men tnaorozon samemapsamtamentomee soo mena beo taonosoroa7 samepemammkemaran smaramaaon ran den taorosoroa7 samepemammkamarn smear ran sasa tnaoronon seperenam pemain antenna taorosonoa7 samepemammkamarm2 smaramason ran sasa taorosozoo7 samepemammkamarm sma mma ran asoosoo tiaorosoa7 ameremamtrspa a00 ana pemommeenee tanoe semomswreneme tinaorosoa7 sameramor tnaororoo semen proses.lampiran (ssh) page naa arab dea mao taaorora sae maa santa taoronow sate wo taorosozoa7 arcmumet brammetemmtmecan pam poso0 men norma maan ama ama tana mna a tana a tao ama naa taororor ampar tana pamer taorosoar amar tnaororo sampai mean taat sama pameran taororoaa sama tama ama tana amat prorotorase sama simororase mama ptosotorase saman ana a taat naa sma tanam mama mon tnaorora james tanto sama panama sma proses.lampiran (ssh) page mena ama tamara sma mean ben bee ben moe moe tnaorora merah tanam pama aa tnaororaa semasa tnaarora samara tamara mama a taat sama tao samar a taat sama a maa pama piano sama tango samara tao samara naa pameran mon tnaoroso samaramaa tana samararas tnaaoraae amar sirororar sasamamas taat tana sewa taonororowe saanccamsaman tarororaae saamecaasmsan taorozoaa saanceemansaman tinaororowa saanecamansaman men dea taorosoa7 sandman taorosoa7 jemaah tnaororao sasammmumesmaass iiaororao sasmumumumosmas ass era proses.lampiran (ssh) page tamara sasoamasatar tamara sasosmamsrtaas tiaororao sastammerasme ara beo mena ana asrama naa ama taram samara naa pama naa ana samara beo mao tamara sasrrbastooasoam tamara bana parnorae paoanorame enam beam basa tamara aer tansosoo sawan asa bea siam sam tnaorosa pemamaaae beo nan mean nan tiaorozo semametumawmomssemoeat sasa tao semamerumawmom soem sao taonoama semata tama win mss sore tiaorozo samametima won semper som mao beo nan tiaoroaao samametmawmmmasaeet mao mao nan taorozo semametima beton sasa tao ama tana namum prota semumormanmna ama tinaororoa amp ama baron amami mao tiaoronoa semua naa mma naa ama tiaooaa semur tana semar sirorora sesuai proses.lampiran (ssh) page maa mao tinaororowe semubammasanas pam a00 maa ptorotoron7 samubmm umat demam soo ptorotoron7 sesama umar demam sosok tiaooowe semmtmans than semueracumoam taorosowe semutnaetaomma tiaonorome emuemacraoama tiaorosowe semutnacraomma tiaorowe sman a tana pemuas tnaoroso semmoamaa torso semmoamaa angan utara tao semuoamenoan mao taoroson saitama taoroson seatomma soo tiaoroson seamomma taman utama aa tnaorosome seanommaaatam tama ama ana sma e tanam sesuramatamtamam naa piorotoraa sesutamtamtamam sasa ptogotoroaar semuramatra tasannorawe rae parma taoannorame a panorama proses.lampiran (ssh) page bana parma rae barbarae bana sem tsronoroa sean soo bama sem bama sem asa tasorora sean pama sem bama sem aurora sea a amors sem maa sem tambora sea a bama sem ama sea tambora samo a tae sea bama sem tamara sea a ama sem torororaa sean taororora seaman a tana sesnooratorasma tiara ats taoanooran emambamaa poo soror7 emambamamama sean ptogotoraer semempmmra tanam sempat a taorosoae senam a tanam ema tnaorosowe sememmtmsap soo mao tian esmmtasap toansozo semamftameem diare pras a pama aman taororor rata p tiaorosor sentsmaumama tnaorosa p p proses.lampiran (ssh) page moe mao bara ema taaororaas ema teorema tao ema tao ema ema tagore ema bama ema maw enam tiaororom jemmamamtaamaana a00 ana pama bara emo tarororoas ramosa dame emma dame eno paranoia pandora tao pandora paranoia semu tontoorami meme bernoda remas tour sesama oaa tanoe samaememe mao taaroram sampe men tonororams ama tasnororan armaomt a proses.lampiran (ssh) page torosoron amumaraa tamara eamgamoana tamara eamgamoarata tnaooram saamdamoanao tanam emagamoanata tamosoraws sama a torosozome samancammap tnaorosoaa samad tama pama tana pama aurora saman ban men ponorogo saamomamume asa taororam semata p mean taosoroas seasowarramaanas ana piogoroson saad piogorogoon saad sioronoaoo eatamampea masa ponorogo saat mana por mana ama a mama mama tiara r a mama maa tao a mam ana perampas aa tiaorora orak a tana pertama tana perampas maa maa pamor ama tamara ama taonororoas erraomas pararoaaas emosi tsorosowe mami taaotaram star a tanam proses.lampiran (ssh) page lampiran peraturan bupati ciamis nomor tahun tanggal juni2022 standar satuan harga nona aan box paneissx2skisma ti120103. bracket besi galvanis met room ii20105.000g dudukantray ii201030008 kabel nit atom ter ii20r05.000g kaban inaoomm ii20105. kabel single cor 35mm meter i20105. mcb phase100 amp pes a00 ii20r05. mcb phase125 amp ii2ot05.000g mcb base00 amp ii20t050008 prend amp ii201010001 pat baja dam pompa li2oto20003 smp cuman team tina ii2ot05.000g sepatu kabel cu270mm2 iii20105. sepatu kabel cu400mm2 ii20105. set box panel tii2or05000g bravo gaya ti2ora000s iravorava ii2or05.000g kab 2500x2s0comm budesonid mp mireaptg |moconmentessencopeg ii201020005 le steps with optcelcapi maps7pasal pak ii201020005 tita fal# kunci sentral peran rti2ora000s jiiagoroaooos ii20t020003 konser aan ii2ot02000s jersbameaayarktmpwatiaw ii20t05.000g trans lebwitinw hti2ot020008 jesoomwnyarktabwataw ja band wireless route closed rack system sharing r2020001. ja channel stereo audio mixer ii201. .000g meson o803 3w 30k trecesseat pes tii20105. meson o005 3worth processed pes ii i20102. meson gen2 1sotowiorwhh released too ii20105.000g float meson 08033w osk id'recess pes ii201. meson boost 30k wti recess pes ii20105. meson 105oweskweh processed pes ii20105.000g meson 1ow whi drecessea pes ii20105. meson 17w osk who released pes ii20105. meson 21w wifrecessed led pes ii20105.000g jeda7 meson z002aw osk wirecessealeb pes iii20102. meson 17w tokoh sreoessed pes iii2002. sonata meson 2002aw yskw sreoessed ii201. so7st kante oto iw27ktd released led pes iii20102. cyanide oto swaokid released led pes ii20102. so77a pemeran o703w 27k preceded led pes ii20105. sembrono7swa0ki drecessea pes iii20102. pemeran o707w27ki dreceseak does ii201020005 oma drug abuse ii20r05. abs but swa ti2ot020008 jas5 but7wat a50 ii20t050008 mass uboat ii2or05. a00 bul swara ti2ot050008 ja0o bub eva ii2ot05000s but i2wah t3020801. jam7000for flame analysis pemisah rii2o1020005 ja ampas direct tii2or02000g abe iii201020005 apn rakasevane semen ti120102. apn release valve standart type ii201020005 jan but and have apn but with valve assembly denmenype proses.lampiran (ssh) page maa semak ptogororoas (rem e taat tana seemeekar tango emang taman mek basa tana tamosoroas a ana tana tarosoroas naa mes aaaa semesormmm asa tonnorowe sameoesmae aman ame taman ama taat pasaran peta megan saat senator ummat soma piano senator umm bram soma saat senator umm pram soma tnaoronoan jaeumaremp pama tema tana emmbamesweem tiamoawo sewmoammarpom ana amuba aa baca semur t0soros samudra tnaororowe rama ane soo tara ara tana ama tamara ama mana tak tears ama taat naa naa taaorosoar amami mao tao ata naa ata proses.lampiran (ssh) page maa tao arts ama ama bea maa dea bea taororaas ara bea bea tara atm mao tamara rs tara ama a name mutata e ana ammraaa taooaa armmeraaea e tanam tammeraaa tiaorozo tarmomeraaa tana rara naa ama tian rara taorosor aras naa amas e a agar jamak a tao arak naa aras men tnaorona arm tamara rae panas amami ana trem ana musume tiaorosoae etmmovamee beo naa pres o tamara etrooeemes name mar dea mean tosososows manual ama mama mama ama maa taororo ioasaruatom tnaorora ioasauatom ma thea pasoasatom proses.lampiran (ssh) page thema marunamemammunarma taonosoroae salaam peter csraowmam a00 dea bea tamara semasa tamara sma mao mena tnaororam sekira mao mena taram samsul mao mena tnaororam sekira mao tama semasumsaumat taram sman mao taororo smvasuinasumetome tnaororam smvuisasumetom mega tamara semana taoosorona amovereausmorrumam massa tasrosorom map a tana sespmmetme a dame paras asa taoororoas waras damai arc dara pare tnaoroson angysmpe a aorta emamemomasongemma sorotan samamenammaesongetma tnaaoro semamemomasongemaa era maa p tamara eos e tamara setosa ame mao net tama seo taororao seotosmmmat tamara sentosa tamara seotosmunoson maa mama taat stamina nana serasa tamara semesta togososoms meson toososoas ina proses.lampiran (ssh) page pare paaororame paaororame tnaororame mama mama siar maa proororase maa ptogotorase rortotam simororase meresap ptosotorase rortoram a tiaororoon tsamapesaomepea amen tnaorora imam tanam memuja e tanam memuja e tamara maa naa pemasaran tnaororoaa prummsatantims tana rummeatamaua naa tara rum a tanam rum tana rum tiara rama aa tana ear tao etmmaama tana setamsaamta naa tana setamsaamta tiaororowa samgamar tanam sama tanto steamtemseeamammemosmga beo moe ama naas ana maa maa tana tama tiaorora reotamemam kan tango pump proses.lampiran (ssh) page mama taat tnaoronome matah taxoname matah ana sama taororoaa sorak naa sama tana asam tamara samoamma naa sesama tanam sesama tiaororaa sastra tanam sasomeaa tanam sasomama tiaoroor amp p tama asa tana emosouessme tanoe beragama aurora ama tamara emak naa ama beam ternama ame baros tnaorora some tawaran saga naa setau setau tamara ata nama basa tao samemtasemattear tasosorawe a tamara taororoas sanca area tonoronoas sae oma area tamara saeemama asa sonora saammamsim toososoe sarammamsir moe men taoronoaa srataeat naa ama taorosowe sanamumupaetamua tnaorosowe atmmtpmemcamsak proses.lampiran (ssh) page tana rta panama esbammpmewar naa esbampewer naa abaampewat naa eabamampewer taororor sadarmmmewar tama esbamemaa tana sbaampewes tamara samaamema mao men mon tama sedamamemar sma naa sma tamara sabar naa adam naa sma tama sedamamemar a tama amar tana sbamarmemas taat sadarmamema naa adam tamara samara maa sara tama saat tana ear tanam esa tanam esa tamara sara mana esa ana esa tama esa naa esa tana peserta tamara sea naa esa enam esa maa esa maa mama tanoe basa ame a taosoroi mer a taro mantan saran taororaa madame tao setu bemaamtenam tana perawan sionononoar pettomae taororawa satmarcesae asa tnaororame sama m proses.lampiran (ssh) page taotorame pasaman beo taororowe sagamanttara ang mao tiaoronome sarsamoraa beo tnaaoaaae rata mak tao mama mana mana mana porosa semata porosa aurora sma taat taat sma naa taororae semata eme tamara taat sato anata aan enam peter taonoronoas mau beam ar men tnaororome senam ane ina proses.lampiran (ssh) page prosotorase maan naa ema aorta atom wanemamamonaa ema taorosoroon semasa a bea tambora serasa a tambora semasa a soo tambora saras a bacaan aaaa a ancora saras a soo tamrosoroon semasa asa tambora saras a dasa aaaa a tamosmao saras aoa tasrororaas mama taoroaa semaapamamamaam mena nan mean mao daa mao maa mana mana maa ama naa pak tiaorora naa tanam aa tnsorora emak tamara pam tamara pama a toraja emak paa mon tama pematomamurtoe taororam sematomamurtoeoa mon tanam pematogmmur ora tamara sematosmmur ordo mao tnaorora sematosmmur ordo enam naa tara naa pama naa tnaorosoaa emak tao mak pam proses.lampiran (ssh) page tanam mma tanam pemutar taorosoas emas mao tanam pembaruan tnaorosowa emamuam mao tana emaruaa mao taorosowa semauamia tanam perupa maa mao taorosaa semata tiaonoaoae emermoema taoronoae sereratamma tao pama pama tama anna taoronoaa estrada tinaoronoaa eatmataa tanto smruuaa tanpa ammad than ama tama pama taorosar semak tama pama tama pama taorosar semak tian ame p naa pemuragamama torow esa tam amar taoronaa seats tanam amat tama emas taoronoaa estmsma naa puasa naa semua mean nan tanam penmsmntmm tao setmsmontama tanam panusmsontia mao nan tiaoroawo setmsimom semen seat tanoe sanuwnsom samesseattam (ee asa taoroawo setmsimomsemesseatamm tana sense semesseatamam (ee nan tnaorosoa7 seatrorume tanam pemusatan taoosorowe ate tanosorome p oo proses.lampiran (ssh) page arora ae tana pesmmtmereaw tao semremmarurmam sasa tanoe sreeosuere taorosoron raasonae bea taororowe renmemepa torosogone pemetaan tara tata mao tana pesat tao esataramne mao taororon esatoraman, tao rsattrmpa naa esa naa naa esa tamara maa ana tao aah naa pesawat men tao tamak naa perasa tanam pegasus tao esammema naa pesamemaa tana pesanan tana pesona a angan pesammeas a torosorows sematmanmasmrs sasa tino peranearonmarse men tanam erancaromane tiaorosor senesumeamamasaa aras tanam emasteorsamaa ema tamara semasa tana pemaasteomsama tasaororane names pramana emas bea taonororaa etos asa tororora tama a soo bea proses.lampiran (ssh) pagerencanaan dan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalamskpd yang melaksanakan kewenangan pendidikan dan latihan dapat menetapkan harga satuan belanja daerah dengan mempedomani ketentuan yang berlaku pada lembaga tersebutperjalanan dinas biasa (luar daerah) dan atau perjalanan dinas dalam kota (dalam derah), uang harian, biaya transport dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati inibelanja daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam hal terdapat perbedaan mengenai penamaan komponen belanja, satuan dan atau perbedaan nama komponen dan nilai harga satuan antara yang tercantum dalam peraturan bupati ini dengan yang terdapat pada sistem informasi pemerintah daerah sid) maka yang menjadi patokan adalah nama komponen belanja, satuan dan nilai harga satuan yang ada dalam sistem informasi pemerintah daerah sid) dan atau dpa. pena tii201020003 apn ion cut with tube bladder pink url buah iii20102. apn nylon cut wil tube bladder teal aduh bmozotoroosa abon ro2otoroosa jabon ayah to2otoroosa abon ayam etozotoroosa abon ayam super to2ot01o0sa abontkan to2otoroosa abon sap etozotoroosa abon sapi baa to2otoroosa abon sapi super ii201020009 jamboree rserv jatim cardiology stenousepe dah abk miniciean) i1201020002 apr anime ii20102. abx minine bete aer angsa2ooo ace acces pom7 press remeh ra020501. aksesoris kabel jek tripod eiga ii20105. accesorisjaringan (alam race tay abelteh paket access control system ti2ot020017 access post tah access poem indo ir021002. access point outdoor li20105. accessories action camera set accessories drone ti2or020008 race ii2ot050008 race7oa tii2poros00oe jaceuroatyak inti2o105. acc check active ii20105. acc check dei ii20t05. acc check performa i20105. pacu mobil tik po. ii20105. aceh ranger tah ii2or05.000g acc via roa3 ii20102. aceh cheekeguide ii20105. aceh cheekemiderestap tii2or050015 acesones rti2ordo000s ada angogorooos asrama iri2poros0oog evi hti2otot000e jaeyiete coven ii2ton0008 aeryitetey bao ii2ot020001 action stick wan i2ot020001 action teki ii20102. action stick2 ti2ot020001 action stika ii20104. activated atapugte oom santoso20007 jawa a01 ii20105. adaterunuukpipee sebuah ii20104.000r adalah poros onfedipin tante 2omp ore ti adalah poros 30m (itedipin tablet poros joo ii2ot0r.o0og adam brat pogba batang adams mb3 marimba mallet medium hard sah adams rii marimba mallet ratan adams r12 marimba mallet rataan jah adams vri mailetfor vibraphone proses.lampiran (ssh) page naa ram mao taororo etamamtonatmaup mao mao tnaororo etmamtoruma too beo taororon setamantonumetooma tamara ermamtorumatoomg taararao permamtorumatoomg tnaorora etamamtonumetooma tamara ermamtorumatoomg taararao permamtorumatoomg tnaorora etamamtonumetooma beo aorta permamtorumatoomg tnaorora etmamtorumeramg beo tarra permaatorumarm tnaorora etmamtorumeame mao taororon etamatonumerame tnaorora etamamtonumeame beo tamara sermamtorumara pasar maa pama aurora pama pam tanam amy tama semua a tama malam tanam taro semacam tiaoosor sentosa taorozoaa srenemansima esa tana amar tara apa naa ea ana ear mma p naa a ama p tama m tamara progo ayaman a00 piero sraybamean proses.lampiran (ssh) page demam tanoe jemaat tnaorosoar avebemaan asas pioororoa ayemamaa asa bea amar maa maa maa maa maa maa maa pasar maa maa pama tara p maa taoroaor sesama pamor map tamara ema semasa tao tana semasa naa ana sam tiaoroaag pertemanan naa senmeamam pesanan tama perimeter naa permen e tanto serta tama peretas taoronoaa sersnecamampyaoraansaa mao taoronoaa ersoretnaga tama pemapsosasasoa tanam pama taoronoas patah taonoraas p t tarnooas spam proses.lampiran (ssh) page bana taonooroas pama a mama mana samara tsosotoroweertemesaam masa ana psms tanam psmmasnmm toosorows samar taosoraas ame tama nam tana pamela tamara same pemasar tamara semasa tamara semasa ana pemasar mana memes ana pameran taososotone samenseanaebeme tiaorosowe memakai a naa paman torosorome samantsmn beo nan mena nan tiaororao saat sasstsoma tamara mao men mao tears sarat tamara samara tasrorora samaran aaaaaa semarak tarororaa samara a a teams samara tae semarak tarororaa samara a a taoororas samara tamara samara tamara samara taoororas samara tamara samara teams samara taonororoas samara taonororoas samara pasaoronoas samara aan proses.lampiran (ssh) page tears semak ben ben porosa sarat tana samarrartma taoroswo rmparmormorn ama tonororoa sangaramontmaa tnaorozoa sangar pata sama a00 tanam saman moe tnaorosoa7 sanamepnentitsamanmaeraaam a00 tnaonoaor sanam pnotamatmaser masa moe tnaorosoaa sanamepne menampar tinaorosoa semana apem omeaaao taorosoa sanam bomeaaao an moe moe moe moe moe moon moe tinaorozowe santa pasasorome sanam taoronome sama name masa taororawe panam tiaoronoae satetemtonamas dena pammenoaomme esa tao ame pa maa pam naa pam tamara p maa pam naa pam tamara samad naa pamor naas pamor maa sama naa pamor tama samo paa tamosorars selam panorama senter parnorae senam tama taororawe sanak proses.lampiran (ssh) page tanam tao maa taat ama ama tnaororawe ama a beo men maa mana maa sewa dea taororam semata taoororam semaine dea damar semar dean men tamara semata tonororon sematortappusemn pamor semata dean taonorora semaortapawan pasroronoasemasuroan bea bea aurora a tarararaas some tamararaas eos tasororami semak parma evo bea tonororows eosaeamak tamara some torosonoms soap tamara comma taorosaaa seater ormas marmorata eoaeepam panorama sak tanto amat men ion maa naa ame tnaorora tanto ana rama proses.lampiran (ssh) page ama naas peta teorema asas naa mmm tama pa maa pa ama naa tnaorora eng taorosoaa mersetaatmaman taorosowa mermyamma tnaororoaa merasa mao tana emerraama tanam meramu tana meramu naa smeraamus tana femeremama taoronoma sms tana merimee ea tana femeramme taooror merah moe moe timo seeseamaaaratan ema tiara emesemmataranraman mar tnaorosowa mertaraatmenah man moe inaorosowa merata tampah ema tnaonoaaa femeramsataeaaa oma ana sumber mao tanam pmertamsataata ana sumber tanam metamsatmta ema naa smua tamara never pa tanam pesona tama meueame kosovo2oa wemtanerratmarac ema men tiaororoa soma tamara soma proses.lampiran (ssh) page tana semasa tana semametrasa mao tiaororaa soma tanam samameoe tama some tiaororaa soma tanam samameos bisa sommes tiaororo soma mena taororoa some a00 tana semamesmmeo nas taororawe sorak a tian seram tana sorak taororawe serta tama semak tama sore taorosowe sortmutetmae mao taorosome ortmakae tnaorosowe ortmmae tnaanorame pora tama serta tiaonosome sortmuaae taorosowe serta maa tamara soma tamara sera aaa sera tamara seram naa era taororor serang bin mao tao sortprenk tanam semar angan semata torosozoae sopan tamara sorak basa semen taorosoroae sopan tamosoraaa sorwaeh torosoroae sopwaeh tama serum tana serum tnaorora ora tana some taorosowe sommes tanoe some tamara soma ame peta taorosoroas soma a too semacam p a tsanorame sesamamu proses.lampiran (ssh) page pora semata men taorosowe mamak tanoe mma tonororowa set ana taoororo serta ooo paaroraaa rara megan aororoo stemontansemurmasi tomat ana beo mean aororoo stemontansemurmasi tomat ana moon benda bernama tamara sarawak p e enam parawosuae maa mau tanam tanam tanam mes taat malam tnsororaa man maa naa arm aorosoae rona mma atoramoma naa tnaorora mame tama mam tao make tonororana remix tana ema naas ear e ama semen e naa ema tama semar naa ema ana ema tama semar e ana ema p naas ema tamara semar tamara setara o proses.lampiran (ssh) page bara dea taororora tam aro dea dea tasaororaa tam tonororoas tam tonororoas eta a dea tatar agamamu ear taonororoas setammpsesataama rona insan strmetsmset taororam rama e tamara rmmaraoms pama permata tnaorora ramatmesitmca mao tamara p p taooaao paomessao name masa name pameasata ama moesta ma naa ameasaa paser posororai paser mao tiaororowe amen tonososos (martarabam #tema tamara smwemratomo e tanam muammar taonsoraaa smurtemmratooso taororam semematmma tanah pepatah tnaorora tema saa tantra eremerpeamanutmaanaak proses.lampiran (ssh) page tango ewen naas tina esmsaumamamesa naa tnaoroso emtmssmmawmesaag naa soo tanam pmemamow pem ema tanam pembom peas tana oeemaam peas ema naa eemmowams tiara emtacanantantuas ema naa oem beo tanam oem tana oem mao beo naa eememaamaata moe tamara pemtasaanmasa ema naa oememamauta ea moo naa peemomeeama ema tana merek pem moe moe naa poems tanam peer tana peer tana peer beo beo men tama papua naa mus tanam pemuas maa poems p tnaanono smt tnaorosoaa arema taonosoa smattamertmmantemsangarpram naa tamara rara, taorosoaa streamer tiara mara, moe mega taonoao estreamangnpermtammurarpena tiaorosowa iatremmuanperoas inaorosowa siatremonomantanaaan man beo taoronowa smtpemaaangmsame a20 tnaorosoa emtpsamnamun naa iiaonoo espsamnaman proses.lampiran (ssh) page tonsogoroor jelas materi adams xyiophone mallet gak adams xba xylophone mall ti2or05.000g adapterpos) hii2o1030008 adapter upstostkr ii20105. adaptortypedinda tah tii2ot0roo0 adas rti201020005 jadheswe bonding tii20102. adhesive tapes rei ii201020005 adhesi tapes jadittant penghapusan ii20104. ads 005m oneway ii2or0a0001 adem ti2o1020005 jadi beast korea adult mask dembrtatorzetpas aed detbrilator hsl set ii20105. aeropress agar agar ana rti2oro20003 jacmesemar ii20t01.000g tagaveseang eibar i2ot01o00g agave rias i120105. agenda spo rute pembangmantsisotembar jarang pan ti2ot0rotor aer bekas ii20101. agr base kelas ii20101. agr base kelas ii2ot01.000r agr base kelas iii2oro2000s araceummaai tii20t020008 race tamban super ti2oro20008 jarak tan20s02000 cone air conditonerag air kondisioner air condtonerag jai condiionerta air kondisioner air conditionerag 'r2020502. jai condiionerta jai condioner antik air condtonert t 2pk eni jar condiionera air kondisioner ao2pk air conditonert spk eat jar conditioned portable jai conditioned parables tai conditioned porebie standmgrloer jai condiionerta spin i72pk air conditioned split air conditioned spitipk jai kondisioner( siti 2pk air conditioned spit21 air conditioned( spit2 'r2020502. air conditioned sutta airfurfie air air frie pai brozotoroose mimerreo to20101.00so diminum dalam kemasangdas iii2ot02. airradiator violent sal ii2ot0r.o00e artis kuning perpage batang ii20t01000g ate ingat pop batang t1201010012 jafirtamaman) sah ii120104. akarbosetabe peka akarbosetabier50mg ti2or01o00g akasia atap ti2oro2o01 weantooampee ii20r020017 akow ampere hti2o1020011 jakieou ampere i2otosoooe jakiiavotas ii201020008 aki range akses poo s0. akses poin umi camp poe proses.lampiran (ssh) page naa mpe mao taorosoaa smmtmantsaman men moe ben torso itmmtisamanp naa moe moe taoroao etmotmeamsammera moe men taorosoaa emtanatemasaoangns ema tiaorozowa nsemoreramae ema mao tiaorozowa arsatgmemamak mao tana settwaseans tnaaoame erasomasa mama u p ana ama ama name arm naa mama moe men toronororse (sutomusmnanursitasarcoosras aman asnooon etogotorosse storm ana tasapsooamae ratan toko0 moe moe etonotorasse ( sutomo bar bantaran @ooajara asam sosok mao tnaororong tomat oontasras aan soo tnaororog sntommpartmmenraasas aan soo beo maa etogotorosse ( sutomo bartmontatsas aan rose tama emrmmumamasanaras ama moe ptogotorae ( smutomunamaseneaas ratan moe proses.lampiran (ssh) page moe mana maa mao moe siorororonso (om untukrsmamananperaraan aon teorema tama mamas tnaororone tan pat moe tanam aur tnaororae says mena etogotorase smomuarmamu ratan ptogotorase smamuoatmamu pan naa mutu a enam tanooram tao emas tenor ben benda tanam a ternoda eatanumae tiaorozoon satantamaneaama alonso tao tana saat pama memang tasaororaa ame asa dea tamara ermemm tasororaa ame dea torororaa ammem asa dea tonororaa ammem asa pasaorarara mmm aan dea tonororaa ammem asa taorororaa same sasa proses.lampiran (ssh) page dea taat mete tama mese tiaooao srmedemenetewae bea toaororaa meriam bea toororaa meriam bea taoororaa meriam bea tamara emmeerim tasaororaa meriam taoorora meriam asa tsaororaa meriam a mao men mean non mena tiara sampah mama taat pama name peta sa ama bam taaororawe oma tamara ema tamara ema taororowe eomaamasanae pam bea toorora mormon soo tamara jamak bea toonororo meriam area bea bea taonororo mermmomamsa area tonororosa uvemaataansam mate asas bea proses.lampiran (ssh) page bea bea tao pasa bea taoosorams a torosorows memaaeaae tamara sama e beo tamara eemumaamomm tnaororowe aomumaaramomma beo taorozo mamma aurora ometammamai name memocamaue aurora ame tam ame ema mao taorosozoas moms taorosozoms jummaas soo torosoroas momaamtaa tonosozos (momaomoman sao tsrosoroas (most oemavamenn ara torosozoas (tomat omavanmen voodoo tana pemoramaaaa aurora moto e o tao mem name tama emo dea tatararara romansa tonororara mmomaoeeminamu assasoo taonorora momaoeemimamu soo bea proses.lampiran (ssh) page bara maen dea dea taonororasa memadai bea bea taonororoon (momanmempar massa bea bea taonororows (memanen asoosoo dea bea tonororosa jutmaosemear dea bea tonororos juvmgosemear dea bea taoaororos jutmeosemta dea dea tonororosa jurmeosemtan soo dea taonororos jupmgosemtat asas toaororaa momeomentemam asa bea bea bea bea maa tarororaa momsoesmtata asa tamara (momsoesmmaama asa tonororara (memadamkan asa aurora momsoesmtatam sasa bea tonororoms (momaoeeentat tante season tonororoas (memadai asa men tonororos fmomaoetatdm ram sasa taaororoa omsnesamemama tia marsma tiaorozo omermkamanbam tea mao tana emas taaoroawo oma name memorsaransa tama emas taoroaa omesasnsaam taorozao momasaansatoam naa memorsasamaa tiaororao omar tanam ema tanam emramtar tnaorozo pomeramanmantom tnaoroaao omeraema proses.lampiran (ssh) page inna emas nan toronto fmomarsmasatm tama emsamym tam emasmmea tnaorora omesmmyam beo tnaorozo omset tam osama taoroza omavaamima mao taorosao oma mama pama praorarase tears mama tama amami taorosaar aman mao taorosoa7 amar tana atm taorosor ammmaonos bea maa pak tamara pam mao maa tao patria taat atara tana anemia tensor pratama taoososon amami tnaorosor param imam ame taorosoa7 ama o taat ama proses.lampiran (ssh) page mao aurora amatir pnaararao amamemumesama aorta amamemumagam taororowe amatemumeoama men tnaororome amatemuneoama taat maa naa maen taaoraa ame tanam masa mao taat pama ama tamara taaoroao etnmaraema taorosowa fntnatrasmman aoa mao men moe mao taorosoae fntaammanwaapaat mao mao moe moe aoa moe moe taorosoaa antamamsartmampami moe non moe tiaorora mama pama taoansosom meter asa ban dea bea taonororowe amecmarame soo tasaararaa mama bea tonororome amecmabama soo tonororame amecmbama soo bea proses.lampiran (ssh) page taoanozoaa (manetama taorozowe msanapaah taoronoae tomia taororame mak a tinaoronoe fameraag tasosorows map soo taorosoa7 fanatik torosoroms juneatetaae taorosowe nsatmeuy beo beo mao beo tasororome imsa voodoo t0soros masih torosoroas (angka 5p p ao beo tanam momsuremrsanuar torororame angan a tabname paaorarame tama taororawe ema tana peta taoroza eemaamr tsorosoa7 ema bosororas ama mama proses.lampiran (ssh) page mama mana mena taororaae spam dea bea taororaas ema dea dea tonororowe assamana bea tsrorora fesorasmah bea taororoa ratan beo maa era taororoas eramantare mao tiaoroaoas meremas o taorozoa aretmantema masa naa perumus tanam tnaororaa taat sore ama i a basa taaotaram asam naa taat ata naa ra tagore pamesaase tanam remas maa pemesanan naa pemesan tana eren tama pemesan ememseoma ana pemesan tama pemesan pemesanan proses.lampiran (ssh) page naa memes tana pemesan tamara pemesan naa pememseoa mao tao memesona naa pememseoa tamara emeaseona naa pememseoaa amar ememseor pememseo ama mesto ana pememseor mon tama memesona naa tamara ema taat ema tnaorora penamaan tanam anyaman tama enam taororam ameba tanam ameba taorosoa7 pama tana mama taororoa7 membawa tamosorome a tamosorome a toosorome ram a baca memar asa tao rama a baca memar tao rama a baca memar tamara rama a dasa memar baca memar tamosoroee ramai teo proses.lampiran (ssh) page pan i120102. alanine amimotanstemse ti alanine amimotransterase i120102. atanincaminotransferase men sept ii201020005 alaatindakan tai ii20r05.000g alat nasa bahaya atau bantu dengar alat bedah mayor mat bedah minor barat i1201020002 jalatberat jalarbert jalarberarma door alat berat tipe mg1o sai alat berat tipe mei? mat berat tipe mes alat berat tipe mgb jalar berat wates tai jalarberat wales ti120102. mat cek pengukur tekanan tensi aren dera loo pan ti jalar destilasi protein ukuran i,pires, alat kimia darah pat eti20t020011 mlatkuattentur bea sai ii201020017 mlatkuattekan mortar ii20105. atattabetharga tah r50 alat membatik mesin teras kapasitas too bur alat mesin tetap kapasitas butir lat parts see (ra020801. alat pasteurisasi susu kapasitas potter press nat pelindung diri jas hujan sedan apd hazmat i1201020003 mat pelindung diri sarung tangan bawah mat pelindung diri sepatu boot pendek buah mit pelindung diri sepatu boot tinggi apd mat pelindung diri topi helm masker alat pemadam api ringan buah mat pemadam api ringan mpa alat pemanas doc kapasitas alat pemandian jenazah minimal kontak (fat pembaca foto rontgen mat tempi jagungnipe: sy2gd unt alat pengangkutan sah mat pengangkatan bahanjatgen mat pengangkutan bahan eigen natname soto dah ir020502. silat pengemas lat pengeras abon t30201. mat pengering pakan bekenktesyaaa mat pengirim dendeng panjang 20cm too wan mat pengolahantainnya perak (fat pengukur berat parade fat pengukur dimensi set (fat pengukur dimensi mat pengukurkebisinan t3020903. flat pengukur kedalaman atur ban set i3020303. mat pengukurkuaitassir bahan logan (fat pengukur lingkar lenganatas (ia bot t3020903. (at pengukur ii201020003 matpengukartinggi badan sebuah alat pengukur tinggi dan bert badan buah nat penyerap kelembaban udara ruangan alat peraga dukat paud alat peraga manekin kaki mat perbengkelan set ii20105. mat permainan bina. alat pertukangan s5. ii201020001 alat post glukosa ii20105. atau potongtidi tan alat praktek mba s2. mat press jerami campuran besipatbaa proses.lampiran (ssh) page mega tamara amatmtnsam tamara emantsaom tnaororo amatmamatma men amar maa ptorotorase agama a tanam para mama tnaorarane amar team arema ptogotorase ramah prororase ama sirorarase ama tanam enam moe mao haorosoa emanamanwa sosok mao haorosoa emanamanwa sosok mon mao mao mao mao than emamomasae toaororowe emarparsama sao bea tamara rampasan taoaororowe emarparsama dea taaoronoan mara tamara mata taororoar emarsammisame tana mma taorosoa7emas smpmnamae asa tnaorosoa7 emas smemumarawassa soo nano amamamessas proses.lampiran (ssh) page taorosoa7 ematamaneaa maa mao taorosoa7 emas smp sea mao tiaorosoa7 emas smemseas asa dea toororoms mama pamararos rama mean pasororoo maritim bea bea bea pam a taororoar marak tanto mat ptogotoranse bea tsororams amami dea tasosoraws parosaras ion torosorams fm tnaororomi omteroroma e beo tamara esteasevabonammaaa are taororowe emteratopoabomemmama ame parnaaaa empamuaanom asa tosogota membamuaa mean t0roro emmsebama bea toororai femameeamk damar ame dea taamaros pameran bea toororo emmemmea asa taoorora ema bea proses.lampiran (ssh) page dea bea t0aurora emmemaeaa tarararora ammemaam men bea bea taat emas e mara mama jam mao tamara emermesoams sirororase emarmesoars piorotorase memermesoama taororane medan taat emg ana ama tama ama tnaororong esmepam tamara mara etogotorosse (mermepama tnaorarane amar tana ema tnaotorane merak tamara mama teorema ptogotorase memar tamara amar maa ema taat meramal naa ema tamara mem tamara peter tnaorarae memo maa ema tao ememmaa tamara ama taaorarane ame tamara tnaororane tanto mem ima ema proses.lampiran (ssh) page taat ame naa pemuas batara maa taaorora ema tnaorora mama e mega mean aorta ema tataan tana ema tam moe tnaororo emamumtasmemas amp beo tanam emummamam taorosowe emmatme taorosowe emiten tnaorosowe emmagae tanoe emas tanoe emak tnaanoaome emak tonororos emomaerbatantam armada bea taoororows memonitor aoo dea bea taoororass emomaeas aan dea bea taoororaa emomeaa dea bea taoororaa emomeaa dea tamara emomaeaa tonoroross emomeeramemenara mao taoronaaa glomerata beo tama memeras aurora emomera mao taman emas tsaororaa emomertaas asa bea bea tonororosa emomseramkammm tonororaa emomaemutaaan proses.lampiran (ssh) page mao tama emommeme pasar aga jeram taat tamara emak mao teori ketaatan mena tana era tao esatamua tama asam tnaoronoaa ersamtamua tiaorozoa ersmpoamea tama asam naas easmemes diana peseta ana pasa tiaooroa ersumaea e enam pasaaeea naa pasmuaa taoronoa marmer aamatoowna, nan toronto peretas miroresa tsamesowms soon toronto peretas mtroresa tamat nan proses.lampiran (ssh) page tanam pemewmamtea mao nan taoroawo permewmem nam tajam pemewmamia tam pemeumamia taooaao pemewmem tom beo nan mon tamara pemewmamina tanam pemewmamiasam mao tamara permeumemtotom ana pemenang tanam pemenang tamara permewmem ton tam pemewmamtosma tanam pemeumamias tanoe pemeumemintm tina pemewmaminmm teorema permewmem asam tao pem umam beo naa pemeumamaram tanam pemewmamaaoam beo nan moe mean maa nan men maa nan beo maa nan mao nan beo bea nan taaoroawo erna mata ana mao mao taaoroawo ermewmatam ara beo nan nan naa ermeumatam art proses.lampiran (ssh) page ema nan mao nan taaoroawo permewmatam net tanam pem mata istana mao maa tanam pers wmatamessoa beo nan mao maa nan taooawo permewmataminasom mao maa mao maa nan tao ermewmatam asa beo maa nan maa nan tanam era wmatamsosaoam taaoronaas memuat tnaorora memamah a pasaran memang taman pemanen tnaonaaaa (memar memang sama tiaorozoa fmemasame pam a00 tian memmeee tanam memauamasre taoroaa memataamaosre a tsaaroramn meme dea bea taoronaaa memompa tnaaeaaa memoriae taororoaa member tone a tana (memacearas tiaoroza memoneeemetma tote nan tanam remaster tnaoroza memonceasaumaan beo tanam (mematenkan tiaorora meme means tana (memacu mean teorema memacu mao nan tiaoroza memonceamma tana memaceamua some aurora mmamemme tiaorora pmeensmta tnaororoaa fsasomoerorm proses.lampiran (ssh) page ama ame tiaorozoaa mumobesmas tana mumbemaa beo taororooi femromupsmeramaaumesma beo tnaororo ammtammpnunsom mega megan taoososo mamepatomma atas tasrososo mamepatomma ramosa manspatomma taoosoro mmepatomma torososoa mamepatomma torososo mamepatomma asa ramosa manspatomma a50 mao aurora amepamtrpam tama aspartam tonoronoas mamak tana asmara pan beo dea tonsorowa mamemmpamanamea sasa tsansaroa amalgam asa tonsotowa manetmeamemmagamak asa tonnsotowa maemetememea asas beo jaa toanorowa mmerurarsngemaka tamara amematamasomg mega tamara pasar tnaorora asah e taotoraas mmm tiaoroaa mamenbamanea taoroza aman meeabamataa esa proses.lampiran (ssh) page taonororoas matan soo taororoa7 astarte a sao tsaarorat mabmempaam tnaorosar asmara maa tiaorosor atmembam sasa taorosoa7 atmembaa tiaorosoar atmembaa tarararaa emmemasagama ara beo tiaonooar ammenbaamesak mana tiaorosoar ratan piososoa sam buku demam drama taonosoar abmenaanamam moo taorosoar amanat mao men mao men tsaososmar mmbamangmar mean t0rossa memang bea taonososwa matmemmamoon beo ama mma proses.lampiran (ssh) page tnaorora mede tao mede paman ape tara ara tama taororao asostsammoamag mao map mao tanam emataema taat alabama tanam taat amaramaa tears amtasamk taorosowe ama tanoe memmmeaa taorosome amami tanoe ame ben taat awam e tama eat tao amseamesaa naa ema taaororome mamata tama mama mana rame tnaoronoaa emo taororaa mem tana partai tana meta tnaorosoa7 awetan proses.lampiran (ssh) page tea jar selam fast bah p0. jalatsemprordisintekan bah ii201020017 matseprot disinfektan manual dekat sah 'r2020101. alat sortir benih bentuk bundar (fat stripping ultrasonik tiens s22 tii201020003 mat suzuki rti201020005 jalar suntik ii20t020005 alat suntik ami ii201020005 alat suntik rti201020001 aat suntik otomatis unggas t3020303. minat timbangan carcass bahan berita t3020903. mat timbangan teman elektrik dah atau titrasi marquis babak pake ti1201020007 maru berat jenis agar homme baek s0. alat uji daya tembus cahaya pada kaca set (atlit emisi aatuntmsidas (at tii misi gas bang gas set arti kebisingan atu kebisingan suara alat uji ketebalan asap jar lineup roda depan set alat kualitas arie mat ujitaboltorium pangan segar jlartilampu utama alat uji lampu utama set patti lampu utama set (at meteran kaya alat minyak rem (atti penunjuk kecepatan (wattii rem mat tji rendah berat sumbu wattii smoketestr jatuh suspensi mati takaran member cape t3020101. alat ukur kadar daripada gabah atatukurtita pemain (fat ukur panjang badan tngeitadan sah p6. ii201020011 mlatukurtekanan udara (magnaheie) bah silat ukur test kebugaran) set alat usg portabteabi ra020601. alat mesin cup dealer aat mesin cup dealer alat mesin cup dealer ra020001. wafat mesin cup dealer aat mesin cup dealer mat mesin cup dealer eni ir2020001. aat mesin cup dealer aat mesin cup dealer aat mesin cup dealer aat mesin cup dealer otomatis r020001. aat mesin cup dealer otomatis alat mesin cup dealer otomatis 'ialat mesin penghancur buku ayam alat mesin produksi pengolahan alat mesin produksi pengolahanalat mesin produksi pengolahan wafat mesin produksi pengolahan aat musim produksi pengolahan aat mesin produksi pengolahan aat mesin produksi pengolahan alat mesin produksi pengolahan proses.lampiran (ssh) page maa taororar pama tana asam tnaorosoa7 aroma tanto naa asean teori asem mao taororao masam mao tnaaaraae amanat taoroaog peresmian mao tanoe ermomarmamoa tnaorosoae mama beo taorosowe mimbar tanoe mona mao naa rta beo beo taaorosoae posters beo tnaorosowe aston tanoe mom taorosowe men mao maa tiaoroowe asam mana mar mana mama mana mar ama maa p mana maa p tnaooao faotemammemmaamah tamara merek tamara perasa togotorossa mertacmemi taororaar ata ama pasang prorotorase ptorotarase proses.lampiran (ssh) page tanam pemuas men taonororas oneway a taorosowe nsantamrah mao thema sarumaram bea torosoroar saraf a beo nan tiaonoamo nerorename suman setan taorozo remake sukses settasoam deo tanam forename same setajam tino forename suman sertutoam taorozo fntremame sukses set 00mm mao taororaa mars pasaararaa mesh taoororaa mma tasororaa mma naa pama naa pam bagan pas taororaae pasar taororaaa forttomm mao beo tears oma taat naa petaamom taororaa ppamuptea mao naam oramesiae taororoaa petameetta mao mon tnaorozoa entarmoeti satu a00 beo tiaororoo oemamartopams some tara mem tana oom men mao tnaororar renapama proses.lampiran (ssh) page mao tana orememsom tao ash naa taororome eamaseosesom beo taoronoaa entitas tnaoronaa maa taat ama oma tana tama ema tiaorosw amami asa tao amami name meet enam pemesan name pemesan tamara pameoeeaar name meses nan tiara ammeenn tonnoorowa asrama assoc tnaoronoaa amasatmon tamara ate tara mara moe taorosoar theme tama tara tiaorosome atmmetapanan taoronowe ammem taonoao rammematamomma esa tiaorosowe ammem tnaororawe asap taororowe arema proses.lampiran (ssh) page sama beam tamara rama taororowe ramcoepsnaparamesomg tiara amasorasasom mao taorosoae ramneremmmcmao ana ramacameo tao naa rama taoraaae tanam rama tana tnaorosowe amor a tanoe awas taoroawe taorosowe tapa tnaorosowe tanoe awas taorosowe moms taorosowe rap moe tiaorosowe (haoprammasoraaaname sao beo taorosowe rartoarsoxaoam taorosoa7 arah mao taorosoa7 afteamas s taoanorawe rama a tamara amar mao tamara ramarmma2 ara tamara remarnamno mao bea taororam remarnaenorme tama ramarmamarormes mon bea tamara ramarmamarormes tnaororame rama taororame proses.lampiran (ssh) page mao taororome (remammasanee tana remsewmmnm tiaorozoaa remysewmmematom tanpa remysewammtom tiaorozoa remyumamim e aaaa pemujaan maa amanat tiaorosoae pameran tnaaarae amenamaam tnaororome ramenamumeamg beo tnaorora amami er nan tnaoroza amartremame sunatan nan aurora asa tnaorora ama ama esa tnaorora meme tanam maen tama mess tama maret tao demam tao mmemamy tnaorora paasmamuram ame tamara femeamamuram tamara femeatmamuram moe pesantren pora maa taat tawa pesat tama sasa taat masam taat masam moe proses.lampiran (ssh) page moe pasaran mem tanam taat parosaraas taorosorams o tasrosaraas aaoatase taat komando mena mao nan tao pewoamapanenaomm tasaosaraas pemortaatanaam tour fesumsemesowesa asa tasosorows moment mao tamosoraas marak taosoraas marak toosorows (rataan a00 toosorows (raterammas t0soros (ratarmrtruwp aon tsosorows romance tonororos romusa ta0osotows rovimaman asa tnaororawe tamara matah taoaororai nomatch bea mean ban bea taonororai roma taorororonomasame n dea dea bin tonorora emenmukmaeta bea proses.lampiran (ssh) page masa tanam ram naa ara tama mam perempat tiara ancaman mama ame tnaorozowe astasmas poa mama mar ama tamara tamara tao matoa tanoe amar tamara same tao mapa imam maras tanam naa tamara maa maa oven mao tanam mun tamara mun naa mmm ima mmuprma naa mun naa mun maa mmuprma naa mun naa mun tamara mmuprmeo a amar mmupreo tanam won proses.lampiran (ssh) page mao naa mun naa mun tagore besama besama tamara taosaraas maa toosorows pemeran moe bea moe bea tiaorosoee remgmoomernt jawa moe bea moon bea tnaorosoee premgmoomernr rawan soo beo beo bea manga ban beo moe diare eater mao moe tina semut beo mao tamara emomaaaoas taararam omemmanamak men men tamara omemmasam pae tana momen naa ememasawas tamara omemmasau beo tamara oentammamemamn tamara entrammameuamnoemoan soon beo tamara oentammamemamneeaa tiara oentrammamemameenaa mon naa neauamnaaa taat emtaeuammoamao mon taorozoas ommtinamoree a00 tnaoroaw ommapaans paman pasca taororon (amesamamnsotooara tao pemesan moe proses.lampiran (ssh) page aan ama taororann joameviah tamara pemewwaaoaama tamara amewmmuo tagore onta a naa enam emas taat ente tamara emtanemamoa timo emtanemamoa tamara enam mao tama emas taat onta tamara enam tao emanamamaa taat onta mao tnaorora onta tamara enam beo naa mana tana emanamaana men taat onta tamara ema mao dea tnaororam antar tamara eta mma tara onta tamara emtmamamoaa tamara enam taat onta tamara ema tamara maa tara onta tamara emas tamara emas aurora onta aan tamara emtaamasos tamara emtaamasoa tamara ente tamara emtaamsmoa tamara emensmamoa taat omtmsmesna tanam emtnsasana taat onta dea tamara oma naa embed naa mma tamara oma naa rame hana pamor taat one taat enter tamara emememamoat a proses.lampiran (ssh) page mao tamara emas tamara maen tnaooram ente pama ente mao taororam omtmemsmoaao naa tam ana pam taorosoroon oramaneraamamamsa cbooo tanam urerumaaak paaosora rem asam soo tanam mao ben tnaorono jomasomeat tanam ame bea bea bea bea tonororos omsmaramaboran dame esooasoo bea bea bea bea taaororara omamaramaborambamae aon bea bea taonororosa omsmaramaboon damai ocasio taaororoa omamaramaborambamae sasana bea tsaorora jomasamamay pasaorarara jomaamamamaay esa tiaororoaa ommetemeras tama ommarameas tama ommarmeras tiaororoa omaartmeeos tanam ommaramemos tama ommaramenos tamara asrama naa mma naa omar tiaorozoaa mataram beo taat amami tnaorosoa7 omaumutmagamee a00 men taorosoa7 omaumutmagomee beo taonoaog oramentanpeatasra pas season taororami jonas tnaororam tam mamanya proses.lampiran (ssh) page tangontooo ate peaaeegaa wafat mesin produksi pengolahan aat musim produksi pengolahan alat mesin produksi pengolahan alat musim produksi pengolahan aat musim produksi pengolahan alat mesin produksi pengolahan alat mesin produksi pengolahan t3020201.t30201. alat mesin produksi pengolahan alat musim produksi pengolahan aat musim produksi pengolahan aat mesin produksi pengolahan alat mesin dealer alat musim dealer aat mesin seater aat mesin dealer aat musim dealer alat mesin dealer aat mesin dealer t3020001. alat mesin dealer ac. alat mesin dealer alat mesin dealer aat mesin dealer a020001. alat mesin dealer alat mesin dealer aat musim dealer tao020t01o01 alat mesin dealer kon alat mesin dealer kontinyu a020t01.o01r aat musim dealer kontinyu |fat mesin dealer kontinyu alat mesin dealer kontinyu aat mesin dealer kontinyu ra020101. wafat mesin dealer kontinyu aat mesin dealer kontinyu ta020101. aat mesin dealer kontinyu alat mesin dealer kontinyu aat mesin dealer kontinyu aat mesin dealer kontinyu iii20102. alat mesin vakum dealer iii20105. aat mesin vakum dealer ii20t05. aat mesin vakum dealer wafat mesin vacuum seal alat mesin vacuum dealer a020101. alat mesin vacuum dealer alat mesin vacuum dealer alat mesin vacuum dealer a020101. fjfibendagoitab 400mg tii2ordo01g atbumtoo i2ot020001 jaibumih iii2oro2o0o abah tiesto2oos ama i2or020001 jaibumih iti2oto2000e albumin tii2oto2000e bumi iii2oro2000 area tii2oro2000 abum ti2ot020001 jatbumintaty ii201020001 aicohometer oto tii2oro2000g batangas hti2or020005 jatisteroroam ii2ot01.000g attendee ii20101. standar ti120103. akan pre wash mam wash chemical taman dengen ii20t020007 aikatsu2liter ton proses.lampiran (ssh) page mao tan oattamaseumuma asa tnaorozo atentomaeammma tanam omtortemasummama tinaoronoag omega mes too bue opa beo nan tao sesame muara tamara emas tamara emas dea parma bea beam parma bea paman a bea bea panas a taro jos tesla jos bana os taonooras usa a benda tamosorone usa a benda sa tamara mam aurora juragan tamara proses.lampiran (ssh) page mama tao nam ama rara tan pumtumemesaa pers taoronoa ran ramataaso taat tam name jua mam aa, tao a tamara tama rap mam a nama ora taat ora panam era name tanam tanam ema tnaororoo rasa semen sama asa tana eramasataom esa taororaa oma tsnororaas oma taororoas oma e tao tiaorozoaa omebatmtasmena naas pmr tamara maa tamara omoartaseptemasamamagan naororawr (omorrtasap vena sananatmaap aan tina eamomasan tiaorozowa (rbsesmoseamvae bea oom bass team use bara bahasa proses.lampiran (ssh) page nama u bass bea taat josoapm dea tamararaas josoaamaa aan tonororaws josoaama a soo asmara sama tamara jssaama asa tonororaa jdorama a soo dam esa bea taororora josomamenamak asa tamara seramenara bea dea torororaa josomatamak a pama samar tamara josomatrma ara taororaa socamomamenarur bea tamara soca tarra josoceeagsta bea torororas jsocmeamiska ana taorororaa josocmeamiskan asas bea maa socesamsran sara panas jesotesamsran asa bea tasrororara susoh tara usa asa bea tasnororars soo damar usa tamara usa tamara seo tamararama jusgoam bea bea bea torororara josommesaumaona tamara josaraak bea torororaa josoraae a soo tamara semau tamara josaraa ara taat josoraak a bea taaroras oat bea tnaoreame pama taororawe pama taororome ommecameme asa pasaaronoas (aomeremeaur maa tiaorora (memeras tao memesan dang proses.lampiran (ssh) page ben beo maa mao taororame emameama naa mma tanam emumeuaraa tiaororao omamemoma tana emumuaoraea taoosorows (uameeme tsosaroas ame asa tasrosoraws memang taoosorows (memsataam tamosaraas umum tamosorams (mommomme a00 tasrosoraws (uommaam tnaorosoa7 perammsemese mao tamara asmaseopak moe mao tiaororao aamemaat prasarana asma moe tnaoronaaa aman tana pas a taororowe aamtesmenama p mao tamara asmranpes a tama pasmeetona taonororosa memeras ooo soo taonoroe amamempa smart daan marga ema aororowe vamambeumesmeiean ama tnaaoro ramampeomwamomam konstan aorta pamatapatmasm mao tamara amaremarson tnaororo vameremestsona tnaararaaa asaramumesomg tamara pasorurag taororowe mememmaasmm taororaa porosorome ova mean tamara pak ame p aa name pertama e proses.lampiran (ssh) page became tamara param tatanan aman ta2arora pasmmamaamememmaa soo mon non tamara pam tonororaa name a parama pamor aaa tamara pama sia tasororaa name a tamara pam ara bea tamara pam a tamara pam asa tamara pam ara tao pam a pama pam tamara pam taororama pam asa dea pama pam taat pam tamara pamer torororas ammo asa taat pam a esa tamara ame aan tamara pam sana tamara pam tamara pama taonororaa name a soo bea tamara pam taorororara name tamara pam tamara ame ran tonorora petmoraae asa tasaororara pemmoraaae taororara emmoramae san tonororas petmoramae tamara pemmormema ass tamara pamoneome asa taonororaa parmontcmak asa tamara pamoneomk tamara pemanenan taonororaa parmoncrpame tamara pamor team pamor asa taoaororaa parmoncorama asa bea lea tamara pemonsaa asa tao parmontsma tararorara pemmoneusaar sasa tamara pamoneseae a arrian taororaa parmonsne raa tamara pemmoneuswee sana tonorora petmonteema ass tamororara pemanenan bea tonororasa netmonteratas esooosoo panorama pemmonteratak ejaan bea tasaororas permana tamara pamona a bea proses.lampiran (ssh) page bahasa pamomeune aa tamororarapemomeonae anon tamara pemomeonae asa toaororaa netmormumem esasasoo party pemmormeumemum ass tamara pamor tonororosa netmormusama asa tasaoraoraa pemmormeusama tamara pemmormeusama asa tonororas petmormeusama asas paararara pemarah son taaararaa pemotor son toaororaa petmoronmar bea bea tonororasa netmorermamernam tao poso0 emas pamorsmaas tarararaa pammorsmana osman taoaororas patmorsmasa asa tamara pemorsmaa sopan tamara permorsmar asa taaororaea parmorsmama sesosok tao pemorsmama esa taonororos natmorsmama tas poso torororaa petmormaa asa tamara pamor a dara pemoumtomeem a aan bea lea tonororosa netmoruarrea alonso tsaorarara enmaorumraama oma beo lea tnaororowe veomtewe samumaatmora ema mon maa tara emamanaraam tnaororo emamnarantom inaaoroe emamanorantam taanarae emamnorantam tamara pemancar naa pesawat ana pesan ama pesan naa pemsaaaa tanam perasaan taat maa ana peak p taonororos pemaramamesman esa bea tarororara pemartmmemesmao ara taonorora nemarammapesmao sasa taararaa pematang taat pemamah tamara perak taosoraws pemompa a tamara pemeran tag eamemae proses.lampiran (ssh) page torosorows newsmeesemmas tao soo taorosorows vecwansas tsaosaras reswampas esa taorosorows necwamabanammasa aro tasrosaroas uemtonmmer ora taat amanat manan tamara emtammaruaamuma tnaororome emtammapuaamuma tiaororo pesan aman taaotoaao asmameratama taonoama mormamamam naa ente tnaororome erptomamaa tanam pom tamara anto taororome urusan esa tiaororam tammeromeas beo tamara rammptmess taat malah e beo taat menara tamara rame tnaororome mmmetoom mena lea tamara rammemsatoma taaororome mmmmemaatooma tamara rammeroma tamara rmmmpsmp tnaororame tampa pamer mmm pasar mmm taororame mmm pemain beo lea mega moe bea proses.lampiran (ssh) page mama eng toanoorawa samson ana james mao proses.lampiran (ssh) page tiaooroe eceran naa eren tana peer tagore eceran e naa era eos sasa tnaorona pemtmema tama pamela tanam pama tasosorams dramas baar pama naa mna tanto pama a mao taororaar pama naa pama tnaoronoa7 masing tiara aan beo tiaorosoa7 amnsemepumaasom a20 tnaoorawe amemobamtar tnamarame ammepantar taororome amemebantemmatnae pam tinaororowe ( namemebamnpemmaasawae ame season tamosaraas ramen taoaorotoe angeamsaammaaaa bea bea men ann ama pam tao amaeeraaa tnaorosoar ammaseraaae tamosorone amtasersaaa taororome amanat tamara amber tamara amber baar ame pasaran pak inang rame proses.lampiran (ssh) page pama dea bea toororaa america asa bea tnaorosoa7 amanah tnaorora maa, p tana panamememen beo maa nan tiara antar tpremayam tanam pama tao pama tanam pama tana pama taoronoa pamemuasame tama pasaran tao tanto maa pai taororaor pasaamatagah soo mao tnaorora pasatapaame tamara pengmabmp tom ## tamara amomapapisaa tamara aomadapso men tanam amomapapom tamara aenomadmpoa tamara pagename taat pasar ase tamara awammemenam taram awammbemebam maa asma ama petak tamara pama mao tnaoaram pasak naa peer maa genera tamara penari a naa peemerea tamara pamer taororam pasta tamara amar moe proses.lampiran (ssh) page too emo 'ii alkaline phosphatase tit ii1201020011 aikatipre wash mamasa chemical tunai dee ii20101. airasia magnum meter ti2o101002 jarroro, ii20101. alkohol ii20101. alkohol70 ooh aikohotoee ter ii201020005 alkohol swab ii20r020005 alkohol swap i2ot020005 alkohol swa i1201020002 aikohoii litter itim one i1201020002 atopurmoisoomg i120103. amatir lampu besi bah ii20101. amonium compose pane merta ti20040001 mtopurimoitab i00mp jatprazolam img tae aipraolamtabiero2smg tii20102. atprazolam tablet dekat ii20r01000g jatpuke tii2or01.o0og jatpukae ii2ororooog alpukat han ii2otoroooe alpukat kon ii2ot01.000g jatpuke roh ti2otorooos alpukat han ii2ot0ro0oe jaipukae han ii2ot01.000g jake pohon ii20t01. jatpukar meme tii2or02000e jaursamn hii201020008 alternator put pingsan ii201020001 jain lumpang ii201010001 ataminiam ole ti201010001 atuminiumfotpemtupatap rti20104. jambroksotsymp petai ambroksotab ii20102. ambrose ambraeiyapismg eta jambu bagperintis jambu bag pedati ambu bag pediatric jambu bag pediatric jambu bag pediatric jambu bag pediatric jambu bag pediatric ambulance transport i120104. amikasinirjeksi mem jaminottaidintus 500m beta ti120102. amimosterilintant1006 asam amino peta aminosterilintant asam amino ga) proses.lampiran (ssh) page tamara paenursam tnaorora atemamepman men tao arema mao taat aeumtamea soo mao beo taaoorao aermameremama beo maa mao tamara aertmameremam tamara aesoraa mao tiaororao aesoramraomm tanam aesoramata aorta ashram oma a torosorowe atm tamosorawe area rata a tanoe rata a tagore atm tamososone atm m taorosome amy mao nan taorozwo asmepamasaam mao tanam ammeramasaan tiaoroawo asmepamansaamn mao tiaoroawo ammeramasaam mao tiaorozoo asmeramasaam tam asmeramassan taaooraa awam mao jaa taram awam tanam ewasamarao mao taorororong fmemtaar asa taorororane mentah taootorang mettaak proses.lampiran (ssh) page pama mete tamororana meataaeoak maa gawe mens pe taosoroe meme pamosoame meme taororar mesum tango membara maa maa taooror pemantapan tana memanen maa mao taram pnetotmasmatta tana meta ma a tao tama meme tara ema a panama emma tnaororae pass a mao tanam mna pasar a tamara a maa a taorosowe ramp tarosoraas umar tamosorone pamor tamosoame pamer tamosoame pmr taoosoroms masam a tama mean tao mamak mao tnaoora emak mao tana mak maa memenemaaan tnaoroza emetemeamam aan mao naa mao taoronaa some tnaororaa sembuh hasan sama proses.lampiran (ssh) page tasrosaroas emsestammomtan torosoroms uaesntoormme asa t0osotows peaentmmemt ta0osotows emsertm tamara mememenaeansa tamara memetakan taororam memo ato tamara memecat tamara memecat taat memecat mao taororoa7 tama tanto mama a naa mama naa mma mama ama prootarase tina seorang mao tnaororowe arenatmmtaetoma mao tanam pawang mao moe tnaororame pemtmeomas game pemumaumam a game pemumaumam teater pamumammame naa pama mama mana mamak eta tanam perasa ama rama ama pers naa peta tamara pers moe maa net tamara pevametoesrartmoamansaa tiaororowe popametoe smartoamansaay tnaororowe pepamersapuoamanaa tana pevemeansaytmoamasa proses.lampiran (ssh) page aoa enam pam mam pam aurora pam tnaorora pam tama pam maa naa mawar naa teorema batara atik param panas moe ion inaororoe patinemmaatama pangsa taororome jamaah tnaororome pameran mao tamara pama ame pama tamara pama mena tiaororam ptonameorammamaonemaeo mer tiaororaa pencomemk taat pena inna pencari tiaororam penemameampam tanam pasaman tamara preman ea mean gta mao taat pam e tama pam tamara patamamas taororo mtumeos e mean gea bisa prema proses.lampiran (ssh) page enash) page lampiran iii peraturan bupati ciamis nomor tahun tanggal juni harga satuan pokok kegiatan lebar meter lebar meter lebar meter lebar meter lebar meter lebar meter man lebar meter lebar meternan hotmix lebar meter hotmix lebar meter cnn lebar meter lebar meter lebar meter cnn lebar meter lebar meter lebar meter lebar meter lebar meter lebar meter sampai pekan apaan berlaladembatan benang meter mito meter 40m 50m pekan apaan beraladembatan bana meter merta meter kan meter proses.lampiran iii (spk meter meter . meter meter . meter kan meter men meter meter meter meter meter kan meter meter meter meter kan meter meter meter kan meter meter kan meter . meter maa meter . meter kan meter kan 40m 50m kan 3m 4m ,5m ,5m 5m ,5m proses.lampiran iii (spk pemeliharaan rutin jalan beton lebar jalan meter 6m pemeliharaan rutin jalan beton lebar jalan meter ,5m ,5m pemeliharaan rutin jalan beton lebar jalan meter 7m pemeliharaan rutin jembatan panjang meter sampai pemeliharaan rutin jembatan panjang meter pemeliharaan rutin jembatan panjang meter pemeliharaan rutin jembatan panjang meter 40m 40m pemeliharaan rutin jembatan panjang meter 50m 50m pemeliharaan rutin jembatan panjang meter 1m2 pemeliharaan berkala jalan beton lebar jalan meter lebar 3m 1m2 pemeliharaan berkala jalan beton lebar jalan meter lebar l) 3m 1m2 pemeliharaan berkala jalan beton lebar jalan meter lebar 1m2 pemeliharaan berkala jalan beton lebar jalan meter lebar 4567m 1m2 pemeliharaan berkala jalan lebar jalan meter hotmix lebar 3m 1m2 pemeliharaan berkala jalan lebar jalan meter hotmix lebar 1m2 pemeliharaan berkala jalan lebar jalan meter hotmix lebar 4567m |1m2 pemeliharaan berkala jalan alpen lebar jalan meter lebar |1m2 pemeliharaan berkala jalan alpen lebar jalan meter lebar 4567m 1m2 pemeliharaan rutin jalan hotmix lebar jalan meter l) 3m proses.lampiran iii (spk 4m ,5m ,5m 5m ,5m ,5m 6m ,5m 7m meter lebar 3m lebar lebar 4m lebar ,5m ban meter lebar 5m ana meter lebar ,5m meter lebar 6m meter lebar ,5m peka asian bin dalan bapa aan are meter lebar 7m jaringan listrik css set jaringan listrik land: sto203020117 belanja mesin penghaneurkeras oat laboratorium lingkungan hidup stoo09. jasa bongkar pasang tower trange tter st0203020117 |basa perawatan dispenser sto203010120 (asa perawatan tnsttasi terik tum st0203020117 pemdmasanas sto209020117 (pembicaraan conatomerpal tomiykan st0203020117 pembahasan batuk oom kendaraan alur ban st020302017 pemeinasanam remas oat st020302017 pemdinasanalatutkeimnan ket men man sto203020117 ppememaranaatuttampuatama kendaraan man kecepatan sto2030201t7 peemeiharaanaaturea to203020157 pemdinasanapttatcs pak proses.lampiran iii (spk ken air, pembersihan kali filter, pemeliharaan biota s10203020012 pembicaraan bay roleriton bto209020012 pemeliharaan buldoser sto209020012 pemeliharaan buldoerbt so209020ti7 pemeliharaan grey st0209020012 pemekaran dome tneketa arm sto209020012 pemeliharaan elevator6320 irama s10203020012 pemeliharaan exenatorc320 sss sto209020012 pemekaran beredar s0203020012 pembicaraan senator c303 tea pemeliharaan excavator mini pemeliharaan excavator mini pc45mra s10203050001 pemeliharaan gedung keringat aan man tekaunafbangman antar |rnamn| gedung bangunan kantor sto2030to12g pemeliharaan instalasi bingkai to20g0201 pembiasan pal mai pemeliharaan jaringan telepon dan s10203050001 pemahaman kano sto2090201t7 pemeliharaan kipas arah sto20902017 pemeliharaan kompor hasrat sto209020117 pemeliharaan kompor sto2090201t7 pemekaran komenbitteaa puan bto209020tt pemekaran kursi si0209020117 pemelharantampet to20e0g017 pemditasantt sto20902017 pemahaman antar sto209020117 pemeliharaan wesmermda sto205020012 pemakaman meet sto209020012 pemeliharaan kesmas6a tan amat sto209020012 pemeliharaan wesmdass1 ton barat three wheel roller pemeliharaan mesin gila vib. roller pemeliharaan mesin gila vitro class men men proses.lampiran iii (spk mana amiodarontabiet200mg) ti120104. amiodarontablet 2007p) amiodarontabiet2007ng latte t11201040002 amistartp potato amimpttinapsasmg amlodipin tom tol ii20104. amlodipin img tae. i120104. ambodipintabket topi ii20104. ambodipintabie ome ammonium distillation apparatus pes ti120104. amoksisilin drop comp7mt tot i120102. amoksisiinserbukimjessi 1000mg ii120104. amoksisiimsirforte250m b 5ml betah ti120104. amoksisiinsirkering mg smt beo ii20102. amoksisiimayr100mg mi totok i120102. amoksisiimsyr125 bete ii20104. amoksisiimsyr250 5mb beton a00 ii201 amoksisitintab tet ii20104. amoxsan pad drop amokssin omp m beta ti2otorooor ampas tii20r0a0001 ampunan ampisilin sabaran (astmeganisoomg peta ampislin serbia o00mg val tii201020008 ampas i120103. ampas ii20105. ampas jampi mba i120103. ampas ii20105. ampas jampi mba ti120103. ampas ii201020005 ampas ber bendera72me iii201020008 ampas kayu tebar amplifier tii20105. amplop apps amplop apps dus amplop i10 ap3 i120105. amplop top amplop polos t1120103. amplop bisa i120105. amplop aps i120103. amplop90 pps i1201030002 jamptoppaban ii20103. jampioppaban ii20102. amplop besar dus iii20102. amplop besar berkat amplop biasa72 perekat jamptoppupat ii20105. amplop cokatpoos ii20105. amplop coktatpolos ii20103. amplop coklat photos soc pak ti120103. amplop coklat polos cmx30 pak amplop cokdatpotosukktin3ocm amplop coklat potosuket ex3 oem ii201050001 amplop dinas tii20105. laptop dimas sok amplop dinas wah amplop dinas bupati amplop dinas pakailambang darah kembar amplop dinas setda mba amplop dinas bupati jer ii1201030002 amplop gaji mba amplop kabinet pesat amplop kabinet biasa jampiopkesit das amplop keel ba amplop masuk tan i120105. amplop mba i1201030002 jamtopsema proses.lampiran (ssh) page maa s1020302017 pemahaman member sto209020012 pemeliharaan wotororader ram sto209020012 pemeliharaan otororader s1020302017 pemahaman papan rekam bto20902otot pemeliharaan notebook s020302017 pemahaman perahu kas bto20902017 pemeliharaan gempa sto2090201t pemelharaanprmee bto2090201t7 pemeliharaan writer sto209020ttt pemahaman perkara pemeliharaan ruang isolasi bagi pasien pena ane basah pemeliharaan ruangan untuk posko pena memang naa eto209020012 pembahasan serta bto209020tt ipemelharaanseser st02090201t7 pemahaman harassed s10203020117 pembicaraan sounded sto2090201t7 pemeliharaan seundasem sto20902017 pemahaman seandasem s10203020117 pemeliharaan sowndarem a33 bto2090201t7 pemeliharaan seundasem sto20902017 pemeliharaan seundasem s10203020117 pemahaman soda sto2090201t7 pemeliharaan soundastem sto20902017 pemeliharaan seundastem s10203020117 pemahaman somdasem bto209080030 pemeliharaan taman sto209020t7 pemeliharaan tanamantas aah s020302017 pemahaman tenda bto2090201t7 pemekaran ter sto209020asa pemahaman tamer naa, ton sto20902001 perawatanaktbea s120302017 perawatan ratus bto20s0200et perawatan barrier st020902017 pemwatancey bto20902017 perawatan des sto209020t7 perawatan jarmgantntemet naa naa naa proses.lampiran iii (spkjabatan bupati bupati ketua wakil ketua unit tah dprdroses.lampiran iii (spkdua perawatan kendaraan roda empat unit perawatan mesin penghancur unit perawatan mesin pompa perawatan mesin rumput perawatan mesin tik unit perawatan note book instal) punk| perawatan notebook perawatan paux pun perbaikan pintu irigasi pakeiii (spk lampiran peraturan bupati ciamis nomor tahun tanggal juni2022 analisis standar biaya jibhpintu pada ooh o|o gerbang gapura pekerjaan pengeboran sumur untuk sumber air jm" pekerjaan killing tangga pom m'" pemasangan pipa sambungan rumah air bersih im" m'"" pembangunan dinding penahan tanah, dengan ukurantinggi100 m"' pembangunan dinding penahan tanah, dengan ukuran tinggi30cm| m"' pembangunan dinding penahan tanah, dengan ukuran tinggi40cm| m"' pembangunan dinding penahan tanah, dengan ukuran tinggi50cm| im m'" pembangunan dinding penahan tanah, dengan ukuran tinggi60 ocm| m'" pembangunan dinding penahan tanah, dengan ukuran tinggi7 ocm| a80000| m'" pembangunan dinding penahan tanah, dengan ukurantinggi80cm| ' )o m"' pembangunan dinding penahan tanah, dengan ukuran tinggi90cm| m"' pembangunan gapura gedung perkantoran tinggi bersih6m jm" m"' pembangunan gapura lingkungan gedung tinggi bersih jm" m'' pembangunan gorong gorong dengan konstruksi bus beton, im m"' pembangunan pagar belakang bangunan gedung negara ' ') ) ) jm" m"' pembangunan pagar belakang bangunan gedung negara ' ') ) ) e| m'" pembangunan pagar belakang rumah negara ' ) ) | m"" pembangunan pagar belakang rumah negara ') )) ) | m"' pembangunan pagar depan bangunan gedung negara jm" m"' pembangunan pagar depan bangunan gedung negara jm" m""" pembangunan pagar depan bangunan gedung negra ' m"' pembangunan pagar depan rumah negara ' ) ) | m'" pembangunan pagar depan rumah negara m"" pembangunan pagar mini ranch m"' pembangunan pagar samping bangunan gedung negara jm" m"' pembangunan pagar samping bangunan gedung negara jm" m"' pembangunan pagar samping rumah negara 'o) ) ) | m'" pembangunan pagar samping rumah negara m'"" pembangunan saluran dengan konstruksi beton bertulang, ukuran ' )o| m"' pembangunan saluran dengan konstruksi beton bertulang, ukuran im m"' pembangunan saluran dengan konstruksi beton gravel,ukuran20| m"' pembangunan saluran dengan konstruksi beton gravel,ukuran30 m"' pembangunan saluran dengan konstruksi beton dict, ukuran m'" pembangunan trotoar dan saluran tertutup id perkuatan badanjalan dengan brondong h 5m proses.lampiran (asb tanggul hh bongkahan papan reklame papan reklame yoo pasang partisi finishing hpl pekerjaan finishing cat am,ro |1m2 pekerjaan plafongypsum pekerjaan rangka plafon besi hollowgavalum pekerjaan rangka plafon besihollowgavalum pelebaran jalan0, o ) hwg pelebaran jalan0, ya, ooh pelebaran jalan0, pelebaran jalan1 yoo ao yoo pelebaran jalan125 pelebaran jalan15 pelebaran jalan1, ttg pelebaran jalan2 yoo pelebaran jalan2, pelebaran jalan25 pemasangan atap pemasangan dinding bata merah pemasangan dinding bata ringan pemasangan dinding bata ringan pemasangan dinding partisi o|o pemasangan penutup dinding pemasangan penutup lantai ')o) ) pemasangan penutup lantai pemasangan plafon pemasangan plester asian pembangunan area bermain pembangunan canopy koo pembangunan canopy pembangunan canopy lingkungan gedung pembangunan emplasemen lingkungan gedung dengan lapis aus pembangunan emplasemen lingkungan gedung dengan lapis pembangunan emplasemen lingkungan perkantoran pembangunan emplasemen lingkungan sekolah ' ) | pembangunan galeri pariwisata dengan atap canopy membrane ') pembangunan gedung kantor keluarga berencana) pembangunan gedung kelas sekolah o|o pembangunan gedung laboratorium sekolah menengah pertama pembangunan gedung negara klasifikasi sederhana ') ) e| pembangunan gedung negara klasifikasi sederhana ' ') o) e| pembangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana ') )) ) | pembangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana ')')) ) | pembangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana lantai '' )jo| pembangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana lantai pembangunan gedung negara klasifikasi tidak sederhana lantai ' ' ) pembangunan gedung perpustakaan sekolah menengah pertama pembangunan gedung sekolah yoo pembangunan gedung sekolah o|oo pembangunan gedungtravolistrik pembangunan gudang ao pembangunan jalan betonlebar opd pembangunan jalan betonlebar3,5m pembangunan jalan betonlebar4m :7a4. pembangunan jalan betonlebar4,5m yoo pembangunan jalan betonlebar oo pembangunan jalan betonlebar5,5m pembangunan jalan betonlebar6m pembangunan jalan betonlebar6,5m oo) pembangunan jalan betonlebar7 pembangunan jalan hotmix lebar (dwilapis) oo, pembangunan jalan hotmixlebar3meter pembangunan jalan hotmixlebar3,5meter ) imo pembangunan jalan hotmix lebar ,5m (dwilapis) oo pembangunan jalan hotmixlebar (dwilapis) oo pembangunan jalan hotmixlebar 4meter pembangunan jalan hotmixlebar4,5meter img pembangunan jalan hotmix lebar (dwilapis) pembangunan jalan hotmixlebar meter pembangunan jalan hotmixlebar meter pembangunan jalan hotmix lebar ,5m (dwilapis) oo pembangunan jalan hotmixlebar5,5meter oo r.a39.ag pembangunan jalan hotmix lebar (dwilapis) oo, pembangunan jalan hotmix lebar 6meter pd imo pembangunan jalan hotmix lebar ,5m (dualis) oo pembangunan jalan hotmix lebar ,5meter ' ) ) o pembangunan jalan hotmixlebar m(dwilapis) pembangunan jalan hotmixlebar meter pembangunan jalan lapenlebar3m proses.lampiran (asb pembangunan jalan lapenlebar4m yoo pembangunan jalan lapenlebar4,5m pembangunan jalan lapenlebar5 img pembangunan jalan lapenlebar5,5m pembangunan jalan lapenlebar6 pembangunan jalan lapenlebar6,5m yoo pembangunan jalan lapenlebar7 yoo pembangunan jalan lingkungan konstruksi hotmix lebar2 pembangunan jalan lingkungan konstruksi hotmix lebar2.5m pembangunan jalan lingkungan konstruksi lapis penetrasi lebar2| ' ) o|m pembangunan jalan permukiman dengan konstruksi beton ' ) | pembangunan jalan permukiman dengan konstruksi beton ' ) e| pembangunan jamban siswa ooh yoo pembangunan jamban siswa sekolah menengah pertama pembangunan jembatan0 10m meter pembangunan jembatan11 20m meter pembangunan jembatan21 30m ioo eterlfr pembangunan jembatan31 40m mteterlfl| pembangunan jembatan41 50m meter lfl| pembangunan jembatan51 60m meter pembangunan jembatan gantung0 opd pembangunan jembatangantung11 pembangunan jembatan gantung31 oma pembangunan jembatan gantung51 pembangunan kandang ayam konstruksi atap baja ringan pembangunan kandang ayam konstruksi kayu imo pembangunan lintasan vee bmx ) pembangunan mesjid atau rumah ibadah pembangunan panggung pariwisata dengan atap canopy membrane| pembangunan penutup langit langit dan dinding aula ' ' ) e|) pembangunan pos jaga meter lf| pembangunan ruang uks pembangunan rumah negara tipe pembangunan rumah negara tipe ' ') |o0000000000 pembangunan rumah negara tipe c,d dan pembangunan rumah pompa lengkap dengan lompatan |1m2 pembangunan sesar io, pembangunan selasar bangunan gedung opd imo pembangunan taman pembangunan taman rafflesia yoo pembangunan tpa yoo pembangunan opsir ' 0o pembangunan tugu batas kota tinggi8 12m pembangunan tugu batas kota tinggi diatas8 pembangunan tugu batas kota tipe tinggi diatas8 pembuatan tpt dan taman lapang olahraga ' ) oe penanggulangan bencana tanggap darurat1, o o penanggulangan bencana tanggap darurat h2, 3m oo ) penanggulangan bencana tanggap darurat ) e| penanggulangan bencana tanggap darurat4, 5m oo penanggulangan bencana tanggap darurat sampai oo pengecatan dinding dan plafon yoo penggantian jembatan0 10m meter lf| penggantian jembatan11 20m meter lfl| penggantian jembatan21 30m meter penggantian jembatan31 40m meter penggantian jembatan41 50m hotel penggantian jembatan51 60m meter) peningkatan jalan betonlebar meter (dwilapis)peningkatan jalan beton lebar meter(dwilapis) oo peningkatan jalan beton lebar meter (dwilapis) oo ) peningkatan jalan beton lebar meter (dwilapis) ' ) e| imo peningkatan jalan betonlebar meter (dwilapis) oo imo, peningkatan jalan hotmix lebar meter (dwilapis) oo ra. peningkatan jalan hotmix lebar meter(dwilapis) imo aa. peningkatan jalan hotmix lebar meter(dwilapis) peningkatan jalan hotmix lebar 6meter(dwilapis) oo) peningkatan jalan hotmix lebar meter(dwilapis) oo) peningkatan jalan hotmix lebar meter(dwilapis) oo peningkatan jalan lapenlebar meter(dwilapis) ) peningkatan jalan alpen lebar meter (dwilapis) peningkatan jalan alpen lebar meter(dwilapis) oo) imo peningkatan jalan lapenlebar4, meter (dwilapis) oo ) peningkatan jalan lapenlebar meter(dwilapis) oo peningkatan jalan lapenlebar5, meter (dwilapis) oo) peningkatan jalan alpen lebar meter(dwilapis) ) e| peningkatan jalan alpen lebar meter (dwilapis) oo imo peningkatan jalan lapenlebar meter(dwilapis) oo imo penyekat ruangan o h pintu besi teralis pintu onmomemmmmot proses.lampiran (asbn cnnk ip cnn rehabilitasi gedung sekolah menengah atas rehabilitasi gedung sekolah menengah atas pppseno rehabilitasi jalan hotmix lebar meter imo. meter rekonstruksi jalan beton lebar meter (dua lapis rekonstruksi jalan beton lebar meter (dua lapisimo rekonstruksi jalan beton lebar meter (dua lapis) imo. img rekonstruksi jalan beton) img rekonstruksi jalan hotmix lebar meter (dua lapis img rekonstruksi jalan hotmix lebar meter (dua lapis . img rekonstruksi jalan hotmix lebar meter (satu lapis img),(satu lapis) imo rekonstruksi jalan hotmix lebar meter (dua lapis,alpen lebar meter (dua lapis) imoproses.lampiran (asb rekonstruksi jalanlapenlebar meter(dwilapis) oo rekonstruksi jalan alpen lebar meter(dwilapis) oo ) rekonstruksi jalan alpen lebar 6meter(dwilapis) imo rekonstruksi jalan alpen lebar meter(dwilapis) rekonstruksi jalanlapen lebar meter (dwilapis) oo teralis jendela ' iii venue atletik lengkap dengan tribun stadion oo) img pekerjaan pematangan lahan hutan fil) ohm pekerjaan pematangan lahan cut and fill) lingkungan gedung pekerjaan pengurusan tanah dari luar ' ') do0000000000000 pekerjaan tembok penahan tanah lingkungan ' ) o| pekerjaan tembok penahan tanah lingkungan gedung pembangunan sistem penyediaan air minum spam) dengan mata pembangunan sistem penyediaan air minum spam) dengan sumur loh unit pekerjaan pengeboran sumur air ' ) io0000000 unit unit pekerjaan tiang bendera ' ) unit unit pembangunan shelter halte unit pembangunan tangki air tinggi6m unit pembangunan tangki septic skala komunal kk) unit pemasangan instalasi listrik yoo |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar ,25m |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar ,5m ' ) e jim2 pelebaran jalan menuju standar lebar 075m jim2 pelebaran jalan menuju standar lebar: |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar ,25m ojo |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar ,5m ojo, |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar ,75m ojo, 2i7a6. j|im2 pelebaran jalan menuju standar lebar opd jim2 pelebaran jalan menuju standar lebar ,25m id |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar ,5m oo |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar ,75m |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar oo, |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar ,25m jim2 pelebaran jalan menuju standar lebar ,5m ' ) o jim2 pelebaran jalan menuju standar lebar ') ) e do000000000o |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar ,5m |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar 5m |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar ,5m oo, |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar 6m oo |1m2 pelebaran jalan menuju standar lebar ,5m jim2 pelebaran jalan menuju standar lebar pembangunan jalan beton lebar3 meter ' ) | pembangunan jalan beton lebar3, meter oo pembangunan jalan beton lebar4 meter ' )) ) o| jim2 pembangunan jalan beton lebar4, meter opd imo jim2 pembangunan jalan beton lebar meter ' ) ) ) do000000000000 pembangunan jalan beton lebar5, meter |1m2 pembangunan jalan beton lebar meter img pembangunan jalan beton lebar meter oo pembangunan jalan beton lebar7 meter ' )) o o| jim2 pembangunan jalan hotmix lebar meter (dwilapis) ) e| imo pembangunan jalan hotmix lebar meter (dwilapis) pembangunan jalan hotmix lebar meter (dwilapis) |1m2 pembangunan jalan hotmix lebar meter(dwilapis) pembangunan jalan hotmix lebar meter (dwilapis) jim2 pembangunan jalan hotmix lebar meter (dwilapis) imo jim2 pembangunan jalan hotmix lebar meter (dwilapis) pembangunan jalan hotmix lebar meter (dwilapis) ' )o e| pembangunan jalan hotmix lebar meter (dwilapis) ' e| pembangunan jalan alpen lebar meter oo) pembangunan jalan alpen lebar3, meter oo) jim2 pembangunan jalan alpen lebar meter opd jim2 pembangunan jalan alpen lebar metr oil jim2 pembangunan jalan alpen lebar metr ' ') ) | do000000000000 pembangunan jalan alpen lebar meter pembangunan jalan alpen lebar metr oo) 7a0. pembangunan jalan alpen lebar meter oo proses.lampiran (asb |1m2 pembangunan jalan alpen lebar meter im2 penanggulangan bencana tanggap darurat sampai 1m2 penanggulangan bencana tanggap darurat sampai oo) 1m2 penanggulangan bencana tanggap darurat sampai maa son penanggulangan bencana tanggap darurat sampai penanggulangan bencana tanggap darurat sampai (4g img |1im2 peningkatan jalan beton lebarbeton lebar imo |1m2 peningkatan jalan beton lebar imo |1im2 peningkatan jalan beton lebar img |1im2 peningkatan jalan beton lebar .m2 peningkatan jalan hotmix lebar (dua lapis. img |1m2 peningkatan jalan hotmix lebar (dua lapispeningkatan jalan alpen lebar meter img |1m2 peningkatan jalan alpen lebar img |1im2 peningkatan jalan alpen lebar imgo |1m2 rehabilitasi jalan betoim2 rehabilitasi jalan alpen lebar imo |1m2 rehabilitasi jalan alpen lebar imo |1i rehabilitasi jembatan meter |1i rehabilitasi jembatan meter |1i rehabilitasi jembatan meter rehabilitasi jembatan meter rehabilitasi jembatan oo. meter rehabilitasi jembatan meter rehabilitasi jalan alpen lebar metebeton lebar . img |1m2 rekonstruksi jalan beton lebar img |1m2 rekonstruksi jalan beton lebahotmix lebar (dua lapisim2 rekonstruksi jalan hotmix lebar (dua lapis proses.lampiran (asb |1m2 rekonstruksi jalan hotmix lebar (satulaps) oo sa4. |1m2 rekonstruksi jalan hotmix lebar (dwilapis) oo |1m2 rekonstruksi jalan hotmix lebar m(satulapis) jim2 rekonstruksi jalan hotmix lebar (dwilapis) jim2 rekonstruksi jalan hotmix lebar m(satulapis) oo |1m2 rekonstruksi jalan lapenlebar3 yoo |1m2 rekonstruksi jalan lapenlebar4 yoo |1m2 rekonstruksi jalan lapenlebar4,5m rekonstruksi jalan alpen lebar4, meter jim2 rekonstruksi jalan lapenlebar5,5m o|o rekonstruksi jalan alpen lebar6 meter |1m2 rekonstruksi jalan lapenlebar65m |1m2 rekonstruksi jalan lapenlebar7 ooh yoooo) bangunan pelengkap jalan saluran u ditch 60x80x100 yoo bangunan pelengkap jalan tembok penahan tanah meter ' ))o)o e|) bangunan pelengkap jalan tembok penahan tanah meter ' ))) e|) bangunan pelengkap jalan tembok penahan tanah meter 'o)) )o e|oo) bangunan pelengkap saluran u ditch ukuran40x50 o 3ou meter bangunan pelengkap saluran u ditch ukuran40x60 oo meter bangunan pelengkap saluran u ditch ukuran 60x60 oo) meter bangunan pelengkap saluran u ditch ukuran80x80 oi meter bore pile meter brondong dengan kawat yang dilapisigalvanis |m2 pekerjaan pembangunan pasar tipe konstruksi baja ' )) o e| mm olm proses.lampiran (asb mana ii120103. amplop surat kop setda sah amplop surat kop wakil empat amplop sarat sekda tah amplop surat wiki bupati bah ii20105. ampioptati tah i120103. amplop tar amplop asi amplop tar s12 tah anak timbangan kelas besi massive kap ikal anak timbangan kelas besi massive kap tejo t3 anak timbangan kelas besi massive kap hal anak timbangan kelas besi massive kap ska) tas anak timbangan kelas kuningan kap. anak timbangan kelas kuningan kap eat anak timbangan kelas kuningan kap2k2 doo anak timbangan kelas kuningan kap 20kg anak timbangan kelas kuningan kap ske doo anak timbangan kelas kuningan kap s002 anatsataboratortamikan tetap janatsataboratoriumikan amp r2020801. anatisataboratoriumikan t3020801. analsataboratortamikan ape anatisataboratorium mpe anatisataboratorium t30208. analsataboratoriam anatisataboratorium pap amp tii20105. analisis sample air ind tpa anattiebatance anak mein maan tua ao20801. anatyucal balance li20103. anamnesetanjutan rap bar rancak kendang wan rti2otorooor anchorage mah android android kiosk android touch depan eat ri201030015 aneka bumbu dapur per ii2otonom1i aneka play ii2tortor janda pawukbesaragan hti2ot010017 aneka pelatuk 60m ekr ker ii20t01001r aneka piatu kecil pyaar ii20t010017 aneka pelatuk sedang2iem janerotd space black adat t1120104. android space burgundy adat android shyg hunter green adat aurora shyg pine adu android space royal biku adat proses.lampiran (ssh) page pagar pengaman jalan meter lr| pekerjaan test geolistrik il, pembangunan atap terminal yak lo) pembangunan gedung kantor disdukcapil ' ) ) o paket pembangunan gedung kantor dpmd ' paket pembangunan jembatan gantung0 meter pembangunan jembatan gantung11 meter pembangunan jembatan gantung21 meter pembangunan jembatan gantung31 meter pembangunan jembatan gantung41 meter pembangunan jembatan gantung51 meter pembangunan jembatan gantung71 meter pembangunan jembatan gantung81 meter pembangunan jembatan gantung91 meter pembangunan kantor terminal ' ' o paket pembangunan mushola paket pembangunan pagar oo paket pembangunan ruang tunggu terminal oo) paket pembangunan ruko xdkipkofo pembangunan taman ooaetlho|, pembuatan backdrop koe lfo| proses.lampiran (asb pembuatan gorong gorong ukuran dalam 100cmx100cm meter pembuatan gorong gorong ukuran dalam 120cmx120em meter pembuatan gorong gorong ukuran dalam 50cmx50cm meter pembuatan gorong gorong ukuran dalam 60cmx60cm meter (pembuatan gorong gorong ukuran dalam 80cmx80cm pembuatan plat beton meter pembuatan plat beton meter penanggulangan bencana tanggap darurat pth sampai2m imo penanggulangan bencana tanggap darurat pth sampai3m penanggulangan bencana tanggap darurat tpt sampai4m penanggulangan bencana tanggap darurat tpt sampai penanggulangan bencana tanggap darurat tpt sampai pengelolaan leger jalan io. penggantian jembatan gantung0 meter penggantian jembatan gantung meter penggantian jembatan gantung21 meter penggantian jembatan gantung31 meter penggantian jembatan gantung41 meter penggantian jembatan gantung meter penggantian jembatan gantung meter penggantian jembatan gantung71 meter penggantian jembatan gantung81 meter penggantian jembatan gantung91 meter penyelidikantanah titik perkerasan bahu jalan dengan beton perkerasan bahu jalan dengan beton perkerasan jalan terminal paketmeter perkuatan badan jalan dengan brondong mp0 meterh 5m meter perkuatan badan jalan dengan brondong h 7m meter rehabilitasi gedung kantor paket renovasi bangunan laksda menuju standar bsl paket renovasi bangunan laksda menuju standar bsl paket sonar titik survey kondisi jalan irma survey kondisi jembatan io. tiang pancang letter sosialisasi ie. orang bimbingan teknis orang bupati ciamis, cap ttd diundangkan ciamis berniat suaraasb lampiran peraturan bupati ciamis nomor tahun tanggal juni standar biaya umum kode barang uraian barang spesifikasi satuan harga satuan kiriman cargo dalam kota per poor kiriman cargo dalam negeri luar pulau jawa per kiriman cargo dalam negeri pulau jawa per nan kiriman cargo laut luar negeri per kiriman cargo udara luar negeri per san kiriman paket dalam kota kearifan paket dalam negeri luar pulau jawa per pop kiriman paket dalam negeri pulau jawa per pore kiriman paket luar negeri asia) per kiriman paket luar negeri eropa) per pore kiriman surat dalam kota kiriman surat dalam negeri luar pulau jawa pore kiriman surat dalam negeri pulau jawa kiriman surat luar negeri asia) poo kiriman surat luar negeri eropa) (oo poor abdomen telepon kantor bulan administrator advertorial iklan eksemplarhli jaringan bulan ahli sipil teknik sipil non sertifikat) orang bulan pengawasan ahli sipil teknik sipil non sertifikat) orang bulan pengawasan air minum dalam kemasan botol dus air minum dalam kemasan botol p0. po. dus air minum dalam kemasan botol dus air minum dalam kemasan galon galon air minum dalam kemasan gelas p0. po. dus air minum dan kemasan galon galon airminumkemasan akomodasi narasumber tenaga ahli instruktur ketan akomodasi survey bulan akomodasi tamu daerah akomodasi tamu kenegaraan poo hai akomodasi tamu lainnya hai akomodasi tamu pejabat eselon dan aktor aktris per org pentas akun zoom meeting paket akun zoom meeting paket akun zoom meeting paket akun zoom meeting partisipan akun zoom meeting partisipan akun zoom meeting partisipan aneka makanan dan minuman non dus) porsi aneka makanan dan minuman (non dus) (ho porsi anggota &#o saras kelurahan ob anggota pokja agropolitan orang bulan anggota pokja lumbung padi . orang bulan proses.lampiran (sbu s1 div teknik manajemen asisten ahli informatika orang bulan informatika non pengalaman asisten instruktur bidang keterampilan orang jam asisten pelatih .) orang kegiatan asisten pelatih asisten pelatih perbulan asisten teknik reproduksi atr) . orang assessment tenaga ahli orang asuransi kendaraan pimpinan dprd poni jati i balet atlet olahraga atlet anggota per org kegiatan baginya babinkamtibmas bahan bakar minyak bbm) poo iter bandwidth maps bandwidth maps bandwidth maps bandwidth maps bandwidth maps bandwidth maps bandwidth maps bank pakan konsentrat unggas ruminansia nan bantuan biaya layanan kesehatan orang hari bantuan biaya perjalanan calon transmigrasi mmg bantuan biaya transport dalam wilayah orang hari desa kelurahan bantuan biaya transport dalam wilayah ori desa kelurahan bantuan biaya transport desa kecamatan pom bantuan biaya transport kel. desa kec. ibu kota ciamis) bantuan biaya transport panitia pelatih kegiatan ori kepemudaan olahraga bantuan biaya transport pembimbing bantuan biaya transport peserta kegiatan ori kehumasan bantuan biaya transport peserta kegiatan olahraga bantuan biaya transport petugas kesehatan petugas kesehatan kel. desa kec. ibu kota ciamis) dal melaksanakan cl desa kec. tbu kota ciamis) dalam koordinasi terkait rangka konsultasi koordinasi dan konsolidasi program kegiatan kesehatan program kegiatan kesehatan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta ppu dan kelas orang bulan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi pesertaroses.lampiran (sbumasi pemainkaito2orotoot (bank intf taun beasiswa carakan orang beasiswa orang beasiswa dokter orang s000000 beasiswa88 orang beban sewagenerator mito beban sewagenerator unt beban sewagenerator want beban sewa instalasi listrik pake beban sewakomputer damprinter unitfhari beban sewamejakursi ios beban sewaproyektr wnitfhai beban sewa proyektor big screen unit bebansewatenda oat bebansewatenda metro beban tetap biaya air room#' ' ) | orang belanja beasiswa pendidikan pns orang belanja beasiswa pendidikan pns orang belanja diklat kepemimpinan kepemimpinan peserta pengawas blended learning) belanja diklat kepemimpinan kepemimpinan peserta administrator blended learning) pelatihan struktural belanja diklat kepemimpinan kai peserta learning) pemungutan pbb p2 proses.lampiran (sbunon tenaga ahli booklet, leaflet, peta wisata, spanduk, rollbacker, dan orang bulan billboard belanja jasa pelayanan perpustakaan . orang bulan belanja jasa pemasangan iklan media belanja jasa pemasangan panel dan jaringan listrik css set belanja jasa pemasangan panel dan jaringan set listrik laundry belanja jasa petugas surveilans pengolah data orang bulan kesehatan belanja jasa tenaga penanganan sosial orang orang terlantar belanja jasa tracer orang bulan belanja jasa tracer orang bulan belanja jasa tracer . orang bulan belanja jasa tracer covid orang sasaran belanja jasa tracer covid orang sasaran belanja jasa uji laboratorium pakaian dinas paket dprd belanja jasa tenaga vaksinasi p0. orang bulan pelatihan dasar calon belanja kursus singkat pelatihan pegawai negeri sipil peserta blended learning) belanja pemasangan dam rekening belanja pengawasan . orang kegiatan belanja perencanaan orang kegiatan belanja sewa sound sistem kegiatan belanja sewa stand pameran lokal paket belanja sewa stand pameran lokkerja kera aan tampa pop aman kerja belanja trofi untuk sbl kabupaten (ho saras kelurahan ob besaran bantuan sosial stimulan rehabilitasi rusak berat paket rumah bagi korban bencana besaran bantuan sosial stimulan rehabilitasi rusak ringan paket rumah bagi korban bencana besaran bantuan sosial stimulan rehabilitasi rusak sedang paket rumah bagi korban bencana biaya alat tulis kantor bulan biaya alat tulis kantor bulan biaya bop kesetaraan paket orang biaya bop kesetaraan paket p0. orang biaya bop kesetaraan paket poo orang biaya bop paudp0. orang proses.lampiran (sbuokumentasi pake biaya evaluasi tld batan vo ) kaliftahun biaya fasilitasi kekayaan intelektual 'o) ) ) | paket biaya instalasi dan test commissioning paket biaya jasa rakit bracket pes biaya jasa rakit bracket oo ) pes biaya kesehatan odg terlantar hari biaya biaya lsp dan assessor ujk orang biaya makanan minum: makan orang kai biaya makanan minum: snack 'o) ) ) | orang kai biaya medical check kdh wkd ' kai biaya operasional: o&m roda bulan biaya paket rapat fully biaya paket rapat holiday ' ) | biaya paket rapat residence ' ) | biaya pelaporan: dokumen tender 'o) ) ) | buku biaya pelaporan: dvd cd bun biaya pelaporan: flashdisk buah biaya pelaporan: konsep laporan akhir oo ) buku biaya pelaporan: laporan akhir buru biaya pelaporan: laporan antara ' ) ) ) | buku biaya pelaporan: laporan bulanan buru biaya pelaporan: laporan pendahuluan buku biaya pelatihan calon kepala sekolah orang biaya pelatihan calon kepala sekolah orang sejawat jom tasmtemmmtesmamay saw saman tem jamnamntmmmnmaan mama biaya pemeriksaan dll korban visum) orang pena non biaya pemrosesan tanah milik pemkab bidang biaya pemulihan kesehatan korban orang biaya penayangan pada surat kabar koran media biaya penginapan wakil ketua dprd anggota biaya penginapan wakil ketua dprd anggota biaya penginapan wakil ketua dprd anggota proses.lampiran (sbu biaya penginapan wakil ketua dprd anggota dprd pejabat eselon biaya penginapan wakil ketua dprd anggota dprd pejabat eselonorang haritugas luar jakarta orang hari biaya penginapan tugas luar kabupaten orang hari biaya penginapan tugas luar lokasi orang hari proyek lapangan biaya pengukuran tanah paket biaya pengukuran tanah paket biaya registrasi perkara tingkat banding biaya registrasi perkara tingkat kasasi biaya registrasi perkara tingkat pertama (oo poorppl unit tahun proses.lampiran (sbutambah daya rekening biaya tambah daya rekening biaya tambah daya yoniket pesawat kelas bisnis oo ) orang kai biaya tiket pesawat kelas bisnis orang kai biaya tiket pesawat kelas ekonomi orang kai biaya tiket pesawat kelas ekonomi ' ) ) '| orang kai biaya tiket wisata orang biaya tiket wisata orang biaya tiket wisata oo orang biaya tiket wisata orang biaya tiket wisata orang biaya tiket wisata ' orang biaya tiketwista orang biaya tiket wisata orang biaya tiket wisata orang biransportasidaratl 'o ) ) ) | orang kai biaya uji kompetensi oo ) orang biaya uji kompetensi orang biaya uji kompetensi orang biaya uji kompetensi 'o ) | orang biaya uji kompetensi orang biaya virtual taun bidandanperawat orang bulan bidandanperawat oo ) orang bulan bintik inseminator buatan ib) orang bintik pemeriksa kepentingan pkb) orang boy bal p0 yoo buah keranjang besar 'o) ) | keranjang buah keranjang kecil oo ) keranjang buah keranjang mini keranjang buah keranjang sedang keranjang (control panel oo paket crew tenaga lainnya supergroup pentas crew tenaga lainnya orang kegiatan crew tenaga lainnya orang kegiatan (alang perang pentas damparit paket dana stimulan dalam rangka upaya dekorasi stan paket diklat calon kepalasekolah 30orang orang diklat pim pka orang dokter spesialis orang bulan dokter spesialis orang bulan dokter umum dan dokter gigi vo ) orang bulan dokter umum dan dokter gigi 'o' ' ) | orang bulan domaindesaid pake |omainnongoid pake proses.lampiran (sbu domestik dedicated maps embung pertanian paket fasilitasi sertifikasi halal bagi umkm orang fasilitasi sertifikasi halal bagi umkm p0. orang fasilitasi sertifikasi merk hki bagi umkm poo orang fasilitasi sertifikasi merk hki bagi umkm orang |remisi fumigasi group lawak perkara guide lokal tidak bersertifikat orang hari guide lokal orang hari guru madrasah diniyah dta) kelurahan orang bulan guru ngaji tka tpa lpo kelurahan orang bulaniii beregu hadiah juara harapan iii perorangan hadiah juara beregu hadiah juara beregu hadiah juara perorangan hadiah juara beregu poo poor hadiah juara beregu nan hadiah juara perorangan hadiah juara iii beregu poo poor hadiah juara iii beregu nan hadiah juara iii perorangan poor hadiah juara beregu hadiah umrah . orang kali hakim garis handycraft, kuliner dll per org kegiatan hangycraft, kuliner dll orang kegiatan handycraft, kuliner dll orang kegiatan handycraft, kuliner dll orang kegiatan hangycraft, kuliner dll orang kegiatan honor koordinator pokja agropolitan orang bulan honor koordinator pokja lumbung padi orang bulan tenaga ahli surveyor honor narasumber tim penilai akreditasi fasilitas akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama kesehatan tingkat pertama kemenkes honor pendamping p2l . orang bulan honor petugas pemakaman yang terpapar covid poo honor petugas penyemprotan noumum teknis orang bulan honorarium administrasi umum teknis p0nggota lk3 orang bulan honorarium cadangan danum dan dani poor honorarium jasa pemungutan pbb kolektor pbb orang kegiatan honorarium kait awal . orang bulan honorarium komandan kompi nan honorarium komandan upacara poor honorarium lipid orang bulan proses.lampiran (sbu toto android shyg nay, age adat bah anestesi flow dws (disposable anesthesia breath bah anestesi machine wan anglemomthh ice buah ti2ot01.000g angsana angsana ngg tiger batang p0. tii20101. angsana tinggi2 meter batang ii20105. anang genset p1. lambang perahu lokal gai trikora20o1 amon ii201020005 jamoymebit pne gam sia antigen metampiron injeksi 250p ampat ii201020001 amateminjeki ampat ii20104. jamtasidasyap eta i120102. amtasidatabie r2020602. antena mobile station pemain antena rocket mismo jatah antena rocket disk tah antena sektoral patah ti201050007 agency anti boat amtikembungtoomt beta p0. ii20t020005 anti diberi serum io000u ii20102. ant ektoparasis0mi petai ii120104. anti endoarasit ternak ket kare i120102. ant endoparast teman besar i120104. jami hav total rapid ii20040001 ami batas tii2or0a0001 jamu tov sap ii20104. janttintamasisomh beton ii20104. antitnsektai00mi sahur ii20104. anttnsektasomi beta ii20104. anti stmpingageat ii20105. anti vira i1201020001 ant monoklonal booagrompmg resensi ii120102. amt monoklonal blood groupingreagenta oat tii20104. antibiotik unggasioogram tii20t02. antibiotika (imbas) bere ii20104. antibiotika (injeksi yah ii20104. antibiotika (injeksi tia ii20104. antibiotika nyeksih antibiotika jet tai ii20104. antbiotkaikanioogam ii20102. amtbiotikatn entoforadn oom botol i120104. antibiotikatny bntrofloracin omi botol tii20104. antibiotikatny sidomi bete tii20102. antibiotika last tete ii20104. antibiotika solo0 beton i120104. antibiotika sbs bete ii20102. amtbiotikatn sumatoomt bete ii20104. antibiotikatny sulfat bete ti120104. antbiotkatny penisimdangtertoomt botol ii20t020001 amtbiotikasprayi bete antibiotika sulfa bos das ii201040001 antbiotkasyup ii20102. antibiotikatabiee ate ii201020001 anti ddouelonemenedonat i1201020005 amudecubitus mata iii20102. antigen satmoneia lidah too ii120104. antihistamin injeksitoomi poto i120104. antihistamintnjeksis omi beo ii20102. anthypocatsemiah ber jantiintamasi (injeksi) ii2or0ro0og anting pati tii201040001 ampek tii201020001 amupretiksyup ii20104. amtipireiketabie proses.lampiran (ssh) page honorarium non pns pelayanan informasioperator seks ng orang bulan honorarium awal kdh wkd honorarium pejabat pembuat komitmen bulan honorarium pejabat pengadaan bulan honorarium pemadam kebakaran honorarium penanggulangan bencana . bulan honorarium penanggulangan bencana |. bulan honorarium penanggulangan bencana orang bulan honorarium penanggulangan bencana . bulan honorarium penanggulangan bencana . bulan honorarium penanggulangan bencana bulan honorarium penanggulangan bencana orang bulan honorarium penanggulangan bencana orang bulan honorarium pendamping disabilitas . orang bulan honorarium pendamping disabilitasan perkara pidana honorarium pendistribusian spot kembar honorarium penegak perda pendidikan minimal honorarium pengelola konten sta pengalaman orang bulan min. tahun honorarium pengelola konten pendidikan minimal s | orang bulan honorarium pengurus penyimpan bmd poo orang honorarium pengurus penyimpan bmd orang honorarium pengurus penyimpan bmd poo orangelenggaraan kegiatan pendidikan mat kelas orang hari dan pelatihan honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan (saat kelas orang hari dan pelatihan honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan (pe saat kelasuluh, d.i d.ii d.iii sarjana terapan honorarium penyuluh, honorarium penyuluh, honorarium penyuluh, honorarium penyuluh, sta honorarium penyusunan publik replika gugatan poor honorarium penyusunan jawaban gugatan honorarium penyusunan kesimpulan gugatan poor honorarium petugas upacara paskibraka marching band honorarium petugas upacara pembaca naskah pembaca doa honorarium petugas upacara penata barisan poo honorarium petugas upacara tenaga teknis poor honorarium pkh orang bulan honorarium pkh . orang bulan honorarium supervisi pemetaanmutu honorarium tagawa orang bulan proses.lampiran (sbu honorarium tagawa orangjbulan honorarium tenaga administrasi sta pengalaman orang bulan min. tahun honorarium tenaga ahli fasilitator orang hari honorarium tenaga guru bulan honorarium diverifikasi pemetaanmutu kko honorarium task ' |. orangibuan honorarium task orangjbulan honorarium spd ' |ooo.i| orangibuan jiklankeamananpangan paket |imam " s jin house training audit normal ' | orang jimputdata bun insentif r7rw o|o . inspektur pertandingan logo kko jinstrukturbidang keterampilan orangjjam instruktur bidang keterampilan orang jam instruktur bidang keterampilan orangjjam jinstrukturoutbond orang jam |instruktur senam orang kegiatan instruktur selam oo) orang kegiatan |instruktur senam orang kegiatan irigasi air tanah dalam paket irigasi air tanah dalam paket irigasi air tanah dalam .i paket irigasi air tanah dangkal oo paket irigasi air tanah dangkal dalam paket irigasi perpipaan paket irigasi perlombaan paket |lurah lokasi amun |lurah forsesdasi oo ho. akun iuran jaminan kecelakaan kea orang kai turun wajib lokasi amun |alan produksi ' .ii paket jalan produksi peternakan paket jalan usahatani ' ' paket jalan usahatani hortikultura paket |jalan usahatani perkebunan paket jalan usahatani tanaman pangan paket sora jemantmimamampesmana jga jamuan makan box nitidus vip ') ) ) | porsi |jamuan makan hotel restaurant ' ' | pos |laman makanan buffet prasmanan vip ' ) ) | orang kai jamuan makanan buffet prasmanan vip ' ) | ' | porsi jamuan snack ip') o ho |janda perintis kemerdekaan orang jasa advokat jasa advokat bidang perdata ' | orang kegiatan jasa advokat bidang pidana ' | orang kegiatan jasa advokat bidang tun orang kegiatan jasa beragama jasa binatudanwahay meter oo jasa bongkar pasangtowertrianle meterproses.lampiran (sbukonsultan musik pake jasa konsultan visual paket jasa kuretase paket jasa medis orang kg non tempat kerja |st020201009 jia temarngn ente keramik aan jos saman jasa pemasangan venice lantai granit keramik set tempat kerja jasa pemberi keterangan ahli saksi ahi jasa pembuatan aplikasi 'o ) ) ) | pekerjaan jasa pembuatan aplikasi 'o) ') ) | pekerjaan jasa pembuatan aplikasi oo) pekerjaan jasa pembuatan aplikasi 'o) ) ) |penaksiranhargatamah paket jasa penarik retribusi pasar orang bulan jasa pendamping fasilitator orang bulan jasa pendamping fasilitator orang bulan jasapengawasan (backdrop) orang bulan jasa pengolahan limbah medis jasa pengolahan limbah medis paket jasapenyemprotan disinfektan paket jasa persalinan per vagina paket jasa persalinan normal puskesmas paket jasa persalinan patologis puskesmas pake jasa persalinan cdi paket jasasertifikasitanah untuk bangunanair ' ) | paket jasasertifikasitanah untuk bangunanair pake jasasertifikasitanah untuk bangunanair ' ) paket jasasertifikasitanah untuk bangunanair ' ) paket jasasewacloudserver bulan jasasewakomputer bun jasa tenaga administrasi fasilitas pelayanan jasa tenaga ahli teknologi informasi ' ) | pekerjaan jasa tenaga ahli teknologi informasi ' ) |tenaga ahli teknologiinformasi pekerjaan jasatenaga ahli teknologiproses.lampiran (sbu jasa tenaga ahli teknologi informasi pekerjaan jasa tenaga ahli teknologi informasi ' ) ) | pekerjaan jasa tenaga ahli teknologi informasi oo ) pekerjaan jasa tenaga ahli teknologi informasi pekerjaan esamornt jaetmmtitasmdemesmamn central teman pee service pengamanan pengemudi service pengamanan pengemudi jasa tenaga keamanan orang bulan jasatenaga keamanan bersertifikat orang bulan jasa tenaga kerja administrasi orang bulan jasa tenaga kerja administrasi ) ) ) | orang bulan jasa tenaga kerja administrasi orang bulan jasa tenaga kerja administrasi ' ) | orang bulan jasa tenaga kerja administrasi opo orang bulan jasa tenaga kerja administrasi ' ' ) | orang bulan jasa tenaga kesehatan orangjbuan jasa tenaga kesehatan lainnya orang bulan jasa tenaga medis dokter umum orang bulan cet kemerdekaan dana bares er| asas |jura1 juarai beregu juara2 beregu oo juara3 juara3 beregu oo juara3 beregu juara ayam stand favorit jura1 kelompok juara ayam stand favorit juara2 kelompok juara ayam stand favorit juara kelompok juara harapan1 horor juara harapan2 juara harapan3 juara kambingjuara kelompok juara kambing jura2 kelompok juara kambing jura3 kelompok juara sapi domba juara1 kelompok juara sapi domba juara2 kelompok juara sapi domba juara3 kelompok juri anggota) perang kegiatan juri ketua) perang kegiatan oo juri sekretaris) perang kegiatan juri dalam kota her juri dalam kota juri luar kota juru kendang perorejpents juru peliharaan juru kunci orang jura rebab peorejpentssesamotaes james massa ton mom jewawtetimanmenammemee ama proses.lampiran (sbu kalibrasi alves paket kameramen kegiatan kameramen kegiatan kameramen kegiatan kameramen kegiatan jkb suntik |. kai kegiatan virtual poo tahun kepala daerah pejabat setingkat kepala daerah pejabat daerah lainnya yang disetarakan orang jam kepala tukang gali jam kepala tukang gali hari kerjasama pengantaran dokumen kependudukan pop tozotoooa too0. saras kelurahan ob bt002010017 iko s.ooo.ooo kolektor sewa tanah orang bulan komika pelawak tunggal .) supergroup pentas konsultan pengawasan sda pagu fisik juta konsultan pengawasan sda pagu fisik miliyar popnan jutajuta paket miliyar konsultan pengawasan sda pagu fisik miliyar paket miliyarproses.lampiran (sbu konsultan perencanaan sda pagu fisik miliyar paket miliyar konsultan perencanaan sda pagu fisik juta paket miliyar konsultan perencanaan sda pagu fisik miliyar paket milyar konsultansi penelitian milyar konsultansi penelitian dengan pagu@pendanaan paket s dproses.lampiran (sbugawasan milyar konsultansi pengawasan dengan pagu milyar pengjuta konsultansi pengawasan pagu milyar proses.lampiran (sbu s d milyar s d milyar s d milyar proses.lampiran (sbu s d milyar s d milyar s d milyar s d milyar proses.lampiran (sbu koordinator operator sid orang bulan kuat tekanbeton buah kuat tekan mortar bun kue keranjang besar keranjang kue keranjang kecil oo keranjang kue keranjang sedang keranjang kue pisan basa rising kue disini )o pin dena neon budaya perencanaan perencanaan perencanaan proses.lampiran (sbu menara jamtpireikaimtusfinek bete ii201020005 jamnsemncar ii201020001 matras times ti201040001 nontirus glee ii20104. antiqua( pariah ii20102. antivirus mek ti20104. jantvirua njekeyat ii20104. antivirus injeksi tia ii20105. amtmirascip i2ot04000r fatimah sek ii2ot0a000r ama iii20r020001 jamal ii2oto20003 antopomaik pak antropomerike antopomeri kie pake antropomari tipe pet apa li201030007 app hama baris sah a0 ti120103. jap hama cod tera data tangororoo2g arba rao2o7ordo2o appa aogororoo2o jambe r2020101. piscator bahan logam, eka impor wan appendix see tii20102. appian tow nga ii2ot020005 apron iii2oto2o0os arah tii2oto2000g apron ti2oto2000g apron iii2oro2ooo tii2oto2000g apron ii2oro20003 apron tii2oto2000g apron ti2or020003 apron ii2oro2000e apron tii2o020003 apron ti2or020002 apron tii2oro2000g apron ti2oto2000g apron ii2oro2000e apn tii2or02000g aron ti2or020003 apron iii2oro2000e apn tii2oro2000g apron ii2oto20003 among ii201020005 apron asik tea tai ii201020003 apron ntuk perindanganmtas pes ii2ot020001 jama jawab2one ala ii20102. aguaproinyeetongomt ama ii20104. agmaproinjeksi25 beta ii20104. agmaproinjeksi250m bete tii2oto1voor agua pro ii201020005 jaguabides soon term peter ii201020005 aauabidest ala tii2ot02000g jaovaspee ii20102. jagmades site eta ii20t010002 aouapsr i1201010002 akuaduk jagad jamaah aguascpe ti2ororooos area ii2or03000s arema jari time wan anime tree jari time tit2otonom iii2oroaooor ama proses.lampiran (ssh) page perencanaan perencanaan pengawasan perencanaan latihan dasar cons orang latihan dasar cons orang jtimbahmedis yng makam orang kai makan malam seorang makanminumpersonel orang kati makampagi seorang makan peserta panitia petugas dus makansiang seorang barbosa pitmatatamtmaman ata makanandan minuman pasien orang kali makanandan minuman pasien orang kai makanandanminumampetugs orang kai mandor bai mandor mandor ioi mc protokol perorgypentas oo medali oo medali mekanik mekanik a51 negara lainnya mesin rumput into moderator poo moderator poo modul simple medan rid paket mubaligh bk murni musisi perorgjpents nasi tumpeng besar vip tempeh nasi tumpeng kecil cerpen nasi tumpeng sedang cerpen nayaka perang pentas oo non tenaga ahli: fasilitator bulan non tenaga ahli: operator basis data o) ) ) | bulan non tenaga ahli: pemelihara sistem bulan non tenaga ahli: surveyor ' ) | bulan notaris raket notaris i aset notaris paket notaris i aset notaris i aset notaris paket joftieal i b . joftieal bk operating system paket operator poo operator poo ieo jam ass) operator orang kegiatan operator siang orang bulan operator entri data yoo operator entri data oo ) |00o8 operator entri data orang bulan orang terlantardiperjalanan orang jp3kpk paket data poo bun paket data bulan paket data oo bulan paket data poo bun paket data poo bun paket data bulan paket data poo bun paket data bulan proses.lampiran (sbu paket kesenian kontemporer modern tk. nasional poo map paket kesenian kontemporer modern tk. provinsi ppm paket kesenian kontemporer modern group tk. kabupaten paket musik kesenian modern lainnya per group pentas paket seni pedalangan kesenian tradisional mug paket seni pedalangan kesenian tradisional poo mug paket seni pedalangan kesenian tradisional ppm paket seni pedalangan kesenian tradisional paket seni pedalangan kesenian tradisional map paket seni pedalangan kesenian tradisional paket seni pedalangan kesenian tradisionallainnya paket seni pedalangan kesenian tradisional ppmpanitia kegiatan olahraga poo poor panitia rapat pertemuan kegiatan sumber daya orang hari pasang baru listrik rekening awal tni polri) orang bulan awal tamu vip kenegaraan orang bulan pejabat eselon i yang disetarakan. . orang jam pejabat eselon ii yang disetarakan. pejabat eselon iii yang disetarakan. powo pejabat eselon yang disetarakan. . orang jam pejabat negara pejabat daerah . orang jam pekerja hari pelaksana upacara tradisional orang pelatih perbulan pelatih iko) pelatih orang kegiatan pelatih orang kegiatan pelatih cabang olahraga (oo poor pelatih paskibraka pelatih pasal paskibraka non pelatihan ekspor paket pelatihan ekspor paket pelatihan kepemimpinan administrasi ess. iii pelatihan kepemimpinan administrasi ess. iii pelatihan kepemimpinan nasional pelatihan kepemimpinan nasional pelatihan kepemimpinan pengawas pelatihan kepemimpinan pengawas pelatihan pejabat fungsional orang pelatihan pejabat fungsional orang pelatihan pejabat fungsional . orang pelawak group perkara pelawak tunggal |. per orang pemantapan mutu eksternal pme) laboratorium nan pemasangan alat pengukur dan pembatas pju pom pemasangan alat pengukur dan pembatas pju mak pemasangan iklan media massa paket pemasangan iud pemasangan listrik premium paket pembaca doa pembangunan bank pakan ternak paket proses.lampiran (sbu komponen sayap, kolam olak, pembangunan damparit mercu bendung, unit pintu pengatur air, parit volume minimal pembangunan embung pertanian komponen sumur, pembangunan irigasi air tanah dangkal dalam pompa air, bak unit tampung, saluran distribusi pembangunan lantai jemur paket pembangunan lantai jemur paket pembangunan lantai jemur paket pembangunan lumbung gudang paket pembangunan lumbung gudang paket pembangunan lumbung gudang paket pembangunan rumah rmu paket pembangunan rumah rmu paket pembangunan rumah rmu dan bed dryer paket pembangunan rehabilitasi gedung bpp paket pembangunan rehabilitasi kolam ikan paket pembantu mekanik poo hari pembantu mekanik jam pembantu operator |. ham pembantu operator pembantu supir driver pembantu supir driver hari pembawa acara yoo pembayaran bandwidth internet bulan pembayaran bandwidth internet bulan pembayaran listrik pembayaran listrik kwhrekening air pom pembimbing coach mentor) pembimbing orang jam pembimbing orang jam tapi orang bulan pembuat artikel materi pembuatan dashboard website data dan paket informasi ketenagakerjaan kabupaten ciamis pemeriksaan air limbah sample pemeriksaan air limbah kimia dan bakteriologi pakai pemeriksaan bakteri per sampel pemeriksaan bakteri air poo kali pemeriksaan gas buang genset p0. kali pemeriksaan hemoglobin hb) paket pemeriksaan instrumen alat medis bakteriologi pakai pemeriksaan jamur per sampel pemeriksaan kimia air bersih poo kali pemeriksaankimiaairminum kai pemeriksaan kualitas udara dan ruangan nana pemeriksaan mcu pimpinan anggota dprd one pemeriksaan mcu pimpinan anggota dprd poo mmg pemeriksaan mikrobiologi makanan minuman naa pemeriksaan mikrobiologi makanan dan minuman nan pemeriksaan parasit per sampel pemeriksaan penjajah makanan, alat makan dan kali kualitas makanan pemeriksaan swab linen pooookati pemeriksaan usap lantai dan dinding kai pemeriksaan usap lantai dan dinding fasilitas kan sanitasi pemeriksaan virus pcr per sampel pemulasaraan jenazah pemulasaraan jenazah penanganan gelandangan psikotik poo orang penanggung jawab orang bulan proses.lampiran (sbu penari perorgjpentas penari perang pentas penata artistik perang pentas penata artistik perkara penata gending berkarya penata musik berkarya penata tari penata gerak perkara penata tari penata gerak berkarya penceramah orangjjam pencipta seni berakar tradisi 'o) ') ) | orang pendamping pelatihan orang hari pendamping pelatihan orang hari pendamping pelatihan orang hari penerbitan kembali dokumen kepemilikan pake penerbitan kembali dokumen kepemilikan paket pengadaan mesin bed dryer oo) | unit pengadaan mesin bed dryer lo) unit pengadaan mesin rmu unt pengadaan mesin rmu dante pengadaan mesin rmu unt pengadaansarana pembibitan paket sesat iantewemmemesanman dojo inna pantantemetenammamnsn maa pengamat kelas orang hari pengamat kelas orang hari pengamat kelas orang hari pengampu materi vo pengampu materil orangjjam pengampu material 'o ) orangllam pengarah oo pengarah rapp pengarah oo orang bulan pengarah oo app o pengarah pokja agropolitan orang bulan pengarah pokja lumbung padi ' ' orang bulan pengawas pertandingan pengawas pertandingandalam darah orang kegiatan pengawas pertandinganluardaerah orang kegiatan pengelola kebudayaan pengelola museum pengelola seni tradisi maestro) orang pengelola sid pembantu admin bidang orang bulan pengembangan aplikasi e money ' ' ) | pake pengembangan templat paket lebar badan jalan minimal meter pengembangan jalan pertanian maksimal meter, unit konstruksi pengerasan cor rabat beton pengganti biaya hidup jadul) orang penghargaan desa mandiri o ) ) | desa pengolahanlimbahlaboratrium pake penguji orangilam penguji peserta diklat oo ) 099p pengumuman lelang pemenanglelang per tayang |pengumumanlelang pemenanglelang per tayang pengumuman lelang pemenanglelang per tayang pengumuman lelang pemenanglelang per tayang |pengumumanlelang pemenanglelang per tayang penyanyi vokalis perang pentas oo fpenyedotanlumpurtinja kai penyelamat benda cagar budaya ') ) ) ) | penyiaran jingle spot oo kai penyiaran jingle spot kai penyusunan dokumen rig ttd pake pee man mnc eng proses.lampiran (sbu penyusunan legal opinion bidang perdata penyusunan legal opinion bidang pidana 0x penyusunan legal opinion bidang tun sesama jemnatmtemmtmmenan peer mom peralatan bank pakan ternak peralatan bank pakan ternak paket perawat bidan non pns orang bulan perawatan bayi bari perawatan bayi rishi nieu paket perawatan dan pengobatan kdh wkd orangftahun perawatan dan pengobatan kdh wkd orangjthun perawatan dan pengobatan kdh wkd tahun perawatan ibu ai perawatan rujukan bumi roti 'o ) ) ) | paket periksa kualitasudaraambien titik periksa usap dubur usapalatmedis oo kai periksausapinstrumen alatmedis kai perpanjangan domain ciamiskab.gold paket peserta kegiatan olahraga peserta kegiatamolahhaga orang kegiatan peserta kegiatamolahraga orang kegiatan pest kontrib bulan petugas adminstrasi covid orang bulan petugas adminstrasi covid19 orang bulan petugas keamanan cbooo petugas kesehatan petugas pds orang bulan petugas pds orang bulan petugas bhatt petugas tera kegiatan photographer orang kegiatan photographer orang kegiatan photographer orang kegiatan oo photographer orang kegiatan piala soo piala bergilir bah oo pialabergiir bun pialaharapanl,2dan3 piala jura1 poo piala jura2 pialajura3 sesko pewrmemaaa tangan map mata mma pemesanan man jan more iasewmmmeassmmtaa doa pilot drone orang kegiatan oo pilot dome orang kegiatan pilot drone orang kegiatan oo premi asuransi bpjs kelas1 orang bulan premi asuransi bpjs kelas2 orang bulan premi asuransi bpjs kelas3jamkesda pbi oo orangfbuan premi jamkesda pbi 'o orang bulan produksi jingga spot paket produksi jingga spot paket programer uan programer hook proving ring cbr buah |@ori meriah hook batu cor gretel rencana induk penerangan paket retribusi alat ukur arus tahun retribusi alat ukur massa tahun retribusi alat ukur panjang tahun retribusi alat ukur volume tahun proses.lampiran (sbu retribusi izin radiologi kapten kai retribusi sampah bulan retribusi sampah bulan santunan tki meninggaldunia ')) ) | orang dunia sekretaris sekretaris ' saras kelurahan ' ' sertifikasikeahian orang kegiatan sertifikasi keahlian orang kegiatan sertifikasi kompetensi air orang sertifikasi kompetensi ' ) | orang sertifikasi kompetensi orang sertifikasi pembinaan orang kegiatan sertifikasi peralatan pengujian utp ' ')') ) | unit sertifikasi peralatan pengujian utp ' ) ) | unit sewa portable air cooler ') ) | unit sewa alat berat jam sewa aula hot hai sewa backdrop sewa bangunan milik desa. ' ) ) | hari sewa barikade imo sewa bus roda6besar wnitfhari sewa bus rodaokecil unitfhari sewa colocatoan bulan sewa dekorasi sewa dekorasibiasa sewa dekorasi vip ' ) a00000 perencanaan sewa fluorin sewa gedung arsip bulan sewa gedung serbaguna dengan kapasitas sewa gedung upt' ) bulan sewa gudang unit bulan sewa jaringan lan paket sewa kamar rumah bulan sewa karpetbiasa imo o| sewa karpet vip sewakendaraanrocdadua oo ) bulan sewakendaraanroddaempat bulan sewa kendaraanrodaempat unit sewa kursi bun sewa lapang sewa lighting sewa mesinjaht hai sewa mesin pembersihgedung unit sewamesin penyemprotaspal 'o | jam sewa metal detektor unit perencanaan sewa panggung sewa panggung rising 10x8m sewa panggung ring sewa panggung rising 30x12m sewa penginapan hot ' ' orang kamar sewa penginapan hot ' )' ) orang kamar sewa peralatan kantor: computer desktop unit bulan perencanaan proses.lampiran (sbu sewa peralatan kantor digital camera unit bulan pengawasan . konsultansi teknologi sewa peralatan kantor digital camera unit bulan informasi sewa peralatan kantor laptop unit bulan sewa peralatan kantor potter konsultansi penelitian unit bulan sewa peralatan kantor potter unit bulan perencanaan sewa peralatan kantor potter unit bulan pengawasan sewa peralatan kantor potter konsultansi teknologi unit bulan informasi sewa peralatan kantor printer color . unit bulan sewa peralatan kantor printer color unit bulan sewa peralatan kantor printer laser jet unit bulan sewa peralatan kantor printer laser jet unit bulan sewa peralatan kantor proyektor . unit harpenunjang sengklekman beam konsultansi penelitian sewa peralatan penunjang sengklekman beam perencanaan sewa peralatan penunjang sengklekman beam pengawasan sewa peralatan penunjang sengklekman beam konsultansi teknologi unit hari informasi sewa peralatan penunjang cbr lapangan konsultansi penelitian sewa peralatan penunjang cbr lapangan perencanaan sewa peralatan penunjang cbr lapangan pengawasan sewa peralatan penunjang cbr lapangan konsultansi teknologi unit hari informasi sewa peralatan penunjang concrete crack konsultansi penelitian unit hari detector ultrasonik) sewa peralatan penunjang concrete crack konsultansi unit hari detector ultrasonik) perencanaan sewa peralatan penunjang concrete crack konsultansi unit hari detector ultrasonik) pengawasan sewa peralatan penunjang concrete crack konsultansi teknologi unit hari detector ultrasonik) informasi sewa peralatan penunjang dcp konsultansi penelitian sewa peralatan penunjang dcp perencanaan sewa peralatan penunjang dcp pengawasan sewa peralatan penunjang dcp konsultansi teknologi unit hari informasi sewa peralatan penunjang drone konsultansi penelitian proses.lampiran (sbu sewa peralatan penunjang drone perencanaan sewa peralatan penunjang drone pengawasan sewa peralatan penunjang drone konsultansi teknologi unit hari informasi sewa peralatan penunjang echo founder konsultansi penelitian sewa peralatan penunjang echo founder perencanaan sewa peralatan penunjang echo founder pengawasan konsultansi teknologi sewa peralatan penunjang echo founder unit hari informasi sewa peralatan penunjang gps rtk konsultansi penelitian sewa peralatan penunjang gps rtk perencanaan sewa peralatan penunjang gps rtk pengawasan konsultansi teknologi sewa peralatan penunjang gps rtk unit hari informasi sewa peralatan penunjang hammer test digital konsultansi penelitian sewa peralatan penunjang hammer test digital perencanaan sewa peralatan penunjang hammer test digital pengawasan konsultansi teknologi sewa peralatan penunjang hammer test digital unit hari informasi sewa peralatan penunjang hammer test mekanik konsultansi penelitian sewa peralatan penunjang hammer test mekanik perencanaan sewa peralatan penunjang hammer test mekanik pengawasan konsultansi teknologi sewa peralatan penunjang hammer test mekanik unit hari informasi sewa peralatan penunjang hand gps static) konsultansi penelitian unit bulan sewa peralatan penunjang hand gps static) unit bulan perencanaan sewa peralatan penunjang hand gps static) unit bulan pengawasan konsultansi teknologi sewa peralatan penunjang hand gps static) unit bulan informasi sewa peralatan penunjang meter laser konsultansi penelitian unit bulan sewa peralatan penunjang meter laser unit bulan sewa peralatan penunjang meter laser unit bulan perencanaan sewa peralatan penunjang meter laser unit bulan pengawasan konsultansi teknologi sewa peralatan penunjang meter laser unit bulan informasi sewa peralatan penunjang sindir konsultansi penelitian sewa peralatan penunjang sindir unit hari sewa peralatan penunjang sindir perencanaan sewa peralatan penunjang sindir pengawasan sewa peralatan penunjang sindir konsultansi teknologiproses.lampiran (sbuotal station konsultansi penelitian unit bulan sewa peralatan penunjang total station unit bulan perencanaan sewa peralatan penunjang total station unit bulan pengawasan konsultansi teknologi sewa peralatan penunjang total station unit bulan informasi sewa peralatan penunjang waterways konsultansi penelitian unit bulan sewa peralatan penunjang waterways unit bulan perencanaan sewa peralatan penunjang waterways unit bulan pengawasan konsultansi teknologi sewa peralatan penunjang waterways unit bulan informasi sewa potter unit bulan perencanaan sewa podium sewa roda mobil penumpang) unit hari sewa rumah tangga kelahiran rtk) tahun perencanaan sewa sky light watt poni sewa sky light watt poo sewa sky light watt poni sewa software pengolahan citra satelit perencanaan sewa software pengolahan gps perencanaan sewa sound system sewa sound system watt poni sewa sound system watt sewa sound system watt poo sewa stand pameran sewatanahdesa karun lahan sawah sewa tanah pertanian produktif dengan irigasi teknis sewa tanda hkp paket sewa televisi led poni sewa tenda biasa meter sewa tenda melarikan paket sewa tenda hari jadi paket sewa tenda hps paket sewa tenda lainnya paket sewa tenda pameran koi paket proses.lampiran (sbu sewa trap buah perencanaan isak kadi sinden per orgypentas sistem informasi manajemen sim) pkb paket scoring board nan skrining rapid test covid19 paket snake orang kali issn paket staf sekretariat (oo oom staf sekretariat pom staf sekretariat tapi survei akreditasi rumah sakit kelas dan survey harga sewa pasar kendaraan untuk anggota dprd pekerjaan tunjangan transportasi survey harga sewa rumah tinggal anggota dprd sutradara perkara teknisi jaringan teknisi jaringan teknologi informasi orang bulan telepon kantor telepon kantor |. 38meit tenaga ahli instruktur . orang jam tenaga ahli appraisal paket tenaga ahli appraisal kegiatan tenaga ahli appraisal paket tenaga ahli appraisal paket tenaga ahli legal opinion . orang jambersertifikat ahli perencanaan pengawasan tenaga ahli bersertifikat ahli konsultansi penelitian tenaga ahli bersertifikat ahli kepala perencanaan tenaga ahli bersertifikat ahli kepala pengawasan tenaga ahli bersertifikat ahli kepala konsultansi penelitian proses.lampiran (sbu dalam hal harga satuan barang dan jasa yang melebihi harga sebagaimana dimaksud dalam pada pelaksanaaperaturan bupati ini sebagaimana diatur dalameman enam massa ii120104. jarkinetatiet2 riheksienidiltab doo karier ti120103. akur lestari tii201020003 sing como sah 'ii jam siang mitra kain sehinga pemberat sia buah po. ii20105. armaturborlampu ii20r05. armarare rti201020008 jarmatare ii201050008 ammar ii20r05. armada ti201020008 armata ii201050008 ammar ii20105. ammar iti201030008 karate april amrolema jammrol oma komamertemup a00. rti2toro0og jarocotputih peta pa. arrested20 ku bah ii20107. artemiakemasan kate kaleng amerisium bah tii201020003 jaricmatmgpapr ii20102. jartewating paper dekat artificial vagina untuk domba kambing lokal artificial vagina untuk sapi bahan stainless staf ti2ot02000g jas horizontal ii20102. horizontal ii201020008 jas pemutar sedang ii20020008 presenting ii201020008 roda ii2ot020008 arr car ii20t020008 asstcami5 2ini alkohol zeni newsen bete a00 asam aserisatisat lasctosalltabs omg too paper 'i1 asam askorbat vitamin otak 50mg asam askorbat vitamin cjtabiet ii20102. asam polartaba0ome asam folat tablet img ii2or050015 jasa jawa asamjawa asamjawa ii20102. asam metenamarkapta oom abi 'ii asam metenamatkaps asampipemidat kapsul 400mg t1120104. asam pipemidattab 400mp ii20102. asam sitrat neas i120104. asamtraneksamatinj250 mg sml too pan asam traneksamatinj250 mg idea asam traneksamatiny500mg dekat asamtraneksamattablet500mg ti1201010002 jasamurat i120102. asam ursodeokekoa karsa 2some i120104. asam ursodeoksikolatkapsul250 desa ti120104. asam vatproat250 ii201 asam vaiproat250 m373nt bet ti2or050007 sabak a01 ii20t0rotor asbes gelombang mmtokt ii20101. asbeselombang mm30x210 ii2001. asbesgelombang25mm0x220 tii20101. asbesaelombang mm30x270 o hii20101. asbesgelombang55mm0x27o ii20t01. asbesgelombang b0x270 ii20101. asbeseelombang mm30x300 hii20101. jasbesgelombang95mm0x300 ii2ot01.o00r asbes gelombang 5mm xiao ii20101. asbes gelombang5mm 0x80 hii20101. asbes gelombang besar 5mm105x1 tii20101. asbesgelombang besarsmm105x1s0 i120101. asbeseelombang besarsmm 105x180 ti120101. asbesgelombang besarsmm 105x180 ii20101. asbes gelombang besar5mm105x200perencanaan tenaga ahli bersertifikat ahli muda pengawasan tenaga ahli bersertifikat ahli muda konsultansi penelitiperencanaan tenaga ahli bersertifikat ahli utama pengawasan tenaga ahli bersertifikat ahli utama konsultansi penelitia|. bulbulan pengalaman tahuproses.lampiran (sbu toto eemeombag bear sma ska ii20101. asbesgelombang besar5mm105x300 iii20101. asbes gelombang besar5mm105x300 i120101. asbesgelombang kecil 105x210 rii20101. asbesgelombangkesimm10sx210 ii20101. asbes gelombang kecil 105x240 ti120101. asbes gelombang kecil mm105x360 ii20101. asbesgelombangkesimms0x1so ii20101. asbes gelombang kesilamm80x210 ii201 asbes gelombang kecil mm80x20 c0 ii20101. asbesgelombangkesilamm80x300 ii20101. asbes gelombang kecil 0x30 ti1201040002 jasetiisisten peter i120104. aset sistemigaah ti1201020001 jasemsistan tas ii20102. aseton spesifikasi proanapss ukmangsoom pes ti2oro20003 jasa tii2oto2000g ang ti2oto2zoos asas i2oro2000s jasuasta tii2ot020003 asngoteton ii20t04. asitdovirkrim ii20102. asitdovirkrim ti120104. asikdovirkrim ii20102. asidovirsaep are ii20102. asidovirsalepmaa ii2004. asikdovirtab disorot2oos asy tii2otorooo apa ii2otorooor aspal bitameh ii20t01.000r aspal mui ii20t01. aspal mus ii20101. aspal bumi ii20101. aspal prayer ti20101. aspal prayer dam i1201020001 aspartat ammemansemseasn ii201020001 aspirated ti201020001 asrama pake ii2ot020001 cassette peron hti2or020008 jassrpuo i2oto2000e jasrscon t3020001. astra upto72 markas astra pix upto0 mega pixels r2020001. astra pix upto6: mega pixels astra pix070 upto33 mega pixie rti201030003 asuransi mba kelas emtatmtess steel kap teo t3020503. kelas stainless steel kap. ketan stainless steel kap spot t3020303. jat kelas stainless steel kap oke kelas stainless steel kap 20kg jat ketan stainless steel kap i1201040002 ataputeite0omz ataputtabiet os0mp atasindonesiadan dana atas sejarah indonesia dan duma ti20t02. atorvastatin omg jatowastatintih atorvastatin tape 2ome bea tii20102. jatetoomi ii201030000 jambutbimp ti120103. rambut pemkab part awopinim memesan twomin injeksi tv im sk 025me at atm sial audiocabe ter audio muerte drama audio recorder auksanometer amo chemistry ana mel amo chemistry anyer pet peta antusias tii20020005 amonia ineatortape ii20102. auodiavindicatortapenk mms0m pessubproses.lampiran (sbu(konsultansi penelitian bulan tahun proses.lampiran (sbu (xbersertifikat ahli perencanaan tenaga ahli s bersertifikat ahli pengawasan tenaga ahli s bersertifikat ahli konsultansi penelitian tenaga ahli s bersertifikat ahli kepala perencanaan tenaga ahli s bersertifikat ahli kepala pengawasan tenaga ahli s bersertifikat ahli kepala konsultansi penelitian tenaga ahli s bersertifikat ahli muda perencanaan tenaga ahli s bersertifikat ahli muda pengawasan tenaga ahli s bersertifikat ahli muda konsultansi penelitian tenaga ahli s bersertifikat ahli utama perencanaan tenaga ahli s bersertifikat ahli utama pengawasan tenaga ahli s bersertifikat ahli utamaamtasiae eat amtasiae amodaveeame amosiave non release amosicklaneet devices opened ii201020001 amosiekuntukpoer fi3020702. jamtociove jamtocive autocat automatic digital monitor eb175 jaurommesoi companion unit a60 amtostop awetan ekornya awetan bryophyta setia ti120103. ayakantepung stainless iii2otoroooe ayam ii2ot010011 ayam ras petelur bobot badan too kon ii201020001 jaawomgn sem ii20102. astromieyn ma smb bete astromisin serbukintas bern beta jazitromisinintua eta astromisinsirap bet ii20104. aatromyeintabs0omp agol kapsul 200mg dang 2o0ma asi tii2orosooos pap sat ti2oroaooos pap ii201020001 ebook cramtermae ii20102. babeock cream test bogie tii20102. babeock mile test bottle baby incubator baby role tai ri2otorooo1 baby role baby sucuonpump tah baby them ii20105. backdrop nol i120103. backdrop noda ii20105. backdrop noda each tampak mommpie bach trumpet mouthpicee bach rumput mouthpicee each stradivarius atotrombone oma tah bach series professional bass trombone bah bach crtiodir prelude comet ogah bach k39512 megaton tuba out rite bah t2 each lr1008188 professional model tampak bah bach rb tenor trombone too sebuah each tb200s tenor trombone silver played sah t3 jauh sso1 student trombone outfit small bore, buah been tr71order prelude trumpet buah jauh iso1 valve trombone larger bah ti20108. backup ii20105. tackaop ii20105. backup i1201030007 backdrop stem proses.lampiran (ssh) pagetatistik statistika orang bulan pengalaman tahun tenaga ahli system analis orang bulan tenaga ahli instruktur non asn tingkat kabupaten. tenaga ahli instruktur non asn tingkat nasional poo tenaga ahli instruktur non asn tingkat provinsi. tenaga ahli tim ahli sensor tenaga ahli tim ahli sensor tenaga ahli tim ahli sensor powo tenaga design grafis diri design grafis orang bulan tenaga design grafis design grafis orang kegiatan tenaga design grafis design grafis dii orang kegiatan tenaga design grafis design grafis dll orang kegiatan tenaga kebersihan dan keindahan kota jalan jam hari tenaga kebersihan kantor jam hari tenaga kesehatan orang kegiatan tenaga kesehatan orang kegiatan tenaga kesehatan orang kegiatan proses.lampiran (sbu tenaga kesehatanlainnya orang bulan tenaga kesehatan lainnya orang bulan tenaga kesehatan lainnya orang bulan tenaga notaris kegiatan tenaga pendampinglatar orang kegiatan tenaga pendampinglatsar ' ) | orang kegiatan tenaga pendamping latar orang kegiatan tenaga pendampinglatar ' ) ) ) | orang kegiatan tenaga pendamping latar orang kegiatan tenaga pendukung operator komputer bulan sesama powntonseas teman otto tenaga pendukung ahli: surveyor bulan tenaga petugas operasi bendung pob) ' ) ) | orang bulan tenaga petugas penjaga pompa orang bulan tenaga petugas penjaga pompa orang bulan tenaga petugas pintu air (ppa) orang bulan tenaga psikologi poo corangjkeg tim kesenian islami ' |o hoon tim kreatif lainnya kegiatan tim kreatif lainnya poo kegiatan tim kreatif lainnya kegiatan trophy trophy juara host tukang hai tukang tukang tukanggali ham tukanggali tunjangan bpjs kesehatan kades ' ) ) | orang bulan tunjangan bpjs kesehatan kasi kaur ' ) | orang bulan tunjangan bpjs kesehatan kawin kadus orang bulan tunjangan bpjs kesehatan sekdes 'o ) ) ) | ' orang bulan berlangganan per bulan berlangganan bulan berlangganan per bulan kegiatan lomba |uang harian bupati ketua dprd |o 00o nan dprd dprd dprd pen proses.lampiran (sbu uang harian cluster iiieselon iib uang harian eselon iib po. po0. uang harian eselon iib uang harian eselon iib . po0. uang harian eselon iib |. po. 0o0 uang harian eselon iib po. uang harian eselon iii golongan uang harian eselon iii golongan po. uang harian eselon iii golongan do. po00. uang harian eselon iii golongan uang harian eselon iii golongan |. po. 0o0 uang harian eselon iii golongan |. po. 0o0 uang harian eselon iv golongan iii po. uang harian eselon iv golongan iii po. po0. uang harian eselon iv golongan iii do. po00. uang harian eselon iv golongan iii uang harian eselon iv golongan iii |. po. uang harian eselon iv golongan iii |. po. 0o0 uang harian ess. pelaksana uang harian eselon ii, anggota dprd, eselon iii uang harian billboard luar kota uang harian billboard dalam kota uang harian fully halfway dalam kota uang harian golongan dan po. uang harian golongan dan uang harian golongan dan proses.lampiran (sbu uang harian golongan dan |. po. uang harian golongan dan |. po. 0o0 uang harian golongan dan |. po.0o8 uang harian non pns pengemudi po. uang harian non pns pengemudi po. po0. uang harian non pns pengemudi do. po0. uang harian non pns pengemudi uang harian non pns pengemudi |. po. 0o0 uang harian non pns pengemudi |. po.0o8 uang harian residence dalam kota uang harian sekda anggota dprd uang harian sekda anggota dprd po. po0. uang harian sekda anggota dprd uang harian sekda anggota dprd . po0. uang harian sekda pimpinan dan anggota dprd nan uang harian sekda pimpinan dan anggota dprd naa uang harian wakil bupati wakil ketua dprd orang hari uang jaminan pelanggan pooomtik uang kelangkaan dokter spesialis blue |. orang bulan uang kelangkaan dokter spesialis non blue orang bulan uang makan lembur non pns hari uang pembinaan juara prestasi o. orang cabor uang pembinaan juara prestasi |. orang cabor uang pembinaan juara iii prestasi |. orang cabor uang pembinaan juara beregu . cabor uang pembinaan juara beregu io. cabor uang pembinaan juara iii beregu . caboriii uang representasi bupati ketua dprd io. orang hari uang representasi bupati ketua dprd |. orang hari uang representasi ess. ii anggota dprd |. orang hari uang representasi ess. ii anggota dprd |. orang hari yang representasi wakil bupati wakil ketua orang hari dprd uang representasi wakil bupati wakil ketua orang hari dprd uji kir kendaraan |. tahun upah pekerja |. orang hari upah pekerja harian lepas io. orang hari upah tukang po. orang harijoo partisipan upgrade zoom premium partisipan verifikasi data penelitian statistik verifikasi data penelitian statistik wakil ketua po0.o8o proses.lampiran (sbu bnoaoaooa emomogorooe7 puas penbu tisorosoo esckaz ipar raat pram same background warna backbone loader tai backnoeloader backhoetoader jackhootoader a2f backing lbd videowal eni backpacker repeater tas pemadam api bah beat arena ii120102. lateral peri dish,00x15mm(lopes pass) dop ti bacterial pari dish,00x20mm(l open paska ti201040001 batee hoon badge kabupaten gam bmo20101. badge paskibra tah iii20101. bahan bakar ter ii20t01. bahan bakar ii20101. jahan bakar minyak solat dert ter t1 bahan baku olahan ikan konsumsi i120101. bahan bangunan untuk prasarana kelurahan (oo paket tii20102. bahan digital non arsene pak jihan makanan pap ii1201010002 bahan pengawet ter i1201010001 bahan pitarjadi memuja i120101. bahan gitar kripik siak indah ii20101. bahan fitur kripik siraktndia) bahan praktek pelatihan tematik bahan praktek mba set ii201020005 jahan tambal compos rings ti120102. bahan tambal composite beo i1201 jihan tambal komposit az ii120102. bahantambal komposit sie i1201010001 bahan tanah timbunan ti2ot010001 jaja sepang ii201010001 baja kontraksi hem ii20101. baja pratayang rti20t010001 jaja ringan ii20t01000r jaja ringan ii20101. baja ringan zincalume sto0 pom jaja ringan zincaltume c751001 l00mmo ii20101. raja ringan zincaltume 00mm i120101. jaja ringan zincaltume hti2o1010001 jaja siku prodi dns ii2001.000r jaja tulangan pool tii2oro50000 pasar ti2ot030000 aamyapp iii201030000 javana tii2ot050000 pasukan baju bedah sii p5. bajufiksast i120103. bajuganupasentongeh ii201020007 bajuttazmat to20t01007o bajukaos mai ii2o05. pau pbl jeaupbipamat to20101007o baju seragam kemgaraea tii20103. barutahanpanas tan baju tahan panas tah to20101. baju tawan ii120105. bak airfibregass bak bujur sangkar ii201010001 bak encipirng tammmtesse ii20101. bak cucipiringteraso ii20101. jak nei stainless steel ii20t010001 kaliber ti2ot010001 bak ber sort i120102. jpakinstrimen nerbeken aan bakimstramen besar baktmstrumen besar p.t bakimstrimen kecil baktnstramen sedang i1201020003 bakinstrumenstaintes ti1201020005 baktmatrumemt tertutup i120101. jak mandi fiberglass) i120101. bak mandifibragass standar dah ii20t01. bak mandi teras bah proses.lampiran (ssh) page too eta jia set pediatrik survey i201020005 bakat ii201020005 jak starter ii20102. jak split kecil tii201020005 bak split sedang ii20105. bakstemp ii201020001 bakatempel baki hantaran kerawang roantesar sah ti120103. baki lantaran keranjang rotan seal bah bakitmstrumet ti120103. baiknya ii20105. baiknya aah bakitoamh ii201020005 bakitogam bakitogam li201020005 jakitogam tempat alat stel ti120103. baki plastik besar ii201020007 jakitindakan i1201010012 baking powder ii201050015 baking powder ii201020005 bakterrear ii201020005 bakterisebuk ii20102. bakteriserbuk ii2ot01000g bakung ear ii20101. bakung atr mancur potong batang ii201020008 ear tebet padang ii20105. balak left pendek ii20t05.000g balai250 son t tah salep standar standart kempot tii2or050005 bato ti201020005 jai ter ii201030007 einen aime barang jam bambang rti2o1020005 edit apitkatr ii201050001 baim a00 ii201050001 jalur ti2o1030001 japan ii201050001 latin ii201030001 berpindah ii201030001 jap cair basa tii20105. eatipoimt paper ii20105. batpomtsei5 patok alumni t3020803. batok bertingkat t3020803. balok gesekan tah batok kaca tah balok pendukung pakta t3020803. balok paul isi palka pata jet a01 balok susun seri prod kay balok susun seri paud kay set balok susun ser paud 1to kay set balok uni paud sei a0o) balok uni paud seri1oo balok unt sen soo ii201030001 jpatpoimawarna ii201050001 eaipontbgel ii201050001 batpomtsensta aah jpatpointserishitam ii2otorooor bambu tan tii20t01o00r bambu tan i2ot01o00r rambut#s diem7em ii201020008 ban dalam rto7s0mitt pes i1201020008 ban kokpit ii1201030009 bantingan ii20r020008 bantuan i1201020001 ban mobi ti201020001 ban mobil ii201020001 ban mobi i1201020001 ban mobil ii201020001 ban mobil ii201020001 ban mobil proses.lampiran (ssh) page ti201020001 ban mobil ii201020001 ban mobi ii201020001 ban mobil ti201020001 ban mobil ii201020001 ban mobi ii201020008 ban penyisiran ti201020001 ban truk broo re ii201020001 ban via tah i1201010012 bande ti2ot01o00g bandeng evoke ii20105. hammer tii20t050003 baker pamer tks sah ii20103. banner ukuran? ii20105. banner ukuran aah i2ot020011 jamal ii201030007 ramah ii20105. bara jamal i1201030007 ramah tii201030007 tpamaetume ii20102. bar chainsaw ii201020011 bar ghamsaw ii201020017 bar champws bar chainsaw ii201020017 bar chainsaw ii201020017 bar chainsaw ii20t020017 bar chainsaw ii20t020017 bar chainsaw ii20t020017 bar chainsaw time ii201020017 bar chainsaw25aneh ii201020017 bar chainsaw ms7o ii201020017 bar chainsaw ms38t sah ii201020017 jar chainsaw tii201020005 barakshot barcode reader p0. barcode reader ii20105. are condukorcusomm ii20103. barca moka pot wah ii201030009 bara mah barometer ri2ot0ro0or baru siap hi1201040001 jeasaciar harus eni nsu pen iii20102. baseforiramework open27 tii201020005 basepiatewax basket streamer tandu bak baskom aro ti1201030007 esko besar american ii120103. baskom besar baskom diameter toc baskom diameteroem baskom diameter50 baskom diameter50cm i120105. baskom kedai i120103. baskom kecifsa ti120103. baskom fisik i120105. baskom klasik tai ii120103. baskomplastikbesar sah ti120103. baskomplastik besar wara haskomplastik sedang ii120103. baskom states tah ti120103. baskomstains aga ti120105. baskom stentees steel tah ii120103. baskom states besar baskom styles kecil tah ii120103. baskom stentessedang ii20t01o012 bao iii2oorlog i201010012 bao sapa bto201010050 tozotorooso jps bass dramtttme bassdramia bassdramiome bassdramig tah proses.lampiran (ssh) page toto sabam maca ti2ot010001 bata mean ii20t010001 bata merah baar i120101. data merah bakar ti201010001 bata merah oven ii20t010001 bata merah ovi ti120101. jbetapdaps semi7pemetaan bata pelapis klinker ii20t01o00r bata ringan isc ii201010001 bata ringan stm ti2ot01000r data ringan ii20t01000r bata ringan isma ii201010001 ataringanteba sam ti2ororooor batak ii2otorooor eatakolesarar2oka tii20t05. atangbatok batang flesgass pakai pet t3020803. datang pengait pakis2 pak batang perangkai pakai2 pak batang pvc pakis? pak t3020803. batang stasi panjang fake batang static pendek pakis2 ii20102. atas susut tanah tii2oro2001 bata i20r020017 baterai persona ii201020008 jbateratacou amp noi pes tii2ot020011 tara ii201020017 baterai cha ii201020017 eateraitapop balap ti2otorooor jahat iii2poros0000 ii201050000 petnpakaan raden ri201020011 hate rit peran rti2o1020017 battery drone p0. ii20r020017 battery ria depan ii201020017 battery pria deepeyce tah ii201020017 battery pria deepeyee p5. ti2ot01oo0r j batu ajang ii20105. batu baterai besar ii20103. batu baterai besar ii20105. batubateraijam ii20105. batu baterai kel tah ii20103. batu baterai kel ii20105. batu baterai kel ii20105. batu baterai kecil tah ii20105. batubateraikesi tah ii20105. batu baterai keel ii20105. batubateraikesl tah batu baterai esei sah ii20105. batubateraisedang tii20t010001 batuah ii20t01o00r bam bean ii20t0rotor bam bean is tii20t010001 batu kromong i2ot0rotor batu brondong ii2ot0rotor batu brondong ii20t01. batu kromong ii201020008 batu anting ii2otorooo eatmkah tii2otorooor pamer ti2ot0rotor batubara cmh ii20t01000r batu pahat cani ii20101. batubara ii2ot010001 batubara ii201010001 jatuparas rti2ot010001 batu pecahan7h ii20t01000r bata pecah iii201010001 batu pecah2 ti2ot010001 batu pecah2 h ii2ot01o00r bata pecah2 ii20t010001 batu perang ti2ot01000r batu pecahan ii20t01o00r bata pecah ii20t010001 batu peaks tii201010001 batu peran7 ii201010001 batu pecah berada kas proses.lampiran (ssh) page mana ben hii20101. batu pecah bergradasi klas tii20101. batu pecah bergradasi klas ii201010001 batu putih porselin ti2or010001 satu saat ii2otorooor bass tii20t010001 autem ti201010001 batu tempelftammamra ii2ot01000r batu terasa iii20t010001 batman toko ti2ot01o00r atm ukurantox3o ii20t0ro00r bat ukraine k03 ii201010001 satu ukuranisx30 ti2ot01000r batu ukuran 20x20 ii20t01000r batu ukuran 2oxo tii201010001 batu ukuran gx0 ti2ot01o00r jati ukuran k30 ii2otorooor bata ukuran k40 ii201010001 jatuukuran3x30 ea. ti2ot0rotor atm ukuran 0x30 ii2otorooor ata ukuran doko tii201010001 batuukuransx30 band blade cute pai ii201020008 bawa di? i1201010001 baud diam ii2ot0rotor band omm iii2oro2000g pap rotate jana trek buldoser ii201020001 bammefiyaromeer o30ee ii201020001 bammefiydromeer ii20102. baumeiyarometer, 00be ii201020001 bammeiydrometer4070 ii20t020008 baut oper camat ooo iii20020008 pavrroparcanea ti201020008 jemur roar came ii201020008 baut set klp iti201010011 bawal tawar poasitaya ker ii2ot01o01r bawal tawar tie ii20t010017 bawal tawar home ti2ot010017 bawal tawar 2sini ker i1201050015 bawang bombay bawang bombay bawangbombay bawang bombay to20101. bawang bombay bawang dam ii201050015 bawang dam bt020101. bawang daun lo201010050 gawang dam to20101. bawang dam bawang merah ii201030015 bawang merah bt0201010050 bawang merah to20101.00so bawang merah bawang merah iii201010012 bawang raih ii20r050015 bawang raih t0201010050 bawangputih to20t0100so jam ii20t01000g bayam mas ti20t01. bayam maestro ti2001. bayam merah pembagi batang ti20101. ayam bayaran pap ii20105. bayi i2or02003 jemeuneti eta tii2ororoos pan hti2otoroooe jeampemamas dede ecb retikutost beta jcodanpeantb account sat i201020001 weaker comic pom sos ii20102. baker gas iii20102. baker gas tii20102. baker gas tah ii20102. baker gas ii20102. beakerdias weaker glass bukaan too pre empat proses.lampiran (ssh) page tangorotooi peka cast oma rim speaker glass ukuran 600m pres, impor bah ii201020001 eeakertow form omi ii201020001 ieakertow form 100m ii201020001 beakertow form some pes tii201020001 eeakertow form 20m ii20102. ieakertow form, 200m ii201020001 beakertow form,2s0mb pes a00 tii201020001 eeakertow form some ii201020007 baker tal omi ii201020001 weaker tal pom ooh iii201020001 weaker tal form 200ml ii20102. baker koliform300mb ii20102. baker tal pommssomi iii201020001 weaker tal forms00mt ii20102. baker conica 100ml ii20102. weaker conical 000m tii20102. weaker conical 200ml tii20102. ticker conical300mb iii20102. weaker conical s00mp ii201020001 weaker low form i000mt tii20102. taken low form0000m ii20102. weaker low form2000mi tii20102. maker low form 300m ii20102. weaken lower3000 mate ii20102. baker low promo0omi ii201020001 teater low forms0o0mt ii20102. baker tali form1000m ii201020001 weaker tall forms0mi tii20102. weaker with handle pebayieng too pes ti weaker handle polyethylene), ti weaker with handle polyethylene), 300m ti120102. weaker with handle polyethylene), 500i ti weaker handle polyethylene), 500m ti120102. weaker withhandie polypropyieng, 100m ti weaker handle polypropyiene) 200m 'ii speaker with handle polypropylene) 300m pes ti120102. weaker with handle polypropyiene) s00mi joo weaker handle polypropyiene) ti weaker without handle polypropyiene) 50m beban pemberat25grt02gr pakis pee recover eed paket jed pasien bed yatim bed patient tai bed pasien jed yatim bed patient ed native eea sidecar bedsidemonitr sai bedah minaret ii20104. bedak satsiserp ii20105. eedeoree desire came beside cabinet beside cabinet jessie cabinet bedsidecabinet ro20t01.00so besi burgersoogram hti2oro20003 bin t2020303. gana ukur standar kes kap tote a50 jana ukur standar kelasi kap. 1001ner bejana ukur standar kelasi kap.20fitur bejana ukur standar kelasi kap. 200tter t3 jana ukur standar kelas ili kap. s00ter ti120101. belanja bahan material pameran lokal paket paket t1 jietanja bahan material pameran lokal paket pat proses.lampiran (ssh) page too saat i120103. belanja cetak kemasan ti120103. belanja cetak kmb karta memyutngan ear ii20105. belanja years pro jan belanja exhausttandinding bah jelanjamodal tanah untuk bangunanair 'i1 belanja pakaian dinas lapangan di) set belanja penjilidan laporan too peta eetanjatanah kering ti2ot07. tidak rii201020001 entame band camp opencotioma ii20105. ietokantray pemain bet gender iii201020008 jerursomrmeroneue bio20202. bet sender2x72 tah iii20103. benang i120103. benang tii20105. benang benang koyo ti1201020005 benang bedah bah i120105. benang besar i1201020007 benang jahit skt dis ii20105. jenang kasur ii1201030009 benang katun benang kel tah benang kar rat ang benang nino sing ti120103. benang pole seia ti120105. benang rajut pole ang ii120103. benang rayon sig iii20103. benang sort catat ii20105. benang wol benda bah li201030000 benda ii20105. bendera ii201030015 bendera ii1201050015 benderafis ter i1201050015 bendera pataka pemain bengkok besar bengkok nerbekenstentsabaar bengkok neirbekenstentesa kecil ii2otonom1 benih gurame ii20101. berisikan bawarartawar possitasa ti20101. benihikanbawalairtawar linda ii20t01001r eenihikan bawalairtawar d5inc ii20101. berisikan bawalairtawar uk 25aneh i2ot0roo1r | benihikangurame ker ii20t0roo1r benihikangurameuks ii20t01. berisikan garam ti2ot0ro01r jpenihikangurame ii20t01001r benihikangarame hti2ot010017 benihikantele o 12em ii2otonom1r benihikantele 13cm ii20t010017 benihikantele 33cm ti2ot0ro01r benihikanteleuk sem ker ii2otonom1r benihikanmas sem ii20t010017 berisikan mas 35cm ti2ot01001r benihikanmas sem ker ii20t0roo1r benihikanmas #i2em ii20t010017 berisikan nila uk1 3em ii20t010017 benihikannila demi ii20t0roo1r benihikamnila sem proses.lampiran (ssh) page lampiran peraturan bupati ciamis nomor tahun tanggal juni standar harga belanja daerah dilingkungan pemerintah kabupaten ciamis tahun anggaran standar satuan harga (ssh) standar satuan harga ssh) adalah harga satuan setiap unit barang non jasa yang berlaku dilingkungan pemerintah kabupaten ciamis sebagaimana terlampir dalam lampiran ii. ii. harga satuan pokok kegiatan (spk) harga satuan pokok kegiatan spk) adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik non fisik melalui analisis yang distandarkan sebagaimana terlampir dalam lampiran iii. iii. analisis standar belanja (asb) analisis standar belanja asb)ilingkungan pemerintah kabupaten ciamis sebagaimana terlampir dalam lampiran iv. iv. standar biaya umum (sbu) standar biaya umum sbu) sebagaimana terlampir dalam lampiran standar biaya umum sbu) belanja daerahketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang standar harga satuan regional. besaran standar harga untuk ssh, asb, spk dan sbu secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini yang meliputi: satuan biaya internet satuan biaya internet adalah beban pembiayaan atas penggunaan internet. tot amar hti2ot0ro01r benihikannilem ker ii2otonom1r benihikannilem sem ii20t010011 berisikan lem uks rii2ot0ro011 benihikannilem uk i2em ker ii2001001r benihikanpatin 201m ii20t010017 benihikanpatin idea rti2ot010017 benihikanpatin linea ker ii2ot0roo1r | benihikanpatin s0idea ii20t010017 berisikan patin poasttava ti2ot0roo1r benihikantawes tem oke ii20t0ro01r benihikantawes sem ii20t010017 benihikantawes sem ii2ot0roo1r benihikantawes bi2em ker ii20t01000g berisikan ukuran ii20101.000g benih jagung bis rti20t01.000g benih jagung bona ii20t01.o00g benih jagung golden boy ii20t01.000g benih kacang panjang dateng ii20101. benih kacang panjang jateng ti120101. benih kacang panjang kanton ii20101. benih kacang panjang kamtontavi ii2ot01000g benih padiciheang ii20101. benih paditnpan pee ii2otoroooe benih paditnpai ii20101.000g benih paditmpar ii2toro0og benih paditaparigh ii20101.000g benih paditnpar ghe ii2001.000g benih paditaparia2 ii20101.000g benih paditnpara2 ii2ot0ro00g benih paditaparida ii20101.000g benih paditnpara ti2ot010008 benih padimtea ii20t01000g benih panitia ii20101. benih padi mapantinnga iii2001. benih padi mapan hibrida) iii20101. benih padi mekong ii20101. benih padi berongga |enihudanggalah wana gajah ker iii20t010017 benihrudang galah tokolnt ii20101. benihudang galah sorotan ii20t010017 | benihrudang windu pi20 iii20t0roo1r benihudang windu tokoh ii20t010017 benihudang windu tokoant ti2otorooog benih bibitcabebesar bea ii2toro0og benihfbibitcabebesar bas ii20t01.000g benih bibitcabebear bai ti2ot01.o00g benih bibitcabekeriing ii20t01.o00g benih bibitkangkang bas ii20101. benih bibitparetipa bagi ti2ot0ro0og benih bibitterong uni ii2toro0oe benih bibittomat buah tii2ot05. beck? siak benetton asam mme dekat tam beta ti1201020001 benzatinpenisiinimeksi2a tia benzatipenisiinineksi2a ii201010012 beras ii2or07oo0g ti2o1070005 beras ii2or07o00g ii2ororoooe ti201070005 beras ii2or07o00g ro2otorooso jera i1201010012 beestameh i1201010012 beraskemasan proses.lampiran (ssh) page neo ska ti120105. berita acara finradame ti120105. berita acara serah terima benda berharga iii jerome enoteroih bri megfpam beta ii201030007 besek kotak ema i120105. esekpanang aah i2otorooor besitomm ii2otorooor eesiidine tii2otorooor besiiamm i2otorooor eeiiamm ii2otorooor eeitemuh tii2ororooor ii2otorooor genom ii2ororooor eesibine tii2otorooor beim ti2otorooor besi angan ii2ororooor eesifeon tii20t01oo0 peibeonbanro ti2ot0rotor besi beton bmbastom ii20t010001 besitskacaixem tii2ot01oo0 teit ii201010001 besi plarpengaatkadataaa tii2ororooo tree poa tii2otorooor bei poa ii2ot0rotor besisamaretae ti1202020007 besisomaretube ii20101000r tesis logo3 i2ot0rotor besi sikka040a ii20t0rotor besi siku50505 ii20t010001 besi siku c0r000oom ii2ot01000r besi siku ii20t010001 jpest smp bita besi dam iti2ot010001 besitempa ii201010001 eesitempa tamat ti120104. operating momen pomdonetomelos rti20104. betahistintabomg paten betametason krim sperma tii20105. etana brosur pamflet ii20105. biaya dokumentasi photo pake i120103. etana dokumentasi photo paket pas. ti120103. etana dokumentasi photo pet ii20105. etana dokumentasi photo pet i120103. etana dokumentasi photo paket ti120105. etana dokumentasi photo pet ii20105. etana dokumentasi photo pet ii20103. etana dokumentasi photo pet to20201. etana evaluasi kai iii20105. etana materai wah ii20102. etana materai sah tii20105. etana materai tii20105. etana materai00o o20201. etana penanganan sample bai i1120103. etana pengadaan materi tem bar ii20105. etayaperangko tah ro202010017 biaya transtusidaah to20201. etana transtusidarah pmt ii2ot01000g bibit bawang daun hah ti120101. bibit belimbing bangkok berbuah i120101. bibit belimbing bangkok berbuah oei proses.lampiran (ssh) page ii20101. bibit belimbing dewi berbuah ost hti20101. eibiteimbing dewi berbuah kasi ii20t01.000g eibiteimbing dewi berbuah kasi tii20101. bibit belimbing dewi berbuah east ti2otorooog eibitcabebesar p2. ii2otoroooe eibiteabekentig ii20t01.000g eibircabe rawa rah ii2otorooos eibitdahe tii2ot01o0og tebitkangag ti2otoroooe pibitteummesab ii20t01.000g pbibirleguminosa pohon batang ii20101. bibitlegumimosa stek stik w ii2ot01o000g edit mentimun she ii2ot01000g bibir paket aah ti2otorooog jpibitpare ii20t01.000g bibitramput pengenaan ti2ot0ro0og pibitrumputpotong ii20101.000g diisi selada bocor tar ti2ororooog jabat samedi ii2otoroooe bibit seleb saha hti2ot01o00g pibitterongunga besa ii2otoroooe bibit tomat ii2ot01000g bibirtomar buah bana tii201020005 tenda kaya eiaaikaya ti120103. eidatdahit bidang ming eigen android rymomanometer stand mod buah eigen android sphymomanometer wall model too ii201010012 eii kopi bahan i1201010012 eiikopi kim ii201010001 etik bambu hiamsarast i120101. etik bambutanpakute ii120103. edit bambutanpakutih ii201020007 eiitehitungimproved btiktitangimprovedembanee pes jemrtmune esque ii20t020001 eiimbindret etirubin toi ti2otorooo1 bambu semangat ti120103. bambudengankut ii201020007 elirabintotah simpai button sime3s25 ti120105. jimetalducton stress3s jiwa ti120102. einauraifor cardiology stetmonsepe ii201050001 binderkip aah dinding wire ter i1201050015 bingkai bahantibr bingkai kaca mata ii20101. bintaro ti2ot01o000g bimas proses.lampiran (ssh) page sorotoos emas ti20101. bintaro tinggi2 meter batang tii201020001 eto larvasida pat eto larvasida li201040001 etortetams telah (t3020502. tugas alat kompor) set t3 tugas alat kompor ii20t01000g ebola cantik meter ii2ot01o00g ebola cantik ii20101. etoacanik ti2ot0ro0og ebola cantik ter ii2ot01o00g ebola cantik ii20101. etolacanik ii20010008 ebola cantik mgg aer tang ii20t01.000g ebola cantik tinggi2 meter batang etolamasda ptt pat j0. etolamasida pake etolamasida bl eioorcaisatey camba 2ta uni i1201 etosanbe batu oral drop ironvrotie acid drop) botol ti120104. eisakodiftab sal smg pat ii20104. eisakodi tab saling eisakodif tab sal5mg ii20105. isbn satin jia iii2otorooe iii20r010012 jaa eisopreitabr2smg pisoprotoitabiet smg tii2or020003 tun ti2or0200053 jempol i1201020003 listen suria blade peak fitur surgical blade pes ii2or02000 jamentoek ii20105. datar forum pendataan datar pd dprd ti120103. daftar spip assessment ii20105. datarinuk wp ii120103. formulir dasar ekor ti120103. daftar pribadi badan ii20105. formulir datar pihak badan daftar surat teguran memasukkan spd aka ti120103. daftar surat ketetapan ii20105. buku pembantu penermeansgens jek10 buku penerimaan sejenis register permohonan angan ti120103. datar surat perjanjian angsuran ii20105. kto buku jms pajak formulir buku denis rebus darah i1201050005 buku wajib pajak ii20103. jek2i daftar tunggakan perp toba ii20102. jek daftarrcalisasi setoran masa obat daftar realisasi penerimaan antar kembar tii20103. jek27 buku kendati ii20105. jek28 datar surat teguran 'i120103. jek buku surat perintah penagihan seketat buka ti buku register permohonan pemeran ii20105. jek3o formulir datar sumur doo ) proses.lampiran (ssh) page eos eranaass jek daftar bukti pemindahbukuan bia i120105. eka formulir buku register permohonantin baka 'i120103. jek42 formulir suratijin yang diterbitkan) aka ii20105. formal buku order pemberian too baka ii120103. jek3o format buku hasan ukt ti201020005 jer stung ii201020005 tak i1201020002 blaetarh elangkokik kering ii20103. clanek param mba ti120105. bangko piagam penghargaan blanket warmer banker warmer tai banker warmer kanker warmer sat ii201030005 blank four utara i120103. blank formulir ukuran bear blank formulir ukuran kembar ti120103. blank formulir ukuran kembar ii20105. blank formulir ukuran kembar blank buku kas umum bko ti120103. blank cuti tahunan ii20t05. etankobp3 i1201030005 blankotin usaha iko kembar ti120105. elankoim usaha mikro kembar tii20105. etankoin usaha mikro bar ii120103. elankotzin lingkungan ti120103. blankotzintokasi ii20105. blank karta kepada iii201030005 elankokia kering ii201050003 blank kei pss blank kurban aka catatan sip mba ti120103. blankotimbah hl120103. lanskap permohonan imb, ipp.i (oo ii201030005 etantope rmomonantui ii201050003 jel rmonowantu hi1201030003 jetantope rmomonantus bia ii20105. jelang permohonantzintokoosat baka iii20103. blank permohonan kelaikan ii20105. elankopermononanreklahe hi120103. jelang permohonan surat apotek jelang permohonan surat pri kat rii201030003 jetantopermoronanma baa lankope rmomonan blank perpanjangan apotek bia jinko ppn moderat tii20103. blank ppn moda i1201 blank ppn model rii201030005 etanol rmomonanuak ii20105. blank serikat slp ii20105. blank kian kerfestesal rii201030005 jetankoskiam kermasmpis pes ii20103. lantas kbbi ii20t05. blank seed cemtmeme rom blank skr dualitas penunjang terima ii20r050003 biantoss blank surattngas marka bar ii201030005 elankotbup bia pblankotipiing i120103. blank waralaba bia p5. blank permohonan kimi radang bia ii20105. jelang permohonan izin klinik radiologi ri1201040001 jetapsropiysak oma tii20105. tender ii20105. tender aah ii20105. blender ii201050007 slender proses.lampiran (ssh) page i1201030007 extended ii20105.000r blender blender a00 elenderpower ii20103. blender power obat ti120105. tender beetle slender power ac220 oman ii20102000r einer kip i07 ii20105. binder kuno7 jiinderkip ii201020001 binderkip iss ii20r05. biinderkip200 aah ii201020001 jitinderkdip200 sah ii20105. silinder klip besar260 ii20105. binder klip keoitii tah ii20102. tinder klip sedang iti2ordo0oe ate t30s0308. elok remtatoreagon tangan gsm ii201020008 elok lahir besar tii201020008 eloktaher sedang ii20105. tok note asisten ii201030007 blog ii20r0s0017 bone kess ii20102. blood cell counter tan ii201020005 blood gineoseest tii201020005 stood glucose test stop ii201020005 ttoodlancee sos ii201020005 stood lancer ii201020005 blood lancergtoora ii201020005 etoodlancet21 gonemei ii20102. etoodtancet39 gonemed (neh ii201020005 eloodlancet need22 tii20102. stood lanceronemed28 iii20102. etooditancet one med ii201020001 ttoodroller mixer mitos ii201020005 stood transclusion seed iii20102. blood tranatusion set ii20102. stood tube role mike ii20102. etoodtuberuler mixer pes ii2ot020001 blood reum niger bun ii20102. stood reum nitrogen bum stood reum nitrogen bun tii20102. tower brhauser bokan ame memecah pan tii2or020001 tameng ii2oto20001 jep tii2or020001 taman ii2oro2000e temp tii2or020001 taman ii2ot020001 emetptooops ii2or020001 etuetips sae jeep katarak tri201020003 bmp gula darah ti2ot020001 bod boris ti2oto20001 bobot go joy ascended rti2ot020008 korea ii201050008 enam iii2or05.000g ilham ii201050008 bohlam ii20r050008 tanam ti201020008 gotham ii201050008 bohlam ii20r05.000g ham ti2or020008 gotham ii201050008 enam ii20r05. ohm ti2o1020008 bohlam p5. ii201050008 enam ii20r05.000g ham tii2or05.000g ohm ii201050008 bohlam proses.lampiran (ssh) page maa rti2o1020008 gotham ii201050008 bohlam ii2or05.000g ham hti2or030008 jromamitay ii201030008 romammaaav onar ii20102. eotingasie tar bottom, ps0 tii20102. botingasie hat bottom tii201 voting hasil bottom, ii voting basic plat bottom neck 2omm omi pes ti i20102. voting klasik plat bottom neck 20mm, 50mi joo ti voting masi plat bottom neck 25mm,100m iri voting klasik plat bottom neck 25mm, 200m joo pes voting klasik plat bottom neck 25mm, s0mi dope ti voting masi flat bottom neck 28mm 300m pes ti voting klasik plat bottom neck 28mm, 500m joo voting klasik plat bottom neck dmm, 200m ti voting masi plat bottom neck mm,300mi iii voting klasik plat bottom neck mm, 500m joo pes tii20102. voting flask plat bottom neck smm1 logo voting masih flat bottom neck 0mm, tii201020001 voting ask, roundbotom.2t tii20102. voting asi toundbottom ii20102. voting asi round bottom ti voting klasik round bottom neic20 ti voting klasik round bottom neic25mm50 tii20102. voting klasik round bottom recid0small ii201020001 eating lat bottomioomi pes. ii20t020001 eating bottom 1000p ii20102. voting fat bottom 150ml ii20102. voting lat bottom250m ii20102. eating fat bottom 500ml ii20t05. bok app phase tai ti2ot050008 bok panik bok surat tah boke dan tray dadukamaar bah rii201050011 bola basket ii20r050017 jola basket jola basket ii201050017 bola basket tah bola basket norotromah bola basket no forma) bola basket peras ola basket pentas jan joladarigdas kelereng pakta pak eri2or050011 bola kai ii20r050017 kolaka tii20r050017 jiplakan ii201050017 kolaka proses.lampiran (ssh) page taranorooe saksama eolatampu 62v032 nakata pak bola sepak (bolaformah bola sepak pentas ii201050011 bola sepakktakaw sah ii201050017 bola sepak takraw ii201050017 bola tenis lapang sop bola tenis lapang tii201050017 bola tenis lapang ii2ot050017 biola tenis meja bola tenis meja format sopisap ri2or080011 ealavoy iii2poros001r jolavoy bola vote bolatemah bola vote pentas ti2o1050001 topan ti2or050001 jain ii20t050001 tapin ii20r030001 tropole ii201030001 open bie2 nama tii201050001 bolpoin ica wara tah ii20105. batpomtierodoo ii201030001 bottom peni ii201030001 tapomtopawama bot kering ramah jonan bonang i20101. panekuk moore ti2ot01o00r bondekuk t00xeo bonekabai boneka tangan hewan wet rti2roro0og bonsai book semervimake sat ii201. (ookleatparmwisata ii20105. booklet buku saka iii20102. booklet pariwisata pesempiarp booklet proti pembangunan darah bai tii201020008 oom gerak ampas bor besar tah robe tmparaat ii201050007 boreletak ii201050007 tporeeaik eor menarik omopeh eor ditarik ortopedi bor beker proper eor ditarik onore eor ditarik onore bor elektrik proper rao2001. bor kayu tah tii201020001 orak ketel peak ii201020001 barak smp ii201010002 jarak sek tii2or0s001g bol eornemesyortung macet rti2oto2000e romana o co. t3020803. bosan ii201020005 eototehie ii20103. eotothand ii20t020007 tototdem eotoikaca darmtoom ii201020005 jbotokalette tah ii201020005 eotoikate prem2som ii20102. eototkale premi 500m ii201020003 horor labu uru room ti20102. jotoilampu mati2v ti1201020005 eototpetmadu ii20102. otot plastik ii201020005 otot plastik s00m ii201020001 otot says proses.lampiran (ssh) page tee ii201020001 otot soo ii1201030015 foto semprottkransoomtermpot ii201050007 botol spray a10 ti201020007 eotottees eotoiwmgke ii201020007 teror amtomane bare chamber ii20102. eotefor automatic buret 2t,amber tii20102. eottiefor automatic buret 2t,amber ti120102. iottiefor automatic buret dolar ti201020001 powo washpoyetilene tii20102. bottle amber without cap oom ti tte, amber, without cap iii i20102. notte, amber, without cap, 250m tii20102. bottle amber without cap ti tte, amber, without cap: es: iii20102. bottle amber without cap, tii20102. notte clear without cap, 00mm ii20102. notte clean without cap, tii20102. notte, clear without eap,250mi ii20102. bottle marrow mouth polypropylene) to0mi ops tii20102. bottle, marrow mouth polypropylene) 100m) ti tte, narrow mouth, polypropyiene) tii20102. rote, marrow mouth polypropylene) opa tii20102. bottle, marrow mouth polypropyiene) 500m tii201. otr, widemouth, polycarbonate, 100ml ops iii20102. joe, widemouth, polycarbonate) to00m poo pes tii20102. bottle wide mouth, polycarbonate) 250m doo pepe tii201. otr widemouth polycarbonate) s00 iii notte, wide mouth, pelypropylene 100m tii20102. notte, wide mouth, pelypropylene) ti i201. tte, wide mouth, polypropylene ii i20102. notte, wide mouth, pelypropylene 250m iii20102. bottle, wide mouth pelypropylene 500m ti optik, wide mouth, polypropylene 500mb ii i20102. notte, wide mouth, pelypropylene 500m ti2oto20005 iii2or020000 row tii201020005 ovi mea ii201020005 bor arsip ii201050015 eurasia barbar korban exa barba a korban exa barbar eor bay bora a20 eor bay p00. korban bora a eor bay eor bai barbel eor bay eor bai tai ti2ot01oo01 barak tii20t010001 boxcuver ii2otorooor eoxcuwer proses.lampiran (ssh) page menara ti2ororooor boxcuvet ii2otorooor boxcuwek ii2ot01000r boxcuver ti2otorooor boxcuvet ii2otorooor boxcuver ii2ot01o00r boxcuwer ti2or0ro00r boxcuvet ii2otorooor boxcuver tii20t010001 boxcuwer i2otorooor boxcuvet ii2otorooor eoxcuben took ii20t01000r boxcuwertooxtooxioo rti2ot0rotor boxcuvertooxtooxioo ii2otorooor box cuvertoox tooxioo ii20101. boxcuvert1000x1000x1200 tah ii2ot01.oo0r boxcutvert1o00x 1000x1200 tii20t01.o00r box convert1200x1200x1200 r23 ii20101. boxcutvert1200x1200x1200 ti2ot01000r boxcutveris0x 150x100 sah ii20t0roo0r boxcuetis0xis0xico ii20101. boxcuvert150011500x1200 oo box convert1500x1500x1200 ii20t010001 boxculver200x 200x100 tah ii20t01. boxcuver200x200xico jan i2ot01.voor box convert2000x2000x1200 ii20101. boxcutvert2000x2000x1200 i120101. boxcuver225x225xi208 dah ii2ot010001 boxcuvet225x225x1208 ii20t01000r eoxcuver250x2s0x12o ii20101. boxcuwer250x2s0xi2om dah ii2ot01000r boxcuver300x250x12018 ii20t01o00r box cube300x2s0xt2o ii20t010001 boxer0x10x1oo tah ii2ot01000r boxcuver4oxa0x1oo ii20t01. boxcuvera00xa00x1200 rii20101. boxcutvert400x400x1200 ii2ot0rotor boxcuvet400xa00x12 ii20101. boxcuwera0oxaooxi2om hti2ot010001 boxcutvet50x50x100 bah ii20t01000r box couverts0xs0x10o ii20t01. boxculverts00 500x120 ii2ot01. box converts00x 500x120 ii20t01000r box cuverteoxcox10o ii20101. boxcuvertooxcoxioo hii2ot01. box cutverteo0 xe00x bah ii2o01.voor box convert600x 600x120 ii20101. boxer80xs0x1oo jatah ti2ot0rotor boxcuber box0xico ii2ot0rotor box convert b00x800x1200 ii20t01. boxcutvert800x800x1200 ii201080001 exotic ii2or020001 barra tii20r050001 barre ti2otorooor boekoe box kontrol tah a021801000g borlampu zaki boxtampu2 aspek set li201030007 eorowdortioo lsommooem ii20105. box panel95x25xilem ti2otorooor bordered ti1201020007 rack bracketing simponi ii201010008 terasi betiimt polybag batang breathing bag bah read amir ti2ot01000g eringniaa meter ii20t01000g brief hiautngg near tang ti2ot01000g sering patih meter ii20t0ro00g brinempatimaggi meera batang tii201010012 tagore tii2ot01o012 trek ro201010050 erosi proses.lampiran (ssh) page satuan biaya uang pembinaan olah raga dan hadiah kejuaraan. pemberian uang pembinaan olah raga dan hadiah kejuaraan diberikan pada kegiatan yang bersifat perlombaan dan penghargaan atas suatu prestasi. satuan biaya jasa surat kabar majalah dianggarkan untuk pembayaran atas tagihan jasa surat kabar majalah, advertorial iklan penayangan berita. satuan biaya jasa paket pengiriman pembayaran jasa paket pengiriman barang diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam penyedia jasa pengiriman. satuan biaya jasa kebersihan digunakan untuk pembayaran tenaga harian lepas tenaga kebersihan dan keindahan kota jalan dengan beban pekerjaan jam hari dan tenaga kebersihan kantor dengan beban jam hari satuan biaya jasa paket seni kesenian jasa pergelaran seni pedalangan kesenian tradisional dan kesenian lainnya dihitung berdasarkan group perorangan. satuan biaya kegiatan olah raga dan paskibra. diberikan untuk pembayaran jasa wasit, pelatih, juri, petugas keamanan, official, petugas kesehatan dan lainnya dari unsur non asn. satuan biaya sosial, pelestarian budaya wilayah kabupaten ciamis. diberikan dalam rangka perlindungan sosial dan pelestarian cagar budaya wilayah kabupaten ciamis. satuan biaya keagamaan diberikan dalam rangka memfasilitasi kegiatan keagamaan dan phi. satuan biaya tenaga kerja satuan biaya yang digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga administrasi dan belanja jasa tenaga kebersihan. satuan biaya jasa event organizer satuan biaya untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat event masal. ii20101. rosela jam putih polybag batang ii20101. eromelia hujan polybag ti2001. eromelia merah polybag batang tii201020008 iron tur ti2ot020017 bronze25 5ini ii201050005 eror tii2ot050003 gross rim hii20102000s jerpraoteb eye 20an ii20102. jernih led2s mio a0vdm pes tii2poros.000g reis2 lebih widow22oaovbwam pes rush15x55x220m tii201020001 crushes15x55x220m i1201020007 brushes,13x55x220m ii201020001 crushes2toko0em ii201020001 crushes2xico0em ii20102. crushes2toko0em pes iii201020001 crushes25x65x220m ti1201020001 crushes,23x05x220m iii20102. crushes,25x05x220m a0208010017 jbs teveifikelas2h ii201010012 buana jeuiecpap eubiecpap bublecpap komposer bubiecpapsee eubtecpaps tai proses.lampiran (ssh) page neo hii20101. burung gepeng gaon kama i120101. burung genteng metal natural ii20101. burung genteng komando natura jua ii20101. burung genteng morandotranspaan i120101. burung genteng komando nama iii20101. burung genteng komando nama dah ii20101. embung kodok auto natural i120101. burung kodok auto transparent brow dah ii120101. burung kodok auto transparent brown) ti120101. burung kodok auto transparent brown) sss ti1201 burung kodok auto transparent brown) rti20101. burung stelgelombang 080m ii20101. burung stelgelombang 108m i120101. burung stelgelombang 203m ti2ot01.000r bubungan asbes tai ii20t01. bubungan genteng palemengkeah i120101. bubungan genteng penentang seal ii20101. bubungan genteng parenting super pai ii201010012 bubur bay bmo201010050 kuburan iii201020001 butcher fame tom ii20102. chner fuel ii201020007 chner channel omi ii201020001 butcher hummel tosoomt ti1201020001 chner tunnel 250m ii20102. chner fuel tas ii201020001 butcher fuel to00m ii20020001 butcher fuel25m ii201020007 chner channel200m ii201020001 butcher fuel ami ii20t020001 butcher fumelagoomt ii201020001 chner funny semi iii201020001 butcher fuel sbo ii201020001 chner tunnel 5800m chner fuel75m pes ii20020001 butcher female 705m tue hammer ii20104. budesonid025mg mirepuke esp. ti120104. budesonid025mg mirespule i120102. budesoniacairanih025mg mt rep les 'ii budesonidin meg dosis bete iii20104. budesonidinh meg dos beta ii20t020001 butir sotionpit10 i201020001 buffer solution pita pes ii20t020001 euler solution ii201020007 buffer soon pes ii2002. euler solution pet iii2otorooo etis been d tools osman ii201010001 bus been1001 ocm sah ii2001. etis beton ima 3sem ii20t01o00r jus beton imam ii20101. bus beton imam ii20010001 etis beton ims sem iii20t01000r etis beton ims sem ii20101. hui been tmp sem sah ti2ot01voor etis beton ims cm) ii20t01oo0r euisbeon aims ii20101. beton tms ti20t01o00r etis beton imaesem ii20t01o00r etis bon d s0 mars ii20101. bus beton ars tah rti20t01000r etis beton mars iii20010001 euisbeon ims ii20101. beton d 80e ii201050005 bueepmpa ii201050005 puri tutup undemronk tua hii20103. eur pengeluaran benda berharga tii20103. buku agenda dprd ii20105. buku agenda dprd ii20103. buku agenda dprd ti120103. buku agenda pemeliharaan bia i120105. buku agenda pengeluaran bem ii201030001 buku agenda bia ti1201030001 buku agenda surat kamar bia i120105. juku agenda surat masuk ii20105. buku agregat kependudukan ii20105. buku asuhan gizi puskesmas proses.lampiran (ssh) page pan buku bacaan anak buku bacaan anak tuk bacaananak emptarj buku bacaan remaja dewasa |uku bacaan remaja dewasa buku bacaan remaja dewasa emplat100 buku besar pembantu ti120103. buku besar pembantu i120105. juku besar pembantu ii20103. buku besar penerimaan too ii20103. buku besar pengeluaran ii20r050001 buku blok noe jebat ii20105. juta blok note sia ii20105. buku blok note asal sik ii20105. buku blok note bupati i120103. buku blok note kepala bagan bok tii20105. pukau blok note sekda ii20105. buku blok note wak bupati i120103. buku bon pelayanan kendaran ii20105. buku bukti setor ii20105. buku catatan harantembas bia ii120103. pukau catatan order pembelian) i120103. buku datar penerimaan aran p5b (dp) peta ii20103. buku datar mengaji spm ii201050001 buku datar skp) bia ii20105. buku batasan informasi parma sempit ti buku dataran informasi pariwisata sep bo buku datadantnformasi pariwisata serap ii20105. buku dataran informasi sarah bemper buku datadantnformasi sejarah sepi ti120105. buku dataran informasi sejarah emplat go buku datadantnformasi sejarah eksemplar buku datadantnformasi sejarah eksemplar| ii201 buku data statistik sektoral iii20103. buku data statistik sektoral ti120103. buku data statistik sektoral jep i1201050001 buku disposisi bia juta disposisi bia ii120103. buku ekonomi kecamatan gempa ii20r050001 kutim brahim ii20r030001 jutaan tii20r050001 bukaan sia jukafoto ii20r020001 juta poto ii20r05. bukutoto aah ii201030001 bukufotori tootembar tii20105. bukufotoisi200 kembar ii20105. buku otopsi200 kembar bukufotoisi200lembar ii20102. jukaufoioisi200 kembar ii20105. bukutotosi900lembar ii20102. bukufooisi300lembar ii20105. bukufotoisi300 kembar ii20105. jiukutotosi300kembar ii20102. bukufotoisi300lembar tii20105. eukaufooisi50 kembar ti120103. buku hasi pemeriksaan kima link bia ti120103. juku hasil pemeriksaan radiologi ti120103. bukuhasilpemeriksaantomgent bear ii20105. buku daftar sps i120103. buku indeks harga konsumen semula ii20105. buku induk inventaris unv1) pat i120103. juta indukimventaris nvs buka induk kependudukan ii20105. buku induk kependudukan bukutnventaris barang bukularo bil oolammetadetalow theme bukutshiharatet buku jurnal alat pembawa bia ti120103. buku jurnal pengeluaran kas ii20r050001 buku kas ii20105. buku kastenotsttootembar bia ii20105. jua kas kec bia proses.lampiran (ssh) page emak juku kas kewartoisi200lembar ti120103. buka kas umum mode buku kas bang buku kas umum pemegang kaso8 i1201030001 bukukasumum bia ii201050001 juta kayu ii201050001 buku karet tstembar ii20103. juta kayelsidolembar ti120103. pukau kendali karcis parkir ii20105. kendali karena ro juta ket. poli mata ii201030001 bukukeeranganpendak bia ii20105. buku quarto buka kwitansi iii20103. buku kwitansi apbd pk ii20105. buku kwitansi bbm bukutaporan mingguan pbb bia ti120103. bukutaporan pelunasan tunggakan bukutaporan penerimaan tagihan bukulaporan retribusi bia tii20105. buka memo bupati sia tii20105. buku memo tema dprd i120103. buku memo ketua komisi dprd bia tii20105. juku memo sekretaris dprd ii20105. buku memo waka dprd i120105. buku metadata statistik sektoral semplak buku diameter bia ii20105. mitra ii201020001 juta note lok sia buku panduan pengaman alat buku panduan penggunaan alat buku panduan penggunaan alat buku panjar ii20105. buku panah ii201030001 buku panjar bia hii20103. buku pembantu pinangan ti120103. buku pembantu pinang langganan ti120103. buku pembantu perkomponen biaya ii20103. buku peminjaman bpk bia buka pengantar dokumen color nama bar tii20105. buku pengantar lkb3 tahanan i120103. buku pengantar pbb bia ii20103. buku pengantar pbb i120105. buku pengantar pbb buku pengayaan dan panduan pendidik bah hhi.i20108. buku pengesahan yang terpakai) iigorosoor ntar pengesahan yangtepaat ti120105. buku pengesahan yang terpakai ii201050001 bukarperpasa jebat ii201050001 buku pernah ii20105. bukuperindanokar sia ii201030001 buka perincian obat bia ii20105. jukuperincian obati ii20105. buku permohonan suk bia i120103. buku perundangundangan pet ii20105. buku penyapu tii20103. buku prof kependudukan ii20105. buku pro kependudukan i120103. buku seperangkat desa dam lkmdind biak ti120103. waktu register abortus rehab medikpoti i120105. juku register akta catatan sipil juku registergawatdarurat ii20105. buka register bia i120105. buku register perbedaan emba ii20103. buku register perkawinan kembar tii20103. pukau registerrawatinap i120105. buku regsterrawatjalan ii20103. buku register bia ti120103. buku register sko model 2ootembar bia ii20105. buku register spo ii20105. juku register spm tii20105. pukau register semu bia ii20105. buku register spp i120103. buku register teras tem uang gara bia buku register tera era ulang beda oem proses.lampiran (ssh) page rii201030003 buku saku sunting too peta buka buku ii20105. buku sbb kobe sia ti201030001 buka buku bia i1201030001 buku simpanan ank bia ii2or05. buku sonjo buta spp bia ii201030001 buku merah bia ii20105. buku statistik sektor jua surat keluar bia i120103. buku suratpesanantoel bia ii20105. buku tebal bertotol buku tilang sia etis iii201050001 bukutuis ii201030001 batatas ti1201030001 buat depedattettootembar sah i120105. buku tis ekepedisiisi10 lembar ii20103. pukau tulis ekspedisi isi lembar tii20105. eun tulis politisi100 lembar i120105. buku tulis isi50 lembar bukututis kwartoisiootembar ti120105. buku tulis kwartorsi100 lembar i120105. buku tulis kwartorsi100 lembar ti201050005 butuh i1201030001 jpumukdrberas i120105. buku upah karbon tah ta020g010015 buih bekti ii20104. guide ata tii20t010001 bukdoggmp euildore br0202020012 eumpozek i1201010012 bumbu masak perbtikeaa i1201010012 bumbu tabur bana ti201010012 buni ii2otonom12 bun ro2010100s0 bus lo201010050 bugis bunestbt buncis peri buncis kopi bunga bougemae tang bunga tabur saka t1201070002 bung kedai bungurmaggi aer batang bungur tinggi2 meter batang pso johnsen lampu sperma buah unse bumper jbunsenburmer tah a00 bunsenbumer bunsenbumer oa. sumsel bumper mae isra i120102. unse bumper meter d20 sistem iii20102. | unse burner meter d25x eiifotmm ii201020001 unse burner meter d00tmm i120102. unse bumper tepi dit otm) ii20102. unse bumper tentu did samm tii201020001 unse burner tee dio eii tommy pes i1201. unse bumper test dok mms burenhancemik ii201020005 jburholdee tii201020005 burhodee ii20102. eur karena rghapesa remake sah ti2ot020003 burhan hii201020003 jeu rem kumemmsames ii201020005 bertulang ii201020003 burung rome bertulang round i201020005 eur turunan roo sah ii201020005 bur tulang round tan ii201020005 burtwangtaper iii201020005 bur iwan tape tii201020003 jur tirana ppe ro ii20102. bur tulang rapper sah ti2ot020001 bus proses.lampiran (ssh) page ordo are auomatetkaman some bumper ti201020001 burgundy jan ii1201040001 bulan sesak kan tii20102003 jurus ti201020003 jurus ii2or020008 busi ii2or02000g busichamsas ti20102. busi chainsaw pes ii201020008 busi chainsaw ii201020008 busi champws i201020008 busi chainsaw tai ii20r020008 busi genset ii201020005 busi mesin gemar ii20020008 busi mesin genset ii201020008 busi mesin peran ii201020008 busi mesin perah pes ii20102. busi musim perahu ii201020008 busi mesin pompa ii201020008 busi mesin rumput tai busi mesin sedotan ii20102. busi pemanas tii20102. busi pemanas tah ii20102. busi pompa ii20r05000r busur tiisotosooos evenitebayen hii2ot02000s jevpiritebpo nwsowwsereree ii2ot02000e evpiritebao aw sow ii2or0s000g api7sebab cw sow renee hii2ot020008 evpirstebeo ww town pes ii2oto2000s evpiratebos owioowwsarr ii2poros.000g ire di90 200wwb grey pee ii2or050008 jea bla awal ii2oroaooog casa iti2oro20003 jean aka iisorosoo1g cetak leave merahkemmg ii2motor.oog cabe rawit dewata i120107. cabe rawitkering ii2ot0r.oog leave rawi peta flo ii20t0r.o0og cabe rawit peta fbs tip ii2or01.000g cabe rawit pentas ii20102. jamie fixed dead bah iii20105. cable fixed dedi tii2or05.000g cabietos ti2otorooor jadi ii2ot07o00g cheng ame tii2or0a0002 jeep ti2or020007 jelata ii20105. jeadybak tii2ot05. tears ti2ot020007 ready bak ii20105. lady bak tii201050007 teaarbk ii2o1050007 ready bak ii2o1050007 adr bak ir2020701. (aesarcansee pee caesareanse caesareanse caesarea sectiotnstruments ser pee caesarea sectiotnstrumentsser hii2or020011 jesirandisintsaan salon iii201020017 jeairandisintitan san ii20105. teairandisintitan ion ii20103. jesirandisintitan lon p ii120103. jeairandisintitan aon r00 tii20105. teairandisintitan beta ii20105. teairandisintetan iii201020007 (eairandrymitsitr eren tii20105. cairan pembersih debu galon ti120103. cairan pembersih kaca san i120105. perairan pembersih kaca sao proses.lampiran (ssh) page pena ii120103. perairan pembersihtamtai san ti120103. cairan pembersih stainless (eairanpenghiarasi a00 i120103. perairan penghilang sem pes ta020s0roo1r jerman samp eou eva len ii201020001 cairan sand bguvalent site ii20102. perairan sand equivalent site botol tii20102. cairan sand equivalent site beo motto1poso cast ro2ot01o0so jean to2otorooso can erozotorooso can iti2o1020001 (eakamongat ii2or050015 jeateutath ii2or0s0015 ealutaortoaae ii2otonom1 (ato make pre ots eam pat ti1201040002 talium camera bsk cameratntaortdematua paket p0. i201050007 cangkul ti201030007 jeanakur ii20105. tangguh ii20105. cangkul ii20103. (eangkufatansekp ii201050007 jenner ke, canon bg b1a bate gmp ter hosted sod tai (canting pan cap baik cap orban teman ii20105. jeaptanataintes ii20105.000r capital sains tai ii20t01. car stopper5x tbo o20101. carabinerbajaovalantotoek carbine peri (arbasocirome sedunia imgml amp carbazochrome sodium sulfonateini sma ml ti carbazochrome sodium sulfonateini sma mi ii2o102. (radio gei program cardiology stethouscope grey adat cardiotocograpay ami li2ot020003 jeareursemosers motor ii201020005 jearpulesitojek ii201020005 compute store praboe carta artefak zaman prakarsa dah carta candi yang bercorakhindu enda pai carta kegiatan ekonomi wan cartatapisan lapisan atmosfir daan r2020803. carta peristiwa pemilihan umum tahun1oss buah carta hukum mendel wah cara jaringan tumbuhan carta macam macam bunga carta macam macam penyerbukan carta metamorfosis carta organisasi kehidupan carta otot tubuh manusia t3020803. carta pencernaan manusia carta penyakit dan kelainan tulang dah carta peredaran darah manusia) r3020803. carta, pernapasan manusia carta pertumbuhan dan perkembangan manusia buah carta perubahandam aliran energi sah carteri cart ikona hidup tumbuhan paku dan timur buah cara sistem ekskresi manusia t3020803. harta, sistem periodik carta sistem reproduksi tumbuhan generasi poo carta, sistem reproduksi tumbuhan vegetasi carta, sistem saraf manusia cara sistem alat reproduksi mama proses.lampiran (ssh) page pan carta zat psikotropika bah ii201020005 (amragetem pak ii201020001 armagerem ti2or01oo01 casing ii2otorooor casing tii2otorooor cai ii201020001 (pastor mtk mesmsonia ti2otorooor jeatbei ane tii20t010001 text besipeyremae rti2ot0rotor seat beside ii2otorooor eat ti2oro2000g jaten peak ii2oro2000e tata tii2oro2oo eat pen a0201010000 patok tri201050000 team jeatiae tii20105. carriage tema paser ii20105. teamname primer ii201020005 jeatiagetem ii201020001 eatagetom ieatudaya i2or020005 jeaviton cawang tri201020007 jenrtaporaorun aan ii2ot020001 jenriarangan iii2oto2000 eeriaranaa tii2oosoooo a01 ii201040001 (eeametoompkah ii20104. eeitiaxoneinjek retak i1201050002 texana ti201050001 celemek ta020030010 (eclemekdaa i2o1020001 eeleiean anto cast ii20102. jeeeicanamto(eca s00) ii2ot020001 jesipackbel ii201020001 teeipakbch ti201030007 tee ii2or020007 team tii201050007 emo aah ii20103. (emtongnasi tii20102. (enam venues cah downletamen tii20102. central venus kateter double lumen tii20102. central venus kateter triple lumen tii20102. central venus kateter tripletumen ientatge urine (entifuge urine sat ti2oro2000 jerman ke, ii201020005 cervical color ii201020005 cervical collar sah tii20102. cetak plastik obat besar pak ii20102. cetak plastik obatkeci pak ii20102. cetak plastik obat sedang pak tii20102. cetak plastik stack obat ii2ot05. perak bayi ii2o1050005 (letak eye ii201050005 (berkaki tii20105. berkaki ii201050005 jeerakak iba ii20r050005 teeakakg ti201020005 jeerakak2 mba ii201050005 (kakak2 ii20105. cek ampiophesitaboramam ii20103. (cetak amplop hasilaboratorium ti120102. cetak amplop hasil radiologi ii201 cetak amplop hasil radiologi pes sao hii2o102. letak banner ii20105. cetak banner ii2o105. cetak banner tii2ot05. cetak banner. ii20105. letak cover rekam meas proses.lampiran (ssh) page tawa letak formulir moo mba ii201050005 cetak format ii20105. cetak kalender dinding empat i20102. letak kepsek obat) pat ii20105. cetak kepsek obat ii2or05. cetak kepsek obat iii201020005 jeetakkresekobat iii20105. cetakkwtansilah ii2or05. eetatetabelobat ate ii20102. (eetaktabe obat ii20105. (etaktogbook ii2or05. ietaketoog book ii20105. jeetaktoog book bia tii20105. cetak penengreklame ii20105. eerakperadasar ukuran ana ii2or050005 (letak photo ii20r020005 cetak photo ii2or050000 eeakresep ora ii2o1050005 cetak stiker ii20r05. cetak stiker ii2or05. gerakan dke rti20103. (cetakan cedhkp ii2or05. gerakan dkp tii2or05. cetakan a51 ii20105. (cetakan jamban tii20105. tembakan kue cetakan kue cetakan kue cetakan kue tah cetakan kue cetakan kue cetakan kue tah cetakan kuekeimg tii20103. (eetakanmasi berkarakter ii20105. cetakan sid permohonan tdp set (cetakan split sai (setiap drop pete ii20102. jeetirian drop jeetiian drop beta ii20104. (veteran drop spesies beta ii20102. mainan sirup sme mom beta (eetiriantabietiomg charger bata smartimteigema sit ost sah charger external kamera mirotless dah ii201020005 jehateterphusstyii pes ii20107. toheesetikanei juan chemistry angker chemistry angker ra020701. chestipecefor classic stethouscope aduk ) buah chestipecefor classic stethouscopechia dah chestipecefor classis stethouseope inai ra020701. chestipecefor majestic stethouscope ri2otonom1r jehisiidae jet ii2otonom1r jehisidae tii2otonom1 tehnik ii2roro1r jehididae ii2otonom1r jehisidae tii2otonom1 tehnik ii2otonom1r jehiiidae tii2roro1 tehnik ti2roro1r jehiiidae ii2otonom1r jehisidae tii2otonom1 jehididae ti2roro1r jehiiidae i2otonom1r jehisidae tii2otonom1 jehididae ti2roro1r jehididae iii2otonom1r jehisidaeesar sandar ii2ot01oo1r jehiciidaecatonindak tii2otonom1r tehiciidaedumbo ii2otonom1r jehisiidaekedi proses.lampiran (ssh) page mana chikungunya children keraton roses ao020701.000g tehitaren extraction forceps seto rti2o1070001 jehitontaitee ter ii201020005 cek emtorophenoi campaormenl eta ii20102. chem chtorophenol camphormentor bet iii2002. jatim chtorophenol camphormento beta ii2oto2000g jehtoretyi ii2o020000 tentorhesdmebaraman eta tii201020005 jehtorine raport ang i1201010002 jehotesteri ti2oto20001 jehotetrk ii2or020001 jehotetrk acc tii2ot0a0002 jenowsmmor i120104. jeholestera 200m jehotesterord0oml ii201020001 tohotesterot sio ii201020001 jehotesterot sidomi ii201020001 jehotesteror topi smp tii2otorooog tembok berlomba i2otorooos jezik rias ii2otoroooe jezik erie jetraikonos arsip doha cirasateit band kelas ocmarsipcoohat set r2021601. ctrasateit band kelas 90arsip o0hat r2021601. cirasateit band kelas40arsip o0hai sen cirasateit band kelas 40arsip rohani set cirasateit band kelas arsip hai cirasateit band kelas 90arsip that 'r2021601. cirasateit band kelas4 ocmarsip o0hai cirasateit band kelas40arsip5 that set cirasateit kelas brarsipc hari gtrasateit kelas marsose0an set r2021601. cirasateit kelas arsip o0hari set ctrasateit kelas arsip3 o0har tri2otot00og term iii20102002 euro proses.lampiran (ssh) page satuan biaya kesehatan. diperuntukan untuk biaya perawatan kesehatan bupati wakil bupati pimpinan dan anggota dprd. satuan biaya jasa personal non personal satuan biaya jasa tenaga ahli konsultansi diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk biaya non personal. satuan biaya premi asuransi satuan biaya premi asuransi jaminan kesehatan nasional jkn. satuan biaya perawatan kendaraan dinas operasionalrawatan kendaraan dinas operasional meliputi antara lain jasa perawatan, belanja pelumas, belanja parepare dan belanja asesoris. penerapan satuan biaya pemeliharaan operasional kendaraan dinassewa peralatan perlengkapan kantor biaya sewa peralatan perlengkapan kantor gunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan perlengkapan kantor yang belum tersedia dalam rangka mendukung kegiatan. satuan biaya makanan dan minuman satuan biaya makanan dan minuman ini meliputi makanan dan minuman rapat, diklat pelatihan, panitia peserta dll. satuan biaya perjalanan dinas biasa luar daerah) dalam kotakabupaten ciamis. too jelaningkinka jurassic stehouseope efek adri triassic stethouscope black oid jurassic stethouscope blackotinfant jurassic stethouscope burundi adat triassic stethouscope grey, adat ra020701. jurassic stethouseope grey, child bah jurassic stethouscope grey insan triassic stethouscopetignt blue adat jurassic stethouscopetight elue, chid jurassic stethouscope pink child tii20102. jetsamacrorma jeieanae3 eta jelas sala teleanmgagae taogosoroois jerawat ti201030015 jelang kak i120105. totem tangkai mercy jeimipet mikropipee puma ii20102. tlobazamtabieri omp ii20104. jetobetasoleream ti120102. tolorikx tablet klorapmtab2sma ii201020001 telorinerkaport jabang 'r2020601. closed secure video conference system set telet duduk tii201050007 totoserdudaktngaph iii20103. jetoserdudukklengkap sai ti120105. jetoset duduk persen ii20105. tetoset jongkok porselin sah ii20103. jetosetiongkokatandarpnihan ti120103. jelosetiongkok standarputihan ii20105. tetoset jongkok terasa bai ii20104. jetozapinetabtert25 ii20102. telorertabiet 100mg klozapm table tomat i120104. ctozertabiet 100mg( klozapintablet100 ti120104. clozertabiet 100mg klozapintablet100 ii20105. jem3 anamnesis anak ema rti2o1020005 jemaobstei mba ii20103. tema pemeriksaan gamma ii20t05. jom penyakit bedah ii20102. jom penyakit saraf kembar ti120103. asuhan keperawatan ii20105. jem7 catatan tarian perawan bear rii201030005 jem ona daan mba ii20105. jembatan obat ora tii2orosooos jember ti201030005 jemimussehan hah ii20105. jem konsultasi ii20r05. em kontotisimaa ti20105. jem pelayanan bba ii20105. datang paksa ii20105. jem transisi ii20103. tema penyakit dalam ii20105. tema bayitahr tii20t01oo0 tem 1005020mb 22mm rii2ot01voor jen1005020tebalamm tem ii20t0rotor np12550201bar2 ii20101. np125 5020tebal tom ti2ot0rotor np7535. tebal comm ii20tortor jen7sasistebai comm tom ii20101. np75 tebal 22mm ti2ot01voor np754520tebal22motor i120104. amosiciav karier indofarun ii20101. rating batu alam dog ii20101. |rating batu alam nature) ii201020005 cocoa butir dental ape rti2o1030007 jeotese ta021002007 beware jcorwae jeorware jcowae jcorwae rti2o1050015 coklat batang ii2ot050015 |klar bubuk cold storage arranger aat pengarang buah tii2o1020005 toile tubing mu. jatah ii201020005 eotidemubing 25m proses.lampiran (ssh) page tangostos esersamgar sasaran iii2o1020005 jeotostomybag ii201020005 (olostomy ago 2707a sakit ii20105. colour guard aka jeotposeopy membesar ii2ot020005 comal iti201020003 comkesiberump comstainteasteci tatap kel com staimtessteci tetap kec com stainteasteli tutup sedang com stainteatampa tutup combi rack wikt ii20102. combi screen sys plus pak tii201020001 combi screen wilaya plus tii201020001 jambi eren its plus combi screen isis plus pak jeombineharvester eombineharveter jeombineharveter jeombineharveter teombineharveter jeombineharveter jeombineharveter ami jeombineharvester jeombineharvester jeombimeharveter jeombineharvester jeombineharveter jeombineharveter eombineharveter jeombineharveter li2oto2000s combo one i1201010002 colour atau ii20103. comp konektor jumper awas moms ti120103. comp konektor for jumper35 tah compact digital bb170 compaetdise bas compared compaercah pak compact amonia pak ii201020005 composite posing sole pak rti2or010001 ieompomd ii201020008 compresontinetape ii2or05. compressor computer computer itn one computers tomography enggan rti201020005 com bag pakisiio ii201020005 com bag with triage pass ii20102. jeondomeatheter ii201020005 (kondom cabe rss ii20020005 condomeatheters i201030007 jeonekor iii2o1030007 jeoneok conterencedamea con ifr vintage one series fingahoa conn first vintage one series fingeihom tah com casino alto saxophone too petuah cannes5 eb soprano saxophone buah conn cesis tenor saxophone conn semen asosidir ato sarorhonc umat puan connector li2or020008 (konektor pee conn spider s7to prend tenor saxophone conracmessencobek p0. iii20102. contactormagnet container boe tah container der empon kapasasasnote buah container derotximport kapasitas 60iter dah container gendong export kapasitas liter doo dah proses.lampiran (ssh) page tangosorooa bemametepamantk impor kapasspotte container sampah pam continues sealerhorzama continues sealervertikat ii20105. contractor magnetic ii20105. contractor magnetic iii20103. contractor magnetic ii20105. contractor magnetic ii20105. contractor magnetic ii20105. contractor magnetic sah ii20105. contractor magnetic ii20105. contractor magnetic rii2ot020001 (konsol beeb ii20t020001 control ree ii20102. eonwoekas control coffee pake control pande pake consol amonia control warningiht tai control dengan ao2sorot1a conwoterth conwoterwammgtga a020s01.001g conwoter solar cela a020s01.o01 console solarcelkonventorat rti201050007 (ibox tan20701voor cookbook cool losmen cool box ukuran 2resep cool berukuran 20xioxioem toolbox cone unit bahan besi laga states a0s0g. copper hitung hunger support umi a0s0g08. copper tube3 ast type poetry jeorepruttesrser a00 hti2or020001 error iii2oto2000 former cemas hti2o1020001 jersey alba pes corong corona ii20102. (corong pipekwan tomi pres berimpit ii20102. corong pipet ukuran pires exempt ti orsadol kapsul tramadol kapsul omg dapat ii120104. cortiderini deksametasonin sme mi@im) pama tii20105. tonton plaster pan ti201020005 (ton rot prodemat pak compound brake eter set a020105. container plastik besar rti2oto20003 seberat coral tri2oto20001 teoeraas ii2ot020001 (overlay pae ii2ot020001 corerdiass ii20t020001 eorerdiass ii1201020001 corerandie pin dan tank ti120103. cover mantle caption heavy duty ordo i1201 cover mandate caption medium duty 60x60 ti2ot020007 (over sios ii2ot020005 cover show ii2ot020005 cover show ii201020005 cover those tii2otoaooo cet hii2o1010001 jeou dien too ii2ot01.voor cover dites light duty ii20101. over daten henry duty hii2o101. |cover dites ,tim duty ii2otorooor cover dites hen day ii20t01. over daten liga duty hii2o101. (orbit dites hen duty ii20t01.o00r cover dites iga duty ii20101. cover daten hen day ii20101. cover daten limit duty ii201020005 (oreralikodachi proses.lampiran (ssh) page mana eno hii201020001 covid antigen rapiitet dee rao207ordo2o jep raogororoo2o ear aogororoo2o sepak rii201020001 jep cemmmgembatsa afak ii201020001 cpp centifugetubes lsm, park ti120102. centitugetubes sm, bapak jarum pakar p0. bro202020125 ternate aan iti2or020001 jerat iii20102002 jeram ii201020001 jereaumin saree jereatinine ii201020001 jereatmimeda ii201020007 tereaumimedate jereatnine banme crt tii20102. jereatinine enzyme rei ti120102. jereatinine enzyme res. jeredenza type teredenzatype2 teredenzatyped jeredenzatypea ii20105. ceres bag iii20050007 terminate ii20t020008 jerimping too tai gross baracomrise lass oo gross bar asam fiberglass eps ti2o102002 jep tiisoroaoog reo aogozoroooe eye iii2oro2oo oem ii2o1020001 jesoeserumi ii2or020001 jesoeserum eta ii2oto2000e esoeserum ter scan ingenuyea sie li201020001 jemteemenmapesasy sapa angororooos aogororoo2o mo. taogororooo a05. aogororooo aogororoo taogororooo jero gardoteeogapy ii2oto2. jer gre paperpejam 7oopossomm cra ii20t05. era paperforpe amtiom wah a0207ordo persen a02o7ordo29 jerman jensen eukiurankaa iii20105. eup besar ii201050007 cuprea ii20105. cup sede aah pena ii20105. cup sede aah ii201030007 eup sede sah ii20103. cup sede mah ii201020007 eup semi ti2o1020001 eup serum miko ii2oro2000e jepret ti120104. | percuma tab rhoma curcumatab 200mp) soho tii2ot020011 touring compound ii20t0a. turiwplussymup 20m bete ii20104. teuriwpinssyrup i20mp beta proses.lampiran (ssh) page pena seung cureagetmammet curretageimstrumentsa set li201040001 cumi emukionsyup eta ii201040001 jeurvitkapiet ii201020001 teritip petai hii20102. teunom20 vkengkaptmsetnk a20 ti2oro50007 jezik tii2orosooo7 epik ii2oro20007 jezik ii2ot020007 epik besar tii20105. tuterbsar ii201050001 jeuterbesar ii20105. outer bear tii20r050001 tuterbsar rti201020001 jeuterkeal ii201050001 euterkel tii20102. cute reaksi reaction cute ii20104. jeon aed siidopemtoat tri pete tii201020001 jevindergslasukar ii20102. tevindergetasukar jeyindergetasukun id. pico irisotoaooo dao i2ot050008 detay ii20101. dadap merah petdag i2ot01.000g jdadapmerah penyiar ii20t01. dadap merah peak p i120101. dadap merantngaoneer batang ii120102. datar harian pengeluaran kas bai ii201050003 barbar mutasi tema ii20103. datar mutasi kembar ti120103. dattarmutasi ii20105. batarmutesibaag hti201030003 darmarpemeamatan tebar ti120105. daftar pembatalan bar ii20105. datar pembatalan eta ii20103. datar pemberian kembar ii201030003 damarpemeeruan ii20105. daftar pembetulan bar i120103. datarperimciangat ema ti120103. datar rincian pengunaan angan ti120105. datar saldo piutang langganan sos i120103. datar standar harga i1201010012 bagngayam es. daging ayam i1201010012 daging ayam ii20105. daging ayam t0201010050 dagingnya to20101. dagingnya dagngayamging ii1201010012 daging ayamgiing daging ayamgiing daging ayamgiing ii1201010012 daging kebab ti1201010012 bagngsph daging sape i1201010012 daging sapi ii201050015 |bang sape daging sapi daging sapi daging sapi untuk pembuatan bakso gama i1201010012 daging sapi going ii1201010012 daging sapi going daging sapi going daging sapi singa iii20103. rahim proses.lampiran (ssh) page dasar static pakis2 too pase ti2ot01. data calling system i120105. batacabing system dates ii201050005 dates i1201020008 dam gegara daun kemangi) daun kemangi t020101. daun kemangi ikat daun kemangi daun rambu besar to20g02. daun hamba kai daun rambu sedang t0201010050 daun salam ika to20101.00so daun salam www daun salam to20101. daun salam to20101.00so daun saleh lo201010050 daun sale li20oto20001 dara burung aan sorban tii2ot020003 des coleconkit ber dynamic con opener a22 tii201020007 becktss ti2ot03007 preraass ti1201020002 deck glass bee i120107. bedak ii201070005 dedak iii2ot07o00e bedak bedak halu ii120104. betrokamin meta sebukmassoomg ao20701.000g ibeibritator ban i120104. behidroartemindomppipersamimes2ome depo tie ibenumiaer deksamelsontyamg its imy api 'i1 jaekstora infus spesifikasi spesifikasi: botol ti1201010012 dendengikan i1201010012 dendeng sapi ii201010012 dendeng sup ii201020001 dengue bioteatat i120102. dengue birth g gm rt1201040002 bencurtoaiam ii201020001 delete gfemcasae ti120102. bengis g gm caste ii201020001 dengue nsi ii201020001 benci ii20t02000 benmensita dental aerosol sutton macam dental aerosol suction machine dental merosot suction machine dental merosot suction machine a00 dental aerosol suction machine dental merosot suction machine dental merosot suction machine tit dental aerosol suction machine tii2o020005 dentaifoss ii20020005 jeentaiose ti120102. dental ligature director tucker lidah ulah tii201020005 hentai needle30 gxi3mm tah i1201020005 sentai needle30 glam proses.lampiran (ssh) page name hii201020003 bemaiponeisstoo pak tii20102. dental dealer i1201020003 mental syingeopmng bengkak tam ti201020005 dentaitucker pemacu dental raya ii201020005 bentinconditoner spp ton tii201020005 etin conditioned bete ii201020003 bensin conditioned(sgh bete depakote er250mg vaipeartabta resmi bia ii201020005 depends pan tii2ot020000 beres deprotengerwindineat ii20105. desa t3021503. descends descended defenders tii2or050003 besnkemsh ii20103. design kemasan ii20105. design kemasan ii20105. design kemasan ii20103. design kemasan ti120105. design kemasan ii201020005 besinteetan ii201020005 besinteetan selatan peter ti120102. desinfektan septaikany ii201 desinfektan bengal komm crtengetooomi botol ii201020005 |besintektant20title tan ii20102. desinfektan bkc1o0m seto desintektankand gimtaraldenidelooom botol ti120102. desinfektan mesin dry mist pro technet naa hti201020003 desmeeeran ser pesan desktop computer ir0207010020 desktop7photo peran p ii201040001 desoksimetasoneam ii20102. desoksimetasonkrim dekat detektor radiasi itam dan putih set i1201020011 betergemt main wash chemical laundry bergen ii201020017 detergen main wash chemical laundry serum iii201020005 detergen20tter ion tii20105. teen aah deterjen pembersih persatuan penahan ii201010002 derdopere sao i1201020001 bentaisasipasab deitatsasi pastanonasen ii201020007 mon era maroon hii201020001 diamond beraroma hoon mom pes ti1201020005 diamond bur sel missing ti1201020003 diamond bur set messenger set ii20104. diazepam 2mg ebi i1201020001 dasepamin smg7mitra i120104. diazepam ini smg mi gv, im ti120104. diazepamini smp mi gvs imy i120102. diazepam rektal diazepam rektal smp spp proses.lampiran (ssh) page maa diazepamtab2mg diazepamtab i120102. diazepamtab smg ti20104. diazepamtab smp diazepamtab smp dienmdramin mgr isya ama ditenbidramininy omg mit imp ampat ditenbidraminini omg mit im amp diferensial blood cell counter differentiated counter rri2ot020001 dicorsinto2s ama dicorsiniwogsme ami ii20104. jbigoksintablet jbigoksintabter0.25mg digoksintablet 025m ii20104. digoreng imi maji dittazeminisomg peta ii20104. dittazeminis ome ii20102. dittazemins0mg ii20104. dittazemtab 100mp ii20104. dittazem tab i00mg ii20102. dittazem tab 200mg ii20104. dittazemtab 200mp ti1201020017 bisintectant chemealtamay eren tii20t020017 bisinteean salon y li20104. disosmin hespetnsom week atm dispenser dispenser i201020003 diposisi omi menetap tii20102. disposisi s0mi cathetertip disposisi bupati pem ii120104. jump derenlorpenammemalate2mg (kakao ti120102. bobutamin injeksi song mb smt) apa ra020701. | doktor shoes green set ii20105. dokumen user manual ii20105. dokumentasi foto blok orang ti120102. idompendonsmg mi jeon i120104. domperidon suap smg 3m betet ii120104. domperidon sup5mg 5mlo ii20102. domperidontab omg ti2ot01.o00r doorelosee ii20t01.000r door closer kelas rendah ii20101. door closer kelas standard kelas, uni ii20101. door closer kelas standard kelas sedang) ii2ot0ro00r doorfotder tii2otorooor door stp ii2ot0rotor door stop ii20t01o00r door stoner tii20t01.voor door stoner ii2ot020007 bopveotya ii2o1o30007 bopveor tii2or0s0007 ibopvcor i201020007 ibopveo tii2or050007 ibopvcon ii20104. dopamininjdksi omgfmi ampat ti120104. dopamininieksid mafia ii20102. dopamimimjeksi mafia idopiee bah po. dope hopper doppler s1. doppler a55 proses.lampiran (ssh) page semasa done ti20t050008 berada bormatmpame fr2021002. dot mati primer dot matrix primer bot mati primera hii201030007 doyle nippecio ii1201030007 doyle tipe gro ii20105. bowie hippie gro2 ii201030007 doyle nippiecroa" ii20103. doyle tipe per ii20103. bowl tipe kerja ti20103. double hippie pvc o2 iii20103. doyle tipe peta i120105. double sine eny tah ii201050008 download ii201050008 download tii20r05.000g download ti20t020008 download" ii201050008 download" ii20105. download i2ot050008 downliate ii20105. download ii20t05.000g download ti2ot020008 downlidatt ii201050008 bownliaetad ii20105. download ti2o1020008 downlidatt ii201020008 downliatowbev ii20105.000g download futbol bulat ii20102. downlieat futbol bulat ii201050008 downliaat futbol batas ii20105. download futbol bulat" ii20102. downligat futbol bulat ii20105. bownligat futbol bulat ii20103. downligat futbol buat ii20105. downligat futbol kotak" ii20105. downligat futbol kotak hii20103. download 5wat modelbul pes hii20103. downleata wan tube buta) ii20102. download watt modelbuli tii2poros000g bownaiter sio hti2ot03000s bownenter i2ot03000s bownenter ii20105. bowntem led dl7 swa ii20103. downleaite wwi2wat ii20105. download led dl ww wat ii20105. download leb dl ww wat ii20103. download led dl ww swat ii20105. download led dl ww obat ii20105. download leb di swat ii20102. download led dl wafat ii20105. download led ww7wat ii20105. download dl ww obat tah ti2ot030008 bownontoursow iii20103000s bownentoumow tii2poros000g bownentoumow ti2ot030008 bownuentoumow iii2ot03000s bownuentoumow tii2or0s000g bownwentourow tii20105. dpd o1.a form pendaftaranpribaai sebua iii20103. dpd ot. form pendaftaran badan usaha baka ii20102. dpd form pmid pajak hotel ii20105. dpd form speed pajak hotel restoran iii20103. dpd form. pmid pajak restoran baka iii20102. dpd bom difiburah ii20105. dpd form. speed redam ii20105. dpd form speed pajak pencranganjaan baka dpd form pmid pajakgalan go.c proses.lampiran (ssh) page pena hii20103. dpd form. speed pajak walet ii201030005 dpd formulir spd ii20105. dpd formula kartudankemmus eba dpd form kartu data pajak hotel ember dpd form kartu data pajak restoran kembar ii20105. dpd form kartu data pajak hiburan kembar hii20103. dpd form batubara pajak peru kembar dpd form kartu data pajak gatal kembar ii20105. dpd form. kartu data pajak ap kembar dpd kartu ppd npr doo o mba i120103. dpd surat teguran pemasukan spd ii20105. dpd ortaporan hasilpemeriksaan ii20103. dpd nota perhitungan pajak ii20103. dpd formulir nota perhitungan terbuai ii2o05. dpd 10a fom skpd ti20t020005 dpd pom skpd ii201020005 dpd com skpd iii2or030003 bebiobromskeb. ii201030005 dpd10e fom spk ii20t020005 dpd top pom skpd ii20t05. bibit atomstmb )petama ii2o050003 brb12 fom spp ii20105. dpd formulir surat setoran tembus bacan baka i120103. dpd surat permohonan angsuran opa tii20103. dpd surat permohonan penundaan panganan ii20105. dpd suratperanjan angsuran ii20105. dpd suratpermohonan pembetulan ti120103. dpd surat keputusan pembetulan i120105. dpd surat keputusan penolakan pemberian baka iii20103. dpd23 bukti pemindahbukuan baka dpd laporan realisasi pendapatandacan ola tii20105. dpd 25laporan hasil pendirian kembar iii20103. dpd 208urat permohonan keberatan aka dpd surat keputusan keberatan ii20105. dpd surat keputusan penolakan keberatan hii20103. dpd20 surat teguran tii20103. dpd surat paksa ii20103. beb sitaporan pelaksanaan srpska ii20103. dpd formulir permohonantin baka ii20105. dpd formulir surat tanda terima ukt i120103. dpd form laporan persediaan gudang buka hii20103. dpd formulir kartu monitoring too kembar tii20105. dpd1 c form kartu data pajak reklame potembar ti120105. peta laporan penerimaandan penveorangang buku i120102. diedit78a78b786708083 kartu bata proses.lampiran (ssh) pagekhusus untuk perjalanan dinas bagi ketua tim penggerak pkk tingkat kabupaten ketua dan ketua i iv) uang harian dan uang penginapan disetarakan dengan pejabat eselon ii.b dan untuk pengurus tingkat kabupaten yang lainnya (uang harian dan uang penginapan) disetarakan pejabat eselon iii dan uang representasi, ti201020001 permata ii20t010001 draw stang ii201010001 draw stag ti2ot010001 rat stang ta020s010010 jprarme oveneoneonaa pre aka dressngdramtromebsar dressing drumtromol sedang tii201020005 dressingjar jreasingtroly note a00 iisorosoos brvertoaap ti2ot03000s prvertapsmap drone pemain .o0. drone drone pesan proven dronemavie p7. ta0s02010001 drama a71. i201010012 drum bear paska t30208010005 drum mer laporan drugbank marching band suporter2s indah dua drammsee bsa damai a e20. bsa pem bye risoroaooo taisororooor bag i2otorooor kucing ii20t010001 dudukan hortematbear i120101. dudukan horizontal sedang ii20105. dudukan cut otda arrested set tii20105. dudukan tro50 kva type duduk ii20105. dudukantray ii201050008 dudukantray ii201050008 dudukantray tah ii20105. dudukantray ii201030008 dudukantray ii201020005 duk bolong sedang ii20102. duke bolong sedang aan ii201020005 duksteriikatun cox0empat pes ti120104. dutcotax tablet smg bisakodiltabiet smp) doo pet an20g010005 dumping dumptnkema dumping bear ii2o1020003 duo comb case baek ii20102. doi2 comb caseorso park ii201020005 duo tip comb cases0 pak proses.lampiran (ssh) page eos bermemeeaso rii201020005 duo tip comb caseofso pak iii201020005 dicap per elton star40 pak ii201020005 dicap porkluton strp40 pak ii201020005 duo cap per elton star40 pak tii201020005 dicap per elton star40 pak tii201020003 ibuocap por elton stop40pes7boe pak iii20102. duo edition strip caseorao pak ii201020005 duo edition strip caseorao pak tii20102. duokluton strip caseorao park rii20102. duo edition strip caseorao pak ii20102. duo edition strip caseorao dokter stethouscope, grey aduk bah super stethouscope grey chid super stethouscope grey infant tri2otorooog durian tang ii20103. duspantutup i120105. duspantuap jeustbincar oel i1201030007 dusta tiup naga i120105. dusta tatap nagara dusta tutup nagara ti120103. dusta tutup nagara i120103. dusta tutup naga i120103. dusta tutup nagara dvd player dvd player player li2oto2000s seplresoreoem eaa a00 ii201020005 woo plate pes orniach pak woo plate pes oem each pak ii201020005 woo plate pes each ii201020005 woo plate pes orniach dynamic pesisir hoseofloo tao207010001 dyspoose li201020005 ecarefimparesgp pes ear singe60 ce baby mulus aspirated see ii20105. astro# clamp ii20105. kartrid clamp proses.lampiran (ssh) page pena ii201030008 kartrid clamp ii20105. kartrid clamp ii20105. jartrodr lamp ii201030008 kartrid clamp ii20105. kartrid clamp ii20105. jartrodr clamp hti201020008 kartrid clamp ii20105. kartrid clamp ii20105. artrodr clamp ii20102. kartika large sot ii120102. kartika mushroom type ii20102. jiartips small pan ii20102. kartika white plastik ti201050007 ebeg man ii20105.000g acc paper omm 30m onemeatortutada buah iii i20103. necg paper for cardiocare biner mmx30mo buah ii20102. eeomtt dome20omm tesis api pes tii20020002 jeoratoe eeetvocal tweet vocal feet vocal ii20103. jek rld 40w(1x40) cobra ac220dance2vi ti120105. jekdirls t2ow road light kota pes ii20105. jekdirls sow road light kota) eka ao2o7troops aogororoo jake rao2o7ordo2o jake aogororoo2o ta0gorooogo jake aogororoo2o jake a00 aogororoo2o a02roro2o jake aogororoo2o aogororoo2o a0gororoogo jake ao207ordo1e ero bear phs a25 i2otorooog jekortupay eta ste rma are ti120104. ekstrak cureumae samnoraaae ekstrak behinaceae purpurea ekstrak tanaman paylanhus mima seumpama| petak ekstrak phyilanhus nirari25 mesir botol ti2ot020001 terima ksi naa iii20t02000 jermarsiasa sapa last cord tan basis bang dah elastis cord tai blasts bulat tti20t010001 elastomer aah ti2or010001 elastomer ii2ot0ro00r elastomer ii20t01. elastomer ti2ot010001 elastomer sah ii2ot01o00r elastomer ii20101. elastomer ti2or0ro00r elastomer ii2otorooor elastomer tii2ot010001 elastomertan i120101. elastomer sintesis baja proteam ii20101. elastomer simtesishidup proses.lampiran (ssh) page mana rti201020005 etastomuh iii201020005 easomuhat ti120102. elastomer hatta ii20101. electrical cabang atm sat ti120105. electrical bing system electrolyte another tea li201020003 lserrowmepac rename ang0g01o0og elektroda bas elektroda rti201020005 elekwodaamak tii201020005 elektroda anak ii201020005 elektroda anak elektroda besi tai rti201020005 elektroda dewasa ii20102. elektroda dewasa ii201020005 elektroda dewasa t3020803. elektroda seng tai elektroda tembaga (r3020803. elektroda timbal elektrokardiogram egt pai es. iitektrotyte analyzer elektrosikop teror ikana tee ii201020005 evanorsoomir ii201020005 tivanorsoomier bete ii201020005 evans0 mier eta ii201050007 ember tii2or050007 ember ii201030007 ember ii2or030007 ember tii2ot050007 ember ii201030007 ember ii2or050007 merbau ember besar dames sem memperbesar diameter5 ii20105. jember besar ti201010017 ember budikdamber bah p0. ii2ot0roo1r ember budikdamber ii20t010017 ember budikdamber tah t1201030007 embarked ii1201030007 ember pakan ii20105. ember place ember bahanplasik ti120103. ember diameter0cm emosi merengkuh emergeneykit pake emergeneykih pake emergency kate seed emergency kit orange sized ii20105. emergenertampu emergeneytampu sah emergency shower emergency shower emergency shower emergency street ema sampah empire anggota sehymomamomerer stand moda buah empire android sphymomanometer wall mode too bah ii201020011 emusiferchemical laundry erie tii201020017 emusiferehemical laundry eren tii201070001 musth ii201020005 jendoakesebr ii201020005 endoneedeso gbpv ii20102. indo needle30 g,berisi20 pes ii201020005 endo needle30 g,berisi20 iii201020001 enema set deposito iii201020005 enema springer0 beras i1201010001 angkot pintu kecil tai hii20101. maskot pintu sedang ii2otorooor jaga ii20t010001 eneseldendaa ii20101. engsel jendela aah ii20t01000r egseikoboy proses.lampiran (ssh) page mao jagsepitu iii20101. eagle tanam secara daan i120101. engsel tanam setara norma jaka jaka enka i1201010002 eosin2e tai tii20020001 taking ti2ot020001 going ii20102. tpensoneertable some i120104. persone hltabiet50mp ti120104. persone hltabiet50mp ii20102. persone tabir50mg i120104. persone hltabiet50mp tii20104. persone heitabiet50mp i120102. peron drop ambroroi ols ma7m botol i120104. epelov drop ambroroifi olis mami peti ti120104. epelov drop ambroroifi mami peti t tii201050000 ternate epinefrin german otak i120102. jepinerintadrenatin ini mg mi ampat jepinerintadrenatin ini mg mi amp i120104. epineintadrenatininjtmp mi ampat ti120102. jepinerintadrenain ini mg mi amp emotion20001 u mt meme ii20104.000r emotion ii20104. potion20001u m erie i120101. por bahan penutup terhalang ii20102. jrgotamintabieti bee cap tablet ereotamintabt img ii20102. eridani dl1sob medii iso tawasoween pes ii20105. endang dl1o0pledis20022wboswesn pes hii20102. eridani dl1o0b led oa sow seni pes ii20102. eridani dlioobledediootwbeswhsni pes ii20105.000g endang dl1o0b les di2show biola sni pes iii20102. eridani dl100bledsdi25i bowe sni pes iii20102. eridani dlioobleds di2show beswesni pes eritromisin kapsul kapten a30 eritromisin sirup kering200 mg smt tii201040001 etitromisinayup eta ii20102. eritromisin sayap bet ii20104. etitromisintab 500m ii20102. ertropostim sering ii20104. etitropoetin alain3 ui mj ti120104. etitropostin alaihi ui mi ii201020007 ttenmeer ti201020001 teenager ii20t020001 teenager ii201020007 ttenmaer etenmeyer bertutup asapteserimen ti2ot0ro00e estilint partai batang esenmakanan neas iii20101. espagnole benda jer analyze jer analyzer ii20102. tube sodium garam total bok ti120102. tube3. sodium carte128mi glass iti20103. esensial1ow pan ii20105. esensial tom tah ii20105. esensial 1ow esensial bah tii20105. esensial tah ii20105. esensial tah i20105. esensial23 ii20105. esensial proses.lampiran (ssh) page etakndin larutan rani oom botol etakridin larutan rivai300m botol etambutoisoomg ii20102. jtambutols0omp etambutoisoomp etambuoitabke samson jtambutoitablersatat500match rii20104. etanol 70th cairan tel iii20104. etiktonda semprotioomh bete ii20102. jtitktoridasemprot 100ml bei ii20104. eti klorida spray beton ii2oro2000g jasa tii2oro2000g esa ii2oro2zoos tiworo2oos ii201020005 eugenol i2oto20003 eucmnordeme ii201020005 jhagenol dentro bet ii201020005 eugenol tempo bete jaatenpitasoporabepimeer ii20102. tvavirenzcoomg peace banner t30208010011 ekaminatontamp (amp examination table tempat tidur serta dah cause fan kipas pengisi i20105. baker stunting jxeavatr excavator a020101. excavator32op2 iha020101. exeavatorca2op2s oat excavatorfiyarautie creator mega penari a0201. excavatorfiyaraulie excavator model po1oo lc3 excavatorfiydrautie excavator model pe200 mop unit a020101. excavator mini robert rss7a ira020101. excavator mini10ss5 b kehausan ban eshausipan co0. tri2or050015 jkhaustfan exhaust fandintng exhaust pandinding tah ii201. eyadetab meerrasrokstaererasoma| die ti20105. ekpandingtigat pan ii2ot010001 lansia ter tii20t010001 tkpanion ti2otorooor panser ii2otorooor expansion ghe tii20t010001 tekpanson donat ekpedisi iii201020005 emensontmpe2tmm ii201020005 jmensiontubeaway ementiontube ii201020005 ementonmubets oem rae ii20t05. tye route ii20t050008 eyeborit eyeprotestorphototerapitaytonemed jveprotector phototerapi bayi opened puti eyeproteetor phototerapi bayi opened jyeprotector phototerapi bayionemed ii i20102. jye protector safety google pes eye washed mai i120102. jeremy unsur glagmetootu7mt eeeintnsutin klarinet o0u m ti120104. joe insulin glargine1 o0tu mi ii201020005 iraceniia 'i3020702. facemask ii201020005 (ace shii tii20102000 racesmmp ii20102. acesmida race shii proses.lampiran (ssh) page too resapan ti201020005 (aceshieta pes ii1201020005 (aceh ii201020005 traced ti201020005 (aceshitd ii201020005 aceshiid ii201020005 traced jaceshitd tai i120105. (aceshiid vacuum skalertleene vacuum skalar beetle vacuum skalar beetle ako set emulsifikasi (rakoemulsifikai sai fakoemulsifikai sai akoemulsifikasi eni (rakoemulsifikai sat fakoemulsifikai sai akoemulsifikasi (akoemulsifikai sat fakoemulsifikai sat irakoemulsifikasi eni (akoemulsifikasi ii20105. perwara ii20105. atewama aah i120103. jalerwama sah ii20105. ralewama aah ii201020001 famous teb2omg i1201020002 (ank aan i1201020002 trans i1201020002 rank ii120102. arora nasi gem dona oesman ti garrison ini giharokortison injeksi via iii201020001 rampasan (havpiravirtab familie armie armie familie iisorosoos resin eng hii20102. jresiniemaxtaw p27220220v ii2ot02. fesitgmaki2w.e27 iii2ot05.000g iresiisemax20w bo7g2kaos hii20102. (rasis max20w b27220220v ii2005. (fasis marah e27 ii2or05.000g resi2se max taw barggoaovst hii20102. (resi2aemaxtawnorepogaovw (res125 max 20w b2r2202aksi ii20t05.000g isi25max 20w p27220240vw pes ti201020005 ieedingbas ii201020005 (ending berdegodah beta ii20102. teedingtubeto ioo (ending tube 1000m tii201020005 feeding time5 400m ii201020005 treedingtubes ii20102. (reading time tii201020005 feeding tube onemedssr sem ii20102. trending tube needs fra oem ii20102. feeding tube need srsg tii201020005 feeding tube need efron ii20102. trending tube opened barat i1201020001 ukuran mobil tak ii201020005 female cah no12 ii20102. trentomkapsultoomp ii20104. (edition ing omp mt ampat ti120102. fenobarbital injeksi omg mh amp i120104. |enotbrat kapsul 0omp pat (enotbrat kapsul 300mg jenotgiseri beta ii20104. (enotgiseot pet ii20102. trenotgiseroterestamga ios pete tii20104. (email durogesiej128 ti120102. email durogesic i25 i1201 fentanil durogesic725 ii20104. (fentanil durogesie725 proses.lampiran (ssh) page maa (remtanitsitratini2mi ampat ii120104. jfemtanyipateh path ii20102. emanyipateh teh ii201040001 (remtanyipatehi25 teh ii120104. jfemtanyipateh25 ata ii20102. iremanyipaten25 ii20104. jemtanyipateh25 path ii201050015 fermipah i120102. tremor person deremmen table soma i120104. ferriprox person deferipron tablet ferriprox person deferipron tablet ti1201020002 teman i. ii20102002 remake ii201020001 re trump ros eat tii20t020001 rervmpros et. i201020001 rervmpros eta ii201020007 (uses rutin amp ti1201020005 real stemonsepewintandeslak buah iii feri suppositoria ketoproten supostosa too maj spp ti etik suppositoria ketoproten supositoria ti detik suppositoria ketoprofen supositoria mpf t ii120101. fibre glass aemoftebelsmm too penembak bi020101. figure8 vericalreseue tan ti2ot010012 (riset ayam ii2otonom2 ian bi020101. river ayam to20101. (filet ayam ii201010012 tile (itetguame bt0201010050 (filetguame to2ot0100so filerguame (img cable trailing cabinet bet 'r2020501. iring cabinet besi (filing cabinet besi trailing cabinet bei writing cabinet besi i (filing cabinet besi trailing cabinet bei tah a50 rising cabinet besi (filing cabinet besi rising cabinet bei tah filing cabinet besi filing kabin trim edukasi diberi s0.| i2ot020005 (im puji del 20025cm ii2oto20003 deal20x2sem ii20t020003 put deal soraoem ii201020005 (im deal soweoem tii201020005 rim put del 2kaoem ti201020003 (im puji del sistem ii20t020005 (im pil sistem ii20r020000 tim put deal sistem (riteridrotk (riterfidroik i1201020005 tritermaskerekema i1201020003 (ritermaskerintemal i1201020002 criterion aan ti120102002 diteror writer soar proses.lampiran (ssh) page toe asa hii201020005 (ritertipa ont sepeafaek ii20020001 yfitertips ii201020007 tirerupsiooul hii2o1020005 (ritertipa to0pe mek iii201020005 fitertipa1000n hopes rack type masa pak ii20t020001 titerups room ti2ot020001 jitertipstooou ii20020005 ritertipa ii201020001 tritertips er. ii20r020005 riteripat00a ii201020001 tritertips 00an ii20r020005 ritertipatoul ii201020001 tritertipsiou iii20020005 (ritertipa201tsepearaak tii201020005 tritertips20 pesfraek spa zhong iii20102. fitur tipa200 pes rack type satoru pak (riterudara trial drive aah ii201030015 (ringer print same iringerprintseanner finger print scanner i201010012 finisher tii2roro1e msh tii2otonom1e msh ii201020003 (iaihingand peksmmgtaa ti120105. fire blanket tribe blanket (fire blanket fire blank tribe blanket fire banker fretrotey peng arak ac. ii20104. (ribbon kaler(glukosamin kaplersoomg aer ti2iron000g irit man fitotarmaka payilanthus nirari0 mptabier (kotak kasat fitomenadion vit injeksi 2mg ml pompa ti120104. fitomenadion wit kifinjeksi pmg ml i1201 fitomenadion vit injeksi 2mg mb amp fitomenadion vitamin 2mg jimmy amp p s fitomenaion vitamin kini mg mi tam ampat fitomenadion vitamin inj2mg hitam ampat fitomenadion vitamin inj2mg mi tam fitomenasion vitamin kini em mi tam amp ti1201 fitomenadion vitamin 2mg hitam empat peri fitomenadion vitamin ini emg mi tam amp fitomenaion vitamin kini 2mg mi tam fitomenadion vitamin mg mit amp i120104. fitomenadion vitamin kitab sal omg sal ti120104. fitomenadion vitamin kitab salt omg i1201 fitomenadion vitamin kitab sali i120104. fitomenadion vitamin kitab salt omg ti120104. fitomenadion vitamin kitab salt omg i1201 fitomenadion vitamin kitab sali ti2oro5000e trim tiisorosoos mmm i201020008 writing plafon tai ii20105. writing plafon tah ii20105.000g ritineplatond tampil iii20105. writing pamong kotak ii20105. rising sambung penang ti2o1030008 jrimmgwp b40 i120104. face seks drop toomesmi eta tii20t050008 rwedass jan ti201030008 used ii201050008 feed ii20r050008 pedas ti201020008 used ii201050008 feed tii201050008 fnedass tii20t05. reda ii201050008 irweddead end asaemey proses.lampiran (ssh) page meet iti201020003 rkomisem i1201020005 fkomultansparma tam ii20t01.000g famboyantngg aer batang p0. rti20t01. ramboyantingii meera batang iii20101. ramboyantingii meera batang i120101. lamboyantinggi2 meera batang ti2001.000g ramboyantinggi2 meera batang iii20101. |amboyantinggi2 meera batang famicortini riamenolene meki top mi |angeles besok o1o san ti120103. |fangetas besi kopi (angeles beitokote tah i120103. |angeles bilo |angeles besi koa tah i120105. (angeles bio i120103. |ange soket poco2 tah ii20105. (ange soekerpvoos ii20105. (ange socks lveda ii20103. |ange see pog i1201020007 (back needed2ra t30n0505. ash back ib8rgb a010205. mash back tbsrgb (ash disko tah issn disk gge (ash disk2 (fase disk2 issn disk2 sah (ash disk (asn disk rash disk326 (ash disk (asn disk rash disk2 (ash disk (asn diskon gb rash disk ege pesan (asn disk (ash dishes (ash disk ebt tii201050001 anak i1201030000 (ashdisk i1201030000 rashida iasnaiak (ashdisk tai (ashita ii20105. (ask bisa i201030007 mop i201020007 fat mopeoek dated monitor li20104. (feet enema datum estate (feshtgt ii20105. (serie conductor peter ii20r050008 (oodtightiow tii2poros00og ruoobucrh tii2orosooos ruoobuar iii2poros000s irtoobuer proses.lampiran (ssh) page |
gas salinanair minum tirta galuo,, )n serta dalam upaya pencegahan danketentuangamanatkanberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan daerah)harta kekayaan asokasi seluruh asn wajib menyampaikan lokasi. penetapan secara bertahap wajib menyampaikan lokasi sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: untuk tahun wajib lokasi adalah semua asn yang menduduki jabatan eselon iii, untuk tahun wajib lokasi disamping sebagaimana dimaksud huruf adalah semua asn yang menduduki jabatan eselon iv, untuk tahun dan selanjutnya wajib lokasi disamping sebagaimana dimaksud huruf dan huruf adalah semua asn lingkungan pemerintah daerah secara bertahap: pejabat eselon ii, staf ahli bupati, kepala kantor kesatuan bangsa dan politik, camat: direktur rsud, auditor, direktur badan usaha milik daerah, kepala unit layanan pengadaan ulp), kelompok kerja pada ulp. bab jangka waktu penyampaian jangka waktu penyampaian lokasi yaitu: paling lambat (satu) bulan setelah pegawai asnn jabatan atau puma tugas. penyampaian lokasi bagi pejabat eselon iii dilaksanakan paling lambat (enam) bulan sejak peraturan bupati ini diundangkan. penyampaian lokasi pejabat eselon bab tatacara penyampaian lokasi lokasi disampaikan kepada bupati melalui inspektur. lokasidan atau email kedinasan untuk memenuhi kewajiban penyampaian. bab tim pengelola lokasi untuk mengelola dan mengkoordinir lokasi dibentuk satuan tugas pengelola lokasi. satuan tugas pengelola lokasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari penanggungjawab, ketua satuan tugas koordinator lokasi, sekretaris, anggota, administrator aplikasi lokasi, user aplikasi lokasi. satuan tugasasn daerah, menyampaikan lokasi kepada kpk bagi asn daerah, melaporkan basil pelaksanaan pengelolaan lokasi kepada bupati melalui sekretaris daerah. satuan tugas pengelola lokasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatiperangkat daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada satu tugas. pengelola lokasibab vii pemantauan dan evaluasi inspektorat wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap khas, mengoordinasikan dengan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten ciamis. aparatur negara dan reformasi birokrasi. bab vii sanksi administratif asn yang berstatus pegawai negeri sipil yang wajib lapor lokasi,perimbangan rp. jumlah pendapatan umum daerah rp. belanja pegawai negeri sipil daerah: gaji dan tunjangan pegawai rp. negeri sipil daerah tambahan penghasilan rp. pegawai negeri sipil daerah jumlah belanja pegawai negeri rp. sipil daerah kemampuan keuangan kabupaten kebumen: besaran pendapatan umum daerah belanja pegawai aparatur sipil negarabesaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses yang diberikan kepada pimpinan dprd dan anggota dprd berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam diberikan sebesar (tujuh) kali uang representasi ketua dprd. pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan mulai bulan januari pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam diberikan setiap melaksanakan reses. bab besaran dana operasional pimpinan dprd besaran dana operasional pimpinan dprd berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: dana operasional ketua dprd disediakan sebesar (enam) kali jumlah uang representasi ketua dprd, dan dana operasional wakil ketua dprd masing masing disediakan sebesar (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua dprd. dana operasional pimpinan dprd sebagaimana dimaksud dalam disedia'' dengan rahmattuhanyangmaha esa buku s u tobatas jumlah spp uang persediaan, dan spp ganti uang persediaan; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf perlu menetapkan peraturan bupatijkecamatanbadan badaninspektoratsabu raijuakepala badan keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;uang persediaanbab tatacara pemberian uang persediaan diberikan sekali diawal tahun anggaran kepada masing opd dengan batas dan jumlah spp (utas jumlah spp ganti uang persediaan gu) yang diberikan kepada masing masing opd adalah minimal (tujuh puluh lima per seratus) dari besaran jumlah uang persediaan dan dipertanggungjawabkan serta dihampiri dengan bukti transaksi belanja yang sah dan lengkap. bab iii pertanggungjawaban pertanggungjawaban atas ganti uang persediaan gu) terakhir yaitu pada akhir tahun anggaran, dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan mengajukan spm gu nihil kepada kuasa buj^ditetapkan seba. januari ija,f rihik here. diundangkan seba. pada tanggal januari kabupaten sabu raijua, da.era if. yu. bulb logo berita daerah kabupaten sabu raijua tahun nomor lampiran peraturan bupati sabu raijua. nomor tanggal tentang tahun jandaorganisasi perangkat daerah jumlah uang persediaan rp) dinas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. rumah sakit umum daerah sabu raijua dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman. satuan polisi pamong praja. kantor kesatuan bangsa dan politik. badan penanggulangan bencana daerah. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. dinas pertanian dan pangan. dinas lingkungan hidup. dinas kependudukan dan pencatatan sipil. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. dinas perhubungan. dinas komunikasi dan informatika. dinas penanaman modal dan ptsp, perindustrian dan perdagangan. dinas perpustakaan dan kearsipan. dinas kelautan dan perikanan. dinas pariwisata. dinas transmigrasi, koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja. bagian pemerintahan. bagian kesejahteraan rakyat. bagian hukum. bagian perekonomian dan sumber daya alam. bagian administrasi pembangunan. bagian organisasi. bagian protokol dan komunikasi pimpinan. bagian umum. sekretariat dprd. kecamatan sabu barat. kecamatan sabu timur, kecamatan sabu live. kecamatan hawa menara. kecamatan raijua. kecamatan sabu tengah. inspektorat daerah. badan perencanaan pembangunan daerah. badan keuangan daerah. badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan. total raijua,^ rihik here.jaringan dokumentasi dan informasi hukumuntuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat padahukum kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, bupati membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten, bahwa berdasarkan.pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf anda atas, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan jaringan dokumentasi. dan informasi hukumesisir barat.daerah adalah kabupaten pesisir barat. bagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kabupaten pesisir barat. jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir barat yang selanjutnya disingkat jdih kabupaten pesisir baratmudah, cepat dan akurat. pusat jaringan dokumentasi dampesisir barat. anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang selanjutnya disebut denganpesisir barat, yang berupa teks, gambar, data animasi, suara, videnyang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk. suatu rangkaian bangunan dan terhubung. antara halaman satu dengan halaman lainnya yang biasa diakses melalui jaringan internet. bab kedudukan, tugas dan fungsi bagian hukum sekretariat daerah kabupaten pesisir barat merupakan pusat pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada bupati. tugas pokok pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir barat adalah: merencanakan kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengelolaan web jaringan dokumentasi dan informasi hukum, melaksanakan scanning dokumen peraturan perundang undangan sebagai bahan dokumentasi dan publikasi, melakukan penginputan produk hukum pada web jaringan dokumentasi dan informasi hukum, melakukan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada bupati pesisir barat. fungsi pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir barat adalah: sebagai pusat informasi hukum dalam upaya pembangunan bidang hukum dan meningkatkan pemahaman pengetahuan hukum kepada aparatur dan masyarakat, sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum secara manual maupun digital untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang undangan serta bahan dokumentasi hukum lainnya. bab iii susunan organisasi bagian kesatu umum pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir barat terdiri dari: pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum, anggota' jaringan. pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bagian hukum sekretariat daerah kabupaten pesisir barat. anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat. bagan organisasi jaringan dokumentasi dan informasi pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum:kukan integrasi terkoneksi dengan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional: melakukan integrasi terkoneksi dengan sistem layanan informasi yang ada kabupaten pesisir barat, melakukan penyesuaian dengan sistem terbaru (updating). kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten pesisir barat sebagai ketua pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir barat. ketua pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir baratpelaksanaan kegiatan secara berkala kepada bupati. untuk kelancaranspelaksanaan tugas jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir barat, bupati dapat membentuk tim, pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum "yang susunan anggotanya terdiri dari unsur instansi: terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga anggota jaringan anggota jaringan mempunyai tugas sebagai berikut: mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi, informasi hukum dan penyampaian produk hukum daerah pada instansi masing masing sesuai dengan sistem yangaringan dokumentasi dan informasi hukumkepada kepala bagian hukum selaku ketua pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir barat. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam anggota jaringan sebagai unit jaringan penunjang mempunyai fungsi, bertanggungjawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai unit jaringan penunjang.olahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum., pembuatan inventarisasi peraturan perundang undangan dan instrumen hukum lainnya, pembuatan, katalog peraturan perundang undangan dan instrumen hukum lainnya, pembuatan. abstrak peraturan perundang undangan, pelayanan informasi hukum, meliputi: layanan penelusuran informasi adalah layanan pencarianan. bagian kedua standardisasi layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara online laman akses layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah kabupaten pesisir barat adalah standarisasi layan, sederhana,aringan dokumentasi dan informasi hukumaringan dokumentasi dan informasi hukum, kontak pengelola pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum, informasi tentang kegiatan pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum, site map untuk mempermudah pencarian penelusuran dalam pengenalan pola situs website, form interaktif, pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum. konten atau isi layanan online mencakup informasi berupa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten pesisir barat. fungsionalitas, yakni: berita terkini jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penelusuran. penyajian data, yakni dalam bentuk: katalog, full teks dalam format portable document format pdf), status peraturan. bab pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir barat dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir baratr kasi sman as) set dwi kastoni b,sh.mp nip. lampiran peraturan bupati pesisir barat nomor: tahun tanggal januari tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir barat bagan organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir barat pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pesisir barat bagian hukum sekretariat daerah kabupaten pesisir barat) anggota jaringan organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten pesisir baratada kanan suw: kastoni b,sh.mp nip. |
bupati garut provinsi jawa barat peraturan bupati garutgarut, menimbang : dan atau, sehingga perlu dilaksanakan pendidikan anak usia dini paud) (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, cc. bahwa agar sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat terlaksana secara terpadu dan menyeluruh, maka diperlukan pedomanos paud adalah program pelayanan paud yang diintegrasikan dengan posyanduraudhatul athfal butanol athfal yang selanjutnya disingkaraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan program paud (satu) tahun pra sd. bagian kedua tujuan penyelenggaraan program paud (satu) tahun prad. bab iii penyelenggaraan bagian kesatu tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten bertanggungjawab menyelenggarakan program paud (satu) tahun pra sd. penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas bersama dengan kementerian agama kabupaten garut. dinas memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan program paud (satu) tahun pra bagi peserta didik sebelum memasuki jenjang pendidikan sd. bagian kedua pelaksanaan pelaksanaan program paud (satu) tahun pra bagi peserta didik dilaksanakan pada satuan pendidikan paud formal atau nonformal daerah kabupaten. satuan pendidikan paud formal sebagaimana dimaksud pada adalah: tk, dan atau satuan pendidikan paud nonformal sebagaimana dimaksud pada adalah: koper, tpa, sps, atau pos paud. peserta didik yang akan menempuh pendidikan mengikuti paud minimaldan atau piagam sebagai bukti telah selesai menempuh pendidikan pada tingkat paud. bagian ketiga kelompok kerja untuk melaksanakan program paud (satu) tahun pra sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah kabupaten membentuk kelompok kerja pelaksanaan program paud (satu) tahun pra sd.susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: pembina bupati garut wakil bupati pengarah bunda paud kabupaten garut penanggungjawab kepala dinas pendidikan kepala kantor kementerian agama kabupaten garut ketua kepala bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarkat pada dinas pendidikan sekretaris kepala seksi pendidikan anak usia dini pada bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dinas pendidikan anggota camat se kabupaten garut kepala desa lurah se kabupaten garut ketua dewan pendidikan kabupaten garut pengawas tk ra se kabupaten garut penilik se kabupaten garut bunda paud tingkat kecamatan se kabupaten garut bunda paud tingkat desa kelurahan se kabupaten garut ketua ikatan guru taman kanak kanak indonesia istri) kabupaten garut ketua himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini himpaudi) kabupaten garut ketua ikatan guru raudhatul athfal igra) kabupaten garut ketua kelompok kerja raudhatul athfal kira) kabupaten garut kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut:bagi peserta didik. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui kepala dinas. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab tenaga pendidik dan kependidikan dalam penyelenggaraan program paud (satu) tahun pra untuk pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan, pemerintah daerah kabupaten dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada daerah kabupaten dan atau bekerjasama dengan pihak lain. pemanfaatan sumber daya manusia daerah kabupaten dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada dalam rangka percepatan program paud (satu) tahun pra daerah kabupaten. pemanfaatan sumber daya manusia dalam bentuk kerjasama dengan pihak lailaksanaan penyelenggaraan program paud (satu) tahun pra sd. bab pembiayaan anggaran pelaksanaan penyelenggaraan program paud (satu) tahun pra bersumber dari: anggaran pendapathukum, kristiani wahyuni,sh nip. |
esa rss, bahwa pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan secara lebih selektif, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel: bahwaebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati landak tahun masih terdapat kekurangan dan perlu penyesuaian terhadap peraturan perundang undangan puspelaksanaan dan pertanggungjawabyang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. penandatanganan spt dan spp diatur sebagai berikut untukimpinan dan anggota dprd bagi pimpinan dprd, suami isteri pimpinan dprd dan anggota dprd, spt, sedangkan spp ditandatangani pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran sekretariat dewan. untuk pegawai asn, calon pegawai asn dan ptt dalam lingkungan sekretariat daerah bagi sekretaris daerah, pejabat eselon ii, suami isteri sekretaris daerahp ditandatangani pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran sekretariat daerah, bagi pegawai asn, calon pegawai asn danegawai asn, calon pegawai asn dan ptp ditandatangani pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran opd: dan bagi pegawai asn, calon pegawai asn danp ditandatangani pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran opd. untuk pegawai asn, calon pegawai, dalam hal kepala opd berhalangan, maka spt ditandatangani oleh sekretaris opd, sedangkan spp ditandatangani pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran upt, dan bagi pegawai asn, calon pegawai asn dan ptt ditandatangani oleh kepala upt. dalam hal kepala upt berhalangan, maka spt ditandatangani oleh kasubbag upt, sedangkan spp ditandatangani pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran upt. untuk pegawai asn, calon pegawai asn dap ditandatangani oleh kepala upt, dan bagi pegawai asn, calon pegawai asn dan ptt, spt dan spp ditandatangani oleh kepala upt. untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, halaman belakang sppdan xii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. pengembalian spt, spp dan laporan perjalanan dinas diatur sebagai berikutbukti pembayaran bagasi, bukti pembayaran bis taksi atau bukti pembelian bahan bakar minyak bbm), biaya tol, dan bukti pembayaran hotel penginapan lainnya.bukti pembayaran hotel penginapan lainnya:(l)ejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pegawai asn, calon pegawai asnasnis|sis lan sisi iis |8i8s sisi ysx s|s|g (els inisial (sisi sis jawara si2|2lu joe 2sasis aaa wj9 dls k5) solo sisi 2s8s|isi3 bala sisi c5$ man ato! pns sisi dis|g9 ola! i i|g (8s sisi br) basics |s|a 'wjo ala s|sio a|p m tut s|s| sig tik i2ie| see ssi 'u| 2g. isis 2x9 ze5$ sisi (ol se32 |.| |si |s| talalentetaleatel load si2| olololoa aa) sici s|g sel sisi ojw isi! ana lele isis sis sls: s s|s pistols s2| ela'a an. ssi tae tag csis sis sig isis eng sig sisi 25x slealsajeja similis |sje ole'o isinisig si8 sisi |s| sisa s|sis sisi kapital ola lele srg lag ssi mat sis sis isis era ala2 |(s|u|s ako 2lolo a35 (is similis sss sig sasis o'o| bio ss! wis! sss i|s .s|s ole! sis sisi 818j2 inis|al|g ss'slw e|z sisi w s sig isisisisisi3 23r3 8is'g|is basa sas peak o'o| sc'c kis sent isgisis i8| dan dis ejs sosialis isisisisis! nan tetap sisi ssisisis sisi sisi sil33 isis! sis sie mis|s isis nls sis sis lists sisi|g sisi |s|e sisi png bola ssi als isis (ol jari isis sisi isisisisisis: c)| s's'sis sisi |s|sis| sib sri scale sasis sila|h giwol #|s sim :$ tr! lal aksi oka sisi sasis |sisi isis slolcdl sisi sisi else) sisi$ goals ss|s jojo si8sisi sis sis al! g|sisi$ sis'siw lawu s'w ajal ia tiup kan tsl sis naa olio similis e'sisisisis sisi isis sis gama tai lol sini |a| sis (ol sisi|m u|lwu |s| aro sis lo! acer similis zte) adi s85 ex5 disisi esa sis s|g dah ka) gio trd pasa sisi rel s'w'sis i8|s sic'ic sisi ols sasis aa: s1) $ ita olok|o tienne) ole s2) eni ssl is! sis tej aan suci s|e, sisi issue sis'sis b| isis s|3i ftp o|el aral isi s'c isis ssi sis sig fa) bani jejelale sis'sis lele sis|s sis oles isis sis| is|sis lal sisi9 sides el (aja yaa |. sas nmr: nana aa: sal ll. ala isl lola plan bal egi lee ala bag heg psi ses is| &| | an: ss59 ro09 stepa sisi aj 8x2 s|$ sis sbi sig! pra kar sala) saka popbupati, wakil bupati, pimpinan dprd eksekutif anggota dprd, eselon eksekutif eselon iii fungsional golongan eksekutif eselon fungsional golongan iii eksekutif asn non struktural calon asn eksekutif pegawai tidak tetap eksekutif tarif transportasi udara perjalanan dinas luar daerah pulang pergi) dibayarkan secara riil atau cost tarif per kelas kota tujuan pontianak jakarta pontianak yogyakarta pontianak surabaya rp21. pontianak semarang pontianak solo pontianak bandung pontianak denpasar rp27. (pontianak banda aceh pontianak bandar lampung pontianak biak tarif transportasi dari dki jakarta kabupaten kota sekitar pulang pergi) dibayarkan secara riil atau cost transportasi fpiisakarta kota tangerang slpxtsakarta (kabupaten tangerang (apiasakata (kepulauan serbu rp fasilitas transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi pulang pergi) dari kota ngarang kab kota tujuan prov. kalimantan barat dibayarkan secara riil atau cost tujuan darat udara") air ) ankanstuta tap movoofer asooornfan rekan sang sosok| mor ta0000n rokan mempawah (ap ifa pemasang alta singgasana tap 2s000nfa ket tarif transportasi udara dan transportasi air dihitung dari kota pontianak. tarif transportasi dari kota ngarang kota tujuan perjalanan dinas luar provinsi pulang pergi) dibayarkan secara riil atau cost transportasi uang representasi perhari dibayarkan secara lumpur tepatnya kuat proving luar daerah dalam daerah dalam provinsi kecamatan bupati wakil bupati pimpinan dewan anggota dprd pejabat eselon landak, karo natashaperjalan dinas dalam daerah dari kota ngarang kecamatan wilayah kabupaten landak pulang pergi) kecamatan tujuan tarif keterangan transportasi kecamatan ngarang jam) kecamatan banyak hulu kecamatan limpo kecamatan kuala bee kecamatan manger kecamatan mempawah hulu kecamatan menjalin kecamatan menyukai kecamatan tengah templat (kecamatan kompak (kecamatan sebagai tarif transportasi perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan wilayah kabupaten landak pulang pergi) tarif antar kecamatan memutuskankepala organisasi perangkat daerah adalah kepala organisasi perangkat daerah kabupaten landaksuami isteri pejabat negara, pimpinan dprd, sekretaris daerah!if transportasi perjalanan dinas dalam daerah bagi kecamatan dari ibu kota kecamatan desa dusun dalam kecamatan yang sama tarif ibu kota kecamatanbahan bakar minyak kendaraan pribadi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi pulang pergi) tarif ngarang entikong biayakil ngarang kubu raya biaya ril ngarang mempawah biaya riilsewa kendaraan dalam kota bagi pejabat negara pimpinan dprd dibayarkan secara riil atau cost oman sera penari sewa eror" jas tan ta0 sama foam sumatera barat disamping tp abengatu jawatimur area sulawesi selatan sulawesi tengah sulawesi tenggara maluku utara tarif sewa kendaraan dalam kota khusus kegiatan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia bagi pejabat negara) dibayarkan secara riil atau cost kendaraan roda luruh wilayah pena malaga maks. cc| kendaraan hari indonesiauraian bupati pimpinan eselon iii eselon ama dprd anggota fungsional dai dprd eselon biaya pemetaan rp. rp. rp.natasha "eeonukaeee seterusnya ditetapkan ngarang pada tanggal. pejabat yang berwenang) nama pangkat golongan nip bupati landak, natashaimpinan anggota dprd kop dprd surat perintah tugas nomor sanrone ani seterusnya ditetapkan ngarang pada tanggal. ketua dprd nama dak contoh format surat perjalanan dinas pada organisasi perangkat daerah kop organisasi perangkat daerah lam iii anyaman surat perintah perjalanan dinas momo mbs cenrana tebar berwenang yang memberpermahpejabat yang berwenang) nama pangkat golongan nip bupati landak,jalanan dinas pimpinan anggota dprd kop organisasi perangkat daerah surat perintah perjalanan dinas aga ann pejabat berwenang yang memberi perintah |a.cc.laindlain ditetapkan padatanggal sekretaris dprd nama pangkat golongan nipada organisasi perangkat daerah spp nomor berangkat dari tempat kedudukan) pada tanggal pejabat yang berwenang)n), biaya penginapan sesuai biaya riil (at costnon tunai adalah pembayaran yang bayarkan melalui rekening. lumpur adalah uang yang dibayarkan sekaligus, cons dan ptt untuk melaksanakan perjalanan dinas. pelaksana tugas selanjutnya sebut plt lampiran ximpinan anggota dprd spp nomor berangkat dari tempat kedudukan) pada tanggal sekretaris dprdprd nama pangkat golongan'lampiran xsan tugas perjalanan dinas 2urai ternlalaan fembalaltan lugas perjalanan dinas nomor nda yang bertandatangan dibawah ini nama maa aan kepala skpd kpa) jabatan kam lele aman ane lamaran krs papan nun nan unit kerja ann menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas perjalanan dinas atas nama nama maa aaaaanaaamaneaanaaa( pelaksana perjalanan dinas) jabatan ena men ana nenek sman unit kerja maa aan penn ann kan aman ann panen kane dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan ooo yang membuat pernyataan, ena maa maan bupati landak, natasha "lampiran xivmaan kepala skpd kpa) jabatan unit kerja bnn aan app pipa apa aanapaaananannaannn aapenanaman ananaaaaae pelaksana perjalanan dinas) jabatan aaa aaa dan pena pena anakan aan panen aaa unit kerjagara yang membuat pernyataan, bupati landak, karolina margaretama nnn nan nan aan snn are raman men jabatan lana nam mma tenda3uraianngarang,.oooooooooo pejabat pelaksana teknis kegiatan pelaksana spt nip nenek eenaonaenenmananan nip nee enam bupati landak, karolina margaret natasha bab mekanisme, monitoring, menghadiri dan memfasilitasi undangan resmi lainnya, menempuh ujian dinas ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan:: kegiatan kaji terap: kegiatan kursus kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan sejenis lainnya: kegiatan pemeriksaan, pengawasan dan atau audit, tindaklanjut hasil pemeriksaan: kegiatan uji tera, uji petik, penelitian dan surveyperjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada opd terkait. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf paling lama (empat) hari termasuk hari berangkat dan hari kembali. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf huruf dan huruf dilakukan sesuai dengan undangan. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf dilakukan paling lama sesuai dengan penugaslperjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam kondisi tertentu dan dilakukan lebih dari jamuntuk menetapkan perjalanan dinas, digolongkan menurut tingkatan yaitu pejabat negara, pimpinan dprd, anggota dprd, pejabat eselon ii, staf ahli bupati: cc. pejabat eselon iii, pejabat fungsional golongan iv, pejabat eselon iv, pejabat fungsional golongan iii, pelaksana tugas plt), pegawai asn golongan iv: pegawai calon pegawai asn golongan iii: pegawai calon pegawai asn golongan ii, pegawai calon pegawai asn golongan ptt, dan non pegawai asn. pegawai asn. non pegawai asn sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari suami isteri pejabat negara, pimpinan dprd dan sekretaris daerah diberikan biaya perjalanan dinas sebesar biaya perjalanan dinas pegawai asn golongan iv. (s5) keikutsertaan suami isteri pejabat negara, pimpinan dprd dan sekretaris daerahtenaga ptt sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pegawai tidak tetap atau ptt yang memiliki surat keputusan yang ditandatangani oleh bupati landak. tenaga ptt sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut ptt lulusanjijazah div, dan sederajat dibayarkan setara pegawai asn golongan ii, dan ptt lulusan jatah smp, sma, smk, di, dii dan diri sederajat dibayarkan setara pegawai asn golongan: biaya penginapan: cc. uang harian, dan uang representasi. sewa kendaraan dalam kota bagi pejabat negara dan pimpinan dprd biaya menjemput mengantar jenazah biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari biaya tiket pesawatdari tempat kedudukan tempat tujuan dibayarkan sesuai dengan biaya riil atau cost, termasuk biaya bagasi (bagi maskapai yang tidak memberikan fasilitas bagasi) maksimal (sepuluh) kilogram dan atau tidak melebihi pagu harga tiket tertinggi berdasarkan tarif dan fasilitas transporiaya bis taksiri tempat kedudukan tempat tujuan, termasuk biaya tol dibayarkan sesuai dengan biaya riil atau cost berdasarkan tarif transportasi pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. biaya bahan bakar minyak bbm)lam provinsi menggunakan kendaraan pribadi, dibayarkan sesuai biaya riil atau cost maksimal sesuai rincian biaya bahan bakar minyak bbm) perjalanan dinas luar daerah dalamdalam daerah pada wilayah pemerintah kabupaten landak, baik kecamatan, desa dan dusun dibayarkan secara lumpur, berdasarkan tarif transportasi pada lampiran iii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.aupun perjalanan dinas dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas, termasuk pengemudi atau sopir dan keadaan luar biasa lainnya. il)pegawai asn, calon pegawaibayarkan sesuai dengan biaya riil atau cost dan dihitung sejumlah hari penugasan dikurangi (satu) harpada: perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket akomodasi ditanggung pelaksana kegiatan, dansosialisasi, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihanpegawai asn calon pegawailaksanaan pemberikembali terhadapi. format laporan realisasi anggaran dppkad pemerintah kabupaten kayong utara laporan realisasi anggaran dppkarah |o000000000 pajak daerah nee bnn bnn daerah yang dipisahkan pen daerah yangang sah pendapatan hibah dana darat dana bagi hasil pajak dari tee, daerah lainnya otonomi khusus bantuan keuangan dari see daerah lainnya jumlah pendapatan| belanja belanja tidak langsung belanja bunga belanja subsidi ')o)o|oo) jumlah belanja| surplus petisi9 | . pembiayaan daerah penggunaan spa pencairan dana cadangan dpoeanyangaipsaam | daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman daerah pemberian pinjaman penerimaan piutang daerah jumlah penerimaan| |. pengeluaran pembiayaan daerah pembentukkan dana cadangan penyertaan modal investasi) pemerintah daerah |. pembayaran pokok utang aan pemberian pinjaman daerah lo. dan jumlah pengeluaran| lo. dan pembiayaan netto| lo. sisa lebih pembayaran lo. bupati kayong utara, ttd. hindi hamid salinan telah teliti dansesuai dengan aslinya pma swat tpa nip as7sofis c1tahun nomor tambahan lembaran daerah nomor..yang lampu swa nip asesoris b8hibah yang diterima alamat penerima jumlah rp) dea aan last bupati kayong utara, ttd. hindi hamid salinan telah diteliti dansesuai dengan aslinya swata00 dea aan last bupati kayong utara, ttd. hindi hamid galian telah diteliti dansesuai dengan aslinya mep,kayong utara skpd on pajak daerah) daerah daerah yang sah |. jumah| belanja belanja tidak langsung |oo0000000 belanja pegawai |o00000000 belanja langsung belanja pegawai belanja barang jasa belanja hibah barang hibah barang jasa yang menjamamaaa ketiga masyarakat barang asam yang diserahkan kepada pihak ketiga masyarakat belanja barang untuk naa ketiga masyarakat selain hibah dan bantuan sosial "") barang jasa selain hibah 222xx apaan belanja modal jumlah| o)o i|oo000 surplus (berisi| |
rar lah suri .ib lari tee ifaayong utara tahunikiran data rts yang bersumber dari basis data terpadu untuk monitoring.pbdenis kabupaten. dari apbd kabupaten kayong utara dialokasikan biaya penunjang operasional raskin yaitu:.pagu raskin kabupaten tahun merupakan besaran jumlahalimantan barat ditetapkan oleh gubernur. pemerintah kabupatenpagu raskin kecamatan dan despagu raskin kecamatan dan desa kabupaten kayong utara tetapkan oleh bupati. pagu raskin suatu desa pada prinsipnya tidak dapat direlokasi desa lainnyaka aluses musket harus dituangkan dalam berita acara ba) pemutakhiran data rts pm raskin hasil muses musket yang dimasukkan dalam formulir rekapitulasi pengganti frp) mus dengan muscat dan frp. bagi rumah tangga pengganti hasil modes musket diterbitkan serta oleh kepala desa lurahmengenaiketentuan khusus untuk daerah kecamatan desa tertentu yang relatif sulit dan jauh untuk dijangkau, yaitu kecamatan pulau maya, kepulauan kalimat, seperti dan beberapa desa wilayah kecamatan simpang hilir, maka pola pengaturannya dapat dilakukan dimuka untuk beberapa bulan depan sekaligus dengan menerbitkan surat rekomendasi berupa surat permintaan alokasi spa) khusus yang merupakan satu kesatuan dengan spa regulerinspektorat kementerian lembaga sesuai model laporan triwulan ltraskinmengenaiasyarakat.bpmpdpkbayong utara. pola penyaluran raskin dapat dilakukan secara periodik beberapa bulan alokasi sekaligus. permohonan rekomendasi raskin yangperum bulog ketapang titik distribusi atau tempat lain yang disepakati, dilaksanakan langsung oleh petugas sub divre perum bulogsub divre perum bulog ketapang).jumlahjenis raskin mulai berlaku pada tanggal januari danttd hindi hamid dalan telah diteliti dansesual dengan aslinya pama wii tpa nip asy fos sari gis tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat dpm) oleh musyawarah desa kelurahan. keperraadalah delivery order. spp adalah surat permintaan penyerahan barang. upm adalah unit pengaduan masyarakat. bab pelaksanaan program raskin pelaksanaan program raskin kabupaten kayong utarapelaksanaan program raskin kalimantan barat tahun uraian petunjuk teknis program raskin kabupaten kayong utarapetunjuk teknis program beras untuk rumah tangga miskin kabupaten kayong utaruntuk jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin kalbar sebanyak kepala keluarga. penduduk indonesia saat ini:an distribusi raskin kayong utarnentuan pagu raskin desa |
bupati aceh tamiang provinsi acehmanajemen kepegawaian yang efektif, perlu dilakukan penataan pegawai daerah dengan perjanjian kerja agar fungsi dan perannya sesuai dengan formasi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik, bahwalum cukup mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pegawai daerah dengan perjanjian kerja sesuai dengan formasi yang dibutuhkan untuk kepentingan kedinasmemutuskan. tft tali ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan kompetensi pdp sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati, bab vii penilaian kinerja penilaian kinerja pdp bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara bupati dengan pdp yang bersangkutan. penilaian kinerja pddp. penilaian kinerja pdp dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. penilaian kinerja pdp pada tingkat kabupaten dilaksanakan oleh tim penilai kinerja pdp yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim penilai kinerja pdp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur bpp, inspektorat dan kpk yang terkait. penilaian kinerja pdp pada kpk dilakukan oleh kepala kpk dan atasan langsung dari pdp. dalam melakukan penilaian kinerja pdp, kepala kpk dan atasan langsung pdp dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat. hasil penilaian kinerja pdp atasan langsung berupa rekomendasi disampaikan kepala kpk. kepala kpk menyampaikan hasil penilaian kinerja pdp pada kpk nya kepada tim penilai kinerja pdp. hasil penilaian kinerja pdp sebagaimana dimaksud pada dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian honorarium insentif, dan pengembangan kompetensi pdp. pdp yang . pdp yang dinilai oleh atasan langsung, kepala kpk diberhentikan dari pdp. bab viii pembinaan dan pengawasan setiap kepala kpk wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pdp lingkungan kpk masing masing. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pdp dilakukan oleh atasan langsung pdp lingkungan kerjanya guna menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bab pembiayaankabupaten aceh tamiang, dan bab ketentuan lain lain pdp yang dikenakan penangkapan, dan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana, diberhentikan sementara dengan keputusan bupati. pdp yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan gaji terhitung mulai tanggal dikenakan penangkapan, dan atau penahpdpoleh bupati. apabila putusan . apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pdp yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ternyata tidak terbukti bersalah, pdp tersebut paling lama (satu) bulan terhitung sejak diterimanya putusan, mengajukan permohonan, untuk diaktifkan ditugaskan kembali kepada bupati. pdp sebagaimana dimaksud pada yang telah bekerja kembali, gaji yang dibayarkan terhitung mulai tanggal ditugaskan kembali sebagai pdp. pdp tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon pns. untuk diangkat menjadi calon pns, pdemerintah kabupaten wajib memberikan perlindungan dengan mengikutsertakan pdip dalam program jaminan kesehatan dan atau jaminan kecelakaan kerja yang dilakukan secara bertahap berdasarkrita daerah kabupaten aceh tamiang tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, ketentuan angka huruf dan huruf danberita daerah kabupaten aceh tamiang tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. dy21main tak acer bupati aceh tamiang, diundangkan karang baru hamdan sati pada tanggal, mean (oh ribu sekretaris daerah kabupaten aceh tam lazuardi berita daerah kabupaten aceh tamiang tahun nomor bab ketentuan umum dalam keputusa(aceh tamiang. pegawai daerah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat pdp adalah orang yang diangkat dengan keputusan bupati berdasarkan hasil seleksi tahun dengan masa kerja (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan daerah dengan diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan pada instansi pemerintah kabupaten aceh tamiang dan diberikan upah gaji setiap bulan sesuai kemampuan daerah melalui suatu perjanjian kerja. indentitas pegawai daerah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat induk adalah identitas yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan berlaku sesuai dengan keputusan pengangkatan pdp. gaji atau nama lain adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atas beban pekerjaannya setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah. kedudukan adalah posisi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. tugas adalah serangkaian kewajiban kedinasan yang harus dilaksanakan oleh setiap pdp. fungsi adalah kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pdp untuk melaksanakan tugas kedinasan. izin belajar . izin belajar adalah izin yang diberikan kepada pdp yang telah memenuhi syarat dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pdp dengan biaya mandiri dan pelaksanaannya luar jam kerja. surat keterangan melanjutkan studi adalah surat yang berikan kepada pdp yang pada saat diangkat menjadi pdp sedang melanjutkan studi jenjang yang lebih tinggipelatihan pdp adalah proses belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan pdp. pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pdp yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan dalam maupun luar jam kerja. tenaga bakti atau nama lain adalah .tenaga yang bekerja secara suka rela berdasarkan surat perintah tugas kepala kpk atau kepala unit kerja untuk membantu pelaksanaan tugas administrasi teknis lingkungan pemerintah kabupaten. bab pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian bagian kesatu pengangkatan pdp diangkat oleh bupati sesuai dengan formasi jabatan dengan memperhatikan kebutuhan pada kpk penetapan formasi jabatan pdp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pengangkatan pdp dilakukan melalui seleksi. seleksi sebagaimana dimaksud pada melalui tahapan seleksi administrasi dan seleksi tertulis. bersyarat . persyaratan dan proses pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. yang dapat mengikuti seleksi menjadi pdp adalah pegawai kontrak atau nama lainnya yang telah diangkat dengan keputusan bupati keputusan kepala kpk keputusan kepala sekolah dan bekerja secara terus menerus. tenaga bakti atau nama lainnya yang ditunjuk dengan surat tugas dan bekerja secara terus menerus. bagi pegawai kontrak atau nama lainnya yang diangkat sejak tahun atau sebelumnya dan bekerja secara terus menerus dapat diangkat menjadi pdp setelah dinyatakan lulus mengikuti proses seleksi administrasi. bagi pegawai kontrak atau nama lainnya yang diangkat pada tahun sampai dengan tahun dan bekerja secara terus menerus dan tenaga bakti dapat diangkat menjadi pdp setelah dinyatakan lulus mengikuti proses seleksi administrasi dan seleksi tertulis. persyaratan pengangkatan pdp adalah: tanda bukti lulus seleksi administrasi dan atau seleksi tertulis pengangkatan pdp: nota persetujuan teknis pengangkatan pdp yang ditandatangani oleh kepala bpp. pengangkatan pdp ditetapkan dengan keputusan bupati. masa kerja pdp adalah selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. pdp yang telah diangkat oleh bupati wajib membuat dan menandatangani surat perjanjian kerja kontrak kerja) dengan kepala kpk atas nama bupati. surat perjanjian . surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mengatur tentang: hubungan kerja dan jangka waktu ikatan kerja, tata tertib: jam kerja, penempatan, tugas dan tanggung jawab, gaji, lembur, cuti, kerja rangkap, berakhirnya perjanjian, dan penyelesaian perselisihan. bagian kedua penempatan pdp yang telah menandatangani surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya oleh kepala kpk ditempatkan pada unit kerja sesuai dengan formasinya dengan menerbitkan surat perintah tugas. pdp yang ditempatkan luar organisasi kpk, diperbantukan atau yang dipekerjakan untuk tujuan tertentu, surat perintah tugas penempatannya diterbitkan oleh kepala bpp atas nama bupati aceh tamiang setelah telah menandatangani surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga pemindahan pemindahan pdp antar kpk lingkungan pemerintah kabupaten aceh tamiang dilakukan oleh oleh kepala bpp atas nama bupati. pemindahan pdp sebagaimana dimaksud pada berdasarkan: surat permohonan pindah dari pemohon, rekomendasi menerima dari kpk unit kerja yang membutuhkan: dan rekomendasi mengeluarkan dari kpk asal. pemindahan . aga pemindahan pdp antar unit kerja dalam lingkup kpk dilakukan oleh kepala kpk dengan menerbitkan surat perintah tugas. bagian tempat pemberhentian pdp diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri, diterima menjadi calon pegawai negeri sipil, meninggal dunia, telah mencapai usia (lima puluh enam) tahun, adanya kebijakan pengurangan pdp karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan, apabila dianggap tidak layak karena melakukan pelanggaran disiplin berupa: kerja rangkap badan dinas kantor, organisasi masyarakat, organisasi politik atau perusahaan swasta, tidak masuk kerja selama (dua puluh lima) hari kerja dihitung secara kumulatif dalam (satu) tahun, dan diangkat menjadi kepala mukim atau datuk penghulu, sakit sehinggasurat keterangan kepala kpk. pdp yang dinilai oleh atasan, tidak diperpanjang dan diberhentikan dari pdp. pdp dapatkukan suatu tindakan atau perbuatan dan atau tingkah laku yang bertentangan dengan nilai moral dan etika, melakukan suatu tindakan atau perbuatan dan atau tingkah laku yang menjatuhkan martabat dan wibawa pemerintah kabupaten aceh tamiang, tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus menerus selama (lima belas) hari kerja, dan melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pdp. pemberhentian pdp tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada (l) dan pemberhentian pdp dengan hormat sebagaimana dimaksud dalan ditindaklanjuti dengan keputusan bupati. pdp yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diangkat kembali. pdp yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut: untuk masa kerja (satu) sampai dengan (lima) kali masa perpanjangan kerja secara terus menerus diberikan uang penghargaan sebesar rp. (dua juta rupiah), untuk masa kerja lebih dari (lima) kali masa perpanjangan diberikan uang penghargaan sebesar rp. (dua juta rupiah) ditambah rp. (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap (satu) dikali masa perpanjangan kerja yang dijalani dan paling banyak rp. (sepuluh puluh juta rupiah). bagi pdp yang meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas kedinasan selain mendapat penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan uang duka sebesar rp. (tiga juta rupiah) dengan syarat yang bersangkutan telah memiliki induk. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi pdp yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dan kepala kpk dilarang mengusulkan pergantian bagi pdp yang berhenti atau diberhentikan. il. bab iii hak dan kewajiban pegawai daerah dengan perjanjian kerja setiap pdp berhak memperoleh: gaji, cuti, cc. jaminan kesehatan, perlindungan kerja, dan peningkatan kompetensi. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. setiap pdpyimpan rahasia pekerjaan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menaati dan menjalani jam kerja yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang undangan, bersedia dan siap untuk ditempatkan diseluruh kpk aceh tamiang, berdomisili wilayah kabupaten aceh tamiang yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ktp) kabupaten aceh tamiang, kecuali yang ditugaskan pada tempat tempat tertentu. bab identitas pegawai daerah dengan perjanjian kerja pdp yang diangkat dengan keputusan bupati, diberikan identitas diri berupa: baju seragam, dan kartu tanda pengenal berupa induk. kartu induk . kartu induk wajib dikembalikan apabila pdp yang bersangkutan diberhentikan: kartu induk hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dinas, petunjuk penggunaan kartu induk ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan mengenai baju seragam sebagaimana dimaksud pada huruf atur dengan peraturan bupati. bab gaji pdp berhak atas gaji yang layak. besarnya gaji pdp ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan kemampuan keuangan daerah. selain gaji pdp berhak atas uang lembur, honorarium dan atau insentif, gaji sebagaimana dimaksud pada dapat bersumber dari apbd, anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja aceh. bab peningkatan kompetensi pdp yang mempunyai prestasi kinerja baik dapat ditingkatkan dan dikembangkan kompetensinya. peningkatan dan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran dan atau pemasangan. bagi pdp yang ditunjuk mengikuti program peningkatan dan pengembangan kompetensi dapat diberikan ijin belajar atau diikutsertakan dalam kegiatan yang dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsinya. setiap kpk menyusun rencana peningkatan dan pengembangan kompetensi pdp yang tertuang dalam rencana kerja tahunan kpk dan disampaikan kepada bpp. ketentuan . |
peraturan bupati sampang nomor::pebruarierintah dan pembangunan kabupaten sampang pada tahun anggaran maka perlu disusuninsip penyusunan apbd apbd disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah apbd harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwalpenyusunan apbd harus melibatkanagar mengacu pada permendagri nomor tahun dan peraturan pemerintahharus bersertifikat, apabila dalam skpd tidak ada personil yang memenuhi syarat, maka fungsi dan wewenang ppk dilakukan sendiri oleh pa kpkretariat layanan pengadaan secara elektronik lpse) kabupaten sampanglaksanaanada awal pelaksanaan tahun anggaran atau setelah anggaran disetujui oleh dprd, menginventarisir semua jenis pengadaan barang jasa (konsultansi, pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dan jasa lainnya) baik yang akan dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung, pelelangan seleksi, penunjukan langsung, sayembara maupun kontes termasuk juga pekerjaan yang akan dilaksanakan secara swakelola. kemudian membuat rencana umum pengadaan rup) untuk semua jenis pengadaan. cc) point dan pointdan diumumkan website daerah dan lpse. menetapkan pejabat pembuat komitmen ppk), mulai tahun ppk harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa..barang jasa juga.kerangka. kerangka acuan kerja kak) term reference tor) kak dibuat untuk kegiatan konsultansi perencanaan konsultansi pengawasan swakelola yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dan masyarakat kak memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan waktu pelaksanaan keperluan bahan, jasa lainnya,peralatan suku cadang, tenaga ahli perseorangan rincian biaya pekerjaan produk yang dihasilkan gambar rencana kerja dan spek teknis (jika diperlukan)akuntansi untuk pengadaan barang jasa dengan nilai sampai rp.y0o dari nilai kontrak kepada pejabat pembuat komitmesetelah menerima dari pa, maka ketua panitia pengadaan menghubungi sekretariat lpse kabupaten sampang bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten sampang untuk mendapatkan user name agar dapat mengakses portal lpse. bersama ppk menyusun rencana pemilihan penyedia barang jasa, menetapkan dokumen pengadaan. dokumen pengadaan standart bidding document sbd) bisa diunduh didownload menetapkan besaran nominal jaminan penawaran. menyusun jadwal pengadaan.anitia pengadaan barang jasa, khususnya yang menjabat sebagai ketua panitia pengadaan barang jasa setelah mendapat user name dari admin agency lpse kabupaten sampang dapat dengan mudah mengumumkan pengadaan barang jasa sendiri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. caranya akan disampaikan pada waktu kegiatan bimbingan teknis khusus panitia pengadaan barang jasa yang akan diselenggarakan oleh bagian pembangunan kabupaten sampang pada awal tahun website daerah www.sampangkab.go.id portal pengadaan nasional melalui lpse kabupaten sampang yaitu: papan pengumuman resmi papan pengumuman masing masing skpd penyedia jasa dapat mengajukan sanggahan kepada panitia pengadaan dan dihembuskan kepada ppk, pa kpa dan inspektorat kabupaten sampang apabila ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur pelelangan, rekayasa tertentu menghalangi terjadinya persaingan sehat, penyalahgunaan wewenang oleh ulp pejabat berwenang lainnya. unsur kkn tidak menjadi materi singgah tetapi menjadi materi pengaduan. surat sanggahan disampaikan paling lambat (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang jawaban sanggahan selambat lambatnya (lima) hari kerja sejak diterimanya surat sanggahan. apabila. apabila penyedia jasa tidak puas terhadap jawaban panitia pengadaan, maka dapat mengajukan sanggahan banding dengan ketentuan ditujukan kepada bupati, paling lambat (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan,bupati memberikan jawaban paling lambat (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat sanggahan banding. sanggahan banding menghentikan proses pelelangan seleksid.dan atau penunjukanb.menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang jasa kepada pa kpa, )mengumumkan pemenang penyediauntuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya sampai dengan rp. seratus milyar rupiah) pengadaan jasa konsultan sampai dengan rp. sepuluh milyar rupiah) aj, ppk, panitia pejabat penerima hasil pekerjhanya dalam pekerjaan yang dilakukan secara swakelola tidak menetapkan panitia pejabat pengadaan barang jasa, pelaksanaan kegiatan secara swakelolakepala skpd staf mera lokasi hukum.,kontrak usaha kecil kontrak kontrak tahun jamak kontrak s d kontrak tahun pertamayo0 hps sampai dengan rp. juta berlaku hari kerja sejak pengajuan singgah banding penerbit jaminan bank umum, perusahaan penjaminan yang memiliki ijin dari menteri keuangan,,i. pembangunan yang dimaksud dalam pedoman tata cara iniorganisasi pengelola kegiatan untuk pembangunan bangunan gedung negara terdiri daridan prasarana lingkungan wajib meminta bantuan teknis kepada dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten sampang dan dinas cipta karya dan tata ruangakhusus dinas pengairan kabupaten sampang, dinas bina marga dan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten sampang mengikuti tupoksi instalasinya masing masing, sedangkpee khusus 'a) bupati, wakil bupati, ketua dan wakil ketua dprd kabupaten, pejabat dengan jabatan yang setingkat point a). sekretaris daerah kabupaten pejabat dengan jabatan yang setingkat point asisten sekretaris daerah kabupaten, kepala dinas, kepala badan, pejabat dengan jabatan yang setingkat point kepala bagian, kepala bidang, kepala balai, pejabat dengan jabatan yang setingkat point kepala seksi, kepala sub bagian, pejabat dengan jabatan yang setingkat point pegawai negeri sipil golongan pee besar mli persyaratan. persyaratan administratif dokumen pembiayaan setiap kegiatan pembangunan bangunan gedung negara harus disertaibangunan gedung negara harus memiliki surat bukti kepemilikan bangunan gedung sesuai peraturan perundang undangan. perijinan. dokumen perencanaandibuat apabila terdapat perubahan gambar perencanaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana dengan persetujuan konsultan pengawas dan ppk hasil.,.. secara kontraktual dari hasil pelelangan umum terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung atau pengada: biaya konstruksi fisik pemborongterima ( secara kontraktual dari hasil seleksi umum sederhana, seleksi langsung, penunjukan langsung, atau sayembarabesarnya biaya perencanaanbiaya pengelolaan kegiatan. biaya operasional unsur pemegang mata anggaran biaya operasional unsur pemegang matbesarnya sesuai ketentuan yang berlaku, perjalanan dinas, cc.unsur pengelola teknis biaya operasional unsur pengelola teknis, adalahengguna anggaran kuasa pengguna anggaran(salvage value) sebesar y0. kerusakan berat.rawatan bangunan:, perawatan tingkat kerusakan sedang, perawatanpembangunan yang dimaksud dalam pedoman tata cara ini meliputi pembangunan baru, pembangunan lanjutan, pembangunan rehabilitasi,, yang dilakukan oleh konsultan perencana secara kontraktual dari hasil pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung,biaya perencanaan tersebut dihitung berdasarkan penggunaan orang bulan dalam setiap tahapan perencanaan. adapu, sumber air yang ada dapat berupa sumber mata air permukiman dan sumber air bawah tanah untuk survey sumber air permukaan tes air baku untuk mengetahui kualitas air apakah sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan menteri kesehatan nomor menkes per ix tanggal september sedang untuk sumber air bawah tanah diperlukan geolistrik minimal titik serta tes isoelektrik pada setiap lokasi, serta asistensi. tahap perhitungan rab dalam tahap ini dilakukan kegiatan survey harga satuan bahan dan upah dilokasi setempat, perhitungan volume bahan dan upah serta kegiatan asistensi, yang dilakukan oleh konsultan pengawas secara kontraktual dari hasil pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung. besarnyaatau penunjukan langsung untuk pekerjaanbiaya), pajak dan iuran daerah lainnya. pembangunan pelabuhan pedoman dan tata , maupun dengan biaya dari sumber lainnya.dkp) pelabuhan laut meliputi dermaga, lapangan penumpukan, lapangan parkir, gedung terminal dan fasilitas pendukung angkutan laut lainnya. petunjuk pelaksanaan penyelen,angkutan sungai, danau dan penyeberangan asap) sebagaimana diatur dalaperaturan pemerintah tahun tentang pelabuhan, keputusan menteri perhubungan nomor tahun tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan. bidang perhubungan laut sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pelayaran, peraturan pemerintah tahun tentang pelabuhan, peraturan pemerintah nomor tahun tentang perkapalan,hubungan nomor km. tahun tentang pengelol. keputusan menteri perhubungan nomor km..:ekerjaan umumkunder secara berdaya kawasan sekunder antar pusat antarpersil dalam guna kantorpusat dengan kawasan guna antara pusat kedua dengan guna pusat kegiatan kesatu dengan kegiatan dalam kawasan kegiatan nasional sekunder kesatu, kegiatan nasional kawasan sekunder nasional dengan perumahan, kawasan perdesaan perkotaan. atau antara pusat kawasan sekunder dengan pusat kedua atau pusat kegiatan kawasan sekunder dan jalan dalam kegiatan nasional kesatu dengan kegiatan local, kawasan sekunder lingkungan, pusat kedua dengan lingkungan kawasan dengan pusat kawasan sekunder kantorpusat kegiatan kedua dengan kegiatan wilayah perumahan, perdesaan. kegiatan wilayah. kesatu, atau wilayah, atau antara kawasan sekunder dengan pusat kawasan sekunder kawasan sekunder pusat kegiatan ketiga. kegiatan ketiga dan kesatu dengan wilayah dengan lingkungan, seterusnya sampai kawasan sekunder pusat kegiatan lokal kantorpusat kegiatan perumahan. kedua.jalan arteri kolektor lokal lingkungan didesain didesain kecepatan didesain berdasarkan didesain didesain berdasarkan didesain sekunder didesain berdasarkan berdasarkan rencana paling kecepatan rencana berdasarkan kecepatan rencana berdasarkan berdasarkan kecepatan rencana kecepatan rendah paling rendah kecepatan rencana paling rendah kecepatan rencana kecepatan paling rendah rencana paling km jam dengan km jam dengan lebar paling rendah km jam dengan lebar paling rendah rencana paling km jam dengan rendah lebar badanjalan badan jalan paling km jam dengan badan jalan paling km jam dengan rendah km jam lebar badan jalan km jam dengan paling sedikit sedikit lebar badan jalan sedikit lebar badan jalan dengan lebar paling sedikit lebar badan jalan paling sedikit paling sedikit badan jalan paling paling sedikit sedikit lalu lintas jarak jauh lalu lintas cepat jumlah jalan lalu lintas cepat persyaratan teknis tidak boleh tidak boleh masuk dibatasi tidak boleh jalan lingkungan terganggu oleh lalu terganggu oleh terganggu oleh lalu primer lintas ulang alik, lalu lalu lintas lambat lintas lambat sebagaimana lintas lokal, dan diperuntukkan kegiatan lokal bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih jalan arteri primer jalan kolektor jalan lokal primer jalan lingkungan yang memasuki primer yang yang memasuki primer yang kawasan perkotaan memasuki kawasan perdesaan memasuki dan atau kawasan kawasan tidak boleh diperuntukkan bagi pengembangan perkotaan terputus kendaraan perkotaan tidak dan atau kawasan bermotor beroda boleh terputus pengembangan tiga atau lebih perkotaan tidak harus mempunyai boleh terputus lebar badan jalan paling sedikit ,5m jenis jalan menurut status jalan jalan nasional jalan propinsi jalan kabupaten jalan kotalan desa jalan lingkungan primer menghubungkan ibukota provinsi termasuk jalan nasional dan jaringan jalan sekunder dan jalan lokal primer yang tidak dengan ibukota kabupaten atau tidak termasuk jalan provinsi dalam kota termasuk jalan kabupaten dalam kota:undang undangundang undang. jangka waktu rencana tata ruang seperti tertuang dalam undang undang. penataan.undang undang nomor tahun tentang penataan ruang butir dan kota. adapun mekanisme evaluasi perda tata ruang kabupaten kota diatur dalamv.badan dinas lembaga kantor oleh pengguna barang jasa, instansi. instansi pemerintah lain lembaga pemerintah non swadaya perguruan tinggi atau lembaga penelitian ilmiah pemerintah),). kegiatan pada dan dilakukan setelah adanya memorandum understanding) antara pemerintah kabupaten sampang dengan lembaga pelaksana swakelola yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan kerjasama operasional masing masing kegiatan tor)jabat pembuat komitmen)vi:mata uang kesepakatan (gd#bbs # bbu) (gd#bbs # sung non personil jenis pengeluaran ket mpa a.a dok. perjalanan lajang: dihitung lajang: dihitung lajang: dihitung berdasarkan harga biaya untuk pengurusan passport, visa, sertifikat, berdasarkan harga berdasarkan harga pasar pasar yang berlaku wajar sesuai kesehatan, dil. pasar yang berlaku yang berlaku wajar kondisi setempat wajar sesuai kondisi sesuai kondisi setempat keluarga: dihitung berdasarkan harga setempat keluarga: tidak berlaku pasar yang berlaku wajar sesuai keluarga: tidak kondisi setempat berlaku tiket penerbangan lajang: sesuai lajang: sesuai lajang: sesuai pengeluaran khusus untuk konsultan internasional berlaku pengeluaran pengeluaran keluarga: sesuai pengeluaran, untuk tariff iata keluarga: tidak keluarga: tidak berlaku istri disertai anak (belum kawin) kelas ekonomi dengan mengambil bandara dari berlaku dan usia dibawah tahun negara asal perusahaan konsultan untuk konsultan nasional, berlaku kelas ekonomi penerbangan domestik. biaya perjalanan lajang: dihitung lajang: dihitung lajang: dihitung berdasarkan harga biaya perjalanan dari kantor bandara terdekat darat inland travel) berdasarkan harga berdasarkan harga pasar pasar yang berlaku wajar (pp): pasar yang berlaku yang berlaku wajar keluarga: dihitung berdasarkan harga untuk perjalanan negara asal, biaya dalam wajar keluarga: tidak berlaku pasar yang berlaku wajar us$ mata uang negara asal keluarga: tidak untuk perjalanan negara indonesia dalam berlaku rupiah dibayar sesuai pengeluaran kelebihan bagasi sesuai pengeluaran sesuai pengeluaran sesuai pengeluaran maks. kg org perjalanan hanya untuk layanan bagasi yang tidak tidak berlaku tidak berlaku sesuai pengeluaran lajang: max. 25kg org perjalanan dibawa sendiri keluarga: max. 40kg keluarga perjalanan unaccompained dibayarrumah tangga storage allowance) lajang keluarga dihitung negara asal dibayar sesuai pengeluaran berdasarkan hargalogging tidak berlaku dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan keperluan dan untuk konsultan internasional keperluan dan pasar yang pasar yang berlaku kerja hari setelah kedatangan dan hari menjelang berlaku kerja keberangkatan untuk konsultan nasional hari setelah kedatangan tunjangan lajang: sesuai lajang: sesuai ketetapan lajang: sesuai ketetapan pemerintah biaya pengurusan ijin tinggal dan ijin kerja penempatan ketetapan pemerintah pemerintah keluarga: tidak berlaku indonesia pengurusan ijin keluarga: tidak keluarga: tidak berlaku tinggal dan ijin berlaku kerja) tunjangan harian lajang: dihitung tidak berlaku tidak berlaku dibayar dalam rupiah untuk non resident staff per diem berdasarkan yang tidak menerima tunjangan perumahan allowance) keperluan dan harga (logging housing allowance) pasar yang berlaku tunjangan harian diberikan untuk penugasan wajar hemat kurang dari bulan keluarga: tidak penugasan lebih dari bulan, tidak diberikan berlaku tunjangan harian, mendapatkan tunjangan perumahan tunjangan lajang: tidak berlaku lajang: dihitung lajang: dihitung berdasarkan harga berlaku untuk non resident staff yang tidak perumahan keluarga: tidak berdasarkan harga pasar pasar yang berlaku wajar setempat menerima berdiam allowance. berlaku yang berlaku wajar keluarga: dihitung berdasarkan harga biaya tunjangan tergantung dari lokasi dan setempat pasar yang berlaku wajar setempat jumlah keluarga. keluarga: dihitung untuk penugasan jangka pendek (kurang dari berdasarkan harga pasar bulan) dibayar berdiam allowance (dengan tanda yang berlaku wajar bukti darikantor tidak berlaku dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan harga pasar kontrak bulan dan atau tenaga ahli harga pasar yang yang berlaku wajar hemat setempat orang, kantor dan perlengkapannya disediakan berlaku wajar hemat serta lokasi yang memadai (tidak instansi pelaksana setempat serta lokasi mewah) perhitungan kebutuhan kantor t yang memadai (tidak berdasarkan kebutuhan rata rata 6m2 orang, mewah)kantor tidak berlaku dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan keperluan yang kontrak bulan, dan atau untuk tenaga ahli keperluan yang wajar hemat orang disediakan instansi pelaksana wajar hemat kendaraan kerja sewa kendaraan sewa kendaraan roda sewa kendaraan roda sewa kendaraan termasuk serta gaji roda dihitung dihitung berdasarkan harga pasar pengemudi berdasarkan harga dihitung berdasarkan yang berlaku wajar hemat kendaraan roda empat untuk staff tenaga pasar yang harga pasar yang sewa kendaraan roda ahli kecuali tim leader berlaku wajar hemat berlaku wajar hemat dihitung berdasarkan harga pasar sewa kendaraan sewa kendaraan roda yang berlaku wajar hemat roda dihitung berdasarkan harga dihitung berdasarkan pasar yang harga pasar yang berlaku wajar hemat berlaku wajar hemat biaya komunikasi dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan keperluan yang tele, telepon, keperluan yang keperluan yang wajar hemat facsimile) wajar hemat wajar hemat .a biaya kantor dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan keperluan dan besarnya biaya laporan tergantung biaya pelaporan keperluan dan harga keperluan dan harga harga pasar yang berlaku wajar jenis, macam, bentuk dan banyak halaman dari pasar yang berlaku pasar yang berlaku wajar laporan. apabila dengan gambar teknik peta, wajar dapat dihitung sesuai pengeluaran peralatan kantor dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan keperluan dan pembelian sesuai pengeluaran dengan keperluan dan harga keperluan dan harga harga pasar yang berlaku wajar menunjukkan bukti pengeluaran (spesifikasi pasar yang berlaku pasar yang berlaku wajar ditetapkan proyek) wajar sewa bulan sesuai harga pasar yang berlaku penugasan luar kota sesuai biaya hotel sesuai biaya hotel bintang sesuai biaya hotel bintang iii agar mengikuti ketentuan mengenai perjalanan meningkatkan tidak berlaku tidak berlaku dihitung berdasarkan keperluan dan lajang: setelah bertugas tahun terus tempat tugas harga pasar yang berlaku wajar menerus temporarily leave) keluarga: setelah bertugas tahun terus menerus hanya tiket penerbangan (pp.) vii. penutup hal hal yang belum diatur dalam pedoman penyusun. demikian pedoman penyusunan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan program pembangunansampang, ttd noer tjahjo lampirankaka ros rau enemy kencan paket orasi anggaran lokasi rekening program kegiatan pekerjaan anggaran sampang, .oe pengguna anggaran rencana umum pengadaan kop skpd rencana umum pengadaan nomor .e.c mna bersama ini kami sampaikan bahwa nama skpd) pada tahun anggaran merencanakan akan melaksanakan pengadaan barang jasa dengan paket pekerjaan antara lain nama paket perkiraan besaran lokasi pekerjaan biaya (pagu) demikian pengumuman ini untuk diketahui bersama. sampang, .ce pengguna anggaran kerangka acuan kerja (kak) uraian pendahuluan latar belakang maksud dan tujuan sasaran lokasi kegiatan sumber kegiatproyek satuan kerja: komitmen data penunjang peralatan, material, personil dan fasilitas dari ppk: tenaga pendukung (jika ada): jadwal tahapan pelaksanaan kegiat) (jika diperlukan). hal hal lain semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan kak produksi dalamkerjasama: bentuk spk untuk pekerjaan konstruksi jasa lainnya (kop surat skpd surat perintah kerja satuan kerja (spk) nomor:.rekaman materai dispendaloka maka rekaman materai , ) nama lengkap) nama lengkap) jabatan jabatan bentuk spk untuk pengadaan barang (kop surat skpd satuan kerja surat perintah kerja (spk) nomor: tanggal'(jumlah poo ipp togo poo oo) nitika salinan asli ini untuk skpd rekaman materai dispendaloka maka rekaman materai nama lengkap) nama lengkap) jabatan jabatan bentuk surat pesanan kop surat satuan kerja pejabat pembuat komitmen! nama lengkap) bentuk spk untuk pengadaan jasa konsultansi surat perintah kerja satuan kerja (spk) nomor: tanggal:uantitas komponen kuantitas harga subtitel (jika tidak harga subtitel total biaya orang satuan rp) jump satuan rp) rp) bulan) rp) sumi rp) umah ppn ma.(ika salinan asli ini untuk skpd dispendaloka konsultansi maka rekaman materai maka rekaman materai nama lengkap) nama lengkap) jabatan jabatan100y6100y4ii. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan: iipenaannnanaankkkemeannnnnnaaan .dan nama: penaannnanaankkkemeannnnnnaaan nama nnnnnnnnn nana nama panaanananenannannnana selaku pejabat panitia pengadaan berdasarkan surat keputusan . nomor krenanannsnnnnanan tanggal leanpnp nan nan nan nan cannon nama paket pekerjaan tan nan nan nan nen nan kode rekening jan net anne aaa lokasi pekerjaan tan nan nan nan nen nan sumber dana jan net anne aaa tahun anggaran pennnnnknnnnnnakkansesaaa dengan menggunakan sistem pengadaan barang jasa sebagai berikut metode pemilihan panakakakakaan metode penyampaian dokumen penawaran banana metode evaluasi penawaran paakakakakanaaaaapenilaian nego metode metodelpse ekonomis pelelangan pasca 100jxx s200jt website daerah sampul gugur pekerjaan tidak kompleks sederhana kualifikasi papan pengumuman lpse pengadaan s100jt ada sampul kebutuhan operasional skpd, awam mpr item sel penunjukan pra tidak ada ada keadaan tertentu pasca tidak ada ada sampul keadaan darurat lawas (awasikontes tidak ada website daerah ada sampul tidak temp. harga pasar batasannilai papan pengumuman tidak dapat ditetapkan sistem pemilihan pekerjaan konstruksio58. lpse ekonomis pelelangan terbatas pra website daerah sampul gugur pekerjaan kompleks terbatas kualifikasi papan pengumuman lpse pelelangan pasca 100jxx s200jt website daerah sampul gugur pekerjaan tidak kompleks langsung kualifikasi papan pengumuman lpse pengadaan s100jt ada sampul kebutuhan operasional skpd, awam eng anna stel penunjukan pra tidak ada ada keadaan tertentu sistem pemilihan penyedia jasa konsultansi penilaian nego metode metode seleksi umum prara website daerah ada sampul kualitas daftar pendek penyedia kualifikasi papan pengumuman kualitas jasa seleksi sederhana pra 50jt s200jtengadaan 5ijt ada sampul kebutuhan operasional skpd pee angin disisi tegnnnn basis ben bonsai penunjukan pra tidak ada ada sampul keadaan tertentu mmg dramas demam paramapegiat hari kerja ket ojo pemeran cas jelas tofu afapafs pen psi fao serangan pengumumanteagj) mmr tin tharkeradimtemetban kino pengumuman blind egi setelah penjelasan obama pam penawaran penawaran penawaran pekerjaan penilaian kuarmksi ngak pembukaan kuarikasi agak pembuatan penetapan pemenang aka pengumuman pemenang san penetapan pemenang masa singgah | eniesei assirsetah pengumuman (en (spp) pengumuman penandatangan kontak paing lambat tha sejak sporturaian pegiat hari kerja ket kama kegiatan islefogelo boru tega pas pns anon serangan pengumumantelag kmk tin inarteradiitemel|relevan gamma pama pengumuman dbd setelah penjelasan pembawaan penawaran penawaran dbd penawaran pekerjaan penilaian kuarmksi ada pembukaan kuasai pembuatan batu penetapan pemenang ada pengumuman pemenang tata penetapan pemenang masa singgah | eieiesanpa nas setelah pengumuman (an (spp) pengumuman penandatangan kontak paing rambai tari sejak sportmasa pplre bao maman mmm masa pengumuman sampul titip (ioakdar oo pembukaan sampul titip ndak, oo |evaluasi sampul o | ptt oo| (ioakdatr oo pembuatan bahu | wii iii iii nrioakditr oo penetapan pemenang titip nioakdatr oo o | pemenang aja diri mbr mma pengumuman spp paling lambat hari dot sejak spp" to i101iii i1010i01|10101diisi ioohari kerja steel ale ela rela eafaefalafalalaelaaf lemanosetahap penjelasan pembukaan dok. hari terakhir pemasukan slemmatami ppi akan poto tahap kompleksitas pekerjaan hari kerja ke mentine tele tele jelas tar ptt penetapan tahap! yioakditr oo pengumuman tahap iii iii iii (aki oo tema lili luan penawaran tahap pembukaan tampil iii nridakditr oo evaluasi tahap oo titip tioakdatr oo pembuatan bahu ) | kti nrioakditr oo penetapan pemenang titip tioakdan oo bca wol pemenang aje iii kereta mama pengumuman dd sejak pengumuman bd sejak spp" lilin illi1l1|tae teknis jasa mer laman pengumuman ann ana nanang ann ann sampul pembukaan sampul mti |idakdiatn oo evaluasi sampul | met pln (ioakdatr oo undangan klar nego tidak diatur karfiksi& nego lele fiisakdiatr oo pembuatan bahu | ill til |idakdiatur oo | spp paling lambat hari nad din sejak spp" dini ia,sama teknis dd sampul pembukaan sampul titip nioakdatr oo | evaluasi sampul oo met iii (ioakdatur oo | penetapan pemenang titip iii (ioakdatr oo | pengumuman pemenang pmp titip (riaakdatur oo | aje makar loan pengumuman undanganklar& nego nioakdatr oo | klarifikasi&d nego kite itititititeeil idakdiatur oo pembuatan bahu oo klitik nioakdatr oo | spp paling lambat hari nad dd nan sejak spp" will ieillell ilt iil iii1 iitiitildk baik e ktp penjelasan pembukaan penawaran hari terakhir pemasukan sama pep erat biaya kompleksitas pekerjaan hari kerja ke jelas ear pep penetapan pemenang titip |ioakdatr oo | pengumuman pemenang titip iii niioakditur oo jam kerub oma pengumuman undangan klar& nego kpi (ioakdatr oo | karfkasik nego oo tilililelell iii |iaakdiatur pembuatan bahu ) | kit tioakdatr oo spp paling lambat hari dkk sejak spp" will iillell iii1 iii1! iiiiiiilane (comma oomjommertasas men pan dokumen kualifikasi pengumuman |abasibot kuaitkasi pepe saat jaa t'n mllolilluua baik penetapan hasil kualifikasi hari terakhir pemasukan dok. bsa peron kualifikasi pekerjaan momantasas ppp were lema pengumuman |undangan mui iii |ifnsetelahmasasanggah ann nan ninnin nnn nka akhir pemasukan penawaran (it penjelasan titip teliti bii min dhrkerjasejakund. pemesan perayaan skor penjelasan m s3aaaaaa nama anna kaki mannnnnn aon koreksi aritmatika penawaran feat kd mana ban biaya pekerjaan dgn dgn dna hari kerja ke messi jaan omembbb tmn pengumuman undangan kar& nego mit itu iii iii nova oo |ktarfkasik nego o | kit titik |iaakdatur oo pembuatan bahu' | meleleh nidakdaur oo pengumuman dd spp" iil ill ili io1 iiinn pemasukan tidak diatur dokumen kualifikasi mera konon kuno bd meankadna inn be dgn inn kd dd ammanfemeag dd bisben lele lan bae keterangan pernyataan keadaan darurat oleh pejabat berwenang ohh pejabat berwenang. bupati mengusulkan anggaran kpd. pejabat berwenang bere tidakdiatur surat perintah kpd. ppk panitia pengadaan untuk ohh tidakdiatur ipad pond tee menara malas menannnnnnn asas panitia pengadaan b j pembahasan jenis, spek teknis, volume jadwal diakukan bersama sama antara ppk penyedia. panitia pengadaan b j petisi pemohon pagatan penamaan dengan masukan petra fnbukaa rawan eva perawan undangan kur garis tete pns bap mba nsp ono pengumuman poo serai corsi pesiar tttt le) jalan kegiatan keterangan aisjolafs fifa jas fin las |nafas pemasukan penawaran adm, tidak diatur teknis harga penunjukan pemenang tidak diatur spp) bentuk pengumuman pengadaan ikon surat skpd) pengumuman pelelangan umum sederhana pemilihan langsung dengan pascakualifikasi nomor: panitia pengadaan barang jasa pada (nama skpd) akan melaksanakan pelelangan umum sederhana pemilihan langsung) dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi pengadaan barangred pek. konstruksi) menunjukkan asli dan menyerahkan foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya, suk sup, sbu pek. konstruksi), npp pkp dan ktp pelaksanaan pengadaan tempat dan alamat ruang, gedung, lantai, jalan dst jadwal pelaksanaan pengadaan kegiatan harf tanggal waktu bnn dokumen pengadaan sd. ban eksis dan menpan s.d, selesai penawaran aia sd. gan penawaran pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dapat diwakilkan dengamengambil dokumen pengadaan. dokumen pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan hardcore. demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. sampang, panitia pengadaan barang jasa ikon surat skpd) pengumuman prakualifikasi nomor: panitia pengadaan barang jasa pada (nama skpd) akan melaksanakan prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansimenunjukkan asli dan menyerahkan foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya, suk, sbu, npp pkp dan ktp pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi hari tanggal waktu tempat dan alamat ruang, gedung, lantai, jalan dst) demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. sampang, panitia pengadaan barang jasa daftar perusahaan asuransi umum yang memiliki program suretyship no, nama perusahaan asuransi) konstruksi non konstruksi atnagrata generalinsrae asuransi allianz lamalndonesia |pt asasi andika sahara putera |et asasi tato asasi asoka mas (pt asasi bangun asiri asasi bina dana aha | (et asasi bhagya para |etasuansi bosnia perikop) | asuransi ingin sejahtera aria makmur |) |pt asuransi buaraindependet jet asasi cenralasia |et asasi eksporindonesa |?t aswansifadont mankotasand (ft asuransi harta aman pertama |?t asuransi himalaya pelindung) | jetasuansitnradsa asuansilasatana tbk |pt asuansilaya protes |pt asuransi anyaman sentaindo |pt asasi kreditndonesia asasi mega pratama |et asasi pariaman asasi pui aih opo asuransi rama sawiawiawa jet asuransi ramayana pem asuransi raya (pt asuransi sarana lindung upaya | |pt asuransi markas |pt asasi stack jasapraama aswansitapakata (et asuransi umum cents |et asuransi umum mega |pt asasi wahanataa jet asuransi ruangan pem berdikarisuranee jet tugu kelima pratama jet tugu prtamandonesia berita acara pemeriksaan barang nomor w.ooo# pada hari ini . tanggal . bulan . tahun ., bertempat di. berdasarkan keputusan . tanggal. nomor :.m., yang bertanda tangan bawah ini maj jabatan ketua panitia ma: jabatan sekretaris panitia maj ane. jabatan anggota panitia marueeeeee. jabatan anggota panitia maj ui. jabatan anggota panitia tidak tetap. yang dipesan dari nama perusahaan: mo. alamat perusahaan rnanannnnnnnnnnnnnnaneeaaaaaaa sebagai realisasi spk kontrak nomor . tanggal . tah ., dengan jumlah jenis barang dan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir. hasil pemeriksaan dinyatakan baik, kami beri tanda yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang jasa kepada penyimpan barang kurang tidak baik, kami beri tandapenyedia barang jasa nama dknkananannnan nanas cv ptnama parganatatanannaanaaaanaan (nama terang) tanda tangan ennannnnnnnnnannknnnnaaa direktur nama ennannnnnnnnnannknnnnaaadaftar lampiran berita acara pemeriksaan barang nomor l.d inna kkn urut yang diperiksa banyaknya dalam rupiah dalam rupiah keterangan kolom keterangan baik kurang tidak baik keran, (tanggal) panitia penerima hasil pekerjaan penyedia barang nama nnnnananannnana nana cepat anna anna nnnnnaa tandatangan .ooooooo nama pannaananannnannnkaaaaaan tandatangan soon nama pannaananannnannnkaaaaaan tandatangan soon (nama terang) nama parnnaannaannnannannanaan direktur tandatangan soon nama pannaananannnannnkaaaaaan tandatangan soon berita acara penyerahan pekerjaan nomor na nnnnnnnnnnnnnannan pada hari ini . tanggal., bulan . tahun . kami yang bertanda tangan dibawah ini i. nama pagananntanananakaa nip dannnnnanannnanaaa jabatan pejabat pembuat komitmen alamat oo. yang selanjutnya disebut pihak (satu) il. nama pagananntanananakaa jabatan direktur cv pt alamat oo. yang selanjutnya disebut pihak (dua) berdasarkan berita acara pemeriksaan barang, nomor ., tanggal. pihak (dua) telah menyelesaikan pekerjaan . sesuai dengan surat perintah kerja surat perjanjian kerja nomor . tanggal ., maka pihak (satu) telah menerima seluruh pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya. pihak kedua pihak kesatu pejabat pembuat penyedia barang jasa komitmen cv pt aannnnnnaaan (nama terang) (nama terang) direktur nip. snnnnnnnnnananknan berita acara penerimaan barang nomor snnnannnnnnnaan pada hari ini . tanggal . bulan . tahun ., kami yang bertanda tangan bawah ini nama penanannanananananan nip. jabatan penyimpanan barang pada. berdasarkan keputusan kepala dinas badan rumah sakit kantor, tanggal . nomor mama telah menerima barang yang diserahkan oleh penyedia barang .o.oo woo. ses uai dengan berita acara pemeriksaan barang tanggal . nomor . sebagaimana daftar terlampirurabaya, w.voodoo w##"w#"#wj (mma penyedia barang jasa penyimpan barang") cv pt.rnnnnnan (nama terang) (nama terang) direktur nip nnnnanannnnnan daftar lampiran berita acara penerimaan barang jenis barang yang kontrak jual jumlah keterangan urut dibeli beli sp spk nomor tanggal banyak harga jumlah barang satuan |ce were (tanggal) penyedia penyimpan baran barang jasa imp cv pt (nama terang) (nama terang) direktur nip. san nnnnnkknnaaanc. target kontrak sukadana sisa dana nilai dpa kontrak kode unit nama kegiatan dpa basi aksi ket. rp) fisik fisik fisik keuangan) keuangan) non fisik keuangan non fisik non fisik rp.) rp.) sha poso loo baju pane sampang, oo. kepala skpd|. poo ani po. pratama d2e58500| lia oo| tass5000| ani muda bo a5ee10o00| 64a3000| | ,s00| amat dot jamal jamal 242r730o00| meng dog jamal jamal liv lva 29a93000| kepala ahli pembina kepalapesasa catatan standart biaya atas merupakan batas tertinggi (maksimum) |
merah nak manyang menyangkut kesekretariatan, penilaian gotong royong terbaik dan pelaksanaan puncak peringatan bulan bhakti gotong royong masyarakat tahukegiatan gotong royongpersatuan dan kesatuan bangsa dan memperkuat negara kesatuan republik indonesia nkri), yang harus tetap dikembangkan dan dilestarikan melalui upacara pencanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat inisalah satu implikasi dari pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat antara lainjanuari nomor tentang pelaksanaan bbcom dan hkg pkk tahun maka pemerintah kabupaten sampang perlu membuat pedoman umum pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat bbcom) kabupaten sampang tahun pelaksanaan pencanangmberdayakan keluarga dalamyang luas. dalam rangka, maka akan diselenggarakan pencanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat bbcom) dan hari kesatuan gerak hkg) pkk kabupaten sampang tahun dasar pelaksanaan undang undang nomornomor. tahun tentang desa, peraturan pemerintah nomor. tahun tentang kelurahsampang yang adil dan makmur menuju keluarga sehat sejahtera. sasaran masyarakat desa kelurahan kabupaten sampi. tema bangkitkan semangat gotong royong melalui gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga menuju masyarakat mandiri dan sejahtera, tempat penyelengaraan puncak peringatan bulan bhakti gotong royong masyarakat bbcom) dan hkg pkk kabupaten sampang tahun desa kelurahan pemenang lomba desa kelurahan tahun waktu bulan bhakti gotong royong masyarakat bbcom) dilaksanakan pada tanggal mei s d mei selama satu bulan penuh, puncak peringatan bulan bhakti gotong royong masyarakat bbcom) dan hkg pkk kabupaten sampang dilaksanakan minggu bulan juni pada lokasi desa kelurahan pemenang lomba desa kelurahan tahun persiapan dan pelaksanaan persiapan persiapan bulan bhakti gotong royong masyarakat bbcom),: pemasangan, seluruh kecamatan kabupaten sampang diharapkan dapat menginformasikan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat melalui surat kabar, tabloid, bulletin, brosur yang ada wilayah masing masing dan atau melalui media cetak lokal. siaran radio daerah spd dan radio swasta kabupaten sampangpembangunan yang dialokasikan kecamatan antara lain seperti, proguntuk melestarikan nilai nilai gotong royong masyarakat dilaksanakan penilaian terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan disetiap desa kelurahan sesuaimenciptan dan sejenisnya, penyuluhan dan pemasyarakatan kadarkumhlicc. bidang sosial budaya dan agama, yang meliputi kegiatan: penyuluhan kesehatan seperti:: pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan masal, dll: bantuan bagi orang tua lanjut usia, seperti: pemberian sembako, sandang, tempat tinggal dan fasilitas lainnya, lomba kesehatan seperti: lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll, pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan seperti sarana dan prasarana posyandu, poskesdesdaerah serta semua kepala badan dinas kantor dan instansi terkait lainya,vinsi dan nasional, melakukan penilaian gotong royong terbaik, monitoring, evaluasi pengendalian pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat wilayah kecamatan, kabupaten, keseluruhan laporan tadi merupakan bahan laporan pemerintah kabupaten sampang kepada pemerintah provinsi, kepala badan perencanaan pembangunan, agar melakukan langkah langkah memberikan pedoman umum. kepala dinas komunikasi dan informatika agarwilayah kementerian agama. jajaran kantor wilayah kementerian agama melakukan kegiatan kegiata., agarll. mengadakan lomba kesehatan, seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll. ketua tim penggerak pkk tim penggerak pkk secara berjenjangsampangbentuk tim penilai gotong royong terbaik tingkat kabupaten sampang yang anggotanya terdiri dari unsur skpd terkait, tp. pkk kabupaten sampang. bidang bidang kegiatan yang dilaksanakan disetiap desa kelurahan untuk provinsi jawa timur berpedoman pada tri daya yang meliputi pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendaliangubernur, paling lambat (satu) bulan setelah pelaksanaan dalam rangka pengorganisasian kegiatan camat perlu:, paling lambat (satu) minggu setelah pelaksanaan.nya. ix. pembiayaan pembiayaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat bersumber pada apbddalam pelaksanaan desa kelurahan, kecamatan dan kabupaten sampangdemikian pedoman umum pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat kabupaten sampang tahun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. sampang, april bupati sampang, annan hasil |
nak meh nomor tahunentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, bahwa dengan dilimpahkannya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pbb p2) menjadi pajak daerah, maka perlu merubahyang ditetapkan dengan peraturan bupati sampang,. i1. mengubah beberapa ketentuanberita daerah kabupaten sampang tahun nomor a), diubah sebagai berikut ketentuan setelah huruf ditambahkan huruf yaitu huruf sehingga berbunyi sebagai berikut insentif diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi insentif sebagaimana dimaksud pada secara proporsional diberikan kepada bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, pejabat dan pegawai pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan keuangan dan aset yang melaksanakan pemungutan pajak sesuai dengan tanggung jawab masing masing, pejabat dan pegawai pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya diundangkan di:nip. berita daerah kabupaten sampang tahun nomor |
sir foke aan bupati sumedang provinsi jawa barat peraturan bupati sumedang nomor tahun tentang pemberdayaan produk unggulan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sumedang, menimbang, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah,mberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi dalam produksi, peningkatan sarana pemasaran, kemitraan dan pengembangan dari pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat melalui kebijakan pengaturan pemberdayprodukzin usaha mikro dan kecidag per tentang waralaba untuk jenis usahadalam: peraturan bupati tentang pemberdayaan produk ungguldaerah kabupaten. badan usaha milik nasional yang selanjutnya disingkat bumn, adalahdaerah kabupaten. badan usaha milik daerah selanjutnya disingkat bumi, adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah yang mempunyai wilayah kerja daerah kabupatedaerah kabupatenkabupaten baik sumber daya alam, sumber daya manusia, seni dan budayakabupatennjual barang dan terdiri dariatau gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern. kawasan produksi produk unggulan daerah adalah suatu wilayah dengan potensi produk unggulan daerah tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi produk unggulan daerah. bab jenis produk unggulan daerah jenis produk unggulan daerah ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab iii produksi pemerintah daerah kabupaten melakukan fasilitasi pembinaan, permodalan, dan sarana prasarana pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. pelaku usaha mikro, kecil dan menengah wajib: menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan kontinuitas produk, dan memprioritaskan pemanfaatan bahan baku produksi dan sumber daya dari daerah kabupaten. bab pemasaran produk pemasar daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap produk unggulan daerah. pemasaran produk unggulan daerahunggulan daerahpengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan perangkat daerah, bumn, bumi, perusahaan swasta, koperasi, bum desa, pusat perbelanjaan, toko modern, rumah makan, hotel, apartemen, cafe, kawasan wisata, rest area dan perguruan tinggi, dan pengembangan promosi dan komunikasi yang meliput baik secara offline maupun online. pemasaran secara online sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan website, portal, dan marketplace. pemerintah daerah kabupaten melakukan fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah. bab penggunaan produk unggulan daerah produk unggulan daerah digunakan oleh: pejabat negara dan dewan perwakilan rakyat daerah, tentara nasional indonesia, kepolisian republik indonesia, pegawai aparatur sipil negara, pegawai bumn, pegawai bumi, kepala desa dan perangkat desa, karyawan perusahaan swasta, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, satuan pendidikan lainnya j . badan dan organisasi masyarakat, dan masyarakat, yang berdomisili dalam wilayah daerah kabupaten. setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam wajib menggunakan produk unggulan daerah. kantor pemerintah swasta, badan lembaga kemasyarakatan, hotel dan apartemen wajib memfasilitasi pajangan produk unggulan daerah. bab kemitraan pemerintah daerah kabupaten, lembaga pendidikan, lembaga keuangansebagaimana dimaksud pada mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan usaha bidang produksi dan pengolahan, pengemasan produk, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. bab vii pengembangan kawasan produksi produk unggulan daerah pengembangan kawasan produk unggulan daerah dilakukan melalui: penataan kawasan produk unggulan daerah, penyediaan sarana dan prasarana produksi produk unggulan daerah, menjamin ketersediaan bahan baku produk unggulan daerah: dan pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup. kawasan produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. setiap pengembangan kawasan produk unggulan daerah, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui analisa mengenai dampak lingkungan serta upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah rekomendasiaragraf pelaksana pembinaan produk unggulan daerah pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai dengan pemasaran produk unggulan daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat dan desa, il. pendidikan, kesehatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk: pelatihan, bantuan peralatan, fasilitasi permodalan, fasilitasi legalitas usaha atau perizinan, dan fasilitasi pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung. paragraf objek pembinaan produk unggulan daerah pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan kepada:awasan pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai dengan pemasaran produk unggulan daerah dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya: pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk monitoring kepada pelaku usaha yang meliputi proses produksi sampai dengan hasil produksi. pengawasanpengawasan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab perencanaan pembangunan dan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan produk unggulan daerahabupaten, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah. pembiayaan kegiatan pemberdayaan produk unggulan daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupatenan panah tranumedang, menimbangtelah ditetapknya perubahan kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berbasis kinerja, maka petunjuk teknis pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahmungut pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdeswakil bupati, sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:keseratus ditetapkan sebesar (lima keseratus) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dari (lima keseratus) insentif pemungutan pajak menerima insentif pemungutan pajak daerah sebesar 25x (dua puluh lima keseratus) dengan pembagian sebagai berikut: bupati sebesar (enam puluh keseratus),: dari (lima keseratuskeseratus) sebagaimana dimaksud dalam dan setelah dijadikan (seratus keseratus) diperuntukan bagi pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat desa dan kelurahan, dan kepala desa yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungutan pajak daerah, dan bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah menerima insentif sebesar (dua puluh lima keseratus) dari (sembilan puluh lima keseratus) dari (lima keseratus) sebagaimana dimaksud dalam yang telah dijadikan (seratus keseratus) dengan pembagian sebagai berikut: bupati sebesar (enam puluh keseratus):, dan wakil bupati sebesar (empat puluh keseratus). pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada kelurahan yang menerima insentif sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bukan pegawai negeri sipil. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dari (lima keseratus) insentif pemungutan retribusi) menerima insentif pemungutan retribusi daerah sebesar (dua puluh lima keseratus) dengan pembagian sebagai berikut: bupati sebesar (enam puluh keseratus): penerima pembayaran insentif pajak daerah dan22m: salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ttd ujang sutisngumpulan zakat profesi bagi aparatur sipil negarzakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang perlu dioptimalkan pengelolaannya, bahwa zakat merupakan salah satu sumber dana yang potensial bagi umat islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meminimalisir kesenjangan sosial dan kemiskinan, sehingga pengelolaan zakat mutlak dibutuhkan keterlibatan pemerintah, bahwaketentuan yang mengatur tentang tata cara pengumpulan zakat bagi asn kabupaten polewali mandumpulan zakat profesi bagi aparat sipil negara kabupaten polewali mandar, meningkumpulan zakat profesi bagi aparatur sipil negara kabupaten polewali mandar. zakat adalah harta yang wajibusaha yang dimiliki diluar zakat untuk kemaslahatan umum. zakat profesi adalah zakat yang wajib ditunaikan dari penghasilan profesi aparatur sipil negara. muzakki adalah orang islam atau badan yang dimiliki umat islam yang berkewajiban mengeluarkan zakat. unfit adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang memberikan infak. mutashaddig adalah orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim yang memberikan shadagah. mustahil adalah orang yang berhak menerima zkabupaten polewali mandendahara gaji adalah pengurus atau penanggung jawab keuangan pada unit kerja masing masing organisasi perangkat daerah kabupaten polewali mandar. unit pengumpul zakat selanjutnya disingkat upz adalah organisasi pengumpul zakat yang dibentuk oleh badan amil zakat nasional panas) kabupaten polewali mandar. nisab zakat adalah nilai minimal harta dan atau penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya. pemerintah daerah berwenang mengumpul, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada mustahil melalui panas kabupaten polewali mandar. bab maksud dan tujuan pengelolaan zakat, infak dan shadagah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki asn), mustahil, panas, dan upz. pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan penanggulangan kemiskinan. bab iii subjek dan objek zakat subjek zakat profesi adalah setiap asn beragama islam kabupaten polewali mandar yang mempunyai penghasilan sebesar sama dengan nisab zakat emas. objek zakat profesi adalah penghasilan setiap bulan yang mencukupi nisab sebanding dengan harga (delapan puluh lima) gram emas dari perolehan penghasilan selama (satu) tahun. nisab zakat profesi sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan harga emas terbaru dipasaran. bab pengumpulan zakat untuk melakukan pengumpulan zakat profesi, maka panas kabupaten polewali mandar membentuk upz dengan keputusan ketua panas kabupaten polewali mandar. upz bertugas melakukan pendataan subjek zakat, menghitung dan mengumpul zakat profesi pada setiap pd. upz dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan bendahara gaji masing masing untuk menetapkan asn sebagai muzakki atau wajib zakat profesi.ngumpulan zakat kepada bendahara pengeluaran pada setiap pd. bendahara gaji disetiap wajib mengumpulkan zakat profesi berdasarkan daftar rekapitulasi muzakki yang ditetapkan upz. pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan upz setiap bulan paling lambat tanggal bulan berjalan. dana hasil pengumpulan zakat profesi sebagaimana dimaksud dalam diserahkan oleh upz melalui rekening panas kabupaten polewali mandar. bab kadar dan nisab zakat profesi kadar zakat profesi ditetapkan sebesar (dua koma lima persen). setiap asn yang ditetapkan sebagai wajib zakat oleh upz dikenakan zakat profesi sebesar dua koma lima persen ,5y0) atas penghasilan setiap bulan. asn yang dapat ditetapkan sebagai muzakki dalam pengelolaan zakat profesi adalah asn yang memiliki penghasilan minimal rp. (empat juta rupiah) setiap bulan. bab ketentuan lain lain bagi asn yang belum dapat dikategorikan sebagai muzakki sebagaimana dimaksud dalam dikenakan infak dan shadagah. kadar infak dan shadagah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan ketua panas kabupaten polewali mandar. pengumpulan dan pengelolaan infak dan shadagah sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan mutasi mutans sesuai dengan ketentuan dalam dan kepala berkewajibandan infak shadagah, maka secara periodik setiap (enam) bulan dilakukan audit atau pemeriksaan oleh tim audit internal, audit syari'ah dan atau tim audit akuntan publik. panas kabupaten berkewajiban memberikan laporan pengelolaan zakat profesi kepada bupati secara periodik setiap (enam) bulan melalui sekretaris daerah. bab viii ketentuan lain lain bagi asn yang akan diusulkan promosi jabatan wajib melampirkan bukti lunas setoran zakat atau infak dan shadagah bulan terakhir yang diterima dari bendahara upz. bab larangan dan sanksi bagian kesatu dan siapakah yang ada dalam pengelolaannya bagian kedua sanksi muzakki yang tidak menunaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi administratif. bendahara gaji yang terbukti lalai melaksanakan ketentuan dalam dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. panas dan upz yang terbukti sengaja atau lalai dalam melaksanakan ketentuan dalamdan perundang undangan ser nanga drs rijal gaib, pangkat pembina tk. nip |
bupati tirai great{negara peraturan{ bupati kutai kartanegara nomor tait'n teiytaitg tentang uraian tugas pa.'abad struktural uiitit pelaksana teknis (upt} laboratorium liiygkiiitgait hindi'p pada badai liitgktingait hidup daerah}i kabupaten kt'tai i(kartanegara bupati kutai i(artaitbgara, menimbang bahwa dalam rangka untuk memberikan kelancaran pelaksana tugas pokok dan fungsi pada unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan hidupabupaten kutai kartanegar69, tambahan [,rencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan pen5susunan rencana kegiatan dan program kerja upt; merencanakan kegiatan dan melaksanakan pen susunan usulan rencana kerja tambahan dalam upaya pen5susunan anggaran perubahan uptu.merencanakan kegiatan, memfasilitasi, mengiventarisir dan mengidentifikasi data urusan upt;dan melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala uptbbag upt yang ditunjuk oleh bupati melalui sekretaris daerah atas usulanagian kedua sub bagian tata usaha uraian t\gas sub bagian tata usaha upt laboratorium lingkungan hidup yang meliputi membantu kepala upt dalam melaksanakan administrasi teknis upt; memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; merencanakan kegiatan dan men rusun rencruta kedua dan anggaran upt; merencanakan kegiatan dan men5rmerencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan mengkompilasi senja upt merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan mengkompilasi tapin dan laki upti(area; merencanakan kegiatan, men rmerencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan penyusun rn skpd setiap akhir tahun kepada kepala upt; merencanakan kegiatan pen susunan ri(a dpa dan upt;5susunan renstra upt laboratorium lingkungan hidup; merencanakan kegiatan, pen)susunan senja tahunan upi laboratorium lingkungan hidup; merencanakan kegiatan pen susunan tapin dan laki upt laboratorium lingkungan hidup, melaporkan kepada kepala dinas secara berkala melalui sekretaris badan; merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyampaikan bahan laporan pen susunan kpj bupati dan ppd setiap akhir tahun kepada kepala dinas melalui sekretaris badan; merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyampaikan bahan laporan pen5susunan skpd setiap akhir tahun kepala badan melalui sekretaris badan; merencanakan kegiatan, melaksanakan pen5rusun.n program upt; merencanakan kegiatan, menganalisa permasalahan dan alternatif pemecahan; merencanakan kegiatan,; merencanakan kegiatan, perr susunan kebutuhan pelayanan laboratorium agar pelayanan yang diberikan maksimal; merencanakan kegiatan,rencanakan kegiataboratorium lingkungan hidup; merencanakan kegiatan, pengambilan dan pengujian contoh uji (sampel) dalam rangka penanganan kasus lingkungan; merencanakan kegiatan, melaksanakan pelayanan jasa laboratorium; merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan pen susunan kebijakan daerah urusan upt; merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menginventarisir dan mengidentifikasi data urusan upt; monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik dan kebijakan operasional upt laboratorium lingkungan hidup;kepala badan melalui sekretaris badan;dan w.melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badanmpunyai fungsi yang meliputi pengujian dan analisis secara laboratories untuk seluruh komponen lingkungan pengembangan teknispelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;dan pemberian rekomendasi hasil analisis laboratorium lingkungan. bab iii susunan organisasi susunan organisasi upt l.laboratorium lingkungan hidup yang terdiri dari kepala upt l,laboratorium lingkungan hidup; sub bagian tata usaha;dan kelompok jabatan fungsional. bagian kesatu kepala upi uraian tugas kepala upt laboratorium lingkungan hidup yang meliputi membantu kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya melalui sekretaris badanlaboratorium lingkungan hiduprencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya rkl. rencana pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut rpl. limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut status lingkungan hidup daerah yurt selanjutnya disebut sld. proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukanpada badan lingkungan hidup daerah kabupaten kutai kartanegara yangdengan. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kutai kartanegara. kepala upt adalah pejabat yang memimpin upt laboratorium lingkungan hidup pada badan lingkungan hidup daerah kabupaten kutai kartanegara. kepala sub bagian tata usaha upt selanjutnya disingkat kasubbag up? adalah pejabat yang memimpin sub bagian tata usaha pada upt laboratorium lingkungan hidup daerahren rng dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelakaksanaa.rencana kerja yang selanjutnya disebut senja penetapan kinerja yang selanjutnya disebut tapin. ll4zl2[,l1 nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati kutai kartanegara tentang uraian tugas pf^'abad stri'aturan initio pelaksana tetikus (rrp laboratortttm liitgkuitgan hidup pada badai list iil'il bait hidup kabupaten kutai kar:t as lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan kembaran negara republik indonesia nomor 45a8)$o19); peraturan pemerintah nomor tahun oo2 tentang pembuahan nama kabupaten kutai menjadi kabupaten kutai kartanegara lembaga negara republik indonesia tahun oo2 nomor peraturan pemerintah nomor tahun oo5 tentang pengelola keuanganundangkan tenggarong pada tanggal februari it. sekretaris daerah kabupaten kutai kartanegara, edi ail asyari berita daerah kabiipateit ,ai kartaivpgara taiji'n nomor ditetapkan tenggarong pada tanggal februari ol3} radio i{kabupaten kutai kartanegara komunis(asi dan informatif(a kerja unit pemerintah (rpi nas struktur organisasi sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional rita uiidyasari |
c4 kan:a. bahwa untuk memelihara solidaritas, persatuan, dan kesatuan, meningkatkan citra, wibawa, disiplin, dan tanggung jawab serta membangun identitas pegawai negeri sipil, perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas lingkungan pemerintah kabupaten nunukan, bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dalu dilakukan penyesuaian jadwal, penggunaan pakaian dinas lingkungan pemerintah daer:dilingkungan pemerintah kabupaten nunukan. beberapa ketentuan, dalamseri f), diubah sebagai berikut: ketentuan angka dan angka disisipkan (sembilan) angka yakni angka 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, dan 2j, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten nunukan. bupati adalah bupati nunukan 2a. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten nunukan 2bnunukan 2c. pegawai adalah aparatur sipil negara lingkungan pemerintah daerah kabupaten nunukan 2d. jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi lingkungan pemerintah daerah kabupaten nunukan 2enunukan 2fdaerah kabupaten nunukan 2gnunukan 2daerah kabupaten nunukan 2i.daerah kabupaten nunukunuka, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahsuai dengan waktu dan kebutuhannya camat adalah pegawai negeri sipil yang memimpin kecamatan lingkungan pemerintah kabupaten nunukan lurah adalah pegawai negeri sipil yang memimpin kelurahan lingkungan pemerintah kabupaten nunukan atribut adalah tanda tanda yang melengkapi pakaian dinas papan nama pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai lambang kabupaten adalah lambang kabupaten nunukan nama pemerintah kabupaten adalah nama pemerintah kabupaten nunukan nama provinsi adalah nama provinsi kalimantan utara ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pakaian dinas lingkungan pemerintah kabupaten nunukan terdiri dari: pakaian dinas harian disingkat pdh, terdiri dari a). pdh warna khaki, b). pdh kemeja putih, celana rok hitam atau gelap, dan c). pdh batik tenun pakaian khas daerahharian disingkat pdh camat dan lurah. pakaian dinas upacara disingkat pdu camat dan lurah. pakaian kopi. ketentuan diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut: model pakaian dinas lingkungan pemerintah kabupaten nunukan sebagaimana dimaksud dalam dan tercantum dalam lampiran peraturan ini. ketentuan diubah sehingga seluruhnya berbunyi pdh warna khakidh untuk pegawai pria kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut dengan gesper logo kopaju lengan pendek, warna khaki dengan atribut lokasi dan lambing daerah, rok bawah lutut warna khaki:erjilbab baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut lokasi dan lambang daerah, rok panjang warna khaki,sesuai pakaian dinas. nama dan lambang kabupaten serta provinsi. pdh untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan. pakaian dinas harian kemeja warna putiakaian dinas harian kemeja warna putih terdiri dari. pakaian dinas harian kemeja warnberbahanakaian dinas harian kemeja warnrok bawah lutut, warna gelap (bukan jenis berbahan jeans) pakaian dinas harian kemeja warngelap. pakaian dinas harian kemeja warna putih untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan. pdh batik, dengan ketentuan pdh batik untuk pegawai pria kemeja batik lengan pendek atau panjang diutamakan batik bermotif khas nunukan, celana panjang warna gelap (bukan jenis berbahan jeans), ikat pinggaaju batik lengan pendek atau panjang diutamakan batik bermotif khas nunukan, rok bawah lututbaju batik lengan panjang diutamakan batik bermotif khas nunukan, rok panjang, kerudung menyesuaikan. pdh batik untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan pdh batik dapat digunakan pada waktu atau acara resmi tertentu luar hari kerja, kegiatan luar jam kanto atau luar kantor, dan sesuai dengan ketentuan acara ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut psh sebagaimana dimaksud dalam dipakai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator dalam melaksanakan tugas tertentu. dalam melaksana dan pada saat menerima tamu dalam dan luar negeri. psh pria jas lengan pendek dan celana panjang warna sama, leher berdiri terbuka: tiga saku, satu atas kiri, dan dua bawah kanan dan kiri, dan kancing lima buah. psh wanita jas lengan pendek dan rok 15cmpdh warna khaki dipakai pada hari senin selasa pdh kemeja warna putih dipakai pada hari rabu pdh batik dipakai pada hari kamis dan jum'at selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada dan dapat menggunakan pakaian lain sesuai dengan kegiatan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pakaian kopi sebagaimana dimaksud dalam dipakai pada peringatan hari kopi, apel kopi atau upacara hari besar nasional dan daerah, dan atau sesuai ketentuan acara: pakaian kopi priatua atau gelap, dan cc. songkok warna hitam dan sepatu hitam. pakaian kopi wanita kemeja lengan panjang dengan corak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rok 15cm dibawah lutut, cc. warna biru tua atau gelap, dan songkok warna hitam dan sepatu warna hitam. pakaian kopirovinsi kalimantan utara dan nama pemerintah kabupaten nunukan, tanda pengenal. ketentuan bab iii bagian kedelapan diubah sehingga seluruhnya berbunyi bagian kedelapan nama provinsi kalimantan utara dan nama pemerintah kabupaten nunukan nama provinsi kalimantan utara dan nama pemerintah kabupaten nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf menunjukkan tempat kerja. nama provinsi kalimantan utara ditempatkan lengan sebelah kanan dan nama pemerintah kabupaten nunukan ditempatkan lengan sebelah kiri, bawah lidah bahu. bahan dasar nama sebagaimana dimaksud berupa kain warna kuning dengan jahitan bordir warna hitam. ketentuan diubah, berbunyi sebagai berikut kartu lambang daerah, nama pemerintah kabupaten, nama skpd unit organisasi, foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku: nama pegawai, nomor induk pegawai, nomor kode tanda pengenal pegawai. bagian belakang pangkat gol, jabatan struktural, cap stempel sekretariat daerah tulisan pada tanda pengenal pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:terdiri dari: pejabat pimpinan tinggi pratama eselon warna dasar merah, pejabat administrator eselon iii warna dasar biru, pejabat pengawas eselon warna dasar hijau, pejabat pelaksana non eselon warna dasar orange,yaitu pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional lingkungan sekretariat daerah kabupaten, pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional lingkungan sekretariat dprd kabupaten, pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional lingkungan inspektorat kabupaten, pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional lingkungan dinas kabupaten, pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional lingkungan badan kantor kabupaten, pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional lingkungan satuan polisi pamong praja kabupaten, pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional lingkungan kecamatan dan perangkat kecamatan. gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang pemerintah kabupaten nunukan dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan diubah, dan ketentuan dihapus, sehingga seluruhnya berbunyi atribut pdh dilingkungan pemerint, tanda pangkat dan tanda pengenal atribut pdh camat dan lurah terdiri atas nama provinsi dan pemerintah kabupaten nunukan, lambangatas lencana kopi, papan nama, dan tanda pengenal atribut psr terdiri atas lencana kopi, papan nama, dan tanda pengenal psl tidak memakai atribut atribut pdl dilingkungan pemerintah daer dan tanda pengenal atribut pdu camat dan lurah terdiri atasdihapus atribut pakaian kopi terdiri atas lencana kopi, tanda pengenal dan papan namadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nunukan menimbang bahwa lbl liem hie ujung merupakan salah satu simpul utama transportasi laut pada kabupaten nunukan yang dimana melayani aktifitas penyebrangan angkutan barang dan penumpang keberbagai wilayah provinsi kalimantan utarabuhbagan susunan organisasi unit pelaksana teknis pos lintas batas laut liem hie ujungsungai dan danauos lintas batas laut liem hie ujung yang selanjutnya disebut upt lbl liem hie ujung adalah unit penyelenggara pelabuhan laut sebagai unit pelaksana teknis pos lintas batas laut yang melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan pelabuhan dan pemberian jasa kepelabuhanan. kepala upt lbl adalah kepala upt lbl liem hie ujung nunukan yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati. kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional lingkungan upt pos lintas batas laut liem hie ujung. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk upt pos lintas batas laut liem hie ujunglbl liem hie ujung merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dinas perhubungan, yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas perhubungan pada pos lintas batas laut liem hie ujung nunukan. upt lbl liem hie ujungyang membidangi urusan perhubunglbl liem hie ujung adalah upt dinas perhubungan kabupaten. yang secara teknis dan administratif, bertanggungjawab kepada kepala dinas. lintas sektor upt lbl liem hie ujung melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas sektor yang terkait. bab tugas dan fungsi bagian kesatu tugas upt lbl liem hie ujung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam pelaksanaan urusan lalu lintas angkutan laut, pelayanan jasa kepelabuhanan, pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, termasuk dapat melaksanakan pola kerjasama pengelolaan pelabuhan lbl liem hie ujung dengan pihak ketiga baik perorangan, bumi, bumn sesuai dengan norma, standar, prosedur dan criteria yang telah ditetapkan. bagian kedua fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt lbl liem hie ujung menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program kerja upt lbl liem hie ujung sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman dan acuan kerja. pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemberian jasa kepelabuhanan sesuai ketentuan yang berlaku, pengelolaan ketatausahaan upt. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. bab susunan organisasi susunan organisasi upt lbl liem hie ujunglbl liem hie ujunglbl liem hei ujung mempunyai tugas pembantu kepala dinas melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pelabuhan laut liem hie ujung sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala upt lbl liem hie ujung mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menelaah peraturan perundang undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainya yang terhubung dengan bidang tugasnya, memimpin dan mengendalikan organisasi upt lbl liem hie ujung agas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab upt lbl dapat berdayaguna dan berhasil guna, menyusun rencana dan menetapkan pedoman kerja upt lbl ller hie ujung berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang telah tetapkan, menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman dan petunjuk yang telah tetapkaneng telah ditetapkan, menyelenggarakan peraturan dan pembinalaksanakan pengendalian dan pengawasmbina dan menyelenggarakan pelayanan umum dan pemberian jasa kepelabuhanan sesuai dengan norma,standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan, membina dan mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaanusun petunjukptllbl liem hie ujungbl liem hie ujunghimpun dan menelan peraturan perundang undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta databl liem hie ujung, melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan lingkungan upt lbl liem hie ujung, melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan lingkungan upt lbl liem hie jungbl liem hie ujung, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan upt lbl liem hie ujung, mengelola administrasi keuangan upt lbl liem hie ujung yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukabl liem hie ujung, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tanggabl liem hie ujungdapat ditetapkan jabatan fungsionallblsalinan li) ss bupati nunukan provinsi kalimantan utara peraturan bupati nunukan nomor tahun tentang bantuan pendanaan kelurahanahwatapwilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten nunuknunukan digolongkan dalam kategori daerah perlu ditingkatkan dengan jumlah kelurahan sebanyak (delapan) kelurahan. pemerintah daerah mengalokasikan dau tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebesar rp2. (dua milyar sembilan ratus dua puluh delapanalokasi pendanaan kelurahan yang berasal dari apbd sebagaimana dimaksud dalam dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah. besaran alokasi pendanaan kelurahm.ap nip. lampiran peraturan bupati nunukan nomor tahun tentang bantuan pendanaan kelurahan tahun anggaran bantuan pendanaan kelurahan tahun anggaran rp) rp) kelurahan nunukan barat kelurahan nunukan utara kelurahan nunukan timur kelurahan nunukan tengah kelurahan nunukan selatan kelurahan selisih kelurahan tanjung harapan kelurahan mengapa doo roma bupati nunukan, ttd admin laura hafid |
bupati halmahera barat provinsi maluku utara peraturan bupati halmahera barat nomor tahununtuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit umum daerah, perlu diatur pemberianbahwa berdasarkan pertimbangan huruf perlu ditetapkan peraturan bupati tentangngelola keuangan badan layanan umumorganisasi rumah sakit lembaran negartahun tentangkeputusan bupati halmahera barat nomor: .a pts tentang penetapan rsud jailolo kabupaten halmahera barat untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan blue pada rsud jailolo dengan status blue penuh, memutuskan: menetapkan peraturan bupatihalmahera barjailolo kabupaten halmahera barat. badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah dan selanjutnya disingkat blue rsud jailolo adalah unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten halmahera baratjailolo kabupaten halmahera baratberumah jailolo kabupaten halmahera barat, kesetaraan, yaitu memperhatikan pada pelaksanaan,, sumber dana remunerasi, metode dan komponen remunerasi, penghitungan remunerasi, indikator penilaian, tata cara pembayaran remunerasi,,, pegawai blue, dewan pengawas, sekretariat dewan pengawas,, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon,diatur oleh direktur blue rsud jailolo dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku:, tunjangan tetap bagi pejabat pengelola blue dan pegawai blue, honorarium bagi dewan pengawas, sekretariat dewan pengawas, dan tenaga lainnya, insentif bagi pegawai blue pejabat pengelola blue, pesangon bagi pegawai blue pejabat pengelola blue yang berstatus non pns, yang akan diatur oleh direktur, alokasi dana komponen pembiayaan untuk kinerja pay for performance ), alokasi dana komponen pembiayaan untuk perseorangan individu pay for people ) berupa bonus dan pesangon, ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku, cc.b penghitungan remunerasi bagian kesatu gaji gaji sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: gaji pokok, dan asuransi. penghitungan gaji pokokasuransi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa asuransi kesehatan dan asuransi tenaga ,,,,perundang undangan yang berlaku,,yang keputusan direktur, dan, gaji pokok terakhir, peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan,,apat dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap dengan memperhatikan kemampuan keuangan blue rsud dan ketentuan peraturan yang berlaku ketentuan peralihan hal hal teknis pelaksanaannya yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, lebih lanjut diatur dengan keputusan direktur rumah sakit umum daerah jailolo kabupaten halmahera barat dengan tetap berpedomapril bupati halmahera barat, james uang diundangkan di: jailolo pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten halmahera barat drs. yan abd. radja., si. pembina utama madya nip. koordinasi para sekretaris daerah ass kesra terbang ' direktur blue rsud jailolo kabar hkm organisasi ' ) '9fva) nip. berita daerah kabupaten halmahera barat tahun nomor |
bupati halmahera barat provinsi maluku utara peraturan bupati halmahera barat nomor tahun tentang besaran tarif retribusi perizinan dan non perizinan dengan rahmat tuhan yang maha e. bahwa berdasarkan tarif retribusi jasa usaha yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten halmahera barat perlu ditinjau dan disesuaikan kembalarif retribusi perizinan dan non perizinhalmahera barat nomor tahun tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakarkesehatarkir tepi jalan umumasar lembaran daerah kabupaten halmaheraersamaan kebersihpengendalian menara telekomunikasigantian biaya cetak petaujian kendaraan bermotoempat penjualan minuman beralkohorayekusaha perikangangguizin mendirikan bangunan lembaran daerah kabupatenelabuhmakaian kekayaan daerahrumah potong hewkhusus parkipenginapan pesanggaran villaterminalnomor tahun tentang struktur perangkat daerah kabupaten halmahera barat, peraturan bupati kabupaten halmahera barat nomor tahun tentang pelimpahan kewenangan pelayanan dan pendatangganan dokumen dibidang perizinan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dpmptsp kabupaten halmahera barat. memutuskan menetapkan besaran tarif retribusi perizinan dan non perizinan bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan kabupaten adalah kabupaten halmahera barat. bupati dalah bupati halmahera barat. dinas adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten halmahera barat. kepala dinas adalah kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kabupaten halmahera barat. tarif biaya yang harus dibayar) adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang dan jaspribadi atau badan, pengelolaan usaha dan perizinan usaha ini dilakukan atau diwajibkan. perizinan usaha merupakan alat untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan alat pengendalian agar tercapai ketertiban dalam usaha, kelancaran arus barang, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha. izin usaha adalah sebagai identitas dari usaha sehingga usaha yang anda jalankan adalah legal atau sah karena mendapatkan lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang. usaha yang berizin akan dapat menjamin keamanan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. bab maksud, tujuan dan azas retribusi perizinan dan non perizinanawasan sumber daya alam, barang dan jasa sarana prasarana atau fasilitas infrastruktur dalam berbagai sektor bidang usaha tertentu guna melindungi kepentingan usaha baik perseorangan maupun badan usaha. masa retribusi adalah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi izin yaitu satu tahun. wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin sesuai klasifikasi dan kualifikasi. retribusi izin adalah jumlah biaya retribusi izin yang harus dibayarkan kepada pemerintah bagian dari penerimaan daerah dalam obyek pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat pad). retribusi izin usaha dibayarkan dan atau disetorkan melalui perbankan yang ditunjuk setelah ditetapkan dalam bentuk surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat ssd), surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat ssd) yangah bupati. pat bab iii penetapan tarif prinsip penetapan tarif retribusi perizinan dan non perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perizinan, pengawasan dan pengendalian dengan memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan. penetapan tarif retribusi didasarkan pada jenis izin usaha. struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati halmahera barat ini, bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini maka peraturan bupati tentang penetapan besaran tarif retribusi perizinan dan non perizinan yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ketentuan lebih lanjut terkait dengan teknis pelaksanaan terhadap tarif retribusi atas pelayanan perizinan dan non perizinan bagi pelaku usaha kabupaten halmahera barat ditanggal april pan hadahira barat, sekretaris daerah tan ass bid pem adm umum (& kadis dpmptsp ym (po names uang ike kabar. hukum diundangkan jailolo pada tanggal apa sekretaris daerah kabupaten halmahera barat, abd. radja berita daerah kabupaten halmahera barat tahun nomor .z0. salinan sesuai aslinya kepala bagian hukum dan organisasi jason slalom, s.h, llm pembina iv a nip. nan bo. nnn 'g kanan fps nan ten bee bag kanan ran knn nnn n "es haa santa are se. bnn mana tan man saja manan lis ||lg taman rar ina tai nana lia tee nnn anak isi nan kanan nner ran tangan isi sennin maan nnn mana re: man ann ane khanna tube sara rab pujaan jar nagai dapa: nang jelas baar man ann jia head sen (ae jan peran her aan lele inn lala nern ara dita kini panen aap pas fe) aah lal! isa tan aaa see osis ann: nan ke) anna sbi ini nan nan maan nnn nan aan latus kerr nan ann hans haan bnn lal tang ppp mana (rr nan banana ran for ang angin nan s38 annan las aan tttt lets tenn kan nan naan nol baya nnn sa: annan keren ana nanga aan mana nnn nan "tt nagari tni pop . mer sasa iej (sia) tan dpr name kannnnn nnn ula nnn mann ra: near kan bnn: man naungan (pi ana krn ann el: nan sir tangan ferrer man ann nan ike) nere terr man annrnrr ann nana nan manan ana naa kan nan nan nan nan men ann kannnnnnnn aan naa man keren telat sit bad lele lala area fla big (er tag anjali 2s! sja ahh plural sig spa sis sig banana o|s isis loo aga dan aa: bana 3ls ia sis| is|z ala enam zlzlzlr zjg len sip gal bea aga un: ngk isle ana: 2223p saga tenan tee nan ie jha &|s(s har lal 2eeg mana: annan knrnnnnnnnn ses: 5lz seks (ss iss tuna nam bip s$| aaa sea bak bang lal sheraraaaa naik saka dgn sis keras ssi o'| ie were bra #$ kang jahe 1nenek bbe sis sea nan eb| #desa bab ngan al ann nanang bean ann mai ng! nana direka kanan nan annnnnnn ppp ann annual ann ann kanearnarnrn ann ardern narang ann annee nrtrp nan es) nee raa tadi bai bea didi ee ninnin ::|ar nnn maan knnnnan ann nner mana ann annan lal kana anang nananunn kanan nnlolelels bot lala ssislaa sis sis nan keren sa: oo' o s'| eae| ibi rnnuanargn annaarrann sis nt. aan ronin kanan tni mennnrp nani lip murni min sbl arri bee l4|s nisan ie) lal sja lis ja| ang ara man: hana ana ann isa lola s5. manan poto maa men ann hen s5. naa bian kan las sasis tenda bad jan her ann map sel adas isisisis pre bea alo olo bada aan |(& sss bani le| sasis 3isi3| sz| laa aman iris sae han erat size maan lafal baa pia sa haa $gss tel gan sae ita dan sci dara ser bag gan 2nd sah ala ri: gal lai aan jah tina hen run bapa) 2eggs ala! sii ale! babak 223i bbb aia eee keke sia hadap sis! aaa naa: 2ja nan sss 2ng masi baba baar anna haa bal bikin nan ann: han main isi didi ann ran inn "ip pipi nan tan tan ann inna nan ring nan rar tan islsisis ppi tan geass nii jaba alas sis pes sem ann uan bag sena lan terr nare ssi annan na: bab nnn nerernn all anri kanan (sisi babak s8. sisi i2s tenun por bad ke) anri tekun bel adl anakan nan nnn del mra tan bomb nnn nan nnnnnnn tee tan sid mmr anemia ane rena nan dan rn: inn lha ane pong rer ana mba na i iri snn ana klan lis ira bis der nanny aan mananrnnnra ann man aan angan fla nnennrrn ann ann nan rnn dam: tan kanan aaaa ann nrn tenan tag mana ann . ann dan kan nnn ann ana manner hah akan nana menanam gas tsl pip ins| 2l2| (sisi ine| llo| lela! sis sig| biz! sim alla jam p9| as! ais disc lalu ala tan cal ale bal iblis sel fis v3 tangani seal laga 0is| sis '(& sisi! sisi i2 sel |. is| seal be) |( | |(& 38c dis sial sisi (ag sig ?s| sal sigi sa| pjg ib| sj3| sel pra ank . nnn nan kan arknnnrkann kan tea lol iss ale! lele! isl (al ie) laga ale iss| (ep olo| (ole! lolo lele isis all isle sis sis al: te) sia| sl| isis sis jo| jojo gia is| isis | ) t | sig sial sig! sel sie kamera gal (ale 2g) sig |( | s&g| 31g| bei ppi ppi werken cannon mana knr ann nan maa rnn asean nan tag peta adl ppi ppi ppn nnannnnan ann ann nnannnuanarananaaan nun anne ninja mana kanan kan nannannn ang known nan kan kanan mantan belas (el sss sis sis kasi lal kala! (sis) isi sisi los ais lela inn nanang kena nan nnn (rei naa tenan inheren jg. ann urun karrereran mana remain kanan isl gor kan ban fdffe efek ane maan ran phhhkannnggnn apakah ole buah jejak ber ahh bl) kana sel s2) ah: ann panenan snn (lg (pe aman sep mann jan manning mta: nnnanannanaar snn nmmanunnnn anna lee men ann rare nan enam keren nan nan sapa will aeeerrrn namun tele nan nna gmn meng kaa nnn pass icsc ( | ban warung bae near ane a23 ann nannnnn karna arnnnnnn nna tnnnnnnnuann mana nan saran ann kanan min run haa tag kanan ara arnarnnnna aa! min lelelelclclcls olo| sssssssga lolo| mann aha haha aan boa (sisi s82$$ (b2 sisi nana nan nae sara anakan lela sig aje sja sis ojo ie) sisi| (sej aharaaaaa ban aha nagan ajo jap aaa non mau non naaaaanan nanti nan tea fara error sss| ssi nan ppp tenan nan aman anak aarrnrn aan ana ann aman rnn anakan man ann nanah "tt p222z nan akun bnn kanan ppp nen bin dna nno nata kau kanan nnn janin aman ann anan arun abal ejm dana nun haa have 3sss333838 nie isl sea sse balak, dare ongeagan jul keller bela bebas lol ssi ng. ada sss tam meme tiri ann dell nenkan nnnreren nanang mn. kanan ane ter none kkn ane inn: kanan arun. ann mnn man unnanann (pe kakknnnnn:n nnn nanararnknn jan: nan kaa ann ann dan mea kuta tangan.r kan data kan akan anatara tno aman ann tanakatnnn knnnnnnnn nana nan kemanan kan kanannya nan nan nan man arri kanan kua ronda kak angin ann ran nan ara kan nnn nnnanikann genus asas aka tugas gargonpagag rupa ppp dannnnakangnen.: non man inn aman nisan ann mannen kan indian kia layanan yan hanya kita lan anu kanan man ann bunnnnn bian maa ann akan mnn aman gear seseeae andil mandnnagan nnnnnan nnnannann teki nnnnuna roa ria per nnn see bsenamakasal| gas aan ejaan dara ann ale sis sisi|s| sis| nasa pepe odp ran ian pez22e2a2aza2a sesi23a2 konon non tno nyaman koin kkn tanya danaannuarnarnarnmarnn mnonnnnn tama kata tan nan kakananarun ann ane arang kajuninati lala ola sayapnya sha gabungan isa bbs abe aaa see bek nenenekneen (rn mana ann kanannya pinang bana nan figimnin man mana mana insani daunan: nia anakan jangan: mnnnnnn: ian: aman kuman ann jan mannnnnn lil aman anan nern . 2lala| |ella sisi lesi panini tan naa tan amanuban nama sle| icl gala nan haag naa lan ele| jala bis rama kiki iga be: ame sp) sis es) lie lis karya ann "(akunnya (gs clan nan mri aararnnn lia |
bengalhuruf rincian dana alokasi khusus menurut provinsi kabupaten kota pada lampiran xvii halaman nomor urut bahwa kabupaten balangan untuk tahun anggaran mendapatkan dana alokasi khusus dak)kuuuuuyuyuyuyuuyuyuyuu daa www www bak dan ka dra sa) gesek lai aa0wr sa) dsdeldgs isinya ssd ke) sllbsjlb sbl kel lol ody oei tri ss828088r8g5888583838 sis y01 s2. dkp pp ana c0. s.s ara naik a.l (ss ea. gt3 a35 z.g be. tes naa tes) & a .g to) fei nee men seal bs va: te) lwl .c|o d . ore ore boke sur rksbnga s8is|sar sa. si9 oab wales lor 'olo na: ala www sd. ssk llatekabli s&i8 s8is| isis aw. dlm hot ooo olo ons woo oo: nia s533r3535333is$ 8s| sss ss83. |(8is te) ih: polo gro d2. 233ss disisi ssb ten nlwulwulao ken "ke nn co, aga mea bini psa data dada) nang owl aa: laa ese saus elo lalu ordo oot pln dea one s.s haa ane olo n.a. ala www ars: isis neo sel sis d2. lala 3rp eno |lela o.oi|o ole nsisi bss &e|s s9. sl|s skl opd eno naa sis goo lee ooo ank o.|w s.s soo soo ooo sore s5: les pa) fto spl s2. os. ss. ooo. soto ofololo ss. ss. so. yai) nan. ss: sss .5nete t eee: , , , , , g c ::#e . tea bo. haa ala tas bed rt? pa: hal nova ogan fgi fej png teh db. kas pai fa) insan kali st. tej nani sera gan pon ken) dena tel pada, lng man etan dagang tenar bee tania na, (ae b3. aa. nn v9: blu bikin ana sama. sss ala dial beban apa b5: ton bo. sss, an: sia 283i bis kan sei ta) dd. ss. tar sia bala n aris) tej kai v5 kai ha: s.s san do. mi: rea ae mba aan sasa eat maan tek dal boh tea ke) tan pan nan & naa tau: suar ss. ema kuku yu nan antena layan may oct sa: nnn sss aan saat nan sps meat ae, san de, ama kira kis sr2e ss. 3s. pp, fff bukti o'. nan ti. isis ea33 one tee ate naa na" ana . ags3 $ . ya. pep ss? ma ant kel kw) tan ena ke) luj kang ebi bana mena naa les: isle essen se: ing taka iris sis| sasak isl u|o 2g: dns ska sis ani ad. .nn lol fe) indra sia kes s.s|s a |s. a.gi| haa s|& s8 i|s wat sis| neuro gol ala: oasis s6: o. slw aap s8ss:.lalu blu sisik own 'ola s8: aise bar sisi$ had ala tanto ato dean hebat ora oleo b .b: nia tag uas ella ful situs ss'a' ana o.: d.2a s.s iin nn. "sis ' . asus sisi ana teri oo oei oto uat |e toto to. log low oto men alan s.s glo o si|s s.s rn. "aa si|s soto yes sss isis na: ss. pen sisa san an, tana men sana sasa kal ata 'a: 8s:.i3is kamala tar sd baal sisi ben six ternate s.sisi|is ka) b:. o. ses sisi see ss3s. sean men ikat men lae tete one map |&w a.a ss. &'n s"w|s kar ra6 ka) a09 85s bin c88 k1) beri php im) ann na. bnn tas aa penari ke) naa isi ke, ppn sbb ke) ita isi kei daerah anggun kan nan rara im) tee nana pena desa banana ix) 2r85r panai ip) peeeseri hati panti iga per ana see digi no) senar ke) mining kes) haa ani men a25 sse33 tni en: ta) be5es andai f3, elia ts2c ea serasa sen ieee: sera tana tik dub ann napa keren ran era geger sss beban pit des ana nana ant s8$88s$ han gagal ses benda s$$s$ s5: ina seba kesana "es ina dat ss$s$$ din deep pen dear rnr te) "ix sess8 nun bha kane bendsaas nan shen seri se. s5. sss inn see sbb tar nina semasa siap naa nini ara kan 2rvy s2. sig mdr nia isis serie see s's: se. ss5s$ ss$s$ ta: detail s8s8s$ s$ss$ e2gi2 tai ses rc3 s$$$ aga355 ss85$$ s88 . 5zzzttttt z z eeeeeeeeeeeeeee, ,e ,, ,:ee emm terr wwe tww wal vmuvvku uyu uyu yuyu kai nn.m nino & sanak nak yang yen yang kec ke) solo aka kata maan snn nn: na: eeeeee ep, ppp per ppp tpp minor p3s iss iii ang ta) stsk5 ptp stt sites plt) pet eekisfe tai cepat dpp lyipiee ati ssi, raj born si. pidana tps . toy sas s$ pp. kel 35x bae eme sin jaw) ke) to) tam aap tea nan mol ao. pai naa ore l. sang ban 80k bk:s bni nia saat8 men tata nota ono spins ssi anp sikap kaa sni edo ooo. 88s se. s8s3a3 t.s88s. anu lto kso lks o.o oo. .o . tomo bo. ka) sss. c.a.i rai anak sa: maa nol nini: iwa: bkn bo' nis plb pan pikir pinta pony bkk ssa mma nara ko. kota ani ngotot o.do uu. spesi sbi kur sulap s$ss$s33 re: aer dan osk. pan sala seo sda men item die : y ke) ter soo 33i sre oom soo seo d.o "oot. bro good td. oo: d.o sea boots ooo022's o' 'is ser ooo urut aah kei non nn, har band land bara ana uuu kakak nn: ika der ata eee mag maa kp) s2 lang fan) kel g22rr3 feeeii sss hiu stw di23 ta) dobateeeen ihiigg anin enak meniti aing ani ro) pai anta a23 2d. naa ka) nn pan i$39e33 . uu" nun an) tai dd. kemi: ant mua ru, teh bb, se25 elo bia elu anne dekan bag akan naa ani dod. gagal d2. bisnis h3i feses bpr in: gesalkasi ono sip i8u nn. r33 sereal do. .:si! rss. aa: sg.n lin see tea ss. pks sin feb. .u.e3 sara ta: had wu! lea mk: sa: saba sta 'w una s3. jd: s5333253333 dea olah orita . & nn. yi: din seo he) "db ssi s85:3ii np) tno dod db. kai (nn ln: sn. tee bola neo meb sea ena s.k. 8s8s$ s:. ang tega rea pena ta. enak bp: .& sis deng pen tah s3: bae sita! shima sgg3rs2 so. dik s$ s maa oo. nak gggggg st 2g: sesar$ be gtr gay sss ss$ t n) kta ccc:t' ' ' bw ju) ke) uuuuuu uuuuyu in) xp) im) ppppipp ssi sbspbwbw nnn nan tana sen pan fe) fee ppp rpp ilk ieee ini ful s9. pss toy viii its tag 0vv von kbd dod ooo fbs kata ane ece iii d$ (ta sss took snn ig bkn 9oe3 & bani nan 5s) a35 daan d3 a. sg. fa! ke) hal ana ana aek tai ai: peran tata :w: uu. pa. (ana :x uv: kan dun sis sss aksi bang sais kte suk kresna oot wan gun "a3 ss. & : "sg dona ss. sssssiss sss sss sib gho10 too oo. ooo. oo. hao oo. lol. blog s.o anon deo nak kata fin nae aan aan sae para sa) ka) uus solar sis nota ded s.s .a5 kbk izin o.a. nos ssb wscascs3ss3s sss sis dos sule sss essays toro tonton oma aro o.o dsn soon ots ao o2o date ane oto oto vol elo oo. bbw bos. ama menu tan masi iss aan ten bae yna: mela ken ana ena tan ira saat ora tam :g: thang era a.: sal sona acts doel dls dod olo ooo ooo "s5 tool pron ooo ane year sn bak ben jae iya kas tek nat sia pena ber alta anu se, kal lin oval nos tol ooo yap opo d.o olo t ) bas aaa . . ke) bia kai kai lan kes) kei laa sni pon test asu fs) hut p223f tit23 tote bean sat tenun ar kta) ts) ke) nana nana fan ana 25pss3 tatelatai kal tentang pergi nang ad pes had s5? d.o ks) ke) d5. kel nilai seed tani fa) is) car bani ya) fa) tag sini ss: ss: s3. dai neng: bag been kej kal ka) nn pn) tai @: ka) & ) ke) ken) sea kan) aa tee s8: tn: ito) hanna an: png len fusi ta) ia) s8: nee sun ipp et) s5 '@a: ada s8: han s8: bea sb: bum) kari # eeee 'z')f,. . # # bali kei hi) bali wel sai cnn im) (al raj kua ip) am: as) secepat beat beta bas ebe bea bs) sr. besi sas fgingadg esei uses$es ieee dt3y ke) sta tot is: pro cs: r22 ss. 5x? ott etd au) 8x2 sad png ( y) ba) mita) jd k2l bas fe) a nay bad aga sss 2g3 tera dh. saj sas gan (as ing dias) as) ra) ja) f1) to) ka) aah ana tn: ann lah kan haag koh nn: ena non mag sb: daan sena pal im) ageng ss. han ss: ser pen d. sel oto. fa) ke isa rw! sa) asa mn: ra) du. s.d fa) rel kara sab dd br. ag. lan fe) s8. tai 's. da3 '.g: sis . ooo . pra lan pssi oon fe: kej kal ta) sela kal " ss: (ea mou ek) kena den ke) ke) in) in) in) sel ob bla t ) t ) fe) kea as) sg23 9e2elemen desefeyedereai teieseseieei v3. seni ieee nee eni persepsi nak ilov ily ai? ae. tangani ana tani anti tai ieee rss i525$$ $ise3 sis bs) asa s&$ tol dee pen sop ya. naa hr! mane sain wu: 'a. sb. sel swa pai has pe) fe) naa da. ke) ina sh. . s2i:s te) s8. s2. pan boa dan pan: bia langen pw: memang sang bremen ale bini mn) ke) ken) ke) ka) ve) toga kiu sin sh: ka) so. s.s: sen tar: pa) ss. dan dig dan hn: aia s.s: bb: ss: ss. bie s.s sore see $$: se: ina oo. oo! lai s. ss: naa nan sih eksis ols. urie aah b8: kes) db. ke) kes) kuali tee e::e:z#tt5tt5tttt5t5 e)h! ) . . thal ba) ten bai pig ag) s.e sse huta bet doa es2 a39 genep3 na: tina 233tz nn: aga isis lte ter ki) mah bad eun a53 fe) p22$p13 png ata itu nina seng kt) pap, da, se3 au) asi tt) ry) ps) ka) pas ra) f1) kel kang ts) tag tes) kt) ez) les) kr) (to lal ka) ke) dia ta) der tas .io sia ona kai kel to. ke) ton: k5 kes) a:. aan $ ) pata ) im. pena '.o.: aa) ita) kel dia fan) nai ss. ke) &: o:. mean kari bad se. uan tea pas tai dara tej kal '& lag ( ) dina k3, png kej kei kej ke) had dan sal sia ann ix) kel ken) pon ee3s ses tiara pa: 5a tan tea sia ibunya thr kiri ananta matang an: ani s2? ennynh aa sbg padaheha partai akta: pes hen han dag3ta pagar pinisi ana mann be) in) tea kel psb ita fa) kel ae) bad kei ct. para tau sesi fa) fr) ke) rear bit neha fy) ks) fan) ts) kan bad ho! tes) and kal tag ato) ( ) fe) kta kr) .@: png &n k5) ka) ra) men bai fe) ker kte ka) yaa ta) raj ke) ane. hug ra) uu. gd. asal ss: k23 maka ira) ing) bad sia . te) ke) bad kal far pu.) ken) (ea) kegg ke) bug naa (ra) pia gegggget peri3 series pp03 tpo3 db. cdc slaelio seri e$s ses sae zhz srs lu) 2123p3rs defeats fs2p iifa bla) sea data sat 5ar dosa 250x565 il. r25 pas 3gp bslas isi gay $4a event see se$iei ssi'e an, (tel as) 1s) raj ra) rs) ts) f3) pen (pi dek des. bari sulu tua lsn kal lol kta 'a. see. s2: bs. te) s8: ani pe: ke) kat aim gan o.w naa menu ebi kte doa b8: s3: i8: ta. na: ss. eno ss. rani s8: sih! ga fe) s:' s.s dab! ssl ss: s2. dd: tan ss: yus eri se. 233i bls se. bb: s3: sp: ir! aa) sal ten tan ten ten ken kai bad far far ta) eyp3s pie3s ppl3 besi empis grupos pps |(i3se sis ie3ees giri iai latar bebe b3 ga ito upi oof ito gaa stik sik slr lii enya bata ikea yae tari epi peri see eai psps grey 2g$ $$" s$53et53 ita (ta titip els8 i93i a48 |d8 a80 tap kar ta) sz. it, s.s s3a10o (ta soga kal ra) # $ s5. pl. as) ha: bat oo, kw: pan ke) nn. ak! ik! kh: dd. ft) sbi s8. ss: nai sisa kbs! io: ke) ang te) tar np. fi. kta) ( ) ke aa, sa: kr: ha: k8. (er) ke) ke) ito) tan pur tel sis: eta sls se. tor nn s.s. d. pal to. ss. ps) sia tn: png sen ss. is. s2: 'ss:' "bg: eau sg: oo. 'd tee, & ' pens k1) pipa per peer www kai la) ala vw. hp) p9? s2? delete tenant 1unsur jean bi3 pasir sa. una aan s5 tn: nan: paha matahari rn) year denah katai sia bo) kal ita ra) kn) rn) fa) taj ko) (ta to) ps) (raj as) fa) tag o2p fs) ke) fs) kej ie) w.w sal (an &.& s5 fan &|& s|s yaa) snn ang nd go. sura heat png dai ken) kan www ke) par bal in) 5s$s t58 taj ja) to) ta) ke) ka) ke! sis| isis olo sis| ss|sis kp) pac o'o sj3| ssi83| |(zje . sis| s|isis s8: ulu s 5j9im s8i3| sisi sisi s.s: ole .lele sis| s.sisi ole o.o sis| ss, s8: oo. 8s8is| .s|si|i8s oo: sai sip lw) s . mm. sis 11tn (up tni "ua lai aan sis tan attra, pos fan lagi ta) pen san ran: isis sisi len ss) sis sisir ($|sis sisi sss s|s|s ris bis lala sisi s|s|s is| sisi nan sisi v.g sisi sisi sig sisi 2sisi tani sisi s.s sis sala |s| sisi igg ss| s| oo. s.s|s |( fg3 nu:s 29gg 2e is 38x aj. kej ana te) ke) ka) ye) tas |( hei s|z eni te ce. (ae tag ke ee" ee? ea, tee wwwras sen any saku man rio mas tr, akb cot tn, nas la lang nn: tai ap) tel lai ( ) sis s|s bgl fa) (ta ita an, ky) tadi disisi a23 iloilo ($$ a|a isi: nan s|s kal bak, |(& raj aka kn) $ ) tak sasa s.s s|sis sisi dia 2sisi size maan isis eje kn) sisi isisisis sisi ke) sig pee :e3 aa) us359 pena te. nah ker sas con mad kei sdn fs, ke) ke sud xix hua! i | ix) . seal tej (en n@, mag ng) "woc ha" snn dn kam) "nu tai bag bag len saring ss? sat kal tri as) |(s sisi o' lulus kej a.v |lola bai iri olololele |oleh dloleloele6 sisi kn) s8 s|s tae kes sis sisi ini ssisisisisil s(s(s| to) kes) m e| (ss|isis sisi fe) ss ss :8i|s 83f sie bii ge$ s5$ g3$ sjs os m s fusi w3 (ni yg" snn seni 232c s2g kai pep es) a.a fa) tri sis u|g mis kej kej kal mua b8$ s3 $ i8us dalam sir sa ny? tag) bai aan s8 aa. ka) aa) )?. )) rr rww www sea (gp (uya sena trap goc| tn: ob? tor ep) nene ego kad ca, kan ta) (an fa) ing iiw iis 'w sisi lele |sj| sis|s in) n.a |g| |g|ljs lele isi isis |s| s.sisi san pan kan is| sisi sss lalu llb sis sisi isis pole| sis s:s|s| sala psi s.similis tel 2x |o| |3i8 art ibi ibn sgm is| sisi isi| adl lali kal sasis i8| s|s| mri sta kl) sis aa. 3z3 kira nxc ( ) sing "nn: ha: kah pn) wal ke) ke tadi ke i kes mad pen tu) . hai 77p uut bin ppendapatan dan belanj' ' woc| naa mai sa, oo. bag ss. bob ry) ana bean sena ang . . sis (ar feb ne: a88 s5? t32 ko) aa: tn: stel sisa n:r sasis range s8: sisi ssi sisi apsis s.s sis isis ss: isis|s isis uju s.s. s|isis sisa sepele s|s|sis iis iis vila n.r sisi ale seal sdn dna s5: sis s|is| apa s'analisis s|sjs s|9o1o na) sisi sis|s leloeir |s|2isis pda || (ss s8: pole sis sala .|o sal d9: sisi gke3 kei orv sg313o oey ' ) sys uu snp bad tt: mami amd |g n|z im) |(z s| ts) a33 z s$ a85 888as9 sas uy, ka) sapa dek 82x bei 22x mou $ gsr ana dar s3. x18 hl) k33 isi e: : sw b zee5 term tri tea sas iss. fe. s58 sg, ix ) one s.c ara sal sai ate pra kai mean cc? z9 cl: . bob sai anang pai en. aki sex isi lalat is) lol le|w anda pap oa. lela s.s i8| si8sis te) o b kena esa elsa pesan isl ra) ra) |s| sisi jelas lobi (ta) bat pan spin pam siais| situs aaa s:83is| ssisisil s|iso: isis alla sisi s|z lipi is isis ss. sisi asean nun duri paha sagu isa skala nga sr38$ so! tor sia ita kek sik suren en. ss kreasi ps) kan hi) ta) bah jug ja kei lag tej tai isis ta) n| z kal (es) ke) pan ka) |(z ko) f ke) kel te) kb) it) i yg, ) 8x$ xex$ rar iho huda 2d kia zwm "rr s2n5 sis s585 gag: nun aon ja) ono eme wa) aan snn cc? hana pl) tas naa ta) non san (ta ra) fe) ra) sec tej kta) ms fa) nan mba dn, view| lwlwlju kr) sisi sia alas |s| disisi sal aaa fa) iban toro te) ss. ss| sells kal (wikia as) "tni sila ss.s|s ala ss. apsis saja|jajaran s.s|le| sells sisi s|is s'e lela tg: |is sore site ses$ be8$ 5z3 2x3 "nc sx3s a38 sni5 ge3$ kan ki) lagi sas kui "$$ ra) sn: d:$ rn. www fa) uu. uu. fu) gd." isis pn. met w.& bb: b8! s.s im) aaa es g92 1x3 ix3x f8 mag sig naa ani sgs s9g3 jah pad mb. rai 0s! sekam nu, see ag anna so. ii: latar, and kkp han pan tri h v sis ara catat ira ar) ?,. lag fan ita) pan ms. te) ke) ss3 aan bagi to) dag kol nas jelas w'w |melulu mn. w'o| s.s sel|o alaloala s8: sisi lonely s|sis |elev|lw s8: ss. ' lolos ss: ss) |isis sisi s8 s|s kz) sis isi leela isis w'w |elul|lu isis :. joe sisi disisi sis sis s|s|s sisi |sisi kelola s.s similis 'sisi sisi s:'s ls| ss tn: s1a lele le| isis rena ss. tai af. s3p "3g p3) "sz f1) sal tag ku) kes) ks)ysvparr balangan, semeru diundangkan paringin pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten balangan,( ruskaril d17 berita daerah kabupaten balangan tahun nomor ure kel ks) sea s.s ke) kan) ka) o'd ss. ss: tn: han n.n meh .&w kes) s.$ s8. i ) |(z kan ss:s s6. sort lip 2x23 lux nnn kf) ad e rr ere maa s0. s5. ses st: 20an ny. ao. sg) ata, os| asa png tan ungu aa: tuk s.e tt, tag labu s8 bat "ana tiap iu) |ez im) sisi s.s sisi|s al pasi sis 2lalat (al (sg s|s|s (s|si|g sis| sisi s|is3| ng: sss sisi ss: tea s.similis s|s| sisi |ing ss. pan bale sinjelfs isis sisi sl|s|s s.ais| sisi .&|o| lele sis saja a|al3 sisi sisi |sisi sle sisi kav fa) tan sd2$ s338 seri le38 iis se0e graf ske5 sle5 ss: ko) kes angan pb. kem aneh ya, ooc bean ong is. ks) tur s0. kes) (wu sis kei kraj ten sis s|s fe) mn) (sis kva isi sss sia (si saja sis she ka) ae. ll. pa) alik oo: kah sa. kalah is) lang is) kel ix) ixj bing rel (ta tag tej dami beni ke) maa hal kes) '& s.s nn: nn. ssi oei kan ( ) ix) ss: tai pelet casa tg3 t328 ko) m0, kasi sg3aa tag ken 's! ear ma. sas apa ida han so. see ot. ppi . . "tn e$ a15 k ) kar sisa sala lala sis s.s |sisi pipa uu. sis s|s a.s |sis s.s sisi s.s sisi tara si|is|is sas. isis ra sisi |(s isisisja |sisi |g sum p.s isis cin similis sis slams aa. it) s.s oo. | $s sisi ss . similis selesai sal agamais s.s :similis sisi o|ere sel |z ss. hai s|s|g s|sisi ja ! ja") biasa keb ss8859 s82 ks) se3ex sana un usg ken) at". e ':e?e,:g):,:e6t # # al: "oi gc) p ) fs) tani lam ke) fto io ss: s8: |(z s.s tn: setu butuduing gagacenigp sec 5e z3s a13 0g $$ mad ss? tani ky) es) as) ann ja) ier ona (ii. pr aettrrg, soe pes asa naa pena bare mere ben lema mah kena terj ft) ke) wal as) . ing te) ss: kel kan ane tebo ine # . bei fa) in) (rel kang kes) te) ps) nama wi|s bia uefa isis tan run s'slalalw pai rel ine nan sasis w.w. ded mia son dis i|isis bar lah ss. similis dok c.elle hatta elegan similis man oto o.:. ton oem opo saw tea s9. zen era panai hana ran alat siris san similis tea beni 828i ka" oo: mea ken) s0: (ya) har s8: |s|s dan maa s.s lah ss. s.s s8: masa sasis ded hara ss: tama aan otd ola. dansa s. hina hana: hana aka hana sea ona papa kes) lana tan hal maa naa oto sera tana tan ke) ag: eren sia ana sena kes) bana mao men ss. eren haa psi sos aan eng bad eng ke) te) tel ta) fa) kta) raj ra) kej sean sen s3 ooo soto o.o.o. ssi www npk api sik ego csc (aj sg2u sek sakan & . a59 sera kak? ig, sd wu? sb. itl sae pesek tee song eric gg a02 pal a00 li3g, au. sai siap3 i3i fa) see fs. at) ae) d.i s5s t . (er) bai data mas sen yu uin ane) s|o "wu ss.sis oto sa. seks nk. s8. bak bait pro sea dia man ank .s.sis ssel sss. .isis s8: s:. bea o.: solo s2. 6i| one: were tools so" sis.e ss'e| s.o.@| sta lor s.s s:: store ora.cs s.s.o.o.is tee ni .w eter 'usulan per cleo sen dos dao tea eng para idn ls. era (na r22 tea eo.| aas s ordo o.o . s.s oro| se: s:. mein fan ata maan janin ane: sio ols ore ooo os. oo. ga: ooo po. oa: skor ols ols oto solo pub dan pama nah tak na: daa sio ooo can kan aku alik pdl ooo lo. oo0 o. o0. oto olo ce: cc. ce. soa maa sean manan ss sega s0 b& b ) tra raj inn ana nas dd www www www www bsa co. kekerkasberk see sa) o19 o1o0 o1919. as) soe sans sss fla roa . "iss sbl. see, loco scecosesaoas do0000 sa. ska sis eko eee a53 a.a santo tenaga mia 3030x2328 rudo . sis ct. a85 mann ana g52293 sg: #lis m. ka) w:.will kota tar d.i ms. (s|s ee. .lulu ns. k0o v.sis absen.la. srn.3ia|s ata apn otototn sss.n sini o'olo aa bn" hala 'ole iw g8: ooo o00: sis ss38s saree: poto otot lie asn mea oo. oo: s.sis .s: .sis iis s:. w w|w vla tod pa, yan ure sis| ss. ga. ko. jelas bis. wiki ion sasa ran panapvoslubar n|n| p rir issn.a. rilis s.s .w|w u.b., ore oom duh kej sss s|is| sss: san |pria secret. ss. sasis sosis ses elo edisi bisa: sis ss.els soro lo. too locale wajan aan saja sengpeosesebs naa lou au.is assess sos sis o .o|e s.5s3ssawasa sis soo oo. ooo. antara soo ooo solo oto lo. oa. tag |
provinsi bengkulu peraturan bupati kaur nomor ygp tahun tentang penetapan dan penegasan batas desa kunyitandunyitbagian hukum telah diproses dan para diteliti kebenaran 11an. kui penegasan batas desa kunyitat daerah ona) bagian hukum ana serunyiti penetapan dan penegasan batas desa luas wilayah desa kunyit adalah hektar, dengan batas wilayah desa kunyit kecamatan kaur selatan adalah ing sebagai berikut sebelah utara desa sukaraja kecamatan tetap sebelah timur desa sinar pagi dan desa selasih kecamatan kaur selatan sebelah barat samudera indonesia dan desa pengubahankunyit dengan desa pengubahan kecamatan kaur selatan adalah sebagai berikut koordinat 101terletak muara aircc.kunyit dengan desa pahlawan ratusekretariat daerah kabupaten kaur sahabat ana bed (wow, koordinat terletak rapat dalam kebun sawit martini, selanjutnya lurus kearah timur laut koordinat penetapan dan penegasan batas wilayah antara desa kunyitimur laut koordinat koordinat yz9471337 terletak perumahan dinas pemda kaur, selanjutnya lurus kearah utara koordinat penetapan dan penegasan batas wilayah antara desa kunyit dengan desa sinar pagi kecamatan kaur selatan adalah sebagai berikut koordinat terletak perumahan dinas pemda kaur, selanjutnya lurus kearah utara koordinat koordinat terletak samping masjid polres kaur, selanjutnya lurus kearah barat laut koordinat koordinat terletak taman boneka kolam renang, selanjutnya lurus kearah barat laut koordinat koordinat terletak sudut kanan belakang masjid muhtadin, selanjutnya lurus kearah barat laut koordinat koordinat yz9472328penetapan dan penegasan batas wilayah antara desa kunyit kecamatan kaur selatan dengan desa sukaraja kecamatan tetap adalah sebagai berikut koordinatkoordinat terletak pantai muara air panas. dimaksud penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dim pada tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun tanpa persetujuan bupati. bagian hukum telah diproses ditelilentzmber bupati sekretariat daerah kabupaten kan bagian hukum telah diproses dan papan teliti kebenarannya wes paus diundangkan bantuan pada tanggal september sekretaris daerah kabur kaur h.bandar adi,s. sos, pembina usai madya iv.d nip. berita daerah kabupaten kaur tahun nomor sen naa nan @:: ae. lal haa oli adl oli pgri nan |
nya x1ypertama dalam rangkaperta. manggaran belanja pembangunan dimaksud pada sub inien n4z n13 ny) nat presiden republik indonesia jl). nya ny) watengan tetap berpegang teguh kepada petunjuk garis garis besar haluan negara, dalam melanjutkan pembangunan ekonomi sosial akan tetap bertumpu pada trilogi pembangunan. jelasnya akan berusaha untuk maju dengan menjaga keserasian pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. dalam tahun anggaran sebagai tahun pertama pelaksanaan replika ill,pembangunan akan makin mempertegas wajah keadilan sosial melalui usaha usaha pemerataan pembangunan yang telah dijabar. tan n4z wat rpr presiden republik indonesia sementara itu bantuan pembangunan kepada desa, kabupaten daerah tingkatdalam tahun anggaran ini bantuan pembangunan kepada kabupaten kotamadya diperluas dengan bantuan pembangunan prasarana jalan. jumlah sekolah dasar yang akan dibangun dan dipugar bertambah banyak,sarana kesehatan diperbanyakuntuk tahun anggaran akan ditingkatkan pula bantuan pembangunan kepada daerah timor timur, baik bantuan pembangunan yang bersifat sektoral maupun bantuan pembangunan daerah yang diberikan dalam bentuk inpres,cc. dapat dicapainya target penerimaan negara yang ditetapkan dari sektor perdan. open,enberpegang teguh pad dipandang perlutujuan untuk menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan keadaan, mengingat pembukaan undang undang dasar dan undang undang dasar ketetapan majelis permusyawaratan rakyatnomor iv w)sy) nya ny) wapiubah lagi sebagai berikut: pada diantara dan disisipkan ketentuan yang dijadikan ya) dan (4b) yang berbunyi sebagai berikut ya) dalam panitia pemilihan indonesia, panitia pemilihan daerah tingkat panitia pemilihan daerah tingkat il, dan panitia pemungutan suara diikutsertakan unsur partai politik dan golongan karya sebagai anggota. (4b) pada panitia pemilihan indonesia, panitia pemilihan daerah tingkat panitia pemilihan daerah tingkat dan panitia pemungutan suara dibentuk panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umumdengan ketentuan sebagai berikut mapan nya ny wap presiden republik indonesiadaerah tingkatdan seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat pemerintah serta beberapa orang anggota yang diambilkanpanitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum anggota anggota dpr, dprd dan dprd dalam wilayah kerjanya masing masing sesuai dengan tingkatannya dan bertanggung jawab kepada ketua panitia pemilihan panitia pemungutan suara yang bersangkutan, panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum kecamatan juga melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pemilih dan penyampaian surat pemberitahuan panggilan, yang: lembaga pemilihan umum terdiri dari, dewan pertimbangan yang dan beberapa orang anggota, yang ambilan darisekretariat umum yang dipimpin oleh seorang sekretaris umum". pada diantara dan disisipkan ketentuan yang dijadikan (7a) yang berbunyi sebagai berikut "a. tugas dewan pimpinan sebagai dimaksud dalam adalah menentukan garis garis kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan umum, (il). tugas dewan pertimbangan sebagai dimaksud dalam adalah memberikan pertimbangan pertimbangan dan usul usul, baik atas permintaan dewan pimpinan maupun atas prakarsa sendiri." pada antara perkataan dan kata "diatur" disisipkan perkataan "dan (4b)" sehingga ketentuan berbunyi sebagai berikut susunan, tataan (4b) diatur dengan peraturan pemerintah." pada antara dan disisipkan ketentuan yang dijadikan (2a) yang berbunyi sebagai berikut man ya ny) way presiden republik indonesia a seorang warganegara republik indonesinya." pada bab sebelum ditambah ketentuan yang dijadikan 13a". ketentuan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: yang mengajukan calon untuk keanggotaan badan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum adalah (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam 13a." ketentuan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut dalam mengajukan calon, organisasi sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan surat surat keterangan dari masing masing calon, yang menyatakan bahwa syarat syarat sebagai calon telah dipenuhi." ketentuan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: pengisian dan penyusunan urutan calon dalam daftar calon yang dimaksud pada dilakukan oleh organisasi yang berwenang mengajukan calon termaksud." pada perkataan "organisasi golongan politik karya" antara kata antara" dan kata "dapat" diganti dengan perkataan (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam 13a", sehingga berbunyi sebagai berikut antara (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam 13alam surat isian untuk pencalonan dan juga dalam daftar calon yang bersangkutan." pada (4b) huruf kata "memperbaikinya" diganti dengan perkataan "membela calon yang ditolak dan memperbaiki daftar calon", sehingga ketentuan (4b) huruf berbunyi sebagai berikut: pengeluaran seorang calon dari daftar calon oleh panitia pemilihan yang bersangkutan diberitahukan kepada organisasi yang mengajukan calon dengan disertai alasannya, dan organisasi tersebut diberi kesempatan untuk membela calon yang ditolak dan memperbaiki daftar calon." ketentuan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut untuk memperoleh suara sebanyak banyaknya dalam pemilihan umum (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam 13a mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum seluruh wilayah indonesia." pada antara dan disisipkan ketentuan yang dijadikan terdiri dari huruf dan huruf yang berbunyi sebagai berikut open ya wap presiden republik indonesia tla) dalam kampanye pemilihan umum dilarang mempersoalkan pancasila dan undang undang dasar" pada sesudah (la) ditambahkan (1b) yang berbunyi sebagai berikut dalam kampanye pemilihan umum seluruh indonesia rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye pemilihan umum." dihapus. pada bab vii sesudah ditambah dengan ketentuan baru yang dijadikan 22a terdiri dari (empat) yang berbunyi sebagai berikut organisasi kekuatan sosial politik sebagaimana dimaksud dalam 13a masing masing mengirimkan seorang wakilnya untuk menjadi saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara tempat pemungutan suara. saksi saksi tersebut pada dalam melakukan tugasnya merangkap sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pemilihan umum saksi pengawas secara organik masuk kelompok penyelenggara pemungutan suara dan menerima petunjuk tehnis dari panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum kecamatan. pelaksanaan pemungutan suara dan tatacara penghitungan suara diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah." pada kata "penjara" antara kata "pidana" dan kata "selama lamanya" diganti dengan kata "kurungan", sehingga ketentuan berbunyi sebagai berikutpada pekerja itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan pidana kurungan selama lamanya tiga bulan." pada bab xii ditambah ketentuan yang dijadikan 29a terdiri dari (tiga) yang berbunyi sebagai berikutpat berbeda dengan daerah daerah lain dalam wilayah republik indonesia. setelah dalam propinsi daerah tingkat timor timur dibentuk daerah tingkat sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah, maka dengan mengingat keadaan dan perkembangan daerahnya, pengaturan cara pelaksanaan pemilihan umum propinsi daerah tingkat timor timur dapat lebih disesuaikan dengan ketentuan ketentuan undang undang pemilihan umum. man wap presiden republik indonesia pelaksanaan ketentuan dan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah." pada perkataan "dimulai sampai dengan diresmikannya" diganti dengan perkataan "sampai dengan pengambilan sumpah janji secara bersama sama", sehingga ketentuan 31a berbunyi sebagai berikut penyelenggaraan pemilihan umum menurut undang undang ini adalah sejak saat pendaftaran pemilih sampai deng" disusun dalam satu naskah oleh pemerintah dan selanjutnya tetap disebut undang undang pemilihan umum. iii undang undang ini dapat disebut undang undang perubahan kedumum.yang dapat disebut undang undang perubahan kedua undang undang pemilihan umum,. undang undang perubahan kedua undang undang pemilihan umum ini pada hakekatnya bermaksud mengadakpada prinsipnya perubahan perubahan yang diadakan itu tidak bersifat fundamental yang berarti tidak mengubah dasar pikiran, tujuan, asas dan sistim pemilihan umum. tujuan diadakan perubahan itu adalah untuk lebihisesuaikan dengan perkembangan, keadaan dalam bidang politik dan kenegaraan sehubungan dengan adanya kedua ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia tersebut serta sehubungan pula dengan adadikukuhkan denganpada dasarnya faktor faktor yang mempengaruhi diadakannya perubahan dimaksud adalah antara lain sebagai berikut bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum oleh presiden mandataris, dan golongan karya, tingkatkan peranannya dalam pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat. pusat sampai daerah yang diatur dengan undang undang pemilihan umum. bahwa dalam propinsi daerah tingkat timor timur diselenggarakan juga pemilihan, namun mengingat perkembangan keadaan daerah tersebut mengenai hal hal tertentu dapat diatur tersendiri berdasarkan, ketentuan ketentuan undang undang pemilihan umum. maan ptn nya x1y snn. presiden republik indonesia bahwa menurut pengalaman dalam, pelaksanaan undang undang pemilihan umum tahun ternyata antara lain perlukan adanya penyempurnaan organisasi penyelenggara pelaksana pemilihan umum. perubahyang diatur dalam undang undang ini dapat dikelompokkan dalam (tiga) hal pokok yaitu perubahan terhadap dan penambahan ketentuan yang dijadikan 13a dan 22a pada hakekatnya merupakan pengaturan dalam undang undang pemilihan umum untuk meningkatkan peranan partai politik dan golongan karya bidang pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai daerah dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum dibawah pimpinan presiden mandataris mpr. pengaturan tersebut terutama mengenai pembentukanyang anggota anggotanya terdirimasing masing sebanyak banyaknya (tiga) orang. demikian pula mengenai pemberian kesempatan bagi peserta pemilihan umum dalam pengisian dan penyusunan urutan calon dalam daftar calon maupun untuk membela calon yang ditolak dan memperbaiki daftar calon, serta mengenai pemberian kesempatan mengirimkan seorang waktunya masing masing sebagai saksi tidak saja dalam penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, tetapi juga dalam pemungutan suara ditiap tempat pemungutan suara yang juga merangkap sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pemilihan umum didalam hal saksi tersebut berhalangan, maka organisasi peserta pemilihan umum yang bersangkutan dapat menunjuk penggantinya. setiap organisasi kekuatan sosial politik dapat menugaskan anggota anggotanya untuk mengawasi apakah surat pemberitahuan panggilan sudah diterima oleh para pemilih. dewan pertimbangan l.p.u..p.u. pegawai negeri sipil yang dicalonkan oleh partai politik golongan karya untuk keanggotaan badan perwakilan rakyat diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan. yang dimaksud dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum sebagai dimaksud dalam adalah, bahwa kepada tiap organisasi kekuatan sosial politik diberi kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan kampanye serta kewajiban yang sama untuk mentaati peraturan perundangan undangan yang berlaku. maan ptn n17 way presiden republik indonesia yang dimaksud dengan "dilarang mempersoalkan pancasila dan undang undang dasar dalam kampanye pemilihan umum", adalah bahwa dalam kegiatan kampanyeoleh karenanyatetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. dalam menggunakan kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye pemilihan umum sebagai dimaksud dalam (lb), semua fihak memperhatikan keamanan dan ketertiban umum. pegawai negeri sipil yang menjadi anggota pengurus partai politik golongan karyanambahan ketentuan pada bab xii yang dijadikan 29a. adalah untuk mengadakan ketentuan dalam undang undang pemilihan umum mengenai pelaksanaan. pemilihan umum propinsi daerah tingkat timor timur. dengan memperhatikan keadaan serta perkembangan daerah dan masyarakatnya, adalah wajar bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum, propinsi daerah tingkat timor timur mendapat pengaturan dan perlakuan tersendiri berdasarkan undang undang pemilihan umum. pengaturan tersendiri tersebut adalah mengenai cara pelaksanaan pemilihan umum, sedangkan perlakuan tersendiri tersebut adalah mengenai penentuan jumlah anggota dpr yang dipilih bagi daerah pemilihan timor timur yang tidak diambilkan dari jumlah anggota dpr yang (tigaratus enampuluh) orang yang dipilih bagi daerah daerah luar timor timur, dan pengaturannya diserahkan kepada presiden. perubahan terhadap dan 31a adalah penyempurnaan pengaturan dalam undang undang pemilihan umum mengenai hal hal sehubungan dengan pengalaman dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun pengaturan tersebut meliputi hal hal sebagai berikut penyempurnaan ketentuan bahwa seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan kemudian sebelum menggunakan hak memilihnya diketahui tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapatdidaftar sebagai pemilih, ditentukan tidak dapat menggunakan hak memilihnya, memantapkan ketentuan mengenai tatacara pencalonan, serta mempertegas ketentuan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang dimulai dengan pendaftaran pemilih berakhir sampai dengan kegiat untuk menyatakan seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tidak diperbolehkan menggunakan hak memilikinya sebagaimana dimaksud dalam (2a),saat pemungutan suara dilaksanakan. man wap presiden republik indonesia yang dimaksud dengan "tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang kurangnya tahun" dalam huruf dan huruf adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya tahun sebagai ancaman hukuman maksimum, atau lebih. yang dimaksud dengan keterangan, dan yang dikeluarkan kisah kan oleh penjabat instansi berwenang. keamanan dan ketertiban umum merupakan faktor yang penting dalam pemilihan umum oleh karena itu perlu diperhatikan dan dipelihara oleh seluruh masyarakat. meskipun .s pki tetap merupakan bahaya latent tetapi mengingat makin terkenalnya stabilitas keamanan dan ketertiban, maka "kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam membuat penilaian terhadap mereka yang kehilangan hak pilihnya untuk pada suatu waktu dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dengan penelitian secara cermat" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan undang undang nomor tahun mengenai undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tidak terbatas hanya diantara golongan saja. kemudian dalam perubahan undang undang ini, apabila ada ketentuan atau perkataan dari undang undang yang dinyatakan dihapus atau diganti atau ditambah, maka ketentuan atau perkataan tersebut dalam penjelasannya juga dihapus atau diganti atau ditambah. demi cukup jelas cukup jelas iii cukup jelas. |
setan sy) ny) nw) rat presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang metrologi legal dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesiapengaturan tentang alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagaimana ditetapkan, dalam ijkordonnantie staatsblad nomor perlu diganti, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi, serta sesuai dengan sistem internasional untuk satuan si): bahwa untuk mencapai tujuan sebagai dimaksud diatas perlu mengaturnya dalam suatu undang undang tentang metrologi legatrologi legal. bab ketentuan umum yang dimaksud dalam undang undang ini dan peraturan pelaksanaannya dengan:onvensi mean nya x1y wat presiden republik indonesia d2 konvensi meter convention metre) ialah suatu perjanjian internasional yang bertujuan mencari dan menyeragamkan satuan satuan ukuran dan timbangan, yang ditandatangani dan diselenggarakan paris pada tanggal mei oleh para utusan yang berkuasa penuh dari negara, konperensi umum untuk ukuran dan timbangan (la conference generale des poids mesures) ialah konperensi yang diadakan berdasarkan konvensi meter, biro internasional untuk ukuran dan timbangan (le bureau international des poids mesures) ialah biro yang dibentuk berdasarkan konvensi meter, satuan sistem international (le system international unites) selanjutnya disingkat i, satuan dasar iialah tanda yang menyatakan satuan ukuran, standar satuan ialah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembanding, standar induk satuan dasar ialah standar satuan yang diterima dari biro internasional untuk ukuran dan timbangan yang diangkat sebagai standar nasional atau standar tingkat satu, alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, il. alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penawaran, m.alat timbang iialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran,,ssmenteri ialah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang metrologi legal. bab ii. memang nya x1y rat presiden republik indonesia bab aturan peralihan alat alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang disahkan berdasarkan ijkordonnantie staatsblad nomor dapat disahkan pada waktu tera ulang jika sifat sifat umurnya memenuhi syarat batas batas kesalahan yang ditentukan berdasarkan undang undang ini, tanda tanda, sebutan sebutan atau nilai nilai yang disebut padanya masih tampak terang dan tahan lama. ketentuan berdasarkan peraturan perundang undangan yang telah ada yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang undang ini masih tetap berlaku sampai peraturan tersebut dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. bab ketentuan penutup pada saat berlakunya undang undang ini maka ijkordonnantie staatsblad nomor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. hal hal yang belum atau belum cukup diatur dalam undang undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undanganmetrologi legal umum permasalahan mengenai segala sesuatu dalam ukur mengukur, takar menakar dan timbang menimbang secara luas yang lazim disebut permasalahan "metrologi" mencakup semua teori maupun praktek yang berhubungan dengan pengukuran yaitu macamnya, sifatnya, kesaksamaan dan kebenarannya. metrologi yang berhubungan dengan satuan satuan ukuran, cara cara atau metoda pengukuran dan alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan syarat syarat teknik serta peraturan peraturan pelengkap yang ditetapkan dalam atau berdasarkan undang undang yang bertujuan untuk dan kebenaran pengukuran disebut "metrologi legal" (legal metrologi atau metrologi legal). pengaturan tentang metrologi menjadi semakin penting karena tertib ukur, segala bidang menyangkut juga segi keamanan bagi manusia sendiri, antara lain dosis obat obatan, penyinaran, suntikan, pengukuran tekanan darah, suhu manusia, suara polusi, pengukuran dalam navigasi dan lain sebagainya. selain itu tertib ukur juga meliputi usaha penyeragaman sistem satuan dalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya dengan menggunakan satuan sistem internasional si) yang juga disebut sistem metrik modern. usaha penyeragaman itu indonesia sudah dilakukan sejak tahun secara bertahap. dengan masa peralihan selama (sepuluh) tahun, yang dalam pelaksanaannya adalah (lima belas) tahun, maka indonesia sejak januari secara resmi berlaku satuan sistem metrik dalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya menggantikan satuan sistem tradisional seperti elo, kati dan lain sebagainya. disadari bahwa ukuran traditional beserta alat alatnya adalah terbatas penggunaannya dan secara bertahap masyarakat akan membiasakan diri dengan satuan ukuran seperti tercantum dalam undang undang ini. dalam memasyarakatkan materi undang undang ini agar tercapai tertib ukur segala bidang akan dilakukan dengan pendekatan yang persuasif dan edukatif. pada tanggal mei oleh utusan (tujuh belas) negara telah ditandatangani konvensi meter" (la convention metre) paris. negara negara lain kemudian menggabungkan diri dalam konvensi itu, sehingga sampai tahun pengikut konvensi meter telah bertambah menjadi (empat puluh enam) negara, termasuk indonesia yang menggabungkan diri pada konvensi meter itu dalam tahun tujuan utama dari konvensi meter adalah mencari dan menyeragamkan satuan satuan ukuran dan timbangan. dalam mencapai tujuannya, maka organisasi dari negara pengikut konvensi meter merupakan suatu organisasi internasional untuk ukuran dan timbangan (la organisation internasional des poids mesures disingkat opm). forum. nya x1y wap a3: presiden republik indonesia forum tertinggi dari opm adalah konperensi umum untuk ukuran dan timbangan (la conference generale des poids mesures disingkat gpm) yang membawahi langsung suatu komite internasional untuk ukuran dan timbangan (le comite international des poids mesures disingkat cip). cip bertugas melaksanakan dan mempersiapkan keputusan keputusan dari gpm. selain itu cip juga memimpin suatu aparat yang disebut biro internasional untuk ukuran dan timbangan (le bureau international des poids mesures disingkat ipm). oleh karena itu dipandang perlu adanya suatu pengaturan tentang metrologi legal. demi pengertian pengertian dari istilah yang dipakai dalam undang undang ini dan peraturan pelaksanaannya ialah untuk menghindari dari kemungkinan salah tafsir. menteri yang diserahi urusan metrologi legal pada saat undang undang ini dibuat adalah menteri perdagangan dan koperasi. sasaran yang akan dicapai adalah keseragaman dan kesatuan pegangan dalam penyebutan dan pemakaian satuan ukuran. hingga kini ada tujuh satuan dasar dalam satuan sistem internasional si) yang telah diakui oleh konperensi umum untuk ukuran dan timbangan definisi yang berlaku pada saat undang undang ini dibuat adalah sebagaimana ditetapkan oleh konperensi umum untuk ukuran dan timbangan meter berdasarkan konperensi umum tahun kilogram berdasarkan konperensi umum tahun sekon berdasarkan konperensi umum tahun amber berdasarkan konperensi umum tahun kelvin berdasarkan konperensi umum tahun mandela berdasarkan konperensi umum tahun ketujuh lambang satuan dari satuan satuan dasar ini merupakan keputusan yang telah disetujui oleh konperensi umum untuk ukuran dan timbangan. untuk menyebutkan kelipatan dan bagian desimal digunakan awal kata dan lambang yang telah diakui dan ditetapkan oleh konperensi umum untuk ukuran dan timbangan. . nya x1y wat presiden republik indonesia contoh: tidak boleh dinyatakan atau ditulis sama dengan kkg (satu kilokilogram), tetapi (satu megagram). tidak boleh dinyatakan atau ditulis sama dengan dkg (satu desikilogram), tetapi (satu piktogram). cukup jelas. cukup jelas. mengingat pentingnya fungsi dari standar nasional tersebut maka perlu menetapkannya dengan peraturan pemerintah. cukup jelas. turunan turunan langsung dari standar satuan ditujukan untuk menghindari pemakaian tidak terbatas atas standar nasional dan sekurang kurangnya satu dari meter standar dan kilogram standar yang setingkat lebih rendah, dari standar nasional diserahkan kepada instansi pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan metrologi legal untuk kepentingan umum. cukup jelas cukup jelas jenis jenis alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya antara lain ialah meter air, meter gas, meter listrik, meter taxi, meter pulsa telpon, alat pengukur kelembaban (moisture tester) perlu ditunjuk tempat tempat dan daerah daerah mana dilaksanakan tera dan tera ulang. alat alat ukur. takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi syarat syarat sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, perlu dirusak untuk menghindari kemungkinan,alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut dipakai atau dijual sehingga akan merugikan orang lain. . mapan nya x1y wat presiden republik indonesia oleh karenamenteri dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku. pekerjaan mengusir yang dapat dikerjakan dengan mudah dan tidak memerlukan banyak waktu, dan karenanya memungkinkan pegawai yang berhak menara atau menara ulang untuk melakukannya. cukup jelas. karena penggunaan alat alat ukur takar, timbang dari perlengkapannya berada bawah pengawasan instansi pemerintah yang ditugasi mengurus hal hal yang bertalian dengan metrologi maka seharusnyalah pembuatan alat alat tersebut dengan izin instansi yang bersangkutan supaya mudah mengawasi dan membina, sehingga alat alat itu dibuat oleh orang orang yang benar benar mempunyai keahlian. demikian pula untuk memperbaiki alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya misalnya memperbaiki timbangan perlu mendapat izin, yaitu supaya mudah mengawasi dan membimbingnya. dengan demikian diharapkan bahwa pekerjaan memperbaiki timbangan dilakukan oleh orang orang yang benar benar mempunyai keahlian dalam bidang itu dan dengan rasa penuh tanggungjawab, sehingga para pemilik timbangan tidak akan terpercaya oleh orang orang yang mengaku sebagai separator timbangan padahal tidak mempunyai keahlian dalam pekerjaan tersebut dan hanya semata mata mencari keuntungan untuk dirinya saja. diri saja. izin impor diperlukan untuk menghindari masuk dan beredarnya alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi persyaratan, sebab jika ini terjadi akan menyulitkan dalam melaksanakan undang undang ini. cukup jelas. maksud pemberian tanda sah itu ialah untuk menunjukkan bahwa alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya telah memenuhi persyaratan yang diatur berdasarkan undang undang ini. maksud pemberian tanda batal itu ialah untuk menunjukkan bahwa alat alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya tidak memenuhi persyaratan yang diatur berdasarkan undang undang ini. cukup jelas. . man sy) nya x1y wat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. selaras dengan pesatnya kemajuan produksi dan perdagangan,maka barang barang dagangan dalam keadaan terbungkus mempunyai peranan dan merupakan suatu usaha untuk memudahkan penjualan dan transpor barang dalam penjualannya. oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan yang menentukan keharusan menyatakan ukuran, berat bersih, isi bersih atau jumlah yang sebenarnya bagi barang barang yang dijual dalam bungkusan. yang dimaksud barang,disini tidak termasuk makanan atau barang lain yang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari (tujuh) hari. bila suatu barang dijual berdasarkan ukuran berat atau isi dimasukkan dalam bungkusan, akan memberikan kesulitan bagi pembeli untuk mengetahui secara pasti ukuran, berat, isi bersih atau jumlah dalam bungkusan, karena tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya selain daripada membuka bungkusan atau akan menerima begitu saja tentang isinya. ukuran besarnya bungkusan tidak selalu memberikan anggapan yang benar tentang ukuran, berat bersih, isi bersih atau jumlahnya. tanpa memberitahukan atau menonjolkan ukuran, berat bersih, isi bersih atau jumlah akan menimbulkan keragu raguan bagi pemakai barang (konsumen) dalam membeli barang barang dalam keadaan terbungkus. oleh karena itu sangat perlu atau diwajibkan pencantuman tentang ukuran, berat bersih, isi bersih atau.jumlah yang sebenarnya terhadap barang barang yang dijual dalam keadaan terbungkus dengan jelas, terang serta mudah dibaca pada setiap bungkusan. cukup jelas. pengawasan terhadap barang barang dalam keadaan terbungkus dapat dilakukan melalui kewajiban bagi pengusaha untuk mencantumkan nama dan tempat perusahaannya. cukup jelas. seringkali terdapat bermacam macam ukuran bungkusan dari kuanta barang yang sama banyaknya, sehingga akan membingungkan pembeli dalam memilih harga yang lebih ekonomis. baginya terhadap bungkusan yang berisi barang yang sama dan sama pula berat dan isi bersihnya. untuk. memang ny) nw) rat presiden republik indonesia untuk menghindari hal hal yang demikian, maka diperlukan suatu pengaturan mengenai barang yang biasa digunakan umum agar pembungkusnya dalam ukuran yang seragam dan berat atau isi bersihnya yang sama mungkin juga terdapat beberapa barang dagangan yang dibungkus akan berubah berat atau isinya, karena berkurangnya kelembaban atau disebabkan perubahan lain sejak pembungkus sampai terjual. dalam hal ini maka perlu diperhitungkan berapa.jumlah kemungkinan berkurang berubah bagi tiap macam barang dagangan. dalam peraturan harus dinyatakan batas kekurangan berat atau isi bersih yang diakibatkan oleh perubahan tersebut tadi. dengan demikian keharusan mencantumkan berat atau isi bersih pada waktu pembungkus barang dagangan tidak akan merugikan perusahaan pembungkus ataupun pemakai barang dilihat dari sudut keuangan maupun sudutnya barang. supaya dapat memudahkan penafsiran harga atau membandingkan harga, maka perlu disarankan bahwa pembungkus barang barang ditetapkan dalam kuanta x10n atau on! bilangan bulat) misalnya ml, dan sebagainya. maksud adanya larangan ini ialah untuk melindungi agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari pemakaian alat alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang tidak memenuhi kebenaran, kepekaan dan ketepatan penunjukannya. tujuannya adalah untuk melindungi pembeli, penyewa atau pemakai agar tidak mendapatkan atau memperoleh alat alat ukur, takar timbang dan atau perlengkapannya yang tidak memenuhi syarat syarat yang ditetapkan berdasarkan undang undang ini. pemasangan alat alat baru atau tambahan pada alat alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang sudah diterpa atau sudah diterpa ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan penyimpangan dari syarat syarat teknis. berhubung dengan adanya penambahan ini, maka alat tersebut diperlakukan sebagai tidak diterpa atau tidak diterpa ulang. sifat dan kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan yang benar dan dalam batas batas kesalahan yang diizinkan terhadap penggunaan alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu ditaati, agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat tersebut. larangan tersebut dimaksud agar benar benar ditaati maksud dari undang undang ini dalam usahanya mencapai keseragaman penulisan dan penyebutan satuan dan lambang satuan ukuran yang berdasarkan satuan sistem internasional, dapat dipahami bahwa terhadap benda benda tak bergerak yang terletak luar wilayah republik indonesia atau benda benda yang bergerak yang dikirim luar wilayah republik indonesia dalam penulisan dan penyebutan satuan dan lambang satuan ukurannya dikecualikan dari larangan ini. . mapan nya ny) wat presiden republik indonesia dimaksud untuk mencegah persaingan tidak jujur antara produsen luar negeri dan produsen dalam negeri mengenai ukuran. demikian juga untuk melindungi konsumen agar dapat memilih kebutuhannya secara ekonomis. dapat dimaklumi bahwa para pemakai barang (konsumen) menghendaki untuk mendapatkan barang dalam ukuran, isi, berat atau jumlah yang tepat. ini dimaksud untuk mencegah perbuatan perbuatan yang tidak sehat atau tidak jujur dari para pembuat, pembungkus dan atau pengedar barang untuk mengambil keuntungan dari ukuran, isi, berat atau jumlah yang diserahkan dijual. cukup jelas. cukup jelas. tujuan dari ini ialah untuk memudahkan dilakukannya penuntutan bila terjadi suatu pelanggaran terhadap undang undang ini yang dilakukan, oleh suatu badan hukum, perseroan, persekutuan perkumpulan orang orang atau yayasan. alat alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang atas keputusan pengadilan dinyatakan tidak dirampas, bukanlah berarti bahwa alat tersebut boleh dipakai lagi atau tidak melanggar lagi tanpa diterpa tera ulang. berhubung dengan itu dan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, maka alat itu harus diterpa tera ulangan atas biaya pemiliknya. yang dimaksud dengan pegawai yang melakukan pengawasan dan penyidikan adalah pegawai yang diberi tugas secara tertulis oleh atasannya. pengawasan tentang dinastinya undang undang ini, agar dapat diikutsertakan juga pegawai instansi instansi yang ada hubungannya dengan pengawasan hasil hasil pengukuran, penawaran dan atau penimbangan dalam bidangnya masing masing. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . mulan n4z ny) nw) wat presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib tera berdasarkan ijkordonnantie staatsblad nomor undang undang metrologi terdahulu) masih boleh dipakai sepanjang masih memenuhi syarat syarat seperti yang ditentukan berdasarkan undang undang ini. ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kekosongan hukum. cukup jelas. cukup jelas. mean rat presiden republik indonesia bab satuan satuan setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan satuan si. satuan dasar besaran panjang adalah meter, satuan dasar besaran massa adalah kilogram, satuan dasar besaran waktu adalah sekon, satuan dasar besaran arus listrik adalah amber, satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin, satuan dasar besaran kuat cahaya adalah mandela, &g. satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole. definisi yang berlaku bagi satuan satuan dasar seperti tersebut pada ini adalah definisi terbaru yang ditetapkan oleh konperensi umum untuk ukuran dan timbangan. lambang satuan dari satuan satuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini adalah sebagai berikut satuan lambang satuan: meter.ooooocooooo.omennnnnnnn kil hitam.co.w##mmmennanlnnanaaanan sekon.o.o.o.moonannnnnnnnnnnnnnnnnnnannaaan ampel.oocoonnnnnannnannnnnnnnnnnnannnnaa kevin. anna. nan nnnnnnnnnnnnnnnaa mandela.coo woo man mole.i. nan nannnnanannnnnnnmananaaan mol kecuali yang ditentukan dalam ini, kelipatan kelipatan dan bagian bagian desimal dari satuan satuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini, jika kelipatan kelipatan dan bagian bagian itu tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan depan satuan atau lambang satuan dari satuan satuan yang bersangkutan, maka depan satuan atau lambang satuan tersebut dapat dinyatakan dengan membubuhkan salah satu dari awal kata atau lambang berikut: kelipatan bagian desimal awal kata lambang eks peta tera giga . mean nya x1y wat presiden republik indonesia a mega kilo sektor lol deka 1o desi seni mili mikro nano piko foto auto seperseribu bagian dari kilogram adalah gram yang dinyatakan dengan lambang satuan kelipatan kelipatan dan bagian bagian desimal dari kilogram, jika tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan depan satuan atau lambang dari satuan kilogram ini, maka harus dinyatakan dalam satuan gram. derajat celcius dari skala suhu dalam pemakaian secara umum yang titik golnya sama dengan adalah sama dengan derajat kelvin. dengan peraturan pemerintah ditetapkan satuan satuan turunan dari satuan satuan dasar baik mengenai besaran besaran, satuan satuan maupun lambang lambang satuannya, satuan satuan tambahan baik mengenai besaran besaran, satuan satuan maupun lambang lambang satuannya, satuan satuan lain yang berlaku dengan ketentuan ketentuan dalam pemakaiannya. bab iii standar standar satuan standar standar induk untuk satuan satuan dasar sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini disebut standar nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. tatacara pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian standar nasional yang dimaksud dalam undang undang ini diatur dengan peraturan pemerintah. susunan turunan turunan dari standar nasional sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini diatur dengan peraturan pemerintah. . cnn mula presiden republik indonesia standar nasional sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini dibina oleh suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk itu. susunan organisasi dan tatakerja lembaga tersebut dalam ini ditetapkan dengan keputusan presiden. alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan peraturan pemerintah ditetapkan tentang, syarat syaratnya harus dipenuhi. menteri mengatur tentang pengujian dan pemeriksaan alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang, tempat tempat dan daerah daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis jenis tertentu. semua alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannyahuruf undang undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menara atau menara ulang. tatacara pengrusakan alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pegawai yang berhak menara atau menara ulang berhak juga untuk mengusir alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannyahuruf undang undang ini. untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekerjaan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan biaya tera. biaya tera sebagaimana dimaksud dalam ini, ditetapkan dan diatur dengan peraturan pemerintah. . nya x1y wat presiden republik indonesia untuk membuat dan atau memperbaiki alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin menteri. setiap pemasukan alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam wilayah republik indonesia harus dengan izin menteri. bab tanda tera jenis jenis tanda tera tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah,oleh pemerintahatauatau perlengkapannya,surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini adalah bebas dari bea materai. bab barang dalam keadaan terbungkus . memang ny) nw) rat presiden republik indonesiaebagaimana dimaksud dalam dan undang undang inidalam ini harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca. pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam undang undang iniundang undang ini serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya. pengaturan mengenai barang barang dalam keadaan terbungkus sesuai dan undang undang ini diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. bab vii perbuatan yang dilarangatau perlengkapannya yang bertandtemanya rusak,. alat alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau menunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan huruf undang undang ini untuk tera ulang, alat alat ukur, takar, timbang dan ataripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan undang undang ini, tempat. mean nya x1y wat presiden republik indonesia tempat usaha:secara bagaimanapun jugadilarang pada tempat tempat seperti tersebut dalam undang undang ini memakai atau menyuruh memakai:,pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan keputusan menteri. dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain yang berlaku menurut undang undang inisurat tempelan,larangan tersebut dalam ini tidak berlaku terhadap pemberitahuan tentang benda tidak bergerak yang terletak luar wilayah republik indonesia, tentang benda yang bergerak yang dikirim luar wilayah republik indonesiamenurut undang undang ini tatkala benda itu dimasukkan wilayah republik indonesia. . setan sy) wat presiden republik indonesia kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam undang undang ini. bab viii ketentuan pidanaenam) bulan dan atau denda setinggi tingginya rp.perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam dan undang undang ini adalah kejahatan. perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang ini adalah pelanggaran. barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat dirampas untuk kepentingan negara. suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan undang undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada pengurus, apabila berbentuk badan hukum, sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan perkumpulan orang orang, pengurus, apabila berbentuk yayasan, wakil atau kuasanya indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan luar wilayah republik indonesia. perbuatan . dea ann rat presiden republik indonesia perbuatan sebagaimana dimaksud ini meliputi perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan. bila orang orang tersebut dalam sub dan ini ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran. apabila ternyata perbuatan orang orang tersebut pada ini yang oleh karenanya menyebabkan pelaksanaan kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang bersangkutan. apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ini dilakukan oleh badan usaha lain yang bertindak atas namanya, maka ketentuan sub dan ini berlaku juga untuk badan usaha lain tersebut. alat alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang disita tetapi tidak dirampas, tidak dikembalikan kepada yang berhak sebelum barang barang itu atas biayanya diterpa atau diterpa ulang. penyitaan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh hukum acara pidana yang berlaku. bab pengawasan dan penyidikan. pegawai instansi pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan metrologi legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan mendidik tindak pidana yang ditentukan dalam undang undang ini. instansi pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan metrologi legal dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ini dapat meminta bantuan kepada instansi pemerintah yang melakukan pengawasan dan pengamatan dalam bidangnya masing masing yang ada hubungannya dengan pengukuran, penawaran dan atau penimbangan. pegawai tersebut pada ini berhak melakukan penyegelan, dan atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti pegawai tersebut pada ini dapat melaksanakan tugasnya tempat tempat tersebut pada undang undang ini dalam waktu terbuka untuk umum. pegawai tersebut pada ini dapat melaksanakan tugasnya antara pukul sampai pukul waktu setempat tempat tempat yang tidak boleh dimasuki umum, yang seluruhnya atau sebagian dipakai sebagai tempat yang dimaksud dalam undang undang ini. jika dalam waktu tersebut pada dan ini pegawai yang melakukan penyidikan tidak diperkenankan masuk, maka mereka masuk dengan bantuan penyidik kepolisian republik indonesia. penyidikan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh hukum acara pidana yang berlaku. bab x.dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa konvensi mengenai misi khusus convention special missions, new york telah diterima baik oleh majelis umum perserikatan bangsa bangsa pada tanggal desember new york, bahwa negara republik indonesia selama ini telah menggunakan dipandang perlu mengesahkanmengenai misi khusus (convention special missions, new york mengesahkan konvensi mengenai misi khusus convention special missions, new yorkbahwa landasan kebijaksanaan politik: meneruskan usaha usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di:ngirim misi khusus keberbagai negara dan menerima misi khusus dari negara lain. pengiriman dan penerimaan misi khusus dan utusan utusan keliling dengan tugas diplomatik khusus yang bersifat sementara merupakan suatu gejala yang semakin meningkat dalam hubungan internasional. pada tanggal desember majelis umum perserikatan bangsa bangsa menerima baik konvensi mengenai misi khusus dan suatu protokol opsional mengenai penyelesaian sengketa secara wajib. konvensi . man ya mula presiden republik indonesia konvensi mengenai misi khusus terbuka bagi penandatanganan pada tanggal desember konvensi yang terdiri dari suatu pembukaan dan menetukan aturan aturan hukum yang berlaku untuk pengiriman dan penerimaan misi khusus, yaitu misi yang bersifat sementara yang mewakili suatu negara yang dikirim negara lain dengan persetujuan negara tersebut, dengan tujuan menangani masalah khusus atau menjalankan hal hal yang berhubungan dengan tugas khusus. indonesia dapat menerima seluruh isi konvensi mengenai misi khususkonvensi mengenai misi khusus yang dimaksudkan untuk melengkapi konvensi wina tahun mengenai hubungan diplomatik dan konvensi wina tahun mengenai hubungan konsuler akan dapat membantuii. demi cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor |
lan n4z rat rprlima,li.jtan n4z wat presiden republik indonesia: anggaran belanja pembangunan,. yen wat presiden republik indonesiaplika iiidaripadyang terutama diwujudkan melaluihingga tabungan pemerintah dapat terhimpun dalam rangka tercapainya usaha untuk dapat membiayaidibidang pengeluaran, maka pengeluaran terutama ditujukan untuk menyelesaikan proyek proyek yaitu. nya x1y sat presiden republik indonesia adapun bantuan pembangunan kepada desa, daerah tingkat dan daerah tingkat serta bantuan pembangunan lainnya, seperti pengembangan sarana kesehatan, penghijauan agar tercapai keserasian dan keselarasanekonomi indonesia masih dipengaruhi oleh resesi ekonomi dunia yang mempengaruhi sektor perdagangan internasional dan sektor penerimaan negara, bahwa kestabilan moneter serta terselenggaranya perkembangan harga arah yang lebih mantap dapat dipertahankan dengan selalu diusahakan dalam jangkauan daya beli masyarakat. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . tan nya ny) wat presiden republik indonesiai tanggal maret tentang hasil pemeriksaan atas perhitungan anggaran negara tahun anggaramain nya ny) wat presiden republik indonesia (l) penerimaan netra dalam tahun anggaran adalah sebesar (sebelas trilyun lima puluh tiga milyar sembilan ratus delapan juta empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat keseratus rupiah). pengeluaran negara dalam tahun anggaran adalah sebesar (sebelas trilyun sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat dua puluh sembilan keseratus rupiah). sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran adalah sebesar (lima puluh tiga milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan lima belas keseratus rupiahndengan memperhatikn hunempat) yang berbunyi sebagai berikut majelis permusyawaratan rakyat, selanjutnya disebut mpr, terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat ditambah dengan utusan daerah yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam dan utusan organisasi kekuatan sosial politik peserta pemilihan umum, selanjutnya disebut utusan organisasi peserta pemilihan umum, dan utusan golongan karya angkatan bersenjata republik indonesia, selanjutnya disebut utusan golongan karya abri, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan imbangan susunan anggota dewan perwakilan rakyat: utusan golongan golongan sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar selanjutnya disebut utusan golongan golongan, yang berjumlahjumlah anggota mpr adalah dua kali lipat jumlah anggota dewan perwakilan rakyat. anggota tambahan mpr sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf ditentukan sebagai berikut utusan daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah tingkat sebagaimana dimaksud dalam utusan organisasi peserta pemilihan umum diajukan oleh dewan pimpinan pusat organisasi peserta pemilihan umum yang bersangkutan dengan mengambil nama nama yang tercantum dalamntumemperhatikan pula perkembangan keadaan. ketentuan ketentuan dalam kedua ketetapan majelis permusyawaratan rakyat tersebut yang mengaturadalah sebagai berikut ketentuan dalam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor iii mpr yang berbunyi jumlah disesuaikan dengan jumlah penduduk dan perkembangan keadaan daerah." yang berbunyi anggota majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat ditambah anggota utusan daerah yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah tingkat anggota utusan kekuatan sosial politik peserta pemilihan umum, dan golongan karya, angkatan bersenjata republik indonesia yang ditetapkan berdasarkan imbangan susunan anggota dewan perwakilan rakyat serta utusan golongan golongan sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar yang berbunyi anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah terdiri atas anggota kekuatan sosial politik peserta pemilihan umum dan anggota golongan karya angkatan bersenjata republik indonesia yang diangkat." ketentuan dalam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor iv mpr yang berbunyi dengan ditetapkannya ketetapan tentang referendum ini, maka ketentuan undang undang mengenai pengangkatan anggota majelis, ditinjau kembali." selain daripada itu, perubahan undang undang tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd didasarkan pula pada perkembangan keadaan masyarakat serta peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila khususnya pembangunan bidang politik, maka perubahan perubahan ini dimaksudkan sebagai salah satu langkah yang diharapkantermasuk dalamnya kehidupan demokrasi pancasila, serta dalam rangka lebih memantapkan pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang undang dasar sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional. materi pokok perubahan undang undang tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd adalah mengenai hal hal sebagai berikut susunan keanggotaan mpr, dpr, dan dprd. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor iii mpr menentukan, bahwa susunan keanggotaan dpr, dprd dan dprd terdiri atas wakil organisasi peserta pemilihan umum dan wakil golongan karya abri yang diangkat, yang berarti bahwa yang diangkat hanya dari golongan karya abri, sedangkan pengangkatan dari golongan karya bukan abri ditiadakan. susunan mpr terdiri atas anggota dpr ditambah utusan daerah yang dipilih oleh dprd hasil pemilihan umum, utusan organisasi kekuatan sosial politik peserta pemilihan umum, dan utusan golongan karya abri yang ditetapkan berdasarkan imbangan susunan anggota dpr serta utusan golongan golongan sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar jumlah anggota mpr, dpr, dan dprd disesuaikan dengan jumlah penduduk dan perkembangan keadaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor iii mpr sehubungan dengan itu, pada dasarnya diadakan penambahan jumlah anggota badan permusyawaratan perwakilan rakyat. anggota mpr yang diangkat yang bukan dari anggota dpr adalah utusan golongan golongan sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar ditentukan sebanyak (seratus) orang. penentuan jumlah utusan golongan golongan sebanyak (seratus) orang adalah mengingat eksistensi dari golongan golongan tersebut yang ada dalam masyarakat, dan secara representatif aspirasinya perlu ditampung dalam mpr sesuai dengan maksud ketentuan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indo kesia nomor iii mpr yang dimaksud dengan utusan golongan golongan ialah utusanpenemuannya dilakukan oleh presiden. jumlah anggota dpr yang diangkat sebanyak (seratus) orang dari golongan karya abri merupakan (seperlima) dari jumlah anggota dpr. penentuan jumlah tersebut diberlakukan pula secara sama terhadap jumlah anggota dprd dan dprd yang diangkat dari golongan karya abri yang juga ditentukan (seperlima) dari jumlah anggota badan perwakilan rakyat tersebut. penentuan jumlah anggota dprd sekurang kurangnya (empat puluh lima) dan sebanyak banyaknya (seratus) orang serta jumlah anggota dprd sekurang kurangnya (dua puluh) dan sebanyak banyaknya (empat puluh lima) orang disebabkan perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan keadaan daerah tingkat dan tingkat yang cukup pesat, sehingga perlu diadakan penyesuaian. penentuan jumlah anggota dprd daerah khusus ibukota jakarta sekurang kurangnya (enam puluh) orang adalah mengingat hal hal sebagai berikut daerah khusus ibukota jakarta mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai ibukota negara dan sebagai pemerintah daerah yang kedua fungsi tersebut harus dijalankan secara bersama sama, ruang lingkup pekerjaan dan kepadatan penduduk dengan berbagai permasalahannya yang terus meningkat, perlu penanganan secara cepat dan tepat: pemerintah daerah khusus ibukota jakarta merupakan daerah tingkat yang tidak terbagi dalam daerah tingkat tetapi di bagi dalam (lima) wilayah kota yang tidak mempunyai dprd ii. jumlah anggota dprd daerah khusus ibukota jakarta akan bertambah dengan perhitungan tiap tiap sekurang kurangnya (dua ratus ribu) jiwa penduduk mendapat seorang wakil dalam dprd dengan ketentuan sebanyak banyaknya (seratus) orang sebagaimana dimaksud dalam perubahan terhadap undang undang tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprdimpr serta ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor iv mpr sehingga susunan mpr terdiri atas anggota dpr, ditambah utusan daerah yang dipilih oleh dprd utusan organisasi peserta pemilihan umum, dan utusan golongan karya abri berdasarkan imbangan susunan anggota dpr, serta utusan golongan golongan, penggantian ketentuan huruf dan huruf serta dan dan ketentuan dalam kitab undang undang hukum pidana, serta undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman: penggantian ketentuan dan dimaksudkan untuk mengatur kembali penggantian antar waktu keanggotaan mpr, dpr, dprd dan dprd ii: yang dimaksud dengan bertempat tinggal luar wilayah negara republik indonesia, ialah bertempat tinggal luar negeri. penggantian ketentuan dimaksudkan untuk menertibkan kembali mengenai syarat syarat pemberhentian anggota mpr yang dimasukkan dalam golongan pemberhentian tidak dengan hormat, sedangkan ketentuan syarat syarat yang tercantum dalam tersebut tidak merupakan persyaratan yang kumulatif, penggantian ketentuan dan dan dan serta penghapusan dan dimaksudkan untuk mengatur kembali susunan keanggotaan dpr, dprd dan dprd ii, penambahan jumlah anggota dpr dan perhitungan jumlah anggota dprd dan dprd adalah mengingat pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan keadaan daerah dan masyarakat, dengan bertambahnya jumlah anggota dprd dan dprd maka jumlah anggota dprd dan dprd dari golongan karya abri juga bertambah, penambahan ketentuan (3a) pada dimaksudkan untuk menetapkan jumlah minimal anggota dprd bagi daerah khusus ibukota jakarta, mengingat sifat kekhususan daerah tersebut, penggantian ketentuan mengenai kewenangan menteri pertahanan keamanan panglima angkatan bersenjata dengan panglima angkatan bersenjata dalam huruf dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentupenggantian ketentuan dimaksudkan untuk menghapuskan kata kata asing, karena istilah yang digunakan dalam bahasa indonesia dirasakan sudah cukup jelas: menghapuskan kata interpelasi yang biasanya dikaitkan dengan resolusi dan atau mosi yang tidak sesuai dengan pancasila dan undang undang dasar sedangkan hak meminta keterangan kepada presiden dalam penggunaannya dilakukan dengan bijaksana sesuai dengan pancasila dan undang undang dasar dalam melaksanakan fungsinya dpngubah sistem pemerintahan berdasarkan undang undang dasar penggantian ketentuan dimaksudkan untuk menambahkan jabatan jabatan yang sudah pasti tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan dpr, penggantian ketentuan dimaksudkan untuk menyesuaikan istilah sebutan jabatan dengan ketentuan dalamngatur pelaksanaan hak mengganti anggota badan permusyawaratan perwakilan rakyat disesuaikan dengan perubahan ketentuan dalam undang undang ini mengenai penggantian keanggotaan badan permusyawaratan perwakilan rakyat: menampung apabila salah seorang gubernur kepala daerah tingkat terpilih sebagai anggota pimpinan mpr, yang mengingat ketentuan ayal tidak dapat dirangkap dengan jabatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam, dipilih oleh dprd sesuai dengan ketentuan dan dan pemilihan itu dilaksanakan dalam rangka penggantian antar waktu, sehingga jumlah anggota tambahan mpr utusan daerah yang bersangkutan adalah tetap sebagaimana dimaksud dalam tanpa memberhentikan gubernur kepala daerah tingkat yang digantikannya sebagai utusan daerah. kedudukan gubernur kepala daerah tingkat yang terpilih sebagai anggota pimpinan mpr, sekalipun berhenti sebagai gubernur kepala daerah tingkat kedudukannya sebagai utusan daerah tidak menjadi berakhir dan tetap menjabat sebagai anggota pimpinan mprtentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd, mak daftar calon tetap untuk pemilihan umum keanggotaan dewan perwakilan rakyat yang telah disahkan: utusan golongan karya abri ditetapkan oleh presiden atas usul panglima angkatan bersenjata: utusan golongan golongan ditetapkan oleh presiden baik atas usul organisasi golongan golongan maupun atas prakarsa presiden,huruf diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut "h. terkena larangan penangkapan jabatan menurut ketentuan ketentuan diganti dengan ketentuan yang dijadikan dan (2a) yang berbunyi sebagai berikut anggota mpr dari dewan perwakilan rakyat yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam tempatnya diisi menurut ketentuan (la). (2a) anggota tambahan mpr yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam tempatnya diisi oleh calon utusan daerah, calon utusan organisasi peserta pemilihan umum, calon utusan golongan karya abri: calon utusan golongan golongan." ketentuan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syaratdimaksud dalam huruf adalah pemberhentian tidak dengan hormat." ketentuan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:majelis permusyawarater: jumlah anggota tambahan mpr yang berkedudukan sebagai utusan daerah adalah sekurang kurangnya (empat) orang dan sebanyak banyaknya (delapan) orang untuk tiap tiap daerah tingkat dengan ketentuan sebagai berikut daerah tingkat yang berpenduduk kurang dari (satu juta) orang mendapat (empat) orang utusan, daerah tingkat yang berpenduduk (satu juta) orang sampai (lima juta) orang mendapat (lima) orang utusan: daerah tingkat yang berpenduduk (lima juta) orang sampai (sepuluh juta) orang mendapat (enam) orang utusan, daerah tingkat yang berpenduduk (sepuluh juta) orang sampai (lima belas juta) orang mendapat (tujuh) orang utusan, daerah tingkat yang berpenduduk (lima belas juta) orang atas mendapat (delapan) orang utusan." ketentuan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut dewan perwakilan rakyat, selanjutnya disebut dprora dpr ditetapkan sebanyak (lima ratus) orang, terdiri atas (empat ratus) orang dipilih dalam pemilihan umum dan (seratus orang diangkat." ketentuan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut anggota dpr yang diangkat sebanyak (seratus." ketentuan dihapus., bertempat tinggal luar wilayah negara republik indonesia dengan keputusan dpr: diganti menurut terkena larangan penangkapan jabatan menurut dan (la) anggota dpriganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikutselanjutnya disebut dprdempat puluh lima) dan sebanyak banyaknya (seratus) orang." pada antara dan disisipkan ketentuan yang dijadikan (3a) yang berbunyi sebagai berikut "3a)(3a),berbunyi sebagai berikut anggota dprd mewakili rakyat dalam wilayah daerah tingkat yang bersangkutan."d berhenti antar waktu sebagai anggota karena: meninggal dunia: atasd dengan keputusan dprd yang bersangkutan:ii, selanjutnya disebut dprd iidua puluh) dan sebanyak banyaknya (empat puluh limadijadikan dan yang berbunyi sebagai berikut anggota dprd berhenti antar waktu sebagai anggota. karena meninggal dunia: atas'janji sebagai anggota dprd dengan keputusan dprd yang bersangkutan,iiterdiri dari (empat) yang berbunyi sebagai berikut untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar dpr mempunyai hak meminta keterangan kepada presiden: hak mengadakan penyelidikan: hak mengadakan perubahan atas rancangan undang undang, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengajukan menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang undangan, hak mengajukan rancangan undang undang. selain hak hak dpr sebagaimana dimaksud dalam anggota dpr mempunyai hak mengajukan pertanyaan: hak protokol, hak keuangan administratif. pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan perundang undangan dan atau peraturan tata tertib dpr. khusus mengenai hak sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diatur dengan undang undang." ketentuan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut keanggotaan dpr tidak dapat dirangkap dengan jabatan presiden, wakil presiden, menteri, jaksa agung, jaksa agung muda, ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota pada mahkamah agung, ketua, wakil ketua, dan anggota badan pemeriksa keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan pertimbangan agung, gubernur bank sentral,kil walikotamadya kepala daerah tingkat ii" ketentuan huruf diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut "b. ketentuan mengenai pembebasan sementara dari jabatan organikhuruf diserahkan kepada panglima angkatan bersenjata." ketentuan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut selain jabatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam keanggotaan dprd tidak dapat dirangkap dengan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dari daerah lain: sekretaris wilayah daerah, kepala dinas daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, dan pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan pada daerah yang bersangkutan." ketentuan diganti dengan ketentuan yang terdiri dari (enam) yang berbunyi sebagai berikut sant. pengganti utusan wakil sebagaimana dimaksud dalam diambilkan dari nama nama yang tercantum dalam daftar calon tetap untuk pemilihan umum keanggotaan dpr dprd yang telah disahkan dari organisasi peserta pemilihan umum yang bersangkutan. hak mengganti anggota tambahan mpr utusan daerah ada pada dprd yang bersangkutan. seorang gubernur kepala daerah tingkat yang terpilih sebagai anggota pimpinan mpr dan sesuai dengan ketentuan tidak dapat merangkap jabatan tersebut, dipilih oleh dprd yang bersangkutan sebagai calon anggota tambahan mpr utusan daerah dalam rangka penggantian antar waktu anggota tambahan mpr utusan daerah sebagaimana dimaksud dalam (2a). hak mengganti utusan wakil golongan karya abri dalam badan permusyawaratan perwakilan rakyat ada pada panglima angkatan bersenjata. hak mengganti utusan golongan golongan dalam mpr sebagaimana dimaksud dalam huruf ada pada presiden. tatacara penggantian keanggotaan badan permusyawaratan perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud dalam dantentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dan dprd dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
undang undang republik indonesiabahwa dalam rangka upaya atas, pengaturan susunan dan kekuasaan pengadilan lingkungan peradilan umumsusunan dan kekuasaan peradilan umumumum. bab ketentuan umum bagian pertama pengertian yang dimaksud dalam undang undang ini, pengadilan tinggi. bagian kedua kedudukan peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. kekuasaan kehakiman lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri: pengadilan tinggi. kekuasaan kehakiman lingkungan peradilan umumaragraf jurusnya pada setiap pengadilan negeri ditetapkan adanya jurusnya dan jurusnya pengganti. untuk dapat diangkat menjadi jurusnyekolah menengah tingkat atas, berpengalaman sekurang kurangnya (lima) tahun sebagai jurusnya pengganti. untuk dapat diangkat menjadi jurusnya penggantjurusnya pengadilan negeri diangkat dan diberhentikan oleh menteri kehakiman atas usul ketua pengadilan negeri. jurusnya pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan negeri. sebelum memangku jabatannya jurusnya dan jurusnya pengganti diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya oleh ketua pengadilan negeri:lrt, jurusnypenasihat hukum. jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusnya selain jabatan sebagai yarat sebagai berikut: a.warga negara indonesia:. wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh menteri kehakiman. sebelum memangku jabatannyaadalah sebagai berikut: saya bersumpah berjanji ": ": "" "": "pengadilan tingginegeri daerah hukumnya. pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerahnya, apabila diminta. selain tugas dan kewenangan tersebutsnya daerah hukumnya. selain tugas sebagaimana dimaksud dalamtersebut dalam dan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara....nya yang berhubungan dengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. dalam perkara perdata, panitera pengadilan negeri bertugas melaksanakan putusan pengadilan. panitera wajib membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterima kepaniteraan. dalam daftar perkara tersebut,menurut ketentuan undang undang serta berkas perkara tidak boleh dibawa luar dari ruangputusan, risalah, berita acara, dan akta serta surat surat lainnya diatur oleh mahkamah agung. tugas dan tanggung jawab serta tata kota kepaniteraan pengadilan diatur lebih lanjut oleh mahkamah agung. jurusnya bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang. menyampaikan pengumuman pengumuman, teguran teguran, protes protes, dan pemberitahuan negeri: membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak pihak yang berkepentingan. jurusnysnyketentuan ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum diatur dengan undang undang tersendiperadilan umumngadilan dalam lingkungan peradilan umum danumumkeadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. lebih dari itu, hal pokok tersebut merupakan masalah yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana berkehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib seperti yang diamanatkan oleh garis garis besar haluan negara. oleh karena itu untuk mewujudkannya dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik. salah satu lembaga untuk menegakkan kebenaran data mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan badan peradilan sebagaimana dimaksudkan undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuas. untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan dengan biaya ringan sebagaimana ditegaskan oleh undang undang nomor tahun maka dasar yang selama ini berlandaskan pada undang undang nomor tahun mengenai kedudukan, susunan organisasi, kekuasaan tata kerja, dan administrasi pengadilan lingkungan peradilan umum, perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan undang undang nomor tahun dengan demikian, undang undang tentang peradilan umum ini merupakan pelaksanaan ketentuan ketentuan dan asas asas yang tercantum dataumum dalam undang undang ini dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggidan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang undang menentukan lain. pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara perkara yang diputus oleh pengadilan negeri, dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri daerah hukumnya. samping itu sesuai dengan prinsip diferensiasi" yang dicantumkan data undang undang nomor tahun maka pengadilan dilingkungan peradilan umum sekaligus merupakan pengadilan untuk perkara tindak pidana ekonomi, perkara tindak pidana anak, perkara pelanggaran lalu lintas jalan, dan perkara lainnya yang ditetapkan dengan undang undang. mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi diatur dengan undang undang terpenyelenggaraan administrasi baik bidang perkara maupun bidang kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantoroleh karenanya, penyelenggaraan administrasi peng menangani administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan lain sebagainya, sedang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang wakil sekretaris. dengan demikian staf kepaniteraan dapat lebihlainnya dapat dilaksanakan oleh staf sekretariat. hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku. kepala negara atas usul menteri kehakiman berdasarkan persetujuan ketua nya negara hukum republik indonesia agar pengadilan bebas dalamnya. dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat atau tindakan hukuman administratif terhadap hakim peradilan umum perlu adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara mahkamah agung dengan pemerintah. samping itu khususnya baik moril maupun materii, pengampu. selanjutnya diadakan pula larangan rangkaian jabatan bagi panitera dan jurusnya. agar peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka pengadilan tinggi diberi tugas pengawasan terhadap pengadilan negeri daerah hukumnya. hal ini akan meningkatkan koordinasi antar pengadilan negeri daerah hukum suatu pengadilan tinggi yang bermanfaat bagi rakyat pencari keadilan, karena pengadilan tinggijalannya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan dengan biaya ringan akan lebih terjamin. petunjuk petunjuk yang menimbulkan perpangkatanancaman yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. ii. demi cukup jelas samping peradilan yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, ada pelaksana kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu atau perkara tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. yang pengadilan tinggikehakiman. pembinaan sebagaimana dimaksud datanegeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, yang merupakan pengadilan tingkat banding. pengadilan negeri dibentuk dengan keputusan presiden. lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang undang. pengadilan tinggi dibentuk dengan undang undang. susunan pengadilan negeri terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusnya. susunan pengadilan tinggi terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. dimaksud dengan rakyat pencari keadilan ialah setiap orang, warga negara indonesia atau bukan, yang mencari keadilan pada pengadilan indonesia. cukup jelas pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan negeri ada kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya kabupaten, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. cukup jelas cukup jelas cukup jelas usul pembentukan pengadilan negeri diajukan oleh menteri kehakiman berdasarkan persetujuan ketua mahkamah agung. menteri kehakimancukup jelas cukup jelas pemberhentian dengan hormat hakim pengadilantadibidang eksekutif. oleh sebab itu pemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri lainnyayang dimaksud dengan sarjana muda hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana mudapengadilan negeri atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama. sama dengan penjelasan tentang masa pengalaman pada sama dengan penjelasansama dengan penjelasan cukup jelas cukup jelas cukup jelas sama dengan penjelasan cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas atau kepala kantor wilayah departemen kehakiman yang bersangkutan. sama dengan penjelasan cukup jelas cukup jelas pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum,cukup jelasdilakukan dengan cepat, sederhana, dan dengan biayaberdasarkan catatan panitera disusun berita acara persidangan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "di serta berkas perkara, agar tidak jatuh ketangan pihak yang tidak berhak. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pimpinan pengadilan negeri terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. pimpinan pengadilan tinggi terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. hakim anggota pengadilan tinggi adalah hakim tinggi. bagian kedua ketua, wakil ketua, hakim, panitera, dan jurusnya pengadilan paragraf ketua, wakil ketua, dan hakim hakim pengadilanmp:negeri diperlukan pengalihan sekurang kurangnya (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan negeri. untuk dapat diangkat menjadi hakim, dan berumur serendah rendahnya (empat puluh) tahun, berpengalaman sekurang kurangnya (lima) tahun sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan negeri. untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi diperlukan pengalaman sekurang kurangnya (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tinggitau sekurang kurangnya (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan negeri. hakim pengadilan: sakit jasmani atau rohani terus menerus,, telah berumur (enam puluh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan (enam puluh tiga) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi:melanggar larangan yang dimaksudkan pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan tersebut huruf s ddimaksud dalam berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksudkanperti tercantum dalam undang undang nomor tahunpengadilanpengadilan diatur dengan keputusan presiden. ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilankehakiman, kecualinegerisnya. dalam melaksanakan tugasnya panitera pengadilan tingginegeri seorang calon harus memenuhi syarat syarathukum:. untuk dapat diangkat menjadi panitera, atau (empat) tahun sebagai panitera pengadilan negeri.negeriyarat sebagai berikut a., atau (empatberpengalaman sekurang kurangnya (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan negeri.tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi atau (empat) tahun sebagai panitera muda atau (delapan) tahun sebagi panitera pengganti pengadilan negeri, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan negeri.taanitera pengganti pengadilan negeri atau (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggikehakiman. sebelum memangku jabatannya,dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk memelihara, memperbaharui dan lebih meningkatkan hubungan yang saling menghormati dan bersahabat, serta kerjasama yang telah berkembang antara negara republik indonesia dan negara papua new guide merdeka, pada tanggal oktober port moresby, papua new guinea, telah ditandatangani, bahwa dalam rangka kepentingan bersama antara kedua negara tetangga, khususnya dalam memperkokoh ketahanan nasional dan ketahanan regional serta kerjasama yang bebas dan konstruktif, dipandang perlu untuk mengesahkan perjanjian. mengesahkanyang ditandatangani pemerintah kedua negara pada tanggal oktober port moresbyna5 n1yumum hubungan republik indonesia dan papua new guinea sebagai negara yang berbatasan langsung sangat penting untuk dikembangkan serta ditingkatkan lebih lanjut dalam berbagai bidang berdasarkan prinsip saling menghormati, kedaulatan dan integritas wilayah serta prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing masing. perjanjian saling menghormati, persahabatan dan kerjasama) yang telah ditandatangani pada tanggal oktober tersebut merupakan lembaran baru dalam hubungan antara kedua negara, serta mencerminkan hasrat dan tekad kedua bangsa untuk hidup berdampingan secara damai dan bekerjasama dengan sebaik baiknya berdasarkan semangat per sahabat. dalam hubungan tersebut, masing masing pihak dalam menghadapi kepentingan kepentingan dan kebijakan nasional pihak lainnya akan saling menghormati hak negara masing masing. kedua negara akan mengembangkan dan mempererat persahabatan dengan selalu mengadakan konsultasi serta mendorong dan mempermudah hubungan bertetangga baik antara rakyat dari kedua negara. kedua pihak juga akan mengembangkan program program berjasa perdagangan dan hubungan ekonomi, teknik, pendidikan, sosial, kebudayaan, pelaksanaan pembangunan perbatasan bersama serta bentuk bentuk saling membantu lainnya yang disetujui kedua negara. dalam perjanjian tersebut, sudah dimasukkan azas azas umum yang sudah diakui dan biasa dilakukan dalam hubungan internasional seperti prinsip saling menghormati keutuhan wilayah dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing masing. prinsip perdamaian dan persahabatan yang abadi. prinsip penyelesaian sengketa secara damai. dengan adanya perjanjian ini, maka upaya yang selama ini dilakukan untuk lebih memupuk saling pengertian, rasa percaya mempercayai dan saling menghormati antara pemerintah, dan rakyat kedua negara diharapkan benar benar dapat terwujud, serta mampu memberikan landasan yang lebih kokoh bagi usaha usaha untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan kawasan ini, yang sangat penting artinya dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang adil, makmur, dan sejahtera. il. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor |
lan presiden republik indo kesisaha pembelaan negara diselenggarakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang merupakan perjuangan segenap rakyat indonesia dalam bentuk perlawanan tidak bersenjata dan perlawanan bersenjata. perlawanan bersenjata rakyat indonesia inilah melahirkan tentara rakyat yang teratur, yang kemudian melembaga dalam wadah tunggal, yakni tentara kebangsaan dengan sebutan tentara nasional indonesia berintikan angkatan bersenjata republik indonesia, bahwaada hakikatnya adalah prajurit angkatan bersenjata republik indonesia yang, bahwa dalam melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun yang telah diubah dengan undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor terdapat delapan undang undang yang mengatur tentang pembinaan anggota angkatan bersenjata republik indonesia, yang didasarkan pada undang undang dasar sementara republik indonesia tahun sudah tidak sesuai lagi dengan mulan presiden republik indo kesiaperlu ditetapkan undang undang tentangi,dengan mencabut undang undang nomor tahun tentang penerimaan anggota angkatan perang lembaran negara tahun nomor undang undang nomor tahun tentpenerimaan anggota angkatan perang sukarela lembaran negara tahun nomor undang undang nomor tahun tentang kedudukan hukum anggota angkatan perang lembaran negara tahun nomor mulan mesin wat presiden republik indo kkberjasa melampaui panggilan tugas dianugerahi tanda jasa kenegaramenyandang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan dirawat oleh negara dan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan. bab pengakhiran dinas keprajuritan prajurit angkatan bersenjata republik indonesia diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena untuk menjalani mass pensiun, telah berakhirnya masa dinas keprajuritan: cc. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani, gugur, tewas, meninggal dunia, berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas. bat presiden republik indo kesia prajurit angkatan bersenjata republik indonesia yang telah mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan selama tahun dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan untuk menjalani masa pensiun. prajurit angkatan bersenjata republik indonesia dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia tahun bagi perwira dan tahun bagi bintara dan tamtama. prajurit angkatan bersenjata republik indonesia dengan pangkat pembantu letnan dan yang lebih rendah sampai dengan kopral yang memiliki keahlian tertentu dan yang dibutuhkan oleh angkatan bersenjata republik indonesia, dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia setinggi tingginya tahun. prajurit angkatan bersenjata republik indonesia dengan pangkat kolonel dan yang lebih tinggi dan menduduki jabatan keprajuritan tertentu, dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas keprajuritan sampai usia setinggi tingginya tahundiberhentikan dengan hormat, sesuai dengan masa dinas keprajuritannya menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon. prajurit angkatan bersenjata republik indonesia yang gugur atau tewas kepada ahli warisnya diberikan pensiun. ketentudalam dan karena dinas menyandang cacat berat bukan karena tindakan lawan atau menyandang cacat sedang diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun. can saat presiden republik indo kesia prajurit angkatan bersenjata republik indonesia yang dalam melaksanakan tugas sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau diluar kekuasaannya, tidak kembali bergabung dengan kesatuannya dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari. prajurit sebagaimana dimaksud dalam apabila setelah satupensiuberpangkat kolonel dan yang lebih tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh presiden. pemberhentian selain sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh panglima. dalam menghadapi keadaan bahaya, maka setiap prajurit angkatan bersenjata republik indonesia yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama lamanya tahun. pengaktifan kembali prajurit sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh panglima. prajurit angkatan bersenjata republik indonesia diberhentikan tidak dengan hormat, karena mempunyai tabiat dan. pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat dewan kehormatan perwira. pakan gaya presiden republik indo kesia ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut oleh panglima. bab ketentuan pidana dipidana dengan pidana penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan barang siapa tidak memenuhi panggilan dinas wajib dengan maksud nyata nyata menghindarkan diri untuk menjalani dinas wajib, barangsiapa dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap menjalani dinas wajib, barangsiapa melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar untuk menjalani dinas wajib, barangsiapa dengan suatu pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, pemberian kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk tidak menjalani dinas wajib, barangsiapa tanpa alasan yang sah memutuskan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini. prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif dipersamakan dengan prajurit cadangan yang berada dalam dinas aktif apabila melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memenuhi panggilan yang sah untuk berada dalam dinas aktif, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan, dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat, memaki maki atau menista seorang atasan, baik tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan atau hadapan orang itu sendiri secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, maupun dengan tulisan atau lukisan yang dikirimkan atau diceritakan padanya, atau mengolok olok dihadapannya dipidana dengan pidana penjara selama lamanya satu tahun, mms, pan rat presiden republik indo kesia dengan sengaja menghina seorang atasan dengan suatu tindakan nyata, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya satu tahun delapan bulan. apabila negara dalam keadaan darurat, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam dan ditambah dengan sepertiganya. apabila negara dalam keadaan perang, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam dan dinaikkan menjadi selama lamanya delapan tahun enam bulan. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dan adalah kejahatan. bab ketentuan peralihan sebutan anggota angkatan bersenjata republik indonesia atau sebutan lain yang mempunyai maksud sama dengan anggota angkatan bersenjata republik indonesia yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang undangan yang selama ini berlaku, selanjutnya disebut prajurit angkatan bersenjata republik indonesia. anggota angkatan bersenjata republik indonesia yang pada saat berlakunya undang undang ini telah berkedudukan sebagai militer sukarela, militer sukarela dengan ikatan dinas pendek, dan militer wajib, ditetapkan masing masing sebagai prajurit karier, prajurit sukarela dinas pendek, dan prajurit wajib. sebutan hukum tentara dan peradilan tentara dalam undang undang ini diartikan sama dengan sebutan hukum militer dan peradilan militer dalam undang undang lain. presiden republik indo kesia semua ketentuan peraturan perundang undangan mengenai atau berhubungan dengan keanggotaan angkatan bersenjata republik indonesiketentuan tersebut belum diganti. hal hal yang belum diatur dalam undang undang ini akan diatur dengan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuan penutup undang undang ini dapat disebut undang undang prajurit abri"umum undang undang dasar bab xii pertahanan negara, menentukan bahwa tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. menentukan bahwa syarat syarat tentang pembelaan diatur dengan undang undang. tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa sistem tentara indonesia ialah tentara rakyat, sedangkan merupakan ketentuan perwujudannya, yang dalam undang undang nomor tahun sebagai mana telah diubah dengan undang undang nomor tahun ditetapkan sebagai syarat yang diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan undang undang. maka, undang undang tentang prajurit angkatan bersenjata republik indonesia ini mengatur segala ketentuan tentang prajurit angkatan bersenjata republik indonesia. dalam sejarah perjuangan bangsa indonesia tercatat rangkaian peristiwa perlawanan bersenjata oleh rakyat terhadap penjajah. dengan semangat juang, patriotisme, dan cinta tanah air serta cinta kemerdekaan, rakyat indonesia serentak mengangkat senjata dalam usaha pembelaan negara. mereka berjuang dengan gagah berani, dan antaranya tidak sedikit yang muncul sebagai pemimpin terkemuka serta banyak pula yang gugur sebagai kusuma bangsa. mereka itu semua adalah prajurit prajurit bangsa yang memenuhi panggilan tugas dalam usaha pembelaan negara. perjuangan bersenjata rakyat indonesia timbul secara serentak untuk mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan negara kesatuan republik indonesia yang diproklamasikan pada tanggal agustus rakyat indonesia mengangkat senjata dengan semangat juang yang berkobar kobar disertai kerelaan berkorban jiwa dan raga dengan tekad tidak mengenal nyi ny) kun dna presiden republik indo kesia menyerah. perjuangan bersenjata rakyat indonesia itu adalah ujud nyata dari semangat juang dalam upaya pembelaan negara seperti yang tercantum dalam bab xii undang undang dasar perjuangan bersenjata rakyat indonesia sejak awal proklamasi kemerdekaan dilakukan secara serentak dan spontan, yang secara garis besar terdiri atas unsur rakyat yang telah mendapatkan latihan ketentaraan sebelumnya, unsur rakyat yang tergabung dalam kelaskaran dan badan badan perjuangan serta rakyat yang tergabung dalam unsur kepolisian. dalam proses selanjutnya, dibentuklah secara berturut turut tentara kebangsaan yang teratur, dimulai darinamun demikian, sebagian unsur rakyat yang tergabung dalam kelaskaran dan badan badan perjuangan masih tetap meneruskan perjuangannya luar wadah tentara kebangsaan tersebut atas, sedangkan unsur kepolisian diorganisir dalam wadah jawatan kepolisian negara republik indonesia. keadaan ini kurang menguntungkan dalam perjuangan bangsa secara keseluruhan. oleh karena itutentara nasional indonesia terkandung nilai nilai ideal spiritual yang merupakan pengejawantahan falsafah pancasila dalam jiwa keprajuritan indonesia, yakni patriotisme yang militan beritakan pancasila. tentara nasional indonesia merupakan pencerminan semangat perjuangan bersenjata rakyat indonesia untuk menegakkan, melindungi, dan mengamankan kemerdekaan serta kedaulatan negara dan bangsa, pancasila, dan undang undang dasar setelah pengakuan kedaulatan dalam proses penataan ketatanegaraan, banyak para pejuang dari tentara nasional indonesia yang beralih bidang bidang lain pemerintah dan swasta), bersamaan dengan itu tentara nasional indonesia juga melaksanakan penataan organisasi dalam rangka membentuk wadah tentara reguler. pada saat itu wadah tersebut dinamakan angkatan perang presiden republik indo kesia republik indonesia api) yang terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. pada tahun sebutan angkatan perang republik indonesia diubah menjadi angkatan bersenjata republik indonesia abri). undang undang nomor tahun menetapkan bahwa kepolisian negara republik indonesia adalah angkatan bersenjata republik indonesia. dengan demikian, angkatan bersenjata republik indonesia meliputi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian negara republik indonesia. berdasarkan paddan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun dalam proses penataan organisasi angkatan bersenjata republik indonesia,engan demikian, tentara nasional indonesia angkatan udara, dan kepolisian negara republik indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang undang nomor tahun jelaslah disini bahwa angkatan bersenjata republik indonesia adalah inti tentara nasional indonesia, yang selaku tentara rakyat bertindak sebagai kader, pelatih, dan pelopor bagi perjuangan bersenjata rakyat indonesia dalam wadah tunggal tentara nasional indonesia bawah pimpinan panglima angkatan bersenjata republik indonesia. sebagai konsekuensinya panglima angkatan bersenjata republik indonesia adalah juga panglima tentara nasional indonesia bawah kekuasaan tertinggi presiden selaku kepala negara. sebagai inti, angkatan bersenjata republik indonesia harus profesional dalam arti memiliki kejatidirian (identitas) dan keahlian keprajuritan secara lengkap dan bulat dalam satu kepribadian sapta marga, yakni pejuang prajurit dan prajurit pejuang, yang melaksanakan fungsi bidang pertahanan keamanan negara dan bidang sosial politik. pakan way! presiden republik indo kesia kenyataan menunjukkan bahwa ancaman, dapat datang dalam ukuran dari yang paling kecil sampai yang paling besar atau sebaliknya, menyebabkan bahwa angkatan bersenjata republik indonesia harus diwujudkan dalam bentuk kekuatan nyata yang dalam waktu singkat dan sampai ukuran tertentu dapat diperbesar ataupun diperkecil tanpa memerlukan mobilisasi dan demobilisasi. kekuatan nyata ini terdiri atas bala siap dan bala cadangan. bala cadangan ini dalam waktu singkat dapat diaktifkan. untuk mendukung pengawasan bala siap dan bala cadangan yang dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan, diperlukan sistem prajurit yang tepat, yang menjalani dinas keprajuritan berdasarkan kesukarelaan dan yang diwajibkan, baik secara purna waktu maupun secara penggal waktu yang terdiri atas prajurit karier, prajurit sukarela dinas pendek, prajurit cadangan sukarela, prajurit wajib, dan prajurit cadangan wajib. prajurit angkatan bersenjata republik indonesia tersebut atas dapat mengawaki bala siap dan bala cadangan untuk ketiga angkatan). untuk mengawaki kepolisian negara republik indonesia sistem wajib dan sistem penggal waktu tidaklah sesuai untuk diterapkan, terutama disebabkan sifat tugasnya, yaitu untuk mengabdikan diri sebagai alat penegak hukum, memrajurit kepolisian harus menjalankan kewajibannya setiap waktu dan tempat, sehingga seluruh prajurit kepolisian negara republik indonesia harus berdasarkan kesukarelaan secara purna waktu, baik sebagai prajurit karier maupun sebagai prajurit sukarela dinas pendek.demikian pula halnya prajurit kepolisian melaksanakan tugas dengan menggunakan hukum sebagai alat utamanya. oleh karena itu, tugas dan wewenang kepolisian perlu dirumuskan secara tegas dan terinci, sehingga perlu diatur oleh dan dengan undang undang tersendiri. mulan presiden republik indo kesia undang undang nomor tahun tentang akibat akibat daripada undang undundang undang militer sukarela lembaran negara tahun nomor undang undang nomor tahun tentangjunctomenetapkan undang undang tentangwarga negara, adalah warga negara republik indonesia, tentara, adalah tentara nasional indonesia, menteri, adalah menteri pertahanan keamanan republik indonesia, panglima, adalah panglimaesiden republik indo kesia demi cukup jelas ini menunjukkan kedudukan formal prajurit angkatan bersenjata republik indonesia termasuk prajurit cadangan, yang diangkat dan pada waktunya diberhentikan oleh pejabat yang berwenang. cukup jelas sumpah prajurit adalah pernyataan tekad yang diungkapkan sejak awal kelahiran angkatan bersenjata republik indonesia, dan telah menjadi sistem nilai prajurit angkatan bersenjata republik indonesia yang tetap dipegang teguh dan dilestarikan. sumpah prajurit akan dapat memberikan motivasi juang yang membentuk kepribadian prajurit angkatan bersenjata republik indonesia secara fisik dan mental. dalam pelaksanaan sehari hari dapat diucapkan setiap waktu dan tempat dalam rangka pendalaman dan penahan untuk pengamalan oleh setiap prajurit angkatan bersenjata republik indonesia dengan teks seperti pada tanpa kata kata demi allah saya bersumpah berjanji" dan pada setiap permulaan bait tanpa kata kata "bahwa saya akan". yang dimaksud dengmencakup pengertian setia kepada rakyat dan pemerintah yang berideologi pancasila dan menjalankan kewajibannya menurut undang undang dasar sumpah prajurit sebagai sumpah, diucapkan pada saat upacara pelantikan setiap prajurit siswa menjadi prajurit angkatan bersenjata republik indonesia. tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah diatur lebih lanjut oleh panglima. fan way! presiden republik indo kesia ini mengamanatkan agar setiap prajurit angkatan bersenjata republik indonesia membina kepribadiannya sedemikian rupa sehingga dapat menjalankan peranannya, baik sebagai warga negara maupun sebagai prajurit, dengan penuh rasa tanggung jawab. harus menyadari bahwa untuk menjadi prajurit angkatan bersenjata republik indonesia, pertama tama harus menjadi seorang warga negara dan seorang pejuang serta pelindung rakyat yang bertanggung jawab untuk ikut serta menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila serta undang undang dasar kemudian untuk dapat menjalankan peranannya sebagai prajurit bersenjata, tetap wajib membina kemampuan profesionalnya sebagai seorang prajurit angkatan bersenjata republik indonesia untuk dapat menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya dengan lurus, adil, dan benar. kedua peranan tersebut tercermin dalam sapta marga. sapta marga merupakan suatu tekad yang. sapta marga sebagai kode etik prajurit angkatan bersenjata republik indonesia, pada hakikatnya merupakan perwujudan falsafah pancasila dalam kehidupan dan penghidupan prajurit angkatan bersenjata republik indonesia, yang menjadi kekuatan pemersatu, pendorong, dan sumber kewibawaan yang tidak mudah tergoyahkan dalam membawa arah tercapainya cita cita perjuangan bangsa indonesia. dengan mengi dan meresapi nilai nilai sapta marga, setiap prajurit angkatan bersenjata republik indonesia memiliki sendi disiplin hidup yang kokomemiliki sistem nilai kehidupan dan tata kehidupan yang mantap. para kun dna presiden republik indo kesia berbekal nilai nilai itu pula, setiap prajurit angkatan bersenjata republik indonesia dituntut untuk mampu mempersatukan jiwa ketentaraan, memusatkan semangat keprajuritan pada satu kesatuan hidup, meresahkan jiwa pancasila dalam hidup keprajuritan, mempersatukan perjuangan angkatan bersenjata republik indonesia pada satu dasar keyakinan tujuan perjuangan serta membentuk persatuan tradisi tentara sebagai bhayangkara negara dan bangsa. tradisi keprajuritan angkatan bersenjata republik indonesia adalah tradisi patriotisme, tradisi kebangsaan, dan tradisi cinta tanah air, yang bersumber pada tekad untuk membela negara pancasila dan membangun masyarakat pancasila. dengan memenuhi tuntutan itulah, setiap prajurit angkatan bersenjata republik indonesia akan mampu menampilkan postur prajurit sapta marga yang utuh dan paripurna. jelaslah bahwa sapta marga ini mencerminkan hakikat prajurit angkatan bersenjata republik indonesia dan merupakan sumber dari peranan, yang kemudian dikenal dengan sebutan disfungsi angkatan bersenjata republik indonesia. hakikat insan prajurit angkatan bersenjata republik indonesia adalah prajurit pancasila dan prajurit sapta marga yang diartikan sebagai prajurit rakyat yang berasal dan bersumber dari rakyat, berjuang bersama sama rakyat, pelindung dan pembela rakyat, prajurit pejuang yang berjuang atas kesadaran untuk membela kepentingan negara dan bangsa serta mengisi kemerdekaan cc. prajurit nasional yang berjuang dengan penuh kesadaran bersama rakyat menegakkan dan membela kepentingan nasional, bersama sama dengan semua golongan dan siap sedia membaktikan jiwa raganya bagi keluhuran nusa bangsa dan negara. dengan mendalami dan mengi nilai nilai sapta marga, diperoleh landasan kuat untuk memahami kedudukan prajurit angkatan bersenjata republik indonesia sebagai warga tentara nasional indonesia yang menjalankan peranannya dalam sistem politik negara berdasarkan pancasila dan undang undang dasar sehingga dengan demikian setiap prajurit angkatan bersenjata republik indonesia memikul tanggung jawab dalam pertahanan keamanan negara serta pembangunan bangsa. way! presiden republik indo kesia naskah sapta marga berbunyi sebagai berikut sapta marga kami warga negara kesatuan republik indonesia yang bersendikan pancasila. kami patriot indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. kami ksatria indonesia yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. kami prajurit angkatan bersenjata republik indonesia, adalah bhayangkara negara dan bangsa indonesia. kami prajurit angkatan bersenjata republik indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. kami prajurit angkatan bersenjata republik indonesia, mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. kami prajurit angkatan bersenjata republik indonesia, setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. prajurit angkatan bersenjata republik indonesia sebagai bhayangkara negara adalah pengayom, pengawal, penegak, pengaman, penyelamat bangsa dan negara. prajurit angkatan bersenjata republik indonesia sebagai aparatur negara dalam ketatanegaraan berkedudukan sebagai peranti bangsa dan negara, yang bersenjata. dengan memahami serta mendalami hakikat sumpah prajurit dan sapta marga, maka menjadi jelas dan tegalan tempat dan kedudukan prajurit angkatan bersenjata republik indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. para kun dna presiden republik indo kesia prajurit angkatan bersenjata republik indonesia dalam mengemban tugas bidang pertahanan keamanan negara adalah menindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal serta penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor,dinamisator dan stabilisator yang bersama sama dengan kekuatan sosial politik lainnya bertugasengan demikian, prajurit angkatan bersenjata republik indonesia berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan serta mengembangkan demokrasi pancasila dan kehidupan konstitusional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. huruf prajurit karier berangkat dengan niat untuk membaktikan diri kepada bangsa dan negara selama mungkin. mereka ini adalah kader dalam arti seluas luasnya. huruf prajurit sukarela dinas pendek berangkat dengan kesukarelaan tetapi nyata nyata hanya untuk berdinas dalam jangka waktu yang relatif pendek. mereka ini pada umumnya untuk bidang ketrampilan tertentu yang lebih khusus atau yang karena tuntutan tugas menyebabkan usia efektif menjadi terbatas. huruf prajurit cadangan sukarela secara sukarela menyediakan diri menjadi prajurit penggal waktu. mereka ini dari semula rela menjalani pendidikan pembentukan keprajuritan sapta marga, dan latihan berkala demi pemupukan kejiwaan serta ketrampilan, sehingga apabila tugas memanggil akan siap dan mampu melaksanakannya. mulan presiden republik indo kesia mereka ini prajurit, hanya tidak terus menerus dalam dinas aktif. tidak purna waktu melainkan penggal waktu, yang dibina sedemikian rupa sehingga meskipun sebagai prajurit penggal waktu, tetapi profesional dalam arti berjiwa sapta marga dan memiliki kemampuan keprajuritan yang tinggi. menjadi prajurit cadangan merupakan suatu status resmi,diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, memiliki nomor registrasi pokok nrp) dan berpangkat, serta mendapat jawatan kedinasan dari negara. selama berstatus prajurit cadangan dapat diperintahkan untuk berada dalam dinas aktif dda) atau tidak dinas aktif tda). inilah yang dimaksud dengan dinas keprajuritan secara penggal waktu. kegiatan berjadwal seperti latihan akhir minggu, atau sekali setahun latihan berganda, ikut serta dalam parade tentara merupakan keadaan dalam dinas aktif yang rutin. huruf prajurit wajib menjalani dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan undang undang. dinas wajib secara purna waktu selama tahun, sebagai ketentuan normatif masa damai, ditetapkan atas pertimbangan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan pertahanan keamanan negara termasuk kepentingan angkatan bersenjata republik indonesia. dinas wajib tahun dimulai sejak melaporkan diri pada kesatuan angkatan bersenjata republik indonesia yang ditunjuk, sesuai dengan panggilan, untuk menjalani pendidikan pertama. huruf prajurit cadangan wajib menjalani dinas keprajuritan secara penggal waktu karena diwajibkan berdasarkan undang undang, yang hal ihwal lainnya sama seperti prajurit cadangan sukarela. prajurit kepolisian negara republik indonesia polri) pada dasarnya secara perseorangan mengemban fungsi penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, sehingga terhadap setiap prajurit kepolisian negara republik indonesia dituntut kualifikasi yang tinggi serta kemandirian yang lan presiden republik indo kesia terpercaya. oleh sebab itu setiap prajurit kepolisian negara republik indonesia harus dilandasi dengan kesukarelaan melaksanakan pengabdian dalam tugasnya. sifat tugas yang demikian itu mengharuskan kepolisian negara republik indonesia hanya terdiri atas prajurit dengan dasar kesukarelaan dan berdinas secara purna waktu, yakni prajurit karier dan prajurit sukarela dinas pendek. prajurit wajib, prajurit cadangan wajib dan prajurit cadangan sukarela tidak tepat diterapkan dalam kepolisian karena tugas penegakan hukum tidak pernah berhenti, dan seorang prajurit kepolisian harus menjalankan kewajibannya setiap saat. diangkat untuk tugas itu dan sekali diangkat adalah seorang pejabat kepolisian, yang tidak dapat melepaskan diri dari kedudukannya. jelaslah bahwa sistem wajib dan sistem penggal waktu tidak dapat diterapkan dalam kepolisian. cukup jelas perwira menjalankan peranan pimpinan, pemikir, pemrakarsa, penggerak, penentu keberhasilan misi angkatan bersenjata republik indonesia dan penanggung jawab. adalah pemimpin dalam arti seluas luasnya sebagai komandan, guru, pelatih, dan bapak, yang senantiasa sadar dan tahu akan panggilan tugasnya. semuanya itu lahir dari kejatidirian sebagai pengemban serta pengawal cita cita bangsa. bintara menjalankan peranan pimpinan satuan kecil, juru, pelatih, pengawas, serta merupakan tulang punggung pelaksanaan tugas angkatan bersenjata republik indonesia. tamtama menjalankan peranan sebagai pelaksana yang terpercaya dengan ketrampilan yang tinggi. cukup jelas huruf dan huruf cukup jelas bat presiden republik indo kesia huruf yang dimaksud dengan setia dan taat kepada pancasila dan undang undang dasar adalah tidak terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang terindikasi anti pancasila dan undang undang dasar huruf huruf huruf dan huruf cukup jelas yang dimaksud dengan persyaratan persyaratan lain, adalah usia maksimum, pendidikan, status kawin, dan lain lain. yang dimaksud dengan yang terpilih adalah mereka yang terbaik dari yang lulus seleksi, disesuaikan dengan kebutuhan dalam penerimaan pengerahan warga negara menjadi prajurit angkatan bersenjata republik indonesia. pendidikan pertama adalah pendidikan pembentukan seorang warga negara menjadi prajurit sapta marga. pendidikan pembentukan terdiri atas pendidikan pembentukan perwira, bintara, dan tamtama. prajurit siswa angkatan bersenjata republik indonesia tunduk kepada hukum dan disiplin keprajuritan serta termasuk kewenangan peradilan tentara. yang diatur lebih lanjut oleh panglima termasuk pangkat keprajuritan siswa selama dalam pendidikan tersebut ini. hal hal yang menyangkut penyelenggaraan penerimaan pengerahan warga negara sampai terpilih untuk menjadi prajurit siswa angkatan bersenjata republik indonesia diatur lebih lanjut oleh menteri. presiden republik indo kesia huruf pembentukan perwira bagi yang berasal dari prajurit angkatan bersenjata republik indonesia sendiri, dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh prajurit angkatan. bersenjata republik indonesia meningkatkan pengabdiannya dengan memanfaatkan kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang telah dimiliki. huruf yang dimaksud dengan akademi angkatan bersenjata republik indonesia adalah akademi angkatan dan akademi kepolisian, yang merupakan pendidikan bagi kader kader pimpinan angkatan bersenjata republik indonesia. huruf pembentukan perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat dimaksudkan untuk memanfaatkan keahlian yang ada masyarakat, yang ditubuhkan juga oleh angkatan bersenjata republik indonesia seperti dokter, sarjana hukum, dan sarjana elektronika. pembentukan perwira ini dapat juga untuk mendidik keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh angkatan bersenjata republik indonesia. huruf pembentukan perwira melalui pendidikan yang dipadukan dengan perguruan tinggi dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk memperoleh perwira cadangan sukarela dari lingkungan perguruan tinggi. pelaksanaan pendidikan ini diselaraskan dengan pendidikan perguruan tinggi. ketentuan ini dapat juga diterapkan bagi kepolisian negara republik indonesia untuk memperoleh perwira dinas pendek dengan keahlian tingkat sarjana sesuai dengan kebutuhan kepolisian negara republik indonesia. huruf pembentukan bintara yang berasal dari prajurit angkatan bersenjata republik indonesia, dimaksudkan untuk memberi kesempatan presiden republik indo kesia peningkatan pengabdian bagi tamtama dengan memanfaatkan ketrampilan dan pengalaman yang telah dimiliki. huruf pembentukan bintara yang berasal dari masyarakat adalah untuk memungkinkan angkatan bersenjata republik indonesia memperoleh personel yang sesuai dengan dasar pendidikan tertentu yang dibutuhkan. cukup jelas sumpah perwira dilaksanakan hadapan sang merah putih, sebagai bendera negara indonesia, karena kepada negarawan perwira tersebut mengikatkan diri secara batiniah. tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah diatur lebih lanjut oleh panglima. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan prajurit sukarela adalah prajurit karier, prajurit sukarela dinas pendek dan prajurit cadangan sukarela. yang dimaksud dengan ikatan dinas pada hakikatnya adalahikatan dinas prajurit karier dan prajurit cadangan sukarela diatur bertahap. cukup jelas presiden republik indo kesia. prajurit angkatan bersenjata republik indonesia wajibdan pembangunan nasional dengan bertekad seperti termuat dalam sumpah prajurit. sumpah prajurit adalah sebagai berikut demi allahprajurit angkatan bersenjata republik indonesia berkewajiban membentuk kepribadian diri yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang, serta prajurit nasional, yang patriotik dan profesional, pengemban amanat penderitaan rakyat demi cita cita bangsa sebagai perwujudan hakikat prajurit angkatan bersenjata republik indonesia seperti tercermin dalam sapta marga.kun dna presiden republik indo kesia pada batas usia tahun sampai mencapai usia tahun seseorang umumnya berada pada tingkat kekuatan jasmani dan rohani yang tenaganya dapat dimanfaatkan sebaik baiknya untuk menjalani dinas keprajuritan wajib dengan memperhatikan latar belakang pendidikannya. dan diadakannya komisi karena dinas wajib keprajuritan angkatan bersenjata republik indonesia dilaksanakan dengan sistem wajib secara terbatas sesuai dengan kebutuhan angkatan bersenjata republik indonesia baik kualitatif maupun kuantitatif. berbeda dengan sistem wajib secara umum yang mewajibkan setiap warga negaranya mesti menjalani dinas keprajuritan bilamana telah mencapai usia yang ditentukan. komisi dalam menentukan warga negara yang dipanggil untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan persyaratan lain menggunakan pertimbangan yang luas, seperti kebutuhan angkatan bersenjata republik indonesia, masalah kependudukan (antara lain usia, jenis kelamin, pendidikan, keahlian, dan jumlah), masalah ketenagakerjaan sehubungan dengan kelancaran produksi dan kebutuhan jasa, dan masalah masalah khusus yang dihadapi (seperti dalam hal penolakan, pembebasan atau penangguhan termasuk pembebasan terhadap anak tunggal untuk menjalani dinas keprajuritan wajib). pembentukan komisi didasarkan atas asas kewilayahan dan asas domisili penduduk. cukup jelas prajurit angkatan bersenjata republik indonesia sebagai warga negara, samping tunduk kepada hukum tentara, tunduk pula kepada hukum yang berlaku umum sepanjang tidak ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang undang. yang dimaksud dengan kewenangan peradilan tentara adalah juga termasuk kewenangan mengadili perkara tata usaha lingkungan angkatan bersenjata republik indonesia dan soal soal tentara. saat pan presiden republik indo kesia cukup jelas kewajiban setiap prajurit memegang teguh rahasia tentara tetap berlangsung walaupun yang bersangkutan telah berakhir menjalani dinas keprajuritannya baik yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, karena rahasia tentara menyangkut keamanan negara. cukup jelas promosi adalah peningkatan jabatan dan atau pangkat bagi seorang prajurit angkatan bersenjata republik indonesia dalam pengabdiannya. cukup jelas hubungan kerja dalam ini diartikan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. yang dimaksud dengan instansi adalah badan atau lembaga pemerintahan negara termasuk juga badan usaha milik negara.prajurit cadangan adalah prajurit cadangan sukarela dan prajurit cadangan wajib. prajurit cadangan yang merupakan prajurit penggal waktu dapat berada dalam dinas aktif atau tidak dinas aktif. pen presiden republik indo kesia cukup jelas tata cara khusus yang menyangkut prosedur administrasi untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku diatur lebih lanjut oleh panglima. cukup jelas cukup jelas jawatan kedinasan dari negara adalah keseluruhan kebutuhan insani, misalnya perlengkapan perorangan, penghasilan, sandang, pangan, papan, kesehatan, pembinaan mental, pelayanan keagamaan, serta pelayanan dan bantuan hukum. jawatan kedinasan diberikan pula kepada keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. cukup jelas melampaui panggilan tugas adalah bahwa seseorang prajurit angkatan bersenjata republik indonesia tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya melakukan tindakan kepahlawanan dalam suatu pertempuran dan berhasil, walaupun jika tindakan itu tidak dilakukannya, tidak akan dipersalahkan. apabila dalam tindakan kepahlawanan yang berhasil itu akhirnya gugur, maka dapat dianugerahi penghargaan kenaikan pangkat medan tempur anumerta. kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat medan tempur anumerta, dianugerahkan terutama kepada tamtama dan bintara. can bat presiden republik indo kesiamedan tempur ini dinyatakan secara jelas dan terinci,, dan jasa atau hasil positif dari tindakan kepahlawanan tersebut. rincian ini dituangkan dalam bentuk riw kepahlawanan prajurit yang bersangkutan, ditulis dalam piagam dan dibacakan pada saat penganugerahan. yang dimaksud dengan penugasan khusus adalah penugasan yang dibebankan kepada prajurit angkatan bersenjata republik indonesia luar tugas tempur baik secara perseorangan maupun berkelompok. pada penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa ini harus dinyatakan secara jelas dan terinci hal hal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ini. cukup jelas tanda jasa kenegaraan adalah tanda jasa yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. dalam usul penganugerahan tanda jasa kenegaraan harus dinyatakan secara jelas dan terinci hal hal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan undang undang ini.kepada orang lain. prajurit penyandang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan seumur hidupnya. inilah penghargaan tertinggi dari negara kepada seorang prajuritnya yang masih hidup. penentuan penyandang cacat berat ini ditetapkan berdasarkan keputusan panglima setelah melalui penilaian oleh suatu dewan yang ditunjuk. lan presiden republik indo kesia walaupun prajurit yang bersangkutan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan, tidak dapat diartikan bahwa kepadanya tetap diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban selaku prajurit angkatan bersenjata republik indonesia sepenuhnya. kewajiban yang dibebankan kepadanya disesuaikan dengan kemampuan jasmani atau rohaninya. tindakan langsung lawan adalah tindakan lawan dalam pertempuran yang menimbulkan akibat langsung, baik berupa kematian maupun cacat pada prajurit. huruf pada dasarnya setiap prajurit angkatan bersenjata republik indonesiamasa dinas keprajuritan adalah masa ikatan dinas bagi prajurit karier, prajurit sukarela dinas pendek, dan prajurit cadangan sukarela, masa dinas wajib adalah bagi prajurit wajib dan prajurit cadangan wajib. huruf cukup jelas huruf gugur adalah menemui ajal dalamdalah antara lainangkatan bersenjata republik indonesia. termasuk dalamnya pemberhentian atas permintaan sendiri dan disetujui. kun presiden republik indo kesia masa pengabdian dinas keprajuritan selama tahun baik dalam mengemban tugas dalam bidang pertahanan keamanan negara maupun dalam bidang sosial politik merupakan ukuran terpenuhinya penilaian tugas keprajuritan secara paripurna. oleh karena itu, patut mendapat penghargaan untuk menjalani masa pensiun, dan masih dini untuk melakukan pengabdian atau berkarya bidang lain. masa pengabdian diri dalam dinas keprajuritan ditentukan oleh kemampuan, termasuk kemampuan jasmaniah dan atau rohaniah, dan sehubungan dengan tuntutan tugas menyebabkan usia efektif prajurit menjadi terbatas. usia efektif ini pada hakikatnya merupakan masalah perseorangan. oleh karena itu, dalam pembinaan personel ada proses pemisahan dan penahanan dalam dinas keprajuritan, agar angkatan bersenjata republik indonesia senantiasa berdaya guna dan berhasil guna. pemisahan personel dilakukan dengan asas sedini mungkin untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan pengabdian atau berkarya bidang lain. pihak lain membuka peluang peremajaan bagi angkatan bersenjata republik indonesia dan pemanfaatan tenaga yang tergolong terbaik karangannya. dengan demikian jelaslah bahwa penahanan dalam dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam dan ini, pada hakikatnya tidak dimaksudkan semata mata untuk memperpanjang masa dinas keprajuritan tanpa memperhatikan adanya persyaratan tertentu serta tetap dikaitkan dengan kepentingan pemenuhan pengisian jabatan sesuai dengan kepentingan angkatan bersenjata republik indonesia. penahanan dalam dinas keprajuritan dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan angkatan bersenjata republik indonesia, bersamaan dengan itu mengembangkan dan menyiapkan prajurit angkatan bersenjata republik indonesia yang berkemampuan tinggi untuk kebutuhan masa depan. dipertahankannya untuk tetap dalam dinas keprajuritan merupakan konsekuensi dari kejatidirian sebagai prajurit angkatan bersenjata republik indonesia paripurna yang sadar dan ikhlas melaksanakan tugas negara. bat presiden republik indo kesia klasifikasi dan klasifikasi melalui seleksi berlangsung terus untuk senantiasa memperoleh yang terbaik dijalankannya. cukup jelas penahanan dalam dinas keprajuritan bagi perwira yang melampaui usia tahun bersifat sangat selektif, diutamakan terhadap perwira yang mempunyai kualifikasi dan kemampuan tertentu atau perwira yang mempunyai kualifikasi amat tinggi sebagai perpaduan antara pengetahuan, pengalaman, dan kearifan yang hanya dapat dicapai melalui proses pematangan yang panjang. selain itu, kondisi fisik yang semakin baik sebagai hasil pembangunan bidang kesejahteraan rakyat memungkinkan prajurit angkatan bersenjata republik indonesia masih dapat memenuhi persyaratan jasmani dan rohani untuk mengemban tugas sampai usia tahun. oleh karena itu, sampai usia tahun masih tersedia kesempatan untuk mempercayakan kepadanya jembatan tanggung jawab yang besar dan penting. cukup jelas cukup jelas dengan baik, namun masih dapat berkarya luar lingkungan angkatan bersenjata republik indonesia. can bat presiden republik indo kesia penentuan penyandang cacat berat dan cacat sedang menurut ini, ditetapkan oleh panglima setelah melalui penilaian oleh suatu dewan yang ditunjuk. cukup jelas diberhentikan dengan hormat, merupakan tindakan pertama yang perlu diambil didasarkan atas keputusan panglima yang menetapkan prajurit yang bersangkutan dinyatakrehabilitasi,ngkatan bersenjata republik indonesia atau diajukan mahkamah tentara karena dispersi. cukup jelas ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan mengembangkan kekuatan bala sampai tingkat tertentu dengan cepat guna menghadapi keadaan bahaya tanpa memerlukan mobilisasi, dengan mengerahkan bala yang memiliki derajat kesiapan yang relatif tinggi. batas waktu tahun sejak mengakhiri dinas, ditetapkan untuk memperoleh cukup kepastian bahwa mereka yang dipanggil untuk menjalani dinas keprajuritan, masih memiliki kemampuan atau ketrampilan yang dapat diandalkan. oleh sebab itu pengaktifan kembali dalam ini pada dasarnya ditujukan terhadap mereka yang berusia relatif muda. dinas selama jangka waktu tahun ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan perseorangan dan negara. selain itu ketentuan ini dimaksudkan juga untuk memungkinkan penyediaan tenaga pengganti dan pemanfaatan perseorangan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. akar! way presiden republik indo kesia bagi prajurit angkatan bersenjata republik indonesia termasuk prajurit kepolisian negara republik indonesia yang telah mengkembali. pengaktifan kembali prajurit angkatan bersenjata republik indonesia dalam pengembangan kekuatan bala harus mendapatkan keputusan lebih dahulu dari presiden. adalah diketahui kemudian bahwa penerimaannya dalam dinas keprajuritan didasarkan atas keterangan palsu, tidak benar atau tidak lengkap yang sengaja diajukan oleh yang bersangkutan agar dapat diterima menjadi prajurit angkatan bersenjata republik indonesia, dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dari pada hukuman penjara bulan dan menurut pertimbangan pejabat yang berhak pemberhentiannya dari dinas keprajuritan, tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan: oleh hakim dijatuhi hukuman tambahan diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan atau tidak dengan disertai pencabutan hak untuk mengabdi pada angkatan bersenjata republik indonesia. dewan kehormatan perwira dibentuk oleh panglima untuk setiap kasus yang diajukan. bagi bintara dan tamtama dilaksanakan berdasarkan usul atasan yang berhak menghukum annum) yang mempunyai wewenang penuh, setelah mendengar saran staf secara berjenjang. presiden republik indo kesia cukup jelas huruf dinas wajib dalam ini diartikan sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang ini. panggilan dinas wajib adalah panggilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan dinas wajib dengan bentuk surat panggilan, yang dapat ditujukan kepada setiap warga negara yang terkena. dalam pemanggilan yang ditujukan kepada warga negara yang terkena menurut atau undang undang ini, isi surat panggilan harus jelas untuk apa dipanggil. huruf yang dimaksud dengan tidak cakap adalah tidak memiliki kemampuan jasmani atau rohani yang dipersyaratkan untuk menjalani dinas wajib. perbuatan dengan sengaja yang dilakukan untuk menghilangkan kemampuan baik atas dirinya ataupun atas diri orang lain dimaksudkan agar dirinya atau orang lain itu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjalani dinas wajib. huruf huruf dan huruf cukup jelas yang dimaksud dengan dipersamakan dengan prajurit cadangan dalam dinas aktif berarti dalam hal melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ini, maka prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif tersebut termasuk dalam kewenangan peradilan tentara. ketentuan dalam ini merupakan pengecualian undang undang ini. yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan darurat sipil dan keadaan darurat militer. mulan presiden republik indo kesia prajurit angkatan bersenjata republik indonesia mengemban disfungsi., cc. prajurit sukarela yang berdinas secara penggal waktu sebagai prajurit cadangan sukarela: prajurit wajib yang berdinas selama tahun penuh sebagai prajurit wajib, cc. prajurit wajib yang berdinas secara penggal waktu untuk selama lamanya tahun, sebagai prajurit cadangan wajib. prajurit kepolisian negara republik indonesi. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. prajurit angkatan bersenjata republik indonesia terdiri atas perwira, bintara, dan tamtama. man "aa wat presiden republik indo kesia yang dimaksud dengan keadaan perang adalah keadaan perang menurut peraturan perundang undangan yang berlakahun min presiden republik indo kesia, dan keselarasan pangkat pangkat sebagaimana di maksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. bab pengangkatan persyaratan umum untuk menjadi prajurit angkatan bersenjata republik indonesia adalah warga negara, bertakwa kepada tuhan yang maha fsa, cc.persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh menteri. setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dan terpilih,mulan mesin wat presiden republik indo kesia perwira angkatan bersenjata republik indonesia dibentuk melalui pendidikan perwira bagi yang berasal dari prajurit angkatan bersenjata republik indonesia, akademi angkatan bersenjata republik indonesia, pendidikan perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat, pendidikan perwira yang dipadukan dengan perguruan tinggi. bintara angkatan bersenjata republik indonesia dibentuk melalui pendidikan bintara bagi yang berasal dari prajurit angkatan bersenjata republik indonesia, pendidikan bintara bagi yang berasal langsung dari masyarakat. tamtama angkatan bersenjata republik indonesia dibentuk melalui pendidikan tamtama, langsung dari masyarakat. perwira angkatan bersenjata republik indonesia diangkat oleh presiden dan dilantik dengan mengucapkan sumpah perwira. sumpah perwira adalah sebagai berikut demi allah saya bersumpah berjanjiintara dan tamtama angkatan bersenjata republik indonesia diangkat oleh panglima atau pejabat yang ditunjuk. can saat presiden republik indo kesiadalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. setiap warga negara yang berusia antara hingga tahun dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan. penentuan warga negara yang dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan dilakukan oleh suatu komisi. warga negara sebagaimana dimaksud dalam dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani dinas keprajuritan karena mereka yang jika dikenakan kewajiban tersebut akan mengakibatkan kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya.menjadi tanggung jawabnya, mereka yang menjabat suatu jabatan agama dan atau menganut agama yang ajarannya tidak membolehkannya, cc. mereka yang sedang menjalankan tugas penting untuk negara yang ditentukan dengan peraturiii pembinaan prajurit ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif. man ya presiden republik indo kesia prajurit angkatan bersenjata republik indonesia berkewajiban memegang teguh rahasia tentara, dan kewajiban itu tetap berlangsung setelah dinas keprajuritannya berakhir. setiap prajurit angkatan bersenjata republik indonesia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan pengalaman tugassetiap prajurit angkatan bersenjata republik indosiar memperoleh kesempatan untuk promosi berdasarkan karya nyatakedudukan sebagai prajurit cadangan sukarela, prajurit wajib, dan prajurit cadangan wajib sepanjang yang bersangkutan menjalani dinas keprajuritan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. pengaktifan prajurit cadangan diatur oleh panglima atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah. man ya presiden republik indo kesia, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. jabatan selain sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh panglima. pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan luar jajaran angkatan bersenjata republik indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan pemberhentiannya, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. kenaikan pangkat menjadi kolonel dan yang lebih tinggi ditetapkan oleh presiden. kenaikan pangkat selain sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh panglima atau pejabat yang ditunjuk. prajurit angkatan bersenjata republik indonesia mendapat jawatan kedinasan dari negara. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. |
serta agar dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diribahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional: bahwasertasesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem: bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut atas dan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan bhinneka tunggal ika berdasarkan pancasila dan undang undang dasar perlu ditetapkan undang undang tentang sistem pendidikan nasionalsistem pendidikan nasional bab ketentuan umum dalam undang undang ini yang dimaksud dengan, dan atau latihan bagi peranannya masa yang akan datang:istem pendidikan nasional adalah, jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya, jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran:, bab viii sumber daya pendidikan pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan atau keluarga peserta didik. buku pelajaran yang digunakan data pendidikan jalur pendidikan sekolah disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. buku pelajaran dapat diterbitkan oleh pemerintah ataupun swasta. setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar. biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah. biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan. pemerintah dapat memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. bab kurikulum kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing masing satuan pendidikan. pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan. kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh menteri. isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan pancasila: pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang pendidikan pancasila: pendidikan agama: pendidikan kewarganegaraan: bahasa indonesia, membaca dan menulis: matematika (termasuk berhitung): pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi:serta bahasa inggris. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur oleh menteri. bab hari belajar dan libur sekolah jumlah sekurang kurangnya hari belajar dalam (satu) tahun untuk setiap satuan pendidikan diatur oleh menteri. hari hari libur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur oleh menteri dengan mengingat ketentuan hari raya nasional, kepentingan pendidikan, kepentingan agama dan faktor musim. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengatur hari hari leburnya sendiri dengan mengingat ketentuan yang dimaksud pada dan bab bahasa pengantar bahasa pengantar dalam pendidikan nasioni penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian. pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan atau jenjang pendidikan secara nasional. secara berkala dan berkelanjutan pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada diumumkan secara terbuka. bab xiii perserta masyarakat masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. iri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. syarat syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. bab xiv badan pertimbangan pendidikan nasional keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan menteri berkenaan dengan sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui suatu badan pertimbangan pendidikan nasional yang beranggotakan tokoh tokoh masyarakat dan yang menyampaikan saran, nasehat, dan pemikiran lain sebagai bahan pertimbangan. pembentukan badan pertimbangan pendidikan nasional dan pengangkatan anggota anggotanya dilakukan oleh presiden. bab pengelolaan pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab menteri. pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh menteri dan menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan. pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan. bab xvi pengawasan pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan. menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang undang ini. bab xvii ketentuan lain lain satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan republik indonesia luar negeri khusus bagi peserta didik warga negara adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. satuan pendidikan yang diselenggarakan wilayah republik indonesia oleh perwakilan negara asing khusus bagi peserta didik warga negara asing tidak termasuk sistem pendidikan nasional. peserta didik warga negara asing yang mengikuti pendidikan satuan pendidikan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional wajib menaati ketentuan ketentuan yang berlaku bagi dan dari satuan pendidikan yang bersangkutan. kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional atau yang diselenggarakan oleh pihak asing wilayah republik indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan undang undang ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. bab xviii ketentuan pidana barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dipidana dengan pidana penjara selama lamanya (delapan belas) bulan atau pidana denda setinggi tingginya (lima belas juta rupiah). tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah kejahatan. barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan didasar dasar pendidikanyayang ada pada saat diundangkannya undang undang ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum digantidalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia yang telah mengantarkan pembentukan suatu pemerintah negara indonesia untuk "melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia" serta " menuntut penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang dapat menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa indonesia. undang undang dasar mengamanatkan melalui bab xiii, bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai "satu sistem pengajaran nasional". sesuai dengan judul bab yang bersangkutan, yaitu pendidikan, pengertian "satu sistem pengajaran nasional" dalam undang undang ini diperluas menjadi "satu sistem pendidikan nasional". perluasan pengertian ini memungkinkan undang undang ini tidak membatasi perhatian pada pengajaran saja, melainkan juga memperhatikan unsur unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian manusia indonesia yang bersama sama merupakan perwujudan bangsa indonesia, suatu bangsa yang bertakwa terhadap tuhan yang maha esa, memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita cita moral rakyat yang luhur, sebagaimana dimaksud dalam. dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan pancasila. sehubungan dengan itu, maka pendidikan pendahuluan bela negara diberikan kepada peserta didik sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional. dengan landasan pemikiran tersebut, pendidikan nasional disusun sebagai usaha sadar untuk memungkinkan bangsa indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terus menerus dari satu generasi generasi berikutnya. sistem pendidikan nasional adalah sekaligus alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita cita dan tujuan nasional. sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku seluruh wilayah negara, menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. pendidikan nasional yang ditetapkan dalam undang undang ini mengungkapkan satu sistem yang berakar pada kebudayaan nasional dan berdasarkan pancasila dan undang undang dasar serta melanjutkan dan meningkatkan pendidikan pedoman penahan dan pengamalan pancasila ekaprasetia pancakarsa): merupakan satu keseluruhan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional, cc. mencakup, baik jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah, mengatur, bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas (tiga) jenjang utama, yang masing masing terbagi pula dalam jenjang atau tingkatan: mengatur, bahwa kurikulum, peserta didik dan tenaga kependidikan terutama guru, dosen atau tenaga pengajar merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar, mengatur secara terpusat (sentralisasi), namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat (desentralisasi), menyelenggarakan satuan dan kegiatan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah: mengatur, bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat berkedudukan serta diperlakukan dengan penggunaan ukuran yang sama, mengatur, bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki kebebasan untuk penyelenggaraannya sesuai dengan ciri atau kekhususan masing masing sepanjang ciri itu tidak bertentangan dengan pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa dan negara, dan memudahkan peserta didik memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan tujuan yang hendak dicapai serta memudahkannya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. sistem pendidikan nasional harus dapat memberi pendidikan dasar bagi setiap warga negara republik indonesia, agar masing masing memperoleh sekurang kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar, yang meliputi kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta menggunakan bahasa indonesia, yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperanserta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. setiap warga negara diharapkan mengetahui hak dan kewajiban pokoknya sebagai warga negara serta memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri, ikut serta dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta upaya pembelaan negara. pengetahuan dan kemampuan ini harus dapat diperoleh dari sistem pendidikan nasional. hal ini dimaksudkan untuk memberi makna pada amanat undang undang dasar bab xiii, yang menyatakan, bahwa tiap tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". warga negara indonesia berhak memperoleh pendidikan pada tahap manapun dalam perjalanan hidupnya pendidikan seumur hidup , meskipun sebagai anggota masyarakat tidak diharapkan untukdidikan dapat diperoleh, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. sistem pendidikan nasional memberi kesempatan belajar yang seluas luasnya kepada setiap warga negara, oleh karena itu dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik tidak dibenarkan adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali apabila ada satuan atau kegiatan pendidikan yang memiliki kekhususan yang harus diindahkan. pendidikan keluarga termasuk jalur pendidikan luar sekolah merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan aturan aturan pergaulan serta pandangan, keterampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan. dalam rangka peningkatan perserta keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, maka semua pihak perlu berusaha untuk menciptakan suasana lingkungan yang mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. dalam hubungan ini, maka pengadaan dan pendayagunaan sumberdaya pendidikan, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat perlu dipertahankan fungsi sosialnya, dan tidak mengarah pada usaha mencari keuntungan material. upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dan pengembangan kebudayaan nasional, yang diharapkan menaikkan harkat dan martabat manusia indonesia, diadakan terus menerus, sehingga dengan sendirinya senantiasa menuntut penyesuaian pendidikan pada kenyataan yang selalu berubah. pendidikan juga harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. pengaturan dalam undang undang ini pada dasarnya dirumuskan secara umum, agar supaya pengaturan yang lebih khusus, yang harus disesuaikan dengan keadaan yang telah mengalami perubahan sebagaimana dimaksud atas, dan bahkan harus memperhitungkan kemungkinan tuntutan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara indonesia masa yang akan datang, dilakukan melalui pengaturan yang lebih mudah dibuat, diubah dan dicabut. dalam hubungan inilah dibentuk badan pertimbangan pendidikan nasional yang bertugas untuk memberi pertimbangan kepada menteri mengenai segala hal yang dipandang perlu dalam rangka perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional. peraturan perundang undangan yang sekarang berlaku bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pembangunan pendidikan nasional. undang undang yang lama, yaknicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan undang undang tentang sistem pendidikan nasional ini. demi cukup jelas cukup jelas dalam fungsinya untuk mengembangkan dan menjamin kelangsungan hidup bangsa, maka pendidikan nasional berusaha untuk mengembangkan kemampuan, mutu dan martabat kehidupan manusia indonesia, memerangi segala kekurangan, keterbelakangan, dan kebodohan: memantapkan ketahanan nasional, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berlandaskan kebudayaan bangsa dan ke bhinneka tunggal lka an. cukup jelas ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. oleh karena itu, pengaturan pelaksanaan hak tersebut tidak boleh mengurangi arti keadilan dan pemerataan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik,sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri sendiri maupun bersamasama: warga negara adalah warga negara republik indonesia: menteri adalah menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional. bab dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan undang undang dasar pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.bab iii hak warga negara untuk memperoleh pendidikan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar. ini memberikan pedoman bahwa pendidikan dasar, mempunyai fungsi untuk mempersiapkan bekal dasar bagi pengembangan kehidupan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang diperlukan oleh setiap warga negara sekurang kurangnya setara dengan pendidikan dasar dalam membekali dirinya. pendidikan nasional memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, karena itu, dalam penerimaan peserta didik tidak dibenarkan adanya pembedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali dalam satuan pendidikan yang memiliki kekhususan. misalnya, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan atas dasar kewanitaan dibenarkan untuk menerima hanya wanita sebagai peserta didik dan tidak menerima pria. satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tertentu dibenarkan untuk menerima hanya penganut agama yang bersangkutan. pendidikan luar biasacukup jelas cukup jelas satuan pendidikan dapat terwujud sebagai suatu sekolah, kursus, kelompok belajar, ataupun bentuk lain, baik yang menempati bangunan tertentu maupun yang tidak, seperti satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. cukup jelas cukup jelas pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui prasarana yang dilembagakan. pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan luar sekolah baik yang dilembagakan maupun tidak. ciri ciri yang membedakan pendidikan luar sekolah dengan pendidikan sekolah adalah keluwesan pendidikan luar sekolah berkenaan dengan waktu dan lama belajar, usia peserta didik, isi pelajaran, cara penyelenggaraan pengajaran dan cara penilaian hasil belajar. cukup jelas cukup jelas cukup jelas keluarga merupakan pendidikan yang penting peranannya dalam upaya pendidikan umumnya. pemerintah mengakui kemandirian keluarga untuk melaksanakan upaya pendidikan dalam lingkungannya sendiri. cukup jelas pendidikan umum diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. pendidikan kejuruan diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah. ini didasarkan atas kenyataan bahwa peserta didik yang dimaksud sesungguhnya memerlukan bantuan dan perhatian yang lebih banyak dalam pendidikan dan upaya belajar mereka daripada yang dapat diberikan oleh sekolah biasa. pendidikan luar biasa diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. pendidikan kedinasan diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah jenjang pendidikan tinggi. pendidikan keagamaan diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan. pendidikan akademik, yang juga dikenal sebagai pendidikan keilmuan, diselenggarakan pada jenjang pendidikan tinggi. istilah "akademik", dalam hal ini tidak terkait pada bentuk perguruan tinggi yang dikenal sebagai akademi. pendidikan profesional, yang juga dikenal sebagai pendidikan keahlian diselenggarakan pada jenjang pendidikan tinggi. cukup jelas pendidikan jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang berjenjang, keluasan dan kedalaman bahan pengajaran dan cara penyajian bahan pengajaran. tidak semua jenis pendidikan pada jalur pendidikan sekolah harus dimulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. pendidikan prasekolah dapat diikuti oleh peserta didik sebelum memasuki pendidikan dasar. pendidikan prasekolah tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar. cukup jelas pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya (sembilan) tahun yang diselenggarakan selama (enam) tahun sekolah dasar sd) dan (tiga) tahun sekolah lanjutan tingkat pertama slip) atau satuan pendidikan yang sederajat. pendidikan dasar diselenggarakan dengan memberikan pendidikan yang meliputi antara lain penumbuhan keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa, pembangunan watak dan kepribadian serta pemberian pengetahuan dan keterampilan dasar. pendidikan dasar pada hakikatnya merupakan pendidikan yang memberikan kesanggupan pada peserta didik bagi perkembangan kehidupannya, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. oleh karena itu, setiap warga negara harus diberi kesempatan yang seluas luasnya untuk memperoleh pendidikan dasar. program pendidikan dasar ini dapat disampaikan melalui pendidikan sekolah termasuk yang merupakan pendidikan luar biasa dan atau pendidikan luar sekolah. pendidikan dasar juga mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan menengah. cukup jelas cukup jelas pendidikan yang setara dengan pendidikan dasar berkenaan dengan kemungkinan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lingkup dan tarifnya sepadan dengan pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama slip) dan diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah. cukup jelas pendidikan menengah merupakan pendidikan yang lamanya (tiga) tahun sesudah pendidikan dasar dan diselenggarakan sekolah lanjutan tingkat atas sta) atau satuanmaka perguruan tinggi luar sekolah tinggi, institut dan universitas tidak dapat memberikan gelar sarjana, melainkan hanya sebutan profesional. oleh karena pemberian gelar magister dan doktor memerlukan persyaratan tertentu, maka hanya sekolah tinggi, institut dan universitas yang telah memenuhi persyaratan yang dapat menyelenggarakan program dan memberikan gelar tersebut. tidak semua pendidikan profesional diakhiri dengan pemberian sebutan profesional. gelar doktor kehormatan yang dimaksud dalam ini adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada mereka yang dianggap telah memberikan jasa yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dan umat manusia. pemberian gelar doktor kehormatan doctor honoris causa) disingkat dr. hc) diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat institut atau universitas. cukup jelas cukup jelas dalam penggunaan gelar dan atau sebutan lulusan perguruan tinggi tidak dibenarkan perubahan bentuk gelar dan atau sebutan yang bersangkutan, seperti penggantian gelar dan atau sebutan yang diperoleh dengan gelar dan atau sebutan atau singkatan gelar dan atau sebutan lulusan perguruan tinggi negeri lain. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas kebebasan akademik dimiliki oleh sivitas akademika yang terdiri atas staf akademik dan mahasiswa. kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika untuk melakukan pengajaran ilmu kepada dan antara sesama warganya serta melakukan studi, penelitian, pembahasan, dan penerbitan ilmiah. kebebasan mimbar akademik sebagai bagian dari kebebasan akademik merupakan hak dan tanggung jawab seseorang yang memiliki wewenang dan wibawa keilmuan guna mengutarakan pikiran dan pendapatnya dari mimbar akademik. otonomi keilmuan pada hakikatnya berarti bahwa kegiatan keilmuan berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati oleh para ilmuwan dan calon ilmuwan. pengembangan perguruan tinggi diarahkan pada kemampuan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu kegiatan yang disebut triwarna perguruan tinggi. cukup jelas cukup jelas sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuannya, pendidikan nasional bersifat terbuka. sifat itu diungkapkan dengan keleluasaan gerak peserta didik. ini merupakan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakatnya sesuai dengan kemampuan dan minatnya. keleluasaan gerak berarti terbukanya kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dirinya melalui jalur pendidikan yang tersedia dan kemungkinan untuk pindah dari satu jalur jalur yang lain, atau dari satu jenis jenis pendidikan yang lain dalam jenjang yang sama. dalam pelaksanaan keleluasaan gerak perlu diperhatikan aspek aspek proses belajar dan kemampuan sumber daya yang tersedia. peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut pelajar, murid atau siswa dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut mahasiswa. peserta didik dalam jalur pendidikan luar sekolah disebut warga belajar. cukup jelas cukup jelas butir pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, yang berlaku juga dalam hal biaya penyelenggaraan pendidikan. pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada dasarnya peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan yang jumlahnya ditetapkan menurut kemampuan orang tua atau wali peserta didik. pada jenjang pendidikan yang dikenakan ketentuan wajib belajar, biaya penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga peserta didik tidak dikenakan kewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. peserta didik pada jenjang pendidikan lainnya yang ternyata memiliki kecerdasan luar biasa tetapi tidak mampu ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut. pembebanan biaya tambahan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar tidak dibenarkan. butir cukup jelas butir cukup jelas butir cukup jelas cukup jelas setiap warga negara berkesempatan seluas luasnya untuk menjadi peserta didik melalui pendidikan sekolah ataupun pendidikan luar sekolah. dengan demikian, setiap warga negara diharapkan dapat belajar pada tahap tahap mana saja dari kehidupannya dalam mengembangkan dirinya sebagai manusia indonesia. tetapi tidak diharapkanilaian pendidikan berkelanjutan tersebut dimungkinkan melalui ujian persamaan atau ekstraksi. warga negara yang belajar mandiri dapat diberi kesempatan untuk menempuh ujian persamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. cukup jelas termasuk dalam pengertian pengelola satuan pendidikan adalah kepala sekolah, direktur, dekan, rektor. termasuk tenaga pendidik adalah tutor dan fasilitator. cukup jelas kewenangan mengajar diberikan melalui surat pengangkatan seseorang sebagai tenaga pengajar pada satuan pendidikan tertentu oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan persyaratan persyaratan yang berlaku. tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tunjangan tambahan yang dimaksud dalam butir .b. adalah tunjangan luar tunjangan yang diberikan atas dasar ketentuan umum yang berlaku bagi pegawai negeri dan diberikan bilamana pemerintah menganggap perlu memberikan perlakuan khusus. pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, tenaga pengajar yang berhasil memperoleh peningkatan kemampuan dan kewenangan profesional diberi penghargaan melalui kenaikan pangkat dengan kemungkinan pencapaian pangkat kepegawaian yang lebih tinggi dari pada pangkat kepala satuan pendidikan yang bersangkutan, atau melalui bentuk penghargaan yang lain. butir cukup jelas butir cukup jelas butir pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab termasuk keteladanan dalam menjalankan tugas. butir cukup jelas butir cukup jelas kewenangan pengaturan pengadaan, pembinaan, dan pengembangan tenaga kependidikan tersebut pada dasarnya dilakukan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. namun begitu, sejauh diperlukan pemerintah dapat pula melakukannya bagi kepentingan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. cukup jelas (lihat pula penjelasan cukup jelas cukup jelas penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikantetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. bab satuan, jalur dan jenis pendidikan satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan sekolah atau luar sekolah. satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis. penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada yang tidak menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan pemerintah. jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas. pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pendidikan tidak mungkin dapat terselenggara dengan baik bilamana para tenaga kependidikan maupun para peserta didik tidak didukung oleh sumber belajar yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang bersangkutan. salah satu sumber belajar yang amat penting, tetapi bukan satu satunya adalah perpustakaan yang harus memungkinkan para tenaga kependidikan dan para peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan membaca bahan pustaka yang mengandung ilmu pengetahuan yang diperlukan. sumber belajar lain adalah misalnya, laboratorium, bengkel dan fasilitas olahraga. bagi pendidikan kedokteran sumber belajar meliputi rumah sakit. meskipun pada dasarnya biaya penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah, penjelasan butir tetap berlaku, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas kurikulum yang dimaksud pada ini terdapat pada jalur pendidikan sekolah maupun pada jalur pendidikan luar sekolah. satuan pendidikan dapat menambah mata pelajaran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan serta ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan. semua tambahan tersebut tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan dan jiwa pendidikan nasional. cukup jelas cukup jelas pendidikan pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan tawa terhadap tuhan yang maha esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. pada jenjang pendidikan tinggi pendidikan pendahuluan bela negara diselenggarakan antara lain melalui pendidikan kemitraan. sebutan sebutan tersebut pada bukan nama mata pelajaran, melainkan sebutan yang mengacu pada pembentukan kepribadian dan unsur unsur kemampuan yang diajarkan dan dikembangkan melalui pendidikan dasar. lebih dari satu unsur tersebut dapat digabung dalam satu mata pelajaran atau sebaliknya, satu unsur dapat dibagi menjadi lebih dari satu mata pelajaran. unsur unsur kemampuan pada dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pendidikan dasar harus mencakup sekurang kurangnya semua kemampuan tersebut. cukup jelas ketentuan hari belajar dan libur sekolah hanya berlaku pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. tahun pelajaran sekolah dimulai pada minggu ketiga bulan juli. cukup jelas cukup jelas cukup jelas penilaian kegiatan belajar mengajar dilakukan untuk membantu perkembangan peserta didik dalam usaha mencapai tujuan pendidikannya. oleh karena itu, penilaian disertai dengan usaha bimbingan dan nasihat. tujuan penilaian yang diatur dalam ini adalah untuk mengetahui hasil belajar para peserta didik suatu jenis dan jenjang pendidikan tertentu dengan menggunakan ukuran yang ditetapkan secara nasional pada akhir masa pendidikannya. penilaian harus didasarkan atas kurikulum nasional. hal ini juga dimaksudkan untuk memperoleh keterangan tentang mutu hasil pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan secara nasional. ujian negara diselenggarakan untuk mengesahkan keberhasilan belajar peserta ujian sebagai hasil belajar yang telah memenuhi persyaratan yang dianggap berlaku oleh pemerintah. penilaian kurikulum sebagai satu kesatuan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. kegiatan penilaian ini merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. penilaian meliputi segi segi administrasi, kelembagaan, tenaga kependidikan, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, serta keadaan umum satuan pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat untuk menentukan akreditasi satuan pendidikan dan usaha pembinaan yang diperlukan. cukup jelas peran serta masyrakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam usaha menyelenggarakan pendidikan nasional. masyarakat berperan serta seluas luasnya dalam menyelenggarakan dan mengembangkan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini dan peraturan pelaksanaannya. baik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat berkedudukan sama dalam sistem pendidikan nasional. ini dimaksudkan untuk menghargai setiap penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki ciri ciri tertentu, seperti satuan pendidikan yang berlatar belakang keagamaan, kebudayaan, dan sebagainya. cukup jelas badan yang dimaksud ini diharapkan menyalurkan aspirasi masyarakat umum serta kepentingan bangsa dan negara berkenaan dengan masalah masalah pendidikan kepada pengelola sistem pendidikan nasional. oleh sebab itu, badan tersebut harus beranggotakan wakil wakil golongan dalam masyarakat, pakar pakar berkenaan dengan upaya penyelenggaraan pendidikan, bersama beberapa pejabat yang mewakili pemerintah. badan ini bersifat non struktural. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengelolaan satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang lazim disebut, perguruan swasta dilakukan oleh suatu badan yang bersifat sosial, sedangkan pengelolaan pendidikan jalur pendidikan luar sekolah dapat pula oleh perorangan. pemerintah berkewajiban membina perkembangan pendidikan nasional dan oleh sebab itu wajib mengetahui keadaan satuan dan kegiatan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat. pengawasan lebih merupakan upaya untuk memberi bimbingan, binaan, dorongan, dan pengayoman bagi satuan pendidikan yang bersangkutan yang diharapkan terus menerus dapat meningkatkan mutu pendidikan maupun pelayanannya. tindakan administratif berwujud pemberian peringatan sebagai tindakan yang paling ringan dan perintah penutupan satuan pendidikanukup jelas ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan hanya dikenakan bagi warga negara. cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat tingkat akhir masa pendidikan. pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mentalpemerintah atau lembaga pemerintah non departemen. pendidikan keagamaan merupakankhusus tentang ajaran agama yang bersangkutanpelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ditetapkan dengan peraturan pemerintahdasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah. syarat syarat dan tata cara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan pemerintah. bagian kedua pendidikan dasar pendidikan menengah. syaratditetapkan dengan peraturan pemerintah. warga negara yang berumur (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar.. pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan peraturan pemerintah. bagian ketiga pendidikan menengah pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar sertaterdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. lulusan pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan berhak melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu. institutkelompok disiplin ilmu yang sejenis. universitasjumlah disiplin ilmu tertentu. syarat syarat dan tata cara pendirian, struktur perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. sekolah tinggi, institute dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional. akademi dan politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional. pada perguruan tinggi ada gelar sarjana, magister, doktor, dan sebutan profesional. gelar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas. gelar magister dan doktor diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas yang memenuhi persyaratan. sebutan profesional dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional. institut dan universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) kepada tokoh tokoh yang dianggap perlu memperoleh penghargaan amat tinggi ataupun kebudayaan. jenis gelar dan sebutan, syarat syarat dan tata cara pemberian, perlindungan dan penggunaannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. gelar dan atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan atau sebutan yang bersangkutan. penggunaan gelar dan atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk singkatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penggunaan gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri harus digunakan dalam bentuk asli sebagaimana diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan, secara lengkap ataupun dalam bentuk singkatan. pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor. pengangkatan guru besar atau profesor sebagai jabatan akademik didasarkan atas kemampuan dan prestasi akademik atau keilmuan tertentu. syarat syarat dan tata cara pengangkatan termasuk penggunaan sebutan guru besar atau profesor ditetapkan dengan peraturan pemerintah. dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. bab peserta didik pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diatur oleh menteri. setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak hak berikut mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya:satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki, memperoleh penuaan hasil belajarnya:agi yang menyandang cacatiatur oleh menteri. peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing masing. bab vii tenaga kependidikan tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilikgajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen. penyelenggaraan kegiatan pendidikwewenang mengajar. untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa, berwawasan pancasila dan undang undang dasar serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan pemerintahlaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan pemerintah. setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak hak berikut memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri: pemerintah dapat memberi tunjangan tambahan bagi tenaga kependidikan ataupun golongan tenaga kependidikan tertentu, tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh gaji dan tunjangan dari badan perorangan yang bertanggung jawab atas satuan pendidikan yang bersangkutan, memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja: memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya, menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya. setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk membina loyalitas pribadi dan peserta, didik terhadap ideologi negara pancasila dan undang undang dasar menjunjung tinggi kebudayaan bangsambangunan bangsa, menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa dan negara. kedudukan dan penghargaan bagi tenaga kependidikan diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasinya. pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur oleh pemerintah. pembinaan dan pengembangpada ditetapkan dengan peraturan pemerintah. |
fa,lima ratus sembilan puluh empat milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari pendapatan rutin bertambah dengan (tiga trilyun empat ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pendapatan pembangunan berkurang dengan (satu trilyun delapan ratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh sembillima ratus sembilan puluh milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari belanja rutin bertambah dengan (delapan ratus delapan puluh enam milyar delapan puluh lima juta rupiah), belanja pembangunan bertambah dengan (tujuh ratus empat milyar empat ratus tiga puluh enamdidasarkan atas perkembangan ekonomi.samping disebabkan oleh lebih tingginya pendapatan dalam negeri dari sektor minyak bumi dan gas alam, juga disebabkan oleh berhasilnya usaha pengerahan dana dari sumber sumber dalam negeri luar minyak bumi dan gas alam mencapai yang direncanakan, walaupun realisasi pendapatan pembangunan diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan karena lebih rendahnya realisasi bantuan luar negeri, baik berupa bantuan program maupun bantuan proyek. sisi pengeluaran, realisasi pembayaran cicilan pokok dan bunga hutang luar negeri diperkirakan sedikit lebih rendah daripada yang direncanakan. hal ini terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar valuta yang sedikit lebih baik daripada yang diperkirakan pada waktu penyusunan, apbn tahun anggaran dilain pihak terjadi peningkatan dalam belanja pegawai, yang antara lain disebabkan oleh kenaikan gaji pegawai dan pensiun sejak januari selain daripada itu sejalan dengan kenaikan harga minyak pasaran internasional, dalam tahun diperlukan adanya pengeluaran untuk subsidi bbn yang semula tidak dianggarkan dalam apbn tahun anggaran sebagai akibat dari berbagai perkembangan tersebut, maka belanja rutin telah mengalami peningkatan dalam jumlah yang cukup besar dari yang direncanakan semula. namun demikian realisasi tabungan pemerintah diperkirakan lebih tinggi dari yang direncanakan, oleh karena peningkatan realisasi pendapatan dalam negeri melampaui peningkatan realisasi belanja rutin. dalam pada itu realisasi belanja pembangunan dalam rupiah meningkat dalam jumlah yang cukup besar sejalan dengan peningkatan penerimaan dalam negeri. sebaliknya, pengeluaran pembangunan dalam bentuk bantuan proyek diperkirakan sedikit lebih rendah dari yang direncanatiga milyar enam ratus lima puluh limatiga puluh enam trilyun lima ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah), kini berubah sehingga anggaran pendapatan negara diperkirakan menjadi (tiga puluh delapan trilyun seratus enam puluh sembilan milyar tujuh puluh enam juta rupiah) dan anggaran belanja negara diperkirakan menjadi (tiga puluh delapan trilyun seratus enam puluh lima milyar empat ratus du |
(men mn) $a3 nuan wdiperkirakan berjumlah pendapatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf diperkirakan berjumlah jumlah seluruh pendapatan negara tahun anggaran diperkirakan berjumlah (b)man nw) rat presiden republik indo kesiabelum tahun anggaran berakhir. man yan "aa ny) wat presiden republik indo kesiamen nya x17 presiden republik indo kesiadiperkirakan berjumlah anggaran belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf diperkirakan berjumlah jumlah seluruh anggaran belanja negara tahun anggaran diperkirakan berjumlah (b)man nw) wat presiden republik indo kmoneter d(b)men wap presiden republik indo kesiaopeepelaksanaan rencana pembangunan lima tahun berdasarkan kepadamantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya, serta sektor industri khususnya industri yang menghasilkan untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin mesin industri. kebijaksanaan tersebut ada dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerjahal itu, makarasi, sepadan, dan agar saling menunjang dengan pembangunan bidang ekonomi, sehingga lebih menjamin ketahanan nasional. sesuai dengan garis garis besar haluan negara, khususnya pola umum pembangunan lima tahun pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya menuju terciptanya man ptn rat presiden republik indo kesia keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat. melalui rencana pembangunan lima tahun bangsa indonesia bertekad untuk mencapai sasaran utama pembangunan jangka panjang tahun pertama. oleh karenanya, pelaksanaan tahun ketiga rencana pembangunan lima tahun inipun tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan sasaran utama tersebut, yaitu menciptakanmelalui kegiatan tahunan, sasaran tersebut diharapkan terwujud setelah akhir tahun kelima rencana pembangunan lima tahun dengan demikian, dalam rencana pembangunan lima tahun berikutnya, bangsa indonesia telah dapat memasuki proses tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri guna mewujudkan tujuan pembangunan nasionalbaik selama ini, masih perlu diadakan beberapa langkah penyesuaian yang bersifat realistis. untuk meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sumber, terutama luar minyak bumi dan gas alam, maka upaya penyempurnaan pelaksanaan dan sistem perpajakan terus ditingkatkan, serta dilengkapi dengan berbagai peraturan. bidang pengeluaran negara, usaha penghematan, peningkatan efisiensi dan produktivitas, penanaman prioritas pembangunan serta pembangunan wilayah indonesia bagian timur akan lebih mendapat perhatian. kebijaksanaan pengeluaran negara tetap ditujukan untuk menyelesaikan proyek proyek prioritas, serta diarahkan pula untukjumlah dan ang tan nya ny way presiden republik indo kesia mutu yang memadai, diperlukan pula pengeluaran yang semakin meningkat untuk tugas umum pemerintah, terutama dalam rangka meningkatkan dayaguna aparatur negara sesuai dengan tuntutan perkembangan pembangunan. sejalan dengan upaya upaya tersebut, maka penertiban keuangan negara baik penerimaan maupun pengeluaran perlu terus ditingkatkan. sebagai upaya untuk terus menggerakkan dan makipendidikan, dan bidang bidang lainnyaagar supaya anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkyel ann at nya ny rat presiden republik indo kesiasektosampai dengan ( ). cukup jelas cukup jelas cukup jelas masalah kebijaksanaan moneter dan perkreditan |
man wap presiden republik indo kesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentangpembangunan segala bidang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dapat terjadi berbagai ragam dan jenis risiko yang perlu ditanggulangi oleh masyarakat, bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk,, bahwa dalam rangka meningkatkan peranan usaha perasuransian dalam pembangunan, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak pihak yang ingin berusaha bidang perasuransian, dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya, bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut dipandang perlu untuk man ya ny) wat presiden republik indo kesia menetapkan undang undang tentang usaha perasuransian, mengingat dan koperasi(usaha perasuransian. man pkn ya ny) presiden republik indo kesia pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi, yang terdiri dari: batas tingkat solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi, investasi, cadangan teknis, dan ketentuan ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, yang terdiri dari: syarat syarat polis asuransi, tingkat premi, penyelesaian klaim, persyaratan keahlian bidang perasuransian, dan ketentuan ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha. setiap perusahaan perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip prinsip asuransi yang sehat. ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dari penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintah. pasaran ya wat presiden republik indo kesia perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu perusahaan asuransi yang merupakan afiliasi dari perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan, kecuali apabila calon tertanggung telah terlebih dahulu diberitahu secara tertulis dan menyetujui mengenai adanya afiliasi tersebut. perusahaan penilai kerugian asuransi dilarang melakukan penilaian kerugian atas obyek asuransi yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi kerugian yang merupakan afiliasi dari perusahaan penilai kerugian asuransi yang bersangkutan. perusahaan konsultan aktuaria dilarang memberikan jasa kepada perusahaan asuransi jiwa atau dana pensiun yang merupakan afiliasi dari perusahaan konsultan aktuaria yang bersangkutan. agen asuransi dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha milik negara. terhadap perusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial sebagaimana dimaksud dalam berlaku ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam undang undang ini. mulan gen ya ny) rat presiden republik indo kesia(b) bentuk,pasaran ya wap presiden republik indo kesia, pembatasan kegiatan usaha,open wat presiden republik indo kesia dalam haj perusahaan telah berhasil melakukan tindakan dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan usahanya kembali. bab kepailitan dan likuidasi. bab ketentuan pidana barang siapa menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalamggelapkan premi asuransitan wat dub sai presiden republik indo kesia rupiah). barang siapa menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjadikan, dan atau mengagumkan tanpa hak, kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi,erima, rendah, membeli, atau mengagumkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang barang tersebut adalah kekayaab) barang siapa secara sendiri sendiri atau bersama sama melakukan pemalsuan atas dokumedua ratus lima puluh juta rupiah). dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan undang undang ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda, yang ketentuannya lebih lanjut akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. setan n13 ny) wat presiden republik indo kesia tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam adalah kejahatan. dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua duanya. bab xii ketentuan peralihan perusahaan perasuransian yang telah mendapat izin usaha dari menteri pada saat ditetapperasuransian sebagaimana dimaksud dalam diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam undang undang ini. ketentuan tentang penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam serta jangka waktunya ditetapkan oleh menteri. open wat presiden republik indo kesia peraturan perundang undangan mengenai usaha perasuransian yang telah ada pada saat undang undang ini mulai berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai peraturan perundang undangan yang menggantikannya berdasarkan undang undang ini ditetapkan. bab xiii ketentuan penutup dengan berlakunya undang undang ini maka ordonnanntie oplet levensverzekeringbedrijf staatsbladusaha perasuransian umum. dalam pada itu, pembangunan tidak luputnya x1y presiden republik indo kesia bab ketentuan umum dalam undang undang ini yang dimaksud denganobyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi dan perusahaan konsultan aktuaria, perusahaan asuransi kerugian adalah perusaha. perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa lan nya x1y wat presiden republik indo kesiasejauh ini kehadiran usaha perasuransian hanya didasarkan pada kitab undang undang hukum dagang kuh dagang) yang mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian. sementara itu usaha asuransi merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung dan sekaligus usaha ini juga menyangkut dana masyarakat. dengan kedua peranan usaha asuransi tersebut, dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan. sehubungan dengan hal hal tersebut makadalam rangka pengamanan kepentingan masyarakat. untuk itu diperlukan perangkat peraturan dalam bentuk undang undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lebih kokoh, yang dapat merupakan landasan,baik bagi gerak usaha dari perusahaan perusahaan bidang ini maupun bagi pemerintah dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan. undang undang ini pada dasarnya menganut azas spesialisasi usaha dalam jenis jenis usaha bidang perasuransian. hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha perasuransian merupakan usaha yang memerlukan keahlian serta ketrampilan teknis yang khusus dalam penyelenggaraannya. undang undang ini juga menegaskan adanya kebebasan pada man ya ny) rat presiden republik indo kesia tertanggung dalam memilih perusahaan asuransi. dalam rangka perlindungan atas hak tertanggung, undang undang ini juga menetapkan ketentuan yang menjadi pedoman tentang penyelenggaraan usaha, dengan mengupayakan agar praktek usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sejauh mungkin dapat dihindarkan, serta mengupayakan agar jasa yang ditawarkan dapat terselenggara atas dasar pertimbangan obyektif yang tidak merugikan pemakai jasa. demi cukup jelas cukup jelas pengelompokan jenis usaha perasuransian dalam ini didasarkan pada pengertian bahwa perusahaan yang melakukan usaha asuransi adalah perusahaan yang menanggung risiko asuransi. samping itu, bidang perasuransian terdapat pula perusahaan perusahaan yang kegiatan usahanya tidak menanggung risiko asuransi, yang dalam ini kegiatannya dikelompokkan sebagai usaha penunjang usaha asuransi. walaupun demikian sebagai sesama penyedia jasa bidang perasuransian, perusahaan bidang usaha asuransi dan perusahaan bidang usaha penunjang usaha asuransi merupakan mitra usaha yang saling membutuhkan dan saling melengkapi, yang secara bersama sama perlu memberikan kontribusi bagi kemajuan sektor perasuransian indonesia. men nya x1y rat presiden republik indo kesia selain pengelompokan menurut jenis usaha, usaha asuransi dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya menjadi dua kelompok, yaitu yang bersifat sosial dan yang bersifat komersial. usaha asuransi yang bersifat sosial adalah dalam rangka penyelenggaraan program asuransi sosial, yang bersifat wajib berdasarkan undang undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat. berdasarkan ketentuan ini setiap perusahaan perasuransian hanya dapat pula menjalankan jenis usaha yang telah ditetapkan. dengan demikian tidak dimungkinkan adanya sebuah perusahaan asuransi yang sekaligus menjalankan usaha asuransi kerugian dan asuransi jiwa. selanjutnya dalam ketentuan ini pengertian dana pensiun terbatas pada dana pensiun lembaga keuangan. jasa yang dapat diberikan oleh perusahaan konsultan aktuaria mencakup antara lain konsultasi tentang hal hal yang berkaitan dengan analisis dan penghitungan cadangan, penyusunan laporan aktuaria, penilaian kemungkinan terjadinya risiko dan perancangan produk asuransi jiwa. ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai man ya ny) rat presiden republik indo kesia panggungnya. hal ini dipandang perlu mengingat tertanggung adalah pihak yang paling berkepentingan atas obyek yang dipertanggungkannya sehingga sudah sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak manapun dapat menentukan sendiri perusahaan asuransi yang akan menjadi panggungnya. dalam asas kebebasan untuk memilih penanggung ini terkandung maksud bahwa tertanggung bebas untuk menempatkan penutupan obyek akurasinya pada perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian yang memperoleh izin usaha indonesia. agar pelaksanaan dari ketentuan ini dapat disesuaikan dengan perkembangan usaha perasuransian indonesia, maka ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan asuransi dan atau penempatan reasuransinya diatur dalam peraturan pelaksanaan dari undang undang ini. cukup jelas cukup jelas mengingat undang undang mengenai bentuk hukum usaha sy) nya x1y snn presiden republik indo kesi. dalam ini ditentukan bahwa warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia dapat menjadi pendiri perusahaan perasuransian, baik dengan pemilikan sepenuhnya maupun dengan membentuk usaha patungan dengan pihak asingperusahaan perasuransian yang didirikan atau dimiliki oleh perusahaan perasuransian dalam negeri dan perusahaan perasuransian asing yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dimaksudkan untuk menumbuhkan penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian yang lebih profesional. selain itu kerjasama perusahaan perasuransian yang sejenis juga dimaksudkan untuk lebih memungkinkan terjadinya proses alih teknologi. sesuai dengan tujuan dari ketentuan ini yang dimaksudkan untuk lebih menumbuhkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha, maka kepemilikan bersama atas perusahaan perasuransian oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi dalam negeri dengan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi luar negeri harus tetap didasarkan pada jenis usaha masing masing partner dalam kepemilikan tersebut. sy) nya x1y wap presiden republik indo kesia contoh mengenai hal tersebut adalah sebegai berikut: perusahaan reasuransi luar negeri dengan perusahaan asuransi kerugian dalam negeri dapat mendirikan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi. perusahaan asuransi kerugian luar negeri dengan perusahaan reasuransi dalam negeri dapat mendirikan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi. cukup jelas khusus bagi badan usaha milik negara yang menyelenggarakan program asuransi sosial, fungsi dan tugas sebagai penyelenggara program tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah. hal ini berarti bahwa pemerintah memang menugaskan badan usaha milik negara yang bersangkutan untuk melaksanakan suatu program asuransi sosial yang telah diputuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah. dengan demikian bagi badan sha milik negara termaksud tidak diperlukan adanya izin usaha dari menteri. untuk mendukung suatu kegiatan usaha perasuransian yang bertanggungjawab, perlu adanya anggaran dasar, susunan organisasi yang baik, jumlah modal yang memadai, status kepemilikan yang jelas, tenaga ahli asuransi yang diperlukan sesuai dengan bidangnya, rencana kerja yang layak sesuai dengan kondisi, dan hal hal lain yang dikemudian hari diperkirakan dapat mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat. man pkn ya ny) snn presiden republik indo kesia yang dimaksud dengan keahlian bidang perasuransian dalam ketentuan ini mencakup antara lain keahlian bidang aktuaria, underwriting, manajemen risiko. penilai kerugian asuransi, dan sebagainya, sesuai dengan kegiatan usaha perasuransian yang dijalankan. dalam pengertian istilah ketentuan mengenai batas diharapkan industri perasuransian nasional semakin dapat bertumpu pada kekuatan sendiri. cukup jelas cukup jelas batas tingkat solvabilitas solvent margin) merupakan tolok ukur kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. batas tingkat solvabilitas ini merupakan selisih antara kekayaan terhadap kewajiban, yang perhitungannya didasarkan pada cara perhitungan tertentu sesuai dengan sifat usaha asuransi. retensi sendiri dalam hal ini merupakan bagian pertanggungan yang menjadi beban atau tanggung jawab sendiri sesuai dengan tingkat kemampuan keuangan perusahaan asuransi tan wat presiden republik indo kesia atau perusahaan reasuransi yang bersangkutan. reasuransi merupakan bagian pertanggungan yang dipertanggungkan ulang pada perusahaan asuransi lain dan atau perusahaan reasuransi. dalam hubungannya dengan investasi, yang akan diatur adalah kebijaksanaan investasi perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi dalam menentukan investasinya pada jenis investasi yang aman dan produktif. sesuai dengan sifat usaha asuransi mana timbulnya beban kewajiban tidak menentu, maka perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi perlu membentuk dan memelihara cadangan yang diperhitungkan berdasarkan pertimbangan teknis asuransi dan dimaksudkan untuk menjaga agar perusahaan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. asuransi adalah perjanjian atau kontrak yang dituangkan dalam bentuk polis. sebagai suatu perjanjian atau kontrak maka ketentuan ketentuan yang diatur didalamnya tidak boleh merugikan kepentingan pemegang polis. untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, penetapan tingkat premi harus tidak memberatkan tertanggung, tidak mengancam kelangsungan usaha penanggung, dan tidak bersifat diskriminatif. dalam rangka pembinaan dan pengawasan, peraturan pelaksanaan yang mencakup masalah penyelesaian klaim akan menetapkan batas waktu maksimum antara saat adanya kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar dengan saat pembayaran klaim tersebut oleh penanggung. man wat presiden republik indo kesia salah satu ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha adalah mengenai pembayaran premi asuransi kepada penanggung atas risiko yang ditutupnya, sesuai dengan perjanjian yang telah dibrusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial sebenarnya menyelenggarakan salah satu jenis asuransi, yaitu asuransi jiwa atau asuransi kerugian atau kombinasi antara keduanya. oleh karena itu, terlepas dari peraturan perundang undangan yang membentuknya, menteri sebagai pembina dan pengawas usaha perasuransian berwenang dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi sosial tersebut, sedangkan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap program asuransi sosial dilakukan oleh menteri teknis yang bersangkutan berdasarkan undang undang yang mengatur program asuransi sosial dimaksud. pemeriksaan dimaksudkan untuk meneliti secara langsung kebenaran laporan yang disampaikan perusahaan, baik kesehatan keuangan maupun praktek penyelenggaraan usaha, sesuai dengan ketentuan undang undang. pemeriksaan dimaksud dapat dilakukan secara berkala maupun setiap saat apabila dipandang perlu dengan tujuan agar perlindungan terhadap masyarakat dapat dijamin dan penyimpangan yang terjadi pada perusahaan dapat diketahui sedini mungkin. cukup jelas cukup jelas mapan sy) nya x1y wat presiden republik indo kesiperusahaan pialang asuransi adalah perusahaan. perusahaan pialang reasuransi adalah perusahaan. agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. perusahaan penilai kerugian asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan. perusahaan konsultan aktuaria adalah perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi danorang yang lain atau badan hukum yang lain, atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan. menteri adalah menteri keuangan republik indonesiakeputusan mengenai pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha merupakan tahapan tindakan yang dapat diberlakukan pada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang undang ini. dalam hal tertentu menteri dapat mendengar pendapat pihak pihak yang diperlukan. tahapan tindakan yang diperlukan merupakan urutan yang harus dilalui sebelum dilakukan pencabutan izin usaha. namun demikian terhadap badan usaha milik negara yang lan nya x1y wat dub sai presiden republik indo kesia menyelenggarakan program asuransi sosial, ketentuan huruf dan huruf tidak dapat diterapkan. hal ini mengingat bahwa apabila terjadi hal hal yang dapat menganggu kelangsungan usaha dari badan usaha milik negara tersebut, maka tindak lanjutnya didasarkan pada peraturan perundang undangan mengenai program asuransi sosial tersebut serta peraturan perundang undangan tentang pembentukan badan usaha milik negara yang bersangkutan. tergantung pada tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan, menteri dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan upaya pembenahan dengan memerintahkan dilakukannya tindakan yang dianggap perlu yang diikuti perkembangannya secara terus menerus, tanpa mengorbankan perlindungan terhadap perusahaan ataupun tertanggung. dalam peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pengenaan sanksi, akan ditetapkan batas waktu maksimum yang disediakan bagi perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ini untuk diajukan kepada menteri. batas waktu tersebut tidak dapat melebihi bulan sejak dimulainya masa pembatasan kegiatan usaha. rencana kerja yang telah diajukan selanjutnya akan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan tindak lanjut pengenaan sanksi. cukup jelas man ya ny) wat presiden republik indo kesia dalam hal menteri mempertimbangkan bahwa upaya yang dilakukan tidak menunjukkan perbaikan atau dalam hal perusahaan tidak melakukan usaha untuk mengupayakan perbaikan, maka menteri akan mencabut izin usaha perusahaan yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas apabila suatu perusahaan asuransi telah dicabut izin usahanya, maka kekayaan perusahaan.. man wat presiden republik indo kesia hak utama dalam ini mengandung pengertian bahwa dalam hal kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak pihak lainnya, kecuali dalam hal kewajiban untuk negarajangka waktu yang diperlukan untuk mengadakan penyesuaian berdasarkan ketentuan ini adalah (satu) tahun. cukup jelas cukup jelas cukup jelas open ya mula presiden republik indo kesia bab bidang usaha perasuransian usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak bidang:usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa perantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria. bab iii jenis usaha perasuransian jenis usaha perasuransian meliputi: usaha asuransi terdiri dari:, usaha asuransi jiwausaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan paksaan gen ya ny) wat presiden republik indo kesiausaha penunjang usaha asuransi terdiri dari: usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan, usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria, usaha agen asuransi yang memberikan jasa perantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. bab ruang lingkup usaha perusahaan perasuransian, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi, perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha mms, skema presiden republik indo kesia dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha entitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang undangan dana pensiun yang berlaku, cc. perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang. usaha penunjang dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut: perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi, perusahaan pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi, cc. perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada obyek asuransi kerugian, perusahaan konsultan aktuaria hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa bidang aktuaria, perusahaan agen asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari menteri. presiden republik indo kesia bab penutupan obyek asuransi penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial. penutupan obyek asuransi sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam negeri. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintah. bab bentuk hukum usaha perasuransian, usaha bersama mutual). dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (l),usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.mulan ya ny) wap presiden republik indo kesia bab vii kepemilikan perusahaan perasuransian perusahaan perasuransianperusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing. perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus merupakan: perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari perusahaan perasuransian yang mendirikan atau memilikinya, perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi, yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan reasuransi. ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintah. bab viii perizinan usaha setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari menteri, kecuali bagi perusahaan yang men wat presiden republik indo kesia menyelenggarakan program asuransi sosial. untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam harus dipenuhi persyaratan mengenai: anggaran dasar, susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian bidang perasuransian, kelayakan rencana kerja, hal hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat. dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam huruf maka untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam serta ketentuan mengenai batas kepemilikan dan kepengurusan pihak asing. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan pemerintah. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh menteri. |
lli,.l.n1c t1uj,,np" "'m"'.'.!llh.i , . ,pl\'l,,,t,nt21!tt1 . rat . ,r. rq u ni\. ln.lon,:u j,11n ~rww nnr> i'\ laman:in i.c"ffh.:ir: r~hl l :'.'<w >ffl<of ,i.j\ 'll!h."tt "' di11t,.;."i ,i, al.: n.:'i will,h l'ntt:,mli ~ (:n j,.r.; ,.,. tll'tl' ~h ' nl()j ."'' m: p r.:" n.t.ms,, ,,. :inl! t .omar nun n1.;11w :cnn1:1h l>. .rh " t j:,lf l{, p1iht~ ln,j, ,~i. tahm ;'<lc1~ n<,, ",r \:( ,t>.1h. u,t,._m ,q, k,('lrl i,! . ln,!,'!'ic" '' ""''" .j'>l) ~ u 1d:,h ji! jr~ . flf l.p '!\11f11<'f uum al.lf't_ l': un,l 1nr n( mor lcn jni.' pff,,. n"8nl llf':ll'i \q, "r1,1i; l"artic l iklmiij ,.;'!f l11h,u1 '!lf\ h:.,j. i1:r lup1 1c .: ,,l1. d,m laniiuns,a,.,,th (cuan1>:tn ~r., t wl\ tao n,.,z.1r. flq hlt~ ll'lll n s111 mui )1m nom.' n~ win cmt>.u .1n ',, pr. r,,.,.,l,l j.,n:o'.'li. .nt" . :nd.is ' om.,. 1anai. (). ic::"anj! ,m.l,ni: ~ (lpml'lawan ncy::1r, rq .,hl,k l1to lllrll:'l.'l l.,!t i,.,. 1kuil 1a.:mt .,r.u1 r,.cl!:m kc;,., n,l h\\l . ,.,., l'r n.ly! ' l oo~rt~ nom,,r r,.,: ,:ur. {~ri1t,, jn,~,11ni; l:t, m i hi<l,,n,,;,ia n<>!nor \"i~t: ~.n t!nj.m;; l"nd~ \lc"\lot t"f !.,btm '() ,.,t.n11 !;~ kq,v n,l jong:, t.then "' ,., l,to~1n1."11i.a!'\, mt: l1n,l.,n& i'~ '""'""' . l'l'l'i tmbftc l'rth.:\l l . !fl .:n ~,, '.a,,._ t,.;an jmm h1' t.t>u~ \1wm l,ffl!t,i lsn t. juara1.:n la111un:i i'! nnu, cmt'lir,m nqr;in r\ r11 nik lf1' .l,., . l.,hu, l'l'l' ,._,,mor l,1n ',1h, , maxim \learn rcl)\ m1~ lndoncsu, nom,,, no\) ".:n,p,11111ana tcl.,h 1huh.1h :cnl!t1fl l.nd.uti. l'dmg nomor tahun tl .m; l'.:mh,tun . " j.,qc l rl\nt n,,mor jh1m ??'} cnt. pcm. w. ., .in >. nf"1k11 ~ m~u . j.:.,hur , , n , h., t.;,lfllllj'l1 cfl mean1 j:unh1 d.n kabur:nc n lan jun~ fai"' l1m1ll' 1lembaran1 '"pt:! rq"t,t,(, jo~i.i li1hun ~"'""'"" ill r.ih. cmh .,. ''"'""'.a kc"ru:;lii, llldonnia nom \h. ns.1npt tw,.,.,. i.,~. j.t<l .t' '"'"' !\< jen\ ,.,.,,~<> t ' m "'r vl7 ,_,. . p. n"oha11 !tr. ff'.,, \1t ms,.;= , )\,,n ,or foh1111 nb m !u~ .: t ,,tom l\ n~'i.' \t,,. ~r11,u i);.; r;i 1i.:rl11 m,:n,:l,t['lln i'cr.unhan [l:;p;lll \1111l, ; un 1rrllll' if' ,hc1i~ ,l. l',:n:m t1t:i i.1w.1k:m'kl; .1li.1111o1.mll, l',\ . r\l \l\ri(,l'lo .\iac\r\ l'i \ii jl~ rl\n lff a,(.t.t v,ja" \h" ioi ""j\ \'ii 'ii nli\ l'lk jl( j\, hll' arol,\m,l \ior all " ' nil~ pc:f111utan m'is d,mai.,uj di.~.,. l"ffl .mentah j)x._t, .blah n. .h l'( d." ibn." _.'1fc.1i ll1!'1t! . when,jll'ii ~ii.i ~ m~. r1jika'l, lll all; ol,\ m,t nl! nr",; al\f r\i' ,oj,,, pi.kia>\(i(;tr'\(,h ara'\ jl.t a'\j. \ u\nii ,., n.u ut, l'lt.ttj all o.:arah j.tll' ol<'fl ~n:,13n \lom1,"' , .,n ~oo~ leu"'n~ l' n~ angin pld. ,,. lten n., .q, .,.a! "'"nij!llm, ult jwi .i.h, 'fl' woa fl(tnh'lanl>xr th kabur t. ._.ll'(',.,,t ,m full lf'lll', olllttfll): l'cr.atoll' mera." k11rupa1.c11 san l.u1jun nomor latin 1en u111 l'o~ol j)ol.ol l'tr>' ""'kol" kf .,. l"trah j.::.>.~ (lc,1har.wl tah j. ~ \mobil\ll'l last.n~"b,,,i.,,._.,., r,,ic,m, ,r it, it\ pn aturan mmc i l">ll:lm "qia, \io:"l'll>f hl ,, ~fl(l":' 1cn1 . ,:. ~ pt"n\'\ wl\left ,,rm>r.,.,v1,r., iy . pffaunn mati jalan nt,. r n(; +m, (j6llt ml!nw: ~,, rw.~ dtttahdm lanal~,: i\t. urm \knk: 1i.i. 1ow ml111 ,w. k#. tf ._,., ., lltibmn.rnh pe. .tur.t f"' m ne,c ri " hh<jii ">t)nt, 11n11 falli, f'ro.tal: lli.1i.uml).,rnh, p'tt. .vr.tft t.senat11 wam hutan ' '""' tahun : 1fl lml f'cj. ufl j:m imc:r'.&., 11bip.im.,na kalah j,ub,h cnn f'mllllraii ml:" dillon ngm \"fl'> clr thun 20011cnn11 l'c,$(,n,., t'<:ngd1 l:\1t1 ~cu111l .)n o.ell ~ ~~ll~l~l():v,~p._.~ koin.on. l.l.:l). j,.q1'1fuw! ~" """ tah. t20( h1t:n . pr.tombol pc'lal ptllflduallarl" bll p<'rocrintnh, l'cr. mll" l'mati'iwi nol lllhun ~()()\ ic'm mil cfl~' c~l;)an .,t\ wlg.v"i benih cl.ffl'lhan 'kpl1 rq,ahli l~i., l._1 ',l wij hrl"l'"1h.li8 lfl dhlnrl t> q: rcpuhhl. .~a "nomor \flt pcnnnn l'emmfll# noprint tlflurl t.carl& t.c m;ann pc:m iti~ d,.,. kc" vo~ l"ro>"' "t~ l>.:nh oiondnt; l'ndung~ nomor tahun ic1lilin& l'mm~n ktu,npn mimi panel.h f>\ t.~ n.nh (!.,._ rq,ut lndofttlia tahu! i. "nor ,;. hmhioh.ln l(m nr.an pra rt:putih. j.>nt sia ma .r4 4ll>. lontar11 pmctapmn ~, nt pc~ fluida ,t, llr l ndlftt '<'iii t._,, tcau,ng p, nl nhan .b111 uod 11i1 nomor tahu, 1chiang " cnn menjadi l'.n jan lengan& (l.ambar9 \:cara rcpubhk lndoocsil tahun " " ioi t.,.,_ l.full.,. " fl8' rc'j!u nik n . 4s41:k p.o,,.m a.l.al1h rc ,arus l, ~ ~td'i\ jab kb,tik~. lffl csu'iii,. dt>ii !lls,h n1\u1;.('1111id . . ,in,r11, ~i,,.po pcj~ll f'c:dasar111"clnk1 kc11ikatan ~an~ tl;ll1 j1.11n) d 1ri~ k1m l'l'i .!alah pc11bl.t pa,;t. wqi ,,.,_ sko ) .' md,i,l .l . .,. 111u hf"! lc,cuin ~.,; !,u: jhl p,,grain sc: ei .stop::,,n jm.a t11p, flo jkr. j.lll pfflrvl.,. wah . ioi\ii. ~""ld; ~ l l!>cn"ri1.,. full p'"'. ~~art.m. lin hcfll"llf' c~ t>j. mall., ,,. .,. ,t,. ,., "!, .,,,,l., r,t"t.,~ ,,. ,, 11n r o;i.,:rn *:',i mmi\ kecuali:i'ln krn y,m~ ,;d,w tn~.i. smf,l. l'l't . ~ kl' aib.lah j","j 'h.ir) mt,"full'~h ul. la' ' nh ll~ .m,wb'i). pi) !l.f. p~llq. '\flf ~tun ,.,a.llt _.,lbft )"'i i'""' .,,avi modal.t1,.,.n id'of1,1like'o*offllolfj1ll(' cfi;: "1alllfg n'"~t1 i i.11mtdk ~tn h. ,jtl nfl.l"f."' km) ).:. .,. lkn<lalu [!mum l~ah )ltl't:: ,.,.n~ d,~ ofllll \,i,u;~11il jl h sejati.l . ,l,t:,. n jfl! uip: nw;ul\.' .l ill('~ hc.!' . w\' vll tlh !ft f'ffa pria' l.cv,.~ rm,;& . nf:i,, .w: nbl~ p'i>k din ti"'~" s._m> ,an1d1~mir ,. detto: awal""9tlllttall)" ml'! null util)ad.lill();ai ill wadah pj>t,.f))ll't~ dll:imk1pll!;ila.'l cn!j!:ait' cndflhwa11mum>cr mi. l'tjllhl1 ~loh kni aft l>birth ~ " dan1ut11} d '<i~lat '!>.ll ,.;m1.,h lq j, sar. ffa j~a _.,. clash . ~ui . melalqnld.an pc,b ellen mll) clan bert n.bl chapt bmdalwa u1,, ""(bn saluran kcf}ll l'c111, blob kcu,m11~ llacrah '("l 1iucn~ll kp._.i) ,j~l h prr,,.ngl.at . .ii pmcnttah.,. ~:lll.u ,.,.,nt' ' " dl '11fr,. ._.,,~ ~~' j~i nat .n ia,e lalu acuan. .b. ult kerja l'cr.nl').lt ocr.ih yang j,1n junt1 dt~in1 u;t sko .m.falah r,ern kuil _,.,.~nn&ah . jr,;,,~,.~ ~ . m>i an,pran pend.are.tan din bct.n oleh lei juta) dt~ np.lt afi') . . lady'fl& all tahunan pf~tuhan .'tah d,tww d,,n ji~ uj\ h.:~ oleh rcmerui mpfli cf . dprd dll d11cll' ufl smpn j'l' uluran danh . al.small chiiki nw~ ji., hul.um mcm, j l !,;i.w h.it .,., ~unta. p1wbn~lq,rating m.r.,.ar jh1t~h.~an asal u, dan jat ~1adat kkmpqil lic uu. il1horn yit: dal,.m !6tem patti,ot,null ~t:m. kasat\ rrp,bhl. lndonesia1 iii~ .da j,,h s.ilah s.m, buruk ,n_grup n ba11h"'n ba(:i pemeran<ah daur~. b,ai,i:: n. rhcnmk ul!!, luang dro p:sa ~ .ml! disp.nt dit,e,;kar1 pcmermtah, l'pemerintah 1lon h lain ,ya. paru.alun l>arah, ~~) ar~k1t dan organi\\ ;.i kcm~) ~mka! nj. s11r pc rendah j',r,c(llf(ln >:,n11 > "~ ., ,.,,jul)i disini.( '2u a<intl:ih 1ksl.mcn llg daun(li;.an :<el,agi d.a<,at jl'l' clllnn d;11a png dik:rt>iklan okh bl"!) ter mutan spm spi' langsung.g. ,;. s1that1juta dls.i1~a1 wl' adalah dokumen lili diajulw1 oleh bt ndash.:ua peng saran ur1tul permit.aan rumble'yar:w, jlf~ung l~ln jelly,, kt1,p sill" pc,janjikan ol'1oral< kl'rja al.au ~mt pc11arah l.cr lama d:m pembawa,an pji coli;.lll' jul:lh, pcn,prima. peruntukan. dan waktu j)<'l'o oa~ !f(tll tertentu yao!i: dokumennya di~carl,;nol h pl' tk. s11r~, pcrintllh mamba~ar sd311.juta)~ di!ingl.al ad. docman )llr18 daun:il.and11 cfi 1k.in oleh poni;s11n.:i (l!',g_g;cm,n.lua,,a ring~urllll :t:i~:,r~n 11n111k penerbitan s1'20a~ bet.in pc,nfcluann dl' a s kl' sur&t penyu1h milyar l.an~nlo\ yang cl. j1juta)& ,j,s:ngh1 sp~ l~ a<l. ilah d.info.:n )ll:f' l1l d1 .:orbit<an oleh penguna ~a,fll\,\.u: pengguna ang~ untuk f'("ll orbit. . <.: dat bahan l""'="t.c!u.mm dp\ sk pr> cpyo! rih~k citra sunat pt:nin\3a pemhayann )ail!! i.ch.nju l'l~.l di~llg.:,t ltd, (i,,lum,n iii dial',thn oleh jabat pnghcrtanf.!(un)),j< \\ah.:ita1 pc! jt.~n. .m\, f.i.,tan: 'cri jahat pcngduar"" untuk mengajukan permit.un pmid)aran 'iac l'end1:,,,n mana. }.!'~ .o:!:u\ tnn d1<mfb! ',i'll ,!ah ,~ ~ar.~ ,nen jalan tcr,, .:li dny:i d.:m.i un! l1l 11k'l1\,;<.,,n< ~~" " !>, , u ,t""' f""'"'"ikan pl' kill. aliran (out,.,t) oo,lah harian11 dan jasa y.an~ d1ha.~1lk:im , kli .:,ta11 rank! dilas ,,makan untuk ,n.'!lduhmg f""'=capai~ ,.a.ann dan .lll an pr,:'\(ram mkd>1i.1k' lta.~il (nuu:ome) a,,: salah ~&":, scs, .tu }"'\~ l'l'leti c'<'llh ol.an '< round_~, ~ a \.elu;:uan cuti \.q:ialah.n kimia1.t11d.: alam: .11upr0i:!' kas umum dac:r ida.lab cmp, pcnyimpl' nfl uang j.kr:tll ilg dit c'l\ uklllll nach 8upeti untuk mampu11g :,buruh ~maan daerah dan digunakan untul. nama)ar ,e]buruh pcn~lu.a.niti j.daerah. rekening kids lamun1 del' l'l adalah rekening turn,al ~n}lmp.t \, mana darab )'&l)i dituntun oleh bupati uj'lauk mel\lampung seluruh penerimaan der.: dan dig\lll&. ull d1tuk membuat.i,r luruh r1c:n~keluaran daesh yang dilctlplan ilclmj. cfa .salah kew~iban. pemain1 h daerah yan1. diakui m""h.if rungu1.1i1g nil.ii k~layaantl cf'!.ih ll)_ kci;jalan adalah bai;ian dari 'foram }'ling d,lah,anakan okh satu auu bih um\ crj.l ra, krl :,dxogai h~ill date cnc!lf' .ian qr11fl terus.ur pad, u31u prog.r.m dan kfd,ri dari satu tipuan tindak.au pcn~mlw umbi,r d.a),a bad: ya.a~ berupa pcuonal (sum',cr daya rani'!;ia), barat k'<iii 1emma.,uk pc,alasan dan teknologi, d:ma, abu kt,mh111"l~i dari hehcrapa atau kesemua cfi, ~umno,r ja~a etis.'but nr,:i1 masukan (111p1.1t) un1 1gh jk.,,_ kelllitl'an (ou:put) clam t>ntul. harmoni? '.i.as& saa. v11n \lill).>e\) adalah hj:<il yani , dinar.ar,j;.an dan ~ij,."ltu rml ram w au h:luan dio jmpl:ansari ~u3!uk. vicar, h,l,i,.h untuk ,tuban" .n&n g.,'dun& dial.an.u.i n pintu !a'itn m lo> ,ani dirujuk, deng111 l.r1\pita sc1ifi~al buah high yang ben,fot fil,, a~a, di('>f"m"'ll n p.nt:1nn~ann h,nya nr r~ """'"'n~ur,u, fisil. s.edan~ bi.aya ~iap.~n. r,: <:nc1na.v1. c'li,ta ,:iq,n :ij. m :nja 1anggota g>,,v,~l,cnc ime1nhi!mh ~.h (li""k,.i david mo,numtiu~h11 r,,.nn ,,<'.fl~ a4<) ,,, lll'l. kif re,3n~11ma.~arah,t kcm,;,nd.,sal.un dart fl('t'l)elt s:a,an \i~!ah ~:mg d1hadap, (t i~,.,~ ,,,,,, kep,!'nllngoui lan~ung nli m(l~rar~ht da . lcmhaf,, kiri., rantuanllihah. or~~"''" '! sen l'cni.: unta l'mi. j;.(>, l'ram, .i. r, i<j.ll'i r~t;, or&ants. n,lfl 11cm<:muh( t)rm~, jan ._ l11~ta.n~i cni l.,t \tll. ', n .1n1i1n;1n l<'r. d1 l'c11~<' .,.,,: ., ril~;,.fa okh pl' reneummj.1h100h11tl1lah pct:tia.n hibah dal~m tw,;,nh, '""'ll fd,ma tran~fot) d1peran11~un~ja 11bla.i p,,ntrillll' hlh;ah dalam bern. t.1nd. tanpa 111m,t n'rilly ri.:mnt11~~n r,.;n1wun,~.nn) s,:j~gl,.on rcmhrnan hebat, d.a!am bcrltuk i.wan,;. r,.::r.~.lda,i11np d1part;ingsun1;p"'1akan oleh skm) :,c u.~i lk ntt pttlltllran perundang unda11~.n l)alam pcnycmhann} a kcp!ll.ht pmcnma ubah dih1.1b1k!lfl dahan hcrnul. huta secara i.merah tcr,ma bang li,bah da111m ben1ukj.asa di~atl dalan cluk rrograri dan kian, okh skpd dalem kelompok benda lmf,s1mg, dilakukan mula m giat.n skpd n:'rl. naan.s suai.::nf mf" ct:m,r.:open.means nilai:an hibah ,dalam mil. b.van: di.va~akan dalam bentuk pro;ram dan kegiatan oleh s'cpo d.alam l.ck>mp( j. bc:hanja langsung,. ]'roses pengadaan baru tcr:sebut dil.,uhn ,,lch sapi) ""''"'a.i j.>n~ perawan perundang, und&d&j.n ian ,clmjutn}' has hnyadiser<llr;an l.(padi,, pcnulnia hibah ~ngan krlcbih d,~hvl11,lilakuh11penghapus_< w1.s.m. .a. lembah jam t>,;;oh k u.111g d1an~:1rl.i1n ,;_d dalam k.;lampu~ bda.nja tida j. &~un& dan dis11bukan dati lr:mfr dan.i h'fl<ldu pt ":"!c11n111 hibah fol k1tt1 iih "" jo,,.bi "' "" san lffl:'"' 'ctr; :,,f~r . an rcl.cnn11 t.i.~ lhm,m l)arah rel.cri11 r p:,ncrnnd l'cn.'full'lll hib.ah too:naniltunsi mewah pct1uh terjadi!p pc:lal.s. i)(lille t,;,.ntu.&n hi.bib n:>,k j!"ini,t!"l.~ d~n \,.cu.,.nj!ao "<""l"' prr~tur~n p, n.dinding undangan yang t,.~bku it) l'interim,:, nl.h l'll.ev,3i1han mcn)il!lll' hn ,lf".,.,, r,. rt1111i~; 1l! nin 8lll j""nj1gu"' """ d:m:i onm1111 ic, . ht,t tfl.)(b llur< jrn,:;i.n :mta"(lfl .eri,,: ipo. lmp,;:,1oral sudah lagi~lln lib.k: jl\.~,.i' 'l.~~ dcn~an pr ~<"! crt k("[cn,lap.:m <lminiwui ctrl;,~ d,tc1; ol.eh rn, k:'<1111i denga.n h l tari ani( :rl,:,l,,u jt"' u diajukan ~c~d., pcn;:~"thl .\n~~r.n ui1anak1a1~1m pl' kabar l.ct1i; dan <.['\ ~ 11n~ <>m ji1,u.i \ .t kh pati,a: ,r.a ,,nggak.u dikirim le~ i,. ill (lli.::in~ n, l, r:.: l'l'f un!llk ,j, . .+i,ll,n'>l?i> .l1 crab .; ix"n> nl,a a 1j1.i;,ii.1n mc:mcrffllahlan ucn.lah.:biru l c11t,;tl will'.l rambu~ sumi pcm1in1 a. n l'edition:pmn l.ani:.sun& ('il'p .s). pejabat l'nat.au.'lllhaatl ,1ang.an ,ppk). mcncli11 ldc11fl.span. pcr~y1rata11 mini!lf116i ,c,uai de'\ii:, kctcnlll a!l yang ~rhl. sctv,l;,h din~.atan lcn1 :l~ iau r :' ~:::'""" kl0l"!t!l ,ul. ni. nd rw pc:r. cluj lo1t1, is.a'1ul1, n.,u j,.l. .<l\'niah,h;,h '>usai. pcm)a!.:un )jj1);; n,.:ny,blakan l ,.i)ly,_1 h1"1h , an,. ,\;,n d 1l"t1m& diberi.mai.:an 1tul. lep,ulu.,n jcn~ p.l cll}l j\w'i n.r,dlr\ p,."ll!iuu wl, herm.1era1 rp.6fl00. '1work1rupiah. lu1 ti;>t;:> .<,p~ hul. rcl.unit1~ t>,.,k j),'ll., l'l .,r i. fan,h1 .,,., ,r ;i; p,:cuma :l. lkl.mp n.nh~"l1 ll1h:ih pn~ i . . ,f,t !i, skpd ptn:cina bantuan hit ah ,nm~u~n jad~ q;ikatan !'c"~ lur1111 di11u dln mc:mt.eri1:,j,ukw, \.~ pcncrimj pilih inci:cc lereng~apan pc:!'>mantan ~rard1ma: pmcrif hibah niet,~bukan peak>hon(iii pl"'cair.ui jana kt;:pada l"!bupati yang dil.et:tmi oleh kepala ~.'l,.q,ala kelurahan. arn.at. kepala b,1rian s<,,;ial ian unit crj,~ kp01nkaitdilamptri ['r; ,pc: busana licik l' j1,1111i,1t ~m\a cnc.n111pena~n.'"nhiffilh. menunjang&~gr1mari ol'i1asna.si"nal sincrgisit du1pn visi, \hs1 bupati pmod ' c budak bersifat lll cnillfllml lit tnrsgungj~~' (111ie m~r <>frt r m<11n ., ; cnt:rim. l11high m<c wll j han mcn,a.rrp!ikan laporan perl1n.:i,:un na \ m.n 11as penggunan dana bantuan cl" ci,,. l.q,eiga juga della3fl ,bus.m. lq,ada dprd. l!bf)c'aktor111. .,td:ih dil.u . .,ai,;an ,suai {lccn fff vii kepala ~._ serta ~kpd 1chir minta.:bl~n n1<.,i1onn~ jan , , !ua" tcn!anti: ~laksana;nb.inl:uang;bf.h. rcoenmo h,hah bcr' jl~~ ul~ i""'"" r .nuh t,rh . r,: . nln100ll ~cani;an. l>aik adenium \ra i ii,,, l.r uj11~,in 5null j.ni ~n ,,.,. nm,~r,g undangan ~an{; berlalu sl' zll jica, !.,, ~ln1 nl,.'. i'""" "', t,i l . r ., k111u r, l lbl'll. j.rnt ic;<ij . sam'dn!' m p"lemma hidup =w,mh,i (lllflan!l ,chi, r,. yl1 pko\ lengan m<:n)cmh! .unfit,:1c: >r} kip .t'lkl tl,,.rd:l!l in11, ,; \ n kcn,ng" "', ' pp hc,nta lclcngbj > "'1n,in st.ra,:i sctclal\ jitu'lit oleh '<"uai dcqj; ~ct~uluan ~ang berlari.u dibuat d a jlb l.polda tft\l.li; will ang~., untuk sl' p ls l<.,bar ketiga dan spm )a.j111 soo. di1. j.aw.11an ah:h pci,guna anggaran dikirim squad.l kuasa bid.lng dc!anj1 p3'. dpko) lle'lt il< ultra11k;i,'> l;.cp.11ij '.j'l) p,:n), di" j~~atan nk rnc,rintang lkn.1fth,<r~ l'c!lf.siaran nl(:mb\lal s11111t r.:muntahan pcr, ny11r&n l.ant1n1s (: . joo pinus.,nan k.kuantan (pp .,r,dili krn~kaf"'n. pers,~r.it.~ll mini~tr .c,._., dari;. kc1c111.ua11 >ani; l>c1l.1u1. sel~h dit1).t1al,m nil., d,a ulan kepada11 pcn; ul\a aliran w+tu~ k'nd.:taiji pro<tuj will s\j'll pati}"at.aat }'arif rr,c,nyitahn haw~ hill,h yan~ aka,, dilema dir~, ml.lk:tn untuk lcpcrlu.:m ,;c~ulat denga' ran.p1u.iin reform f'< 't'!i~unllln. h<: .llt'rj.i rp6000, j:,ro,.,n1'urr'f'l',h) loi:o( of')' bul.u rch ning nnk full j:tmt,i.111a~n.1m:1prn1.:1imah1hah, joi:o(opy kartu'entry jukpcocrinuh1bah, panama billah ment:,ajukan p,."full oscar, r,crx.,1r.1n dan, j.cj\'i huf'<11i diketahui ,lch kq,.l.,umt i cria 'il;. pl)lcrlaitd,! jmpl crop.:al cesena clt>n~apan administru~inya (lc,rm.a_,;u\ d;ui ti11n1l:iw) )'artgciletahui di:n.u pekerja.umum; rne.'ll!p tlg\lna.1nbannianh1b.lh; kui w~bcm3tra1curup;. paul7 f'!'r"< tujuan kapal.ll uru crj.a ski sana sk.l'l) 1rtl m,,, ~.\ jalil n,om'.,ri ,,: ilan talua.,,i tmlttngp(l:lk soo bantu. wihibab dalam hal belanja batuan ow.i )an,: bt>n.sifat . dalam pn"'l".< cnc i' ul,, promo,sal 1ocncfima hen!uan dia11lan pada klip r1il\\.'all j"&'i unik mcn&plt rf: dara ka! jf! pate,vs,uwi.a,",'gu.,v ta!lfj,\' }(k')x wjh sekretaris oaf.rah ka8upa tf.'lj' sarolangun!'i s . ir. jfu ari i'cmhirni lkl oii: .,,u o,ww:u.~land :',aroma111,;.un l'ada oggi, juli ii.has,\!\ asri ac.lj~ sct.1pl,.an,h'iam4amrun datang, ju!i200~ bt.: pati al: ar\ gln & crawl bupillti1n.mula1bil.'tl.11sejak1ani;pl januari:;( i08 oll' iii$ manga'111hun)'a. me,rcrintahko!ul r,. n1:,und3n~1n para:uran j'\lti i11i den~an r,.r,carat.:rnl'l)i: dalamlkrita! je,.nh >.ahu;)tcn sarobagnn pada smi pcr blur ini d11c upk1.n. semua peraturan bupati )llltii; berkenan dci,~.in pc: ~eh l4 .i1 a~.tuan ,.ubah sepanjang btl1j01 dil}~nt, da.n lida, b( rt('l1t1ng~n d<" .0n j'l'f:t1u :i, iri ,l,n t:(.i,., i',, r,n1io lill hal yang ~lam diatur dalam penta'atl ,upah ,ni .upah:. j'li: m<:nr<:nal tni~ pelat.!.) mall! i~" "' n ,catur lebih lanjut mcl11lui potter~n sura1 ed.r.ran bupati p ~ l cnc&iranian.o. h,batu, l,.cp,;tda pers.oon111g. "1t. ,ore.ii., 1d:., ,.,n~a\ jtl ,d,.o,nin~ bank dc:n?n penambang1m jami~ili, jml~ ban11,an. \.(> '\li< .,,~.,, ck, . . 11i ,.~,f' 1ert ~ r~t ,!cairan melalui rd;ching h;,r,,dhani rcn. ::dalil111 denga11 mcjm,m~ \l'l' l |
pedoman umum koordinasi, monitoring, dan evaluasi) sia sai lan luk aan ". far una, mix sya meet mai tc) sa, amma fara pas nn koroner me. tek fire s ming cng pan nk. tan kira dump gang tas indonesia (sand tan mare harus bean sh, . sat lana pata aa san kementerian per aparatur negara birokrasi rim koroner inpres ," ing kementerian negara koroner pendayagunaan aparatur negara kata pengantar upaya perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, iii kolusi dan nepotisme pasca reformasi diprakarsai dengan penerbitan undang undang tahun tentang penyelenggaraan negara tr. )jpendayagunaan aparatur negara taufik effendaman kata pengantar daftar isi babi pendahuluan bab pelaksanaan instruksi! presiden nomor tahun penetapan tolok ukur keberhasilan iii mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi prinsip kerja koordinasi, monitoring, dan evaluasi koroner) kelembagaan koroner pelaporan inpres nomor tahun mekanisme pelaporan pelaksanaan inpres nomor penutup pakan mts tas akn porbatka hari ty) lampiran lampiran lampiran tabel tolok ukur keberhasilan pelaksanaan instruksi umum dan kegiatan yang dapat dilaksanakan lampiran gambar flowchart laporan koroner dari kabupaten kota sampai presiden lampiran tabel formulir isian pelaksanaan instruksi presiden nomor tahun lampiran gambar mekanisme koroner tingkat nasional lampiran instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi lampiran surat edaran menteri negara pan nomor se m.pan perihal laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon) lampiran surat edaran menteri negara pan nomor se m.pan tentang laporan harta kekayaan penyelenggaran negara lampiran surat edaran menteri negara pan nomor se m.pan tentang pelaksanaan pakta integritas lampiran surat edaran menteri negara pan nomor se m.pan tentang tindak lanjut penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara @ mismawnas secundum uns bab pendahuluinpres nomor tahun obyek kegiatan koroner pelaksanaan inpres nomor tahun meliputi a). pelaksanaan (sepuluh) dictum instruksi umum oleh semua instansi pemerintah pusat dan daerah. b)c)mekanisme koroner pelaksanaan inpres nomor tahun dilakukan secara berjenjang. dengan cara ini, masing masingayang bertujuan untuk mengefektifkan fungsi koroner seluruh instansi pemerintah,puasa net pesan mac tea pekan pereanigm t1) ruang lingkup kegiatan koroner nasional meliputi: a). penyusunan, sosialisasi tahun b).c). penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat nasional,d). pengumpulan data, peninjauan lapangan, pengolahan data dan penyusunan laporan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi. e). yang dimaksud dengan koordinasi mengarahkan pelaksana inpres agar mampu memahami inpres dengan benar, mengabaikannya menjadi upaya upaya nyata pemberantasan korupsi: melakukan koroner kinerja pelaksanaan yang dilakukan setiap periode waktu (semester, tahunan) untuk menganalisis kemajuan pencapaian target dan hambatan pelaksanaan setiap dictum inpres dikaitkan dengan pencapaian tujuan inpresdepartemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, markas besar tni, kepolisian oo m uw instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi ri, kejaksaan agung, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota, dan lembaga badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara. indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan adalah uraian ringkas tentang suatu kondisi atau kinerja yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan suatu program atau sekumpulan kegiatan. indikator kinerja perlu ditetapkan untuk pelaksanaan instruksi umum, instruksi khusus, maupun butir butir rencana aksi nasional pemberantasan korupsi ran pk). kelompok kerja pokja) koroner nasional adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat pemerintah yang berasal dari lintas instansi serta melibatkan unsur unsur masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kompetensi bidang pemberantasan korupsi yang bertugas untuk membahas bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan inpres nomor tahun untuk dilaporkan kepada presiden dan dipublikasikan kepada masyarakat. sekretariat koroner nasional adalah suatu unit kerja yang terdiri dari pejabat kementerian pan dan pejabat pemerintah dari instansi yang lain, yang bertugas untuk mempersiapkan bahan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan inpres nomor tahun untuk dibahas pokja koroner nasional. puasa needs pesos m6: mleiulisu bab pelaksanaan instruksi presiden nomor tahun penetapan tolok ukur keberhasilan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan perlu ditetapkan baik untuk pelaksanaan instruksi umum maupun instruksi khusus.:: dan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. measureable: menyatakan sesuatu yang jelas ukurannya. attributable bermanfaat untuk pengambilan keputusan. relevant sesuai dengan ruang lingkup program dan menggambarkan hubungan sebab akibat antar indikator kinerja. timely dikumpulkan dan dilaporkan tepat pada waktunya sebagai bahan pengambilan keputusan. pelaksanaan instruksi umum sasaran yang ingin dicapai adalah: a).. muswwrnss desa wan: mu. 1x1 reemurueuu nari b). pencapaian suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan tolok ukur keberhasilan atau indikator kinerja dari masing masing dictum instruksi umum tersebut. langkah langkah dalam pelaksanaan instruksi umum meliputi a). penetapan indikator kinerja: b). perencanaan kegiatan, cc). pelaksanaan kegiatan: d). pemantauan dan pengukuran kinerja: e). evaluasi kinerja: dan f). pelaporan kinerja. tolok ukur keberhasilan pelaksanaan masing masing instruksi umum dan kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapainyalingkungan departemen keuangan. c). pemeriksa bea dan cukai. d). pemeriksa pajak. e). auditor. pesanan bem pes pcp kri apibersangkutano#d#dw umum ka: kamu ras men pedoman umum koordinasi, monitoring, dan evaluasi) pelaksanaan instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi bi, pai reg) koroner negara bag inpres (re ,: nii ana apem an. sean abg koroner bendayasunkan aan kun grk b). menyusun dan menerapkan standar pelayanan secara transparan dana penggunaan aplikasi nomor induk tunggal penduduk. surat edaran menang. pan nomor: se m.panpelayanan kependudukan akte kelahiran catatan sipil akte kematian akte nikah cerai kartu keluarga surat ijin mengemudi sim) penyelesaian laporan pengaduan masyarakat perdagangan dan metrologi tera koperasi pengujian hasil industri kredit usaha pengaman ets perma pekan pama hop e7)layanan imigrasi pengurusan paspor pengurusan keimigrasian lainnya layanan perhubungan ijin usaha angkutan darat laut udara. pelayanan bandara pelabuhan stasiun terminal bis uji kelailayanan pendidikan pendidikan dasar pendidikan menengah pendidikan lainnya layanan penanaman ijin pma modal ijin mdn informasi potensi investasi s1sukses ran peru lua penetapan program dan wilayah bebas korupsi metoda penetapan program dan wilayah bebasmenggembirakan, instrumen yang diuji cobamenggembirakanmenjanjikankumpulan best practices. presiden mengingatkan kembali pentingnya gerakan pola hidup sederhana dan menginstruksikan para pimpinan instansi untuk melakukan revitalisasi gerakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya praktik praktik pelaksanaan instruksi pes mml uma pen para kap korupsi, misalnya melalui penyusunan program penghematan, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadgawasan melekatoo" "susu instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsinur, bupati dan walikota. sasaran yang ingin dicapai adalah: a).struksi presiden nomor tahun b).rencana kegiatan pelaksanaan instruksi khususpengaman meski mmc dan tas pekan pemeamlsa dari tindak lanjut dan komitmen pemerintah indonesia atas hasil konvensi pbb menentang korupsi. indonesia menandatangani konvensi tersebut pada desember sebagai konsekuensinya, pemerintah indonesia merancang, mengembangkan, dan melaksanakan ran pk, sebagai acuan untuk menyusun dan mensinergikan program pemberantasan korupsi. secara garis besar, ran tahun terdiri dari matrik, yaitu: a). bidang pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. b). bidang penindakan terhadap tindak pidana korupsi. c). bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi nanggroe aceh darussalam dan sumatera utara. d). bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan ran pk. sebagaimana pelaksanaan instruksi khusus, rencana kegiatan pelaksanaan butir ran paling sedikito msw r121100015 pon pakan bab iii mekanisme koordinasi, monitoring dan evaluasi prinsip kerja koordinasi, monitoring dan evaluasi koroner) koordinasi, monitoringgubenur lng mel instansi pusat bupati walikota gambar mekanisme koroner berjenjang kelembagaana). penyebaran, sosialisasi, tahun pelaksanaan instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan wv b). penyelenggaraan rapat koordinasi nasional, regional! dan sektoral. c). penyelenggaraan konsultasi publik. d). pengumpulan data, peninjauan lapangan, pengolahan data dan penyusunan laporan dan hasil evaluasi dalam rangka memberikan feedback terhadap pelaksanaan inpres nomor tahun dan butir butir rencana aksi nasional pemberantasan korupsi ran pk). struktur, seperti pada gambar bawah initeri negara pan bidang pengawasan) san tea kocok kara koordinasi monitoring dan evaluasi maan struktural kementerian pemerintah negara pan) masyarakat dunia usaha desk desk iii desk desk gambar struktur organisasi koroner nasional penanggungjawab koroner nasional adalah menteri negara pendayagunaan aparatur negara denganinstruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi tahun kepada presiden ri. dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana harian koroner nasional dibantu oleh tim koroner nasional yang terdiri dari: sekretariat koroner nasional sekretariat koroner nasional adalah struktural kementerian negara pan yang dipimpin oleh asisten deputi pemantauan dan evaluasi pemberantasan korupsi asep vi), dan membawahi (tiga) bidang yaitu bidang pemantauan dan verifikasi data. bidang pengolahan data. bidang evaluasi dan pelaporan. sekretariat koroner mempunyai tugasmembantu pelaksana harian koroner nasional dalam pelaksanaan instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan w melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan inpres nomor tahun dan penyiapan laporan kepada presiden rikelompok kerja koordinasi, monitoring dan evaluasi nasional pokja koroner nasional terdiri darioleh menteri negara pan selaku penanggungjawab koroner nasional instansi lembaga yang diwakili. oo" musim rin desa emn bempenyusun ir, gunawan hadi susilo, dr. lukman suara, mse editor gunawan munandar, ir. iwan rosa, drs. rois sholihin design cover drs. rois sholihin muhammad yusuf kurniawan, ahmadsatuan tugas desk) untuk menangani masalah masalah aktual dalam pemberantasan korupsi, pelaksana harian koroner nasional dapat membentuk beberapa satuan tugas (desk). empat desk yang dibentuk melalui keputusan ini adalah desk pencegahan. desk penegakan hukum. desk penertiban aparatur negara. desk pelayanan publik. masing masing desk dipimpin oleh koordinator desk, yang berasal dari anggota pokja koroner nasional, dan ditetapkan oleh pelaksana harian koroner nasional. masing masing koordinator desk dapat membentuk tim yang berasal dari anggota pokja monitoring dan evaluasi nasional atau ditambah dengan unsur unsur masyarakat. masing masing satuan tugas berkewajiban membantu pelaksana harian koroner nasional dalam menganalisa masalah masalah aktual bidangnya, yang berasal dari aduan masyarakat maupun dari media massa yang meresahkan masyarakat. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pelaksana harian koroner nasional. berkoordinasi dengan sekretariat koroner nasional dalam pelaksanaan tugasnya. strukturpasaman peg mmo pekerti pengakuan penanggungjawab koroner instansi menteri ka. land gub bupati walikota) sp$ .ff pelaksana monitoring koordinator pelaksana dan evaluasi instansi inpres irjen irama ka. spi ka. bawah prov kab sekjen sesama sekda) kota) sekretariat pelaksana inpres san sekretariat mantan memanfaatkan organisasi yang ada) monitoring dan evaluasi evaluasi pemerintah memanfaatkan masyarakat organisasi yang ada) dunia usaha gambar struktur organisasi koroner instansi pusat dan daerah sekretariat pelaksana dan sekretariat monitoring dan evaluasi instansi dapatdivisi serta, kepala badan lembaga pemerintah non departemendengan tembusan kepada. pelaksanaan instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsisekretaris daerridapat, serta mempunyai tugas nomor tahun tingkat pelaksanaan instruksi presiden nomor tahun tentang mwa koi. instansi lembaga yang diwakili. pelaporjalankan oleh sekretaris instansi, sementara fungsi monitoring dan evaluasi dijalankan oleh satuan pengawas internpelaksanaan instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsijawabnya.pengawas internri..a).pelaksanaan instruksi presiden nomor tahun tentang akn aka karib). untuk masing masingc): sosialisasi lakon, serta pemantauan pengembalian lakon kpk. d). untuk masing masing program, tulis satuan kerja (pelaksana) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program ini.e)hss presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korups dan pemeriksaan lakon. g) dan akan disusun,mekanisme pelaporan pelaksanaan inpres nomor tahun mekanisme pelaporan pelaksanaan inpres nomor tahun dapat dijelaskan seperti bagan bawah iniuma mms mesum pipa pns kaa mekanisme pelaporan pelaksanaan inpres nomor tahun dapat diuraikan sebagai berikut:gubernur daerah yang bersangkutan. isinya adalah pelaksanaan instruksi umummenang. paninstruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi laporan yang masuk tim koroner nasional dapat berbentuk laporan proses hukum oleh instansi penegak hukum tentang proses penindakan yang sedang dan telah dilaksanakan. laporan periodik oleh instansi pemerintah berdasarkan format yang telah ditentukan. isinya dapat berupa pelaksanaan instruksi umum, pelaksanaan instruksi khusus, serta pelaksanaan butir butir rencana aksi nasional pemberantasan korupsi ran pk). laporan masyarakat yang terkait pemberantasan korupsi, yang berupa aduan adanya praktek korupsi, laporan penanganan kasus, laporan pelaksanaan koroner, dan lain sebagainya. tiga jenis laporan tersebut masuk bidang pemantauan dan verifikasi untuk dipantau dan diperiksa kebenarannya. dalam hal hal khusus, laporan ini dapat disampaikan pokja koroner nasional untuk dimintakan bantuannya dalam hal monitoring, klarifikasi, atau supervisi, serta memberikan jalan keluar atas permasalahan yang disampaikan. setelah diverifikasi, tiga jenis laporan yang masuk diserahkan bidang pengolahan data untuk diolah dalam sistem koroner. pokja koroner nasional dapat meminta kelengkapan data atau permintaan forma usus pengolahan data tertentu sesuai kebutuhan pokja dasar melakukan pembahasan. lain fihak, bidang pengolahan dapat menyampaikan ca, pelaksanaan instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberontak permasalahan yang dihadapi dalam pengolahan data yang terkait dengan keterbatasan data masukan dan sarana pengolahan data. entry data adalah proses input tiga jenis data dalam sistem perangkat lunak siskormonev. ini dilakukan dengan menggunakan entry sheet yang telah divalidasi oleh bidang pengolahan data. pemrosesan tiga jenis data oleh sistem perangkat lunak siskormonev menghasilkan dokumen yang berisi informasi matang yang siap disajikan atau dievaluasi oleh bidang evaluasi dan pelaporan. berdasarkan data dan informasi matang yang telah disiapkan oleh bidang pengolahan data, bidang evaluasi dan pelaporan melakukan proses analisis dan evaluasi sesuai dengan kaidah kaidah evaluasi yang disepakati. bidang evaluasi dan pelaporan juga menyiapkan bahan laporan dan publikasi. proses analisis dan evaluasi oleh bidang evaluasi dan pelaporansebelum diserahkan pokja koroner nasional, dokumen ini diverifikasi terlebih dahulu oleh asisten deputi pemantauan dan evaluasi pemberantasan korupsi, sebagai sekretarisketua pokjan n instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi,ih) laporan final ini merupakan bahan laporan kepada presiden setelah disetujui menang. pankepala badan lembaga pemerintah non departemenkabupaten kot tahun instalapengaman met pes men lan pekerja pemeamnka api t27) dan perguruan tinggi). kemitraan ini diharapkan menghasilkan pelaporan yang obyektif danek korupsi, baik yang telah, sedang maupun yang belum terjadi. caranya dengan tidak ikut serta melakukan praktek korupsi dan tidak memberi peluang bagi terjadinya praktek korupsi. setiap instansi diharapkan melakukan konsultasi publik secara rutin. mekanismenya disesuaikan denganyang dijalankan dalam pelaksanaan inpres nomor tahun mendapatkan masukan, tanggapan dan kritik dari berbagai pihak dalam pelaksanaan inpres nomor tahun merumuskan elaksanaan inpres nomor tahun odd nuwun mem aus des bab penutup pedoman koroner merupakan acuanobyek koroner terdiri dariinstruksi uman butir butir rencana aksi dalam ran dan evaluasi pelaksanaan inpres nomor tahun dilaksanakan secara berjenjang. masing masingfokus, lebih obyektif, dan berorientasi hasil. pengaman mts pede jan tea pekan pangan kas terakhir, pedoman koroner diharapkan dapat memacu setiap instansi pemerintah dengan cara mengikuti gagasan gagasan yang ada dalamnyaw uww instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsikegiatan yang dapat tolok ukur keberhasilan) dilaksanakan dictum kepada seluruh pejabat pemerintah yang surat keputusan pimpinan instansi inventarisasi dan penetapan pejabat termasuk dalam kategori penyelenggara negara tentang penetapan pejabat yangwajib yang wajib menyampaikan lakon. sesuai undang undang nomor tahun menyerahkan laporan harta sosialisasi lakon. tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan kekayaan penyelenggara negara pemantauan pengembalian isian bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang lakon) lingkungannya lakon. belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera jumlah 'abad tel melaporkannya kepada komisi pemberantasan jumlah pejabat yang telah korupsi. menyerahkan lakon komisi dictum membantu komisi pemberantasan korupsi dalam pemberantasan korupsi kpk). dictum membuat penetapan kinerja dengan pejabat pejabat yang telah melakukan inventarisasi pejabat yang wajib bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk penetapan kinerja. membuat penetapan kinerja. mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan hasil evaluasi penetapan kinerja sosialisasi penetapan kinerja. aaa skep pala dalam upaya peningkatan pelayanan pengukuran kinerja. keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil publik dan pencegahan k3korupsi. evaluasi kinerja internal. maupun manfaat dictum meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik jumlah standar pelayanan yang inventarisasi pelayanan publik. baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui diterbitkan. penyusunan perbaikan standar transparansi dan standardisasi pelayanan yang jumlah pelanggaran terhadap standar pelayanan. along bon pelayanan. evaluasi implementasi standar biaya yang harus dibayar kepuasan masyarakat (diukur dengan pelayanan. oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan menurunnya jumlah pengaduan penyediaan sarana aduan masa tersebut sesuai dengan peraturan perundang kat dan tindak lanjutnya undangan dan menghapuskan pungutan pungutan masyarakat dan kasus pungutan liar). taka juta. liar pemantauan terhadap penyerang garapan pelayanan publik. dictum menetapkan program dan wilayah yang menjadi jumlah uji coba program bebas perancangan program atau wilayah lingkup tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya korupsi. bebas korupsi. sebagai program dan wilayah bebas korupsi. jumlah uji coba wilayah bebas pelaksanaan program atau wilayah pf. korupsi. bebas korupsi. jumlah program yang secara resmi evaluasi program atau wilayah bebas dinyatakan bebas korupsi. korupsi. jumlah wilayah yang secara resmi menindaklanjuti hasil evaluasi dalam dinyatakan bebas korupsi. rangka memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi. dictum melaksanakan keputusan presiden nomor efektivitas pengadaan barang jasa sosialisasi bagi pejabat dan pelatihan tahun tentang pengadaan barang jasa pengadaan barang jasa dalam bagi panitia pengadaan barang pemerintah secara konsisten untuk mencegah waktu yang direncanakan). jasa berbagai macam kebocoran dan pemborosan efisiensi pengadaan barang jasa ( c identifikasi faktor faktor penghambat penggunaan keuangan negara baik yang berasal pengadaan barang jasa dalam biaya dalam penerapan keppres dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang direncanakan). inventarisasi hasil pelaksanaan maupun anggaran pendapatan dan belanja menurunnya kegiatan pengadaan pengadaan barang dan jasa secara daerah. barang jasa yang tidak sesuai dengan terbuka, termasuk pemantauan oleh ketentuan dalam keppres nomor elemen masyarakat tahun pengungkapan modus operandi menurunnya kebocoran dan penyimpangan dan pelaksanaan pemborosan dalam pengadaan audit pengadaan barang dan jasa barang jasa pemerintah. pemberian sertifikasi panitia pengadaan barang dan jasa dictum menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan jumlah programkegiatan penerapan perancangan program kegiatan maupun dalam kehidupan pribadi serta pola hidup sederhana gerakan pola hidup sederhana penghematan pada penyelenggaraan kegiatan efektivitas kegiatan pola hidup pelaksanaan program kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara sederhana evaluasi pelaksanaan program hasil evaluasi kegiatan pola hidup kegiatan sederhana (menurunnya pengeluaran tindak lanjut hasil evaluasi pola hidup anggaran rutin dengan tetap sederhana mempertahankan kinerja instansi) dictum memberikan dukungan maksimal terhadap upaya naskah kesepakatan kerjasama pelaksanaan kerjasama dengan upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh dengan aparat penegak hukum. aparat penegak hukum dalam kepolisian negara republik indonesia, kejaksaan pemberian informasi yang diminta penanganan tindak pidana korupsi republik indonesia dan komisi pemberantasan penegak hukum dalam waktu yang penyampaian setiap informasi korupsi dengan cara mempercepat pemberian ditetapkan. yang berguna bagi proses hukum informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pemberian ijin pemeriksaan dalam pemberian ijin pemeriksaan secara pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin waktu yang ditetapkan. tepat waktu sesuai ketentuan pemeriksaan terhadap saksi tersangka. efektivitas dukungan terhadap upaya perundang undangan yang berlaku. penindakan korupsi. dictum melakukan kerjasama dengan komisi jumlah kajian sistem yang inventarisasi sistem yang memberi pemberantasan korupsi untuk melakukan menimbulkan korupsi. peluang penyimpangan dan tindakan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem hasil evaluasi kajian sistem yang korupsi. sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana menimbulkan korupsi. perancangan kajian. korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang, melaksanakan kajian. dan tanggungjawab masing masing. perumusan hasi! kajipembinaan &e jumlah program pengawasan untuk inventarisasi atas perilaku korupsi aparatur untuk meniadakan perilaku korupsi meniadakan perilaku korupsi. lingkungan instansi, lingkungannya. hasil evaluasi program pengawasan penetapan program pengawasan dan dan pembinaan aparatur untuk pembinaan aparatur dalam rangka meniadakan perilaku korupsi penghapusan perilaku korupsi, penurunan perilaku korupsi. evaluasi program pengawasan dan pembinaan aparatur. pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi program pengawasan dan pembinaan aparatur. lampiran flowchart laporan koroner dari kabupaten kota sampai presiden instansi pusat termasuk kabupaten men.pan, bappenas, provinsi kejagung, polri, depdagri irjen depdagri bappenas kota sekretariat lembaga tinggi tertinggi negara dan land lapor peran por naa basa instruksi instruksi instruksi umum umum umum naa kasam ran unit unit unit unit unit unit kerja kerja kerja proses proses konsep penelitian penelitian nasional nasional koroner proses pelaksana koroner instruksi provinsi khusus kota aro ada makan era luas pasak masalah tak bidak peran terevaluasi vapor laporan walikota yia instruksi laporan laporan induk nerevaluasi khusus evaluasi evaluasi laporan berisi jeermasawawa masa kanan kesimpulan bukan dan saran laporan koroner kab por kota kah koroner arsip data ant provinsi spa ig, saran serta petunjuk tembusan presiden tembusan koroner provinsi laporan terevaluasi diedarkan laporan instansi mmo tembusan terkait instansi pusat gambar nomor tabel formulir isian pelaksanaan instruksi presiden nomor tahun lampiran program materi urai indikator kinerja kegiatan yang pelaksana hambatan instruksi indikator target capaian dilakukan g mermursrumun lan program jumlah (9c) pejabat pelaporan harta yang serahkan lakon kekayaan kpk pimpinan tentang penetapan pejabat wajib lakon program hasil evaluasi sedang penetapan kinerja penetapan kinerja jumlah (2c) pejabat tetapkan kinerja program tingkat kepuasan peningkatan kualitas masyarakat pelayanan publik jumlah standar pelayanan yang diterbitkan jumlah pelanggaran terhadap standar pelayanan program jumlah program penetapan program wilayah yang resmi dan wilayah bebas bebas korupsi korupsi jumlah uji coba program wilayah bebas korupsi indikator kinerja program materi urai indikator kinerja kegiatan yang laksana hambatan solusi instruksi indikator target capaian dilakukan program menurunnya kebocoran? kebocoran? pengadaan barang kebocoran dan pemborosan? pemborosan? jasa sesuai pemborosan keppres menurunnya kegiatan pengadaan barang jasa yang tidak sesuai dengan keppres dictum program hasil evaluasi kegiatan belum memuaskan kesederhanaan hidup pola hidup sederhana memuaskan efektivitas kegiatan pola hidup sederhana program efektivitas dukungan belum dukungan kepada terhadap upaya memuaskan penegak hukum penindakan korupsi terhadap upaya penindakan korupsi naskah kerjasama dengan aparat penegak hukum program hasil evaluasi kajian laporan laporan kajian sistem yang menimbulkan korupsi program penurunan perilaku peningkatan pengawasan korupsi dan pembinaan aparatur hasil evaluasi program!oo' dus presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi gambar mekanisme koroner tingkat nasional lampiran ama chart mekanisme kerja tim koordinasi monitoring dievaluasi asn aman kanan bala rtt kup britania teri tukar kereta nmnmanamranannanan bid pemantauan bidang bidang evaluasi ki. instansi menindak instansi teo nor kelompok kara masyarakat tpk pemerintah gan verifikasi pengolahan data dan pelaporan money koroner koroner koroner . pa. laporan laporan apaan yang hormone proses berkaitan proses instansi nama storage data! proses analisis perbatasan dengan hukum pemerintah bekas keenam dae tipikor tae datadengan nan lan angkasa likermanev gg can f2: pelet pelan sen mean dengan let meta tidak tidak tin laporan: ke:: masih pes (ng conan nyata display presiden masih halat bermasalah? khusus? lampirronsu m15 mean pkm keju taat presiden republik indonesiapens emas pesiar lan pekan poems hap na! presiden republik indonesia@) mmm. pelaksanaan destruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi presiden republik indonesia kesebelas khusus kepada: menteri koordinator bidang perekonomian, menteri keuanganena mms meski lan tag ekp mangan kpi kek umum koordinasi moncong, dan evaluasi kornoken)uw instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi kaccpelaksanaan instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan presiden.o uwwemrtan me: exo racun kos presiden republik indonesipengaman memang pesos tea eka pememmgm fifa t45) kementerian negara pendayagunaan aparatur negara nomor se m.pan jakarta, januari sifat segera lampiran (satu) lembar perihal laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon) kepada yikesekretariatan lembaga negara dan lembaga lainnya para gubernur para bupati walikota diwajibkan menyampaikan lakon kepada kpk. adapun pejabat yang di: semua kepala kantor lingkungan departemen keuangan: pemeriksa bea dan cukai: pemeriksa pajak: auditor, oo" mesin swa plan meluas:gian negara taufik effendi pangan met pesta mac lan total pipa perempuan yai ii) pejabat yang mengeluarkan perijinan, pejabat kepala unit pelayanan masyarakat:, sebagaimana formulir terlampir, kepada kpk dan kementedi menteri negara negara taufik effendiaksaan pesos aus erp muat uap kementerian negara pendayagunaan aparatur negarlaporan harta kekayaan penyelenggaran:. memerintahkan kepadadengan men. pan se m.paninstruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi bagi penyelenggara negara dan pejabat strategis dan potensialm.pan tanggal januari perihal laporan harta kekayaan penyelenggara (terlampir)tahun (terlampir) atas perhatian dan kerja sama saudara, kami sampaikan terima kasih. menteri negara inang aparatur negara heat ame eybufig effendi ubk tembusan yth: presiden republik indonesia presiden republik indonesia ketua komisi pemberantasan korupsi. pagina nets pesan a20 tts knpi para kementerian negara pendayagunaan aparatur negara kepada yth.: para. kepala lembaga pemerintah non departemen:surat edaran nomor: m.pano #?d wv museums was uus ran marun tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas (lihat lampiran). penandatang, pelaksanaan pakta integritas kementerian negara pan difokuskan pada empat hal pokok, yaitu larangan menerima dan memberi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan: pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bebas korupsi: pelaksanaan anggaran sesuai undang undang tahun tentang keuangan negara, penegakan disiplin karyawan karyawatiagar menjadi maklum. ditetapkan jakarta pada tanggal april menteri negara gina asi negara taufik effendi tembusan yiesan tas pso tes pektin pamannya kap si) kementerian negara pendayagunaan aparatur negara jakarta, oktober..porm.pan tanggal april tentang lakonseems pemuka,.,g. direktorat pendaftaran dan pemeriksaan lakon). atas perhatian dan kerjasama saudara, kami sampaikan terima kasih. es, menteri negara perrdaygguhaan aparatur negara sen dak mita mama sigfig effendi tembusan yth: presiden republik indonesia, ai? year wakil presiden republik indonesia: ketua komisi pemberantasan korupsi. ben bag pa, puasa peserta dit dengan param kodalam cetakan oro han korupsi maka. peningkatan investasi tanpa "pm wii pena pari as! uga lu: . tiga pan anu sekam aa. ear sen san, tea maa ih. hal (ata rapat regional wilayah barat rapat regional wilayah tengah dinasti regio invasi sektor apat koordinasi mera ananstruksi presiden nomor tahun cepat member, taman rpc m.a aa. ao, tian 23m mudi tn) lan bri fan asuh rapat regional wilayah timur rapat sektoral mean uns seminamimbbional sana menunjang pmb nning penautan t'n aki kei par .n? bibi seminar nasional perpustakaan pendayagunaan dan ref copy dan diperbanyak oleh ttd tim koroner kementerian negara pendayagunaan aparatur negara gime nun lampiran keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor: kep m.paniota surakartauntuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah, pemerintah kota surakarta telah menetapkan peraturan daerah kota surakartarundang undanganmengevaluasi kinerja teknologi jawab terhadap pembinaan masyarakat bidang pengelolaan sampah wilayah kerjanya. lurah bertanggung jawab terhadap pembinaan masyarakat bidang pengelolaan sampah dan pengambilan sampah dari sumber sampai dengan pengangkutan tpperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan bertanggung jawab dalam pengambilan sampah dari sumber sampah pasar dan shelter pedagang kaki lima sampai dengan pengangkutan tpa. bab hak, tanggung jawab dan kewajiban masyarakattanggung jawab setiap orang bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan secara pribadi dan keluarga. setiap orang bertanggung jawab atas timbunan sampah yang ada tempat tinggalnya masing masing. setiap orang yang menjadi pengelola perumahan atau tempat umum bertanggung jawab atas timbunan sampah perumahan atau tempat umum yang dikelolanya. setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha bertanggung jawab atas sampah yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan tempat umum bertanggung jawab atas timbunan sampah tempat umum yang digunakan untuk kegiatan tersebut. tempat umum sebagaimana dimaksud pada meliputi: tempat usaha dan tempat kerja, warung, rumah makan dan restoran, fasilitas keagamaan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, fasilitas transportasi umum, tempat kegiatan perdagangan, dan tempat rekreasi dan tempat hiburan. tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam meliputi: memelihara dan menjaga tempat dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan melakukan pengurangan dan atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. bagian ketiga kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam setiap orang wajib: menyediakan tempat sampah rumah, perumahan, tempat umum, dan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya, membuang sampah pada tempat sampah sesuai dengan tanggung jawabnya, melaksanakan pemilahan sampah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan membayar retribumengelola kompleks perumahan atau tempat umum wajib membersihkan jalan, saluran, taman dan jalur hijau yang ada lingkungaakan menyelenggarakan kegiatan tempat umum, wajib berkoordinasi dengan dinas berkenaan teknis penanganan sampah yang timbul. setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan tempat umum sebagaimana dimaksud pada wajib membersihkan sampah yang ditimbulkan sesuai hasil koordinasi dengan dinas yang dituangkan dalam surat pernyataan atau berita acara. setiap pengemudi kendaraan wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya. bab perizinan berusaha setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki perizinan berusahasampah wajib: mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan sampah, membersihkan timbunan sampah tempat yang tidak seharusnya akibat kegiatan pengelolaan sampah, cc. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah, dan memelihara sarana dan prasarana pengelolaan sampahnutupan usahcabutan izin pengelolaan sampah, dan atau cc. penutupan usahaselenggarakan oleh pemerintah daerah denganselenggarakan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiataniselenggarakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatbatasan timbunan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untukbatasan timbunan sampah sebagaimana dimaksud pada meliputiberbahan plastik, dan atau cc. menghindari penggunaan barang dan atau kemasan sekali pakai. ketentuan mengenai pembatasan timbunan sampah sebagaimana dimaksud pada diatur dalama, cc. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumbersampah spesifik paragraf umum pemerintah daerah melakukan pengelolaan sampah spesifik sesuai dengan kewenangannya. penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada paragraf pengelolaan sampah yang mengandung dan sampah mengandung limbah pengelolaan sampah yang mengandung dan sampah mengandung limbah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi: pengumpulan, dan rincian teknis penyimpanan. pengumpulan sampah mengandung dan sampah mengandung limbah oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada kawasan permukiman. pengumpulan sampah mengandung dan sampah mengandung limbah luar kawasan permukiman menjadi tanggung jawab masing masing pengelola. pengumpulan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan dengan menyediakan apsis b3 dan atau alat pengumpul untuk sampah yang mengandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengelola dalam menyediakan apsis b3 sebagaimana dimaksud pada harus mengajukan permohonan pendaftaran apsis b3 kepada walikota untuk mendapat persetujuan teknis apsis b3. persetujuan teknis apsis b3 menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi bangunan. setiapbertanggungjawab melakukan pengelolaannya pada fasilitas penampungan dan atau melakukan penarikan kembali sampah atau kemasan yang mengandung untuk dilakukan pengolahan sesuai peraturan perundang undangan. rincian teknis penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana skala kota. sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada yang mengandung dan limbah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan sampah mengandung dan sampah mengandung limbah b3.bencana skala kotpenanggulangan bencana. teknis pelaksanaan penanganan sampah yang timbul akibat bencana dilaksanakan sebagai bagian dari penanggulangan bencana daerah. paragraf pengelolaan puing bongkahan bangunan pengelolaan puing bongkahan bangunancial dan pengelola fasilitas lainnya. pengelolaan puing bongkahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan memastikan puing bongkahan bangunanemilik rumah sebagaimana dimaksud dalam dapat memohon bantuan sarana pengangkutan kepada dinas. paragraf pengelolaan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah walisampah yang timbul secara tidak periodik setiap orang wajib melakukan pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodcc. pencabutan izin usaha, dan atau denda. sampah yang timbul secara tidak periodik meliputi: sampah yang timbul dari kegiatan massal sampah berukuran besar, dan sampah yang timbul dari sungai dan saluran air lainnya. pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada. pengelolaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memastikan sampah yang timbul secara tidak periodikaragraf pengawasan dalam pengelolaan sampah, walikota melakukan pengawasan kinerja pengelolaan sampah spesifik yang dilaksanakan oleh dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang sampah spesifik. bab vii, dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan walikotakota berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh walikota. bab kerja sama dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan melakukan kerja sama dengan: pemerintah daerah lain, dan atau pihak ketiga. rencana kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat dengberikan dalam hal rencana kerja sama yang membebani masyarakat dan daerah dan atau pendanaan kerja sama belum dianggarkan dalam apbd tahun anggaran berjalan. bab pemanfaatan sarana dan prasarana pengelola sampah dan atau pihak lainnya yang terkait kerja pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada diatur tersendirisistem informasi tentang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada dapat terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan sampah pemerintah pusat. bab xii retribusiilaksanakan melalui media elektronik dan atau kepada dinas. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bab xiv larangan setiap orang dilarang: memasukkan sampah daerah tanpa wewenang, melakukan kegiatan memasukkan sampah dari luar negeri, cc. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifiktempat umum, membakar sampah pekarangan, jalan, jalur hijau, taman, tpa dan tempat umum lainnya, buang air besar dan atau buang air kecil jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum, membuang sampah luar tempat lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, membuang limbahtpa tanpa hak dan wewenangpembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelatihan, sosialisasi, cc. pendampingan, dan evaluasi. bagian kedua pengawasan dinas, camat dan luraholeh pejabat yang berwenang. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah pasar tradisional dan tempat berjualan pedagang kaki limabab xvi kts pemerintah daerah dapat menetapkan kts. penetapan kts sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan untuk mewujudkan daerah yang tertib sampah. tertib sampah sebagaimana dimaksud pada adalah adanya kedisiplinan masyarakat dalam pengelolaan sampah. pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan kts. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: peningkatan kapasitas masyarakat kts dalam pengelolaan sampah, dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah kts. pengawasan sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab dinas dengan pembentukan satuan tugas pengawasan kts. ketentuan lebih lanjut mengenai kts sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan walikotadaerah dengan masyarakat.on atau tambahi ketentuan penyidikan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan oleh: penyidik pejabat polisi negara indonesia, dan atau ppid. wewenang ppid sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: menerima laporan dan atau mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan dugahuruf jugajugaketentuan peralihan kerja sama pengelolaan sampah yang telah ditanda tangani bersama sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan kerjasamanya berakhir. kerja sama yang masih dalam proses penyusunan dan penandatanganan harus menyesuaigibran rakabuming raka diundangkan surakarta pada tanggal septota sursurakartaota surakarta saat dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah kota surakarta nomor tahun tentang pengelolaan sampah.ota surakartal. demi cukup jelas. hurufkhusus adalahcukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelastempat sampah adalah tempat untuk menyimpan sampah sementara sumberumpatpandaraan adalah kendaraan bermotor roda (empat) atau lebih. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud pemanfaatan kembali sampah adalah pemanfaatan sampah dengan dikomposting, pemanfaatan menjadi bio enzim, dan memanfaatkan sampah yang berdaya guntah daerah meliputi pemerintah provinsisistem informasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan sampah pemerintah pusat merupakan sistem berbasisbersama sama adalah dapat dilakukan oleh dinas, camat, lurah dan pihak lain sebagai penyelenggara baik sendiri sendiri maupun secara kolektifsurakaruntuk pertamanan. kawasan tertib sampah yang selanjutnya disingkat kts adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mengimplementasikan tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, sehingga terwujud ketertiban, kebersihan, keamanan dan keindahan lingkungan. camat adalah kepala kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada walikota. lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahanfasilitas sosial adalah rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. fasilitas lainnya adalah kawasasas pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini adalah: asas tanggungmerubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan memberikan nilai tambah edukasi, energi, ekologi, estetika, dan ekonomi se). bab ruang lingkup ruang lingkupmengandung sebagaimana dimaksud pada huruf berasal dari: rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus:, kemudian tpa dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir sampah sesuai dengan ketentuan peraturanalam rangka penyempurnaan regulasi pemerintahan desa kabupaten indramayu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang baru dan lebih tinggi, maka peraturandiperuntukkan sebagai tambahan tunjangan penghasilan kuwu, pamong desa dan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahanyang selanjutnya disingkat rpm desa merupakan penjabaran dari rpm desa untuk jangka waktu (enam) tahunuwurencana kerja pemerintah desa selanjutnya disingkat rkp desaiprakarsai oleh pemerintah, atau pemerintah daerah. badan kerjauwu. badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada kuwudesa sebagaimana dimaksud pada dilakukan melaluisanksi pidana setiap orangaa bagian hukum setda klub agen indramayu (ana hny ytb pada mat riyadh, nih. m9856b06atur denganerah kabupaten indramayu nomor tahun tentang pemerintahan desatentangpembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah kas desa dan tanah eks penangananuwu antar kuwu terpilih oleh musyawarah desa,uwu antar waktu, diatur dengan peraturan bupatikuwu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kuwusebagaimana dimaksud dalamrupsi, kolu, j bagi calon kuwu yang telah menjabat selama (sepuluh) tahun berdasarkan penyesuaian masa jabatan dari (lima) tahun menjadi (sepuluh) tahun, atau (delapan) tahun menjadi (sepuluh) tahun, dihitung satu kali masa jabatan. paragraf pemberhentian kuwu kuwu berhenti karena(l)juru tulisdupernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat, dan berusia (dua puluh) tahun sampai dengan (empat puluh dua) tahun. pengangkatan pamong desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut kuwuuwu melakukan penjaringan dan penyaringan calon pamong desa yang dilakukan oleh timerintahan desa. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon pamong desa dilaksanakan paling lama (dua) bulan setelah jabatan pamong desa kosong atau diberhentikan, hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon pamong desa sekurang kurangnya (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kuwu kepada camat, camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon pamonguwu menerbitkan keputusan kuwu tentang pengangkatan pamong desa, dan dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kuwu melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon pamongjuru tulistiga pakaian dinas dan atribut kuwu dan pamongamonguwu, juru tuliuwu perbulan, dan cc. pamong desa selain juru tulisuwu perlimaatau pejabat yang ditunjukupati dapat melimpahkan kewenangan peresmian anggota bpd sebagaimana dimaksud pada kepada camatdan tidak tersedia, pengisian anggota bpd antar waktu berpedoman kepada prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada camatdancamat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsuradan permusyawaratanpimpinan bpd, keanggotaan bpd dan bpd pengganti antar waktu ditetapkan dengan keputusan bupati, bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada camat terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada:juru tulisjuru tulisuwu40y6tentuan pengelolaan keuangan desa akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilarang dimiliki secara pribadi oleh kuwu atau pamong desa baik pada saat masih menjabat maupun sudah tidak menjabat sebagai kuwu atau pamongsecara bertahap harus disertifikatkan dengan beban biaya apb desa |
salijuli bupati karanganyar, ttd juliyatmono salinan sesuai dengan aslinya sekretariat daerah kabupatenkaranganyar zulfikar rl alih ipu97^ 'm99903 lampiran peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun babi pendahuluan latar belakang tahun tahun kedua pedimaksud diwujudkan dalamertertdengan memperhatikan rpm tahun rkd kabupaten karanganyar tahun memuat arah kebijakan dan sasaran pokok rpm kabupaten karanganyar tahun dengan tema maju dan tangguh* dan arah pembangunan pembangunan sdm berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur*.sustainrxp1> xa6uj?aten saran0anyar taifu aten 7a iuumbara negara republik indonesia tahun nomor tambahan umbarabara negara republik indonesia tahun nomor tambahan umbara0paten ja iudokumenerintah daerah rkd)cft spm kabupaten taifufeast.i tr diri sr. \ * . . j jss r?:? v&9ui ,:;~r ,'!_ i rita f.ifeq ifeq r3;f ;:rc ;c^r rpm pff l . kua ep^h pas ht se\ ss' skpd skp0 rita sumber:selain itu juga memperhatikan arahan kebijakan nasional dalam rencana kerja pemerintah rkp)hx7*d xa0paten karanganyar taifun:: bab pendahuluan memuat gambaran umum penyusunan dokumen rkd, yang meliputi:bumi hmh i.h uh) \ a ta iun perencanaan pembangunan serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan rapid;; hubungan rkd dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya,; tujuan dan sasaran penyusunan dokumen rkd bagi daerah yang bersangkutan;;;rtv a0paten karanganyar taifunyar. babu gambaran umum kondisi daerah kondisi geografi dan demografi kondisi geografis dan administrasi luas wilayah kabupaten karanganyar yaitu atau dariii. tabel ii. pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah menurut kecamatan __________ kabupaten karanganyar_____ _______ kecamatan luas wilayah ha) kelurahan desio penari total sumber: kabupatenx2* afiipaten a iu kecamatan colomadu. secara administratif, kabupaten karanganyar berbatasan wilayah dengan: sebelah utara kabupaten sragen sebelah timur kabupaten magetan dan ngawi provinsi jawa timur sebelah selatan kabupaten wonogiri dan sukoharjo sebelah barat kabupaten boyolali dan kota surakarta batas wilayah administrasi kabupaten karanganyar dapat dilihat pada gambar dibawah ini 't**.*. k*t cno9*> fs ii cmt oni umkm href h . >.* * * . > ! jsp f w *%r cs*x***it$ .'i* irc* i> sumber: rtrw kabupaten karanganyar tahun gambar peta administrasi kabupaten karanganyar topograficpd kadipaten karanganyar ta iun tabel ii. ketinggian wilayah kabupaten karanganyar kecamatan ketinggian pi) terendah tertinggi ata ratkebakkramat mojogedang keio penari karanganyar sumber: kabupaten karanganyar dalam angka, hidrologixa m paten ara? ta iun tabel ii. sub daerah aliran sungai sub das) wilayah kabupaten karanganyar ________________________( das bengawan solo)________________________ nama das luas ha) debit m3 detik) melintasi sungai kali sub. das kedung hulu kumpul, jarak, siwalan, jules, alam prang, grupinang, look sub. das mungkin karang, tuban sub. das kenalan kenalan, sragen, garuda, sayur sumber: pupr, klimatologyaituxp1> afu ten a iu sumber: rtrw kabupaten karanganyar tahun gam bar peta curah hujan kabupaten karanganyar dalam sistem inform asi indeks dan menyajikan informasi kerentanan iklim mendukung kebijakan pem bangunan oleh pem perintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dam pak iklim. berikut tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim kabupaten karanganyar. tabel ii. kategori desa prosesxtz> a paten a iusumber klhsrpjm, gam bar sebaran kerentanan perubahan iklim kabupaten karanganyar penggunaan lahan luas wilayah kabupaten karanganyar adalah ha, yang terdiri tanah sawah dan tanah kering berupa pertanian bukan sawah sebesar dan bukan lahan pertanian ha. tabel ii. penggunaan lahan kecamatan paten karanganyar kecamatan luas wilayah ha) tanah sawah ha) tanah kering ha) jaipur sutiyoso jum polo jum iogedang keris penari total x2*.v taifun ii luas wilayah kabupaten karanganyar menurut peta mencapai hektar sedangkan luas lahan bangunan seluas dan lahan untuk infrastuktur adalah dari luas lahan bangunan yang mencapai ha. sedangkan pemanfaatan lahan terbangun maksimal adalah dari total luas wilayah. berdasarkan kondisi tersebut maka daya dukung lahan terbangun kabupaten karanganyar sebesar yang termasuk dalam kategori bersyarat atau sedang. dengan demikian kabupaten karanganyar masih memiliki ruang untuk kegiatan terbangun yang relatif cukup dengan ketentuan bersyarat karena meninjau karakteristik kabupaten karanganyar yang rawan bencana seperti longsor, rawan banjir dan memiliki beberapa wilayah dengan kelerengan tinggi. jika dilihat per kecamatan maka daya dukung lahan terbangun terendah adalah kecamatan colomadu dan kecamatan jaten sedangkan tertinggi berada kecamatan tawangmangu dan ngargoyoso aspek kesejahteraan masyarakat pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi kabupaten karanganyar tahun sumber. kab. karanganyar dalam angka, dapat dilihat pada gambar berikut. . . . . .; . . . . . . . . karanganyar jawa tengah . . sumber bps kabupaten karanganyar, gam bar perum bulan ekonomi kabupaten karanganyar dan provinsi jaw tengah tahun xa6paten karanganyar 7a hin pertumbuhan ekonomi kabupaten karanganyar selama (lima) tahun berfluktuasi dari (lima koma dua puluh dua persen) pada tahun menjadi (lima koma sembilan puluh delapan persen) pada tahun pertumbuhan ekonomi wilayah solonya kawasan subosukatertinggiitu (lima koma empat puluh satu persen)um buljaw tengah sumber bps provinsi jawa tengah,atus lima puluh milyar, dua ratus tujuh puluh tujuh juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). nilai dan pertumbuhan pdrb dapat dilihat pada tabel ii. berikut ini. rect d cafoipaten rata tapi tabel ii. pdrb atas asar harga berlaku dan atas asar harga konstan kabupaten _____________ karanganyar tahun 2018_____________________ tahun pdrb adb pdrb adik jum lah juta rp) laju perum bulan (%) jum lah juta rp) laju perum bulan (. (dua puluh empat trilyun, enam ratus tiga puluh lima milyar, lima puluh delapan juta, lima ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun menjadipada tahun atau meningkat sebesar rp. (sembilan trilyun, enam ratus lima puluh dua milyar, delapan ratus empat belas juta, empat berlaku menurut lapangan _______________ saha kab. karanganyar tahun 2018_________________ t.agar>gpm usaha tahun juta rp.) juta rp,xa m paten 7a iu lapangan usaha tahun juta rp.) juta rp.) juta rp.) juta rp.) juta rp.)dua puluh trilyun, dua ratus enam puluh dua milyar, empat ratus empat puluh empat juta, empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun menjadi rp. (dua puluh lima trilyun, seratus lima puluh milyar, tiga ratus tujuh belas juta, enam ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tahun atau meningkat sebesar rp. (empat trilyun, delapan ratus delapan puluh tujuh milyar, delapan ratus tujuh puluh tiga juta, dua ratus sekonstan menurut lapangan ____ _____________ saha kabupaten karanganyar __z>x a#uj>aten 7a iu !mo lapangan usaha tahun juta rp.) juta juta ro.) juta ro.) juta ro.)kontribusi sektor pada pdrb(lima)ii. kontribusi sektor sektor ekonomi terhadap pdrbasa lainnya pdrb sumber bps, flip imi inflasi inflasi kabupaten karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun tahun menunjukan kondisi yang positif, yaitu pada tahun sebesar (enam koma tujuh puluh tiga persen) dan pada tahun menjadi sebesar (dua koma tiga puluh enam persen) (turun), namun realisasi tahun dibandingkan tahun inflasi kabupaten karanganyar naik sebesar (nol koma delapan puluh delapan) poin. . karanganyar jawa tengah tengah posisi relatif inflasi kabupaten karanganyar pada tahun sebesar (tiga koma lima belas persen) berada bawah rata rata jawa tengah (tiga koma tujuh puluh satu persen) dan nasional (tiga koma enam puluh satu persen). dibandingkan dengan realisasi kabupaten sekitar (wilayah subosukowonosraten), inflasi kabupaten karanganyar tahun menempati posisi ketiga tertinggi setelah kabupaten sragen dan sukoharjo. t2)3c at7paten karanganyar 7a iu kabupaten jawa tengah nasional sumber: bps provinsi jawa tengah, gambar posisi relatif inflasi kabupaten karanganyar tahun (%)(tiga puluh sembilan juta empat ribu, tiga ratus enampuluh rupiah) atau naik sebesar (enam koma sembilan puluh tujuh persen)(lima koma tiga puluh tujuh persen). tabel ii. pdrb perkapita tahun tahun adb ribu rupiah) adik ribu rupiah) sumber bps kabupaten karanganyar,pernah mengalami kenaikan pada tahun menjadi sebesar (nol koma empat puluh) dan pada tahun menjadi sebesar (nol koma tiga puluh enam). rata rata realisasi indeks gini kabupaten karanganyar selama cafiuj?aten karanganyar a iu im3kab. karanganyar prov. jawa tengah sumber: bps kabupaten karanganyar, gam bar perkembangan indeks gini kabupaten karanganyar, provinsi jaw tengah dan nasional tahun posisi relatif indeks gini kabupaten karanganyar tahun sebesar (nol koma tiga puluh enam) berada bawah rata rata jawa tengah sebesar (nol koma tiga puluh delapan). sama dengan kabupaten klaten dan kota surakarta. secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut. > provinsi jawa tengah, gambar posisi relatif indeks gini kabupaten karanganyar tahun kpd a paten a iu penduduk miskin tingkat kemiskinan kabupaten karanganyar tahun sebanyak jiwa (seratus tujuh ribu tiga ratus) atau sebesar (dua belas koma enam puluh dua persen), dan mengalami penurunan pada tahun menjadi (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh) jiwa atau sebesar (sepuluh koma nol satu persenkabupaten karanganyar, provinsi jawa tengah dan nasional tahun kab. karanganyar jawa tengah (%) nasional (%) ribu jiwa) (%i <%) (%> sum ber: bps dan bps provinsi jaw tengah,. . . . . . . . . . karanganyar . jawa tengah nasional . . gambar persentase kemiskinan kab. karanganyar, prov. jawa tengah dan nasional tahun rtd xa6paten karanganyar 7a iun perkembangan indeks kedalaman kemiskinan pl) kabupaten karanganyar pada tahun sebesar (dua koma nol dua) dan pada tahun sebesar (satu koma nol tujuh) atau mengalami penurunan sebesar (lima belas koma delapan puluh empat persen). selama kurun waktu lima tahun telah terjadi penurunan cukup signifikan pada tahun mencapai sebesar (satu koma enam puluh dua) atau menurun sebesar (sembilan belas koma delapan puluh persen) dibandingkan tahun namun terjadi kenaikan pada tahun menjadi sebesar (dua koma nol sembilan) atau naik menjadi (nol koma empat puluh tujuh) atau mengalami kenaikan sebesar (dua puluh dua koma empat puluh sembilan persen). kondisi kedalaman ekonomi pl) kabupatenkaranganyar jawa tengah nasional gambar indeks kedalaman kemiskinan pl) kab. karanganyar, jawa tengah dan nasional perkembangan indeks keparahan kemiskinan p2) kabupaten karanganyar pada tahun sebesar (nol koma empat puluh delapan) dan tahun sebesar (nol koma empat puluh tiga) atau mengalami penurunan sebesar (sebelas koma enam puluh tiga persen). selama kurun waktu lima tahun tersebut terjadi kenaikan pada tahun menjadi sebesar (nol koma lima puluh satu) atau naik menjadi (nol koma sebelas) atau naik sebesar (dua puluh tujuh koma lima puluh persen) dari tahun kondisi kabupaten faij?aten aran#anyar ta iun ii. karanganyar jawa tengah nasional gambar indeks keparahan kemiskinan p2) kab. karanganyar, jawa tengah dan nasional sedangkan untuk gambaran hasil program pendataan perlindungan sosial pls) bps tahun menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga sasaran rts) kabupaten karanganyar berdasarkan basis data terpadu tim nasional program penanggulangan kemiskinan tnp2k) sebanyak rts. jumlah rts terbesar adalah kecamatan mojogedang sebanyak rts dan yang paling sedikit jumlah penduduk misinya adalah kecamatan jaipur sebanyak rts. secara rinci jumlah rumah tangga sasaran rts) dapat dilihat dari tabel dibawah ini. tabel 'an (rts) kecamatan jum lah rumah tangga detil detil detil totalrecid a paten a iu kecamatan jum lah rumah tangga detil detil detil total kebakkramat mojogedang keris penari total sumber pendataan perlindungan sosial pls) bps tahun keterangan:angga individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan terendah indonesia data ini menunjukkan fokus wilayah penanganan kemiskinan terbesar ada kecamatan gondangrejo dan mojogedang, dengan prioritas peningkatan pendapatan kelompok miskin sehingga menurunkan keparahan kemiskinan p2) dan kedalaman kemiskinan pl).(dua koma delapan belas persen), yaitu dari (tujuh puluh tiga koma delapan puluh sembilan tahun menjadi (tujuh puluh lima koma lima puluh empat) pada lahir ahh) tahun harapan lama sekolah tahun rata rata lama sekolah rls) tahun pengeluaran per kapita disesuaikan ipm angka sum ber: bps provinsi jaw tengah, xalhipaten karanganyar ta iun ii ipm kabupaten karanganyar tahun sebesar (tujuh puluh lima koma lima puluh empat) atas rata rata ipm provinsi sebesar (tujuh puluh satu koma dua belas). dapat dilihat pada gambar dibawah ini. . karanganyar jawa tengah sum ber: bps provinsi jaw tengah,(tujuh puluh enam koma tujuh puluh satu) pada tahun menjadi (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh satu), ahh kabupaten karanganyar berada atas angka jawa tengah sebesar (tujuh puluh empat koma nol delapan). xa uj?aten karanganyar taifun sumber: bps provinsi jaw tengah,iga belas koma dua puluh enam) tahun menjadi (tiga belas koma enam puluh tujuh) pada tahun dibandingkan dengan provinsi jawa tengah, hls kabupaten karanganyar berada atas angka jawa tengah. kab. karanganyar prov. jawa tengah sum ber: bps provinsi jawcafoipaten karanganyar 7a iu(delapan koma empat puluh tujuh) tahun menjadi (delapan koma lima puluh lima) tahun dibandingkan dengan provinsi jawa tengah, rls kabupaten karanganyar berada atas angka jawa tengah, dapat dilihat pada gambar berikut. v . . . : . . . kab. karanganyar prov. jawa tengah sum ber: bps provinsi jaw tengah, gambar erke tangan ata ra sekolah kabupaten karanganyar provinsi engah(sepuluh juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tahun menjadi rp. (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) pada tahun capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita pendudukxa ?paten karanganyar 7a iu .74_______ ____ kab. karanganyar prov. jawa tengah sum ber: bps provinsi jaw tengah, gambar perkembangan pengeluaran per kapita kabupaten karanganyar dan provinsi jawa tengah tahun(empat puluh dua koma nol satu)_per kh, angka ini masih berada bawah provinsi jawa tengah yaitu (delapan puluh delapan koma lima puluh delapan) per kh. hal ini disebabkan antara lain ma reklamasi serta infeksi kehamilan sepsis. gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. tabel angka kematian ibu aki) per kelahiran hidup kabupaten karanganyar dan provinsi jawa tengah. tahun aki kab. karanganyar) aki prov. jawa tengah) xp2? a paten karanganyar 7a iu sum ber:(sepuluh koma lima puluh) per kh, dan tahun sebesar (delapan koma lima belas) per kh. angka kematian bayi kabupaten karanganyar masih berada bawah provinsi jawa tengah yaitu (delapan koma sembilan puluh tiga) per kh. hal ini disebabkan antara lain kehadilihaakb kab. karanganyar) akb prov. jawa tengah) sum ber:x2* a uj?aten aran^anyar taifunegatif terhadap pencapaian derajat kesehatan. perkembangan angka kematian balita selama tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini. tabel ii. ngka asian nak alita (kaba) kabupaten karanganyar '______ ___________d provinsi tengah.__________________________ tahun akb kab. karanganyar) akb prov. jawa tengah) sum ber: dinas kesehatan kab. karanganyar prevalensi balita gizi buruk gizi buruk adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan dan atau ketidakseimbangan asupan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan pertumbuhan dalam kehidupan.ini. recid ca uj?aten karanganyar taifun tabel ii. alen alita gizi prevalensi (%) sum ber:daliuraian tahun angka penemuan kasus paru f%) angka penemuan kasus hiv aids (per jiwa) insiden rate dbd per penduduk) angka penemuan kasus malaria api) (per penduduk) sum ber: dinas kesehatan kab. karanganyar, perkembangan penyakit hiv aids kabupatenaids merefleksikan kebiasaan perilaku sehat dimasyarakat perlu menjadi perhatian lebih. 71x7^ xa uj?aten karanganyar taifun:enelitian dan pengembangan; fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan perdengan kata lain, daya xpd ca paten karanganyar taifun masing masing. daerah harus mencari dan mengenal potensi yang dimiliki untuk dikembangkan melalui inovasi dan produktivitas yang tinggi. sinilah peran daya saing sangat dibutuhkan. european commission memberikan penilaian daya saing daerah yang dirangkum dalam reisienanecualian wtp) tahun berturut turut, yaitu tahutahun dantumbuhan ekonomi kabupaten karanganyar selama tahun terakhir dan berada diatas rata rata provinsi jawa tengah. posisi relatif inflasi kabupaten karanganyar pada tahun sebesar berada bawah rata rata jawa tengah perkembangan yidan jembatsedangkan untuk jumlah jembatan kabupaten karanganyar sebanyak buah dengan total panjangtabel kondisi jalan kabupaten karanganyar tahun jenis kualitas jalan panjang jalan cm) jalan negara jalan provinsi jalan kabupaten kondisi jalan baik sedang rusak rusak berat sum ber: bps(enam puluh lima koma sebelas),(lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) lebih tinggi bila dibandingkan dengan rasio ketergantungan untuk penduduk usia tua (dua puluh empat koma nol lima), dengan demikian kabupaten karanganyar telah xt2? flip ara a iuii.perkosaan perzinahan pem bub: karanganyar dalam angka, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rkd sampai tahun berjalan. urusan wajib pendidikan capaian indikator kinerja urusan pendidikan sampai dengan tahun menunjukkan dari indikator masih terdapat dengan capaian indikator yang sangat rendah dan rendah. indikator tersebut recid xa6uj?aten carartyanyar taifun adalah angka putus sekolah sd sdb mi dan angka putus sekolah smp small m ts. capaian indikator urusan pendidikan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel pencapaian target capaian urusan pendidikan ato capaian apk paud tk th) apk paud th) lembaga paud yang terakreditasi apk sd sdb m paket apm sd sdb m paket apk smp spl mi paket apm smp spl m ts paket angka putus sekolah sd sdb mi angka putus sekolah smp small m angka kelulusan sd mi angka kelulusan smp m nilai rata rata sd sdb mi nilai rata rata smp small m ruang kelas sd mi sesuai standar nasional pendidikan ruang kelas small m sesuai standar nasional pendidikan sd mi yang memiliki perpustakaan standar smp m yang memiliki perpustakaan standar sd mi yang memiliki sanitasi layak smp m yang sanitasi layak yang melaksanakan kurikulum smp yang melaksanakan kurikulum apk sma small ma paket apm sma small ma paket angka putus sekolah sma small ma angka kelulusan sma ma smk nilai rata rata sma masma yang melaksanakan kurikulum angka lulus pendidikan kesetaraan paket angka lulus pendidikanlaku kelompok masyarakat yang memfasilitasi persentase anak berkebutuhan khusus yang terlayani pendidikan dari program inklusi jcp cafoypaten karanganyar ta iun iu ato capaian persentase pendidik paud berkualitas s1 d persentase pendidik sd sdb berkualitas s1 d4 persentase pendidik smp small berkualitas s1 d4 persentase pendidik sma small dan smk berkualitas s1 d4 persentase pendidik paud bersertifikat pendidik persentase pendidik sd sdb bersertifikat pendidik persentase pendidik smp small bersertifikat pendidik persentase pendidik sma small dan smk bersertifikat pendidik sd sdb mi yag terakreditasi smp small m yang terakreditasi sma small ma smk yang terakreditasi sd melaksanakan mbs dengan baik smp m melaksanakan mbs dengan baik sma smk ma melaksanakan mbs dengan baik perguruan tinggi yang memfasilitasi sekolah m madrasah yang berwawasan kebangsaan sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pram uka persentase pengetahuan siswa tentang nilai seni dan budaya sumber: disdikbud, kesehatan capaian indikator urusan kesehatan sampai dengan tahun menunjukkan dari indikator masih terdapat indikator dengan kategori capaian sangat rendah. capaian kinerja urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel ____ pencapaian target capaian urusan kesehatan indikator capaian angka kesakitanangka penemuan kasus paru angka penemuan kasus malaria api) cakupan esa kelurahan universal child immunization uci) aki akb kaba cakupan dan jenis pelayan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin jum lah puskesmas sudah terakreditasi jum lah yang sudah terakreditasi jum lah klinik yang sudah terakreditasixa paten karanganyar taifun f i indikator capaian angka penemuan kasus paru rasio balita per satuan posyandu rasio dokter per satuan penduduk rasio dokter gigi per satuan penduduk rasio perawat per satuan penduduk rasio bidan per satuan penduduk ratio rumah sakit ratio puskesmas cakupan esa kelurahan universal child immunization uci) rumah tangga sehat persentase unset need angka prevalensi gizi buruk jum lah puskesmas yang mempunyai fasilitas kesehatan sesuai standar jum lah yang mempunyai fasilitas sesuai standar jum lah klinik yang pun yai fasilitas sesuai standar pembangunan rum sakit blue) dukungan sarira pelayan kesehatan rujukan sumber: dinas kesehatan kab karanganyar tahun pekerjaan umum indikator capaian kinerja untuk urusan pekerjaan umum kabupaten karanganyar sampai dengan tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel pencapaian target capaian urusan pekerjaan umum indikator capaian proporsi panjang jalan dengan lebar proporsi panjang jem batan dengan lebar proporsi panjang jalan kabupaten sebagai jalan kolektor mst ton) panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan jum lah jem batan yang diganti dibangun kembali panjang saluran jalan gorong gorong jalan yang dibangun proporsi panjang saluran drainase panjang talud penahan tanah yang dibangun proporsi panjang jalan dalam kondisi baik proporsi panjang jem batan dalam kondisi baik proporsi panjang jalan yang percetakan dalam sistem informasi jalan berbasis gis meningkatnya proporsi panjang jalan yang sudah diger proporsi panjang jalan yang dipasang patok rmj proporsi panjang jalan yang ditanam pohon nyoman proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik proporsi pemenuhan kebutuhan air baku embung yang diinginkan buah) proporsi sarana dan prasarana sanitasi cafoipaten karanganyar a iu indikator capaian proporsi sarana dan prasarana air bersih perdesaan proporsi jalan dan jem batan perdesaan proporsi penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan proporsi pembangunan gedung perkantoran proporsi pengembangan ketenagalistrikan proporsi pengawasan pengelolaan air tanah sumber: pupr kab karanganyar tahun perumahan rakyat capaian indikator urusan perumahan rakyat sampai dengan tahun untuk pembangunan rumah tidak layak huni baru mencapai (enam puluh enam koma tujuh puluh dua). tabel pencapaian target capaian urusan perumahan rakyat indikator capaian proporsi fasilitasi dan stimulasi pem bangunan perum ahan kurang mampu proporsi pem bangunan sarana dan prasarana rum sederhana sehat pembangunan rum tidak layak huni sumber: evaluasi rpm kab karanganyar tahun (diolah tim penyusun) penataan ruang capaian indikator urusan penataan ruang sampai dengan tahun belum menunjukkan kinerja yang baik, dari indikator dalam kategori sangat rendah dan indikator dalam kategori rendah. tabel pencapaian target capaian urusan penataan ruang indikator capaian jum lah dokumen ded (rab gambar) jum lah dokumen penataan bangunan rtl) jum lah dokumen rencana detail tata ruang kecamatan rdr) sumber: baperlitbang kab karanganyar tahun (diolah tim penyusun) perencanaan pembangunan capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel pencapaian target capaian urusan perencanaan pembangunan indikator capaian tersedianya dokumen ata informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencankabupaten karanganyar lain indikator capaian proporsi penjabaran program rpm kedalam rkd sumber: baperlitbang kab karanganyar tahun perhubungan capaian urusan perhubungan sampai dengan tahun menunjukkan bahwa dari indikator yang ditetapkan sebanyak indikator dengan capaian sangat tinggi, sedangkan indikator lainnya menunjukkan capaian yang masih rendah dan sangat rendah dan yang capaiannya sedang ada indikator. capaian kinerja urusan perhubungan tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel pencapaian target capaian urusan perhubungan indikator capaian jum lah alat uji yang terpelihara jum lah terminal yang terpelihara jum lah traffic light jum lah lam fishing jum lah rambu yang diperbaiki jum lah posko angkutan lebaran jum lah pengadaan ram ram lalu lintas jum lah pengadaan rpp jum lah pengadaan marka jalan jum lah pengadaan guardrill jum lah pengadaan traffic light jum lah pengadaan lam fishing jum lah pengadaan paku jalan jum lah pengadaan delineator jum lah pengadaan moving display jum lah pengadaan kamera cctv atas jum lah pengadaan traffic cone jum lah uji kir frekuensi penertiban dan pem siksaan kendaraan frekuensi dengan anan lalulintas frekuensi patroli lalulintas jum lah ijin dispensasi jalan sumber: dinas perhubungan pkp kab karanganyar tahun lingkungan hidup urusan lingkungan hidup kabupaten karanganyar sampai dengan tahun mempunyai target sebanyak indikator dimana terdapat indikator dengan tingkat capaian yang rendah dan sangat rendah. untuk lebih jelasnya terkait dengan capaian kinerja urusan lingkungan hidup tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. cpz) ihy?aten taifun ii tabel mencap akan target akan lingkungan hic indikator capaian terkenalnya perm kesalahan persim bahan kabupaten karanganyar meningkatnya pelayanan operasional kebersihan dan keindahan terwujudnya pem peliharaan kontainer sam pah terwujudnya material control landfill yang digunakan untuk tpa terwujudnya lahan tpa yang digunakan untuk pem goresan akhir sampah terwujudnya tps kabupaten karanganyar terkelolanya sam pah dengan prinsip proporsi tersedianya luasan rth publik sebesar dari luas wilayah kota kawasan perkotaan terwujudnya sarana dan prasarana yang diperuntukkan untuk difabel terwujudnya hutan kota yang dapat untuk mendukung program go green" peningkatan kualitas ruang terbuka hijau rth) wilayah perkotaan (ha) proporsi jum lah lam penerangan jalan saran yang telah terpasang dan dipelihara dengan baik informasi status utu air spm) informasi status utu udara ambien spm) persentase pengaduan akibat dugaan pence aran kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti spm) jum lah penerbitan pengelolaan limbah persentase jum lah industri yang mengelola lingkungan sesuai dokumen lingkungan persentase jum lah usaha yang taat terhadap peraturan perundangan bidang jum lah ipar sebagai upaya penurunan emisi grk penanam tanam unggulan lokal daerah tanam lokal (jenis) konservasi air bawah tanah melalui pem buatan sum resapan dan biopori sumber: dinas lingkungan hidup kab karanganyar tahun pertanahan capaian kinerja urusan pertanahan tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel ____ pencapaian target capaian urusan pertanahan______ indikator capaian jum lah tanah aset pemkab yang bersertifikat jum lah data tanah pemeran tah kabupaten karanganyar terinventarisir sumber: evaluasi rpm kab karanganyar tahun (diolah tim penyusun) kependudukan dan catatan sipil capaian indikator kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil tahun menunjukkan dari indikator, indikator dengan ca m j?aten karanganyar 7a iu capaian sangat tinggi dan satu indikator dengan capaian sangat rendah. tabel pencapaian target capaian urusan kependudukan dan catatan sipil indikator capaian terwujudnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat karanganyar meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan tersedianya sdm yang memadai dalam rangka pengelolaan dan pengembang siak sumber: disdukcapil tahun pemberdayaan perempuan pp) dan perlindungan anak pa) capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten karanganyar tahun terhadap target rpm ada indikator yaitu terwujudnya penghapusan buta aksara perempuan pap) kabupaten karanganyar, persentase peran perempuan lembaga pemerintah, persentase keterwakilan perempuan dprd, terbentuknya posyandu terpadu. hasil capaian kinerja dari indikator tersebut adalah sebagai berikut indikator dengan capaian sangat tinggi dan indikator dengan capaian sangat rendah tabel pencapaian target capaian urusan pemberdayaan perempuan dan ________________ perlindungan anak___________ ____ indikator capaian terwujudnya penghapusan uta aksara prem puan pap) kab karanganyar persentase peran prem puan lembaga pemerintah persentase keterwakilan prem puan dprd terbentuknya posyandu terpadu sumber: dinas p3apps kab karanganyar tahun keluarga berencana dan keluarga sejahtera capaian indikator kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tahun ditunjukkan dengan indikator. hasil capaian kinerja yang telah dilakukan adalah sebanyak indikator memiliki capaian sangat tinggi dan indikator memiliki capaian sedang. tabel pencapaian target capaian urusan keluarga berencana dan keluarga ____________________ sejahtera _____________ indikator capaian pus menjadi peserta aktif pus terlayani peserta baru recid xa paten karanganyar 7a iun ii indikator capaian menurunnya unmetneed menurunnya peserta meningkatnya peserta aktif pria melayaninya peserta impian melayaninya peserta baru mow melayaninya peserta mop meningkatnya jum lah pengelola imp terhadap program adanya kelompok setiap desa kelurahan adanya kelompok bkr setiap desa kelurahan adanya kelompok setiap desa kelurahan adanya klp bina keluarga percontohan setiap kecamatan sumber: dinas p3apps kab karanganyar tahun sosial capaian indikator kinerja urusan sosial tahun dari indikator sebanyak indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan tinggi, sedangkan indikator menunjukkan capaian yang sangat rendah dan indikator capaiannya sedang. berikut capaian kinerja urusan sosial tahun tabel pencapaian target capaian urusan sosial indikator capaian jum lah pks jum lah panti asuhan jum lah panti jompo jum lah anak penghuni panti asuhan jum lah penghuni panti jompo jum lah wts dan got terasa terbina jum lah peserta jam bore pem uda jum lah peserta napak tilas joko songo sumber: dinas sosial kab karanganyar tahun ketenagakerjaan capaian indikator kinerja urusan ketenagakerjaan tahun terhadap target rpm ditunjukkan dengan indikator dan tabel berikut adalah capaiannya tabel pencapaian target capaian urusan ketenagakerjaan indikator capaian tenaga kerja siap pakai penyerapan tenaga kerja lembaga ketenagakerjaan terlindungi sumber: d1sdagnakerkop ukm kab karanganyar tahun rx2^d afapaten a tu koperasi dan usaha kecil menengah capaian indikator kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah tahun ada indikator dengan hasil capaian adalah sebanyak indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi, indikator dengan capaian tinggi dan dengan capaian rendah. berikut capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah tahun tabel pencapaian target capaian urusan koperasi dan ukm indikator capaian tum buahnya wirausaha baru meningkatnya pengetahuan umkm persentase koperasi sehat persentase koperasi aktif jum lah produk komoditas ovo pengembangan klaster umkm sumber: disdagnakerkop ukm kab karanganyar tahun penanaman modal capaian indikator kinerja urusan penanaman modal kabupaten karanganyar tahun terhadap target rpm menunjukkan dari indikator ada indikator yang menunjukkan capaian yang sangat tinggi yaitu meningkatnya jumlah perusahaan dan indikator menunjukkan capaian yang sangat rendah yaitu meningkatnya jumlah pemohon izin dan meningkatnya jumlah investasi. berikut capaian kinerja urusan penanaman modal terhadap target rpm kabupaten karanganyar tahun tabel pencapaian target capaian urusan penanaman modal indikator capaian meningkatnya jum lah pemohon izin meningkatnya jum lah perusahaan meningkatnya jum lah investasi sum ber: dpmptsp kab karanganyar tahun kebudayaan capaian indikator kinerja urusan kebudayaan tahun menunjukkan dari indikator, terdapat indikator yang kinerjanya sangat tinggi dan indikator sangat rendah. berikut capaian kinerja urusan kebudayaan utd 7a iu tabel ii. pencapaian target capaian urusan kebudayaan indikator capaian jum lah monumen dan tmp yang terawat dan dilestarikan terlestarinya benda cagar budaya terselenggaranya festival seni tradisi lisan festival parade seni dan budaya meningkatnya festival apresiasi seni budaya anak meningkatnya festifal seni budaya daerah sumber disdikbud, (diolah tim penyusun) pemuda olahraga capaian indikator kinerja urusan pemuda olahraga tahun sebagaimana berikut: tabel pencapaian target capaian urusan pemuda dan olah raga indikator capaian jum lah kebijakan peran dangan yang bersosialisasi jum lah peserta jam bore pem uda jum lah peserta napak tilas joko songo jum lah pem uda pelopor yang terseleksi realisasinya kegiatan pram uka realisasinya bantuan pembinaan prestasi jum lah organisasi pem uda yang produktif jum lah perolehan medali jum lah atlet terpilih tingkat provinsi dan tingkat nasional sum ber: dinas pariwisata pemuda dan olahraga kab karanganyar tahun kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berikut capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun tabel pencapaian target capaian urusan kesatuan bangsa dan _____ _______ politik dalam negeri____ _____ indikator capaian persentase golput persentase penggunaan hak suara jum lah peserta kegiatan pendidikan politik masyarakat sumber: kesbangpol kab. karanganycapbagaimana tabel berikut: rkd cafoipaten karanganyar 7a iun tabelikator capaian jum lah kecamatan penyelenggara paten terpilihnya kepala desa baru versinya kekosongan jabatan perangkat desa tersusunnya perda dan raperbup mengenai pemerintahan desa terlaksananya pem bangunan desa dan masyarakat desa serta meningkatnya penyelenggara pem perintahkan desa presentase penanganan perm kesalahan hukum yang ditindaklanjuti jum lah perda yang disusun jum lah produk hukum non perda yang terselesaikan jum lah evaluasi produk hukum desa yang terselesaikan tersedianya sarana hot spot internet bagi masyarakat terlaksananya sistem admins rasi perkantoran maya seluruh skpd jum lah pns yang lulus seleksi diklat pim jum lah pns yang lulus seleksi diklat pim iii jum lah yang lulus seleksi diklat pim jum lah pns yang lulus seleksi diklat jum lah cons lulus diklat prajabatan jum lah pns paham materi diklat jum lah camat yang lulus diklat cam jum lah bendaharawan daerah yang lulus diklat jum lah ajuan perkawinan maupun perceraiannya terselesaikan jum lah pelanggaran disiplin pns terselesaikan jum lah pns teladan yang terpilih meningkatnya presentase satuan kerja nilai laki minimal baik optimalisasi penerima aan pbb optimalisasi penerima aan pad sumber: opd kab karanganyar tahun ketahanan pangan capaian indikator kinerja urusan ketahanan pangan tahun sebagaimana tabel berikut. tabel pencapaian target capaian urusan ketahanan pangan indikator capaian meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat meningkatnya skor pola pangan harapan meningkatnya sarana prasarana ketahanan pangan masyarakat terbitnya kelompok kelompok tani meningkatnya usaha pengolahan pangan lokal terbitnya pedagang pelaku pangan strategis sumber: dinas pertanian dan pangan kab karanganyar tahun x2* xa paten karanganyar a iun i1 pemberdayaan masyarakat desa capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa tahun ditunjukkan dengan indikator. dari indikator tersebut sebanyak indikator memiliki capaian yang sangat rendah, dan indikator memiliki capaian yang sangat tinggi. tabel pencapaian target capaian urusan pemberdayaan masyarakat desa indikator capaian terwujudnya pem bersamaan masyarakat miskin melalui usaha ekonomi produktif jum lah kelembagaan kel. adat yang terbina pengembangan dan enam bahan modal usaha peningkatan pendapatan keluarga up2k pkk) jum lah koordinasi dewan penyantun tp pkk jum lah masyarakat citra p2mbg jum lah posyandu yang meningkat pelayanannya jum lah kader pkk yang terlatih terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah jum lah kader pemberdayaan masyarakat terwujudnya standarisasi pelatihan pmd terwujudnya sertifikasi kawasan lindung dan sawah lestari sumber: dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kab karanganyar statistik capaian indikator kinerja urusan statistik kabupaten karanganyar tahun terhadap target rpm ditunjukkan dengan indikator yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten, dengan capaian sangat tinggi. tabel pencapaian target capaian urusan statistik indikator capaian tersedianya data statistik umum, asar dan sektoral skala kabupaten sumber: opd kab karanganyar tahun (diolah tim penyusun) komunikasi dan informatika capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun menunjukkan dari indikator, dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel pencapaian target capaian urusan komunikasi dan informatika indikator capaian ijin status ppl jum lah menara yang legal jum lah provider telekomunikasi jum lah warnet wartel yang dibina dan diberi pengawasan xa paten karanganyar aun indikator capaian jum lah perangkat siaran jum lah ppid yang dibina jum lah kelompok informasi masyarakat (kim) yang dibina jum lah surat kabar nasional dan lokal. frekuensi kegiatan talkshow televisi frekuensi kegiatan dialog interaktif radio bersama bupati usia kepala skpd ormas sumber: diskon1nfo kab karanganyar tahun kearsipan dan perpustakaan capaian indikator kinerja urusan kearsipan dan perpustakaan tahun ditunjukkan dengan indikator berikut ini: tabel pencapaian target capaian kearsipan sta can indikator capaian jum lah pengunjung perpustakaan kab. meningkatnya jum lah pengembangan perpustakaan kabupaten karanganyar terselamatkannya doku en arsip daerah dinas kearsipan perpustakaan karanganyar tahun urusan pilihan pertanian capaian indikator kinerja urusan pertanianrendah, indikator memiliki capaian yang sedang, indikator memiliki capaian yang tinggi dan indikator memiliki capaian yang sangat tinggi. tabel mencap akan target akan etan ian indikator capaian produksi padi ton) produksi jagung ton) produksi kedelai ton) produksi bawang merah ton) produksi bawang putih ton) produksi ubi jalar ton) produksi ubi kayu ton) produksi kacang tanah ton) produksi melon ton) produksi wortel ton) produksi cabe ton) produksi kentang ton) produksi bunga krisan tangkai) jcp) afiipaten 7a iu ia42 indikator capaian produksi tebu ton) produksi kelapa ton) produksi kakao ton) cengkeh ton) karet (liter) tembakau ton) jum lah pelaku agribisnis yang mendapat pelatihan jum lah pemberdayaan kelompok tani jum lah gapoktan penerima dan uap jum lah desa dengan peluang pengembangan usaha pertanian komoditas unggulan rasio ketersediaan bibit unggul dengan tingkat produksi persentase produksi tanam dengan sarana produksi yang tersedia persentase tingkat produksi tanam perkebunan jum lah pusat pusat etalase eksebisi promosi dengan pem ajaran hasil hasil pertanian perkebunan jum lah prom osi pam eran yang diikuti dengan jum lah produk unggulan daerah jum lah kelompok tani yang mendapat bantuan jum lah kebun percontohan penerapan teknologi baru jum lah templat tanam percontohan penerapan teknologi baru peningkatan derajat kesehatan hewan tersedianya sarira kesehatan hewan terwujudnya asal produk hewan yang higgins, asuh aman, sehat, utuh dan halal) peningkatan sarira kesmavet dan perawan peningkatan produksi daging peningkatan produksi susu peningkatan produksi telur terciptanya wirausaha mandiri peternakan peningkatan sdm petani ternak terlaksananya promosi hasil ternak terlaksananya lomba kelompok tani ternak terlaksananya pengawasan inventarisasi usaha peternakan dan poultry shop terbangunnya templat biogas meningkatnya utu genetik ternak dengan tersedianya straw cair sumber: dinas pertanian dan pangan kab karanganyar tahun kehutanan capaian indikator kinerja urusan kehutanan kabupaten karanganyar tahun terhadap target rpm ditunjukkan dengan indikator sebanyak indikator memiliki capaian yang sangat tinggi, dan indikator tidak bisa hitung karena tidak ada kegiatan yang dilaksanakan. x2* foy?aten karanganyar 7a iun tabel pencapaian target capaian urusan kehutanan indikator capaian persentase produksi hasil hutan non kayu dengan luas areal bawah tegakan jum lah hasil hutan yang dapat kelola persentase penebangan kayu sesuai standard dan ijin yang berlaku dengan jumlah luas areal hutan jum lah pembudidayaan tanam kehutanan presentase penataan hasil hutan dengan pelaksanaan reboisasi presentase lingkungan hutan dengan sum ber daya hutan persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis jum lah hasil hutan yang dapat kelola sebagai sum ber pendapatan persentase penghijauan hutan dengan ketersediaan bibit jum lah bibit benih tanam kehutanan yang tersedia jum lah pelaksanaan sosialisasi peran serta masyarakat dalam mengelola hutan jum lah sarana dengan anan hutan jum lah usaha perhutanan rakyat yang dapat dikembangkan jum lah kebakaran hutan yang dapat dikendalikan presentase jum lah ham penyakit yang dapat dikendalikan dengan tingkat produksi tanam kehutanan jum lah luas lahan kehutanan yang dapat diinventarisir ha) sumber; evaluasi rpm kab karanganyar tahun (diolah tim penyusun) energi dan sumberdaya mineral capaian indikator kinerja urusan energi dan sumberdaya mineral tahun ditunjukkan dengan indikator. tabel pencapaian target capaian urusan energi dan sumberdaya mineral indikator capaian pendistribusian lpg lancar administrasi pelanggan lpg terlaksananya sosialisasi dengan baik sumber: bagian perekonomian setda kab karanganyar tahun pariwisata capaian indikator kinerja urusan pariwisatatinggi, indikator memiliki capaian yang sedang dan indikator memiliki capaian yang sangat tinggi. tabel pencapaian target capaian urusan pariwisata indikator capaian ium lah kunjungan wisatawan yang masuk obyek wisata meningkatnya promosi wisata melalui media elektronik meningkatnya kerjasama promosi pariwisata ka&paten karanganyar 7a iun indikator capaian meningkatnya kerjasama promosi travel dialog meningkatnya jaringan promosi wisata meningkatnya pem and wisata guide yang handal sarana prasarana fotografi, alat presentasi, kom puter, alat alat pam eran dll jum lah promosi brosur, leaflet obyek, kalender event dll ium lah buku profil kepariwisataan terpilihnya duta wisata jumlah data statistik kepariwisataan peningkatan sdm masyarakat bidang pariwisata dan bekerjasama dengan lembaga lainnya meningkatnya kesadaran wisata masyarakat meningkatnya kerjasama promosi wisata masyarakat sosialisasi tentang manajemen atrekhum jum lah data pengusaha atrekhum rencana program pengusaha jasa atrekhum pembinaan dan pelatihan saka pariwisata jum lah obyek wisata yang terawat dan dilestarikan peningkatan dan enam bahan obyek wisata pem bangunan diorama temuan fosil pembangunan gardu pandang dan gazebo candi ceo pem bangunan gardu pandang candi suku pengembangan wahana rekreasi jum pengembangan wahana rekreasi parangijo pembangunan rest area area tawangmangu peningkatan sarana prasarana obyek wisata tersedianya lahan pengembangan obyek wisata sapta tirta tersedianya papan informasi lokasi wisata petunjuk pada obyek wisata pembuatan baliho pelebaran jalan pos retribusi kawasan obyek wisata pem buatan pos retribusi gondosuli pembelian tanah untuk pos retribusi gondosuli pembelian tanah pem bangunan kam pung purba data usaha sarana pariwisata ded (detail engineering design) sosialisasi tentang bidang kepariwisataan pembinaan pengusaha pariwisata pembinaan pengusaha rum akan pembinaan pengusaha hotel pelatihan manajemen desa wisata terlaksananya festival potensi daerah munculnya perjanjian kerjasama bidang pariwisata baru kerjasama dengan pihak lain kerjasama dengan pem perintah pusat dan provinsi meningkatnya daya tarik wisata pemberdayaan pengrajin pengembangan agrowisata keunikan lokal outbound kabupaten karanganyar 7a iun indikator capaian penelitian dan survey obyek wisata jum lah baliho yang teras dan terpelihara sumber: dinas pariwisata pemuda dan olahraga kab karanganyar tahun perikanan dan kelautan capaian indikator kinerja urusan perikanan dan kelautan tahun ditunjukkan dengan indikator. sebanyak indikator memiliki capaian yang rendah, indikator memiliki capaian tinggi dan indikator memiliki capaian sangat tinggi. tabel pencapaian target capaian urusan perikanan dan kelautan indikator capaian terciptanya wirausaha mandiri perikanan budidaya peningkatan produksi perikanan budidaya peningkatan areal budidaya perikanan peningkatan pengetahuan dan ketam plan pembudidaya ikan terciptanya wirausaha mandiri perikanan tangkap peningkatan produksi perikanan tangkap peningkatan pendeta huan dan ketam plan nelayan perairan penuh bulan kelembagaan kemandirian kelembagaan terciptanya wirausaha mandiri pengolahan dan pem ajaran peningkatan kapasitas produksi pengolahan dan pem ajaran ikan peningkatan tingkat konsumsi ikan peningkatan pengetahuan dan ketam plan pengolah dan pem asar ikan tersedianya data statistik perikanan yang cepat, akurat dan terkini. sumber: dinas peternakan dan perikanan kab karanganyar tahun perdagangan capaian indikator kinerja urusan perdagangantinggi dan indikator memiliki capaian sangat tinggi. sedangkan yang belum ada datanya ada indikator. tabel pencapaian target capaian urusan perdagangan indikator capaian tersedianya alat berat pengangkut sam pah tpa terwujudnya sarana dan prasarana persim bahan terwujudnya seragam dan kelengkapan pengelola kebersihan pasar terwujudnya bak pengangkut sam pah setiap pasar tersedianya gerobak sam pah disetiap pasar ca paten karanganyar 7a iun it indikator capaian mewujudkan masyarakat pedagang tertib ukur mewujudkan para pedagang tertib perizinan usaha mewujudkan masyarakat pedagang tertib ukur mewujudkan barang konsul yang mewujudkan barang kom sum meningkatkan sdm dan managemen pertokoan mewujudkan pasar global bagi ukm, umkm kab. karanganyar terwujudnya sistim perdagangan yang baik sesuai ketentuan antisipasi gejolak harga pasar yang terjadi secara situasional pemeliharaan dan pengembangan pasar pembangunan pasar secara menyeluruh pemeliharaan dan pengembangan pasar pemeliharaan pasar tawangmangu terpenuhinya site plan pasar terbitnya administrasi pasar terciptanya keamanan dan ketertiban pasar tersedianya sarana dan prasarana team anan pasar terpenuhinya sarana perdagangan yang memadai terbitnya pkl dan asongan peningkatan modal usaha bagi pkl dan asongan terjalinnya kem citraan pkl dengan dunia usaha sumber: disdagnakerkop ukm kab karanganyar tahun perindustrian capaian indikator kinerja urusan perindustrian tahun terhadap target rpm ditunjukkan dengan indikator. sebanyak indikator memiliki capaian yang sangat rendah dan indikator memiliki capaian sedang. tabel pencapaian target capaian urusan perindustrian indikator capaian meningkatnya utu dan desain produk meningkatnya sdm pelaku ikm meningkatnya sdm pelaku ikm dan tersedianya sarana produksi meningkatnya sdm pelaku ikm implisit dan biofarmaka meningkatnya sdm pelaku ikm dan tersedianya sarana produksi meningkatnya pupuk dan amd dalam penerapan sni meningkatnya utu dan sarana produksi meningkatnya informasi tentang sentra sumber: dinas dpmptsp kab karanganyar tahun transmigrasi capaian indikator kinerja urusan transmigrasi tahun ditunjukkan dengan indikator yaitu terlaksananya transmigrasi regional. indikator tersebut memiliki capaian yang sangat rendah. a uj?aten taifun tabel pencapaian target capaian urusan transmigrasi indikator capaian. terlaksananya trans migrasi regional sumber: dioda gnakerkop ukm kab karanganyar tahun permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan. permasalahan pembangunan daerah yang ada kabupaten karanganyar, yaitu sebagai berikut: infrastruktur permasalahanterhadap serta kelembagaannya untuk menuju keterbukaan informasi publik berbasis ti. permasalahan infrastruktur sosial pemenuhan kualitas prasarana sarana pendidikan perlu ditingkatkan, baik kondisi kadipaten a iu ruang kelas layak maupun sarana prasarana pendukung (perpustakaan, laboratorium ipa, bahasa dan komputer); belum terpenuhinya sarana dan prasarana perawatan bayi puskesmas dan rumah sakit; masih banyaknya sarana dan prasarana publik dan atau ruang yang tidak sesuai dengan standar pelayanan peruntukan. misalnya ruang kelas yang belum mencapai standar nasional, atau perpustakaannya belum berstandar nasional serta belum semua puskesmas mempunyai rawat inap. kemiskinan permasalahanpermasalahan yang dihadapi penduduk miskin adalah masih rendah; jumlah penduduk miskin karanganyar meskipun dari tahun tahun mengalami penurunan, namun persentase jumlahnya masih melebihi persentase nasional dibanding %). pengangguran secara umum permasalahan pengangguran kabupateca tip aten karanganyar 7a iusektor industri, perdagangan dan konstruksi dominan diterapkan sistem kerja outsourcing dan informal;jam per minggu atau lebih dikenal dengan istilah setengah penganggur. meskipun dalam setahun terakhir mengalami penurunan, namun demikian jumlah setengah penganggur karanganyar relatif besar. sisi lain sdm instruktur yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja semakin berkurang dan balai latihan kerja blk) dengan sarana prasarana yang belum memadai;. pasar, pendidikan secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah:kalangan siswa terlihat adanya kecenderungan semakin untuknirjcpd cafoipaten karanganyar 7a zun pendukung seperti perpustakaan, laboratorium ipa dan computer;. muatan lokalmateri seperti budi pekerti, bahasabidang kesehatan kabupaten karanganyar adalah tingginya angka kematian ibu aki) disebabkan oleh meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, kejadian penyakit tekanan darah tinggi pada ibu hamil, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta masih kurangnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. sementara tingginya akb disebabkan masalah neonatal seperti asfiksia (sesak napas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah bbl) serta infeksi neonatus; selain itu pneumonia, diare serta masalah gizi buruk dan gizi kurang; masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah kesehatan masyarakat yaedis dan pelayanan kesehatan saja. gizi buruk merupakan gangguan kesehatan karena kekurangan dan atau ketidakseimbangan asupan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan; x7* kabupaten a iu meningkatnya penyebaran penyakit menular seperti penemuan kasus paru, dikarenakan adanya iklim tidak stabil dan curah hujan cukup banyak yang merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk andes aegypti serta tidak maksimalnya kegiatan psn; tingginya kasus hiv aids dikarenakan upaya penemuan atau pencarian kasus yang semakin intensif melalui vct rumah sakit; sedangkan tingginya kasus penyakit tidak menular meliputi jantung, hipertensi, stroke dan diabetes mellitus disebabkan karena faktor genetik dan masih kurangnya kesadaran pola hidup sehat; permasalahan lain adalah masih terdapat kelompokkelompok tertentu yang memerlukan akses layanan kesehatan namun belum tersentuh seluruhnya seperti anak anak berkebutuhan khusus, perempuan bekerja dengan resiko tinggi untuk kesehatan reproduksinya, difabel dan lansia. sisi lain pelaksanaan jamkesda yang dilaksanakan pemerintah kabupaten karanganyar masih menghadapi permasalahan terkait dengan tunggakan maupun penatakelolaan program jaminan layanan kesehatan secara umum; perilaku hidup bersih dan sehat pubs) rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya sehingga masih diperlukan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mampu dan mau melakukan pubs untuk;x2* xa paten karanganyar ta iu; terkait dengan layanan kesehatan publik, permasalahan yang dihadapi adalah masih dominannya penerapan metode penyelesaian secara kuratif yang mengandalkan industri obat dan belum optimalnya pengembangan kearifan lokal melalui pengembangan obat obatan herbal atau jamu tradisional. koperasi dan umkm berbagai permasalahan, ketersediaan data umkm secara riil, sedikitnya jumlah koperasi aktif dan sehat hanya sejumlah dari total seluruh koperasi yang berbadan hukum. pariwisata, yaitu: kunjungan wisatawan kabupaten karanganyar yang tidak berkembang atau meningkat dengan signifikan. hal tersebut dikarenakan rendahnya daya saing obyek wisata daerah, dan belum optimalnya pengembangan potensi wisata berbasis belum mantannya keterkaitan antar destinasi wisata, masih rendahnya kualitas pelaku wisata, dukungan infrastruktur, dan belum optimalnya kerjasama para pemangku wilayah; kepentingan dalam mengembangkan wisata kabupaten karanganyar. iklim investasi permasalahan terkait dengan iklim investasi kabupaten karanganyar antaranya adalah kurang optimalnya pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten karanganyar, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya sebatas pengurusan dokumen izin dan non izin yang selanjutnya diproses oleh perangkat daerah terkait. permasalahan terkait pelayanan perizinan tersebut antara lain ditunjukkan dengan masih belum adanya kepastian waktu penyelesaian dan besaran biaya administrasi. selain itu, kondisi dan ketersediaan infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai meliputi jalan, pelabuhan, bandar udara dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. pangan meskipun demikian secara umum kabupaten karanganyar belum mampu me, dan rakyat miskin rawan pangan. keadilan gender permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan keadilan gender adalah. dalam tataran publik berbagai permasalahan terlihat dengan masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap xpz> xa ?paten karanganyar taifun perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan;oleh masih terbatasnya sdm perempuan yang memiliki ketertarikan dan berpartisipasi politik serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk memilih wakil perempuan lembaga legislatif. seni budaya permasalahan terkait dengan seni budaya adalah: kecenderungan semakin memudarnya nilai budaya sebagai karakter dalam pembentukan kepribadian. selain itu masih rendahnya upaya untuk melakukan perlindungan situs, bangunan, benda dan karya seni yang bernilai sejarah tinggi. reformasi birokrasi permasalahan mendasar yang dihadapi kabupaten karanganyarsecara lebih rinci permasalahan tersebut adalah struk6paten tiy fiu jj aset daerah pemerintah daerah perlu memiliki barang dan kekayaan sebagai asset daerah. selanjutnya aset daerah tersebut perlu dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan dan mengedepankan akuntabilitas publik. permasalahan yang dihadapi kabupaten karanganyarpolitik perkembangan pembangunan politik sudah dapat dikatakan arah lebih baik hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pilkada baik gubernur maupun bupati yang berjalan lancar dan aman, serta peran masyarakat dalam memilih yang meningkat. meskipun demikian dirasakan masih rendah kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, sehingga peran serta masyarakat dalam pemilu masih belum optimal. kemapanan dan ketertiban masyarakat kamtibmas) keamanan dan ketertiban telah menjadi semangat masyarakat karanganyar untuk menjaga dan mewujudkannya, melalui semboyan karanganyar tenteram tenang teduh rapi dan aman. kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat karanganyar cukup baik dan mapan, sehingga kondisinya sangat kondusif. meskipun demikian, harus tetap waspada dengan kemungkinan munculnya radikalisme, dan kerusuhan masa karena kondisi masyarakat saat ini yang mudah terbawa emosi, terprovokasi karena masalah ekonomi, agama, rasa atau golongan. permasalahan yang dijumpai yaitu terbatasnya jumlah cafapaten karanganyar a iun personil aparat keamanan dan ketertiban baik kepolisian dan tni, satpol pp, maupun lintas. disamping itu perlu juga terus ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan karena ada kecenderungan para kriminal dalam melakukan kejahatan disertai kekerasan secara nekat pada siang harpenanggulangan bencana kabupatenkompleksitas permasalahan pks sebagai dampak kemajuan dan pembangunan; kabupaten 7a iu tingginya mobilitas pks jalanan antar wilayah baik tingkat kabupaten kota maupun lintas provinsi yang berdampak pada sulitnya pendataan pks jalanan; belum optimalnya kualitas sdm aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, sarana prasarana serta program dan kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan; anggaran pembangunan kesejahteraan sosial belum dapat mendukung penyelengaraan usaha kesejahteraan sosial berkualitas bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks); penguatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial asks) belum simultan dengan penanganan penyandang pks; koordinasi dan kemitraan strategis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota untuk mendorong percepatan penanganan pks khususnya melalui alokasi apbd kabupaten kota maupun stakeholder belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan pks melalui corporate sosial responsibility csr) bidang kesejahteraan sosial oleh dunia usaha. kx3>d aim paten karanganyar tafsirkerangkabupatikerangka ekonomi makro provinsi jawa tengah ekonomi jawa tengah tahun tumbuh sebesar (lima koma dua puluh tujuh persen) dan pada triwulan iii tahun adalah (lima koma dua puluh lima persen). kondisi ini turun 9nol koma nol dua persen). sementara itu, nilai pdrb provinsi jawa tengah selama tahun mengalami peningkatan secara positif. nilai pdrb jawa tengah atas dasar harga konstan adik) tahun pada periode tahun mengalami peningkatan dari rp. (tujuh ratus dua puluh enam trilyun, enam ratus lima puluh lima milyar rupiah) pada tahun menjadi rp. (delapan ratus sembilan puluh empat trilyun lima puluh milyar rupiah) pada tahun atau meningkat sebesar rp. (seratus enam puluh tujuh trilyun tiga ratus sembilan puluh lima milyar rupiah). sedangkan nilai pdrb atas dasar harga berlaku adb), periode tahun mengalami peningkatan dari rp. (delapan ratus tiga puluh xpd kabupaten karanganyar tahun trilyun enam belas milyar rupiah) menjadi rp. (seribu seratus delapan puluh tujuh trilyun empat puluh delapan milyar rupiah), atau meningkat sebesar rp. (tiga ratus lima puluh tujuh trilyun tiga puluh dua milyar rupiah). perkembangan distribusi dan kontribusi sektor pada pdrb provinsi jawa tengah, selama kurun waktu tahun menunjukkan pertumbuhan nilai sektor yang stabil dengan makin tingginya peran sektor industri pengolahan dan jasa diikuti dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. nilai sektor industri pengolahan adik pada tahun mencapai nilai rp. (dua ratus lima puluh empat trilyun enam ratus sembilan puluh empat milyar rupiah) meningkat menjadi rp. (tiga ratus delapan trilyun delapan ratus dua puluh milyar rupiah) pada tahun sedangkan nilai adb mencapai rp. (dua ratus sembilan puluh dua trilyun dua ratus enam puluh milyar rupiah) pada tahun menjadi rp. (empat ratus empat belas trilyun sembilan ratus delapan puluh delapan milyar rupiah) pada tahun sementara itu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan peran dalam pertumbuhan pdrb mengalami penurunan. namun demikian nilai pdrb sektor pertanian masih mampu tumbuh sebesar rp. (seratus delapan trilyun delapan ratus tiga puluh milyar rupiah) pada tahun meningkat menjadi rp. (seratus delapan belas trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah) tahun sedangkan nilai adb dari rp. (seratus tiga puluh satu trilyun empat ratus lima puluh milyar rupiah) tahun meningkat menjadi rp. (seratus enam puluh tujuh trilyun dua ratus empat puluh enam milyar rupiah) tahun dan diimbangi terjadinya kesejahteraan petani yang ditunjukan angka ntp selalu dijaga diatas rxp2? xa0 paten karanganyar tahun demikian pula nilai sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan kepada motor yang mendasarkan adik mencapai rp. (seratus lima trilyun delapan ratus dua puluh lima milyar rupiah) tahun kemudian meningkat menjadi rp. (serratus dua puluh sembilan tiga ratus empat puluh dua milyar rupiah) periode tahun apabila ditarik data keseluruhan, stabilitas juga diperlihatkan oleh seluruh lapangan usaha yang ada dalam pdrb provinsi jawa tengah tersebut. hal ini menunjukkan bahwa perekonomian jawa tengah selama kurun waktu tahun mampu tumbuh stabil. pdrb jawa tengah apabila dilihat dari sisi pengeluaran selama kurun waktu tahun menunjukkan bahwa peran konsumsi rumah tangga mampu dijaga pada kisaran (enam puluh dua koma tujuh puluh) pada tahun dan (enam puluh koma tujuh puluh satu) pada tahun peran investasi yang ditunjukkan oleh konsumsi sektor swasta dan pembentukan modal tetap bruto pmb) juga terus mengalami perbaikan selama (lima) tahun yaitu dari (dua puluh sembilan koma delapan belas) pada tahun menjadi (tiga puluh koma sembilan puluh) pada tahun namun demikian, ekspor impor masih terus menjadi perhatian karena selalu mengalami defisit yaitu us$ (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dollar amerika) pada tahun dan us$ (tujuh ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu dollar amerika) pada tahun dengan melihat perkembangan ini maka pertumbuhan ekonomi jawa tengah sangat optimistik dapat terus tumbuh pada (lima) tahun kedepatentang perangkat daerah, yang menjadi dasar pelaksanaan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pemerintahan daerah dilaksanakan secara efektif pada tahun melalui perubahan struktur organisasi recid a0paten taifun iii pemerintah daerah(lima) tahun depan berdasarkan gambaran ekonomi selama kurun waktu tahun akan terus mengalami pertumbuhan yang optimistik(tabel iii. perkembangan ekonomi jawa tengah tahun indikator pdrb kapita (juta rp) inflasi (%) perum bulan ekonomi f%) tingkat pengangguran terbuka tpt) (%) angka kemiskinan (%) indeks gini ipm index pembangunan gender ipg) indeks kualitas lingkungan hidup ikh) sumber: rancangan akhir rpm prov. jateng, hal ix utr.tr;ii"g g oac tii'.ii kadipaten karanganyar taifegional bruto pdrb), indeks harga konsumen ihk), tingkat inflasi dan pendapatan per kapita. sebagai salah satu indikator pdrb adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu tahun).ratus lima puluh milyar, dua ratus tujuh puluh tujuh juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). gambaran nilai dan pertumbuhan pdrb dapat dilihat pada tabel iii. tabel iii. pdrb atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan ______ kabupaten karanganyar tahun 2018_______ tahun pdrb adb pdrb adik jum lah perum bulan jum lah perum bulan juta rp) (%) juta rp) (%) sumber: bps kabupaten karanganyar, produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha kabupaten karanganyar tahun dapat dilihat pada tabel iii. dan tabel iii. xa paten karanganyar taifun tabel iii.. t,u jasa lainnya pdrb adb ten j19 tabel iii.han eceran, reparasi mobil dan sepeda xa0paten karanganyar taifun iii lapangan usahs9. real estat mjjadikbupaten karanganyar yang berpedoman pada semboyan intanpari industri menyumbang sekitar (empat puluh lima koma enam puluh delapan persen), pertanian menyumbang sekitar (tiga belas koma empat puluh lima persen) dan pariwisata, perdagangan dan jasa menyumbang sekitar (sebelas koma lima belas persen)). gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel iii. tabel iii.oc xa uj?aten saran#anyar taifun iii lapangan usaha tahun (%) jasa lainnya pdrb sumber bps kabupaten karanganyar, pertumbuhan ekonomi wilayah eks karesidenan surakarta subosukawonosraten) tahun mengalami peningkatan nilai. pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi kabupaten karanganyar yangng hanya mencapai (lima koma empat puluh satu persen). tabel iii. pertumbuhsumber bps kab. karanganyar, inflasi selama kurun waktu lima tahun tahun hingga tahun menunjukan kondisi yang positif, yaitu pada tahun sebesar (delapan koma tujuh puluh persen) dan pada tahun menjadi sebesar (tiga koma lima belas persen) atau mengalami penurunan, namun realisasi tahun dibandingkan tahun sebesar (satu koma sembilan puluh tiga persen), inflasi kabupaten karanganyar mengalami kenaikan (naik sebesar (satu koma dua puluh dua) poin). hal ini menunjukkan terjadi kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. kenaikan inflasi ini akan berpengaruh terhadap peningkatan garis kemiskinan kabupaten karanganyar yang mengakibatkan daya beli penduduk miskin semakin melemah. selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. xa uj?aten karanganyar taifun kab. karanganyar kan dengan provinsi jawa tengah dan nasional (%) pdrb perkapita pdrb per kapita dapat dijadikan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah. perkembangan pdrb per kapita kabupaten karang anyar adb dan adik menunjukkan adanya peningkatan dari tahun tahun. pada tahun pdrb per kapita adb kabupaten karanganyar sebesar rp. (tiga puluh sembilan juta empat ribu tiga artis enam puluh rupiah) atau naik sebesar (enam puluh tiga koma sembilan puluh sembilan persen) dari tahun kondisi yang sama terjadi pada pdrb per kapita adik tahun yang juga mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar pdrb per kapita adb. perkembangan pdrb per kapita kabupaten karanganyar pada tahun sampai dengan tahun menunjukkan kinerja yang positif naik per tahunnya, yaitu pada tahun sebesar rp. (dua puluh enam juta empat ratus empat pulih lima ribu rupiah) dan pada tahun menjadi sebesar rp. (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah). hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat kabupaten karanganyar (semakin sejahtera). gambaran perkembangan pdrb per kapita atas dasar harga berlaku (adb), selengkapnya pada gambar xa kapten karanganyar 7a iun sum ber kabupaten karanganyar, gambar pdrb per kapita atas dasar harga berlaku (adb) juta tahun) perbandingan pdrb per kapita kabupaten karanganyar pada tahun sebesar rp. (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya menempati posisi tertinggi. tantangan dan prospek pengembangan perekonomian daerah isu strategis pembangunan karanganyar tahun adalah sebagai berikut; kemiskinan perkembangan jumlah penduduk miskin kabupaten karanganyar pada kurun waktu tahun hingga tahun (posisi maret) terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun sebanyak jiwa atau sebesar (lima belas koma dua puluh sembilan persen) turun menjadi jiwa atau sebesar (sepuluh koma nol satu persen) pada tahun posisi ini berada diatas persentase nasional tetapi dibawah persentase penduduk miskin jawa tengah. selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. recid cafrupaten karanganyar tafsir iii v.u 201s karanganyar jaw tengah nasional sumber: spk kab. karanganyar, baperlitbang gambar perkembangan garis kemiskinan kabupaten karanganyar, jawa tengah dan nasional tahun rupiah kapita bulan) perkembangan garis kemiskinan kabupaten karanganyar pada tahun hingga terus mengalami kenaikan per tahun, yaitu pada tahun sebesar rp. (dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) kapita bulan hingga pada tahun meningkat menjadi sebesar rp. (tiga ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) kapita bulan. selain itu, garis kemiskinan kabupaten karanganyar selama kurun waktu lima tahun tersebut berada atas capaian garis kemiskinan jawa tengah. kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya capaian garis kemiskinan jawa tengah dan nasional. daya saing ekonomi pertumbuhan ekonomi kabupaten karanganyar terjadi fluktuasi, yaitu pada dari tahun sampai tahun mengalami kenaikan dari (empat koma sembilan puluh lima persen) menjadi (lima koma sembilan puluh persen), namun pada tahun hingga tahun terus mengalami penurunan menjadi sebesar (lima koma lima puluh dua persen) dan pada tahun mengalami kenaikan menjadi (lima koma sembilan puluh delapan persen). pdrb per kapita kabupaten karanganyar dibandingkan dengan perkembangan pdrb per kapita adb provinsi jawa tengah dan nasional, masih relevan atau sama sama terus mengalami peningkatan dari tahun sampai dengan tahun perbandingan pdrb per kapita kabupaten karanganyar pada jcp2) xa iij?aten karanganyar tabiin iii j. tahun sebesar rp. (tiga ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) bulan berada atas jawa tengah sebesar rp. (tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) bulan dan dibawah capaian nasional sebesar rp. (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) bulan. inflasi kabupaten karanganyar mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif dalam kurun waktu tahun sampai dengan tahun inflasi kabupaten karanganyar pernah mengalami peningkatan pada tahun mencapai (delapan koma tujuh puluh persen) dan tahun kembali naik menjadi sebesar (lima koma delapan puluh enam persen), dan turun tahun sebesar (tiga koma lima belas persen), masih dibawah capaian inflasi jawa tengah (tiga koma tujuh puluh satu persen) dan nasional (tiga koma enam puluh satu persen), sedangkan dibandingkan dengan capaian kabupaten lain disekitarnya berada posisi tertinggi, kualitas dan daya saing sumberdaya manusia pada tahun sampai dengan tahun indeks pembangunan manusia ipm) kabupaten karanganyar mengalami peningkatan tiap tahun, yaitu pada tahun sebesar (tujuh puluh satu) meningkat menjadi (tujuh puluh lima koma dua puluh dua) pada tahun kondisi tersebut menunjukan kategori tinggi karena sudah berada atas angka (tujuh puluh). peningkatan capaian ipm kabupaten karanganyar dalam kurun waktu tahun sampai dengan tahun relevan terhadap peningkatan ipm provinsi jawa tengah sebesar (tujuh puluh koma lima puluh dua) dan nasional sebesar (tujuh puluh koma delapan puluh satu). perkembangan angka harapan hidup kabupaten karanganyar pada tahun hingga tahun terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun sebesar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh satu) tahun dan pada tahun menjadi sebesar (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh satu) tahun. kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan angka harapan hidup provinsi jawa tengah sebesar (tujuh puluh empat koma nol delapan) tahun dan nasional (tujuh puluh satu koma nol enam). l ,rwr< mi jp r^.^rn nil %xp2) a6paten aran#anyar ta iun isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif. tantangannya selain terkait dengan kualitas sdm juga terkait isu radikalisme, terorisme, dan ancaman napa pada penduduk usia produktif, serta kecenderungan meningkatnya usia lanjut (non produktif). sehingga perlu upaya antisipasi melalui perkuatan mental dan spiritual masyarakat. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang cukup penting. karena isu sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini sudah menjadi isu global dan nasional, terutama terkait dengan isu perubahan iklim. selain itu, kerusakan ekosistem pegunungan (daerah resapan, ruang terbuka hijau, alih guna lahan, kebakaran dan banjir dll) menjadi perhatian, untuk mempertahankan keberlanjutan pembangunan. isu yang saat ini mencuat antara laidan lainnya. tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan pemerintahan memerlukan adanya peningkatan kualitas profesionalisme dan pengembangan kompetensi sdm aparatur, sistem informasi manajemen pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online yang terintegrasi dan powerless, peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dalam rangka good governance dan clean government, peningkatan ketahanan ideologi pancasila, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, teroris, hate speech dan oclc news dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta konduktivitas wilayah. kedaulatan pangan dan energi pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. tantangannya tidak hanya terkait dengantantangan lain adalah bagaimanakpd xathipaten saran^anyar tafsir mentah maupun olahan dan perlunya yang masih rendah, kesenjangan wilayah wilayah kabupaten karanganyar saat ini perkembangannya belum merata, daerah bagian selatan, utara dan timur relatif kalah maju dibanding wilayah barat dan pusat pemerintahan kabupaten karanganyar. untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah daerah tertinggal dengan pusat pusat pertumbuhan, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai. selain itu tantangan lain adalah penyediaan sarana dasar seperti rumah layak huni, dengan dilengkapi fasilitas sanitasi, air bersih layak, dan listrik. secara ringkas target capaian indikator makro pembangunan kabupaten karanganyar dalam bentuk tabel berikut: tabel iii. target capaian indikator makro pembangunan daerah kabupaten karanganyar tahun ______ _____ ind ato pdrb tas arga berlaku rp) pdrb tas arga konstan (putar p.) rtu kolom isian ipm tingkat pengangguran erb (tpt) inflasi pdrb erk ita (adb) rp. ngka arap hidup er: baperlitbang, (diolah) kerangka keuangan daerah kebijakan keuangan daerah kabupaten karanganyar tahun dijelaskan oleh kebijakan; ca0paten karanganyar ta iun if tabel iii. pendapatan tahun dan proyeksi pendapatan tahun kode rek urair. prov pemda lainnya pendapatan lainnya sumber: bkd,secara optimal, diperlukan suatu arah kebijakan belanja yang tepat.da ahxt) kabupaten karanganyar taifun iii belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif , sehingga prioritas belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan dianggarkan untuk mencapai hal tersebut. arah kebijakan belanja daerah digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten karanganyar yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.(). untuk menjalankan urusan wajib maupun urusan pilihan, maka pemerintah kabupaten karanganyar merumuskan program program maupun kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai pada tahun kpd xa6paten karanganyar tahun tabel iii. belanja tahun dan proyeksi belanja tahun uraian tahu ber: bkd,. belanja langsung perangkat daerah, harus dipertanggungjawabkan hasilnya oleh perangkat daerah tersebut. belanja tidak langsung disediakan oleh perangkat daerah dan dilaksanakan oleh penerima bantuan, hibah atau perangkat daerah sendiri, sehingga keberhasilan program kegiatan sangat bergantung pada kerjasama antara perangkat daerah dan penerima bantuan atau hibahkebijakan pembiayaan daerah dan diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. sedangkan pembiayaan daerah danpembiayaan tahun dan proyeksi pembiayaan tahun uraian tahun rperah pembayaran bunga pinjaman daerah pembiayaan netto sumber: bkd, xxz> xa paten karanganyar 7a tun 20jg iii babegratif dan spasial this).li. arah kebijakdalam rangka mendukung (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk; meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan; memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi. untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan; peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; pemerataan layanan pendidikan berkualitas; pemerataan layanan pendidikan berkualitas; pengentasan kemiskinan; pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa. prioritas nasional infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau; mengembangkan aksesibilitas transportasi kawasan tertinggal, terdepan dan terluar; meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan; rtd xa6paten karanganyar th iun |v;;untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas adalah perluasan infrastruktur dasar; penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana; peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi; peningkatan infrastruktur perkotaan; perluasan teknologi informasi dan komunikasi. prioritas nasional nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah umkm); mempercepat transformasi struktural; meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing; menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi; membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas adalah penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah umkm); ifl. qn.i .nii' t^ ~,ui tiu:ri guci gcc gv .ai1 rtx) xa paten saran^anyar taifun vh3 peningkatan nilai tambah dan investasi sektor riil dan industrialisasi; peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja; peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri tkn); penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. prioritas nasional ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan meningkatkan energi baru dan terbarukan ebt) untuk memenuhi kebutuhan energi; meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas; meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air; meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim; mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana. untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air; pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru dan terbarukan ebt); peningkatan kualitas lingkungan hidup; penguatan ketahanan bencana. prioritas nasional stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan meningkatkan posisi kekuatan pertahanan; meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional; menegakkan hukum dan anti korupsi; membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penang gulungan terorisme serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; rkd kadipaten karanganyar taifun meningkatkan keamanan dunia maya (siber). untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas adalah program prioritas penguatan kemampuan pertahanan; peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional; penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi; penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut; penanggulangan narkotika dan penguatan kamtibmas. sesuai dengan tema rkp tahun rpm peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas*(lima koma tiga persen) sampai dengan (lima koma lima persen). inflasi secara nasional berkisar antara (dua persen) sampai dengan (empat persen); sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran (delapan koma lima persen) sampai dengan (sembilan persen); ipm menjadi (tujuh puluh dua koma lima); gini rasio pada kisaran (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) sampai dengan (nol koma tiga ratus delapan puluh) dan tingkat pengangguran terbuka (empat koma delapan persen) sampai dengan (lima koma satu persen)(empat koma enam puluh dua persen), jawa bali (lima koma tujuh puluh empat persen), kalimantan (empat koma nol delapan persen), sulawesi (enam koma enam puluh delapan persen), nusa tenggara (tiga koma dua belas persen), maluku (enam koma delapan puluh delapan persen) dan papua (tujuh koma delapan belas persen). xa&update karanganyar 7afin arah kebijakan dan sasaran pembangunan provinsi jawa tengah tahun pembangunan provinsi0 dengan prioritas; penguatan sustainable livelihood; penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan berupa tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kpk); penguatan sumber daya manusia pengelola basis data terpadu bdt) dalam verifikasi dan validasi;; peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia jawa tengah, fokus pada; peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan leading culture; hkt kabupaten karanganyar taifun iv i penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; peningkatan literasi masyarakat; pengembangan nilai nilai budaya masyarakat; peningkatan pendidikan keagamaan; dan peningkatan kesejahteraan bagi guru pengajar keagamaan; meningkatkan upaya promosi, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitation dalam pembangunan kesehatan, melalui: peningkatan upaya penerapan paradigma sehat (german, pubs, penanggulangan stunting penuntasan odf, peran posyandu); peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan; peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan;; peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak, melalui: pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; peningkatan akses politik untuk perempuan; dan pencegahan perdagangan manusia; penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun non potensial antara lain melalui: pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, pelayanan penyakit ketukan (senecsent diseases) dan degeneratif peningkatan kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, prasarana dan sarana umum, bantuan hukum, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial; dan pemberian literasi tentang pentingnya tabungan (savings) sebagai bentuk jaminan perlindungan hari 'iw > ntw r;. .i. i's skpd xa6paten karanganyar taifun iv tua; keterpaduan antar daerah dan sektor dalam upaya pengendalian kependudukan melalui penyusunan kebijakan pembangunan kualitas kependudukan. peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan, fokus: peningkatan kemampuan petani; penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha asuransi petani; pengembangan pertanian terintegrasi; perbaikan prasarana sarana pertanian; meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan, melalui:; peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan; serta perbaikan tata niaga perikanan; optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutanperwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan, melalui operasional sistem logistik daerah oleh badan usaha milik daerah bumi) pangan; peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah, melalui: pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja; rk'pd taifun peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri; pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri kecil dan menengah (modal, pemasaran dan standarisasi produk); pengembangan bahan baku industri substitusi penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi; serta integrasi antar sektor pendukung;kowisata dan pengembangan daya tarik wisata; perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif, melalui: perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka; pengembangan digital investment promotion; mendorong perwujudan investasi hijau; dan peningkatan sinergi pengembangan investasi pemerintah dengan dunia usaha; peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang serta konektivitas antar perdesaan, dan wilayah kemiskinan; peningkatan kualitas lingkungan, melalui: pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan; konservasi lingkungan; pemulihan kembali lingkungan; peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, melalui: peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; impor; peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air; pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan ebt); peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan; penguatan ketahananfokus pada: peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) melalui kunjungan lapangan (roadshow) dalam rangka menuju nilai ikm; peningkatan manajemen pemerintahan yang besi dan akuntabel; perwujudan sisistem merit secara transparan, obyektif dan akuntabel; peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan;lalui pemberdayaan kader siaga trantibum kst). arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun yaitu: persentase penurunan konflik sara sebesar (lima belas persen); rpd kabupaten karanganyar 7a iun indeks reformasi birokrasi sebesar (delapan puluh); angka kemiskinan turun menjadi (sembilan koma delapan puluh satu persen); indeks gini sebesar (nol koma tiga puluh empat); tingkat pengangguran terbuka sebesar (empat koma tiga puluh tiga persen); pertumbuhan ekonomi antara (lima koma empat persen) sampai dengan (lima koma delapan persen); inflasi pada angka pdrb per kapita sebesar rp. (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); indeks williamson sebesar (nol koma lima puluh sembilan); nilai tukar petani sebesar (serratus dua koma empat puluh dua); indeks pembangunan manusia sebesar (tujuh puluh dua); indeks pembangunan gender sebesar (sembilan puluh dua koma dua puluh lima); dan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar (enam puluh enam koma delapan puluh tujuh).: sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa sma smk; peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guruadan usaha milik desa bum des) dan pelatihan startup untuk wirausaha muda; xafiuj?aten karanganyar taifun iv menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan; pengembangan transportasi massalsakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (arah kebijakanadalah melanjutkan keberlanjutan capaian perencanaan tahun dengan fokus yaitu pembangunan sdm berkarakter unggul, inovatif, maju dan tangguh, serta melanjutkan pembangunadalah: pemenuhan layanan pendidikan yang berkarakter, berkualitas, dan inklusif, melalui pemerataan sarana prasarana; pemerataan kualitas sdm pendidikan; pengembangan system kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan; dan jaminan sosial bantuan pendidikan. pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan inklusif, melalui pemerataan sarana prasarana; pemerataan rasio sdm kesehatan; pengembangan system kebijakan penyelenggaraan kesehatan, dan jaminan bantuan sosial kesehatan. dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten karanganyar tahun yaitu pembangunan sdm berkarakter budaya unggul, melalui:ri: pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong insentif meningkatnya pemuda berprestasi;:ancafiupaten karanganyar 7a zunah anak, melalui:anggaran dprd menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari lembaga eksekutif, yaitu: pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas,, yang paling penting adalah, diimbangi dengan upaya pemeliharaan secara rutin serta berkala, sehingga masyarakat aman dan nyaman dalam beraktifitas. pengembangan wilayah kabupaten karanganyar bagian barat yaitu kecamatan colomadu dan gondangrejo, segera dilaksanakan dan upayakan segera bisa bersaing keindahannya dengan kota solo dan solo baru, ruas jalan dari dan menuju pintu tol koran,. penyediaan lapangan pekerjaan sector sektor yang berkaitan dengan jasa, peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah pad) terhadap pendapatan daerah. buatkan program untuk pengentasan kemiskinan dan mengurangi distribusi pendapatan, meningkatkan cakupan recid a6tw aten ara 7a iu iv pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pendidikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman. peningkatan peran balai latihan kerja (blk) dan permodalan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam berwirausahamendorong terciptanya one village one product (satu desa satu produk), untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa,buatlah program pengelolaan persamaan, ruang terbuka hijau, taman kota, permukiman kumuh melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengelolaan pasar desa dan kelurahan, selanjutnya peningkatan trantibum dan toleransi masyarakat serta reformasi birokrasi. pembangunan manusia berbasis keluarga dan pengentasan kemiskinan, pemantauan sarana prasarana wilayah, peningkatan produktivitas sektor sektor unggulan dan ekonomi kreatif serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. upayakan pendidikan gratis sampai tingkat sma, dengan cara pemerintah kabupaten karanganyar harus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi jawa tengah, mengingat kewenangan pendidikan menengah, sekarang ada pemerintah provinsi. maksimalkan pemberdayaan perempuan agar para ibu ibu dapat lebih mandiri serta mendapatkan posisi dan peran yang layak, karena dengan cara ini, salah satu upaya untuk dapat karanganyar taifun menekan angka perceraian yang masih tergolong tinggi kabupaten karanganyar. penyelesaian keikutsertaan masyarakat miskin dalam progpeningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat yang cepat, tepat dan murah, upayakan pelayanan ktp dansekretariat dprdnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. buatlah program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas keagamaan, sehingga seluruh masyarakat kabupaten karanganyar dapat guru rukun dan hidup tentram dengan sesame warga lainnya tanpa membeda bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. buatlah program untuk memfasilitasi kreatifitas kegiatan masyarakat dan pelestarian nilai nilai luhur budaya jawa, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuhsasaran makro pembangunan karanganyar tahun beberapa sasaran makro pembangunan kabupaten karanganyar yang direncanakan akan dicapai tahun adalah hx?d ca&paten karanganyar taifun tabel iv. rencana capaian target indikator kinerja utama pemerintah _________ daerah dan perangkat daerah_____ ________ indikator kinerja utama pemerintah kabupaten karanganyar dan perangkat daerah targetinternasional angka kemiskinan pengeluaran perkapita rp. juta) paten ara taifun jv t7 indikator kinerja utama pemerintah kabupaten karanganyar dan perangkat daerah target persentase penuruindeks profesionalitas pegawai ipp) asn ikm kabupaten mayoritas spip indeks arsip sum ber: baperlitbang, dalam rangka mencapai sasaran tersebut perlu diwujudkan satu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan karanganyar serta sebagai upaya pemerataan pembangunan, dalam perencanaan pembangunan daerah memperhatikan hal hal berikut:, sinergi program kegiatan, sasaran dan lokus dalam upaya pengurangan kemiskinan mendasarkan basis data terpadu utamanya daerah kumuh perkotaan. pembangunan kewilayahan berpedoman pada potensi dan rencana tata ruang dan wilayah, antara lain pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; pengembangan kawasan agropolitan dan megapolitan penari, karangpandan, ngargoyoso, dan tawangmangu; kawasan industri gondangrejo dan kebakkramat; pengembangan industri kerajinan berbasis potensi lokal; pengembangan kawasan strategis peruntukan wisata dan sosial budaya; pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; pengembangan infrastruktur diarahkan guna percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan disparitas wilayah, keterpaduan dan dukungan penanganan terhadap proyek strategis nasional dan provinsi karanganyar. rxp2? afu ten ara a iu iv (l8 bantuan keuangan kabupaten kepada pemerintah desa diprioritaskan pada: kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat desa, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, dapat mendorong perekonomian dan mempercepat pencapaian program strategis kabupaten serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan selesai pada tahun berkenaan. lokasi kegiatan diutamakan pada kawasan perbatasan lintas kecamatan, kawasan perbatasan lintas desa kelurahan, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca bencana alam, kawasan pariwisata, kawasan kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan. peningkatan ruas jalan perbatasan, ruas jalan yang mempunyai akses langsung atau merupakan jalur alternatif jalan kabupaten provinsi, peningkatan aksesibilitas daerah terisolir dan kemiskinan tinggi, ruas jalan pendukung sektor pariwisata, industri dan pertanian.dan sarira kesehatan lainnya. peningkatan daya tarik obyek pariwisata unggulan dan pembangunan sarana prasarana ekonomi kerakyatan berupa pasar tradisional. peningkatan ketahanan masyarakat desa. rx?v xafoip>aten karanganyar taifun iv bab rencana kerja dan pendanaan daerah prioritas pembangunan daerah kabupaten karanganyar tahun dengan tema maju dan tangguh dengan fokus yang diprioritaskan untuk rkd tahun yaitu pembangunan sumber daya manusia berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur". rencana kerja tahun rencana kerja secara ringkas merupakan kumpulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun dengan indikator dan target yang telah ditentukan.x2*d calhipaten karanganyar itnangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan urusan pemerintahanperangkat daerahurusan wajib pelayanan dasar tabel v.l. urusan wajib pelayanan dasar dan program perangkat daerah pelaksana opd) tahun urusan program opd pendidikan program layanan ilustrasi erk ran disdikbud program peningkatan ratu disdikbud program peningkatan kapasitas ber aya ratu disdikbud program atan engel tangan sistem gelap ran cap akan kerja disdikbud program pendidikan nak sia ini disdikbud program wajib belajar pendidikan asar sem bilan disdikbud 21xp1> xa paten karanganyar 7a tun urusan program opd program pendidikan non form disdikbud program aan ketenagaan sisi aan disdikbud program manajer layanan pendidikan disdikbud kesehatan program layanan ilustrasi erk ran dinkes program peningkatan ratu dinkes program atan asias aya ratu dinkes program atan pengen sistem gelap ran cap akan kinerja dinkes program aya kesehatan dinkes program kesehatan masyarakat dinkes program layanan kesehatan dinkes program pencegahan pengendalian penyakit dinkes pekerjaan umum dan penataan ruang program play istri ran pupr program atan pupr program atan sita pupr program atan pengen sistem pelaporan cap akan era pupr program fra seru jem atan pupr program engel tangan pengelolaan rin irigasi, raw marin aliran lain pupr program pengen kerja pengelolaan air air lim bah dom etik, lingkungan pupr program seru si, pengendalian pupr eru rakyat asan erm kim program engel tangan eru dishubpkp program pengelolaan real akam dishubpkp tentram an, ketertiban perlindungan masyarakat program layanan ilustrasi erk ran satpol, kesbangpol, bpbd program atan ratu satpol, kesbangpol, bpbd program atan disiplin satpol, kesbangpol, bpbd program atan asias aya ratu satpol, kesbangpol, bpbd program atan engel tangan sistem gelap ran cap ija satpol, kesbangpol, bpbd program atan lingkungan satpol program alih arahan tra tib pecahan tin krim final satpol program pem erd aan menjaga tertib eam satpol program atan esia aan ceg satpol rxp> cath aten karanganyar a iu f ~ urusan program opd program atan ideologi etal kesbangpol program atan aspadaan daerah etal masyarakat kesbangpol program atan politik alam negeri asyarakatan kesbangpol program pencegahan ini peran lan alam bpbd sosial program layanan ilustrasi erk ran dinas program atan ratu dinas program atan asias ber aya ratu dinas program atan pengen sistem gelap ran cap akan kerja dinas program bersamaan aan sosial dinas program perlindungan rehabilitasi sosial dinas urusan waj bukan pelayanan dasar tabel urusan wajib bukan pelayanan dasar, program dan perangkat daerah pelaksana opd) tahun urusan program opd tenaga kerja program perlindungan engel tangan lem bagi ketenagakerjaan disdagnaker kapuk program atan kualitas, produktivitas atan tenaga kerja disdagnaker kapuk bersamaan trem perlindungan nak program layanan ilustrasi erk ran dp3apps program atan ratu dp3apps program atan pengen sistem gelap ran cap akan kerja dp3apps program atan kualitas hidup trem nak dp3apps program perlindungan trem nak dp3apps program keluarga eja tera dp3apps angan program atan etal angan dispertan rta program atasan asian pem isikan, aan jabatan setda lingkungan hidup program play istri dlh program atan dlh program atan sita daya dlh program atan pengen tangan sistem gelap ran kerja dlh program pengendalian cem aran eru sak lingkungan hidup dlh program atan lita inform asi erd alam lin dlh cpv xa paten karanganyar 7a iun urusan program opd program atan pengendalian polusi dlh program pengkajian penegakan lingkungan dlh program pengelolaan sam lim bah, erb dlh ilustrasi catatan sipil program layanan ilustrasi erk ran disdukcapil program atan ratu disdukcapil program atan kapasitas ber aya ratu disdukcapil program atan engel tangan sistem gelap ran era disdukcapil program ilustrasi pendudukan disdukcapil bersamaan masyarakat esa program layanan ilustrasi erk ran dispermasd program atan ratu dispermasd program atan asias aya ratu dispermasd program atan engel tangan sistem gelap ran cap akan era dispermasd program peningkatan pemberdayaan masyarakat erd ejaan dispermasd program atan fisip alam esa dispermasd program atan lita istri penyelenggaraan erin tah dispermasd program bersamaan sah kolom asy arak eigasai dalam engel tangan asan erd ejaan dispermasd pengendalian keluarga eren can program atan sertaan keluarga eren can dpp3apps program pengendalian dpp3apps erh program play istri ran dishubpkp program atan dishubpkp program atan sita daya dishubpkp program atan engel tangan sistem gelap ran cap akan era dishubpkp program fasilitas erh dishubpkp program rehabilitasi peliharaan fasilitas lla dishubpkp program atan layanan angkutan dishubpkp program atan kelaikan pengoperasian kendaraan erm motor dishubpkp program atan engah asan penertiban lalulintas dishubpkp animasi inform atika program play istri ran diskominfo program atan diskominfo program atan sita daya diskominfo sctv kabupaten 7a iu urusan program opd program atan engel tangan sistem gelap ran cap akan kerja diskominfo program engel tangan animasi, inform asi dia assa diskominfo program eigasai inform asi dia assa diskominfo program tim alias jabatan teknologi inform asi diskominfo operasi kecil menengah program cip than iklim kecil menengah induksi disdagnaker kapuk modal program layanan ilustrasi erk ran dpmptsp program atan ratu dpmptsp program atan disiplin dpmptsp program peningkatan asias ber aya ratu dpmptsp program atan engel tangan sistem pelaporan cap akan kerja dpmptsp program atan prom osi eigasai investasi dpmptsp program atan iklim investasi realisasi investasi dpmptsp pem udaan lah aga program peningkatan eran rta pem udaan disparpor program binaan asy arak atan olahraga disparpor program atan olahraga disparpor statistik program engel tangan si titik daerah diskominfo sersan ian program sersan ian daerah diskominfo kebudayaan program engel tangan nilai udara disdikbud program pengelolaan beragam disdikbud erp tak aan program layanan ilustrasi erk ran dihapus program peningkatan ratu dihapus program atan asias aya ratu dihapus program atan pengen tangan sistem gelap ran cap akan kerja dihapus program engel tangan aca dihapus program atan layanan erp tak aan dihapus program atan erp tak aan dihapus kearsipan program erb aik sistem istri arsip dihapus program alam atan pelestarian arsip dihapus 21x2* xa paten karanganyar 7a tun urusan pilihan tabel urusan pilihan, program dan perangkat daerah pelaksana ______________ opd) tahun 2020_______________ urusan dan program opd kelautan dan perikanan program pelayanan administrasi perkantoran digunakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur digunakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur digunakan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan digunakan program pengembangan usaha perikanan digunakan pariwisata program pelayanan administrasi perkantoran disparpor program peningkatan sarana dan prasarana aparatur disparpor program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur disparpor program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan disparpor program pengembangan pariwisata disparpor program destinasi wisata disparpor pertanian program pelayanan administrasi perkantoran dispertan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dispertan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dispertan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dispertan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian dispertan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan dispertan program peningkatan sarana prasarana pertanian dispertan program peningkatan kesejahteraan petani dan pemberdayaan sdm pertanian perkebunan dispertan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak digunakan program peningkatan produksi hasil peternakan digunakan kehutanan (sudah menjadi kewenangan provinsi) energi dan sumber daya mineral perdagangan program pelayanan administrasi perkantoran disdagnaker kapuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur disdagnaker kapuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur disdagnaker kapuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan disdagnaker kapuk program pengembangan perdagangan dan pengelolaan pasar disdagnaker kapuk rx!p2? a paten 7a iu urusan program opd erin strain program engel tangan stri kecil menengah dpmptsp rans migrasi program atan kualitas, produktivitas atan tenaga era rans migrasi disdagnaker kapuk urusan penunjang urusan pemerintahan tabel urusan penunjang urusan pemerintahan, program dan perangkat daerah pelaksana opd) tahun urusan program opd ilustrasi erin tah program layanan ilustrasi erk ran setda, setwan, kec program atan ratu setda, setwan, kec program atan asias ber aya ratu setda, setwan, kec program atan engel tangan sistem laporan capaian kinerja keuangan setda, setwan, kec program pengen tangan asan saan setda program atasan eru fasilitasi erm adalah umum setda program atan penyelenggaraan erin tah esa setda program pengendalian valuasi daerah setda program atan play kedinasan setda program atan organisasi setda program atan sita lem bagi per wakilan daerah setwan program engel tangan wilayah kecamatan engah asan program layanan ilustrasi erk ran inspektorat program atan ratu inspektorat program atan engel tangan sistem pelaporan cap akan kerja inspektorat program atan sistem pen asan tern pengendalian bijak kdh inspektorat program atan profesionalisme ten erik engah asan inspektorat program aan kebijakan sistem sed engah asan inspektorat eren can aan program layanan ilustrasi erk ran baperlitbang program atan ratu baper1tiang program atan asias aya ratu baperlitbang program atan pengen tangan sistem baperlitbang flx cathy?aten saran#anyar 7a iun urusan program opd gelap ran cap kerja program daerah baperlitbang program ekonom baperlitbang program sosial baperlitbang program wilayah baperlitbang program ere engel tangan wilayah baperlitbang keuangan program layanan ilustrasi erk ran bkd program atan ratu bkd program atan asias aya ratu bkd program atan pengen sistem gelap ran cap akan kerja bkd program pengelolaan set daerah bkd program atan pengen tangan pengelolaan bkd program eren can aan anggaran bkd elegan akan, pendidikan pelatihan program layanan ilustrasi erk ran bpsdm program atan ratu bpsdm program atan asias aya ratu bpsdm program atan pengen sistem gelap ran cap akan kerja bpsdm program atan inform asi engel tangan sdm bpsdm program atan bpsdm program binaan ratu bpsdm penelitian pengen tangan program engel tangan iptek inovasi daerah baperlitbang rencanaperkiraan kemampuan pendanaan tahun adalah tabel perkiraan kemampuan pendanaan tahun kode rek uraian proyeksi th) karanganyar iu kode uraian proyeksi rek th. dana bagi hasiljum lah pendapatan sum ber: bkd, pendapatan sebesar rp. (dua trilyun, dua ratus delapan puluh sembilan milyar, dua ratus tujuh puluh dua juta, enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setelah ditambah dengan perkiraan lpa tahun sebelumnya sebesar rp. (seratus delapan puluh lima milyar, tujuh puluh delapan juta, dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) akan diperoleh perkiraan kemampuan pendanaan tahun angk: tabel proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk "_________ mendanai pembangunan daerah tahun uraian pendapatan pencairan (sesuai perda) isa lebih riil erh itu anggaran penutup defisit anggaran menerima aan pinjam daerah total puan aan dikurangi aji pegawai bayaran pokok tan ini penyertaan modal (investasi) perintah daerah bumi kapasitas riil sum ber: baperlitbcmg diolah afapaten karanganyar ta tun dari total kapasitas riil sebesar rp. (satu trilyun, tiga ratus sembilan puluh enam milyar, empat ratus empat puluh lima juta, tujuh ratus ribu rupiah) wajib dibelanjakan untuk belanja lainnya seperti: kegiatan dana alokasi khusus dak) tahun kegiatan bagi hasil pajak retribusi desa sebesar (sepuluh persen); kegiatan alokasi dana desa; kegiatan dana desa sebesar %(sepuluh persen)sebagaimana terlampir. zxp2) 7a iu llmewujudkan kualitas pembangunan infra struktur yang memadai dan berwawasan lingkungan rasio konektivitas rasio indeks konektivitas merupakan cara dalam pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan lokasi pem bangunan akan berpengaruh pada pergerakan manusia dan barang. cara hitung indeks konektivitas; jum lah jaringan jalan; jumlah kota index kualitas lingkungan hidup indeksl.l.l. menurunnya angka kecelakaan lalu lintas penurunan angka kecelakaan rasiomeningkatnya kualitas lingkungan hidup index kualitas lingkungan hidup indekspersentase kawasan kummeningkatnya mitigasi dan penanganan bencana persentase berkurangnya korban bencana alamkorban tahun ini dibagi jum lah korban tahun lalu. meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerahtingkat inflasi meningkatnya harga harga secara dan terus ml atau bahkan spekulasi, sam pai term masuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang; cara hitung menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. indeks harga tersebut antaranya: indeks harga konsul ihk) pdrb perkapita ribupersentase kontribusi (jumlah) pdrb sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam pdrb, pada tahun berkenaan. cara hitung kontribusi pdrb jum lah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dibagi total pdrbata). target skor pola pangan harapan skorenergi dan zat gizi lainnya, (data jum lah konsul energi per kelompok pangan). cara hitung hasil perkalian antara proporsi energi dari masingmasing kelompok pangan dengan masing masing pembobotan diperoleh skor pph. meningkat ersentase kontribusi (jumlah) pdrb sektor akomodasi dan makan minum dalam pdrb, pada tahun berkenaan. cara hitung kontribusi pdrb jum lah sektor akomodasi dan makan minum, dibagi total pdrb kali meningkat nya produktivitas sektor perdagangan perum bulan pdrb sektor perdagangan persentase kontribusi (jumlah) pdrb sektor perdagangan dalam pdrb, pada tahun berkenaan. cara hitung kontribusi pdrb jum lah sektor perdagangan, dibagi total pdrb kali meningkat nya produktivitas sektor industri pengolahan perum bulan pdrb sektor industri pengolahan persentase kontribusi (jumlah) pdrb sektor industri pengolahan dalam pdrb, pada tahun berkenaan. cara hitung kontribusi pdrb jum lah sektor industri pengolahan, dibagi total pdrb kali meningkat nya nilai investasi daerah persentase perum bulan nilai investasi investormeningkat nya tingkat partisipasi angkatan kerja tak) )takinum lai iii biji'i iiwavwrw^ fiwimma'fci wwii>m> tiwi.8ia iwu?'a i^b wm! tgw biji.'fflwsarii>'in; ! m 'i big t. t5b;fe iii mi.t' wikiid' gita tawara iiyuiigr aw pita ; ;ii .i tf! ber data) target terwujudnya sdm yang berkualitas dan berdaya saing tinggi indeks pembangunan manusia (ipm) indeks pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup, kabupaten karanganyar. cara hitung ipm [x(l) dimana x(l) indeks harapan hidup; indeks pendidikan (indeks melek huruf) (indeks katadata lamasekolah) indeks ________________ standar hidup layak._________________ _________pendatang. cara hitung harapan lama sekolah tahun meningkatnya kualitas pendidikan ! >:v .:i ^y '.i! rata rata lama sekolah tahun jum lah tahun yang digunakan oleh penduduk usia tahun atas dalam menjalani pendidikan formal. cara hitung rls rata rata lama sekolah penduduk usia tahun atas lama sekolah penduduk ke i yang berusia tahun _____________ jum lah penduduk usia tahun atas_______________ meningkat nya derajat kesehatan masyarakat usia harapan hidup tahun rata rata perkiraan banyak tahun yang dapat item puh seseorang selama hidup kabupaten karanganyar dalam tahun tertentu, (banyaknya tahun yang item puh penduduk yang asih hidup sampai tertentu). cara hitung rata rata usia hidup_________________ ___________________ber data) target indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. cara hitung .'k dv si !.* terwujudnya pemerataan antar desa indeks desa membangun idm) index idm (is iek idm iidffk5 deva f e nb^gun kriket sisi indeks lingkungan \ . tv> iiv ftv h4 t'rt mii *.l alil bi' r.kl g .v' i.j'rt aur mvh. i.'im in; fi\i< indeks ketahanan sosial index meningkat nya kem ajuan dan kemandirian desa terdiri dari dimensi modal sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa penduduk, kesejahteraan sosial); dimensi kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, kebudayaan masyarakat, dan jam inan kesehatan); dimensi pendidikan (indikator akses pendidikan dasar dan menengah, akses pendidikan non formal dan akses pengetahuan); dan dimensi permukiman (indikator akses air bersih, akses sanitasi, akses listrik, dan akses informasi dan komunikasi). cara hitung lihat permendes tahun 2016_______________________ indeks ketahanan ekonomi index indeks komposit yang dibangun dari dimensi ekonomi (indikator beragam produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi logistic, akses lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah) cara hitung lihat permendes tahun 2016_______________________ indeks ketahanan lingkungan index indeks komposit yang dibangun dari dimensi ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). cara hitung lihat permendes tahun 2016________________________peduli ham adalah upaya pemerintah daerah kabupaten untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pem menahan, penegakan, dan pem ajuan hak asasi manusia. cara hitung rata rata capaian sem indikator dibagi jum lah indikator {x~ kali dim ana nilai rata rata; jum lah capaian seluruh indikator; jum lah kriteria rkd kabupaten karanganyar tahun vjindeks pembangunan kebudayaan indeks indeks ini memperlihatkan bagaimana kebudayaan menjadi unsur masyarakat yang digunakan dalam keseharian. cara hitung ata rata persentase budaya yang dilestarikan dan persentase kelompok seni budaya vang aktif. prestasi pemuda dan olah raga jumlah jum lah ara yang dihasilkan oleh pem uda kab. karanganyar dalam kejuaraan dalam satu tahun, lah penduduk kali ipg indeks pembangunan gender) indeks indeks pem bangunan gender ipg) merupakan indeks pencapaian kem puan dasar pem bangunan manusia yang sam seperti indeks pembangunan manusia (ipm) dengan memperhatikan ketimpangan gender. cara hitung ipg diformulasikan sebagai rasio ipm perempuan dan ipm laki laki. meningkat nya kualitas keagamaan dalam keberagaman penurunan kasus gangguan team anan, ketertiban, dan kenyamanan kasus jum lah kasus gangguan team anan, ketertiban, dan kenya anan yang terjadi dalam satu tahun, yang masuk dalam berita nasional dan regional. cara hitung hitungan kejadian dalam satu tahun. persentase tertangani persentase pengendalian kasus konflik sara (iwiteiwiwajyjwitf! jadi >f hama py igmtia{e h> win wara tiri l ivw i ttfnii iffi stw biy aat w*^ygrutfig* ig3ii w i>i<aif iia** tt^ n't' w&w.wupiatm ray e'|'a btg is^^g ji big<rs>x.n^ riff rkd kabupaten karanganyar tahun vi tujuan dan sasaran indikator kinerja utama . satuan penjelasan formulasi pengukuran. tipe perhitungan dan sumber data) target meningkat ra hitung jum lah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (dilakukan pemeliharaan, perawatan) dalam satu tahun, dibagi jum lah benda, situs dan kawasan cagar budaya, yang dimiliki (dimenangi) kabupaten kali persentase kelompok seni budaya yang aktif seni udara: segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok, yang ana memiliki keindahan secara turun tem urun dari generasi generasi, yang ada kaba karanganyar. cara hitung jum lah seni budaya yang aktif (berkegiatan dan tercatat) dalam satu tahun, dibagi jum lah seni budaya, yang dimiliki (terdaftar) kabupaten kali meningkat nya prestasi pem uda dan olah raga jum lah prestasi pemuda regional nasional internasional unit prestasi kejuaraan pem uda berbagai bidang selainjumlah prestasi olah raga regional nasional internasional unit prestasi kejuaraan pem uda berbagai bidangrkd kabupaten karanganyar tahun sim a]mv nmb www^'i'gii^w fcf iran mni mutu* iib*w*emr i!i!b mfc b!ra;*avi ,spin ' vi \'l tujuan dan sasaran indikator kinerja .utama. satuan penjelasan formulasi pengukuran, tipe perhitungan dan sum ber data) target meningkatnya kesejahteraan sosial pengeluaran perkapita rp.juta) pengeluaran rata rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsul sempersentase penangavang ada dalam satu tahun. meningkatnya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak indeks pemberdayaan gender idg) indeks indeks pemberdayaan gender idg) dihitung untuk melihat sejauh ana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. cara hitung rata rata persentase prem puan bidang politik (pemerintahan dan dprd) dan ekonomi (lembaga swasta) kabupaten layak anak skor kabupaten yang mempunyai sistem pem kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak; cara hitung berdasarkan hasil evaluasi permen pipa nomor tahun terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik indeks reformasi birokrasi indeks upaya untuk melakukan pem bayar ber daya manusia aparatur. cara hitung rata rata nilai indikator wj i' bm^^ra^^wigywgr bi)i i g^y gum hm! aiifiif ^art^awsttwj^'iang'a^w ffb gga mya>y milu ii^ jrt '. gw g t,w w' bi;<gti wk)* imr wook mi'inti biiimiiig ta. pwwapgwi^kiai trans'w bv*agar>', t bi.swi.tt6 fit k^map.a gi sow w<a izin^*!i; www^iu.ge ^ nt^gom'ij^filum.^ li*^ miw w*aia^ mieningkat sistem pemerintahan berbasis elektronik,cara hitung nilai hasil evaluasi spe nilai sakit nilai sakitnrrangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. cara hitung nilai hasil evaluasi sakit laporan keuangan pemerintah daerah opini perintahkcara hitung nilai hasil evaluasi bpk wtp indeks profesionalitas pegawai ipp) asn indeks ukuran statistik yang menunjukkancara hitung nilai hasil evaluasi bpsdm )ikm kabupaten tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukur kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam mem ran secara )peroleh pelayanan aparatur penyelenggara nui pelayanan publik dengan membandingkan mb mi "" m* nilai eft val konversi mutu rciavamam kinerja relavanam cara hitung hasil rata rata ikm opd pemkab karanganyar i;a j; ii iii 'iiw itn 'im iii^ iw iiw ita i.t i'w ,,a rt izinayoritas spip level tingkat kem tangan keset puraan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai .u1.,, tujuan pengendalian intern. z'.z\'z: cara hitung nilai hasil evaluasi . i;;:';" indeks arsip indeks indeks arsip adalah suatu label yang digunakan dalam menentukan kode arsip untuk bahkan dalam proses penyimpanan arsip. cara hitung nilai hasil evaluasi sumber:nmrkd kabupaten karanganyar tahun vl ii. aspek pelayanan umum terdiri dari: fokus layanan urusan pemerintahdalam bidangrkd kabupaten karanganyar tahun vi tabel vl2. penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahanaspek kesejahteraan masyarakat indeks pembangunan manusia nilai pengukuran perbandingan dari harapan hidup; kabupaten karanganyar. cara hitung ipm [x{ dimana indeks harapan hidup; (indeks katadata lamasekolah) inc melek huruf, pendidikan dan standar hidup, indeks pendidikan (indeks melek huruf) eks standar hidup layak. baperlit bang harapan lama sekolah tahunmendatang. cara hitung !.i l.' disdikbud rata rata lama sekolah tahun jum lah tahun yang digunakan oleh pendek pendidikan formal. cara hitung rls rls rata rata lam sekolah penduduk usia lama sekolah penduduk ke i yang berusia jum lah penduduk usia tahun atas usia tahun atas dalam menjalani tahun atas tahun disdikbud angka harapan hidup tahun rata rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup kabupaten karanganyar dalam tahun tertentu, (banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang asih hidup sam pai tertentu). cara hitung rata rata usia hidup dinkesbaperlit bang pdrb per kapitabaperlit bang. target opd pengampumlah penduduk kali baperlit banglah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja kali baperlit bang pdrb adikkonstan (harga dasar pada tahun tertentu) baperlit bang pdrb adbberlaku (harga dasar pada tahun berkenaan) baperlit bang aspek pelayanan umum b.i. layanan rusak wajib dasar b.i.l pendidikan angka partisipasi kasar apk) sd msd m paketdisdikbud angka partisipasi kasar apk) smp m tsp m ts paket disdikbudangka partisipasi umi (apm) sd m paket perbandingan antara siswa usia sd m paket pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. cara hitung '*; 'm!. p.iki1! . ti: i|i '. u i mi'k ? ) t.'inn disdikbud angka partisipasi umi (apm) smp paket perbandingan antara siswa usia p m ts paket pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. u u;. t;.:'.ur. e:vn:i.: ;je:*.r.v.r.t.k ! .cr.v:o!c u k' 't.i.r.u cara hitung disdikbud angka putus sekolah aps) sd mi ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah sd mi. cara hitung aps jumlah penduduk belum tahun yang asih sekolah: jum lah penduduk tahun) disdikbud angka putus sekolah aps) smp m ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah smp m ts. cara hitung aps( jumlah penduduk belum tahun yang asih sekolah: jum lah penduduk tahun) disdikbud sekolah pendidikan sd mi kondisi bangunan baik sekolah sd misekolah pendidikan smp m kondisi bangunan baik sekolah mp mb.i. kesehatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat rata rata cakupan pelayanan kesehatan yang menjadi standar pelayanan minimum tingkat kabupaten. cara hitung total capaian spm dibagi banyaknya spm kali dinkes cakupan pelayanan pengendalian penyakit rata rata cakupan pelayanan pengendalian penyakit tbc, dbd, malaria, dan hiv ds. cara hitung jum lah persentase capaian pelayanan pengendalian penyakit, dibagi jum lah penyakit kali dinkes cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan cakupan ketersediaan tenaga medis terhadap jum lah penduduk kabupaten dalan tahun tertentu dinkes wi iii ini oll l* wl >!(, jir iiw amg mni'a >! *"'s 2s!!!i's ss ,!!.i!lt!?. |,n nij uses^yw' fit r.ff *s* !?,!!*,k ?ss i?.!? *!,issues' !is!s?!!e? j!!?" ^p !!,?! ?!fss5 j ,l?,?^ l1! !!fs . ???? s'.rata rata persentase capaian rasio tenaga medis yang ada dibagi standar pelayanan kesehatan, kali cakupan pelayanan blue puskesmas cakupan pelayanan puskesmas dalam satu kabupaten cara hitung jum lah puskesmas dibagi jum lah kecam atan kali dinkes cakupan ketersediaan sarira kesehatan cakupan ketersediaan sarana prasarana kesehatan terhadap jum lah penduduk kabupaten dalan tahun tertentu cara hitung rata rata persentase capaian rasio sarira kesehatan yang ada (rumah sakit, poliklinik) dibagi jumlah penduduk, kali dinkes cakupan ketersediaan sarira kesehatan rujukan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. xln;r.: j. t i '!'. ?*alur.:h c.i koo' k itu titi:! cara hitung dinkes pekerjaan umum dan penataan ruang proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik cara hitung panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dibagi total panjang jalan kabupaten kali pupr proporsi jem batan dalam kondisi baik persentase jem batan kabupaten dalam kondisi baik cara hitung jum lah jem batan kabupaten dalam kondisi baik, dibagi total jem batan kabupaten kali pupr persentase rum tinggal bersantai persentase rum tinggal yang mempunyai sanitasi dalam kondisi baik cara hitung jum lah rum tinggal bersantai dalam kondisi baik, dibagi total rum tinggal, kali pupr persentase drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak term bat persentase permukiman yang mempunyai drainase dalam kondisi baik (tidak mampu) cara hitung luas permukiman berdrainase dalam kondisi baik, dibagi total luas permukiman, kali pupr persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik cara hitung luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dibagi total luas irigasi kabupaten kali pupr persentase penduduk beraksen air minum penduduk yang mendapatpupr mii ai;i' hi ^ist r9 'gm hi ! i j'ip ii iv wang>ig tyb m<ai wii' w(! ftw waaaiggiwam i'j wing^ ng^wtj tb owens^in ii ij;i iiw ft^ diisi^ i.iy ,r;jg i.w ;iw wwii.i<c tag w f ii > siti'iy sit g]yi% ,:iajfiiiiiiia^iii m raih'nduduk yang memperoleh air minum layak, dibagi total jumlah penduduk, kali proporsi rum tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan rumah tangga yang memiliki aksescara hitung jum lah yang memiliki akses air num layak, dibagi total jum lah penduduk, kali pupr rasio tem pat pemakaman per satuan penduduk daya tam pung pem akam dibandingkan dengan jum lah penduduk kabupaten dalam satu tahun. cara hitung daya tam pung pem akam dibagi jumlah penduduk kali dishub pkp rasio pelayanan jasa konstruksi dengan jum lah kegiatan per tahun anggaran jum lah layanan jasa kontruksi pupr dalam satu tahun cara hitung rasio jum lah layanan jasa kontruksi pupr, dibagi jum lah kegiatan konstruksi dalam apbd dalam satu tahun. pupr ketaatan terhadap rtrw persentase penggunaan lahan yang sesuai dengan rtrw cara hitung rasio luas bangunan (penggunaan lahan) yang sesuai dengan peruntukannya dalam rtrw, bagi luas lahan sesuai peruntukan kali pupr perum ahan rakyat dan kawasan pemukiman persentase lingkungan pemukiman kumuhdishub pkp persentase luasan permukiman kum kawasan perkotaan, perkotaan. cara hitung persentase kawasan kum luas kawasan kum dibagi luas perkotaan, kali dishub pkp proporsi rum tangga kum perkotaan jum lah rum tangga kawasan kum sebuah kota yang nya dihuni oleh masyarakat miskin, cara hitung rasio jum lah rum tangga kawasan kum dibagi jum lah rum tangga perkotaan, kali dishub pkp nmurirmi trofi nriurpr mi cj.wkupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan psu cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan psu; cara hitung k .irm '.'. ik .'. t ri r.; ^. j.utc.:: ir^.a.r.'.'n f :rt;ir. h:.r. '.vac. i s fi :n:_: dishub pkp b.i. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat penurunan kasus konflik masyarakat jum lah kasus yang meminimapersentase tertanganisatpol persentase pengendalian kasus sara cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten persentase pelayanan pemadaman peristiwa kebakaran yang kabupaten karanganyar dalam satu tahun. cara hitung jum lah kebakaran yang tertangani dibagi total jum lah kasus tercatat terlahir kali satpol sosial persentase penuruyang ada dalam satu tahun. dinas persentase penurunan jum lah miskin jum lah (rt) miskin yang mendapatkan program penanggulangan kemiskinan cara hitung jum lah (rt) miskin yang mendapatkan program penanggulangan kemiskinan, dibagi jum lah miskin, kali dinas i.*.) .,d<j|fi.(l f.'. l l* 'il hiv .fj . 14iii 'v * (1t.i*l utc s)mm ;;;. iii . u iw**.'.|^i bi*ii nr.*.*^>iv.iii4^iit lli p.l *li i^_l.iik'( * *e* ii .u ,i itj mn ^l> aj.n'n le.a *i jkupan pelayanan penanggulangan bencanaiml korban tahun ini dibagi jum lah korban tahun lalu kali bpbd b.ii layanan urusan wajib non dasar b.ii.l tenaga kerja besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan persentase pencari kerja yang terdaftar dinas, yang item pakan mendapat pekerjaan, dalam satu tahun. cara hitung pencari kerja terdaftar yang item pakan dibagi jum lah pencari kerja terdaftar kali disana kerkap ukm b.ii. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak persentase partisipasi prem puan lembaga pemerintah persentase perempuan yang bekerja lembaga pemerintah dalam satu tahun. cara hitung prem puan bekerja lembaga pemerintah dibagi jum lah asn kali dp3apps proporsi kursi yang diduduki prem puan dpr persentase perempuan yang bekerja sebagai anggota dprd dalam satu tahun. cara hitung jml prem puan dprd dibagi jumlah anggota dprd kali dp3apps partisipasi perempuan lembaga swasta persentase perempuan yang bekerja lembaga swasta dibagi jum lah tenaga lembaga swasta. cara hitung iml prem puan dprd dibagi jumlah anggota dprd kali dp3apps rasio kdrt banyaknya kejadian kekerasan dalam rum tangga yang tercatat, dibagi jum lah rum tangga dalam satu tahun cara hitung jum lah kdrt jumlah rumah tangga dp3appbanyaknya perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani, dibagi jum lah kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam satu tahun cara hitung jum lah korban tertangani jum lah kejadian kali dp3apps cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. dp3apps itu^ swn * wa^twin| i|b(ipw w<afi r8 a!i am(iwa? cfiiitt anti ^g b^ieiftngiar lang i8wip^i cr>*i<noh!;h bte i rif !i>ja5g>t ba><i a iui;g iag> w~mtf w<!^wwiitwgtgi8istri>>i a wing aet ini k''iuw wir tg'tm has mfa 'i mny htawawwa btw baati w*imam a'!9s i tiu ag.n t tamu!*aiajisqai ftc! cup^* i hui' twi :ira hitung banyaknya prem puan korban kekerasan yang dipulihkan, dibagi jum lah kekerasan terhadap perempuan dalam satu tahun kali b.ii. pangan ketersediaan pangan utama ton ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. cara hitung jumlah pangan utama yang tersedia dalam satu tahun dispertan ketersediaan energi perkapita kkal org jum lah pangaketersediaan protein perkapita jum lah proteib.ii. pertanahan persentase luas lahan bersertifikat luas lahan milik pemerintah kabupaten karanganyar yang telah bersertifikat, cara hitung luas lahan milik pem perintah yang bersertifikat dibagi luas lahan yang dimiliki kali setda b.ii. lingkungan hidup persentase penanganan sampah volume sam pah dalam satu tahun yang berhasil direduksi (ditangani) cara hitung volume sam pah yang tertangani dibagi total volume sampah dalam satu tahun kali dlh tersedianya fasilitas pengurangan sam pah perkotaan kecukupan fasilitas pengelolaan sam pah perkotaan yang tersedia cara hitung fasilitas pengelolaan sam pah perkotaan yang tersedia, dibagi kebutuhan fasilitas vang seharusnya dalam satu tahun kali dlh pencemaran status utu air tingkat kondisi utu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sum ber air dalam waktu tertentu dengan membandingkandengan baku utu air yang ditetapkan. cara hitung dengan metode tertentu store dan atau indeks pencemaran) dlh persentase jum lah usaha atau kegiatan yang mentaati persyaratan adm ilustrasi dan teknis pencegahan pencemaran air banyaknya usaha dan atau kegiatan yang tidak melakukan pencemaran air, kabupaten karanganyar dalam satu tahun. cara hitung jum lah usaha dan atau kegiatan yang tidak mencemari air, dibagi jum lah usaha dan atau kegiatan yang ada, kali dlh persentase jum lah usaha atau kegiatan sumber banyaknya usaha dan atau kegiatan yang tidak melakukan pencemaran udara, kabupaten karanganyar dalam satu tahun. dl. . tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara cara hitung jum lah usaha dan atau kegiatan yang tidak mencemari udara, dibagi jum lah usaha dan atau kegiatan yang ada, kali jum lah emisi karbon dioksida c02) metric ton banyaknya emisi karbon dioksida, wilayah pem pantauan dalam satu tahun cara hitung hasil survei dlh jum lah konsumsi bahan perusak ozon bpo) dalam metric ton metric tonpenghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata airrehabilitasi daerah resapan air luas wilayah daerah resapan air yang direhabilitasi (dihiraukan), dalam satu tahun. cara hitung hasil survei dlh cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, ukl upl, spl jum lah usaha dan atau kegiatan yang diawasi pem menahan izin lingkungan dibandingkan dengan jum lah usaha dan atau kegiatan yang diberi izin dalam satu tahun cara hitung hasil survei dlh rasio tem pat pembuangan sam pah tps) per satuan penduduk rasio tps adalah jum lah tps per jum lah penduduk. jum lah tps yang dibandingkan dengan jum lah penduduk dalam satu kabupaten dalam satu tahun. cara itu jumlah tps dibagi jumlah penduduk dlh penegakan hukum lingkungan angkavang ditindaklanjuti dlh persentase jum rsentaseyang ditindaklanjuti dibagi pelanggaran vang terlahir dan atau tercatat kali dlh presentase luasan lahan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan persentase luas lahan produksi yang mengalami kerusakan yang ditetapkan; cara hitung jum lah lahan produksi yang rusak yang tercatat yang diinformasikan publik dibagi luas lahan produksi, kali dlh rkd kabupaten karanganyar tahun vldan diinformasikan status kerusakannya persentase layanan pengelolaan lum pur tinja sistem pengelolaan air limbah spal) setempat merupakan salah satu rantai pengolahanim pur tinja, serta pem angkatan kembali dan pembuangan. cara hitung jum lah spal yang ada dibagi jum lah spal yang ditargetkan oleh pemerintah kali pupr, dlh persentase jum lah usaha kegiatan yang mengelola limbah persentase banyaknya usaha yang mengelola limbah baik secara fisik, biologi, maupun kimia sehingga menjadi tidak berbahaya atau berkurang daya racunnya. cara hitung jum lah usaha pengelolaan yang aktif, dibagi jum lah usaha pengelola limbah yang terdaftar kali dlh cakupan ipar dibangun luas wilayah layanan sistem pengelolaan air limbah spal)umpur tinja, serta pem angkatan kembali dan pembuangan. cara hitung luas wilayah layanan spal yang ada dibagi luas wilayah yang seharusnya terlayani kali dlh persentase pem menahan baku utu air limbah nilai baku utu air limbah adalah ukuran batas atau kadar pencemar dan atau jum lah unsur pence yang ditentang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas dalam sum ber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. cara itu rata rata hasil pem pantauan dalam tahun dlh cakupan ruang terbuka hijau yang tertata ruang terbuka hijau atau disingkat rth adalah suatu bentuk pem angkatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanam an; cara hitu luas ruang terbuka hijau dibagi luas wilayah perkotaan kali ruang terbuka hijau yang ideal adalah dari luas wilayah) dlh b.ii. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil cakupan kepemilikan kartu tanda penduduk ktp) persentase penduduk yang wajib memiliki ktp elektronik; cara hitung jum lah penduduk yang memiliki ktp el, dibagi jum alh penduduk yang wajib memiliki ktp el kali diaduk dapil cakupan kepemilikan akta kelahiran usia tahusia memiliki akte kelahiran kali diaduk dapil taw ribu <n e?gyxmti>h'"i . mtt ttl input j>< ' ta<ftw nw ii cirata). . target opd pengampu cakupan pengelolaan database kependudukausia memiliki akte kelahiran kali diaduk dapil b.ii. pemberdayaan masyarakat desa persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa persentase lembaga perekonomian desa yang aktif; cara hitung persentase lembaga perekonomian desa yang aktif dibagi jum lah lembaga keuangan yang ada desa kali dispar masses b.ii. pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera rata rata jum lah anak per keluarga anak rata rata jum lah anak dalam satu keluarga cara itu jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga, dalam satu tahun dp3apps rasio akseptor jum lah akseptor dalam periode (satu) tahun per pasangan usia subur pada tahun yang sama. besarnya angka partisipasi (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jum lah penduduk. cara hitung jum lah akseptor dalam periode (satu) tahun dibagi jum lah pasangan usia subur kali pada tahun yang sama dp3apps angka pemakaian kontrasepsi cpr bagi perempuan menikah usia persentase prem puan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. cara hitung membagi jum lah prem puan usia reproduksi (usia tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jum lah seluruh prem puan usia tahun, kemudian hasilnya dikali dp3apps cakupan pasangan usia subur pus) yang isterinya dibawah usia tahun persentase pasangan usia subur pus) yang istrinya dibawah tahun yang memiki resiko tinggi dalam melahirkan dan anak dilahirkan. cara itu jumlah pus istri dibawah tahun, dibagi jumlah pus dalam satu tahun b.ii. perhubungan jum lah arus penumpang angkutan umum orang angka yang menunjukkan besaran jum lah arus penumpang yang menggunakan jasa angkutan pada tahun berkenaan cara hitung jum lah arus penuh pang angkutan (bis kereta api kapal laut pesan udara) yang masuk keluar daerah selama (satu) tahun misi wff' ti jr)at^m iiiiii!im iii litt i^m iii:^ii ^j|iig iiijig tii jji cwe^^mgryyjc^iy i|^ mi mi> jaa mnt1 a sisi|if utw ^;'i nart ct i as^ir i^ ri nsm i|h ii;i i w eiwmsw bff mitsui hm!?rew!t>h^a;iie mi<!jum lah uji kir angkutan unit jum lah uji kir angkutan merupakan pengujian setiap angkutan yang diimpor, baik yang dibuat cara hitung jum lah uii kir angkutan pada tahun berkenaan jum lah pelabuhan laut udara term final bis angka yang menunjukkan jum lah pelabuhan laut dara term final bis pada tahun berkenaan cara hitung jum lah pelabuhan laut dara term final bis persentase layanan angkutan darat angka yang menunjukkan besaran angkutan darat yang melayani penuh pang pada tahun berkenaan cara hitung jum lah angkutan darat dibagi jum lah penumpang angkutan darat pada tahun berkenaan dikali persentase kepemilikan kir angkutan angka yang menunjukkan besaran angkutan yang memiliki kir pada tahun berkenaan cara hitung jum lah angkutan yang telah memiliki kir dibagi jum lah seluruh angkutan pada tahun berkenaan dikali pemasangan rambu rambu angka yang menunjukkan besaran ram bu ram lalu lintas yang telah terpasang pada tahun berkenaan cara hitung jum lah ram bu ram lalu lintas yang telah terpasang dibagi jum lah kebutuhan ram bu ram lalu lintas pada tahun berkenaan dikali jum lah orang barang melalui derm aga bandara terminal per tahun unit angka yang menunjukkan jum lah jum lah orang barang melalui derm aga bandara terminal per tahun cara hitung jum lah orang barang melalui derm aga bandara terminal per tahun persentase penurunan angka kecelakaan pada lalu lintasb.ii.l komunikasi dan informatika persentase penduduk yang menggunakan hp telepon angka yang menunjukkan besaran penduduk yang menggunakan hp telepon pada tahun berkenaan cara hitung jum lah penduduk yang menggunakan hp telepon dibagi jum lah seluruh penduduk pada tahun berkenaan dikali rkd kabupaten karanganyar tahun hindi sstuiiisiii biiiiiiirimim niiiiit mnwiiiuuiieroporsi rum tangga dengan akses internet angka yang menunjukkan jum lah rum tangga dengan akses internet pada tahun berkenaan cara hitung jum lah rum tangga dengan akses internet dibagi jum lah seluruh rum tangga pada tahun berkenaan dikali proporsi rum tangga yang memiliki komputer pribadi angka yang menunjukkan jum lah rum tangga yang memiliki komputer pribadi pada tahun berkenaan cara hitung jum lah rum tangga yang memiliki kom puter pribadi dibagi jum lah seluruh rum tangga pada tahun berkenaan dikali proporsi kasum yang sudah memiliki wifi hotspot angka yang menunjukkan jum lah kasum yang sudah memiliki wifi hotspot pada tahun berkenaan cara hitung jum lah kasum yang sudah memiliki wifi hotspot dibagi jum lah seluruh kasum pada tahun berkenaan dikali b.ii. koperasi, usaha kecil, dan menengah persentase koperasi aktif angka yang menunjukkan persentase jum lah koperasi aktif pada tahun berkenaan cara hitung jum lah koperasi aktif dibagi jum lah sem koperasi kabupaten karanganyar pada tahun berkenaan jum lah ukm non bpr lkm aktif unit angka yang menunjukkan jum lah ukm non bpr lkm aktif pada tahun berkenaan cara hitung jum lah ukm non bpr lkm aktif pada tahun berkenaan b.ii.l penanam modal persentase peningkatan jum lah investor angka yang menunjukkan besaran peningkatan jum lah investor pada tahun berkenaan cara hitung jum lah investor pada tahun berkenaan dikurangi jum lah investor tahun sebelumnya, dibagi ium lah investor tahun sebelumnya dikali b.ii.l kepemudaan dan olah raga cakupan pembinaan olahraga angka yang menunjukkan cakupan pembinaan olahraga oleh pemda pada tahun berkenaan cara hitung jum lah cabang olahraga yang dibina dibagi jum lah seluruh cabang olahraga yang ada terdaftar pada tahun berkenaan dikali persandian persentase perangkat daerah vang mengimplementasikan angka yang menunjukkan jum lah perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandingamanan informasi dan persandian cara hitung jum lah perangkat daerah yang mengimplementasikan dengan anan informasi dan persandian dibagi seluruh perangkat daerah pada tahun berkenaan dikali b.ii.l kebudayaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan angka yang menunjukkan besarancara hitungdibagi jum lah seluruh benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diusulkan pada tahun berkenaan dikali b.ii.l perpustakaan persentase pengunjung perpustakaan per tahun angka yang menunjukkan jum lah pengunjung perpustakaan pada tahun berkenaan cara hitung jum lah pengunjung perpustakaan pada tahun berkenaan persentase ketersediaan bahan pustaka angka yang menunjukkan besaran ketersediaan bahan pustaka pada tahun berkenaan cara hitu jum lah ketersediaan bahan pustaka dibagi jum lah kebutuhan bahan pustaka yang seharusnya tersedia pada tahun berkenaan dikali b.ii.l kearsipan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku angka yang menunjukkan besaran perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun berkenaan cara hitung jum lah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dibagi jum lah seluruh perangkat daerah pada tahun berkenaan dikali b.iii layanan urusan pilihan b.iii.l kelautan dan perikanan produksi perikanan ton angka yang menunjukkan jum lah produksi perikanan budidaya pada tahun berkenaan cara hitung jum lah produksi perikanan budidaya pada tahun berkenaan konsumsi ikan g org tikan yang dikonsumsi oleh masyarakat pada tahun berkenaan b.iii. pariwisatakenaikan kunjungan wisata angka yang menunjukkan besaran kenaikan kunjungan wisata pada tahun berkenaan cara hitung jum lah kunjungan wisata pada tahun berkenaan dikurangi jum lah kunjungan wisata tahun sebelumnya, dibagi jumlah kunjungan wisata tahun sebelumnya dikali b.iii. pertanian cakupan bina kelompok petani banyaknya kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari pemda pada tahun berkenaan cara hitung jum lah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda dibagi jum lah kelompok tani pada tahun berkenaan dikali b.iii. perdagangan cakupan bina kelompok pedagang usaha informalkelompok pedagang usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda dibagi jum lah kelompok pedagang usaha informal pada tahun berkenaan dikali kontribusi pendapatan pasar terhadap pad angka yang menunjukkan besaran kontribusi pendapatan pasar terhadap pad cara hitung besaran pendapatan pasar dibagi besaran pendapatan asli daerah pada tahun berkenaan dikali b.iii. perindustrian persentase perum bulan ikm angka yang menunjukkan besaran perum bulan ikm pada tahun berkenaan cara hitung jum lah ikm pada tahun berkenaan dikurangi jum lah ikm tahun sebelumnya, dibagi ikm jumlah tahun sebelumnya dikali b.iii. transmigrasi persentase transmigran swakarsa angka yang menunjukkan persentase pelaku trans migrasi yang dilaksanakan atas kem akan sendirian biaya sendiri, sedangkan pem perintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rum untuk tem pat tinggalnya cara hitung jum lah trans iran karsa dibagi jum lah seluruh trans iran pada tahun berkenaan dikali b.iv. penunjang urusan b.iv.l administrasi pemerintahan persentase realisasi kegiatan persentase jumlah realisasi kegiatan pem bangunan yang tepat waktuem bangunan yang tepat waktu cara hitung jum lah realisasi kegiatan pem bangunan yang tepat waktu dibagi jum lah seluruh realisasi kegiatan pem bangunan pada tahun berkenaan dikali persentase fasilitasi proses pengadaan barang jasa sesuai standar pelayanan persentase jum lah fasilitasi proses pengadaan barang jasa sesuai standar pelayanan cara hitung jum lah fasilitasi proses pengadaan barang jasa sesuai standar pelayanan dibagi jum lah seluruh fasilitasi proses pengadaan barang jasa pada tahun berkenaan dikali persentase agenda kerja dprd yang terealisasi persentase jum lah agenda kerja dprd yang terealisasi cara hitung jum lah agenda kerja dprd yang terealisasi dibagi jum lah seluruh agenda kerja dprd pada tahun berkenaan dikali persentase kegiatan dprd yang dipublikasikan persentase jum lah kegiatan dprd yang dipublikasikan pada tahun berkenaan cara hitung jum lah kegiatan dprd yang dipublikasikan dibagi jum lah seluruh kegiatan dprd pada tahun berkenaan dikali b.iv. pengawasan persentaseersentasecara hitungdibagi jum lah seluruh perangkat daerah dikali persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan kpk persentase jum lah rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan kpk yang ditindaklanjuti pada tahun berkenaan cara hitung jum lah rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan kpk yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total tem uan dikali persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti persentase jum lah aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti pada tahun berkenaan cara hitung jum lah aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti dibagi jum lah seluruh aduan masyarakat yang masuk pada tahun berkenaan dikali persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti persentase jum lah laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti pada tahun berkenaan cara hitung jum lah laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibagi jum lah seluruh laporan gratifikasi yang masuk pada tahun berkenaan dikali persentase perangkat daerah vang berpredikat wbk bbm persentasedibagi jum lah seluruh perangkat daerah dikali b.iv. perencanaan pembangunan persentase konsistensi program rpm dalam rkd persentase jum lah program dalam rpm yang berada rkd pada tahun berkenaan cara hitung jum lah program rpm yang berada dalam rkd dibagi jum lah seluruh program rpm pada tahun berkenaan dikali persentase konsistensi program rkd dalam apbd persentase jum lah program dalam rkd yang berada apbd pada tahun berkenaan cara hitung jum lah program rkd yang berada dalam apbd dibagi jum lah seluruh program rkd tahun berkenaan dikali persentase keterisian data informasi persentase jum lah data inform asi yang terisi pada tahun berkenaan cara hitung jum lah data inform asi yang terisi dibagi jum lah seluruh data inform asi yang harus terisi pada tahun berkenaan dikali b.iv. keuangan persentase realisasi pad persentase jum lah realisasi pendapatan asli daerah pad) pada tahun berkenaan cara hitung jum lah realisasi pendapatan asli daerah dibagi jum lah seluruh pendapatan asli daerah pada tahun berkenaan dikalipersentase jum lah klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan cara hitung jum lah klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dibagi jumlah seluruh klasifikasi dan kode rekening belanda dikali capaian realisasi pembayaran belanja persentase jum lah realisasi belanja perangkat daerah pada tahun berkenaan cara hitung jum lah realisasi belanja perangkat daerah dibagi jum lah seluruh belanja perangkat daerah pada tahun berkenaan dikali persentase jum lah koreksi audit bpk terhadap total aset yang dimiliki pemerintah daerah persentase jum lah koreksi audit bpk terhadap total aset yang dimiliki pemerintah daerah pada tahun berkenaan b.iv. kepegawaian persentase layanan adm ilustrasi kepegawaian yang sesuai standar persentase layanan adm ilustrasi kepegawaian yang sesuai standar pada tahun berkenaan cara hitung jum lah layanan adm ilustrasi kepegawaian yang sesuai standar dibagi jum lah keseluruhan layanan adm ilustrasi kepegawaian yang ada kali m^ wire w'ii ra wi* mt' g witir * iw f t w m >e film bwm mg*w* m ii ii wttmwegwpivw n mw mnn^ct^in*<>><^k mu ww sberhasil melaksanakan kode etik aturan perilaku pada tahun berkenaan cara hitung jum lah perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik aturan perilaku dibagi jum lah keseluruhan perangkat daerah yang ada kali persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian pada tahun berkenaan cara hitung jum lah perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah yang ada kali persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan simpeg persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan simpeg cara hitung jum lah sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan simpeg dibagi jumlah keseluruhan sistem informasi kepegawaian yang ada kali b.iv. pendidikan dan pelatihan persentase pejabat eselon ii, iii, jfu, jft yang memenuhi standar kompetensi persentase pejabat eselon ii, iii, jfu, jft yang memenuhi standar kompetensi pada tahun berkenaan cara hitung jum lah pejabat eselon ii, iii, jfu, jft yang penuhi standar kompetensi dibagi jumlah keseluruhan pejabat eselon ii, iii, jfu, jft kali persentase asn yang memenuhi pendidikan dan pelatihan pertahun persentase asn yang mem penuhi pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenaan cara hitung jum lah asn yang memenuhi pendidikan dan pelatihan pertahun dibagi jumlah keseluruhan asn kali b.iv. penelitian dan pengembangan persentase penerapan hasil inovasi persentase jum lah hasil inovasi yang diterapkan cara hitung jum lah hasil inovasi yang diterapkan dibagi jum lah keseluruhan hasil inovasi yang diusulkan kali aspek daya saing daerah pengeluaran perkapita org pengeluaran rata rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semuaangka kriminalitas jum lah seluruh peristiwa atau kejadian krim kualitas yang dilaporkan oleh masyarkat, atau pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian pada satu tahun;jum lah tindak kriminal tertangani dalam tahun dibagi jum lah penduduk dikali persentase pertumbuhan nilai investasiindeks kualitas lingkungan hidup nilaimaran air pencemaran udara indeks tutupan hutan sumber: rpm kab. karanganyar tahun igiwtwtwai s waw am arit iiint ifcitigti miw mt bgiaiia'ita<!i br>afl< iw*agn ri>!i<iai)aj :i niat btb bgw^antifnut ini?^ au^ kerapatan'issue mit' arti matwaniniafiiiii swi t'j*m riil iit t^< li i^iii:iaw ger h>gw i ] tg biru yii'^! g>a :i ig|t)'w iti'i kim8ia w .a mta iin rkd kabupaten karanganyar tahun vi tabel vi. indikator kinerja kunci ikk) penyelenggaraan pemerintahan _________urusan wajib pelayanan dasar ______ . . pendidikan pendidikan anak usia dini paud) disdikbud penduduk berusia tahun melek huruf (tidak buta aksara) disdikbud angka partisipasi mumi apm) sd mi paket disdikbud angka partisipasi mumi apm) smp m ts paket disdikbud angka putus sekolah aps) sd mi disdikbud angka putus sekolah aps) smp m disdikbud angka kelulusan al) sd mi disdikbud angka kelulusan al) smp m disdikbud guru yang memenuhi kualifikasi sl d iv disdikbud kesehatan cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar dinkes cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar dinkes persentase komplikasi neonatal yang ditangani dinkes persentase rumah tangga sehat dinkes cakupan desa siaga aktif dinkes cakupan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar dinkes cakupan pelayanan anak balita sesuai standar dinkes cakupan penjaringan siswa kelas cakupan keluarga sadar gizi dinkes prevalensi balita stunting dinkes prevalensi balita buruk dinkes cakupan desa kelurahan terjangkit klb ditangani dinkes pencapaian universal child immunization uci) dinkes cakupan pelayanan p2ptm ht, dm, odg) sesuai standart dinkest dinkes fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dinkes persentase tenaga kesehatan sesuai standar dinkes rasio dokter per satuan penduduk nilai dinkes rasio dokter gigi per satuan penduduk nilai dinkes rasio perawat per satuan penduduk nilai dinkes rasio bidang per satuan penduduk nilai dinkes cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan miskin dan tidak mampu dinkes nilai iks kabupaten nilai dinkes cakupan part yang mendapatkan pelayanan rekomendasi izin edar dinkes cakupan rumah makan dan restoran yang benda pakan pelayanan sertifikat laik sehat dinkes persentase desa stem dinkes dlh dishub pkp pekerjaan umum dan penataan ruang persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik puprdrainase dalam kondisi baik pupr persentase rumah tinggal bersantai pupr persentase penduduk wilayah perdesaan beraksen air minum layak pupr persentase ketaatan terhadap rtrw pupr persentase penyusunan perda rdr pupr rasio pelayanan jasa konstruksi dengan jumlah kegiatan per tahun pupr persentase jasa konstruksi yang menerima pembinaan pupr menurunnya persentase tender gagal setda perumahan rakyat dan kawasan permukiman rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dishub pkp persentase lingkungan pemukiman kumuh dishub pkp ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat persentase kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan kesbangpol persentase penyelesaian masalah konflik agama kesbangpol persentase cakupan wilayah peningkatan kesadaran masyarakat akan berbangsa dan bernegara kec kec kesbangpol; setda persentase niatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan baeksang pol persentase pem bersamaan syarikat untuk menjaga ketertiban dan keamanan baeksang pol persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan berdemokrasi baeksang pol persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu baeksang pol cakupan layanan pemeliharaan kamtramtibmas satpol persentase desa tangguh bencana bpbd index kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana bpbd persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan daerah rawan bencana bpbd jumlah relawan bencana bpbd persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat bpbd persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap bpbd kesiagaan dan dan pencegahan bahaya kebakaran satpol sosial persentase fakir miskin, komunitas adat terpencil kat) dan pks lainnya yang diberdayakan dinas persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dinas; setda persentase pembinaan anak terlantar dinas persentase kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat dinas persentase pembinaan panti asuhan dan orang jompo panti dinas persentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial dinas persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan dinas kesra setda urusan wajib bukan pelayanan dasartenaga kerja persentase pencari kerja yang ditempatkan disdagnakerkop pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak persentase jumlah tenaga kerja dibawah umum dp3apps cakupan anak korban kekerasan yang mendapat kan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu dp3apps cakupan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenagakesehatan terlatih puskesmasanak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum dp3apps cakupan layanan pemulangan bagi anak korban kekerasan dp3apps persentase ppg dp3apps ipg dp3apps persentase partisipasi perempuan lembaga pemerintah dp3apps proporsi kursi yang diduduki perempuan dpr dp3apps partisipasi perempuan lembaga swasta dp3apps cakupan prem p3apps cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan dp3apps cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi korban kekerasan perempuan dalam unit terpaduperempuan korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum dp3apps cakupan layanan pemulangan bagi perempuan korban kekerasan dp3apps cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan dp3apps pangan produksi pangan utama dispertan ketersediaan energi per kapita dispertan ketersediaan protein per kapita dispertan persentase sertifikasi pangan segar dispertan pertanahan persentase luas lahan psu bersertifikat dishub pkp penyelesaian kasus tanah negara setda penyelesaian izin lokasi dpmptsp lingkungan hidup persentase jumlah sampah yang tertangani dlh; disana kerkap persentase jumlah sampah yang berkurang melalui dlh pencemaran status mutu air dlh penegakan hukum lingkungan dlh ll" rkdpersentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan admins gratis dan teknis pencegahan pencemaran udara dlhdlh cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dlh cakupan pengelolaan kasum rth milik pemkab loka dishub pkp administrasi kependudukan dan pencatatan sipil rasio penduduk ber ktp per satuan penduduk disdukcapil ketersediaan database kependudukan disdukcapil pemberdayaan masyarakat dan desa persentase infrastruktur desa yang dibangun desa dispermasdes persentase kualitas lembaga desa kel dan aparatur desa kapasitas baik dispermasdes persentase desa penyelenggaraan pemdes yang baik dispermasdes pengendalian penduduk dan keluarga berencana laju pertumbuhan penduduk lpp) dp3apps total fertility rate tfr) dp3appsdp3apps rata rata jumlah anak per keluarga org dp3apps cakupan pasangan usia subur pus) yang istrinya dibawah tahun dp3apps cakupan pus yang ingin ber kb tidak terpenuhi (unset need) dp3apps cakupan anggota bina keluarga balita bkb) ber kb dp3apps cakupan anggota bina keluarga remaja bkr) ber kb dp3apps cakupan anggota bina keluarga lansia bkl) ber kb org dp3appsdp3apps persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang mkp) dp3apps pusat pelayanan keluarga sejahtera pks) setiap kecamatan dp3apps ratio akseptor dp3apps angka pemakaian kontrasepsi cpr bagi perempuan menikah usia dp3apps persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dp3appsp3appsdp3apps cakupan pus peserta anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera( uppks) yang ber kb mandiri dp3appsuah dp3appsp3appsp3apps rasio petugas pembantu pembina desa kbd) setiap desa kelurahan dp3apps cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga setiap desa dp3apps cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja mahasiswa dp3apps cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga dp3appsdp3apps jumlah buah dp3apps perhubungan jumlah terminal loka dishub pkp persentase penurunan angka kecelakaan pada lalu lintas dishub pkp pemasangan alat penunjuk isyarat lalulintas pill) buah dishub pkp jumlah pengelola parkir titik dishub pkp jumlah arus penumpang angkutan umum org t dishub pkp persentase layanan angkutan darat dishub pkp jumlah orang barang yang terangkut angkutan umum org t dishub pkp jumlah pelayanan angkutan lebaran bus dishub pkp pemasangan rambu rambu unit dishub pkp pemasangan perlengkapan penunjang keselamatan pengguna jalan buah dishub pkp jumlah alat uji yang diganti unit dishub pkp jumlah uji kir angkutan umum unit dishub pkp persentase kepemilikan kir angkutan umum dishub pkp jumlah pelanggar lalulintas yang ditindak oran k th dishub pkp jumlah bangunan yang mendapat persetujuan andalan buah dishub pkp komunikasi dan informatika jumlah update informasi website resmi pemerintah daerah buah diskominfo persentase media masa yang mengakses informasi pembangunan kabupaten karanganyar diskominfo persentase cakupan layanan telekomunikasi diskominfo setda koperasi dan usaha kecil menengah persentase sarana dan prasarana ekonomi yang memenuhi standar disdagnakerkop persentase pertumbuhan tenaga kerja terhadap umkm disdagnakerkop persentase sarana dan prasarana ekonomi yang memenuhi standar disdagnakerkop setda persentase sarana dan prasarana ekonomi yang memenuhi standar disdagnakerkop penanaman modal peningkatan jumlah investor rupa dpmptsp kemudahan penyelesaian perizinan persentase jumlah izin usaha terhadap peminatan penanaman modal unit dpmptsp; bag perekonomian presentasi peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru unit dpmptspkenaikan jumlah perilaku usaha unit dpmptsp persentase unit usaha yang memenuhi standar mutu unit dpmptsp kepemudaan dan olah raga persentase sarana prasarana olahraga yang memadai diaspora persentase meningkatnya partisipasi pemuda diaspora persentase cabang olahraga yang terbina diaspora statistik tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi baperlitbang tersedianya informasi data statistik yang valid dan terintegrasi buk diskominfopersentase pelestarian seni dan budaya disdikbud persentase pelestarian benda situs dan kawasan cagar budaya disdikbud perpustakaan terciptanya pengembangan budaya baca (jml perpus aktif) dihapus terciptanya program peningkatan layanan perpustakaan (optimalisasi pengunjung perpus) dihapus terciptanya perbaikan sistem administrasi kearsipan dihapuskearsipan terciptanya perbaikan sistem administrasi kearsipan dihapus; disdukcapilurusan pilihan kelautan dan perikanan produksi perikanan budidaya digunakan produksi perikanan tangkap digunakan angka konsumsi ikan kg kap. digunakan pariwisata persentase meningkatnya destinasi pariwisata yang terpelihara disparpora persentase meningkatnya kunjungan wisata nusantara dan mancanegara disparpora persentase meningkatnya jumlah lembaga mitra pariwisata disparpora persentase meningkatnya jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif disparpora pertanian produksi tanaman pangan dispertan padi dispertan jagung dispertan kedelai dispertan kacang tanah dispertan ubi kayu dispertan ubi jalar dispertanproduksi tanaman hortikultura dispertan bawang putih dispertan cabai besar dispertan cabai rawit dispertan produksi tanaman perkebunan dispertan kopi dispertan cengkeh dispertan kakao dispertan kelapa dispertan kelapa hibrida dispertan tembakau dispertan tebu dispertan pala dispertan persentase ketersediaan sarana pertanian dispertan pupuk dispertan bibit dispertan persentase prasarana pertanian dlm kondisi baik dispertan persentase puja berkembang baik dispertan persentase kelompok tani yang dibina dispertan persentase lembaga keuangan mikro yang berkembang baik dispertan, bag. perekonomian persentase jenis produk unggulan dispertan persentase derajat kesehatan hewan disnalcan peningkatan populasi digunakan ternak besar ekor digunakan ternak kecil ekor digunakan unggas ekor digunakan aneka ternak ekor digunakan promosi hasil peternakan kali digunakan angka kelahiran pelet meningkat ekor digunakan kehutanan energi dan sumber daya mineral persentase pertambangan tanpa ijin bag. perekonomian perdagangan persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat disdagnakerkop persentase pasar dalam kondisi baik disdagnakerkop persentase pemenuhan kebutuhan sarana usaha disdagnakerkop perindustrian persentase jumlah industri kecil yang menggunakan teknologi baru unit dpmptsp persentase kenaikan jumlah industri kedai tempat tempat potensial unit dpmptsp transmigrasi persentase transmigran swakarsa disdagnakerkop urusan penunjang urusan pemerintahan administrasi pemerintahan persentase informasi keluaran aktifitas dprd yang dipublikasikan setwan persentase desa yang tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setda persentase aparatur pemerintahan desa yang menguasai administrasi desa setdafasilitasi kedinasan pimpinan daerah setda kepastian kepemilikan tanah pemkab setda tingkat kepuasan masyarakat ikm) setda penambahan investasi setda fasilitasi kedinasan pimpinan daerah setda pengawasan persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat persentase aduan yang ditindaklanjuti inspektorat jumlah opd yang menerapkan spip pada level terdefinisi opd inspektorat rasio pencapaian kpn dengan wajib lapor kpn inspektorat rasio pencapaian lokasi dengan wajib lapor lokasi inspektorat presentasi laporan keuangan perangkat daerah sesuai sap inspektorat rasio pemenuhan kebutuhan api inspektorat perencanaan capaian program kegiatan yang dilaksanakan baperlitbang capaian jumlah program yang memenuhi bidang ekonomi baperlitbang capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan budaya baperlitbang capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam baperlitbang capaian jumlah program yang memenuhi target perencanaan tata ruang baperlitbang keuangan persentase laporan keuangan opd lengkap dan tepat waktu bkd persentase apbd dengan rkd bkd persentase laporan aset sesuai sap bkdbpsdm persentase asn yang mengikuti pembinaan bpsdm penelitian dan pengembangan fasilitasi penelitian dan pengembangan baperlitbang sumber: baperlitbang, rkd kabupaten karanganyar tahun vi babapbddan seluruh stakeholders pembangunan, termasuk w, yang bersumber dari apbd kabupaten karanganyar, apbd provengawasanwajibrkd kabupaten karanganyar tahun vii |
lembaran daerah kota cimahi cimahi "an nomor tahun seri: cukup jelas walikota cimahi, ttd toc toshibwsungaijop penggantiadalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak wppajak yang mempunyai potensi dan dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada adalah pajak hotel pajak restoran: pajak hiburan: pajak reklame pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan: pajak parkir: pajak air tanah, i. pajak bumi dan bangunan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. bagian kedua pajak hotel paragraf nama, untuk jenis motel ditetapkan sebesar (sepuluh persen), cc.: untuk jenis wisma pariwisata ditetapkan sebesar (lima persen): untuk jenis pesanggrahan ditetapkan sebesar (lima persen): untuk jenis rumah penginapan ditetapkan sebesar (lima persen): untuk jenis rumah kos diatas kamar ditetapkan sebesar (lima persen), paragraf cara penghitungan pajak dan wilayah pemungutkota cimahi tempat hotel berlokasi. masa pajak hotel dipungut setiap1 (satu) bulan kalender.ermasuk objek pajak restoran adalah restoran yang mempunyai omzet sebesar rp. hari tiga ratus ribu perhari) dan atau rp. bulan (sembilan juta rupiah per paragraf cara penghitungan pajak dan wilayah pemungutkota cimahipembayaran kasir. masa pajak restoran dipungut setiap1 (satu) bulan kalender.karaokeii.(lima belas persen), untuk permainan milyar ditetapkan sebesar (tiga puluh persen): untuk boling dan golf: untuk karaoke ditetapkan sebesar 35x (tiga puluh lima persen): untuk mandi uap spa, panti pijat, pagelaran busana, dan kontes kecantikan ditetapkan sebesar i. khusus hiburan kesenian rakyat tradisional ditetapkan sebesar (lima persen) paragraf cara penghitungankota cimahi tempat hiburan diselenggarakan. masa pajak hiburan dipungut setiap (satu) bulan kalender.. reklame melekat, stiker, reklame selebaran: d.reklame untuk kegiatan sosial seperti pendidikan, keagamaan, budaya dan keseh sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan nilai kontr,walikotacara perhitungan nilai sewa reklame nsr) dihitung dengan rumus sebagai berikut: biaya pemasangan pemeliharaan nsr: ukuran reklame,penetapan nilaiwalikota. tarif pajak reklame ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen) paragraf cara penghitungansetiap1 (satu) tahundari sumber lain,kota cimahidipungut setiap1 (satu) bulan kalenderbagian ketujuh pajak parkir paragrafkota cimahi tempat parkir berlokasi. masa pajak parkir jalan dipungut setiap1 (satu) bulan kalender. bagian kedelapan pajak air tanah paragrafjalan dipungut setiap1 (satu) bulan kalender. bagian kesembilan paragrafkota cimahi tempat pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. masa pajak sarang burung walet jalan dipungut setiap1 (satu) bulan kalender. bagian kesepuluh paragraf pajak bumi dan bangunan perkotaanbelum jelas diketahui wajib pajaknya, walikota dapat menetapkan subjek pajak sebagaimanawalikotadalam walikota tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggap disetujui. paragraf dasar pengenaan dan tarifnyaan untuk objek tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota. tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan diklasifikasi sebagai berikut untuk nop sampai dengan (lima puluh juta) ditetapkan sebesar (nol koma lima belas persen), untuk nop diatas (lima puluh juta) sampai dengan (satu milyar) ditetapkan sebesar (nol koma dua puluh persen), untuk nop diatas (satu milyar) ditetapkan sebesar (nol koma dua puluh lima persen). paragraf cara penghitungan pajak dan wilayah pemungutankota cimahikotacimahparagraf cara penghitunganketetapan walikota adalah sebagai berikut pajak air tanah: pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perkotaan::dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakanpajakan dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada cara pengisian dan penyampapot,walikota mengacu kepada peraturan pemerintahan pidana sebagaimana dimaksud dalamreklame peraturan daerah nomor tahun tentang pajak hiburan dan tontonanparkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan yang mengatur mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaannjelasan atas peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang pajak daerah penjelasancimahi, cc.bidang perpajakan daerah yangsepenuhnya kewajiban perpajakan daerah. cukup jelas cukup jelas cukup jelascukup jelas cukup jelinomor tahun tentang pengelolaan air tanah lembaran daerah kota cimahi tahun nomor seri e): orang pribadi atau badan yang memiliki beberapa rumah kos secara terpisah dalam wilayah kota cimahicukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas perubahan besaran peredaran usaha yang tidak melebihi rp. (tiga ratus ribu rupiah) per hari atau rp. (seratus delapan juta rupiah) per tahun dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian kota cimahicat, dengan kondireiak, provinsi riau tahun diajukan oleh: mar) nama suhartono, s.h, pekerjaan mantan anggota dprd kabupaten siak: den alamat jalan raya bunut pinang sebatang barat kecamatan op: tualang kabupaten siak provinsi riau: nama syahrul, s.ip., si, pekerjaan mantan anggota dprd kabupaten siak: alamat simpang perak jaya kecamatan rinci kanan kabupaten siak provinsi riausira payung, s.h: badrul munir, ag., s.h., cla: ridwan darmawan, s.h.: nuzul wibawa, ag., m.h: azis fahri pasaribu, s.h: muhammad ibnu, s.h: octianus, s.h: dini fitriyani, s.h., cla: rizky, s.h., advokat kuasa hukum padaiak, beralamat jalan agraria nomor komplek perkantoran pemda, sungai betung siak sri indrapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada suryadi, s.h: indra jaya, s.h., m.h: muhammad syukur, s.h: ali husin nasution, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor suryadi, s.h. associated, beralamat jalan pepaya nomor kota pekanbaru, provinsioiilil| ltermohon, nama drs. syamsuar, si, alamat jalan raja kecik nomor kampung rempah siak, nama drs. allegri, si, alamat jalan balai kadang ii, kampung rempah siakrudy alfonso, s.h., m.h: samsul huda, s.h., m.h: misbahuddin gasma, s.h., m.h: satu pali, s.h: totok prasetiyanto, s.h. mona bidi, s.h., l.lm: lintas pangestuti, s.h., m.h: robinson, s.h.: syarifuddin, s.h: melissa christians, s.h: entry rachmawati, s.h: bagus r.p. tarigan, s.h: mohammad imran, s.h: jenter manurung, s.h: samsudin, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor,telah terjadi pemanfaatan dana apbd apbn bahwa incumbent selaku bupati kabupaten siak telah memberikan bentuk pemberian hadiah dan dan bantuan sosial dengan memanfaatkan dana apbn dan apbd, yaitu: beasiswa kartu indonesia pintar bahwa adanya penyaluran dana program indonesia pintar pada saat berlangsungnya pilkada khususnya pada masa minggu tenang untuk mempengaruhi calon pemilih agar memilih salah pasangan calon nomor urut bahwa penyaluran dana program tersebut dilakukan pada bulan desember atau pada masa berlangsungnya pilkada yang semestinya dilakukan pada masa semester (satu) bulan agustus september dan semester (dua) maret atau april) tahun ajaran. bahwa syarat pencairan dana program tersebut harus disertakan dengan surat keterangan miskin tidak mampu, namun penyaluran dana program indonesia pintar kabupaten siak tidak menggunakan surat keterangan miskin tidak mampu, melainkan hanya menunjukan nama siswa siswi, asal sekolah dan sudah terdaftar dalam account bank bri maka uang dapat langsung dicairkan. bahwa penyaluran dana kabupaten siak sudah memasuki tahap dan pada tahun pada tahap penyaluran diperuntukan kepada siswa siswi sebanyak siswa. pada penyaluran dana program indonesia pintar pada tahap mengalami lonjakan yang sangat tinggi sebanyak siswa. bahwa untuk pencairan dana program indonesia pintar dapat dicairkan pada tanggal desember saat hari pencairan nama nama siswa yang tercantum dalam account bri dapat langsung mencairkan dana program indonesia pintar, karena melonjaknya merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jumlah siswa yang ingin mencairkan dana tersebut terjadilah kesalah pahaman yangdasar tahap vii tahun anggaran pada bagian menimbang angka menyatakan bahwa . beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu bahwa penyaluran dana hibah berupa beasiswa yang diberikan secara langsung oleh pasangan calon nomor urut yang merupakan incumbent kepada mahasiswa mahasiswi se kabupaten siak seharusnya diberikan untuk yang kurang mampu serta siswa berprestasi berdasarkan data pendukung berupa surat keterangan miskin dan syarat lainnya tetapi pada kenyataannya dana beasiswa tersebut diberikan kepada semua mahasiswa mahasiswi se kabupaten siak tanpa ada pengecualian dan tanpa syarat apapun. bahwa hal tersebut tersebar beberapa universitas, diantaranya: universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, universitas negeri padang, politikus kemenkes riau, universitas abdurrab, politeknik negari padang, akademi manajemen informatika dan komputer tri darma pekan baru, adik tri dharma, dan lain lainmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo sebagai calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota.upati pecahan incumbent menyalahgunakan program hibah dari bank bni bahwa pada hari selasa tanggal mei bertempat kantor bupati kabupaten siak, bupati petahana incumbent telah menerima hibah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id berupa (satu) unit mobil ambulance merk toyota berwarna putih tahun dari pt. bank bni tbk dalam program bina lingkungan tahun bahwa pada tanggal mei bupati siak mengajukan permohonan balik nama kendaraan ambulance hibah dari program bina lingkungan tahun bahwa pemberian hibah untuk pemerintah kabupaten siak tidak boleh atas namakan untuk pribadi, karana ini merupakan pemberian hibah dari bank bni tbk yang diperuntukkan untuk seluruh warga kabupaten siak. bahwa dengan hal tersebut. bupati petahana incumbent telah memanfaatkan fasilitas negara dengan membalik nama ambulance yang didapat dari hibah bank bni tbk bahwa pada tanggal oktober pukul wib pasangan calon nomor urut bersama dengan tim pemenangan mengumpulkan masyarakat untuk melakukan kampanye dialog gedung smp kimia tirta utama kampung pangkalan pisang kecamatan koto gosip. hal tersebut berdasarkan hasil laporan atau temuan yang dari bawaslu kecamatan koto gosip yangc.rdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. bahwa pada tanggal september wakil bupati incumbent menghadiri acara tabligh akbar dalam rangka memperingati hari kemerdekaan lapangan bola kaki kampung lalang, dalam kesempatan tersebut wakil bupati berkampanye dan meminta dukungan kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam acara tabligh akbar kampung lalang kecamatan sungai apit, dengan menyatakan kami insya allah akan mencalonkan dengan nomor urut kalau bapak bapak dan ibu ibu ingin melanjutkan? maka pilih nomor bahwa dalam acara tablig akbar kampung lalang kecamatan sungai apit merupakan kegiatan rutin tahun sekali yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sungai apit kampung lalang yang dibiayai dari anggaran pemerintah kecamatan sungai apit. bahwa dalam acara tersebut dihadiri oleh anggota panas yaitu sofyan panwascam sungai apit) dengan menggunakan jaket yang berlogo panas, arbani ppl kampung lalang), arbani (menindak panwascam sungai apit) bahwa atas kampanye yang dilakukan wakil bupati incumbent dalam acara tablig akbar kampung lalang kecamatan sungai apit sudah dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan kecamatan sungai apit dan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan temuan yang masuk adalah tidak dapat ditindaklanjuti. hal tersebut,. bahwa kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten siak atas nama drs. kari yaris, telah ikut aktif dan hadir kampanye untuk pemenangan pasangan calon nomor urut kelurahan perawan kpr kecamatan tualang pada tanggal november jam sampai dengan selesai. bahwa kepala desa rawang air putih kecamatan siak hadir pada saat pengukuhan tim paslon nomor urut sutomo kecamatan siak. kepala desa tualang melakukan kampanye untuk pemenangan pasangan calon nomor urut kecamatan tualang. bahwa lurah perawan kecamatan tualang atas nama muda rajasa mengikuti rombongan tim pemenangan pasangan calon nomor urut yang sedang berkampanye. bahwa istri dari cawabup petahana incumbent atas nama qasidah yang juga berstatus sebagai pns telah ikut berkampanye dalam perkumpulan ibu ibu. bahwa dalam tim pemenangan pasangan calon nomor urut terdapat nama nama yang merupakan aparatur perangkat kampung. hal tersebut ditemukan pada saat pengiriman berkas nama nama tim suara panas kecamatan koto gosip. adapun nama nama yang merupakan aparatur perangkat kampung yang menjadi. tim merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemenangan pasangan calon nomor urut adalah: santoso (sebagai kaur desa) wakil sekretaris tim pemenangan darmawan (sebagai bpd) wakil sekretaris tim pemenangan ernidawati (sebagai bpd) perwakilan perempuan zaman (sebagai ketua anggota koordinator kampung teluk rimba) saipul (sebagai kadus) anggota koordinator kampung teluk rimba nasrul (sebagai rt) anggota koordinator kampung teluk rimba dasar (sebagai rw) anggota koordinator kampung teluk rimba afrizal (sebagai rt) anggota koordinator kampung teluk rimba ikhsan harahap sebagai anggota koordinator ketua karang aruna) kampung empang pandan padi sebagai rw) anggota koordinator kampung empang pandan susanto sebagai bpd) anggota koordinator kampung empang pandan daro sebagai kadus) ketua koordinator kampung rantau panjang sugiarto sebagai rt) anggota koordinator kampung rantau panjang widodo sebagai rt) anggota koordinator kampung rantau panjang darmiati sebagai guru tk) anggota koordinator kampung rantau panjang roda'l sebagai bpd) anggota koordinator kampung rantau panjang prayitno sebagai rw) anggota koordinator kampung kerani gugur hatnote sebagai bumdes) anggota koordinator kampung kerani gugur suhartono sebagai rt) anggota koordinator kampung sengkang syamsul bahri sebagai rt) anggota koordinator kampung sri gemilang sunarko sebagai rw) ketua koordinator kampung tasik meminang sari sebagai rw) anggota koordinator kampung tasik meminang merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo budiyanto sebagai kadus) anggota koordinator kampung pangkalan pisang misano sebagai kadus) anggota koordinator kampung pangkalan pisang edi sutomo sebagai rw) anggota koordinator kampung pangkalan pisang baris v.p sebagai rw) anggota koordinator kampung pangkalan pisang rusdi sebagai rw) anggota koordinator kampung pangkalan pisang mudi purwanto sebagai rw) anggota koordinator kampung pangkalan pisang bani amin sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang sugianto sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang rapikan sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang bundaran purba sebagai anggota koordinator rt) kampung pangkalan pisang agus irianto sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang rufina sirait sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang madhuri sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang kusta jadi sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang zulbakri sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang nazaruddin sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang rano sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang zainuddin sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang jamaluddin sirait sebagai anggota koordinator rt) kampung pangkalan pisang imran pane sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang sugiarto sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang murni jalur sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo akhirudin siregar sebagai anggota koordinator rt) kampung pangkalan pisang wisman sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pisang ramadi sebagai rt) anggota koordinator kampung pangkalan pispemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil angkaiakmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.. bahwa tim kampanye pasangan calon nomor urut atas nama ismail (anggota dprd kabupaten siak) saat kampanye beberapa tempat melakukan pencitraan terhadap pasangan calon nomor urut danbupati sudah jelas ilmu pemerintahannya sudah tinggi jadi tidak perlu khawatirkan lagi, jangan orang baru datang udah mau jadi bupati, bahaya kito bahwa pada kesempatan dan tempat lain atas nama ismail (anggota dprd kabupaten siak) jugapak saya tanya beberapa daerah pernah pak sanggar dan pak allegri jadi imam disini? semua menjawab pernah. saya tanya lagi pernah gak pasangan sebelah jadi imam disini? semua bilang tidak pernah. saya juga bertanya tempat karaoke pekanbaru yang sampe pagi, ada gak nama pak syamsuar dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id allegri terdaftar sana? semua menjawab tidak ada. saya tidak berani nanya kalau nama pasangan sebelah saya takut namanya. bahwa salah satu tim kampanye pasangan calon nomor urut atas nama rusdaryanto (mantan anggota dprd provinsi) merupakan kader dari partai pdi perjuangan dalam kampanyenya pada tanggal november sekretariat kmr tualang kampung perawan barat kecamatan tualang menyebutkan bahwa partai pdi perjuangan yang telah mengusung pasangan calon nomor urut dalam pemilukada bupati siak telah salah memilih pemimpin kampanye dilarangdalam c): dalam pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagai merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten siakrs. syamsuar, dan drs. allegri, si. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten siak tahun membatalkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten siak. dan wakil bupati tahun tanggal desember nomor ba kpu kab. x11 menetapkan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati siak tahun yang benar adalah: perolehan nama pasangan calon suhartono, dan syahrul, s.ip., si. menyatakan suhartono, dan syahrul, s.ip., si.sebagai pemenang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten siak tahun memerintahkan kepada kpu kabupaten siak untuk melaksanakan putusan ini.iak nomor pts kpu kab x11 tentang penetapan pasangan calon dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati siak tahun tanggal agustus bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kpu)tahun model db kaki, tanggal desember beserta seluruh laporannya. bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten siakbukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten siak,tertanggal desember bukti fotokopi keputusan direktur pembinaan sekolah dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor d2 kp tentang pemberian bantuan siswa miskin bsm) program indonesia pintar pip) sekolah dasar tahap vii tahun anggaran merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti fotokopi surat kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor d2 ku tentang pencairan bsm pip tahap vii tahun tanggal november bukti fotokopi keputusan direktur pembinaan sekolah dasar nomor d2 kp kementerian pendidikan dan kebudayaan tentang pemberian bantuan siswa miskin program indonesia pintar pip) sekolah dasar tahap tahun anggaran bukti fotokopi surat dinas pendidikan dan kebudayaan kab. siak nomor pdk sd tentang pemberitahuan hasil musyawarah proses pencairan bsm pip se kab. siak. bukti fotokopi surat dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten siak nomor pdk sd tentang penyaluran dana bsm pip sd kabupaten siak tahun bukti fotokopi surat keterangan sekolah nomor edit it xi yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan yayasan pendidikan iaanatuth thalibiin edit paanatuth thalibiin tanggal november bukti fotokopi surat bawaslu kecamatan koto gosip nomor tm pilkada tentang penerusan temuan pelanggaran. bukti fotokopi surat panas kecamatan koto gosip nomor: tm pilkada tentang penerusan pelaporan. bukti fotokopi nomor: tp suara viii tentang penetapan susunan tim relawan drs. syamsuar, drs. allegri, kecamatan koto gosip. bukti fotokopi surat nomor adm.kesra xi tentang pemberian beasiswa mahasiswa i kurang mampu. bukti fotokopi pengumuman nomor pdk tentang penerima bantuan beasiswa umum berprestasi jenjang diploma iii (d. diploma iv strata d.iv s1) tahun anggaran bukti fotokopi foto keterlibatan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten siak. bukti fotokopi surat pernyataan. bukti fotokopi surat undangan pemerintah kabupaten. siak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan sungai apit kampung lalang nomor um llg 1ix bukti fotokopi card saksi paslon nomor urut bukti fotokopi foto panwascam yang hadir dalam acara tabligh akbar kampung lalang kecamatan sei apit. bukti fotokopi tanda terima berkas laporan pamiiakapiualangerinci kanadaubunga rayamandau kabupaten siak. bukti fotokopi rekapitulasi penyaluran dana program. indonesia merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pintar tahun tingkat kecamatan kandilubuk dalamoto gosippusakoabak auhempura kabupaten siak. bukti video tim kampanye pasangan calon nomor urut atas nama rusdaryanto (mantan anggota dpr kabupaten slam) mantan kader pdi perjuangan, pada tanggal november bukti video lurah perawan kecamatan tualang. bukti fotokopi berita acara serah terima mobil ambulance program bina lingkungan tahun bukti fotokopi surat nomor dishes tentang permohonan balik nama kendaraan hibah (mobil ambulance) bukti video tim kampanye pasangan calon nomor urut atas nama ismail (anggota dpr kab. slam) sekretariat ikm jalan perawan km. kampung perawan baratupaten siak) yang menjelek. siak) gor pt. sumber jalan kampung pinang sebatangfotokopi surat pemberitahuan pengambilan pip program indonesia pintar) nomor iv.4au f dari sekolah dasar muhammadiyah tualang majelis pendidikan dasar dan menengah tanggal desember bukti fotokopi berita online bertuahpos.com tanggal desember jamperkara yang diajukan oleh pemohon adalah salah objek atau error object sehingga bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan menghadirinya, dengan alaslah diubah denganmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa mencermatikemudian dalam huruferaturan nomor tahunpenganan terpilihnya pemohon dimaksud huruf b : bahwa dalam permohonan pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara atau selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, dan kemudian membuktikan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon, serta menunjukkan dengan jelas tempat dan kesalahan penghitungan suara itu terjadi. dalil pemohon hanya mengemukakan pelanggaran atau penyimpangan yang menurut pemohon terstruktur, sistematis, dan masif tsm), bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan diatas, telah menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan pemohon salah objek atau error object, karena dalil dalil dalam permohonan pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun yang diubah dengan undang undang nomor tahun junctobahwa dengan demikian, maka eksepsi error object yang memohon ajukan cukup beralasan hukum bagi mahkamah untuk dikabulkan, dan selanjutnya menyatakan permohonan pemohon bukan menjadi kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan menghadirinya, dsiak tahun dengan alasan: bahwa berdasarkan berita acara nomor ba kpu kabselanjutnya ditetapkan dengan keputusan kpu kabupaten siak nomor pts kpu kab x11 yang direvisi dengan keputusan nomor pts kpu kab x11 perolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: selat (ra pasangan calon suara suara pasangan urut sta dan drs. allegri, pasangan nomor urut suhartono, dan sumber rekapitulasi suara model db1 kwk dan keputusan kpu kabupaten siak nomor pts kpu kab x11 bukti tg dan tg dari tabel atas dapat diketahui bahwa selisih perolehan suara sah pemohon dengan perolehan suara sah memohon adalah dikurangi dengan suara, bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) yang dikeluarkan menteri dalam negeri pada tanggal april yang digunakan sebagai dasar menetapkan jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan, tercatat jumlah penduduk kabupaten siak sebanyak jiwa, (bukti tb merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idsiak, propinsi riau tahun dengan nomor urut berdasarkan keputusan komisi pemilihan umumbulan agustus dan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten siak nomor pts kpu kab viii tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati siaksiak oleh kpu kabupaten siak, dengan ketentuan sebagai berikut: sebupati dan wakil bupati siak dengan nomor urut adalah sebesar (enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara, sementara perolehan suara yang dapatkan oleh calon nomor urut dengan perolehan suara terbanyak yaitu sebesar (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam) suara. artinya terdapat selisih suara sebanyak (tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan) suara atau selisih sebanyak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwamenegaskan bahwerarti perbedaan suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan perkara hasil pemilihan mahkamah konstitusi dengan jumlah penduduk kabupaten siak jiwa adalah suara, bahwa menyimak fakta dan data atas, membuktikan bahwa perbedaan perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak sangat jauh melampaui batas yang disyaratkan, dan tidak dapat memenuhidengan demikiaak tahun dan cukup beralasan hukum bagi mahkamah untukngajuan permohonan pemohon telah melewatidengan alasan: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwaformulir model db kwk dan db1 kwk), yang selanjutnya ditetapkan denganditandatangani dan diumumkan padag dan tg bahwa ketentuan undang undang nomor tahun juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor. tahun mensyaratkan bahwa,surat mahkamah konstitusi nomor pan.mk tanggal desember perihal surat keterangan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun pada laporannya tertera waktu pengajuan permohonan pemohon tercatat pada tanggal desember pukul wib (pukul lima belas lewat dua puluh tujuh menit waktu indonesia bagian barat):n bahwa terbukti pengajuan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu yang disyaratkan yangbahwa dengan demikian, pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dan cukup merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id beralasan hukum bagi mahkamahmemohon, pengajuan permohonan pemohon tidak jelas atau setidak tidaknya kabur, dengan alasan: bahwa pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai kesalahandemikian pula dalam petitumnya pemohon sama sekali tidak meminta agar mahkamah membatalkan hasil penghitungan peroleh: bahwa huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun antara lain menyatakan bahwa permohonan pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai kewenangan mahkamah: kedudukan hukum (legal standing) pemohon .:. bahwa permohonan pemohon juga kabur karena pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti yang mendukung dalil dalil pemohon, dan hal tersebut memberi gambaran bahwa permohonan pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor. tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa bertolak dari alasan yang memohon kemukakan pada angka dan angka. berdasarkan alasan alasan yang memohon kemukakan diatas, kiranya cukup beralasan hukum bagi yang mulia majelis hakim konstitusi untuk menerima eksepsi guo, dan selanjutnya menyatakan permohonan pemohon salah objek (error object), tidak memiliki kedudukan hukum, telah melewati tenggang waktu, atau setidak tidaknya permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) atau kabur, sehinggasiak tahun diikuti oleh (dua) pasangan calon, yaitu: pasangan calon partai pengusul pasangan nomor urut partai amanat nasional kursi dprd drs. syamsuar, kursi) kab. siak dan partai hati nurani (memenuhi drs. allegri, rakyat kursi) persyaratan dari partai keadilan syarat minimal sejahtera kursi) kursi dprd) partai nas dem kursi) partai keadilan dan persatuan indonesia kursi pasangan nomor urut partai bulan bintang kursi dprd suhartono, kursi) kab. siak dan partai demokrasi (memenuhi syahrul s.ip, indonesia perjuangan persyaratan dari kursi) syarat minimal partai gerakan kursi dprd) indonesia raya kursi) partai kebangkitan bangsa kursi) partai demokrat kursi sumber keputusan kpu kabupaten siak nomor pts kpu kab vi11 merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa pemungutan suara secara serentak dilaksanakan pada tanggal desember tempat pemungutan suara tps) yang ditindak lanjuti dengan penghitungan suara pada hari yang sama, dan hasil perolehan suara dituangkan dalam formulir model c kwk, dan c1 kwk beserta laporannya bahwa rapat pleno terbukailaksanakan pada tanggal sampai dengan desember yang hasilnya dituangkan dalam formulir model da kwk, dan da1 kwk beserta laporannya. bahwingkat kabupaten dilaksanakan kpu kabupaten siak pada tanggal desember pukul sampai dengan pukul wib, yang hasilnya dituangkan dalam: kwk)1 kwksaksi pemohon pada tanggal desember formulir model db2 kwk).merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tahun yang ditandatangani dan diumumkan pada tanggal desember pukul wib. bahwa berdasarkan hasilperolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: pasangan calon suara suara pasangan nomor urut drs. allegri, pasangan nomor urut pen syahrul s.ip, mamasa asam sumber: rekapitulasi suara model db1 kwk dan keputusan kpu kabupaten siak nomor pts kpu kab xi1 bahwa dalam rapat pleno kpu kabupaten siak tanggal desember telah dilakukan koreksi berupa pembetulan atas kekeliruan penulisan huruf pada jumlah perolehan suara pada dictum keduayang dituangkananpa mengubah angka jumlah perolehan suara masing masing pasangan calon, yakni: pasangan calon nomor urut drs. syamsuar, dan drs. allegri, memperoleh suara sah, pada huruf tertulis (sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat) suara sah, dilakukan pembetulan sehingga penulisan huruf yang benar adalah (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam) merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id suara sah, pasangan calon nomor urut suhartono, dan syahrul, s.ip, memperoleh suara sah, pada huruf tertulis (enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) suara sah, dilakukan pembetulan sehingga penulisan huruf yang benar adalah (enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara sah, bahwa penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati siak tahun telah berlangsung sangat demokratis, judul, dan bersih, ditandai dengan tidak adanya rekomendasi panas maupuntidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, ppl, ataupun masyarakat, dimana semua saksi hadir dan menandatangani formulir model c kwk dan c1 kwk. demikian pula pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ppk, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, panwascam, ataupun dari masyarakat, dan semua saksi hadir serta menandatangani formulir model da kwk dan da1 kwk.pu kabupaten siak, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, panas kabupaten, ataupun masyarakat. namun pada saat menandatangani formulir db kwk dan db1 kwk, meskipun saksi pemohon menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara namun tidak menanda tangani berita acara disebabkan adanya larangan dari pasangan calon bersangkutan, dan saksi hanya mengisi formulir db2 kwk catatan kejadian khusus, dan saksi pasangan calon nomor urut menandatangani. tanggapan terhadap tuduhan pemohon bahwa untuk menanggapi tuduhan pemohon, maka memohon sajikan jawaban dan bantahan sebagai berikut. bahwa atas dalil pemohon pada poin iv. dan yang menyatakaniak tahun yang tertuangarena telah terjadi pelanggaran dabupaten siak sebagai penyelenggara maupun pasangan calon nomor urut yang memperoleh suara terbanyak. dapat memohon tanggapi, bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab dalam permohonan pemohon sama sekali tidak mempersoalkan atau menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan dalambahkan dalam petitumnya pemohon meminta mahkamah untuk menetapkan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati siak tahun (seharusnya tahun dengan perolehan suara yang persis sama dengan yang telah ditetapkan oleh memohon. hal lain bahwa dalam perbaikan kelengkapan permohonan, pemohon telah mengubah petit yang semula telah dimohonkan kepada mahkamah pada waktu pengajuan permohonan, halaman seharusnya tidak dilakukan oleh pemohon. bahwa terhadap dalil pemohon pada poin iv. angka yang menyatakan telah terjadi pemanfaatan dana apbd oleh pihak terkait sebagai bupati incumbent beberapa tempat acara meluas dalam bentuk pemberian hadiah dan bantuan sosial berupa beasiswa. dapat memohon jelaskan bahwa beasiswa kartu indonesia pintar dan beasiswa bagi miskin tidak mampu adalah merupakan program pemerintah pada tahun yang dicairkan secara bertahap dan ditransfer langsung oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan rekening siswa penerima, dimana untuk tertib dan lancarnya merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id penyaluran beasiswa tersebut diatur melalui dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten siak. tn dan tn tuduhan pemanfaatan beasiswa tersebut oleh pihak terkait, sebelumnya telah pernah disampaikan oleh pemohon kepada panas pemilihan kabupaten siak, dan oleh panas telah pula dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi baik kepada pemohon, dan pihak pihak yang dianggap perlu lainnya serta telah pula disimpulkan bahwa tidak terbukti. (bukti tm bahwa atas dalil pemohon pada poin iv. angka yang menyatakan bahwa bupati petahana incumbent menyala gunakan program hibah dari bank bni kepada pemda kabupaten siak berupa mobil ambulance merk toyota. dapat memohon jelaskan bahwa pt. bni tbk dalam program bina lingkungan tahun telah menyerahkan (sau) unit mobil ambulance hibah kepada pemerintah daerah kabupaten siak pada tanggal mei dan selanjutnya oleh pemerintah kabupaten siak diajukan balik nama dari pt. bni tbk menjadi pemda kabupaten siak yang kemudian diserahkan kepada masyarakat kampung pinang sebatang timur guna pelayanan kesehatan masyarakat.(bukti tn tn dan tn bahwa tuduhan penyerahan mobil hibah telah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi adalah tidak benar, dan masalah yang sama sudah pernah disampaikan oleh pemohon kepada panas pemilihan kabupaten, dan oleh panas telah ditindak lanjuti dan ternyata tuduhan pemohon tidak benar. bahwa terhadap dalil pemohon pada poin iv. angka yang menyebut bahwa bupati petahana incumbent menggunakan tempat pendidikan gedung smp kimia tirta utama kampung pangkalan pisang sebagai tempat kampanye. memohon jelaskan bahwa atas pelanggaran dimaksudsekaligus memberikan peringatan tertulis kepada pihak terkait, dan telah pula merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dipatuhi. (bukti tm bahwa terhadap dalil pada poin iv. angka halaman pemohon menyatakan bahwa wakil bupati petahana incumbent melakukan kampanye yang diadakan pemerintah kecamatan sungai apit kampung lalang yang memanfaatkan fasilitas negara. dapat memohon tanggapi bahwa tuduhan pemohon adalah tidak benar, karena bupati siak yang juga menjadi pasangan wakil bupati sebagai pasangan calon nomor urut telah mengeluarkan surat edaran nomor setda adminpum tentang netralitas pegawai asn dan larangan penggunaan fasilitas pemda dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah. bukti tn bahwa dalil pemohon pada poin iv. angka menyebutkan adanya keterlibatan pns dan aparatur desa pada masa kampanye dan masa tenang. dapat memohon jelaskan bahwa atas pelanggaran dimaksud telah pernah.mberitahuan kepada bupati siak cg. kepala badan kepegawaian daerah untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. (bukti tm bahwa atas tuduhan pemohon pada poin iv. angka yang menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut melakukan kampanye hitam berupa fitnah selama masa kampanye. dapat memohon jelaskan bahwa tuduhan pemohon tersebutringatan kepada pihak terkait cg. sdr. ismail amir ketua tim kampanye suara . (bukti tm setelah mencermati permohonan pemohon tersebut, memohon berkesimpulan bahwa dalil dalil yang dikemukakan pemohon tidak benar dan tidak berdasar bahkan terkesan mengada ada, karena dalil dan keberatan pemohon tidak ada korelasi sama sekali dengan hasil penghitunganmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perlahan suara yang seharusnya menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan. bahwa kalaupun benar ada pelanggaran yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh pemohon lebih kepada pihak terkait, danill. petit berdasarkan dalil dan alat bukti yang memohon kemukakan, perkenalkanberita acara nomor dan nomor ikabupaten. siak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id provinsi riau. bukti tg fotokopi berita acara kpu kabupaten siak nomor ba kpu kab x11 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tk. kabupaten model db kwk dan model db1 kwk) bukti tg fotokopi keputusan kpu kabupaten siak nomor pts kpu kab. xii tentang revisi atas keputusan kpu kabupaten siak nomor pts kpu kab. x11 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tk. kabupaten oleh kpu siak. bukti tm fotokopi surat panas kabupaten siak nomor panas kab. siak hal jawaban atas surat tim koalisi bersama kita hebat pasangan calon nomor urut suhartono, syahrul, s.ip, si. bukti tm fotokopi surat panas kabupaten siak nomor panas kab. siak hal peringatan kepada pasangan calon urut bukti tm fotokopi surat panas kabupaten siak nomor panas kab. siak ix hal pemberitahuan kepada bupati siak cg. kepala badan kepegawaian daerah. bukti tm fotokopi surat panas kabupaten siak nomor panas kab. siak hal peringatan kepada ismail amir, sh, wakil ketua tim kampanye suara). bukti tn kota tahun dan lampiran. bukti tn fotokopi surat dirjen pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor d2 ku hal pencairan bsm pip tahap tahun dan lampiran. bukti tn fotokopi surat kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kab. siak nomor pdk sd hal penyaluran dana merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bsm pip sd kab. siak tahun bukti tn fotokopi berita acara serah terima mobil ambulance program bina lingkungan tahun tanggal mei bukti tn fotokopi surat bupati siak nomor dishes perihal permohonan balik nama kendaraan hibah mobil ambulance) bukti tn fotokopi surat penghulu kampung pinang sebatang timur nomor pds perihal mohon bantuan mobil ambulance. bukti tn fotokopi surat edaran bupati siak nomor setda adminpum tentang netralitas pegawai asn dan larangan penggunaan fasilitas pemerintah daerah dalam masa kampanye pemilihan kepala daerahsiak tahun dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten siak tahun dengan nomor urut berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten siak nomor pts kpu kab. vii tahun tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten siak tahun (bukti pt dan surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten siak nomor pts kpu kab. vii1 tahun tentang penetapan nomor urut pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati siak tahun (bukti pt bahwa pada tanggal desemberbupati dan wakil bupati kabupaten siaknomor ba kpu kab. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id x11 (bukti pt yang hasilnya dituangkan dalam surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten siak nomor pts kpu kab. x11 bertanggal desember pukul (bukti ptjuncto suratbukti pt dengan perolehan suara)berdasarkanbupati dan wakil bupati kabupaten siak tahun berdasarkan hasil penghitungan perolehan dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati siaksiak tahun mahkamah konstitusi, il. dalam eksepsi kewenangan mahkamah bahwa ds, mahkamah konstitusi memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan persyaratan selisih suara yang telah ditentukan, bukanlah memeriksa sengketa proses pemilihan kepala daerah yang harus diselesaikan pada saat proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan. bahwa pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan mengenai pemberian bantuan dana sosial dan hibah yang dilakukan pada saat masa kampanye, beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu, bupati petahana incumbent menyalahgunakan program hibah dari bank bni, bupati petahana incumbent menggunakan tempat pendidikan untuk kampanye, wakil bupati petahana incumbent melakukan kampanye yang diadakan oleh pemerintah kecamatan sungai apit kampung lalang yang memanfaatkan fasilitas negara, keterlibatan pns dan aparatur desa pada masa kampanye dan masa tenang, melakukan kampanye hitam berupa fitnah yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut selama masa kampanye, good non. dan seandainya itu benar, hal tersebut bukanlah sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang dimohonkan oleh pemohon, melainkan merupakan sengketa mengenai proses yang seharusnya diselesaikan melalui lembaga lembaga yang telah dibentuk. bahwa poin atas juga dipertegas kembali dalamberbunyi: sistematika penyusunan permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: identitas lengkap pemohon, uraian yang jelas mengenai, kewenangan mahkamah: kedudukan hukum (legal standing) pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan pemohon: dst.semakin mempertegas mahkamah konstitusi memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, bukan memeriksa dan mengadili sengketa proses yang harus diselesaikan pada saat proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dilaksanakan sebagaimana yang dialihkan pemohon dalam permohonannya. bahwa pemohon tidak memahamiatur dalamdalil dalil pemohon menjadi tidak jelas atau kabur serta menyesatkan karena bertentangan dengan syarat syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang telah ditetapkan undang undang. berdasarkan uraian diatas, menurut pihak terkait permohonan yang diajukan pemohon bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, karena kewenangan mahkamah konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihanapabila mahkamah konstitusi hanyut dalam pemikiran sesat pemohon, maka mahkamah konstitusi tidak taat hukum bahkan atas produk hukumnya sendiri. karenanya, sangatlah patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a@uo dan selanjutnya menolak permohonan pemohonhuruf hurufdst. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idberdasarkan formulir db1 kwk (bukti pt dan berita acara nomor ba kpu kab. tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati siak tahun oleh komisi pemilihan umum kabupaten siak provinsi riau sebesar jiwa (bukti pt dan diperoleh fakta bahwa jumlah penduduk kabupaten siak adalah sebesar jiwa sesua (bukti pt sehingga selisih suara yang digunakan adalah sebesar (satu koma lima persen) untuk dapat mengajukan permohonan mahkamah konstitusi sesuai denganpleno rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten siak yang dituangkan dalam surat kejuncto surat keputusan kpujuncto(vide bukti pt juncto formulir db1 kwku pt menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calondrs. syamsuar, dan drs. alfredi, si) pasangan nomor suhartono, s.h dan syahrul, ip, si) merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id suara suara suara persentase selisih suara suara suara ysztenggat waktu pengajuan permohodstrmohonan pemohon diajukan kepada mahkamah paling lambat dalam tenggatdst. bahwa komisi pemilihan umum kpu) kabupaten siaktahun pada pukul wib, hari kamis tanggal desember sebagaimana tertuang dalam surat keputusan kpudan(vide bukti pt yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kemudian direvisi dengan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten siak nomor pts kpu kab. xi1 tentang revisi atas keputusan komisi pemilihan umum kpu)bahwahanya melakukan pembetulan penulisan dan dictum kedua yang sebelumnya tertulis suratadalahenam ratus delapan puluh empatdelapan ratus tujuh puluh lima) suara sah. yang kemudian dilakukan pembetulan sebagaimana tertuangmenjadidelapan ratus dua puluh enamsembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara sahtenggat waktu untuk mengajukan permohonan paling lama sampai dengan pukul wib, hari minggu tanggal desember bahwa permohonan pemohon atas nama suhartono, dan syahrul, s.ip, telah masuk pada pukul wib, pada hari minggu tanggal desember mahkamah konstitusi sesuai dengan akta pengajuan permohonan pemohon (apps) nomor pan.mk dengan nomor register perkara php.bup xiv bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pihak terkait, permohonan pemohon yang diajukan melewati tenggat waktu selama (tujuh belas) menit untuk mengajukan permohonsangat patut dan beralasan menurut hukum apabila mahkamah yang mulia,: dalil pemohon mengenai pemberian bantuan dana sosial dan hibah yang dilakukan pada saat masa kampanye. beasiswa kartu indonesia pintar hal keterangan pihak dalil dalil pemohon terkait hal. bahwa adanya penyaluran dana program bahwa dalil pemohon adalah indonesia pintar pada saat berlangsungnya dalil yang mengada pilkada khususnya pada masa minggu ngada dan tidak tenang untuk mempengaruhi calon pemilih beralasan hukum, sehingga agar memilih salah pasangan calon nomor pihak terkait secara urut tegas menolak seluruhnya dalil pemohon dengan alasan sebagai berikut: bahwa program indonesia pintar merupakan program pemerintah pusat (apbn) melalui kemendikbud dan bukan berasal dari merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa penyaluran dana program tersebut pemanfaatan dana apbd dilakukan pada bulan desember atau kabupaten siak serta pada masa berlangsungnya pilkada yang tidak ada untuk semestinya dilakukan pada masa semester mempengaruhi pemilih (satu) bulan agustus september dan untuk memilih pasangan semester (dua) maret atau april tahun calon nomor urut ajaran. bahwa penyaluran dana program indonesia pintar dilaksanakan sesuai dengan bahwa syarat pencairan dana program direktur pembinaan sekolah tersebut harus disertakan dengan surat dasar kemendikbud nomor keterangan miskin tidak mampu, namun d2 kp tanggal penyaluran dana program indonesia pintar september tentang kabupaten siak tidak menggunakan surat pemberian bsm pip tahap keterangan miskin tidak mampu, melainkan (bukti pt dan direktur hanya menunjukan nama siswa siswi, asal pembinaan sekolah dasar sekolah dan sudah terdaftar dalam account kemendikbud nomor bank bri maka uang dapat langsung d2 kp tanggal dicairkan. oktober tentang pemberian bsm pip tahap bahwa penyaluran dana kabupaten siak sehingga sudah memasuki tahap dan pada dilaksanakan tepat waktu, tepat tahun pada tahap penyaluran sasaran dan tepat jumlah diperuntukan kepada siswa siswi sehingga alil sebanyak siswa. pada penyaluran dana pemohon yang program indonesia pintar pada tahap mengatakan mengalami lonjakan yang sangat tinggi penyaluran dana sebanyak siswa. program indonesia pintar pada saat bahwa untuk pencairan dana program kata snya indonesia pintar dapat dicairkan pada pada masa minggu tanggal desember saat hari tenang untuk pencairan nama nama siswa yang mempengaruhi calon tercantum dalam account bri dapat pemilih agar memilih langsung mencairkan dana program salah satu pasangan indonesia pintar, karena melonjaknya jumlah calon nomor urut siswa yang ingin mencairkan dana tersebut tidak benar dan tidak terjadilah kesalah pahaman yang beralasan hukummerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dasar tahap vii tahun anggaran pada bagian menimbang angka menyatakan bahwa:". beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu pan pohon |keternmpmaktenkat dalil pemohon keterangan pihak terkait dalil hal. bahwa penyaluran dana hibah berupa bahwa dalil pemohon adalah beasiswa yang diberikan secara langsung dalil yang mengada ngada oleh pasangan calon nomor urut yang dan tidak beralasan merupakan incumbent kepada hukum, sehingga pihak mahasiswa mahasiswi 'se kabupaten terkait secara tegas siak seharusnya diberikan untuk yang menolak seluruhnya dalil kurang mampu serta siswa berprestasi pemohon dengan alasan berdasarkan data pendukung berupa surat sebagai berikut: keterangan miskin dan syarat lainnya satya beasiswa miskin tetapi pada kenyataannya dana beasiswa dikelola oleh bagian tersebut diberikan kepada semua kelola pag mahasiswa mahasiswi se kabupaten siak rasi kesejahteraan setda kabupaten siak, tanpa ada pengecualian dan tanpa syarat apapun. bahwa hal tersebut tersebar di| bahwa dalam pengaturannya, beberapa universitas, diantaranya: ditentukan dengan syarat syarat universitas islam negeri sultan syarif akademik yang telah ditentukan kasim riau, universitas negeri padang, dan melalui proses administrasi politikus kemenkes riau, universitas yang telah ditentukan: abdurrab, politeknik negari padang, akademi manajemen informatika dan bahwa beasiswa yang komputer tri darma pekanbaru, adik tri diberikan oleh pemerintah dharma. dan lain lain. kabupaten siak dari tahun bahwa nomor tahun terdiri dari beasiswa menyatakan bagi mahasiswa berprestasi, beasiswa mahasiswa umum berprestasi dan beasiswa petahana dilarang menggunakan kurang mampu. adapun program dan kegiatan beasiswa bagi mahasiswa pemerintahan daerah untuk berprestasi adalah beasiswa kegiatan pemilihan (enam) bagi mahasiswa yang bulan sebelum masa jabatannya berprestasi yang jurusannya berakhir, sudah ditentukan oleh pemda dalam hal petahana melakukan kabupaten siak berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada (itb, ipb, ugm, upi, dan petahana brawijaya, its, std, isi, dikenai sanksi pembatalan star, politeknik negeri sebagai calon oleh kpu provinsi bandung, akn siak, seks, uisiakmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id atau kpu kabupaten kota. syarif hiduplah), beasiswa bahwa nomor tahun tentang mahasiswa umum berprestasi perubahan atas undang undang nomor diperuntukan bagi mahasiswa tahun tentang penetapan peraturan dari kabupaten siak yang pemerintah pengganti undang undang kuliah seluruh perguruan nomor tahun tentang pemilihan tinggi se indonesia dan memiliki gubernur, bupati, dan walikota, prestasi akademik dengan menyatakan: kriteria ipk untuk ips minimal ipk dan untuk ipa minimal dalam kampanye dilarang: ipk beasiswa kurang menggunakan fasilitas dan mampu beasiswa yang anggaran pemerintah dan diberikan kepada mahasiswa i pemerintah daerah. aga kabupaten siak yang orang tuanya tidak mampu bahwa peraturan kpu nomor tahun berdasarkan data tnp2k dan tentang kampanye pemilihan atau melampirkan surat gubernur dan wakil gubenur, bupati dan keterangan miskin dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil penerima beasiswa tersebut walikota: dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi bantuan hibah dan bantuan sosial bagian gubernur dan wakil gubernur, administrasi kesejahteraan bupati dan wakil bupati, walikota rakyat sekretariat daerah dan wakil walikota, pejabat kabupaten siak: negara lainnya yang menjadi pasangan calon dalam bahwa dana beasiswa tersebut melaksanakan kampanye wajib| sebelumnya telah melalui memenuhi ketentuan: proses pembahasan dan tidak menggunakan fasilitas pengesahan oleh dprd negara yang terkait dengan kabupaten siak dan nama jabatannya: nama penerima beasiswa tercantum dalam lampiran iv. fasilitas negara sebagaimana penjabaran apbd ta. dimaksud pada huruf yang ditetapkan pada tanggal berupa: desember (bukti pt sarana perkantoran, radio serta pemohon pada saat daerah dan| itu merupakan anggota dprd sandi telekomunikasi milik kabupaten siak, sehingga pemerintah provinsi atau sangat aneh pemohon pemerintah kabupaten kota, dan mendalilkan penyaluran peralatan lainnya. beasiswa tersebut tidak ada bahwa berdasarkan hal tersebut atas| pengecualian dan syarat maka pasangan calon bupati wakil bupati tertentu, padahal pemohon nomor urut haruslah didiskualifikasi dari telah menyetujui saat proses dan tahapan pemilihan bupati dan pengesahan dprd wakil bupati kabupaten siak tahun kabupaten siak, sehingga pemohon dalam dalilnya dana beasiswa tersebut diberikan kepada semua mahasiswa mahasiswi se kabupaten siak tanpa ada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pengecualian dan tanpa syarat apapun adalah tidak benar dan mengada ngada. bupati petahana incumbent menyalahgunakan program hibah dari bank bni. hal keterangan pihak hal. bahwa pada hari selasa tanggal mei bahwa dalil pemohon adalah bertempat kantor bupati kabupaten dalil yang mengada ngada dan siak, bupati petahana incumbent telah tidak beralasan hukum, menerima hibah berupa (satu) unit mobil sehingga pihak terkait ambulance merk toyota berwarna. putih secara tegas menolak tahun dari pt. bank bni tbk dalam seluruhnya dalil pemohon program bina lingkungan tahun dengan alasan sebagai berikut bahwa (satu) unit mobil ambulance dengan plat nomor merupakan hibah satwa pada bupati gari pt. bank bni tbk sebagai iak mengajukan permohonan balik nama program bina lingkungan kendaraan ambulance hibah dari program tahun diberi yang diterima bina lingkungan tahun pihak terkait selaku bahwa pemberian hibah untuk pemerintah sepat pada tanggal mei kabupaten siak tidak boleh atas namakan untuk pribadi, karana ini merupakan bahwa dalil pemohon yang pemberian hibah dari bank bni tbk yang mengatakan mobil tersebut peruntukan untuk seluruh warga kabupaten dibalik namakan atas nama siak. pribadi dan digunakan untuk kebutuhan kampanye pemohon adalah tidak benar dan mengada ngada karena mobil tersebut dilakukan balik nama atas nama pemerintah kabupaten siak yang merupakan asset daerah sebagaimana tertera dalam stok (bukti pt merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dengan hal tersebut bupati| sehingga dalil petahana incumbent telah memanfaatkan pemohon yang fasilitas negara dengan membalik nama mendalilkan pihak ambulance yang dapat dari hibah bank terkait telah bni tbk. memanfaatkan fasilitas negara untuk tahun pribadi adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan petahana dilarang hukum.l. hal keterangan pihak hal. bahwa pada tanggal oktober pukul bahwa dalil pemohon adalah wib pasangan calon nomor dalil yang mengada ngada dan urut bersama dengan tim pemenangan tidak beralasan hukum, mengumpulkan masyarakat untuk sehingga pihak terkait melakukan kampanye dialog gedung secara tegas menolak smp kimia tirta utama kampung pangkalan seluruhnya dalil pemohon pisang kec. koto gosip. dengan alasan sebagai berikut hal tersebut berdasarkan hasil laporan atau bahwa benar pihak temuan yang dari bawaslu kec. koto gosip terkait melakukan yang terbukti telah melakukan perbuatan kampanye dialog gedung seperti yang diatur dalam nomor tahun smp kimia tirta utama tentang perubahan atas undang swasta) kampung undang nomor tahun tentang pangkalan pisang kec. koto penetapan peraturan pemerintah pengganti nasib yang awalnya. akan undang undang nomor tahun dilaksanakan halaman tentang pemilihan gubernur, bupati, dan rumah warga yang walikota dan peraturan kpu berdekatan dengan lokasi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id nomor tahun tentang kampanye acara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota bahwa kondisi saat itu dan wakil walikota huruf: sedang dilanda kabut asap yang tebal yang sangat bahwa nomor tahun tentang mengganggu kesehatan, perubahan atas undang undang nomor yang kemudian diarahkan tahun tentang penetapan peraturan panitia penyelenggara pemerintah pengganti undang undang gedung smp kimia tirta nomor tahun tentang pemilihan utama swasta) yang gubernur, bupati, dan walikota, kondisi udaranya lebih baik menyatakan: apabila dilaksanakan didalam gedung tersebut: dalam kampanye dilarang: bahwa kegiatan tersebut menggunakan fasilitas dan anggaran dilaksanakan pada malam pemerintah dan pemerintah daerah hari, dimana tidak ada bahwa peraturan kpu nomor tahun kegiatan mengajar saat itu, tentang kampanye pemilihan sehingga tidak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan beralasan hukum wakil bupati dan atau walikota dan wakil dalil pemohon yang walikota: mengatakan pihak terkait menggunakan tempat pendidikan gubernur dan wakil gubernur, bupati untuk melakukan dan wakil bupati, walikota dan wakil kampanye. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hal keterangan pihak dalil dalil pemohon terkait hal. bahwa pada tanggal september bahwa dalil pemohon adalah wakil bupati incumbent menghadiri acara dalil yang mengada ngada dan tabligh akbar dalam rangka memperingati tidak beralasan hukum, hari kemerdekaan lapangan bola kaki sehingga pihak terkait kampung lalang, dalam kesempatan secara tegas menolak tersebut wakil bupati berkampanye dan seluruhnya dalil pemohon meminta dukungan kepada seluruh dengan alasan sebagai berikut masyarakat yang hadir dalam acara tabligh akbar kampung lalang kecamatan sungai bahwa jak benar acara tablig akbar kampung lalang apit, dengan menyatakan "kami insya allah kecamatan sungai apit, akan mencalonkan dengan nomor urut ahh diselenggarakan oleh kalau bapak bapak dan ibu ibu ingin melanjutkan? maka pilih nomor pemetikan kecamatan sungai apit kampung lalang bahwa dalam acara tablig akbar kampung pen tidak tersebut lalang kecamatan sungai apit merupakan rolyi anggaran kegiatan rutin tahun sekali yang pemerintah kecamatan sungai apit, dimana faktanya diselenggarakan oleh pemerintah pan biaya pelaksanaan tablig kecamatan sungai apit kampung lalang lana akbar tersebut berasal dari yang dibiayai dari anggaran pemerintah kecamatan sungai apit panitia penyelenggara kampung lalang kecamatan bahwa dalam acara tersebut dihadiri oleh sungai apit, anggota panas yaitu mm. sofyan| bahwa wakil bupati pihak panwascam sungai apit) dengan| terkait menghadiri acara menggunakan jaket yang berlogo panas, tersebut berdasarkan arbani ppl kampung lalang), arbani undangan yang diterima dari (menindak panwascam sungai apit). panitia penyelenggara sesuai surat undangan nomor bahwa atas kampanye yang dilakukan panitia llg ix wakil bupati incumbent dalam acara tablig (bukti pt tertanggal akbar kampung lalang kecamatan sungai september apit rang". kepada serta bahwa panwascam sungai pengawas pemilihan kecamatan sungai apit, ppl kampung lalang apit dan hasil penelitian dan pemeriksaan dan menindak panwascam terhadap laporantemuan yang masuk sungai apit hadir untuk adalah tidak dapat ditindaklanjuti. melakukan pemeriksaan jika terjadi pelanggaran dalam hal tersebut terbukti telah melakukan kampanye, meskipun perbuatan seperti yang diatur dalam faktanya tidak ditemukan nomor tahun tentang perubahan adanya pelanggaran saat itu: atas undang undang nomor tahun tentang penetapan peraturan pemerintah bahwa dalil pemohon yang pengganti undang undang nomor tahun mengatakan wakil bupati tentang pemilihan gubernur, bupati, berkampanye dan meminta dan walikota: dukungan kepada seluruh hadi bahwa nomor tahun tentang kanalalang kecamatan sungai apit pemerintah pengganti undang undang untuk memilih nomor adalah nomor tahun tentang pemilihan dalil yang tidak benar gubernur, bupati, dan walikota, dan mengada ngada, menyatakan: faktanya wakil bupati saat itu hanya sekedar meminta doa restu saja dalam kampanye dilarang: tanpa ada meminta menggunakan fasilitas dan anggaran dukungan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. masyarakat kampung bahwa berdasarkan hal tersebut atas alang kecamatan maka pasangan calon bupati wakil bupati sungai apit. hal keterangan pihak hal. bahwa kepala dinas pendidikan dan bahwa dalil pemohon adalah .a f kebudayaan kabupaten siak atas nama dalil yang mengada ngada dan drs. kari yaris, telah ikut aktif dan tidak beralasan hukum, hadir kampanye untuk pemenangan sehingga pihak terkait pasangan calon nomor urut kelurahan secara tegas menolak perawan kpr kecamatan tualang seluruhnya dalil pemohon pada tanggal november jam dengan alasan sebagai berikut sampai dengan selesai. bahwa drs. kari yaris, tidak pernah ikut aktif dan hadir kampanye pasangan calon nomor urut serta bukan merupakan bagian tim sukses pasangan calon nomor urut lagipula faktanya pasangan calon nomor urut mengadakan kampanye untuk kelurahan perawan kpr kecamatan tualang pada tanggal november sesuai surat tanda terima pemberitahuan kampanye nomor http sat interkom yang dikeluarkan kepolisian negara republik indonesia daerah riau resor siak (bukti pt merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa kepala desa rawang air putih bahwa kepala desa rawang kecamatan siak hadir pada saat air putih kecamatan siak tidak pengukuhan tim paslon nomor urut lemah hadir pada saat sutomo kecamatan siak. pengukuhan tim paslon nomor urut sutomo kecamatan siak serta bukan merupakan bagian tim sukses pasangan calon nomor urut kepala desa tualang melakukan kampanye bahwa kepala desa tualang untuk pemenangan pasangan calon nomor tidak lemah melakukan urut kecamatan tualang. kampanye untuk pemenangan pasangan calon nomor urut kecamatan tualang serta bukan merupakan bagian tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa lurah perawan kecamatan tualang bahwa lurah perawan atas nama muda rajasa mengikuti kecamatan tualang atas nama rombongan tim pemenangan pasangan muda rajasa tidak perah calon nomor urut yang sedang mengikuti rombongan tim berkampanye. pemenangan pasangan calon nomor urut yang sedang berkampanye serta bukan merupakan bagian tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa istri dari cawabup petahana bahwa istri cawabup incumbent atas nama qasidah yang juga petahana incumbent atas berstatus sebagai pns telah ikut nama qasidah tidak pernah berkampanye dalam perkumpulan ibu ibu. melakukan kampanye dalam perkumpulan ibu ibu, faktanya istri dari cawabup hanya menghadiri kegiatan kegiatan sebagai wakil ketua tim penggerak pkk kabupaten siak mewakili ketua tim penggerak pkk kabupaten siak untuk menghadiri acara acara pkk, bahwa dalam tim pemenangan bahwa daftar daftar nama pasangan calon nomor urut terdapat tim pemenangan tersebut nama nama yang merupakan terjadi karena ketidaktahuan aparatur perangkat kampung. hal tersebut dari tim sukses tingkat ditemukan pada saat pengiriman berkas kabupaten, setelah nama nama tim suara panas dikonfirmasi tingkat kecamatan koto gosip. adapun nama nama kecamatan ada beberapa yang merupakan aparatur perangkat orang sebagai aparatur kampung yang menjadi tim pemenangan perangkat kampung, pasangan calon nomor urut adalah: kemudian tim pemenangan santoso (sebagai kaur desa) wakil melakukan koreksi dan tidak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sekretaris tim pemenangan, memasukkan darmawan (sebagai bpd) wakil| aparatur perangkat kampung sekretaris tim pemenangan: tersebut. emidawati (sebagai bpd) perwakilan bahwa pada awalnya perempuan: penetapan susunan relawan zaman (sebagai ketua kampung kecamatan koto nasib yang teluk rimba) anggota koordinator. diusulkan oleh ketua saipul (sebagai kadus) teluk koordinator relawan (se ika due) pak kecamatan koto nasib ima anggota serang kepada tim pemenangan nasrul (sebagai ri) kampung teluk kabupaten siak, yang mana rimba anggota koordinator, pada saat itu tim dasar (sebagai rw) kampung teluk pemenangan kabupaten rimba anggota koordinator, siak tidak mengetahui afrizal (sebagai rt) kampung teluk adanya nama nama yang rimba anggota koordinator. diusulkan tersebut terdapat ikhsan harahap (sebagai ketua karang aparatur perangkat kampung. taruna) angota koordinator kampung setelah mendapat surat empang pandan: teguran dari bawaslu padi (sebagai rw) anggota kabupaten siak, yaka tim koordinator kampung empang 2tebangan kabupaten pandan: siak melakukan koreksi dan revisi dd): ata relawan kecamatan koto koordinator kampung pang pandan: nasib surat keputusan daro (sebagai kadus) anggota nomor tp suaranmii koordinator kampung rantau panjang: tentang penetapan sugiarto (sebagai rt) anggota susunan tim relawan drs. koordinator kampung rantau panjang, syamsuar, si drs. widodo (sebagai rt) anggota alfredi, kecamatan koto koordinator kampung rantau panjang, nasib (bukti pt dengan darmiati (sebagai guru tk) anggota hak memasuki arnold koordinator kampung rantau panjang: perang kampung sebagai tim roda'l (sebagai bpd) anggota relawan kecamatan koto koordinator kampung rantau panjang: nasib sebagaimana tertuang prayitno (sebagai rw) anggota dalam surat keputusan koordinator kampung kerani gugur, nomor ast tp moto (sebagai bumdes) anggota suara xi tentang koordinator kampung kerani gugur: revisi surat keputusan nomor tp suhartono (sebagai rt) anggota koordinator kampung sengkang: suara iii tentang penetapan susunan tim relawan drs. syamsuar, nomor tahun tentang perubahan si drs. alfredi, atas undang undang nomor tahun kecamatan koto nasib rentang penetapan, aura ema bukti pt pengganti undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubenur, bupati, cana revisi dan walikota dan peraturan kpu tersebut telah disampaikan nomor tahun tentang kampanye merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemilihan gubenur dan wakil gubernur, kepada bawaslu kabupaten bupati dan wakil bupati dan atau walikota siak dan tim relawan dan wakil walikota kecamatan koto nasib, peraturan pemerintah republik indonesia sehingga dalil nomor tahun tentang disiplin pemohon yang pegawai negeri sipil angka mengatakan tim pemenangan pasangan calon nomor urut dalam kegiatan kampanye, pasangan terdapat nama nama calon dan atau tim kampanye yang me rupawan dilarang melibatkan: aparatur perangkat pejabat badan usaha milik kampung adalah dalil negara badan usaha milik daerah: yang tidak benar dan aparatur negara, anggota mengada ngada.rdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] hal keterangan pihak hal. bahwa tim kampanye pasangan calon bahwa dalil pemohon adalah .a c nomor urut atas nama ismail (anggota dalil yang mengada ngada dan dprd kabupaten siak) saat kampanye tidak beralasan hukum, beberapa tempat melakukan pencitraan sehingga pihak terkait terhadap pasangan calon nomor urut secara tegas menolak dan menjelekkan pasangan calon nomor seluruhnya dalil pemohon urut dan dibanding bandingkan dengan dengan alasan sebagai berikut: pasangan calon nomor urut adapun bahwa sdr. ismail (anggota percayakan yang dilontarkan oleh tim dprd kabupaten siak) sudah kampanye yatu: mendapatkan teguran dari bupati sudah jelas ilmu pemerintahannya panas kabupaten siak dan sudah tinggi jadi tidak perlu khawatirkan teguran tersebut ditujukan lagi, jangan orang baru datang udah mau langsung kepada pribadi yang jadi bupati, bahaya kito" bersangkutan: bahwa pada kesempatan dan tempat lain bahwa sdr. ismail (anggota atas nama ismail (anggota dprd| dprd kabupaten siak) tidak kabupaten siak) juga menjelekkan| pernah memfitnah pemohon pasangan calon nomor urut dan| secara terang terangan, apalagi dibanding bandingkan dengan pasangan menyebut nama pemohon, calon nomor urut adapun percayakan bahwa dalil pemohon yang yang dilontarkan oleh tim kampanye yatu: menyebutkan tim kampanye pak, saya tanya beberapa daerah pasangan calon nomor urut pernah pak syamsuar dan pak allegri melakukan fitnah dan melakukan jadi imam disini? semua menjawab pencitraan atas pihak pernah. saya tanya lagi pernah gak terkait adalah tidak benar, pasangan sebelah jadi imam disini? bahwa sdr. rusdaryanto tidak semua bilang tidak pernah. saya juga pernah menjelek jelekkan bertanya tempat karaoke pekanbaru pasangan calon nomor urut yang sampe pagi, ada gak nama pak secara terang terangan, syamsuar dan allegri terdaftar sana? sehingga dalil pemohon semua menjawab tidak ada. saya tidak ang menyebutkan tim berani nanya kalau nama pasangan kampanye nomor urut sebelah saya takut namanya. melakukan kampanye bahwa salah satu tim kampanye pasangan hitam berupa fitnah calon nomor urut atas nama rusdaryanto yang dilakukan oleh merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.ibupati dan wakil bupati kabupaten siakiak, nomor pts kpu kab x11 tentang revisi atas putusan kpu kabupaten siak(mantan anggota dprd provinsi) pasangan calon nomor merupakan kader dari partai pii urut selama masa perjuangan dalam kampanyenya pada kampanye tidak benar tanggal november sekretariat dan mengada ngada. kmr tualang kampung perawan barat kecamatan tualang menyebutkan bahwa: portal pdi perjuangan yang telah mengusung pasangan colon nomor urut dalam pemilukada bupati siak telah salah memilih pemimpin"kampanye dilarang cc ahwa dalil dalil pemohon yang telah diuraikan diatas adalah tidak benar dan mengada ngada, oleh karenanya pihak terkait dengan tegas membantah dan bahwa dalil pemohon semakin terbantahkan dengan surat dari panas kabupaten siak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perihal: jawaban atas surat tim koalisi bersama kita hebat (berkah) pasangan calon bupati dan wakil bupati siak nomor atas nama suhartono, dan syahrul, s.ip, m.si sesuai dengan surat nomor panas kab siak (bukti pt yang pada pokoknya atas dalil dalil pemohon tersebut bukan merupalegal standing: menyatakan permohonan pemohon telah lewat waktujunctosiak nomor pts kpu kab vii tahun tanggal agustus tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten siak tahun bukti pt fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten siak nomor pts kpu kab. vii tahun tanggal agustus tentang penetapan nomor urut pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati siakabupaten siak nomor ba kpu kab. x11 tanggal desemberukti pt fotokopi formulir db1 kwk kabupaten siak sertifikatt fotokopi berita acara nomor ba kpu kab. tanggal oktober tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati siak tahun bukti pt fotokop. bukti pt fotokopi direktur pembinaan sekolah dasar kemendikbud nomor d2 kp tanggal september tentang pemberian bsm pip tahap vi. bukti pt fotokopi direktur pembinaan sekolah dasar kemendikbud nomor d2 kp tanggal oktober tentang pemberian bsm pip tahap vii. bukti pt fotokopi lampiran iv. penjabaran apbd ta. yang ditetapkan pada tanggal desember bukti pt fotokopi stok mobil ambulance dengan plat nomor bukti pt fotokopi surat undangan nomor panitia lgii tanggal desember tentang undangan tablig akbar. bukti pt fotokopi surat tanda terima pemberitahuan kampanye nomor http x1 sat interkom tanggal november yang dikeluarkan kepolisian negara republik indonesia daerah riau resor siak. bukti pt fotokopi surat keputusan nomor tp suara vii tanggal agustuskeputusan nomor a ist tp merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo suara xi tanggal november tentang revisi surat keputusan nomor tp suara viiidari panas kabupaten siak nomor panas kab siak tanggal desember perihal jawaban atas surat tim koalisi bersama kita hebat berkah) pasangan calon bupati dan wakil bupati siak nomor atas nama suhartono, s.h. dan syahrul, s.ipiak tahun bertanggal desemberiak tahunkabupaten siak diumumkan oleh memohowib, (vide bukti bukti pt adapunmerupakan pembetulan penulisan kalimat bilangan angka perolehan suara, tanpa adanya perubahan angka perolehan suara pemohon dan pasangan calon nomor urut pihak terkait) selaku peraih suara terbanyak. dengan demikian, yang menjadi objek permohonan pemohon adalahiak tahun bertanggal desemberbukti ptkedudukan hukum (legal standing) pemohon dan pokok permohonan, tingkat kabupaten kotaiak nomor:siak,oleh pemohon didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari minggu tanggal desember sebelumselatan pesiak tahun yang dibuat oleh memohon seperti yang tertuang dalam keputusan kpusiaksiak sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten siak tahun maupun pasangan calon nomor urutsiak tahun beberapa pelanggaran tersebut diantaranya dan tidak terbatas pada hal hal berikut:.terdiri atas: pelayanan tindakan medis rawat jalan; pelayanan tindakan medis rawat inap; pelayanan tindakan instalasi gawat darurat; pelayanan tindakan medis instalasi perawatan intensif; pelayanan tindakan medis instalasi bedah sentral; pelayanan rehabilitasi medis; pelayanan cuci darah hemodialisis; pelayanan penunjang medis diagnostik; pelayanan radioterapi; pelayanan forensik dan pemulasaraanjenazah; pelayanan pendidikan dan pelatihan; pelayanan ambulans; pelayanan home care; pelayanan unggulan; pelayanan luar layanan medis; penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; dan pelayanan farmasbesar harga eceran tertinggi het) sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang mengatur mengenai pemberian informasi harga eceran tertinggi (het) obat. jdih.kemenkeu.go.id tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada telah memperhitungkan harga neto, pajak pertambahan nilai, dan biaya pelayanan kefarmasian. tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalamwajib disetor kas'>al'} ~bagian administrasi kementerian ( ~,penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) pelayanan tindakan medis rawat jalan karcis dan registrasi pasien registrasi poliklinik instalasi gawat darurat igd) klinik reguler rawat jalan rujukan per registrasi tanpa rujukan)konsultan klinik rawat jalan reguler per pemeriksaan konsultasi instalasi rawat alan vip per pemeriksaan surat keterangan dokter sbs sks) per pemeriksaan pemeriksaan dokter umum gigijdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)pelayanan medis pada instalasi rawat jalan semua poliklinik tindakan kecil pengambilan darah kapiler per tindakan pengambilan darah vena per tindakan pemasangan saturamasker per tindakan aksi koloid per tindakan injeksi intravena per tindakan tindik per tindakan insist per tindakan perawatan luka kecil per tindakan gula darah sewaktu stik per tindakan suction isap lendir per tindakan aplikasi zat kaustik per tindakan terapi inhaler per tindakan nebulizer per tindakan pasang per tindakan doppler per tindakan oksigen terapi per tindakan mantu test per tindakan heating aff lepas jahitan per tindakan tindakan sedang bantuan nafas secara manual per tindakan fungsi abses, hemat) per tindakan pelayanan medis spesialis instalasi rawat jalan klinik penyakit dalam tindakan kecil pemeriksaan ankle racial index per tindakan perawatan kaki ringan tanpa per tindakan ulkus) pemeriksaan cardi ankle vascular per tindakan index spirometri per tindakan pipa rektum per tindakan pemasangan kateter per tindakan tindakan sedang perawatan kaki sedang dengan per tindakan ulkus minimal moderat) aspirasi jarum halus per tindakan punct pleura per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) cabut water sealing drainage wsd per tindakan re heating wsd per tindakan spelling wsd per tindakan reposisi wsd per tindakan aksi intra artikler per tindakan pasang ngt per tindakan enggan tian eksternal kateter per tindakan continuous ambulatory peritoneal dial isis caps) fungsi sites per tindakan klinik anak tindakan kecil vaksinasi bacillus cassette gurun per tindakan bcg) konsultasi laktasi per tindakan vaksinasi hepatitis per tindakan b d campak mantu test per tindakan tindakan sedang infus anak per tindakan skin test alergen per tindakan skin test alergen per tindakan bmp poli anak) per tindakan supra public function spp) per tindakan klinik kebidanan dan kandungan tindakan kecil insersi intra urine device iud) per tindakan ekstraksi iud per tindakan pasang pesariumlepas tampon vagina per tindakan perawatan payudara per tindakan pengambilan sediaan mukosa per tindakan pap's smear, dll) pengobatan erosi per tindakan inspeksi visual asetat test per tindakan ante natal care anc) per tindakan pasang implant per tindakan lepas implant per tindakan injeksi per tindakan pemeriksaan ginekologi per tindakan eksplorasi uteri digital per tindakan pap smear konvensional per tindakan pap smear liquid base per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) tindakan sedang aplikasi albothyl per tindakan usg transvaginal per tindakan usg transabdomen per tindakan hidrat basi perturbasi per tindakan kardiotofografi nst tanpa oct per tindakan pasang tampon vagina per tindakan currentpage diagnostik per tindakan biopsi orgsyn per tindakan jahit luka robek vagina per tindakan klinik bedah tindakan kecil insist dan drainase abses per tindakan pasang ransel verbal per tindakan angkat jahitan per tindakan ganti balut besar per tindakan ganti balut kecil per tindakan ganti balut sedang per tindakan buka chatter per tindakan jahit per tindakan tindakan sedang meditasi combustion s.d per tindakan bedah kuater per tindakan bedah krio per tindakan ekstraksi kuku per tindakan klinik tht tindakansedang toilet hidung, telinga dan per tindakan tenggorok meditasi post sedang, besar, per tindakan dan khusus test kalori per tindakan nsisidajdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) ekstrasi granulasi per tindakan fungsi dan spoofing sinus manila per tindakan kaustik dan kaustik no3besar tes alergi hirup dan alergi per tindakan makanan biopsi tumor mulut, hidung, per tindakan nasofaring insist abses peritonsiler per tindakan insist abses mastid per tindakan insist abse test per tindakan bera atau ass per tindakan bera dan ass per tindakan nasolaryngo endoskopi per tindakan oae per tindakan klinik rehabilitasi medis tindakan kecil senam kelompok per tindakan infra red per tindakan muscle test per tindakan parafin bath per tindakan latihan per tindakan rom lgs stretching dasar panggul segel latihan resistif penguatan; per tindakan ambulans keseimbangan; jalan those tindakan sedangjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) injeksi botulinum toksin tiap per tindakan titik) injeksi lntraartikuler, joint, tendon per tindakan casting per tindakan uji sensibilitas, uji integrasi sensor per tindakan motor dan uji kontrol postur uji integrasi sensori motor per tindakan uji fungsi menelan fungsi per tindakan eksekusi gerak, fungsi berkemih, fungsi delegasi, fungsi lokomotif uji motorik halus per tindakan uji pola jalan, kondisi, kekuatan per tindakan otot, kekuatan otot dengan cybex emg surface atau emg needle per tindakan vocastim vocalstim per tindakan uji fungsi kognisi komunikasi, per tindakan uji fleksibilitas dan lingkup gerak sendi, uji kemampuan fungsional dan perawatan diri high level laser therapy per tindakan low level laser therapy per tindakan klinik ortopedi tindakan kecil buka gips spark per tindakan tindakan sedang gips kecil anak per tindakan gips besar dewasa per tindakan gips kecil dewasa per tindakanklinik kulit kelamin tindakansisi abses lesi per tindakan nukleasi lesi per tindakan ekstraksi komedo lesi per tindakan tindakan sedang per tindakanjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) suntikan koloid, aknekistika per tindakan lesi bedah kimia tcmtindakan besar per tindakan bedah kuater keratitis per tindakan seboroik tumor jinak kulit bedah kuater kondiloma per tindakan merekajdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiahklinik psikiatri tindakan kecil tindakan medik psikiatri per tindakan sederhana tindakan sedang tindakan medik psikiatri komplek per tindakan tindakan besarjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) mimpi untuk kepentingan per tindakan penegakan hukum ect tkl per tindakan klinik mata tindakan kecilatau refraktometri per tindakan ekspirasi lima per tindakan pemeriksaan funduskopi per tindakan tindakan sedangatau per tindakan chalazionklinik paru tindakan kecil spirometri per tindakan peak flow meter per tindakan bronkodilator test per tindakan pengambilan spesimen putus per tindakan tes alergi paru per tindakan tindakan sedang cabut water seal drainage wsd) per tindakan re heating wsd per tindakan spoofing wsd per tindakan reposisi wsd per tindakan bronkial toilet per tindakan aspirasi jarum halus per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) usg toraks per tindakan fungsi paru per tindakan bronkoskopi per tindakan fungsi pleura evakuasi per tindakan torasentesis) klinik jan tung ambulatory blood pressure monitor per tindakan apm) program ppm permanent pace maker) per tindakan ctg cardi topografi) per tindakan klinik syaraf tindakan kecil test mini mental per tindakan stimulasi kognitif per tindakan tindakan sedang per tindakan fit proper test per tindakan pemeriksaan neurobehavior per tindakan skrining fungsi luhur per tindakan stimulasi kognitif per tindakan pemeriksaan per tindakan electroencephalography eeg) pemeriksaan euroopthalmogi per tindakan pemeriksaan euro ontologi per tindakan kompleks pemeriksaan euro ontologi per tindakan sederhana konsul neuro opthalmologi per tindakan test mini mental per tindakan pemeriksaan funduskopi per tindakan tindakan besar per tindakan pemeriksaan per tindakan elektromiografi emg) per tindakan tes fungsi luhur per tindakan indeks plantar facts per tindakan injeksi intraatikular per tindakan bow knee man us dis shoulder spine pelayanan medis gigi dasar instalasi rawat jalan klinik gigi dan mulut umum tindakancabut gigi susu dengan color per tindakan etal topikal anestesi jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) tempatan sementara per tindakan jahit per tindakan pencabutan dengan suntik per tindakan tindakan sedangfluoridasi perkwadran per tindakan lepas jahitan per tindakan tindakan besar cabut gigi permanen per elemen tambal gigi putih bagian per tindakan pengisian saluran akar gigi sulung per elemen pengisian saluran akar gigi pulpa per elemen tambal sinar kecil per elemen tambal sinar besar per elemen tempatan glass monomer cement per elemen gic) kecil(derajat pembukaan operkulumjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)frenectomy per tindakan operculectomy per tindakan pelayanan medis gigi spesialis instalasi rawat jalan semua smf gigi spesialis cetak akurasi rendah per rahang (cetak per tindakan diagnostik alginat) cetak untuk full ventures per rahang per tindakan cetak oxide) cetak akurasi tinggi per kuadran per tindakan double impression) klinik konservasi gigi tindakan kecil spoofing irigasi per tindakan tempatan sementara per tindakan meditasi intrakranial dressing per tindakan tindakan sedang tempatan glass monomer cement per tindakan gic) sedangtindakan besar pulpektomy per tindakanper tindakan pengisian saluran akar per tindakan kondensasi lateral) aspek resepsi gigi) per tindakan klinik ggi anak tindakan kecil spoofing per tindakanan tempatan sementara per tindakan pembersihan karang gigi per tindakan perkwadran tindakan sedang tempatan sinar kecil per tindakan tempatan sinar sedang per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)sulung per tindakan tambalan gic per tindakan pulpotomy per tindakan spesifikasi per tindakan pencabutan gigi susu dengan per tindakan pencabutan gigi dengan suntik per tindakan tindakan besar preparasi crown pedodontik per tindakan jaket crown stainless pedodontik per elemen jaket crown akrilik pedodontik per elemen space maintained per tindakan space regained per tindakan ortodoksi lepas berahang per tindakan kontrol ortodoksi lepas per tindakan obturator per tindakan klinik gigi tiruan reparasi retak rahang per tindakan saddle akrilik per tindakan partial ventures utk gigi tambahan per elemen flexi ventures per rahang bas sing refining per tindakan dental bride saddle panjang (perl gigi) per elemen full ventures per rahang per tindakan klinik bedah mulut tindakan kecil pemotongan frenulum per tindakan jahit luka per tindakan traksi karet intermaksan fiksi satu rahang per tindakan fiksasi inter maxillary miring imw) per tindakan buka fiksasi inter maxillary miring per tindakan imw) reposisi dislokasi mandibula per tindakan exterpasi edulis besar per tindakan tindakan deepening lulus per tindakan tindakan besar alveolektomi per regio per tindakan jahit lukajdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) cabut gigi dengan penyulutfiksasi inter dental miring dengan per tindakan arch bar per rahang biopsi insist per tindakan sialolithomi per tindakan reposisi fraktur per tindakan operculektomi frenektomi per tindakan implantasi gigi per tindakan odontektomi derajat per tindakan odontectomi derajat iii) per tindakan gingivektomi per tindakan deepening lulus per rahang per tindakan penutupan oro astral fistula per tindakan labiopasty unilateral komplit per tindakan aveolectomy luas per tindakan klinik orthodontik kasus ringan fixed alliance standart metal per tindakan rahang kolusi normal) fixed alliance standart metal per tindakan rahang) composite brace rahang) per tindakan fixed appliance self ligase per tindakan rahang) cetak model studi gigi untuk orto per tindakan per rahang analisis kebutuhan ortodontik per tindakan kontrol orto dekat per tindakan kasus sedang fixed alliance standart metal per tindakan sedang rahang) composite brace rahang) per tindakan fixed appliance self ligase sedang per tindakan rahang) jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) kasus sulit fixed alliance standart metal besar per tindakan rahang) composite brace rahang) per tindakanpelayanan psikologi klinis pemeriksaan psikologis pemeriksaan psikologis dasar (observasi, per pemeriksaanneuropsychology) terapi kelompok per orang terapi keluargajdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) manajemen psikologis rehab psikososial per pemeriksaan home visit per kunjungan pelayanan medis sub spesialis rawat jalan klinik tumbuh kembang anak tindakan kecil vaksinasi ppi sun tik per tindakan vaksinasi ppi non suntik per tindakan pijat bayi per tindakan antropometri per tindakan tindik bayi per tindakan imunisasi tetanus tiroid ti) per tindakan tindakan sedang terapi edukasi per tindakan pra skrining per tindakan skrining per tindakan klinik one day carevasektomi per tindakan sirkumsisi umur atas tahun) per tindakan senam nifas per tindakan ii. pelayanan tindakan medis rawat inap akomodasi kelas su,, jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) isolasi pediatric intensive care unit per hari picu) isolasi intensive cardiac care unit iccu) per harirawat inapsuper vip per hari jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) kelas vip per hari kelas per hari kelas per hari kelas iii per hari konsultasi dokter gigisemua smf kecil pengambilan darah kapiler per tindakan injeksi intravena melalui selang per tindakan infus injeksi intra muscular sub hutan per tindakan aksi koloid infeksi per tindakan intravena injeksi intraartikuler pengambilan darah vena per tindakan penggunaan alat sering pump per 8jam jam penggunaan alat matras hari per hari penggunaan alat saturasi jam per 8jam penggunaan alat infus pump per 8jam skin test per tindakan necrotomi tidak luas per tindakan pengambilan darah arteri per tindakan penggunaan alat monitor per 8jam masker per tindakan pasang infus termasuk infus per tindakan bilicalisjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) gula darah sewaktu gds) stik per tindakan pemakaian matras harironde aspirasi tiroid per tindakan aplikasi zat kaustik per tindakper tindakan oksigen terapi per tindakan sedang heating aff lepas jahitan per tindakan tera sinar foto tera per tindakan insersi t) per tindakan water drinking test per tindakan tindakan pembuatan v&rjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) re heating water seal drainage per tindakan wsd) spelling water seal drainage per tindakan wsd) circumsisi per tindakan besarater seal drainage wsd)lima atheroma per tindakan flavus berupa hidrat on foniks per tindakan pemeriksaan dengan biomikroskop per tindakan ekspirasi genuper tindakan tis dekompresi emfisema subcats perawatan luka meditasi besar per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) pemakaian ventilator per jam pemakaian per jam smf penyakit dalam kecil pemeriksaan ankle racial index per tindakan abi) perawatan kaki ringan tanpa per tindakan ulkus) pemeriksaan cardi angle vascular per tindakan index vi) sedang perawatan kaki sedang dengan per tindakan ulkus minimal moderat) besar perawatan kaki berat (dengan per tindakan ulkus luas) pemasangan sengstaken blakemore per tindakan sb) tube smf anak kecil vaksinasi bcg per tindakan sedang infus anak per tindakan infus umbilikal per tindakan besar resusitasi bayi parts per tindakan spontan normal bidan) resusitasi bayi parts per tindakan spon tan normal dokmembeli tan penyulut presentasi bokong resusitasi bayi parts dengan per tindakan vakum dengan forcepstubektomi dengan resusitasi bayi sc sc per tindakan fanesnstilga per tindakan fanenstil non ga non jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) sectio dengan kistektomi non ga per tindakan tubektomi mow) non bilirubin bangsal per tindakan infus intraoseussmf orgsyn kecilsedangbesarsmf bedah bedah kuater per tindakan bedah krio per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) smithkecil per tindakan sedang toilet dung telingabesar tes alergi biru alergi makanan per tindakan biopsi tumor mulut tumor per tindakan hidung tumor nasofaring insist abses peritonsiler per tindakan nsisi abses mastid per tindakan nsisi ab: akan smf rehabilitasi medik kecil fisioterapi per tindakan senam kelompok senam nifas per kegiatan infra red per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) muscle test per tindakan parafin bath per tindakan latihan per latihan rom lgs stretching dasar panggul segel latihan per latihan resistif penguatan ambulans keseimbangan jalan those sedang uji fungsi kognisi uji komunikasi per tindakan uji fleksibilitas dan lingkup gerak per tindakan sendi kemampuan fungsional dan perawatan diri low level laser therapy per tindakan terapi wicara kecil assessment gangguan memori per assessment bahasa wicara artikulasi assessment gangguan suara irama per assessment kelancaran menelan sedang terapi gangguan wicara artikulasi per tindakan terapi gangguan kelancaran per tindakan irama suara terapi gangguan menelan per tindakan tatalaksana gangguan proses per tindakan fungsi pasca laringectomi tatalaksana gangguan proses per tindakan bicara proses berbahasa tidak spesifik disleksia terapi gangguan bahasa memori per tindakan tata laksana keterlambatan bicara per tindakan smf ortopedi kecil buka gips spark per tindakan pemasangan gips per tindakan besarsmf kulit kelamijdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) sedangper tindakan lesi. salisilat nukleasi lesi per tindakan insist abbesarjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)unch per tindakanatropsikiatri eur kesehatan mental) kecil tindakan medik psikiatri per tindakan sederhana sedang tindakan medik psikiatri komplek per tindakan smf mata sedangjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) besar streak retinaskopi per tindakan eksis chalazion eksis per tindakan hordeolum eksis chalazion besar eksis per tindakan hordeolummata) tarsoraphy per tindakan sie boen liang sbl) taksonomi per tindakan lobuloplasty auricula per tindakan pasang candle trakeostomy per tindakan eksparu sedang lepas wsd per tindakan pasang wsd per tindakan besar pemakaian ventilator per jam fungsi pleura evakuasi per tindakan tora sen tesis) smf jantung ctg cardi topografi) per pemeriksaan electro compulsive therapy ect) tkl per tindakan smf psikologi klinik pemeriksaan psikologis pemeriksaan psikologis dasar per pemeriksaan observasi,jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)er tindakan player tindakan psychotherapy, europsychology) terapi kelompok per orang terapi keluarga (smf gigi dan mulut umumsedangjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)besar gigi per elemen per tindakan tambal gigi putih bagian per tindakan pengisian saluran akar gigi sulung per tindakan pengisian saluran akar gigi pulpa per tindakan tambal gigi logam per tindakaderajataveojdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) pemotongan frenulum per tindakan operculectomy per tindakan smf gigi dan mulut spesialis kecil spoofing per tindakan fungsi abses kista hemat) per tindakan lepas jahitan per tindakan perawatan luka meditasi ganti per tindakan tampon terpanas gigi gangren per tindakan buka fiksasi inter maxilary miringedang cabut gigi susu dengan per tindakan tempatan sementara per tindakan jahit luka per tindakan traksi karet intermaksiler per tindakan buka fiksasi inter dental miring per tindakan per rahang jahit per tindakan jahitan per tindakan fiksasi inter maxilary miring per tindakan reposisi dislokasi mandibula per tindakan besar alveolektomi per regio per tindakan jahit lukansisi ekstra oral per tindakan angkat wire dengan heating per tindakan nsisinter dental miring dengan per tindakan arch bar per rahang jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) operculektomilabiopasty unilateral komplit per tindakan fistulektomi per tindakan smf konservasi gigi kecilsedang tempatan glass monomer cement per tindakan gic) kecilbesaraspek resepsi gigi) per tindakan pulpektomy per tindakan smf gigi tiruan reparasi retak per tindakan plate per tindakan saddle per tindakan ppsikosomatis cognitive behaviour therapy terapi per tindakan kognisi perilaku) intervensi tubuh dan pikiran per tindakan tindakan dokter spesialis kfr evaluasi orthosis per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)(tiap titik) per tindakan injeksi intraartikuler, joint, tendon per tindakan casting per tindakan uji sensibilitas integrasi sensori per tindakan motor kontrol postur dan fungsi eksekusi gerak uji fungsi delegasi uji fungsi per tindakan berkemih uji motorik halus uji fungsi lokomotif uji pola jalan uji per tindakan kondisi uji kekuatan otot dengan cybex per tindakan elektromiografi emg surface per tindakan vocastim vocalstim per tindakan penggunaan oksigen penggunaan per liter per liter per jam psikologi psikologi psikoterapi) psikoterapi komplek per tindakan psikoterapi suportif per tindakan psikoterapi perilakuusia per tindakan brief tera per tindakan terapi bermain terapi per tindakan musik terapi relaksasimenitfisioterapi sedangelectrical stimulation tens, per tindakan names es) jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) latihan koordinasi keterampilan per tindakan motorik frente, bath, pnf, ndt, rood) terasessment per tindakan latihan ketahanan kardiopulmonal per tindakan ergocycle) continuous passive motion cpm per tindakan setbesarterapi okupasi latihan koordinasi dan motorik per tindakan latihan gangguan kognisi dan persepsi per tindakan latihan perawatan diri self care) dan per tindakherapyroper body mechanicsensori per tindakan assessment per tindakan persalinan rawat inap parts spontan normal bidan) per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) parts spontan normal dokter per tindakan spesialis) parts dengan iafdkii. pelayanan tindakan instalasi gawat darurat pelayanan medis gawat darurat tindakan kecil injeksi intravena melalui selang infus per tindakan pengambilan darah vena per tindakan injeksi im subkutan intracutan per tindakan skin test per tindakan touches rectal per tindakan transfusi per tindakan injeksi iv intravenousper tindakan bakar infus dua jalur per tindakan gula darah sewaktukaa. isap lendir per tindakan bb. cross eksis per tindakan cc. pasang ngt per tindakan dd. proof fungsi fungsi percobaan per tindakan ee. nebuliser per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) ff. infus umbilicalis per tindakan gg. pemeriksaan ginekologi per tindakan hh. induksi pacuan per tindakan bronkial toilet per tindakan jj. doppler per tindakan kk. oksigen terapi per tindakan tindak pasangaa. eksplorasi uteri digital per tindakan bb. pasang spark besar komplek per tindakan cc. tindakan organ ekstraksi iuddd. tindakan paru lepas water seal drainage wsd per tindakan pasang wsd per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) ee. tindakan tht toilet hidung telinga hidung per tindakan ff. tindakan mata aff lepas jahitan korngg.an cystotomy tertutup per tindakan pemasangan tubehit portiaaa. vena seksi per tindakan bb. penggunaan oksigen per tindakan jam cc. tindakan persalinan dd. parts mobil placenta belum keluar per tindakan ee. parts spontan normal bidan) per tindakan ff. parts spontan normal dokter per tindakan spesialis) parts dengan intrauterine fetal death iafd) gg. parts spontan dengan stimulasi atau per tindakan induksi hh. parts membeli tanpa penyulut per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) parts presentasi bokong per tindakan jj. parts dengan vakum per tindakan kk. parts dengan konsep per tindakan parts distopia bahu per tindakan mm. parts versi ekstrasi per tindakan nn. embriologi per tindakan oo. parts membeli dengan penyulut per tindakan pp.nspection with acetic acid iva per tindakan test qq. tindakan anak non ga fanenstil per tindakan non sectio dengan kistektomi non per tindakan ga sectio dengan tubektomi mow) nocap per tindakan per jam resusitasi jantung paru rjp) per tindakan pemakaian ventilator per tindakan per jam vena sectio per tindakan hemodialisis hd) kateter per tindakan itu basi endhotracheal per tindakan rr. tindakan paru fungsi pleura evakuasi per tindakan ss. tindakan tht spoofing dari suction telinga per tindakan parasites per tindakan tt. tindakan mata slitlamp biomikroskopi per tindakan tindakan khusus pelayanan tindakan tht bera ass per tindakan bera dan ass per tindakjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) transfusi tukar per tindakan pelayanan psikologi klinis gawat darurat asesmen awal, observasi, wawancara, per tindakan diagnosis sementara dan diagnosis kedua intervensi awal, dpa,stabilisasi emosi per tindakan kepada pasien dan atau keluarga iv. pelayanan tindakan medis instalasi perawatan intensif tindakan intensive care icu,cucu) satuan rupiah pemakaian ventilator per jam pemakaian continuous positive airway per tindakan pressure cap hfn pemasangan vena sectio per tindakan pemasangan water seal drainage wsd) per tindakan aff water seal drainage wsd)inkubasi per tindakan extuintramuskular sub per tindakan hutan intra hutdefibrilatoresusitasi jantung paru per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) tampon h~puontinuous positive airway per tindakan pressure cap) hfn aff can pasang oro naso gastric tube ogt ngt per tindakan pasang infus pump per tindakan pasang sering pump per tindakan aff infus per tindakan aff ogt ngt per tindakan pasang monitor per tindakan balance cairan per tindakan transfusi darah prc albumin trombosit per tindakanan perawatan traecheastomy per tindakan tindakan medis operas! instalkut per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) fistulektoini fistula ani per tindakan hemoroidektomi per tindakan hernia per tindakan hernioraphi per tindakan kolostomi per tindakan besar apendektomi perforata per tindakan eksplorasi kolekdokus per tindakan hernirnkolon hierchprung per tindakan miles operation per tindakan pankreaktektomi per tindakan resepsi esofagus interpolasi kolonsisianestesi per tindakanrniotomi unilateral per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)fibromdikorndikotomi jejunostomi koreksi agresif ani per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)ada per tindakanctithrough per tindakanan duodenojejunostomi eksis hemangioma besar multiple per tindakan eksis hygroma coll axial neonatus per tindakan eksis kista duktus kholedukhus per tindakan eksis kista saluran empedu per tindakan eksis neuroboleh per tindakanrniotomy+ laparatomy+ resepsi per tindakan land'sper tindakan usus perintis neonatal trauma abdomen jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) aa. laparatomy resepsi invaginasi per tindakan resepsi usus pada anak revisi usus halus kolon bb. laparatomy peritonitis pada neonatus per tindakan cc. efrectomi partial per tindakan dd. efreuretektomi parsial per tindakan ee. nefrouretectomy tumor films per tindakan ff. operasi hernia dengan komplikasi per tindakan hernia incarcerata) gg. operasi kasai per tindakan hh. operasi sus chamel) per tindakan penutupan defek hernia diafragmatika per tindakan jj. aplikasi diafragma per tindakan kk. poroentrostomi operasi kasal) per tindakan poster kapital anorekto vagina uretra per tindakan palsy psarpuv) mm. poster sagittata anorectolasty para per tindakan poster sagittata anorectovaginorethroplasty nn. proof laparatomy biopsi per per tindakan laparatomy psa per tindakan pp. para laparatomi per tindakan qq. pull through save chamel season) per tindakan rr. pyeloplasty per tindakan ss. pyloromiotomi operasi free per tindakan ramstedt) tt. rectorectal pull through chamel per tindakan procedure uu. rezim plan tasi ureter per tindakan vv. repair bladder trophy ba) repair per tindakan clocal repair defek dinding perut repair sistem recto vaginal ww. resepsi anastomosis esophagos per tindakan resepsi anastomosis agresif usus, duplikasi resepsi anterior reh bein resepsi anterior reh bein resepsi hear xx. scrotoplasty+ chordectomy per tindakan yy. splenektomi talasemia, per tindakan hipersplenisme) zz. splenektomi partial per tindakan aaa. toracotomi anastomosis per tindakan esofagus ba) bbb. rethroplasty per tindakan bedah kebidanan dan kandungan kecil cone biopsi ionisasi lez per tindakan drainase pus pada tuboovarial abses per tindakan dengan fungsi donasi jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) ekstrasi kista bartholin mio per tindakan debut histerectomi trans vaginal trans per tindakan abdominal sob kuretase dilatasi kreasi dengan per tindakan narkoba laparascopy operatif histereroskopi per tindakan laparatomy percobaan marsupialisasi abses bartholin per tindakan repair perigi grade iii iv pasjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) dengan lynch dengan per tindakan subtitel dengan ligase arteri urine dengan torsi kista)ferri per tindakan trabekulektomi per tindakan besar ekstraksi katarak per tindakan ekstrakapsular intrakapsular ice ecc tidak termasuk iol) ace) anterior posterior sklerotomi per tindakan argon laser konon per tindakan congenital formil plastik rest soket per tindakankoreksi per tindakan ektropion tropis anakan repair ruptur korneosklera per tindakan ruptur algebra moderate per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) serial backing per tindakan strabismus per tindakan symblepharon per tindakan sym blepharoneviserasi dfg per tindakan fraktur tripodforbit per tindakan congenital sakit berattra bekulektomi ecc per tindakan phacoemulsifikasi triple prosedur keratoplasti dengan per tindakan glukosa vitrektomi per tindakan vitrektomi endo laser silikon per tindakan oil gas ontology kecil biopsi posisional dalam narkoba per tindakan incisional dalam arosean shaping untuk torus tumor tulang per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)an segmentektomi per tindakan besar breast concerning surgery per tindakan eksis higroma kista branchiogenik per tindakan kista tiroglosus luas local mammal aberrans eksi etomi per tindakan lsthobektomi per tindakan etomi tiroid per tindakan mandibulektomi marginalis per tindakan masilektomi partial, simple, sub per tindakan cutaneousflap per tindakan lokal) salphingo oophorektomi bilateral per tindakan segmen tektonikvasimpleks per tindakan operasi commando per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)skin graft ortopedi per tindakan angkat wire dengan heating per tindakan arthoplasty sendi kasus per tindakan asal coalition capsulectomy capsulotomy sendi per tindakan jrelease per tindakan pad inf aksi sen debridement fraktur terbuka jari per tindakan nekrotik tissue nekrotomy dan saucerization pada chronic osteomyelits debridement per tindakan building ari macrodactyly) per tindakan defect drafting single) tendon pleno per tindakan ekstremitas atas) dekompresi unilateral bilateral) per tindakan ekstremitas atas drainage jari superficial deep per tindakan infection drainage jaringan lunak parmar space) access drainage tendon sheath ekstremitas atas) tenosynovitis single multiple) transposisi nerve ular entrapment per tindakan terminalisation jari trauma per tindakan eksis diseksi eurovasculer per tindakan bundle jari tumor) eksis bony fragment elbow medical per tindakanper tindakan jaringan subkutan ganglion villa modular synovitis fiksasi cannuated screw pada safe per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) fiksasi externa sederhana fiksasi per tindakan interna sederhana synovectomy arthroscopy per tindakan aa. fraktur tulang panjang mio orig per tindakan emplat removal long bone) bb. free full thickness graft kulit dan per tindakan jaringan subkultur defect single digit) cc. graft nerve defect peripheral tendon per tindakan floor ekstremitas atas) injury dd. koreksi curly toe koreksi overriding per tindakan toe polidactily koreksi syndactyly ee. tenolysis multiple) tendon floor per tindakan ekstremitas atas) ff. tenotomy tendon ekstremitas atas) per tindakan con fracture gg. lengthening open achilles tendon per tindakan hh. limb aviation: above below knee per tindakan reputation soft tissue tumor sarcoma bone tumor ii. local flap kulit dan jaringan subkutan per tindakan defect multiple digits) jj. nekrotomy per tindakan kk. open biopsi bone tumor per tindakan open knee debridement per tindakan mm. operasi flap defect deep) staged per tindakan distant flap division) kulit dan jaringan suku) nn. orig closed fraktur shaft lemur per tindakan radius una humerus tibia open fraktur shaft lemur radius una humerus grade open reduction internal fixation orig per tindakan pp. pengangkatan ganglion polita per tindakan dengan narkoba qq. release bilateral with endoneurolysis) per tindakan nerve ekstremitas atas) rr. release unilateral) nerve ekstremitas per tindakan atas) guyok's tunnel syndrome ss. release jari. deformis. intrinsic per tindakan muscle kompartemen otot soft tissue tendon sheath (ekstremitas atas) tt. relokasi ari deformis intrinsic per tindakan muscle extension uu. renovasi sendi ekstremitas atas) rush per tindakan rods wires screw vv. repair future nerve various lesions per tindakan ww. reposisi joint dissociation per tindakan xx. reposisi tertutup dan gips pada per tindakan fraktur anak kecuali fraktur lemur jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) yy. reposisi tertutup dan percutaneous per tindakan winning pada fraktur seputar sendi siku pada anak zz. reposisi tertutup arthrogram dan per tindakan hemispica pada ddh aaa. skin graft ortopedi per tindakan bbb. synovectomy arthroscopy per tindakan ccc. tenolysis multiple) tendon floor per tindakan ekstremitas atas) ddd. tenotomy tendon ekstremitas atas) per tindakan con fracture eee. terminalisation jari trauma per tindakan fffte involve traatikular closed fraktur supracondylar lemur closed reduksi dengan anestesi umum per tindakanorig per tindakanorang tua ganglion polita per tindakan hemiarthroplasty: metastabil bone per tindakan disease hemiarthroplasty bahu per tindakan hemiarthroplasty fraktur column lemur pada orang tua jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) skingrafting yang tidak luas per tindakan aa. intrasdiscal electrohermic therapy per tindakan et) multilevel bb. koreksi diartikulasi per tindakan cc. koreksi jari ring construction per tindakan single multiple) deformis dd. liberation joint stiffness per tindakan ee. limb salvage surgery per tindakan ff. multiple fracture tulang panjang per tindakan mio orig dan removal implant> gg. open biopsi: soft tissue per tindakan hh. open reduction dislokasi panggul per tindakan dengan acetabuplasty dan femoral steamy operasi rekonstruksi ibu jari pada per tindakan kaki halus vagus jj. opponents last thumb paralysis per tindakan kk. orig: mbd per tindakan orig fracture pelvic simple orig per tindakan shaft tibia lemur radius una humerus grade mm. osteomyelitis per tindakan nn. osteotomy jari deformities per tindakan plaster application extremely per tindakan spine pp. potong flap per tindakan qq. reconstruction anterior cruciata per tindakan ligament anterior posterior lateral media) rr. recurrent shoulder disclocation repair per tindakan pubs and amri ss. reduksi terbuka dan fiksasi interna per tindakan jari campus fracture disclocation tt. regional flap per tindakan uu. rekonstruksi instability joint infection per tindakan vv. rekonstruksi ari defect contractor per tindakan single multiple) ww. rekonstruksi kelainan per tindakan jari ekstremitas xx. rekonstruksi limb leg inequality bone per tindakan lengthening transport yy. rekonstruksi neglected case bone per tindakan zz. rekonstruksi pulley tendon per tindakan ekstremitas atas) bowstringing entrapment aaa. rekonstruksi kontraktor per tindakan bbb. release karpal tunnel sindrom per tindakan unilateral ccc. removal implant plate nail screw) per tindakan ddd. repair muscle tendon per tindakan eee. repair nerve digital injury per tindakan microsurgical) jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) fff. repair tendon ari per tindakan ggg. repair tendon extension extremists per tindakan atas) nail bed nerve digital hhh. reposisi fanatic compdate) per tindakan reposisi fraktur dislokasi dalam per tindakan berkode jjj. reposisi terbuka fiksasi terna per tindakan fraktur tulang panjang pada anak reposisi terbuka fiksasi interna pada kasus fraktur alter harris iii iv kkk. reposisi terbuka dan fiksasi terna per tindakan kasus fraktur intra partikular pada anak shaping untuk torus tumor tulang per tindakan mmm. revisi jari digit stump oestotomy per tindakan nnn. revisi total knee shoulder per tindakan replacement ooo. sequesterektomy dengan narkoba per tindakan ppp. skingrafting yang tidak luas per tindakan qqq. tender transfer ekstremitas bawah per tindakan pada kasus neuromuskular anak rrr. total tiny arthroplasty total per tindakan knee shoulder replacement sss. transfer jari deformis intrinsic per tindakan muscle besar acetabuloplasty alter innominata per tindakan pemberian desa) pada kasusfusion per tindakan ccf) anterior cervical discetomy fusion adf) total disc replacement multilevel) per tindakan arthrodesis sendi panggul, wrist ankle per tindakan triple arthrodesis) synovectomy per tindakan arthrosplasty arthroscopy per tindakan terapeutik bony reconstruction pada per tindakan ekstremitas atas anak misalnya malunion fraktur supracondylar lateral console) bony reconstruction pada per tindakan ekstremitas bawah anak misalnyajdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) double oesteotomy pelvis anterior per tindakan pada bladder ekstrophy koreksi ctv congenital tales per tindakan equinovarusper tindakan rekonstruksi pada anak yangopen directory per tindakan multilevel open reduction dan stabilisation per tindakan spinal fracture open reduction dislokasi panggulposterior cervical fusion per tindakan posterior lembar waterbody fusion per tindakan flip) posterior stabilisation aa. posterolateral fusion per tindakan bb. rekonstruksi defek kelainan tubuh per tindakan kompleks rekonstruksi kontraktor kompleks cc. release karpal tunnel sindrom per tindakan bilateral dd. implantasi per tindakan ee. skingrafting yang luas per tindakan ff. synovectomy per tindakan gg. total disc replacement multilevel} per tindakan khusus amputasi forequater amputasi hind per tindakan quarter building per tindakan dekompresi syaraf tepi per tindakan diseksi kelenjar getah bening kgb) per tindakan pelvis eksis luas radikal rekonstruksi per tindakan free flap surgery per tindakan ganti sendi total knee, hip, elbow) per tindakan drafting pada arterial lnsufisiensi per tindakan hemipelvictomi per tindakan koreksi fraktur impresif per tindakan koreksi spondilitis koreksi skoliosis per tindakan laminektomi sederhana laminektomi per tindakan kompleks microsurgery per tindakan myocutaneus flap pectoral mayor per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) eurektomi eurolise per tindakan operasi fraktur kompleks (fraktur per tindakan acetabulum, tulangapproach per tindakan anterior posterior operasi konvensional plexus per tindakan brachialis lumbis spiralis cranial is spinalis peri operasi pemasangan traksi cervical per tindakan operasi sunting femoralis per tindakan poli tea biblis operasi tumor spinal daerah per tindakan cervical torakolumbal pembedahan forequarter per tindakan rekonstruksi meningokel spina bifida per tindakan implantasi per tindakan surgical staging per tindakan bedah plastik kecil angkat arch bar per tindakan eksis fibrosa eksis giant nexus per tindakan tampa skin graft) eksis tragis aksesoris eksis xantelasma eksis sistem preauricular rekonstruksi kelainan ari polidaktil per tindakan simple) repair sistem uretra pascauretroplasti per tindakan repair muscle tendon per tindakan reposisi fraktur sederhana massal per tindakankecil per tindakan ekspirasi tumor jinak lain per tindakan fraktur sederhana massal lokal per tindakan fraktur sederhana massal per tindakan narkoba umum kelainan jari ekstremitas sederhana per tindakan labioplasti unilateral per tindakan rekan defek kelainan tubuh yang per tindakan simple release kontraktor per tindakan repair fis tel uretra pascauretroplasti per tindakan repair luka robek sederhana pada per tindakan wajah reposisi dislokasi tempore mandibula per tindakan tmj) jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) terapi sklerosis per tindakan besar amputasi jari multiple) per tindakan debridement per tindakan debridement dengan skin drafting per tindakan luas dengan flap debridement pada luka bakar per tindakan debridement pada luka bakar eksis reduksi neurofibroma per tindakan kompleks eksis hemangioma luas eksis chord hipospadia per tindakan eksis giant nexus skin graft per tindakan eksis limfedema skin graft charles per tindakanrekonstruksi defek kelainan tubuh per tindakan yang kompleks rekonstruksi def dengan flap per tindakan lokal rekonstruksi defek dengan flap jauh aa. rekonstruksi deploying injury per tindakan bb. rekonstruksi duktus per tindakan lacrimalis stenosis sederhana cc. rekonstruksi gigantomastia per tindakan dd. rekonstruksi kelainan kraniofasial per tindakan congenital ee. rekonstruksi kelainan per tindakan mata kontraktor algebra ff. rekonstruksi kontraktor difus per tindakan gg. rekonstruksi mammal dengan per tindakan miocutaneus hh. rekonstruksi menang encephalocele per tindakan anterior mea) jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) rekonstruksi repair tendon per tindakan complicata jj. rekonstruksi ring avulsi per tindakan kk. rekonstruksi ulkus decubitus dengan per tindakan flap rekonstruksi vagina per tindakan mm. release kontraktor+ flap release per tindakan kontraktor kompleks sts nn. release syndacil kompleks per tindakan repair luka pada wajah kompleks per tindakan pp. repair luka pada wajah melibatkan per tindakan saraf ductus lakrimal kelenjar liur qq. repair tendon jari per tindakan rr. reposisi fiksasi fraktur tunggal per tindakan tulang wajah reposisi fraktur mandibula multiple multiple kompleks reposisi fraktur mandibula sederhana ss. salvaging operasi mikro per tindakan tt. skingrafting yang luas per tindakan uu. skingrafting yang tidak luas per tindakan vv. tram flap per tindakan ww. trauma kompleks jaringan lunak per tindakan wajah xx. fr. naso orbit dome noe) fr. nobitajdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) lobulaplasti telinga telinga) per tindakan pemasangan trompet dengan narkoba per tindakan luar alves roket) pemasangan pilar per tindakan implant somnoplasty revisi parut tht per tindakan sinuskopi sinuskopi dengan tindakan per tindakan somnoplasty per tindakan turbinoplasty per tindakan sedang adenoidektomi per tindakan caldwell luc anthrostomi per tindakan eksis laring dengan laser per tindakan eksplorasi abses parafaringeal abses per tindakan mandibula eksplorasi kista branching kista per tindakan ductus strigosus tiroidoral per tindakan cavity extirpasi polip calum nasi per tindakan ethmoidektomi intranasal) per tindakan labioplasti unilateral per tindakan laringgofisure per tindakan laringoskopi dengan ekspirasi per tindakan meatoplasti per tindakan operasi laringcopi biopsi per tindakan pemasangan pipa shepard per tindakan pemasangan tube per tindakan pembukaan lubang hidung tht per tindakan regional flap per tindakan septum resepsi per tindakan skingrafting tidak luas tht per tindakan tonsilektomi per tindakan konsili adenoidectomi per tindakan tracheostomi per tindakan trakestomi dengan penyulut per tindakan aamini+ maksila etomi per tindakan, kista per tindakan ductus tiroglosus, kista tiroid trancheostomi per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) wide eksis tumor tensil roaring per tindakan ekspirasi preaurikuler sistem tumor per tindakan jinak kel liur tht konsili edenoidectomi per tindakansederhana per tindakan miringoplasti per tindakan euroktomi saraf vivian per tindakan aa. otoplasty tht per tindakan bb. panendoskopi eksplorasi per tindakan laringoskopi esofagoskopi bronkoskopi dengan biopsi cc. parotidektomi per tindakan dd. pemasangan pipa shepard per tindakan ee. pemasangan tube per tindakan ff. pharyngeal flap per tindakan gg. pronto etmoidektomi ekstranasal) per tindakan hh. regional flap tidak luas tht, flap per tindakan luas tht rekonstruksi fraktur rahang tht per tindakan jj. rekonstruksi kontraktor kompleks per tindakan kk. dasar lidah tht per tindakan rinoplasty tht per tindakan mm. dikotomi lateralis per tindakan nn. septoplasti per tindakan septum resepsi per tindakan pp. tindakan pharyngeal flap per tindakan qq. tiroidektomi tht per tindakan rr. konsili edenoidectomi per tindakan ss. trancheostomi per tindakan tt. wide eksis tumor tensil roaring per tindakan khusus bedah sinus endoskopi fungsional per tindakan bef fess mini+ frontal sferoid bef fess mini+ per tindakan maksila etomi frontal noid bef fess lanjut: ekspirasi tumor per tindakan penutupan defek intrakranial eksis angiofibroma nasofaring per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) fungsional endoskopi sinus surgery per tindakan fess) vanyulut per tindakantht rekonstruksi mandibula tht per tindakan rekonstruksi telinga tahap tahap rinoplasty dengan argumentasi tulang per tindakancabut stent per tindakan meatoplasti per tindakan operasi hydrogenwinter) per tindakan orchidektomi orchidektomi per tindakan subkapsuler pasang kateter tenckhoff untuk caps per tindakan sirkumsisi dengan phymosis per tindakan sistokopi, sistoskopi ods per tindakan sistostomi perkuatan,jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) biopsi ginjal terbuka per tindakan deroofing groom,fis tel retrorethrotomi per tindakan johnson, johnson per tindakan koreksi priapismus per tindakan laparatomi eksplorasi per tindakan roti pasi tori psi per tindakan mmk sling uretra per tindakan efropeksi renopeksi per tindakan nefropexie per tindakan nefrostomi per tindakan nefrostomi terbuka permanen per tindakan open renal biopsi per tindakan operasi peyronie per tindakan aa. operasi repair bull trauma per tindakan bb. orchidektomi ligase tinggi per tindakan cc. orchidektomi subkapsuler per tindakan dd. orchidopexi per tindakan ee. orkhidektomi extended per tindakan ff. penektomi per tindakan gg. penektomi parsial per tindakan hh. pielolitotomi per tindakan prostatektomi retropubik per tindakan jj. prostatektomi terbuka, prostatektomi per tindakan terbuka dan sectio alta kk. pos hitch board flap per tindakan pyelolithototomi per tindakan mm. pyeloplasty per tindakan nn. rekonstruksi blassemeck bladder neck per tindakan rekonstruksi ketika per tindakan pp. repair sistem vesikokutan per tindakan qq. reparasi fistula resiko vaginal per tindakan rr. resepsi partial ketika per tindakan ss. resepsi reduksi per tindakan tt. sistoplasti reduksi per tindakan uu. skrotoplasti per tindakan vv. spermatocele per tindakan ww. torsi testis per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) xx. tvp tmp per tindakan yy. retro sigmoidostomi per tindakan zz. retro reterostomi per tindakan aaa. ureterocutanneostomi per tindakan bbb. ureterolithotomi per tindakan ccc. ureterolithotomi proksimal per tindakan ddd. reterolysis per tindakan eee. ureterostomi per tindakan fff. urethrektomi per tindakan ggg. vasografi per tindakan hhh. vericocele palopo per tindakan .eerne) per tindakan horseshoe kidney koreksi per tindakan heal consort ticker) operasi per tindakan limfadenektomi ileoinguinal, per tindakan limfadenektomi retroperitoneal longitudinal nefrolithotomi kadet) per tindakan mikrosurgen ligase vena spermatika per tindakan nefrektomi partikel partial per tindakan euro reterektomi per tindakan nefrostomi perbuatan per tindakan percutaneous nephrolithostripst ncl) per tindakanuretroplasty per tindakan aa. urs per tindakan bedah vaskuler kecil debridement ulang per tindakan vaskuler debridement dengan amputasi mayor ekspirasi fibrosa per tindakan fasciotomi per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah),, sunting per tindakan polita tibialis, sunting splenorea tektonik per tindakan severe etomi per tindakan torakoplasty per tindakan trakeoplasi per tindakjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)vertebra approach posterior endoskopi laminektomi per tindakan euroktomi eurolise per tindakan neuropati anastomosis eksplorasi plexus brachialis lumbis spiralis per tindak:, per tindakan kraniospinal, torakolumbal, gingivectomy, per tindakan operculectomy insist pencabujdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)per tindakan repair dengan atau tanpa mof cab high risk operasi mitra! valve repair mvr) atrial valve repair vr) aortic repair+ adult complex per tindakan repair operation acara repairper tindakan asd repair bps off pump+ mof coarctasio aorta+ mof window asd primum extirpasi per tindakan tumor tanpa komplikasi repair papan asd closure pfo creation per tindakan repair tap vega) asd+mof cab total koreksi+ per tindakan repair repair total koreksi tof pda ligase ligase ventrikel duct asd+ resepsi infudibular per tindakan replacement avr) per tindakan bps ligase shunt per tindakan bps banding per tindakan bps pda ligase per tindakan bps bilateral mitra! left repair per tindakan bps pump atau off pump repair per tindakan fistula coroner repair vascular ring mental ross procedure eksis sub per tindakan aortic stenosis vsd closure pda ligase epicardial ppm trunc arteriosus shunt asd closure pda per tindakan ligase brock shunt coarctasio aorta per tindakan banding sling dilokalisasi jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)per tindakan sederhana operasi jan tung tertutup perbuatan transluminalper tindakan toracotomi) pleurodesis red operation for stop bleeding thoracotomi epicardial permanen pace maker per tindakan micron) pda mof pengangkatan evolusi device evolusi) dengan cpb) ps repair aa. intra aortic balon pump abp) per tindakan bb. operasi jantung terbuka dengan pacu per tindakan jantung temporer cc. operasi jantung terbuka dengan pacu per tindakan jantung temporer penutupan pda tanpa pembedahan dengan menggunakan device ado plug older pda banding corangiography abp intra aortic ballon pump) dd. operasi jantung terbuka dengan satu per tindakan katup dan pacu jantung temporer tof+mof ee. operasi jantung terbuka dua katup per tindakan ff. operasi jantung terbuka satu katup per tindakan gg. operasi jan tung terbuka standar asd per tindakan hh. operasi jantung terbuka per tindakan standar vsd asd closure resepsi infundibulum transanular patch repair left ventrikel out flow track vsd closure operasi jantung tertutup pda per tindakan jj. pda ligase per tindakan kk. penutupan asd tanpa pembedahan per tindakan dengan menggunakan device aso) penutupan pfo tanpa pembedahan dengan device pfo older) pta karotis dengan stent jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) ventrikular repair root per tindakan repair vsd closure asd closure mm. pulmonal valve replacement per tindakan nn. red shunt red repair vsd per tindakan repair tindakan cab per tindakan pp. tindakan mvr per tindakan qq. tof low risk asd closure per tindakan repair left repair vsd pda division coarctasio repair vsd closure+ repair repair rr. vsd closure route papan per tindakan repair ss. vsd+mof hari perawatan) per tindakan one day care odc) bedah umum paket per tindakan paket per tindakan paket per tindakan vi. pelayanan rehabilitasi medis psikoterapi tindakan kecilgelisah per tindakanfisioterapi tindakan sedangpsikosomatis cbt terapi kognisi perilaku) per tindakan intervensi tubuh dan pikiran per tindakan psikologi klinis pemeriksaan psikologis pemeriksaan psikologis dasar per pemeriksaan (observasi, wawancara) pemeriksaan psikologis lanjutan per pemeriksaan (menggunakan alat tes) jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah(europsychology) terapi kelompok per orang terapi keluarga tes kecerdasan per tindakan tes kepribadian per tindakan tes bakat dan minat per tindakterapi wicara assessment gangguan memori bahasa per tindakan assessment gangguan wicara artikulasi per tindakan assessment gangguan suara per tindakan assessment gangguan irama kelancaran per tindakan asesmen gangguan menelan per tindakan terapi okupasi terapi pengajaran study (motorik halus, per tindakan motorik kasar, kognisi, dan persepsi. jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) terapi modifikasi pekerjaan per tindakan terapi adaptasi lingkungan per tindakan edukasi pasien dan keluarga per tindakan robotik prostetik dewasa tindakan kecilan shoulder axial sling single shoulder axial sling doubledenganeternal occipitalis mandibula per tindakan immobilizer cervical thoracic orthosis cto per tindakan lso fe chair back per tindakan thoracolumbosacral orthosis also per tindakan jewitt)jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) demi spica double per tindakan protes ari single per tindakan protes ari double per tindakan revisi berataella tendon bearing ptb brace per tindakan singlea. chart protes single per tindakan bb. chart protes double per tindakan cc. some protes single per tindakan dd. some protes double per tindakan robotik prostetik anak tindakan keciljdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)aa. halus vagus split ps) single per tindakan bb. halus vagus split ps) double per tindakan cc. dennis brown split single sepatu per tindakan dd. finger split per tindakan ee. medial dengan single per tindakan ff. medial wedengane doubleari single per tindakan protes ari doublejdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)a. above knee protes single per tindakan bb. above knee protes doble per tindakan cc. chart protes single per tindakan dd. chart protes double per tindakan ee. some protes single per tindakan ff. some protes double per tindakan sepatu koreksi ortopedi tindakan keciltindakan sedangtindakan besarvii. pelayanan cuci darah hemodialisis pertama per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)viii. pelayanan penunjang medis diagnostikoftnalisa pleura sites hitung per pemeriksaan jumlah sel, hitung jenis, vivant) analisa sperma per pemeriksaan coombs test per pemeriksaan golongan darah per pemeriksaan culture sensitivity test micro per pemeriksaan organisme tube per pemeriksaan paket pelayanan darah bars) per pemeriksaan gambaran darah tepi per pemeriksaan gambaran sumsum tulang per pemeriksaan pemeriksaan wash red cell wash per pemeriksaan eritrosit wrc we) jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)prc leucodepleced per pemeriksaan pemeriksaan whole blood wb) per pemeriksaan dengan cross match pemeriksaan package red cell per pemeriksaan prc) tanpa cross matchctper pemeriksaan cmv per pemeriksaan rubella per pemeriksaan rubella per pemeriksaan toko tox per pemeriksaan hav per pemeriksaan hav lgm per pemeriksaan polymeration chain reaction rt per pemeriksaan pcr rapid diagnostic antigenjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) feses rutin per pemeriksaan narkoba mariyuana, kokain, amphetamine, per pemeriksaan methamphetamine, benzodiazepine, morphine, puasa, jam per pemeriksaan slot,, bilirubin per pemeriksaan direct indirect reum,))t3 per pemeriksaan )t4 per pemeriksaan ferritin per pemeriksaan besi per pemeriksaan tiba per pemeriksaan transfer per pemeriksaan afp per pemeriksaan kreatinin pap per pemeriksaan ck mb activity) per pemeriksaan analisa gas darah dengan laktat per pemeriksaan cross match per pemeriksaan glukosa stick test per pemeriksaan pemeriksaan darah rutin otomatis darah rutin diff) per pemeriksaan darah tin diff) per pemeriksaan urin rutin otomatis jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) urine rutin per pemeriksaan urin rutin sedimen per pemeriksaan pemeriksaan mikro mikroskopik koh pcb u,, cmv urine per pemeriksaan cmv darah dan urine per pemeriksaan mh kusta bta kulit per pemeriksaanry tejdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) frozen section potongan beku) per pemeriksaan ihc paket payudara er pr, per pemeriksaan crb b2 heret hormonal per pemeriksaan paket limfoma kasus sukar per pemeriksaan paket putus serial per pemeriksaan aa. pemeriksaan antibodi (untuk per pemeriksaan pemeriksaan bcr abl) bb. pemeriksaan cairan aspirasi fab) per pemeriksaan deep guidance) cc. pemeriksaan cairan aspirasi fab) per pemeriksaan superfisial dd. sitologi serial per pemeriksaan ee. sitologi bone marrow function bmp) per pemeriksaan biopsi ff. sitologi cairan efusi, sites, putus, per pemeriksaan unn gg. mitologi putus, sikatan, balasan) per pemeriksaan hh. putus sikatan per pemeriksaan tes mutasi kras per pemeriksaan jj. urine serial per pemeriksaan radiologi diagnostiklat per pemeriksaan antebrachii lat per pemeriksaan artis. cubit ap lat per pemeriksaan wrist joint aplat per pemeriksaan castaneus per pemeriksaan thorax pajdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)vertebra lumballper pemeriksaan duodenum)jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)per pemeriksaan renalis, hepatic) arteriografi dengan tindakan per pemeriksaan intervensi pemeriksaan rontgen+ aksial) satu sisi per pemeriksaan castaneus lateral+c2ap+ lateral) satu sisi per pemeriksaan crucis ap+latjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) rotasi) per pemeriksaan ccc. shoulder dua sisi eks+ endo rotasi) per pemeriksaan ddd. sinus paranasal posisi water) per pemeriksaan eee. sinus paranasal posisi per pemeriksaan watertoraks ap lat per pemeriksaan . toraks rld lld per pemeriksaan jjj. kkk. toraks lordotic position per pemeriksaanooo. wrist joint lat satu sisi per pemeriksaan ppp.retrocystografi per pemeriksaan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)ultrasonography)jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)d.magnetic resonance imagingjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)karomri per pemeriksaan della tersisa dynamic kontras per pemeriksaan discussion mri pros tat+ dynamic per pemeriksaan kon tras+ percussion+ diffusion mri brain+ kontras tractografi mri per pemeriksaan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)+meriksaan endoskopi usg per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) abr auditory revoked brain response) per tindakan bone komunitas) abr click tone burst komunitas) per tindakan abr skrining auditory revoked brain per tindakan response) amnioscopy per tindakan aspirasi abses hati hepatoma kista per tindakan hati limpa pancreastest autograph per tindakan bronchoskopian bronkoskopi balasan per tindakan bronkoskopi dan laser per tindakbronkus per tindakan bronkial toilet bronchoalveolar savage elektrokauter bronkoskopi untuk pemasangan stent per tindakan teacher bronkial business hurt akhalasia) per tindakan pole diagnosis komunitas) per tindakan ekstraksi benda asing per tindakan ekstraksi benda asing tanpa dengan per tindakan kesulitan dengan esofagoskopi endobronchial ultrasound bus) per tindakan endoskopi retrograd cholangio per tindakan pancreaography erp) esofagogastroduodenoscopy per tindakan esofagogastroduodenoskopi biopsi esofagosgastroduodenoskopi per tindakan bias biopsi sclerosis) esofagoskopi diagnostik per tindakan esofagoskopi dilatasi per tindakan esofagoskopi fleksibel per tindakan revoked potensial: beat, ver, emgncv, per tindakan emg elementer, emg sensorik, emg wave revoked potensial: sep, emgncv, emg per tindakan elementer, eeg sleep record fibrosa per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) flexible endoskopi evaluation per tindakan allowing fees) gastroscopy per tindakan hemoroid kontrol anuskopi) per tindakan hemoroid control anuskopi) per tindakan inkubasi dengan flexible bronkoskopi per tindakan kolonoskopi kolonoskopi biopsi per tindakan kolonoskopi sclerosis per tindakan kolposcopy per tindakan optical coherence tomography oct) per tindakan oto acoustic emission oae) neuro ontologi per tindakan pemeriksaan aerodinamik per tindakan percutaneous endoskopi gastronomy per tindakan periteneoskopi diagnostik per tindakan periteneoskopi diagnostik dengan biopsi per tindakan posturografi neuro ontologi per tindakan punct sites per tindakan rectosigmoidoscopy per tindakan rectosigmoidoscopy per tindakan biasa biopsi sclerosis) rectosigmoidoscopy biopsi per tindakan rectosigmoidoscopy sclerosis per tindakan sclerotherapy varies esofagus per tindakan sialoendoskopi diagnostik diagnostik per tindakan terapeutik diagnostik dilatasi sinus copy anestesi lokal) per tindakan skrining metabolik per tindakan spirometri rutin per tindakan spirometri rutin uji bronkodilator per tindakan ste hemoroid per tindakan telemetri per tindakan terapi reposisi otot per tindakan tes keseimbangan sederhana per tindakan keseimbangan dengan freezes torakoskopi per tindakan trans esophageal echocardiogram tee) per tindakan transbronchial lung biopsi per tindakan transbronchial needle aspiration per tindakan transnasal esofagoskopi per tindakan treadmill stres echo per tindakan treadmill dobutamine tuntunan usg pada biopsi, aspirasi, per tindakan fungsi, operasi usg guide) ugi endoskopi per tindakan ugi endoskopi biopsi per tindakan urea breath test ubt) per tindakan urethroscopy cystoscopy per tindakan vektor cardiographi per tindakan vibrasi per tindakan vo2 max per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) g.erppemeriksaan lainnya roflowmetri lgi endoskopi per tindakan endoskopi biopsi per tindakan laparascopy peritoneoscopy per tindakan laryngoscopy per tindakan bubble test echocardiografi per tindakan timpanometri per tindakan timpanometri reflex akustik kontra per tindakan timpanometri lengkap per tindakanctg cardi topografi) per tindakan ekg per tindakan audiometri per tindakan ix.d.ct simulator tanpa kontras per pemeriksaan x.pelayanan forensik dan pemulasaraan jenazah pemeriksaan forensik dan pemasaran jenazah pemeriksaan jenazah dalam jam kerja) per pemeriksaan rekonstruksi per rekonstruksi penitipan jenazah per hari dokumentasi per dokumen pemeriksaan luar per pemeriksaan pemeriksaan dalam per pemeriksaan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)ngantar per suratban kekerasan seksual per pemeriksaan korban hidup) ver pemeriksaan korban keracunan kor pengantaran jenazah melalui per pengantaranper kali kafan mengkafan ratifikasi identifikasi antropologi per ide ratifikasi jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) saksi ahli pengadilan luar kabupaten) per kali saksi ahli pengadilan dalam per kali jenazah toksikologi sianida arsen logam berat per pemeriksaan fosfor korban monoksida analgesik antipiretik dan antireumatik per pemeriksaanh per pemeriksaan igd) pemeriksaan kasus kekerasan seksual (di per pemeriksaan irj) xi.pelayanan pendidikan dan pelatihan pelatihan dokter mudamingguper orang (peserta orang) bimbingan dan orientasi per orang (peserta orang) bimbingan dan orientasi (peserta per orang orang) jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) per orang per minggu d iv nersjian praktik per orang per kali penunjang medikasca sarjana per orang per minggu diploma atau sarjana per orang per minggu diplomaer orang per minggu ners sik per orang per minggu diploma iii per orang per minggu penelitian pengambilan data cm lab (s.d cm) diploma iii per periode jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)studi kasus (s.d kasuswawancarakuesionerperlakuan kepada subyek penelitian (s.d subyek) diploma iii per subyek diploma atau sarjana per subyek pasca sarjana s ii per subyek program doktoral s iii per subyek instansi per suby minggu job training dokter spesialis per orang jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) job training perawat spesialis per orang job training d iii bidan per orang perawat tenaga kesehatan lainnya job training d iv bidan per orang perawat tenaga kesehatan lainnya job training dosen per orang non kesehatan job training non kes d iii per orang job training non kes s i per orang job training non kes s ii per orang kunjungan studi banding field trip biaya studi banding institusi tanpa per orang per hari konsumsi biaya studi banding institusi dengan per orang per hari konsumsi field trip peserta didik d iii dan smk per orang per hari org) field trip peserta didik d iii dan smk per orang per hari org) field trip peserta didik d iv per orang per hari org)iploma iii per orang per kali diploma atau sarjana s i per orang per kali pascasarjanapelayanan ambulans mobil ambulans tanpa pendampingan satuan rupiah perawat) menjemput mengantar pasien dalam per kali wilayah kerja menjemput mengantar pasien luar per kali wilayah kedua kategori lokasi mudah per kali kategori lokasi sedang per kali kategori lokasi sulit per kali jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) luar wilayah kerja kategori lokasi per kali sangat sulit merujuk pasien dalam wilayah kerja per kali merujuk pasien luar wilayah kerja per kali tarif pendampingan perawat lokasi dalam wilayah kerja per kali luar wilayah kerja kategori lokasi mudah per kali luar wilayah kerja kategori lokasi sedang per kali luar wilayah kerja kategori lokasi sulit per kali ambulance jenazah mobil pengantaran jenazah dalam kota per kali mobil pengantaran jenazah luar kota luar wilayah kerja kategori lokasi per kali mudah luar wilayah kerja kategori lokasi per kali sedang luar wilayah kerja kategori lokasi per kali sulit luar wilayah kerja kategori lokasi per kali sangat sulit xiii.pelayanan home care debridemen rawat luka sedang atau berat per tindakan fisioterapi melatih otot per tindakan keperawatan dasar injeksi intra muscular per tindakan injeksi subkutan keperawatan dasar memandikan message per tindakan punggung keperawatan dasar pemasangan infus per tindakan pemasangan ngt keperawatan dasar remove kateter per tindakan keperawatan dasar nebulizer per tindakan memandikan massage bayi per tindakan paket beberapa kali kunjungan paket paket perawatan bayi kali kunjungan) paket beberapa kali kunjungan paket post paket apendiks kali kunjungan) paket beberapa kali kunjungan paket post paket orig kali kunjungan) paket beberapa kali kunjungan paket post paket kali kunjungan) paket beberapa kali kunjungan paket post paket stroke kali kunjungan) paket peruntungan paket injeksi vital paket sign iv, im) paket peruntungan paket memandikan paket bayi paket peruntungan paket post apendiks paket paket peruntungan paket post laparatomy paket paket peruntungan paket post orig paket paket peruntungan paket post paket jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) paket peruntungan paket post stroke paket pelayanan pendampingan oleh perawat per 8jam malam 8jam) pelayanan pendampingan oleh perawat pagi per 8jam jam) pelayanan pendampingan oleh perawat per 8jam siang jam) pelayanan perawat terlatih (per jam) per jam pemeriksaan gula darah per tindakan perawatan luka kecil buka jahitan per tindakan aa. visite dokter spesialis per visite bb. visite dokter umum per visite cc. visite kejiwaan per visite xiv.pelayanan unggulan unit stroke icu hcu satuan rupiah tindakan dokter ruang icu inkubasi per tindakan ekstasi per tindakan setting ventilator per tindakan meaning ventilator per tindakan pemasangan cvc per tindakan aff cvc per tindakan lumbal fungsi per tindakan resusitasi jantung paru per tindakan code blue per tindakan pendampingan scan per tindakan penggunaan usg guidance per tindakan eeg per tindakan emg mobile per tindakan brain mapping per tindakan revoked potential vep per tindakan revoked potential bae per tindakan sep lengan tungkai per tindakan pemasangan double lumen per tindakan hemodialisa pemasangan ngt kasus sulit) per tindakan pemasangan artery line per tindakan aff artery line per tindakan pemasangan line vena dalam per tindakan pemasangan volley kateter kasus per tindakan sulit) tik lockdown, hipotensi) per tindakan tatalaksana metabolik berat per tindakan tatalaksana hipertensi emergency per tindakan aa. tes mbo per tindakan bb. pendampingan untuk code blue per tindakan cc. pendampingan pemasangan volley per tindakan kateter dengan kasus sulit jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) dd. pendampingan pemasangan arteri per tindakan perifer dengan kasus sulit ee. pendampingan pemasangan line per tindakan vena dalam kasus sulit ff. pendampingan pemasangan arteri line per tindakan kasus sulit) gg. pendampingan tindakan aff arteri line per tindakan tindakan perawat ruang icu per tindakan memandikan per tindakan pemasangan kateter urin per tindakan klima gliserol split per tindakan oral hygiene per tindakan pasang infus per tindakan pemasangan ngtperawatan luka besar dan sulit per tindakan suction per tindakan tindakan perawatan trakeostomy per tindakan transfusi darah per tindakan layanan code blue per tindakan melakukan penis vulva hygiene per tindakan perawatan cvc nous per tindakan spelling kateter per tindakan spelling ngt per tindakan melepas kateterngganti botol wsd per tindakan perawatan mata per tindakan angkat jahitan per tindakan aa. necrotomy per tindakan bb. asisten basi per tindakan cc. irigasi telinga per tindakan dd. heating kecil per tindakan ee. pemasangan collar neck per tindakan ff. intermiten kateter per tindakan gg. pemasangan oksigen per tindakan hh. pulse oxymetri finger per tindakan ii. skrining disforia per tindakan jj. tes fungsi menelan per tindakan kk. menyuntik per line per tindakan asistensi tindakan fungsi lumbal per tindakan mm. asistensi tindakan tes mbo per tindakan nn. pendampingan tindakan rupa per tindakan asistensi lumbal drain per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) pp. asistensi bronchoscopy per tindakan qq. monitor transport per tindakan rr. asistensi pemasangan cvc per tindakan ss. asistensi pemasangan ngt kasus per tindakan sulit) tt. asistensi pemasangan volley kateter per tindakan dengan kasus sulit uu. asistensi pemasangan arteri perifer per tindakan dengan kasus sulit vv. asistensi pemasangan line vena per tindakan dalam kasus sulit ww. asistensi pemasangan arteri line per tindakan kasus sulit) xx. asistensi tindakan aff arteri line per tindakan yy. bilas lambung per tindakan zz. cukur rambut kumis jenggot per tindakan aaa. injeksi epidural per tindakan bbb. injeksi intratekal per tindakan penggunaan alat alat icu bed side monitor per hari defibrilator per tindakan ekg per tindakan infus pump per hari unit inhalasi per tindakan penggunaan blanket roll per hari penggunaan kasur dekubitus per hari kemarin lock per tindakan bladder scanning per tindakan sering pump per hari unit ventilator transport per tindakan ventilator icu per hari kateter suprapubic per tindakan pemeriksaan gula darah per tindakan vena lamp per tindakan klinik onkologi klinik paliatiffisioterapi pasien paliatif ruangan per tindakan konsultasi paliatif per tindakan psikoterapi per tindakan terapi keluarga per tindakan tindakan besar (ganti player, dll) per tindakan tindakan kecil (ganti kateter) per tindakan tindakan sedang (ganti kateter astr, per tindakan colostomy,dll) tindakan kemoterapi per tindakan cytotoxic handling kemoterapi) per tindakan jdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) observasi jam jam per tindakan kemoterapi) pengobatan dengan infusion pump per tindakan kemoterapi) tindakan kemoterapi per tindakan tindakan pelayanan gizi kemoterapi) per tindakan klinik imunologi per tindakan poliklinik hiv per tindakan tindakan sederhana per tindakan perawatan luka kecil per tindakan tindakan sederhana per tindakan fisioterapi pasien paliatif per tindakan ruangan konsultasi paliatif per tindakan psikoterapi per tindakan perawatan luka besar per tindakan perawatan luka sedang per tindakan terapi keluarga per tindakan besar (ganti player) per tindakan tindakan kecil (ganti kateter) per tindakan tindakan sedang ganti kateter per tindakan gas tr, cohost, dll) tindakan sederhana iii kunjungan visite team paliatif peruntungan ruangan transportasi setiap kunjungan peruntungan dalam kota poliklinik voluntary canceling testing paket konseling pra arv (vct) per tindakan paket konseling test hiv pre dan per tindakan pasca vct) klinik kesehatan tradisional komplementer akupressure kepala leher wajah per tindakan akupressure punggung dada+ perut per tindakan akupressure tangan kaki per tindakan pijat aromaterapi per tindakan totok wajah per tindakan bekam per tindakan klinik dermatologi estetik tindakan kecil perawatan wajah estetis manual per tindakan perawatan wajahper tindakan serumjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah)tca per tindakan seksi pencerah per tindakan tindakan sedang vitiligo sbghutan per tindakan feeling kimiawi asam salisilat per tindakanpelayanjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) scan per pemeriksaan mri per pemeriksaan klinik jantung poliklinik jan per tindakan iiiper tindakan tee)per tindakan arteriografi)) per tindakan elektro physiology study study) per tindakan ablasi kontan kawashima penutupan per tindakan vsd tanpa pembedahan dengan menggunjdih.kemenkeu.go.id jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) percutaneous mitral per tindakan commissurotomy transversus pmc) balon mitral valvotomy bmv) pericardia! sintesis tapping) per tindakan pericardiosintesis aplikasi per tindakan diafragma ppm permanent pace maker) per tindakan ppm double chamber per tindakan pta buah sub clava, per tindakan femoralis, renalis) ptaper tindakan ballon pca stent stent obat tanpa per tindakan ballon pca stent stent biasa per tindakan ballon pca stent stent obat per tindakan ballon pca tpm per tindakan fungsi period fungsi pleura per tindakan pvr tvr lnxv.pelayanan luar layanan medis jasa lain lain satuan rupiahlembarjdih.kemenkeu.go.id jenis$ penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rupiah) xvi.penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi ruang pertemuan per jam penggunaan lcd per jam penggunaan lcd bagi mahasiswa per jam center! keuangan republik indonesia, ttd. salinan sesuai dengan aslinya kepala biro umum u.b. k~pala bagian administrasi kementerian mas soeharto nip .9b9221990011001rcepatan pemulihan ekonomi dan meningkatkan kerja ngesah)omjantomontovoo nanpasaicc.kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: bahan noriatu negara anggota sufficient working processing): dan barang yang termasuk dalam daftar. terhadap barang originating dari liechtenstein dianggap sebagai barang originating dari swiss berdasarkan the customs treaty antara swiss dan liechtenstein, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ennjansomentoucotdmbuat dab ie cepa dalam daerah pabean,cc.ermasuk pengangkutan barang melalui saluran pipatidak mengalami proses produksi selain bongkar, muat, pemisahan dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik, dan masih berada dalam pengawasan otoritas pabean. amiinkemontosooh" dalam hal pengiriman barang impor dilakukan melalui (satu) atau lebih selain negara anggota untuk tujuan transit dan atau transhipment: dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas pabeije cepa, berlaku ketentuan sebagai berikut: dibuat oleh eksportir yang berkedudukan wilayah negara anggota, dibuat dalam bahasa inggris, dibuat dalam inavoice atau dokumen komersial lainnya, memuat pernyataan eksportir dengan tanda tulisan cap dan menggunakan kalimat sesuai iikomonkon goamemuat uraian barang secara jelas dan detail agar dapat diidentifikasi, memuat tanda tangan asli dan nama eksportir, kecuali eksportir sebagaimana diatur dalam memuat nomor otorisasi (authorization number untuk eksportir sebagaimana diatur dalam memuat tempat dan tanggal pembuatan dab ie cepa, digunakan hanya untuk (satu) kali important, dan berlaku selama (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pembuatan. dab ie cepa dapat dibuat sebelum ataue cepa, koreksi atas pengisian dilakukan sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor dengan caraeksportir. dalam hal pada hajah.kemenkes.guide untuk memenuhi ketentuan prosedural (procedural provision) sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf eksportir dapat membuat dab ie cepa tanpa membubuhkan tanda tangan, dengan ketentuan sebagai berikut: eksportir telah mendapatkan otorisasi dari instansi berwenang dari negara anggota pengekspor yang dibuktikan dengan nomor otorisasi (authorization number), dan eksportir wajib membubuhkan nomor otorisasi (authorization number) pada dab ie cepa untuk menggantikan pembubuhan tanda tangan asli dan nama eksportir pada dab iedab ie cepa atau hasil cetak dab ie cepaimpor barang pib)dab ieuwujih kemenkeu.go if cepa. atau..dab ibunjainkemenkeucoditpb secara benar, dan bmnrjainkementewooidplbplb secara benar. vamjitikomentovoodab ie cepa atau hasil cetak dab ie cepa dan hasil cetak pptpt o1 pemasukan barang kawasan bebas dari luar daerah pabeanmjitkomentougo daerah pabean kek mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang spp)..dab ie cepa sebagaimana dimaksud pada sampai dengan meliputi: lembar asli dari dab ie cepa atas barang yang diimpor, dan atau jdi kemenkeu clembar asli dab ie cepa sebagaimana dimaksud dalam huruf yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam dab iekan nomor pendaftaran dari kantor pabean. dab ie cepa sebagaimana dimaksud dalam dapat disampaikan secara elektronik oleh eksportirdab ieie cepa atau hasil cetak dab ieie cepa yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan: uwwjeih.kemenkeu.go.ididab ie cepadab ie cepadab ieujainkemenkeugos penelitian terhadap dab ieetdab ie cepa, dan sg.dab iesatu atau lebih ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud dalam dab ietaidab iedab ieterdapatdab iedab ieb ie ceptau perbedaan antara tanda tangan orang yang menandatangani dab ie cepa dan atau stempel dab ie cepa dengan dokumen dari eksportir yang sama atau spesimen yang dimiliki yang menimbulkan keraguan, ketidaksesuaian informasi lainnya antara dab ie'dab ie cepa dengan informasi relevan lainnya. dalam hal dab ie(|) dab iedab iedab ie cepa dan atau stempel dab ie cepa dengan dokumen dari eksportir yang sama atau specimen yang dimiliki, cc. perbedaan satuan pengukuran (seperti satuan berat atau satuan panjang) pada dab ie cepa dengan dokumen pelengkap pabean, dan atau kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara dab iedab ie cepadab ie cepa kepada instansi berwenang. bumviain kemenkes pemberitahuan penolakan dab ie cepa sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada instansi berwenang disertai dengan copy atau pindaian dab ie cep, penyampaian pemberitahuan penolakan dab ie cepaberwenang. bagian kedua verifikasi dab ie cepa terhadap dab iedab ie cepa kepada instansi berwenang negara anggotaverifikasi dab gie cepa sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan copy atau pindaian dab ie cepa,dab ie cepa, dan atau permintaan informasi, catatan, bukti dan atau data data pendukung terkait. permintaan verifikasi dab ie cepanarepublik indonesia dan negara negara eta, dab ie cepa ditolak dan tarif preferensinya tidak diberikan jika jawaban atas permintaan verifikasi dab ie cepa tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat (tiga) bulan sejak tanggal permintaan verifikasi dab ie cepa, jangka waktu atas permintaan verifikasi sebagaimana yang dimaksudkan pada dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama (tiga) bulan, berdasarkan permintaan instansi berwenang pada negara anggota pengekspor dengan menyampaikan surat formal yang ditandatangani oleh pejabat berwenang yang dapat dikirimkan secara elektronik kepada titik kontak (contact point. negara anggota yang terlibat dalam proses permintaan verifikasi dab ie cepawuwwjdih kemenkeu afi dalam hal jawaban permintaan verifikasi, dab iedab ie cepa sebagaimana dimaksud pada dilakukan pemutakhiran profil dan koordinasi dengan instansi berwenang bada negara anggota pengekspor yang membuat dab ie cepadab ieinstansi berwenang pada negara anggota pengekspor yang membuat dab ie cepa. ewantomotodab iedab ie cepadab iedab ie cepaonjankemenceugotemanten ooef(. masih dalam pengawasan otoritas kepabeanan negara anggota penyelenggara pameran. dab ie cepadab ie cepa,iinkementevedab ie cepa dibatalkan oleh eksportir, tarif preferensi tidak diberikan. tata cara penyerahan dab iewuwjdih kemenkeu.go1,wovjdinkementeuedididab ie cepa atau hasil cetak dab ie cepa paling lambat (empat) bulan sejak tanggal berlakunya peraturan menteri ini, dengan ketentuan: dab ie cepa dibuat sesuai dengan ketentuan dan dab ie cepagntomenteuadriteria asal barang kriteria asal barang skema persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara republik indonesia dan negara negara emineral dan produk alam lainnya, yang diekstraksi atau diambil dari tanah atau dasar laut satu negara anggota: tanaman dan produk tanaman dipanen satu negara anggota, cc. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan satu negara anggota: barang yang diperoleh dari binatang hidup yang dibesarkan satu negara anggota: barang yang diperoleh dari hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, atau budidaya air, yang dilakukanvumisinkomenkewooi berbendera negara anggota tersebut, dari barang sebagaimana dimaksud pada huruf barang yang diekstraksi dari tanah dasar laut atau lapisanuntuk mengeksploitasi tanah dasar laut atau lapisan bawahnya, limbah dan scrap sisa proses produksi satu negara anggota: termasuk ban bekas yang tidak memenuhi standar regulasi nasional, atauhan nonfficient working processing) suatu negara anggota, meliputi barang yang termasuk dalam daftar aturan khusus produk product specific rules) yang selanjutnya disebut: cc. psr persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara republik indonesia dan negara negara eta yakni, barang yang proses produksinya menggunakan bahan non originating yang telah mengalami perubahan mewjainkemenkeugoid dari nilai work exw) barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: nilai nom bahan non originating xs nilai exw keterangan: nom non originating material atau bahan non originating nilai nom seluruh nilainilai exw nilai ex work yakni nilai yang dibayarkan untuk suatu produk kepada negara anggota produsen negara anggota mana pengerjaan atau pemrosesan terakhir dilakukan, sesuai dengan persyaratan komersial internasional international commercial win kemonkougoi terms incoterms), tidak termasuk pajak internal yang dapat dibayar kembali ketika produk diekspor. barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau operasional tertentu, atau barang yang proses produksinya menggunakan kombinasi dari setiap kriteria tersebut. jenis kriteria asal barang dalam daftar psr terdiri dari: tunggal, yaitu aturan khusus produk hanya memiliki (satu) kriteria asal barang contoh chapter all the animals chapter shall wholly obtained), alternatif, yaitu aturan khusus produk yang memiliki lebih dari (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu contoh chapter manufacture from non originating materials any heading, except that the product, manufacture which the value all the non originating materials used does not exceed the ex works price the product), alternatif dan kombinasi, yaitu aturan khusus produk contoh heading manufacture from non originating materials any heading, except those headings and electrolytic, thermal chemical separation fusion precious metals heading allowing precious metals heading with each other with base metals). wuwjdihikemenkeuuhwajib dicantumkan secara benar pada kolom dan atau kolom dokumen pemberitahuan impor barang pib), dalam hal dokumen pibwajib tag dicantumkan secara benar bwwjdihkemenko gowissovjaintementougoid a1lain terkait ketentuan asal barang pengerjaan atau pengolahan yang memadai sufficient working processing) dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang pengerjaan atau pengolahan minimal insufficient working processing), barang yang termasuk dalam daftar psr harus dianggap telah mengalami pengerjaan atau pengolahan yang memadai apabila aturan khusus produk dalam daftar tersebut telah terpenuhi. apabila suatu barang telah memperoleh status originating satu negara anggota, diolah lebih lanjut negara anggota tersebut, dan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan barang lain, bahan non originating dari barang tersebut tidak perlu diperhitungkan. apabila aturan yang ditetapkan dalam daftar psr didasarkan pada kepatuhan terhadap ambang batas pengolahan yang memadai atau kandungan(tiga) bulan untuk memperhitungkan fluktuasi biaya atau nilai jdih.kemenkeu het: tukar mata uang, berdasarkan pada ketentuan domestik negara anggota pengekspor. mengesampingkan ketentuan pada angka huruf bahan non originating yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam daftar psr tetap dianggap telah melalui pengerjaan atau pengolahan yang memadai, dengan ketentuan: nilai totalnya tidak melebihi 20x (dua puluh persen) dari nilai ex works barang, dan tidak ada nilai maksimum dari bahan non originating yang ditetapkan dalam daftar psr yang terlampaui sesuai penerapan ketentuan ini. pengerjaan atau pengolahan minimal insufficient working processing) mengesampingkan ketentuan pengerjaan atau pengolahan yang memadai sufficient working processing), proses berikut ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan status originating: proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan: pembekuan atau pencairan, pengemasan atau pengemasan kembali, pencucian sederhana, pembersihan, penghilangan debu, karat, minyak, cat atau pelapis lainnya, penyetrikaan atau penekanan tekstil dan penghilangan biji dan cangkang dari buah, kacang dan sayuran, j . perundingan, penggilingan atau pemotongan sederhana: pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, penggolongan, pencocokan, il.humain kemenkowgoi pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya, pencampuran sederhana produk produk, baik yang sejenis maupun tidak, oo.nyembelihan hewan, atau kombinasi dari (dua) atau lebih proses sebagaimana tercantum pada huruf sampai dengan hurufsemua kegiatan yang dilakukan satu negara anggota pada suatu barang wajib dipertimbangkan dalam menentukan apakah pengerjaan atau pengolahan yang dialami oleh barang tersebut dianggap sebagai pengerjaan atau pengolahan minimal. akumulasi dengan tetap memperhatikan ketentuan asal barang, barang originating dari (satu) negara anggota yang digunakan sebagai bahan baku dalam pengerjaan atau pengolahan barang jadi negara anggota lainnya, harus dianggap barang originating dari negara anggota mana proses pengerjaan dan pengolahan terakhir barang jadi dilakukan dan telah melebihi proses pengerjaan dan pengolahan minimal. suatu barang originating dari (satu) negara anggota, yang diekspor dari (satu) negara anggota negara anggota lainnya dan tidak mengalami pengerjaan atau pengolahan selain dari yang dimaksud dalam pengerjaan dan pengolahan minimal, tidak akan merubah status asal barangnya. cc. apabila terdapat bahan originating yang berasal dari (dua) negara anggota atau lebih digunakan dalam pembuatan bunujainkementeugoied suatu barang dan bahan tersebut tidak mengalami proses yang melebihi pengerjaan atau pengolahan minimal, asal barang ditentukan oleh bahan baku dengan nilai pabean tertinggi, atau jika hal tersebut tidak dapat dipastikan, digunakan harga tertinggi pertama yang dapat dipastikan dibayar untuk bahan baku negara anggota tersebut. satuan kualifikasi untuk menentukan status originating, satuan kualifikasi suatu barang atau bahan wajib mengikuti ketentuan harmonized system hs), dengan ketentuan sebagai berikut: pengemas harus diklasifikasikan dengan barangnya jika dimasukkan dengan barang tersebut sesuai dengan prinsip dari ketentuan umum menginterpretasi harmonized system hs), apabila suatu barang terdiri dari lebih dari (satu) jenis bahan, diklasifikasikan pada (satu) pos tarif, sesuai dengan prinsip ketentuan umum menginterpretasi harmonized system hs), barang tersebut harus dianggap sebagai satuan kualifikasi: dan apabila pengiriman terdiri dari sejumlah barang identik yang diklasifikasikan bawah (satu) pos tarif atau sub pos tarif dari harmonized system hs), tiap barang harus dipertimbangkan secara masing masing. aksesoris, suku cadang dan peralatan yang dikirimkan bersamaan dengan perlengkapan, mesin, aparatus atau kendaraan, yang merupakan bagian yang normal dan wajar dari suatu barang serta sudah termasuk dalam nilai ex works, dan tidak dalam inavoice yang terpisah dengan barang tersebut, harus dianggap sebagai bagian dari barang yang dimaksud: dalam proses produksi dan tidak tergabung dengan barangnya, yaitu: menjdi.kemenkeugosdf bahan bakar dan energi, pabrik dan perlengkapan, atau cc. mesin dan peralatan.dayang diterapkan negara anggota pengekspor. prinsip teritorial persyaratan untuk memperoleh status originating sebagaimana telah diatur dalam ketentuan asal barang. harus dipenuhi tanpa adanya suatu interupsi wilayah suatu negara anggota. jika suatu barang originating dikembalikan negara anggota pengekspor setelah diekspor selain negara anggota dan tidak dilakukan proses apa pun sana, selain yang diperlukan untuk menjaga kondisi barang tetap baik, barang tersebut tetap mempertahankan status keadaannya. .c. mengesampingkan ketentuan pada huruf perolehan status originating suatu barang sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan asal barang tidak akan dipengaruhi oleh operasi yang dilakukan selain negara anggota, bawah prosedur outward processing atau pengaturan serupa, jika: barang yang diimpor kembali diperoleh dari bahan yang diekspor, total nilai tambah yang diperoleh. dari selain negara anggota tidak melebihi (dua puluh persen) dari nilai ex works dari barang, atau goa secara keseluruhan, nilai total dari .bahan non originating yang tergabung dalam wilayah negara anggota dan total nilai tambah yang diperoleh luar wilayah negara anggota yang bersangkutan tidak melebihi nilai yang diperbolehkan sesuai dengan daftar psr. untuk tujuan huruf angka "total nilai tambah" berarti semua biaya yang timbul luar negara anggota terkait, termasuk biaya transportasi. dan nilai bahan yang tergabung dalamnya. vumnjainkemenkoudoad iv. bentuk dan format deklarasi asal barang bentuk dan format dab ie cepa sebagaimana yang origin declaration the origin declaration referred article origin declaration), shall have the following wording (without the footnotes): the exporter tie products covered this document (customs authorization .") declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of." preferensial origin. place and date) signature the exporter, addition the name the person signing the declaration has indicated clear script)" origin declaration sha! completed english, eligible and permanent form. the origin declaration completed approved exporter pursuant article approved exporter), the anfhorisation number the approved exporter must entered this space. when the origin declaration not completed approved exporter, the words brackets must omitted fhe field must left blank. the origin the product must indicated. this space indonesian: icelandic: norwegian, swiss), the use iso alpha codes permitted id, is, ch). reference may made specific column the inavoice which the country origin sach product referred to. these indications may omitted the information contained the document itself. approved exporter not required sign the origin declaration. see article approved exporter)dab ie cepampiran dokumen untuk dokumen dan kep persetujuan: penyelenggara pengusaha tpdab iebani kemontosgoledab iebumjainkemenkougottrepublik indonesia dan negara negara etbamiiikomontovsoie?. b1.terdapat.undi.kemenkeu.goajie cepavamjainkementewolatdab ie cepa ketentuan pengisian dokumen pemberitahuan pabean sweet.kemenkes dai penimbunan barang impor plindonesisunjainkemenkeugotdab ie cepa, hasil cetak dokumen dan atau dokumen pelengkap pabean. uwmjeih.kemenkeuostt dalam hal pejabat bea dan cukai memutuskan untuk: menerima dab ir,uwujeih.kemenkeujdih.kemenkoubo.l dan tanggal dab ir cepa banwuain.kemenkes odia dan buru dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan :cc.dab ie cepadab ie cepvamuidin moment dalam hal dokumen ppt pemasuk(li)dab ie cepa atau hasil cetak dab ib.omniainkemenkoudo kemitraan ekonomi komprehensif antara republik indonesia dan negara negara eta.: barang yang proses produksinya menggunakan bahan non originating yang telahoperasional tertentu, atau kombinasi dari setiap kriteria tersebut. deklarasi asal barang origin declaration) persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara republik indonesia dan negara negara eta yang selanjutnya disebut dab ie cepa adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh eksportir yang dibubuhkan pada inavoice atau dokumen komersial lainnya yang akan digunakan sebagai dasar pemberian tarif preferens dan dokumen lain yang dipersyaratkan. roma dalam hal pengusaha kawasan bebasdab ieppt pemasukan.vidintomontobara.dab ie cepa barang dari kawasan bebas yang dikeluarkan tdp vamidinkomonkowa dapat diberikan tarif preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang .tai kementonol kan pemasukan kawasan bebas yang telah diberi catatan oleh:.tano1dab ie cepa wisintomerteubar!dab iek.1ivwwidinkomonkewatadab ie cepavmmvjinkemenkeukasmujatnkementevholakek tdp (impor untuk dipakai) vmjankementeraamiaikementolata instansi berwenang adalah instansi yang, menurut hukum dan peraturan domestik dari negara anggota, bertanggung jawab atas otorisasi, verifikasi dan isu asal barang laindab ie cepa adalah permintaan secara tertulis yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada instansi berwenang pada negara anggota pengekspor untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan ketentuan asal barang, keabsahan dab ie cepa, dan atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam annex dari persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara republik indonesia dan negara negara etwnena aslinya u.b. plt. kepala bagian administrasi kementerian nah nin9730213iinkomenkonooi criteria): dan ketentuan prosedural (procedural provisions). miinkementosoobadan pengelola tabungan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut camera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat. dana tabungan perumahan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut dana perum pns adalah dana yang dihimpun dari pegawai negeri sipil, baik pusat maupun daerah,. bank penyimpan dana tabungan perumahan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut bank penyimpan dana adalah bank tempat menyimpan dana perum pns. bab pengembalian dana perum pns oleh camera berdasarkan pengalihan piutang kepada camera sebagaimana dimaksud dalam dan pencairan serta pemindahbukuan dana perum pns rekening giro camera sebagaimana dimaksud dalam dan camera melaksanakan pengembalian dana perum pns. camera bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengembalian dana perum pns sebagaimana dimaksud pada dalam rangka pelaksanaan pengembalian dana perum pns sebagaimana dimaksud pada camera dapat berkoordinasi dengan: badan kepegawaian negara bkn), untuk memvalidasi data pengembalian dana perum pns sebagaimana dimaksud pada huruf dan aspen persero), untuk memvalidasi data pengembalian dana perum pns sebagaimana dimaksud pada huruf pengembalian dana perum pns untuk pns aktif sebagaimana dimaksud dalam huruf ditampung dalam rekening dana tabungan perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. camera menyediakan informasi yang bisa diakses oleh setiap pns aktif untuk mengetahui saldo awal peserta tabungan perumahan rakyat. pengembalian dana perum pns sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan secara serentak. pengembalian dana perum pns untuksebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan paling lama (tiga) tahun sejak camera menerima pengalihan dana perum pns. dalam hal setelah jangka waktu (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada masih terdapat dana perum pns yang belum berhasil dikembalikan, camera menyimpan dana perum pns tersebut dalam rekening tersendiri dengan tetap mengusahakan mengembalikannya. dalam rangka mengusahakan pengembalian dana perum pns sebagaimana dimaksud pada camera menyediakan dan memperbarui informasi yang dapat diakses oleh pns yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau oleh ahli warisnya jika pns meninggal dunia. informasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nama pegawai negeri sipil yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia, jumlah uang hak pengembalian dana perum pns: dan status pengembalian dana perum pns sebagaimana dimaksud dalam huruf penyimpanan dalam rekening tersendiri dan usaha pengembalian atas dana perum pns oleh camera sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan paling lama (tiga puluh) tahun terhitung jain.kemenkeu sejak jangka waktu pengembalian (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada terlampaui. pengembalian dana perum pns sebagaimana dimaksud pada dan memperhitungkan hasil pemupukan selama dana dimaksud dialihkan camera. dalam hal setelah jangka waktu (tiga puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam masih terdapat dana perum pns yang belum berhasil dikembalikan kepada, camera mengajukan permohonan penetapan status dana perum pns dimaksud sebagai dana tidak bertuan kepada pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang memutuskan bahwa status dana perum pns sebagai dana tidak bertuan untuk disetorkan kas negara sebagaimana dimaksud pada camera menyetorkan dana dimaksud rekening kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pengembalian dana perum pns diatur oleh camera dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini. bab pelaporgo.ic secara sendiri sendiri menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengalihan dana perum pns kepada komite camera. camera menyampaikan laporan kepada komite camera atas: pelaksanaan penerimaan pengalihan dana perum pns, pelaksanaan pengembalian dana perum pns kepada pegawai negeri sipil aktif sebagai saldo awal peserta, dan cc. pelaksanaan pengembalian dana perum pns kepada, setiap semester. dalam hal proses pengalihan dana perum pns sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan belum terselesaikan sampai dengan batas akhir pelaporan, terhadap dana perum pns yang belum dialihkan camera dilaporkan oleh unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. dana perum pns sebagaimana dimaksud dalam huruf dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan pembuka dana camera. dana perum pns sebagaimana dimaksud dalam huruf dicatat dan dilaporkan sebagai dana titipan dalam laporan keuangan camera. bab pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan atas pengalihan dana perum pns sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai sistem pengendalian intern pemerintahdbrt,i bagian m5. kementerian haa, irwansyah gerniip(07h0213 lampirformat surat ketetapan pembayaran perhitungan fihak ketiga (skp pfk) kementerian keuangan republik indonesia keputusan direktur jenderal perbendaharaan nomor kep . dialihkan badan penyelenggaran tabungan perumahan rakyat camera), bahwasebagaimana dimaksud dalam huruf tertampung dalam kas negara yang dicatat dan diakui sebagai dana perhitungan fihak ketiga, bahwa untuk pengalihan dana perhitungan fihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menerbitkan surat ketetapan pembayaran perhitungan fihak ketiga, bahwa berdasarkan ketentuan . (.)surat ketetapan pembayaran perhitungan fihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan oleh direktur pengelolaan kas negara atas nama direktur jenderal perbendaharaan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengna, mengingatmemperhatikan surat keputusan tim likuidasi nomor .tanggal. pertama realisasi penerimaan dana iuran tabungan perumahan pns sejak bapertarum pns dibubarkan sampai dengan tanggal .(h. bulan .(s). tahun . adalah sebesar rp dalam angka dan huruf. kedua pembayaran iuran tabungan perumahan pns sampai dengan tanggal.bulan.tahun. adalah sebesar dalam angka dan huruf. ketiga rincian atas realisasi penerimaan dana iuran tabungan perumahan pns sampai dengan tanggal . bulan.(1l1).tahun.sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama dan rincian pembayaran turun tabungan perumahan pns sampai dengan tanggal . bulan . tahun . sebagaimana dimaksud dalam dictum keduempat keputusan direktur jenderal ini menjadi dasar bagi: badan penyelenggaran tabungan perumahan rakyat dalam mengajukan tagihan dana perum pns yang terhimpun sejak bapertarum pns dibubarkan, ppk dalam menerbitkan spp pfk iuran tabungan perumahan pns, ppm dalam menerbitkan spm pfk iuran tabungan perumahan pns, dan kepala ppn dalam menerbitkan sp2d atas spm pfk iuran tabungan perumahan pns tersebut pada angkakomisioner badan penyelenggara tabungan perumahan rakyat: kuasa pengguna anggaran pengembalian penerimaan perhitungan fihak ketiga pfk) pegawai: kepala kantor pelayanan perbendaharaan negaralihincian realisasi penerimaan dan keputusan pembayaran danaealisasi pembayaran penerimaan dana pembayaran iuran iuran tabungan dana iuran tabungan perumahan pns tabungan perumahan uraian sampai dengan perumahan pns pns sampai tanggal . sampai dengan dengan bulan . tahun tanggal . tanggal. ). bulan .i22). .bulan. tahun . tahun. penerimaan penerimaan tahun (kode uraian akun sesuai bagan akun standar. .kode uraian akun sesuai bagan akun standar). dst penerimaan tahun .kode uraian akun sesuai bagan akun standar). kode uraian akun sesuai bagan akun standar). dst penerimaan tahun kode uraian akun sesuai bagan akun standar). .kode uraian akun sesuai bagan akun standar|. dst aah pergilah pembayaran tahun kode uraian akun sesuai bagan akun standar). (kode uraian akun sesuai bagan akun standar). dst jumlah pembayaran jumlahyangharusdibayarkan| oo. a.n. direktur jenderal perbendaharaan direktur pengelolaan kas negara, nama lengkappengelola tabungan perumahan pegawai negeri sipil pusat dan daerah sebagaimana diatur dalamtim likuidasi adalah tim yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang keanggotaan dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. surat perintah pencairan deposito adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pemegang rekening deposito yang disampaikan kepada bank untuk mencairkan deposito rekening giro tujuan. surat instruksi pemindahan dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pemegang rekening giro yang disampaikan kepada bank untuk memindahkan saldo giro rekening giro tujutunjuk pengisian surat ketetapan pembayaran perhitungan fihak ketiga (skp pfk) diisi dengan periode tanggal batas waktu penerimaan dana iuran jaan mena temen diisi dengan periode bulan batas waktu penerimaan dana iuran jagoan amat tam diisi dengan periode tahun batas waktu penerimaan dana turun jaman terra diisi dengan periode tanggal batas waktu pembayaran dana iuran memmsmo sebut diisi dengan periode bulan batas waktu pembayaran dana iuran diisi dengan periode tahun batas waktu pembayaran dana iuran nga boat bowen diisi dengan tanggal surat keputusan pembayaran penerimaan fihak diisi dengan periode tanggal batas waktu realisasi pembayaran dana diisi dengan periode bulan batas waktu realisasi pembayaran dana jaasempemamo diisi dengan periode tahun batas waktu realisasi pembayaran dana paman format surat permintaan pengalihan dana perum pns kop surat surat permintaan pengalihan dana perum pns nomor: . tanggal. yth tra papan pan eri berdasarkbersama ini kami mengajukan permintaan pengalihan dana perum pns sebagai berikut: dasar pengalihan penetapan tim likuidasi nomor eaa c0) putri tanggal . ii. rincian penerima jumlah uang ann nia le) pep uraian pengalihan dana perum pns untuk dikembalikan kepada pns aktif sebagai saldo awal peserta,, nama penerima badan penyelenggara tabungan perumahan rakyat alamat penerima nani dear ii. rincian perhitungan dan rekening penerima: pegawai negeri sipil yang sudah berhenti bekerja sp. karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika pegawai negeri sipil meninggal dunia jumlah tagihan tersebut agar ditransfer rekening: rekening rekening mandiri iv. lampiran: ketetapan tim likuidasi nomor . tanggal . demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. patung panen nanga yo) pence nana komisioner camera, petunjuk pengisian surat permintaan pengalihan dana perum pns diisi dengan menteri keuangan c.g. direktur jenderal perbendaharaan jaan koto gram mna diisi dengan alamat menteri keuangan c.g. direktur jenderal iresassaran ogantmemaa ena diisi dengan jumlah uang yang dimintakan pengalihannya dalam angka diisi dengan bagiaa diisi dengan nama rekening giro milik camera sesuai data mma diisi dengan nomor rekening giro milik camera sesuai data diisi dengan jumlah pengalihan untuk masing masing bank penyimpan font ega selama mega diisi dengan tempat surat permintaan pengalihan dibuat dan diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat surat permintaan (papan diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat iramanya agen eraanatogdas diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan surat permintaan kam format surat perintah pencairan deposito kop surat jakarta, sana rona pnaenenaannnnasan bintan hal perintah pencairan deposito lampiran satu berkas billet deposito kepada yth. kantor pusat pt. bank . senada perihal pencairan deposito berjangka a.n. . dengan hormat,dengan ini kami sampaikan agar deposito berjangka kami bank saudara sebagai berikut: tanggal jatuh tempo rekening billet . li). ). . dapat dicairkan seluruhnya pada tanggal . dan ditransfer dengan rtgs sebagai berikut: kepada bank pannaanananana (pakan nomer rekening opa atas nama pangapenansannann penabl. sad oh. petunjuk pengisian surat perintah pencairan deposito aa dengan kop surat peamsanamadesan apataamaanomoaat diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani dan dibubuhi format surat instruksi pemindahan dana kop surat jakarta, uni pendek pen pananaanansana sankei hal instruksi pemindahan dana lampiran satu berkas kepada yth. kantor pusat pt. bank. anna naa perihal surat instruksi pemindahan danamelalui surat ini kami sampaikan agar saudara dapat melakukan pemindahbukuan dari rekening kami nomor . atas nama . sebesar . l.(l1).) pada tanggal .ke rekening sebagai berikut: nomor rekening . entah nama rekening soo 15an berita tenanenasan parasnni data peran bl. petunjuk pengisian surat instruksi pemindahan dana pnamamomorkesaran tiada paman tamordameah psamaamtamas diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani dan dibubuhi berita acara pengalihan piutang kepada camera berita acara pengalihan piutang nomor. ). tanggal . pada hari ini . tanggal . . bulan . tahun . bertempat . yang bertanda tangan bawah ini: nama nei co) pari jabatan be) png unit instansi kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak pertama nama t.ll oh. jabatan tanah unit instansi badan penyelenggara tabungan perumahan rakyat untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak kedua dengan ini kami menyatakan sebagai berikut: pihak pertama telah menyerahkan seluruh piutang sebesar rp. (. .) yang merupakan bagian dari aset badan pertimbangan tabungan perumahan rakyat bapertarum) pns sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan penutup bapertarum pns kepada pihak kedua, disertai dengan daftar nama debitur dan detil atas piutang tersebut. pihak kedua telah menerima piutang sebesar rp. . (. ).) dari pihak pertama beserta daftar nama debitur dan detil atas piutang tersebut. semua hak menurut hukum atas piutang tersebut sejak berita acara ini ditandatangani, berpindah dari pihak pertama kepada pihak kedua dan dengan demikian segala hak macam apapun yang dapat dijalankan oleh pihak pertama, diteguhkan dan dibalik atas nama pihak kedua. pihak pertama menjamin bahwa piutang yang dialihkan dalam berita acara ini, tidak dijadikan untuk suatu perhutanan atau ikatan berupa apapun kepada pihak lain, tidak ada sengketa dan tidak dalam keadaan disewakan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya. pihak kedua selanjutnya mencatat piutang dalam berita acara ini sebagai penambah komponen aset laporan keuangan pihak kedua. tidak ada biaya yang dibebankan untuk pengalihan piutang ini. segala biaya lainnya yang berhubungan dengan pengalihan piutang ini, termasuk biaya untuk memberitahukan pemindahan penyerahan hak hak yang dimaksud dalam berita acara ini kepada pihak pihak yang bersangkutan berwenang, serta segala biaya lainnya mengenai balik nama dari apa yang dialihkan dalam berita acara ini, menjadi tanggungan pihak kedua. berita acara ini menjadi dasar bagi pihak pihak yang bersangkutan berwenang (perorangan maupun kelompok unit, finansial maupun non finansial), untuk melepaskan hak pihak pertama, dan mengikat hak kepada pihak kedua. demikmengetahui, kementerian pekerjaan tim likuidasi camera, umum dan perumahan rakyat, pag panen nan senapan. meterai rp6000 meterai rp6000 201222118ponaananana sensasi anna smansa bpa. can nananaan tenan panah panen nat penuh petunjuk pengisian berita acara pengalihan piutang ka: diisi dengan sena pekerjaan umum dan perumahan rakyat kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang diisi dengan tanda tangan pejabat yang mewakili kementerian jonathan iman robot tur mem diisi dengan nama pejabat yang berwenang yang mewakili kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tim likuidasi likuidasi diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili diisi dengan nama pejabat yang berwenang diisi dengan nama jeomsmctemomesemamaegen bab tata cara pengalihan dana perum pns bagian kesatu perhitungan dan penetapan dana perum pns oleh tim likuidasi dana perum pns dalam peraturan menteri ini merupakan dana yang: terhimpun sejak bapertarum pns dibubarkan, dan berbentuk deposito dan atau jenis investasi lain beserta hasil pemupukannya. dana perum pns sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk: giro, piutang, dan atau aset lainnya. dana perum pns sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dana yang dikelola oleh menteri keuangan. dana perum pns sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dana yang dikelola oleh menteri keuangan dan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat. s5) tim likuidasi melakukan penghitungan dan penetapan atas dana perum pns sebagaimana dimaksud pada hasil penghitungan dan penetapan atas dana perum pns sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh tim likuidasi kepada: menteri keuangan c.g. direktorat jenderal perbendaharaan: menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, komite camera, dan komisioner camera. format berita acara penyelesaian pengalihan dana perum pns berita acara penyelesaian pengalihan dana perum pns nomor. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . telah dilaksanakan pengalihan dana perum pns antara . dan camera berdasarkan ketetapan tim likuidasi nomor . tanggal . dengan penjelasan sebagai berikut: tim likuidasi telah menetapkan dana perum pns yang akan dialihkan dari ). camera sebesar rp. (.). . telah mengalihkan dana perum pns sebesar rp. (.) kepada camera, yang terdiri dari: aer senilai. nannakeaannn senilai. camera telah menerima pengalihan dana perum pns dari . sebesar rp. ). (. ).). dengan demikian, . telah menyelesaikan seluruh tugas pengalihan sesuai dengan nomor tahun tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dan dinyatakan bebas dari tuntutan hukum sehubungan dengan pengalihan tugas dimaksud. selanjutnya camera menyatakan telah menerima pengalihan dana perum pns dan bertanggung jawab atas pengembalian dana perum pegawai negeri sipil pns) kepada pns aktif sebagai saldo awal peserta sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyatberita acara inidibuat . pada tanggal . mengetahui, essen tim likuidasi camera pen pon panen ani mnnnannn nnnaaaaan screen ro. saran (23p akh nanang 28an mann petunjuk pengisian berita acara penyelesaian pengalihan dana perum pns diisi dengan kementerian keuangan atau kementerian diisi dengan tanda tangan pejabat yang mewakili kementerian keuangan atau kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat diisi dengan jabatan pejabat yang mewakili kementerian keuangan atau kementerian pekerjaan umum dan perumahan amalan diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili pem diisi dengan nama pejabat yang berwenang mewakili tim aa diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili menteri keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indrawi salinan sesuai dengan aslinya ben kepala? agi administrasi kementerian keowrun n1pn97 dana perum pns yang telah dihitung dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dialihkan kepada camera. bagian kedua pengalihan dana perum pns yang terhimpun sejak bapertarum pns dibubarkan berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan tim likuidasi yang disampaikan oleh tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf direktur pengelolaan kas negara atas nama direktur jenderal perbendaharaan menerbitkan surat ketetapan pembayaran perhitungan fihak ketiga skp pfk). skp pfk sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada: komisioner camera, kepala satuan kerja (satker) pengembalian penerimaan perhitungan fihak ketiga pfk) pegawai selaku kpa atas penerimaan dan pembayaran dana pfk pegawai, dan ppn jakarta ii. skp pfdan skp pfk sebagaimana dimaksud dalam huruf komisioner camera mengajukan permintaan pengalihan dana perum pns sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada menteri keuangan c.g. kpa satker pengembalian penerimaan pfk pegawai. berdasarkan permintaan pengalihan dana perum pns sebagaimana dimaksud pada kpa satker pengembalian penerimaan pfk pegawai melakukan pembayaran dana perum pns kepada camera. permintaan pengalihan sebagaimana dimaksud pada dan pembayaran dana perum pns sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan menteri keuangan mengenai dana perhitungan fihak ketiga. bagian ketiga pengalihan dana perum pns yang berbentuk deposito dan atau jenis investasi lain beserta hasil pemupukannyacamera membuka rekening giro pada bank yang sama dengan masing masing bank tempat menyimpan rekening dana perum pns sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk menerima pengalihan dana perum pns dimaksudkomisioner camera menyampaikan surat permintaan pengalihan dana perum pns kepada, danpiutang, dan atau aset lainnya, beserta hasil pemupukannya. surat permintaan pengalihan dana perum pns sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh komisioner cameraalihan dana perum pns sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan surat penghitungan dan penetapan tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam dan permintaan pengalihan dana perum pns sebagaimana dimaksud dalam menteri keuangan c.g. direktur jenderal perbendaharaan: dan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, menerbitkan surat perintah pencairan deposito dan atau surat instruksi pemindahan dana, atas dana perum pns yang berbentuk deposito dan giro, beserta hasil pemupukannya. surat perintah pencairan depositoinstruksi pemindahan dansampaikan kepada masing masing kantor pusat bank penyimpan dana dengan tembusan kepada camera dan tim likuidasi. penyampaianhampiri dengan: spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah pencairan deposito dan surat instruksi pemindahan dana, salinan surat pengangkatan jabatan, dan salinan kartu identitas. untuk dana perum pns berupa piutang sebagaimana dimaksud dalam huruf menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat bersama dengan camera menyusun dan menandatangani berita acara pengalihan piutang kepada camera, dengan diketahui oleh tim likuidasi. berita acara pengalihan piutang kepada camepengalihan piutang kepada camera sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepada pihak pihak terkait. berita acara pengalihan piutang sebagaimana dimaksud pada disertai dengan dokumen pendukung antara lain berupa kartu piutang per debitur disertai dengan histori transaksinya. untuk dana perum pns berupa aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan konversi terlebih dahulu dalam bentuk kas atau setara kas. aset dalam bentuk kas atau setara kas hasil konversi sebagaimana dimaksud pada disimpan rekening giro kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengalihkan dana perum pns kepada camera melalui penerbitan surat instruksi pemindahan dana sebagaimana dimaksud dalam format dan penyampaian surat instruksi pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan dalam berdasarkan surat perintah pencairan deposito dan atau surat instruksi pemindahan dana sebagaimana dimaksud dalam dan kantor pusat bank penyimpan dana melakukan pencairan serta pemindahbukuan dana perum pns rekening giro camera sebagaimana dimaksud dalam dalam hal dana perum pns berbentuk deposito dan atau giro telah bersalah nihil, bank penyimpan dana menutup rekening deposito dan giro dimaksud. kantor pusat bank penyimpan dana menyampaikan laporan pelaksanaan surat perintah pencairan deposito dan atau surat instruksi pemindahan dana kepadadengan dihampiri dokumen berupa: bukti nota debut pemindahbukuan, dan pernyataan penutupan rekening deposito dan giro yang telah bersalah nihil sebagaimana dimaksud pada pencairan dana perum pns sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (dua) hari kerja sejak surat perintah pencairan deposito dan surat instruksi pemindahan dana diterima oleh kantor pusat bank penyimpan dana. bank penyimpan dana tidak mengenakan biaya apapun dalam rangka pencairan, pemindahbukuan, dan penutupan rekening. setelah camera menerima pengalihan dana perum pns sebagaimana dimaksud dalam dsecara sendiri sendiri menyusun berita acara penyelesaian pengalihan dana perum pns bersama dengan camera. berita acara penyelesaian pengalihan dana perum pns sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh yang dikelola oleh menteri keuangan,dan aset lainnya, beserta hasil pemupukannya yang dikelola oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketua tim likuidasi: dan komisioner camera. berita acara sebagaimana dimaksud pada ditandatangani paling lambat (lima) hari kerja setelah camera menerima pengalihan dana perum pns. berita acaoki term nama nur umur 40tahun nat pekerjaan petani li: lean warga negara indonesia alamat desa paya jahat, kecamatan banda mulia, kabupaten aceh tamiang sebagai n nnn2nn00000 n0n anti pemohon nama aj. dahlan umur tahun pekerjaan petani warga negara indonesia alamat kp. sinaga, rt. desa sindangasih, cikatomas, tasikmalaya, jawa barat sebagai unnnnnnnnnnlal. pemohon ii, nama theresia yes umur tahun pekerjaan ibu rumah tangga petani warga negara indonesia alamat dusun endapan, desa kampuh, kecamatan binti, kabupaten sanggau, kalimantan barat sebagai n5 lau lal.pemohon iiibertanggal oktober memberi kuasa kepada: andi muttagien, s.h: wahyu bagian, s.h, erwin dwi cristiano, s.h., si, mundur, s.h: iki dulang, s.h., m.h, agustinus carlo lumbanraja, s.h: ronald siahaan, s.h: musi nauli, s.h: wahyudi djafar, s.h: granat nagara, s.h., m.h: sandro purba, s.h, ridwan bakar, s.h: much. ainun yakin, s.h: musical syahputra, s.h: syahrul citra, s.h., m.h: tanding bawah purabaya, s.h: advani vivian, s.h, matilda hasibuan, s.h: widianto simanjuntak, s.h: ikana indah barnasaputri, s.h: akar asinan, s.h: yudi kurnia, s.h: abdul wahid, s.h, dan muhammad irwan, s.h, kesemuanya advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam tim advokasi rakyat pekebun, berkedudukan kantor public interest lawyer network pil net), beralamat jalan siaga nomor pasar mingg untuk dan atas nama pemohonl pada tanggal oktober kemudian diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober yang?, dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadundang undang nomor tahun tentang perkebunan berbunyi,':ng yang masih terdengar), yang mana untuk.merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id: mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain lain, persediaan (pembuatan wilayah permukiman persawahan baru, dan lain lain), dan pemeliharaan tanah: mengatur dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subjek tertentu):an lain lain): bahwa perkebunan dirumuskan secara samar samar, tidak jelas, dan multitafsir mengenairusahaanmusyawarah dilakukan antara masyarakat hukum adat sebagai pemilik lahan dengan pelaku usaha perkebunan sebagai pemodal pengguna lahan. dalam ketentuan tersebut tidak diatur kedudukan atau peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam proses musyawarah. pilihan yang digunakan untuk mendapatkan lahan bagi pelaku usaha perkebunan melalui proses musyawarah dapat dikatakan tepat karena pendekatan yang digunakan adalah mekanisme kepercayaan yang mengatur hubungan para pihak secara horizontal. mekanisme ini sejalan dengan undang undang nomor prp tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang juga menekankan mekanisme musyawarah. mekanisme merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id secara musyawarah memungkinkan para pihak membicarakannya secara lebih bebas karena para pihak seharusnya memiliki posisi yang sejajar, akan tetapi, perlu dipertimbangkan juga seandainya proses tersebut tidak mencapai kata mufakat atau sepakat antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat. kondisi ini dapat memunculkan konflik antara para pihak tersebut. walaupun kedudukan secara teori maupun normatif dianggap sejajar, namun kepentingan ekonomi pelaku usaha perkebunan dapat mendorong terjadinya ketimpangan dalam proses menemukan kata sepakat. dalam. hal ini peran pemerintah diperlukan sebagai penengah untuk menyelesaikan persoalan yang ada selama musyawarah. ketentuan dalam perkebunan tersebut menunjukkan lepas tangan pemerintah dari kepentingan masyarakat hukum adat sebagai pemilik lahan dan bukan pemodal yang terkadang memiliki keterbatasan apabila berhadapan dengan kepentingan pemodal, bahwa ketentuan undang undang guo mengatur bahwa musyawarah dilakukan untuk mencapai persetujuan penyerahan tanah dan imbalan. ketentuan tersebut membatasi opsi yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sebagai pemilik lahan adalah menyerahkan tanah dengan imbalan tertentu. masyarakat hukum adat tidak memiliki opsi lainnya selain menyerahkan, bahwa istilah penyerahan dalam undang undang guo tersebut juga mengandung ketidakjelasan yang berimplikasi pada perbuatan hukum yang dilakukan. dalam cakupan penyerahan apakah yang dimaksud juga melingkupi pelepasan hak atas tanahnya? sebagaimana dimaksudsehingga yang dimaksud dalam ketentuan tersebut terhadap pelepasan hak atas tanah atau hanya terjadi penyerahan oleh kepada pihak tertentu. ketentuan ini berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum: bahwa ketentuan untuk melakukan musyawarah untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sangat mungkin merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id untuk ditafsirkan secara sewenang wenang oleh penguasa dan perusahaan. ketentuan tersebut adalah pelanggaran atas jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud bahwa tidak ada pengaturan soal hasil musyawarah antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha perkebunan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau bentuk kesepakatan yang lebih mengikat secara hukum. hal ini membuat posisi masyarakat hukum adat semakin lemah. selain itu, ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansipersoalan yang dihadapi masyarakat hukum adat berkaitan dengan perkembangan tuntutan dalam pengelolaan sumber daya alam setidaknya dapat dilihat dari tiga persoalan utama, yaitu: hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah dan wilayah tempat hidup dan mendapatkan penghidupan self determination yang sering berbisa politik dan masih menjadi perdebatan hingga saat ini, identification penggolongan masyarakat hukum adat persoalan hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah dan wilayahnya merupakan persoalan yang paling mendasar karena akan berpengaruh terhadap persoalan lainnya. hubungan masyarakat adat dengan tanah merupakan kondisi konstitutif bagi eksistensinya sebagai masyarakat adat, identitas, hak terhadap sumber daya alam dan sebagainya: mengacu putusan mahkamah konstitusi nomor puu x wilayah kelola masyarakat hukum adat harus diakui secara hukum dan bahkan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dinyatakan bahwa angka undang undang nomor tahun tentang kehutanan diubah menjadi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat . artinya, wilayah masyarakat hukum adat merupakan wilayah tersendiri yang harus diakui negara, dan tidak dalam kawasan hutan negara. lebih dari itu, kehutanan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi puu x harusjamindan yang dinyatakan dalam putusan mahkamah konstitusi telah dilanggar dengan adanya ketentuan perkebunan. ketentuan guo memperlihatkan lemahnya posisi masyarakat hukum adat dengan dipergunakannya istilah imbalan. undang undang ini tidak menjelaskan definisi imbalan: merujuk kamus besar bahasa indonesia, imbalan diartikan (i) upah sebagai pembalap jasa, honorarium. (ii) balasan (berupa pujian, hukuman, dsb) atas tindakan yang dilakukan. makna secara positif istilah tersebut adalah imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum, sedangkan makna secara negatif adalah imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum, (bukti bahwa konstruksi hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha perkebunan terkait dengan penyerahan atau pengalihan hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis. imbalan atau hadiah lebih terkesan pada pemberian secara sepihak. jenis atau besaran ditentukan oleh pihak yang memberikan imbalan dalam hal ini adalah pelaku usaha perkebunan. bahwa ketentuan perkebunan juga nyata nyata melanggar isi dari united nations declaration the rights indigenous peoples undip), deklarasi pbb yang menentukan standar minimum merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id untuk kelangsungan hidup, martabat, dan kesejahteraan masyarakat adat seluruh dunia. meski bukan instrumen mengikat secara hukum, namun menegaskan hak hak yang terdapat dalam kesepakatan ham internasional bagi masyarakat adat, undip menyatakanbahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya. negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah, wilayah dan sumber daya ini dengan menghormati adat dan tradisi sistem penguasaan lahan mereka. negara harus menetapkan dan menerapkan, bersama sama dengan masyarakat adat terkait, sebuah proses yang terbuka dan transparan untuk mengakui dan menyelesaikan perselisihan atas tanah, wilayah dan sumber daya. lebih jauh lagi, masyarakat adat sebagaimana dinyatakan undip, memiliki hak untuk memberikan persetujuan tanpa paksaan persetujuan tanpa paksaan free, prior and informed consent pic) atas hal hal berikut: kegiatan yang menyebabkan penggusuran atau pemindahan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. perubahan dalam perundang undangan yang berlaku atau penetapan peraturan atau perundang undangan baru yang berdampak kepada mereka. proyek yang berdampak kepada tanah dan wilayah mereka terutama yang berkaitan dengan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya. penyimpanan atau pembuangan benda benda beracun atau berbahaya tanah atau wilayah mereka. united nations declaration the rights indigenous peoples undip): article indigenous peoples shall not forcibly removed from their lands territories. relocation shall take place without the free, prior and informed consent the indigenous peoples concerned and after agreement just and fair compensation and, where possible, with the option return article indigenous peoples have the right the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied otherwise used acquired. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ara indigenous peoples have the right own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess reason traditional ownership other traditional occupation use, well those which they have otherwise acquired. states shall give legal recognition and protection these lands, territories and resources. such recognition shall conducted with due respect the customs, traditions and land tenure systems the indigenous peoples concerned. bahwa dengan demikian, ketentuhususnya pemohon iii karena dengan adanya ketentuan ini setiap tindakan melakukan musyawarah antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat pemegang hak sebagai syarat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya dapat ditafsirkan dan diskualifikasi secara sewenang wenang oleh penguasa dan perusahaanundang undang nomor tahun2014 tentang perkebunan bertentangan dengan jaminan kepastian hukumsarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.i(huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahudeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahuyar rupiah). bahwa huruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahuunsur "setiap orang" dalam huruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf going merupakan kriteria umum tanpa kecuali, yang berartisecara tidak sah yang dimaksud dalam guo merupakan ketentuan yang mutltitafsir karena belum adanya batasan yang jelas dalam peraturan perundang undangan. hal itu jelas jelas telah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id melanggar jaminan kepastian hukum yang diatur dalam uud bahwa sah atau tidak sah yang dimaksud dalam guo berkenaan dengan keabsahan kepemilikan tanah yang sampai saat ini masih belum adanya batasan yang jelas antara wilayah. harus ada penelitian dulu untuk memastikan tanah masyarakat hukum adat dengan tanah hak individual dan juga tanah negara. peraturan menteri agraria dan tata ruangpendapat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viiikebunan,'merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pendahuluan setelah mengesahkan pilkada dan tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd yang menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. sidang paripurna terakhir dpr pada september juga mengesahkan undang undang yang tidak kalah penting, yaitu undang undang perkebunan. undang undang perkebunan ini merupakan revisi atas undang undang nomor tahun tentang perkebunan. dpr menyatakan revisi perkebunan ditujukan untuk membatasi ekspansi perkebunan besar atas lahan pertanian pangan, juga untuk menghindari potensi konflik lahan antara petani pangan dengan pengusaha perkebunan. perkebunan baru ini diarahkan pada penanaman modal dalam negeri. sementara asing akan dibatasi penyertaan modalnya bisnis perkebunan. kontribusi besar perkebunan perkebunan merupakan salah satu sektor penting yang berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi indonesia. perkebunan dianggap mendorong peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara melalui ekspor, penyediaan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri. tidak heran, apabila dalam rapat rapat pembahasan revisi perkebunan, pemerintah, dan dpr memposisikan perkebunan sebagai instrumen ekonomi strategis. karena pentingnya sektor perkebunan, pemerintah dan dpr seringkali memberikan insentif kepada perusahaan perkebunan dengan membuat peraturan yang dianggap membela kepentingan perusahaan perkebunan, dan satu sisi menyingkirkan hak hak masyarakat. potensi konflik perkebunan dpr menyatakan revisi perkebunan ini untuk menghindari potensi konflik lahan antara petani dengan pengusaha perkebunan. tetapi, secara substansial apa yang dinyatakan dpr tersebut berbeda dengan fakta yang muncul lapangan. orientasi kebijakan perkebunan yang cenderung memfasilitasi dan memberikan kemudahan pada perkebunan perkebunan skala besar telah mengakibatkan konflik perkebunan yang muncul berbagai wilayah indonesia. hal.ini diikuti dengan adanya kewenangan yang besar yang dimiliki kepala daerah untuk mengatur wilayahnya. kewenangan tersebut seringkali disalahgunakan untuk merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsiusigo.id huruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf undang undang guo. akibatnya telah banyak korban baik wilayah perkebunan maupun sekitar wilayah perkebunan, bahwa ketentuan ketentuan huruf huruf dan huruf jo. huruf huruf dan huruf undang undang. bahwa ketentuan pidana yang dimaksud dalam huruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf undang undang guo tidak dapatdalam pengaturan tindak pidana harusundang undang guo dan ancaman pidana paling lama (empat) tahun sebagaimana dinyatakan dalam yang terkait dengan guo (yakni huruf huruf dan huruf d), perumusan larangan dalam huruf huruf dan huruf undang undang guo tidak memenuhi syarat syarat kriminalisasi misalnya,secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahanerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idhuruf huruf dan huruf dan huruf huruf dan huruf undang undang guo tidak memenuhi kualifikasi syarat ini:.(bukti bahwa dengan demikian, ketentuan huruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan hurufrdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menjadi suatu perbuatan yang dapat ditafsirkan dan diskualifikasi sebagai secara tidak sahatas rasa aman, serta untuk bebas dari rasa takut sebagaimana diatur dalam 28c dan 28grdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idalinea kedua pembukaan piagam hak asasi manusia, pada tap mpr nomor xvii mpr tentang hak asasi manusia (buktimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id.. berdasarkanhuruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf undang undanghuruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf undang undangatau pengusaha untuk mengkriminalisasi masyarakat adat dan masyarakat petani yang menggantungkan dan memenuhi kebutuhan dasarnya dari hutan atau perkebunandan pengusaha untuk membungkam masyarakat hukum adat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan para petani yang menggantungkan hidupnya lahan atau tanah yang menjadi sengketa dengan perusahaan perkebunan, bahwahuruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf undang undang guo bahwa ketentuan pemidanaan huruf huruf dan huruf jo. huruf huruf dan huruf undang undang guo selain tidak memberikan kepastian hukum juga memberikan rasa ketakutan bagi masyarakat adat yang memenuhi dan menggantungkan hidupnya dari perkebunan, bahwa ketentuan pidana yang dimaksud dalam huruf huruf dan huruf jo. huruf huruf dan huruf undang undang guo tidak bisaketentuan yang sama dengan huruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf undang undang guo mempunyai ketentuan yang sama dengan juncto undang undang nomor tahun tentang perkebunan yang lama yang telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii (bukti situation based human rights). selain prinsip the supremacy law, dan equality before the law, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id.buktimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pengertian keadilan dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekadar memfungsikan peraturan perundang undangan dalam arti sempit, ketentuan huruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf undang undang guo, sebagaimana dijabarkan atas. ketentuan dalam huruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf undang undangketentuan huruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf guo, khususnya ketentuan yang menyatakan, setiap orang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, danfhuruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf undang undang guo telah nyata nyata dirumuskan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idhuruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf undang undang guo juga dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum dan hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum,jika dikaitkan pula dengan asas asas terkait materihuruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan hurufhakikat dari putusan nomor puu viii tidak dipatuhi oleh pemerintah dan dpr mahkamah konstitusi dalam pertimbangannya dari putusan nomor puu viii dijelaskan frasa penggunaan tanah tanpa izin adalah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id memberi izin secara mudah kepada pemilik perusahaan perkebunan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi lahan lahan perkebunan.. secara substansial, perkebunan membuka ruanglebih lanjut,. ketentuan melakukan musyawarah bagi pelaku usaha perkebunan untuk memperoleh persetujuan apabila ada tanah yang diperlukan seperti yang termuat dalam undang undang nomor tahun tentang perkebunan menempatkan posisi masyarakat hukum adat diposisi yang lemah, karena diarahkan musyawarah hanya untuk memperoleh imbalan. samping itu, adanya sanksi administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan suatu perbuatan sekitar area perkebunan sebagaimana diatur dalam huruf huruf, dan huruf dan huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang perkebunan dirumuskan secara samar samar dan tidak jelas. sehingga berpotensi dan memberikan peluang dan keleluasaan untuk disalahgunakan. aturan ini berpotensi disalahgunakan untuk mengkriminalisasi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik sesuai dengan peraturan perundang undanganan erfparrrcht kuat karena selalu dimungkinkan mengusir rakyat (islander) yang memakai tanah baik dengan ganti rugi maupun tanah tanpa ganti rugi. seringkali karena dalam akte erfparcht tahun tidak ada syarat yang disebut bebouwing capsule, sehingga pemilik erfparcht tidak wajib untuk mengusahakan seluruh tanah erfparrrcht dengan membonceng agresi militer belanda dan telah berusaha mengambil kembali tanah divan golden ord. juli serta surat edaran kementerian dalam negeri nomor bijblaad yang intinya mengajukan agar penyelesaian tanah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id erfpar., apakah pendudukan tanah tersebut merupakan cara memperoleh tanah menurut hukum adat? apakah pendudukan tersebut karena keadaan darurat telah diijinkan oleh penguasa?:ketentuan perundang undangan. dengan demikian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksudd usaha atau hak pakai berdasarkan iso jure, yang mendasarkan diri pada ketentuan perundang undangan, bahwa dengan dimasukkannya kembali ancaman pidana bagi orang yang dianggap mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau menguasai lahan perkebunan dalam perkebunan, ini merupakan bentuk pembangkangan badan eksekutif dan legislatif atas putusan yang dihasilkan lembaga yudikatif. hal ini akan mencederai dan berpotensi kembali memunculkan pelanggaran pelanggaran terhadap hak hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, sebagaimana akan dialami para pemohon. oleh karenanya, huruf huruf dan huruf serta huruf huruf dan huruf bertentangan dengan uud petit berdasarkan hal hal tersebut atas, para pemohontentang perkebunan bertentangan dengan dusyawarah yang dilakukan antarapenyerahan jika tidak terdapat kesepakatan , menyatakan ketentuan huruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang perkebunan bertentangan dengan dan uud menyatakan ketentuan huruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dkebunan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumdeskripsi konflik pertanahan masyarakat (empat) desa dan pt. mapala eks pt. parasawita) serta hasil pemantauan terhadap kinerja tim investigasi dan penyelesaian sengketa konflik pertanahan kabupaten aceh tamiang, bukti p 3a. fotokopi otl cincang ds. sindang asih, kecamatan cikatomas kabupaten tasikmalaya, bukti fotokopi gambaran konflik perkebunan kelapa sawit pt. mas, bukti tidak ada fisik, bukti fotokopi hukum dan perkembangan oleh prof. dr. a.a.g peters universitas utrecht) dan koesriani siswosoebroto, s.h universitas indonesia), bukti fotokopi definisi imbalan dalam kamus besar bahasa indonesia edisi keempat, pusat bahasa, jakarta pt. gramedia pustaka utama hal bukti tidak ada fisik, bukti fotokopi pemberlakuan hukum pidana kontemporer dalam kaitan dengan waktu: bukti fotokopi substansi hak hak dalamnya,putusan nomor puu viii merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti fotokopi buku dasar dasar ilmu politik karangan prof. miriam budiarjo, pt. gramedia pustaka utama hal bukti fotokopi buku konstitusi dan konstitusionalisme indonesia karangan prof. dr. jimmy asshiddigie, s.huruf huruf huruf huruf dan hurufebunan) terhadap dan uud serta uraian para pemohon dalam permohonannya telah ternyata bahwa masalah kedudukan hukum (legal standing) paraara pemohon akan dipertimbangkan bersama sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan,sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pokok permohonan menimbang bahwa substansi permohonan guo adalah para pemohon merasa dirugikan perkebunan karena dirumuskan secara samar samar, tidak jelas, dan multitafsir mengenai ketentuanngusahaadapun menurut para pemohon huruf huruf dan huruf serta huruf huruf dan huruf perkebunsubjektif dan sangat tergantung padai3.8j menimbang bahwa para pemohon mendalilkan bahwa apa yang dialaminya adalah karena adanya huruf huruf dan huruf serta huruf huruf dan huruf perkebunan namun para pemohon sama sekali tidak menjelaskan hak konstitusional apa yang telah dirugikan oleh berlakunya perkebunan yang dimohonkan pengujian tersebut. para pemohon hanya menguraikan guo serta, i3. menimbangperkebunan adalah berkaitan dengan penguasaan penggunaan lahan masyarakat hukum adat oleh pelaku usaha perkebunan mengharuskan melalui musyawarah. sementara itu, huruf merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id huruf dan huruf perkebunan adalah pemberdayaan usaha perkebunan. adapun huruf huruf dan huruf perkebunan adalah ketentuan pidana. apabila dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan perkebunan bertentangan dengan dan uud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai musyawarah yang dilakukan antara penyerahan jika tidak terdapat kesepakatan dan huruf huruf dan huruf serta huruf huruf dan huruf perkebunan bertentangan dengan dan uud maka justru akan terjadi ketidakpastian hukum. sebab jika demikian, menjadi tidak jelas apa yang dimaksud penggunaan lahan yang diperlukan untuk usaha perkebunan, apa yang dimaksud pemberdayaan usaha perkebunan, dan ketentuan pidana yang mengatur setiap orang secara tidak sah melakukan usaha lahan perkebunan. justru, dengan pengaturan norma terhadap pelaku usaha perkebunan harus atau wajib bermusyawarah dengan masyarakat hukum adat atas penguasaan lahan tanah yang digunakan menjadi areal perkebunan merupakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat akan eksistensi dan kedudukan hukumnya sehingga mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan atas hak termasuk hak aslinya. demikian pula, perkebunan mengatur perbuatan perbuatan yang dilarang dan diskualifikasi sebagai tindak pidana berlaku terhadap semua orang termasuk pelaku usaha perkebunan, yaitu dilarang untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau menguasai tanah atau tanah hak masyarakat hukum adat, artinya ketentuan pelarangan dalam tersebut jika dibaca secara keseluruhan dan utuh telah mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan. berkenaan dengan perkebunan yang mengatur mengenai sanksi pidana yang berlaku kepada setiap orang, cast masyarakat hukum adat dan atau pelaku usaha perkebunan dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun atau denda paling banyak rp. (empat milyar rupiah) bagi yang tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsiusigo.id menguasai, memanfaatkan kawasan lahan perkebunan dan atau tanah masyarakat atas tanah hak ul, bahwa pengenaan sanksi pidana dalam ini berlaku bagi setiap orang bukan hanya terhadap masyarakat hukum adat apabila melakukan perbuatan yang tidak sah, sehingga telah terwujud kepastian hukum. dalam hal ini penting ditegaskan bahwa berkenaan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, mahkamah telah memutus dalam perkara nomor puu xii bertanggal desember yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pemberlakuan ketentuan pidana dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang kehutanan, sehingga pemberlakuan ketentuan pidana dalam perkebunan harus juga dibaca dalam semangat yang sama. dengan demikian tidak terdapat pertentangan huruf huruf dan huruf serta huruf huruf dan huruf perkebunan terhadap uud bahwa telah terang bagi mahkamah apa yang dialami oleh para pemohon bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam mk. kalaupun benar parahuruf dan huruf serta huruf huruf dan huruf perkebunan melainkan masalah penerapan norma undang undang itu dalam praktik. mahkamah penting mengingatkan bahwa penerapan huruf huruf dan huruf serta huruf huruf dan huruf perkebunan harus dilakukan dengan mengindahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka atas: bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka dan angka atas telah ternyata bahwa kerugian yang dialami para pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam mk: i3. menimbang bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh para pemohon bukanlah merupakan kerugian konstitusional makamasyarakat adat atau masyarakat sekitar perkebunan yang cenderung berkonflik dengan perusahaan perkebunan.huruf huruf dan huruf juncto huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang perkebunanhuruf huruf dan huruf dan huruf huruf dan hurufdewa gede laguna, wahiddudin adams, materialis akbarkamis, tanggal sembilsuhartono, santo, dewa gede laguna, wahiddudin adams, materialis akbar, dan maria farida indrawdewa gede palyguna ttd. ttd. wahiduddin adams materialis akbar ttd. maria farida indrawihuruf huruf dan huruf dan huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang perkebu: memiliki lahan dalam perkebunan, tinggal sekitar wilayah perkebunan, yang merupakan pihak yang memiliki sumber penghidupan dalam dan sekitar perkebunan, bahwa, bahwa pemohon adalah petani dari gampong paya jahat, kecamatan banda mulia, yang tanahnya digunakan pt. mapala, sebuah perkebunan swasta secara paksa sebagai lahan perkebunan. pemohon bersama dengan warga lainnya berusaha untuk merebut kembali tanahnya yang sudah dimiliki sejak puluhan tahun yang lalu. bermacam aksi yang telah dilakukan untuk mempertahankan lahan tersebut dengan cara menduduki lahan dan melarang pihak perusahaan memasuki area lahan tersebut. atas perlawanan yang dilakukan, pemohon bersama warga lainnya, justru dijadikan tersangka oleh polda aceh. pemohon diduga melakukan tindak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf juncto huruf jadi pemohon merupakan korban dari keberadaan perkebunan yang digunakan oleh penguasa dan pengusaha untuk membungkam perlawanan masyarakat. (bukti bahwa pemohon merupakan masyarakat penggarap kecamatan cikatomas, kabupaten tasikmalaya, jawa barat. lahan garapan pemohon dan warga desa sindang asih lainnya sebanyak atas tanah seluas ha. dari luasan tersebut digunakan untuk sawah sebanyak dan sisanya ditanami tanaman musiman, serta kopi dan coklat. dari keseluruhan lahan garapan, setengah areanya tersebut adalah areal bekas hak guna usaha ptpn viii baja nagara dan seluas merupakan kawasan hutan (bukti p 3a), bahwa lahan yang menjadi garapan pemohon dan warga cikatomas lainnya menurut riw yang dicatat masyarakat sebelum tahun ,tanah yang dikuasai oleh pihak ptpn viii baja nagara blok gerbong adalah tanah garapan masyarakat dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. tetapi pada datang penjajah belanda yang dipimpin oleh tuan klaten dan tuan sudden, dengan maksud dan tujuan meminta tanah garapan masyarakat untuk dijadikan kontrak (perkebunan karet). penguasaan ptpn viii atas lahan desa sindangasih sebenarnya berasal dari perampasan yang dilakukan penjajah belanda, dan kini bersengketa dengan masyarakat sindangasih: penggarapan dan pengelolaan yang dilakukan pemohon dan warga sindangasih lainnya kini berpotensi dirugikan akibat keberadaan kriminal yang ada perkebunan. dengan adanya ketentuan ketentuan dalam perkebunan yang menitikberatkan keabsahan izin formil atas penguasaan lahan dan mengesampingkan faktor riw lahan, jelas jelas merugikan hak konstitusional pemohon ii: bahwa pemohon iii merupakan petani yang juga masyarakat adat dayak ibun kabupaten sanggau, kalimantan barat, yang menguasai tanah dengan konsep pengelolaan secara bersama kolektif (poyotono). pemohon ill merupakan petani plasma wilayah operasi pt. mitra astral sejahtera merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mas). sejak pt. pms yang pada tahun berubah nama menjadi pt. mas, mulai melakukan pengambilalihan tanah tanah adat melalui proses pelepasan hak. meskipun komunitas pemilik tanah adat baik dari dayak maya maupun dayak ibun menyatakan bahwa tanah itu tidak dilepaskan haknya, tetapi hanya disewakan untuk masa waktu tertentu yang prosesnya melalui mekanisme merasa (bukti bahwa keberadaan perkebunan, khususnya mengenai memberikan kerugian pada pemohon iii yang notabene adalah anggota masyarakat adat. karena peraturan tersebut tidak menjelaskan mekanisme penolakan atas ketidaksetujuan warga ketika lahan adatnya dimintakan untuk pembangunan perkebunan. selain itu, dengan adanya imbalan yang diberikan, mengartikan bahwa tidak terdapat posisi yang sejajar antara masyarakat adat dengan pihak perkebunan dalam rangka musyawarah untuk perolehan lahundang undang nomor tahun tentang perkebunan, yang menyebabkan hak hak konstitusional para pemohon secara faktual dan potensial dirugikanhuruf huruf dan huruf dan huruf huruf dan huruf undang undang guo, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id alasan alasan permohonanmana berikut dalam tabel tabel ruang lingkup perkebunan yang menjadi objek pengujian dalam hal tanah yang bertentangan dengan diperlukan untuk usaha jaminan kepastian hukum perkebunan merupakan yang diatur tanah hak uud masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan bertentangan dengan harus melakukan jaminan pengakuan dan musyawarah dengan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat kesatuan kesatuan pemegang hak masyarakat hukum adat untuk memperoleh beserta hak hak persetujuan mengenai tradisionalnya, yang penyerahan tanah dan diuraikan dalam imbalannya uud huruf, setiap orang secara tidak bertentangan dengan huruf dan sah dilarang: jaminan kepastian hukum huruf mengerjakan, yang diatur menggunakan, menduduki, uud dan atau menguasai lahan perkebunan, membatasi hak melakukan penebangan konstitusional warga tanaman dalam kawasan negara untuk perkebunan, atau mengembangkan diri demi memanen dan atau memenuhi kebutuhan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo memungut hasil dasar hidup, dan hak atas huruf setiap orang secara tidak dari rasa takut huruf dan sah yang: sebagaimana diatur huruf mengerjakan, dan menggunakan, menduduki, uud dan atau menguasai lahan perkebunan, bertentangan dengan melakukan penebangan prinsip prinsip negara tanaman dalam kawasan hukum yang ditegaskan perkebunan, atau uudnomor tahun tentang perkebunan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam 28d uud dan bertentangan dengan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana ditegaskan 18bp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id |
hu.jun36. (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi, rp3. (tiga juta rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin, rp36.3.lebih lanjuty kepala bagian t.u kementerian tirto nip aww jdih.kemenkeu. serta perlakuan perpajakan yang sama bagi kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas bumidankeuangan tentang fasilitas pajak mengingat menetapkan;. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:adalahsebagaimana dimaksud dalan undang undang nomor tahun ten tang minyak dan gas murnmurni. operator adalah kontraktor atau dalanwarna. operasi perminyakan adalah kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan saram dengan titik penyerahan, penutupan, dan peninggalan subur (plug and abandonment) serta penulisan bekas penerbangan (site restoration) min yak dan gas murnkontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja warna dalan kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. surat keterangan fasilitas perpajakan tahap eksplorasi yang selanjutnya disebut skip eksplormurni dan bangunan, diberikan kepada kontraktor pada tahap eksplorasi dalan rangka operasi perminyakan. surat keterangan fasilitas perpajakan tahap eksploitasi yang selanjutnya disebut skip eksploit, diberikan kepada kontraktor pada tahapsaha ulu min yak dan gas bumi dalam rangka operasi perminyakanyang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi1 administrasi perpajakan bagi wajib pajak yang bergerak bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. pasa12 ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri berlaku untuk: kontraktor kontrak kerja warna yang kontraknya ditandatangani: sebelum berlakunya undang undang nomor tahun ten tang min yak dan gas bumi; tau setelah berlakunya undang undang nomor tahun ten tang min , dan rnernilih melakukan penyesuaian kontrak kerja warna secara keseluruhanmelakukan penyesuaian kontrak kerja warnaatautelah mengikuti ketentuan yang diatur. babbagian pertama kewenangtahap eksploitasi dilakukan oleh kepala kantor wilayah untuk dan atas nama menteri. kepala kantor wilayahundang undangan;dan bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pemberian kewenangan yang diberikan kepada yang bersangkutan. bagian kedupada tahap eksplorasi dalam rangka operasi perminyakan;barang kena pajak tertentu, jasa kena pajak tertentu, dan ja, dan paling sedikit memuat: nama wilayah kerja untuk pelaksanaan tahap eksplortau tanggal disetujuinya penyesuaian kontrak kerja warna; dan tanggal berakhirnya tahap eksplorasirasi paling lambat (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. skip eksplorasi sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak tanggal efektif berlakunya kontrak bagi hasil. dalam hal terdapat penyesuaian kontrak kerja warna, skip eksplorkontraktor memperoleh peran jangan masa eksplorasialam hal kegiatan eksplorasi pada suatu wilayah kerja mengalami terminasi atau telah memasuki tahap eksploitrasi dinyatakan tidak berlaku jika: tahap eksplorasi sebagaimana tercantum dalam skip eksplorasi berakhir; atau tahap eksplorasi serum dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada berakhir. format surat permohonan penerbitanrasirengan dihampiri asli skip eksplorasi yang terdapat kesalahan tulis. permohonan skip eksplorasirasieksplorrasi pengganti sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagai berikut: untuk skip eksplorasi pengganti sebagai akibat kesalahan tulis, skip eksplorasi pengganti dimaksud mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya skip eksplorasi yang digantikan; dan untuk skip eksplorasi pengganti sebagai akibat adanya pergantian operator, skip eksplorasi pengganti dimaksud mulai berlaku sejak tanggal terjadinya perubahan operator semua1 yang tercantum dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf format skip eksplorrasi dan menyerahkan fotokopi skip eksplorrasi dan memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud danjrrasi. dalam hal skip eksplorbagian ketigitasi pada tahap eksploitasdiberikan oleh menteri berdasarkan pertimbangan keekonomian proyek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemeran tahan bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumibarang kena pajak tertentu, jasa kena pajak tertentu, dan a pertimbangan keekonomian proyek sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan bagi kontraktor yang tidak dapat mencapai internal rate return berdasarkan perhitungan keekonomian dalam suatu periode kontrak bagi hasil dan memiliki wilayah kerja sebagai berikut: berlokasi laut dalam; memiliki potensi hydrocarbon yang berada pada kedalaman reservoir yang berkarakteristik: high pressure; high temperature; atau high impurities yang memiliki kandungan karbon dioksida c02) atau kandungan hidrogen sulfida (h2s); berada suatu wilayah yang keberadaan infrastruktur penunjang misalnya: masih terbatas; berlokasi offshore dan sama sekali belum tersedia infrastruktur penunjang; atau berlokasi onshore dan sama sekali belum tersedia infrastruktur penunjang; merupakan pengembangan lapangan secondary dan lapangan tertiary; dan tau merupakan pengembangan lapangan unconventional. dalam hal terdapat pengembangan lapangan selanjutnya dalam satu wilayah kerja, pertimbangan keekonomian proyek sebagaimana dimaksud pada harus memperhitungkan increment internal rate return dalam satu wilayah kerja.rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek sebagaimana dimaksud dalam yang disertai dengan data hasil perhitungan keekonomian; dan fotokopi kontrak bagi hasil. surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyek sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: nama wilayah kerja untuk pelaksanaan tahap eksploitatau tanggal disetujuinya penyesuaian kontrak kerja warna; kriteria wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam jenis dan besaran fasilitas perpajakan yang diusulkan untuk diberikan; dan jangka waktu berlakunya fasilitas perpajakanitasi paling lambat (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. skip eksploitasi sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak tanggal disetujuinya pengembangan lapangan pertama atau lapangan selanjutnya. dalam hal terdapat penyesuaian kontrak kerja warna, skip eksploitterdapat pengembangan lapangan selanjutnya dalam satu wilayah kerja, berlaku ketentuan sebagai berikut: untuk kontraktor yang tidak dapat mencap increment internal rate return dalam satu wilayah kerjaengan dihampiri pertimbangan keekonomian proyek sebagaimana dimaksud dalam dan untuk kontraktor yang dapat mencapai increment internal rate return dalam satu wilayah kerjadalam hal kegiatan eksploitasi pada suatu wilayah kerja mengalami terminitasi dinyatakan tidak berlaku jika: tahap eksploitasi sebagaimana tercantum dalam skip eksploitasi berakhir; atau terdapat surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan format surat permohonan penerbitanitasi pengganti berdasarkan permohonan operator iteksploitasi yang terdapat kesalahan tulis. permohonan skip eksploitasi pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf harus dihampiritasi. atas permohonan skip eksploitasi pengganti sebagaimana dimaksud pada dan kepala kantor wilayah atas nama menteri menerbitkan skip eksploititasi pengganti sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagai berikut: untuk skip eksploitasi pengganti sebagai akibat kesalahan tulis, skip eksploitasi pengganti dimaksud mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya skip eksploitasi yang digantikan; dan untuk skip eksploitasi pengganti sebagai akibat adanya pergantian operator, skip eksploitasi pengganti dimaksudeksploititasi dan menyerahkan fotokopi skip eksploititas guititasi. dalam hal skip eksploitdalam hal skip eksploitasi berlaku setelah tanggal januari tahun disetujuinya pengembangan lapangan pertama atau lapangan selanjutnya, kontraktor diberikan fasilitas pengurangan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf sejak tahun pajak setelah berlakunya skip eksploitasi. bagian keempattau pajak bumi dan bangunan yang tidak seharusnya mendapat pengurangan dalam hal diperoleh data danjatau informasi yang menunjukkan bahwa: fasilitas perpajakan yang telah diberikan bagaimana dimaksud dalam dan tidak diperuntukkan dalam rangka operasi perminyakan; dan atau skip eksplorasi atau skip eksploitasibidang perpajakmua1atau kurang dibayar sampei perlakuan perpajakan atas pembebanan biaya operas! fasilitas bersama (cost sharing) dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat pembebanan biaya operas1atas penyerahan jasa kena pajak yang timbul tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, sepanjangwarna merupakan barang milik negara;; dan pemanfaatan fasilitas bersama tersebut tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan atau lab pembebanan biaya operas1 fasilitas bersama cost sharing) bagaimana dimaksud padbarang milik negara dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada serum dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan barang milik negara. ketentuan sebagaimana dimaksud pada sampe dengan mulai berlaku sejak diundangkannyangeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dari kontraktor sepanjang memenuhi syarat: digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan indonesia;; dan besarannya tidak melampaui batasan yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai batasan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan bagi kontraktor kontrak kerja warna minyak dan gas bumi, bukan merupakan objek pemotongan pajak penghasilan dan pemungutsebagaimana dimaksud pada mulai berlakulakuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan kepada kontraktor sebagaimana dimaksud dalam bagi kontraktor kontrak kerja warna dengan pengembalian biaya operasi yang kontraknya ditandatanganiapat diberikan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal kontraknya belum mengatur atau belum cukup mengatur secara tegas mengenai persyaratan biaya operas1 yang dapat dikembalikan dan atausebagaimana dimaksud pada dalamnya termasuk ketentuan pengaturan mengenai pengecualian pemotongan pajak penghasilan dan pengecualian pengenaan pajak pertambahan nilai atas: pembebanan biaya operasi fasilitas bersama (cost sharing); dan tau pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat. babmenteriformat surat permohonan penerbitan skip eksplorasi atau skip eksploitasi nomor . . lampiran . . hal permohonan skip eksplorasi skip eksploitasi ythdengan ini kami: nama npp alamat telp e mail .tahap eksplorasi eksploitasi *). untuk melengkapi permohonan kami tersebut, terlampir disampaikan surat keteranganjrekomendasi keekonomian proyek*) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi nomor. . . tanggal . . dan dokumen pendukung lainnya. demikian permohonan ini kami sampaikan. . . pemohon . karet yang tidak perlu nomor nomor nomor nomor nomor nomor nomor nomor nomor nomor petunjuk pengisian permohonan penerbitan skip eksplorasi skip eksploitasiataudari surat keterangan atau surat rekomendasi pertimbangan keekonomian proyekeksplornomor: skip eksplortanggallamdiisi dengan nomor skip eksploreksplorasi sesuai dengan: tanggal efektif kontrak bagi hasil; atau tanggal penyesuaian kontrak kerja warna. diisi dengan tanggal berakhirnya tahap eksplorasi sesuai dengan tanggalrpengganti nomor: skip eksplorkangan berlakunya skip eksplorasi pengganti ini, maka skip eksplorpengganti diisi dengan nomor skip eksploratau surat permohonan penggantian skip eksplorasi.berlakunya skip eksplorasi pengganti, yaitu: dalam hal permohonan karena terdapat kesalahan tulis, skip eksplorasi pengganti berlaku sejak tanggal diterbitkannya skip eksplorasi yang digantikan; dalam hal permohonan karena terdapat pergantian operator, skip eksplortanggal berakhirnya tahap eksplorasi sesuai denganrasi yang digantikan. diisi dengan tanggal skip eksplorasi pada nomoritnomor: skip eksploit1(s)ini berlaku sejak tanggal disetujuinya penyesuaian kontrak kerja samajtanggal disetujuinya pengembangan lapangan pertamajtanggal disetujuinya pengembangan lapangan selanjutnya*)mikian untuk dipergunakan seperlunya karet yang tidak perludiisi dengan nomor skip eksploit, danjatau pengurangan pajak bumi dan bangunan atas tubuh bumi,itasi. format skip eksploitpengganti nomor: skip eksploitpengganti ini berlaku sejak tanggal. . .l.ngan berlakunya skip eksploitasi pengganti ini, maka skip eksploitpengganti diisi dengan nomor skip eksploiteksploitasi. diisi dengan tanggal surat permohonan pada nom danjataulakunya skip eksploitasi pengganti, yaitu: dalam hal permohonan karena terdapat kesalahan tulis, skip eksploitasi pengganti berlaku sejak tanggal diterbitkannya skip eksploitasi yang digantikan; dalam hal permohonan karena terdapat pergantian operator, skip eksploititasi yang digantikan. diisi dengan tanggal skip eksploitasi pada nomor nomor nomor diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya skip eksploitasi pengganti. diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani skip eksploitasi. . .;jdih.salatiga.go.id pep j, yang terdiri atas: gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya: gaji dan tunjangan dprd, gaji dan tunjangan kdh wkd:218. (dua ratus. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada49. (empat puluh sembilan miliar empat belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat12. (dua belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). gaji dan tunjangan kdh wkd sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp597. (lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh84. (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). belanja pegawai bos sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp4. (empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). belanja pegawai bluelima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah). anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp218. (dua ratus peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id, yang terdiri atas: gaji pokok asn: tunjangan keluarga asn, cc. tunjangan jabatan asn: tunjangan fungsional asn, tunjangan fungsional umum asn: tunjangan beras asn: tunjangan ph tunjangan khusus asn: pembulatan gaji asn: quran jaminan kesehatan asn, iuran jaminan kecelakaan kerja asn, iuran jaminan kematian asn, iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat asn: gaji pokok asnnam puluh empat juta seratus satu ribu lima ratus dua puluh sembilantunjangan jabatan asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp6. (enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah). tunjangan fungsional asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp10. (sepuluh miliar lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). tunjangan beras asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp9. (sembilan miliar seratus juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). tunjangan ph tunjangan khusus asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp919. (sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu dua puluh duadelapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah). iuran jaminan kesehatan asjuta delapan ratus enam ribu seratus511. (lima ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribuperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id anggaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam3. (tiga puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam42. (enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh sembilan. (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tig44. (empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat belasraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada hurufampakan penerimaan pad, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan, penampakan penerimaan pad sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (nol:(nol), yang terdiri atas: pajak daerah:0, (nol. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id. pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada hurufpembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp0, (nol), yang terdiri atas: penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dak, pinjaman daerah: dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan). penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dak sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp0, (nol): dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan). anggaran penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah bumi) dst (sesuai dengan rincian objek pada penyertaan modal daerah(tigaperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.ibea perlabumi dan bangunan pedesaan dan perkotawali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.i: pendapatan transfer,anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp58. o(lima puluh delapan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah), yangparkir:raturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id pajak hotel sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp6. (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). pajak restoran sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp5. (lima miliar tiga ratus juta rupiah). pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp605. (enam ratus lima juta rupiah). pajak reklame sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. (satuiar rupiah). pajak parkirpajak air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. (satu miliar 17. (tujuh belas miliar rupiah). anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam8g. retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus:, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir: retribusi rumah potong hewan, il. retribusi tempat rekreasi dan olahraga,oo. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita): retribusi pelayanan kesehatansembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh. (satu miliar115. (seratus lima belas juta rupiah). peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id. (satu miliar2. (dua miliar empat belas juta tujuh60. (tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh tujuh60. (enam puluh juta rupiah)iar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp89. (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua125. (seratus dua20. (se37. (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. (satu miliar(lima juta lima ratus600. (enam7. (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh delapan: peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id14. (empat belas miliar lima ratus87. (delapan puluh tujuhpada huruf direncanakan sebesar rp3. (tiga miliar satu juta: belanja barang dan jasa,peraturan wali kota salatiga nomor tahun |
eksistensi nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan incumbent dan calon independen line anna marpaung dosen fakultas hukum universitas bandar lampung abstrak dalam rangka mewujudkan amanat uud bahwa negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota yakni gubernur, bupati dan walikota yang dipilih secara demokratis. metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder yaitu data kepustakaan berupa buku buku bacaan terutama ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku saat sekarang dan kemudian data data, diolah secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi nomor tahun tentang perubahan ketiga undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan proses yang telah diamanatkan dalam undang undang tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya mendapat pro dan kontra dari masyarakat khususnya masyarakat lampung karena berdampak pada hak asasi calon incumbent yang harus merelakan hak politiknya dipotong selama satu tahun, sehingga tahun khususnya pelaksanaan incumbent diusulkan mahkamah konsitusi untuk ditinjau ulang yudisial review). sedangkan calon independen dalam tahun ini telah berjalan sesuai dengan amanat ini dan dapat mewujudkan prinsip demokrasi. kata kunci: incumbent, pemerintah, calon independen pendahuluan negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana diatur dalam uud dan dipertegas lagi dengan s5) bahwa mengenai bentuk negara kesatuan republik indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. selanjutnya menegaskan bahwa negara kesatuan dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten cococcccccccoosoosoaswasowa eksistensi undang undang nomor tahun tentang. line anna marpaung) |
umy nota kesepahaman . . universitas nomor mou hkm ke) ata nomor c5 vin xii besrektor universitas muhammadiyah yogyakarta .rektor universitas buah kulon progo, . muhammadiyah yogyakarta apn esa siak masa gunawan budiyanto yep masih wardoyo pan |
bestpn menyiapkan bahan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata penyuluhan wisata, menyiapkan bahan rekomendasi kegiatan dan perizinan bidang usaha pengembangan sumber daya manusia pariwisata, menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap sumber daya pariwisata penyuluhan wisata, menyiapkan bahan pengembangan ekonomi kreatif, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan sumber dayasubkoordinator promosi dan informasiromosi dan informasi pariwisata, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang promosi dan informasi pariwisata, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi dan informasi pariwisata, menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan promosi dan informasi pariwisata, menyiapkan bahan penetapan pedoman perencanaan dan kerjasama pemasaran promosi pariwisata, menyiapkan bahan penetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan event budaya dan pariwisata, menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pariwisata, menyiapkan bahan pelaksanaan program promosi pariwisata serta penyediaan informasi pariwisata, menyiapkan bahan pelaksanaan pameran baik dalam maupun luar negeri bekerja sama dengan lintas sektoral, j . menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan branding pariwisata nasional dan tag line pariwisata, menyiapkan bahan penyediaan dan pengembangan sistem informasi pariwisata, il. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum, menyiapkan bahanmenyiapkan bahan perizinan bidang pengusahaan atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum: oo. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan informasi pariwisata, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. ari bar bagian keenamnetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran event budayagelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, cc. pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, penetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran eventbudayadalah subkoordinator kebudayaan. subkoordinator kebudaybudayabudayaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebudayaan, menyiapkan bahan pengelolaan cagar budaya, menyiapkan bahan pengelolaan museum, menyiapkan bahan pembinaan sejarah, menyiapkan bahan pelestarian tradisi, menyiapkan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat, menyiapkan bahan pembinaan kesenian, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kebudayaaa sako plak,pan bardicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ari plasubbagikebumen. kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata dan kebudayariwisata dan bidang kebudayma oh: dinas mempunyai tugas membantu bupati dalammbangan pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kebudayaan, perumusoordinasingendalian, evaluasi dan pelaporpengembangan pariwisata, bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang kebudayh:ariwisata bidang pengembangan pariwisatariwisata dipimpin oleh kepala bidang. bidang pengembangan pariwisatdan pengembangan pariwisata, pemberian pertimbangan dalam rangka penetapan tanda daftar usaha pariwisata, pembinaan kegiatan usaha jasa dan sarana pariwisata, pengembangan produk pariwisata. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan pariwisata menyelenggarakan fungsi: pengelolaan, pembinaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis sektor pariwisata, cc. inventarisasi potensi destinasi dan daya tarik wisata, tenaga teknis sarana dan prasarana destinasi dan daya tarik wisata, bimbingan teknis pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata, kerja sama dengan pengusaha pariwisata dalam rangka pengembangan destinasi dan daya tarik wisata: pembinaan dan ketertiban destinasi dan daya tarik wisata, pemrosesan rekomendasi perizinan sektor pariwisata, inventarisasi potensi usaha jasa dan sarana wisata, bimbingan teknis, pengelolaan dan pengembangan jasa dan sarana wisata, rekomendasi kegiatan dan perizinan bidang usaha dan jasa sarana wisata, pelaksanaan kerja pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan bidang usaha dan jasa sarana wisata, pemantauan standarisasi dan klasifikasi usaha bidang pengembangan jasa dan sarana wisatariwisatariwisata. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator destinasi dan daya tarik wisata, dan subkoordinator usaha dan jasa sarana pariwisata. subkoordinator destinasi dan daya tarik estinasi dan daya tarik destinasi dan daya tarik wisata, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang destinasi dan daya tarik wisata, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang destinasi dan daya tarik wisata, menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, menyiapkan bahan pengelolaan kawasan strategis sektor pariwisata, menyiapkan bahan inventarisasi potensi destinasi dan daya tarik wisata, menyiapkan bahan pengelolaan tenaga teknis sarana dan prasarana destinasi dan daya tarik wisata, menyiapkan bahan bimbingan teknis pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata, menyiapkan bahan kerja sama dengan pengusaha pariwisata dalam rangka pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, menyiapkan bahan pembinaan dan ketertiban destinasi dan daya tarik wisata, menyiapkan bahan pemrosesan rekomendasi perizinan sektor pariwisata, il. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang destinasi dan daya tarik wisata, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator usaha dan jasa sarandan jasa saranasaha dan jasa sarana pariwisata, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang usaha dan jasa sarana pariwisata, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang usaha dan jasa sarana pariwisata, menyiapkan bahan inventarisasi potensi usaha jasa dan sarana wisata, menyiapkan bahan bimbingan teknis, pengelolaan dan pengembangan jasa dan sarana wisata, menyiapkan bahan rekomendasi kegiatan dan perizinan bidang usaha dan jasa sarana wisata, menyiapkan bahan pelaksanaan kerjamenyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pengelolaan bidang usaha dan jasa sarana wisata, menyiapkan bahan pemantauan standarisasi dan klasifikasi usaha bidang pengembangan jasa dan sarana wisata, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang usaha dan jasa saranasaran pariwisata dan ekonomi kreatif bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatifasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dipimpin oleh kepala bidang. bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatifpariwisata dan ekonomi kreatif. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif menyelenggarakan fungsi: fasilitasi pelaksanaan promosi dan informasi pariwisata, penetapan pedoman perencanaan dan kerjasama pemasaran promosi pariwisata, penetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran event budaya, hau aga bpn pelaksanaan program promosi pariwisata serta penyediaan informasi pariwisata, pelaksanaan pameran baik dalam maupun luar negeri bekerja sama dengan lintas sektoral, penerapan branding pariwisata nasional dan tag line pariwisata, penyediaan dan pengembangan sistem informasi pariwisata, fasilitasi pelaksanaan event wisata, rekreasi dan hiburan umum, pengembangan ekonomi kreatif, pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum,penyediaan dan pembinaan potensi kelompok masyarakat pariwisata kelompok sadar wisata: dan ekonomi kreatifasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dan subkoordinator promosi dan informasi pariwisata. subkoordinator pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatifumber daya pariwisata dan ekonomi kreatifsumber daya pariwisata, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif' menyiapkan bahan inventarisasi potensi kelompok masyarakat pariwisata kelompok sadar wisata, menyiapkan bahan pembinaan potensi kelompok masyarakat pariwisata kelompok sadar wisata, |
dsurat edaran menteri dalam negeri nomor tanggal november kemampuan keuangan daerah kabupaten pati tahun anggaran masuk dalam kategori tinggi, bahwa sehubungan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah kabupaten pati menjadi kategori tinggi, maka. i. beberapa ketentuan dalamreses yaitu tujuh kali uang representasi ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pati. tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada sebesar (dua juta seratus ribu rupiah) rp. (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).kegiatan resehwa berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan dae ketentuan pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuanganlaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor ahun tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten sarolangun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah undang undang nomor+umsarolangun dengan rahmat tll han yang maha esa tf.utang pokok pokok pengelolaan jangan daerah peraturan daerah kabupaten saran nomor taifun mengingat menimbang pemerintah kabupaten sarolang rah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dae ekretaris dprd selanjutnya disebut sekian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan persetujuan pro. peraturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten sarolangun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah. jangan. pimpinan dprd adalah ketua dan (dua) orangmenetapkan pera turun daerah tent ang pokok pokok pengelola lain keuangan daerah kabupaten sarolangun. bab ketentuan umum menu iskan: bupati kabupaten sarolangun dan dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sarolangun keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penilaiakeuangan nomor tentang perencanaan pelaksanaan ketatausahaan dan pemantauan pinjaman luar negeri pemerintah kepsarolangun, selanjutnya disingkat apbd adalah suatu rencana keuangan tahunan kabupaten sarolangunatas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada dewan perwakilan rakyat daerah dprd). bendaharawan umum daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh bupatibarang daerah adalah jumnya yang sdisusun dengan pendekatan kinerjtahun fiskal apbd sama dengan tahun fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara apbn)b pengelolaan keuangan daerah bagian pertama asas umummemuetnis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerbupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; bagian kedua pejabat pengelola keuangan daerah sistem dan atau prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.; peraturan daerah sebagaimana 'na cadangan tersebut;;kabupatendae ; jumlah belanja yang dianggarkan dalam apbd merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;;ara pejabat pengelola keuangan daerah ditetapkan dengan keputusan bupati untuk melaksanakan anggaran. pejabat pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada bupati. pemegang kekuasaan;eek; pejabat yang dibererah dan pembantu pemegang kas daerahrnenandatanq; selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ini;; menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. setiap perangkat daerah ditunjuk (satu}; kepala satuan kerja perangkat daerah lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna anggaran;bendahara umum daerah menyimpan uang milik daerah pada bank pembangunan daerah jambi atau bank lainnya yang sehat dengan cara membuka rekening kas daerah; pembukaan rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ini dapat lebih dari (satu) bank; pembukaan rekening kas daerah bank sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan dengan keputusan bupati dan diberitahukan kepada dprd. bendahara umum daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya yang berkedudukan pada bagian keuangan; bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ini bertanggungjawab kepada bupati sarolangun melalui kepala bagian keuangan. pengelola keuangan daerah sebagaimana disebut pada ini dapat diberikan tunjangan khusus dalam pelaksanaan tugasnya yang diatur dengan keputusan bupati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf;; struktur apbd merupakan satu kesatuan yang terdiri dari (a) pendapatan daerah (b) belanja daerah dan (c) pembiayaan. selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran; selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran;kerangka dan garis besar prosedur penyusunan penetapan apbd, perubahan apbd dan perhitungan apbd; pemegang kas dan pembantu pemegang kas selanjutnya disebut satuan pemegang kas;; uang;;; pemerintah kabupaten dapat mencari sumber sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip prinsip menguntungkan; pemerintah kabupateneuangan pemerintah kabupaten; sumber sumber pembiayaan lain dan investasi pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dan ini, diatur dengan peraturan daerah; pemerintah kabupatenini dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaanpenganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pas;;; tata cara pengelolaan pinjaman daerah ditetapkan dengan peraturan bupati. semua pembayaran dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh tempo atas pinjaman tersebut merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam apbd. pemerintah kabupaten; batas maksimum pinjaman jangka pendek adalah (lima keseratussisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terdiri dari sisa uang untuk dipertanggungjawabkan uud) dan jumlah sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan tahun anggaran yang lalu dan dipindahbukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah; pemerintah kabupatenperaturan perundang undangan yang berlaku jenis pinjaman sebagaimana dimaksud pada ini penggunaannya diatur sebagai berikut:;;ini dicantumkan pada anggaran pembiayaan. bagian kedua pembiayaan;; ;bagian ketiga proses penyusunan apbd pemerintah daerah bertanggung liang milik daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan. dengan persetujuan bupati sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dan dalam pelaksanaannya diberitahukan kepada dprd; bunga deposito, bunga atas penempatan uang bank. dan jasa giro merupakan pendapatan daerah. pemerintah daerah; penerbitan obligasi dan investasi sebagaimana dimaksud pada ini dicantumkan pada anggaran pembiayaan dan diatur dengan peraturan daerah dan dituangkan dalam peraturan bupati setelah mendapat persetujuan dprd. pemerintah kabupaten; pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada diatur lebih ian jut dengan peraturan daerah. yang dituangkan dalam peraturan daerah. bagian kelima perubahan apbd bupati menyampaikan rapid kepada dprd untuk mendapatkan persetujuan. apabila rapid tidak disetujui dprd, pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rapid tersebut. penyempurnaan rapid sebagaimana dimaksud dalam ini, harus disampaikan kembali kepada dprd. penyampaian rapid sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan selambat lambatnya (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalanpabila rapiroses penetapan apbd berdasarkan strategi dan prioritas apbd sebagaimana dimaksud dalam ini dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, pemerintah daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja rasa) yang dituangkan dalam konsep rancangan apbd; konsep rancangan apbd sebagaimana dimaksud pada ini,; hasil dari pembahasan konsep rancangan apbd sebagaimana dimaksud pada ini dibahas lebih lanjut bersama sama panitia anggaran dprd dan pengelola keuangan daerah; pemerintah daerah;;;pertama gaji dan tunjangan babi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati;gian ketujuh perhitungan apbd pasa141 penggeseran biaya dapat dilakukan hanya untuk jenis jenis pengeluaran dalam lingkungan satu belanja, satu kegiatan dan satu bagian anggaran. perubahan penggeseran biaya tidak dapat dilakukan dari biaya untuk gaji, tunjangan dan tunjangan beras biaya lainnya dalam belanja pegawai; dari belanja pegawai belanja non pegawai. penggeseran biaya sebagaimana dimaksud dalam ditampung dalam perubahan anggaran dan tidak diperkenankan langsung ditampung dalam perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. bagian keenam pergeseran apbd dalam melaksanakan tugasnya. bupati dan wakil bupati karena jabatannya disediakan anggaran belanja; anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ini terdiri dari.biaya pakaian dinas dipergunakpada huruf 'h' ini ditetapkanbagian ketiga biaya operasional bupati dan wakil bupati disediakan masing masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan pemeliharaannya; sebuahrserta perlengkapannya dan kendaraan dinasdua sarana dan prasarana pimpinan dan anggota dprd diberikan uang representasi; tunjangan badan kehormatan turijanqan alat kelengkapan lainnya. kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dprd ditentukan oleh dprd dibahas dan ditetapkan bersama sama pemerintah kabupaten;babi kedudukan keuangan dprd bagian pertama keuangan pimpinan dan anggota pro pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan dan dibebankan kepada apbd; penyediaan anggaran untuk keperluan keuangan bupati dan wakil bupati luar ini,dprd;ini,dalam hal pimpinan atauini,tiga sarana dan prasaranaagian keempat uang jasa pengabdian; bagian pertama penerimaan dan pengeluaran apbd bab vii pelaksanaan apbd dan tata usaha keuangan daerah anggaran belanja dprd merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apbdvii pengelolaan keuangan dprd; gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam apbd;; pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan pada sumo atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban sumo atau unit usaha yang bersangkutan; pembiayaan pensiun pegawai negeri sipil daerah yang diangkat oleh pemerintah kabupaten menjadi tanggung jawab daerah; bendahara umum daerah membayar berdasarkan surat perintah membayar;;gadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada apbd sepanjang barang: pengadaan barang dan jasa atas beban apbd diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; bupati sebagai otorisator dan ordonator barang pemerintahdaerah; otorisator dan ordonator sebagaimana pada ini dapat menyerahkan kewenangan dan tindakan yang berhubungan pembinaan pengelolaan barang daerah aset daerah; sekretaris daerah, sekretaris pro, dan kepala badan kepala dinas kepala kantor kepala bagian dan bendaharawan barang pengurus barang bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang daerah aset daerah; administrasi pengelolaan barang daerah aset daerah yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana pada ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. bagian ketiga pengelolaan barang dan jasa;bagian kedua proses ketatausahaan dan akuntansi keuangan daerah;pada diberitahukan kepada dprd; jumlah anggaran belanja tidak tersangka setinggi tingginya sebesar dari pao. kepala unit melaporkan penerimaan barang yang berasal dari pihak tiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada bupati melalui bagian umum subbab perlengkapan) dengan melampirkan serta acara serah terima; penerimaan barang dari pihak tiga sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan perjanjian dan perizinan dilakukan oleh bupati dalam hal ini kepala bagian umum subbab perlengkapan) disertai dengan dokumen yang lengkap dan dituangkan dalam serta acara serah terima; kepala unit membuat laporan hasil pengadaan barang dan menyampaikan kepada kepala daerah melalui bagian umum subbab perlengkapan) setiap (enam) bulan; kepala bagian umum subbab perlengkapan)perencanaan kebutuhan pengadaan barang jasa daerah susun oleh masing masing unit kerja sesuai dengan rencana anggaran satuan kerja dengan memperhatikan standardisasi yang telah ditetapkan oleh bupati; rencana pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud diajukan oleh masing masing unit kerja kepada bupati melalui panitia anggaran eksekutif setelah dikonsultasikan dengan instansi teknis terkait untuk diproses dan diajukan menjadi rapid sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku; dalam perencanaan kebutuhan barang jasa sebagaimana dimaksud pada harus dikoordinasikan dengan instansi yang terkait yang diatur dengan keputusan bupati. perencanaan pengadaan barang jasa daerah bagian pertama bab viii pengadaan barang dan jasa dalam hat pengelolaan aset daerah yanglangsung rekening kas daerah. pengguna barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perolehan barang daerah berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber sebagian atau seluruhnya dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan, sumbangan, dan wakaf menjadi aset daerah.bupati; panitia pengadaan pekerjaan daerah sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga pelaksanaan pengadaan barang jasa daerah metode pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada a,b,c dan untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelelangan yaitu serangkaian kegiatan unt'uk menyediakan kebutuhan barang{jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang{an jasa terbaik; pemilihan langsung yaitu jika cara pelelangan.{;;engadaan barang{jasa pemborongharian lokal dan nasional; metode pengadaan barang{jasa pembohongan dan jasa lainnya dilaksanakan melalui: bagian kedua metode pengadaan barang jasa pembohongan dan jasa lainnya kepala bagian umum subbab perlengkapan) sebagaimana dimaksud pada melaksanakan penagihan terhadap kepada pihak tiga. kepala bagian umum subbab perlengkapan) atau kepala unit kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan barang daerah dengan berpedoman kepada daftar kebutuhan pemeliharaan sarang daerah; bagian kelima pemeliharaan dalam hal tertentu bupati dapat menetapkan pembentukan panitia pemeriksa barang unit atas usul kepala bagian umum subbab perlengkapan); panitia pemeriksa barang sebagaimana dimaksud pada bertugas.serta acara pemeriksaan: pengeluaran barang oleh pemegang barang dilaksanakan alas dasar surat perintah pengeluaran barang dari kepala bagian umum subbab per1ungkapan) atau kepala unit kerjabupati melalui kepala bagian umum subbab perlengkapan);sarang dengan membuat serta acara pemeriksaan;serta acara pemeriksaan;bupati.unit kerja dan berkewajiban melaksanakan tugas administrasi perbendaharaan daerah;;gian keempat penerimaan dan pengeluaran dalami hal penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa daerah secara teknis lebih lanjut akan diatur dengan peraturan bupati atas persetujuan proumum subbab perlengkapan) disertai dokumen kepemilikan yang dituangkan dalam berita acara. kepala bagian umum subbab perlengkapan); kepala bagian umum subbab perlengkapan); sensus barang daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. kepala unit sebagai penyelenggaran pembantu kuasa barang wajib mendukung pelaksanaan sensus barang daerah; untuk menyusun buku inventaris yang baru dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang daerah melaksanakan sensus barang daerah setiap (lima) tahun; bagian umum subbab perlengkapan); bagian umum subbab perlengkapan) sebagai pusat inventarisasi barang dan pusat informasi menghimpun hasil inventarisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan; kepala unit kerja menginventarisasi barang inventaris yang ada dilingkungan tanggung jawabnya, dan daftar inventaris tersebut disampaikan kepada kepala bagian umum subbab perlengkapan) setiap (enam) bulan. bagian keenam inventarisasi kepala bagian umum subbab perlengkapan)bupati setiap (enam) bulan; kepala bagian umum subbab perlengkapan)kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas;; kendaraan dinas operasional khusus. bagian kedua penjualan kendaraan dinas penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh panitia penghapusan barang daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati. barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan dapat dihapus dari daftar inventaris; penghapusan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;bupati; barang tidak bergerak ditetapkan dengan keputusan bupati setelah memperoleh persetujuan dprd;bupati. barang barang daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud huruf harus disetorkan sepenuhnya pada kas daerah. babi perubahan status hukum bagian pertama penghapusan rumah dinas daerah dapat dijual belikan disewakangolongan ill; bupati menetapkan penggunaan rumah rumah dinas daerah sesuai dengan perundang undangan. bagian ketiga penjualan rumah dinas pelaksanaan, penjualan kendaraan perorangbupati setelah mendapat persetujuan dprd: hasil penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ini harus disetorkan secara brutokendaraan dinas operasional perkantoran khususnya kendaraan rodlebih;(lebih lanjut oleh bupati sesuai kondisi daerah masing masing;ini; tata cara penjualan kendaran dinas diatur dengan peraturan bupati. kendaraan perorangan em; pejabat negara sebagaimana dimaksud adalah pejabat negara kabupaten sarolangun yaitu bupati atau wakil bupati; penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ini tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas daerahini pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapatkan persetujuan dprd; bagian keempat pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan hasil penjualan rumah dinas daerah golongan ill sebagaimana dimaksud dalam disetorkan secara bruto kas daerah;laksanaan penjualan rumah dinas daerah harus diatur dengan peraturan bupati; penjualan rumyang dibentuk dengan keputusan bupati; setelah mendapat persetujuan dprd. rumah dinas golongan ill, pensiun pns, janda duda pns, janda duda pahlawan, pejabat negara daerah; propinsi atau pemerintah pusat; pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang surat lain penghuni sip) yang dikeluarkan oleh bupati; rumah dimaksud tidak dalam sengketa; rumah dinas daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah kabupatenrang daerah yang digunausahakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan oleh keputusan bupati; barang daerah sebagaimana dimaksud pada dibuat daftar inventaris tersendiri; pengguna usahakan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati atas persetujuan dprd. bagian ketujuh pengguna usahakan barang milik atau dikuasai pemerintah kabupaten; pelaksanaan penyewaan dan penetapan jenis serta besaran distribusi ditetapkan dengan keputusan bupati atas persetujuan dprd. bagian keenam penyewaan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah kabupaten, barang daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjam pakaian. pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kelima pinjam pakaill diatasnya;t bersertifikat bidang penilaian asset;umum setempat sesuai peraturan perundang undangan; pengelolaan barang daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah;bupati;bupati yang besama disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bagian kesepuluh pendanaanbupati berdasarkan peraturan perundang undangan.pidana. pengamanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati;.bagian kesembilan pengamanan pengelolaan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. barang daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dikelola secara swadaya; bagian kedelapan swadaya setiap triwulan pemerintah kabupaten menyusun laporan realisasi pelaksanaan apbd sebagai pemberitahuan kepada dprd; laporan sebagaimana dimaksud pada ini disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah berakhir triwulan yang bersangkutan; format laporan sebagaimana dimaksud pad ini110 bagian kedua laporan keuangan daerah pertanggungjawaban bupati dinilai berdasarkan tolok ukur renstra; setiap daerah wajib menyusun renstra dalam jangka waktu (tiga) bulan setelah bupati dilantik; renstra sebagaimana dimaksud pada ini, ditetapkan dengan peraturan daerah. pertanggungjawaban bupati terdiri dari pertanggungjawaban akhir tahun anggaran; pertanggungjawaban akhir masa jabatan; pertanggungjawaban untuk hal tertentu:babi pertanggungjawaban keuangan daerah bagian pertama umum undangan yang berlaku. pengawasan atas pelaksanaan apbd dilakukan oleh pro; pengawasan sebagaimana dimaksud pada ini bukan bersifat pemeriksaan; bagian pertama pengawasan daerah babi pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam dibacakan bupati depan sidang rapat paripurna dprd, paling lambat (enam) bulan sesudah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan setelah tahun anggaran berakhir; laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan bupatiformat dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini. pemerintah kabupaten menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk perhitungan anggaran yang terdiri atas laporan perhitungan apbd nola perhitungan; kinerja pelayanan yang dicapai; bagian belanja apbd yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi. pemeliharaan sarana dan prasarana publik. belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak tersangka; bagian belanja apbd yang digunakan untuk anggaran dprd dan sekretariat dprd; posisi dana cadangan daerah. neraca daerah laporan aliran kas.;;;bab xii kerugian keuangan daerah;;; sebelum melakukan pengawasan.; pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah;; bagian kedua pengawasan fungsional dan pemeriksaan lembaran daerah kabupaten sarolangun nomor tahun seri nomor q~ drs. hasan basri marlin pembina utama muda nip. sekret aris daerah ~~supatensarolangun diundangkan sarolangun pada tanggal marearett yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, termasuk instrument manajemen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan apbd sepanjang mengenal teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturbab xiii ketentuan peralihnhal tersebut dapat dikaji berdasarkan antara lain sistem pengelolaan keuangan daerah yang dikenal selamapada dalamnya pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas. aspek pengelolaan keuangan daerah ini diatur dengan jelas dalam nomor tahun tentang pemerintahan daerah khususnya bahwa yang berpedoman pada peraturan pemerintah.kabupaten sarolangun. transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah. penjelasan umum peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah penjelasan atas pengelolaan dimaksud dalam ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan. pengawasan dan pertanggungjawaban. cukup jelas ii. penjelasan demi ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah tersebut antara lain mengaturerah. sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka pelaksanaan lebih ian jut peraturan pemerintah nomor erah. sebagaimana diketahui dalam undang undang nomor corona, asaskepada pemerintah daeyu, serta pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. pelaksanaan pengelolaan keuanganpengeluaran jumlah anggaran belanja tidak dibenarkan melebihi batas tertinggi anggaranyang dimaksud dengan adanya ketersediaan penerimaan dalam jumlah yangyang dimaksud dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pendapatan hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan dan merupakan indikator dan atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan keterangan pertanggungjawaban kinerja pemda. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pembukaan rekening kas daerah pada bank pembangunan daerah jambi dan bank sehat lainnya dilakukan oleh bendaharawan umum atas usulan pengelola keuangan daerah dengan persetujuan bupati keputusan bupati. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan kekuasaandefisit dianggarkan untuk ditutup dari sumber sumber pembiayaan berupa penerimaan daerahyang berupa penerimaan daerahsit anggardapat melakukan pajanan jangka pendek dengan persetujuan pimpinan dprd. jangka waktu pinjaman jangka pendek adalah sampai dengan tahun. membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek;rhuruf pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral melalui pemerintah pusatdeposito dana yang belum terpakai ditetapkan dengan keputusan bupati dan pelaksanaannya diberitahukan kepada dprdpasarcukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan penjaminan dalam ini adaladebyang dimaksud dengan cukup jelas ringkasan apbd rincian apbd neraca daerah awal tahun anggaran:cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah unit satuan kerja yang menyusun rasa untuk diajukan kepada panitia anggaran eksekutif. cukup jelas penyusunan arah kebijakan umum apbd pada dasarnya merupakan tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten bersama sama dengan dprd. cukup jelas huruf cukup jelasrincian belanja. kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. huruf cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelaspro berdasarkan pertimbangan dprd bahwa perubahan dimaksud diperluformat lampiran perda tentang apbd sebagaimana dimuat dalam penjelasan ini ditetapkan dengan keputusan bupati. rancangandaftar piutang daerah daftar investasi surat keputusan pimpinan dprd mengatur penggunaan anggaran dprd baik yang berkaitan dengan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd maupun jenis belanja lainnya, sesuai dengan alokasi anggaran dalam apbd, surat keputusan pimpinan dprd dimaksud bukan merupakan surat keputusan otorisasi sko). pasa146yang dimaksud dengan kelengkapan lainnya seperti panitia legislasihurufpakaian sipil lengkap disediakan (satu) pasang dalam lima tahun cukup jelas cukup jelas cukup jelas surat keputusan otorisasi sko)tindakan dalam ketentuan inicukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas'.yang dimaksud dengan diuraikan dalam jenis belanja adalah sebagai berikut: yang dimaksud standar akuntansi keuangan pemerintah ada!ah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pe!laporan keuangan. cukup jelas cukup je!as cukup jelas pasa! cukup je!as cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas bendahara umum daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar. surat perintah membayarcukup jelas cukup jelasagai donatur,. bupati sebagai otorisator,pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaranan langsungpekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola: atau upah borongan tenaga untuk huruf atau atau penyedia barang jasa tunggal pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bagunan tidak dapat dipecah pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dapat digunakan sistem penunjukan lar.agung. pengadaan barang jasa yang berskala kecil atau untukleh penyedia barang jasa akan menanggung risiko yang besar atau penyelenggaraan diklat, kursus, penataran. seminar, lokakarya atau penyuluhan atau pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk mengembangkan teknologi metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang jasaatau peminjaman adalah penyerahan barang atau. tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebutinjam pakai peminjamanbupati dan pelaksanaannya dituangkan dalam serta acarabupati melalui kepala bagian umum dan penyelesaiannya apabila dipandang perlu dapat dibentuk panitia oleh bupati.an tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok instansi atau uni satuan kerja daerah yang bersangkutan. barang daerah yang dipinjam pakai dilam keadaan baik. syarat syarat pinjam pakai peminjaman barang daerah adalah agar barang daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi pemerintah daerah. untuk kepentingan sosial keagamaan pinjam pakai peminjam barang daerah hanya dilakukan dengan pertimbangan berakhir, barang daerah tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya, yaitu: bangun guna serah atau build operate transfer botnya kepada daerah, serta membayar kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besama ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. bangun serah guna atau build transfer operate bto.bt)pihak: mess wisma bioskop dan sejenisnya gudang gedung oko kios tanah kendaraan dan alat alat berat jenis barang barang daerah yang dapat disewakan jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan biaya operasi dan pemeliharaan secara penyewaan menjadi tanggungjawab penyewa syarat syarat lain yang dipandang perlu dalam perjanjian sewa menyewayang bersangkutan. harga sewa untuk barang daerah yang disewakan ditetapkan dengan keputusan bupati. hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan selanjutnya harus setor kas daerah. dalam surat perjanjian sewa menyewa harus ditetapdaerah yang dikelola secara swadaya ditetapkan dengan keputusan bupatiengan demikian hasilnya tidak perlu disetorkan kas daerahunausahakan sebagaimana daftar terlampir. kerja sama operasi kso)laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran.i, penerimaan kas dan pengeluaran kas secara tahun anggaran yang bersangkutan, dan saldo kas akhir tahun anggaran. huruf neraca disusun secara bertahap berdasarkan standar akuntansi keuangan pemerintah. neraca daerah adalah merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi aset utang dan kekayaan bersih, pemerintah daerah pada akhir tahun anggaran. huruf huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas laporan triwulan dapat digunakan sebagai masukan bagi panitia anggaran pro untuk membantu evaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran. cukup jelas cukup jelas enam bulan sebelum akhir masa jabatan bupati, pemerintah daerah bersama dprd menyusun konsep renstra sebagai bahan kajian bagi bupati terpilih cukup jelas cukup jelas laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang dibacakan bupati adalah penjelasan umum atas nota perhitungan anggaran sebagai pengantar dari keseluruhan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam penjelasan nota keuanganlhutang daerah laporan keuangan bumi meliputi rugi laba, aliran kas dan neraca. selain laporan perhitungan apbd. nota perhitungan apbd. neraca daerah dan laporan aliran kas, laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran meliputi cukup jelas cukup jelas cukup jelas jumlah bertambah uraian ang garan real sas (berkurang) ro.l ird.l rp.)yah dana perimbangan bagian daerah dari pajak dan bukan pa1ak. dana alokasi umum dau) dana alokasi khusus oak) lain lain pendapatan yang syah jumlah pendapatanraster belanja pengeluaran tidak tersangka jumlah belanja surplus defisit anggaran ii) ill. mia aan penerimaan daerah sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu.l<.ok yang jatuh tempo. transfer dana cadangan penyertaan modal anggaran tahun sekarang. ringkasan regulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah triwulanan triwulan tahun anggaran pemerintah kabupaten sarolangun lampiran: . cii t'ii 'e' :::, ii: cr! ::, ::, ;'.: (!) :x: (!) <(z ::, ('() fil :x: a. ::, ('() ('() ('() (!) . (!) . cll :x: cll ('() .!!? a_g. .:,(; ('() "iii' :::, a; :::, ::, :::i ""o ,q: .:,(; :::) ::, :::, ('() .:,(; "iii ('() (lj "co' :::, "iii a. ,q: .)c. ('o ('() ffi (i) "iij ( ) ('() (lj . ('() (i) (i) ('() :x:: :x:: ('() "iii a. ('() "iij "{ij ::, ('() .j ca c: a; "iii' <i> .j a. unit organisasi sisa kode rekening kelompok jenis anggaran realisasi anggaran rp) rdpaten sarolangun rincian realisasi anggaran bel.anja daerah triwulanan triwulan tahun anggaran lampiran jumlah bertambah uraian anggaran realisasi (berkurang) rp.) rp.) rp.) pendapatan pendapatan asaolprsahkan lain lain pad yang syah dana perimbangan bagian daerah dari pajak dan bukan pajak. dana alokasi umum dau) dana alokasi khusus dak) stn ten pendapatan yang syah jumlah pendapatan it. belanja belanja admin9belanja barang jasa belanja pemeliharaan 3belanja perjalanan dinas belanja modal belanja aparatur belanja publik bulan1a transfer belanja pengeluaran tidak tersangka. jumlah belanja surplus defisit anggaran ii). ill pembiayaan penerimaan daerah sisa lebih perhitungan anggaran tahun yangkok yang jatuh tempo. transfer dana cadangan penyertaan modal anggaran tahun seka rang. ringkasan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran pemerintah kabupaten sarolangun lamp ran man jumlah sisa kode rekening uraian anggaran realisasi anggaran penjelasan rp) rp) rp) pendapatan asosah rincian perhitungan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran pemerintah kabur ten sarolangun lampiran unit organisasi sisa kode rekening kelompokjjenis anggaran realisasi anggaranr ten sarolangun rincian perhitungan anggaran belanja daerah ahun ang garan lampiran |
maa ata dngan nae jln mere hadi ke, pang mmg na, pa, naa ino dan evaluasi) pelaksanaan instruksi presiden nomor5 tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi naa maag presiden nomor tahun presiden ery republik indonesia kegiatan yang par oma eka awan instruksi presiden republik indonesia leni s iel sam nomor tahun tenan hti percepatan pemberantasan korupsi sinrana kepada eri kabinet indonesia bersatu: aksa agung republik indonesia: tan non departemen, para gubernur, para bupati dan walikota.rena kedua membantu komisi member: sana ket psn terpuji par gata catatan kinerja sensasi aa, under daya tertentu, melalui penetapan target kinerja,., serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan jalannya baik berupa hasil maupun manfaat. beta pemecatan . keempat meningkatkan kualitas pelayanan fl. pang jasa ataupun perijinan meng kerjasama yang meliputi per se daan tarif bing bisa program hasil evaluasi kajian . kajian sistem yang ari" program peru peningkatan pandawa dan pembinandi , aow eng www ma, nal ratu negara anna sean kes birokrat lem. mena kena ern kun kementeriankep m.panwww para tan omumum koordinasi, monitoring, dan pula uas (koroner) nana amen piano kana aroma biogasd unitdoman umum koordinasi, monitoring, dan evaluasi (koroner) www:lelo pedoman umum koordinasikementerian lembaga: pemerintah provinsi kabupaten kota: unit organisasi eselon pada kementerian lembaga: satuan kerja perangkat daerah:man pori dan evaluasi hormon go www manana mui koordinasi, monitoring, dan evaluasi (koroner)keri dam reformasi birokrasi (ae ana aaa ari isp ptk pet aan ppa net, ke. mangindaan tar cie hit1 apr apr ab. pat koordinasi sektoral ek pap a20 saat dari ala tan va), . ne) tar ita) pama net kpr tita fe, gata eka na, sekretariat ala a35 kek kori aan yoga apa jnd pere koroner nasional organisasi koroner instansi nasional stasi organisasi koroner kep. menang. pan kep m.pan ! moda tepi menang. pan ep m.pan menteri ka. kind gub) ) menteri secara pan) pers kore, pelaksana deputi menang. pan bidang pengawasan) sekjen sesama sekda! seniman inspektur prot robot) sekretariat hormon poj korm sekretariat sekretariat struktural pelaksana mana pokja money kementerian pan dunia usaha pemerintah yai memanfaatkan aan desk desk desk desk organisasi dun mencegah: yan peragaan tea petuanan kedai hua oxdsujasa! gull ondsuregsi s(k3 diicopy dan diperbanyak oleh sekretariat koroner nasional kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi w enterik pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kata pengantar pengantar cetakan tahun keputusan menpan kep m.pan daftar isi vii bab pendahuluan latar belakang sasaran koroner ruang lingkup pengertian babi pelaksanaan inpres tahun tahapan pelaksanaan programi organisasi koroner prinsip kerja koordinasi, monitoring, dan evaluasi koroner) organisasi koroner nasional organisasi koroner instansi bab mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi koroner dan pelaporan berjenjang fungsi koroner pelaporan pelaksanaan inpresi penutup lampiran ia, monitoring dan malas (kormomem ana para mam mama lampiran lampiran lampiran tolak ukur keberhasilan pelaksanaan instruksi umum dan kegiatan yang dapat dilaksanakan .o.oooooooowocooaa lampiran flowchart laporan pelaksanaan inpres nomor tahun dan proses koroner sampai presiden .voodoo own lampiran formulir isian pelaksanaan instruksi presiden nomor tahun . lampiran flowchart mekanisme kerja tim koordinasi monitoring dan evaluasi. lampiran instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi we. . n nan ana nnnnnnnnnnnnnnananannannnanannn nannnaanaaaaanna anak lampiran surat edaran meng. pan nomor se m.pan tanggal januariapril lakon) .coor.ooo. lampiran surat edaran meng. pan.oooooooo one lampiran surat edaran meng. pan nomor se m.pan tanggal april tentang perlakuan pejabat yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn) .oooooooooooo one lampiran surat edaran meng. pan nomor se m.pan tanggal april tentang penerapan pakta integritas .ooo lampiran surat edaran meng. pan nomor se m.pan tanggal februari tentang tindak lanjut pelaksanaan inpres nomor tahun .cbooo wcoococo kmo wo#mnnnnnannnannanaaenn nanakemnanaekalanan lampiran surat edaran meng. pan nomor m.pan tanggal desember tentang langkah langkah efesiensi dan penghematan serta hidup sederhana lingkungan aparatur negara .iii. lampiran surat edaran meng. pan nomor m.pan tanggal februari tentang pedoman umum pelaksanaan peningkatan efesiensi dan disiplin kinerja aparatur negara .coco.oo woooosnnanann lampiran per men pan dan(tanpa tampilan) .ooomesenannannnnnnnnn viii men koo nasi, menit ung. dan evaluasi koroner) www babi pendahuluan latar belakang percepatan pemberantasan korupsi merupakan program prioritas pemerintah mengingat korupsi telah merambah seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan ber negara indonesia. terbitnya inpres nomor tahun merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi lingkungan instansi pemerintah dengan menekankan pada upaya pencegahan. dictum kesebelas angka huruf inpres nomor tahun menugaskan menteri negara pendayagunaan aparatur negara untuk mengkoordinasikan, memonitor,program percepatan pemberantasan korupsi melalui implementasi inpres nomor tahun sasaran koroner sasaran kegiatan koroner pelaksanaan inpres nomor tahun meliputi pelaksanaan (sepuluh) dictum instruksi umum oleh semua instansi pemerintah pusat dan daerahyang dijabarkan dalam rencana aksi pada masing masing instansi dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya sesuai dictum keduabelas inpres nomor tahun mekanisme koroner pelaksanaan inpres nomor tahun dilakukan secara: berjenjang. dengan cara ini, setiapuntuk mengefektifkan fungsi koroner seluruh instansi pemerintahaan kam ruang lingkup ruang lingkup kegiatan koroner nasional meliputi: penyusunan, sosialisasi, bimbingan teknis,5 tahunpenyelenggaraan rapat koordinasi tingkat nasional, yang berupa rapatpengumpulan data, peninjauan pemantauan lapangan, pengolahan data. pengevaluasian terhadap implementasi dictum dictum inpres nomor tahun penjabaran dalam kegiatan, indikator baik target dan realisasinya serta capaian kinerja pemberantasan korupsi secara keseluruhan termasuk penyediaan sarana video conference. pengertian yang dimaksud dengan: koordinasi mengatur dan mengarahkan pelaksana inpres nomor tahun melalui penetapan kebijakan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi agar mampu: memahami inpres nomor5 tahun dengan baik. mengabaikannya menjadi upaya upaya nyata pemberantasan korupsi, melakukan koroner diatas perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang dilakukan setiap periode waktu (semester, tahunan) baik terhadap kegiatan, indikator target dan capaian serta menganalisis hambatan dan pencapaian tujuan program percepatan pemberantasan korupsikementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara, markas besar tni, kepolisian ri, kejaksaan agung, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan kesekretariatan lembaga badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara. tam eri indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan adalah uraian ringkas tentang suatu kondisi yang ingin diwujudkan atau yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program atau sekumpulan kegiatan. indikator kinerja dan target targetnya perlu ditetapkan untuk setiap program dalam kebijakan pemberantasan korupsi. kelompok kerja pokja) koroner adalah tim yang dibentuk untuk membantu penanggungjawab koroner dalam melaksanakan tugas koordinasi, monitoring, dan evaluasi program pemberantasan korupsi, terdiri atas pejabat pemerintah lintas instansi serta melibatkan unsur unsur masyarakat dan dunia usaha. gaon) podncman pidato msn tom bab pelaksanaan program percepatan pemberantasan korupsi (inpres nomor tahun tahapan pelaksanaan program langkah langkah dalam pelaksanaan program percepatan pemberantasan korupsi meliputi: penetapanindikator kinerja, perencanaan kegiatan dalam bentuk rencana aksi, pelaksanaankegiatan, pemantauan dan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporankinerja. penetapan indikator kinerja. indikator kinerja beserta targetnya perlu ditetapkan untuk setiap program pemberantasan korupsi atau setiap pelaksanaan setiap dictum inpres nomor tahun,, dankhusus sehingga mudah dibedakan dengan yang lain dan tidak menimbulkan salah interpretasi. measureable menyatakan sesuatu yang jelas ukurannya. achievable dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditetapkan. relevant sangat erat terkait dengan program dan menggambarkan hubungan sebab akibat antara indikator kinerja dengan program aktivitas yang dilakukan. timely: dapat diukur dan disajikan sesuai dengan waktunya. perencanaan kegiatan perencanaan kegiatan terkait program pemberantasan korupsi dituangkan dalam bentuk rencana aksi instansi yang mencakup: penetapan indikator kinerja dan targetnya sesuai target waktu, kegiatan yang akan dilaksanakan, kurun waktu kegiatan, biaya yang diperlukan pertahun sampai dengan berakhirnya kegiatan, tema robi moi pejabat penanggungjawab kegiatan,kegiatan pelaksanaan dictum dictum inpres nomor tahun merupakan pelaksanaan dari rencana aksi yang telah ditetapkan pada awal tahun oleh masing masing pejabat penanggungjawab dan yangterlibat didalamnya. pemantauan dan pengukurankinerja pelaksanaan kegiatan perlu dipantau, apakah telah sesuai dengan rencana dan apakah hasilnya telah sesuai dengan yang diharapkan. dalam pemantauan, baik kegiatan dan hasil hasilnya perlu dicatat atau didokumentasikan guna mendukung pelaporan dan evaluasi yang akan dilaksanakan kemudian. evaluasi kinerja hasil hasil yang dicapai dalam suatu kegiatan perlu dilakukan evaluasi apakah telah sesuai dengan yang ditargetkan dan apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang rencanakan. evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan pelaksanaannya, antara target dengan realisasinya, membandingkan kinerja dari beberapa unit kerja, atau dibuat trend ditahun tahun. pelaporan kinerja garis besar kegiatan dan hasil hasil kerja (kinerja) yang dicapai instansi berdasarkan indikator yang ditetapkan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. penyusunan laporan harus didasarkan pada sistem pencatatan yang baik sehingga dapat ditelusuri apabila diperlukan. pelaksanaan instruksi umum sasaran yang ingin dicapai adalah: dan melaporkannya sesuai dictum keduabelas. pencapaian suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan tolok ukur keberhasilan atau target indikator kinerja dari masing masing dictum instruksi umum tersebut pad. setiap unit kerja, instansi, dan secara keseluruhan (nasional). pen onan umum koordinasi, monitoring, dan evaluasi koroner) ema tami maa sebagai acuan, tolok ukur keberhasilan dan kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapainya pada masing masing dictum pada instruksi umumo3dilingkungan departemen keuangan. c). pemeriksa bea dan cukai. d). pemeriksa pajak. e). auditor.sebagai pedoman dalam melaksanakan dictum tentang lakon, dapat mengggunakan meng. pan sebagai pedoman, antara lain: men pan se o05 m.pan o4 tentang lakon yang berisi: mekanisme penetapan, monitoring, dan pelaporan instansi, men pan se m.pan tentang monitoring dan sanksi terkait kewajiban lakon men pan se o1 m.pan o4 tentang peningkatan ketaatan lakon untuk pengangkatan pns dalam jabatan gro ome ga aa0 tea kan pasa tori final alik pelak instruksi presiden| nomor pelaksanaanginstruksis presiden nomor ina sonam tentang percepatan pemberantasan korupsi ata more ana anna gear presiden nomor tahun nana kinerja instruksi presiden republik indonesia sen ban bang nomor tahun aaa klan hai percepatan pemberantasan korupsi pooida kepada par eri inet indonesia bersatu: jaksa agung republik indonesia, ena panglima tentara nasional indonesia: sanga kepala kepolisian negara republik indonesia: para kepala lembaga pemerintah non departemen lag tee para gubernur: para bupati dan walikota. gaspan esa kolusi dan nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya mmm sen sen untuk segera melaporkannya kepada komisi pemberantasan "re kedua membantu komisi pemdes in. pand tag pos: makan dad peranan ketiga seat batan urusan ed. @tertuju ka" merresuna catatan kinerja menahan terra ngersamber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja, terra: serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan lainnya baik berupa hasil maupun manfaat. aman arongan pee. ann memuaskan pra keempat meningkatkan kualitas pelayanan (et pan perasa jasa ataupun perijinan mela aaaaaa yang meliputi persia ae sawah hukum tarif biaya hasi evakuasi kanan pem program pes peningkatan pengawas badan sun pe, around an: atm koroner yaa fiz kaa nas arum abi? ie, nya ketan maa) oku liang rara ken aoi dalam pelaksanaan dictum ini, perlu berpedoman pada: inpres nomor tahun tentang sakit, men pan no: se m.pan tentang penetapan kinerja, peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, permen pan per m.pan tentang pedoman umum penyusunan indikator kinerja utama instansi pemerintahpelaksanaan dictum ini, agar mengacu kepada undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik beserta peraturan perundangan turunannya dan beberapa surat edaran meng. pan yang masih berlakuo4:b). menyusun dan menerapkan standar pelayanan secara transparan dar. penggunaan aplikasi nomor induk tunggal penduduk. kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi o vw" surat edaran menang. pan nomor: se m.pan o7layanan layanan administrasi ktp kependudukan akte kelahiran catatan sipil akte kematian akte nikah cerai kartu keluarga layanan kepolisian stok dan bpk surat ijin mengemudi sim) penyelesaian laporan pengaduan masyarakat layanan sup, situ, tanda daftar perusahaan perindustrian, metrologi tera perdagangan dan pengujian hasil industri koperasi kredit usahabia pengurusan keimigrasian lainnya layanan ijin usaha angkutan darat laut udara perhubungan pelayanan bandara pelabuhan stasiun terminal bis uji kelayapedoman umum koordinasi, monitoring dan evaluasi koroner www pendidikan dasar pendidikan menengah pendidikan lainnya modal ijin mdn informasi potensi investasi penetapan program dan wilayah bebas dari korupsi metoda penetapan program dan wilayah bebas daribaik, instrumen yang diujicobakbaikoptimalpengaturan presiden mengingatkan kembali pentingnya gerakan pola hidup sederhana dar menginstruksikan para pimpinan instansi untuk melakukan revitalisasi gerakan tersebu' sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya praktik praktik korupsi, misalnya melalui penyusunan program penghematan, baik dalan kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi. surat edaran meng. pan yang perlu diperhatikan adalah: men pan no: m.pan tentang langkah langkah efisiensi dat penghematan serta hidup sederhana lingkungan aparatur negara. abon nan amus ima efisiensi dalam kegiatan tata naskah dinas, sarira kerja aparatur negara. pembatasan kegiatan aparatur negara dan kesederhanaan hidup. pakaian kerja aparatur negara. men pan no: m.pan o2 tentang pedoman umum pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin kinerja aparatur negara perlu diikuti dengan jenis masing masing instanssurat edaran meng. pan terkait dengan dictum ini adalah noo3 m.pan tentang perlakuan pejabat yang terlibat kkn. 37a m.pan perihal intensifikasi dan percepatan pemberantasan kknsistem pengendalian intern pemerintah pada masing masing instansi masih ditengarai mengandung banyak kelemahan dan perlu adanya perbaikan. pemilihan dan penentuan sistem mana yang diprioritaskan untuk diperbaiki, dapat mengacu pada temuan hasil pemeriksaan bpk atau api ataupun berdasarkan hasil survey dan pengamatan lembaga tertentumengingat keterbatasan sdm kpk, maka keterlibatan kpk dalam kajian bukan suatu keharusan, namun pemberitahuan kepada kpk atas kegiatan ini merupakan hal yang dianjurkaingkatan sistem pengendalian intern pemerintahk, kat kam html meanhal hal yang diungkapkan adalah bukan kegiatan rutin yang berupa pelaksanaan ppt, tlh, dan lainnya, tetapi perlu diungkapkan upaya upaya peningkatan dan hasil hasilnya.rnur, bupati dan walikota. sasaran yang ingin dicapai adalah:pres nomor5 tahunsekumpulan program dan kegiatan yang merupakan prioritas nasional dalam percepatan pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. ran pk tahun disusun oleh bappenas bersama sama instansi terkait dan unsur masyarakat. setiap instansi pemerintah wajib merencanakan dan melaksanakan program percepatan pemberantasan korupsi dengan mengacu pada program prioritas nasional yang tercantum dalam ran pk dan mengacu pada dictum dictum inpres nomor5 tahun ran pk merupakan program prioritas nasional yang mengacu pada kebijakan pemerintah yang tercantum dalam dictum dictum inpres nomor tahun sedangkan setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan dictum dictum inpres nomor tahun dengan mengutamakan program prioritas nasional. setiap perencanaan dalam program percepatan pemberantasan korupsi ran pk, rencana aksi daerah, atau rencana aksi instansi), harus dicakup dalam perencanaan secara keseluruhan yang tertuang dalam rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, maupun dalam rencana tahunan. (ko one) bab iii organisasi koordinasi, monitoring, dan evaluasi (organisasi koroner) prinsipkerjapenyebaran sosialisasi5 tahun penyelengaraanrapat koordinasi nasional, regional dan sektoral penyelengaraan konsultasi publik. pengumpulan data, peninjauan lapangan, pengolahan data, penyusunan laporan serta hasil evaluasi dalam rangka memberikan feedback terhadap pelaksanaan inpres nomor tahun termasuk butir butir rencana aksi nasional pemberantasan korupsi ran pk). dengan struktur seperti pada gambar bawahan:g. pan bidang pengawasan) gang sekretariat koordinasi pokja koroner aja (terdiri atas unsur pemerintah, monitoring dan evaluasi masyarakat lsm, dunia usaha, struktural kementrian tana sen dan perguruan tinggi) negara pan) yang dapat dibagi menjadi sub sub pokja atau desk desk gambar struktur organisasi koroner nasional pai maa sona tea truk penanggung jawab penanggung jawab koroner nasional adalah menteri negara pendayagunaan aparatur negara dengan kewenangan:o5 tahun kepada presiden ri. sekretariat koroner nasional dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana harian koroner nasional dibantu oleh sekretariat koroner nasional, yaitu struktural kementerian negara pan yang dipimpin oleh asisten deputi pemberantasan korupsi asep vi), dan membawahi (tiga) bidang yaitu bidang pengembangan dan penyuluhan, bidang pengolahan data. bidang monitoring dan evaluasi. sekretariat koroner mempunyaitugas: a). mengumpulkan, mengolah,b). membantu pelaksana harian koroner nasional dalam melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan inpres nomor tahun dan penyiapan laporan kepada presiden ri. c)pokja koroner nasional pelaksana harian juga dibantu oleh pokja koroner nasional yang terdiri atas oa)dengan surat keputusan menteri negara pan selaku penanggungjawab koroner nasional. mekanisme kerja pokja koroner ditentukan oleh pelaksana harian koroner nasional. dalam pokja koroner nasional dapat dibentuk sub pokja atau desk satuan tugas) sesuai dengan kebutuhaninstansi lembaga yang diwakili.menteri pemimpin instansi gubernur bupati walikota langsung langsung inpres koordinasi instansi sekjen segmen sesama irjen irama inspektur) sekda) langsung han ung pokja koroner sekretariat aer sekretariat pelaksana masyarakatilsm money dunia usaha perguruan tinggi gambar struktur organisasi koroner instansi pusat dan daerah www tak tas mom sekretariat pelaksana dan sekretariat monitoring dan evaluasi instansi denganunit kerja serta diharapkan kepala lembaga pemerintah non kementerian kepala daerah, dan evaluasi pelaksanaan inpres nomor tahun di(setiap semester) melaluisekretaris pemerintmelalui menteri negara pendayagunaan aparatur negaraserta jajaraninspektur jenderal inspektur utama kepala inspektorat instansi kepala bahasa propinsi kabupaten kota, yang mempunyai tugas: dan yan (hormone) nan ema ana tama eman. nomor tahun tingkat jawab koroner instansi kepada presiden melalui meng. painstansi lembaga yang diwakili. uk:cetakan keenam, agustus cetakan ketujuh, mei penyusun ir. gunawan hadisusilo, dr. lukman suara, mse drs. suharto, mba editor ir. iskandar hasan, gunawan munandar, ir. iwan rosa, drs. rois sholihin, map tri radio w., design cover drs. rois sholihin, map edy koeswoyo lay out setting drs. rois sholihin, map diterbitkan oleh koordinasi, monitoring dan evaluasi koroner) nasionalwebsite: telp: pesawat: fax: www ena bab mekanisme koordinasi, monitoring dan evaluasi koordinasi, monitoring, dan evaluasi koroner) dan pelaporan berjenjang koordinasi, monitoring,org koroner nasional adl gubernur instansi pusat mad org koroner pemprov org koroner ins. pusat rs 5i| bupati walikota f kamonev pemkabitaia gambar mekanisme koroner berjenjang fungsi koroner pelaksanalaksanakan oleh sekretaris instansi, sementara fungsi monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh unit pengawas jawabnya. antar nan oot mun kei termos amanunit kerja pengawas instansimelalui meng. pan. pelaporan inpres nomor tahun, dan melaporkannya kepada presiden melalui meng. panuntuk setiap, sosialisasi lakon, serta pemantauan pengembalian lakon kpk. untuk masing masing program, tulis satuan kerja (pelaksana) yang bertanggung puan terhadap see santan program ini. sana man!, dan pemeriksaan lakon, dan akan disusun.dipresiden melalui menang. pan dengan tembusan kepada gubernur daerah yang bersangkutan. isinya adalah pelaksanaan instruksi umum dan pelaksanaan instruksi khususaa pon man uon becomes braunsi dan hasil evaluasi oleh tim koroner tingkat provinsipresiden melalui menang. pan secara bersama sama atau secara terpisah dengan laporan pelaksanaan dictum umumpresiden melaluijika program program dalam ran pk telah diintegrasikan dengan program pelaksanaan dictum dictum inpres tahun dalam rencana aksi instansi (semestinya demikian), maka laporannya tidak dapat dipisahkan dari pelaporan pelaksanaan inpres tahun pelaksanaan program program tertentu dan hasil hasilnya terkait dengan pemberantasan korupsi dalam beberapa hal, instansi pemerintah juga diharapkan menyampaikan laporan lain terkait dengan kegiatan pemberantasan korupsi, misalnya:laporan tersebut hendaknya diintegrasikan dengan pelaksanaan dictum dictum terkait dan melampirkan data yang diperlukan pada laporan pelaksanaan inpres nomor tahun: laporan yang masuk tim koroner nasional dapat berbentuk dan evaluasi (komponen) www ara man aan mai.yang masuk koroner nasional diproses sekretariat koroner melalui pencatatan, entry data, analisis,monitoring dan evaluasi oleh koroner nasional dapat dilakukan kantor (desk evaluation) atau melalui kunjungan lapangan (field evaluation) mekanisme pemrosesan laporan tingkat sekretariat koroner dan evaluasi lapangan disiapkan oleh pelaksana harian koroner nasional ditetapkan dengan keputusan penanggungjawab koroner nasional. proses analisispenanggung jawab harian pokja koroner nasionallaporan final ini merupakan bahan laporan kepada presiden setelah disetujui menang. pan sebagai penanggung jawab koroner nasionallembaga pemerintah non departemen kepala daerahkabupaten kota. (ko trinspektur pemerintah5 tahun diinstan5dan perguruan tinggi). kemitraan ini diharapkan menghasilkan pelaporan yang obyektif dan hasil yangik korupsi, baik yang telah, sedang, maupun yang belum terjadi. caranya dengan tidak ikut serta melakukan praktik korupsi dan tidak memberi peluang bagi terjadinya praktik korupsi. setiap instansi diharapkan melakukan konsultasi publik' secara rutin. mekanismenya perlu dikaitkan dengan program humas sesuaipercepatan pemberantasan korupsi. mendapatkan masukan, tanggapan, dan kritik dari berbagai pihak dalam program pemberantasan korupsi. merumuskanrogram pemberantasan korupsi. survei pendapat masyarakat diperlukan untuk memperoleh masukan dari masyarakat luas dan untuk mengetahui hasil hasil dari program percepatan pemberantasan korupsi dan dampaknya bagi masyarakat. pendapat masyarakat ini merupakan indikator yang paling obyektif dan banyak digunakan untuk mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi suatu negara, daerah, atauinstansi. survei pendapat masyarakat dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau melalui kerja sama dengan pihak lain, ataupun cukup menggunakan hasil survei institusi lain yang kredibel. dan kormoran bab penutup pedoman umum koroner merupakan acuan bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana tercantum dalam inpres nomor tahun lingkungan instalasinya. sasaran obyek koroner adalahtermasukdict, dan evaluasi pelaksanaan inpres nomor tahun dilaksanakan secara berjenjang. setiapatau dengan tembusan kepadasuai pedoman iniobyektif dan berorientasi hasil sesuai dengan harapan masyarakat. terakhir, pedoman koroner diharapkan dapat memacu setiap instansi pemerintah dengan cara mengacu dan mengembangkan yang ada dalamnya untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi dengan melaksanakan dictum dictum inpres nomor5 tahun dilingkungan instalasinya. gm)dictum kegiatan yang dapat dilaksanakan dictum kepada seluruh pejabat pemerintah yang surat keputusan pimpinan instansi tentang inventarisasi dan penetapan pejabat yang wajib termasuk dalam kategori penyelenggara penetapan pejabat yang wajib menyerahkan laporan menyampaikan lakon. negara sesuai tahun harta kekayaan penyelenggara negara lakon). sosialisasi lakon. tentang penyelenggaraan negara yang jumlah ("c) pejabat yang telah menyerahkan form pemantauan pengembalian isian lakon. bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan lakon kpk, inventarisasi dan pemantauan nomor harta nepotisme, yang belum melaporkan jumlah ( x) pejabat yang telah menyerahkan form kekayaan nhk): kekayaannya untuk segera melaporkannya lakon kpk, pengumuman lakon pejabat yang telah disetujui kepada kpk jumlah pejabat yang telah memiliki nhk yang oleh kpk. dictum membantu kpk dalam rangka dikeluarkan oleh kpk: penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, jumlah lakon pejabat yang telah pengumuman dan pemeriksaan lakon diumumkan. lingkungannya dictum membuat penetapan kinerja dengan pejabat jumlah pejabat yang telah melakukan penetapan inventarisasi pejabat yang wajib membuat bawahnya secara berjenjang, yang kinerja. penetapan kinerja. bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian jumlah pejabat yang telah dilakukan pengukuran sosialisasi penetapan kinerja. kinerja tertentu dengan sumber daya kinerjanya. pengukuran kinerja. kep tertentu, melalui penetapan target kinerja hasil evaluasi penetapan kinerja dalam upaya evaluasi kinerja internal. serta indikator kinerja yang menggambarkan peningkatan pelayanan publik dan pencegahan evaluasi program sakit. keberhasilan pencapaiannya baik berupa korupsi. hasil maupun manfaat dictum meningkatkan kualitas pelayanan kepada jumlah standar pelayanan yang diterbitkan. inventarisasi pelayanan publik. publik baik dalam bentuk jasa ataupun jumlah pelanggaran terhadap standar pelayanan. penyusunan perbaikan standar pelayanan. perijinan melalui transparansi dan jumlah pengaduan masyarakat evaluasi implementasi standar pelayanan. standardisasi pelayanan yang meliputi kasus pungutan liar. penyediaan sarana aduan masyarakat dan tindak persyaratan persyaratan, target waktu indeks kepuasan masyarakat. lanjutnya. penyelesaian, dan tarif biaya yang harus pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan dibayar oleh masyarakat untuk mendapat publik. kan pelayanan tersebut sesuai dengan survey kepuasan masyarakat. peraturan perundang undangan dan menghapuskan pungutan pungutan liar dictum menetapkan program dan wilayah yang jumlah uji coba program dan atau wilayah bebas membangun komitmen, mis. melalui aja menjadi tugas, wewenang, dan tanggung korupsi. penandatanganan pakta integritas. jawabnya sebagai program dan wilayah hasil evaluasi pelaksanaan wbk pbk berupa perancangan program atau wilayah bebas korupsi. bebas korupsi. peningkatan disiplin, efisiensi, pelayanan, kinerja, penyiapan sarana prasarana (hardware kepuasan masyarakat, dsb. software). jumlah program dan atau wilayah yang secara pelaksanaan program atau wilayah bebas korupsi. resmi dinyatakan bebas dari korupsi dengan evaluasi program atau wilayah bebas korupsi. kriteria tertentu. menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi. dictum melaksanakan keppres nomor tahun efektivitas pengadaan barang jasa pengadaan sosialisasi bagi pejabat dan pelatihan bagi panitia tentang pengadaan barang jasa barang jasa dalam waktu yang direncanakan). pengadaan barang jasa. tentang pemerintah secara konsisten untuk efisiensi pengadaan barang jasa pengadaan identifikasi faktor faktor penghambat dalam mencegah berbagai macam kebocoran dan barang jasa dalam biaya yang direncanakan). penerapan keppres pemborosan penggunaan keuangan negara menurunnya kegiatan pengadaan barang jasa inventarisasi hasil pelaksanaan pengadaan barang baik yang berasal dari apbn maupun apbd yang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam keppres dan jasa secara terbuka, termasuk pemantauan tahun oleh elemen masyarakat. menurunnya kebocoran dan pemborosan dalam pengungkapan modus operandi penyimpangan dan pengadaan barang jasa pemerintah. pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa. pemberian sertifikasi panitia pengadaan barang dan jasa. menerapkan pakta integritas dalam pbj dan memantau pelaksanaannya. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa. dictum menerapkan kesederhanaan baik dalam jumlah program kegiatan penerapan pola hidup perancangan program kegiatan gerakan pola kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi sederhana. hidup sederhana. serta penghematan pada penyelenggaraan efektivitas kegiatan pola hidup sederhana. pelaksanaan program kegiatan. kegiatan yang berdampak langsung pada hasil evaluasi kegiatan pola hidup sederhana evaluasi pelaksanaan program! kegiatan. gan neg (menurunnya pengeluaran anggaran rutin dengan tindak lanjut hasil evaluasi pola hidup sederhana. tetap mempertahankan kinerja instansi). bada dictum memberikan dukungan maksimal terhadap naskah kesepakatan kerjasama dengan aparat pelaksanaan kerjasama dengan aparat penegak upaya upaya penindakan korupsi yang penegak hukum. hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. dilakukan oleh kepolisian negara ri, pemberian informasi yang diminta penegak hukum penyampaian setiap informasi yang berguna bagi kocak kat asi yang dalam waktu yang ditetapkan. proses hukum. berkaitan dengan perkara tindak pidana pemberian ijin pemeriksaan dalam waktu yang pemberian ijin pemeriksaan secara tepat waktu korupsi dan mempercepat pemberian ijin ditetapkan. sesuai ketentuan perundang undangan yang pemeriksaan terhadap saksi tersangka. efektivitas dukungan terhadap upaya penindakan berlaku, korupsi. evaluasi atas pelaksanaan program dukungan terhadap penegakan hukum. dictum melakukan kerjasama dengan kpk untuk jumlah kajian sistem yang menimbulkan korupsi. inventarisasi sistem yang memberi peluang melakukan penelaahan dan pengkajian hasil evaluasi kajian sistem yang menimbulkan penyimpangan dan tindakan korupsi. terhadap sistem sistem yang berpotensi korupsi. perancangan kajian. menimbulkan tindak pidana korupsi dalam jumlah sistem yang berhasil diperbaiki. melaksanakan kajian. lingkup tugas, wewenang, dan hasil evaluasi penerapan sistem yang telah perumusan hasil kajian. tanggungjawab masing masing. disempurnakjumlah program pengawasan untuk meniadakan inventarisasi atas perilaku korupsi lingkungan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku korupsi. instansi. perilaku korupsi lingkungannya. jumlah program pembinaan aparatur untuk penetapan program pengawasan dan pembinaan meniadakan perilaku korupsi. aparatur dalam rangka penghapusan perilaku hasil evaluasi program pengawasan dan pembinaan korupsi. aparatur untuk meniadakan perilaku korupsi. evaluasi program pengawasan dan pembinaan penurunan perilaku korupsi. aparatur. pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi program pengawasan dan pembinaan aparatur. kata pengantar upaya perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pasca reformasi diprakarsai dengan penerbitan sinkak negara taufik effendi pena oa. dan sean lampiran flowchart laporan pelaksanaan inpres dan proses koroner sampai presiden kabupaten kota provinsi instansi pemerintah men. pan pusat laporan laporan pelaksanaan pelaksanaan laporan inpres dari inpres dari pelaksanaan appa bapa ane proses kerja koroner nasional proses proses koroner wage pora kena ana laporan laporan instruksi individu berisi laporan koran khusus kesimpulan terevaluasi kab kota dan saran nan bukan proses laporan lalap proses koroner kab porar kompilasi kota unit kerja sana mato embusan por kesimpulan dan saran serta tidak petunjuk presiden koroner provinsi laporan terkait gambar mekanisme pelaporan pelaksanaan inpres tabel formulir isian pelaksanaan inpres tahuamma dictum program pimpinan tentang (satu) (satu) dan pelaporan harta penetapan pejabat kekayaan wajib lakon jdih yo) pejabat yang pejabat pejabat serahkan form lakon kpk jdih yo) pejabat yang pejabat pejabat serahkan form lakon kpk jumlah pejabat yang pejabat pejabat memiliki nhk penetapan kinerja penetapan kinerja jdih pejabat tetapkan kinerja peningkatan kualitas masyarakat baik pelayanan publik jumlah standar pelayanan yang diterbitkan jumlah pelanggaran terhadap standard pelayanalal dictum program jdih program penetapan program wilayah yang resmi apa dan wilayah bebas bebas korupsi korupsi jml uji coba program wilayah bebas korupsi dictum program menurunnya temuan pengadaan barang temuan kebocoran dan jasa sesuai nilai juta keppres penghematan menurunnya segi kegiatan pengadaan barang jasa yang tidak sesuai dengan keppres jumlah komplain kali kali rekanan program hasil evaluasi memuaskan belum dictum kesederhanaan hidup kegiatan pola memuaskan hidup sederhana penghematan biaya kantor efektivitas kegiatan pola hidup sederhana .program efektivitas dukungan| belum dictum dukungan kepada terhadap upaya memuaskan penegak hukum penindakan korupsi terhadap upaya naskah kerjasama penindakan korupsi dengan aparat penegak hukum kajian sistem yang kajian menimbulkan korupsi jumlah kelemahan sistem yang telah diperbaiki dictum program jumlah program peningkatan pena penurunan hasan dan tembi perilaku korupsi program flowchart mekanisme kerja tim koordinasi monitoring dan evaluasi laporan yang kekar ventilasi dan storage data proses analisis ea. pemerintah entry pesta gan sya substansi proses semua proses data dengan verifikasi oleh sala perekat kat sma, bata khusus? koroner ap. instan sit bermasalah? presiden gambar mekanisme kerja koroner nasional teh baegubernur, para bupati dan walikota. untuk:, dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara lingkungannya. pace man oa tea ena keen k4) dal presiden republik indonesia, dan tanggungiawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi. keenam:negara. kedelapan:man pem aeon aura kam mma pen jr dare presiden republik indonesia kesembilan:kepada: menteri koordinator bidang perekonomian. menteri keuangan, dan menteri negara perencanaan pembangunan nasional, kepala bappenas melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan sisterordo www tra enak dag republik indonesianan pam loan turun east ppn tapa presiden republik indonesiaone pengantar cetakan tahun dengan terbitnya inpres nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi, kementerian pendayagunaan aparatur negara tan dan reformasi birokrasi mengemban peran untuk mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan inpres tersebut. kali peran tersebut antara lain diwujudkan dengan menerbitkan pedoman dan kebijakan sebagai panduan bagi seluruh instansi dalam mengimplementasikan seluruh dictum inpres nomor tahun buku ini berisi panduan dan arahan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, yang dituangkan dalam keputusan menteri negara pan nomor kep m.pankoroner) pelaksanaan inpres nomor tahun seiring dengan dinamika pejabat lingkungan seluruh instansi pemerintah maupun dinamika kegiatan dan upaya percepatan pemberantasan korupsi yang mempengaruhi kebutuhan buku pedoman dimaksud, maka pada tahun ini dilakukan pencetakan kembali buku pedoman umum koroner sebagai bahan untuk diseminasi, penyebarluasan, dan pencerahan semangat anti korupsi. walaupun landasan kebijakan yang menjadi pedoman tidak mengalami perubahan namun kami melakukan beberapa penambahan pada lampiran berupa peraturan dan kebijakan terkait yang menjadi acuan pelaksanaan. semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi para pengguna, khususnya para pejabat instansi pemerintah, dalam pelaksanaan dan pelaporan atas pelaksanaan inpres nomor tahun jakarta, mei deputi menteri negara pan dan asi bone ang pengawasan dan akuntabilitas aparatur, app sana lay rry yana sutisna ban aan aa, dan koran www kan aus tag! presiden republik indonesiatanggal desember2004kaos)nomor se m.pan o1 jakarta, januari sifat segera lampiran perihal laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon) kepada yth:, diwajibkan menyampaikan lakon kepada kpk. adapun pejabat yang dimaksud adalah:dilingkungan departemen keuangan, pemeriksa bea dan cukai: pemeriksa pajak, sma tag dan evaluasi komponen) auditor, pejabat yang mengeluarkan perijinan, pejabat kepala unit pelayanan masyarakat, dan pejabat pembuatregulasidi dan menyampaikan daftar nama pejabat wajib lapor harta kekayaan tersebut sebagaimana formulir terlampir, kepada kpk dan kementerian panartur negara ta. naa juta arena para tembusan yth: pan presiden republik indonesia na. wakil presiden republik indonesia ted eka ketua komisi pemberantasan korupsi near ses aa,: eat unit organisasi look nama lengkap alamat kantor alamat rumah tempat tanggal lo. a knnanasannanananasaananng mma penanggungjawab lakon menteri negara pen pede fco5 m.pan tetang laporan harta kekayaan penyelenggaramemerintahkan kepada pejabat yang memangku jabatan strategis dan potensi rawan kkn lingkungan instansi dan atau berada bawah pembinaan saudara sesuai dengan se, men. pan se 03m.pan o1arm one) isi ane emisi ama bagi penyelenggara negara dan pejabat strategis dan potensi:o3 m.pan o1 tanggal januari perihal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (terlampir),no5 tahun (terlampir). atas perhatian dan kerjasama saudara, kami sampaikan terima kasih. menteri lapangan aparatur negara arun aan ke3 ltr mana tag effendi apaan indo tembusan yth:w gwewerun pendayagunaan aparatur negara dah pefoawasi birokrasi menteri negara pena berada gara jakarta, oktober kepada yth:kuo5 m.pan tanggal april laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon).aan ama emas mam.g. direktorat pendaftaran dan pemeriksaan lakon) atas perhatian dan kerjasama saudara, kami sampaikan terima kasih. kah teratur negara tau auto effendi rekaan indo tembusan yth: presiden republik indonesia wakil presiden republik indonesia ketua komisi pemberantasan korupsi asa motm one) ara wae? menteri negara yai enya fata kepada yth, jakarta, januari. tempat surat edaran dalam rangka lebih mendorong peningkatan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon) bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan potensi! rawan kkn sesuai undang undang nomor tahun 199g tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kkn dan sebagai tindak lanjutaka diperlukannya langkah langkah konkrit dalam mengimplementasikannya. sesuai peraturan pemerintah nomor tahun tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil dan peraturan pemerintah nomor: tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, telah diatur bahwa setiap pns harus taat untuk mematuhi segala peraturan perundang undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, dalam alini termasuk kewajiban penyampaian lakon dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka diharapkan agar saudara melaksanakan hal hal sebagai berikut: sam gran kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi apabila akan mengangkat pns dalam jabatan struktural dan fungsional, selain berpedoman pada persyaratan pengangkatan jabatan, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku juga mempertimbangkan unsur ketaatan dalam penyampaian lakon kepada komisi pemberantasan korupsi, menugaskan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan baperjakat) instansi untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan tersebut atas, serta tidak mengusulkan calon pejabat yang tidak memenuhi persyaratan unsur ketaatan dalam penyampaian lakon: tidak mengusulkan pns untuk jabatan struktural eselon atau yang setara kepada tim penilai akhir tpa) yang belum memenuhi persyaratan unsur ketaatan dalam penyampaian lakon sesuai ketentuan yang berlaku, dalam mengusulkan pns untuk jabatan struktural eselon atau yang setara kepada tpa agar mencantumkan data informasi pemenuhan kewajiban lakon, berupa nomor harta kekayaan nhk) calon yang diusulkan, tanggallaporan lakon )terakhir, jenis laporan( form atau form b). tidak melantik pns yang akan diangkat dalam jabatan sebelum yang bersangkutan menyampaikan lakon. atas perhatian dan kerjasama saudara, kami sampaikan terima kasih. menteri ratu negara s36g kap ata effendi apa tembusan yth indosan rana kom wwwkorupsi menteri negara publik indonesia kepada yth: jakarta, april tempat surat edaran nomor se o3 m.pan tentang perlakuan terhadap pejabat yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kami mengharapkan perhatian dan bantuan saudara agar meningkatkan kerja sama dan dukungan upaya upaya penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan dictum kedelapan, inpres nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi. kerja sama dan dukungan terhadap upaya penanganan korupsi tersebut dilakukan sebagai berikut: segera memberikan ijin pemeriksaan terhadap pejabat atau pegawai baik sebagai saksi atau sebagai tersangka, jika memang ijin tersebut diperlukan sesuai peraturan perundang undangan, memberhentikan sementara dari jabatannya, terhadap pejabat yang terlibat perkara korupsi, berstatus sebagai tersangka terdakwa, dan dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum, sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht) dari pengadilan atau resmi dinyatakan dihentikan proses hukumnya oleh aparat penegak hukum, bun mamalia karaoke retour bnn d menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil terhadap pejabat pegawai yang telah mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan atau jika terbukti adanya pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, meskipun pejabat pegawai tersebut mendapatkan vonis bebas dari pengadilan, memulihkan nama baik dan dapat menempatkan kembali pada jabatan yang semestinya terhadap pejabat pegawai yang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tidak terdapat pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil, menyampaikan laporan setiap semester kepada meng. pan tentang nama nama pejabat pegawai yang terlibat kasus korupsi dengan status hukumnya, dimulai pada semester pertama tahun dengan menggunakan isian formulir dan contoh terlampir. atas perhatian dan kerjasama saudara, kami sampaikan terima kasih. menteri negara pend aparatur negara taufik effendi tembusan yth, presiden republik indonesia, wakil presiden republik indonesia, ketua komisi dpr ri, pimpinan komisi pemberantasan korupsi. topi dan las komponen www kata menteri negara blank indonesia kepada yth: para bupati walikota. tempat surat edaran nomor se m.pan o4!keluar (lihat lampiran). komo) penandatangan pelaksanaan pakta integritas kementerian negara pan difokuskan pada empat hal pokok, yaitu: larangan menerima dan memberi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, pengadaanbarang dansa pemerintah yang bebas korupsi, pelaksanaan anggaran sesuai undang undang tahun tentang keuangan negara. penegakan disiplin karyawan karyawati.harap menjadi maklum. ditetapkan jakarta padatanggal april menteri negara aparatur negara taufik effendilaporan), ketua komisi pemberantasan korupsi. mara ian eman mama indah kementerian negara pendayagunaan aparatur negara jakarta, februari nomor se m.pan sifat segera lampiran satu)berkas pedoman umum koordinasi, monitoring, dan evaluasi koroner) pelaksanaan inpres tahun perihal tindak lanjut pelaksanaan instruksi presiden tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi kepada yth. menterirepublik indonesia, para pimpinan pemerintah non departemen, para pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi negara, para gubernur, para bupati walikota. tempat dalammen. pan) ditugaskan untuk mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan instruksi presiden ini. berdasarkan hal itu, telah dikeluarkan surat edaran men. pan nomor m.pan tentang pelaporan pelaksanaan inpres nomor tahun untuk menjamin agar pelaksanaan instruksi presiden ini berjalan seperti yang diharapkan, kementerian pan menyusun pedoman umum koordinasi, monitoring, dan evaluasi koroner) pelaksanaan inpres tahun pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi seluruh instansi untuk memahami instruksi presiden ini, mengabaikannya menjadi upaya upaya nyata pemberantasan korupsi, serta melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program pemberantasan korupsi lingkunganinstansinya masing masing. nan oma turu menu eromasama agar berjalan lebih efektif dan menimbulkan perasaan memiliki dari instansi yang bersangkutan, kegiatan koroner pelaksanaan inprestugas koroner secara nacional men. pan membentuk organisasi koroner nasional, dengan men. pan sebagai penanggung jawab koroner dan deputi men. pan bidang pengawasan sebagai pelaksana harian koroner nasional. selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya pelaksana harian koroner nasional dibantu oleh tim koroner nasional yang terdiri dari:pres mengikutsertakan unsur masyarakat yang tergabung dalam lsm. tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan data informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan inpres tahun dan atau yang diminta oleh kelompok kerja koroner. dengan prinsip koroner berjenjang, setiap instansi diharapkan membentuk organisasi koroner instansi dengan penanggungjawab dan pelaksana harian sebagai berikut penanggungjawab pelaksana harian men. pan deputi men. pan instansi pusat menteri kepala land pimpinan instansi ijen irama ka. spi pemerintah propinsi ka. bawah propinsi pemerintah kab kota bupati walikota ka. bawah kab kota sekretariat koroner instansi dapat memanfaatkan organisasi yang ada,www setiap instansi diharapkantahun instalasinya. apabila ditemui hambatan dalam pelaksanaan inpres tahun instansi pemerintah dapat melakukan konsultasi dengan tim koroner nasional. atas perhatian dan kerjasama saudara, kami sampaikan terima kasih. menteri negara aparatur negara taufik effendi tembusan yth: presiden republik indonesia, wakil presiden republik indonesia, ketua pemberantasan korupsi kpk)mesin arun kesan otomasi bra d c3) kementerian negara pendayagunaan aparatur negara nomor m.pan jakarta, desember lampiran 1berkas perihal langkah langkah efisiensi dan penghematan serta hidup sederhana dilingkungan aparatur negara kepada yth. para menteri kabinet gotong royong, panglima tni, jaksa agung, gubernur bank indonesia: para pimpinan lembaga pemerintah non departemen, para pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi tertinggi negara, para gubernur dan bupati walikota. tempat dalam rangka melaksanakan tap mpr x mpr angka huruf,an pusat dan daerah seperti diuraikan terlampir. demikian agar menjadi maklum. menteri negara zendaya tipuan aparatur negara '. en. tetep ,misal taman ngan tembusan yth, blk presiden republik indonesia wakil presiden republik indonesia ak: wwe lampiran surat edaran men. pan nomor m.pan tanggal desember efisiensi dalam kegiatan tata naskahnilai kegunaan dalam waktu yang lama: untuk menyelenggarakan sarana komunikasi perkantoran seperti surat, laporan, formuliruannya cukup berupa foto copy dan antaranya disahkan oleh pejabat tata usaha dalam hal surat dinas atau produk hukum:: pengetikan sarana komunikasi perkantoran dengan menggunakan huruf pica, arial dan spasi kedua efisiensi dalam kegiatan sarana kerja aparatur diantaranya:diban amu eomnsamamai $ il tidak menyelenggarakan resepsi dan pesta pesta kedinasan dan pere: meniadakan penyelenggaraan hari ulang tahun instansi pemerintah dalam bentuk acara pesta, selamatan dan lainnya, kecuali dalam bentuk upacara bendera. illdh) lengan panjang pendek atau pakaian kerja harian lainnya:ttd faisal taman uas hormonlpelaksanaan instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi newman pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi go) babi kementerian negara pendayagunaan aparatur negara jakarta, februari nomor m.pan o2 sifat segera lampiran satu pedoman umum dan dua lampiran perihal pedoman umum pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin kinerja aparatur negara kepada yth. menteri kabinet gotong royong, panglima tni, jaksa agung, kepala kepolisian republik indonesia, kepala lembaga pemerintah non departemen, sekretaris jenderal lembaga tertinggi tertinggi negara, dan lembaga negaralainnya, gubernurdan bupati walikota. tempat sebagai tindak lanjut surat edaran men. pan nomor m.pan tanggal desember perihal langkah langkah efisiensi dan penghematan serta hidup sederhana lingkungan aparatur negara, bersama ini disampaikan pedoman umum pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin kinerja aparatur negara beserta dua lampiran, yaitu: lampiran1 unsur unsur efisiensi dan disiplin kinerja aparatur negara lampiran2oman amran kam monas ima pedoman umum pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin kinerja aparatur negara ini agar dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan menyusun pedoman teknis lingkungan instansi saudara masing masing. debian agar menjadi maklum. teri negara rehdayaggpaan aparatur negara .y mna tami tet35 real taman cnn apn tembusan yth, presiden republik indonesia wakil presiden republik indonesiapedoman umum pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin kerja aparatur negara kementerian pendayagunaan aparatur negara februari elo pedoman lumut koordinasi, monitoring, dan evaluasi ikormonev) ama man mea emas trend pedoman umum pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin kinerja aparatur negara pendahuluan latar belakang krisis ekonomi yang berkepanjangan, reformasi segala bidang dan era globalisasi telah melahirkan perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. dalam kaitan ini, peran aparatur negara sebagai salah satu unsur penyelenggara negara tidak luput dari tuntutan untuk melakukan berbagai perubahan. aparatur negara dituntut untuk mampu memahami kondisi obyektif lingkungan masyarakat, selain diharapkan pula untuk menjadi perekat bangsamerupakan suatu fakta bahwa aparatur negara mempunyai peran yang sangat menentukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. melalui penataan kelembagaan dan penatalaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan dan akuntabilitas, serta pengembangan etika dan moral, aparatur negara diharapkan dapat mewujudkan harapan masyarakat tentang adanya pelayanan yang adil, netral, profesional, berdayaguna dan berhasil guna, produktif transparan dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme kkn). berdasarkan kondisi tersebut, pendayagunaan aparatur negara perlu diarahkan agar mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. menyadari hal ini maka upaya secara sistematik dan berkelanjutan perlu dilakukan oleh aparatur negara, khususnya aparatur pemerintah (eksekutif) dalam jangka pendek yakni berupa perubahan sikap,tindakan dan perilaku kearah budaya kerja efisien, disiplin tinggi, hidup sederhana, dan anti kkn agar secara bertahap tertentu aparatur negara yang dapat menjadi panutan dan patut diteladani oleh masyarakat. memang disadari pula bahwa sisi lain kondisi ekonomi dan kesejahteraan aparatur negara masih sangat memprihatinkan dan memerlukan perbaikan yang memadai agar dapat hidup secara layak. www kondisi lingkungan eksternal walaupun kita telah secara bertahap berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi, tetapi krisis ekonomi yang berkepanjan telah berdampak luas pada seluruh segi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang antara lain ditandai dengan: (a) masih rendahnya angka pertumbuhan ekonomi yang berakibat semakin terbatasnya kemampuan sumber daya untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan, (b) meningkatnya angka putus sekolah berdampak pada terhentinya investasi sumber daya manusia, (c)meningkatnya angka pengangguran yang berdampak pada semakin tinggi jurang kesenjangan sosial, dan (d) belum mertuanya konflik sosial yang berdampak kepada lemahnya daya tangkal masyarakat serta musnahnya sumber daya kapital dan sosial yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk membangun. sementara itu, dengan semakin dekat diterapkannya globalisasi baik kawasan asia tenggara maupun internasional, maka kondisi eksternal yang kurang menguntungkan seperti tersebut atas perlu segera diatasi agar bangsa indonesia dapat meningkatkan daya saing dalam kancah percaturan global. otonomi daerah yang salah satu tujuannya untuk memberikan keleluasaan berkembang guna meningkatkan daya saing, harus dihindari kecenderungan arah kinerja aparatur negara daerah yang sentralistik lokal, berorientasi kedaerahan secara sempit, dan meningkatkan kesenjangan sosial antar daerah. secara nasional kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya inefisiensi pemanfaatan seluruh.sumber daya sehingga dalam jangka panjang akan mengurangi laju pertumbuhan produktivitas nasional. hal tersebut menuntut kepekaan dan kearifan kinerja aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat menuju perubahan kinerja aparatur negara sebagai salah satu panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. kondisi internal kenyataan menunjukkan masih adanya sebagian dari aparatur negara yang melakukan praktek kkn, terlalu birokratik, tidak profesional, bekerja kurang efisien dan kurang efektif, disiplin masih rendah, kurang menghargai waktu, produktivitas masih rendah, dan kurang peka terhadap perkembangan dan perubahan politik. untuk ini perlu ditempuh upaya peningkatan kinerja aparatur negara secara terkoordinasi, teratur dan terpadu, guna mengambil langkah langkah pembaharuan sektor publik (public sector reform) dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang naik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). koordinasi monitoring, dan evaluasi (koroner) meo mano mep nas mom kondisi yang diharapkan terwujudnya kinerja aparatur negara, khususnya aparatur pemerintah, yang lebih efisien dan berdisiplin tinggi baik dalam hubungannya dengan kehidupan dirinya sebagai individu, makhluk sosial, maupun makhluk tuhan, menghindari perbuatan yang mengarah atau terindikasi kkn, serta memberikan contoh dan tauladan hidup hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari hari lingkungan kedinasan maupun masyarakat, sehingga dalam jangka panjang dapat ditingkatkan produktivitas nasional sebagai salah satu modal terbentuknya masyarakat yang maju dan mandiri sebagaimana dicita citakan oleh bhn permasalahan berbagai upaya untuk meningkatan efisiensi dan kedisiplinan, serta mewujudkan keteladanan hidup hemat dan sederhana jajaran aparatur negara telah dilakukan dari waktu waktu, namun pelaksanaannya belum berjalan secara berkesinambungan dan bersifat parsial sehingga hasilnya bagi peningkatan produktivitas nasional belum nampak menggembirakan. ini disebabkan antara lain karena sebagian aparatur negara belum melaksanakan secara sungguh sungguh, sedangkan yang sudah melaksanakan belur berkembang menjadi budaya kerja, berbangsa dan bermasyarakat yang berkesinambungan sehingga rentan terhadap pengaruh pengaruh perubahan eksternal. prinsip dasar keteladanan aparatur negara merupakan subyek kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan. sebagai abdi negara, aparatur negara harus berperan menjadi agen pembaharu dalam rangka meningkatkan efisiensi kinerja dan mbudaya nilai luhur upaya meningkatkan efisiensi kinerja dan menegakkan disiplin kerja perlu diarahkan kepada terbentuknya tingkah laku, kebiasaan, dan budaya, terkristalisasikan menjadi nilai nilai luhur yang menjiwai dan mendukung terwujudnya efisiensi dan disiplin kerja tersebut serta menghindari terjadinya penyimpangan dan kkn. program sistematis pembentukan nilai nilai luhur tentang efisiensi dan kedisiplinan kerja memerlukan waktu www ara tan man mei yang lama dan oleh karena itu upaya ini perlu dilakukan secara sistematis, berencana, bertahap, dan berkesinambungan. berdampak luas dengan meningkatnya efisiensi dan kedisiplinan kerja aparatur negara diharapkan akan membawa dampak kepada meningkatnya efisiensidari aparatur negaramaka program ini dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, keterbukaan, dan konsekuen atas dasar hukum yang berlaku serta nilai kepatutan sosial yang berkembang dinamis masyarakat'1945 tap mpr i kep. men. pan tahun tentang pedoman umum tata perbuatan dinas) efisiensi adalah kemampuan aparatur negara untuk melaksanakan kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan, dengan penghematan sumber daya, mengoptimalkan produk, atau kombinasi keduanya, yang dapat dilakukan baik melalui manasi kong dan eva yai (kormoneni nan panenan wara tama emas tno peningkatan metode kerja, intervensi teknologi maupun peningkatan efektivitas manajemen. disiplin adalah sikap mental aparatur negara yang tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi atau kelompok, berupa ke patahan ban ketaatan terhadap hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilakukan secara sadar'. budaya entrepreneur dan budaya pemanfaatan adalah sikap aparatur negara untuk memanfaatkan dan memberdayakan segala sumberdaya yang ada dengan cara baru melalui inovasi atau terobosan untuk meningkatkan produktivitas kerja. ii. maksud, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup maksud pedoman umum ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pimpinan instansi atau unit kerja dalam menyusun pedoman teknis masing masing dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kedisiplinan kerja sertamembudayakan kesederhanaan hidup sehari hari. tujuan menggugah dan membangkitkan kembali upaya aparatur negara meningkatkan efisiensi dan kedisiplinan kerja serta budaya hidup sederhana dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional. sasaran seluruh aparatur negara mulai dari pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, baik pusat maupun daerah. ruang lingkup pelaksanaan pedoman umum ini diarahkan antara lain kepada penghematan (tata omen www ton mom naskah dinas, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, perjalanan dinas), disiplin (melaksanakan tugas, jam kerja dan pakaian kerja), pencegahan dan penghapusan kkn serta kesederhanaan hidup. ni. kebijakan, strategi, dan upaya kebijakan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin aparatur negaranegara menuju budaya entrepreneur, pemanfaatan, hemat, efisien, efektif, disiplin dan sederhana setiap aparatur negara, khususnya pimpinan agar menjadi contoh dan teladan dalam melaksanakan entrepreneurship, pemanfaatan, penghematan, efisiensi, efektivitas, disiplin dan kesederhanaan. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pusat dan daerah upaya peningkatan efisiensi dan disiplin aparatur negaraield back)terhadap pelaksanaan tugas aparatur negara. strategi menyusunpedoman teknis pelaksanaan bagi masing masing instansi. advokasi dan memberdayakan aparatur negara dalam pemahaman program. panutan dan keteladanan pimpinan dalam mewujudkan pelaksanaan program. komitmen aparatur negara dalam mendukung program. peran serta seluruhkomponen pelaksana dan masyarakat. upaya sosialisasi dcmedia cetak, elektronik, brosur, leaflet, stiker, dan sejenisnya. programpercontohan. keteladanan dan panutan pimpinahan pedameoan tpnutun wes ketam moga penghargaan, di dan disiplin kinerja serta hidup sederhana aparatur negara mengacu kepada pedoman umum ini. sosialisasi pedoman teknis agar disosialisasikan kepada seluruh jajaran lingkungan masing masing instansi baik pusat maupun daerah. pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi setiap kegiatyangjelas tentang pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin kinerja aparatur negara. programyangjelas tentang pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin kinerja aparatur negara masing masing instansi pemerintah. kesepakatan dan data tentang sasaran prioritas serta rencana terpadu pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin kinerja aparatur negara dan disiplin kinerja aparatur negara sesuai dengan alokasi jadwal kegiatan dan anggaran. terselenggaranya sistem pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin kinerja aparatur negara secara terpadu. kei monitoring dan dasi hormone www ata tamapendayagun aparatur negara taufik effendi pee mara erisistem manajemen yang lebih efektif dalam mengelola sumber dayakeluaran output) meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku aparatur negara dalam pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin kinerja aparatur negara. terwujudnya efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan. menurunnya terjadi menyimpang, termasuk kkn. meningkatnya profesionalitas dalam memberikan pelayanan. meningkatnya efektivitas pelaksanaan dan produktivitas kerja aparatur negara terwujudnya budaya hidup hemat dan sederhana. meningkatnya tabungan nasional vi. pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian ierhaclap pelaksanaan programnegara menuju kepada sasaran yang diharapkan. berusahalebih banyak menggunakan pendekatan reward dari pada punishment. hukumanakan diberikan apabila sangat diperlukan. pelaporan pelapordibuat oleh sesmenko sekjen segmen sesama dan daerah poin dan evaluasi ordo) nan ama ema kaa era dibuat oleh sekda propinsi kabupaten kota. hasil pemantauan dilaporkan kepada atasanmasing masing. pimpinan departemen kementerian land kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara komisi dewan kesekretariatan daerah propinsi dan kabupaten kota menyampaikan laporan pelaksanaan peningkatan efisiensi dan disiplin kinerja aparatur negara kepada menteri pan pada akhir tahun anggaran. sanksi pelanggaran terhadaptahun199g tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tahun2001tentang pembuktian terbalik, tahun1980tentang disiplin pegawai negeri sipil, tahun tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, keppres tahun tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa instansi pemerintah: keppres tahun tentang hari kerja lingkungan lembaga pemerintahan, dan keppres tahun tentang penghapusan penyediaan kendaraan perorangan dinas. vii. pengorganisasian tingkat pusatpusat dilakukan oleh masing masing instansi pemerintah melaluiertinggi dan tinggi negara komisi dewan. tingkat daerahdaerah dilakukan oleh masing masing instansi pemerintah daerah melalui sekda propinsi dan sekda kabupaten kota. viii. penutup pedoman umum dan disiplin kinerja aparatur negara, disiplin aparatur negara, peran aktif masyarakat, dan sanksi yang tegas kepada pelanggar. menteri negara pendayada aparatur negara . see tx real taman rano sky ay, any dlk ana aman pra eramasmama$ lampiran unsur unsur efisiensi dan disiplin kinerja aparatur negara acuan penyusunan pedoman teknis) tatanaskah dinas landasan operasional keputusan men. pan tentang pedoman umum tata perbuatan dinas. pelaksanaan penggunaankertas hvs atas gram atau) pengecualian dari huruf a), hanya untuk menghabiskan stok pengadaan dan selanjutnya semua kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan kertas hvs maksimal70 gram., dicetak diatas kertas gram, surat berlambang negara dan logo instansi yang dicetak,copy naskah asli, dan diantaranya disahkan oleh pejabattata usaha, surat menyurat lingkup internal instansi, cukup dengan kertas hvs gram dengan atautanpa lambang negara atau logo instansi yang tidak dicetak,instansi. www ewe tam pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran penggunaanjenis huruf pica, arial atau dan spasitatau sesuai kebutuhan. pengawasan terhadap pelaksanaannya dilakukan oleh pimpinan unit organisasi dilingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan. ii. sarankan prasarana kerja aparatur negara landasan operasional undang undang tahun tentang apbn tahun keputusan presiden tahun tentang s. keputusan presidenselama tahun anggaran pengadaan peralatan kerja seperti furniture, kendaraan dinas, mesin peralatan elektronis, dan peralatan kantor lainnya, dibatasian memperoleh kualitas barang yang baik. pengadaan alat tulis kantor atk) pengadaankertas maksimal gram, jenis hvs, ,scrap, pensil, klip, order dan iain lain), sedangkan jenis yang lama terpakai (kalkulator dan lain lain)ori.lo.cc. kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas. kendaraan dinas operasional yang mengalami kerusakan karena digunakan luar kepentingan dinas, perbaikannya ditanggung pemakai kendaraan, serta kendaraan hilang atas jabatan (vide keppres nomor tahun dan biaya pemeliharaan termasuk penggunaan bahan bakar agar dihemat, tidak diperkenankan melebihi plafon pemeliharaan yang ditetapkan. penggunaan listrik lingkungan kantor penggunaanlistrik agar dilakukan secara efisien dan rasional, meliputi: penerangan gedung kantoratau gedung negara, alat pendingin untuk gedung kantor atau gedung negara, dan cc) peralatan kantor, perlengkapan, dan peralatan untuk gedung kantor dan atau gedung negara. untuk penerangan gedung kantor atau gedung negara yang memperoleh cahaya alami, optimal mungkin dimanfaatkan dan penggunaan penerangan listrik diperuntukkan bagi ruang kerja kantor yang tidak memiliki akses cahaya alami. penggunaan listrik dibatasi hanya untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan. pada jam waktu di luar tugas kedinasan, listrik agar dimatikan. sasaran dalam penghematan penggunaan listrik dan tindakan tindakan atau ana aka omega ge langkah yang perlu dilaksanakan dapat diikuti pedoman tentang cara cara melaksanakan konservasi energi dan pengawasannya yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal listrik dan pengembangan energi, departemen pertambangan dan energi yang diterbitkan oleh proyek pembinaan dan pengembangan konservasi energi tahun penggunaan telepon lingkungan kantor membatasi pemberian telepon langsung kepada pejabat eselon atau setingkat dan kepada pejabat secara selektif sesuai beban tugas atau fungsinya umum secara langsung kepadamasyarakat. penggunaan telepon untuk pejabat eselon hunting dengan menggunakan paux atau pemasangan alat kontrol percakapan telepon pejabat struktural hanya pada eselon atau setingkat diberikan dalam melaksanakan pelayanan bawah dilayani dengan system key telephone, dilengkapi dengan yang membatasi lama pembicaraan (maksimum menit). dalam menggunakan telepon, berbicara dinas seperlunya dan hanya untuk kepentingan dinas untuk mengontrol penggunaan telepon pejabat yang diberi penyambungan langsung agar ditetapkan oleh pimpinan instansi, maksimal pembayaran telepon per bulan, dan kalau melebihi batas maksimal, pejabat yang bersangkutan diberi teguran. penggunaan air lingkungan kantor airnya digunakan untuk kegiatan kedinasan dan dilakukan sehebat mungkin. penggunaan air luar kedinasan seperti antara lain untuk cuci kendaraan pribadi tidak diperbolehkan. jam kerja jumlahjam kerja efektif dalam lima hari kerja: senin s d kamis, pukul (istirahat pukul dan jum'at pukul (istirahat pukul merasionalisasi dari pengaturan jam kerja ini ditetapkan oleh pimpinan instansian. hari dan jam kerja tni ditetapkan tersendiri oleh menteri pertahanan setelah keembterun pemameuul tutur kaca promos aimohas mendengar pertimbangan panglima tni. hari dalkan pelayanan kepada masyarakat dan lembaga pendidikan, antara lain rumah sakit, dinas kebakaran, telkom dan pln. ilnegara. untuk menjamin, kelancaran pelaksanaan pekerjaan, pemberian cuti kepada pns harus diatur oleh pimpinan pimpinan instansi satuanjawab kepada atasan langsung dan atasan langsung yang bersangkutan menyerahkan tugas dan tanggungjawab atauantara hari libur resmi dengan sabtu minggu. pimpinaninstansi.mengatur pemberian ijin tidak masuk kerja: ijinmeninggalkan kantor maksimum diberikan (dua) hari, meninggalkan kantor lebih dari (dua) diperhitungkan sebagai cuti. penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan, kepadalainnya seperti surat pujian hi. pembatasan kegiatan aparatur negara dan kesederhanaan hidup landasan operasionaltahun tentang perubahan atas keputusan presiden hormone) win mana tana17tahun2000 tentang pelaksanaan apbn. pelaksanaan pegawai negeri dan pejabat pemerintah yang, agar penyelenggaraannya secara tidak berlebihan atau tidak mewah. yang dimaksud dengan mewah adalah tidak memancing kecemburuan masyarakat dan tidak terjadi kesenjangan. penyambutan, pengawalan, dan penghormatan yang tidak melebihi ketentuan yang berlaku: kunjungan pejabat negara pejabat struktural daerah tidak boleh diperlakukan secara berlebihan, seperti penjemputan khusus dengan upacara, resepsi, penghormatan, pemberian hadiah dan kenang kenangan, tidak dilakukan penjemputan secara besar besaran dengan mengerahkan jajaran terkait, cukup dilaksanakan oleh pejabat penanggung jawab protokol, dan tidak memberikan tiket atau biaya perjalanan lainnya atau menyediakan akomodasi tempat mewah. tidak menerima hadiah tanda kenang kenangan: pegawainegeri dilarang untuk memberikan atau menerima hadiah berupa uang, benda, dan apapun, termasuk oleh isteri dan anak anaknya, dan hadiah yang dimaksud diberikan oleh atau diterima dari siapapun yang patut diduga terkait langsung atau tidak langsung denganjabatan dan pekerjaannya. tidak melakukanpungutan dan kegiatan apapun: pegawai negeri, pejabat negara, pejabat struktural dilarang melakukan pungutan dalam kaitan tugasnya baik langsung maupun tidak langsung yang dapat berdampak pada ekonomi biaya tinggi, larangan dimaksud pada huruf termasuk keterlibatan dalam kegiatan usaha swasta dan merangkap menjadi buruh (merangkap pada pekerjaan swasta, dan setiap pungutan tidak resmi dapat dikategorikan sebagai kegiatan kkn. hariulangtahuninstansi: meniadakan acara pesta selamatan dan kegiatan lainnya dalam rangka hari ulang tahun instansi, peringatan hari ulang tahun instansi diselenggarakan dalam bentuk upacara bendera, dan komen) ran pemetaan kedai dan promosi toba peringatan hari ulangtahuninstansi tidak menggunakan anggaran negara dan melakukan peneguhan sesuai ketentuan tahun setiap pimpinan instansi pemerintah dan pimpinan unit organisasi mengambil tindakan yang diperlukan terhadap mereka yang tidak mengindahkan ketentuan pedoman umum ini. pelaporan sesmenko sekjen segmen sesama pusat dan sekda propinsi, kabupaten dan kota daerah melaporkan tindak lanjut pedoman umum ini kepada atasan masing masing (dua) kali dalam setahun. berdasarkan laporan tersebut pada butir pimpinan departemen kementerian land kesekretariatan lembaga tertinggi tinggi negara dewan gubernur, bupati dan walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pedoman umum ini kepada men. pan pada akhir tahun anggaran. iv. perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri landasan operasional undang undang tahun 2001tentang apbn tahun anggaran keputusan presidenpelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. surat menteri keuangan mk. tentang perjalanan dinas menteri pejabat eselon dengan pesawat udara. pelaksanaan perjalanan,dagangdoman umum koo dinas, monitoring, dan evaluasi hormone)jumlah rombongan dan hari perjalanan dinas dibatasi dan frekuensi perjalanan dinas dikurangi. perjalanan dinas dengan pesawat udara didasarkan pada biaya tiket kelas ekonomi. pengawasan atasan langsung dan pimpinan proyek melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini. pimpinan instansi dan pimpinan unit organisasi bertanggung jawab pelaksanaan terhadap pelaksanaan ketentuan ini. pakaian kerja aparatur negara landasan operasional keppres1 tahun1972 tentang jenis jenis pakaian sipil. keppres tahun tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. pelaksanaan pakaian kerja harian(kantor dilapangan), terdiri atas: pakaian dinas harian pdh), yaitu pakaian seragam lengan pendek panjang: pakaian sip iil harian psh), pakaian seragam yang telah ditetapkan oleh instansi masing masing, antara lain, ditjen bea cukai, ditjen imigrasi dan kejaksaan agung, dan pakaian sehari hari lengan panjang dan celana warna gelap. pakaian upacara ditetapkan sesuai dengan ketentuan upacara yang berlaku. pakaian sipil lengkap psl) digunakan oleh pegawai pada acaratertentu pengawasan dilaksanakan oleh pimpinan instansi masing masing mente an: aan aparatur negara obt aji85right imin demangasas onm one eni ria roman mempep petuah gagasan tap. mpr xi mpr mengatur penyelenggara negara harus jujur, adik, tentang penyelenggara terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan negara yang bersih dan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme kkn). bebas kkn tahun mengatur pemberantasan terhadap perbuatan tahun melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri tentang pemberantasan sendiri atau orang lain atau suatu korupsi, menyala tindak pidana korupsi gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pp. tahun mengatur pns gol. iv atas sederajat dilarang tentang pembatasan kegiatan untuk pegawai negeri dalam usaha memiliki seluruh sebagian perusahaan swasta, swasta memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu perusahaan swasta, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas dalam suatu badan sosial apabila untuk itu menerima upah honorarium atau keuntungan materi finansial lainnya pedoman umum koordinasi, monitoring, dan evaluasi kormoneni kemana pama uni aparatur kesana refrensi bra d repo pesta emang kemenyan tahun mengatur tata perbuatan dinas untuk mendukung tentang pedoman umum kelancaran komunikasi kedinasan dalam pelaksanaan tata perbuatan dinas. tugas tugas umum pemerintahan dan pembangunan. keppres tahun mengatur prinsip prinsip pelaksanaan apbn tentang pelaksanaan apbn hemat, tidak mewah, efisiensi serta fungsi setiap departemen lembaga pemerintah non departemen (termasuk pemerintah daerah)nasional dantahun mengatur rencana kerja pemerintahan negara, yang tentang pelaksanaan apbn berlaku selama (dua belas) bulan sejak januari tahun, dalam upaya memelihara kelangsungan jalannya pembangunan. pedoman umum koordinasi, monitoring dan evaluasi hormone kara kan tas tone keppres tahun mengatur pengadaan barang jasa bagi instansi tentang pedoman pemerintah wajib dilaksanakan dengan prinsip pelaksanaan pengadaan prinsip barang jasa bagi instansi efisiensi pengadaan barang jasa harus pemerintah: efektifbersaingolusi, hasil evaluasi penetapan calon: adilkeuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun dan bertanggung jawaboon monitoring, dan evaluasi (koroner) mann ame bur gema moruronasi amanat etika pengadaan barang jasakeppres dan sbk menkeu dan ka. bappenas a dan d2 bab angka huruf perhitungan hps harga perhitungan sendiri) harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan, analis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan. perkiraan biaya oleh konsultan ee): harga pasar setempat sewaktu menyusul hps, harga kontrak spk yang sejenis, informasi harga satuan yang dapat dipublikasikan secara resmi oleh bps badan instansi lain dan media cetak yang dapat dipertanggung jawabkan. keppres tahun mengatur (lima) hari kerja mulai senin s d jum'at dan tentang hari kerja jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja jam. lingkungan lembaga pemerintah keppres tahun mengatur tentang beberapa penerimaan pelayanan tamu yang berkunjung pembatasan kegiatan daerah terlalu berlebihan: pegawai negeri dalam rangka penyelenggaraan hari ulang tahun departemen, pendayagunaan aparatur instansi pemerintah, perusahaan milik negara, negara dan kesederhanaan satuan abri dan lain lain: hidup larangan penggunaan kendaran dinas mewah dan berlebihan: pembatasan perjalanan dinas: larangan penerimaan pemberian hadiah larangan memasuki tempat tempat umum tertentu, dan penyelenggaraan perayaan yang bersifat pribadi. pedoman umum koordinasi, monitoring, dan evaluasi hormone) ana keppres tahun perubahan keppres ini mengatur tentang perubahan atas kewajiban menyerahkan kendaraan dinas keputusan presiden nomor atas kepada setneg, tahun tentang kewajiban menyerahkan salah satu kendaraan beberapa pembatasan dinas kepada instansi bagi pns yang kegiatan pegawai negeri menguasai menggunakan kendaraan dinas dalam rangka pendayagunaan tersebut: aparatur negara dan kewajiban menyerahkan salah satu rumah dinas kesederhanaan hidup kepada instansi bagi pns yang menguasai menggunakan rumah dinas tersebut: kewajiban menyelenggarakan pesta atau perayaan yang bersifat pribadi seperti perkawinan, ulang tahun secara tidak berlebihan tahun mengatur kewajiban yang harus ditaati serta larangan tentang disiplin pegawai dan sanksi, apabila kewajiban tidak ditaati atau negeri sipil larangan dilanggar oleh setiap pns. keppres tahun mengatur pengeluaran apbn tentang pelaksanaan apbn atas beban apbn tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan perayaan peringatan hari besar, hari raya, hut hari jadi departemen land: pem, pesta untuk berbagai peristiwa departemen land: dan pengeluaran lain lain untuk kegiatan keperluan yang sejenis serupa dengan hal dipenyambutan pejabat dan sejenisnya dibatasi pada hal hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. ena koordinasi monitoring, dan evaluasi (kofmonev) kemiri pendayagunaan aparat negara din reformasi itotasid t keppres tahun mengatur pegawai negeri dan isteri yang akan tentang beberapa melakukan perjalanan luar negeri untuk kepentingan pembatasan kegiatan pribadi, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang pegawai negeri dalam rangka berwenang. pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup keppres tahun mengatur pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas tentang pelaksanaan apbsurat menteri keuangan mengatur perjalanan dinas pejabat mk. perjalanan menteri, ketua dan wakil ketua lembaga dinas menteri pejabat eselon tertinggi tinggi negara, anggota lembaga dengan pesawat udara. tertinggi tinggi negara, gubernur dan wakil gubernur pesawat udara kelas bisnis, kapal laut kelas pertama, kereta api kelas spesial: eselon dan pesawat udara kelas ekonomi, kapal laut kelas pertama, kereta api kelas spesial: eselon iii dan pesawat udara kelas ekonomi, kapal laut kelas kedua dan ketiga, kereta api kelas eksekutif dan bisnis. keppres tahun mengatur (lima) jenis pakaian sipil yaitu pakaian tentang jenis jenis pakaian sipil harian psh), pakaian sipil resmi psr), sipil pakaian sipil lengkap psl), pakaian sipil dasi hitam pdh), dan pakaian sipil nasional psn), yaitu harus digunakan dengan tertib. pedoman umum koordinasi, mon taring, dan evaluasi komponen tahun mengatur tata upacara, tata tempat dan tata tentang kekuatan penghormatan. dalam kegiatan upacara atau acara keprotokoieran mengenai tata resmi digunakan pakaian sipil harian psh), atau tempat, tata upaya dan tata seragam kopi atau seragam resmi lainnya yang telah penghormatan. ditentukan. center car 1aan aparatur negara jga en curiga min sman tuang blk andan aan nan tam ama d lampi!k: |
salinan sa) larasmerintah daerah perlu menyusun kebijakan penerimaan peserta didiklaman dan papan pengumuman sekolah maupun media lainnya, paling lambat minggu pertama bulan meisebagaimana dimaksud dalam huruflebih lanjut mengenai seleksi calon peserta didik baru diatur dalam keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayayang berwenangsdketentuan lebih lanjutdan pemutakhiran datapad,mbina(gl teh lai renda baja ty, s.h. m.h, hina tingkat selkecamatan selokecamatan getarankecamatan selokecamatan selopampang bupati magelang, ttd zaenal arifin salinan sesuai dengan aslinya gian hukum, erkdrbuja ty, s.h., m.h. pembina tingkat ne(penerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan penyandang disabilitas). prestasi adalah pencapaian hasil belajar peserta didik berupa nilai rata rata rapor dan bonus prestasi akademik dan non paling rendah (empat) tahun atau paling tinggi (lima) tahun untuk kelompok dan paling rendah (lima) tahun atau berusia: kecerdasan dan atau bakat istimewa, dan kesiapan psikisdibuktikan dengan ijazah,dan menyelenggarakan pendidikan layanan khususoleh kepala dinas pendidikan dan kebudayamelainkan asesmenpada sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam hurufpada huruf sesuai ketentuan peraturan perundang undangankartu keluarga kk) sebagaimana dimaksud pad: luar desa kelurahan dalam kecamatan, dan diluar kecamatan. penentuan alamat calon peserta didik baru pada setiap zonasi danketentuan konversi skor prestasi bidang akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut dalam keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaatidak boleh ppdb dilaksanakan dengan mekanisme daringsecara terbuka. |
bupati karanganyar provinsi jawa tengah peraturan bupati karanganyar);tugas pengelola arsip adalah seseorang yang mendapat tugas pengelolaan bidang kearsipan serta mempunyai fungsi dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.asas, maksud dan tujuan bagian kesatu asas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana adalah untuk: memberikan acuan teknis dalam pengelolaan arsip dinamis lingkungan pemerintah daerah;; mendorong perangkat daerah;;menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik secara cepat, tepat, murah, dan aman;; menjamin keamanan arsip dinamis bagi informasi yang dikecualikan; mewujudkan terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai. bab iii;;;klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis bagian kesatu ketentuan pemerintah desa disusun dengan ketentuan sebagai berikut: arsip dinamis yang tercipta lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah desa diklasifikasikan menjadi informasi biasa terbuka, terbatas, dan rahasia; teknis pengamanan arsip dinamis dandesa hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab dan kewenangannya; publik dapat mengakses informasi lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah desa yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. bagian kedua; analisis fungsi unit kerja dalam organisasi; analisis jabatan; dan; peraturan perundang undangan dibidang keterbukaan informasi publik; peraturan perundang undangan bidang transaksi dan informasi elektronik;;; tugas tugas yang harus dilaksanakan; pengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima. analisis jabatansebagaimana dimaksud dalam huruf; pelaksana kebijakan; dandilakukan untuk mengetahui dampak kerugian yang ditimbulkan terhadap keamantig; terbatas;;;; pimpinan tingkat tinggi, yaitu sekretaris daerah;; pengawas internal.; pimpinan tingkat tinggi, yaitu sekretaris desa; pelaksana kebijakan. pengawas internal;;lingkungan pemerintah daerah terdiri atas pejabat administrator (pejabat struktural setara eselon iii); pejabat pengawas (pejabat struktural setara eselon iv); pejabat fungsional arsiparis; petugas pengelola arsip; pelaksana (pejabat struktural setara eselon dan staf. pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf lingkungan pemerintah desa terdiri atas kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, arsiparis, petugas pengelola arsip, dan staf. pengawas internal;;huruf (a)software),[lemari besi untuk arsip dinamis dengan klasifikasi keamanan kategori rahasia;cctv) dan kunci pengamanan ruangan. perangkat lunak [software) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi: daftar arsip aktif, arsip inaktif, terjaga dan vital;;;dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karanganyar, menimbang bahwa arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif merupakan arsip yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga harus dikelola dengan baik dan benar; bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan, perlu adanya pengaturan tentang pedoman pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis ina; peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan. pedoman pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inapengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif pendahuluan arsip sebagai salah satu sumber informasi terekam, memiliki multi fungsi yang sangat penting untuk menunjang proses kegiatan administrasi bagi suatu organisasi. untuk itu keberadaannya terutama arsip dinamis aktif, haruslah benar benar tertangani secara baik dan benar, karena frekuensi dari penggunaan arsip dinamis aktif itu sendiri masih sangat tinggi dan tersimpan dalam jangka waktu tertentu. arsip dinamis aktif, disamping butuh penanganan juga harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai. hal ini untuk menunjang terciptanya administrasi kearsipan yang tertib, aman dan nyaman, sehingga ketika arsip tersebut sewaktu waktu dibutuhkan dapat secara cepat, tepat dan benar untuk ditemukan dan disajikan dalam rangka pengambilan keputusan.organisasimelaksanakan tugas dan fungsi tertentu serta mengelola arsip aktifpengolah serta penyusutan. maksud dan tujuan maksud dari penyusunan pedoman pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif adalah sebagai acuan, dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis. tujuan penyusunan pedoman pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif adalah tersedianya pedoman pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. pengelolaan arsip dinamis aktif; lingkungan badan dinas melalui sekretariat; lingkungan sekretariat dewan melalui bagian umum; lingkungan kecamatan kelurahan desa melalui sekretariat;perangkat daerah; penerimaan surat dinas; pencatatan surat dinas; pengendalian surat dinas; pengarahan surat dinas; penataan dan penyimpan surat dinas;; lingkungan badan dinas adalah sekretariat dan bidang; lingkungan sekretariat dewan adalah bagian; lingkungan kantor adalah sub bagian dan seksi; lingkungan kelurahan desa adalah urusan; dansarana pengurusan surat kartu kendali contoh: kartu kendali surat dinas masuk indeks kode nomor perihal isi ringkas dari tgl surat nomor surat lampiran pengolah tgl diteruskan tanda terima catatan lembar lembar lembar iii cara pengisian kartu kendali surat masuk indeks kode nomor urut perihal isi ringkas darikartu kendali surat masuk diisi perihal diisi ringkasan dari isi surat dinas diisi nama instansi rangsang mengirim surat dinas tersebut tanggal surat dinas nomor surat dinas lampiran pengolah tanggal diteruskan tanda terima catatan ukuran diisi tanggal yang tercantum pada surat dinas masuk tersebut diisi nomor surat yang tercantum pada surat dinas masuk tersebut diisi jumlah lampiran yang menyertai surat dinas masuk tersebut diisi nama unit pengolah sesuai instruksi pada lembar disposisi diisi tanggal pengiriman surat dinas masuk yang sudah berisi disposisi pimpinan unit pengolah diisi para dan nama petugas tata usaha unit pengolah yang menerima surat dinas masuk tersebutcontoh: kartu kendali surat dinas keluar indeks kode urut perihal isi ringkas kepada pengolah tgl surat lampiran catatan lembar lembar lembar iii cara pengisian katu kendali surat dinas keluar indeks kode nomor urut perihal isi ringkas kepada pengolahdaftar pengendali diisi perihal dalam surat dinas diisi ringkasan isi surat dinas diisi kepada siapa surat dinas tersebut diteruskankartu tunjuk silang contoh: kartu tunjuk silang indeks kode perihal isi ringkas kode urut catatannomor urut catatan ukuran diisi kode masalah pertama diisi nomor urut kartu kendali diisi catatan yang diperlukan atau keterangan keterangan yang perlu dicataturut asal surat dinas tanggal surat dinas nomor surat dinas perihal diterima tanggal: yang menerima dikirim tanggal: yang mengirim nip. . nip.j a folio lembar pengantar surat dinas rahasia contoh: lembar pengantar surat dinas rahasia kepada:. urut asal surat rahasia nomor surat rahasia perihalsurat dinas rahasia: kepada nomor urut asal surat dinas nomor surat dinas perihal ukuran diisi nama unit pengolah yang dituju diisi nomor urut surat dinas yang masuk diisi dari mana asal surat dinas tersebut diisi tanggal dan nomor surat dinas diisi perihal dari surat rahasia folio lembar disposisi contoh: lembar diposisi perintah kabupaten karanganyar nomor surat tanggal diterima tanggal surat nomor kendali dari perihal isi disposisi diteruskan kepadalembar ekspedisi surat alamat tujuan surat tanda terimaprosedur pengurusan surat prosedur pengurusan surat masuk prosedur surat masuk unit kearsipan.nerima surat yang disampaikan oleh pengantar pos, telekomunikasi, caraka dan perorangan; (b) meneliti kebenaran alamat surat, apabila surat dinas salah alamat segera dikembalikan; (c) membubuhkan para, mencantumkan nama, dan tanggal pada bukti penerimaan surat; (d)(b) dan merah); (c) informasi yang diisi pada kartu kendali surat masukasal surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran dan isi ringkas; (d); (e) setelah surat dikendali(a); (b); (c)pengendali surat (a); (b) selanjutnya surat, kartu kendali surat masuk (merah dan kuning) dan lembar disposisi (lembar dan ii) diserahkan kepada pimpinan perangkat daerah untuk mendapatkan disposisi; (c)perangkat daerahputih ditata dan disimpan secara kronologis; (d) menyimpan lembar disposisi lembar pada ticklerfile secara kronologis; (e) selanjutnya surat, kartu kendali surat masuk kks) (merah dan kuning) dan lembar disposisi lembar diserahkan kepada unit pengolah. apabila kartu kendali surat masuk kuning sudah dipakai oleh petugas (tata usaha unit pengolah)(a)(rangkap dua) dari pengendali surat. (b) meneliti kebenaran kode klasifikasi, indeks dan isi ringkas surat. (c) meneliti kebenaran informasi surat yang akan dimintakan disposisi kepada pimpinan instansi. (d)(e)(a)putih dari unit kearsipan untuk segera diserahkan unit pengolah yang dituju; (b)(a)(b)(c)(d) menyimpan lembar disposisi (lembar ii) pada kotak ticklerfile disusun secara kronologis. (e);; unit unsur pelaksana yaitu kepala sub bagian sub bidang seksi urusan dan staf; petugas central file. dalam rangka proses pengurusan surat masuk yang berada tata usaha unit pengolah dilakukan melalui kegiatan kegiatan yaitu sebagai berikut:surat dinas, kartu kendali surat masuk merah dan lembar disposisi putih dari petugas tata usaha pengolah;: menerima surat dinas dan lembar disposisi lembar dari petugas tata usaha pengolah;;: menerima surat;;;;;; menyimpan surat dan lembar disposisi putih yang tetap menempel menjadi satu berdasarkan masalah;alur surat masuk danartu kendali surat keluar merah dan tertinggal surat berdasarkan subyek masalah. penyimpanan kartu kendali surat keluar merah ini sebagai bukti pengiriman surat keluar dan sarana bantu penemuan kembali surat unit pengolah. menyimpan berkas tertinggal surat fil; melakukan penomoran dan memberi cap dinas pada surat keluar; mengecek kelengkapan surat keluar yang akan diproses pengiriman alamat tujuan surat; mencatat pengendalian surat keluar kedalam kartu kendali surat keluar rangkap dua (kuning dan merah);; kartu kendali surat keluar kuning disimpan berdasarkan unit pengolah; memberi sampul pada surat keluar;;; penyimpanan lembar ekspedisi surat keluar berdasarkan tujuan surat. alur surat keluar pimpinan unit pengolah bua kon para net kong surat tata usaha pengolah pengetikan konsep surat intakakan pengesahan surat pim pinang intakankan genom oran, cap dinas kearsipan intakankan pengendalian surat keluar kearsipan simpan aktif (central file) simpan kartu kendali surat keluar merah simpan tinggi surat keluar berkas dengan surat masuk layanan pem pinjam sisa pimpinan lembaga penerima (pengendali surat) mengesahkan konsep surat keluar kepada pim pinang dan cap dinas mengendalikan surat keluar dengan kartu kendali surat kedua merah, kuning menyerahkan tertinggal surat kedua kartu kendali surat kedua merah nit pengolah mengirim kan surat dicatat dalam lem bar ekspedisi rangkap putih, kuning) surat sudah disahkan pim pinang surat keluar siap dikirim sesuai alam tuju penataan berkas peralatan peralatan yang diperlukan dalam penataan berkas meliputi: sekat (guide) kegunaan: petunjuk pemisah antara pokokurusan satu dengan pokok urusan yang lain, beserta rinciannya;; membedakan tingkat tingkat urusan; (a) sekat memberikan petunjuk pokok masalah (primer), contoh: kepegawaian (b) sekat memberikan petunjuk sub masalah (sekunder), contoh: mutasi (c) sekat iii memberi petunjuk sub sub masalah (tersier), contoh: jenis mutasi memudahkan dalam menelusuri seluruh kumpulan berkas; membedakan himpunan berkas satu dengan yang lainnya (untuk penataan berkasnataan berkas dalam filling cabinet (almari arsip) sebagaimana pada gambar sekat dengan tab samping untuk penataan berkas dalam almari rak arsip sebagaimana pada gambar sub masalah sub sub masalah sub sub masalah iii sub masalah pokok masalah sekatik ataupun dosis, pada folder terdapat tab yang berfungsi untuk mencantumkan titlesebagaimana pada gambar folder dengan tab samping sebagaimana pada gambar 8cm gambar folder dengan tab atas gambar folder dengan tab samping filing cabinet (alsebagaimana pada gambar gambar filing cabinet tampak depan dan samping rak arsip (rak almari terbuka)dan seterusnya. sebagai sarana simpan untuk arsip yang memiliki ukuran surat a4 folio terdapat jenis, yakni almari terbuka (rak misalnya) dan tertutup seperti filling cabinet penggunaan rak lebih murah dibandingkan menggunakan filling cabinet. keuntungan dengan menggunakan alat simpan ini antara lain untuk mencari folder juga lebih mudah, karena tidak perlu membuka laci sebagaimana pada filling cabinet. dengan rak terbuka dimungkinkan mencari arsip dapat lebih dari satu orang tanpa harus berdesak desakan. lebih efektif lagi jika menggunakan guide dan folder berwarna (kode warna), aman terutama pencurian, debu atau bahaya kebakaran. jika kurang pengawasan,le dan kode pada tab guide atau folder dapat diatasi dengan penulisan secara vertikal. rotary alat penyimpan berputar) alat penyimpan arsip secara berputar,embutuhkan tenaga. keuntungan lainnya sangat menghemat tempat jika dibandingkan dengan filling cabinet ataupun rak. misalnya filling cabinet akan memerlukan tempat sekitar (dua) meter persegi atau sekitar (sembilan puluh sampai dengan seratus sentimeter) memanjang. jika menggunakan alat rotary ini untuk satu unit (terdiri dari atau tingkat) memerlukan tempat kurang lebih hanya (satu koma dua puluh lima meter persegi). sebagaimana menggunakan filataumenangani arsip. pada dasarnya pengorganisasian penyimpanan arsip aktif ada (tiga) macam,dasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: lokasi kantor organisasi relatif luas atau bahkan terpisah gedung perkantorannya; unit kerja yang berkepentingan terhadap arsip yang tersimpan hanya (satu); tingkat pemanfaatan informasi arsip tinggi; dan; tidak semua arsip yang terkait disimpan secara bersama sama (tidak membekas); terjadi pengadaan duplikasi arsip yang berlebih; memerlukan sarana dan prasarana yang lebih banyak; dannya dipertanggung jawab dibidang kearsipan dalam instansi organisasi yang bersangkutan, tanggung jawab tersebut meliputi: mengontrol sistem kearsipan yang diterapkan organisasi; dan; dan penyimpangan prosedur dapat terjadi. suatu instansi organisasi memilih system kombinasi dengan pertimbangan: untuk menekan pengadaan duplikasi; memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan; menempatkan pegawai yang benar benar paham tentang kearsipan dan sistem kearsipan organisasi; dan keseragaman dalam sistem penyimpanan. dari uraian tersebut di, yaitu: besar kecilnya instansi organisasi; volume arsip yang tercipta; beban kerja; dan:; arsip dapat dibebaskan baik berdasarkan sistem angka (numerik), sistem abjad (alfabet), sistem masalah (subjek), sistem geografi dan sistem kronologis sesuai dengan tujuan, kegunaan dan bentuk arsip;; arsip yang disimpan berdasarkan pada klasifikasi arsip. arsip yang disimpan berdasarkan pada klasifikasi antara lain, arsip hasil surat menyurat (korespondensi), arsip yang diatur berdasarkan angka seperti arsip keuangan (voucher) dan sebagainya; dan[numeric, alphabet). prosedur pemberkatan; djawaban dan laporannya). apabila arsip belum disatukan membekas maka harus dicari agar menjadi lengkap (membekas). memadukan menyatukan;liti kode klasifikasi arsip yang bersangkutan untuk menentukan penyimpanannya; mempersiapkan tunjuk silang bagi arsip yang mempu(dilihat dari hadapan kita); submasalah menggunakan sekat nomor dengan tab yang ditempatkan sebelah sekat pertama; sub sub masalah digunakan sekat ketiga dengan tab yang ditempatkan setelah sekat dua. penggunaan dan penempatan folder;idalamnya (titel pada hakekatnya merupakan caption indeks dari arsip tersebut); folder isinya dibatasi jangan terlalu banyak karena akan nampak tidak rapih dan tidak akan; satu folder hanya untuk satu masalah sub masalah; arsip dalam folder diletakan syair kode masalahnya dan nomornya bisa dibaca; folder yang telah berisi arsip harus diletakan tegak lurus dengan tanya ada sebelah kanan dan mengarah depan; urutan penyimpanan folder harus sesuai sama dengan urutan pola klasifikasi dan senantiasa berada diggunelola(a) dikelompokan sesuai instalasinya dimana pegawai tersebut bekerja dalam setiap kelompok disusun menurut urutan nomor induk pegawai atau daftar menurut abjad; dan (b) dalam data pribadi pegawai hanya disimpan arsip arsip aslinya, sedangkan untuk kelengkapantujuh) kelompok yaitu: arsip keuangan yang menyangkut surat menyurat dibidang keuangan; arsip surat keputusan otorisasi; arsip surat permintaan pembayaran; arsip surat perintah membayar uang; arsip pengesahan surat pertanggungjawaban; arsip mengenai pertanggungjawaban; dan arsip surat keterangan pemberhentian pembayaran.surat keputusan otorisasi, surat permintaan pembayaran dan surat permintaan membayar uang, dan pengesahan surat pertanggungjawaban aktif digabungkan oleh unit kearsipan. penataan arsip yang menyangkut pertanggungjawaban, penamaannya: (a) dikelompokan per instansi pengirim berkas; (b) disimpan sesuai dengan sub masalahnya seperti surat pertanggungjawaban, surat pertanggungjawaban mengenai monumen dalam bentuk dossier atau rubrik; (c) arsip aslinya harus disimpan sehingga rangkaian proses penyelesaiannya secara kronologis. spj dibuat rangkap tiga,.minjaman arsip dan penemuan kembali peminjaman arsip arsip dinamis aktif arsip yang masih dipergunakan dalam proses kegiatan administrasi pada dasarnya bersifat tertutup. untuk itu perlu diatur ditentukan prosedur dan tata cara peminjaman arsip. hal hal yang perlu diperhatikan dalam peminjam arsip antara lain: peminjaman arsip hanya untuk keperluan dinas; tidak boleh menambah atau mengurangi isi; setiap perpanjangan harus mendapatkan ijin; dan harus dikembalikan dalam keadaan utuh. untuk menjaga dan mengontrol terhadap arsip yang dipinjam perlu disiapkan beberapa kelengkapan, antara lain: formulir peminjam rangkap (tiga) sebagaimana pada gambar dengan fungsi masing masing: lembar peminjaman arsip (putih) disimpan tempat penyimpanan arsip berdasarkan tanggal pengembalian arsip, sebagai bukti peminjaman; lembar peminjaman arsip (hijau) oleh penyimpan arsip diletakan ditempat arsip yang dipinjam dan berfungsi sebagai pengganti arsip yang dipinjam; dan lembar peminjaman arsip iii (biru) disertakan pada peminjam. out indikator sebagai pengganti arsip yang dipinjam apabila arsip yang dipinjam sebanyak folder, maka sebagai pengganti folder yang keluar diganti oleh out guide sebagaimana pada gambar apabilasebagaimana pada gambar tempat penyimpanan formulir peminjaman yang biasa disebut dengan ticker file. indeks titel kode jumlah berkas lokasi penyimpanan catatan tgl. peminjam tgl. pengembalian: nama peminjam nama petugas arsip: jabatan unit pengolah peminjam petugas gambar lembar peminjam arsip out guide indeks peminjam para indeks peminjam para gambar out guide out sheet indeks peminjam para indeks peminjam para gambar out sheet penemuan kembali arsip dalam penemuan kembali arsip (retrieval terdapat dua aspek pengertian, meliputi: penemuan kembali secara fisik manual konvensional; dan berarti pencarian kembali dilakukan melalui kemampuan manusia tanpa menggunakan tenaga mesin. penemuan kembali informasi mekanik inkonvesional. penemuan kembali dengan cara ini lebih banyak untuk menunjukan lokasi penyimpanan arsip melalui sarana elektronik (komputer). fisik arsip diambil secara manual (langsung).; menemukan tempat penyimpanan arsip yang berpegang pada penggolongan arsip menurut pola klasifikasi; dan menentukan indeks berdasarkan materi yang akan dicari pengelolaan arsip dinamis inaktif latar belakang arsip merupakan sumber informasi maupun bahan bukti pertanggungjawaban terhadap generasi yang akan datang, sudah selayaknya mendapat perhatian yang cukup dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. namun demikian dalam kenyataannya sampai saat ini arsip belum mendapat tempat yang layak sebagaimana bidang administrasi lainnya. hal tersebut disebabkan masih banyaknya orang yang masih awam terhadap kearsipan. bagi mereka arsip tak ubahnya bundel bundel berdebu yang tidak mempunyai nilai guna. ketidaktahuan akan fungsi arsip yang sesungguhnya, sebagai alat dasar administrasi sangat menghambat perkembangan kearsipan pada setiap instansi. berdasarkan hal tersebut atas dirasa perlu sosialisasi kearsipan baik pada jenjang struktur maupun infra struktur, sehingga dapat mengangkat citra arsip berkembang sesuai dengan kebutuhan praktis organisasi dan menjadi bagian yang tidak dapat lepas dari manajemen informasi. media arsip media arsip meliputi: arsip tekstual kertas); arsip peta; arsip foto; arsip film; arsip kaset; arsip cd vcd dvd. pencipta arsip organisasi perangkat daerah pemerintah daerah); bumi; pemerintah desa; lembaga pendidikan; organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. sifat arsip otentik; asli; unik; netral. asas dalam penanganan arsip dinamis inaktif penataan arsip dinamisyang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannyanganan arsip dinamis inaktif pengamanan arsip dinamis inaktif selama ini masih ditumpuk begitu saja dalam map map atau lemari lemari, bahkan mungkin gudang gudang yang kotor bercampur dengan barang barang lainya, dengan penataan masih menurut urusan dari masing masing seksi, sehingga dapat dipastikan sulit dalam penemuan kembali arsip yang akan dibutuhkan. selain itu yang menangani arsip tersebut tidak dapat atau tidak tahu letak arsip tersebut. hal tersebut tidak akan terjadi bila penanganan arsip dinamis inaktif tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku. penanganan arsip dinamis inaktif selain butuh ketelitian, kesabaran, kecermatan juga kemauan dari petugas yang bersangkutan. karena hal tersebut selain berhubungan dengan obyek yang ditangani juga berhubungan dengan psikologis terhadap subyek yang menangani arsip, sehingga untuk mencapai hasil, dapat sesuai dengan yang diharapkan pada pembenahan penanganannya yang dilakukan secara bertahap. hal hal yang harus diketahui sebelum mengerjakan penanganan penataan arsip dinamis inaktif adalah kita harus mengetahui yaitu pokok masalah dalam kode klasifikasi, sebagai acuan untuk menentukan pokok permasalahan dalam arsip, pokok masalah dalam kode klasifikasi yaitu: umum pemerintahan politik keamanan dan ketertiban umum kesejahteraan rakyat perekonomian pekerjaan umum dan ketenagaan pengawasan kepegawaian keuangan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanganan arsip dinamis inaktif: docs boks arsip kertas pembungkus (kertas payung) tali raffi label berkas label docs boks arsip staples lem kertas spidol dan pulpen rak arsip depot arsip ruang khusus penyimpanan arsip langkah langkah prosedur dalam penganan arsip dinamis inaktif adalah sebagai berikut: pemilahan arsip, adalah kegiatan penggolongan atau memisah disahkan arsip dengan non arsip maupun duplikasi arsip. non arsip bisa berupa amplop, map, majalah, koran, formulir, klip dan lain lain; pendeskripsian arsip, yaitu merupakan kegiatan mendeskripsikan arsip arsip pada kartu atau fisis dengan memperhatikan unsur unsur: kode klasifikasi, hasil pelaksanaan, nomor definitif, isi berkas arsip, unit pengolah, bulan tahun tercipta arsip, media, kelengkapan dll, seperti format pada gambar berikut: kode klasifikasi hasil pelaksanaan nomor definitif isi berkas unit pengolahan bulan tahun media kelengkapan tingkat perkembangan masalah nilai guna aktif inaktif jml. retensi ret. jra tahun asli tembusan salinan ganda fotokopi tertinggal eks lembar eks lembar eks lembar eks lembar eks lembar nama korektor keterangan petunjuk pengisian kode klasifikasi diisi kode klasifikasi surat arsip hasil pelaksanaan kolom sebelah kiri diisi inisial pelaksana yang mengerjakan pendeskripsian dan kolom sebelah kanan diisi hasil pelaksanaannya nomor definitif diisi nomor definitif setelah arsip selesai dikerjakan isi berkas diisi permasalahan perihal pada berkas arsip unit pengolah diisi unit pengolah yang menangani arsip bulan tahun diisi bulan dan tahun penciptaan arsip arsip tercipta diisi media arsip yaitu tekstual (kertas, peta dll) atau non tekstual (kaset, cd, vcd, dvd dll) media diisi sesuai dengan tingkat perkembangan arsip yaitu apakah arsip itu asli, tembusan, salinan ganda, photo kopi dll. tingkat diisi pokok permasalahan arsip dari kode perkembangan klasifikasi masalah diisi nilai guna arsip tersebut (administrasi, hukum, keuangan, ilmu pengetahuan dan nilai guna teknologi iptek. aktif diisi masa aktif arsip tersebut sesuai potensinya inaktif diisi masa inaktif arsip tersebut sesuai potensinya jumlah retensi diisi jumlah retensi aktif ditambah inaktif retensi jra diisi retensi arsip (penentuan simpan arsip yang terdapat dalam jadwal retensi arsip. tahun diisi tahun masa simpan arsip (tahun penciptaan arsip ditambah jumlah retensi arsip) pembungkus, yaitu kegiatan membungkus arsip yang dilakukan terhadap arsip yang telah dideskripsi, dengan menggunakan kertas kraft kertas paying; pengelompokkan kartu manuver kartu, yaitu mengelompokkan kartu fisis untuk pemberian nomor definitif yang disusun berdasarkan kronologi pokok permasalahan kode klasifikasi; penomoran definitif, merupakan kegiatan memberi nomor definitif pada kartu fisis dan berkas arsip; pembuatan daftar arsip, yaitu suatu daftar yang berisi tentang daftar arsip yang disimpan. contoh form daftar arsip inaktif kop surat akhir kategori arsip kepala unit kerja tanda tangan nama lengkap pangkat dan nip ket kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom diisi dengn kop lembaga diisi dengan nomor urut berkas arsip diisi dengan kode klasifikasi arsip diisi dengan uraian jenis series arsip; diisi dengan kurun waktu; diisi dengan tingkat perkembangan arsip; diisi dengan jumlah arsip; diisi dengan media arsip, kondisi, dll; diisi dengan nomor definitif folder dan boks; diisi dengan lokasi simpan yang mencakup ruangan dan nomor boks; diisi dengan contoh form daftar arsip permanen musnah daftar arsip permanen musnah unit kerja :. masalah rincian masalah retensi klasifikasi dalam jra nomor ket. aktif inaktif permanen musnah berkas boks kepala unit kerja tanda tangan nama lengkap pangkat dan nip keterangan petunjuk pengisian unit kerja diisi unit kerja opd arsip tersebut tersimpan kolom nomor diisi nomor definitif arsip pada kartu deskripsi kolom masalah diisi masalah pada digit kode klasifikasi kolom rincian masalah diisi rincian masalah arsip pada digit kode klasifikasi kolom retensi aktif diisi berapa tahun masa aktif arsip kolom retensi inaktif diisi berapa tahun masa inaktif arsip kolom klasifikasi dalam jra diisi sesuai klasifikasi dalam jra arsip, permanen musnah kolom nomor berkas diisi nomor urut berkas arsip sama dengan kolom nomor kolom nomor boks diisi nomor boks kolom keterangan diisi inisial, hasil pelaksanaan dan tahun retensi arsip (dilihat pada kartu deskripsi) pengaturan fisik arsip, yaitu kegiatan pengaturan fisik arsip setelah kegiatan menata arsip, contoh boks arsip seperti pada gambar boks arsip; pemberian label pada boks arsip; penataan boks arsip dalam rak rak arsip secara lateral dimulai dari kiri bawah; pembuatan peta lokasi penyimpanan arsip sesuai dengan prinsip asal usul unit pengolah. contoh gambar boks arsip contoh gambar rak arsip inaktif: contoh gambar rak arsip inaktif: pembiayaan pembiayaan pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif pada perangkat daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan pada masing masing perangkat daerah. pembiayaan pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif pada lingkungan bumi dibebankan pada masing masing bumi. pembiayaan pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif lingkungan pemerintahan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. pembiayaan pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif lingkungan lembaga pendidikan dibebankan pada anggaran masing masing lembaga pendidikan. pembiayaan pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif pada organisasi politik dibebankan pada anggaran masing masing organisasi politik. pembiayaan pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif pada organisasi kemasyarakatan dibebankan pada anggaran masing masing organisasi kemasyarakatan. penutup pedoman pengelolaan arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif ini merupakan petunjuk bagi perangkat daerah, bumi, pemerintahan desa, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar untuk dapat mengelola arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif secara baik dan benar agar arsip arsip yang tercipta dapat terselamatkan dan terpelihara, sehingga mempermudah dalam penemuan kembali arsip saat dibutuhkan. bupati karanganyar, ttd juliyatmono |
pemerintah kabupaten bangka baratdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka baratabupaten bangka barat dengan pd. bangka barat sejahtera, bahwa untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten bangka barat perlu melakukan penyertaan modal pada pd. bangka barat sejahteka barat tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten bangka barat pada pd. bangka barat sejahtertaan modal pemerintah kabupaten bangka barat pada pd. bangka baratkabupaten adalah pemerintah kabupaten bangka barat. kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah bupati dan wakil. pd. bangka barat sejahtera selanjutnya disebut pd. bbs yang membuka cabang dan berdomisili kabupaten bangka barat adalah perusahaan daerahbarat tahun berkenaan. bab maksud dan tujuan. selaku pemegang saham, pemerintah kabupaten bangka barat sebesar rp. lima milyar rupiah untuk jangka waktu (lima) tahun. penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada untuk tahun ditetapkan sebesar rp. satu milyar rupiah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada untuk tahun berikutnyabab pembagian keuntungan (laba) jl) keuntungan (laba) yang diperoleh baik dari saham prioritas maupun saham biasa dari hasil usaha pd. bangka barat sejahtera menjadi hak pemerintah kabupaten bangka barat. keuntungan (laba) yang diperoleh dipergunakan untuk keperluan, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan, dana pensiun dan sokongan yang sebesar (empat puluh lima per seratus). penetapan dan pengunaan keuntungan (laba) perusahaan disahkan oleh bupati. keuntungan (laba) yang menjadi hak pemerintah daerah langsung disetor kas daerah. bab pengawasan (l) bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili pemerintah kabupaten bangka barat untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada pd. bangka barat sejahterd. bangka barat sejahtera sampai dengan desember sebesar rp. satu milyarcap dto ust. zuri. m.syawal diundangkan mentok pada tanggal febrbarat, menimbang bahwa pelayanan usaha berupa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang disediakan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan pengaturan dan dipungut retribusi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pad) grosir dan atau pertokoadalah sarana atau fasilitas yang disediakan untuk proses perdagangan antara penjual dan pembeli dalam jumlah besar. pertokoan adalah komplek tempat toko toko yang disiapkan untuk para pedagang melakukan proses perdagangan antara penjual dan pembeldan jasa yang disertai imbalan atau kompensasi. meja adalah bangunan permanen berukuran 1x1 area pasar beratap tanpa dilengkapi dengan dinding atau penyekat. retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan pertokoan yang disediakan diselenggarakankepada setiappenyediaan bentuk dan luasan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang digunakanberdasarkan bentuk dan luasan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang digunakan. besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut petak toko ruko permanen dengan luas s.d. tahun dengan luas m2? tahun dengan luas tahun dengan luas tahun semi permanen dengan luas s.d. tahun dengan luas lebih dari tahun los dengan luas s.d. m2? tahun dengan luas lebih dari m2? tahun meja setiap5)atau pertokoan berlaku danmarminal dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka barat, menimbang aa. bahwa untuk meningkatk dandankepada setiapengan menganut prinsip komersipelayanan dan fasilitas yang ada dalam terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelolapelayanan dan fasilitas lainnya lingkungan terminal yang disediakdan fasilitas lainnya lingkungan terminal yang disediakan. besarnya tarif fasilitas lainnya yang ada dalam terminal ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku wilayah daerah. struktur dan besarnya tarif retribusiminalretribusi jasa dalam terminalei daftar retribusi terminal kabupaten bangka barat jenis retribusi besar tarif jasa terminal angkutan umum antar kota antar provinsi akan) bus dengan kapasitas tempat duduk diatas orang rp. sekali masuk buus dengan kapasitas tempat duduk s.d. orang rp. sekali masuk bus dengan kapasitas tempat duduk diatas orang rp. sekali masuk angkutan kota perkotaan angkutan pedesaan tempat duduk sampai dengan orang rp. sekali masuk tempat duduk atas orang rp. sekali masuk angkutan perseorangan pribadi) busekali masuk tambahan jam berikutnya menit atas) rp. sekali masuk parkir dalam terminal truk dengan gandengan trailer kontainer rp. sekali parkir bus, truk tanpa gandengan mobil box elf rp. sekali parkir sedan, jeep, mini bus, pick dan sejenis rp. sekali parkir sepeda motor rp. sekali parkir cc. fasilitas lain dalam terminal petak toko kios rp. per bulan kantor loket rp. per bulan rumah makan warung makanan rp. per bulan pelataran terminal untuk kegiatan lain yang bersifat rp. per hari sementara paling lama (satu) bulan kamar mandi dan kamar kecil mandi buang air besar untuk setiap orang rp. per orang kamar kecil buang air kecil atau lainnya orang rp. per orang kebersihan lingkungan setiap petak rp. per hari bupati bangka barat, cap dto ust. zuri syawal |
teewaktu barat.dan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat daerah untuk mencapai tujuan. arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memandu mana prioritas pembangunan diarahkan agar lebih fokus dalam upayatn(l) rpm daerah tahun disusun berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada ipjp dan rtrw kabupaten, memperhatikan rpm, rpm daerah provinsi, rpm daerah dan rtrwprogramberbagai aspirasi untuk jangka wakturpm daerah, dan pemerintah daerah dalam menyusun rkd. bab iii pengendalian dan evaluasi rpm daerah sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bab ketentuan penutup seluruh perencanaan daerah yang dilakukan setelah berlakunya peraturan daerah ini harus berpedoman pada rpmcap dto |
pemerintah kabupaten bangka baratdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka barat, menimbang bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kabupaten bangka barat masih sering terjadi sedangkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak kabupaten bangka barat belum dilaksanakan secara optimal, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pengaturan dan pelayanan masyarakat khususnya terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan merupakan tugas pokok dan fungsirjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antara penyelenggara perlindungan dalam memberikan pelayanan untuk korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. penyelenggaran perlindungan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. bab asas dan tujuan kerjasamatidak diskriminatifkerjasama penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dari tindakbab iii kelembagaan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan (dl) bupati melalui perangkat daerah membentuk unit kerja pelayanan masyarakat yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu ppt). pusat pelayanan terpadu ppt)perangkat daerahperangkat daerah lainnya. bab penanganan dan mekanisme penyelenggara perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh instansi pemerintah,melaksanakan perlindungan. fasilitas sebagaimana dimaksud pada meliputi ruang pelayanan khusus jajaran kepolisian, tenaga yang ahli dan professional, cc.(l) penyelenggaraan perlindungan kepada korban harus memperhatikan norma norma agama serta hak dan kewajiban orang tua, wali, suamirta pelayanan ditetapkan dengan peraturan bupati. pelayanan sebagaimana dimaksud dalam meliputi pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani,kpai), dan pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban. bab bentuk kekerasan dan perlindungan jl)(l)bangka barat maupun luar bangka barat. perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan selain dilakukan terhadap penduduk bangka barat sebagaimana dimaksud pada juga terhadap bukan penduduk bangka barat yang dilakukan wilayah kabupaten bangka barat. (l)) berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian bidang hukum. bentuk perlindungan psikologi terhadap perempuan dan anak korban kekerasanberupa layanan untuk keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri. bab peran serta masyarakat jl) pemerintah kabupaten bangka baratdapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan dan atau lembaga swadaya masyarakat lsm) yang sudah berbadan hukum. (l)alam diberikan pembinaan oleh pemerintah kabupaten bangka barat melalui perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinyavii sumber dana jl)abupaten bangka barat sebagaimana dimaksud dalam berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bangka barat dan atau dapat berasal dari sumber sumber lain yang sah. sumber sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada dilakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii ketentuan peralihan hal hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini,kabupaten sen pemerintah kabupaten bangka barat peraturan daerah kabupaten bangka barat nomor tahun tentang perusahaan daerah air minum tirta sejarah seasonmenuhi kebutuhan pokok air bersih dan air minum bagi masyarakat kabupaten bangka barat dan sekitarnya maka penanganan dan pelayanan air bersih dan air minum yang merupakan pelayanan dasar publik dipandang perlu untuk lebih dioptimalkan dan diefektifkan melalui cara pengelolaan tersendiri dan profesional sehingga memberikan hasil guna yang positif bagi kesejahteraandaerah air minum tirta sejarah season pemerintah kabupaten bangka barat:sahaan daerah air minum tirtaair minum tirta sejarah season pemerintah kabupaten bangka barat yang selanjutnya disebut dam. badan pengawas adalah badan pengawas dam. direksi adalah direksi dam. pegawai adalah pegawai dam yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai negeri sipil yang diperbantukan dan honorerbadan pengawas, direksi dankualitasnya memenuhi syarat kesehatan (fisik, kimia, bakteriologi)bab pembentukan, kepemilikan dan kedudukan hukum dengan peraturan daerah ini dibentuk dam. dam adalah milik pemerintah kabupaten bangka barat berdasarkan peraturan daerah ini. dam sebagaimana dimaksud pada adalah badan hukum yang berhakdam juga berlaku ketentuan hukum yang ada indonesia. bab iii tempat kedudukan, tujuan dan lapangan usaha dam berkedudukan kabupaten bangka barat. dam diwujudkan: dtugas dan usahanya, dam bergerak dalam lapangan usaha pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum. dalam mengantisipasi sumber daya air apabila telah mempunyai kemampuan, dam dapat melaksanakan pengelolaan sanitasi dan air limbah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan dan atau keputusan bupati. untuk pengembangan tugas usaha sebagaimana dimaksud pada dam atas izin bupati juga dapat mengembangkan jenis produksinya dalam bentuk lain sepanjang masih sejalan dengan usaha pokoknya. dalam melaksanakan usahanya, dam dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan. bab modal modal dam dapat terdiri dari kekayaan aset milik pemerintahdan hibah dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. modal dam sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak. modal awal dam senilai dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang pelaksanaannya diatur dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. modal awal sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk barang yang ditempatkan pada kekayaan pemerintah daerah yang bergerak maupun tidak bergerak yang seluruhnya pada saat pembentukan dam berada bawah penguasaan, tanggung jawab dan pengawasan pemerintah daerah yang secara operasional dikelola oleh dam sejarah season untuk selanjutnya menjadi milik dam dengan nilai sesuai dengan hasil pemeriksaan badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi sumatera selatan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir tanggal desember dan modal awal sebagaimana dimaksud pada dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. penambahan terhadap modal awal ditetapkan oleh bupati setelah mendapat persetujuan dprd. bab kepengurusan pengurus dam terdiri dari direksi: dan badan pengawas. damdireksi adalah warga negara indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul badan pengawas. direksi bertanggung jawab kepada bupati melalui badan pengawas. pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk pengangkatan pertama kali langsung oleh bupati dapat dari pns untuk jangka waktu paling lama (empat) tahun. pengangkatan direksi selanjutnya dilakukan untuk jangka waktu selama (empat) tahun dan setelah jangka waktu berakhir,. pemilihan direktur atau direktur utama dam dilakukan melalui fit and proper test oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh bupati. syarat syarat untuk dapat diangkat sebagai direktur atau direktur utama adalah sebagai berikut berpendidikan sekurang kurangnya sarjana berdomisili daerah: tidak terikat hubungan keluarga dengan pejabat pemerintah daerah yang berwenang terhadap pengambilan keputusan dam sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun samping termasuk menantu dan ipar: dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap: tidak pernah melakukan perbuatan tercela amoral: dan sehat rohani dan jasmani. direksi berhenti karena meninggal dunia: atas permintaan sendiri: berakhirnya masa jabatan sebagai direksi: d.sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik: dan diberhentikan. pemberhentian karena alasan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan tidak. jika pemberhentian karena alasan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf makdireksi yang bersangkutan diberitahukan tentang rencana akan adanya pemberhentian tersebut oleh badan pengawas. apabila dalam jangka waktu (satu) bulan proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada belum ada keputusan, maka. dalam hal keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan negeri, maka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku dan badan pengawas harus memberitahukan kepada yang bersangkutan.ternyata masuk hubungan keluarga dengan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada maka anggota direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya.bidang yang sama daerah serta bertujuan mencari laba. anggota direksi tidak boleh merangkap jabatan lain. direktur mewakili dam dalam dan luar pengadilan. direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sebagaimana dimaksud pada kepadasama sama atau kepada orang badan lain dengan persetujuan badan pengawas. direksi melaksanakan pengurusan dan pengelolaan dam berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan badan pengawas yang mengacu kepada kebijakan umum pemerintah daerah. tata tertib dan cara menjalankan dam diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dam yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan badan pengawas. direksi memerlukan persetujuan tertulis dari bupati untuk melakukan hal hal tersebut bawah ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga: dan memperoleh dan atau memindahtangankan barang barang tidak bergerak atas nama dam. apabila direktur utama berhalangan tetap, maka untuk sementara tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh bupati setelah mendapat usulan dari badan pengawas sampai adanya pemilihan direktur utama baru. apabila direktur utama berhalangan tidak tetap, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh direktur utama. badan pengawas diangkat oleh bupati minimal sebanyak (tiga) orang dan maksimal (lima) orang serta mengacu pada ketentuan yang berlaku. masa jabatan badan pengawas paling lama (tiga) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali dalam (satu) kali masa jabatan. badan pengawas terdiri dari unsur masyarakat: pemerintah daerah: dan profesional. untuk dapat diangkat sebagai badan pengawas harus memenuhi persyaratan warga negara indonesia: memiliki keahlian dan pengetahuan yang berkaitan dengan dam: berdomisili daerah: dan memenuhi persyaratan administrasi yang diatur oleh peraturan bupati. ketua dan anggota badan pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan bupati dan dibebankan kepada dam. pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang badan pengawas ditetapkan dengan peraturan bupati. anggota badan pengawas berhenti karena meninggal dunia: permintaan sendiri: cc. melakukan sesuatu atau bersifat merugikan dam: sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar: dan diberhentikan. pemberhentian anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. terhadap adanya dugaan terjadinya perbuatan yang bersifat merugikan dam sebagaimana dimaksud pada huruf anggota badan pengawas yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh bupati. terhadap pemberhentian karena suatu pelanggaran tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud pada huruf yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. bab kepegawaian dan struktur organisasi bagian pertama kepegawaian direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap dan honorer dam dengan persetujuan badan pengawas. pegawai negeri sipil yang diperbantukan pada dam, status kepiawaiannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua struktur organisasi susunan organisasi dan tata kerja dam ditetapkan dengan keputusan direksi setelah mendapat pertimbangan badan pengawas dan persetujuan bupati sebagaimana diaturbab viidam tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat surat berharga dan barang barang persediaan, kecuali bendahara, bagian gudang dan petugas lain yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan direksi. barang siapa yang karena tindakan melawan hukum dandan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. ketentuan ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai dam ditetapkan atas peraturan bupati dan dan surat surat berharga sertapegawai sebagaimana dimaksud pada diwajibkan mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada instansi badan yang diberi wewenang mengurus tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada semua surat bukti dan surat lain yang termasuk kategori tata buku dan administrasi, disimpan pada tempat khusus kantor dam dan atau pada tempat lain yang ditunjuk bupati, kecuali pemindahan sementara sebagaimana maksud pada demi kepentingan hukum pemeriksaan penelitian. untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penentujamkan akuntan negara. bab viii tahun buku dan pengelolaan keuangan dam bagian pertama tahun buku tahun buku dam adalah tahun taklim. bagian kedua pengelolaan keuangan perusahaan paragraf rencana kerja dan anggaran perusahaan rap(tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, direksi diwajibkan membuat rap. rap sebagaimana dimaksud pada setelah mendapat persetujuan badan pengawas disampaikan kepada bupati untukm hal direksi tidak membuat rap dalam waktu sebagaimana dimaksud pada maka bupati dapat meminta pertanggungjawaban dari direksi dalam hal direksi tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada maka bupati dapat memberhentikan direksi. dalam hal direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat menunjuk pelaksana tugas direksi paling lama (enam) bulan atau sampai dilantiknya direksi yang baru. dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas direksi menggunakan rap tahun sebelumnya. paragraf tarif tarif air bersih dan air minum merupakan biaya jasa pelayanan air bersih dan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan dan pemakai lainnya kepada dam. tarif dasar ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. perhitungan dan penetapan tarif air bersih dan air minum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati dan mengacu pada prinsip pemulihan biaya penuh. tarif air bersih dan air minum tersebut sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan peninjauan setiap (dua) tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku penetapan kenaikan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dprd. paragraf penggajian, uang jasa, dan honorarium gaji atau honor direksi serta pensiunnya ditetapkan dengan peraturan bupati berdasarkan peraturan penggajian dam. gaji dan pensiun pegawai dam ditetapkan dengan peraturan bupati berdasarkan peraturan penggajian dam. pegawai selain sebagaimana dimaksud pada dan yang berstatus honorer diberikan honorarium berdasarkan keputusan direksi. pegawai dam yang berstatus pegawai negeri sipil mendapat gaji atau honor dan tunjangan dari dam. paragraf laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan dam laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan dam disampaikan oleh direksi kepada bupati setiap bulan melalui badan pengawas. paragraf laporan perhitungan tahunan direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan internal dam kepada badan pengawas paling lambat (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit bpkrugi laba dan laporan arus kas yang telah diaudit oleh bpk atau akuntan publik yang ditunjuk oleh bupati dan ditandatangani badan pengawas dan diteruskan kepada bupati guna mendapatkan pengesahan. neraca, laporan rugi laba dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada harus ditandatangani oleh para anggota direksi. laporan keuangan yang dimaksud pada dan mengacu kepada ketentuan, sistem akuntansi yang berlaku dam. paragraf berikut: untuk anggaran pembangunan daerah pad (empat puluh persen): untuk cadangan umum investasi (tiga puluh persen): dan dana lain lain, (tiga puluh persen) terdiri dari jasa produksi direksi dan badan pengawas jasa produksi pegawai dana sosial penggunaan laba untuk anggaran pembangunan daerah, bilamana telah tercapai target pelayanan air bersih dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan persetujuan bupati. cara mengurus dan penggunaan dana cadangan umum serta dana lain lain sebagaimana dimaksud pada (satu) huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan direksi. kewajiban menyetorkan bagian laba untuk anggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud huruf dikembalikan sepenuhnya kepada dam sampai cakupan pelayanan air bersih mencapai (delapan puluh persen) penduduk. pengembalian tersebut sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan sebagai penyertaan modal daerah. bab pembubaran pembubaran dam ditetapkan dengan peraturan daerah. pada saat dilakukan pembubaran sebagaimana dimaksud pada semua kekayaan dan hutang piutang dam menjadi milik dan tanggung jawabbarat, menimbang bahwa dalam rangka lebih meningkatkan upaya upaya pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan mengenai pengujian kendaraan bermotor dalam wilayah daerah: bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan dalam rangka menunjang kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dan pengangkutan jalan serta kelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus sebagai potensi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah: bahwa pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pemeriksaan, penilaian, pemeliharaan, perawatan serta pengawasan operasional, sehingga kendaraan bermotor yang dioperasikan tetap memenuhi persyaratan dan laik jalanhubungan, pariwisata dan informatika kabupaten bangka barat. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan, pariwisata dan informatika kabupaten bangka barat. kas daerah adalah kas daerah kabupaten bangkndaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan peralatan teknis atau mesin yang berada pada kendaraan tersebut yang tujukan untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang atau barang, kendaraan pribadi, yang meliputi kendaraan beroda dua atau beroda empat atau lebih, kereta gandeng dan kereta tempel serta kendaraan khusus. pengujian kendaraan bermotor, adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap jenis kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi pemenuhan persyaratan teknis atau kondisi laik jalan. uji ulang adalah pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran berupa kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas. penguji adalah pegawai dinas yang diberi tugas tertentu bidang peng ujian kendaraan bermotor, yang mempunyai kualifikasi serta peraturan perundang undangan yang berlaku. kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang wajib diuji untuk menentukan kondisi kelaikan jalan, yang pemiliknya atau kendaraannya berdomisili dan atau beroperasi atau melintas wilayah daerah. buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala, yang merupakan buku yang memuat data dan legitimasi hasil pengujian. tanda uji adalah bukti bahwa sebuah kendaraan telah diuji dan dinyatakan lulus uji, yaitu berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang dipasang pada plat nomor atau rangka kendaraan. tanda samping adalah tanda berupa tulisan yang dibuat pada samping kanan dan kiri badan kendaraan atau tanda dalam bentuk lain, yang memuat data mengenaikelas jalan yang boleh dilalui. laik jalan adalah persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah kendaraan agar dapat menjamin keselamatan dan dapat mencegah terjadi nya pencemaran lingkungan pada saat dioperasikan jalan. jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, selanjutnya disingkat bkb, adalah berat maksimum kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangan tekniskepada setiap orang pribadi atau badan dipungut retribusi sebagai pembayaran atasperhitungan penggant, pengetikan nomor uji, pembuatan, dan pemasangan tanda sampingujian dan jenis kendaraan bermotor yang mendapatkan pelayanan pengujian. besarnya tarif retribusi yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor atau kuasanya, ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan peralatan perlengkapan, kondisi dan kebutuhan pengujian. besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut mobil barang, tractor tanpa kereta tempel mobil bus mobil penumpang taxi, outlet) kendaraan khusus kendaraan tempelan gandengan kendaraan angkutan jenis (roda tiga) buku uji pemasangan tanda uji sammasa retribusi saat retribusi terutang masa retribusi untuk perlengkapan pengujian, pengujian tipe dan pengujian untuk penghapusan berlaku untuk setiap kali pelayanan. masa retribusi untuk pengujian berkala berlaku untuk jangka waktu (enam) bulan. saat retribusi terutang berlaku mulateknis kendaraan bermotor untuk keperluan tertentu, dinas dapat melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan bermotor. pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh petugas penguji. tata cara pemeriksaan teknis terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab xvii kewajiban dan larangan setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang tergolong kendaraan wajib uji, diwajibkan untuk mengajukan kendaraannya pada dinas. kendaraan baru yang masih dalam masa uji coba, pemiliknya diwajibkan mengajukan kendaraan tersebut kepada dinas paling lambat (tiga) bulan setelah dinyatakan menjalani masa uji coba. setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor jalan tanpa dilengkapi dengan bukti bukti pengujian kendaraan yang sah sebagaimana mestinya. setiap orang dilarang mengubah, menambah, mengurangi atau memalsukan data teknis kendaraan dan atau data dan keterangan yang tercantum dalam buku uji. setiap orang atau badan dilarang melakukan perubahan kondisi fisik kendaraan, menambah atau mengurangi komponen fisik kendaraan sehingga tidak lagi sesuai dengan spesifikasi standar fisik yang berlaku bagi kendaraan tersebut. pengecualian atas ketentuan dimaksud pada adalah apabila pemilik kendaraan telah melaporkan dan mendapatkan izin dari dinas serta kendaraannya telah mendapatkan pengujian atas perubahan spesifikasi teknis kendaraan. bab xviii ketentuan pembinaan untuk terbitnya kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pemerintah daerah membentuk tim pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor, yang beranggotakan unit kerja instansi terkait. tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusaturzuri g, pemerintah kabupaten bangka barat peraturan daerah kabupaten bangka barat nomor tahun tentang pertanggung wabahrancangan peraturan daerah kabupaten bangkktiva jumlah utangvitas non anggaran saldo kas akhir per desember2010 catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud huruf tahun anggaran memuat informasimbarat, menimbang: bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pad), pemerintah daerah kabupaten bangka barat dapat menyediakan atau memfasilitasi menggunakan memanfaatkan kekayaan daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai dengan tidak mengubah status kepemilikan barang daerah untuk kepentingan masyarakat, bahwa penggunaan pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dipungutmakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi jasa usaha adalah pembayaran atas pelayanan jasa dan pemakaian menggunakan memanfaatkan kekayaanmenggunakan memanfaatkan kekayaan daerahpemakaian menggunakan memanfaatmenggunakan memanfaatkan kekayaan daerahberlaku dan dipungut dalam wilayah daerah. bab viii tata cara pemungutan dan pembayar dan kegiatan yang bersifatjl) pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pemakaian aset kekayaan daerahtarif retribusi pemakaian kekayaan daerah kabupaten bangka barat retribusi weldingset rp. perjam gedungtempatpendidikan ' )| rp. perhari kursi rp. per buah perhari jasa peralatan berat dan alat mobilisasi pada dinas pekerjaan umum trailer rp. per kilometer excavator rp. per jam bulldozer rp. per jam well loader rp. per jam motor grader rp. per jam dump truck rp. per kilometertitik nyala rp. per sampel berat jenis rp. per sampel campuran beraspa, aspal dan semen analisa saringan rp. per sampel bera jenis dan penyerapan rp. per sampel berat isi rp. per sampel abrasi rp. per sampel agregat halus untuk campuran beton,rencana campuran aspal dan semen analisa saringan agregat kasar unit) rp. per paket analisa saringan agregat halus unit) rp. per paket berat jenis dan penyerapan agregat rp. per paket kasar berat jenis dan penyerapan agregat rp. per paket halus berat isi rp. per paket berat jenis aspal rp. per paket abrasi rp. per paket briket marshall benda uji) rp. per paket rencana campuranrttemberg limit rp. per sampel pemadatan dan modified rp. per sampel cbr modified rp. per sampel tanah untuk sub base analisa saringan rp. per sampel berat jenis rp. per sampel rttemberg limitampel inti ks properties analisa saringan rp. per sampel rttembergsoil completionsifat teknis)jenis kekayaan daerah besaran keterangan pengujian tanah dan batuan lapangan cbr lapangan field cbr) rp. per titik dynamic cone penetrometer rp. per titik kepadatan dengan sand cone rp. per titik sindir rp. per titik pengambilan contoh dengan tabung rp. per sampelgujian dan pengembangan bidang jembatan dan bangunan jalan pengujian bahan laboratorium pengujian kasar untuk campuran betololos saringan nomor rp. per sampel analisa saringan rp. per sampel berat jenis agregat dan penyerapan rp. per sampel berat isi rp. per sampel organic impurities rp. per sampel rencana campuran beton benda uji) rp. per paket pengujian beton dan jembatan hammer tes rp. per titik kuat tekan tes kubus rp. per sampel rp. rp. boats perahu karet) rp. mikroskop unit) rp. tenda (2x rp. teropong unit) rp. bupati bangka barat, cap dto ust. h.zuri m.syawal |
pen bang, cbarat, menimbang bahwa guna meningkatkan pendapatan masyarakat, maka produksi usaha daerah yang jenisnya beraneka ragam perlu dikelola dan dimanfaatkan secara selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kepentingan lingkungan dan kelestarian alam sekitar: bahwa produksi usaha0bibit atau benih ikan adalah ikan ukuran kecil dan umur masih muda dan terdiri dari beberapa ukuran (ukuran inci atau henti meter) untuk dipelihara lebih lanjut baik untuk pengedaran maupun pembesaran. calon induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang merupakan hasil seleksi untuk dijadikan induk dan belum pernah memijah. induk afkir adalah ikan dewasa dengan umur dan ukuran tertentu yang telah mengalami beberapa kali pemijahibitternakjasa usaha adalah pembayaran atas pelayan1 bibit ternak:menggunakukuran hasil produksi yang dijual. besarnya tarif retribusiretribusi penjualan produksi usaha daerah benih ikan: ikan mas ekor 4cm ekor ekor ekor ekor ekor ikan nila ekor 4cm ekor ekor ekor ekor ekor ikan lele ekor 4cm ekor ekor ekor ekor ekor ikan patin ekor 4cm ekor ekor ekor ekor ekor ikan bawal ekor 4cm ekor ekor ekor ekor ekor ikan gurame ekor 4cm ekor ekor ekor ekor ekor ikan baung ekor 4cm ekor ekor ekor ekor ekor jenis produksi ukuran satuan harga rp) ii. calon induk ikan: ikan mas ekor ekor ikan nila ekor ekor ikan lele ekor ekor ikan patin ekor ekor ikan bawal ekor ekor ikan gurame ekor ekor ikan baung ekor ekor tii. indukan afkir ikan mas ikan nila ikan lele ikan patin ikan bawal ikan gurame ikan baung iv. bibit ternak sapi bulan ekor kambing bulan ekor babi bulan ekor bupati bangka barat, cap dto ust. zuri syawal |
ngretribusi jasa usahakhususdan menggunakan pelayanan tempatparkir secara nya berikut pengenaan retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang parkir untuk (dua) jam pertamapengenaan retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang parkir untuk setiap jam berikutnyatempat beristirahat serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pad), maka perlu memberikan pelayanan tempat penginapan pesanggrahan villtempat penginapan adalah bangunan komersial berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat menginap dengan fasilitas terbatas. pesanggrahan adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan kalangan tertentu. villa adalah bangunan luar kota atau pegunungan sebagai rumah peristirahatan dengan tujuan berliburjasa usaha adalahdanpenginapan pesanggrahan villvolume dan nilai tarif1l) struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa adalah sebagai berikut penginapan pemda kab. bangka barat kelas per malam per kamar kelas per malam per kamar pesanggrahan pemda kab. bangka barat kelas per malam per kamar kelas per malam per kamar villa pemda kab. bangka barat kelas per malam per kamar kelas per malam per kamalasifikasi jenis fasilitas kelas tempat penginapan, pesanggrahan dan villa akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab vii wilayah pemungutan retribusi retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa1barat, menimbang bahwaizin mendirikan bangunan imb)angunan pemerintah dan atau pemerintah daerah adalah bangunan yang didanai dari apbn dan atau apbd. izin mendirikan bangunayang telah ditetapkansempadan adalah jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dimiliki, batas tepi jalan, sungai, lantai kolong, antar massa bangunan lainnya atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sejenisnykedalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang block plan). rencana teknik tata: cc.,bitan laik fungsi bangunanab permohonan imb pemohon mengajukan permohonan imb kepada bupati. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada meliputi bangunan gedung: atau bangunan bukan gedung dan perubahan fungsi bangun ganda campuran: khususwallet, rumah sewa atau kontrak dan atau hiburan. fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas bangunan gedung untuk reactor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenisnya yang diputuskan oleh menteripagar tembok besi dan tanggul trap dan lain lain sejenisnya: septic tank bak penampungan bekas air kotor dan lain lain sejenisnya: sumur resapan dan lain lain sejenisnya: teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain lain sejenisnya: dinding penahan tanah dan lain lain sejenisnya: jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahansejenisnya: kolam renang, kolam ikan air deras dan lain lain sejenisnya: dan gapura, patung, bangunan reklame, monumenpersyaratan dan tata cara permohonan imb sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab izin mendirikan bangunan bersyarat (1l) izin mendirikan bangunan bersyarat dapat diberikan kepada orang pribadi atau bada yang dilaksanakan pada garis sempadan bangunan terhadap jalan, sungai, kolong dan pantai yang tidak sesuai dengan ketentuan. imb bersyarat sebagaimana dimaksud pada mewajibkan kepada pemegang izin untuk membongkar sendiri bangunannya apabila bangunannya terkena pembangunan yang sesuai dengan peruntukan atau untuk kepentingan umum lainnya. bab masa berlaku izin imb berlaku selama bangunan tersebut masih berdiri. apabila pemilik bangunan melakukan perubahan sebagian dan atau menyeluruh yang berdampak berubahnya fisik bangunan dan atau fungsi bangunan maka diwajibkan mengajukan permohonan perubahan izin mendirikan bangunan. perhitungan perubahan atas fisik bangunan dan atau fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada hitung dengan cara pengurangan antara retribusi atas perubahan dikurangi retribusi yang sudah dibayar. persyaratan dan tata cara permohonan perubahan izin mendirikan bangunan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab vii pelaksanaan pembangunan (db) maksimum yang diizinkan: koefisien daerah hijau (kdh) minimum yang diwajibkan: jaringan utilitas kota: dan keterangan lainnya yang terkait. ketentuan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab viiisuatuindeks luas bangunan, indeks tingkat bangunan, indeks guna bangunan dan indeks status jalindeks luas bangunan, indeks tingkat bangunan, indeks guna bangunan, indeks kelas jalan dengan tarif dasar retribusi imb sebesar (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). cara perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pad adalah indeks luas bangunan indeks tingkat bangunan indeks guna bangunan indeks kelas jalan (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). indeks luas bangunan dimaksud pada ditetapkan berdasarkan dengan klasifikasi sebagai berikutlebih dari m2: induknya indeks tingkat bangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan tingkat bangunan dengan kualifikasi sebagai berikut bangunan dengan lantai dengan ketinggian dibawahm.bangunan dengan lantai induknya bangunan dengan 14lantai induknya bangunan dengan lantai induknya indeks guna bangunan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan kegunaan bangunan dengan kualifikasi sebagai berikut sosial induknya sejarah induknya perumahan induknya fasilitas umum induknya keagamaan induknya pendidikan induknya kelembagaan kantor induknya perdagangan dan jasa induknya gudang induknya barak induknya industri induknya campuran induknya budidaya walet induknya khusus induknya koefisien jenis jalan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan letak bangunan dengan kualpemukiman induknya besarnya tarif untuk bangunan tertentu adalah sebagai berikut pagar rp. papan reklame rp. sumur dalam yang dikomersilkan rp. bh tempat parker pelataran rp. tangki dalam tanah rp. kolam renang rp. pemasangan tower dengan ketinggian s.d 25m rp. bh pemasangan tower dengan ketinggian s.d rp. bh stasiun pengisian bahan bakar umum spbu) rp. nozzle shelter pada spbu rp. atap pondasi tangki sumur dangkal rp. tanggul trap rp. teras tidak beratap rp. jembatan penyeberangan orang rp. tiang listrik telepon rp. tiang gg. gapura, patung dan monumen rp. bh septi tank bak penampungan rp. bekas air kotor dinding penahan tanah landasan tangkdipungut dalam wilayah daerah. bab xiv(l)xvingawasan, pembinaan dan pengendalipemberian imb kabupatenpemberian izin mendirikan bangunan dalam wilayah kabupaten bangka barat(pembentukan masyarakat bangka barat yang sehat dan berkelanjutan: bahwa pelayanan kesehatanrbangka barasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki dan atau yang dikelola olehperbekalan kesehatankesehatsemua peraturan daerah yang mengatur tentang pelayanan kesehatan kabupaten bangka barat dinyatakan tidak berlakubiaya retribusi pelayanan kesehatan kabupaten bangka barat daftar retribusi pelayanan tingkat pertama (pelayanan dasar) pelayanan rawat jalan ara ara ii. pelayanan unit gawat darurat no| jenispelayanan besaranbiaya |santi balutan angkatlahitan pasangspalk s000| tuka gigitan binatang iii. pelayanan rawat inap no| jenispelayanan besaranbiaya iv. pelayanan tindakan medik dan terapi mojo ems pelayanan saran saya pembuangan atheroma gantikan infus pelayanan konsultasi khusus no| jenispelayanan besaranbiaya vi. pemeriksaan pelayanan penunjang medik emspelayanan saran biaya rerkueae bairombosit ftosinofil vii. pelayanan ambulance pusing pop semspelayawan besaran biaya s000 viii. biaya pelayanan pengujian kesehatan "dalam rangka pemberian surat keterangan" mojo amspelayanan edaran saya ix. pelayanan persalinan mop emspetayawan besaran biaya pelayanan kia nsp lebaran biaya xi. pelayanan kesehatan gigi mojo msi lebaran saya pencabutan gigi tetap dengan komplikasi pencabutan gigi konsewash penambahan sementara xii. pelayanan pemakaian oksigen mspeayamn sebaran saya daftar retribusi pelayanan tingkat lanjutan pelayanan rawat jalan pop semspetayawan besaran biaya ppotitimkumum spesialis p8jual poliklinik kebidanan gantitampon suntik ii. pelayanan rawat inap komponen visite dokter umum visite dokter spesialis iii. pelayanan kebidanan komponen .o& persalinan patologis ringan kpd) rpo sedang( pres bo) (berat tindakan) rp manualplacenta iv. pelayanan ruang operasi nol komponen biaya pelayanan laboratorium ono omenspelayanan besaran biaya degkekosit rp trombosit rp eosinotil vi. pelayanan radiodiagnostik mojo emspelaawan besaran biaya fotokongen emoracappa tbhoracapfat abdomen rp s2 abdomen posisi enoracot apa rp s2 turbo sakral ap7lat s2 tami eseedeaah s2 mandibula eeemeraar eremita atas eetremitasbawah tu, ul 5setutasmea jarobgin tbebdoman w vii. pelayanan rehabilitasi medik anspeyanan lebaran biaya viii. pelayanan gigi dan mulut nsp lebaran saya pencabutan gigi( retraksi) gigi sulung topical gigi sulung suntikan te cgi tetap anterior gigitetap posterior r00 giatteapdengan komik tampak tambalan sementara tambalan amalgam je tambatan silikat grasstamomert fuh r00 t tambalan composite te perawatan saluran akar bagan tutur segera terbelah kel b badan sedang ul nam u ja orthodonti removable rahang b actferdan konsul kunjungan l sprtegor gigi tiruan remove akik dengantgrerperama niei tambahan tbr gigi tiruan ful rahang ame u ja scaling root planning rahang rpl tb. kuretase drysockee te periodomttis gingiutig u ta. konsumsi' antar pelayanan b pemeriksaan penguji kesehatan rp4. ix. pelayanan tindakan moo tms sebaran saya perawatan luka jahit aa. apahitanii20 pemakaian ventilator7 tenketasi biaya pelayanan pengujian pemeriksaan kesehatan "dalam rangka pemberian surat keterangan" moo amspelayanan besaran biaya xi. pelayanan insinerator moo amspeyaan sebaran biaya xii. perawatan jenazah mojo spa barak saya xiii. visum repertum moo emspelaaan edaran saya xiv. daftar biaya sewa kendaraan pop emspelayanan besaran biaya xv. daftar biaya pelayanan obat, bahan habis pakai dan oksigen pnp semspelayawan t besarangiaya xvi. pelayanan unit transfusi darah rnspeayanan edaran biaya jaan habis pak ja. pemeriksaan golongan darah danurisersi bawa memesan ja. anti hcv je. anti hiv kantong darah lg. bahan penunjang komponen makanan untuk pendonor ja. susu cair kotak tamak vitamin penambah darah yes bupati bangka barat, cap dto ust. h.zuri m.syawal |
tea giaa.ka baratbeberapaketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut jl) pemerintah kabupaten bangka barat melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada pt. bank sumatera selatan bangka belitung sebesar rp. enam belas miliar lima ratus juta rupiah untuk jangka waktu (lima) tahun, yaitu sampai dengan tahun nilai pendapatan modal dalam bentuk uang yang telah disetor pt. bank sumatera selatan bangka belitung sampai dengan tanggal desember adalah sebesar empat belas milyar lima ratus juta rupiah). penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada untuk tahun berikutnya minimal rp. tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dan maksimal tidak terbatas,modal daerah sebagaimana dimaksud pada tetapust. zuri syawal2012nomor seri |
sp) tas bupati bangka barat peraturan daerah kabupaten bangka barat nomor tahun tentang izin usaha bidang perdagangan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka barat, menimbang bahwa dalam rangka untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan investasi, perlu penyelenggaraan pelayanan penerbitan izin usaha bidang perdagangan yang prima kepada pelaku usaha: bahwa penerbitan izin usaha bidang perdagangan perlu diberikan kemudahan, keseragaman, dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publikbidangperdagangan. gudang adalah suatu tempat pelataran atau bangunan yang digunakanberdasarkan ketentuan undang undang wajib daftar perusahaan atau yang selanjutnya disingkat tdp adalah tanda daftar yang diberikan oleh bupati atau oleh. tanda daftar gudang yang selanjutnya disingkat tdg adalah tanda daftar gudang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk perseorangan atau badan hukum yang memanfaatkan gudang miliknya sendiri atau disewakan untuk kepentingan penyimpanan barang barang perniaolah lingkungan yang selanjutnya disingkaingkat upl adalah dokumen yang mengandung usahmodalnama, subjek dan objek dengan nama izin usaha bidang perdagangan diberikan sebagai legalitas usaha bidang perdagangan. subjek izin usaha bidang perdagangan adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dibidang perdagangan. objek izin usaha bidang perdagangan adalah pemberian legalitas usaha bidang perdagangan kepada usaha perseorangan dan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dibidang perdagangan. bab iii izin usaha bidang perdagangan izin usaha bidang perdagangan, terdiri dari surat izin usaha perdagangan sup): tanda daftar perusahaan tdp): dan cc. tanda daftar gudang tdg). sup sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dimiliki bagi setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan perdagangan dan jasa. kewajiban memiliki sup sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap: perusahaan yang melakukan kegiatan usaha didsebagaimana dimaksud pada huruf golongkan sebagai berikut sup kecil: sup menengah: dan sup besar atau sup perseroan. sup kecil sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepadapada hurufatau sup perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dimiliki oleh perusaha: dbab masa berlaku sup sup berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya. setiap (lima) tahun sekali sup wajib daftar ulang. bab tanda daftar perusahaan setiap perusahaan wajib memiliki tdp. bentuk perusahaan yang diwajibkan membuat tdp, yaitu: perseroan terbatas: koperasi: persekutuan komanditer: firma: perusahaan perorangan: bentuk perusahaan lain: pma: dan mdn. perusahaan yang dikecualikan dari adalah setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan peran). perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan dan diurus atau dijalankan sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga atau kerabat terdekat. cc. perusahaan yang bidang usaha kegiatan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab masa berlaku tanda daftar perusahaan tdp berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya. setiap (lima) tahun sekali tdp wajib daftar ulang. bab vii tanda daftar gudang setiap perusahaan, perseorangan atau badan hukum yang memiliki dan atau menggunakan gudang wajib memiliki tdg. tanda daftar gudang dapat dibatalkan dicabut apabila orang atau badan melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii klasifikasi gudang gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gedum2? (sepuluh ribu meter persegi): dan gudang besar dengan luas diatas (sepuluh ribu meter persegi). bab biaya pemberian izin usaha bidang perdagangan permohonan izin usaha dibidang perdagangan baru, pendaftaran ulang, perubahan penggantian karena hilang atau rusak tidak dipungut biaya. bab tata cara persyaratan dan permohonan izin usaha bidang perdagangan tata cara persyaratan dan permohonan izin usaha bidang perdagangnag bupati bangka barat peraturan daerah kabupaten bangka barat nomor tahun tentang pengelolaan persamaan dan kebersihan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka barat, menimbang bahwa sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis, untuk mencegah terjadinya pencemaran yang sebabkan oleh sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik media lingkungan dan dalam upaya pengendalian serta pengelolaan persamaan, maka perlu pengaturan, dan pemanfaatan sampah sesuai dengan karakteristik bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase, materi, yaitu padat, dan cairkan secara ekonomis, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah prilaku masyrakainstansi teknis adalah instansi yang diberi wewenang untuk pengelolaan persamaandan aktifitas penumpukan sampah organik sebagai aktifitas bisnis. sampah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud padat dan cair. sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan dapat diuraikan oleh alam menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau,nya. sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan oleh alamanfaatan sampah organik sebagai bagan pembuat pupuk kompos. izin pemanfaatan dan aktifitas penumpukan sampah anorganik sebagai aktifitas bisnissampah anorganik yang telah disetujui oleh bupatisebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan bupati. bab iii asas dan tujuan pengelolaan dan pemanfaatan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas manfaat, asas keadilan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatmenumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaransampah: dan 9g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintahananp. penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu dan tempat pemprosesan akhir sampahicc. mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatanndapatkan pelayanan pengelolaan sampahkegiatan usahaatau badan usaha yang akan memanfaatkan sampah sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan izin gangguan dariiputi:bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada yang menggunakan bahan produksi, diupayakan menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakantempat pengolahan sampah terpaddengan peraturan bupatian, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah: perumusanlarangan setiap orang atau badan usaha tanpa seizin sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku dilarang memasukan sampah limbah dalam wilayah kabupaten bangka baratmbakar sampah sembarang tempat terutama sampah yang berbahaya, melakukan pemanfaatan sampah organik atau sampah bekas dalam pemukiman padat penduduk, dan membuang sampah organik dan organik media airlaksanaan pengawasan sampah dilakukan oleh instansi terkait. bab menyelesaikanan pidanaanananadministratif setiap orang badan usaha yang melanggar ketentuan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin. bab xiv ketentuan pidana setiap orang badan usahaergingat bahwa sebagai tindak lanjut daraka setiap pegawai tidak tetap yang memenuhi syarat akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan untuk efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majalengka, dipandang perlu mengubah: menimbang berapa ketentuan dalam peraturan bupatiseri e), diubah sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: pegawai tidak tetap yang diberhentikan dengan hormat karena telah berusia (lima puluh enam) tahun berhak mendapatkan uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut: yang memiliki masa kerja (satu) tahun atau kurang, diberikan uang penghargaan sebesar (satu) bulan upah. yang memiliki masa kerja lebih dari (satu) tahun sampai dengan (satu setengah) tahun, diberikan uang penghargaan sebesar (satu setengah) bulan upah. cc. yang memiliki masa kerja lebih dari (satu setengah) tahun sampai dengan (dua) tahun, diberikan uang penghargaan sebesar (dua) bulan upah. yang memiliki masa kerja lebih dari (dua) tahun sampai dengan (dua setengah) tahun, diberikan uang penghargaan sebesar (dua setengah) bulan upah. yang memiliki masa kerja lebih dari (dua setengah tahun sampai dengan (tiga) tahun, diberikan uang penghargaan sebesar (tiga) bulan upah. yang yang memiliki masa kerja lebih dari (tiga) tahun sampai dengan (tiga setengah) tahun, diberikan uang penghargaan sebesar (tiga setengah) bulan upah. yang memiliki masa kerja lebih dari (tiga setengah) tahun sampai dengan (empat) tahun, diberikan uang penghargaan sebesar (empat) bulan upah. yang memiliki masa kerja lebih dari (empat) tahun, diberikan uang penghargaan sebagai berikut: untuk masa kerja (empat) tahun diberikan uang penghargaan sebesar (empat) bulan upah. untuk kelebihan masa kerja dari (empat) tahun dihitung setiap (tiga) tahun penuh diberikan uang penghargaan tambahan sebesar (satu) bulan upa. diundangkan majalengka padatanggal4 september sekretaris daerah kabupaten majalengka, sukaraja berita daerah kabupaten majalengka tahun z0u0omaka perlu menetapkana): keputuskelurahan adalah desa dan kelurahan kabupaten majalengka. aparat desa kelurahan adalah perangkat desa kelurahan kabupaten majalengka. bantuan operasional kinerja aparat desa dan kelurahan adalah bantuan dari pemerintah provinsi jawa barat kepada aparat desa dan kelurahan. bab . bab maksud, tujuan dan sasaran maksud pemberian bantuan operasional kinerja aparat desa dan kelurahan yaitu sebagai bantuan untuk meningkatkan kinerja aparat desa dan kelurahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan doperasional kinerja aparat desa dan kelurahan yaitu untuk meningkatkan produktivitas, akuntabilitas dan sinergitas pemerintahan antara pemerintah provinsi, kabupaten kota dan desa kelurahan. sasaran pemberian bantuan operasional kinerja aparat desa dandan kelurahan yang pengaturan besarannya ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii sumber dana, besaran dan rencana penggunaan bantuan sumber dana bantuan operasional kinerja aparat desa danmelalui kode rekening nomor bantuan keuangan kepada desa dan kelurahan). besaran . besaran bantuan operasional kinerja aparat desa dan kelurahan kabupaten majalengka masing masing desa dan kelurahan sebesar lima juta rupiah). g8) rencana penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut bantuan operasional untuk perawatan kendaraan bermotor bantuan gubernur sebesar (empat ratus ribu rupiah) tahun atau sebesar (seratus ribu rupiah) triwulan alat tulis kantor sebesar rp. (empat ratus ribu rupiah) tahun atau sebesar (seratus ribu rupiah) triwulan insentif aparat desa dan kelurahan sebesar (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut desa (satu) orang kepala desa sebesar (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tahun atau sebesar (empat ratus lima puluh ribu rupiah) triwulan. (satu) orang sekretaris desa sebesar (enam ratus ribu rupiah) tahun atau sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) triwulan. (tiga) orang kepala urusan sebesar rp. (satu juta delapan puluh ribu rupiah) tahun atau sebesar (sembilan puluh ribu rupiah) orang triwulan. (dua) orang kepala dusun sebesar (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tahun atau sebesar (sembilan puluh ribu rupiah) orang triwulan: bagi . bagi desa yang jumlah perangkat desanya lebih dari (tiga) orang pembagiannya diatur oleh kepala desa dari anggaran yang tersedia: bagi desa yang jumlah perangkat desanya kurang dari (tiga) orang, sisa anggaran dimasukan dalam kas desa. kelurahan (satu) orang kepala kelurahan sebesar (sembilan ratus ribu rupiah) tahun atau sebesar (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) triwulan: (satu) orang sekretaris kelurahan (lima ratus ribu rupiah) tahun atau sebesar (seratus dua puluh lima ribu rupiah) triwulan: cc) (empat) orang kepala seksi(empat) orang kepala lingkunganbagi kelurahan yang jumlah kepala lingkungannya lebih dari (empat) orang, pembagiannya diatur oleh kepala kelurahan dari anggota yang tersedia: bab mekanisme pencairan dan penyaluran dana kepala desa dan kepala kelurahan membuka rekening atas nama pemerintah desa dan kelurahan pada bank yang ditunjuk yang penandatanganan pencairan dananya dilakukan oleh kepala desa dan kepala kelurahan beserta bendaharawan desa pembantu pemegang kas kelurahan. kepala . kepala desa dan kepala kelurahan menyampaikan permohonan pencairan bantuan operasional kinerja aparat desa kelurahan kepada gubernur melalui bupati yang dihampiri dengan kwitansi rangkap (lima) senilai (lima juta rupiah) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh kepala desa dan kepala kelurahan serta bermaterai (enam ribu rupiah): nomor rekening pemerintah desa dan kelurahan pada bank yang ditunjuk: rencana penggunaan bantuan proposal). kepala bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kabupaten majalengka menginventarisir kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada untuk selanjutnya dibuatkan daftar desa danvinsi jawa barat. bab pembinaan dan pelaporan asisten pemerintahan dan kepala bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kabupaten majalengka melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pendayagunaan bantuan operasional kinerja aparat desa dan kelurahan, sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh pengawas fungsional provinsi dan badan pengawasan daerah kabupaten majalengka. kepala desa dan kepala kelurahan melaporkan kepada bupati melalui camat mengenai telah diterimanya dana bantuan operasional kinerja aparat desa dan kelurahan pada rekening masing masing. kepala . kepala desa dan kepala kelurahan menyampaikan laporan kepada bupati melalui camat masing masing berupa laporan penggunaan dana bantuan operasional kinerja aparat desa dan kelurahan: laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kelurahan: data monografi desa kelurahan. camat melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penggunaan bantuan operasional kinerja aparat desa dan kelurahan, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kelurahan serta pengisian data monografi desa kelurahan. camat menyampaikan laporan kepada bupati melalui kepala bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kabupaten majalengka berupa rekapitulasi penggunaan bantuan operasional kinerja aparat desa dan kelurahan: laporan kecamatabupati menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan operasional kinerja aparat desa dan operasional kinerja aparat desa kelurahan: laporan kabupaten dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa kelurahan: cc. rekapitulasi data monografi desa kelurahan. . segala biaya yang terkait dengan operasional pembinaan, pengendalian dan monitoring penggunaan dana bantuan operasional kinerja aparat desa dan kelurahan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanjamada ban maa cambarmah aar pada lai royal spesi uti lucu bupati majalengka, cap ttd. tutti anwar diundangkan majalengka pada tanggal september sekretaris daerah kabupaten majalengka, a sukaraja berita daerah kabupaten majalengka tahun nomor .seri.b. |
sar penilaian angka kredit jabatan fungsionpengembangan karier pejabat fungsional secara profesional dan akuntabel serta sebagai landasan yang jelas bagi penilaian angka kredit jabatan fungsional dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahanorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat fungsional senior: seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat fungsional, seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat kepala bagian tata usaha atau pejabat pengelola kepegawaian setingkat eselon iii skpd dan fungsipokok membantu pejabat penetap angka kredit dalam melakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional :melakukan penilaian atas prestasi pejabat fungsional yang tercantum dalam dupa: menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat penetap angka kredit: memberikan . cc.upa: menentukan besarnya angka kredit yang diperoleh para jabatan fungsional: menandatangani dupa yang telah diperiksa dan diberi bobot angka kredit, melaporkan kepada kepala skpd, apabila ada pejabat fungsional pengatur muda ii a) sampai dengan penata tingkat (iii d) yang telah melewati batas waktu tetapi belum memenuhi angka kredit yang disyaratkan:skpd jawab kepada pejabat penetap angka kreditpenghitungan: pemberian pertimbangan kepada kepala skpdpemberian pertimbangan kepada kepala skpd dalam rangka pengusulan pengangkatan kembali pejabat fungsional yang diberhentikan sementara: penyelenggaraan ketatausahaan tim penilai, penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tim penilai angka kredit jabatan fungsional kepada kepala skpd. bagian keempat . bagian keempat wewenang ketua tim penilai angka kredit kewenangan ketua tim penilai angka kredit jabatan fungsional adalah: ketua tim penilai dapat menonaktif melebihi batas waktu (enam) bulan. ketua tim penilai dapat mengaktifkan kembali anggota tim penilai yang berstatus nonaktif. pelimpahan wewenang dapat dilakukan apabila ketua tim penilai berposisi sebagai anggota nonaktif, maka tugas tugas sekretaris dilaksanakan oleh wakil ketua. bagian kelima masa kerja tim penilai angka kredit jabatan fungsional masa kerja tim penilai masing masing jabatan fungsional adalah sebagai berikut, perantara hubungan industrial mediator hubungan industrial: perekam medis. perekam medis: nutrisionis: apoteker: penyuluh perindustrian dan perdagangan, pranata hubungan masyarakat: pengendali ekosistem hutan: pengendali dampak lingkungan: perencana, penguji kendaraan bermotor, masa kerja (lima) tahun antara lain: auditor, pengawas bibit ternak,: pengantar kerja, pengendali organisme pengganggu tumbuhan,kesatu pembentukan dan kedudukan sekretariat tim penilai angka kredit jabatan fungsional paragraf l.keputusan pejabat penetap angka kredit pada skpdskpd lingkungan pemerintah kabupaten majalengka: seorang wakil kepala dijabat oleh kepala sub bagian umum pada bagian tata usaha skpd kepala sub bagian kepegawaian pada sekretariat rsud lingkungan pemerintah kabupaten majalengka, anggota .i cc. anggota kepala sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan pada bagian tata usaha skpd kepala sub bagian umum pada sekretariat rsud lingkungan pemerintah kabupaten majalengka. pelaksana pada bagian tata usaha skpd kepala sub bagian rumah tangga dan perlengkapan pada sekretariat rsud lingkungan pemerintah kabupaten majalengka sesuai kebutuhan. bagian ketiga tugas pokok sekretariat tim penilai angka kredit jabatan fungsional tugas pokok sekretariat tim penilai angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam adalah membantu tim penilai angka kredit jabatan fungsional dalam melakukan penelitian berkas dupa yang diusulkan oleh pejabat fungsional untuk penetapan angka kreditnyamenerima dan mengadministrasikan dupa jabatan fungsional, memeriksa kelengkapan berkas berikut lampiran lampiran dupa,:penilaian dalam dupa yang selanjutnya ditanda tangani oleh.sekretariat tim penilai masing masing jabatan fungsional adalah: perantara hubungan industrial mediator hubungan industrial, perekam medis: nutrisionis: apoteker: penyuluh perindustrian dan perdagangan: pranata hubungan masyarakat, pengendali ekosistem hutan, pengendali dampak lingkungan: perencana: penguji kendaraan bermotor. masa kerja (lima) tahun antara lain: auditor: pengawas bibit ternak: . medik veteriner: pengantar kerja, pengendali organisme pengganggu tumbuhan:pejabat pengusul dan penetap angka kredit bagian kesatu pejabat pengusul angka kredit pejabat pengusul angka kredit jabatan fungsional bagi yang berpangkat pengatur muda ii a) sampai dengan penata tingkat (iii d) adala, bagi,gusul angka kredit jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat yang berpangkat pengatur muda ii a) sampai dengan penata tingkat il d), adalah pimpinan unit kerja yang membawahi pejabat pranata hubungan masyarakat. pejabat pengusul angka kredit jabatan fungsional perencana yang berpangkat penata muda iii a) sampai dengan penata tingkat (iii d) adalah kepala bappeda kabupaten majalengka. bagian kedua . bagian kedua pejabat penetap angka kredit pejabat penetap angka kredit jabatan fungsional: bagi yang berpangkat pengatur muda ii a) sampai dengan penata tingkat iii d) adalah kepala skpd: bagi yang berpangkat pembina iv a) sampai dengan pembina tingkat (iv b) adalah pejabat tingkat provinsi yang diberi wewenang untuk penetapan angka kredit jabatan fungsional.etap khusus jabatan fungsional perencana, medik veteriner dan pengendali organisme pengganggu tumbuhan, yang berpangkat pengatur muda ii a) sampai dengan penata tingkat (iii d) dan yang berpangkat penata muda iii a) sampai dengan penata tingkat (tii d) adalah sekretaris daerah kabupaten majalengka. bab tata cara penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional bagian kesatuatau keputusan menteri pembina teknis masing masing jabatan fungsional. tata cara . tata cara pengumpulan angka kredit dan dupa adalahcantum dalam lampiran lampiran pada keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan instansi pembina teknistangani: setiap (enam) bulan, pejabat fungsional yang bersangkutan rekapitulasi laporan hasil kerjanya,tangani:lanjutnya mengusulkan kepada tim penilai angka kredit untuk diproses lebih lanjut. bagian kedua penilaian dan pakperiodedalam bentuk dupa: bukti bukti fisik prestasi kerja: surat penugasan melakukan kegiatan dari atasan: surat pernyataan melakukan kegiatan,:data kepegawai. data kepegawaian blank iii, iv, dan peraturan ini, tata cara penilaian angka kredit laporan hasil kerja (harian, bulanan dan tahunan) dalam bentuk dupa, setelah diperiksa kelengkapan berkas dan bukti fisiknya maka sekretariat mengusulkan berkas tersebut kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian: setelah dupa selesai melalui proses penilaian oleh tim penilai, maka sekretariat menyusun bobot hasil penilaian secara keseluruhan untuk ditandatangani oleh tim penilai,:ak dan ditandatangani oleh pejabat penetapperiodeperiode bulan juli yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat periode bulan oktober. proses pak adalah sebagai berikut hasil penilaian angka kredit dari tim penilai dituangkan dalam pakskpd untuk ditandatangani. setelah kepala skpd menetapkan angka kredit dan menandatangani pak, selanjutnya didistribusikan oleh sekretariat tim penilai angka kredit kepada (satu) rangkap . (satu) rangkap untuk pejabat fungsional yang bersangkutan, (satu) rangkap untuk kepala skpd: (satu) rangkap disampaikan kepada bagian kepegawaian sekretariat daerah kabupaten majalengka,: blank pak sebagaimana dimaksud dalam huruf tercantum dalam lampiran peraturan inpaling lambat pada pertengahan bulan januari dan atau pertengahan bulan juli. bab pembiayaan segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dibebankan kepada skpd dimana tim penilai sekretariat tim penilai angka kredit jabatan fungsional tersebut berada dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majalengka. bab vii ketentuan penutup segala ketentuan yang ada sepanjang mengatur jabatan fungsional dan tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku. nama nama jabatan fungsional lingkungan pemerintah kabupaten majalengka sebagaimana tercantum dalam lampiran vii peraturan ini. .cbooo dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan bupatibisa radtugas nomor lcisisennsnse sesiisnssnsnf sesasesanenannnn pertimbangan ama bank menugaskan kepada nama benua gan ana dan panen negara neanneneanaa nana naa manga paa usa asa saan naa kanan nan pangkat golongan nun aon pena anon mangan nama pesanan anatara nee aerasi pangkat golongan fame nkri, kabupaten ngka, (ag adj,.ooooooooooooooo yang bertanda tangan bawah ini nama senssnwssnenpassarseeneangan nanonekasane nan semeekanaa pangkat golongan ruang tmt oneneenrenamenenese tera nene nenas nsa ngan kanan jabatan presente0esempansesannn saman raansuega nsn pesanan nagan unit kerja kena nanneniikas ena gaeananaenn, menyatakan bahwa nama imun kans biasa asalan pangkat golongan ruang tmt dea namanya jabatan tenwevaneneanvesese knenenesennensnnannsenssesnsanasasensan telah melakukan kegiatan .sebagai berikut: $$,rupa majalengka, kabupaten maj iga, sp ttd trv yaitumnn oae naa ape hermann ana par nan mpn kas eran pangkat golongan ruang tmt dana yaaa jabatan sawah unit kerja sejenak menyatakan bahwa nama nanti pangkat golongan ruang tmt enkenannan nnnansknnanennaneneennenna cannon jabatan eenninani antik eat ani tanaman karena unit kerja anamangasa telah melakukan kegiatan .ooo.i tema misal cas pengembangan profesialengunjang.oooooooooo yang bertanda tangan bawah ini nama sneunirsenotesnenee idaman mangsa raannanan pangkat golongan ruang tmt eenenservensawangmenanganaaa naan nama unit kerja ian ang menyatakan bahwa nama same nmnksnsnysan pangkat golongan ruang tmt ihasisesasenahassedesnaanesemneensesassannanasisasas unit kerja mana vasaneana nama kan nga nge nama none naa guna nn. telah melakukan kegiatan .sebagai berikut: hasil kegiatan angka ka, cap ttd suhardi.laporan hasil pelaksanaan nama jagung) nama dan nip sennnenenanapanema tuan ksa nesap nnn name kata nnn nnn kera nan pangkat golongan konsen bin ban unit kerja bagian dana sem sanam npsn anemia abs bas mkn dasar pelaksanaan maminnanin ikan annnenannalennnnenanannlanlannn pnn nnn naa nama kegiatan nan bla pelaksanaan kegiatan spam sana waktu: pelaksanaan! sasana asn tempat lokasi lanataeienanana aka eannanannennnnankenanennannenn kanannya pranata hasil pekerjaan pimpinan unit kerja atau pejabat yang ditunjuk, nama jagung), kabupaten maja m penetapan angka kredit kentara kanan trampil ahli instansi .i.cbooo.o.i masa penilaian tanggal.o.o.o.i.i5 d tanggal.i.o woo comm. asam mama maa maag me. , haag t u uu aan a mm tar ear "mmesemes tamat pendidikan dan pelatihan https) ama pemain t peak meme mamamaaaa demeemmeosuarauak jabatan n.o.ro.ooo memanen pangkal.co.c. oo, kabupaten ngka, cap ttd tutti anwaab ketentuan umum . lampiran vii: penyuluh keluarga berencana, pengantar kerja:: pengawas benih tanaman, penyuluh perindustrian dan perdagangan: perancang peraturan perundang undangan, medik veteriner: pranata hubungan masyarakat, pengendali ekosistem hutan. pengendali dampak lingkungan, perencana, penguji kendaraan bermotor. sekretaris daerah bupati majalengka, kabupaten majalengka, cap ttd tutti anwar, pengawas benih tanaman, penyuluh perindustrian dan perdagangan, perancang peraturan perundang undangan, medik veteriner, pranata hubungan masyarakat, pengendali ekosistem hutan, pengendali dampak lingkungan, perencana dan penguji kendaraan bermotorhubungan industrialperekam medis .. pranata komputer adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak untuk membuat, merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer. apoteker adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.. pengawas benih tanaman adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman. penyuluh perindustrian dan perdag. pengendali ekosistem kepala skpd eselon (dua). daftar usulan penetapan angka kredit yang selanjutnya disingkat dupa adalah blank. penetapan angka kredit yang selanjutnya disingkat pakvolume kegiatan adalah banyaknya kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh seorang pejabat fungsional dalam satu periode penilaian baik kegiatan utama, kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang. bukti fisik adalah suatu pernyataan pejabat yang dituangkan dalam bentuk tulisan, yang menyatakan atau menerangkan bahwa pejabat fungsional yang bersangkutan telah melaksanakan tugas melakukan kegiatan, atau pejabat fungsional yang bersangkutan menyatakan sendiri atau melaporkan telah melaksanakan tugas melakukan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk keterangan atau laporan. bab tim penilai angka kredit jabatan fungsional bagian kesatu pembentukan dan kedudukan tim penilai angka kredit jabatan fungsionalkeputusan kepala skpd eselon ii. apabila skpd belum dapat memangka kredit kabupaten atau tim penilai propinsi atau tim penilai pusat. paragraf skpdadalah:: memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja, cc. dapat aktif melakukan penilaian.td. tutti anwar diundangkan majalengka pada tanggal oktocame serverildnld perlu perubahan apbd.ugasan guru sebagai kepala sekollu segera ditindaklanjuti dengan menyusun peraturan pelaksanaan yang diperlukan dan disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan pendidikan kabupaten majalengka.d gotidentifikasi kekosongan kepala sekolah, pengangkatan dan penugasan guru sebagai kepala sekolah tata cara identifikasi kekosongan kepala sekolah dan adalah sebagai berikut pengawas sekolah bersama sama dengan kepala utd dan melakukan identifikasi kekosongan dan kemungkinan kekosongan kepala sekolah dan yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada kepala dinas, kepala dinas menginventarisasi data dan membuat pemetaan kekosongan kepala sekolah dan tata cara identifikasi kekosongan kepala sekolah smp, sma dan smk adalah sebagai berikut pengawas sekolah melakukan identifikasi kekosongan dan kemungkinan kekosongan kepala sekolah smp,sma dan smk yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada kepala dinas. kepala dinas menginventarisasi data dan membuat pemetaan kekosongan kepala sekolah smp, sma dan smk. tata cara pengusulan dan pengangkatan kepala sekolah dan sebagai berikut: kepala satuan pendidikan mengusulkan calon kepala sekolah kepada kepala utd dan kecamatan,utd . kepala utd dan kecamatan berdasarkan pertimbangan teknis dari pengawas sekolah dan komite sekolah membuat daftar nominasi calon berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan yang dimiliki paling banyak (satu setengah) kali jumlah kekosongan kepala sekolah dan wilayahnya dan menyampaikan kepada kepala dinas. ccdan sd. tata cara pengusulan dan pengangkatan kepala sekolah smp, sma dan smk sebagai berikut kepala satuan pendidikan mengusulkan calon kepala sekolah kepada kepala dinassmp,sma dan smkterdiri atas seleksi administrasi pada tahap pertama serta seleksi test tertulis dan paparan makalah pada tahap kedua. bagi calon kepala sekolah yang tidak lulus seleksi tahap pertama tidak dapat mengikuti seleksi tahap kedua. calon kepala sekolah yang diusulkan menjadi kepala sekolah adalah yang lulus seleksi tahap kedua. untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam seleksi calon kepala sekolah dibentuk tim seleksi kepala sekolah kabupaten majalengka yang selanjutnya disingkat teks. pembentukan . pembentukan teks sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala dinas. tugas pokok teks adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan seleksi penyaringan calon kepala sekolah termasuk penelaahan berkas berkas administrasi dan penyiapan materi pertanyaan mengenai kemampuan pedagogi, kepribadian, profesional dan sosial serta penggandaan materi pertanyaan dan pengolahan hasil pengisian jawaban. susunan keanggotaan teks terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris paling banyak (tujuh) orang anggota: ketua teks adalah kepala bagian tata usaha dinas pendidikan kabupaten majalengka dengan anggota kepala bidang, serta kepala seksi kurikulum dan ketenagaan dan sekretaris secara fungsional dijabat oleh kepala sub bagian umum pada bagian tata usaha dinas pendidikan kabupaten majalengka. dalam melaksanakan tugasnya teks dapat dibantu oleh sekretariat yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan seleksi dan pengangkatan kepala sekolah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majalengka. dalam rangka menjamin objektivitas pengangkatan kepala sekolah dapat dibentuk tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah terdiri dari unsur komite sekolah yang bersangkutan, pejabat pengelola ketenagaan pada pemerintah daerah, pengawas sekolah yang relevan dan kepala dinas. tim. tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah ditetapkan oleh bupati. tata cara pengangkatan kepala sekolah adalah sebagai berikut pengawas sekolah bersama sama komite sekolah setempat mengusulkan calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan kepada kepala dinas. kepala dinas melakukan seleksi. berdasarkan hasil seleksi kepala dinas mengusulkan calon calon yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah dengan tembusan kepada bupati selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum berakhir masa tugas kepala sekolah. tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah selanjutnya mengadakan pertemuan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap calon calon yang diusulkan oleh kepala dinas. ketua tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah mengusulkan kepada bupati. bupati menetapkan keputusan pengangkatan kepala sekolah selambat lambatnya (dua) bulan sebelum berakhir masa tugas kepala sekolah. bab tata cara penilaianbertugas membina sekolah pengawas sekolah) dan atau aparat pengawasan fungsional lainnya. samping pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada khusus untuk kepala sekolah dan juga dilaksanakan penilaian pekerjaan oleh kepala utd dan kecamatan, pelaksanaan . pelaksanaan penilaian kerja kepala sekolah diadakan setiap (satu) tahun sekali, terhitung sejak keputusan pengangkatan kepala sekolah, yang meliputi penilaian manajerial dan akademik. penilaian sebagaimana dimaksud pada dan meliputi aspek yang berdasarkan pada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin manajer pendidik administrator wirausahawan pencipta iklim kerja penyelia kriteria penilaian, instrumen penilaian dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas kepala sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada dan dilaporkan kepada kepala dinas secara tertulis. tata cara pelaporan penilaian pekerjaan kepala sekolah adalah sebagai berikut untuk satuan pendidikan dan sd, laporan penilaian pekerjaan tugas kepala sekolah dibuat oleh kepala utd bersama sama dengan pengawas sekolah ditujukan kepada kepala dinas: untuk satuan pendidikan smp,sma dan smk, laporan penilaian pekerjaan tugas kepala sekolah dibuat oleh pengawas sekolah ditujukan kepada kepala dinas. kepala dinas yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada dan wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan dan kualitas kinerja kepala sekolah. bab vii. bab vii pemberhentian dan perpanjangan masa tugas guru sebagai kepala sekolah kepala sekolah diberhentikan dari penugasan karenanyatidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani: masa penugasannya berakhir, dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sedang dan berat: dikenakandiberhentikan sementara dari jabatan guru: meninggal dunia: dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas. tata cara pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tata cara pemberhentian kepala sekolah dan yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut kepala utd dan kecamatan berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam dan menyampaikan data kepala sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada kepala dinas, kepala . kepala dinas menginventarisasi dan menganalisis hasil penilaian kepala sekolah dengan memperhatikan masukan dari kepala bidang pendidikan dasar dan mengusulkan pemberhentian kepala sekolah yang dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya kepada bupati. cc. tata cara pemberhentian kepala sekolah smp, sma dan smk yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut kepala dinas berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam menginvetarisasi dan menganalisis hasil penilaian yang diterima dan mengusulkan pemberhentian kepala sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala bidang pendidikan menengah tata cara perpanjangan masa tugas kepala sekolah dan adalah sebagai berikut kepala utd dan kecamatan berdasarkan rekomendasi dari pengawas sekolah dan komite sekolah membuat daftar kepala sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada kepala dinas:tata cara . nan tata cara perpanjangan masa tugas kepala sekolah smp, sma dan smk adalah sebagai berikut atas dasar rekomendasi pengawas sekolah dan komite sekolahperpanjangan masa tugas kepala sekolah lebih dari (dua) kali masa tugas sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bupati. bab viii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka kepala sekolah yang ada, masa tugasnya diperhitungkan sebagai berikut: kurang dari (empat) tahun, masa tugas tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari suatu masa tugas pertama, (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas (satu) masa tugas:(delapan).ekolah lain sebagaimana dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka kepala sekolah yang ada tetapi belum memiliki ijazah sarjana s1) atau ijazah diploma iv, maka wajib mengikuti pendidikan program atau diploma paling lama (satu) tahun terhitung sejak peraturan bupati ini ditetapkan. khusus untuk guru pegawai negeri sipil yang akan diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dipekerjakan sekolah swasta, tata cara pengangkatan dan penugasannya sesuai dengan sekolah negeri. calon kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat profesi guru sebagaimana diatur dalam berpedoman kepada undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen bab ketentuan penutup petunjuk pelaksanaan peraturan bupati ini diatur lebih lanjut oleh kepala dinas. bupati adalah bupati majalengka. pemerintah adalah pemerintah. sekolah menengah pertama yang selanjutnya disingkatyang selanjutnya disingkat sma adalahdinas adalah kepala dinas pendidikan kabupaten majalengka. dinas adalah dinas pendidikan kabupaten majalengka. kepala bagian adalah kepala bagian tata usaha dinas pendidikan kabupaten majalengka. kepala bidang diknas adalah kepala bidang pendidikan dasar dinas pendidikan kabupaten majalengka. kepala bidang dokumen adalah kepala bidang pendidikan menengah dinas pendidikan kabupaten majalengka. kepala utd dan adalah kepala unit pelaksana teknis dinas utd) dan dinas pendidikan kabupaten majalengka. pengawas sekolah adalah pengawas yang bertugas membina tk, sd, termasuk dalamnya pengawas mata pelajaran dan pengawas rumpun mata pelajaran. kepala sekolah adalah kepala tk, kepala sd, kepala utd smp, kepala utd sma dan kepala utd smk lingkungan pemerintah kabupaten majalengka dan kepala sekolah yang dipekerjakan sekolah swasta. bab ii. bab dasar guru pegawai negeri sipil lingkungan dinas pendidikan dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, baik sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten majalengka maupun kepala sekolah yang dipekerjakan (dpk) sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (yayasan), sepanjang ada kekosongan kepala sekolah. kekosongan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada disebabkan adanya mutasi kepala sekolah: adanya penambahan unit sekolah baru: cc. perlunya membantu sekolah swastaberakhirnya masa tugas: diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab: tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani: meninggal dunia. bab iii. bab iii syarat syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah guru pegawai negeri sipil: usia paling tinggi tahun: sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter, penilaian prestasi kerjakenakan hukuman administratif kepegawaian baik sedang maupun berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku: memiliki pengetahuan tentang wawasan wiyatamandala, kurikulum sekolah, dan kompetensi jabatan (pedagogi, kepribadian, profesional dan sosial) yang diperlukan termasuk kemampuan penyusunan program pendidikan sekolah: kreatif dan inovatif serta memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi: tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyatakan secara tertulis bersedia ditempatkan mana saja dalam lingkungan dinas pendidikan kabupaten majalengka: memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan bidang pendidikan: il. mendapat persetujuan tertulis dari yayasan yang akan menerima, bagi guru pegawai negeri sipil yang diusulkan untuk diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang dipekerjakan pada sekolah swasta. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada meliputi persyaratan. persyaratan untuk diangkat sebagai kepala sekolah tk, adalah berstatus sebagai guru ttigpersyaratan untuk diangkat sebagai kepala sekolah sd, adalah berstatus sebagai guru sdcc. persyaratan untuk diangkat sebagai kepala sekolah smp, adalah berstatus sebagai guru smppa, adalah berstatus sebagai guru smaak, adalah berstatus sebagai guru smk dan telah memiliki jabatan guru dewasa, pangkat penata golongan iii c sert, memiliki wawasan tentang unit produksi, mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris dan atau bahasa asing lainnya dan lulus seleksi penyaringan. selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan calon kepala sekolah pada masing masing satuan pendidikan wajib memiliki sertifikat profesi guru sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. . samping persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam dalam pengangkatan kepala sekolah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, masa kerja dan pengalaman yang dimiliki. kepala sekolah lainny: masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang (satu) kali masa tugas atas dasar penilaian prestasi kerja paling rendah memperoleh nilai amat baik pada unsur kesetiaan dan baik untuk unsur penilaian lainnya dalam (dua) tahun terakhir yang bersangkutan: semua unsur penilaian akreditasi sekolah paling rendah bernilai baik dalam masa tugas pertama: cc. untuk kepala sekolah dan mendapat rekomendasi dari pengawas sekolah, komite sekolah dan kepala utd dan kecamatan: untuk kepala sekolah smp, sma, dan smk mendapat rekomendasi pengawas sekolah dan komite sekolah pada satuan pendidikan smp, sma dan smk: diusulkan kembali oleh kepala dinas melalui sekretaris daerah baperjakat) kepada bupati. guru .i10 guru yang telah melaksanakan tugasserta lulus seleksi penyaringan: memiliki prestasi yang istimewa dalam penilaian prestasi kerja dan akreditasi sekolah, dengan tanpa tenggang waktu, ditugaskan sekolah lain, serta mendapat rekomendasi dari pengawas sekolah, komite sekolah dan kepala utd dan kecamatan untuk satuan pendidikan dan atau mendapat rekomendasi dari pengawas sekolah dan komite sekolah pada satuan pendidikan smp, sma dan smk, serta diusulkan kembali oleh kepala dinas melalui sekretaris daerah baperjakat) kepada bupatiguru. untuk kepentingan dinas dalam rangka efesiensi dan efektifitas pengelolaan layanan pendidikan pada satuan pendidikan perlu dihindarkan penyelenggaraan perpindahan wilayah atau tempat kerja dalam masa tugas kepala sekolah. perpindahan wilayah atau tempat kerja kepala sekolah dari satuan pendidikan yang sama bisa dilaksanakan dengan tetap memperhitungkan masa tugasnya sejak surat keputusan pertama kali diangkat sebagai kepala sekolah. secara normal perpindahan wilayah kerja dilakukan dalam waktu antara (dua) sampai dengan (empat) tahun. bupati menetapkan perpindahan wilayah kerja kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala dinas. bab vrosedur penyusunan produk hukum daerah kabupaten majalengka. bab lansaanssnnasa bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengdan peraturan lainnya yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah. kepala daerah adalah bupati. daerah adalah kabupaten majalengk atau sebutan lain: peraturan bupati:. keputusan bupati: intruksi bupati. bab iii prosedur penyusunan produk hukum bagian kesatu produk hukum bersifat pengaturan penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan proliga. produk hukumatau sebutan lainnya dan pengumuman peraturan bupati serta peraturan bersama kepala daerah(dl) produk hukum sebagaimana dimaksud dalam dan sebelum disebarluaskan. bab ketentuan lain lain diundangkan majalengka pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten majalengka, raja berita daerah kabupaten majalengka tahun nomor seri . ynydocu|lembaran daerah120081ld perlu produk hukum.dan kelompok usaha produktif yang bergerak sektor agribisnis dan potensi sentra usaha kecil menengah ukm) unggulan, maka untuk mencapai tujuan kegiatan secara efektif, efisien, optimal dan akuntabel perlu dilakukan peningkatan perkuatan modalukm) unggulanultas pertanian universitas majalengka kepala seksi usaha padi palawija pada dinas pertanian kabupaten majalengka kepala sub bagian perdagangan dan koperasi pada bappeda kabupaten majalengka kepala seksi fasilitasi pembiayaan ukm pada dinas koperasi, ukm dan penanaman modal kabupaten majalengka unsur dekopinda kabupaten majalengka unsur bank jabar cabang majalengka unsur lsm pilar matahari majalengka pelaksana teknis kepala seksi kelembagaan dan badan hukum koperasi pada dinas koperasi, ukm dan penanaman modal elly puspitaloka pelaksana pada dinas koperasi, ukm dan penanganbaimberikan laporan periodik kepada bupati melalui dinas koperasi, ukm dan penanaman modal. bagian .sosialisasi program: cc.,b vii mekanisme permohonan kredit bagian kesatu mekanisme permohonan kredit bagi koperasi koperasi,,, rencana kegiatan usaha kebutuhan dana dan pemanfaatannya. bagian . bagian kedua mekanisme permohonan kredit bagi kelompok kelompokcc.kelompok, surat keterangan sedang melakukan kegiatan usaha produktif: surat keterangan tidak punya hutang kepada lembaga lain surat keterangan bukan merupakan bagian dari kelompok yang sedang menikmati program kredit yang sejenis, photo copy ktp pengurus, rencana kegiatan usaha kebutuhan dana dan pemanfaatannyakelompok dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majalengka tahun anggaran adalah sebesar (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). bagian kedua besarnya pinjaman dan jaminan besarnya pinjaman bagi koperasi kelompok sektor agribisnis dan potensi sentra ukm unggulan sesuai kelayakan usaha dan kemampuan membayar ukm serta diharuskan memakai jaminan sertifikat tanah atau bukti pemilikan kendaraan bermotor bpk). dokumen . dokumen agunan jaminan disimpan bank dan berhak untuk diambil kembali setelah koperasi kelompok sudah melunasi pinjamannya. bab suku bunga kredit suku bunga kredit bagi koperasi kelompok adalah per bulan flat dengan ketentuan diatur sebagai berikut: untuk pad: untuk operasional tim teknis dan dinas penyalur kredit dengan ketentuan sebagai berikut: untuk tim teknispergiliran bank pelaksana melakukan penyaluran, penarikan dan pergiliran kredit pemberian . pemberian kredit berlaku untuk (satu) kali pergiliran, koperasi kelompok dapat mengajukan permohonan kredit kembali apabila koperasi kelompokoperasi kelompokkelompok memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan. bab xiii kredit bermasalahkelompok . bab xiv monitoring, evaluasi dan pelaporan. bab xvi pembiayaan pembiayaannya akan diatur oleh ketua timsukaraja berita daerah kabupaten majalengka tahun nomor . seri, ayamrograkelompok yang bersumber dari apbd. dimiliki oleh keluarga, mempergunakan teknologi sederhana,elompok adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dilakukan bersama sama untuk meningkatkan pendapatan bagi anggota kelompoknya.sentra ukm unggulan adalah sentra ukm yang kegiatan usahanya merupakan atau berkaitan dengan produk unggulan daerah, kapasitas dan produktivitas usahanya berkembang, berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan merupakan prioritas untuk berkembang menjadi bagian integral dari klastersentra . sentra agribisnis adalah pusat kegiatan agribisnis lokasi tertentu dimana terdapat pengusaha mikro dan kecil dan menengahteknis selanjutnya disebut timeningkatkan layanan koperasi kelompok kepada anggotanya, memperkuat modal usaha bagi koperasi kelompok,tersalurnya . tersalurnya dana perkuatan modal bagi koperasi kelompok, terwujudnya peningkatan akses modal kerja bagi anggota koperasi kelompok: terwujudnya peningkatan produktivitas anggota koperasi kelompok, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya terwujudnya peningkatan usaha bagi sentra ukm sebagai potensi unggulan daerah: terlaksananya perkuatan permodalan bagi koperasi kelompok yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian pinjaman. bab persyaratan koperasi kelompok bagian kesatu persyaratan koperasi: memiliki modal sendiri minimal rp. (lima belas juta rupiah): memiliki tenaga kerja karyawan minimal sampai orang bagi koperasi yang mempunyai prospek usaha sentra agribisnis dan sentra ukm:. bagian . bagian kedua persyaratan kelompok kelompok wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut merupakan usaha produktif sektor agribisnis yang berkelompok dan telah melakukan kegiatan usaha minimal (dua) tahun: memiliki anggota minimal orang untuk pra koperasi usaha kelompok dan anggotanya sedang melakukan kegiatan usaha yang sama sebagai embrio sentra ukm, memiliki pengurus (terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara) yang dipilih oleh anggota dan diketahui oleh kuwu lurah atau dinas badan lembaga pembinaan: adanya aturan tertulis yang disepakati oleh anggota, serta telah melakukan administrasi pembukuan sederhana: memiliki modal sendiri minimal rp. (delapan juta rupiah): memiliki tenaga kerja karyawan minimal sampai orang: diprioritaskan yang belum pernah mendapat kredit program atau kegiatan sejenis: telah memiliki klasifikasi dan terdaftar sebagai kelompok, serta mendapat rekomendasi dari dinas badan lembaga pembinaan dan pengembalian pinjaman. bab seleksi koperasi kelompok kelompok seleksi terhadap koperasi kelompok dilakukan oleh tim teknis, dengan tahapan sebagai berikut,::pengarah iii asisten pemerintahan setdaagian pemberdayaan masyarakat pada bagian perekonomian setda kabupaten majalengka kepal(ksp usp koperasi) dan lembaga keuangan mikro (lkmndukung upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, diperlukan pengembangan pengusaha mikro yang tergabung dalam kegiatan usaha koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam koperasi ksp usp koperasi) melalui perkuatan struktur keuangan ksp usp koperasi', bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka untuk lebih efektif, efisien dan optimal dalam pelaksanaannyksp usp koperasi) dan lembaga keuangan mikro lkmrangan sedang melakukan kegiatan usahanya surat keterangan tidak mempunyai hutang kepada lembaga lain tidak sedang menikmati kredit programgian kedua mekanisme permohonan kredit bagi lkm lkmbagi lkm informal melampirkanlkm surat keterangan sedang melakukan kegiatan usaha produktif surat keterangan tidak punya hutang kepada lembaga lain laporan keuangan lkm tahun terakhir surat keterangan bukan merupakan bagian dari lkm yang sedang menikmati program kreditsp usp koperasi dan lempat ratus lima puluh juta rupiah). bagian . bagian kedua besarnya pinjaman dan jaminan besarnya pinjaman bagi ksp usp koperasi dan lkm sesuai kelayakan usaha dan kemampuan membayar serta diharuskan memakai jaminan sertifikat tanah atau bpk dokumen agunan jaminan yang disimpan bank, dan berhak untuk diambil kembali setelah ksp usp koperasi dan lkm sudah melunasi pinjamannya bab suku bunga kredit suku bunga kredit bagi ksp usp koperasi dan lkm adalah per bulan flat dengan ketentuan diatur sebagai berikut untuk pad: untuk operasional tim teknis dan dinas penyalur kredit dengan pembagian untuk tim teknis danxi. bab pergiliran bank pelaksana melakukan penyaluran, penarikan dan pergiliran kredit pemberian kredit berlaku untuk (satu) kali pergiliran, ksp usp koperasi dan lkm dapat mengajukan permohonan kredit kembali apabila ksp usp koperasi dan lkmsp usp koperasi dan lkm terpilih rekening tabungan tersebut dimaksudkan untuk menampung dana kredit yang akan diterima bank dapat menyalurkan dana kredit setelah ksp usp koperasi dan lkm memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan bab kredit bermasalah penanganan kredit bermasalah sistem kredit,. . dinas koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal sebagai penyalur kredit dimungkinkan mengajuketentuan hukum yang berlaku bab xiv bank melaporkan pelaksanaan kredit kepada bupati setiap (satu) bulan sekali melalui. dinas koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal dinas koperasi, usaha kecil menengahbab penyetoran bab xvi pembiayaan pembiayaan kegiatan peningkatan perkuatan modal bagi ksp usp koperasi dan lkmannya akan diatur oleh ketua tim tekni.::rp.oleh keluarga mempergunakan teknologi sederhana memanfaatkan sumber daya lokal lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkankoperasi simpan pinjam, selanjutnya disebut ksp, adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam unit simpan pinjam koperasi, selanjutnya disebut usp koperasi, yang diklasifikasikan menjadi kelompok lkm pemula adalah lkm dengan pengalaman operasi terbatas, belum teruji sustainabilitasnya secara meyakinkan lkm pemula adalah lkm yang sudah memiliki pengalaman operasi cukup memadai, teruji kelangsungan hidupnya, namun volume usahanya masih kecil pertumbuhannya terbatas lkm berkembangtingkat perkembangan yang baik lkm . lkm mandiridan komposisi simpanan anggota yang baik tim teknis selanjutnya disebut tim peningkatan perkuatan modal bagi ksp usp koperasi dan lkmsp usp koperasi dan lkm adalah untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil melalui perkuatan struktur keuangan ksp usp koperasi dan lkm, sehingga dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja bagian kedua sasaran sasaran program kegiatan peningkatan perkuatan modal bagi ksp usp koperasi dan lkm adalah tersalurnya dana perkuatan modal bagi ksp usp koperasi dan lkm yang memenuhi syarat terwujudnya peningkatan modal kerja bagi pengusaha mikro dan kecil antara lain petani, peternak, pengrajin industri kecil industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung kecil dan pengusaha kecil lainnya yang disalurkan oleh ksp usp koperasi dan lkm dalam bentuk pinjaman cc. terlaksananya . terlaksananya perkuatan permodalan bagi ksp usp koperasi dan lkm yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian pinjaman serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat bab iii persyaratan ksp usp koperasi dan lkm bagian kesatu persyaratan ksp usp koperasi ksp usp serta mempunyai usaha potensial untuk dikembangkan khusus untuk usp koperasi, telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku memiliki anggota minimal orang dan tercatat dalam buku anggota koperasi memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggotanya memiliki modal sendiri minimal rp. (lima belas juta rupiah) memiliki tenaga kerja karyawan minimal sampai orangksp usp koperasi yang mendapat penilaian minimal cukup sehat bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembalian pinjaman bagian kedua persyaratan lkm lkm wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut merupakan . merupakan lkm formal berbadan hukum koperasi yang telah memfasilitasi usaha mikro dan kecil yang belum memenuhi persyaratan perbankan (bankable) merupakan lkm informal yang belum berbadan hukum koperasi dan telah memfasilitasi usaha mikro dan kecil yang belum bankable cc. memilik anggota minimal orang dan saat ini sedang melakukan kegiatan usaha yang produktif memiliki pengurus (terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara) adanya aturan tertulis dan telah melakukan administrasi pembukuan sederhana memiliki modal sendiri minimal rp. (delapan juta rupiah) memiliki tenaga kerja karyawan minimal sampai orangmengajukan proposal kepada bupati melalui dinas koperasi, ukm dan penanaman modal bertanggung jawab atas penggunaan dan pengembalian pinjaman bab seleksi ksp usp koperasi dan lkm seleksi terhadap ksp usp koperasi dan lkm dilakukan oleh tim teknis, dengan tahapan sebagai berikut: bab v.bagian perekonomian setda kabupaten majalengka kepala bidang ukm pada dinas koperasi, ukm dan penanaman modal kepala seksi kelembagaan dan badan hukum koperasi unsur bank jabar cabang majalengka unsur dekopinda kabupaten majalengka unsur lsm pilar matahari majalengka bab tugas dan tanggung jawab bagian kesatu tugas bank pelaksana bank mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut mengelola dana penyimpanan kelengkapan ketatausahaan dana beserta agunan jaminan pelaksanaan . pelaksanaan realisasi penyaluran kredit memberikan laporan periodik kepada bupati melalui dinas koperasi, ukm dan penanaman modal menyelenggarakan sosialisasi program melakukan penyeleksian administrasi proposal menganalisa kelayakan usaha mengadakan survey atas permohonan dana melaksanakan pembinaan potensi usaha dan manajemen usaha melakukan penilaian dan penyaluran dana melakukan penarikan dana melakukan penyelamatan dana melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap dana yang disalurkan mengadakan evaluasi dan memberikan laporan kepada bupati bab vii mekanisme permohonan kredit bagian kesatu mekanisme permohonan kredit bagi ksp usp koperasi ksp usp koperasiphoto copy akta pendirian lembaga pemohon surat perijinan sup, ho, npp, situ, imb) laporan rat tahun buku suratupaya merealisasikan kegiatan kredit program peningkatan pemberdayaan usaha kecil menengah ukm) melalui kegiatan penguatan modal usaha kecil menengah kabupaten majalengka tahun anggaran maka perlu menetapkanomposisi dana besarnya dana kredit yang akan disalurkan kepada usembilan ratus juta rupiah). besarnya pinjaman kredit ukm yang akan disalurkan disesuaikan dengan kemampuan usaha ukm atau kelayakan usaha. ukm terpilih, bila dipandang perlu wajib menyerahkan jaminan sertifikat tanah atau bpk yang nilainya lebih dari nilai kredit yang diberikan. dokumen agunan atau jaminan yang disimpan bank berhak untuk diambil kembali setelah ukm sudah menyelesaikan kewajiban pinjamannya. suku bunga kredit ditetapkan sebesar per bulan, dengan ketentuan sbb untuk pad operasional tim teknis untuk bank pelaksana bab pengembalian pemohon mengembalikan dana kredit sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat bersama.dua bulan pertama setelah menerima kredit dari bank, penerima diberi kesempatan masa tenggang (grace period) perusahaan untuk tidak membayar pokok, sedangkan bunga harus tetap dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pada. . pada bulan ketiga sampai jatuh tempo, penerima tetap membayar pokok dan bunga setiap bulan.tata cara pencairan kredit tata cara pencairan kredit ukm terpilih wajib menandatangani akad kredit. ukm hasil seleksi tim teknis wajib membuka rekening tabungan bank pelaksana. rekening tabungan tersebut dimaksudkan untuk menampung dana kredit yang akan diterima dan pengembalian kredit.ukm memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan. bab kredit bermasalah penanganan kredit bermasalah, timkoperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal dimungkindengan ketentuan hukum yang berlaku atas saran tim. bab xii . bab xii. evaluasi perkembangan pelaksanaan kredit setiap bulan dilaporkan kepada kepala dinas koperasi, ukm dan pm. bank melaporkan pelaksanaan kredit kepada kepala dinas koperasi, ukm dankepala dinas koperasi, ukm dan sebagai penyalur kredit. bab xiii pembiayaan pembiayaan kegiatan peningkatan penguatan modal usaha kecil menengahbab xiv penutup hala hal yang belum cukup diatur dalam teratur ini akan diatur lebih lanjutmajalengka. tahun nomor seri &operasikabupaten majalengka. program peningkatan pemberdayaan usaha kecil menengah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan penguatan modal usaha kecil menengah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd)mikro adalah usaha mikro yang sebagaimana diatur dalam surat edaran bank indonesia nomor pbi yang mempunyai ciri ciri sebagai berikut dimiliki oleh keluarga. mempergunakan teknologi sederhana. cc. memanfaatkan . memanfaatkan sumber daya lokal. lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan. kredit pemberdayaan usaha kecil menengah ukm) adalah pinjaman modal kerja yang diberikan pemerintah daerah kabupaten majalengka yang dikelola oleh dinas koperasi, usaha kecil menengah ukm) dan penanaman modal kabupaten majalengka dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja dinas, diperuntukan bagi modal kerja ukm bersumber dari dana apbd kabupaten majalengka tahun anggaran tim teknis selanjutnya disebut tim penguatan modal usaha kecil menengah yang ditetapkan dengan keputusan bupati, usaha kecil menengah ukm) dan penanaman modal beranggotakan beberapa unsur yang terkait dan berkompeten dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program. organisasi kredit pemberdayaan ukm adalah pelaksana teknis sistem kredit pemberdayaan usaha kecil menengah ukm). penerima pinjaman modal kerja adalah pelaku usaha kecil menengah yang ada kabupaten majalengka, yang ditetapkan oleh kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah ukm) dan penanaman modal kabupaten majalengka berdasarkan kriteria yang diatur dalam petunjuk teknis ini. sistem kredit ukm adalah tata cara pengidentifikasian ukm, penentuan ukm, penyaluran kredit, pengembalian kredit, yang diatur dalam ketentuan ini. bank adalah bank pelaksana yang ditunjuk oleh kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal kabupaten majalengka. bab tujuan dan sasaran tujuan kegiatan perkuatan permodalan adalah untuk memberdayakan pengusaha kecil dan menengah. . sasaran kegiatan perkuatan permodalan usaha kecil dan menengah adalah tersalurnya dana perkuatan modal kerja ukm kabupaten majalengka. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi pengusaha kecil dan menengah. bab iii kriteria sasaran kriteria sasaran kegiatan perkuatan permodalan adalah sebagai berikut mempunyai aktivitas usaha produktif pada saat ini. bukan merupakan anggota dan kelompok usaha yang akan dan sedang mendapat kredit program lain. diprioritaskan yang belum mendapatkan kredit program atau kredit lain yang sejenis. ukm yang mau dan mampu membayar cicilan pokok dan bunga setiap bulan. pelaku ukm yang memiliki tenaga kerja minimal (lima) orangketua . ketua kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah ukm) dan penanaman modal kabupaten majalengka wakil ketua kepala bidang usaha kecil menengahagian tata usahaidang koperasi pada dinas koperasi, usaha kecil menengah ukm) dan penanaman modal kabupaten majalengka anggota kepala seksi fasilitasi pembiayaan usaha kecil menengah pada bidang usaha kecil menengah dinas koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal kabupaten majalengka. kepala seksi promosi pada bidang penanaman modal dan promosi dinas koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal kabupaten majalengka. kepala seksi pengembangan usaha kecil menengah pada bidang usaha kecil menengah dinas koperasi, usaha kecil menengah ukm) dan penanaman modal kabupaten majalengka. kepala sub bagian pep pada bagian tata usaha dinas koperasi, usaha kecil menengah ukm) dan penanaman modal kabupaten majalengka. unsur perguruan tinggi fakultas ekonomi una. unsur lsm porsilima. unsur . unsur adinda kabupaten majalengka. unsur bank jabar kabupaten majalengka. pelaksana teknis pemegang kas pada dinas koperasi, usaha kecil menengah ukm) dan penanaman modal kabupaten majalengka. kasir pada dinas koperasi, usaha kecil menengah ukm) dan penanaman modal kabupaten majalengka. pencatat pembukuan pada dinas koperasi, usaha kecil menengah ukm) dan penanaman modal kabupaten majalengka. pembuat dokumen pada dinas koperasi, usaha kecil menengah ukm) dan penanaman modal kabupaten majalengka. dadang suryanicce setiawan, s.ipjaja zaenal abidinbab tugas dan tanggung jawab.u pendataan lokasi ukm, majalengka: bank mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut mengelola dana penerima dan mengeluarkan kas daerah): penyimpanan kelengkapan, ketatausahaan dana beserta agunan jaminan: pelaksanaan realisasi penyaluran kredit, memberikan laporan periodik kepada kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah ukm) dan penanaman modal kabupaten majalengka: bank pelaksana membuka rekening tabungan atas permintaan ukm terpilih dalam seleksi: bab tata cara pelaksanaan kredit pemberdayaan ukm tata cara pengajuan kredit ukm, mengajukan permohonan kredit kepada kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah ukm) dan penanaman modal kabupaten majalengka dengan melampirkan bukti identitas pemohon, bukti kepemilikan bagunan: surat . |
berita daerah kabupaten majalengka peta, van spp nomor tahun seri: .0oj @s3aas uu " joj. . a. peraturan bupati kabupatententang menimbang bahwa dengan adanyan ditat dan dalam upaya meningkatkan tertib kerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas lembaga perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten majalengka secara berdayaguna dan berhasilgunaemikian juga dinding yang dilapisi ukir ukiran tidak perlu dipasang karpet, tape (wali paper) dan sejenisnya. interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan lama, tahan kotordenganagar dilengkapi dengan alat perlengkapan keamanan gedung bangunan seperti alarm sistem, alat deteksi asap, hidrat, alat pemadam kebakaran, dan lain lain. terhadap standarisasi yang belum memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bupati ini dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pemerintah daerah bab v. bab ketentuan penutupnovember tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja lingkungan pemerintah kabupaten majalengka standar sarana dan prasarana kerja lingkungan pemerintah kabupaten majalengkrapat utama m2,tunggu m2, ruang staf adc m2: ruang istirahat m2, ruang kamar mandi toilet m2, dan ruang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. ruangan : dan ruang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan, ruang tamu m2,rapat m2: ruang tamu m2,, ruang rapat m2, ruang tamu m2: ruangan tamu m2,an kantor staf terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal ruang kerja per pegawai ruang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. ii. perlengkapan kantor perlengkapan ruangan kantor bupati. dalam ruang kerja bupati dilengkapi perlengkapan kantormm,. modeljtype biasa atau menyesuaikan:junit, dengan spesifikasi ukuran per panjang cm, lebar dalam set: model fight grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja:. cccc) bahan jtype antik atau menyesuaikan: ac) sesuai kebutuhan ruangan, cermin gantung (satu) unit. dalam meja rapat, dengan spesifikasi kursi tamu ukuran per (satu), cc. bendera nasional (satu): foto presiden (satu): foto wakil presiden (satu) unit: bendera lambang daerah (satu) unit: gg. foto bupati dan para mantan bupati, masing ggal maret tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah., oo. kalender(satu) atau tik blokmejaiz.: cermin gantung (satu) unit, jam dinding (satu) unit: kalender (satu) unit. dalam ..9g. filling air.lemari . lemari kaca (satu) unitj: bahan plat besi: warna . warna fight greydengan.:lambang (satu) unit: jam dinding (satu) unit:meimitalisir, ukuran panjang cm, lebar dalam cm, tinggi cm: modelj. gg atau.tua wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disingkat ketua wakil ketua dprd adalah ketua wakil ketuapejabat eselon ii, iii, iv, dan pejabat fungsional adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakii. kursi rapatjgj . palu dan alasnya (satu) set: jam dinding (satu) unit: kalender (satu) unit:iisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan. filing kabinet (satu) unit dengan spesifikasi ukuran per unit panjang cm, lebar dalam cm, tinggi cm, modelj. meja komputer ukuran panjang cm, lebar dalam 100iisir: cermin gantung (satu) unit, gg.atau disesuaikan.: warna .jtype biasa atau menyesuaikan, bahan rangka. kursi size (satuij) unit.. pan.dan antar pejabat pegawai cc. memudahkan komunikasi kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan, dan memudahkan pengawas. nn iii, rumah dinas. rumah jabatan. rumah jabatan untuk bupati dengan ukuran maksimal luas bangunan m2: luas tanah m2,2: cc. luas pendopo m2. rumah jabatan untuk ketua dprd dengan ukuran maksimal luas bangunan m2: luas tanah m2. rumah jabatan untuk wakil ketua dprd dengan ukuran maksimal luas bangunan m2: luas tanah m2. rumah jabatan untuk sekretaris daerah dengan ukuran maksimal luas bangunan m2: luas tanah m2. rumah instansi rumah dinas.. luas bangunan m2: luas tanah m2. rumah instansi rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal luas bangunan m2: luas tanah m2. rumah pegawai. rumah pegawai untuk golongan dengan ukuran maksimal luas bangunan m?, luas tanah m2. rumah pegawai untuk golongan iii dengan ukuran maksimal l: luas tanah m2. rumah pegawai untuk golongan dengan ukuran maksimal luas bangunan m2, luas tanah m2. iv. kendaraan dinas. kendaraan perorangan dinas jabatan jumlah jenis kapasitas isi (aan sina maksimal unit unit unit unit kendaraan .sedan atau minibus wakil ketua dprd pejabat eselon pejabat eselon iii (satu)unit minibus pejabat eselon (satu) unit sepeda motor dan eselon bupati majalengka, cap ttd. tutti anwar sekretaris daerah kabupaten n a bab iii standarisasi sarana dan prasarana kerja standarisasi sarana dan prasarana kerja meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor, cc. rumah dinas: penataan yang bernilai estetika:, ruang staf adc: ruang tunggu, ruang rapat, ruang pola: gg. ruang data, ruang bendahara pemegang kas: ruang sandi dan telkom:: oo. ruang baca perpustakaan: ruang poliklinik: gg. ruang laboratorium, ruang penyajian data: ss. ruang penyimpanan gudang: ruang sentral telepon: uu. ruang komputer: ruang . ruang pos penjagaan keamanan: ruang kantin: xx. ruang sumber tenaga disel: ruang ibadah mushola, ruang kamar mandi toilet:pejabat fungsional serta pegawai lainnya: beserta perlengkapan. penghunian rumah instansi rumah dinas sebagaimana dimaksud pada terbatas selamaberdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati musi banyuasin, bahwkabupaten musi banyuasin tentang penyelenggaraan pendaftarcatatan sipil, keputusan menteri kehakiman nomor pw. tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil, keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pelayanan pendaftaran pendudukpenyelenggara adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah kabupaten musi banyuasimusi banyuasin selakabupaten musi banyuasincatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta, kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, kepercayaan,an,penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas berdinas kependudukan dan catatan sipil selaku satuan kerja perangkat daerah,5) ketentuan lebih lanjut mengenai utd satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada akan dilakukan penyesuaian dengan peraturan daerah sebelumnya tentang satuan organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten musi banyuasin. (l) utd instansi pelaksana kecamatankecamatanyang dilaksanakankeputusan bupatidinas kependudukan dan pencatatan sipil kepada setiap penduduk kabupaten musi banyuasinmempedomani dengan peraturan pemerintah. bagian kedua pendaftaran peristiwa kependudukan paragraf perubahan alamat (dl)menteri. dalam negeri. paragraf pindah datang penduduk dalam daerah jl) penduduk kabupaten musi banyuasinmusi banyuasin wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi pelaksanaabupaten musi banyuasinusi banyuasin yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada jl)jmusi banyuasimempedomani peraturan presiden. bagian ketiga pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan (lmanamempedomani peraturan presiden republik indonesia. bagian keempat pelapokabupaten musi banyuasi. bagian kedua pencatatan lahir mati (l)residejl) pencatatan pengangkatan anak dipaksjjl)jl)mempedomani peraturan presidenresidedperseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. bagian kedua dokumen kependudukan jl, dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan dan ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten musi banyuasin meliputi biodata penduduk: kartu keluargaj . surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keteranganindah penduduk warga negara indonesia antar kecamatan dalam kabupaten musi banyuasin, surat keterangan pindah datang penduduk warga negara indonesia antar kecamatan dalam kabupaten musi banyuasin, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten musi banyuasinmusi banyuasi(jl) pembetulan ktp hanya berlaku(merintah peraturan presidenmerintah peraturan presidementeri. bagian ketiga perlindungan data dokumen kependudukan (l)merintahpinsi sumatera selatan dan pemerintah kabupaten musi banyuasiberpedoman pada peraturan menteri. jlmenteri.mempedomani peraturan pemerintah. jl)(l)ah dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada mempedomani peraturan pemerintah. bab viii penyidikan (l)atau diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan membuat dan menanda tangani berita acara pemeriksaan. pengangkatan, mutasi, dan pemberhentiansatu juta rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak rp. engan peraturan peraturan bupati berdasarkan peraturan presidensatu dengan memperhatikan kondisi masyarakatpaling banyaksi paling banyak rp. alam peraturan bupati. jldikenakan sanksi berupa denda paling banyak rp. enam) tahun dan atau denda paling banyak rp. pidana danpidanamaksud dalam huruf pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh) tahun dan denda paling banyak rp. ) sebagaimana dimaksud dalam pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun) dan atau denda paling banyak rp. pidana dengan pidana yang sama ditambah undangmemberikan nik kepada setiap penduduk paling lambat (limdalam daerah kabupaten tingkat musi banyuasin lembaran daerah kabupaten tingkat musi banyuasin nomor tahun dinyatakan tidak berlaku lagpembentukan unit pelaksana teknis dinas utd) instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dilakult.mumharus menymumgiatan lainnya tanpa tinggal instalasiinstalasicacrumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat rsud adalah rumah sakit umum daerah dr. ibnu soetowo baturaja kabupaten ogan komering ulu. retribusi pelayanan persamaan kebersihan,ptanda pendudukpenretribusi pelayanan parkir tepi jalan umum adalah pembayaran atas pelayananbersifat tidak sementarmberiberlaku yang diselenggarakanbarang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus. kereta gandengan yang selanjutnyaisingkatyediaan dan atau penyediaan kakus adalahmumserta sarana dan prasarana kesehatan:jasa sarana, jasa pelayanan: cc. pengadaan obat: konsumsi: administrasi kantor, listrik, air dan telepon, pembayaran bunga pinjaman. belanja modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan dan peralatan sebagai dimaksudstruktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana. bagian ketiga struktur dan besarnya tarif retribusi besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:: bintang s d rp. , bulan kelas melati rp. , bulan losmrp. , bulan dan sejenisnya industri pabrik skala besar rp. , bulan skala menengah rp. , bulan skala kecil rp. , bulanrp. , bulan dan sejenisnya pertokoan kelontong manisan, kue, roti foto atk centre salon panti pijat tempat hiburan tempat rp. , bulan promosi pusat kebugaran dan sejenisnya id. pasar kabupaten oku rp. , bulaartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang dicetakkabupatenkabupaten sebagaimana dimaksud pada kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud khususnya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu dan usia lanjut. besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan sebagai berikut: il. pelayanan kependudukan penerbitan kartu tanda penduduk penerbitan kartu tanda penduduk wni rp. per set penerbitan kartu tanda penduduk wna rp. per set penerbitan kartu keterangan bertempat tinggal rp. penerbitan kartu identitas kerja rp. penerbitan kartu penduduk sementara rp. penerbitan kartu identitas penduduk musiman rp. penerbitan kartu keluarga rp. , per set il. pelayanan akta pencatatan sipil pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinancatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinanrkawinan yang melebihi waktu (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan agamaerbitan salinan akta perkawinankeputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetapkedua dan seterusnya (gross) warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. penerbitan salinyang melebihi waktu (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan mempunyai hukum tetap warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. pencatatan perubahan nama rp. penerbitan salinan akta pengakuan atau pengesahan anak warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. penerbitan salinan akta pengakuan anak warga negara indonesia rp. warga negara asingkutipan akta kematian duplikat gros kedua dan seterusnya: warga negara indonesia rp. warga negara asing penerbitan salinan akta kematian warga negara indonesia rp. warga negara asingtepi jalan umumantara laini sebagaimana dimaksud pada meliputi: upah juru parkir, pakaian juru parkir, cc. peluit,, cc.huruf dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai aset tersebut. struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dan ditetapkan sebagai berikut: tingkat kepadatan jenis kendaraan parkir bermotor tarif rp) rendah sedang sedan, jeep, mini bus , sekali parkir pick up, dan sejenisnya bus, truck , sekali parkir cc. alat alat besar lainnya , sekali parkir sepeda motor , sekali parki. objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, sebagai berikut: mobil penumpang: mobil bus: mobil barang: od. kereta gandengan, kereta tempelan: danlenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan biaya administrasi serta pengawasan pengujian kendaraan bermotor. belanja operasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengadaan cat untuk tanda uji, segel: dan cc. perlengkapan lainnya. belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: rumah uji dan bangunan lainnya: peralatan uji: dan barang inventaris kantor lainnya.bb (kg) tarif rp) biaya penggantian buku uji rp. , buku., yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh bumn, bumi, dan pihak swastgian ketiga struktur dan besarnya tarif retribusi struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan ukuran kakus septictan: ukuran luas kakus (m2) tarif rp.) sampai dengan 154ms s d keatas untuk luar kota ditambah biaya transportasi sebesar rp. , dihitung mulai batas sarnya tarif ditetapkan sebesar (dua persen). besarnya retribusi dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada dengan nilai jual objek pajak pbb menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud padaelayanan parkir tepi jalan umumpersamaan kebersiyediaan kakuskesehatan lembaran daerah kabupaten ogan komering ulu tahun nomor dan peraturan daerah kabupaten ogan komering ulutarif retribusi pelayanan kesehatan puskesmas puskesmas pembantu poskesdes rawat jalan pelayanan sarana jumlah ikan pertolongan persalinan pelayanan sarana jas jumlah dokter bidan perawat rp) persalinan normal puskesmas non perawatan persalinan normal puskesmas perawatan persalinan meliputi anc dan pnc persalinan dengan penyulut ii. pelayanan rawat inap perawatan sarana jas jumlah dokter perawat bidan rp) biaya ruang perawatan iv. pelayanan tindakan medik umum tindakan sarana jas jumlah dokter rp) jahit luka jahit luka jahit luka jahit luka perawatan luka ringan perawatan luka sedang pasang rasul terbang sementara '.| pasang spark kaki sementara pasang spark tangan debridemen luka patah tulang terbuka penyuluhan tindakan ringan puskesmas pelayanan sarana jas rp) jumlah pelayanan rp) tindik daun telinga sunat wanita suntik pasang iud cabut iud |easangimpam les tan hand penyuntikan ats dan sabu satu kali injeksi visum kebidanan cabut implant tindakan medik sedang vi. puskesmas pelayanan sarana jasa( hum dokter rp) bilas lambung debridement luka luka putus tendon pasangkatter ekstraksi batu uretra pasang rasul terbang pasang spark kaki &.o0 pengambilan benda asing hidung telinga vii. pemeriksaan diagnostik pemeriksaan sarana jasa jumlah l2also vii. pemeriksaan laboratorium jenis pemeriksaan sarana jasa jumlah pemeriksaan darah aan lo. golongan darah laju endapan darah |. pemeriksaan lor eritrosit iteucost (|pemeriksaanurine tes kehamilan indapansedimen latimes bilirubin reduksi ix. oxygen pelayanan sarana jasa jumlah pelayanan penunjang non medis pelayanan sarana jasa jumlah surat keterangan dokter |visum revenue pengurusanjeazah tarif pemakaian mobil puskesmas dalam wilayah puskesmas max luar wilayah per perawat pendamping atas permintaan keluarga pelayanan tindakan gigi dan xi. mulut pelayanan sarana jan jumlah dokter perawat rawat saraf gigi kali kunjungan bongkar tambalan gigi cabut gigi tetap dengan komplikasi ringan cabut gigi decided |.& pembersihan karang gigi per rahang invites abses intra oral puskesmas keliling rawat jalan pelayanan sarana jumlah nanga mama pertolongan persalinan pelayanan sarana jumlah dokter bidan perawat r0000 ii. pelayanan tindakan medik umum tindakan sarana jumlah dokter jahit luka jahit luka jahit luka jahit luka perawatan luka ringan |.& perawatan luka sedang temen mao soo soso tas iv. tindakan ringan puskesmas tempat tana tanto tata tempat teman not tata pemeriksaan laboratorium melo asrama sama asa taman pemeriksaandaah vi. oxygen vii. pelayanan penunjang non medis so|o sama |owa asa sman isuratketerangandoker |visum revenue tam lan fasa pomnamjaaa aa taritpemakaianmobil pusing man keluarga pelayanan tindakan gigi dan vii. mulut |pembersantarang giginerrahang lenovo elenco to000| sn00o rsud pelayanan dan tindakan rawat jalan dan gawat darurat who demiaptayanan dasa sarana jasa pelayanan |peayananpawatjaan, solo |pelayanan gawat darat mptoooo konsultasi dotterspesis |ap |konsultasi dokterumumraigi oo img tts00 pelayanan tindakan medik poli gigi no| jenis pelayanan sasa sarana jasa pelayanan |nawatsarat gigitkatkunjungan |oausitep cabugigitetapdengankomikasiringantraur pelayanan tindakan medik umum poli bedah aemipetyanan desasarana desa pelayanan julian ipommtantwasasang s0oo| s0oo| ran dalaman soo| ras pengambilan benda asing hidung telinga pelayanan tindakan medik mata wol, semioretayanan yasa sarana jasapaayanan umah |ishiharatest rpt0000| "alaanmivewana s00o| s00ol |autoretraktometer t000oo| rp25. pelayanan tindakan medik kebidanan well demipetyanan dasa sarana desapetayaran hutan cabut iud (as |pasangimpant s0000| mps0000 (so |osutimptat mps0000 pelayanan tindakan poli anak amispotayanan desa sarana dasa pelayaran umah pelayanan tindakan medik poli tht amispotayanan desa sarana dasa pelayaran umah oliosiasespemonssepum g0oo et000 lr9 biopsi soo lap si00o c0000 seooingcerumeneorpusalenium st000 pelayanan tindakan medik instalasi gawat darurat demiapotyanan dasa sarana dasapetyanan suman perawatantukasedang t0ooo| s6es| |inciiabsescsom 2s000| bukatampon res| 8sso| pasang ransel terbang pelayanan tindakan medik poli kulit dan kelamin he emispaayanan desasarana dasa petuanan hutan taraksikuu angkat jahitan jeohoiasimia so000 (oa tami goo tp pelayanan poli psikologi ho demiopetayanan dasasarana dasapetayaran julian tan moto asn individual |psioresanakkins s0000 (tea |rp t2000 itesrepibasan oa2tes |np t2000 s0000 ost cats ing s0000 so000 il. pelayanan bank darah rumah sakit bars) demtopetayanan dasa sarana sasa pelayanan jumlah iii. pelayanan haemodialisa cuci darah) demtopotayanan desa sarana desa layanan hutan iv. pelayanan konsultasi gizi kelas ketsu ketat vm rawatjatan ionsutasiaisi oo lap rp150 rp15. pelayanan penunjang surat keterangan mol dentopetayanan dasa sarana yasa petuanan hutan pelajar img lap t0000 comm |swatketeranganoneri lrp surat keterangan kematian surat keterangan sehat surat izin pengambilan data ket asuransi jasa raharja aspek visum dan rawat jenazah t00o0 s0000 mati tanpa bedah cc. kejahatan seksual perawatan pemasaran jenazah perawatan konservasi jenazah pemakaian lahan praktek pemakaian rumah sakit sebagai tempat praktek magang bagi sekolah kesehatan negeri, swasta, perorangan dalam satu paket serta pelayanan data medical record untuk penelitian. strataakademipelayanan mobil ambulance jenis pelayanan jasa pelayanan luar kota dalam propinsi (tarif kilometer) mp luar kota luar propinsi (tarif kilometer) pelayanan mobil jenazah rp10. luar kota dalam propinsi (tarif kilometer) luar kota luar propinsi (tarif kilometer vi. pelayanan medical check jenis pelayanan jasa pelayanan pemeriksaan fisik umum ge0o| dokter spesialis mata virus (auto refraksi resep kaca mata) rp ishihara dengan blank funduskopi geol pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam dokter spesialis lainnya yang dibutuhkan golongan darah pemeriksaan audiomes o8oo| ge0| pemeriksaan rontgen thorax |pemeriksaan carlin narkoba cocaine rp. rp. rp. morphine rp. rp. rp. benzodiazepin rp. rp. rp. tetra dokter cannabinol rp. rp. rp. meth amfetamin rp. rp. rp. vii. sewa pemakaian insinerator keterangan sewa pemakaian insinerator adalah pemakaian inventor untuk pembakaran sampah medis yang berasal dari puskesmas, rumah sakit klinik swasta, atau praktek pribadi. viii. pelayanan dan tindakan rawat inap pelayanan rawat inap (perhari) pelayanan rawat inap khusus (perhari) pelayanan rawat inap bayi baru lahir sehat rawat gabung perhari) tol pakistan sesuai (rol tametmamaan sesama (el keaspemman atasan wol jenis pelayanan dasawarsa dasapetayanan jumlah "afewanes so0| visite dokter spesiasi visite dokter umum asuhan keperawatan bidan tol catatan wrapaoanan (v0 kowereamtan sapaan (va kamera span obsevasiten |elonsenasitan |elorsenasitan leawasea |elemasea too |alewasea ix. tindakan medik operatif tindakan medik operatif besar oleh dokter spesialis dan dokter anestesi se000o| s10000 kelas kelas iii tindakan medik operatif besar oleh dokter spesialis dan penata anestesi saloon tits5000 kelas kelas iii tindakan medik operatif sedang oleh dokter spesialis dan dokter anestesi saloon so000o rp rp kelas kelas iii tindakan medik operatif sedang oleh dokter spesialis dan penata anestesi kelas kelas iii tindakan medik operatif kecil oleh dokter spesialis dan dokter anestesi rp. ap 7as000o kelas kelas iii tindakan medik operatif kecil oleh dokter spesialis dan penata anestesi se5000| 3on00o rp kelas kelas iii tindakan medik operatif cito tindakan medik operatif besar oleh dokter spesialis dan dokter anestesi rp 1taro kelas kelas iii tindakan medik operatif besar oleh dokter spesialis dan penata anestesi mp rp kelas kelas iii tindakan medik operatif sedang oleh dokter spesialis dan dokter anestesi mp rp kelas kelas iii tindakan medik operatif sedang oleh dokter spesialis dan penata anestesi at2so| rp kelas kelas iii tindakan medik operatif kecil oleh dokter spesialis dan dokter anestesi mp sites rp kelas kelas iii tindakan medik operatif kecil oleh dokter spesialis dan penata anestesi no| kelas perawatan yasasarana vasa pelayanan jumlah 8se2so rp kelas kelas iii xi. pelayanan persalinan normal persalinan normal oleh dokter spesialis press.oo0 s0noo0 kelas kelas iii persalinan normal oleh dokter umum rp50. rp00. kelas kelas iii persalinan normal oleh perawat bidan 'no| kelas perawatan vasa sarana vasa pelayanan jumlah aso0oo rp50. rp4s0000 kelas kelas iii xii. pelayanan persalinan dengan tindakan persalinan dengan tindakan oleh dokter spesialis rp00. kelas! kelas kelas iii persalinan dengan tindakan oleh dokter umum kelas perawatan jasa sarana jasa pelayanan jumlah rp80. secolo riset.oo0 kelas kelas iii xiii. tindakan orgsyn tindakan cure, marsupisialisasi, extirpasi, inici abses bartolini s0000| es0000| kelas kelas ill manual placenta oleh dokter kelas kelas ill digital oleh bidan kelas kelas iii viii. tindakan medik non operatif ix. pelayanan tindakan khusus neonatus who amntindakan dasa sarana desapatayanan rumah pelayanan dan tindakan penunjang pelayanan pemeriksaan radio diagnostik kelas vip dan jenis pelayanan besi kelas2 mana sooko| memo re2gna| tes te2s00| b0000| solo rana00: |matadanzyoomateam ta2000| #nana| teman #e2sun| anglo| sa0no ta5000: almandtuapadanasia sooko| reza t2sun re2s00 solo rana00: column vertebralis dengan kontras |uwaroorsagat voodoo 2sson semoga sanook soon sasa guna00 21o000 sanook. |rowogai avnooo 2solo secolo bonobo 2solo saloon sono 2rao0 so000: (iwomosaprsarat voodoo 2sson semoga sanook soon sasa guna00 sanook: kelas iii, icu neonatal dan rawat jalan jenis pelayanan tanpa kontras ama moon conan nomor| anon t2soo| toer soon senang dragon| |mangan oonenam anon 02x anon0 to2se0 anon kantor| "mania padan pia noon oat nomor anon taboo yo2sno pohon sono reason| dengan kontras e|urtoomterai bonobo| also00 bonobo season son000 to0o0 soo000: |rowogai cbooo| 2cbooo also00 bonobo season solo00 to0o0 soo000 (owosaprsarat sooko 2nono #solo season 2s5000 saloon oo000 2to000 sanook: xi. pelayanan pemeriksaan laboratorium vip jenis pemeriksaan asa sarana yasapetayanan jumlah proteinnya lap mp40000 soon lap mp40000 narumdaah lap rp40. |raiumdaah mp40000 |ietosial soo mis000 (emboj) mis000 ssonoandaah pp s00o ris000 ami oo lap mp40000 pearaitiehom pp rps0000 |keong mis000 bikin pis000 span pis000 kelas iii, il, i,cu dan rawat jalan jenis pemeriksaan jasa sarana jasa pelayanan jumlah kimia klinik protintotal taboo lap tos00o rp25. |9win jap taboo t0s00 rp25. narundaan taboo rp25. |kaiungaan taboo t0s00 rp25. gula darah hematologi sojitosa, rp10. |combos rp000 osonuandaah rp10. hematologi serologi imunologi ami ao ngo bakteriologi rp30. penarikan rp30. liquor ng urine |keong mpi00o0 bikin mpio0oo (25an rito00o tinja xi. tindakan berdasarkan kelas perawatan amar jasa men vip icu jalan sia violet ras) apoyo |mptoooo (metso00 |mp20000o rp30. rps0. rp25. ookteroterap) antono |mpisooo |mp2ooo |rp2so00 rp30. rps0000 rp30. hot pack gold park antono |mptsooo |mp2oo0o |rp2so0o rp30. rps0000o rp25. tafessse ime. inmisono rp1s00o rp20000 rp2solo rp25000 rp2so00| xii. tindakan berdasarkan paket pelayanan jenis pemeriksaan paket o | pare wira vote ras) engkol t40000 xiii. pelayanan pemeriksaan usg dan ekg rawat inap jenis pemeriksaan kelas sarana jasa pelayanan jumlah perawatan rp rp rp n rawat jalan jenis pemeriksaan sarana jasa pelayanan jumlah usg fkg bupati ogan komering ulu. cap dto yulius nawawi |
atanomormotnomor peraturan daerah kabupaten maroros tahun nomor keputusan gubernur sulawesi selatan nomor ix tanggal september tentang evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten maros tentang pertanggungjawabkabupaten marosper desembeorganisasi,danakeuanganid hatta rahman diundangkan maros pada tanggal sekretaris daerah tid ir. h.baharuddin, pangkat pembina utama madya nip lembaran daerah kabupatenmaros tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ham izin gangguan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati musi banyuasinretribusi izin gangguan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang adretribusi izpenerimaan negara bukan pajak pnb)atau pejabat yang berwenang adalah instansi atau pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan kebijakan dalam hal pemberian izin tempat usahazin tempat usaha adalah izdokumendokumen dibidang kajian lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh badan lingkungan hidup dan penelitian pengembangan daerah kabupaten musi banyuasin. indeks lokasi yang selanjutnya disingkat adalah angka pengalihan dari lokasi usaha tersebut berada. izin tempat usaha berdasarkan undang undang gangguan finder ordonnantie)jo. tahun nomor dan izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang atau badan lokasi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguempat usaha berdasarkan undang undang gangguan finder ordonnantie) yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin gangguan yang diterbitkan oleh bupati musi banyuasinaan perizinan tempat usaha adalah sebagai arahan, pedoman d. tujuan pemberian izin adalah pengaturan penyelenggaraan tempat usaha sehingga terwujudnya keteraturan, kenyamanan dan legalitas tempat usahanama, objek dan subjek retribusi objek izin tempat usaha adalah semua tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tempat usaha dalam daerah. objek izin tempat usaha sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:, wisma, rumah makan, restoran, toko kopi, permainan anak anak, tempat tempat kos, gedung tempat pesta, tempat tempat hiburan, gedung bioskop dan tempat tempat olahraga yang bersifat komersil: salon, panti pijat, tempat gunting rambut, penjahit pakaian, kerajinan, pembuatan ukiran kerajinan kayu: ruang pamer kendaraan mobil, motor, warung telekomunikasi (wartel), warung internet (warnet),i.bengkel, galangan kapal dan landasan pesawat udara dan bengkel kereta api: pabrik bahan kimia, pabrik korek api, pabrik pengolahan gas, pabrik porselin, pabrik keramik, pabrik kaca dan lain lain: pabrik pengolahan ubi kayu tapioka, pabrik pengolahan karet, pabrik pengolahan getah perca bahan mengandung karet, pabrik pengolahan kopi, pabrik pengolahan kelapa sawit, pabrik pengolahan tahu, pabrik pengolahan tempe dan pabrik pembuatan mie: mengolah menyimpan barang yang mudah menguap barang berbahaya: oo. pengolahan lemak, damar, bungker atau sampah: pemotongan hewan, pengalihan, penyebaran, pengasapan dan pengawetan: g . tempat latihan menembak: peleburan logam, pertukangan besi, pertukangan kayu, penggilingan batu, pembakaran genteng dan atau batu bata, penggergajian kayu, pemahaman batu dan lain lain: bangsal kapuk, bangsal tempat menggantungkan tembakau, usaha pembalikan, dan pemerahan susu: penyewaan kendaraan, stasiun pengisian bahan bakar umum spbu), cucian kendaraan bermotor, percetakan dengan mesin dan ruang kerja biro reklame: tower sarana komunikasi dan fasilitas penumpangnya: tempat pemeliharaan penangkaran burung walet: hotel, diskotik, pub dan bar: dan usaha lainnya yang diatur dengan ketetapan kepala daerah. subjek izin tempat usaha adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memperluas tempat usaha. bab golongan retribusi golongan retribusi adalahpengalihan indeks lokasi indeks gangguan dengan luas ruang. luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada adalah luas keseluruhan lantai bangunan. indeks lokasi indeks gangguan sebagaimana pada ditetapkan sebagai berikut kawasan industri kenknananaaaa nan aamnnnnnan ana ind eks kawasan perdagangan beaanakannanennnanamaaa teks cc. kawasan pariwisata kenaananannnnmannnnaamaaaa teks kawasan perumahan dan pemukiman . indeks babtarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk penutupan biaya penyelenggaraan pemberian tempat izin ganggua.o.ooo.o. rp. luas s d m2.i.i.i rp. luas s d m2.oi.i.i rp. oo m2 luas kata .ooo.moo oo. rp. perhitungan retribusirizinan setiap orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memperluas tempat usaha harus mendapat izin dari kepala daerah. untuk mendapatkan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud peraturan daerah iniisampaikan kepada dprd kabupaten musi banyuasin. izin tempat usaha sebagaimana dimaksud diberikan atas nama pemohon dan diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi. setiap pemegang izin tempat usaha diwajibkan memasang plat nomor yang dibuat oleh pemberi izin dan petikan surat izin tempat usaha pada dinding depan yang mudah dibaca. bab jangka waktu berlakunya izin jangka waktu berlakunya izin tempat usaha ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan. untuk pengendalian dan pengawasan terhadap izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pemegang izzperpanjangapat disampaikan kepada dprd kabupaten musi banyuasin. kepala daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya terhadap izin tempat usaha. untuk mendapatkan izin bersyarat sebagaimana dimaksudbersyarat sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. izin tempat usaha dapat dicabut apabila izin tempat usahanya diperoleh secara tidak sah: tidak melakukan kegiatan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan: tidak memenuhi ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin tempat usahanya: mengadakan perluasan tempat usahanya tanpa izin dari kepala daerah. memindah tanganan izin tempat usahanya kepada pihak lain: tidak melakukan daftar ulang: memindahkan tempat usahanya. babini diatur dengan peraturan kepala daerah. bab xiv keberatan dan bandingizin ganggursyaratan, tata cara dan petunjuk teknis serta pelaksanaan tentang izin ganggungelolaan energi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ogan komering ulu, menimbang bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatancadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, sehingga perlu penganekaragaman energi agar kebutuhan terhadap energi dapat terpenuhi, bahwa kabupaten ogan komering ulu memiliki potensi energi yang cukup banyak dan dapat dikembangkan, untuk itu sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang energi, maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu tentang pengelolaan energmanajemen energienergenergi. kepala skpd adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusanekanport ri perbedaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragambab kewenangan pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan energi. kewenangan sebagaimana dimaksud pada meliputi pembuatan peraturan perundang undangan daerah kabupaten, pembinaan dan pengawasan pengusahaan energi kabupaten, penetapan kebijakan pengelolaan energi kabupaten. bab iii pengelolaan energi pengelolaan energi meliputi penyediaan dan pemanfaatan, pengusahaan, dan konservasi. bagian kesatu penyediaan dan pemanfaatan penyediaan energi sebagaimana dimaksud dalam hurufkabupatenkabupatensebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukandaerah. pemanfaatan energi dilakukan dengan: mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya energi, mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan,kabupatenbagian kedua pengusahaan pengusahaan energi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengusahaan sumber daya energi, pengusahaan sumber energi, dan pengusahapengusahaan energi dan jasa energi sebagaimana dimaksud dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.gian ketiga konservasi energi paragraf tanggung jawab konservasi energi pemerintah kabupaten, pengusaha dan masyarakat bertanggung jawab terhadap konservasi energi kabupaten. pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam sesuai kewenangannya bertanggungjawab untuksanangusaha sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawabparagraf pelaksanaan konservasi energi pelaksanaan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalampemanfaatan energi, dan konservasi sumber daya energi.cc. pengoperasian sistem yang efisien energi.bupatibupati. kebijakan konservasi sumber daya energi sebagaimana dimaksud dalam hurufdan cc. pembatasan sumber daya energi yang dalam batas waktu tertentu tidak dapat diusahakan. kebijakan konservasi sumber daya energi sebagaimana dimaksud pada sesuai peraturan yang berlaku. bab rencana umum energi daerah pemerintah kabupaten menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada rencana umum energi nasional. rencana umum energi daerah sebagaimana dimaksud pada adalah rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam kabupaten. rencana umum energi daerah, sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab hak dan peran masyarakat setiap orang berhak memperoleh energi. masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam menyusun rencana umum daerah, pengembangan energi untuk kepentingan umum. bab kemudahan, insentif dan disinsentif bagian kesatu kemudahan dan insentif pemerintah kabupaten memberi kemudahan kepada pengguna energi dan produsen peralatan hemat energdan layanan konsultansi mengenai langkah penghematan energi. pemerintah kabupatentahun, dan produsen peralatan hemat energinsentif yang diberikan kepada penggunaperalatan hemat energi, b.cc. audit energi dalam pola kemitraan yang dibiayai oleh pemerintah kabupatenpemberian pengurangan, keringananbupatbupati. disinsentif sebagaimana dimaksud pada dapat berupa:ngpada tidak melaksanakan konservasi energi, bupatibupati menetapkan pengurangan pasokan energi kepada yang bersangkutan. bupati dalam menetapkan pengurangan pasudan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatikegiatan pengelolaan energi dalam kabupaten. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta konservasi sumber daya energi. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada secara teknis dilaksanakan oleh skpd. pengawasan terhadap pengelolaan energi dilakukan juga oleh masyaragala pepenyesuaian terhadap program dan atau kegiatan diperlukan penambahan dan atau pengurangan sertahawa. www j$ uuunihilnihilnihilnihilberkurang rp. nihil jumlah dana darurat setelah perubahan rp. nihil dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya, , mma www ban rp. nihil jumlah belanja bunga setelah perubahan rp. nihil belanja subsidi semula rp. bertambah berkurang rp. nihilberkurang rp. nihil jumlah belanja bagi hasil! setelah perubahan rp.nihil aw wunihil bertambah berkurang rp. nihil aa . jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan rp. nihil hasil penjualan kekayaan daerah semula rp. nihil bertambah berkurang rp. nihil jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkanpenerimaan pinjaman daerah setelah perubahan rp. nihil penerimaan kembali pemberian pinjaman semula rp. nihil berkurang berkurang rp. nihil jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan rp. nihil penerimaan piutang daerah semula rp. bertambah rp. nihilberkurang rp. nihil jumlah pembentukan dana cadangannihil bertambah berkurang rp. nihil jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan rp. nihil pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah semula rp. nihil bertambah berkurang rp. nihil jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan nihilrapid, lampiran ii. ringkasan rapid perubahan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi: lampiran iii. rincian rapi:, bupati empat lawanga .#september bupati empat lawang, budi antakhmad basri soni, lembaran daerah kabupaten empat lawang tahun nomor ksaskykyky lampiran ringkasan apbd bawa lampiran peraturan daerah! berkurang) kode urai rekening ratan sebelum setelah perubahan perubahan . pendapatan daerah pendapatan asli daerah a08 hasil pajak daerah o00| a00 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan nina lain lain pendapatan asli daerah yang sah goo) na . a35 dana alokasi khusus g00| . ' . ' '' ' ' "pp '(,,,')')' jumlah pendapatan daerah ji. belanja daerah belanja tidak langsung belanja pegawaia asa ame belanja langsung belanja barang dan jasa belanja moda! nama jumlah belanja daerah a m u ala surplus (defisit) tt ' ' ' ''m ' ' 'mn mlp upi muta aaa#m lema j7j7ja.a pengeluaran pembiayaan daerah penyertaan modal investasi) pemerintah daerah bea ban pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan siapa) po. g0) 00o| o. bupati empat lawang budi alsufi lampiran peraturan daerah halaman dari pa retribusi daerah bagi setiap pemborong kontraktor yang beroperasi dalam kabupaten euro jambi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf diatas perlu menetapkanmborong kontraktor adalah retribusi yang dipungut dari pemborong kontraktor yang melaksanakan pekerjaan bangunan,jalan,pertanian,peternakan,perikanan dan perkebunan dan sejenisnya sesuai dengan surat perjanjian kerjoorong kontraktor sebagaimana dimaksud huruf peraturan daerah ini dibagi dalam (dua) golongan: jl) pemborong kontraktor yang berdomisili dan beroperasi dalam kabupaten, pemborong kontraktor yang berdomisili diluar kabupaten dan beroperasi dalam kabupaten. bab ketentuan umum bagi setiap pemborong kontraktor bagi setiap pemborong kontraktor yang beroperasi dalam kabupaten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut pemborong kontraktor yang berdomisili dalam kabupaten sebelum memulai pekerjaannya wajib memiliki surat izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, pemborong kontraktor yang datang diluar kabupaten sebelum melaksanakan pekerjaannya melaporkan diri kepada bupati yang disertai dengan bukti usahanya: identitas lengkap pemborong kontraktor, penanggung jawab, tempat kedudukan, gambar proyek bagian yang dikerjakan, bentuk proyek beste, lokasi proyek, izin usaha. bab iii objek dan subjek retribusi objek retribusi setiap pekerjaan yang memborong bangunan,jalan,pertanian,perikanan, dan perkebunan dan sejenisnya. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini dengan surat perjanjian kerja. bab golongan retribusi retribusi daerah bagi setiap pemborong kontraktor yang beroperasi dalam kabupaten muaro jambnilai kontrak proyek bangunan yang dikerjakandapatkan keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pemborong kontraktor. bab vii besarnya tarif retribusi(setengah permit) dari nilai kontrak.o oo (satu permit) dari nilai kontrakalam kabupaten tempat pemborong kontraktor melaksanakan pekerjaannya.ordi tata cara pembayaran jretribusi yanginimborong kontraktor yang beroperasi dalam kabupaten muaro jambi sekaligus menetapkan pengaturan unutk menjamin penerapan prosedur pemungutannya. walaupun pada hakikatnya retribusi daerah bagi setiap pemborong kontraktor yang beroperasi dalam kabupaten muaro jambimbentukbupati adalah bupati muaro jambi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten muaro jambi yang selanjutnya disebut dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten muaro jambi yang berlakumuaroabupaten muaro jambi yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat derah yang ditetapkan dengan peraturan daerah: partai politik adalah partai politik yang memperoleh kursi dprd padauaro jambisetiap tahun anggaran:: jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten muaro jambi untuk setiap kursi tidak boleh melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat provinsi: besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati dan dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, partai politik yang sudah mendapatkanabupaten muaro jambi,:abupaten muaro jambi atau sebutan lainnyauaro jambi:, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada adalah kepala kantor satpol dan bina kembang lintas kabupaten muaro jambi:ewan pimpinan pusatabupaten muaro, foto copy surat keterangan nomor peserta wajib pajak npp) partai politik yang dilegalisir olehkabupaten muaro jambi yang dilegalisir olehataua,b,c dan dibuat rangkap (dua), penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan persyaratandansatpol dan bina kembang lintas kabupaten muaro jambi sebagai pihak pertama dan ketua serta bendahara dpd atau dpc partai politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua, laporan pengguna bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten muaro jambi disampaikan oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten muaro jambi disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada bupati melalui kepala kantor sato dan bina kembang lintas kabupaten muaro jambi paling lambat (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran: laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada setelah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan bpk): laporan penggunamuaro jambi: bab ketentuan penutup pelaksanaan peraturan daerah inidrs.penjelasan umum partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokratis, penataan kepartaian harus bertumpu kepada kaidah kaidah kedaulatan rakyat yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan. pembentukberserikat dan mengeluarkan atau menyatakan pendapatnyaberangkat dari apa yang telah diuraikan diatas, partai politik sebagai suatu organisasi politik dalam pelaksanaan kegiatannya membutuhkan pendanaan, dimana undang undang nomor tahun tentang partai politik mengamanatkan bahwa sumber keuangan partai politik salah satunya berasal dari bantuan anggaran keuangan negara yang diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi lembaga perwakilan rakyat. pembentu dimaksud adalah untuk memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang partai politik dan peraturan pemerintahuaro jambi tahun nomor |
ata nii.camatan dalam kabupaten, muara enimrul'tintah dalam negeri nomor tahun tentang pedoman organisasi. kecamatan. dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten muara enim 'dan bupati! muara enim memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan dalammuara enimuara enim kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten muara enim camat adalah kepala kecamatina vina men nan bab pembentukan dengan peraturan daerah ini bentuk organisasi dan tata kerja kecamatan yang terdiri dari: kecamatan revenue darat ulu, kecamatan semen darat tengah, kecamatan semen darat laut: kecamatan tanjung agung: kecamatan lawang kidul: kecamatan muara enim: kecamatan ujan mas: kecamatan gunung megang: kecamatan rangsang bangku: kecamatan rambang: kecamatan dubai: kecamatan penukal: kecamatan tanah abang: kecamatan talang ubi: kecamatan gelombang: kecamatan lembap, kecamatan sungai rotan: kecamatan penukal utara: kecamatan bakat: kecamatan kelakar: kecamatan muara belida: kecamatan abab. bab iii kedudukan dan tugas kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewalian yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat yang berada.nyelenggarakan fungsi pengkoardinasipengkoourdinasiperan mengkoordinasikan penyelenggaraan. kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan atauaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga: pelaksanaan juga$ lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugasnya. bab susunan organisasi susunan organisasi kecamatan terdiri dari camat sekretariat kecamatan subbab. perencanaan, subbab. keuangan: subbab. umum. seksi pemerintahan seksi ketentraman dan ketertiban umum seksi perekonomian dan pembangunan seksi pemberdayaan masyarakat:licamat memimpin dan bertanggungjawab atas tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya,kecamatan dan unit pelaksana.kecam:matian bersifat koordinasi dan fasilitasi. bab. vel.araoronscerioseeen vir bab vii eselonisasi dengan peraturan daerah ini ditetapkan eselon camat adalah eselon ill.a eselon sekretaris adalah iii.b: eselon kepala seksi adalah iv.a eselon kepala sub bagian adalah iv.b. bab viii penutup penjabaran tugas pokok dan fungsi kecamatan dankecamatansatangga agustus apa baki rupa para enim nan na "angga men oskalamodin dinas naa diundangkan muara enim pada tanggal pan sekretaris kabibnten muara enim kaa lai abu jawab bahari mun lomba daerah kabupaten muara enim tahun nomor seri bagan struktur organisasi kecamatan lampiran dalam kabupaten muara enim peraturan daerah kabupaten muara enim bnn eta tgn nomor: tahun tanggal: agustus camat sekretariat sus subtag subbab perencanaan keuangan umum kelompok seksi seksi seksi seksi seksi jabatan pemerintahan ketentraman dan perekonomian dan pemberdayaan kesejahteraan fungsional ketertiban umum. . pembangunan masyarakat sosial nesereka mennnubi bagnaia ker pan buratimurraenim pel edan tpa akbmudin dinas |
"la salinan peraturan daerah kabupaten maros nomor tahun tentang pengelolaan zakat dalam kabupaten maros dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati maros menimbang bahwa zakat sebagai pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pelaksanaannya merupakan kewajiban bagi seluruh ummat islam yang mampu, yang hasil pengusulannya dapat menjadi sumber yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan sosial: bahwa agar pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan, maka pengelolaannya perlu diadakan pengaturan, bahwa memenuhi maksud point dan diatas,gelolaan zakatselanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai eksekutif daerah, kepala daerah selanjutnya disebut bupati adalah bupati maros, departemen agama adalah departemen agama kabupaten maros, badan amil zakat selanjutnya disingkat baz adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintselanjutnya disingka wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan ummat islam: il. unit pengumpul zakat selanjutnya disingkat upz adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh baz disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada desa kelurahan, instansi instansi pemerintah dan swasta, amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, diluar zakat untuk kemaslahatan ummat: oo.matz atau lay: wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu barang kepada baz atau lazan adalah harta tinggalan seorang yang beragama islam, yang diserahkan kepada baz atau laz. berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, ss. aparat adalah denda wajib yang dibayar kepada baz atau laz oleh orang yang melanggar ketentuan agama, rias adalah harta karun: orang adalah orang yang beragama islam, badan yang dimiliki orang muslim, haul adalah periode wajib pengeluaran zakat, nisab adalah jumlah yang wajib dimakamkan, zakat mal adalah zakat harta, zakat fitrah adalah zakat jiwa. bab asas, maksud dan tujuan (l) pengelolaan zakat berasaskan iman dan tadimaksudkan sebagai upaya perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahil dan pengelola zakat sehingga pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab agar dapat menjadi sumber dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, tujuan pengelolaan zakat diuraikan sebagai berikut meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penilaian ibadah zakat. bab iii objek zakat zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah: obyek zakat adalah semua harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak dan uang perdagangan dan perusahaan hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, dan hasil hutan hasil pertambangan hasil peternakan hasil pendapatan dan jasa rika harta karun) bab subjek zakat (muzakki) subyek zakat adalah orang atau badan yang memenuhi syarat nisab, kadar, halnya telah cukup, dan berdomisili dalam wilayah kabupaten maros kecuali ditentukan lain dalam peraturan daerah ini. bab sifat zakat zakat bersifat kewajiban bagi setiap muzakki. bab susunan organisasi dan tata kerja badan pengelolaan zakat (l) pengelolaan zakat dilakukan oleh baz yang dibentuk dan dikukuhkan oleh pemerintah baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan: pembentukan baz tingkat kabupaten ditetapkan oleh bupati atas usul kepala departemen agama kantor kabupaten maros yang merupakan hasil musyawarah dari tingkat kecamatan, pembentukan baz tingkat kecamatan ditetapkan oleh camat atas usul kepala urusan agama kantor kecamatan yang merupakan hasil musyawarah antar desa, baz kabupaten dapat membentuk unit pengumpul zakat upz) kabupaten dan kecamatan, baz kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat upz) kecamatan, kelurahan desa atau instansi tingkat kecamatan, baz kabupaten berkedudukan ibukota kabupaten dan baz kecamatan berkedudukan ibukota kecamatan. (l): pengurus baz. terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan. struktur organisasi baz kabupaten kecamatan terdiri atas badan pelaksana, dewan pertimbangan dan komisi pengawas, badan pelaksana terdiri atas ketua wakil ketua sekretaris wakil sekretaris bendahara seksi pengumpulan seksi pendistribusian seksi pendayagunaan seksi pengembangan dewan pertimbangan terdiri atas ketua wakil ketua sekretaris wakil sekretaris anggota komisi pengawas ketua wakil ketua sekretaris wakil sekretaris anggota jumlah personil pada masing masing jabatan disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi: masa bakti kepengurusan bay adalah (tiga) tahun. jl) masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk institusi pengelola zakat yang disebut laz, laz yang akan dikukuhkan oleh pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut berbadan hukum: memiliki data muzakki dan mustahil, memiliki program kerja, memiliki pembukuan: melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. baz sebagaimana dimaksud dan laz sebagaimana dimaksud pada. (l) baz dan laz dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya, mekanisme dan tata cara penyampaian pertanggungjawaban akan diatur dengan keputusan bersama bupati kabupaten maros dan kepala departemen agama kantor kabupaten maros. bab pengumpulan zakat baz laz dapat menerima harta selain zakat mal, zakat fitrah seperti infak, shadagah, hibah, wasiat, warisan dan aparat, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana baz harus bersifat aktif. (l) pengumpulan zakat dilakukan oleh baz laz dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki: atas persetujuan muzakki, maka baz laz dapat mengadakan kerjasama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya dalam pengumpulan zakat. jl) muzakki melakukan perhitungan sendiri atas hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama,laz, zakat yang telah dibayarkan kepada baz laz dikurangiz sebagai berikut baz kabupaten mengumpulkan zakat dari muzakki sebagaimana pada instansi lembaga lingkup pemerintah kabupaten maros dan swasta, baz kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki sebagaimana pada instansi lembaga lingkup kecamatan, upz desa kelurahan mengumpulkan zakat sebagaimana bab vii cara mengukur tingkat pengenaan zakat tingkat pengenaan zakat dihitung berdasarkan nisab, kadar dan halnya yang ditetapkan berdasarkan hukum agama. bab viii besarnya zakat, info dan shadaoah bagian pertama zakat besarnya zakat yang wajib dikeluarkan oleh muzakki adalah sebagai berikut ketentuan wajib zakat jenis harta keterangan tumbuh tumbuhan padi gabah tiap panen timbangan beras sedemikian itu beras. adalah bila setiap gabah menghasilkan beras.kalau gabah itu dibakar ukuran tawarannya adalah panjang, lebar, dan tingginya. biji bijian: seukuran nisab tiap panen menurut mazhab kembali yang wajib seperti jagung, kacang padi dipakai hanya biji bijian yang tahan kacangan dsb. disimpan lama. menurut mazhab sapi' yang wajib dipakai biji bijian yang tahan disimpan lama menjadi makanan pokok. tanaman hias: seukuran nisab tiap panen menurut mazhab hanafi wajib dipakai anggrek,dan segala jenis padi dengan tanpa batasan nisab. bunga bungaan. menutup mazhab maliki, syafi' dan kembali,wajib dipakai apabila maksudkan untuk bisnis masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat rumput rumputan: seukuran nisab tiap panen sda. rumput hias, tebu, bambu padi dan sebagainya. buah buahan: seukuran nisab tiap panen sda. kurma, mangga, jeruk, pisang, padi menurut mazhab maliki, syafi' dan kelapa, rambutan, durian,dsb. kembali,selain kurma dan anggur ke ring (kismis) wajib dipakai apabila maksudkan untuk bisnis masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat sayur sayuran: seukuran nisab tiap panen sda. bawang, wortel, cabe dsb. padi menurut mazhab maliki, syafi' dan kembali,tidak wajib dipakai,kecuali maksudkan untuk bisnis masuk kategori zakat perdagangan) segala jenis tumbuh seukuran nisab tiap panen sda. tumbuhan yang lainnya padi yang bernilai ekonomis. emas dan perak emas murni senilai tiap tahun menurut mazhab hanafi,nisannya se gram emas murni nilai gram, menurut yusuf al gardlawi nisannya senilai gram. perhiasan perabotan senilai tiap tahun sda perlengkapan rumah tangga gram emas murni perhiasan yang dipakai dalam ukuran dari emas. yang wajar dan halal,menurut mazhab maliki, syafi' dan kembali tidak wajib dipakai. perak senilai tiap tahun menurut mazhab hanafi,nisannya gram perak senilai gram. perhiasan. senilai tiap tahun sda perabotan perlengkapan gram perak perhiasan yang dipakai dalam ukuran rumah tangga dari perak. yang wajar dan halal,menurut mazhab maliki, syafi' dan kembali tidak wajib dipakai. logam mulia,selain perak senilai tiap tahun menurut mazhab hanafi, maliki, syafi' seperti platina, dsb. emas murni kembali,tidak wajib dipakai,kecuali maksudkan untuk bisnis masuk kategori zakat perdagangan) batu permata,seperti senilai tiap tahun sda. intan, berlian, dsb. emas murni perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa industri seperti semen, senilai tiap tahun menurut mazhab hanafi, nisannya pupuk, tekstil dsb. emas murni senilai gram. menurut yusuf al oardlawi nisannya senilai gram. usaha perhotelan, hiburan senilai tiap tahun sda. restoran dsb. emas murni perdagangan, ekspor import senilai tiap tahun sda. kontraktor, real estate, emas murni percetakan penerbitan, swalayan supermarket, dsb. jasa,konsultan, notaris, komik senilai tiap tahun sda. stoner, travel biro, salon, trans emas murni sortasi, pergudangan, perang kelas, akuntan, dokter dsb. pendapatan, gaji, honorarium senilai tiap tahun sda. jasa produksi, lembur, dsb. emas murni usaha perkebunan, senilai tiap tahun sda. perikanan dan peternakan emas murni uang simpanan, deposito, senilai tiap tahun sda. giro, dsb. emas murni binatang ternak kambing, domba dan ekor ekor domba tiap tahun setiap bertambah ekor, zakatnya kacangan. umur thn ka tambah ekor domba umur tahun tangan umur tahun kacangan umur tahun. ekor ekor domba tiap tahun umur thn kacangan umur thn. sapi, kerbau ekor ekor umur tiap tahun setiap bertambah ekor,zakatnya tahun tambah ekor umur tahun setiap bertambah ekor, zakatnya tambah ekor umur tahun. ekor ekor umur tiap tahun. tahun. kuda sama dengan sama tiap tahun. setiap bertambah ekor,zakatnya sapi kerbau dengan tambah ekor umur tahun sapi setiap bertambah ekor,zakatnya kerbau tambah ekor umur tahun. menurut mazhab maliki, syafi' dan kembali tidak wajib zakat. tambang dan harta terpendam tambang emas senilai ketika menurut mazhab hanafi,nisannya senilai gram emas murni memperoleh gram. menurut yusuf al gardlawi,nisannya senilai gram. menurut mazhab kembali,kadar zakat nya ,5f6 menurut mazhab hanafi, nisannya senilai ketika menurut mazhab kembali,kadar zakat memperoleh nya ,5f6 tambang perak senilai ketika menurut mazhab maliki syafi'i wajib gram perak memperoleh dipakai apabila perdagangan di kategorikan zakat perdagangan. menurut mazhab hanafi, kadar zakat nya menurut mazhab maliki dan syafi' tambang selain emas dan senilai nisab ketika wajib perak, seperti platina, besi, emas. memperoleh dipakai apabila perdagangan di timah, tembaga dsb. kategorikan zakat perdagangan. menurut mazhab hanafi, kadar zakat nya tambang batu batuan seperti senilai nisab ketika mazhab hanafi, maliki dan syafi' wajib batu marmer,dsb. emas. memperoleh dipakai apabila perdagangan dikategorikan zakat perdagangan). tambang minyak gas. senilai nisab ketika sda emas. memperoleh harta terpendam (harta karun senilai nisab ketika menurut mazhab hanafi, maliki dan harta tinggalan orang non muslim) emas. memperoleh yang terpendam selain emas perak tidak wajib dipakai. menurut mazhab hanafi,harta terpendam selain logam tidak wajib dipakai zakat fitrah punya kelebihan ,509o akhir bulan menurut mazhab hanafi kadarnya makanan untuk ramadhan. kilo gram. keluarga pada menurut mahmud yunus hari raya idul fitri kadarnya gram bagian kedua infak dan adalah hibah, wasiat, warisan dan aparat setiap anggota masyarakat dianjurkan mengeluarkan infak, adalah, hibah, wasiat, warisan dan aparat. jenis dan besarnya infak dan adalah, hibah, wasiat, warisan dan aparat yang diserahkan dengan keikhlasan yang berlaku sesuai dengan aturan agama. bagi ummat muslim yang akan menunaikan ibadah haji dikenakan zakat sebesar dari jumlah biaya penyelenggaraan ibadah haji bpi). bab penyaluran dan pendayagunaan zakat (d0) hasil pengumpulan zakat diserah, mekanisme tata cara penerimaan, penyaluran dan pendayagunaan penerimaan sebagaimana akan diatur dengan keputusan bupati atas usul kepala departemen agama dan baz. hasil pengumpulan infak, shadagah, hibah, wasiat, warisan dan aparat sebagaimana dimaksud dalam didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. bab pembinaan dan pengawasanamil zakat. (l) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas baz dilakukan oleh komisi pengawas sebagaimana dimaksud dalam melakukan pemeriksaan keuangan baz, komisi pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik, mekanisme dan tata cara penerimaan dan penyaluran zakat akan diatur dengan keputusan bersama bupati maros, kepala departemen agama kantor kabupaten maros dan baz kabupaten maros. (dl) baz kabupaten memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten maros, baz kecamatan memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada baz kabupaten. masyarakat dapat berperanserta dalam pengawasan baz dan laz, secara bertanggung jawab dalam bentuk memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh baz dan laz:, menyampaikan saran dan pendapat kepada baz dan laz, memberikan laporan secara bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat. bab sanksi (l) setiap pengelola zakat dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar zakat, infak, shadagah, hibah, wasiat, warisan dan aparat yang diterimanya maka akan dikenakan hukuman kurungan paling lama bulan dan atau denda paling banyak rp. (tiga puluh juta rupiah), pengelola zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xii ketentuan lain lain (l) dalam hal muzakki berada atau menetap luar kabupaten maros, tetapi memiliki harta yang bernilai ekonomis kabupaten maros, maka muzakki tersebut dapat menyerahkan zakat, infak, shadagah, hibah, wasiat, warisan dan aparat kepada baz kabupaten maros,zbupati maros ttd h.a. nadjamuddin afifullah diundangkan maros pada tanggal,rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat umum zakat sebagai hukum. dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensiummat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan social, maka perlu adanya pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab, untuk itucn unsure pengawas yang terdiri atas ulam, kaum cendekia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola. dengan berlakunya undang undang tentang pengelolaan zakat diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran marzupenjelasan demi dan cukup jelas zakat malzakat profesi adalah bagain pendapatan yang disisihkan dari hasil pekerjaan (profesi) oleh seorang muslim atau badan yang dikelola orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang disalurkan kepada yang berhak menerimanya dikondisikan penyisihannya oleh muzakki huruf (g) rika harta terpendam rika disyaratkan satu tahun,tetapi apabila kita mendapat emas perak dari harta rika dan sampai senishab, pada waktu itu wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan sabda rasulullah saw yang artinya dari abu hurairah, telah berkata rasulullah saw, bahwa zakat rika seperlima riw bukhari dan muslim. yang dimaksud dengan mampu adalah mampu menurut ketentuan agama harta kekayaannya telah cukup nisannya dan cukup jelas cukup jelas badan pelaksana dewan pertimbangan dan komisi pengawas terdiri atas alim ulama, kaum cendekia, lsm, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, baz perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan. dan cukup jelas bersifat aktif artinya mendatangi dan mengingatkan muzakki melalui sosialisasi, pemasangan spanduk, pamflet, ceramah dan kegiatannya lainnya yang dapat memotivasi muzakki untuk mengeluarkan zakatnyakamariah, tahun kamariah, panen, atau pada saat menemukan rika. mustahil delapan ashraf alah fakir, miskin, amil, mualaf, riga, hari, sabilillah dan ibnussabil yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan korban bencana alam. . d cukup jelas |
peraturan daerah kabupaten marosmaros, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanarpm),nimn kelurahan dalam memberdayakan masyaraka::tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya kesejahteraan bersama:uatu masyarakat hukum adat tertentu serta berwenang untuk mengatur mengurus dan menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum yang berlaku dan diakui dalam hukum nasional, partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan:angan gagasan ditingkat dusun atau rukun warga. bab pembentukan dalam upaya memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhkeputusan kepala kelurahan: pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat: peraturan desa dan keputusan kepala kelurahanpada adalah lembaga pemberdayaan masyarakat selanjutnya disingkat lpm dan pembentukannya harus ditetapkan dengan keputusan bupati bab iii maksud dan tujuan lembaga kemasyarakatan dibentuk dengan maksud. lembaga kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan: untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. bab kedudukan,tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan berkedudukan desa dan kelurahan yang merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penyusunan rencana pembangunan serta partisipatif: pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembang: memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka nkri:. kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat meliputpengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhbab susunan organisasi dan tata kerja susunanserta kondisi desa dan kelurahan yang bersangkutan, keanggottata cara pemilihan pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan secara khusus: nama nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada kepala desa untuk selanjutnya disampaikan kepada bpd guna mendapatkan persetujuan, sedangkan untuk tingkat kelurahan disampaikan kepada kepala kelurahan, ketentuan mengenai pembentukan pengurus, syarat syarat pengurus,masa bakti lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan akan diatur kemudian dengan peraturan bupati. susunan organisasi susunan organisasi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan terdiri dari ketua, wakil ketua cc. sekretaris: bendahara: cc. seksi seksi. hubungan kerja hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dengan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. bab pembiayaan pembiayaan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan atau kelurahan dapat bersumber dari swadaya masyarakat: apb desa dan bantuan dari anggaran pemerintah kelurahan: apbd kabupaten atau apbd provinsi, bantuan pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten: bantuan lain yang tidak mengikat. bab vii pembinaan kepala desa, lurah dan camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan, pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan melakukan penyuluhan kelembagaan, kemasyarakatan dengan melibatkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat: bab viii ketentuan peralihan lembaga kemasyarakatan yang sudah dibentuk desa dan kelurahrossesi tamrnur menetapkan besarnya upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota bahwa penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi yang telah hu) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksuamengingat .liumperaturan menteri tenaga kerja nomor per men tentang upah minimum alasan ana tea peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor men viii tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layakser o1 men tentang upah minimum. memperhatikan: kesepakatan bersama dpd indo, federasi serikat pekerja maritim sutra, federasi serikat buruh demokrasi seluruh indonesia nomor kb ix tanggal september tentang usulan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi sulawesi tenggara tahun rekomendasi dewan pengupahan provinsi sulawesi tenggara tanggal september tahun.upah minimum provinsi adalah upah min.mum yang berlaku untuk seluruh kabupaten kota satu provinsi upah minimum sektoral provinsi adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral seluruh kabupaten kota satu provinsi. towns dengan peraturan ini menetapkan upah minimum provinsi can upah minimum sektoral provinsi tahun yang berlaku seluruh kabupaten kotaasa!'!am masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah rendahnya sebesar upah minimum provinsi yang berlaku upah minimum provinsirsivangsan. sektor yang belum termasuk dalam penetapan upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud da'amraturan ini mulai berlaku pada tanggal januari agar setiap ulsn dimasa gubernur sulawesi tenggara, no) upa satir kena ipar? far. asisten tea aft kakek a70 halus ua mmm hey mnnenaamnenen demam nsenpnur alam diundangkan kendari pada tanggal sekretaris daerah provinsi . sulawesi tenggara, shsfao daftar tarif upah min1umum provinsi dan upah minimum sektoral. provinsi sulawesi tenggapertambangan sektoral provinsi hmm disewa ara domain isopoda pra sebatas ban mea dar asisten tea, aen ana ynn run awan ih lam |
nia gubernur sulawesi tenggara peraturan gubernur sulawesi tenggara nomor 26tahunrumah sakit jiwa provinsi sulawesi tenggara,gube rumah sakit jiwa adalah rumah sakit jiwa provinsi sulawesi tenggara petugas adalah petugas rumah sakit jiwa provinsi sulawesi tenggarjabatan fungsional lingkungan rumah sakit jiwa provinsi sulawesi tenggara bab kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi kedudukan tugas pokok dan fungsi rumah sakit jiwabagian kedua susunan organisasi susunan organisasi rumah sakit jiwiii uraian tugas jabatan pada rumah sakit jiwa provinsi sulawesi tenggara bagian pertama uraian tugas jabatan kepala rumah sakit jiwa tugas pokok kepala rumah sakit jiwa provinsi sulawesi tenggara adalah memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas tugas rumah sakit jiwa sesuai dengan peraturan perundang undangan. untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala rumah sakit jiwa mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan dan pelaporan rumah sakit jiwa, mengkoordinasikan tugas tugas sekretaris dan para kepala seksi lingkup rumah sakit jiw, menyelenggarakan rapat berkala lingkup rumah sakit jiwa untuk mendapatkan masukan, infor: membina dan mengarahkan serta mengendalikan pelaksanaan tugas program kerja sekretaris dan para kepala seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, menganalisis kebijaksanaan atau instruksi pimpinan pemerintah daerah yang menyangkut tugas tugas baik lisan maupun tertulis untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan pendayagunaan dan optimalisasi para pejabat maupun seluruh karyawan rumah sakit jiwa, melakukan pembinaan dan mengevaluasi tugas tugas sekretaris dan para kepala seksi, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program rumah sakit jiwa: menetapkan kebijakan pelayanan medik rumah sakit jiwa, portal sop, pengaturan pemakaian obat obatan, menetapkan kebijakan rumah sakit jiwa dalam bidang pendidikan dan penelitian serta menetapkan formularium obat obatan: mendelegasikan sebagian wewenang bidang administrasi kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku jawaban pelaksanaan tugas. kepala rumah sakit jiwa membawahi sekretaris. seksi pelayanan dan diklat. seksi penunjang seksi keperawatan kelompok jabatan fungsional. bagian kedua uraian tugas jabatan sekretaris tugas pokok sekretaris adalah menyelenggarakan administrasi umum, organisasi dan penatalaksanaan terhadap seluruh lingkungan rumah sakit jiwa serta memberikan pelayanan administrasi kepada petugas rumah sakit jiwa dalam rangka pelaksanaan tugasnya.rumah sakit jiw, menyusun rencana program kebutuhan rumah sakit jiw: cc. memberikan pelayanan teknis administratif perkantoran dan rumah tangga rumah sakit jiwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangkepegawaibarang dan asset pemerintah daerah yang berada pada:: memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan dengan membubuhi para terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar: i. mengoreksi kelengkapan administrasi usul kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala pegawai, izin dan cuti pegawai lingkup rumah sakit jiwa, ji. mengumpulkan usulan perencanaan kebutuhan dari satuan organisasi lingkungan rumah sakit jiwa, menyeleksi semua surat dinas yang masuk kepada kepala rumah sakit jiwa dan mendistribusikan kepada yang bersangkutan sesuai disposisi pengarahan: meneliti kebenaran dan membubuhkan para atas semua laporan dan bukti pembayaran, meneliti kebenaran dan membubuhkan para atas semua laporan keuangan dan pembangunan, menjabarkan kebijaksanaan keuangan yang ditetapkan oleh kepala rumah sakit jiwa kedalam proses menyusun dan pelaksanaan kegiatan dan pembangunan: mengembangkan sistem pengendalian keuangan rumah sakit jiwa yang sesuai dengan perundang undangpelaksanaan tugas. sekretariat membawahi: petugas administrasi umum. petugas urusan rumah tangga cc. petugas urusan keuangan petugas urusan kepegawaian pemegang kas petugas pengadministrasi keuangan pembuat daftar gaji petugas pengadministrasian kegiatan pimpinan petugas telepon j . petugas pengadaan petugas arsip paris petugas pustakawan caraka, petugas pengelola kepegawaian petugas pengadministrasian barang bendahara barang prabu kantor petugas pengemudi, operator komputer petugas statistik petugas perekam medik, petugas administrasi umum petugas administrasin menyusun rencana kebutuhan, kegiatan tahunan pada urusan administrasi umum menyelenggarakan data kearsipan umum menyelenggarakan penggandaan, menyelenggarakan kepustakaan rumah sakit jiwa memberikan bantuan kehumasan! protokoler membantu pelaksanaan tugas urusan administrasi umum membantu pengendalian keamanan dan kerahasiaan surat dinas memantau dan melaporkan penyelenggaraan kearsipan dinamis. petugas urusan rumah tangga petugas urusan rumah tangga mempunyai uraian tugas sebagai berikut, menyusun rencana pemeliharaan dan perbaikan alat inventaris kantor, prasarana dan peralatan, menyusun rencana pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga rumah sakit jiwa, cc. menyelenggarakan kesekretariatan panitia pengadaan barang, panitia penerimaan rutin dan proyek, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit jiwa, melaksanakan pengelolaan urusan dalam, keamanan dan ketertiban serta pemeliharaan logistik: memantau pelaksanaan tugas diurutan rumah tangga, melakukan pemeriksaan barang terhadap bendahara material, melakukan pengecekan keadaan sarana dan prasarana, peralatan dilingkungan rumah sakit jiwa secara periodik dan insidentil. petugas urusan keuangan petugas uruskeuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, menyusun rencana kebutuhan dan kegiatan tahunan pada urusan keuangan, cc. mempersiapkan menyusun anggaran tahunan atas program kebutuhan kegiatan rumah sakit jiwa, menyusun poa anggaran: mempersiapkan sistem dan pengendalian pelaksanaan rumah sakit jiwa, menginformasikan ketetapan kegiatan dan anggaran pada semua satuan organisasi, mempersiapkan rancangan usulan besaran tarif rumah sakit jiwa, melakukan pengendalian pengeluaran anggaran rumah sakit jiwa, menyusun daftar rincian tagihan biaya pelayanan pasien yang berhutang, ji. mengumpulkan bahan dan data serta petunjuk teknis pengelolaan keuangan: melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan rumah sakit jiwa dan melaksanakan upaya efisiensi penggunaan anggaran, melaksanakan verifikasi, memantau pelaksanaan tugas diurutan keuangan, memantau pelaksanaan anggaran untuk pengendalian dan laporan pelaksanaan anggaran, memantau penerimaan pendapatan rumah sakit jiwa dan penyetoran. petugas urusan kepegawaian petugas urusan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikutpelaksanaan tugas tugas kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan kegiatan tahunan urusan kepegawaian: cc. menyusun rencana pembinaan dan pengembangan pegawai rumah sakit jiwa, menyelenggarakan keserasian angka kredit jabatan fungsional, melaksanakan penata usahakan kepegawaian, memantau pelaksanaan tugas pada urusan kepegawaian, melakukan pengecekan dan evaluasi absensi seluruh pegawai rumah sakit jiwa dan laporannya secara periodik dan insidentil: i. mempersiapkan kebutuhan administrasi kenaikan pangkat. pemegang kas pemegang kas mempunyai uraian tugas sebagai berikut menerima setoran kas nota clearing bank dari para kasir dan dari pemakai jasa rumah sakit jiwa baik dari hasil usaha maupun bukan usaha, membuat laporan harian penerimaan dan pengeluaran kas bank dan diketahui sekretariat: mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas umum dan buku pembantu lainnya untuk dibuatkan rekapitulasinya: melakukan penyetoran bank untuk jumlah uang yang melebihi dari ketentuan yang berlaku: melakukan pembayaran transaksi yang telah mendapat persetujuan pimpinan: membuat konsep bulanan: membuat laporan pertanggung jawaban keuangan: melakukan tugas lain sesuai arahan pimpinan. petugas pengadministrasi keuangan petugas pengadministrasi keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut menerima berkas tagihan dan surat surat masuk lainnya. mencatat dan membukukan kedalam buku besar data untuk pelaksanaan monitoring keuangan: membuat konsep laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan berdasarkan sumber keuangan dana item maupun dana subsidi untuk disampaikan kepada pimpinan: membuat konsep surat dan konsep lainnya untuk disampaikan kepada pimpinan: mengarsipkan bukti bukti penerimaan dan pengeluaran: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. pembuat daftar gaji pembuat daftar gaji mempunyai uraian tugas sebagai berikut membuat daftar gaji dalam formulir daftar gaji untuk minta persetujuan bendaharawan gaji dan sekretaris melalui petugas urusan keuangan untuk dikirim biro keuangan: membuat rekapitulasi daftar gaji untuk ditanda tangani oleh petugas urusan keuangan dan sekretaris serta petugas rumah sakit jiwa sebagai bahan laporan bulanan: cc. melalui petugas urusan keuangan daftar gaji yang telah dibuat dimintakan persetujuan petugas rumah sakit dan sekretaris sebagai bahan pembayaran oleh bendahara: membuat surat spp berdasarkan skt dari depkes untuk disampaikan kpk sebagai dasar pemindahan pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan: membuat daftar gaji untuk realisasi tunjangan jabatan dan fungsional: membuat kartu pengendalian gaji pegawai sebagai arsip data gaji berdasarkan sk. pegawai yang bersangkutan: 9g. membuat hasil kegiatan bulanan untuk disampaikan sebagai bahan laporan: membuat surat keterangan penghasilan sesuai permintaan pegawai. petugas pengadministrasian kegiatan pimpinan petugas pengadministrasian kegiatan pimpinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menggandakan surat surat untuk petugas rumah sakit jiwa dengan cara menulis dibuka agenda dan mengartikannya agar dapat digunakan bila diperlukan: pengarsip surat, mengetik dan mengirimkannya alamat yang dituju, melayani permintaan hubungan telepon untuk petugas rumah sakit jiwa dengan menghubungkan langsung atau mencatat pesan untuk disampaikan, menggandakan kegiatan petugas rumah sakit jiwa: melayani permintaan pertemuan dengan petugas rumah sakit jiwa dengan cara mengatur penjadwalan pertemuan dan agenda pertemuan, mengarsipkan surat dan dokumen milik petugas rumah sakit jiwa, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. petugas operator telepon petugas operator telepon mempunyai uraian tugas sebagai berikut menyambungkan telepon keluar dengan cara menanyakan dan mencatat nomor yang diminta dan setelah menyambung peminta diminta kembali untuk menerima pesanan, menerima telepon dari luar dengan cara menanyakan tujuan yang akan diminta dan menghubungkan pada nomor pesawat yang dituju atau menghubungkan pegawai karyawan yang dituju, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. petugas penggandaan petugas penggandaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menerima surat, formulir dan naskah untuk digandakan sesuai dengan disposisi pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas, menggandakan surat, formulir dan naskah dengan cara foto copy sesuai dengan permintaan dari unit yang disetujui oleh pimpinan: menghubungi unit yang bersangkutan untuk mengambil surat, formulir dan naskah yang sudah digandakan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, membuat laporan kegiatan penggandaan surat, formulir dan naskah untuk disampaikan kepada pimpinan: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. petugas arsiparis petugas arsiparis mempunyai uraian tugas sebagai berikut menerima berkas berkas arsip yang diserahkan dari unit kerja lingkungan rumah sakit jiwa untuk disimpan agar mudah dicari apabila dibutuhkan, meneliti berkas berkas arsip dengan menyortir, memilah milah serta mengelompokkan menurut jenis, sifat dan macamnya untuk bahan pencatatan dalam buku register, cc. mencatat data data berkas arsip kedalam buku register berdasarkan pedoman pencatatan kearsipan untuk memudahkan pencarian dan pelacakan kembali apabila diperlukan: memberi pengkodean pada berkas yang telah dicatat dan dikelompokan untuk dimasukan kedalam map atau kantong kantong berkas, menyimpan berkas berkas yang telah dimasukan didalam map atau kantong kantong berkas kedalam rak atau tempat penyimpanan berkas untuk keamanan dan kerapuhan serta memudahkan pencarian apabila dibutuhkan, menyusun telaahan staf yang berkaitan dengan kearsipan berdasarkan penganalisaan data dan petunjuk atasan untuk disajikan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan pimpinan, menyusun makalah, kerangka acuan atau umpan balik, melayani permintaan berkas berkas dengan memberi keterangan dan informasi yang diperlukan secara baik dan benar, menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada atasan, membuat laporan hasil pelaksanaan arsiparis dengan mengkompilasi dan menganalisa data informasi kearsipan yang masuk untuk diajukan kepada atasan: mempelajari dan menganalisis berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan kearsipan agar kualitas ilmu pengetahuan dapat ditingkatkan dan berbagai bahan masukan menyusun makalah, kerangka acuan dan atau umpan balik kegiatan. petugas pustakawan petugas pustakawan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menerima dan mencatat buku buku, referensi dan majalah ilmiah yang diterima pada buku register penerimaan perpustakaan: membuat kodifikasi berdasarkan jenisnya: menyimpan buku, majalah kedalam rak sesuai dengan klasifikasi buku, referensi dan majalah: mencatat buku dan majalah buku yang dipinjam kedalam buku register peminjam perpustakaan: menjaga keutuhan dan keselamatan buku dengan cara memantau jumlah inventaris buku yang ada: membuat kartu katalog, kartu peminjam dan kartu anggota perpustakaan: 9g. membuat rencana kebutuhan bahan perpustakaan dengan membuat konsep permintaan buku, referensi dan majalah ilmiah pada unit yang terkait untuk melengkapi koleksi perpustakaan: membuat laporan tahunan dan kegiatan perpustakaan. caraka caraka mempunyai uraian tugas sebagai berikut melakukan pengambilan suratberkas dari urusan administrasi umum untuk disampaikan kepada unit kerja yang terkait, melakukan pengiriman surat berkas kantor pos atau unit kerja lainnya berdasarkan arahan dari atasan untuk dikirim sesuai dengan alamat yang dituju, mengantar surat berkas unit kerja lain yang terkait dengan menggunakan motor atau transportasi umum agar perjalanan pengantaran surat cepat sampai pada alamat yang dituju, membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada atasan: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka pelaksanaan tugas. petugas pengelola kepegawaian petugas pengelola kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: mempelajari program kerja rumah sakit jiwa, pengaturan dan perundang undangan tentang kepegawaian, serta kebijaksanaan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, menyusun penilaian pegawai dengan menyiapkan formulir daftar hadir, buku penilaian pelaksanaan pekerjaan, formulir dp3 dan formulir hukuman disiplin untuk dibagikan kepada masing masing unit kerja dan mengambilnya kembali menurut waktu yang telah ditetapkan: membuat rekapitulasi data presentasi absensi pegawai: menyelenggarakan kenaikan gaji tunjangan pegawai dengan mengumpulkan data pegawai yang akan dinaikan tunjangan serta mencatat semua pemberian kenaikan gaji tunjangan, menyiapkan surat cuti pns dengan menerima dan memeriksa surat usulan untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku: menyelenggarakan peninjauan masa kerja pegawai dengan menerima dan mempelajari usulan, menyiapkan nota usul, menyiapkan surat pengantar usulan dan melengkapi bahan usulan, menyusun daftar urutan kepangkatan dengan mengumpulkan dan memeriksa data kepegawaian, membuat konsep duk serta membuat daftar jabatan yang memuat nama jabatan, eselon dan kepangkatan, melakukan usul permintaan karpet, aspen, akses, kartu pengenal pegawai dan rekomendasi angka kredit dengan cara mengumpulkan dan memeriksa data kepegawaian, menyiapkan konsep surat yang berkaitan dengan mutasi dan pengembangan kepegawaian: menyusun, mengolah dan memelihara data pns sesuai dengan tata cara kearsipan dan jenis data, membuat laporan kegiatan secara lisan maupun tulisan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan untuk mengambil keputusan dan bahan laporan. petugas pengadministrasian barang. petugas pengadministrasian barang mempunyai uraian tugas sebagai berikut membukukan semua jenis, spesifikasi barang dengan cara mencatat keburu daftar barang inventaris, memelihara barang dalam gudang dengan cara menyimpan barang bahan sesuai dengan spesifikasi agar senantiasa siap diserahkan dalam keadaan baik: membuka penyerahan barang yang ada digadang dengan cara mencatat kedalam buku gudang dan kartu persediaan barang, membuat laporan penerimaan dan pengeluaran barang bahan serta persediaan barang dalam gudang kepada pimpinan setiap bulan, triwulan dan tahunan: membuat laporan barang inventaris yang masih dalam keadaan baik dan rusak yang akan dihapus maupun yang sudah dihapus sebagai laporan kepada pimpinan. bendahara barang bendahara barang mempunyai uraian tugas sebagai berikut menerima barang alat kesehatan dan alat non kesehatan dari rekanan beserta panitia penerima barang sesuai barang yang diterima, mengatur penyimpanan barang dengan cara menyimpannya sesuai dengan jenis dan kuantitasnya pengeluaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas: cc. mendistribusikan barang sesuai dengan permintaan dari unit unit berdasarkan ketentuan yang berlaku, menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran barang milik pemerintah secara tertib dan teratur sebagai dokumen dan arsip barang milik pemerintah, membuat laporan penerimaan dan pengeluaran barang tiap triwulan untuk disampaikan kepada pimpinan. prabu kantor prabu kantor mempunyai uraian tugas sebagai berikut membersihkan ruangan dengan cara menyapu, mengepel dan gelap agar ruangan kantor selalu dalam siap pakai: menjaga dan memelihara sekitar ruangan agar selalu nampak indah, bersih dan teratur, menyediakan minuman para pegawai diruang kantor satuan kerjanya, memeriksa ruangan setelah jam kerja dan mengamankan barang barang berharga serta membuang sampah, menutup dan mengunci pintu kantor dan menyerahkan kuncinya kepada petugas pengamanan satpol. pp), melaporkan hasil kerja kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. petugas pengemudi petugas pengemudi mempunyai uraian tugas sebagai berikut mengecek kondisi kendaraan dengan cara melihat oli, bahan bakar, air radiator dan membersihkannya serta menghidupkan mesinnya selama lima belas menit untuk memanaskannya dalam rangka kesiapan pelaksanaan tugas: menunggu instruksi dari pimpinan dengan cara berada dekat pada mobil untuk siap menjalankan tugas, cc. menjalankan mobil dengan aman dalam rangka mengantar penumpang sampai tujuan dengan selamat, memasukan mobil pada pool kendaraan setelah selesai menjalankan tugas, melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. operator komputer operator komputer mempunyai uraiandisk rock kedalam disket unit real tape unit dan continent form kedalam line print dan menyimpan program dari programmer, menyiapkan komputer dengan cara menjaga kondisi dan kebersihan komputer dan perangkatnya agar komputer siap dipakaimasukan data data kedalam program sesuai peruntukannya, mengecek data laporan dan hasil entry lainnya dengan menggunakan printer. petugas statistik petugas statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut membuat rencana kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data serta penyajian informasi pelayanan rumah sakit jiwa agar kegiatan terarah dan tepat waktu, menyusun metode informasi pelayanan rumah sakit jiwa yang meliputi rancangan pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya dan penyajian informasi dalam rangka pencapaian kualitas optimal informasi: membuat rancangan tabel daftar isian data pelayanan rumah sakit jiwa untuk memudahkan pelayanannya, mengumpulkan data pelayanan rumah sakit jiwa melalui laporan maupun peninjauan langsung lapangan, melakukan kodifikasi data dan mengolah data. petugas perekam medik. petugas perekam medik mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menerima dan memeriksa kelengkapan berkas serta pemberian sampul rm k pasien rawat jalan dan rawat inap untuk disampaikan kepengelolah data untuk dilakukan pengkodean dan pengindeksan: pengarsip tiup dalam kotak penyimpanan secara alfabet untuk memudahkan pencarian kembali bila kartu tersebut akan dibutuhkan, menulis identitas pasien pada berkas berkas yang terdapat pada rm k pasien dalam rangka kelengkapan rm k, membuat kartu kendali bagi setiap pasien rawat inap berdasarkan data pasien sebagai alat untuk memonitor jalannya rm k yang sedang dalam proses penyelesaian untuk mengetahui pasien jawatan yang pulang dan sebagai fungsi ekspedisi rm k. menyusun secara abjad pada kotak bagi pasien yang masih ada diruang perawatan: memeriksa kelengkapan rm k pasien rawat inap yang diterima dari ruang perawatan bila pasien telah pulang dalam waktu paling lama jam dan mengisi buku ekspedisi pengiriman sebagai tanda bukti penerimaan rm k, mencatat kekurangan kelengkapan berkas pada lembaran kekurangan untuk penyelesaian kelengkapan, menyusun secara abjad pada kotak kk.ii bila pasien sudah pulang untuk proses penyelesaian kelengkapan rm k dan memusnahkan tersebut bila kelengkapan rm k telah terpenuhi, mencatat seluruh proses penyelesaian kelengkapan rm k pada dikota kk.ii sesuai dengan proses akhir yang sedang dikerjakan seperti yang tertulis pada lembaran kekurangan, ji. menyortir rm k yang belum mempunyai resume dan atau laporan kematian serta memasukan kedalam kotak penyelesaian dalam rangka kelengkapan rm k, menerima resume dan atau laporan kematian yang telah ditanda tangani oleh dokter yang membuat dan memasukannya pada rm k dalam rangka kelengkapan rm k, melayani peminjaman rm k dengan cara mengganti rm k dengan bon peminjaman yang memuat nomor rm k, nama pasien, tanggal dipinjam dan nama peminjam sebagai alat monitor rm k yang telah disebutkan pada rak inaktif, melaksanakan penyusutan atas rm k tidak aktif dalam rangka mengurangi volume rak penyimpanan dengan cara menyimpan berkas rm k yang telah disebutkan pada rak inaktif. mengaktifkan kembali berkas inaktif bila pasien yang selama tahun berturut turut tidak pernah berkunjung datang kembali rumah sakit jiwa dengan cara membuat rm k baru berdasarkan rm k yang telah disebutkan, melayani permintaan nomor dan nama pasien lama oleh petugas loket dalam rangka penggantian kartu kunjungan pasien yang hilang. bagian ketiga uraian tugas jabatan seksi pelayanan medik dan diklat tugas pokok seksi pelayanan medik dan diklat adalah mengatur dan mengendalikan unit pelayanan fungsional dalam bidang pelayanan medik, menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan rumah sakit jiwa provinsi sulawesi tenggara. untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pelayanan medik dan diklat mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: merumuskan kebijakan program kegiatan pelayanan medik dan diklat, merumuskan kebijakan pelaksanaan kedaulatan secara fungsional yang sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh petugas rumah sakit jiwa, mengkoordinasikan penyusunan program pelayanan medik pada semua upf: menyusun rencana pengembangan mekanisme pengendalian pelayanan upf: menyusun rencana tahunan program kegiatan administrasi organisasi dan penatalaksanaan diklat rumah sakit jiwa provinsi sulawesi tenggara: memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas pegawai yang berada dibawah koordinatnya, menggerakan pelaksanaan tugas tugas seksi pelayanan medik dan diklat: merumuskan rencana pengembangan mekanisme pengendalian pelayanan instalasi. seksi pelayanan medik dan diklat membawahi: petugas upf rawat jalan dan elektro medik: petugas upf rawat inap: petugas upf rehabilitasi, petugas upf keramas: petugas upf ugd psikiatrik: tim diklat petugas upf rawat jalan dan eletromedik petugas upf rawat jalan dan eletromedik mempunyai uraian tugas sebagai berikut merencanakan kegiatan pelayanan pada unit rawat jalan dan eletromedik: menggerakan pelaksanaan tugas tugas dunia rawat jalan dan elektro medik: merumuskan pengaturan pelaksanaan tugas tugas bagi petugas rawat jalan dan eletromedik: merencanakan dan mengajukan semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan unit rawat jalan dan eletromedik, melakukan pemeriksaan dengan tanpa penunjang diagnostik: melakukan pengobatan dan perawatan secara fisik, psikologi dan psikiatri:. 9g. melakukan tindakan medik: meningkatkan frekuensi penggunaan peralatan eletromedi:. i. melakukan penyuluhan dan bimbingan kesehatan jiwa kepada penderita dunia rawat jalan, keluarga penderita, maupun pihak pihak yang berkepentingan: melakukan rujukan unit unit pelaksana fungsional atau dari dan instansi kesehatan lainnya: melakukan rekam medik, il. melakukan riset riset pendidikan latihan dengan eletromedik: .m. menjalin hubungan kerja fungsional dengan sekretaris, seksi dan semua instalasi sertarawat jalan dan eletromedik: melaksanakan pelaporan hasil pemeriksaan dan pengiriman kembali pada unit yang mengirim. petugas upf rawat inap petugas upf rawat inap mempunyai uraian tugas sebagai berikut, menggerakan pelaksanaan tugas unit rawat inap: melakukan bimbingan dan pembinaan upf rawat inap: cc. merumuskan pengaturan pelaksanaan tugas tugas unit rawat inap: merencanakan dan mengajukan semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan upf rawat inap, melaksanakan menyelenggarakan pemeriksaan. diagnostik pengobatan rawat inap. riset dan pendidikan latihan. rujukan unit unit pelaksanaan fungsional atau instansi lain. rekam medik menjalin hubungan kerja fungsional dengan sekretaris, seksi danrawat inap. memantau pelaksanaan tugas tenaga perawat yang bekerja unit pelaksana fungsional rawat inap. menindak lanjuti hasil pengawasan. petugas upf rehabilitasi petugas upf rehabilitasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut menggerakan pelaksanaan tugas upf rehabilitasi, memberikan bimbingan teknis dan pembinaan upf rehabilitasi, merumuskan pengaturan pelaksanaan tugas tugas pada upf rehabilitasi, merencanakan dan mengajukan semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan upf rehabilitasi, melaksanakan menyelenggarakan seleksi. terapi kerja. latihan kerja. day care. sosialisasi. penyaluran. promosi. pengawasan pengobatan lanjutan. kunjungan rumahlainnya, menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan seluruh kegiatan unit pelaksana fungsional rehabilitasi, memantau pelaksanaan tugas tenaga perawat yang bekerja upf rehabilitasi, i. menindak lanjuti hasil pengawasan. petugas upf keramas petugas upf keramas mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menggerakan pelaksanaan tugas upf keramas, memberikan bimbingan teknis dan pembinaan upf keramas, cc. merumuskan pengaturan pelaksanaan tugas tugas tenaga pegawai upf keramas, merencanakan dan mengajukan semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan upf keramas, melaksanakan menyelenggarakan penyuluhan. konsultasi kesehatan jiwa. integrasi kesehatan jiwa. kerja sama inter departemen dengan bpk. . menjalin hubungan kerja fungsional dengan sekretaris, seksi,upf keramas. memantau pelaksanaan tugas tenaga pegawai yang bekerja unit pelaksana fungsional upf keramas, menindak lanjuti hasil pengawasan. petugas ugd psikiatrik petugas ugd psikiatrik mempunyai uraian tugas sebagai berikut memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan ugd psikiatrik, menggerakan pelaksanaan tugas tugas ugd psikiatrik, merencanakan kegiatan pelayanan pada ugd psikiatrik, merumuskan pengaturan pelaksanaan tugas tugas ugd psikiatrik, merencanakan dan mengajukan semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan ugd psikiatrik, melaksanakan menyelenggarakan pemeriksaan dengan tanpa penunjang diagnostik. diagnostik. pengobatan dan perawatan secara fisik, psikologi dan psikiatrik. tindakan medik. penyuluhan dan bimbingan kesehatan jiwa kepada penderita gawat darurat, keluarga penderita maupun pihak pihak yang berkepentingan. rujukan unit unit pelaksana fungsional atau dari dan instalasi kesehatan lainnyagd psikiatrik. laporan hasil pemeriksaan dan pengiriman kembali kepada unit yang mengirim. memantau pelaksanaan tugas tenaga pegawai yang bekerja ugd psikiatrik: menindak lanjuti hasil pengawasan. tim diklat tim diklat rumah sakit jiwa mempunyai uraian tugas sebagai berikut ketua diklat memimpin diklat sesuai tugas pokok yang telah digariskan oleh petugas rumah sakit jiwa dan membina unsur organisasi diklat agar berdaya guna dan berhasil guna, menentukan kebijakan bidang diklat secara fungsional sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh petugas rumah sakit jiwa: membina dan melaksanakan kerja sama dengan institusi dan atau instansi lain dalam hal yang menyangkut tanggung jawab, mengawasi dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan diklat, sekretaris diklat menyelenggarakan administrasi diklat. pengarsip surat keluar dan masuk diklat. membantu menyusun rencana pengembangan diklat membantu menyusun diklat bendahara diklat. mengelola keuangan diklat: mencatat semua transaksi keuangan diklat dan membukukan kedalam administrasi keuangan diklat memberikan laporan keuangan kepada ketua diklat. koordinator diklat. membantu ketua diklat dalam menyelenggarakan diklat, membantu merumuskan garis kebijaksanaan atau prosedur diklat, menyusun silabus diklat: menyusun penyelenggaraan diklat. bagian keempat uraian tugas jabatan seksi keperawatan tugas pokok seksi keperawatan adalah mengatur dan mengendalikan kegiatan perawat dan unit fungsional. untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi keperawatan mempunyai tugas jabatan sebagai berikut: merumuskan kebijakan kebijakan program kegiatan seksi keperawatan: mengkoordinasikan penyusunan program seksi perawatan, merumuskan mekanisme pengaturan dan pengendalian pedoman pratap, jumlah dan jenis) kegiatan pelayanan perawatan semua upf. merumuskan pengembangan dan peningkatan mutu kegiatan pelayanan perawatan: memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas koordinator perawatan dan perawatan ii: menggerakan pelaksanaan tugas tugas pegawai seksi perawatan, merumuskan rencana peningkatan mutu asuhan keperawatan: menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pengendalian pelayanan perawatan kepada petugas rumah sakit jiwa: i. menindak lanjuti hasil pengawasan. seksi perawatan membawahi koordinator perawatan koordinator perawatan iperawatan yang beradalakukan bimbingan teknis dan pembinaan kepada pegawai yang berada dibawah koordinatnya, mempersiapkan rencana tenaga perawatan yang dibutuhkan olehmpersiapkan pengaturan penugasan (jadwal dinas tenaga keperawatan) masing masing tenaga perawatan pada unit yang menjadi tanggung jawabnya: melaksanakan pengelolaan mengatur tugas tugas keperawatan. menjalin hubungan kerja keperawatan antar unit yang berada dibawah koordinatnya. menjalin hubungan kerja antar koordinator perawatan seksi perawatan. meningkatkan mutu asuhan keperawatan. membuat pencatatan dan pelaporan hasil kerja keperawatan pada unit yang berada dibawah koordinatnya. memantau pelaksanaan pengaturan dan tugas pelayanan keperawatan dunia rawat jalan, eletromedik, gawat darurat psikiatrik dan unit kesehatan jiwa masyarakat: menindak lanjuti hasil pengawasan. koordinator perawatan membawahi petugas unit rawat jalan petugas perawatan rawat jalan petugas administrasi dirawat jalan petugas ruangan rehabilitasi mental petugas terapi kelompok petugas terapi musik petugas terapi gerak petugas terapi okupasi petugas terapi bermain petugas seleksi dan evaluasi. petugas unit rawat jalan petugas unit rawat jalan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan oleh atasan, membuat rencana pelayanan keperawatan dalam meningkatkan pelayanan keperawatan rumah sakit jiwa dan mengkonsultasikan kepada petugas unit, cc. mengecek kelengkapan inventaris peralatan dan obat obatan untuk kelancaran pelayanan medik dengan melihat daftar pemakaian dan stok yang masih ada, mengajukan permintaan alat dan obat obatan yang kurang untuk kelancaran pelayanan: memeriksa keadaan ruang rawat jalan dan menyusun laporan sebagai bahan masukan untuk usulan perbaikan dan pemeliharaannya. mengadakandengan tugas, mengawasi tata tertib kebersihan ruangan dan kelancaran pelaksanaan tugas, .h. menyusun mencatat laporan harian tindakan keperawatan, 'mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan asuhan keperawatan ruang rawat jalan. petugas perawatan rawat jalan petugas perawatan dirawat jalan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyiapkan fasilitas dan lingkungan poliklinik untuk kelancaran pelayanan, mengkaji kebutuhan pasien dalam rekam medik (melakukan anamnesis): cc. membantu pasien selama pemeriksaan dan tindakan dokter, melaksanakan tindakan pengobatan sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh dokter, memberi penyuluhan kesehatan baik secara perorangan maupun kelompok, merujuk pasien keanggotan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pemeriksaan, diagnostik, tindakan perawatan dan pengobatan, memberi asuhan keperawatan sesuai dengan standar, melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai sistem yang berlaku rawat jalan, i. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang keperawatan. petugas administrasi dirawat jalan petugas administrasi dirawat jalan mempunyai uraian tugas sebagai berikut menyiapkan formulir formulir untuk pemeriksaan penunjang diagnostik, memanggil pasien sesuai nomor urut, cc. mengisi identitas pasien pada formulir rujukan, mencatat data pasien pada buku register rawat jalan: menyerahkan rekam medik pasien bagian rawat inap untuk dilengkapi bila pasien akan dirawat, membuat laporan harian dan bulanan: mengecek rekam medik pasien dan mengembalikan kebagian rekam medik, membuat grafik output pelayanan. petugas ruangan rehabilitasi mental petugas ruangan rehabilitasi mental mempunyai uraian tugas sebagai berikut menggerakan pelaksanaan tugas tugas ruangan rehabilitasi mental, memberi bimbingan teknis dan pembinaan kepada perawat petugas ruang rehabilitasi mental, merumuskan peraturan tugas tugas rehabilitasi mental, merencanakan dan mengajukan semua kebutuhan pelaksanaan kegiatan ruangan rehabilitasi mental, mempertanggung jawabkan pelaksanaan penyelenggaraan seleksi, terapi kerja, latihan kerja, sosialisasi, promosi, kunjungan rumah, pengawasan pengobatan lanjutan, menjalin hubungan kerja sama dengan semua instalasi dan ruangan perawatan, menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan seluruh pelaksanaan kegiatan rehabilitasi. petugas terapi kelompok. petugas terapi kelompok mempunyai uraian tugas sebagai berikut mengatur pasien ruangan terapi kelompok, mencatat anggota terapi kelompok: menghubungi tim terapi kelompok, melaksanakan terapi kelompok sesuai dengan program, membuat laporan: mengisi format pasien status pasien. petugas terapi musik petugas terapi musik mempunyai uraian tugas sebagai berikut membimbing dan melatih kegiatan musik, menyiapkan dan menyediakan alat yang diperlukan, mencatat jumlah pasien yang mengikuti kegiatan terapi musik, menjaga keutuhan alat alat musik: membuat laporan, melaporkan kepada atasan bila ada barang yang rusak atau hilang. petugas terapi gerak petugas terapi gerakpasien dalam terapi gerak, mencatat jumlah pasien yang ikut dalam terapi gerak, membuat laporan kegiatan. petugas terapi okupasi petugas terapi okupasilatih pasien dalam terapi okupasi: mencatat jumlah pasien yang ikut dalam terapi okupasi, membuat laporan. petugas terapi bermain petugas terapi bermainmimpin pasien dalam terapi bermain, cc. mencatat jumlah pasien yang ikut dalam terapi bermain, membuat laporan kegiatan. petugas seleksi dan evaluasi petugas seleksi dan evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut menerima pasien yang dikirim merehabilitasi oleh tenaga ruangan, mencatat daftar kunjungan: meneliti memeriksa kelengkapan rekam medik pasien, mengisi format seleksi dan evaluasi, mengembalikan pasien beserta rekam medik petugas ruangan yang mendampingi setelah kegiatan selesakeperawatan dunia rawat inap, melakukan bimbingan teknis dan pembinaan kepada pegawai dunia rawat inap, merencanakan persiapan tenaga keperawatan dunia rawat inap, mengatur tugas keperawatan pada unit rawat inap: menjalin kerja sama keperawatan antara unit rawat inap dan rehabilitasi mental, menjalin kerja sama antara koordinator keperawatan, membuat pencatatan dan pelaporan hasil kerja keperawatan pada unit rawat inap, membantu dan menindak lanjuti hasil pengawasan pelaksanaan pengaturan tugas pelayanan keperawatan: koordinator perawatan membawahi petugas ruangan wakil petugas ruangan: petugas perawat supervisi petugas administrasi ruangan petugas asuhan keperawatan ruangan petugas obat obatan dan alat kesehatan petugas inventaris barang, tempat tidur, mobile dan alat tenun petugas kebersihan, i. petugas perawat pelaksana ruangan, petugas ruangan petugas ruangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan diruang rawat yang berada dibawah tanggung jawabnya: menyusun dan mengatur daftar dinas perawat sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku: cc. memberi pengarahan dan motivasi kepada tenaga perawat untuk melaksanakan pelayanan perawatan sesuai dengan standar yang ada: mengecek kelengkapan inventaris peralatan dan obat obatan dengan melihat pemakaian dan stock yang tersedia untuk kelancaran pelayanan: mengajukan permintaan peralatan dan obat obatan yang kurang untuk kelancaran pelayanan, mengawasi tata tertib, disiplin, kebersihan dan keamanan ruangan agar kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar: mengkoordinir kegiatan asked ruangan agar pelayanan dapat berjalan degan efisien dan efektif: memberikan pengarahan kepada siswa mahasiswa praktek dalam rangka orientasi agar praktek berjalan dengan baik untuk menambah ketrampilan dan berhasil sesuai dengan rencana: mengadakan rapat secara berkala untuk mengetahui masalah agar pelaksanaan pelayanan perawatan berjalan sesuai dengan tujuan: menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik antara petugas ,pasien dan keluarganya sehingga memberi ketenangan: mendampingi dokter selama visite untuk memeriksa pasien dan mencatat program pengobatan serta menyampaikan pada staf untuk dilaksanakan: mengatur dan mengkoordinasikan pemeliharaan peralatan agar selalu dalam siap pakai. wakil petugas ruangan wakil petugas ruangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan oleh atasan: membantu petugas ruangan dalam menyusun daftar kerja tenaga perawat agar pelayanan keperawatan berjalan dengan lancar, cc. memeriksa keadaan ruangan keperawatan dan membantu petugas ruangan dalam menyusun laporan sebagai bahan masukan untuk usulan perbaikan dan pemeliharaannya: mengikuti visite dokter bersama perawat lain untuk mengetahui keadaan pasien: mengikutitujuan: melaksanakan asuhan keperawatan: melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. petugas perawat supervisi petugas perawat supervisi mempunyai uraian tugas sebagai berikut melaksanakan dan mengawasi pelayanan kebijakan seksi perawatan peraturan rumah sakit yang berlaku pada pagi (hari libur), sore dan malam (diluar jam kerja mengatasi masalah yang timbul terutama tentang kegiatan pelayanan keperawatan dan melaporkan secara langsung kepada seksi perawatan pimpinan rumah sakit jiwa, menciptakan suasana kerja yang harmonis antar sesama petugas rumah sakit jiwa, membuat laporan secara keseluruhan tentang keadaan rumah sakit jiwa pada waktu sore, malam dan pagi (hari libur): mengadakan serah terima tugas saat pergantian tugas supervisi. petugas administrasi ruangan petugas administrasi ruangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut menyediakan bangko perincian perawatan pasien pulang, bangko resume, surat keterangan dirawat dan sensus harian: menyelesaikan mengisi bangko perincian perawatan pasien pulang: mengisi sensus harian setiap hari dan menyerahkan merekam medik: melengkapi resume pasien pindah pulang: melengkapi pengisian status pasien yang masih dirawat: menyediakan dan melengkapi pengisian buku dokumen ruangan. petugas asuhan keperawatan ruangan petugas asuhan keperawatan ruangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut menyediakan melengkapi bangko asuhan keperawatan pada status pasien: mengkoordinir pelaksanaan asuhan keperawatan ruangan: memantau dan melaksanakan asuhan keperawatan dengan menggunakan pendekatan asuhan keperawatan dengan tahapan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi: memberikan bimbingan dan arahan tentang penerapan asuhan keperawatan ruangan: melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan asuhan keperawatan ruangan. petugas obat obatan dan alat kesehatan ruangan. petugas obat obatan dan alat kesehatan ruangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut menyediakan obat yang dibutuhkan: melakukan dokumentasi permintaan obat: cc. menyimpan dan mengatur obat sesuai kebutuhan: menyiapkan semua barang alat yang sesuai kebutuhan ruangan, mengatur kelengkapan alat barang yang dibutuhkan ruangan. petugas inventaris barang tempat tidur, mobile dan alat tenun petugas inventaris barang, tempat tidur, mobile dan alat tenun mempunyai uraian tugas sebagai berikut melakukan inventaris barang, tempat tidur, mobile dan alat tenun: melakukan pencatatan barang, tempat tidur, mobile dan alat tenun: melaporkan barang, tempat tidur .mobile dan alat tenun yang rusak hilang kepada petugas ruangan. petugas kebersihan petugas kebersihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut menyediakan alat alat kebersihan ruangan dan pasien setiap hari: melibatkan pasien yang dapat dibimbing dunia kerjanya: melakukan kerja sama dengan keluarga pasien: menjaga kenyamanan penataan ruangan agar terasa nyaman: melibatkan petugas lain yang bertugas dalam hal menjaga kebersihan pasien dan lingkungannya. petugas perawat pelaksana ruangan petugas perawat pelaksana ruangan mempunyai uraian sebagai berikut mempersiapkan dan memelihara kebersihan ruangan dan lingkungan kerjanya: menerima pasien baru sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku: cc. melaksanakan orientasi kepada pasien tentang ruang rawat, lingkungan, tata tertib yang berlaku, fasilitas yang ada dan cara penggunaannya: menyiapkan pasien untuk pemeriksaan dokter, laboratorium, tindakan medik dan rehabilitasi: mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan pasien dengan cara anamnesis dan mengukur tanda vital: menyusun rencana keperawatan sesuai dengan standar: melaksanakan tindakan keperawatan sesuai rencana yang telah disusun: melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan: membuat resume pasien pindah dan pulang meninggal: melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan sesuai standar: menciptakan hubungan kerja sama yang baik dengan anggota tim kesehatan dunia kerja. memberikan peranan meningkatkan mutu pelayanan ruangan: melaksanakan tugas pagi, sore, malam dan hari libur sesuai dengan jadwal dinas: mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh petugas ruangan setiap awal bulan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang keperawatan antara lain melalui pertemuan ilmiah: melaksanakan dan memelihara sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan keperawatan yang tepat dan benar: gg. melaksanakan serah terima tugas secara lisan maupun tulisan pada saat pergantian dinas, tr. menyiapkan pasien yang akan pulang, ss. menyediakan formulir untuk penyelesaian administrasi: memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarganya sesuai dengan kebutuhan pasien. bagian kelima uraian tugas jabatan seksi penunjang medik tugas pokok seksi penunjang medik adalah mengatur dan mengendalikan seluruh kebutuhan instansi secara langsung dan tidak langsung untuk memperlancar kegiatan penunjang medis untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi penunjang medik mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut merumuskan kebijakan program kegiatan penunjang medik: memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas tugas pegawai yang ada dibawahnya, cc. mengkoordinasikan penyusunan program kebutuhan kegiatan instalasi laboratorium, sanitasi, apotek, dapur gizi, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit pers) dan radiologi, memantau dan memberikan pertimbangan atas permintaan kebutuhan semua instalasi kepada kepala rumah sakit jiwa: menginformasikan alokasi pemenuhan kebutuhan kegiatan semua instalasi: memantau pelaksanaan sistim dan mekanisme pelaksanaan kegiatan instalasi dan keluarannya (out put), memantau pemakaian barang kebutuhan instalasi dari pemenuhan kebutuhan dan perencanaan, menindaklanjuti perencanaan. seksi penunjang medik membawahi kepala instalasi apotek apoteker cc. asisten apoteker pengadministrasian umum farmasi kepala instalasi dapur gizi. petugas binaan kesehatan masyarakat bidang gizi penyaji makanan kepala instalasi pers i. pemelihara sarana kesehatan kepala instalasi laboratorium petugas analis kesehatan kepala instalasi sanitasi, petugas pemberantasan vector dan pengawasan makanan, petugas pengelola sampah dan air limba, petugas air bersih: kepala instalasi radiologi, radiografi kamar gelap, kepala instalasi apotik kepala instalasi apotik mempunyai uraian tugas sebagai berikut meneruskan kebijaksanaan program dan kegiatan instalasi apotik, memberikan pengarahan dan bimbingan teknis kepada para petugas instalasi apotik, cc. menggerakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tugas pegawai pada instalasi apotik. merumuskan pengaturan pelaksanaan tugas tenaga instalasi apotik, merencanakan dan mengajukan semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan instalasi apotik: melakukan penyimpanan obat obatan, gas medik, peralatan kesehatan dan kedokteran sesuai ketentuan: melakukan pelayanan apotik kepada semua unit pelaksana fungsional up: melakukan pencatatan dan pelaporan, i. menjalin hubungan kerja fungsional dengan semua seksi, melakukan pemantauan dan melaksanakan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas tugas tenaga perawat instalasi apotik, menindak lanjuti hasil pengawasan. apoteker apoteker mempunyai uraian tugas sebagai berikut menyusun rencana kebutuhan perbekalan farmasi dengan cara mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data serta menyajikan rencana kebutuhan perbekalan rumah sakit jiwa. melaksanakan penerimaan perbekalan farmasi dengan cara menyusun rencana penerimaan dan melaksanakan pemeriksaan perbekalan farmasi yang diterima, membuat berita acara penerimaan serta melaksanakan pencatatan penerimaan perbekalan farmasi: cc. melaksanakan penyimpanan dengan cara mengatur tata ruang dan menyusun stok, melaksanakan pengamatan mutu, mengamati stok dan melaksanakan pencatatan stok: melaksanakan penyaluran perbekalan farmasi dengan cara menetapkan dasar penyerahan menyiapkan dokumen. menyerahkan dan mencatat pengeluaran, melaksanakan penghapusan perbekalan farmasi dengan cara menyusun daftar perbekalan farmasi yang akan dimusnahkan beserta alasannya, membuat berita acara pemeriksaan perbekalan yang akan dihapus dan melaksanakan penghapusan setelah ada keputusan yang berwenang: melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan cara memahami isi resep, konsultasi atas isi resep, meracik dan menyediakan sediaan farmasi, menyerahkan sediaan farmasi, memberikan informasi penggunaan obat, mencatat dan memonitor penggunaan obat. memantau penggunaan perbekalan farmasi yang meliputi rasionalisasi penggunaan perbekalan farmasi, pemantauan efek samping obat, pemantauan penyalahgunaan perbekalan farmasi dan memantau doen serta penggunaan obat generik, melaksanakan pencatatan dan pelaporan dengan cara menganalisa dan mengevaluasi data serta menyajikan dan melaporkan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan: melaksanakan pengawasan mutu barang farmasi dengan cara analisa kualitatif dan kuantitatif: menyediakan informasi tentang obat obatan yang digunakan rumah sakit jiwa, melakukan pengolahan perpustakaan farmasi, melakukan pengembangan formulasi baru dari obat obatan yang digunakan rumah sakit jiwa asisten apoteker asisten apoteker mempunyai uraian tugas sebagai berikut melakukan pelayanan, menyiapkan, memberi harga, meracik resep dari semua ruangan upf yang dilayani instalasi farmasi, melayani permintaan alves untuk keperluan pasien baik per resep maupun per formulir permintaan untuk semua upf: cc. melayani permintaan obat alves per resep untuk semua pasien yang dilayani instalasi farmasi selama jam kerja, melakukan pembukuan dan mencatat semua rincian pemakaian obat per resep dinas sore, dinas malam dan hari libur dari demo farmasi ugd psikiatrik dan mengisi kembali stok obat yang telah dipakai, melakukan membukukan dan mencatat semua rincian resep yang masuk instalasi farmasi, melakukan pemeriksaan rincian pemakaian obat obatan per resep untuk diserahkan kepada petugas kartu stok, memberikan informasi obat obatan yang perbedaannya telah menipis pada petugas instalasi untuk dipesan, memberikan pelayanan permintaan obat non narkotika dari semua upf dan dicatat kartu stok obat narkotika: menerima laporan pemakaian obat narkotika dari semua upf dan membuat laporan rincian pemakaian obat narkotika petugas instalasi, memberikan informasi kepada dokter, perawat dan memberikan penjelasan kepada keluarga pasien tentang pemakaian obat alves, melaporkan kepada dokter yang bersangkutan tentang pemakaian obat alves perpasien serta memintakan resep baru untuk pengobatan selanjutnya, melakukan stok name sekali dalam bulan, melakukan pengontrolan penulisan resep obat generik yang sedang digalakkan untuk diketahui sudah berapa yang ditulis atau dijalankan. pengadministrasian umum farmasi pengadministrasian umum farmasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut melakukan pengumpulan data pemakaian obat alves melalui resep perhari kedalam formulir data pemakaian resep per ruangan: melakukan pencatatan kartu stok data pemasukan dari gudang obat sesuai dengan ekspedisi penerimaan: melakukan pencatatan kartu stok data pengeluaran dari instalasi semua upf dan unit kerja lainnya baik per resep maupun performulir permintaan, melakukan pengumpulan data arahan obat alves dari ruangan kartu monitoring ruangan, melakukan perhitungan nilai rupiah (harga obat) yang dipakai perbulan untuk tiap ruangan, membuat laporan pemakaian obat perjuangan: memberikan data informasi tentang data pemasukan, pengeluaran dan persediaan perbekalan farmasi untuk keperluan laporan instalasi farmasi, melakukan penyusunan data realisasi barang farmasi dengan cara rekapitulasi data, i. melakukan ekspedisi surat. kepala instalasi dapur gizi kepala instalasi dapur gizi mempunyai uraian tugas sebagai berikut memberikan pengarahan pelaksana tugas kepada pegawai instalasi dapur gizi, memberikan bimbingan teknis kepada para pegawai instalasi dapur gizi, merumuskan pengaturan pelaksanaan tugas tenaga instalasi dapur gizi, merencanakan dan mengajukan semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan instalasi dapur gizi, melakukan penyiapan daftar menu, melakukan pengolahan penyediaan dan penyaluran makanan: melaksanakan pengawasan terhadap nilai gizi: melakukan pencatatan harian penerimaan bahan makanan, i. menjalin hubungan kerja sama fungsional dengan unit pelaksana fungsional: melaksanakan konsultasi gizi terapan, memantau dan melaksanakan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas tugas tenaga pegawai instalasi dapur gizi yang berada dalam koordinatnya, menindak lanjuti hasil pengawasan. binaan kesehatan masyarakat bidang gizi. binaan kesehatan masyarakat bidang gizi mempunyai uraian tugas sebagai berikut menghitung kebutuhan anggaran belanja dengan cara menghitung kebutuhan bahan makanan sesuai menu yang telah disusun: menyusun standar diet pasien sesuai dengan jenis penyakit yang diderita. menyusun standar kecukupan gizi pasien. menyusun indeks harga makanan dengan cara melakukan survey harga bahan makanan pasar, menyusun kebutuhan alat peraga penyuluhan dan peralatan pengolahan makanan berdasarkan beban kerja yang ada agar proses pelayanan gizi berjalan lancar: mengevaluasi pelaksanaan diet pasien dengan cara memantau pemberian makanan pasien agar pelaksanaan diet berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan: 9g. mengadakan penyuluhan dan konsultasi gizi pada pasien, memberi petunjuk dan mengawasi kerja juru masak. penyaji makanan penyaji makanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut melakukan penyajian makanan pasien dengan membaca laporan gizi yang dibuat oleh ahli gizi untuk dibagikan kepada pasien pada waktu makan: melakukan pengecekan didalam ruangan perawatan setiap hari dinas untuk mengetahui jumlah pasien yang membutuhkan makanan: mengambil makanan dapur yang selanjutnya dibawah keruangan untuk disajikan kepada pasien, melakukan pembagian makanan kepada pasien sesuai diet yang ditentukan oleh ahli gizi agar tidak terjadi kesalahan diet dari pasien: membuat tabulasi daftar makanan berdasarkan jumlah pasien dalam ruangan perawatan dan sesuai dengan diet pasien masing masing untuk mengambil makanan dapur: melakukan pengambilan alat alat makan dan minum yang kotor dari pasien untuk dicuci dan disimpan: membuat laporan tentang jumlah pasien yang puasa, pasien diet, pasien baru, pasien pulang dan pasien pindahan untuk bahan timbang terima antara petugas pagi dan sore atau sebaliknya. kepala instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit kepala instalasi pemeliharaan sarana rumah sakitpemeliharaan sarana rumah sakit jiwa: merencanakan dan mengajukan semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana rumah sakit jiwa, merencanakan pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan semua sarana rumah sakit jiwa: merumuskan pengaturan pelaksanaan tugas tenaga instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit jiwa, merencanakan dan mengajukan semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan instalasi pers, melakukan pemeliharaan bangunan instalasi air minum, instalasi listrik dan telepon serta pembuangan limbah: melakukan pemeliharaan alat eletronik dan peralatan listrik: memberikan penyediaan air bersih dan tenaga listrik, ii. melakukan pemeliharaan kendaraan dan mesin: melaksanakan kegiatan laundry: memantau dan melaksanakan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas tugas tenaga perawat instalasi pers yang berada didalam koordinatnya: menindak lanjuti hasil pengawasan. pemelihara sarana kesehatan pemelihara sarana kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut mempelajari pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan sarana kesehatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas: melaksanakan tugas menyusun daftar kerusakan sarana kesehatan yang memerlukan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan: melaksanakan tugas pengecekan kerusakan sarana kesehatan serta melaporkan kepada atasan untuk penggantian dan perbaikan: melaksanakan tugas perbaikan sarana kesehatan yang rusak ringan agar tetap terhindar dari kerusakan: melakukan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana dan menentukan bahan yang perlu diganti. kepala instalasi laboratorium kepala instalasi laboratorium mempunyai uraian tugas sebagai berikut meneruskan kebijakan program dan kegiatan instalasi laboratorium: memberikan pengarahan dan bimbingan teknis kepada para petugas instalasi laboratorium: cc. menggerakan pelaksanaan tugas tugas pegawai pada instalasi laboratorium: merencanakan dan mengajukan semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan laboratorium klinik: merumuskan pengaturan pelaksanaan tugas tenaga laboratorium klinik: memantau dan memberikan pertimbangan atas permintaan kebutuhan kegiatan semua instalasi kepada petugas rumah sakit jiwa melalui sekretaris: menginformasikan alokasi pemenuhan kebutuhan kegiatan semua instalasi: memantau sistem dan mekanisme pelaksanaan kegiatan instalasi dan keluarannya (outputnya), i. memantau pemakaian barang kebutuhan instalasi dan pemenuhan kebutuhan dan perencanaan, menindak lanjuti hasil pengawasan. petugas analis kesehatan petugas analis kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut menyampaikan hasil laboratorium secara tepat dan cepat: memberikan pelayanan laboratorium klinik yang ada: cc. melaporkan hasil pemeriksaan dan mengirim kembali kepada unit yang mengirim pasien: membantu petugas instalasi dalam perumusan kebijaksanaan program dan pengajuan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan laboratorium: mencatat hasil pemeriksaan laboratorium: memberikan pelayanan laboratorium klinik untuk keperluan diagnostik baik rawat inap maupun rawat jalan, 9g. mencatat laporan bulanan, triwulan dan tahunan. kepala instalasi sanitasi kepala instalasi sanitassanitasi: memberikan bimbingan teknis kepada para pegawai instalasi sanitasi: merumuskan pengaturan pelaksanaan tugas tenaga instalasi sanitasi: merencanakan dan mengajukan semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan instalasi sanitasi: menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan sanitasi lingkungan dan penyediaan air bersih: menjalin hubungan kerja sama fungsional dengan unit pelaksana fungsional: 9g. memantau dan melaksanakan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas tugas tenaga pegawai instalasi sanitasi yang berada dalam koordinatnya, melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan pengawasan sanitasi dan membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan sanitasi. petugas pemberantasan vektor dan pengawasan makanan. petugas pemberantasan vektor dan pengawasan makanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut membuat jadwal penugasan pemantauan, mempersiapkan administrasi pengawasan, cc. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan cleaning service: melakukan kegiatan pemberantasan vektor pada lokasi persebaran, melakukan pencatatan hasil kegiatan: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. petugas pengelola sampah dan air limbah petugas pengelola sampah dan air limbah mempunyai uraian tugas sebagai berikut membuat membuat jadwal pengawasan sarana instalasi pengelola air limbah, melakukan pengawasan jaringan sarana instalasi pengelola air limbah: cc. melakukan pengawasan pembersihan sarana instalasi pengelola air limbah, mengoperasikan alat pengolahan limbah rumah sakit jiwa, melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan kualitas air limbah: melakukan pengawasan terhadap pemisahan sampah medis: melakukan penggantian perbaikan sarana instalasi pengelola air limbah rumah sakit: membuat permintaan kebutuhan alat dan bahan pengelola limbah sampah: i. membuat pencatatan dan pelaporan: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. petugas pelayanan air bersih petugas pelayanan air bersih mempunyai uraian tugas sebagai berikut melakukan membuat jadwal sarana air bersih, melakukan pengawasan terhadap jaringan sarana air bersih: cc. melakukan monitoring kebutuhan air bersih rumah sakit: mengontrol alat pengoperasian sarana air bersih rumah sakit: melakukan penggantian perbaikan sarana air bersih rumah sakit: melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan kualitas air bersih: membuat permintaan kebutuhan alat dan bahan pengelolaan air bersih: i. membuat pencatatan dan pelaporan: melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. kepala instalasi radiologi kepala instalasi radiologradiologi: memberikan bimbingan teknis kepada para pegawai instalasi radiologi: merumuskan pengaturan pelaksanaan tugas tenaga instalasi radiologi: merencanakan dan mengajukan semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan instalasi radiologi, menjalin hubungan kerja sama fungsional dengan unit pelaksana fungsional: memantau dan melaksanakan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas tugas tenaga pegawai instalasi radiologi yang berada dalam koordinatnya: gg. menindaklanjuti hasil pengawasan. radiografi kamar gelap radiografi kamar gelap mempunyai uraian tugas sebagai berikut menyiapkan alat dan bahan pemeriksaan (kaset, film dan marker), menyalakan dan mematikan pesawat rontgen konvensional dan dental eay, cc. menganalisa dan memahami pengantar rontgen dari dokter, melakukan pemeriksaan radiologi (dari jenis kunjungan umum, akses, jamkesmas bahteramas) yang meliputi dental, thorax, humerus, uranium, navicula dan scopula, lumba sakral, abdomen bno, pelvis, lemur, paella (tibia dan fibula), metatarsal, menyiapkan dan menentukan proyeksi tabung x ray sesuai dengan jenis foto yang akan dibuat: memposisikan pasien sesuai dengan jenis foto yang akan dibuat dengan tetap mempertahankan kenyamanan pasien: menentukan jenis kaset, marker dan girl, menentukan factor ekspor (kv, dan ffd) berdasarkan foto yang akan dibuat, i. membereskan alat alat, membuat laporan kegiatanrumah sakit jiwa provinsi sulawesi tenggara yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagie koordinasi tap: gubernur besi tenggara, (mass ono karo tala kepe pan pmn tan sana aap kena aro hulun maa h.nur alam diundangkan kendari pada tanggal lam gorol peta jabatan rumah sakit jiwa prov.sultra kepala sekretaris petugas adm. umum petugas urusan rumah tangga petugas urusan keuangan petugas urusan kepegawaian petugas pengadministrasi keuangan little pembuat daftar gaji terrier petugas pengadministrasi kegiatan pimpinan iittiti petugas telepon litt pet. pengadaan petugas arsip paris lorrrri) petugas pustakawan caraka lilit petugas pengelola kepegawaian petugas pengadministrasi barang bendahara barang prabu kantor petugas pengemudi operator komputer petugas statistik petugas perekam medik seksi pelayanan seksi medik dan diklat keperawatan penunjang medik pet. upf rj. dan efek. medik koordinator perawatan kepala instalasi apotek pet. upf rawat inap koordinator perawatan apoteker pet. upf rehabilitasi asisten apoteker pet. upf keswasmas pengadministrasian umum farmasi pel upf ugd psikiatrik kepala instalasi dapur gizi tim diklat binkesmas bidang gizi penyaji makanan kepala instalasi psp pemelihara saran kesehatan kepala instalasi laboratorium pet. analisis kesehatan kepala instalasi sanitasi pet. pemberantasan vektor dan peng. makanan pet. pengelola sampah dan air limbah petugas air bersih kepala instalasi radiologi radiografi kamar gelap memanen saw ammanfapkn gubernur esi tenggara, tas do. kn. karo portal dan keeg (21paro helen h.nur alam ia: ito pro mean hindi kana lan ama atur |
peda motor roda dan sepeda motor roda dinas pendapatan dan asset daerah provinsi sulawesi tenggara kendari, sapi gubernur sulawinpajak daerah,ingpasai:d! (proton, tongkang dan sejenisnya), merupakan penjumlahan nilai juri gandengan tempe!lil::al: buku duamemuat jeep, mini bus, micro bus (station wagon) dan bus, buku tigamemuat mobil barang pick up, light truck, truck dan rubah bentuk, buku empat memuat kendaraan bermotor alat alat berat besar.september gubernur awasi tenggara nur alam diundangkan kendari padatanggal sep temper 20toib lang ehh fn: sen: ben eni : n in: in: ai: pot oin ini tn: senna: eni: ben: pot nn en: senin: senin: eni: ben: ben: en: in: ini ma: bas jam nm: sis (dsn eng ane ha: ip: ben sen ben ac! ata io0 tes) i0o kep) ini isi sn: pa) se: sen: sen: sen: sen: sen: sen: en: senin: senin: senin: eni: seni: senin: ben ben: ben: sen: ben ben ben ben: sial sen. na: hun ato as) sid ipb ka) io0 basi dai s| han: sun pan bu: ke) tua otot oo! oo, dik oia dip hu") :9o ku) ito ben sen sen: en: sen senin: sen: sen: sen: sen: ben: n z|w s|z ba: poo ha: ppp ppp i00 iwa iwa hoo mi: :0o pad i o :'o k38 six mis :9o is) pu) . akan efafelal tan esai paw jai hoa dil: pl" a10 tes) aja ig ha) bung ke) iu) dod le) rn) ta) tas) lele slw $|z s|| lang sia |
sp, egg raman gubernur sulawesi tenggaraubah dengan peraturan gubernur sulawesi tenggara nomor tahun sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini khususnya yang terkait dengan peningkatan harga obat obatekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi sulawesi tenggara, dinas kesehatan adalah dinas kesehatan provinsi sulawesi tenggara, masyarakat adalah orang perorangan dan atau kelompok orang, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan,jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomi,umah sakit umum bahteramas yang selanjutnya singkat rsu bahteramas adalah rumah sakit umum bahteramas provinsi, rumah sakit umum daerah yang selanjutnya singkat rsud adalah rumah sakit umum daerah kabupaten kota rumah sakit jiwa yang selanjutnya disingkat rsj adalah rumah sakit jiwa kendari, penyedia pelayanan kesehatan yang selanjutnya singkat ppk adalah puskesmas, rsud rsu bahteramas dan rsj,al rumah sakit jiwa kendari.d kabupaten kota, jiwa dan rumah sakit umum bahteramas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan prinsip dasar prinsip dasar program pembebasan biaya pengobatan diarahkan untuk:, pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi seluruh komponen pembiayaan pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, ,peserta asri ,peserta asuransi kesehatan komersial dan yang dibiayai kementrian kesehatan melalui jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas), peserta yang berasal dari panti asuhan dan peserta yang bersifat darurat melalui rumah sakit umum daerah kabupaten kota dan rumah sakit umum bahteramas provinsi,ngacu kepada data autentik yang ditetapkan oleh bupati walikota sesuai dengan kuota yang ditetapkan, peserta diwajibkan memiliki kartu kepesertaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan.kota dan atau rsu bahteramas diharuskan: mempunyai kartu identitas yang menjadi dasar dikeluarkannya kartu kepesertaan oleh dinas kesehatan,gawat daruratcopynya dalam waktu 3x24 jam diwajibkan melengkapi administrasi kartu kepesertaan apabila tidak mengikuti prosedur administrasi ,maka masyarakat tidak berhak mendapat jaminan dalam hal program pembebasan biaya pengobatanseribu lima ratus rupiah) per kapita per bulan, alokasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada(jenis) program pembebasan biaya pengobatanbahteramas dan rumah sakit jiwa kendari diperhitungkan sebesar rp. (enam ribu lima ratus rupiah) perkapita per bulan pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan program pembebasan biaya pengobatan bahteramas rumah sakit menggunakan software ina atau setara yang pergunakan pada jaminan kesehatan nasional, biaya yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada merupakan pelayanan paripurna mulai dari layanan administrasi, non medic dan medic, pengaturan pembagian jasa medik setiap rumah sakit ditetapkan oleh direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, biaya jasa medis jasa pelayanan rawat jalan dan rawat inap puskesmas setinggi tingginya 60xv atas alokasi biaya program pembebasan biaya pengobatan puskesmas, pemanfaatan biaya luar jasa medis puskesmas dapat dipergunakan untuk penguatan pelayanan puskesmas seperti pengadaan bahan medis habis pakai, penunjang operasional pelayanan puskesmas, dan sebagainya yang ditetapkan,an lanjutan rumah sakit umum daerah kabupaten kota disediakan melalui pos bantuan sekretariat daerah provinsi:adan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi sulawesi tenggara rekening kas daerah kabupaten kota berdasarkan, bukti transfer dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi sulawesi tenggara dikirimkan dinas kesehatan kabupaten kota sulawesi tenggara,,dan berita acara dikirim dinas kesehatan, dinas kesehatanadan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi sulawesi tenggara untuk dijadikan dasar pembayaran tagihan, pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan selama bulan januari sampai november rumah sakit paling lambat tanggal desember dan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal desember, pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan selama bulan desember rumah sakit dibayarkan pada tahun berikutnya iga. pelayanan kesehatan rujukan rsu bahteramas bab vii pengorganisasian bagian kesatu, unsur sekretariat daerah dan bappeda provinsi sulawesi tenggara tim pengelolaan program terdiri dari satu orang penanggung jawab,satu orang koordinator operasional,dan dua orang staf yang membidangi kepesertaan,pelayanan keuangan dan administrasi peran dan tugas tim pengelola program adalah sebagai berikut: menyusun kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan menetapkan besaran premi pemerintah untuk pembiayaan program pembebasan biaya pengobatan menetapkan prosedur mekanisme penyaluran dan pengelolaan keuangan melakukan koordinasi dengna pihak terkait dalam penyelenggaraan program pembebasan biaya pengobatan melakukan pemantauan dan evaluasi melakukan analisis aspek kendali biaya dan kendali mutu menyampaikan laporan pengelolaan program tim pengelola program terdiri dari satu orang penanggung jawab ,satu orang koordinator dan tiga orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan keuangan dan administrasitermasuk verifikasi setiap tahun), pembuatan kartu peserta dan pendistribusian kartu peserta melakukan pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit melakukan manajemen keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku melakukan koordinasi teknis tim pengelola secara berkala minimal bulan ,pembuatan dan pendistribusian kartu kepesertaan ,pelaksanaan pelayanan,monitoring dan bimbingan teknis pelayanan, serta hal hal lain yang dipandang penting dalam pelaksanaan program pembebasan biaya pengobatan pemerintah daerah melalui dinas kesehatanbahteramas dalam melaksanakan program pembebasan biaya pengobatan bahteramas dengan saat rat syarat yang disepakati kedua belah pihak.atas nama gubernur sulawesi tenggarakeputusan kepala dinas kesehatan dalam melakukan penilaian tim verifikator mengacu kepada standar penilaian klaim dan memproses klaim sesuai dengan hak dan tanggung jawab unit koordinasi manajemen kabupaten kota melakukan kegiatan pemantauan,evaluasi dan laporan pengelolaan programdan pemantauan pelayanan pasien.dalam melakukan verifikasi maka tim rumah sakit diperkenankan untuk melakukan uji petikundang undangan yang berlakupi! nasi ditetapkan kendari nama jabatan cara bai sandu ace sulawesi tenggara, sh,mm ss. ide. act totitiui lapis kesesatan hua bala nur alam han habis, kh, ms, kato hukumua kali terakhir dengan peraturan gubernur sulawesi tenggara nomor tahun belum mengakomodir beberapa komponen keuangan yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku: menetapkan:dinas kesehatan adalah dinas kesehatan provinsi sulawesi tenggara. walikota adalah walikota provinsi sulawesi tenggara. bupati adalah bupati kabupaten provinsi sulawesi tenggarapenyedia pelayanan kesehatan ppk) adalah puskesmas, rumah sakit umum daerah rsud) kabupaten kota, rsud provinsi dan jiwa kendari. dan rumah sakit jiwa kendari kabupaten kota, jiwa dan rsu provinsi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. prinsip dasar spm) pemerintah. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi seluruh komponen pembiayaan pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi sulawesi tenggaramelalui rumah sakit umum daerah kabupaten dan rumah sakit umum daerah provinsi.reka yang didata dan ditetapkan oleh bupati walikota sesuai dengan kuota yang ditetapkan: peserta diwajibkan memiliki kartu kepesertaan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi melalui dinas kesehatan provinsi:atau kota dan atau rsud provinsi atau rsj kendari diharuskan mempunyai kartu identitas yang menjadi dasar dikeluarkannya kartu kepesertaan oleh dinas kesehatan provinsi.hal gawat darurat, topinya. dalam waktu jam diwajibkan melengkapi administrasi kartu kepesertaan. apabila tidak mengikuti prosedur administrasi, maka masyarakat tidak berhak mendapat jaminan dalam hal program pembebasan biaya pengobatan...(seribu rupiah) per kapita per bulan: alokasi pembiayaan untukjenis) program pembebasan biaya pengobatan:daerah provinsi dan rumah sakit jiwa kendari diperhitungkan sebesar rp. per kapita per bulan.provinsi, rumah sakit jiwa,iro keuangan setda provinsi sulawesi tenggara rekening kas daerah kabupaten kota berdasarkan surat provinsi sulawesi tenggara: bukti transfer dari biro keuangan setda provinsi sulawesi tenggara dikirimkan dinas kesehatan provinsi sulawesi tenggara untuk selanjutnya disampaikan dinas kesehatan kabupaten kota sulawesi tenggara.daerah provinsi: rumah sakit mengajukan klaim pelayanan kepada verifikator untuk dilakukan verifikasi klaim:: hasil klaim verifikasi dan berita acara dikirim dinas kesehatan provinsi sulawesi tenggara:: pengajuan klaim oleh rumah sakit dilakukan setiap tiga bulan sekali, yaitu april, juli, oktober, dan januari tahun berikutnya: klaim yang diajukan pada bulan april merupakan klaim kegiatan pelayanan bulan januari, februari dan maret tahun berjalan: klaim pada bulan juli merupakan klaim kegiatan pelayanan bulan april, mei, dan juni pada tahun berjalan: klaim pada bulan oktober merupakan klaim kegiatan pelayanan bulan juli, agustus, dan september pada tahun berjalan: klaim yang diajukan bulan januari merupakan klaim kegiatan pelayanan bulan oktober, november, dan desember tahun sebelumnya pembayaran tagihan berdasarkan klaim pada butir ditransfer langsung rekening rumah sakit umum daerah kabupaten kota dan bukti transfer disampaikan dinas kesehatan provinsi sulawesi tenggara. proporsi penggunaan dana klaim adalah persen untuk jasa sarana dan persen untuk jasa pelayanan. pembebasan biaya pengobatan: menetapkan prosedur mekanisme penyaluran dan pengelolaan keuangan: melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan program pembebasan biaya pengobatan:: melakukan pemantauan dan evaluasi: melakukan analisis aspek kendali biaya dan kendali mutu: menyampaikan laporan pengelolaan program.: tim pengelola program terdiri dari satu orang penanggung jawab, satu orang koordinator, dan tiga orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administrasi., melakukan pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit: melakukan manajemen keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku: melakukan koordinasi teknis tim pengelola secara berkala minimal 1x3 bulan:., pembuatan dan pendistribusian kartu kepesertaan, pelaksanaan pelayanan, monitoring dan bimbingan teknis pelayanan, serta hal hal lain yang dipandang penting dalampelaksanaan program pembebasan biaya pengobatan: pemerintah provinsi melalui dinas kesehatan provinsi sulawesi tenggaradaerah provinsi dalam melaksanakan program pembebasan biaya pengobatan bahteramas dengan syarat syarat yang disepakati kedua belah pihak. termasuk penunjang diagnosisnya. pelayanan kesehatan rujukan rsud provinsi.. bab vii pengorganisasian bagian pertama:, unsur sekretariat daerah, dan bappeda provinsi sulawesi tenggara:: tim pengelola program terdiri dari satu orang penanggung jawab, satu orang koordinator operasional, dan dua orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administrasi. peran dan tugas tim pengelola program adalah sebagai berikut menyusun kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan: menetapkan besaran premi pemerintah untuk pembiayaan program.la dinas kesehatan provinsi sulawesi tenggara. dalam melakukan penilaian, tim verifikasiprovinsi sulawesi tenggara. unit koordinasi manajemen kabupaten kota melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan laporan pengelolaan program. dan pemantauan pelayanan pasien. dalam melakukan verifikasi maka tim rumah sakit diperkenankan untuk melakukan uji petik.provinsi sulawesi tenggara.ua kali dan terakhir! wcusernur tenggara, unit satuan kerja par yem ll. inn ika hukum nur alam ao, diundangkan kendari pada tanggal o6tae) sak gubernur sulawesi tenggarefektif dan efektifitas pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah lingkup pemerintah provinsi sulawesi tenggara, maka tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah lingkup pemerintah provinsi sulawesi tenggara yanglakukan penyesuaian, b.apbd)cons) daerah yang bekerja pada pemerintah provinsi sulawesi tenggaraberhakyang sakit atau sedang menjalani cuti karena sakit, cuti bersalin (hanya anak pertama dan kedua), cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting. pns sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan tpp sebesar 50y6 kecuali cuti tahunan. pns yang sedang menjalani izin. pns yang diangkat ditunjuk menjadi penjabat bupati walikota pada daerah otonom baru: pns yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara. pns yang tugas belajar. bab komponen dan masa penilaian tpp penilaian tpp terdiri dari komponen disiplin dan prestasi kerja. komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada adalah kehadiran apel pagi dan sore, kehadiran ruangan serta pakaian dinas. komponen prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada adalah penyampaian laporan fungsional, laporan keadaan fisik dan keuangan serta laporan rapat staf skpd ditambahkan laporan hasil perjalanan dinas luar daerah kepala skpd. laporan fungsional disampaikan badan pengelola keuangan dan aset daerah bukan) selaku bendahara umum daerah bud) dan laporan keadaan fisik dan keuangan disampaikan biro administrasi pembangunan paling lambat tanggal bulan berikutnya serta laporan pelaksanaan rapat dan atau laporan hasil perjalanan dinas luar daerah kepala skpd sampaikan biro organisasi paling lambat tanggal bulan berikutnya. bagi skpd yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pada bulan bersangkutan, dikenakan potongan tpp masing masing sebagai berikut (satu) laporan sebesar jumlah tpp pada skpd (dua) laporan sebesar jumlah tpp pada skpd (tiga) laporan sebesar jumlah tpp pada skpd pengukuran disiplin terhadap penerimaan tp. pengukuran prestasi kerja terhadap penerimaan tpp setiap skpd menggunakan instrumen laporan sebagaimana dimaksud dalambab tata cara penilaian rata rata perhitungan hari kerja penilaian tpp dalam (satu) bulan adalah hari (dua puluh dua) hari persentase nilai tpp pada komponen siklin adalah: apel pagi sore kehadiran ruangan dan atau catatan kerja harian kelengkapan pakaian dinas perhitungan pengurangan nilai berdasarkan komponen disiplin adalah total dari: jumlah tidak hadir apel dibagi dikali y6. jumlah tidak hadir dalam ruangan dibagi dikali y6. jumlah hadir tidak berpakaian lengkap dibagi dikali perhitungan nilai akhir tpp berdasarkan komponen disiplin adalah persentase nilai sebagaimana dikurangi pengurangan nilai sebagaimana dikali besaran tpp masing masing pns setiap bulan. format petunjuk pengisian penilaian sebagaimana pada lampiran peraturan gubernur ini, tpp diberikan berdasarkan catatan tertulis dari sekretaris daerah. penilaian kinerja kepala biro sekretariat daerah dan pns yang diperbantukan dipekerjakan, tpp diberi, eselon iii, dan staf, tpp diberikan berdasarkan instrumen penilaian yang tandatangani olehketentuan jumlah besaranpembayaran tpp pada bulan desember dilaksanakan pada minggu (kedua)unit satuan kerja par ntr kare orcanesas teh unkenur tenggara, karo hukum alka ab. perak prof nur alam diundangkan kendari pada tanggal aidformat dan petunjuk penilaian tppkomponen indikator bobot rumus tpp hasil komponen ( o) terhitung tpp (la disiplin ketidak ketidakhadiran jumlah sore apel dibagi hasil kolom besaran tpp ruangan hadirkan ruangan dikurangi dibagi hasil kolom besaran tpp pakaian lengkap dan jumlah dinas tidak lengkap kehadiran tidak dikurangi berpakaian hasil kolom lengkap dibagi besaran ipp prestasi kem gene lara fungsional kolom laporan rapat ada tidak hasil besaran tpp kenamaan fisik keuangan kolom besaran tpp oo. total lo oo)o lo. kendati sec pejabat penilai ii. format laporan kerja harian laporan kerja harian hari tgl skpd kinerja no| nama jabatan ( 5patung pulang harian tid ti,. sissisiiia sarana. mengetahui atasan langsung |
teknis dinas dilingkungan dinas dinas provinsi sulawesi sl) tenggara. meoeregubernur sulawesi tenggara tenggara dan daerah tingkat sulawesi tengah dengan mengubah undang undang nomor prp. tahun daa mesappra ass tentang pembentukan daerah tingkat sulawesi utara tahun tengah dan daerah tingkat sulawesi selatan tenggara tent ln. pesan anne peta lembaran negara tahun nomor t.l.n. nomor nomor tahun tentang pembentukan organisasi unit unda ng undang nomor tahun tentang perubahan aa dinas dilingkungan dinas dinas atas undang undang nomor tahun tentang pokok provinsi sulawesi tenggara pokok kepegawaian lembaran negara tahun nomor t.l.nn eri uieseya t.l.n nomor undang undang nomor tahun tentang pemerintahan mean" daerah lembaran negara tahun nomor tambahan menimbang lembaran negara nomor sebagaimana telah diubah bahwa sebagai tindak lanjut peraturan daerah nomor tahun dengan undang undang nomor tahun tentang tentang pembentukan organisasi perangkat daerah penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang provinsi sulawesi tenggara sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun tentang pemerintahan daerah menjadi peraturan daerah provinsi nomor tahun khususnya undang undang lembaran negara tahun nomor ketentuan maka telah dibentuk utd dilingkungan t.l.n. nomor dinas dinas provinsi sulawesi tenggara dengan keputusan gubenur sulawesi tenggara undang undang nomor tahun tentang perimbangan kan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa dengan adanya perkembangan organisasi dan pergeseran lembaran negara tahun nomor tln nomor kewenangan tugas tugas pemerintahan ditingkat departemen, maka akan mempengaruhi pelaksanaan tugas tugas peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemerintahan daerah termasuk unit pelaksana teknis dinas kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai khususnya dalam pelaksanaan koordinasi, pengalokasian daerah otonom lembaran negara tahun nomor anggaran dan pemerintah pusat pemerintah daerah t.l.n. nomor bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman diatas, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang organisasi perangkat daerah: perubahan atas keputusan gubernur sulawesi tenggara nomor tahun tentang pembentukan organisasi unit pelaksanasulawesi tenggara yang telah beberapa kali mengalami unit pelaksana teknis dinas samgat wilayah kota bau berkedudukan kota perubahan terakhir dengan perahu ran daerah nomor bau bau: tahun unit pelaksana teknis dinas samgat wilayah kabupaten konawe selatan berkedudukan andosol: menetapkan peraturan gubernur sulawesi tenggara tentang unit pelaksana teknis dinas samgat wilayah kabupaten wakatobi perubahan atas keputusan gubernur sulawesi berkedudukan wangi wangi: tenggara nomor tahun tentang unit pelaksana teknis dinas samgat wilayah kabupaten bombana pembentukan organisasi unit pelaksana teknis berkedudukan rumbia: dinas dilingkungan dinas dinas provinsi unit pelaksana teknis dinas samgat wilayah kabupaten kolaka utara sulawesi tenggara. berkedudukan lasusua. dinas pertanian provinsi sulawesi tenggara terdiri atas unit pelaksana teknis dinas sekolah pembangunan spp) wakatobi: unit pelaksana teknis dinas balai proteksi tanaman pangan: beberapa ketentuan dalam keputusan gubernur sulawesi tenggara nomor tahun unit pelaksana teknis dinas balai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman tentang pembentukan organisasi unit pelaksana teknis dinas dilingkungan pangan: dinas dinas provinsi sulawesi tenggara, diubah yaitu sebagai berikut unit pelaksana teknis dinas balai benih induk: diubah sehingga peluruhannya berbunyi sebagai berikut unit pelaksana teknis dinas peternakan: unit pelaksana teknis dinas balai dekat pertanian: unit pelaksana teknis dinas pengkajian teknologi pertanian. cc. dinas permukiman dan prasarana wilayah provinsi sulawesi tenggara terdiri dengan peraturan ini dibentuk organisasi unit pelaksana teknis dinas dilingkungan atas: dinas dan lembaga teknis daerah provinsi. unit pelaksana teknis dinas laboratorium pengujian unit pelaksana teknis dinas wilayah kendari: diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut unit pelaksana teknis dinas wilayah kolaka: unit pelaksana teknis dinas wilayah iii muna: unit pelaksana teknis dinas wilayah bau bau. dinas kesehatan provinsi sulawesi tenggara terdiri atas: unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud adalah sebagai unit pelaksana teknis dinas balai pelatihan kesehatan: berikut unit pelaksana teknis dinas laboratorium kesehatan: unit pelaksana teknis dinas rumah sakit jiwa. dinas pendapatan provinsi sulawesi tenggara terdiri atas: dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi sulawesi tenggara terdiri atas: unit pelaksana teknis dinas samgat wilayah kabupaten konawe unit pelaksana teknis dinas telekomunikasi dan informasi pendidikan: berkedudukan usaha, unit pelaksana teknis dinas balai pengembangan kegiatan belajar. unit pelaksana teknis dinas samgat wilayah kabupaten buton berkedudukan dinas sehubungan provinsi sulawesi tenggara terdiri atas pasar wajo, unit pelaksana teks dinas pelabuhan penyebrangan tempo, bau bau, wara pelaksana teknis dinas samgat wilayah kabupaten kolaka berkedudukan unit pelaksana teknis dinas pelabuhan penyeberangan tompobulu, kendari, kolaka: wawonii: teknis dinas samgat wilayah kabupaten muna berkedudukan unit pelaksana teknis dinas jembatan timbang dan pengujian kendaraan kana, bermotor. unit pelaksana teknis dinas samgat wilayah kota kendari berkedudukan 9g. dinas kehutanan provinsi sulawesi tenggara terdiri atas kota kendari, unit pelaksana teknis dinas balai inventarisasi dan perbedaan hutan: unit pelaksana teknis dinas balai pengawasan eksploitasi hutan dan pengujian hasil hutan kendari, sah aan unit pelaksana teknis dinas balai pengawasan eksploitasi hutan dan pengujian hasil hutan raha, dinas kelautan dan perikanan provinsi sulawesi tenggara terdiri atas mere panai sat enggan unit pelaksana teknis dinas laboratorium dan pengujian mutu hasil dan ttd perikanan: . unit pelaksana teknis dinas balai benih ikan dan benih udang sentral, ali mail unit pelaksana teknis dinas pengembangan penangkapan ikan. dinas perindustrian dan perdagangan provinsi sulawesi tenggara terdiri atas unit pelaksana teknis dinas kemetrologian ditunda dinas perkebunan dan holtikultura provinsi sulawesi tenggara pada unit pelaksana teknis dinas laboratorium lapangan perkebunan, unit pelaksana teknis dinas balai benih induk holtikultura sekretaris dae dinas koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal daerah provinsi sulawesi tenggara terdiri atas unit pelaksana teknis dinas balai latihan koperasi usaha kecil menengah ttd dan pmd dinas sosial provinsi sulawesi tenggara terdiri atas zainal unit pelaksana teknis dinas panti penyantun medan dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sulawesi tenggara berita daerah unit pelaksana teknis dinas balai layanan informasi dan teknis produksi nomor: pen rotasi sulawesi tenggara transmigrasi: unit pelaksana teknis dinas balai pengembangan produktivitas daerah bpp), unit pelaksana teknis dinas panitia penyelesaian perselisihan perburuan daerah: unit pelaksana teknis dinas balai bina latihan masyarakat, unit pelaksana teknis dinas balai latihan kerja usaha kecil menengah blk ukm) badan pariwisata dan seni budaya provinsi sulawesi tenggara terdiri atas unit pelaksana teknis dinas museum negeri, unit pelaksana teknis dinas taman budaya: peraturan in. |
nn, na gubernur latest tenggara peraturan gubernur sulawesi tenggara nomor: tahun tentang tata cara pelaksanaan pelayanan ter?adik satu pintufasal peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara nomor tahun tentang pemberian insentif aan pemberian kemudahan penerimaan modal provinsi sulawesi tenggara, menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan ptsp bidang penanaman modal ditetapkan dengan peraturan gubernur, yang berpedoman pada peraturan kepada bkpm: b.bahwa pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang penerimaan modal sebayarrana dimaksud huruf bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat, menyewa kanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan ncn perizinan: cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf bb,mengingatl en'akaror.czod tahun tentang ped !menteri pendayagunaan aparatur negara nomor tahun tentang pedoman, umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah: peraturan daerah prov: peraturan daerah provinsi sulawesi negara nomor tahun tentang organisasi dan tem:bab ketentuan umum dalam peraturan uber' ini yang dimaksud jeritan daerah adalah provinsi sulawesi tenggara, pemerintah daerah, ada'ah pemerintah provinsi sulawesi tenggara: gubernur adalah gubernur sulawesi tenggara:menanam modal asing untuk melakukan usaha cli sulawesi tenggara: badan penanaman modal daerah se'lanjutnya disingkat bpmf adalah badan penanaman modal daerah provinsiritap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempattarigan yang berlaku, dan juga berfungsi sebagai persetujuan prinsip atau izin usaha,g berlaku, yang berfungsi pula sebagai persetujuan prinsip atau izin usaha: pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak,kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan jan nonps: pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dari non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang oleh kezi,: penghubung adalah pejabat pada, pemerintah provinsi, yang ditunjuk untuk membantu penyu'desain perizinan dan nor, perizinan, memberi informasi, famili.asi, dan kemudahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan gubernur, dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas:roda, sesuai ketentuan peraturan perundang undangmegalit.isisteren non perizinan, pdf, dan fdp. standar kualifikasi ptsp kidang penanaman roda' oleh bkpm: izin usaha perluasan adalah 'zin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memaksa,k.aan: pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan leh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seiinbariemberian kemudahan adalah penvediaari fas.lintas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanganan modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal didaerah, perangkat daerah provinsi bidang penerimaan noda perangkat daerah kabupaten ko:e bidang penanaman modalnyelenggarakan fungsi: utama koordinasi bidang penanaman modal pemerintah kabupaten kota. bab tujuan, fungsi, ruang lingkup dan persyaratan pelaksanaan ptsp bagian pertamina tujuan pts?i fiskbiaya perizinan dan non perizinan. bagian kedua fungsi fungsi utama pelayanan terpadu satu pintu dibidang penanaman modal adalah sebagai berikut melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dierimaan modal daerah: membuat peta penanaman modal provinsi: mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal provinsi dengan memberdayakan badan usaha: mempromosikan penanaman modal daerah: mengembangkan sektor usaha penanaman muda! provinsi melalui,luas luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal: membantu penyelesaian berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal daerah. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup ptsp meliputi pelayanan semua jenis perizinan penanaman sinodal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal. pelayanan non perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal serta pe!layanan informasi. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan ptsp bidang penanaman modal. pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal termasuk memberikan bantuan atau fasilitas pelayaran perizinan dan non perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal. bagian keempat persyaratan pelaksanaan pts? pasai untuk melaksanakan ptsp dibidang penanaman modal harus memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut persyaratan dasar: persyaratan yambahari, dan cc. keunggulan lain. uraian persyaratan dasar, persyaratan tambahan dan keunggulan lain, pelaksanaan ptsp sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf tercantum dalam lampiran peraturan ini. bab iii tata cara pelaksanaan ptsp bagian pertama jenis jenis perizinan dan non perizinan jenis jenis perizinan meliputi pendaftaran penanaman modal: izin prinsip penanaman modal: izin prinsip perluasan penanaman moda: izin prinsip perubahan penerima mosi: izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan permohonan penanaman modal merger) dan izin usaha perubahan: izin izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penayangan modal. jenis jenis non perizinan meliputi pemberian insentif! daerah: layanan informasi dan pengaduan: non perizinan lainnya pemberian kemudahan penanganan modal. bagian kedua permohonan perizinan dan non perizinan untuk memperoleh perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada kepala bpmf: permohonan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan secara manual atau elektronik melalui spipise. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus semua: keterangan tentang nama perusahaan. nana pemohon. cc. penyertaan mulai. alamat nomor telepon, facsimile, e mail, e mail address. akta pendirian keterangan rencana penanaman modal bidang usaha lokasi proyek produksi pertahun permohonan sebagaimana dimaksud pada apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dirraksuc. pada selambat lamba:nya dalam waktu (empat belas) hari kepala bagian penanaman modal daerah dapat menerbitkan izin. penerbitan perizinan dan nun perizinan terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat, jangka waktunya berpeduraan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dapat dikecualikan dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam menggunakan mekanisme front office fo), back office bo). front office fo) sebagaimana dimaksud pada meliputi pendaftaran penanaman modal. izin prinsip. izin usaha. back office bo) sebagaimana dimaksud pada meliputi penyusunan output mekanisme front office fo) dan back office bo) sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran dan vii peraturan ini, petugas front office fo) dan back office bo) sebagaimana dimaksud pada secara. struktural ocertanggungjawaha kesatria kepala bpmf dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada kepala ptsp bkpm. untuk memperoleh perizinan dan non perizinan dikenakan biaya. besarnya biaya penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud nada dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah provinsi. bab pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat bagian pertama pelayaran informasi penanam modal dapat memperoleh pelayaran informasi terkait penanaman modal pada ptsp badan penanaman modal daerah. pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari layanan bimbingan pengisian formulir perizinan dan non perizinan yang terkait penanaman modal. layaran konsultasi atas informasi, meliputi peraturan pergi manga undangan dibidang penanaman moda!: potensi dan peluang penanaman modal: daftar bidang usaha tertutup, dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan: jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan, tata cara pencabutan perizinan dan non perizinan: tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal: tata cara layanan pengaduan pelayaran penanaman modal: data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modul: data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, warga utilitas, upah, dan tanah: informasi perjanjian internasional dibidang penanaman roda. bagian kedua pelayanan pengaduan masyarakat: dalam hal penanam modal, tidak puas atas pelaksanaan ptsp bpmf, maka penanam2ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang. dalan,entuk laporan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan ini. bab vil koordinasi penyelenggaraan badan penanaman modal daerah wajib melakukan koordinasi dengan bkpm dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota yang menangani penanaman modal. bab viayahre aini pep ana tea eni nat koordinasi gubernur syi tenggara, sol unit satuan kerja pare mal eh. nur alam undangan kendari pada tanggal sig sekretaris daerah provinsi sulawesi tenggara, zainal. abidin berita daerah provinsi sul aws tenggara tahun nomor memata pp ow fan man mit .p$ a25 seri plb pos pkp api 2gsr$t arr kmr d5 lea rukeoea css? kr: mar n a na me jul. bana sg5 miss3ng & smt era d.o. bos tana wla gita ss. nn: ses egs sis sous$ s$$ nan. s33 ke3$ kti lau hmm ses gap xpp53ngu pte kie kpr sebab9p mea nias ja) ae) ago tes) fan bpk 53ep jas et,is sa, sp. tes pan (a) ers ser sep es, spi. lau step isa siw ham kang oo sa. lou ses set 33x pap www pem aga upacara soon. lew e0b nam yaa an say loss . & ssl d3 dau jus laa su: lw) ng eus ke) inn nara pn3e3a pe. oma dam. sib sess2' ww. ssl. w w 1g) ego da8 tas mas haa mae. igsssesefbretfa free eea des iri pes lapis ses san bagi bor yui fee gee cga e35s sebab sak an 3agw tea bener pbs ann ana tap se) f5 seg bse5 pama loss ira been tiki pap sues a35 lead ear kan da8. page tema lan sang ig o5l5san mana see lagi ag: ws. (nn mar aan sxr s5: pan ten men ann cnn me) lai bp. red aa 8d .no han nas ta3e5 ex$ mesin s2. p2m foto) sop hobi s9. ssl tam 39u ya. oyi trs ssk mea s88 3x5 $$. ke) key mao) kt, sts asu "b3 kos ns, far en: uu. fbs alegegos lag) 83x sae war gusar ta. les pisa, gun dea se, fs3la nan tts an. dssugrur says tsn359aa lup aah usu rek dhl. jeliseiasei "eh se?! sen sek kkk of. ott oto .vs6kx yang kar) va ons san a01 pss 20k aap owen sa. (en tan tani kena ps? 0p unc oe3 keamanan ema loteng pot peti skl urbana nat aan sas bor s3f la? hua pi! b,peak spp ser lsp sn: efa ban sa. oss83 pe) aya png sak p e si png is) denkensgesieoi betgrgenangager men asi pem rn, gs3 lip imw una seri gs3s mma ras pang psr bel kabar tan ses su. senin aah sessspb do, see kep fine e33 ,g3 nas aan. pasa peta pad ioi so e3., hanna diset hm. srg f5s esp angan s. so agk les . dansa pos (ap) ph asn ip. sg. a33 les rss, be8seg shs esa kera bana svg beri bisa e3b3a3 er539 lpp ss3533 ina iok pbb nea a.s pesan pena tsispet g02$s3e soe ncs lo5 eng kerja) nielsen bet por naa man nmr ppp ban &., per3 gt," re3 bai 28s53 083p bas fe$ sebe tee ag5 dua jas tas lara rke3 y5$s33 aw ses gays bati se3s$ snn maa maa paya) ser kas kw) sss . sus ss segar s.ra s35 mag a23 lia bis jin "ae si333i es kp) our s$$ pas ega fas ses. den sin saga cs sse85 is32 s323e lari ra: sep a53 as lis pss. sera mn: logo edule esa s3n emaketka sites5 por tenaga bnn pa, nke sta sb. xn oi. g3893 05p3$ aka tve smu d9. . lis gua uas srn eso eam god san naa mena mac ms: po. dad lanal pan so. 2s$ s2 ya5 sat gt enggan brg bis lel io & g isjalalw so. des oo) e$tass aan pea s5i jas) ker pra god os. dit sek ah. taat bae rog aoa ams luar gisadesin (bj psp 5desa kep! ld! yi) lau kb) yng pembatalan nomor nama perusahaan tanggal izin bidang usaha investasi pembatalan penanaman modal dalam negeri rp. juta bean penanaman modal asing negeri us$. ribu kinerja penyelenggaraan pelayanan. terpadu satu pintu bidang penanaman modal provinsi sulawesi tenggara. hasil penilaian mandir' kualifikasi ptsp. rincian perkembangan kelengkapan tolok ukur ptsp. keluhan, hambat n dan kendala terhadap penyelenggaraan ptsp. keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan spipise. saran. (sa koordinasi gubernur sulawesi tenggara mrt satuan kerja para daa anakan nup alam pama lampiran surat nomor . tanggal. perkembangan rencana penanaman modal dalam negeri dan penanganan modal asing periode januari s d desember tahun . (berdasarkan pendaftaran penanaman modal atau izin pria.sip penanaman modal'investasi penyerapan tenaga ket. proyek rp: juta) kerja mama fan indonesia asing ammad, sen pen jumlah berdasarkan sektor usaha penanaman modal dalam negeri jumlah nilai investasi| penyerapan tenaga ket. sektor proyek rp. juta) kerja indonesia il. sektor primer maan: ina tanaman pangan dan perkebunan peternakan kehutanan perikanan bole b pertambangan ii. sektor sekunder industri makan industri tekstil industri barang dari industri industri kertas dan peace:akan industri kira'a dan farmasi industri karet dan plastik industri, mineral non industri logam, vo. elektronika laa industri instrument kedokteran, presisi, optik dalam. il. industri kendaraan bermotor dan alat transportasi industri lainnya hi. sektor tersier listrik, gas dan air konstruksi perdagangan dan reparasi pen transportasi, gudang dan perumahan, kawasan industry . dan perkantoran jasalainnya berdasarkan nama perusahaan penanaman modal dalam negeri nama perusahaan nomor dan tanggal realisasi penyerapan tenaga pendaftaran bidang investasi kerja penanaman modal usaha rp. juta) atau izin prinsip penanaman modal tan indonesia asing &a dana dana . jumlah pen berdasarkan lokasi proyek penanaman local asing dirinci per provinsi atau kab. kota lokasi kab. kota jumlah nilai investasi penyerapan tenaga ket. proyek rp. juta) kerja jumlahv. sektor primer kan tanaman pangan . dan perkebunan peternakan kehutanan tan perikanan pertambangan sektor sekunder industri. makan industri tekstil men. .farmasi industri karet dan plastik industri mineral non logam industri logam, elektronika industri instrument kedokteran, presisi, optik dan jam. industri kendaraan bermotor dar alat transportasi industri lain kan vi. sektor tersier listrik, gas dan air konstruksi la perdagangan dan . reparasi hotel jan restoran pol transportasi, gudang dan komunikasi perumahan, kawasan industry dan perkantoran jasa lainnya berdasarkan nama perusahaan penanaman modal asing. nama perusahaan nomor dan tanggul realisasi tenaga pendaftaran bidang investasi kerja penanaman modal usaha us$. ribu) atau izin prinsip penanaman modal pena . indonesia asing jumlah man perkembangan rea'isasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing periode januari s d desember tahun.( berdasarkan izin usaha atau laporan kegiatan penanaman modal lpminvestasi penyerapan tenaga ket. proyek rp. juta) kerja indonesia asing man jumlah berdasarkan sektor usaha pertanaman modal dalam negeri jumlah nilai investasi penyerapan tenaga sektor proyek rp. juta) . kerja pen indonesia vii. sektor primer mann tanaman pangan dan perkebunan peternakan kehutanan perikanan pertambangan viii. sektor sekunder man industri: bukan tan man industri tekstilfarmasi berdasarkan nama perusahaan penanaman modal asing nama perusahaan nomor dan tanggal realisasi penerapan tenaga izin usaha atau bidang investasi kerja lpm usaha us$. ribu) indonesia asing banner te jumlah ho penggabungan perusahaan nan nomer nama perusahaan tanggal izin bidang usaha investasi penggabungan penanaman modal da'am negeri rp. juta) mammmmwan menawan . kan inn penanaman indah asing negeri us$. ribu) ama ut maa men haa pencabutan nomor nama perusahaan tanggal izin bidang usaha investasi pencabutan penanaman modal dalam negeri rp. juta) penanaman modal asing negeri uss. ribu" dx. sektor primer alan dan perkebunan peternakan kehutanan pertambangan xi. sektor under industri makan industri tekstil wangsa industri barang dari kulit dan alas kaki industri' industri, kertas dan percetakan industri kimia dan farmasi industri karet dan plastik industri mineral non logam pak: industri logam, mesin dan elektronika industri instrument kedokteran, presisi, optik dan jam. industri kendaraan bermotor dan alat transportasi adi industri lainnya pol xii. sektor tersier listrik, gas dan air konstruksi perdagangan dan . reparasi hotel dan restoran mena transportasi, gudang dan komunikasi perumahan, tani kawasan industry dan perkantoran lampiran peraturan gubernur sulawesi tenggara nomor tanggal format laporan tahunan kendari, . nomor kepada sifat segera yth. kepala badan koordinasi lampiran satu) berkas penamaan modal. perihal laporan tahunan penyelenggaraan ptsp bidang penansmari modal. jakarta bersama ini dengar hormat kami sampaikan laporan tahunan penyelenggaraan ptsp bidang penanaman muda provinsi sulawesi tenggara tahun .sebagaimana terlampir. demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan bapak, kami menyampaikan terima kasih. pada koordinasi ya gubernur esi tenggara, nc) unit satuan kerja par kala tas cal nur alam ama nag m am mna mna terusan menteri dalam negeri jakarta, bupati walikota sultra arsip sin se: s5| pai ss! "aga fan ywa gak se5 &. pan lan dul z5| ke) ke) c2, aa. kan ini iii g0) sal bal jgn: le) tan sis aa. av) kam pes) te) ken) ka) sel kan le) tya lag ?.|r sg, kan) tan in ala sis gila bea fp) ss! slb cl) ol x|s uin tis (gel a35 png dan den asia kan sis iss pad: tenan eng lampiran peraturan gubernur sulawesi tenggara nomor tanggal alur pendaftaran penanaman modal pendaftaran penanaman modal investor font office staf kasubdit bkpm pemeriksaan pengisian formulir formulir permohonan permohonan persyaratan persyaratan input perbaiki input perbaiki data data permohonan permohonan permohonan tidak lengkap dan benar penyusunan penyusunan dokumen dokumen pendaftaran yang decade pendaftaran pui data header permohonan dan penguasa staf periksa permohonan tanda pendaftaran tanda pendaftar: benar sahkan tanda pendaftaran dalan sistein cetak dokumen laid beridaiftaraji pm. tanda tangan tanda fi: terima dokumen serahkan tanda dandanan, tanda pendaftaran dokumen tanda gi) pendaftaran selesai daftar status proses pendaftar daftar tampilan proses pendaftaran diterima. input data header . data permohonan terisi input edit pendaftaran selesai. penyusunan dokumen pendaftaran perbaikan data periksa permohonan dan tanda pendaftaran perbaikan tanda pendaftaran pengesahan anda pendaftaran dan selesai diperiksa list tanda pen dataran, cetak dok amen dan penyerahannya telah disahkan ko, menunggu penyerahan telah diserahkan pemohon para koordinasi gubernur besi tenggara, umt satuan kerja para? man tai tara aa! title aku nur alam pam mma pama maka lmummenl ann remang lea non bana mmm mna nn: te: lea) tyt sal pan sean nla i lolos jer eedd "si ka: pa. rll aa nla ball "el bai hota aan jean bai srhofopausbal bean pny tp5 ka pan ata ko) fa, lgi 20m isl au) c388 jalang cell ses (22nyo us|3eg j0j 221yo ig) season jeda ejaan lag maan nanang namamu kepala back staf bagian front investor office office) s2 seri ame) heh in) ka: mana ta") ojelalgl km) kai di: six (ii ipa wil pleno lia paku pra r83 sa. ka) |
rms:sak kram ato ml: trek gubernur esi tenggara, ten me" wi. |
feat naa un jai tahun maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas evaluasi perlu adanya pedoman untuk pelaksanaannya, bahwa pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud huruf menjadi bahan acuan bagi evaluation dalam pelaksanaan evaluasipinsi sulawesi tenggara lembaran daerah propinsi sulawesi tenggara tahunmaksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dimaksudalprovinsi sulawesi tenggara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahpelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan template program komputer untuk pengolahan dae: ditetapkan kendari ma pada tanggal owroser koordinasi gubernur tenggara, umt satuan kerja para ia. hukum ala nur alam (ea diundangkan kendari pada tanggal oktober daerahl0(skpd) pemerintah provinsi sulawesi tenggarapelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup pemerintah provinsi sulawesi tenggarapetunjuk pelaksanaan ini bersumberytim penyusun yang telah menyusun jumlah evaluasi inkendari, daftar isi halaman kata pengantar daftar isi pendahuluan umum maksud dan tujuan ruang lingkup evaluasi penugasan sistematika uhgubernur selaku kepala pemerintahan daerah.skip. ang menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:nugasan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi unit kerja, lingkungan skpd yakni inspektorat provinsi sulawesi tenggara. sistematika sistematika jumlah evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup tej pemerintah provinsi sulawesi tenggaraiiii. metodologi evaluasi luas akuntabilitas kinerja instansi metodologi yang digunakan untuk melakukan evabaidiketuai oleh inspektur provinsi sulawesi tenggarunit kerja yang dilakukan oleh inspektorat pemerintah provinsi dengan waktu penyelesaian paling lambat tanggal maret tahun berjalan dan ikhtisar hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada gubernur paling lambat tanggal oktober tahun berjalan. 9snani&keilaporany6:dibagi dua tingkatan, yaitu: tingkat pemerintah provinsi sulawesi tenggara dan tingkat skpd dengan alokasi nilai sebagai berikut: bobot yang sub mena sub komponen komponen komponen komponen pemda skpd perencanaan tan pengukuran saga pelaporan yo. yo. evaluasi isi capaian mila 10y6 total'y610xa3merintah propinsi sulawesi tenggara lan, sekretariat daerah kompleks bumi praja anduonohu telp. fax. kendari uban nomormie: smpn engapas don dengan rincian sebagai berikut rekomendasi evaluasi tahun lalu yang belum ditindak lanjuti perencanaan kinerja . ii. pengin sin mis mueakaan pelaporan kinerja . jss evaluasi kinerja . joke pencapaian kinerja. ., beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut: kena merana aek bae muka mrborn mekar ikan kaa materima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara. inspektur provinsigubernur. ikhtisar dari laporan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada kementerian pan dan rb.ilapemenuhanrenstra gg) io kesan cukup jelas. renstra untuk k l. penilaian dengan ya tidak cma ass sense snn pada unit yang telah memiliki dokumen renstra bee.dan target jangka menengah did can pada pemenuhan subtansi @ bic dve didasarkan pada komponen tersebut dalam dokumen (pemenuhan subtansi komponen renstra tersebut dalam dokumen renstra unit telah berorientasi hasi tujuan sasaran dalam renstra telah tujuan sasaran dalam renstra unit did lan pada tujuan dan sasaran penting,yaitucapai tujuan sasaran pro yang direncanakan program kegiatan yang direncanakan vb dd e unit. penilaian a b c d e didasarkan pada program dan kegiatan pada program dan kegiatanmem kriteria indikator kinerja yang baik telah memenuhi kriteria smart. unit dalam penilaian a b' c d e didasarkan pada (ke3 telah kriteria smart smart penilaian a b c d e didasarkan pada indikator kinerja tujuan dan sasaran yang memenuhi kriteria smart sesuai dalam renstra dalam renstra atasannya penilaian a' b c d e saran pada target target dalam renstra penilaian kinerja renstra relevan dengan @ bic de didasarkan pada target rpm kinerja dalam renstra unit relevan renstram tujuannya. penilaian a b c d e terukur dari pernyataan tujuannya. didrenstra telah menetapkan seluruh ata dan strategi pencapaiannya dalam tujuan sasaran dan yang gialapkan gila kasihan irjen. penilaian a b c d e didasarkan encapalarnya dalam genera dim dokumen randa atasannya portal dan exategrenstra unit telah memuat |tujuan sasaran yang ada dalam renstra laga kneilasasnlirab si pabean dokumen rpm dokumen renstra yang ada dalam rpm. penilaian pada tujuan sasaran prioritas b'c d e didasarkan tujuan sasaran nenek ogan renstra yang relevan dengan rpm pentolan japan tujuan sasaran yang ada dalam dokumen perencanaan jangka dok renstra telah selaras dengan renstra telah memuat tujuan sasaran penilaian a b c d e didasarkan dokumen perencanaan jangka menengah ada dalam dokumen perencanaan onar erlegooenen aka jangka menengah lainnya yang relevan. dokumen perencanaan jangka bidik e didasarkan pada menengah lainnya tujuan sasaran dalam renstra yang dengan dokumen perencanaan jangka menengah lainnya dok:penyusunan dokumen perencanaan renstra digunakan dalam rencana dalam renstra unit digunakan dalam kinerja tahunan rkt) k l. penilaian rencana kinerja tahunan rkt) unit, b c d e didasarkan pada tujuan sasarandengan renstra dalam rkt yang relevan dengan renstra unit tidak berlaku untuk unit dok renstra digunakan sebagai acuan ran dalam renstra penilaian a b c d e didasarkan pada renstra unit yang relevan dengan renstra beri k i ran dan.ing net dokumen renstra digunakan acuan can hana anggaran did pada sasaran dan ge. cara berkala penilaian a b c d e didasarkan pada unit penilaian a'b'c d e didasarkan dan kedalaman pelaksanaan pada kesungguhan dan kedalaman revi pelaksanaan revi talk pon aaa jen (ktm 10k) cina kinerja tahunan dokumen rkt unit adalah dokumen pera nabi dokumen gone unahyescahout bara yaftidak keberadaan dokumen rkt dengan peran ban penilaian dengan ya'tidak vaa sip jalan. dokumen rkt unit kerja bawahnya telahcukup penilaian a b c d e didasarkan jn pma rorseeessgak asian lada" mbah madu panen tersebut. penilaian d adi akan pad pemenuhan ang pendek! unit telah memuat tani komponen tersebut dalam subtansi komponen tersebut penilaian dokumen rkt @ bicode didasarkan pada pemenuhan subtansi komponen tersebut dalam dokumen rkt sasa abide aga dalam renoir unit bea manna perjalan gawe pada dalam rkt unit dengan renstra unit dok rkt telah selaras dengan dokumen rkt k l telah memuat tujuan sasaranrkt unit telah rkp ri tayang ada dalam rkd. middle ran yang ada dalam rkd tanaka dki dena sand daan ad: relevan dangan rkt sasaran dalam rkt ka. niatan merupakan cara untuk mencapai kegiatan (nama ataupun keluaran kegiatan nama ataupun keluois dengan sasaran k l penilaian secara logis dengan sasaran unit b c d e didasarkan pada kegiatan yang dalam rkt unit. penilaian a b c d e hub sebab akibat dengan more yard panda eee ame sasarannya memiliki hub sebab dengan sasarannya kriteria indikator kinerja yang baik dalam rkt k l telah memenuhi (e3keg dalah rkt unit kriteria smart penilaian a b c d e telah didasarkan pada indikator kinerja memenuhi kriteria smart. penilaian ran yang berkualitas baik smart) a b c d e didasarkan pada indikator kinerja sasaran yang berkualitas baik get kinerja sesuai dengan target yang target kinerja dalam rkt k l sesuai landa dengar bawa mkeatedhuarnng ditetapkan dalam dokumen rpm dokumen dengan renstra kl. penilaian a b c e ons eedarapkh pny rkt atasannyadidasarkan target kinerja dalam snp pengaman mna yang dengan renstra seng yang dengan seni doki rkt telah dikenal bagai acuan saraf indikator kinerja sasaran sasaran, indikator aran dan tuk menyusun penetapan kinerja pk)indikator kegiatan pada rkt k l indikator keluaran kegiatan pada rkt digunakan k l penilaian unit digunakan dalam unit. jilid e aan pada indikator penilaian a b c d e didasarkan pada kinerja g rkt digunakan sebagai acuan indikator sasaran dan keluaran tidak berlaku untuk penyusunan rkt unit kerja kegiatan pakai rkt k l digunakan dalam rkt unit. a bid de didasarkan pada induk: gan maria didasarkan indikator kinerja sasaran dan keluaran dalam unit relevan dengan nya an, men nan ban dokumen level k l adalah dokumen tidak berlaku untuk unit pan kinerja tahunan level k l penilaian dengan ya' tidak doki dokumen penetapan kinerja tahunan kepala unit dengan daerah. penilaian dengan ya'tidak cukup jelas. penilaian dengan ya'tidak mkamasanie: nasa snn menennnnnnesn dear angg l arabtahngebepomerpewernnah are ena mesinnya dokumen unit telah memuat word e didasarkan pada tersebut penilaian a b c d e didasarkan ss pada pemenuhan subtansi salam komponen tersebut dalam dokumen si:a bic d e didasarkan pada sasaran dalam dokumen yang berkualitas outcome penilaian a b c d e didasarkan pada penilaian a b c d e indikator kinerja sasaran yang memenuhi did can pada indikator kinerja kriteria baik (smart) yangmemenuhi kriteria baik target dalam k l sesuai den jdt kinerja dalam unit sesuai tango kinerja selatan dengan ingat pada target kinerja tingkat dalam car) pada target kinerja yang relevan dengan renstra unit yang dengan rkt k l telah selaras dengan dokumen tidak dan indikator sasaran sasaran dan indikator dalam relevan dengan k l ini nan dengan gea bag aga dil dengan rkt k l. penilaian a b c d e dengan rkt unit. penilaian did can pada isi dokumen ga b c dve dia pada isi relevan dengan isi dokumen dokumen . pada isi k l yang telah dimonitor did tan pada isi unit yang cara berkala dimonitor secara berkala doki telah dimanfaatkan dalam pada isi k l yang telah dimanfaatkan didasarkan pada isi unit yang pelaksanaan kegiatan (mengarahkan pelaksanaan kegiatan get kinerja yang diperjanjikan telah target kinerja yang dinyatakan dalam target yang dinyatakan dalam ukur penilaian keberhasilan organisasi k l. untuk tolok ukur penilaian keberhasilan @b c de didasarkan pada isi k l penilaian a b c d e k l yang telah dimanfaatkan pimpinan did lan pada isi k l yang sebagai tolok ukur menilaitelah dimanfaatkan sebagai keberhasilan kegagalan organisasitolok ukur pan snn naa una, men bagai ukuran kinerja secara formal(iku) level k l yang telah ditetapkan utama iku) level unit yang telah secarakeputusan pimpinan seperti diatur penilaian dengan dalam permen pan tahun dak) penilaian dengan ya tidak unit kerja bawahnya telah tersediacukup penilaian a b c d e didasarkan tidak berlaku untuk unit secara cree pee pada iku k l yang dapat diukur kepada ik: yang dapat diukur berkualitas outcome (hasil) penilaiaroutcome penting penilaian dijawab dengan ja b c d e didasarkan pada iku k l dig d e did tan pada iku unit kke3 iku telah relevan dengan kondisi yang kakiku telah relevan denganku level unit telah dengan iku k . yang relevan dengan sasaranyang relevan dengn sasaran kke3 iku level unit yang ditetapkan dariku telah cukup untuk mengukur kinerjalku level k l telah cukup dapat sasaran dijawab dengan pada iku k l yang telah cukup mengukur kek gag sasaran strategisnyastrategis unit output penting dari kegiatan penilaian a b c d e didasarkan pada iku unit yang sasaran raman output penting kegiatan unit indikator kinerja sasaran dapat diukur secara indikator kinerja yang digunakan untukindikator kinerja yang digunakan untuk ada dokumen perencanaan kinerja yang ada dokumen perencanaan kerja|sasaran k l selain iku yang dapat pada indikator kinerja sasaran kke3 diktator kinerja sasaran menggambarkan indikator kinerja yang digunakan untukindikator yang digunakan untuk dijawab dengan dokumen perencanaan telanjang ada dokumen perencanaan ber outcome. penilaian a b c setelah outcome output did can pada indikator kinerjapenting @ bic d e didasarkan k l selain iku yang berkualitaspada indikator kinerja sasaran unit kke3) yang akan diukur mengukur sasaran k l selain iku yang ada diukur sasaran unit selain ikke3 dalam dokumen perencanaan telah relevan yang hda dalam dokumen perencanaan didasarkan pada indikator kinerja penilaian a b t d e didasarkan pada sasaran k l selain iku yang relevanindikator kinerja sasaran skp selain dengan sasarannyalku yang relevan dengan duku sasarannya (ke3mengukur sasaran k i. selain iku yang ada mengukur sasaran unit selain iku dalam dokumen perencanaan k l. penilaian a b c d e didasarkan pada kl. penilaian b c dfe didasarkan pada indikatorindikator sasaran k l iku k l selain iku panggang telah cukup menggambarkan 'target kinerja jangka pendek telah diukur 'target kinerja tahunan yang ada dalam target kinerja tahunan yang ada dalam target kinerja tahunan k l yang telah didasarkan pada target kinerja target kinerja jangka gah dalam target kinerja jangka: gah dalam target kinerja jangka target kinerja target menengah pada target |yang telah diukur capaiannyajangka menengah yang telah hasil pengukuran kinerja dapat ditelusuri hasil nguoi kinerja dapat sampai sumbernya berdasarkan sistem sampai sumbernya pada data kinerja yang dikumpulkan penilaian #yb c d e didasarkan pada tee jku telah dimanfaatkan dalam dok iku k l telah digunakan dalam dokumen iku telah digunakan dalam penilaian a b c dve didasarkan pada iku manga kegiatan (pkk) @ bic d eyang telah ada did pada iku yang telah ada pps dan pkknilaian a b' c dve didasarkan pada @ bic d e didasarkan kesungguhan dan kedalaman pelaksanaan pada kesungguhan dan kedalaman (revi berkala pelaksanaan revi berkala pengukuran kinerja telah digunakan cukup jelas. penilaian a b c d e gekksgrjalas jbicidie penyusunan laki digunakan bahan penyusunan laki unit ntt program dian kegiatan.mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan manan perbenihan pelaporan gr) reeeereeee seasia montana can cina eren mental man pebanmoni tense sen xsmalian tr: soo (ip unit kerja bawahnya telah cukup penyajian informasi messi non ooh laki k l bukan sekedar hanyalakip unit buk4n sekedar hanya keberhasilan kegagalan pencapaian sasaran dapat menjawab tentang didasarkan pada kelengkapan dan relevansi strategis unit. penilaian informasi kinerja dalam laki la b c d e did lan pada kelengkapan dan informasi kinerja dalam laki (ip menyajikan informasi pencapaian informasi pencapaian sasaran dalam laki informasi pencapaian sasaran dalam. (outcome) yang jelas. penilaian @ b c de didasarkan pada kelengkapan pening alam laki dalam laki unit 7laki menyajikan informasi mengenai laki menyajikan informasi tentdckkip jika informasi tentang didasarkan pada tingkat kelengkaptscitiie pada tingkat kml.f @ bic d e didasarkan pada dalam penilaian avb dd e kinerja dan relevansinya dengan dokumen keakuratan dan dengan dokumen kl. penilaian a b c d e didasarkan dalam unit penilaian dan relevansinya dengan renstra kapan, keakuratan data kinerja dan dengan renstra unit maupun jangka menengah aan adatahunan maupun menengah informasi 'analisis yang disajikan dalam ketepatan info hasil analisis yang laki dalam laki unit (ip menyajikan pembandingan data kinerja cukup jelas. penilaian a b d e didasarkan cukup abide dalam gan lain yang diperlukan dengan pencapaian kinerjaper sasaran yang akandisajikan per sasaran organisasi penyajian keuangan dengan kinerjanya dalam laki penyajian data keuangan dengan disajikan laki data kinerja yang disajikan dalam laki unit ena formasi yang disajikan telah digunakan cara nyata digunakan sebagai dasar telah secara nyata digunakan sebagai dalam perbaikan perencanaan untuk perbaikan dalam penyusunan dasar untuk perbaikan dalam@ bic d e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan formasi yang disajikan telah digunakan untuk info kinerja dalam laki k l telah informasi kinerja dalam laki unit dan memperbaiki pelaksanaansecara nyata can sebagai dasar telah secara nyata digunakan sebagai dokumen perencanaan kinerja perbaikan dalam penyusunan dokumen tahun beri penilaian a b c d e perencanaan kinerja tahun berikutnya. tingkat kualitas pemanfaatan info yang disajikan telah digunakan untuk info kinerja dalam laki k l, telah informasi kinerja dalam laki unit, untuk peningkatan kinerja secara untuk org yang berorientasi pada hasil peningkatan organisasi yang outcome). penilaian a b c d e didasarkan berorientasi pada hasil (outcome). tingkat pemanfaatan into yang disajikan telah digunakan untuk info kinerja dalam laki k l, telahinformasi dalam laki unit, keberhasilan kegagalan k l. dasar untuk kriteria ini penilaian a b c d e didasarkan pac ben lana mere (bp pencapaian kinerja beserta jabatannya k l telah melakukan monitoring secara rutin tid |diperjanjikan direncanakan. penilaian la b c d e didasarkan pada tingkat kualitas k l telah melakukan evaluasi secara tidak program telah diadakan ang dilaksanakan. evakuasi terhadap mencakup masalah pencapaian hasil hasil pada tingkat kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja atas unit kerja k l telah melakukan evaluasi secara tidakoleh pimpinan daerah. penilaian la b'c de didasarkan pada tingkat kualitas evaluasi dan cakupan jumlah unit yang dievaluasi terdapat penilaian atas akuntabilitas kinerja @evaluasi akuntabilitas kinerja yang kerja dilakukan (poin benar benar telah unit. penilaian a b c d e didasarkan pada kat kualitas pemanfaatan evaluasi telah disampaikan dan lhe telah disampaikan dan tidak berlaku untukementerian pan pada tingkat kualitas hasil evaluasi telah memberikan rekomendasi cukup jelas. penilaian a b c d e didasarkan tidak hasi telah ditindakianj pada tingkat k l telah ada perbaikan nyata tidak perencanaan kinerja yang telah akuntabilitas kinerja tahun 'sebelumnya. penilaian a b c dve didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan pan manajemen kinerja yang telah cinta kinerja tahun 'sebelumnya. penilaian a b c d e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan @valuasi telah ditindaklanjuti untuk pada tingkat k l telah ada perbaikan nyata tidak gugur keberhasilan unit kerja kelemahan kelemahan dalam kinerja tahun @ b die didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan bae ang wee maa yana rea aan mea sad alan benkgnnak mencebnonnnn wen kke1 kke1 gin dicapai dalam rkp rpm renstra (kinerja dalam pps kke1 dengan sasaran dan indikator dalam dengan sasaran dan nanang aan apem den srg eng tan (kinerja yang dilaporkan (outcome) kke1 kke1 das vol rgn kran eka pecarajenaa outcome dan indikator kinerja dalam pps kke1 ang ingin dicapai dalam rkp rpm renstra dengan sasaran dan indikator dalam pps dengan sasaran dan nan ain san pee bpk kke1 2a kke1 2a penilaian berdasarkan data sekunder dari tidak berlaku bagi unit dijawab dengan lainnya yang levelnya nasional kke1 2a ena nasi naamkuntabaita tan perintah pusat pkuautas rens tra lava huawei java ola teman ala pena auyasawa can daan dem san jam ennsnandotumenpemaeanantatusan anode meme nan n|p"mengenai antan eta sanam sun bnn snn (dokumen enstaagunatansebegaisewnpenyawman maan kena gerbang (oi ran aai dengung:: gun dokumen rkt eselonitelahata wlnsesan dentmnjantagana . datta tan tts wars were bee semen dana menanam ekuaumasak tamu) davarusi pavawei java dokumen rkt telah selaras dengan dokumen renstra wtiorwe par yen ama artis sni pasarantelah berorientasi hasi anyer sllnmocsongaganadaw dante ebocsnsinelamsdsa nan sisi emmmapensaansinngngaen dante mere jtansemamsmawanaa cnn |. women eselonitetahada caebgangane panjang dokumen unit keladi bawahnya telah tersedia katode dam mea pare ang: sta tea mean ina senna ie: nur, pera sukun asi alur value! value! bekam pan ar "nn anna tee medan single semasa senang: sanak hindi benar he: tan patas ttarmanarag pen 2j . mn: men amen ana kain panen peter ena asa sasa beban man men ama atau bai naa men sana pan mana aga apaan dante din peta soma man . & aruna 250ag umat e persukurankineta gunakan untuk pengengatangan tvone wan ermaramaa bnn peraatenana sang smu kan aan anna ban nir roh kai sar nan manna kota sni bonn kane man man nen ana mnn nang ngan an. d oan laki menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan ea baso yanyrata . . h donna in memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi den bea aan be. enya ann . bil." hn tia manten daa men si: nan yan, dana evaluasi akuntabilitas kinerja atas unttkerjatelah dilakukan | ye dena obi bli ben ran ema una evaluasi dilaksanakan oleh som yang berkompetensi t anyone |pembahasan pembahasan yang reguler dan bertahap dik benombasassmaksasnnnn snn: ek: snn sman cnatayaesasendunsmaan eni san anal esemtantsanotnestayawsutmgaar jane (emil (uni manan aa! men karantina perban kne yang dilaporkan (output) free mero mem mem | .2formasi mengena kinda dapat tindakan af mean mann ge, wb: mana: menannanangngngnsnnc mom nnnnnnnnnenan: mere menara yanpatant: misa s15 ten snn desa ejmomas'mengenaiinegagaptandatan masa sunan ie. engan mtk wni sa. benar dra, kena, wan turun memaksa maid 1hingga pencatatan keuangan maan! seo name man bara rea skema transparansi aaa deret tetes sokmetaintogtas yo) boi penghargaan lainnya kene ata pemerasan kena tema ana mad una ida bnnma pemenuhan renstra perlman mereka tan cukup jelas. rpm untuk pemda. tidak berlaku untuk skpd penilaian dengan ya'tidak pe asa tersedia did pada skpd yang telah sasaran, program, indikator kinerja komponen tersebut. penilaian a b c d e renstra skpd memuat keseluruhan did pada pemenuhan subtansisasaran, dan t#rgbiganjkemponen tersebut. penilaian dic d e didasarkan pada rpm but dalam dokumen renstra skpd ian tujuan berorientasi dalam rpm telah tujuan'sasaran dalam renstra skpd dijawab denganlogis dengan tujuan sasaran pemda logis dengan skpd. dalam rpm. penilaian penilaian a b'c d e didasarkan pada a b o d e didasarkan pada program dan program dan kegiatan yang memiliki yang memiliki hubungan sebab hubungan sebab akibat dengan akibat dengan sasarannya sasarannyadiatur kinerja tujuan dan sasaran yang pada indikator kinerja tujuan dan kriteria smart sasaran yang memenuhi kriteria target kinerja sesuai dengan target yang target kinerja dalam rpm penetapan target kinerja dalam rpm @bic d e saran pada penilaian b c de didasarkan pada target targetikinerja dalam rpm relevan kinerja dalam renstra skpd relevan dengan rpm pmd sasaran merupakan penjabaran dari sasaran dalam rpm merupakan sasaran dalam renstra skpd rincian yang jelas dan terukur dari rincian yang jelas dan tujuannya. penilaian a b c d e dari pernyataan tujuannya. did can pada sasaran yang relevan penilaian a b v d e didasarkan pada dengan tujuannya sasaran yang relevan dengan tujuannya cohttetsonh moon. sega see med magbnantan jab weenungrap memerah naga doki bergrosk jun pentolan satoe didasarkan open dalam rpm. rpm saluran dengan rem han ekatngnya cam karena orient darah dok rpm dokumen renstra yang ada dalam rpm. penilaian tujuan sasaran yang ada dalam la b c d e didasarkan tujuan sasaran rpm. penilaian a b c d e didasarkan irpjmd yang relevan dengan rpm pada tujuan' sasaran prioritas renstra skpd yang relevan dengan rpm renstra skpd telah memuat rpm telat| memuat tujuan sasaran11 dokumen renstra telah4a doki perencanaan jangka menengah yang ada dalam dokumen perencanaan amors agen cek elebi dalam rpm lang vemeroror lereng jangka gah lainnya . .mati implementasi renstra seng aan ana uan dalam penyusunan dokumen dalam rpm digunakan dalam dalam renstra skpd digunakan dalamdalam rkt yang relevan dengan rpm beda tenan gagak renstra elo renstra skpd la b c'd e didasarkan pada renstra skpd yang relevan dengan rpm dokumen renstra digunakan sebagai dan indikator kinerja acuan penyusunan dokumen rencana (dalam renstra skpd digunakan dalam kerja dan anggaran rka skpd. penilaian a b c d e did lan pada sasaran dan indikator dalam rka skpd relevan (dengan nya : revi tahunan (rkt) dokumen rkt pemda adalah dokumen dokumen rkt skpd adalah dokumen row kab kota) yang isinya minimalrkt dengan ya'tidak ee, pee ajukan anggaran did can pada skpd yang telah memiliki dokumen rkt rkt telah memuat sasaran, tersebut penilaian skpd telah memuat keseluruhan program, indikator kinerja sasaran, dan rara madani pom komponen tersebut penilaian get jangka pendek 'subtansi komponen tersebut dalam b'c d e didasarkan pada dokumen rkt subtansi komponen but dalam dokumen rkt ben dalam rpm. penilaian foci yang ada dalam renstra skpd. can tujuan sasaran dan indikator @ bid d e didasarkan pada kinerja dalam rkt pemda relevan dengan dan indikator kinerja rpm 1ssmauaad rkt telah selaras dengan irt pemda telah memuat rkt skpd telah memuat dot rkp rkt atasannyadalam rkt skpd dengan rkd relevan dengan rkt pemda sasi dalam rkt pemda telah rkt berkualitas hasil (outcome). penilaian skpd telah uan a b c d e didasarkan pada sasaran (ke2berkualitas hasil (outcome) dalam rkt pemda berkualitas outcome output penting penilaian a b c de didasarkan pada sasaran dalam rkt skpd berkualitas outcome output penting. merupakan cara untuk mencapai keg (nama ataupun keluaran kegiatan nama ataupun keluaran yang direncanakan dalam cegpemda penilaian secara logis dengan sasaran skpd @b c d e djd can pada kegiatan dalam rkt skpd. penilaian a b c d e yang memiliki hub sebab akibat dengan didasarkan pada kegiatan yang sasarannya diktator kinerja sasaran dan kegiatan kualitas indikator kinerja sasaran dan diktator kinerja memenuhi kriteria indikator kinerja keg rkt pemda telah sasaran dan yang baik kriteria smart. penilaian he3keg tkt skpd b c d edid pada indikator telah kinerja yang berkualitas baik memenuhi kriteria smart. penilaian sma, a b c dve didasarkan pada indikator 'target kinerja sesuai dengan target yang target dalam rkt pemda sesuai kinerja sasaran yang berkualitas baik did dan target kinerja dalam rktrpjmn dokumen ketat kinerja dalam rkt skpd sesuai dengan rpm a b c dve didasarkan pada target kinerja dalam rkt yang relevan dengan rkt pemda |. impresi dokumen heli digunakan sebaga sasaran indikator kinerja sasa dan cuan untuk menyusun penetapan kinerja indikator keluaran kegiatan pada rkt merensejartonpas 2cetaraken pemda dig rvusibgayan skpd digunakan dalam skpd. pada kinerja sasaran dan awsgburanpat rwogenngder uno kinerja sasaran dan kegiatrkt skpd. penilaian a b c d e didasarkan pada indikator kinerja sasaran dan keg dalam rkt skpd relevan dengan rkt pemda doki rkt telah digunakan sebagai indikator kinerja sasaran dan keluaran cuan untuk menyusun anggaran rka) pada rkt skpd digunakan rka skpd. penilaian a b c d e garang 1g anom dan keluaran dalam rka relevan ang dokumen penetapan kinerja (pk) dokumen pan kinerja tahunan level penilaian dengan ya tidak dokumen unit kerja dib telah tidak untuk skpd dokumen level skpd skpd oleh oleh kepada skpd daerah. penilaian yafidak dokumen disusun segera setelah cukup penilaian dengan ya tidak cukup jelas. dengan ya'tidak anggaran disetujui doki telah memuat sasaran, pemda telah memuat dokumen skpd telah memuat gka pendek penilaian a b c d e didasarkan pada tersebut penilaian a b c d e didasarkan per subtansi komponen tersebut pada pemenuhan subtansi dokumen komponen tersebut dalam dokumen teman cena derberkualitas outcome atau output kke2 didasarkan pada sasaran dalam penting output yang mengarah pada @ bic d e didasarkan pada sasaran dalam dokumen yang berkualitas outcome indikator kinerja yang baik pemda memenuhi kriteria dalam smart. penilaian a b c de didasarkan ke3dok skpd telah pada indikator kinerja sasaran yang memenuhi kriteria baik smart) kriteria smart penilaian a b c d e did can pada indikator kinerja sasaran yangmemenuhi kriteria baik target selaras target yang tag dalam pemda sesuai dengar| rpm. penilaian a'b'c d ditetapkan dalam dokwgia: "mete dalam skpd sesuai didasarkan pada target kinerja tingkatrpjm dokumen fijijorcve didasarkan pada target dalam yang relevan dengan rpm bang dokumen telah selaras dengan dak berlaku untuk pemda dokumen skpd sesuai dengan doki telah selaras dengan sasaran, indikator kinerja outcome, indikator kinerja outcome, sesuai dengan rkt pemda. penilaian sesuai dengan rkt skpd. penilaian b'c d e didasarkan pada isi dokumen b c d e didasarkan pada isi yang relevan dengan isi dokumen rkt dukun dokumen dimonitor penilaian a b d e cukup penilaian a b c d e dimonitor secara berkala dimonitor secara berkala doki telah dimanfaatkan dalam didasarkan pada isi pemda yang did tan pada isi skpd yang kinerja diperjanjikan telah target kinerja yang dinyatakan dalam pk. get kinerja yang dinyatakan dalam olok ukur penilaian keberhasilan tolok ukur penilaian keberhasilan didasari ebf web betapa did pada isi pemda yang pimpinan sebagai dimanfaatkan pimpinan sebagai keberhasilan kegagalan organisasi organisasi pemda telah memiliki indikator kinerja skpd telah memiliki indikator kinerja tama iku) level pemda yang telah iku) level skpd yang telah dalam tahun tahun penilaian dengan ya'tidak penilaian dengan ya tidak unit kerja bawahnya telah tersedia cukup jelas. penilaian a b c d e dak berlaku untuk skpd didasarkan pada skpd yang telah iku secara format dessaamsalamenamana men naa terdapat pihak yang bertanggung cukup cell deng maan mm. maa, kualitas pengukuran (to) oe eee iku npa our semata cooki iku level pemda dapat diukur secara iku novel skpd dapat diukur secara dijawab dengan pada iku pemda yang dapat diukur pad iku skpd yang dapat diukur secara obyektif telah menggambarkan hasil berkualitas outcome (hasi) penilaian outline output penting dijawab dengan a bic d e didasarkan pada iku pemda b cid e didasarkan pada iku skpd kke3 berkualitas outcome(hasil) yang berkualitas outcome output iku skpd telah relevan denganku level telah dengan iku telah relevan dengan kondisi yang siku dengan dulu ditetapkan penilaian a b c dve didasarkan a b c lve didasarkan pada iku kke3 pada iku pemda yang relevan dengan skpd yang relevan dengan sasaran iku skpd yang ditetapkan dariku level pemda telah cukup telah cukup untuk mengukur kinerja skpd yang ditetapkan sampel 9gambarkan habawaksikangan sasaran kke3 did pada iku pemda yang telah ket gag sasaran dis skpd output penting daricukup mengukur strategisnya did can pada iku skpd yang telah dapat menggambarkan menggunakan kke3) cara obyektif (mengukur sasaran pemda selain iku, (ke3menguji skpd yang ada dalam dokumen perencanaan selain iku. kinerja pemda dapat diukur secara yang ada dalam dokumen perencanaan pada indikator kinerja sasaran pemda obyektif. penilaian a b c d e didasarkan selain iku yang dapat diukur secara pada indikator kinerja sasaran obyek: skpdgugur sasaran pemda selain iku (ke3 guk skpd yang ada dokumen perencanaan selain iku telah outcome. penilaian ada dalam dokumen perencanaan @ b cid e did pada indikator telah berkualitas outcome output kinerja pemda selain iku yang penilaian a b c d e didasarkan ber outcome pada indikator kinerja sasaran skpd selain iku yang berkualitas (aran yang akan diukur gugur sasaran perda selain iku (ke3 guk skpd yang ada dalam dokumen perencanaan selain iku relevan dengan sasarannya yang ada dalam dokumen perencanaan penilaian a b c d e didasarkan pada telah relevan dengan sasarannya indikator kinerja sasaran pemda selain @ b c d e didasarkan pada iku yang relevan dengan sasarannya indikator kinerja sasaran skp selain iku yang relevan dengan sarannya bet sasaran pemda selain iku yang penilaian a b d d e didasarkan pada cukup menggambarkan indikator kinerja sasaran pemda selain ank skpd lan pada target kinerja tahunan did c'target kinerja jangka menengah dalam diukur realisasinya dokumen perencanaan kinerja pemda didasarkan pada target kinerja jangka diukur. penilaian a b c d e menengah skpd yang telah diukur didasarkan pada target kinerja jangka capaiannya menengah pemda yang telah diukur hasil pengukuran kinerja dapat hasil pengukuran kinerja dapat ditelusuri aan mambo yan mesra per amber ane basandi bando ditandai, awek empabiow metan mean penjualan abi daayan pada akurat dan handal ona implementasi pengukuran telah dimanfaatkan dalam dokumen iku perda telah digunakan dalam jik uskup dtelahdigunakan(pps) benda penilaian a b c d e pps)dan pen ukuran kinerja kegiatan did tah pada iku yang telah ada (pkk) skpd. penilaian a b c d e dalam ppk did can pada iku yang telah lada dalam pps dan pkk telah direvisi secara berkala iku level pemda dirilis secara rutin).p goenpaka uan perang kaya mus rotan corner rev berkala cukup penilaian a b vd e cukup penilaian a b c d e pengukuran kinerja telah digunakan cukup penilaian a b c d e cukup jelas penilaian a b c d e laki hasil pengukuran yang telah keakuratan hasil pengukuran yang telah laki emd laki skpd kinerja berkala untuk mengendalikan dan kegiatan pelak: program dan kegiatan. iclpelaporan kinerja (ts) cukup jelas. penilaian dengan ya tidak cukup bogosaannnne nota serunai melanda mba guna kualitas penyajian informasi (ipmerupakan kumpulan dari laki skpd, pakan kumpulan dari lakjaan pernahskpd (ip(outcome dalam laki pemda (outcome) yang jelas. penilaian a b'c de didasarkan pada kelengkapan dan porsi penyajian outcome output dalam laki skpd (ip menyajikan informasi mengenai laki menyajikan informasi tentang laki can informasi tentang laki menyajikan informasi laki wajik: okay engan munaputan target manga yang edordulam poni kinerja yang ada keakuratan dengan dokumen dokumen st: (ip menyajikan mengenai kemajuan target jangka menengah target kinerja yang megah manga yang didasarkan laki menyajikan evaluasi dan analisis laki menyajikan informasi tentang hasi5kpd (ip menyajikan informasi tentang capaian kinerja analisis pencapaian target kinerja hasil analisis pencapaian target kinerja maupun jangka menengah aan nana ada dalam rencana kinerja tahunan yang ada dalam maupun rpm. penilaian a b cd e skpd. penilaian a b c d e didasarkan dic pada tingkat kelengkapan dan menyajikan pembandingan data cukup jelas. penilaian a b c d e cukup jelas. penilaian a b cd e ini dengan realisasi tahun pembandingan dan keakuratan data |pembandingan dan keakuratan data dan pembandingan lain yang yang disajikan dalam laki yang disajikan dalam laki akan dicapai. penilaian a b c d e can dicapai. penilaian a b c d e setan layu pemuda kinerjanya dalam laki skpd formasi kinerja dalam laki dapat cukup jelas. penilaian a b c d e cukup jelas. penilaian a b c d e pemda laki skpd nag pena nemu meresap bibi 'pada target kinerja tahunan didasarkan pada target kinerja pemda yang telah diukur capaiannya skpd yang telah diukur capaiannya 'target kinerja jangka menengah dalam didasarkan pada target kinen jangka hasil pengukuran kinerja dapat ditelusuri ena dar pengumpulan data kinerja dapat pengumpulan dan pengolahan duta kinerja aan sana kia yang pada data kinerja yang dikumpulkan mete urat dan handal aan edan iku telah dimanfaatkan dalam dokumen iku perda telah digunakan dalam iku skpd telah digunakan cah pada iku yang telah ada pkk) abode dalam ppe did can pada iku yang telah ada dalam pps dan pkkperiode tertentu (misal setiap dalam periode tertentu (misal setiap @ bic d e didasarkanrevi berkala pengukuran kinerja telah digunakan cukup penilaian a b c d e cukup jelas penilaian a b c d e penyusunan laporan kinerjadidasarkan pada kelengkapan dan didasarkan pada kelengkapan dan cooki hasil pengukuran yang telah keakuratan hasil pengukuran yang telah laki emd laki skpd cukup jelas. penilaian a bic d e21 peng diy advice unik dinas pad gun kinerja berkala untuk mengendalikan dan kegiatan pelak: program dan kegiatan. ena emang baroskanseasaa pata (enteng penyajian informasi iaakagasemaa lakipakan kumpulan dari laki skpd, merupakan kumpulan dari laki harus dapat menjawab tentang bidang bidang dibawah skpd, tetapi sasaran strategis pemda. penilaian menganga pengmengenai laki menyajikan informasi tentang laki can informasi tentang kinerja laki menyajikan informasi sip wajik: laki menyajikan informasi mengenai aw. kowaikasncb usu panda perdata bare didasarkan dalam skie perkalian baki keakuratan data kinerja bandara kinerja dan dengan dokumen dokumen sebaran awan pasar bagian target kinerja yang ada dalam target karena yang ada didasarkan keakuratan dengan laki menyajikan evaluasi dan analisis laki menyajikan informasi tentang has6kpd rekarpama capaian kinerja analisis pencapaian target kinerja pencapaian target kinerja maupun jangka menengah aan nga ing ada dalam rencana kinerja tahunan ada dalam (maupun rpm. penilaian a b vd e skpd. penilaian a b vd e didasarkan disajikan dalam laki pemda disajikan dalam laki skpd (ip menyajikan pembandingan data cukup jelas. penilaian a b c d e cukup jelas. penilaian a b c ve ini dengan realisasi tahun (pembandingan dan keakuratan data pembandingan dan keakuratan data dan pembandingan lain yang kinerja yang disajikan dalam laki yang disajikan dalam laki (ip menyajikan informasi laki pengintai pengion akan dicapai. penilaian a b c d e can dicapai. penilaian a b c d e aan uang wapomeugnasaan kinerja dalam laki dapat cukup jelas. penilaian a b c d e cukup jelas. penilaian a b c d e kinerja yang disajikan dalam laki data kinerja yang disajikan dalam pemda laki skpd matan informasi kinerja evaluasi yang telah sesuai dengan seneng jumlah evaluasi kementerian besluasi giakaanakan alah sdm yang gaduh jalan perlman akita keane te .aa cukup penilaian a b c d e pelaksanaan evaluasi telah jas lip utusan gan angan pemanasan pem yang reguler dan bertahap pelaksanaan proses revi kepada dak berlaku untuk skpd @valuation hasil evaluasi menggambarkan kondisi cukup penilaian a b c d e evaluasi telah beri: rekomendasi cukup kelas penilai b dd aa. feeencanaan kinerja yang telah abide evaluasi telah ditindaklanjuti untuk pada cat perda telah ada perbaikan tidak berlaku skpd yang direkomendasikan dalam hasil akuntabilitas kinerja tahun penilaian a b c d e hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk pada tingkat pemda telah ada perbaikan dak berlaku untuk skpd dalam pengukuran kinerja yang telah kinerja tahun didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan memar ppp men man cukup magnet ala kesan gin dicapai dalam rkp rpm renata dengan sasaran dan indikator pps relevan dengan sasaran dan bit rkd rpm. indikator dalam renstra. nana aaa kke1 ht ear tire dan aga dan sasa lerebapen dengan sasaran dan indikator relevan dengan sasaran hito msl hong dalam rkd rpm. indikator dalam renstra. tee bpk kke1 2a genera transparansi tidak berlaku bagi skpd bar men penilaian berdasarkan data sekunder dari tidak berlaku bagi skpd malas bnn erosi usus bps dan kemenkes kke1 2b meta kawasan peeateseatangnssetunrat tout nyatndangan kie man sl. nia lampiran template kertas kerja evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pbea naa beat era dokumen renstra skpd dibawennyatslahtersedia bikualitasrenstratw) #mo lwvatuei avatuei java 4itujuandansasarantelah berorientasihasl alice eee tes ang memes kp dokumen renstra telah menetapkan seluruh halang | @suicide . ditkatrnwunawangantanman men atu dokumen ren nilai pes t asem: pena akan: mngenne snsd: dunia hnnngnnni: (ann enegeeemenaa betovotve biwtinanibis1 peksrnobtirumann telah pemain div o @pemenuhanrkt #devil #value! #value #value albammenterutnaga pen dokumen rkt eselonitelahada nona san )dokumen rkt disusun sebelum menggjukananggaran yit . gembala bnn: meter dan orang one, pee, one: nan okkuautasrergam) lavawet wae |aware sibokumen rkt telah selaras dengan dokumen renstra afbicide . saserantelahberorientasihasil aliciae bere kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran | suicide ap: ear ketaatan aamesamaaa men (da dokumen rpm dokumen rkt atasannya cimplementasirkt lavawuei #wei java dang han mamasa man snn: in: desi jpemenuhanpk (value! @value #value permen esetonttatanada 2dokumen untkaradibewarnyatelanteseda | above bia saponin: penang meaning mo: sonannn6 (akummaspremy dwauei due jaw (oo sasaran wan broraran asi sesak pena menanam ser bnn das: sibokuman salah laras engan dokumen rkt anode penemu| ttd aaereeea senen meme natuna een soo onta olumementasipram dmmuei daur (wave pemenuhan pengukuran gan) meme | 0vo water doovatuei avatar iki wionelorakandanikama asia rasa: fiiitasonttaanaaa ( ahkuunitejadibavannyatlahterseda angga mere bet. "esa bank (iaftorampatpodomanpengumpsangatatnega o |oyn aneh pama mi: bnn nasa siaran: senang sunan span, ulang nun sun ukummaspenoururangtom game mwave dau slwutetandapat dur secraooyaat anime eirutetanmenggambartanhasi antena ikutstanretvan engan kondsiyangakandlukr fire snn: elu tan cukup untk mengukur kerja aire ji: yoo pem ng: akar wenummakawukmeaasswana (tmn) aan olrametknetajangka pendektlah duturresisasnya anyone mei, ararat unanajangka menengah ilan dturreaisasiya anode mean sel pengumpulan ata knerjagapatdandakan anoda pentas tai aiheittandmantsakanuraitpengauran kerja anwar meme bahan prev secara berkata aa mampu b above non: lac names sman pomuantnetsagnaanunutperganetangan aturan mai ron sara santa ntp! tajadann ann danau heran peta ora kaa ann (mo |mwave |wau pemenuhan pelaporan #value value value! laki eselon iyah depan meh maa ana ran partai alvaptian dmampatantepatwaktu mena ena aan pee bem eng ami kama pengaman te) sani langka menengah date eman pata nanya ana tan too dadakan secara "em 5m. ban ory ats man mean mosaaakal alan: lega . memkanntammeaananosnnnnnnnnnnn ban pan man mangan eng ann bani antan man pg: sara naa nan ban pan patin ana megan mes yan cra ter man lai hfesomnemansasas pereli o | oj men pewangeeng anak tangan harian wan dincakarjuiunukperakan angsa sai sat bag para nas por . ena mater ananda pama sea |
il. zonasi ppdb smp mts kabupaten paser pel mms #nasamirntikang desttowaranumn) pemamamama pen mean tepian batang pamit eppmmormte tag tepian batang tanah grogol smpn tanah grogol tapis tepian batang jone apprmorseram papa semakin mojemenantananeroge pula rana sungai jepara pajammammasa para pamit imp negeri pasir melengkung sdn pasir melengkung pasir melengkung sdn pasir melengkung meledak sdn pasir melengkung pasir melengkung sdn pasir melengkung pasir melengkung sdn pasir melengkung satang ketuban imp negeri pasir melengkung sdn pasir melengkung satang sdn pasir melengkung satang baru sdn pasir melengkung satang baru sdn pasir melengkung satang nurul amin pasir melengkung satang baru imp negeri pasir melengkungimp negeri pasir melengkung sdn pasir melengkung bekas sdn pasir melengkung lempeng sdn pasir melengkung long pinang sdn pasir melengkung pantainya al iksan pasir melengkung long pinang imp negeri pasir melengkung sdn pasir melengkung liburan lama sdn pasir melengkung liburan baru sdn pasir melengkung liburan baru sdn borneo indah sarjana liburan lama sdn pasir melengkung sullivan mel mamasa nama sekolah pendukung desa kelurahan dusun smpn batu engkau sdn batu engkau kerang sdn batu engkau tembakan sdn batu engkau terbaru paser damai smpn batu engkau sdn batu engkau petani sdn batu engkau terbaru paser damai smpn batu engkau sdn batu engkau penggerek sdn batu engkau lou |smpn batu engkau sdn batu engkau mengkudu sdn batu engkau lou smpn batu engkau sdn batu engkau riang smpn batu engkau sdn batu engkau bai jaya sdn batu engkau langgam |smpn batu engkau sdn batu engkau selendang smpn batu engkau sdn batu engkau kerang dayo smp negeri tanjung harapan sdn tanjung harapalabuan kalo smpn tanjung harapan sdn tanjung harapan random sdn tanjung harapan menikah smpn tanjung harapan sdn tanjung harapan peladen imp negeri karo sdn karo karo sdn karo tangan sdn karo sei rite sdn karo lempeng sari sdn karo tangan tangan timur sdn karo karo sdn karo padang jaya sdn karo padang jaya sdn karo komedi karo imp negeri karo sdn karo moyang sdn karo sandel sdn karo afdeling sandel sdn karo perkasa moyang imp negeri karo sdn karo peluang paser jaya kpj) sdn karo lolo sdn karo peluang paser jaya kpj) sdn karo peluang paser jaya kpj) muhammadiyah peluang paser jaya kpj) imp negeri karo sdn karo kendari sdn karo kendari sdn karo kertabumi sdn karo kertabumi imp negeri karo sdn karo pasir mayang sdn karo pasir mayang sdn karo afdeling mayang sari jsp negeri karo sdn karo smp negeri batu sopan negeri batu sopan jln. padat karya sungai terik jln. bekas raya setia resides jln. tanjung raya legal jln. pasar baru samurangau smp negeri batu sopan jin. negara desa busur desa merakit aman sansnanyaman aan dil batu kajangn muara samu user biu seto luan smpn muara samu rantau atas tanjung pinang muara aneh rantau atas jalemamantsan penamaan smpn long ikis kelurahan long ikis desa kyung sari desa lung desa krayan bahagia desa datang part desa part desa krayan jaya smpn long ikis desa kerta bhakti desa sawit jaya desa sakura jaya desa part smpn long ikis desa bukit saloka desa teluk waru desa krayan sentosa desa krayan makmur desa datang part smpn long ikis desa seuntai desa breve desa lombok smpn long ikis desa jejaring desa krayan jaya desa taher mulya smpn long ikis desa adang jaya desa muara adang desa teluk waru smpn long ikis desa long gelang desa tiwi desa belimbing smp negeri lengkapi sdn lengkapi lengkapi sdn lengkapi lengkapi sdn lengkapi lengkapi sdn lengkapi pulang sdn lengkapi rantau belimbing sdn lengkapi muara adang sdn lengkapi lengkapi sdn lengkapi adegan sdn lengkapi burung imp negeri lengkapi sdn lengkapi menaik sdn lengkapi menaik sdn lengkapi bent jualan sdn lengkapi bent jualan sdn lengkapi lengkapi sdn lengkapi makmur jaya sdn lengkapi menaik makmur sdn lengkapi menaik bhakti sdn lengkapi menaik karya imp negeri lengkapi sdn lengkapi sebatang taka sdn lengkapi sebatang sdn lengkapi sebatang makmur sdn lengkapi sungai siang sdn babul darat babul darat sdn lengkapi kepala telak negeri lengkapi ' sdon12 lengkapi ) muara tou imp negeri lengkapi sdn lengkapi marut sdn lengkapi burung smp negeri lengkapi sdn lengkapi minggu sdn lengkapi muara pas sdn lengkapi menaik karya sdn lengkapi perkamen |
bupati malang provinsi jawa timur peraturan bupati malang nomor tahun tentang pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi corona virus disease dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati malang, menimbang:meliputi: taman, tempat olahraga, dan rest area. dalam hal penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dilarang beroperasigedung dan atau tenant, dan: dan menggunakan sarung tangan.dalam hal penanggung jawab kegiatan50x atau rumah makan pedoman kegiatan restoran atau rumah makanestoran atau::vila, persinggahan caravan, motel. bagian keduaermainan ketangkasan, panti pijat, biliar, warung internet, toko penjual minuman beralkohol dan tempat rekreasi, permainan ketangkasan, dan tempat rekreasi, dengan memperhatikan pedoman kesehatan. pedoman kesehatan untuk bioskopperangkat bangunan bioskopbioskop serta memastikan pekerja yang bekerja bioskopbioskopbioskop harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan:: m.bioskopbioskop, permainan ketangkasan dant setempat. bioskop,iii pencegahan dan atau penanganan covid bagian kesatu umum pencegahan dan atau:meliputi: penyiapan standar operasional prosedur, penyediaan sarana dan prasarana, dan,sumber danadan atauketertiban umummalang yang selanjutnya disebut gugus tugas covid adalah gugus yang dibentuk pemerintah daerah.: a.transisi penanganan covid daerahpertahanan, pendanaan, dan sanksigendalidoman kegiatan luar rumah dan rumah makan, kegiatan perhotelan, kegiatan tempat konstruksi, dan il. kegiatan tempat hiburan. bagian kedua pedoman pembelajaran sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya pedom: sekolahkolah |
diantara angka dan angka ketentuan lampiran bab huruf disisipkan (satu) angka, yakni angka 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut bab pelaksanaan apbd, sah dankecuali belanja yang bersifat mengikat atau merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan untuk keperluan setiap bulan seperti belanja pegawai dan belanja barang jasa. demikian pula halnya pada belanja yang bersifat wajib yaitu belanja yang dialokasi dwajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemberian belanja hibah dan bantuan sosial kepada musholla masjid pesantren diprioritaskan untuk pembangunan perbaikan sanitaspertanggungjawaban sesuaianggap darurat akanajak yang dipungutnya rekening kas negara dan atau rekening kas daerah pada bank kantor pos dengan besaran yang ditetapkan tersendiri melalui keputusan bupati. ketentuan alokasi dana triwulanan yang tercantum dalam dpa skpd sebagai berikut pendapatan pendapatan asli daerah, target setiap triwulan ditetapkan masing masing dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah, disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. belanja belanja tidak langsung penarikan belanja pegawai setiap triwulan masing masing sebesar sedangkan diluar belanja pegawai penarikan dananya disesuaikan dengan rencana kebutuhan. belanja langsung rencana anggaran kas penyediaan dana per triwulan disesuaikan dengan rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan (skala prioritas). ketentuan lampiran bab huruf tabel diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tabel perjalanan dinas dalamjalanan dinas luarni bupati jember, ttd diundangkan jember pada tanggal junar hpa bupati hulu sungai utara peraturan bupati hulu sungai utara nomor tahun tentang penetapan kawasan strategis cepat tumbuhulu sungai utara, bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten hulu sungai utara perlu mengoptimalkanhulu sungai utara diperlukan penanganan yang terpadu, terarah, terencana dan terkendali guna memberikan kontribusi yang optimal dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi dikawasan tersebuttahun memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten hulu sungai provinsi kalimantan selatandaerah adalah daerah kabupaten hulu sungaihulu sungai utara yang selanjutnya disingkat rtrw kabupaten hulu sungai utara adalah ketentuan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerahkawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi cepat tumbuh sct)rencana induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten hulu sungai utarahulu sungai utar cepat tumbuh kabupaten hulu sungai utaradari hulu sampaihulu sungai utara bertujuan: meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan setiap kawasan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta melestarikan potensi sumber daya lokal wilayah cepat tumbuhlingkungan, menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah, mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah. bab penetapan dan pengembangan kawasan sct kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten hulu sungai utara, yaitu: kawasan agropolitan kecamatan amuntai tengah kota amuntai sebagai kota acropolis): kecamatan sungai pandan, danau panggang dan haur gading sebagai daerah pusat pertumbuhan dpp): serta kecamatan pabrik, sungai tabukan, pinggir, amuntai selatan, amuntai utara dan panjang sebagai daerah pendukung, kawasan megapolitan kecamatan haur gading sebagai minneapolis dan kecamatan amuntai tengah dan panjang sebagai daerah hinterland (pendukung): kawasan perkebunan kelapa sawit kecamatan panjang, dan amuntai tengah, kawasan industri kerajinan kecamatan amuntai selatan, amuntai tengah, sungai pandan, pabrik, haur gading dan amuntai utara, kawasan peternakan kerbau rawa kecamatan pinggir, sungai pandan, dan amuntai selatan, kawasan peternakan itik alami kecamatan sungai pandan, sungai tabukan, amuntai tengah, amuntai utara, haur gading, amuntai selatan, pabrik dan danau panggang, kawasan wisata kerbau rawa kecamatan danau panggang, pamingsgir, amuntai selatan dan sungai pandan, kawasan wisata budaya candi agung kelurahan sungai malang kecamatan amuntai tengah, kawasan wisata budaya masjid tua sungai benar desa jarang kuantan kecamatan amuntai selatan, kawasan wisata budaya masjid jami' desa pandangan kecamatan sungai pandan, kawasan wisata budaya masjid jami' asy syu'ada desa waringin kecamatan haur gading, il. kawasan wisata budaya makam datu syekh said sulaiman desa pekarangan dan cakra kecamatan amuntai utara. tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten hulu sungai utarang terdiri dari:oleh masing masing skpd untuk pengembangan sctkabupaten),tahap ketigahulu sungai utara oleh masing masing skpdbab pembinaan dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap:fasilitasi kegiatan koordinasi dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sct melalui forum badan koordinasi penataan ruang daerah board), dan penyediaan infrastruktur kawasan. bab pembiayaan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh kabupaten hulu sungai utarahulu sungai utara dapat diupayakan melalui sumber anggaran pendapatan dan belanja negara apbn)salinan jaan yale wma gubernur provinsi maluku peraturan daerah provinsi maluku nomor tahun tentang pengembangan hasil hutan bukan kayu dengan rahmat tuhan yangmahaesa gubernur maluku, menimbang: bahwa hasil hutan bukan kayu maluku selama ini belum dikembangkan pemanfaatannya secara terarah, berkelanjutan dan lestari bagi kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu dan optimal untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung pelestarian hutan demi kepentingan pemeliharaan lingkungan global, bahwa terdapat jenis jenis tanaman dan tumbuhan hutan penghasil produk hasil hutan bukan kayu yang mempunyai keunggulan komparatif dan paling banyak bersinggungan dengan masyarakat sekitar hutan maluku, sehingga perlu dikembangkan pengelolaan dan pemanfaatannya secara terarah, berkelanjutan dan lestari, bahwa sesuai ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang kehutanan, pengembangan hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan pada hutan produksi dan hutan lindung melalui kegiatan pemanfaatan, pemungutan dhasil hutan bukan kay3419)merintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, dan badan hukum. kerjasama sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan dprd. ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernurembangan hbkngembangan hbk. perserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi pelaksanaan upaya pemulihan ekosistem hutan dan lahan kritis dengan tanaman hbk yang memiliki nilai ekonomi, melestarikan dan menjaga hutan sebagai ekosistem atau tempat hidup hbk: cc. peningkatan nilai ekonomis hbk, dan berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan hbk. peran elalui kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan, kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengembangan dan pengelolaan hbk, dan cc. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan hbk yang berfungsi ekologis. pelaksanaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pengembangan hbk sebagaimana dimaksud pada dan dengan memperhatikan ambang batas, daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap setiap jenis komoditi hbk. bab insentif pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada para pihak yang melaksanakan pengembangan hbk secara terpadu dari hulu sampai dengan hilir. para pihak sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemerintah kabupaten kota, dan masyarakat dan dunia usaha. insentif kepada pemerintah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan dalam bentuk bantuan keuangan dan atau jasa dengan pertimbangan proporsional atas apresiasi terhadap upaya perwujudan luasan pengembangan hbk wilayahnya. insentif kepada masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pengembangan hbk daerah, dalam bentuk bantuan sosial, kompensasi, kerjasama pendanaan untuk pengembangan, penyediaan infrastruktur, dan atau penghargaanbab xiiembangan hbk daerah. gubernur melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan hbk daerah dan pelaksanaan pembinaan kinerja pemerintah kabupaten kota dalam pengembangan hbk. bab xii pembiayaan pembiayaan pelaksanaan pengembangan hbk berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang tidak mengikat, sesuai peraturan perundang undangan. bab xiv larangan dalam pengembangan hbk pada kawasan hutan alam, dilarang: mengurangi dan atau mengubah fungsi utamanya, mengambil atau memanfaatkan hasil hutan kayu, menimbulkan dampak negatif dan sosial ekonomi, menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, dan membangun sarana dan prasarana dalam kawasan hutan, kecuali dalam mendukung kegiatan budidaya. dalam pemanfaatan dan pemungutan hbk pada hutan alam, dilarang: merusak lingkungan, mengurangi, mengubah, dan atau menghilangkan fungsi utamanya, memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi produktivitas lestarinya, dan memungut hasil hutan yang dilindungi undang undang. babak sanksiadministrasi setiap orang yang melakukan pengembangan hbk tidak sesuai dengan rencana pengembangan dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis, pencabutan dan atau pembatalan perizinan, dan denda administrasi. ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasiditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. bab xvdalam melaksanakan tugasnya, ppn sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan penyidik kepolisiandengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada dikenakan ancaman pidana sesuaimbangan hasil hutan bukan kayu umum: hutan bukan semata mata kumpulan pohon pohon yang hanya dieksploitasi dari hasil kayunya saja, tetapi hutan merupakan persekutuan hidup alam atau suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks yang terdiri atas pohon pohon, semak, tumbuhan bawah, jasad renik tanah, hewan, dan alam lingkungannya. semuanya itu mempunyai keterkaitan dalam hubungan ketergantungan satu sama lainnya. akhir akhir ini telah terjadi penurunan produksi dari hutan alam yang diiringi juga dengan berkurangnya kualitas ekosistem hutan alam seluruh indonesia, termasuk juga penurunan produk produk hasil hutan bukan kayu hbk). jenis jenis pohon hutan penghasil komoditas hbk mempunyai keunggulan komparatif dan paling banyak bersinggungan dengan masyarakat sekitar hutan. beberapa jenis produk hbk maluku telah lama diusahakan dan diambil hasilnya oleh masyarakat sekitar hutan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, bahkan sebagian masyarakat menggunakan produk produk hbk sebagai sumber utama atau bahkan satu satunya sumber penghasilan. dalam konteks ekonomi pemanfaatan hutan selama ini masih memandang hutan sebagai sumber daya alam penghasil kayu. kondisi ini mendorong eksploitasi kayu secara intensif untuk memenuhi pasar dunia maupun domestik tanpa memerhatikan nilai manfaat lain yang dapat diperoleh dari hutan. sebagai akibat telah terjadi penurunan luas dan kualitas ekosistem hutan, padahal hutan sebagai sistem sumberdaya alam memiliki potensi untuk memberi manfaat multiguna, samping hasil kayu, hutan dapat memberi manfaat berupa hasil hutan bukan kayu dan lingkungan. hasil riset menunjukkan bahwa hasil hutan kayu dari ekosistem hutan hanya sebesar sedangkan sebagian besar o) hasil lain berupa hbk dan produk jasa lainnya yang selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. secara ekonomis hbk memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpeluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. walaupun memiliki nilai ekonomi tinggi namun pengembangan usaha dan pemanfaatan hbk selama ini belum dilakukan secara intensif sehingga belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. pemanfaatan hbk maluku selama ini hanya bertumbuh pada produksi hbk alam dan belum pada pola budidaya dalam peningkatan jumlah produk dan nilai jual hasil dari setiap komoditi hbk. hal ini perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak untuk mendorong pengembangan hbk guna peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama petani hbk kabupaten tersebut. sampai saat ini pengembangan hbk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi maluku belum dilakukan secara terencana dan terarah dengan memilih komoditas hbk unggulan masing masing kabupaten kota. provinsi maluku dengan luas kawasan hutan maluku juta hektar memiliki potensi hbk yang cukup tinggi sehingga dapat diandalkan untuk dikembangkan guna menarik investasi bidang kehutanan dalam rangka mendorong penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyakat dalam dan disekitar kawasan hutan. untuk itu sangat diperlukan kebijakan daerah untuk mendorong pengembangan produk hbk maluku. peraturan daerah tentang pengembangan hbk, merupakan acuan dalam pengelolaan dan pengembangan setiap komoditi hbk unggulan daerah, dengan mempertimbangkan daya ekosistem kawasan hutan melalui pengembangan hbk dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan jenis komoditi unggulan masing masing wilayah. adapun materi pokok yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi, dan pengendalian serta pembiayaan. diharapkan materi pokok tersebut dapat mendorong pemerintah daerah dalam pengembangan hbk malu1lmanfaat dan lestari adalah pengembangan hbk adalah pengembangan hbkmbangan hbk adalah pengembangan hbk adalah pengembangan hbk adalah pengembangan hbkmbangan hbk harus dapat dipertanggungjawabgembangan hbkpengembangan hbk. huruf (b) yang dimaksudkan dengan terpadu dalam perencanaan pengembangan perlu. huruf (c) yang dimaksud dengan kekhasan budaya adalah budaya masyarakat maluku yang hidup dan berkembang masyarakat secara turun temurun dalam pengelolaan hbk. yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah norma yang hidup masyarakat yang bermukim dalam dan sekitar hutan, yang ditujukan untuk memelihara kelestarian hutan. cukup jelas yang dimaksudkan dengan penataan lokasi adalah penataan lokasi hbk unggulan pada setiap kabupaten kota yang akan dilakukan prioritas dalam pengembangan hbk. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksudkan dengan hbk yang menjadi unggulan daerah adalah komoditas hbk yang memiliki total nilai unggulan antara atau tersebar minimal wilayah pada (dua) kabupaten kota. cukup jelas cukup jelas huruf kriteria ekonomi adalah aspek yang mengukur besaran ekonomi dari jenis hbk yang sedang dievaluasi. huruf kriteria biofisik dan lingkungan merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan suatu jenis hbk. indikator utama yang dipergunakan dalam menentukan tingkat keunggulan suatu jenis hbk adalah potensi tanaman, penyebaran, dan status konservasi. huruf kriteria kelembagaan merupakan aspek penting dalam penentuan tingkat keunggulan suatu komoditas hbk karena menyangkut unsur pelaku dan tata aturan produksi dan perdagangan hbk tersebut. huruf kriteria sosial sebagai salah satu kriteria dalam penentuan tingkat keunggulan komoditas hbk merupakan keberpihakan kepada masyarakat lokal dalam pengusahaan hbk. huruf kriteria teknologi sebagai aspek penentuan unggulan komoditas hbk karena memiliki peran dalam pengembangan hbk tersebut baik dalam menjamin pasokan hbk sebagai bahan baku maupun dalam peningkatan nilai tambah hbk tersebut. cukup jelas yang dimaksudkan dengan peraturan perundang undangan adalahcukup jelas.yang dimaksudkan dengan klaster adalah kelompok yang terdiri atas jejaring pengusaha yang secara bersama sama memajukan kesejahteraan tingkat wilayah melalui penguasaan dan pengendalian rantai suplai dan rantai nilai. manfaat pengembangan hbk berbasis klaster adalah untuk mengkonsentrasikan inovasi produksi, manajemen dan pemasaran, mengintegrasikan proses produksi dan rantai suplai dalam peningkatan daya saing, mempertemukan mitra usaha dalam mekanisme transaksi yang menjamin keberlanjutan bisnis, memonitor efektivitas keterkaitan usaha dalam kesatuan rantai nilai, membangun gugus kerja berkualitas, membangun pemasaran yang efektif dalam rangka peningkatan daya saing sisi permintaan, mengefisienkan pelayanan finansial, dan mencegah praktek kecurangan usaha. yang dimaksudkan dengan jenis hbk toleran adalah jenis hbk yang mampu hidup bawah naungan dan atau tegakan atau pohon dengan frekuensi sinar matahari tertentu. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksudkan dengan hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh dan dibangun serta dikelola oleh rakyat, pada umumnya berada atas tanah milik atau tanah adat. huruf (a) cukup jelas huruf (b) cukup jelas huruf (c)hasil hutan bukan kayuwilayah petuananmbangan hasil hutan bukan kaydinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang kehutanan. perorangan adalah warga negara republik indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.data numeric adalah data yang digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka terkait potensi dan penyebaran hbk. yang dimaksud dengan data spasial adalah data mengenai aspek keruangan suatu objek hbk atau yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya:dalam pengembangan hbk. yang dimaksud dengan pemangku kepentingan lainnya adalah pemangku kepentingan sektor swasta, sektor publik dan masyarakat sipil yang terdiri dari kelompok atau individu yang dukungan penyusunannya diperlukan dalam rangka pengembangan hbk. cukup jelas cukup jelas cukup jelas dalam menumbuhkembangkan pola usaha kemitraan, pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, bumn dan badan usaha swasta untuk memperbaiki kondisi lingkungan ekosistem hbkhuruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksudkan dengan lembaga lain adalah lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional yang memiliki kepedulian dalam pengembangan hbk daerah. huruf (a) cukup jelas huruf (b) cukup jelas huruf (ccukup jelas huruf (b) cukup jelas huruf (c) cukup jelas yang dimaksud ambang batas adalah ambang batas luasan maksimum dalam pengembangan komoditi hbk tertentu suatu wilayah sesuai hasil penataan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. daya dukung adalah kemampuan suatu wilayah lokasi untuk menghasilkan produk dari sumber daya hbk dengan mempertahankan jumlah dan kualitas sumberdayanya.pengembangan hbktampungadalah kemampuan lingkungan suatu wilayah mampu menampung komoditi hbk tertentu untuk dikembangkan termasuk menyerap co2, energi surya matahari atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan dalamnyagubernur dapat membentuk tim pelaksana pembinagubernur dapat membentuk tim pengawasyang dimaksudkan dengan sumber dana lainnya yang tidak mengikat adalah sumber dana apbn dan apbd kabupaten kota, sumber dana dari masyarakat dan dunia usaha.ancaman pidana sesuai peraturan perundang undangan adalah ancaman pidanancegahan dan pemberantasan perusakan hutan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah provinsi malukunomor ses, lan gubernur provinsi maluku rancangan peraturan daerah provinsi maluku nomor tahun tentang pengembangan hasil hutan bukan kayu biro hukum dan ham sekretariat daerah maluku tahunbk nabati adalah hasil hutan bukan kayu yang berasal dari jenis tanaman selain kayu beserta produk turunannya berupa getah getaran, serat, atsiri, damar, bahan subtitusi kayu (bambu dan rotan), bahan pangan, bahan obat obatan. hbk hewani adalah hasil hutan bukan kayu berasal dari hewan dan produk turunannya. hbk unggulan adalah jenis tanaman penghasil hbk yang dipilih berdasarkan kriteria dan indikator tertentu yang ditetapkusaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman yang selanjutnya disingkat iuphhk ht adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam tanamanartisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam dalam dan sekitar hutan baik perseorangan atau kelompok yang dengan sadar terlibat aktif untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pengembangan hbk mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasipengembangan hbk dilakukan berasaskan: manfaat dan lestari, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, kemitraan, desentralisasi: dan akuntabilitas. bab ruanglingkup, maksud, tujuan dan asas ruang lingkup dalam mengembangkan hbk meliputi: dan pengendalian, dan pembiayaan. maksud dari pembentukan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan hbk sebagai salahsatuproduk hasil hutan yang mampu menggerakan perekonomian masyarakat, daerah dan negara secaraserasi dan seimbang. pengembangan hbk bertujuanuntuk melindungi, mengobservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya ekosistem hbk secara berkelanjutan, memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan daerah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengembangan hbk agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, mewujudkan kualitas dan kuantitas produksi hbk, mengembangkan usaha dan pemanfaatan hbk sehingga hbk memiliki nilai ekonomi dan daya saing tinggi, menciptakan kelestarian lingkungan sesuai dengan kondisi fisik, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempatmbangan hbk, dan mewujudkan pengelolaan hutan lestari, masyarakat sejahtera. bab iii kewenangan pemerintah daerah berwenang dalam pengembangan hbk meliputi: perencanaan dan penetapan wilayah penyebaran hbk masing masing komoditi skala daerah, penetapan komoditas hbk yang menjadi unggulan daerah, penetapan rencana pengembangan dan pengelolaan hbk, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya komoditi hbk unggulan dalam maupun luar kawasan hutan sesuai kondisi tapak setiap komoditi: pembuatan model pengembangan hbk, pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan pengembangan hbk pada kawasan hutan yang tidak dibebani hak, pemberian fasilitasi penanganan pasca panen dan akses pemasaran hbk, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hbk, serta pemberian perizinan penelitian skala daerah, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis pengembangan hbk, j . penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan bagi petani dan atau kelompok tani, koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultansi, pemantauan dan evaluasi pengembangan hbk skala daerah, dan il.daerah serta penyelenggaraan oleh kabupaten kota dalam pengembangan hbk. bab perencanaan dan penataan bagian kesatu perencanaan perencanaan pengembangan hbk dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan pengembangan hbk. pemerintah daerah menyusun rencana wilayah pengembangan hbk pada kabupaten kota. perencanaan hbk sebagaimana dimaksud pada meliputi identifikasi, dan inventarisasi potensi dan penyebaran hbk, penetapan sebaran dan potensi hbk, pembentukan wilayah pengurusan hbk, dan penyusunan rencana pengembangan hbk yang diintegrasikan dalam rencana kehutanan daerah. perencanaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan: transparan, partisipatif dan bertanggunggugat, secara terpadu,dan cc. memperhatikan kekhasan budaya dan aspirasi daerah serta kearifan lokal. metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi dan penyebaran hbk sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada peraturan perundangan undangan. bagian kedua penataan pemerintah daerah melakukan penataan lokasi kegiatan sesuai dengan skala prioritas setiap komoditi hbk berdasarkan rencana wilayah pengembangan hbk sebagaimana dimaksud dalam penataan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan setiap fungsi hutan. pemerintah daerah menetapkan lokasi kegiatan yang telah ditata sebagaimana dimaksud pada untuk dijadikan acuan dalam proses pengembangan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi kegiatan pengembangan hbk sebagaimana dimaksud pada ,diatur dengan peraturan gubernur. bab pelaksanaan bagian kesatu penetapan hbk unggulan pemerintah daerah menetapkan hbk yang menjadi unggulan daerah. teknis pelaksanaan penetapan hbk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas. penetapan jenis hbk unggulan dilakukan berdasarkan besarnya skor nilai unggulan dan mempertimbangkan frekuensi penyebaran setiap jenis komoditi hbk daerah. dalam penetapan hbk unggulan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan perhitungan nilai indikator tertimbang sesuai kriteria yang meliputi: ekonomi: biofisik dan lingkungan, kelembagaan, sosial, dan teknologi. total nilai indikator tertimbang sebagaimana dimaksud pada dijadikan dasar dalam menentukan tingkat keunggulan setiap komoditi hbk. metode perhitungan tingkat keunggulan setiap jenis hbk diatur berdasarkan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hbk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan gubernur. bagian kedua pengembangan usaha tani hbk unggulan setiap komoditi hbk yang telah ditetapkan dan menjadi unggulan daerah perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha tani hbk. pengembangan usaha tani hbk unggulan sebagaimana dimaksud pada meliputi: perluasan usaha budidaya tanaman hbk, optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh bawah tegakandengan jenis hbk toleran, dan pemanfaatan sumber benih berkualitas. perluasan usaha budidaya tanaman hbk sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan tahapan: mengembangkan model usaha hbk unggulan terpadu dari hulu sampai hilir, mengembangkan hbk unggulan pada kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak atau lahan masyarakat, dan pengembangan klaster hbk melalui tahapan inisiasi, peningkatan produksi, dan peningkatan daya saing dalam rangka meningkatkan kualitas dan inovasi hbk. optimalisasi pemanfaatan ruang tumbuh bawah tegakan dengan jenis hbk toleran sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan: melakukan usaha tani tanaman hbk bawah tegakan hutan tanaman, hutan tanaman eks iuphhk: dan hutan rakyat. pemanfaatan sumber benih berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan tahapan: identifikasi, eksplorasi dan penetapan sumber benih tanaman penghasil hbk unggulan hutan alam, pembangunan sumber benih persemaian berkualitas hbk unggulan, cc. pengembangan benih unggul untuk memperoleh tanaman hbk yang berkualitas:dan melakukan sertifikasi benih dan atau bibit hbk unggulan. ketentuan lebih lanjut mengenai pola pengembangan usaha budidaya tanaman hbk unggulan sebagaimana dimaksud pada atur dengan peraturan gubernur. bagian ketiga pengembangan sumber daya manusia pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan keterampilan pegawai, penyuluh, pelaku usaha dan petani. peningkatan keahlian, kemampuan dan keterampilan bagi petani hbk, aparat daerah, dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. selain pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui magang dan studi banding dalam dan luar negeri. bagian keempat pengembangan kelembagaan pengembangan kelembagaan bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha tani hbk. pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan pola usaha kemitraan yang setara antara kelompok tani dan pelaku usaha untuk mendorong pengembangan lembaga usaha tani hbk sebagaimana dimaksud pada teknis pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pendampingan kelompok usaha hbk sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bagian kelima pengembangan permodalan dan pemasaran pemerintah daerah melakukan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran usaha tani hbk unggulan daerah meliputi: peningkatan modal usaha, membangun tatanama hbk yang dapat mendorong peningkatan pendapatan petani dan swasta secara seimbang, dan peningkatan daya saing produk hbk. peningkatan modal usaha tani hbk sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: fasilitasi modal usaha: peningkatan manajemen usaha tani dan restrukturisasi agribisnis, dan akses masyarakat terhadap sumber modal dan pasar dalam usaha hbk. dalam membangun tatanama hbk sebagaimanadimaksud pada huruf pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan promosi potensi pemanfaatan, pengolahan serta pengembangan akses pemasaran hbk. peningkatan daya saing produk hbk sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan meningkatkan teknologi budidaya dan pengolahan produk hbk tingkat petani. bagian keenam pengembangan data dan informasi pemerintah daerah melaksanakan pengembangan data dan informasi, untuk mendukung pengembangan hbk. pengembangan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada berupa penyediaan pusat informasi untuk mempermudah akses potensi, industri dan pasar hbk yang berbasis online. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada meliputi data dan informasi hbk unggulan, potensi dan penyebaran. penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada disajikan dalam bentuk data numerik dan data spasial. bagian ketujuh penelitian dan pengembangan pemerintah daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan hbk untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya guna meningkatkan kemampuan pengembangan hbk. penelitian dan pengembangan hbk sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan hbk dan peningkatan nilai ekonomi hasil hutan. penelitian dan pengembangan hbk sebagaimana dimaksud padagian kedelapan pengembangan teknologi pemerintah daerah melaksanakan pengembangan teknologi hbk yang menjadi unggulan daerah. pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada meliputi: teknologi hbk unggulan, dan optimalisasi pemanfaatan hasil riset. teknologi hbk unggulan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan: riset peningkatan pengetahuan teknologi budidaya, dan teknologi pemanfaatan dan pengolahan hbk unggulan. optimalisasi pemanfaatan hasil riset sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan: peningkatan destinasi, sosialisasi model penerapan hasil penelitian, dan cc. penyediaan bibit dan benih hbk unggulan. bab pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan hbk. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untukelolaan dan pengembangan hbk. ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan hbk sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bab vii penyuluhan pemerintah daerah melaksanmbangan hbk. penyuluhan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan oleh kelompok tani, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya. teknis pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh badan koordinasi penyuluhan maluku. bab viii koordinasi gubernur melaksanakan koordinasi keterpaduan pengembangan hbk dengan pemerintah, pemerintah kabupaten kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta dan dunia usaha, meliputi fasilitasi, bimbingan, cc. supervisi, konsultansi, pemantauan, dan evaluasi. koordinasi sebagaimana dimaksud pada untuk mendapatkan informasi tentang permintaan, penawaran, dan harga serta teknologi hbkgembangan hbk. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara pemerintah daerah dengan:daerah merupakan investasi pemerintah daerah guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, bahwa guna meningkatkan daya saing usaha, koordinasi,penyertaan modal daerah kepada pt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten tbk,mutuspangandaranaset pemerintah daerah yang diserahkan kepada pt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten tbk dalam rangka usaha kerjasama yang merupakan investasi pemerintak adalah pt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten tbk. perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa barat dan banten tbk adalah perseroan terbatas lembaga penjamin kredit daerah provinsi jawa barat dan banberasal dari anggaran pendapatan dan belanja daer:terkait disusun untuk pelaksanaan penyertaan modalpt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten tbkjawa barat dan banten tbk untuk tahun anggaran sebesar rp. (lima milyar rupiah). besaran penyertaan modal daerah kepada pt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten tbk untuk tahun anggaran selanjutnyamilik daerahpada pt. bank pembangunan daerah jawa barat dan banten tbk. dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada bupati dibantu oleh skpd. bupati menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada dprd. dprd menindaklanjuti sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diatur dalam perundang undangandidalam undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negarahal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkanambalanambalambalan yang meliputi: desa buntut sabun dimekarkan menjadi (empat) desa, yaitu desa buntut sabun desa asal induk), desa nanga menomori desa pemekaran), desa sungai tambun desa pemekaran) dan desa riam sabun desa pemekaran), desa nanga memakan dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu desa nanga memakan desa asal induk) dan desa nanga kai desa pemekaran), desa nanga kesan dimekarkan menjadi (tiga) desa, yaitu desa nanga kesan desa asal induk), desa menuang desa pemekaran) dan desa data sungai desa pemekaran), desa. desa nanga kemangi dimekarkan menjadi (tiga) desa, yaitu desa nanga kemangi desa asal induk), desa lunak ingang desa pemekaran) dan desa bukit tinggi desa pemekaran): desa nanga ambalan dimekarkan menjadi (empat) desa, yaitu desa nanga ambalan desa asal induk), desa bukan turun desa pemekaran), desa nusa piring desa pemekaran) dan desa buruk berisi desa pemekaran), desa nanga sake dimekarkan menjadi (tiga) desa, yaitu desa nanga sake desa asal induk), desa pulo sabang desa pemekaran) dan desa patih jepara desa pemekaran): desa tanjung anda dimekarkan menjadi (empat) desa, yaitu desa tanjung anda desa asal induk), desa korong das desa pemekaran), desa luring ringan desa pemekaran) dan desa kalangan juri desa pemekaran), desa buntut pimpin dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu desa buntut pimpin desa asal induk) dan desa nanga rade desa pemekaran), desa kepala sungai dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu desa kepala sungai desa asal i induk) dan desa pengarang desa pemekaran), desa nanga menanjak dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu desa nanga menanjak desa asal induk) dan desa demi desa pemekaran), desa buntut purun dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu desa buntut purun desa asal induk) dan desa nanga pasanganambalan menjadi (tiga puluh tiga) desa, yaitu: desa buntut sabun: desa nanga memakan, desa nanga kesan: desa nanga kemangi, desa nanga ambalan, desa nanga sake, desa tanjung anda, desa buntut pimpin: desa kepala sungai, desa nanga ketemu, desa nanga menanjak, desa buntut purun: desa nanga sakai: desa nanga menomori, desa sungai tambun, desa riam sabun, ga. desa nanga kai, desa menuang: desa data sungai, desa lunak ingang: desa bukit tinggi: desa bukan turun: desa nusa kering: desa buruk berisi: desa pulo sabang, desa patih jepara: aa. desa korong das, ab. desa luring ringan, ac. desa kalangan juri, ad. desa. ad. desa nanga rade, ae. desa pengarang: af. desa demi: dan ag. desa nanga pasangan. bab iii batas wilayah batas wilayah desa nanga menomourun:, sebelah timur berbatasan dengan provinsi kalimantan tengah: sebelah selatan berbatasan dengan desa riam sabun, dan sebelah barat berbatasan dengan desa nanga menanjak. batas wilayah desa sungai tamriam sabun: sebelah timur berbatasan dengan desa buntut sabun: sebelah selatan berbatasan dengan desa nanga memakan:, dan sebelah barat berbatasan dengan desa nanga kesan. batas wilayah desa riam saomori, sebelah timur berbatasan dengan desa buntut sabun, sebelah selatan berbatasan dengan desa sungai tambun, dan sebelah barat berbatasan dengan desa nanga memakan. batas wilayah desa nanga kmakan: sebelah timur berbatasan dengan desa nanga menanjak: sebelah selatan berbatasan dengan desa nanga sakai: dan sebelah barat berbatasan dengan desa buntut sabun. batas wilayah desa menumemakan: sebelah selatan berbatasan dengan desa data sungai: dan sebelah barat berbatasan dengan desa buntut sabun. batas wilayah desa data sungkesan, sebelah timur berbatasan dengan desa nanga memakan: sebelah selatan berbatasan dengan desa nanga kesan: dan sebelah barat berbatasan dengan desa menuang. batas. batas wilayah desa lunak ing kecamatan serawaikarya jaya kecamatan serawai. batas wilayah desa bukit tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara berbatasan dengan lunak ingang, sebelah timur berbatasan dengan desa nanga kemangi: sebelah selatan berbatasan dengan desa merak jaya kecamatan serawai: dan sebelah barat berbatasan dengan desa karya jaya kecamatan serawai. batas wilayah desa bukan turruk berisi, sebelah timur berbatasan dengan desa nanga ambalan: sebelah selatan berbatasan dengan desa nusa kering: dan sebelah barat berbatasan dengan desa tahap permai kecamatan serawai. batas wilayah desa nusa kerikan turuntahap permai kecamatan serawai. batas wilayah desa buruk beris: sebelah timur berbatasan dengan desa nanga ambalan, sebelah selatan berbatasan dengan desa bukan turun, dan sebelah barat berbatasan dengan desa nanga sake. batas wilayah desa pulo satih jepara, sebelah timur berbatasan dengan desa nanga sakai, sebelah selatan berbatasan dengan desa nanga ambalan: dan sebelah barat berbatasan dengan tahap permai kecamatan serawai. batas wilayah desa patih jepar, sebelah timur berbatasan dengan desa buntut pimpin: sebelah selatan berbatasan dengan pulo sabang, dan sebelah barat berbatasan dengan desa tahap permai kecamatan serawai. batas. batas wilayah desa korong uring ringan: sebelah timur berbatasan dengan desa nanga ketemu, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan serawai, dan sebelah barat berbatasan dengan desa luring ringan. batas wilayah desa luring ringankalangan jurinanga radeimpin: sebelah timur berbatasan dengan desa buntut pimpin: sebelah selatan berbatasan dengan desa nanga sakai, dan sebelah barat berbatasan dengan desa buntut pimpin dan desa nanga sake. batas wilayah desa pengarangsabun, dan sebelah barat berbatasan dengan desa buntut sabun. batas wilayah desa dempala sungai:purun: dan sebelah barat berbatasan dengan desa nanga menanjak. batas wilayah desa nanga pasanjak: sebelah timur berbatasan dengan provinsi kalimantan tengah, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi kalimantan tengah: dan sebelah barat berbatasan dengan desa buntut purun. . desa nanga menomori sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun nanga menomori. desa sungai tambun sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun nanga keping. desa riam sabun sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun sungai pilang. desa nanga kai sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun kai. desa menuang sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun menuang. desa data sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun korong teladan. desa lunak ingang sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun sungai ombak. desa bukit tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun raden paku. desa bukan turun sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun jabar. desa nusa kering sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun ambalan kiri. desa buruk berisi sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun teluk mudik. desa pulo sabang sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun nanga span. desa patih jepara sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun nanga renungan. desa korong das sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun nanga medan. desa luring ringan sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun nanga pere. desa kalangan juri sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun nanga barang. desa nanga rade sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun nanga rade. desa pengarang sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun pengarang. desa demi sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun demi. desa nanga pasangan sebagaimana dimaksud dalam huruf berpusat dusun nanga pasangan |
tana cadangsistem akuntansi pemerintah kabupaten malang berita daerah kabupaten malang tahun nomor d): ben desktop perlu aperbupiperbup pdfiperbup tahun perlu tahun eksil nomor tahun pertanggjwbnapbd2015fix. doc |
tea salinan tahun nomor tambahan lembaran negara. beberapiubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi jenis usaha gelanggang olah raga, gelanggang seni, cc. arena permainan, hiburan malam: panti pijat, taman rekreasi, rumah milyar. jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sub jenis usaha gedung pertunjukan seni, bioskop. jenis usaha arena permainan dimaksud pada huruf meliputi sub jenis usaha rumah bola dan yang sejenis. jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sub jenis usaha panti pijat dan yang sejenis. jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sub jenis taman rekreasketentuan huruf: para pengusaha jasa makanan dan minuman serta pedagang makanan dan minuman yang melaksanakan usaha siang hari, untuk menata dagangannya sedemikian rupa agar tidak mencolok sehingga mendukung kekhususan orang yang menjalankan puasa ramadhan, menutup operasional usaha hiburan malam dan karaoke selama bulan ramadhan, waktu operasional usaha bioskop dilaksanakan selesai sholat tarawih, waktu operasional usaha rumah bola, usaha rumah milyar dan usaha panti pijat dilaksanakan mulai pukul wib, pemilik warung kios toko menjual jenis dagangan yang mendukung kekhususan ibadah puasa ramadhan dan menjaga ketertiban umum, penggunaan pengeras suara masjid serta lingkungan warga harus sudah diturunkan dimatikan pada pukul wib dan dapat digunakan kembalidengan perubahan petunjuk teknis penggunaan dana bantuan keuangan khusus propinsi jawa timur, perubahan petunjuk teknis dana alokasi khusus bidang keluarga berencana tahun anggaran perubahan alokasi iuran asuransi kesehatan dan adanya tambahan dana alokasi khusus pendukung program prioritas kabinet kerja p3k2) serta beberapa perubahan dalam kegiatan pada tahun anggarandinas koperasi usaha kecil dan menengah, badan penanggulangan bencana daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset dan dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energan. sekretaris daerah kota kediri kepala bagian hukum, ttd. maria karangnya, sh,kegiatandan mengoptimalkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka perlu adanya pedoman umumpelaksanaan kegiatkegiatan yang selanjutnya disebut pedoman umum adalah pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kota kediri pada tahun anggaranwajib menyusun organisasi pengadaan barang jasa pemerintah khususnya kom(sepuluh persen), tahap pra rancangan (dua puluh persen), tahap pengembangan y6( dua puluh lima persen), tahap rancangan gambar detail dan penyusunan rks serta rab (dua puluh lima persen), tahap pelelangan (lima persen), tahap pengawasan berkala (lima belas persen).manajemeketentuan mengenai biaya manajemen konstruksibangunan, biaya manajemen konstruksimanajemen konstruksipelaksanaan konstruksi dilapangan, yaitu tahap persiapan pengadaan konsultan perencana (lima persen), tahap review rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan (sepuluh persen), tahap pelelangan pemborong (lima persen),ampai dengan serah terima kedua pekerjaan 80y6 (delapan puluh persen)rumah cairan bupati pacitan peraturan daerah kabupaten pacitancitan nomor tahun tentang retribusi terminal umum untuk menyediakan dan memberikan pelayanan terminalrminal tersebut, maka penyediaan dan pemberian pelayanan terminal dikenakan retribusi daerah dengan nama retribusi terminalrminal semakin memadai sehingga kualitas dan kuantitas pelayanan terminalterminal fasilitas pelayanan tarif keterangan penyediaan lokasi parkir nan bus non ekonomi antar kota antar propinsi kali masuk .| bus ekonomi antar kota antar propinsi kali masuk bus non ekonomi antar kota dalam propinsi kali masuk bus ekonomi antar kota dalam propinsi lambat kali masuk mobil penumpang umum antar kota antar propinsi kali masuk ll. mobil penumpang umum antar kota dalam propinsi kali masuk penyediaan lokasi parkir malam hari terminal bus kali masuk mpu kali masuk |mck terminal bus nan mandi kali masuk kencing berak kali masuk kios terminal ploso nan tipe permanen tipe semi permanen kios terminal arjowinangun egg aan tipe permanen tipe semi permanen kios terminal ngadirojo, gunung, jeruk, ponorogo sub terminal gemaharjo kios losinstansi pemungut retribusi adalah instansi yang diserahi tugaskendaraan adalah suatu sarana angkutan dijalan yang terdiri, kios stand adalah bangunan ruangan yang disediakan diberjualan makanan dan minumrminalyediaan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh yang dipergunakan, dan jangka waktu penggunaterminal yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas terminalseri b)walikota kediri, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam penyelesaian tugas tugas pekerjaan luar jam kerja maka perlu memberiknomor tahun tenaga kontrak adalah pegawai non pegawai negeri sipil atau sebutan lain yang dikontrak oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dengan jangka waktu tertentusatuan kerja perangkat daerah. uanglama paling sedikit (satu) jam penuh. uang makankurang kurangnya selama (dan tenaga kontrak untuk melakukan kerja lembur dalam rangka menyelesaikan pekerjaan tertentu pk, bendahara pengeluaran dan ppt yang memuat jumlah jam lembur masing masing pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak pada hari hari melaksanakan kerja lembur dalampegawai negeri sipil dan tenaga kontrak yang melakukan kerja lemburbab pemberian dan pembayaran uang lembur pegawai negeri sipil dan tenaga kontrakdan tenaga kontrakdan tenaga kontrak yang diperintahkan. kepada pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak yang melakukan kerja lembur paling sedikit satutenaga kontrak adalah sebagai berikut pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor tenaga kontrakkerja sebesar dari besarnyakerja. pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak yang menjalankan kerja lembur diberikan uang makan lembur sebesar rp. (lima belas ribu ribu rupiah) setelah bekerja lembur sekurang kurangnya (dua) jam berturut turut dan diberikan paling banyak satu kali. dalam hal kerja lembur dilaksanakan pada hari libur kerja, pemberian uang makan lembur hanya dapat diberikan satu kali. bab iii pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak. uang lembur dan uang makan lembur dibayarkanlembur bagi pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ls). uang lembur dibayarkan rekening bendahara pengeluaranegawai negeri sipil golongan dan tenaga kontrak tidak dikenakan pajak, pegawai negeri sipil golongan iii dikenakan pajak sebesar 5y6, pegawai negeri sipil golongan dikenakan pajak sebesarlengkapi dengan:, surat setoran pajak ssp) format daftar pembayaran perhitungan uang lembur sebagaimana diubah pada huruf tercantum dalam lampiran peraturan walikota. bab ketentuan penutup pada saat peraturan walikota ini berlaku, maka keputusuni daftar perhitungan uang lembur skpd opd ann anta apn nnen ann fran mapel (te tee papan ganas aan aa, ada daan dapat ang aron nenek persen peran fear pan man isl is3lela lol ae. dna bea dna dansa dna bea dna se hai hoioeotiauvuo kena mengetahui: ppk bendahara pengeluaran kediri, .ooooekh kepala satuan kerja pengguna anggaran ppt kuasa pengguna anggaran pjs. walikota kediri salinan sesuai dengan aslinya a.n sekretaris daerah kota kediri ttd kepala bagian hukum, ttd. jadi yoyo setyo h.,s.h. pembina tingkat nipai dari isi, bahwa untuk terbitnya pelaksanaan perijinan angkutan dengan kendaraan bermotor umum serta untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat bidang angkutan penumpang dan barang perlu menyesuaikan ketentuan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan ijiangkutan kota seluruh indonesia: keputusan bersama menteri perhubungan dan menteri dalam negeri nomor tahun dal. beberapa ketentuan dalambaik mobil bus maupun mobil penumpangyang tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah. izin usaha adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum yang berdomisili dalam wilayah kota banjarbaru. izin trayek adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum yang melintasi jalan tertentu dalam trayek tetap dalam wilayah kota banjarbaru. izin operasi adalah izin yang diberikan kepada pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam wilayah kota banjarbaru tidak dalam trayek tetap dan teratungangkut bagasi. mobil barang khusus adalah kendaraan barang yang oleh karena sifat dan bentuknya harus memuat secara khususijin operasi adalah ijin yang diberikan oleh walikotawilayah kota banjarbaru, tidak dalam trayek. kartu pengawasan adalah kartu atau surat yang merupakan ijin trayek dan ijin operasi yang wajib dibawa oleh setiap mobil penumpang dan bus umum dalam kegiatannya melayani angkutan orang.jalan.n bermotor umum jalan. ketentuan diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikutketentuan diubah, disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut besarnya tarif angkutan orang adalah sebagai berikut: angkutan orang baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek dengan: mobil penumpang rp. (seratus lima puluh ribu rupiah), bus kecil rp. (dua ratus ribu rupiah): bus sedang rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bus besar rp. (tiga ratus ribu rupiah), kendaraan roda rp. (tujuh puluh lima ribu rupiah). angkutan barang dengan: mobil barang umum rp. (dua ratus ribu rupiah): mobil barang pengangkut bahan berbahaya rp. (dua ratus ribu rupiah): mobil barang pengangkut barang khusus rp. (dua ratus ribu rupiah): mobil barang pengangkut barang peti kemas: rp. (dua ratus ribu rupiah): mobil barang pengangkut alat berat rp. (dua ratustrayek tersebut atas ditetapkan untuk setiap tahun sebagai berikut: izin trayek baru rp. (satu juta rupiah) buah: izin trayek perpanjangan rp. (seratus ribu rupiah) buah, cc. mutasi pemegang hak balik nama izin trayek rp. (seratus lima puluhoperasi tersebut pada atas ditetapkan untuk setiap tahun sebagai berikut: izin operasi baru rp. (satu juta rupiah) buah: izin operasi perpanjangan rp. (seratus ribu rupiah) buah, cc. mutasi pemegang hak balik nama izin operasi rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) buahterminal dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kuningan, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang penyelenggaraan terminal telah diberlakukan peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang retribusi terminal: bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud hurufpada huruf dan perlu membentuk kembalibus kecil non bus adalah kendaraan bermotor angkutan penumpang umum untuk angkutan perkotaemudi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan penumpangngkutan penumpang umum adalah setiap kendaraan yang digerakkan dengan tenaga mesin dan dipergunakan untuk angkutan penumpang umumnggunaan terminal atau sub terminal yang khususi ketentuan penggunaan terminal dan sub terminal setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum, wajib masuk terminal. terminal dan sub terminal sebagaimana dimaksud pada ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati. babi nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas penggunaan fasilitasi lingkung bermotor angkutan penumpang umum yang masuk terminal atau sub terminal serta saat terjadinya retribusi terutang setiap pengemudi yang menggunakan terminal atau sub terminal, wajib membayar retribusi. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah angkutan kota dan angkutan pedesaan pada jaringan trayek dalam kabupaten kuningan sebesar rp. (seribu rupiah) per haripenumpang atau mobil bis kecil sebesar rp. (seribu lima ratus rupiah) per hari per terminal. ccsedang sebesar rp. (seribu lima ratus rupiah) per sekali masukbesar sebesar rp. (dua ribu lima ratus rupiah) per sekali masuk per terminterminal dipungut wilayah daerah. pemungutan retribusi terminal dilaksanakan oleh dinasei kabupaten kuningagea, bupati kuningan f37 cabang hamid sugandi diundangkan kuningan padatanggal desember agar daerah kabupaten,terminalsemakin ditingkatkan. untuk menjamin kelancaran, ketertiban arus lalu lintas kendaraan serta pelayanan dalam pemanfaatan terminal telah diterbitkan peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang retribusi terminal. dalam perkembangannya peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan perundang undangan yang adabus besar adalah kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dengan kapasitas tempat duduk orang atas bus sedang dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan pengusahaan, perlu mengatur kembaliperaturan pemerintah nomor tahun tentang wilayah pertambangan,ingkat wp, wilayah usaha pertambangan yang selanjutnya disingkat wup, wilayah pertambangan rakyat yang selanjutnya disingkat wpr, wilayah pencanangan negara yang selanjutnya disingkat wpn, wilayah izin usaha pertambangan yang selanjutnya disingkat tiup, wilayah izin usaha pertambangan khusus yang selanjutnya disingkat tiup,badan usaha, dan mentermineral radioaktif yang selanjutnya disebut wup radioaktif yang selanjutnya disebut tiup mineral logam adalah bagian dari wup mineral logambatubara yang selanjutnya disebut tiup batubara adalah bagian dari wup batubaramineral bukan logam yang selanjutnya disebut tiup mineral bukan logam adalah bagian dari wup mineral bukan logam yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan. wilayah izin usaha pertambangan batuan yang selanjutnya disebuipk operasi produksi mineral logam dsistem informasi wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut sistem informasiakhir adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan mengenai hasil akhir suatu kegiatan yang dilakukannyiapan dan penetapan tiup dan tiup, sistem informasi wp, tata cara pemberian tiup dan tiup, tata cara pemberian perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin, dan kab tahunan dan laporan. bab penyiapan dan penetapan tiup atau tiup bagian kesatu umum wilayah dalam dapat ditetapkan menjadi wup oleh menteri setelah ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil koordinasi dengan bupati wali kota. wup sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: wup radioaktif, wup mineral logam, wup batubara, wup mineral bukan logam, dan atau wup batuan. penetapan wup radioaktif, wup mineral logam, dan wup batubara oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam dapat berada bersama sama dengan wup mineral bukan logam dan atau wup batuan. menteri menetapkan tiup mineral logam dan atau tiup batubara dalam wup mineral logam dan atau wup batubara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pada wup radioaktif, wup mineral bukan logam, dan atau wup batuan ditemukan golongan komoditas tambang mineral logam atau batubara yang memiliki prospek untuk diusahakan, menteri menetapkan tiup mineral logam atau tiup batubara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penetapan tiup mineral logam atau tiup batubara sebagaimana dimaksud pada dan didasarkan atas: usulan gubernur, dan atau hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh menteri atau gubernur. penetapan tiup mineral logam atau tiup batubara sebagaimana dimaksud pada dilakukan bersamaan dengan penetapan wup mineral logam atau wup batubara. dalam hal pada wup radioaktif, wup mineral logam, dan atau wup batubara ditemukan golongan komoditas tambang mineral bukan logam dan atau batuan, menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tiup mineral bukan logam dan atau tiup batuan berdasarkan permohonan badan usaha, koperasi, atau perseorangan. dalam hal pada wup radioaktif akan diberikan tiup mineral logam, tiup batubara, tiup mineral bukan logam dan atau tiup batuan, menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya meminta pertimbangan teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenaganukliran. bagian kedua penyiapan tiup atau tiup mineral logam atau batubaradan informasi yang berasal dari: hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh menteri dan atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, hasil evaluasi terhadap tiup mineral logam atau tiup batubara yang dikembalikan atau diciutkan oleh pemegang iup, dan atau hasil evaluasi terhadap tiup mineral logam atau tiup batubara yang iup nya berakhir atau dicabut. direktur jenderal menyiapkan tiup berdasarkan data dan informasi yang berasal dari: wpn yang sudah berubah statusnya menjadi wup, hasil evaluasi terhadap tiup yang iup nya telah berakhir, hasil evaluasi terhadap tiup yang ipk nya telah berakhir, hasil evaluasi terhadap wilayah yang kontraknya telah berakhir atau determinasi, hasil evaluasi terhadap wilayah pkp2b yang perjanjiannya telah berakhir atau determinasi, dan atau hasil evaluasi terhadap tiup, tiup, wilayah kk, atau wilayah pkp2b yang dikembalikan atau diciutkan oleh pemegang iup, pemegang ipk, pemegang kk, atau pemegang pkp2b. penyiapan tiup dan atau tiup oleh direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan melalui evaluasi teknis dan atau ekonomi. dalam pelaksanaan evaluasi teknis dan atau ekonomi, sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal dapat membentuk tim penyiapan tiup dan atau tiup. tim penyiapan tiup dan atau tiup sebagaimana dimaksud pada melaporkan hasil evaluasi teknis dan atau ekonomi kepada direktur jenderal. direktur jenderal atas nama menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyiapan tiup dan atau tiup. berdasarkan hasil evaluasi teknis dan atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal menyusun usulan rencana penetapan tiup dan atau tiup yang memuat: lokasi, luas dan batas, harga kompensasi data informasi, dan informasi penggunaan lahan. usulan rencana penetapan tiup dan atau tiup sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh direktur jenderal dengan gubernur dan instansi terkait dalam rangka permintaan rekomendasi tiup dan atau tiup. rekomendasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada tiup mineral logam, tiup batubara, dan atau tiup. gubernur dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada harus berkoordinasi dengan bupati wali kota. rekomendasi oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan pada tiup dan atau tiup yang akan ditetapkan. direktur jenderal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada mengusulkan penetapan tiup dan atau tiup kepada menteri dengan melampirkan: koordinat tiup dan atau tiup, peta tiup dan atau tiup, harga kompensasi data informasi, dan informasi penggunaan lahan. koordinat dan peta tiup dan atau tiup sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai dengan format yang ditetapkan oleh direktur jenderal atas nama menteri.n atau data cadangan mineral logam atau batubarabagian ketiga penetapan tiup dan tiup mineral logam dan batubara menteri menetapkan tiup mineral logam, tiup batubara, tiup mineral logam, dan atau tiup batubara berdasarkan usulan direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam menteri dapat menolak usulan penetapan tiup mineral logam dan atau tiup batubara yang ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil evaluasi teknis dan atau ekonomi yang dilakukan oleh direktur jenderal. tiup mineral logam, tiup batubara, tiup mineral logam, tiup batubara, tiup mineral bukan logam, dan atau tiup batuan yang telah ditetapkan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merupakan kawasan peruntukan pertambangan. dalam hal pada lokasi tiup mineral logam atau tiup mineral logam ditemukan golongan komoditas tambang mineral logam yang bukan asosiasinya dan memiliki prospek untuk diusahakan, menteri dapat menetapkan tiup atau tiup baru. dalam hal pada lokasi tiup mineral logam, tiup batubara, tiup mineral logam, dan atau tiup batubara ditemukan golongan komoditas mineral logam atau batubara yang berbeda dan memiliki prospek untuk diusahakan, menteri dapat menetapkan tiup atau tiup baru. tiup baru sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh menteri berdasarkan: usulan gubernur, atau permohonan pemegang iup atautiup baru sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh menteri berdasarkan permohonan pemegangpemegang iup atau ipk yang berminat mengusahakan tiup atau tiup hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada dan harus membentuk badan usaha baru. ketentuan pembentukan badan usaha baru sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi badan usaha yang terbuka (go publik. apabila pemegang iup atau ipk tidak berminat atas komoditas tambang yang bukan asosiasi atau berbeda golongan sebagaimana dimaksud pada dan kesempatan perusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang. pihak lain yang mendapatkan tiup atau tiup melalui proses lelang harus berkoordinasi dengan pemegang iup atau ipk dengan difasilitasi menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. koordinasi sebagaimana dimaksud pada s8) dilakukan untuk penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan bersama. dalam hal pada tiup mineral bukan logam atau tiup batuan ditetapkan tiup mineral logam atau tiupdirektur jenderal atas nama menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penetapan tiup atau tiup. bab iii sistem informasi wilayah pertambangan sistem informasi dimaksudkan untuk penyeragaman: sistem koordinat: peta dasar yang diterbitkan oleh instansitiup, atau tiup radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan atau batubara. sistem informasi sebagaimana dimaksud pada menerapkan teknologi sistem informasi geografis yang bersifat universal.yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang geospasial. wup, wpr, wpn, tiup, wup, atau tiup digambarkan dalam peta situasi berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik serta menggunakan sistem koordinat sebagaimana dimaksud pada dan dicetak dalam orientasi potret pada kertas ukuran f4. peta wup, wpr, wpn, atau wup sebagaimana dimaksud pada mencantumkan: batas: batas administratif: cc.wdirektur jenderal atas nama menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyusunan kodifikasi tiup atau tiup. bab tata cara pemberian tiup dan tiup bagian kesatu tata cara pemberian tiup mineral bukan logam dan tiup batuan menteri atau gubernursebelum memberikan tiup mineral bukan logam dan tiup batuan sebagaimana dimaksud pada menteri harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan atau instansi pemerintah terkait, dan gubernur harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari bupati wali kota dan atau instansi terkait. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada berupa pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan, pada tiup mineral bukan logam dan tiup batuan. gubernur atau bupati wali pemberian tiup mineral bukan logam dan atau tiup batudministratif dan teknis atas permohonan badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil evaluasi administratif dan teknisnya permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan tiupnerbitkan surat perintah penyetoran pembayaran biaya pencanangan tiup mineral bukan logam dan atau tiup batuan kas negara kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam hal permohonan tiup diterima sebagaimana dimaksud pada gubernur hanya dapat menerbitkan tiup mineral bukan logam dan atau tiup batuan pada tiup mineral logam dan atau tiup batubara setelah ipk diterbitkan oleh menteri. direktur jenderal atas nama menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tiup mineral bukan logam dan atau tiup batuan kepada pemohon tiup setelah pemohon tiup memberikan tanda bukti setoran biaya pencanangan wilayah kas negara sebagaimana dimaksud dalam gubernur sebelum menerbitkan peta tiup mineral bukan logam atau tiup batuan wajib berkoordinasi dengan menteri jika berada pada: tiup mineral logam dan atau tiup batubara yang telah ditetapkan oleh menteri,iup batubara, dan cc. tiup mineral logam dan atau tiup batubara yang telah diberikan kepada pemegang ipk mineral logam atau ipk batubara. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mendapatkan rekomendasi dari direktur jenderal. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf untuk mendapatkan rekomendasi dari direktur jenderal dan persetujuan dari pemegang iup atau ipk berdasarkan perjanjian pemanfaatan lahan dan atau fasilitas penunjang bersama. direktur jenderal atas nama menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pemberian tiup mineral bukan logam dan atau tiup batuan. bagian kedua tata cara pemberian tiup mineral logam dan batubara tiup mineral logam, tiup batubara, tiup mineral logam, dan ataumenteri atau gubernur atau tiup batubara dilakukan dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan(website) resmi, dan atau kantor pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan bidang mineral dan batubara atau melalui laman (website) resmi. lelang tiup mineral logam dan tiup batubara dilakukan oleh: menteri untuk tiup mineral logam dan tiup batubara berada pada lintas wilayah daerah provinsi ataugubernur untuk tiup mineral logam dan tiup batubara berada dalam (satu) daerah provinsi ataurangka pelaksanaan lelang tiup mineral logam atau tiup batubara, dibentuk panitia lelang oleh: menteri, untuk panitia lelang tiup mineral logam atau tiup batubara yang berada lintas daerah provinsi dan atau wilayah laut lebih dari (dua belas) mil laut garis pantai, dan gubernur, untuk panitia lelang tiup mineral logam dan tiup batubara yang berada dalam (satu) daerah provinsi dan atau wilayah laut sampai dengan (dua belas) mil laut dari garis pantai. direktur jenderal atas nama menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyusunan, persyaratan, tugas dan wewenang keanggotaan panitia lelang. lelang tiup mineral logam atau tiup batubara dengan luas lebih kecil atau sama dengan (lima ratus) hektare diikuti oleh peserta yang terdiri atas: badan usaha, sebagai berikut: bumi setempat, atau badan usaha swasta nasional setempat, koperasi, dan atau perseorangan, terdiri atas: orangperseorangan, perusahaan komanditer, atau perusahaan firma. lelang tiup mineral logam atau tiup batubara dengan luas lebih besar dari (lima ratus) hektare diikuti oleh peserta yang terdiri atas: badan usaha, sebagai berikut: bumn, bumi, badan usaha swasta nasional, atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing, dan atau koperasi. direktur jenderal atas nama menteri menetapkan persyaratan peserta lelang tiup mineral logam atau tiup batubara sebagaimana dimaksud pada dan prosedur lelang tiup mineral logam danpanitia lelang tiup mineral logam dan tiup batubara wajib melaksanakan prosedur lelang sebagaimana dimaksud pada secara adil, transparan, dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat.tujuhtigadirektur jenderal atas nama menteri menetapkan pedoman pelaksanaan lelang tiup mineral logam dan tiup batubara. bagian ketiga tata cara pemberian tiup paragraf tata cara pemberian tiupdan atau tiup batubara. bumn dan bumi yang berminat mengusahakan tiup sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial. bumi sebagaimana dimaksud pada merupakan bumi yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota tempat tiup yang akan ditawarkan berada.6y0 (enam persen) untuk bumi yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten kota. dalam hal terhadap penawaran tiup sebagaimana dimaksud dalam hanya terdapat (satu)direktur jenderal atas nama menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pemberian tiup secara prioritas. paragraf tata cara pemberian tiup secara lelang menteri memberikan tiup dengan cara lelang kepada bumn dan bumi dalam hal terdapat lebih dari (satu) bumn atau bumi yang berminat terhadap penawaran tiup sebagaimana dimaksud dalam menteri menawarkan tiup kepada badan usaha swasta yang bergerak bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang dalam hal: tidak ada bumn dan bumi yang berminat terhadap penawaran tiup sebagaimana dimaksud dalam dan atau tidak ada bumn dan bumi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam menteri wajib mengumumkan rencana pelaksanaan lelang tiup sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan sebelum pelaksanaan lelang.kepemilik(enam persen)paling sedikitdirektur jenderal atas nama menteri menetapkan prosedur pelaksanaan lelang tiup sebagaimana dimaksud dalam bab tata cara pemberian perizinan bagian kesatu umumtjp. izin usaha bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan hurufgian kedua pemberian iup eksplorasi dan ipk eksplorasi paragrafataupk eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh menteri. paragraf tata cara pemberian iup eksplorasi atau ipk eksplorasi permohonan iup eksplorasi harus diajukan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lamaharus diajukan kepada menteri dalam jangka waktu paling lama (lima) hari kerja sejak: terbentuknya badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam atau badan usaha afiliasi menyertakan saham kepada bumi sebagaimana dimaksud dalam pemberian tiup kepada bumi dalam hal bumi tidak membentuk badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam bumiatau badan usaha swastaauruf dan hurufedengan ketentuan: setelah dievaluasi dan, atau tidak terdapat potensi sumber daya mineral atau batubara berdasarkan evaluasi dan verifikasi data terhadap laporan eksplorasi yang didahului permohonan pengembalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pelaksanaan iup eksplorasi atau ipk eksplorasi iup eksplorasi atau ipk eksplorasi meliputi tahapan paling lama: (delapan) tahun untuk iup eksplorasi mineral logam atau ipk eksplorasi mineral logam,(tiga) tahun, untuk: iup eksplorasi mineral bukan logam, atau iup eksplorasi batuan. bagian ketiga pemberian iup operasi produksi atau ipk operasi produksi paragrafpk operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh menteri. paragrafaatau ipk operasi produksi iup operasi produksi atau ipk operasi produksi meliputi tahapan kegiatan: konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, dan pengangkutan dan penjualan paling lama:atau. gubernur wajib menyerahkan dokumen iup eksplorasi atau, kepada menteri untuk disesuaikan iup eksplorasi atau iup operasi produksi nya. bagian keempat pemberian iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian paragrafatauparagrafataubagian kelima pemberian iup: menteri, apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan pada lintas daerah provinsi dan atau lintas negara, atau gubernur, apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan dalam (satu) daerah provinsi. paragraf tata cara pemberikomoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam, batubara, danangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada badan usaha, koperasi, atau perseorangan harus memenuhi persyaratan. paragraf pelaksanaangkutan dan penjualanup operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. bagian keenam pemberian izin usaha jasa pertambangan paragrafparagraf tata cara pemberian ipjp ipjp untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan aragrafpertambanganyangpjp. dalam pelaksanaan kegiatan penambangan pemegang ipjp hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (stripping) batuan tanah penutup dari pemegang iup operasi produksi atau ipk operasi produksi. dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambangmasyarakat melalui program kemitraan setelah mendapatkan persetujuan direktur jenderal atas nama menteri. masyarakat sekitar tambang sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki ipjp yang diterbitkan oleh gubernur. program kemitraan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemegang iup operasi produksi atau ipk operasi produksi dengan pemegang ipjp. program kemitraan berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: dilakukan pada wilayah yang telah ditentukan oleh pemegang iup operasi produksi atau ipk operasi produksi, dilakukan oleh koperasi atau perseorangan tidak menggunakan tenaga kerja asing, dan tidak didasarkan pada transaksi jual beli mineral aluvial hasil penggaliangian ketujuh perizinan dalam rangka penanaman modal asing dan iup operasi produksi untuk penjualdalam rangka pma diberikan oleh menteri. gubernuryang telah melakukan perubahan status dari mdn menjadi pma kepada menteri. menteri melakukan penyesuaisebagaimana dimaksud pada menjadi iup pma atau ipjp pma. badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki iup operasi produksi untuk penjualan.badan usaha sebagaimana dimaksud pada yang memanfaatkan mineral atau batubara yang tergali untuk kepentingan sendiri sepanjang tidak untuk mendapatkan keuntungan secara komersial, tidak wajib memiliki iup operasi produksi untuk penjualan. untuk mendapatkan iup operasi produksi untuk penjualan, badan usaha yang tidak bergerak bidang usaha pertambangan mineral dan batubara wajib mengajukan permohonan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. babj .etujuan kab tahunan dengan melampirkan perjanjian kerja sama jika berada dalam tiup atausesuai dengan persetujuan kab tahunan: dan melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang iup atau ipk lainnyamenteripenyesuaian terhadap perubahan metode penambanganss. atau tiup yang akan dimanfaatkan(competent person) sepanjang telah terdapat orang yang berkompeten (competent person) sesuai dengan atau ipkatau ipkatau tiup operasi produksi yang telah dipasang dan ditetapkan. kepala dinas daerah provinsi yang membidangi energi dan sumber daya mineralatauccwmenjamincc. mendapatkan persetujuan penggunaan tenaga kerja asing dari instansi yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan, mendapatkan persetujupenanggung jawab teknik dan lingkungankab tahunanwajib menyampaikan uji kesiapan (commissioning) kepadolahan dan atau pemurnian apabilaipk, atau pkp2b, kewajiban dan larangan pemegang ipjp paragraf hak pemegang ipjp berhak: melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usahanya, mengubah bidang usaha yang tercantum pada ipjp dengan menyampaikan permohonan perubahan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, dan cc. mendapatkan perpanjangan ipjp setelah memenuhi persyaratan. paragraf kewajiban pemegang ipjppertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi ipjp melalui pemegang iup atau ipk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,n melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ipjp. bagian keempat hak, kewajiban, dan larangan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan paragraf hakdan membangun dan atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualanangkutan dan penjualan wajib: menyampaikan salinan perjanjian kontrak dengan pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap kali melakukan penambahan kerja samacc. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya secara berkala setiap (tiga) bulan atau sewaktu waktu apabila dibutuhkan, dan menyampaikan laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh surveyor setiap bulan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan taklim. paragraf larangandirektur jenderal atas nama menteri menetapkan pedoman pelaksanaan: permohonan, evaluasi, dan penerbitan iup eksplorasi, ipk eksplorasi, dan iup operasi produksi untuk penjualan, permohonan, evaluasi, penerbitan, dan perpanjangpermohonan, evaluasi, dan persetujuan program kemitraan. bab vii rencana kerja anggaran biaya dan laporan bagian kesatu umumdan. bagian kedua rencana kerja dan anggaran biaya tahunan paragraf tata cara penyampaian rencana kerja dan anggaran biaya tahun: paling lambat (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnyauntuk kab tahunan pada tahun berjalan, dan paling cepat (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun taklim untuk kab tahunan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan. dalam halterbit setelah periode (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun taklim dalam jangka waktu: sebelum melakukan kegiatan untuk kab tahunan pada tahun berjalan, dan paling lambat sebelum berakhirnya tahun taklim untuk kab tahunan pada tahun berikutnya. paragraf tata cara evaluasi dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahunkab tahunan yang disampaikan olehkab tahunperbaikan atas kab tahunan dalam jangka waktu paling lambat (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan ataskab tahunan sebagaimana dimaksud pada dalam hal direktur jenderal atas nama menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atas kab tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ataudapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan kab tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengankab tahunan. bagian ketiga lapor, dan ipjp wajib menyusun dan menyampaikan laporan yang meliputi: laporan berkala laporan akhir, dan atau laporan khusus laporan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas laporan bulanan dan laporan triwulan. pemegang iup eksplorasi atau ipk eksplora,laporan konservasi,laporan pelaksanaan pascaterbang dalam rangka pencairan jaminan pascaterbangeksplorasi atau ipk eksploralengkap eksplorasi, dan laporan studi kelayaklaksanaan pemasangan tanda batas, dan laporan akhirpjpmelalui pemegang iup atau ipk yang meliputi: laporan pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambanganoperasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualrealisasi pembelian mineral atau batubara, dan laporan realisasi penjualan mineral atau batubara.khususmberitahuan awal kecelakaan, laporan pemberitahuan awal kejadian berbahaya, laporan pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja, laporan penyakit akibat kerja, laporan kasus lingkungan, laporan kajian teknis pertambangan, dan atau laporan audit eksternal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara. paragraf tata cara penyampaian laporan berkalwajib menyampaikan laporan berkala dalam bentuk laporan bulabulan kecuali untuk laporan kualitas air limbah pertambangan paling (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya tiap bul wajib menyampaikan laporan berkala dalam bentuk laporan triwultiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwul. paragraf tata cara penyampaian laporan akhir akhir. paragraf tata cara penyampaian laporan khususmberitahuan awal kecelakaan atau pemberitahuan awal kejadian berbahaya yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf sesaat setelah terjadinya awal kecelakaan atau awal kejadian berbahayawal kejadian akibat penyakit tenaga kerja yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf sesaat setelah awal kejadian akibat penyakitnyakit akibat kerja yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf sesaat setelah diketahui hasil diagnosis dan pemeriksasus lingkungan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat jam setelah terjadinya kasus lingkujian teknis pertambangan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf sesaat sebelum pelaksanaan perubahan kegiatan teknis pertambangan. paragraf tata cara evaluasi dan atau persetujuan laporlaporan bulanan atau laporan triwulpat memberikan tanggapan atas laporan bulanan atau laporan triwulanlaporan bulanan atau laporan triwulan, pemegang wajib menindaklanjuti tanggapan dalam jangka waktu paling lambat (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan sebagaimana dimaksud pada bagian keempat perubahan rencana kerja dan anggaran biaya dan laporandapat mengajukan (satu) kali perubahan kab tahunan pada tahun berjalan apabila terjadi perubahan tingkat kapasitas produksi. perubahan kab tahunan sebagaimana dimaksud pada diajukan setelahmenyampaikan laporan triwulan kedua dan paling lambat tanggal juli pada tahun berjalperubahan kab tahunan yang disampaiperubahan kab tahunan, pemegang iup eksplorasi atau ipk eksplorasi wajib menyampaikan perbaikan atas perubahan kab tahunan dalam jangka waktu paling lambat (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas perubahanperubahan kab tahunlaporkan perubahan penggunaan usaha jasa pertambangan pada tahun berjalanwajib menyampaikan perubahan laporan studi kelayakan jika terdapat perubahan variabel teknis, ekonomis, dan lingkungperubahan kab tahunan dan laporan. bagian kelima sistem informasi rencana kerja anggaran biaya tahunan dan laporan direktur jenderal atas nama menteri menyusun sistem informasi rencana kerja dan laporan mineral dan batubara. sistem informasi rencana kerja dan laporan sebagaimana dimaksud pada disusun untuk: menyeragamkan format: data dan informasi rencana kerja, data dan informasi laporan, evaluasi dan persetujuan rencana kerja, dan evaluasi dan persetujuan laporan, dan menyeragamkan proses: penyampaian rencana kerja dan laporan, pengelolaan data dari informasi rencana kerja dan laporan, dan pengelolaan arsip elektronik rencana kerja dan laporan. kab tahunan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf disampaikan dalam bentuk cetak (hardcore) dan data elektronik (softcopy). sistem informasi rencana kerja dan laporan sebagaimana dimaksud pada disusun dengan menggunakan teknologi sistem informasi yang bersifat universal. bab viiidd, atau sampai dengan huruf atau sampai dengan huruf huruf atau sampai dengan huruf atau huruf atau sampai dengan huruf huruf atau sampai dengan huruf huruf atau huruf huruf atau sampai dengan huruf huruf atau sampai dengan huruf huruf atau huruf atau atau sampai dengan atau sampai dengan huruf atau sampai dengan huruf atau sampai dengan atauangkutan dan penjualan yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf diberikan sanksi administratif berupaberkaitan dengan: pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang iup atau ipk berdasarkan putusan pengadilan, hasil evaluasi menteri atas iup operasi produksi yang dikeluarkan oleh gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik, cc. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini: atau hasil evaluasi penerbitan iup yang dilakukan oleh menteri gubernur sesuai kewenangannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain laikab tahunmemberikan ipk operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud dalamipipk operasi produksipusathasil perubahan bentuk pengusahaan mineral logam.kepada menteri melaluipada.padaperpanjangan. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: pemegang iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian yang telah memiliki kepala teknik tambang dan diangkat oleh kepala inspektur tambang diakui sebagai penanggung jawab teknik dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini, persetujuan program kemitraan mineral aluvial yang telah diterbitkan oleh menteri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini, tanda registrasi tidak lagi diperlukan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan non inti, tanda registrasi untuk pengangkutan dan penjualan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan menteri ini wajib mengajukan permohonan penyesuaian menjadi iup operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini dalam jangka waktu paling lambat (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan menteri ini, kab tahunan yang telah disampaikan dan atau telah disetujui oleh menteri melalui direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum diundangkannya peraturan menteri ini tetap diakui sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pertambangan, serta harus disesuaikan dengan peraturan menteri ini khusus terkait dengan jenis perizinan yang persetujuannya diterbitkan dalam kab tahunan, ketentuan mengenai persetujuan kab tahunandan pkp2b, tahap kegiatan dan pkp2b disesuaikan menjadi: tahap kegiatan eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,, penyesuaian tahap kegiatan dan pkp2b sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat (enam) bulan sejak peraturan menteri ini diundangkan, dan pkp2b yang masih memiliki tahap kegiatan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf,huruf, rekomendasi eksportir terdaftar persetujuan ekspor timah murni batangan tidak lagi diperlukan sebagai dasar untuk memperoleh pengakuan sebagai eksportir terdaftar persetujuan ekspor timah murni batangan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, il. rekomendasi eksportir terdaftar batubara tidak lagi diperlukan sebagai dasar untuk memperoleh pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: status clear and clean dan atau sertifikat clear and clean yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku, iup mineral bukan logam dan iup batuan yang diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan menteri ini tidak memerlukan status clear and clean dan atau sertifikat clear and clean, dan iup yang diterbitkan setelah diundangkannya peraturan menteri ini tidak memerlukan status clear and clean. bab ketentuan penutup sistem informasi rencana kerja dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam jangka waktu paling lambatperaturan direktur jenderal mineral dan batubara nomor djb tanggal agustus tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi eksportir terdaftar batubara, peraturan direktur jenderal mineral dan batubara nomor djb tanggal juli tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi eksportir terdaftar dan persetujuan ekspor timah murni bat" biro hukum from atrofi nip3i seniuntuk peralatan manfaaterapan konservasi energi melalui efisiensi konsumsi penggunaan energi pada peralatan manfaat energi, perlu mengatur penerapan standar kinerja energi minimum untuk peralatan manfaat energi yang diperdagangkan wilayah negara kesatuan republik indonesia secara lebih komprehensif, bahwa untuk melindungi dan memberikan informasi kepada pengguna energi dalam pemilihan peralatan manfaat energi yang hemat energi, perlu menerapkan kewajiban pencantuman tanda standar kinerja energi minimum atau tanda label hemat energi pada peralatan manfaat energi, bahwauntuk peranti pengkondisian udara. babiyang diizinkan untuk peralatan manfaat energi. label tanda hemat energi adalah label yang menyatakan produk peralatan manfaat energi telah memenuhi syarat hemat energi tertentu. peralatan manfaat energi adalah peranti, perangkat, atau fasilitas yang dalam pengoperasiannya memanfaatkan energi atau sumber energilatan manfaat energisi hemat energi adalah kegiatan penilaian kesesuaian hemat energi untuk peralatan manfaat energi berdasarkan sni iso iec mengenai penilaian kesesuaian fundamental sertifikasi produk dan panduan skema sertifikasi produk atau perubahannya. lembaga sertifikasi produk.latan manfaat energi berdasarkan standar pengelolaan lembaga sertifikasi produk sesuai dengan sni iso iec mengenailatan manfaat energi berdasarkan standar pengelolaan laboratorium pengujian sesuai dengan sni iso iec mengenai persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi atau perubahannylatan manfaat energi. importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukan peralatan manfaat energi dalam daerah pabean indonesia. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energrodusen dalam negeri dan importir wajib menerapkan skema pada peralatan manfaat energi yang akan diperdagangkan wilayah negara kesatuan republik indonesia. penerapan skema sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pencantuman tanda skema atau pencantuman label tanda hemat energi. bab pelaksanaan penerapan skema bagian kesatu pencantuman tanda skema tanda skema sebagaimana dimaksud dalam menunjukkan peralatan manfaat energi telah memenuhi batas minimal efisiensi energi dan kriteria skema yang dipersyaratkan. tanda skema sebagaimana dimaksud pada dicantumkan pada produk peralatan manfaat energi. pencantuman tanda skema sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada setiap jenis peralatan manfaat energi sesuai dengan kriteria skema, bentuk, dan spesifikasi tanda skema. jenis peralatan manfaat energi, kriteria skema, bentuk dan spesifikasi tanda skema sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri melalui direktur jenderal. bagian kedua pencantuman label tanda hemat energi label tanda hemat energi sebagaimana dimaksud dalam menunjukkan tingkat hemat energi pada peralatan manfaat energi. tingkat hemat energi sebagaimana dimaksud pada digambarkan dalam jumlah bintang dengan nilai tertentu. nilai tingkat hemat energi sebagaimana dimaksud pada yang dicantumkan, wajib sesuai dengan nilai kinerja energi. label tanda hemat energi sebagaimana dimaksud pada dicantumkan pada produk dan atau kemasan peralatan manfaat energi. pencantuman label tanda hemat energi sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada setiap jenis peralatan manfaat energi sesuai dengan nilai tingkat hemat energi, bentuk dan spesifikasi label tanda hemat energi. jenis peralatan manfaat energi, nilai tingkat hemat energi, bentuk dan spesifikasi label tanda hemat energi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri melalui direktur jenderal. bagian ketiga sertifikasi hemat energi untuk melakukan pencantuman tanda skema sebagaimana dimaksud dalam atauwajib memiliki sertifikat hemat energi. sertifikat hemat energi sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh pro melalui sertifikasi hemat energi. tipe sertifikasi hemat energi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri melalui direktur jenderal untuk setiap jenis peralatan manfaat energi. untuk memperoleh sertifikat hemat energi sebagaimana dimaksud dalam produsen dalam negeri dan importir mengajukan permohonan sertifikasi hemat energi kepada pro. permohonan sebagaimana dimaksud pada dibuat secara tertulis dengan dilengkapi dokumen paling sedikit meliputi: fotokopi izin usaha: nomor pokok wajib pajak, surat keterangan fiskal, fotokopi sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan sni iso mengenai sistem manajemen mutu persyaratan atau perubahannya, dan sampel uji peralatan manfaat energi. dalam hal produsen dalam negeri dan importir belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada huruf produsen dalam negeri dan importir dapat menggunakan sertifikat sistem manajemen mutu lainnya yang setara yang memiliki lingkup peralatan manfaat energi. sistem manajemen mutu lainnya sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan untuk menerapkan sni iso mengenai sistem manajemen mutu persyaratan atau perubahannya. pro sebagaimana dimaksud dalam menerbitkan sertifikat hemat energi berdasarkan hasil pengujian kinerja peralatan manfaat energi yang dilakukan oleh laboratorium pengujian. pengujian kinerja peralatan manfaat energi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menentukan tingkat hemat energi berdasarkan sni dan atau persyaratan teknis yang berlaku. tingkat hemat energi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan pengukuran nilai kinerja energi untuk peralatan manfaat energi. prosedur pengujian kinerja peralatan manfaat energi dan persyaratan teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri melalui direktur jenderal. sertifikat hemat energi yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit mencantumkan: nomor sertifikat hemat energi: nama dan alamat produsen dalam negeri atau importir, cc. nama dan alamat produsen asal untuk peralatan manfaat energi yang diimpor, merek, jenis, tipe, dan kapasitas daya volume diameter peralatan manfaat energi, nilai kinerja energi dan atau jumlah bintangempat) tahun dan dapat diperpanjang. dalam hal selama masa berlaku sertifikat hemat energi terjadi perubahan teknis pada peralatan manfaat energi yang mempengaruhi nilai kinerja energi, sertifikat hemat energi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak berlaku. dalam hal masa berlaku sertifikat hemat energi sebagaimana dimaksud dalam (l) telah berakhir, produsen dalam negeri dan importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat hemat energi sebagaimana dimaksud dalam kepada pro. jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk (satu) kali perpanjangan dengan jangka waktu paling lama (empat) tahun. permohonan perpanjangan sertifikat hemat energi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara pengujian kinerja sebagaimana dimaksud dalam dan pro wajib menyampaikan salinan sertifikat hemat energi yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam kepada direktur jenderal(l) paling lambat (lima) hari kerja sejak penerbitan sertifikat hemat energi. berdasarkan penyampaian salinan sertifikat hemat energi sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal menyampaikan kepada lembaga national single window. bagian keempat lembaga sertifikasi produk pro yang dapat menerbitkan sertifikat hemat energi sebagaimana dimaksud dalam harus terakreditasi oleh kan untuk ruang lingkup peralatan manfaat energi. pro sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh menteri melalui direktur jenderal. penunjukan propro untuk ruang lingkup peralatan manfaat energi oleh kan, profil pro: daftar auditor yang telah tersertifikasi:bukti pengalaman dan kemampuan sebagai pro. dalam hal jangka waktu penunjukan pro sebagaimana dimaksud pada telah berakhir, pimpinan pro dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu penunjukan propenerbitan sertifikat hemat energi selama penunjukan. perpanjangan jangka waktu penunjukkan pro sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (empat) tahun untuk setiap kali perpanjangan. (l) dalam hal propro yang terakreditasi untuk peralatan manfaat energi lainnya. penunjukan propro, daftar auditor yang telah tersertifikasi,pengalaman dan kemampuan sebagai pro untuk ruang lingkup yang sejenis. propaling lambat (dua) tahun sejak penunjukan. dalam hal pro sebagaimana dimaksud pada tidak terakreditasi oleh kan dalam jangka waktu (dua) tahun, pro tidak dapat ditunjuk kembali untuk melakukan penerbitan sertifikat hemat energi. timprolima laboratorium uji pro sebagaimana dimaksud dalam dan harus menggunakan laboratorium pengujian yang terakreditasi oleh kan. laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada harus ditunjuk oleh menteri melalui direktur jenderal. penunjukan laboratorium pengujianlaboratorium pengujian untuk ruang lingkup peralatan manfaat energi oleh kan, profil laboratorium pengujian, daftar teknisi yang kompeten, dan bukti pengalaman dan kemampuan sebagai laboratorium pengujian. dalam hal jangka waktu penunjukan laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada telah berakhir, pimpinan laboratorium pengujian dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu penunjukan laboratorium pengujianhasil pengujian selama penunjukan. perpanjangan jangka waktu penunjukan laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (empat) tahun untuk setiap kali perpanjangan. dalam hal laboratorium pengujianlaboratorium pengujian terakreditasi untuk peralatan manfaat energi lainnya. penunjukan laboratorium pengujianlaboratorium pengujian, daftar teknisi yang kompeten, dan cc. pengalaman dan kemampuan sebagai laboratorium pengujian untuk ruang lingkup yang sejenis. laboratorium pengujiandalam jangka waktu paling lambat (dua) tahun sejak penunjukan. dalam hal laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada belum terakreditasi oleh kan dalam jangka waktu (dua) tahun, laboratorium pengujian yang belum terakreditasi tidak dapat ditunjuk kembali untuk melakukan pengujian evaluasi tim evaluasis5)verifikasilaboratorium pengujianenam pengecualian kewajiban sertifikat hemat energi untuk produk peralatan manfaat energi yang diimpor sebagai: sampel pengujian efisiensi energi, sampel ujidikecualikan dari kewajiban pemenuhan sertifikat hemat energi. jumlah produk peralatan manfaat energi untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri melalui direktur jenderal. bab iii pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan skema pada peralatan manfaat energi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh direktur jenderal. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal dapat berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait. (l) pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan terhadap: produsen dalam negeri, importir, pro dan laboratorium uji yang ditunjuk oleh direktur jenderal: dan masyarakat. pembinaan sebagaimana pada dilaksanakan melalui: bimbingan administrasi dsebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan terhadap: pencantuman tanda skema atau pencantuman label tanda hemat energi, kesesuaian tanda skema yang dicantumkan pada peralatan manfaat energi dengan kinerja energi,. pengawasan terhadap penerapan skema pada peralatan manfaat energi sebagaimana dimaksud pada terhadap barang impor dilaksanakan setelah keluar dari kawasan pabean. pengawasan terhadap kesesuaian tanda skema yang dicantumkan pada peralatan manfaat energi dengan kinerja energi sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf dilaksanakan melalui uji petik terhadap peralatan manfaat energi yang diperdagangkan wilayah negara kesatuan republik indonesia. untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada (l), menteri melalui direktur jenderal menetapkan besaran toleransi ketidaksesuaian antara hasil uji petik dengan nilai skema. produsen dalam negeri dan importir sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan setiap (tiga) bulan mengenai: merek, tipe, jenis, atau model, kapasitas daya volume diameter, dan jumlah, peralatan manfaat energi yang diproduksi dan atau diimpor. laporan sebagaimana dimaksud pada (l) disampaikan kepada direktur jenderal. bab sanksi produsen dalam negeri dan importir sebagaimana dimaksud dalam yang melakukan pelanggaran: kesesuaian nilai tingkat hemat energi dalam label tanda hemat energi yang dicantumkan pada peralatan manfaat energi dengan nilai kinerja energi sebagaimana dimaksud dalam dan melewati batas toleransiampaikan lapo peringatan tertulis yangatau importir yang dikenai sanksi peringatan tertulis belumrekomendasi kepada pro untuk tidak menerbitkan sertifikat hemat energi pada permohonan berikutnya yang diajukan oleh produsen dalam negeri atau importir. pro yang tidak menyampaikan salinan sertifikat hemat energi. dalam hal pro yang dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada belum melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu (lima) hari kerja, direktur jenderal memberikan sanksi berupa pencabutan penunjukan. produsen dalam negeri dan importir sebagaimana dimaksud dalam yang: tidak mencantumkan tanda skema pada peralatan manfaat energi sebagaimana dimaksud dalam tidak mencantumkan label tanda hemat energi pada peralatan manfaat energi sebagaimana dimaksud dalam atau cc. mencantumkan tanda skema atau mencantumkan label tanda hemat energi pada peralatan manfaat energi yang masa berlaku sertifikat hemat energinya telah berakhir atau sertifikat hemat energi tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam dan dikenai sanksi. sanksi sebagaimana dimaksud pada berupa: penarikan peralatan manfaat energi dari peredaran bagi produsen dalam negeri, ataubagi importir. tata caraperalatan manfaat energi dari peredaran, perintah untuk ekspor, atau pemusnahan peralatan manfaat energi sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada produsen dalam negeri atau importir. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: hasil pengujian lampu swabalast dari laboratorium pengujian yang telah ditetapkan sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku untuk satu kali pengajuan sertifikat hemat energi, produsen dalam negeri dan importir lampu swabalast yang telah memiliki penetapan hasil pengujian sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku, harus mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hemat energi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini dalam jangka waktu paling lambat (dua belas) bulan sejak peraturan menteri ini mulai berlaku, sertifikat hemat energi peranti pengkondisian udara yang diterbitkan atau ditetapkan sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu sertifikat hemat energi berakhir, dan pro yang sudah ditunjuk sebelum peraturan menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu penunjukan berakhir18 tahun tentang pembubuhan label tanda hemat energi untuk lampu swabalast |
k, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian energi dan sumber daya mineralkementerian energi dan sumber daya mineralketentu pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengelolaan sumber daya manusi pembinaan dan dukungan administrasi sumber daya manusia aparatur sipil negara, penyusunan rencana kebutuhan dan dan penyiapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara, pelaksanaan mutasi, kepangkatan, dan pemberhentian pegawai, serta pengelolaan jabatan fungsionalpenyiapan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat pada organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan dan pembinaannya bawah koordinasi menteri, dan pelaksanaan urusan tata usahaurusan ketatausahaan. bagian kelima biro organisasi dan tata laksana biro organisasi dan tata laksana , serta program manajemen perubah, kelompok jabatan fungsional. bagian keenam biro keuangan biro keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kelompok jabatan fungsionalkeputusan ketetapan, penelaahan hukum, sertadan keputusan ketetapan, penelaahan dan pertimbangan hukum, serta advokasi hukum dan informasi hukum, penyusunan peraturan perundang undangan dan keputusan ketetap kelompok jabatan fungsional. bagian kedelapan biro umum biro umum mempunyai tugas melaksanaksertapengelolaan layanan pengadaan barang jasa, pengeloldan pelaksanaan tata usaha biro. biro umum terdiri atas: bagian tata usaha dan protokol, bagian rumah tangga dan pemeliharaan, bagian layanan pengadaan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian tata usaha dan protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kearsip, penyiapan bahan koordinasi pembinaan, penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengelolaan kearsipan, penyiapan bahan koordinasi pembinaan ketatausahaan kementerian, dan pelaksanaan urusan tata usaha birosubbagian protokol, dan kelompok jabatan fungsional. subbagian tata usaha menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha menteri serta penyiapan bahan koordinasi pembinaan ketatausahaan kementerian,protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi. bagian rumah tangga dan pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan urusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian rumah tangga dan pemeliharaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan menteri dan sekretariat jenderal, ddan pemeliharaankelompok jabatan fungsional. subbagian rumah tangga menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kerumahtanggaan dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan menteri. subbagian rumah tangga sekretariat jenderal mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan sekretariat jenderal. subbagian pemeliharaan mempunyai tugas melakuklayanan pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang jasa pemerintah, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan teknis pengadaan barang jasa lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada meliputi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa dalam negeri, penyiapan koordinasi pembinaan dan pengelolaan kerja sama regional dan multilateral, penyiapan koordinasi pembinaan dan pengelolaan kerja samaatas kelompok jabatan fungsionallaksanamberian bimbingan teknis dan supervisievaluasi dan pelapor. direktorat pembinaan program minyak dan gas bumi terdiri atas kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungusaha hilir minyak dan gas bumi terdiri atas kelompok jabatan fungsionalalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddan penyiapan pelaksanaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsionallaksanarogram ketenagalistrikan terdiri atas kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional: kelompok jabatan fungsional. direktorat pembinaan pengusahaan mineral terdiri atasevaluasi dan pelapor. direktorat konservasi energi terdiri atas kelompok jabatan fungsionalsertamberian bimbingan teknis dan supervisievaluasi dan pelapordan pelaksanaanngawasan pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, dan kelompok jabatan fungsionalenergi dan sumber daya miner,laksanaan advokasi hukum,dan kerumahtanggaanpengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapkerumahtanggaan, barang milik negara dan keprotokolan, perencanaan pengadaan barang jasa, dan cc. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, serta kearsipbarang milik negara, dan keprotokolan, serta perencanaan pengadaan barang jasa, dan badan pengelola migas acehcc. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dan atau audit investigaspenetapan status tindak lanjut hasil pengawasan, pengawasan kepatuhan untuk manajemen risiko dan pengendalian intern, pelaksanaan analisis dan evaluasi dalam rangka pengembangan kegiatan pengawasan inspektorat jenderal, pelaksanaan koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,ayoritas sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko indeks, serta pemantauan dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup kementerian, pelaksanaan koordinasi kegiatan pengembangan profesi pengawasan intern, penjaminan kualitas (quality assurance) dan telaah sejawat (peer review)lingkungan badan geologi: koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaanrlengkapan, dokumentasi, barang milik negara sekretariat badan geologiserta kerja sama, dan pembinaan jabatan fungsional penyelidik bumi dan pengamat gunungapi. sekretariat badangeologigeologi: dan informasi, pelaksanaan perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan, serta perencanaan pengadaan barang jasa, dan pengelolaan barang milik negara sekretariat badan geologiuangan, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, publikasi, pengelolaan informasi,rvei geologi. susunan organisasi pusat surveielitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineraldokumentasi, perpustakaan, dserta koordinasilaksanaan urusanpelaksanaan urusan perpustakaan dan koordinasi pengelolaan hak kekayaan intelektualsanakan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, kesekretariatan, keprotokolan, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan, pemeliharaan, serta inventarisasi sarana prasarana dan konservasi energ, serta pelayanan jasapenyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengurusan kerugianpengelolaan pengetahuan, dan inovasi, serta pelayanan jasa, serta pelayanan jasagembangan sumber daya manusia energi dan sumber daya mineraldankerumahtanggaan, perlengkapan,koordinasi pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengelolaan dokumentasi dan informasi, sertadan keprotokolan, serta pengelolaan barang milik negara,hak kekayaan intelektual, dan, pelaksanaan keprotokolan, perlengkapan, kerumahtanggaan, serta perencanaan pengadaan barang jasa, dan pengelolaan barang milik negaraketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi serta manajemen energ,minyak dan gas bumgeologi, mineral, dan batubara, cc. penyusunan perencanaan dan standardgembangan sumber daya manusia serta sertifikasi kompetensi bidang geologi, mineral, dan batubarapengembangan sumber daya manusia bidang geologi, mineral, dan batubara: dan pelaksanaan administrasi pusat pengembangan sumber daya manusia bidang, serta pengelolaan kerja samgembangan sumber daya manusia bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi, pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan teknologi informasi dan komunikasi, serta publikasi pengembangan sumber daya manusia bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasdan teknologi informasibidang serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,, penyiapan penetapan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi objek vital nasional bidang, pemantauan, evaluasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan administrasi keuangan serta pelaksanaan urusan hukum,poran pada pusat, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, dan pelaporan pada pusat pengelolaan barang milik negarapada pusat pengelolaan barang milik negara. bab kelompokan pembentukan kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh menteri. bab xvviikementerian dengan lembaga lain yang terkait baik pusat maupun daerah. setiap pimpinan unit organisasienergi dan sumber daya minerawasi pelaksanaan tugas bawahan masing masing. apabila dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud padpada anggaran pendapatan dan belanja negara. bab ketentuan lain lain pusat data dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral karena sifat tugas dan fungsinya, memberikan dukungan dalam pengelolaan layanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral. dukungan dalam pengelolaan layanan pengadaan barang jasa pemerintahdan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab layanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektroniklingkunganlingkungan badan penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional yang terdiri atasdapat terdiri atas beberapa kelompok pelaksana litbangm.idris shite ata cet yai non, nan menteri jenderal jenderalieprenacateremani| miweratan danwonseevaa lil soroti energi dan sumber manusia energi gas bumi batubara energi daya mineral dandata pusat staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam informasi energi dan pengelolaan barang staf ahli bidang lingkungan hidup dan tata ruang sumber daya mineral struktur organisasi sekretariat jenderal kementerian energi dan sumber daya mineral menteri sekretariat jenderal biro pusat data biro biro sumber organisasi biro biro biro layanan informasi pengelolaan perencanaan daya manusia dan tata keuangan hukum umum informasi energia barang milik laksana publik, dan sumberdaya negara kerja sama mineral struktur organisasi biro perencanaan sekretariat jenderal biro perencanaan t" ee:).)@# # kelompok jabatan struktur organisasi biro sumber daya manusia sekretariat jenderal biro sumber daya manusia subbagian tata usaha w ekelompok jabatan aan struktur organisasi biro keuangan sekretariat jenderal biro keuangan kelompok jabatan aan struktur organisasi biro hukum sekretariat jenderal biro hukum kelompok jabatan struktur organisasi biro umum sekretariat jenderal biro umum bagian bagian bagian tata usaha dan rumah tangga layanan protokol dan pengadaan pemeliharaan subbagian subbagian tata usaha rumah tangga menteri menteri subbagian tata usaha subbagian rumah sekretaris tangga jenderal sekretariat jenderal subbagian tata usaha staf ahli subbagian pemeliharaan subbagian protokol kelompok jabatan fungsional pm .kelompok jabatan ' ' 'direktorat pembinaan usaha pembinaan usaha perencanaan dan teknik dan pembinaan program pembangunan minyak dan gas bumi hulu hilir infrastruktur lingkungan minyak dan gas bumi minyak dan gas bumi var pumum subbagian perlengkapan dan rumah tangga ama ama kelompok jabatan amwww . nan | , kelompok jabatankelompok jabatankelompok jabatan:e ee. kelompok jabatankelompok jabatanteknik dan pembinaan program bee aaa apan pengusahaan lingkungmawas, kelompok jabatan .".kelompok jabatankelompok jabatteknik dan mineral dan pengusahaan pengusahaan mineral dan batubara mineral batubara batubara bekelompok jabatankelompok jabatankelompok jabatankelompok jabatan' www kelompok jabatan 'direktorat aneka energi baru direktorat perencanaan dan panas bumi bioenergi dan energi konservasienergi o infrastruktur terbarukanwww kelompok jabatan 'www ankelompok jabatan 'www . nan | , kelompok jabatansubdirektorat pengawasan pembangunan infrastruktur energi baru, terbarukan dan seksi pembangunan infrastruktur aneka energi baru, terbarukan dan konservasi energi seksi pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur kelompok jabatanumum subbagian rumah tangga ama kelompok jabatan ama men men struktur organisasi inspektorat is.dumum subbagian perlengkapan dan rumah tangga kelompok jabatan a n,umum kelompok jabatan ouo71717j7j1juri,umum kelompok jabatanumum kelompok jabatan struktur organisasi pusat survei geologi badan geologi pusat survei geologi bagian umum kelompok jabatpusat ebi log pangan teknologi penelitian dan pengembangan| penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan, energi teknologi minyak dan gas bumi baru, terbarukan, dan mineral dan batubara geologi kelautan migasumum subbagian perlengkapan dan rumah tangga w kelompok jabatakelompok jabatan ouo71717j7j1juri,, minyak dan gas bumi geologi, mineral, dan aparatur dan konservasi energi batubarasumber daya manusia energi dan sumber daya mineral bagian umum subbagian perlengkapan dan rumah tangga ama kelompok jabatan na.umum kelompok jabatan i1jituumum kelompok jabatan i1jitu struktur organisasi pusat data dan teknologi informasibagian umum kelompok jabatan wwumum ouo menteri energi dan sumber daya mineral kelompok jabatan salinan sesuai dengan aslinya fungsional republik indonesia, kementerian energi dan sumber daya mineral sat biro hukum, . .a h arifin tarif |
lia ldalam pelaksanaan pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas dan lelang pada kegiatan usaha pertambangan, perlu mengatur kembalibahwa ketentuan mengenai penyertaan saham pada pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas dan lelangsudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam kegiatan usaha bidang pertambangan mineral dan batubaradan usaha milik daerah paling sedikit 10y6penyertaan saham bumn dan bumi dalam badan usaha baru sebagai perusahaan patungan joint venture) atau badan usaha afiliasi bumn sebagaimana dimaksud pada paling sedikit 51y6 (lima puluh satu persen). bumn dapat menawarkan penyertaan saham dalam badan usaha baru sebagai perusahaan patungan (joint venture) atau badan usaha afiliasi bumn sebagaimana dimaksud pada kepada badan usaha swasta yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri. dalam hal terhadap penawaran tiup sebagaimana dimaksud dalam hanya terdapat (satusebesar, il. melakukan pengalihan saham sehingga kepemilikan saham bumn dann, dan melakukan pengalihan saham sehingga kepemilikan sahamalan (gx m.idris shite ata cet yai non, nan la |
v1pemanfaatan sumber energi guna mendukung terwujudnya bauran energi yang optimal sebagai kebijakan energi nasional, perlu mengatur pelaksanaan pengelolaan gas suar, bahwa. babigas suar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan atau gas bumi atau pengolahan minyak dan atau gas bumi yang akan dibakar pada suar secara terus menerus maupun yang tidak terus menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin. suar adalah instalasi yang berfungsi untuk membakar gas suar, yang dapat berupa suar bertekanan rendah (low pressure flare), suar bertekanan menengah (medium pressure flare), dan suar bertekanan tinggi (high pressure flare). pembakaran gas suar laring) yang selanjutnya disebut pembakaran gas suar adalah pembakaran gas suar pada suar baik vertikal maupun horizontal secara terus menerus maupun tidak terus menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin. pembakaran gas suar rutin adalah pembakaran gas suar dalam kondisi normal, dimana kondisi geologi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan injeksi gas, tidak ada fasilitas untuk melakukan injeksi gas, atau tidak ada pemanfaatan gas suar untuk keperluan sendiri atau keperluan lainnya. pembakaran gas suar untuk keselamatan adalah pembakaran gas suar dalam rangka memastikan keselamatan operasi minyak dan gas bumi. pembakaran gas suar tidak rutin adalah pembakaran gas suar selain pembakaran gas suar rutin dan pembakaran gas suar untuk keselamatan. pemanfaatan gas suar adalah kegiatan pemakaian gas suar baik untuk keperluan sendiri maupun keperluan lain oleh kontraktor atau pemegang izin usaha pengolahan dan atau niaga minyak dan atau gas bumi dan atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. gas pengotor adalah senyawa non hidrokarbon yang terkandung dalam gas bumi atau gas ikutan (associated gas) yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak dan atau gas bumi. kondisi operasi tidak normal adalah kondisi operasi luar parameter desain operasi yang masih dapat dikendalikan, meliputi kondisi pada saat menghidupkan (start up), mematikan (shutdown), mengalami gangguan (upset), commissioning, commissioning, dilaksanakan pemeliharaan, dan atau malfungsi dari fasilitas atau unit proses produksi atau peralatlapangan gas bumi adalah area dari wilayah kerja dimana terdapat produksi gaslapangan minyak bumi adalah area dari wilayah kerja dimana terdapat produksi minyakbadan usaha pemegang izin usaha pengolahan adalah badan usaha yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi.atau produkmil laut). kontraktor dan badan usaha pemegang izin usaha pengolahan wajib melakukan pengelolaan gas suar. pengelolaan gas suar sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan: pemanfaatan gas suar, dan atau pembakaran gas suar. kontraktor wajib menyusun rencana pengelolaan gas suar pada lapangan minyak bumi dan atau lapangan gas bumi dalam suatu rencana pengembangan lapangan plan development) untuk pertama kali atau rencana pengembangan lapangan selanjutnya. kontraktor dan badan usaha pemegang izin usaha pengolahan sebagaimana dimaksud dalam harus mengutamakan pemanfaatan gas suar. pembakaran gas suar sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh kontraktor atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan dalam hal: pembakaran gas suar rutin, pembakaran gas suar tidak rutin, pembakaran gas suar untuk keselamatan, pembakaran gas suar dari gas bertekanan rendah dan atau pembakaran gas suar dengan kandungan rata rata gas pengotor lebih besar dari (lima puluh persen) mole yang berdasarkan kajian teknis dan keekonomian belum atau tidak dapat dimanfaatkan, kondisi atau peristiwa maupun rangkaian peristiwa akibat kegagalan sistem peralatan atau instalasi yang dapat mengancam atau membahayakan keselamatan jiwa manusia baik pekerja dan atau masyarakat sekitar atau dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, kerusakan fasilitas umum atau aset fasilitas produksi, dan dampak sosial masyarakat (kondisi darurat). pembakaran gas suar dari tambahan gas sebagai bahan bakar untuk pembakaran gas suar yang mengandung gas pengotor untuk mempertahankan nyala api, dan pembakaran gas suar dari produksi gas bumi yang mengalami kendala komersialisasi. kontraktor dapat melakukan pembakaran gas suar rutin sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan syarat tidak melebihi batasan: (dua persen) dari laju alir volumetrik harian gas umpan (feed gas) untuk setiap lapangan gas bumi, laju alir volumetrik rata rata harian dalam (enam) bulan sebesar (dua) mmscm untuk setiap lapangan minyak bumi, kontraktor yang memiliki produksi minyak bumi dan gas bumi dalam satu lapangan dapat menggunakan batasan pembakaran gas suar rutin sebagaimana dimaksud pada untuk bagian produksi minyak bumi atau gas bumi yang lebih besar. badan usaha pemegang izin usaha pengolahan dilarang untuk melakukan pembakaran gas suar rutin. badan usaha pemegang izin usaha pengolahan wajib membuat desain kilang tanpa ada pembakaran gas suar rutin pada kilang minyak bumi dan atau kilang gas bumi baru. selain pembakaran gas suar rutin sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pembakaran gas suar dalam satu kejadian dan berlangsung lebih dari (satu) hari dengan volume rata rata hariannya melebihi (dua puluh) mmscm, kontraktor atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan wajib melaporkan kepada kepala inspeksi. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara daring dalam jangka waktu paling lambat (satu kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan pembakaran gas suar tersebut. selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada kontraktor ataudalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja setelah selesainya pembakaran gas suar. pembakaran gas suar tidak rutin sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pembakaran dari gas suar untuk kegiatan: eksplorasi dan appraisal, kegiatan pemboran, pengujian dan pemeliharaan sumur, initial well flow back, breathing working losses atau pressured relief gas dari tanki, pemeliharaan fasilitas unit proses produksi peralatan (turn around, de pressing peralatan), dan kondisi operasi tidak normal. pembakaran gas suar untuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pembakaran dari gas suar untuk pembersihan (urging), percobaan (pilot), pengetesan untuk sistem keselamatan, dan pembakaran gas suar untuk keselamatan lingkungan. dalam hal terjadi pembakaran gas suar sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan huruf dan huruf yang disebabkan oleh ketidakhandalan peralatan, kontraktor atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan wajib melakukan upaya penghentian pembakaran gas suar. upaya penghentian pembakaran gas suar sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada direktur jenderal. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dibuat secara tertulis dengan disertai rencana penghentian dan mitigasi upaya pencegahan terulangnya pembakaran gas suar. kontraktor dapat melakukan pembakaran gas suar dari produksi gas bumi yang mengalami kendala komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan: kontraktor melaporkan kepada skk migas atau bima, sesuai kewenangannya, terkait kendala pada komersialisasi produksi gas bumi dan opsi rencana tindak lanjut agar gas bumi tetap dapat dimanfaatkan. skk migas atau bima, sesuai kewenangannya, melakukan evaluasi terhadap laporan kontraktor sebagaimana dimaksud dalam huruf dan menyampaikan rekomendasi atas evaluasi tersebut kepada menteri. cc. berdasarkan rekomendasi skk migas atau bima sebagaimana dimaksud dalam huruf menteri melalui direktur jenderal menetapkan status pembakaran gas suar oleh kontraktor. penetapan status pembakaran gas suar oleh menteri melalui direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak membebaskan pembeli gas bumi dari kewajiban yang telah tercantum dalam perjanjian jual beli gas. bab volume pembakaran gas suar kontraktor atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan dalam melakukan pembakaran gas suar sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan identifikasi volume pembakaran gas suar. identifikasi volume pembakaran gas suar sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan: alat ukur, perhitungan neraca massa, atau perhitungan engineering lainnya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik. kontraktor dalam melakukan pembakaran gas suar rutin sebagaimana dimaksud dalam wajib menggunakan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam huruf alat ukur sebagaimana dimaksud pada dikecualikan kepada kontraktor yang keekonomian lapangan tidak memadai. skk migas atau bima sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas keekonomian lapangan kontraktor sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak memadai untuk pemasangan alat ukur, kontraktor dapatdalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan memadai untuk pemasangan alat ukur, kontraktor harus menggunakan alat ukur. kontraktor atauwajib menyampaikan laporan prosedur perhitungan volume pembakaran gas suar kepada direktur jenderal. dalam hal terdapat ketidaksadaran atau kegagalan dalam perhitungan dan atau pelaporan pembakaran gas suar sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal dapat mensyaratkan pemasangan alat ukur. bab iii kerjasama pembakaran gas suar dan atau pemanfaatan kontraktor dan atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan yang melakukan pembakaran gas suar dan atau pemanfaatan gas suar berdekatan dengan lokasi lapangan atau wilayah kerja kontraktor dan atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan lain dapat melakukan kerja sama. kerja sama pembakaran gas suar dan atau pemanfaatan gas suar sebagaimana dimaksud pada berada bawah koordinasi skk migas atau bima sesuai kewenangannya, dengan melibatkan instansi terkait. dalam hal terdapat penggunaan fasilitas milik kontraktor oleh badan usaha pemegang izin usaha pengolahan, kontraktor dan atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan membuat perjanjian kerja sama lebih lanjut. kontraktor dan atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan wajib melaporkan kegiatan kerja sama pembakaran gas suar dan atau pemanfaatan gas suar sebagaimana dimaksud pada dan kepadakepada kontraktor atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan gas suar. kontraktor danterhadap pelaksanaan pengelolaan gas suar. pelaporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (enam) bulontraktor danwajib menyampaikan prosedur perhitungan volume pembakaran gas suar sebagai lampiran dalam laporan pelaksanaan pengelolaan gas suar setiap (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal melalui kepala inspeksi dapat melakukan verifikasi kepada kontraktor dan badan usaha pemegang izin usaha pengolahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan gas suar sebagaimana dimaksud dalam bab sanksi kontraktor atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahnunjukan kepala teknik, dan atau penghentian sementara kegiatan operasi pada fasilitas produksi, teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan oleh direktur jenderal melalui kepala inspeksi. dalam hal teguran tertulismbatalan penunjukan kepala teknik. dalam hal pembatalan penunjukan kepala tekniknghentian kegiatan produksi untuk sementara waktu. kerugian yang ditimbulkan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan. bab pemberian penghargaan menteri memberikan penghargaan terhadap kontraktor atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan yang melakukan optimalisasi dalam pengelolaan gas suar. penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap tahun. bab vii ketentuan lain lain petunjuk teknis tentang pelaksanaan identifikasi volume pembakaran gas suar dan kriteria penghargaan terhadap kontraktor atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan ditetapkan oleh direktur jenderal. bab viii ketentuan peralihan kegiatan pembakaran gas suar yang dilaksanakan sebelum peraturan menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun haruslaring) pergi dan sumber daya mineral pan kepala biro hukum, kek ryformat laporan pelaksanaan pengelolaan gas suar pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nama kontraktor alamat kontraktorkompi ket pan tambahan terkena injeksi pemanfaatan sisi gas ran lapangan lokasi jenis fasilitas minyak gas rut ketela pion darurat pengotor pem kala suar gan . lapangan produksi gas pengotor validasi mms mms (mms mms (mms (mms mms com fonem set (og ons jess ego sense jesse lele kel onshore damar esa zra ll. score lap onshore gaskegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi nama pemegang izin usaha pengolahan alamatalias tambahan oar meter injeksi pemanfaatan terkenal fasilitas minyak gas rutin ketela kon darurat pengotor pem komersialisasi angan produksi gas pengotor lte bisacc ter .energi dan sumber daya mineral swy kepala biro hukum, pan seni |
sb) pu, dan sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, serta untuk melaksanakatacc.,penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan sistem manajemen mutu, serta kepegawaian, pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, dan kearsipan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi badan pengatur. bagian kedua susunan organisasi sekretariat badan pengataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan sistem manajemen mutu, pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan, keprotokolanketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, dan kearsipan,, dan cc. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian, serta sistem manajemen mutu. bagian umum terdiri atas: subbagian rumah tangga, subbagian tata usaha pimpinan dan keprotokolan, dan kelompok jabatan fungsional. subbagian rumah tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, dan kearsipan. subbagian tata usaha pimpinan dan keprotokolan mempunyai tugas melakukanmerupakan bahan bakar minyak, pengawasan penyedia, cc. pelaksanaan pengawasan penyediaan cadangan bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah kelompok jabatan fungsional. bab iii direktorat gas bumi bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi direktorat gas bumi merupakandata dcc. kelompok jabatan fungsional. bab kelompok jabatan fungsional lingkuitetapkan oleh menteri. bab tata kerja pimpinan unit eselon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus harustiap unsur lingkungan badan pengatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing masing harusunit lingkungan badan pengalingkungan badan pengatuunit harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi bawahnya. setiapsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan pemberhentian sekretaris badan pengatur dan direkturiangkat dan diberhentikan oleh menteri energi dan sumber daya mineralbagan organisasi sekretariat dan direktorat pada badan pengatdan nn eun ktp p3) (fi gereja (hari sae idris simile ngtruktur organisasi sekretariat badan pengatur sekretariat badan pengatur bagian umum subbagian rumah tangga subbagian tata usaha pimpinan kelompok jabatan fungsional mam struktur organisasi direktorat bahan bakar minyak direktorat bahan bakar minyak kelompok jabatan struktur organisasi direktorat gas bumi direktorat gas bumi kelompok jabatan fungsional . f rekor, span biro hukum, dan sa, lan arifin tarif sai nan nol s) ana turis simile nas |
sb)yelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineraldalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, bahwapenyelenggara negara lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral yang selanjutnya disebut penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif kementerian energi dan sumber daya mineral dan atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara kementerian energi dan sumber daya mineral, termasuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penerima gratifikasi adalah pegawai esdmrekan kerja adalah sesama pegawai lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral dimana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan. benturan kepentingan adalah situasi dimana pegawai esdm atau penyelenggara negaraesdm atau penyelenggara negaraunit pengendalian gratifikasi yang selanjutnya disingkat upg adalah satuan tugas yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral. upg kementerian adalah upg yang melaksanakan fungsi sebagai koordinator pelaksanaan pengendalian gratifikasi lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral. upg unit adalah upg yang melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi pada unit organisasi, unit kerja dan atau unit pengendali teknis lingkungan kementerian energi dan sumber daya minerallaporan hasil analisis pelaporan gratifikasi yang selanjutnya disebut lang adalah laporan yang berisi hasil pelaksanaan analisis terhadap laporan gratifikasi yang diterima oleh upg dari pelapor. kementerian energi dan sumber daya minerunit kerja adalah unit setingkat eselon lingkungan kementerian yang berada bawah dan pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh unit organisasi. unit pelaksana teknis adalah unit yanglingkungan kementerian sesuai dengan kebutuhanlingkungan kementerian. inspektur jenderal adalah inspektur jenderal yang melaksanakan fungsi pengawasan intern lingkungan kementeriaph migas adalah badan yang mempunyai fungsi melakukan pengaturan dmelalui pipa.sekretariat jenderal dewan energi nasional adalah unsur pembantu den yang secara fungsional berada bawah dan bertanggung jawab kepada den dan secara administratif bertanggung jawab kepada menterebut bima adalah badan pemerintah bawah menteri yangminyak dan gas bumi wilayah kewenangan aceh dan bertanggung jawab kepada menteri dan gubernur aceh. bab ruang lingkup peraturan menteri ini merupakan pedoman pelaksanaan pengendalian gratifikasi bagi: pegawai esdm, dan penyelenggara negara. pegawai esdm sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk: pejabat pegawai kementerian lembaga lain yang ditugaskan pada kementerian, dan orang yang bekerja lingkungan kementerian dan menerima gaji atau upah dari anggaran kementerian. penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk: menteri, wakil menteri, cc. anggota den yang berasal dari unsur pemangku kepentingan, anggota komite bph migas, pejabat pimpinan tinggi madya, kepala bph migas, kepala skk migas, kepala bima, wakil kepala skk migas, wakil kepala bima, staf khusus menteri, il. tenaga ahli menteri, tenaga ahli skk migas, sekretaris skk migas, oo. pengawas internal skk migas, deputi skk migas, g . deputi bima, anggota komisi pengawas bima, pemimpin perguruan tinggi lingkungan kementerian, pekerja skk migas, dan pegawai bima. bab iii kewajiban dan larangan serta kategori gratifikasi bagian kesatu kewajiban dan larangan pegawai esdm dan penyelenggara negaradalam hal pegawai esdm dan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada tidak dapat menolak gratifikasi, wajibmeliputi: gratifikasi yang tidak diterima secara langsung, gratifikasi yang tidak diketahui memberinya, gratifikasi yang diragukan kategorinya oleh penerima, dan atau gratifikasi dalam kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak yang antara lain dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik antar institusi dan atau membahayakan diri sendiri karier penerima ada ancaman lain. pegawai esdm dan penyelenggara negarabagian kedua kategori gratifikasi gratifikasi yang diterima oleh pegawai esdm dan penyelenggara negaraliputibenturanesdm atau penyelenggara negara. bab unit pengendalian gratifikasi bagian kesatu pembentukan upg dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, menteri membentuk upg kementerian. upg kementerian sebagaimana dimaksud pada berkedudukan inspektorat jenderal. upg kementerian sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan oleh inspektur jenderal atas nama menteri. upg kementerian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh upg unit. upg unit sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pada unit organisasi, unit kerja dan atau yang membawahi unit pelaksana teknis sesuai kewenangan masing masing. pembentukan upg unit sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari upg kementerian. bagian kedua struktur upg keanggotaan upg kementeriananggota upg kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk ketua upg unit yang telah dibentuk. keanggotaan upg unitbagian ketiga tugas upg upg kementerianesdm dan penyelenggara negaramelaporkan penolakan gratifikasi, melakukan revi hasil analisis laporan gratifikasi yang dilakukan oleh upg unitsetiap (enam) bulankementerian,melaksanakan tindak lanjut setelah penetapan status kepemilikan gratifikasi yang ditetapkan oleh kpk, melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi, melakukan pembinaan terhadap upg unit, dan il. menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada menteri setiap (enam) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. upg unit mempunyai tugas: menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari melaporkan penolakan gratifikasi, cc. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi termasuk lang kepada upg kementerian, melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi setiap (tiga) bulan kepada upg kementerianupg kementerianunit organisasi, unit kerja dan atau unit pelaksana teknis:dan menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada upg kementerian setiap (tiga) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. upg unit dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan upg kementerian. upg kementerian dan upg unit wajib menjaga kerahasiaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi pegawai esdm dan penyelenggara negara. bab mekanisme pelaporan gratifikasi penerima gratifikasi menyampaikan laporan gratifikasi kepada: upg kementerian atau upg unitlaporan gratifikasi melebihi jangka waktu (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf upg kementerian atau upg unit tidak menerima laporan gratifikasi. laporan gratifikasi yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada penerima gratifikasi melaporkan langsung kepada kpk sesuai ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam memuat informasi paling sedikit: identitas penerima berupa nama, nomor induk kependudukanapat disampaikan: secara langsung, atau secara tidak langsung. penyampaian laporan gratifikasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: surat elektronik: atau aplikasi berbasis web. penyampaian secara langsung dan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf menggunakan formulir pelaporan gratifikasi yang ditetapkan oleh kpk. penyampaian formulir pelaporan gratifikasi melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan mengirimkan hasil scan formulir pelaporan gratifikasi yang telah diisi secara lengkap melalui alamat email gratifikasigesdm.go.id. penyampaian laporan gratifikasi melalui aplikasi berbasis web sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara online melalui laman gratifikasi.esdm.go.id atau gol.kpk.go.id. pelapor wajib menyertakan objek gratifikasi yang tercantum dalam laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam dalam hal: memerlukan uji orisinalitas, dan atau untuk kepentingan verifikasi dan analisis. objek gratifikasi yang disertakan dalam laporan gratifikasiadalah sampai dengan ditentukan status kepemilikannya olehkepada pelaporb penanganan laporan gratifikasi bagian kesatu umum penanganan laporan gratifikasi dilaksanakan dengan tahapanpenanganan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan oleh upg unit atau upg kementerian yang menerima laporan gratifikasi. penanganan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh kpk. pelaksanaan penanganan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima. penanganan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara online. dalam hal, belum tersedia aplikasi yang memfasilitasi penanganan laporan gratifikasi secara online, pelaporan dapat dilakukan secara manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua verifikasi laporan gratifikasi laporan gratifikasi yang telah diterima dari pelapor dilakukan verifikasi oleh upg unit atau upg kementerian yang menerima laporan gratifikasi untuk diperiksa kelengkapannya. kelengkapan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: informasi yang tertuang dalam formulir pelaporan gratifikasi, dantata cara pelaksanaan verifikasi laporan gratifikasi diatur dalam petunjuk teknis pengendalian gratifikasi lingkungan kementerian. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi laporan gratifikasi dinyatakan tidak lengkap, upg kementerian atau upg unit yang menerima laporan gratifikasi mengembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi. perlengkapan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan paling lama (sepuluh) hari kerja terhitung sejak objek gratifikasi diterima pelapor. dalam hal pelapor tidak melengkapi laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada laporan gratifikasi tidak dapat diproses lebih lanjut. pelapor yang melengkapi laporan gratifikasi dalam jangka waktu lebih dari (sepuluh) hari kerja terhitung sejak objek gratifikasi diterima, pelapor melaporkan penerimaan gratifikasi secara langsung kepada kpk. upg unit menyampaikan rekapitulasi laporan gratifikasi yang tidak dilengkapi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada kepada upg kementerian. upg kementerian menyampaikan rekapitulasi laporan gratifikasi yang tidak dilengkapi sebagaimana dimaksud pada kepada kpk. rekapitulasi laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan format yang diatur dalam petunjuk teknis pengendalian gratifikasi lingkungan kementerian. bagian ketiga analisis laporan gratifikasi upg unit atau upg kementerian yang menerima laporan gratifikasi menganalisis laporan gratifikasi yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. analisis laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menelaahdalam menelaah informasi sebagaimana dimaksud pada upg unit dan atau upg kementerian berwenang untuk: meminta keterangan, dan atau meminta dan meneliti data dan atau dokumen pendukung lain, dari pelapor, pemberi gratifikasi, perwakilan instansi dan atau pihak lain terkait laporan gratifikasi. pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan cara: tertulis melalui perbuatan atau media elektronik, lisan yang dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan, dan atau wawancara langsung yang direkam melalui media audiovisual. upg kementerian dapat melakukan pendampingan terhadap upg unit untuk melaksanakan analisis laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada hasil analisis laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam lang. tata cara pelaksanaan analisis laporan gratifikasi diatur dalam petunjuk teknis pengendalian gratifikasi lingkungan kementerian. upg unit meneruskan laporan gratifikasi yang dilengkapi dengan lang kepada upg kementerian dalam jangka waktu paling lama (tiga) hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi diterima dari pelapor. upg kementerian melakukan revi terhadap lang yang disampaikan upg unit dan dapat melakukan koreksi apabila hasil analisis upg unit dianggap tidak tepat. hasil revi terhadap lang sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kpk oleh upg kementerian dengan menyertakan objek gratifikasi yang dititipkan oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima dari upg unit. penyampaian laporan gratifikasi kpk oleh upg kementerian untuk dilakukan penetapan status kepemilikan gratifikasi dilaksanakan secara online melalui laman gol.kpk.go.id. penetapan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mekanisme yang berlaku kpk. bab vii tindak lanjut setelah penetapan status kepemilikan gratifikasi tindak lanjut setelah penetapan status kepemilikan gratifikasi yang dilaporkan melalui upg unit atau upg kementerian dilaksanakan oleh upg kementerian. tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada meliputi monitoring penyampaian keputusan pimpinan kpk tentang penetapan status kepemilikan gratifikasi kepada pelapor. dalam hal gratifikasi yang ditetapkan menjadi gratifikasi milik negaradan penanganannya dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku kpk. bab vi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab petunjuk teknis pengendalian gratifikasi petunjuk teknis pengendalian gratifikasi lingkungan kementerian sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan oleh inspektur jenderal. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, upg pada unit organisasi, unit kerja dan atau unit pelaksana teknis yang telah terbentuk sebelum peraturan menteri ini berlaku agar menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantumaga aka jisasikan pengusahaan wilayah kerja minyak dan gas bumi, perlu mengatur pelaksanaan penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerjasudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kegiatan usaha hulu minyak dan gasuntuk kontrak kerja sama yang akan berakhiiregular wilayah kerja atau penawaran langsung wilayah kerja yang tidak dapat ditetapkan pemenangnya dengan masa berlaku selama (enam) bulan sejak penetapan hasil penawaran wilayah kerja termasuk bentuk dan ketentuan ketentuan pokok kontrak kerja samanya.dsorbsi) dalam batubara dan atau lapisan batubara. minyak dan gas bumi non konvensional adalah minyak dan gas bumi yang terbentuk dan terkekang pada batuan reservoir berbutir halus dan berpermeabilitas rendah dalam zona kematangan yang akan ekonomis apabila diproyeksikan melalui pengeboran horizontal dengan menggunakan teknik stimulasi hydraulic featuring, antara lain shale oil, shale gas, tight sand oil, tight sand gas, gas metana batubara, dan methane hydratereguler wilayah kerja atau penawaran langsung wilayah kerja. lelang reguler wilayah kerja adalah mekanisme penawaran wilayah kerja yang wilayahnya disiapkan oleh pemerintahdan atau bentuk usaha tetap melalui studi bersama atau tanpa studi bersama untuk kemudian dilakukan lelang penawaran langsung wilayah kerj dalam rangka penawaran langsung wilayah kerja dengan tujuan untuk mengetahui potensi minyak dan gas bumi. studi potensi adalah kegiatan kajian geologi, geofisika, dan reservoir yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi konvensional atau minyak dan gas bumi non konvensional yang bertujuan mengetahui potensi dalam rangka pengusahaan minyak dan gas bumi non konvensional atau minyak dan gas bumi konvensional wilayah kerjanya. badan usahamilik manfaat beneficial ownership) yang selanjutnya disebutlelangatau but untuk mengikuti lelang reguler wilayah kerja atau lelanggas mil laut). gubernur acehaceh adalah tim penawaran wilayah kerja yang dibentuk sesuai ketentuanruang lingkup peraturan menteri ini meliputi tata cara: penyiapan wilayah kerja minyak dan gas bumi, dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi. tata cara penyiapan dan penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk pengusahaan minyak dan gas bumi konvensional dan minyak dan gas bumi non konvensional. pengusahaan minyak dan gas bumi konvensional dan minyak dan gas bumi non konvensional sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kontraktor pada suatu wilayah kerja berdasarkan suatu kontrak kerja sama. bab kebijakan penawaran wilayah kerja menteri menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi. kebijakan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pertimbangan: teknis, ekonomis, cc. tingkat risiko, dan efisiensi, berasaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang wajar. menteri melalui direktur jenderal melakukan penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari skk migas. skk migas dalam memberikan pertimbangansurat permintaan pertimbangan dari direktur jenderal. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: aspek teknis, komitmen pasti, cc. aspek operasional, aspek hukum dan kontrak kerja sama, dan aspek komersial, sesuai dengan kondisi wilayah kerja yang akan ditawarkan. dalam melakukan penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada menteri melalui direktur jenderal membentuk tim penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi. tim penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada memiliki fungsi sebagai: tim penyiapan, tim lelang, dan cc. tim penilai. tim penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas: pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota. tim penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada beranggotakan perwakilan dari: unit lingkungan kementerian, skk migas, dan perguruan tinggi. anggota tim sebagaimana dimaksud pada. dalam hal diperlukan untuk mendukung tugas pokok tim penawaran wilayah kerja, ketua tim sebagaimana dimaksud pada hurufskk migas untuk melakukan evaluasi keuangan, dan kinerja perusahaan peserta lelang. tim penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja. bab iii penyiapan wilayah kerja bagian kesatu umum menteri melalui direktur jenderal menyiapkan wilayah kerja yang berasal dari wilayah terbuka untuk ditawarkan kepada atau but. wilayah terbuka sebagaimana dimaksud pada meliputi: wilayah yang belum pernah ditetapkan sebagai wilayah kerja, disebabkan: berakhir sesuai dengan ketentuan kontrak kerja sama dan atau ketentuan peraturan perundang undangan, atau tidak diperpanjang kepada kontraktor eksisting, tidak dialihkelolakan kepada pertamina persero), atau tidak dikelola secara bersama antara kontraktor eksisting dan pertamina persero)yeksikan,wilayah kerja available. informasi wilayah terbuka sebagaimana dimaksud pada bersifat terbuka untuk umum. penyiapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk: penawaran wilayah kerja melalui lelang reguler wilayah kerja, dan penawaran wilayah kerja melalui penawaran langsung wilayah kerja. bagian kedua penyiapan wilayah kerja untuk penawaran wilayah kerja melalui lelang reguler wilayah kerjadalam huruf dilaksanakan oleh menteri melalui direktur jenderal berdasarkan evaluasi teknis dan ekonomi serta pengolahan data.pada (l) dapat dilakukan berdasarkan usulan dari atau but. evaluasi teknis dan ekonomi serta pengolahan data sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh menteri melalui direktur jenderal: nama dan batas batas wilayah kerja dengan menggunakan sistem grid, prosedur, tata cara, dan persyaratan pelaksanaan penawaran wilayah kerja, cc. komitmen pasti berupa: komitmen pasti eksplorasi (tiga) tahun pertama, untuk wilayah yang memerlukan data tambahan dan belum terdapat lapangan, atau komitmen pasti eksplorasi dan atau eksploitasi paling lama (lima) tahun pertama untuk wilayah yang sudah terkonfirmasi besaran sumber daya atau terbukti cadangannya, terdapat struktur lapangan yang belum pernah dikembangkan dan atau sedang diproyeksikan atau pernah diproyeksikan, bonus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mekanisme lelang, fl. bentuk dan ketentuan ketentuan pokok kontrak kerja sama yang akan ditawarkan paling sedikit memuat:wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan luas sebagai berikut: km? (delapan ribu lima ratus kilometer persegi) untuk wilayah lepas pantai (offshore), km? (lima ribu lima ratus kilometer persegi) untuk wilayah daratan (onshore), atau cc. dapat ditetapkan lain berdasarkan data teknis. penetapan lain sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan mempertimbangkan: wilayah kerja berlokasi wilayah lepas pantai dan daratan (offshore dan onshore), penetapan wilayah kerja untuk optimalisasi luasan wilayah kerja pada wilayah perbatasan negara, cc. penetapan wilayah kerja untuk optimalisasi luasan wilayah kerja pada wilayah kerja yang berdekatan dengan wilayah kerja lain, dan atau wilayah kerja berlokasi cekungan belum berproduksi atau laut dalam (kedalaman lebih dari (lima ratus meter) dari permukaan laut). usulan penetapan wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada atau but sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan oleh direktur jenderal kepada menteri. bagian ketiga penyiapan wilayah kerja untuk penawaran wilayah kerja melalui penawaran langsung wilayah kerja penyiapan wilayah kerja untuk penawaran wilayah kerja melalui penawaran langsung wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud pada diajukan terhadap wilayah terbuka yang tidak dicadangkan dalam lelang reguler wilayah kerja. usulan penawaran langsung wilayah kerja terhadap wilayah terbuka sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui studi bersama. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk wilayah kerja available. usulan penawaran langsung wilayah kerja terhadap wilayah terbuka wilayah kerja available sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan melalui studi bersama atau tanpa studi bersama. usulan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama terhadap wilayah terbuka sebagaimana dimaksud pada yang berasal dari:duksikanj ataudapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis mengenai pengembalian atau pengakhiran oleh menteri. usulan penawaran langsung wilayah kerja terhadap wilayah terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf hanya diajukan oleh bu. usulan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan kepada direktur jenderal dengan melampirkan persyaratan: batas batas yang diusulkan sesuai dengan sistem grid dengan luas area tidak melebihi km? (sebelas ribu kilometer persegi) dan atau eksploitasi, ketersediaan data wilayah yang diusulkan, geologi regional, petroleum system, dan konsep eksplorasi, dalam hal penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama diusulkan terhadap wilayah yang berupadilengkapi dengan data perkiraan cadangan, perkiraan produksi, rencana pemroduksian lapangan, dan perhitungan keekonomian lapangan, dokumen pendukung lainnya berupa: ringkasan profil atau but yang, nomor pokok wajib pajak npp) tax identification number perusahaan dan pengurus, surat pemberitahuan spt) tahunan pajak (dua) tahun terakhir jika sudah berkewajiban menyampaik,dan atau surat keterangan dari bank umum, yang menjelaskan bahwa atau but atau perusahaan induknya merupakan nasabah bank yang bersangkutan dan jumlah dana yang tersimpan pada bank tersebut minimal sebesar atau setara dengan us$ (lima ratus ribu dolar amerika serikat) untuk membiayai studi bersama bagi atau but baru, mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman bidang minyak dan gas bumi,, dan surat pernyataan bahwa atau but pengusul studi bersama dan atau afiliasinya: tidak memiliki kewajiban yang belum diselesaikan berdasarkan kontrak kerja sama, atau tidak pernah diakhiri kontrak kerja samanya berdasarkan mekanisme performance deficiency notice. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak lengkap, usulan dikembalikan kepada atau but dan tidak dicatat sebagai usulan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama. atau but yang dinyatakan lengkap persyaratannya dicatat sebagai pengusul penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama sejak diterimanya surat usulan oleh direkturbagaimana dimaksud pada dicatat sebagai usulan! penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada wilayah usulan studi bersama yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja masih dibuka kesempatan untuk atau but lain untuk mengusulkan. dalam hal terdapat usulan studi bersama sebagaimana dimaksud pada yang wilayahnya meliputi lebih dari (lima puluh persen) dari luas area yang diusulkan oleh atau but pengusul awal, direktur jenderal memberi kesempatan kepada atau but pengusul awal dan pengusul berikutnya untuk dapat melaksanakan studi bersama secara bersama sama (konsorsium). kesepakatan untuk berkonsorsium yang dilakukan oleh atau but sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja. dalam hal atau but pengusul awal dan pengusul berikutnya dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada dicapai kesepakatan, atau but pengusul awal dan pengusul berikutnya menyampaikan usulan baru sebagai konsorsium kepada direktur jenderal. dalam hal atau but pengusul awal dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada tidak mencapai kesepakatan untuk berkonsorsium, atau but pengusul awal dan pengusul berikutnya diberikan kesempatan merevisi dan menyampaikan kembali serta mempresentasikan rencana kerja pelaksanaan studi bersama dalam waktu paling lama (lima) hari kerja untuk dievaluasi oleh tim penilai sebagai usulan studi bersama yang paling optimal. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada tim penilai mengusulkan atau but yang akan diberikan persetujuan studi bersama. (l) dalam hal terdapat usulan studi bersama sebagaimana dimaksud dalam yang wilayahnya meliputi kurang dari atau sama dengan (lima puluh persen) dari luas area yang diusulkan sebelumnya, terhadap atau but yang mengusulkan berikutnya wajib menyesuaikan areanya dengan usulan atau but pengusul awal. usulan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direktur jenderal paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan. dalam hal atau but tidak menyampaikan usulan penyesuaian area dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada usulan studi bersama dinyatakan batal dan tidak dapat diproses lanjut.melalui studi bersama sebagaimana dimaksud dalamatau but pengusul studi bersama melakukan presentasi usulan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama kepada tim penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan presentasi sebagaimana dimaksud pada tim penilai melakukan penilaian usulan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada atau but wajib menyampaikan dokumen komitmen dan tata waktu penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama sesuai rekomendasi tim penilai yang tercantum dalam berita acara hasil presentasi. penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal presentasi. berdasarkan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada tim penilai melakukan evaluasi atas usulan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada atau but dapat direkomendasikan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan terhadap usulan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama. dalam hal atau but tidak menyampaikan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan atau butbatal. tim penilai melaporkan hasil evaluasi penilaian usulan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama kepada direktur jenderal. berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada menteri melalui direktur jenderal dapat menyetujui atau menolak usulan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama yang diajukan oleh atau but. dalam hal menteri melalui direktur jenderal menyetujui usulan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama sebagaimana dimaksud pada atau but wajib melaksanakan studi bersama pada wilayah yang diusulkan. persetujuan studi bersama sebagaimana dimaksud padirektur jenderal dapat mengikutsertakan pihak lain atau perguruan tinggi indonesia yang memiliki kemampuan, keahlian dan atau data dalam pelaksanaan studi bersama yang dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan studi bersama. seluruh biaya yang diperlukan dan risiko dalam pelaksanaan studi bersama menjadi beban dan tanggung jawab atau but. atau butpelaksanaan studi bersama, atau but dilarang membentuk konsorsium, mengalihkan atau memindahtangankan persetujuan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama kepada atau but lain. atau but pelaksana studi bersama wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar us$ (lima ratus ribu dolar amerika serikat) untuk jangka waktu selama pelaksanaan studi bersama. jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diserahkan paling lambat (empat belas) hari kerja terhitung sejak persetujuan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama diterbitkan. jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan olehkepada bank penerbit. dalam hal atau but pelaksana studi bersama sebagaimana dimaksud pada tidak menyelesaikan komitmen penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama, surat persetujuan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku. dalam hal surat persetujuan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada jaminan pelaksanaan dicairkan oleh direktur jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. atau but wajib melaporkan pelaksanaan studi bersama secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada direktur jenderal. atau but yang telah mendapatkan persetujuan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama dapat mengusulkan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama terhadap wilayah lain. atau but yang mengajukan usulan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama berupa konsorsium dan pada saat pelaksanaan studi bersama salah satu anggota konsorsium mengundurkan diri, anggota konsorsium yang lain dapat melanjutkan pelaksanaan studi bersam:, kepada direktur jenderal. berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal menerbitkan surat persetujuan perubahan pelaksana penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama. atau but yang telah mendapat persetujuan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama wajib meningkatkan mutu data dan atauatau butpelaksanaan perolehan data oleh atau but pelaksana studi bersama sebagaimana dimaksud pada melalui kegiatan survei yang dilakukan sendiri atau melalui pihak lain atas nama atau but, pelaksana penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama tidak memerlukan izin survei umum. atau but pelaksana studi bersama wilayah terbuka yang terdapatmelaksanakan kegiatan yang meliputi evaluasi cadangan, perkiraan tingkat laju produksi, rencana pengembangan lapangan, dan kajian keekonomian lapangan. (l) tim penilai melaksanakan evaluasi pelaksanaan komitmen studi bersama dan evaluasi aspek teknis dan ekonomi atas hasil studi bersama yang dilakukan oleh atau but. atau but pelaksana studi bersama yang telah menyelesaikan studi bersama wajib menyampaikan surat pernyataan minat atau tidak minat untuk melanjutkan proses penawaran langsung wilayah kerja melalui lelang kepada direktur jenderal. berdasarkan hasil evaluasi dan surat pernyataan minat atau tidak minat sebagaimana dimaksud pada dan direktur jenderal mengusulkan wilayah studi bersama kepada menteri sebagai wilayah kerja yang dapat ditawarkan melalui lelang penawaran langsung wilayah kerja atau melalui lelang reguler wilayah kerja. wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan batas batas sistem grid mengikuti ketentuan luas sebagaimana dimaksud dalam dan atau but pelaksana studi bersama diberikan hak untuk melakukan (satu) kali perubahan penawaran (right match). perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal terdapat atau but lain peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja yang mengajukan penawaran lebih tinggi. hak untuk melakukan (satu) kali perubahan penawaran (right match) sebagaimana dimaksud pada s5) diberikan dengan ketentuan pelaksana studi bersama memenuhi syarat kelengkapan dokumen, penilaian teknis, keuangan, dan kinerja dalam pelaksanaan lelang penawaran langsung wilayah kerja. hak untuk melakukan (satu) kali perubahan penawaran (right match) sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh direktur jenderal kepada atau but pelaksana studi bersama dengan disertai pemberitahuan status selesai pelaksanaan studi bersama dan pengembalian jaminan pelaksanaan. atau but pelaksana studi bersama wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh kepada unit kementerian yang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dan atau but yang melakukan studi bersama secara konsorsium dapat ditindaklanjuti dengan proses lelang penawaran langsung wilayah kerja. dalam hal salah satu dari anggota konsorsium mengundurkan diri atau tidak memasukkan dokumen partisipasi participating document), anggota konsorsium lain tetap mempunyai hak untuk melakukan perubahan penawaran (right match) sepanjang telah memasukkan dokumen partisipasi participating document). hak untuk melakukan perubahan penawaran (right match) sebagaimana dimaksud pada diberikan (satu) hak bersama, kepada konsorsium pelaksana studi bersama. ketentuan hak sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku terhadap dan atau but anggota konsorsium yang mengajukan dokumen partisipasi participating document) secara sendiri. atau but. atau but pelaksana studi bersama sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki partisipasatau but yangsebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan perjanjian pada saat penyerahan dokumen partisipasi participating document). perjanjianatau butdalam hal terjadi perubahan pengendali utama pada atau but yang telah memperoleh persetujuan penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama, atau but wajib melaporkan secara tertulis kepada direktur jenderal dengan disertai alasan perubahan. laporan oleh atau but sebagaimana dimaksud pada (l) wajib memuat pernyataan yang memastikan bahwa perubahan pengendali utama tetap menjamin pelaksanaan komitmen studi bersama. usulan penawaran langsung wilayah kerja tanpa studi bersama terhadap wilayah kerja available dapat dilakukan sebelum dicadangkan dalam lelang reguler wilayah kerja. usulan penawaran langsung wilayah kerja tanpa studi bersama sebagaimana dimaksud pada (l) disampaikan secara tertulis oleh atau but kepada direktur jenderal dengan melengkapi syarat syarat: ca. ringkasan profil atau but::: surat pemberitahuan spt) tahunan pajak (dua) tahun terakhir jika sudah berkewajiban penyampai:: dan. terhadap wilayah kerja available yang diusulkan oleh atau but sebagaimana dimaksud pada atau but dapat mengusulkan bentuk dan ketentuan ketentuan pokok kontrak kerja sama yang berbeda dari yang telah ditetapkan sebelumnya. direktur jenderal melakukan klarifikasi dan evaluasi atas dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada dan usulan bentuk dan ketentuan ketentuan pokok kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan diterima, atau but wajib menyampaikan surat kesanggupan. usulan penawaran langsung wilayah kerja tanpa studi bersama yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dicatat sebagai usulan penawaran langsung wilayah kerja tanpa penawaran langsung wilayah kerja tanpa studi bersama yang telah dicatat sebagaimana dimaksud padatanpa studi bersama sebagaimana dimaksud padadirektur jenderal menyampaikan usulan kepada menteri wilayah kerja yang dapat ditawarkan melalui penawaran langsung wilayah kerja tanpa studi bersama. atau but pengusul penawaran langsung wilayah kerja tanpa studi bersama tidak diberikan hak untuk melakukan perubahan penawaran (right match), apabila terdapat atau but peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja lain yang mengajukan penawaran lebih tinggi. bab penetapan wilayah kerja berdasarkan usulan direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam dan menteri memberikan persetujuan atau penolakan penetapnaa bentuk kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi: kontrak bagi hasil gross split, atau kontrak kerja sama lainnya. sebelum melakukan penetapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam menteri melalui direktur jenderal berkonsultasi dengan pemerintah daerah. ketentuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk wilayah kerja yang berasal dari usulan penawaran langsung wilayah kerja tanpa studi bersama. konsultasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai penawarankonsultasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui pertemuan langsung, korespondensi atau rapat dalam jaringan.: lelang reguler wilayah kerja, dan atau lelang penawaran langsung wilayah kerja. (l)dalam pelaksanaan pengumuman dan atau promosi wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada (l),lelang penawaran langsung wilayah kerja lelang reguler yang merupakan hasil penawaran langsung wilayah kerja melalui studi bersama dan usulan penawaran langsung wilayah kerja tanpa studi bersama sebagaimana dimaksud dalam dan pelaksanasecara elektronik.memuat: tata cara dan jadwal lelang yang terdiri atas: pendaftaran: akses dokumen lelang bid document), penyampaian dokumen partisipasi participating document), dan forum klarifikasi dan atau penjelasan umum. informasi geologi dan potensi minyak dan gas bumi (geological synopsis): ketersediaan data dan atau paket data wilayah kerja yang ditawarkan, informasi tata guna lahan, infrastruktur, dan informasi geospasial lainnya yang tersedia dalam dan atau sekitar wilayah kerja yang ditawarkan, data cadangan dan perkiraan produksi minyak dan gas bumi dalam hal wilayah kerja terdapat struktur lapangan yang belum pernah dikembangkan dan atau sedang atau pernah diproyeksikan, dan konsep kontrak kerja sama. penyusunan jadwal lelang sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh tim penawaran. paket data sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kumpulan data yang termasuk data dasar, data olahan, dan atau data interpretasi yang digunakan untuk penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi. atau butatau but yang telah membeli dokumen lelang bid document) sebagaimana dimaksud pada dicatat oleh direktur jenderal sebagai calon peserta lelang regulerserta ditandatangani oleh direksi atau yang diberikan kuasa oleh direksi atau butpasti (tiga) tahun pertama masa eksplorasi dan komitmen kerja (tiga) tahun kedua masa eksplorasi, cc. komitmen akuisisi data seismik, yang meliputi jenis, rencana lintasan, kuantitas survei seismik, rencana perolehan data dan atau rencana lokasi pemboran sumurdokumen dan laporan keuangan sebagai berikut, terhadap atau but yang telah berdiri kurang dariatau surat keterangan dari bank umum, yang menerangkan bahwa atau but memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai rencana kerja komitmen pasti dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan kontrak kerja sama, dan laporan proyeksi keuangan perusahaan sesuai jangka waktu komitmen pasti yang disyaratkan yang memuat antara lain: www sumber pendanaan dan belanja (funding sources and expenditures), proyeksi laba dan rugi (profit and loss projection): proyeksi arus kas (cash flow projection), dan proyeksi neraca keuangan (balance sheet projection).atau butserta melaksanakan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang bid document, apabila dinyatakan sebagai pemenang, salinan bukti pembelian dokumen lelang bid document): dokumen administrasi atau but dan pengurus yaitu: profil atau but yang bersangkutan yang memuat antara lain: struktur organisasi perusahaan terhadap afiliasi dan atau induk perusahaannya alamat resmi atau but, susunan pengurus dan pemegang saham, kegiatan bidang usaha yang sedang dijalankan, dan sumber daya manusia perusahaan yang mempunyai kompetensi antara lain bidang eksplorasi, operasi produksi, dan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan k3l). akte pendirian dan anggaran dasar atau but, pemilik manfaat: dan,, asli jaminan penawaran, surat pernyataan dari calon peserta lelang reguler wilayah kerja atau peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja untuk tunduk pada hasil penawaran wilayah kerja yang diumumkan pemerintah, dan il. kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen lelang bid document. dalam hal wilayah kerja yang ditawarkan mensyaratkan komitmen pasti sebagaimana dimaksud dalam huruf angka ketentuan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf berlaku dan digantikan dengan dokumen sebagai berikut: rencana kerja dan anggaran kegiatan pengembangan lapangan berupa geology geophysics reservoir, penambahan sumur, kerja ulang (worker), pembangunan fasilitas produksi, tahap produksi lanjut enhanced oil recovery eor) serta komitmen mulai produksi, rencana kerja dan anggaran kegiatan eksplorasi berupa komitmen geology and geophysics, survei seismik dan atau pemboran sumur. penyerahan dokumen partisipasi participating document) sebagaimana dimaksud dalam disampaikan dalam bentuk dokumen digital serta wajib diunggah pada laman kementerian untuk pelaksanaan lelang. penyerahan dokumen partisipasi participating document) sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam jangka waktu: untuk lelang reguler wilayah kerja, paling lambat (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal akses dokumen lelang bid document) wilayah kerja,akses dokumen lelang bid document), untuk lelang penawaran langsung wilayah kerja tanpa melalui studi bersama, paling lambat (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman lelang: apabila hari terakhir batas waktu pemasukan dokumen partisipasi participating document) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyerahan dokumen jatuh pada hari kerja berikutnya. menteri melalui direktur jenderal dapat memperpanjang jangka waktu penyerahan dokumen partisipasi participating document) sebagaimana dimaksud padalelang penawaran langsung wilayah kerja. peserta lelang reguler wilayah kerja atau peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan dokumen yang disampaikan. dalam hal peserta lelang reguler wilayah kerja atau peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja menyampaikan informasi dan dokumen yang tidak benar, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undanganyang dihadiridan wajib dihadiri oleh paling sedikit setengareguler wilayah kerja. pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud padapenilai yang hadir. ownpaling sedikit setengapenawaran langsung wilayah kerja. pelaksanaan penilaian akhirbagian ketiga penawaran langsung wilayah kerja bagi pertamina persero) dan privilege untuk mendapatkan penawaran partisipasi interest (lima belas persen) dari pemenang lelang wilayah kerja wilayah terbuklakukan sepanjang sahamnya (seratus persen) dimiliki oleh negara. dalam pengusulan penawaran langsung wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada pertamina persero) dapat mengajukan usulan penawaran langsung wilayah kerjananpenyerahan dokumen partisipasi participating document), pembukaan, pemeriksaan, dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans untuk pengajuan usulan oleh pertamina persero).disetujui sebagaimana dimaksud pada menteri melalui direktur jenderaldiberikan privilege untuk mendapatkan penawaran partisipasi interest (lima belas persen) dari pemenang penawaran wilayah kerja dengan ketentuan: pertamina persero) menyampaikan surat pernyataan minat (expression interest) kepada atau but pemenang lelang paling lambat (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pengumuman pemenang lelang. dalam hal pertamina persero) tidak menyampaikan surat pernyataan minat (expression interest) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf privilege tidak berlaku. pelaksanaan penawaran partisipasi interest (lima belas persen) dilakukan berdasarkan prinsip kelaziman bisnis antara pertamina persero) dengan atau but pemenang lelang paling lama dalam waktu (enam) bulan dan dapat diperpanjang (satu) kali paling lama (enam) bulan. dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf privilege tidak berlaku. penyampaian surat pernyataan minat (expression interest) sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diajukan pertamina persero)bab jaminan penawaran dan jaminan pelaksanajaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada memiliki jangka waktuterkait dengan proses pelaksanaan lelang regulerdari bank umum sebagaimana dimaksud pada berupa kesanggupan bank umumjaminan penawarnawaran sebagaimana dimaksud pada kepada bank penerbit.pada yang telah dinyatakan namun mengundurkan diri atau tidak bersedia menandatangani kontrak kerja sama, dianggap batal. dalam hal pemenang lelang reguler wilayah kerja atau pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja dianggap batal sebagaimana dimaksud pada jaminan penawaran dicairkan oleh direktur jenderal dan wajib disetor kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada dikembalikan kepada peserta lelang reguler wilayah kerja atau peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja dalam hal tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang reguler wilayah kerja atau lelang penawaran langsung wilayah kerja atau setelah membayar bonus tanda tangan. pemenang lelang reguler wilayah kerja atau pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja, wajib menyediakan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan yang besarnya: (sepuluh persen) dari total komitmen pasti untuk wilayah kerja yang ditawarkan yang mensyaratkan komitmen pasti (tiga) tahun pertama masa eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka (sepuluh persen) dari jumlah anggaran seluruh komitmen pasti eksplorasi dan atau eksploitasi paling lama (lima) tahun pertama atau paling sedikit us$ (satu juta, untuk wilayah yang mensyaratkan komitmen pasti eksplorasi dan atau eksploitasi paling lama (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf angka jaminan pelaksanakepala skk migasalam hal pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada (l) yang wilayah kerjanya berada wilayah kewenangan aceh, jaminan pelaksanaan atau dalam hal jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh bank yang berlokasi aceh, maka wajib memenuhi ketentuan syariah. jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ditujukan dengan penerima jaminan kepala bimairektur jenderal menyampaikan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dan kepada kepala skk migas dan kepala bima setelah dilakukan pencatatandan kepada bank penerbit. jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki jangka waktumemiliki jangka waktu paling lama (lima) tahun sejak kontrak kerja sama ditandatangani. jangka waktu jaminan pelaksanaan wajib diperpanjang sampai dengan dipenuhinya seluruh komitmen pasti, yang diajukan paling lambat (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu jaminan pelaksanaan. nilai jaminan pelaksanaan dapat dikurangi apabila nilai komitmen pasti yang belum dilaksanakan lebih kecil dari nilai jaminan pelaksanaan. sisa nilai jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit sama dengan sisa nilai komitmen pasti yang belum dilaksanakan. pemenang lelang reguler wilayah kerja atau pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja yang telah menandatangani kontrak kerja sama, dan tidak dapat. memenuhi kewajibannya melaksanakan komitmen (tiga) tahun pertama masa eksplorasi atau komitmen pasti eksplorasi dan atau eksploitasi paling lama (lima) tahun pertama dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan kontrak kerja sama, jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dicairkan oleh skk migas dan kepala bima dan wajib disetor kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. besaran pencairan jaminan pelaksanaan dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai sisa komitmen pasti sesuai kontrak kerja sama. bab vii bonus direktur jenderal menetapkan pedoman perhitungan bonus tanda tangan (signature bonus) dan bonus produksi sebagai dasar penyusunan besaran bonus. pedoman perhitungan bonus tanda tangan (signature bonus) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: besaran sumber daya dan cadangan, risiko geologi, cc. iklim investasi global, dan atau keekonomian wilayah kerja untuk. pedoman perhitungan bonus produksi sebagaimana dimaksud pada (l) ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: besaran sumber daya dan cadangan, dan perkiraan capaian kumulatif produksi. bab viii kriteria penilaian lelang reguler wilayah kerja dan lelanglelang penawaran langsung wilayah kerja pada wilayah kerja yang mensyaratkan komitmen (tiga) tahun pertama masa eksplorasi, dilakukan berdasarkan: penilaian teknis terhadap komitmen (tiga) tahun pertama masa eksplorasi, penilaian keuangan, dan cc. penilaian kinerja atau but. penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan pertimbangan penawaran yang rasional dan dapat terlaksana. penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi: komitmen geology, geophysics, reservoir yang dapat terdiri dari data geologi, geofisika dan geokimia, komitmen survei seismik, yang meliputi jenis, rencana lintasan dan kuantitas survei seismik, dan atau cc. komitmen jumlah pemboran sumur dan rencana lokasinya, yang didasarkan atas hasil evaluasi geologi, geokimia dan atau geofisika dan justifikasi teknis sesuai kaidah keteknikan yang baik berdasarkan data yang disajikan dalammerupakan penilaian utama dalam penentuan peringkatdan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan kontrak kerja sama yang ditunjukkan dalam dokumen dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf anggaran biaya komitmen pasti (tiga) tahun pertama masa eksplorasi. penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada s5) huruf merupakan penilaian kedua dalam penentuan peringkat. penilaian kinerja atau but sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadapdalam rangka penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada tim lelang atau tim penilai dapat berkoordinasi dengan skk migas dan instansi terkait lainya. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud padadan peserta penawaran langsung wilayah kerja pada dilakukan berdasarkan: penilaian teknis, penilaian keuangan, besaran biaya produksi dan atau pengembangan, dan penilaian kinerja dan atau but. penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap rencana kerja yang didukung oleh: evaluasi reservoir, justifikasi teknis atas rencana kerja sesuai dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan cc. analisa keekonomian pengembangan lapangan yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik. penilaian teknis sebagaimana dimaksud padadokumen dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf s5) besaran bonus tanda tangan (signature bonus) sebagaimana dimaksud pada huruf juta british thermal unit mutu) untuk gas bumi. besaran biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan biaya investasi untuk pembangunan fasilitas. penilaian besaran biaya produksi dan atau biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada dan merupakan penilaian ketiga dalam penentuan peringkat. penilaian kinerja atau but sebagaimana dimaksud pada huruf meliputipenilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada merupakan penilaian keempat dalam penentuan peringkat. peserta lelang reguler wilayah kerja atau peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja yang dinyatakan memenuhi syarat minimum penilaian teknis, penilaian keuangan, dan penilaian kinerja untuk diberikan peringkat dan dicalonkan menjadi pemenang lelang. pelaksanaan lelang reguler wilayah kerja atau lelang penawaran langsung wilayah kerja yang hanya terdapat (satu) peserta, tidak serta merta ditetapkan sebagai calon pemenang dalam hal tidak memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam atau bablelanglelang reguler wilayah kerjlelang regulerreguler wilayah kerja.regulerregulerreguler wilayah kerja urutan peringkat berikutnya sebagai pemenang lelang reguler wilayah kerja. dalam haldan pemenang lelang reguler bersifat terbuka. bagian kedua penetapan pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerjasulan pemenang peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja pelaksanaerdapat atau butpaling sedikit menyamai penawaran tertinggi untuk komitmen teknis dan komitmen bonus tanda tangan (signature bonus). dalam hal peserta lelang penawaran langsung wilayah kerja pelaksana studi bersamaserta lelang penawaran langsung wilayah kerja pelaksana studi bersama tidakpelaksana studi bersama kehilangan hak perubahan penawaran (right match) untuk penyamaan penawaran tertinggi. berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam danlelang dan pemenang lelang bersifat terbuka:maksud dalamuntuk lelang penawaran langsung tanpa melalui studi bersama dan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam tim penilai menyampaikan urutan peringkat calon pemenang lelang penawaran langsungpenawaran langsung wilayah kerja tanpa melaluipenawaran langsung wilayah kerja tanpa melalui studi bersampenawaran langsung wilayah kerja tanpa melalui studi bersama. berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud dalamtiga penandatanganan kontrak kerja sama berdasarkan penetapan menteri melalui direktur jenderal sebagaimana dimaksud dalam dan dan menteri melalui direktur jenderal mengumumkan pemenang lelang reguler wilayah kerja dan pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja. berdasarkan surat kesanggupan yang disampaikan pemenang lelang reguler wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam atau pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam dan menteri melalui direktur jenderal meminta pemenang lelang reguler wilayah kerja atau pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja untuk menyampaikan dokumen persyaratan: penandatanganan kontrak kerja sama yaitu: gggggggm,.|uuu nama dan akta perusahaan yang akan menandatangani kontrak kerja sama, dengan ketentuan entitas tersebut dimiliki dikendalikan secara langsung oleh pemenang lelang atau perusahaan induk pemenang lelang, struktur organisasi perusahaan yang akan menandatangani kontrak kerja sama terhadap perusahaan pemenang lelang dan atau induk perusahaannya, alamat perusahaan, email dan nomor telepon, data pemilik manfaat: nama penandatangan kontrak kerja sama dan jabatannya, dan jaminan pelaksanaan, menteri menetapkan penetapan kontraktor kontrak kerja sama wilayah kerja, yang didalamnya memuat paling sedikit: nama perusahaan yang akan menjadi pihak yang berkontak dan komitmen pasti, penandatanganan kontrak kerja sama dilakukan paling lama (enam puluh) hari kalender sejak diumumkannya pemenang lelang reguler wilayah kerja dan pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada pembayaran bonus tanda tangan (signature bonus) oleh pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja atau lelang reguler wilayah kerja dilakukan sebelum penandatanganan kontrak kerja sama setelah adanya pemberitahuan penagihan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pembayaran bonus tanda tangan (signature bonus) belum dilaksanakan sampai dengan tanggal jatuh tempo, jaminan penawaran dicairkan oleh direktur jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan wajib disetor kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. bab tata cara penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi wilayah kewenangan aceh wilayah kerja yang berada darat dan laut wilayah kewenangan aceh direncanakan dan disiapkan oleh menteri. perencanaan dan penyiapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh direktur jenderal. wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada dan berasal dari wilayah terbuka sebagaimana dimaksud dalam wilayah kerja yang dikembalikan sebagian atau seluruhnya kepada menteri oleh kontraktor sesuai dengan ketentuan kontrak kerja sama sebelum atau setelah jangka waktu kontrak kerja sama berakhir, dapat ditawarkan terlebih dahulu kepada badan usaha milik daerah sebelum dinyatakan menjadi wilayah terbuka. penawaran kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada sepanjang saham badan usaha milik daerah (seratus persen) dimiliki oleh pemerintah aceh dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi aceh, serta dengan mempertimbangkan: program kerja, dan kemampuan teknis dan keuangan badan usaha milik daerah. apabila badan usaha milik daerahbima dapat mengusulkan wilayah terbuka wilayah kewenangan aceh yang mempunyai potensi kepada direktur jenderal untuk mendukung penyiapan wilayah kerja. penyiapan wilayah kerja wilayah kewenangan aceh untuk penawaran langsung wilayah kerja,wilayah kewenangan aceh diajukan terhadap wilayah terbuka yang berada wilayah kewenangan aceh s.d mil) ketentuan mengenaiwilayah kewenangan aceh. kegiatan evaluasi dan penilaian terhadap studi bersama dan peserta lelang untuk pelaksanaan penawaran langsung wilayah kerja wilayah kewenangan aceh sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh tim penawaran wilayah kerja aceh. tim penawaran wilayah kerja aceh menyusun bentuk dan ketentuan pokok sertabentuk dan ketentuan pokok serta konsep kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada harus memuat paling sedikit: penerimaan negara, wilayah kerja dan mengembalikannya, rencana kerjil. pengelolaan lingkungan hidup, pengalihan hak dan kewajiban, pelaporan yang diperlukan, oo.tim penawaran wilayah kerja aceh menyampaikan bentuk dan ketentuan pokok serta konsep kontrak kerja sama kepada bima. bima membuat naskah kontrak kerja sama berdasarkan bentuk dan ketentuan pokok serta konsep kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada bima menyampaikan kepada tim penawaran wilayah kerja aceh pertimbangan atas usulan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama serta naskah kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud bentuk dan ketentuan pokok serta naskah kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh tim penawaran wilayah kerja aceh kepada gubernur aceh untuk mendapatkan persetujuan. gubernur aceh dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat aceh. bentuk dan ketentuan pokok serta naskah kontrak kerja sama sama sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh gubernur aceh kepada menteri untuk mendapatkan penetapansetelah mendapatkan rekomendasi gubernur. menteri bersama gubernur menawarkan wilayah kerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada melalui lelang reguler wilayah kerja dan penawaran langsung wilayah kerja wilayah kewenangan aceh. lelang reguler wilayah kerja dan lelang penawaran langsung wilayah kerja wilayah kewenangan aceh sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim penawaran wilayah kerja acehketentuan mengenai tata caratata cara lelang reguler wilayah kerja dan lelang penawaran langsung wilayah kerja wilayah kewenangan aceh. nan (en ketentuan mengenai tugas tim lelang dan tim penilai pada lelang reguler wilayah kerja dan lelang penawaran langsung wilayah kerja wilayah kewenangan aceh digantikan oleh tim penawaran wilayah kerja aceh. dalam hal diperlukan untuk mendukung tugas pokok tim penawaran wilayah kerja aceh, ketua timbima untuk melakukan evaluasi keuangan dan kinerja perusahaan peserta lelang. ketentuan mengenai kriteria penilaikriteria penilaian lelang reguler wilayah kerja dan lelang penawaran langsung wilayah kerja wilayah kewenangan aceh. ketentuan mengenai penetapan pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada' wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku mutasi mutans terhadap penetapan pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja wilayah kewenangan aceh. bab pengusahaan minyak dan gas bumi non konvensional kontraktor kontrak kerja sama wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dapat mengusahakan potensi minyak dan gas bumi nonkontraktor kontrak kerja sama wilayah kerja minyak dan gas bumi non konvensional dapat mengusahakan potensi minyak dan gas bumipengusahaan potensi minyak dan gas bumi non konvensional sebagaimana dimaksud pada dan pengusahaan potensi minyak dan gas bumi konvensional sebagaimana dimaksud pada melalui kontrak kerja sama baru dengan dan atau but terpisah, dapat dilaksanakan oleh: atau but yang terafiliasi dengan kontraktor, atau konsorsium antara afiliasi kontraktor dengan dan atau but lain. untuk pengusahaan minyak dan gas bumi non konvensional pada wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional sebagaimana dimaksud dalam skk migas atau bima melakukan inventarisasi potensi minyak dan gas bumi non konvensional pada wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional. berdasarkan hasil inventarisasi potensi sebagaimana dimaksud pada skk migas atau bima menentukandan melaporkan kepada menteri.sebagaimana dimaksud pada mengajukan rencana kerja dan anggaran studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional untuk mendapatkan persetujuan skk migas atau bima. pelaksanaan studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui kerja sama dengan dan atau but. dalam haltidak mengajukan rencana kerja dan anggaran studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lama (duabelas) bulan sejak skk migas atau bima melaporkan kepada menteri hasil inventarisasi potensi minyak dan gas bumi non konvensional dan terdapat dan atau but yang berminat, skk migas atau bima dapat mengusulkan kepada menteri pengembalian sebagian wilayah kerja yang terindikasi memiliki potensi minyak dan gas bumi non konvensional dari kontrak kerja sama. terhadap wilayah yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada menteri melakukan penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional dilakukan dengan melibatkan tim percepatan pengusahaan minyak dan gas bumi non konvensional yang ditetapkan oleh menteri melalui direktur jenderal. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri atas wakil dari unit lingkungan kementerian, skk migas atau bim dan dapat mengikutsertakan instansi lain yang terkait. tim sebagaimana dimaksud pada melakukan evaluasi atas studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional dan menyampaikan hasil evaluasi studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional kepada menteri. hasil evaluasi studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional sebagaimana dimaksud pada memuat sebagai berikut: petroleum system, source rock type, quality, maturity, volume, fracturability, besaran sumber daya, evaluasi keekonomian: dan usulan ketentuan ketentuan pokok kontrak kerja sama. berdasarkan hasil evaluasi studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional sebagaimana dimaksud pada kontraktor kontrak kerja sama wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dapat mengusulkan kepada menteri melalui skk migas atau bima, berupadalam hal kontraktor kontrak kerja sama wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional mengusulkan kepada menteri kontrak kerja sama baru dengan dan atau but terpisah sebagaimana dimaksud pada huruf kontraktor menyampaikan usulan dengan disertai: pengembalian bagian wilayah kerja, data atau but yang terafiliasi dengan kontraktor atau konsorsium sebagai calon kontraktor baru yang meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, email, nomor telepon, jenis permodalan, akta perusahaan termasuk perubahannya dan pemilik manfaat, dan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama yang akan diberlakukan pada kontrak kerja sama baru. skk migas atau bima melakukan evaluasi terhadap usulan kontraktor sebagaimana dimaksud pada dan menyampaikan rekomendasi kepada menteri. berdasarkan rekomendasi skk migas atau bima sebagaimana dimaksud pada menteri dapat menolak atau menyetujui usulan kontraktor. dalam hal menteri menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada huruf atau huruf skk migas atau bima dan kontraktor kontrak kerja sama wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional menindaklanjuti dengan penandatanganan amandemen kontrak kerja sama. dalam hal menteri menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada huruf menteri menerbitkan keputusan tentang penetapan kontraktor kontrak kerja sama yang memuat paling sedikit: nama perusahaan yang akan menjadi pihak yang berkontak, nama wilayah kerja, komitmen pasti, dan besaran jaminan pelaksanaan. setelah penerbitan keputusan tentang penetapan kontraktor kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama setelah atau but yang akan menjadi pihak yang berkontak menyerahkan jaminan pelaksanaan dan membayar bonus tanda tangan (signature bonus). dalam hal berdasarkan hasil evaluasi studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional terdapat potensi minyak dan gas bumi non konvensional yang secara keteknikan dan keekonomian layak diusahakan dan kontraktor kontrak kerja sama wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak diselesaikannya hasil evaluasi studi potensi minyak dan gas bumi non konvensional, skk migas atau bima dapat mengusulkan kepada menteri pengembalian sebagian wilayah kerja yang terdapat potensi minyak dan gas bumi non konvensional dari kontrak kerja sama untuk diusahakan melalui kontrak kerja sama baru dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap terpisah. ketentuan mengenai tata cara pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap pengusahaan minyak dan gas bumi konvensional pada wilayah kerja minyak dan gas bumi non konvensional. bab xii ketentuan lain lain terhadap wilayah kerja untuk kontrak kerja sama yang akan berakhir, menteri menetapkan pengelolaannya melalui: perpanjangan kontrak kerja sama, pengelolaan oleh pertamina persero), atau cc. pengelolaan secara bersama antara kontraktor dan pertamina persero). selain pengelolaan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada menteri dapat menetapkan lelang wilayah kerja. lelang wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan sebelum kontrak kerja sama berakhir. bab xiii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: persetujuan penawaran langsung melalui studi bersama yang telah terbit sebelum peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku. ketentuan ketentuan untuk kontrak kerja sama wilayah kerja migas non konvensional dalam peraturan menteri ini berlaku untuk kontrak kerjasama wilayah kerja gas metana batubara yang telah ditandatangani sebelum berlakunya peraturan menteri ini. kontrak kerja sama wilayah kerja sama gas metana batubara dan kontrak kerja sama wilayah kerja minyak dan gas bumi non konvensional yang telah ditandatangani dan masih efektif sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama. persetujuan penawaran langsung melalui studi bersama minyak dan gas bumi non konvensional yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan proses penawaran wilayah kerjanya dilakukan melalui lelang penawaran langsung serta perusahaannya dilakukan melalui wilayah kerja available yang telah ada sebelum peraturan menteri ini diundangkan, diumumkan oleh direktur jenderal untuk dapat diusulkan penawaran langsung tanpa studi bersama dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan. bab xivuata: benny riyanto berita negara republik indonesia tahun nomor mi. inan sesuai dengan aslinya kem ya, :range pgi dan sumber daya mineral kepala biro hukum, bag pan mg: madsekretariat jenderal dewan energi nasional, bahwhal penataan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal dewan energi nasional, perlu melakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal dewan energi nasional perlu dicabut: bahwasudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi. bab kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsiyang membidangi energi,, pengelolaan administrasi umum dan fasilitasi kegiatan kelompok kerja, pemberian dukungan teknis fasilitasimbinaan penyusunan rancangan rencana umum energi daerah provinsi red p), pemberian dukungan teknis penanggulangan krisis dan darurat energi serta pengaturan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi, pemberian dukungan teknis penyelenggaran pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektoral, pelaksanaan persidangan dewan energi nasional, pelaksanaan urusan kerja sama bidang energi dan urusan hubungan masyarakat, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri yang membidangi energi. bagian kedua susunan organisasi sekretariat jenderal dewan energi nasional terdiri atas:struktur organisasi sekretariat jenderal dewan energi nasioniro umum bagian kesatu tugas dan fungsi, serta susunan organisasi biro umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, perencanaan pengadaan barang jasa,administrasi umum, penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, evaluasi kinerja, dan pengelolaan sistem informasi, pengelolaan keuangan dan perbendaharaandokumentasi dan informasi hukum, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, dan pengurusan keanggotaan dewan energi nasional, pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan, perencanaan pengadaan barang jasa, dan pengelolaan urusan keprotokolan. biro umum terdiri atas: bagian rumah tangga dan keprotokolan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian kedua bagian rumah tangga dan keprotokolan bagian rumah tangga dan keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, perencanaan pengadaan barang jasa, ketatausahaan, dan keprotokoldan keprotokolan menyelenggarakan fungsi: pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara, perencanaan pengadaan barang jasa, cc. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan, penyediaan akomodasi persidangan dewan energi nasional, dan pelayanan pimpinan sekretariat jenderal dewan energi nasional, koordinasi persidangan dewan energi nasional, dan keprotokolan. bagian rumah tangga dan keprotokolan terdiri atas: subbagian perlengkapan dan rumah tangga, dan subbagian keprotokolanpengelolaan barang milik negara, dan perencanaan pengadaan barang jasa. subbagian keprotokolan mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, ketatausahaan perjalanan dinas dewan energi nasional dan pimpinan sekretariat jenderal dewan energi nasional, penyediaan akomodasi persidangan dewan energi nasional, pelayanan pimpinan sekretariat jenderal dewan energi nasional, dan koordinasi persidangan dewan energi nasional. bab iiinyelenggarakan persidangan, penyiapan dan pengelolanyelenggaraan hubungan kemasyarakatan, serta mempenyiapan bahan perancangan dan perumusan kebijakan energi nasional, dan penetapan rencana umum energi nasional, penyiapan bahan persidangan dewan energi nasional, penyiapan penyelenggaraan persidangan dewan energi nasional, penyiapan pembinaan penyusunan dan implementasi rencana umum energi daerah provinsi red p) dan perencanaan energi regional dan daerah, penyiapan koordinasi perumusan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral: penyiapan bahan rekomendasi rencana umum ketenagalistrikan nasional run), rencana umum ketenagalistrikan daerah rukh), rencana pembangunan industri provinsi spip), rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm), dan perencanaan bidang energi lainnya, penyiapan pelaksanaan urusan kerja sama bidang energi dan hubungan masyarakat, penyiapan perumusan perencanaan kemandirian energi nasional, penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan energi nasional, penetapan rencana umum energi dan rencana umum energi daerah, dan penyiapan pengelolaan fasilitasi kegiatan kelompok kerja. biro fasilitasi kebijakan energi dan persidangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional. babfasilitasi penetapan langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta memfasilitasiiapan fasilitasi penetapan langkah penanggulangan kondisi krisis dan atau darurat energi, penyiapan fasilitasi perumusan ketahanan energi, cc. penyiapan fasilitasi perumusan pengaturan jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energi, penyiapan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral sesuai dengan kebijakan energi nasional ken), rencana umum energi nasional run), dan rencana umum energi daerah provinsi red p), dan penyiapan fasilitasi penyelenggaraan evaluasi hasil pengawasan pencapaian bauran energi nasional dan daerah. biro fasilitasi penanggulangan krisis dan pengawasan energilingkungan sekretariat jenderal dewan energisekretariat jenderal dewan energi nasional ditetapkan oleh menteri yang membidangi energi. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekretariat jenderal dewan energi nasionsekretariat jenderal dewan energi nasional. sekretaris jenderal dewan energi nasional menyampaikan laporan kepada menteri yang membidangi energi secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. sekretariat jenderal dewan energienergi nasional. setiap unsur organisasi lingkungan sekretariat jenderal dewan energienergi nasional maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait baik pusat maupun daerah. semua unsur lingkungan sekretariat jenderal dewan energilingkungan sekretariat jenderal dewan energi nasionaloleh pimpijabatan, pengangkatan, dan pemberhentian sekretaris jenderal dewan energi nasional merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon i.ayang membidangi energi. pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang membidangi energiyang membidangi energndanaan segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat jenderal dewan energi nasionaldewan energi nasional berdasarkaiwak(setstruktur organisasi sekretariat jenderal dewan energi nasional sekretariat jenderal dewan energi nasional biro fasilitasi biro fasilitasi penanggulangan biro umum kebijakan energi dan persidangan krisis dan pengawasan energi struktur organisasi biro umum sekretariat jenderal dewan energi nasional biro umum bagian rumah tangga dan keprotokolan subbagian perlengkapan dan rumah tangga subbagian keprotokolan ( o v v kelompok jabatan fungsional ooo vw. struktur organisasi biro fasilitasi kebijakan energi dan persidangan sekretariat jenderal dewan energi nasional biro fasilitasi kebijakan energi dan persidangan oem aa.aaa kelompok jabatan fungsional ( vw wvj3v struktur organisasi biro fasilitasi penanggulangan krisis dan pengawasan energi sekretariat jenderal dewan energi nasional biro fasilitasi penanggulangan krisis dan pengawasan energi(yes ttd. tel lo! arifin tarif madrid. shite |
ka. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut standardisasi kompetensi adalah proses perumusan dan pengembangan, verifikasi, penetapan dan pemberlakuan, penerapan, harmonisasi, kaji ulang, serta pembinaan dan pengawasan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang dilaksanakan secara tertib. standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat skt adalah aturan, pedoman, atau rumusan suatu kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikyang dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan. perumusan skt adalah rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep rancangan skt sampai dengan tercapainya konsensus dari pemangku kepentingan. klasifikasi kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut bidang dan subbidang kompetensi tertentu. kualifikasi kompetensi adalah penetapan penentangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan. tenaga teknik ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut tenaga tekniknsor ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut sensor adalah tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diujisi kompetensi tenaga teknik yang selanjutnya disebut sertifikasi kompetensit kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi tenaga teknik atau sensor bidang ketenagalistribidang ketenagakerjaualifikasi ketenagalistrikketenagalistrikan berdasarkan kinikompetensi tenaga tekniktenaga teknik. lembaga sertifikasi kompetensi sensorsensor. forum konsensus adalah pertemuan yang membicarakan kepentingan bersama untuk mendapatkan kesepakatan atau permufakatan yang dicapai melalui kebulatan suara. harmonisasi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sama saling pengakuan skt dengan standar kompetensi lain, baik dalam maupun luar negeri, guna mencapai kesetaraan dan atau pengakstandardisasi kompetensi bertujuan untuk: memberikan acuan bagi pemangku kepentingan ketenagalistrikan untuk kegiatan sertifikasi kompetensi, perumusan rancangan standar latih kompetensi, dan perumusan kebijakan keteknikan bidang ketenagalistrikan, menunjang usaha ketenagalistrikan dalam mewujudkan ketersediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan ramah lingkungan, cc. meningkatkan kompetensi tenaga teknik, mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan bidang ketenagalistrikan, mewujudkan konsistensi dan mampu telusur penerapan skt, dan meningkatkan keunggulan kompetitif tenaga teknik. standardisasi kompetensi diberlakukan untuk usaha ketenagalistrikan yang terdiri atas: usaha penyediaan tenaga listrik, dan usahatenaga teknik yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku. kewajiban sebagaimana dimaksud pada termasuk untuk badan usaha lain yang memiliki instalasi tenaga listrik yang tersambung dengan instalasi tenaga listrik milik pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik. bab kelembagaan kelembagaan skt terdiri atas: komite teknik standar kompetensi, tim perumus, dan cc. tim verifikasi. komite teknik standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk oleh direktur jenderal atas nama menteri. susunan keanggotaan komite teknik standar kompetenkomite teknik standar kompetensi selama (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. komite teknik standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada bertugas: menyusun rencana induk pengembangan skt, menilai usulan konsep rancangan skt yang sudah diverifikasi oleh tim verifikasi: cc. menyelenggarakan forum konsensus untuk membahas konsep rancangan skt, mengusulkan rancangan skt kepada direktur jenderal, melakukan kaji ulang skt dan menyampaikan hasil kaji ulang skt kepada direktur jenderal, menyusun rancangan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan, membentuk tim perumus, dan membentuk tim verifikasi. susunan keanggotaan tim perumustim perumus selama (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. tim perumus sebagaimana dimaksud pada bertugas: merumuskan konsep rancangan skt, melaksanakan pengembangan skt, dan cc. melaksanakan kaji ulang skt. susunan keanggotaan tim verifikasidan berasal dari unit lingkungan direktorat jenderal. masa jabatan tim verifikasi selama (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan verifikasi konsep rancangan skt sesuai dengan pedoman perumusan standar kompetensi. bab iii perencanaan, perumusan, dan pengembangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan bagian kesatu perencanaan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan menteri melalui direktur jenderal menetapkan rencana induk pengembangan skt sebagai dasar penyusunan skt. rencana induk pengembangan skt sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (lima) tahun. rencana induk pengembangan skt sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan: usulan dari pemangku kepentingan, atau perkembangan teknologi dan kondisi lapangan. bagian kedua perumusan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan perumusan skt dilaksanakan berdasarkan: rencana induk pengembangan skt sebagaimana dimaksud dalam dan klasifikasi kompetensi. klasifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun berdasarkan bidang dan subbidang jenis pekerjaan pada usaha ketenagalistrikan. klasifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk pemetaan kompetensi dalam penyusunan skt. penyusunan skt dilaksanakan sesuaimbangan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pengembangan skt diarahkan pada tersedianya skt yang memenuhi prinsip: relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, valid terhadap acuan dan atau pembanding yang sah, dapat diterima oleh pemangku kepentingan, fleksibel untuk diterapkan oleh pemangku kepentingan, dankebijakan pengembangan skt harus: mengacu pada regional model competence standards, mengutamakan kemampuan penerapan dalam negeri, dan cc. memperhatikan perbandingan dan kesetaraan dengan standar kompetensi kerja internasional. pengembangan skt dapat diusulkan oleh masyarakat, asosiasi industri, asosiasi profesi, lembaga sertifikasi kompetensi, lembaga pendidikan vokasi atau keterampilan, lembaga pelatihan, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan atau pemangku kepentingan lainnya. dalam pengembangan skt sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal dapat melakukan studi banding, verifikasi, dan atau kunjungan lapangan. bab verifikasi, penetapan, dan pemberlakuan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan hasil verifikasi berupa konsep rancangan skt kepada komite teknik standar kompetensi untuk dilakukan penilaian. komite teknik standar kompetensi mengusulkan kepada direktur jenderal untuk dilakukan penyebarluasan konsep rancangan skt kepada pemangku kepentingan dalam rangka memperoleh tanggapan dan atau masukan. tanggapan dan atau masukan dari pemangku kepentingjak tanggal penyebarluasan. konsep rancangan skt sebagaimana dimaksud pada beserta tanggapan dan atau masukan dari pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada dibahas dalam forum konsensus untuk disepakati menjadi rancangan skt. forum konsensus sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh komite teknik standar kompetensi dengan peserta terdiri atas tim perumus, tim verifikasi, dan pemangku kepentingan. menteri melalui direktur jenderal menetapkan dan memberlakukan rancangan skt hasil forum konsensus sebagaimana dimaksud dalam penetapan dan pemberlakuan rancangan skt sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah rancangan skt dinyatakan lengkap dan benar. bab kaji ulang standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk memelihara validitas dan reliabilitas skt yang telah ditetapkan dan diberlakukan, skt perlu dilakukan kaji ulang. kaji ulang skt sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh komite teknik standar kompetensi paling sedikit (satu) kali dalam jangka waktu (lima) tahun atau sewaktu waktu apabila dibutuhkan. hasil kaji ulang skt sebagaimana dimaksud pada berupa rekomendasi. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: tanpa perubahan, perubahan, atau cc. pencabutan. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direktur jenderal. hasil kaji ulang skt berupa rekomendasi tanpa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam hal skt masih valid dan reliabel. hasil kaji ulang skt berupa rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa: perbaikan atau penambahan substansi yang sifatnya terbatas, dan atau perbaikan kesalahan redaksional. perubahan berupa perbaikan atau penambahan substansi yang sifatnya terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui forum konsensus. perubahan berupa perbaikan kesalahan redaksional sebagaimana dimaksud pada huruf tidak perlu dilakukan melalui forum konsensus. hasil kaji ulang skt berupa rekomendasi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan kriteria: mengalami perubahan substansi lebih dari (lima puluh persen), atau tidak diperlukan lagi. komite teknik standar kompetensi mengusulkan: hasil kaji ulang skt berupa rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri melalui direktur jenderal untuk mendapatkan penetapan dan pemberlakuan perubahan skt, atau hasil kaji ulang skt berupa pencabutan sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri melalui direktur jenderal untuk dilakukan pencabutan skt. ketentuan mengenai tata cara kaji ulang skstandar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan bagian kesatu umum skt yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh menteri melalui direktur jenderal wajib diterapkan oleh pemegang perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan. penerapan skt sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai acuan dalam: penyusunan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan, sertifikasi kompetensi, dan atau pendidikan vokasi keterampilan atau pelatihan. bagian kedua jenjang kualifikasi ketenagalistrikan penerapan skt dalam penyusunan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui pengemasan skt dalam rangka penyusunan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan. pengemasan skt dalam rangka penyusunan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan: dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun terhitung sejak skt ditetapkan dan diberlakukan oleh menteri melalui direktur jenderal, atau secara bersamaan pada saat perumusan konsep rancangan skt. ketentuan mengenai pengemasan skt dan penyusunan jenjang kualifikasi ketenagalistrijang kualifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ditentmelaksanakan suatu pekerjaan. jenjang kualifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pada usaha ketenagalistrikan disusun sesuai dengan kini. dalam penyusunan rancangan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam huruf komite teknik standar kompetensi dapat menugaskan tim perumus sebagaimana dimaksud dalam sebagai tim perumus jenjang kualifikasi ketenagalistrikan. direktur jenderal menyampaikan rancangan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan yang disusun oleh komite teknik standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalamdiverifikasi. menteri melalui direktur jenderal menetapkan dan memberlakukan rancangan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada menjadi jenjang kualifikasi ketenagalistrikan. bagian ketiga sertifikasi kompetensi paragraf skema sertifikasi kompetensi setiap tenaga teknik dan sensor yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. tenaga teknik dan sensor sebagaimana dimaksud pada meliputi warga negara indonesia dan warga negara asing yang bekerja indonesia. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada tenaga teknik dan sensor dengan status warga negara asing yang bekerja indonesia sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan undangan bidang ketenagakerjaan. untuk memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam tenaga teknik dan sensor harus mengikuti sertifikasi kompetensi. penerapan skt pada sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi acuan dalam skema sertifikasi kompetensi untuk: penetapan ruang lingkup klasifikasi lembaga sertifikasi kompetensi, pelaksanaan penilaian atau asesmen kompetensi, dan pelaksanaan surveilans pemegang sertifikat kompetensi. sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang mendapatkan perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan. lembaga sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik belum terakreditasi: lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik terakreditasi, lembaga sertifikasi kompetensi sensor belum terakreditasi, dan lembaga sertifikasi kompetensi sensor terakreditasi. dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi, lembaga sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada harus: menerapkan stick yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh direktur jenderal atas nama menteri, dan mengacu pada jenjang kualifikasi ketenagalistrikan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh direktur jenderal atas nama menteri. perizinan berusaha bidang ketenagalistrimenteri melalui direktur jenderal menetapkan metodologi sertifikasi kompetensi sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi pada usaha ketenagalistrikan. paragraf pelaksana sertifikasi kompetensi sertifikasi kompetensi pada kegiatan usaha ketenagalistrikan dilaksanakan oleh sensor kompetensi. kualifikasi kompetensi untuk sensor kompetensi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sensor kompetensi muda, sensor kompetensi madya, dan cc. sensor kompetensi utama. sensorsensor badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf melaksanakan sertifikasi badan usaha dengan kualifikasi kompetensi terdiri atas: sensor badan usaha muda, sensor badan usaha madya, dan cc. sensor badan usaha utama. paragraf pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik, lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf melakukan uji kompetensi terhadap tenaga teknik. dalam melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik belum terakreditasi harus membentuk tim uji kompetensi tenaga teknik. tim uji kompetensi tenaga teknikkompetensi tenaga tekniktenaga teknik tenaga teknik. tim uji kompetensi tenaga tekniktenaga teknik belum terakreditasi. berdasarkan laporan hasil pengujian dan penilaian tim uji kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud dalam penanggung jawab teknik pada lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik belum terakreditasi melekuktenaga teknik belum kompetetelah kompeten, lembaga sertifikasi kompetensi tenaga tekniktenaga teknik yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi tenaga tekniktenaga tekniktenaga tekniktenaga teknik belum memenuhi kesesuaiatenaga teknik telah memenuhi kesesuaian, lembaga sertifikasi kompetensi tenaga tekniktenaga teknik yang dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud dalam dan yangtenaga tekniktetap belum kompeten atau belum memenuhi kesesuaian, tenaga teknik dinyatakan kompeten atau memenuhi kesesuaian jika mengikuti: pendidikan vokasi keterampilan atau pelatihan dan dinyatakan lulus, atau uji kompetensi ulang dan dinyatakan kompeten. sertifikasi kompetensi tenaga teknik oleh lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik terakreditasi dilaksanakan sesuai ketentuan dan sertifikat kompetensi tenaga teknik yang dilaksanakan berdasarkan sertifikasi kompetensi tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik terakreditasi. paragraf pelaksanaan sertifikasi kompetensi sensor dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi sensor, lembaga sertifikasi kompetensi sensor belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan uji kompetensi terhadap: sensor kompetensi pada setiap kualifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam dan sensor badan usaha pada setiap kualifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam sebelum mengikuti uji kompetensi, calon sensor kompetensi muda sebagaimana dimaksud dalam huruf dan calon sensor badan usaha muda sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memiliki: sertifikat pelatihan sensor dari lembaga pelatihan akreditasi: atau sertifikat bimbingan teknis sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi dari direktorat jenderal. dalam melaksanakan uji kompetensi terhadap sensor kompetensikompetensi. tim uji sensor kompetensi dan kualifikasi kompetensi paling rendah (satu) tingkat atas calon sensor kompetensi yang diuji. tim uji sensor kompetensisensor belum terakreditasi menunjuk: (satu) orang sensor kompetensi madya atau sensor kompetensi utama sebagai ketua tim uji sensor kompetensi untuk calon sensor kompetensi muda dan calon sensor kompetensi madya, atau (satu) orang sensor kompetensi utama sebagai ketua tim uji sensor kompetensi untuk calon sensor kompetensi utama. ketua tim uji sensor kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf dipilih berdasarkan kualifikasi kompetensi paling tinggi dalam tim uji sensor kompetensi. tim uji sensor kompetensidalam melaksanakan uji kompetensi terhadap sensor badan usahabadan usaha. tim uji sensor badan usahasensor badan usaha sebagaimana dimaksud pada berjumlah (tiga) orang atau (lima) orang untuk setiap kelompok uji badan usaha. lembaga sertifikasi kompetensi sensorsensor badan usaha. tim uji sensor badan usahaberdasarkan laporan hasil pengujian dan penilaian tim uji sensor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam dan tim uji sensor badan usaha sebagaimana dimaksud dalamsensor belum kompetecalon sensor kompetensi atau calon sensor badan usahacalon sensor kompetensi atau calon sensor badan usaha telah kompeten, lembaga sertifikasi kompetensi sensorsensor yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi sensorsensor kompetensi atau sensor badan usahabelum memenuhi kesesuaiasensor kompetensi atau sensor badan usahatelah memenuhi kesesuaian, lembaga sertifikasi kompetensi sensorsensor kompetensi atau sensor badan usaha yang dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud dalam atausensorsensor kompetensi atau sensor badan usaha tetap belum kompeten atau belum memenuhi kesesuaian, sensor kompetensi atau sensor badan usaha dinyatakan kompeten atau memenuhi kesesuaian jika mengikuti uji kompetensi ulang dan dinyatakan kompeten. sertifikasi kompetensi sensor oleh lembaga sertifikasi kompetensi sensor terakreditasi dilaksanakan sesuai ketentuan dan sertifikat kompetensi sensor yang dilaksanakan berdasarkan sertifikasi kompetensi sensor sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi sensor terakreditasi. paragraf panitia uji kompetensi menteri melalui direktur jenderal membentuk panitia uji kompetensi untuk: memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi sesuai dengan klasifikasi usaha jasa sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan, memfasilitasi penyiapan sensor kompetensi sesuai dengan bidang yang diuji, dan cc. memfasilitasi pemenuhan kecukupan jumlah lembaga sertifikasi kompetensi dan atau tenaga teknik dan sensor sesuai dengan bidang yang diuji. panitia uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada merupakan sensor dengan susunan terdiri atas: ketua, sekretaris, dan cc. anggota. anggota sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur:panitia ujidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada panitia uji kompetensi melaksanakan fungsi: pembentukan tim uji kompetensi, penunjukan tempat uji kompetensi, cc. pelaksanaan uji kompetensi, dan pelaksanaan bimbingan teknis terkait kualifikasi kompetensi sesuai bidang dan subbidang yang diuji. tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf berjumlah (tiga) orang atau (lima) orang untuk setiap kelompok uji kompetensi. panitia uji kompetensi menunjuk (satu) orang dari tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada sebagai ketua tim uji kompetensi. panitia uji kompeten. tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada panitia uji kompetensi. penunjukan tempat uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan kesesuaian unit kompetensi skt yang akan diuji. berdasarkan laporan hasil pengujian dan penilaian dari tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam panitia uji kompetentenaga teknik atau calon sensor belum kompeten, panitia uji kompetensi harus memberitahukan hasil evaluasi secara tertulis beserta alasannya kepada tenaga teknik atau sensoratau calon sensor telah kompeten, panitia uji kompetensi mengusulkatas nama menteri menerbitkan sertifikat kompetensi. sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (tiga) tahun. tenaga teknik atau calon sensor yang dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud dalam dapat mengajukan permohonan banding secara tertulisatau calon sensor tetap belum kompeten, tenaga teknik atau calon sensor dinyatakan kompeten jika mengikuti: pendidikan vokasi keterampilan atau pelatihan dan dinyatakan lulus untuk tenaga teknik, atau uji kompetensi ulang dan dinyatakan kompeten untuk tenaga teknik, sensor kompetensi, dan sensor badan usaha. paragraf sertifikat kompetensi sertifikat kompetensi diterbitkan berdasarkan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan yang telah ditetapkan. formaterbitan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada harus dibubuhi nomor registrasi. pembubuhan nomorbagian keempat pendidikan vokasi keterampilan atau pelatihan penerapan skt sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk: pengembangan program pendidikan vokasi keterampilan atau program pelatihan, dan akreditasi lembaga pendidikan vokasi keterampilan atau akreditasi lembaga pelatihan. penerapan sktsebagai acuan dalam: pengembangan kurikulum, silabus, dan modul, dan evaluasi hasil pendidikan vokasi keterampilan atau pelatihan. pedoman penerapan skt dalam pengembangan pelatihan lingkungan kementerian disusun dan ditetapkan oleh unit yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pada kementerian. akreditasi lembaga pendidikan vokasi keterampilan atau akreditasi lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan olehsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka pemenuhan jumlah lembaga pendidikan vokasi keterampilan terakreditasi atau lembaga pelatihan terakreditasi sebagaimana dimaksud padadapat mengatur pelaksanaan pendidikan vokasi keterampilan atau pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii harmonisasi bagian kesatu umum harmonisasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling pengakuan terhadap: skutik: dan lembaga sertifikasi kompetensi. harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: harmonisasi dalam negeri, dan harmonisasi luar negeri. harmonisasiharmonisasi luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam kerangka kerja sama yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral. bagian kedua harmonisasi skt harmonisasi skt sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam bentuk kesetaraan standar kompetensi dan kode unit kompetensi. kesetaraan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menggunakan standar kompetensi yang telah mendapatkan penetapan dan pemberlakuan menjadi skt. kesetaraan kode unit kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyusunan skt sebagaimana dimaksud dalam rancangan skt hasil forum konsensus disampaikan oleh direktur jenderalmenjadi yakni. skt yang telah mendapatkan penetapan menjadi yakni sebagaimana dimaksud pada diterapkandalam hal terdapat perubahperubahan yakni. dalam hal terdapat pencabutcabut yakni. bagian ketiga harmonisasi lembaga sertifikasi kompetensi harmonisasi lembaga sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam bentuk kesetaraan skema sertifikasi kompetensi dan metode pengujian. kesetaraan skema sertifikasi kompetensi dan metode pengujian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menggunakan skema sertifikasi kompetensi dan metode pengujian yang ditetapkan oleh direktur jenderal. lembaga sertifikasi kompetensi yang telah mendapatkan akreditasi atau lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga teknik, sensor kompetensi, dan atau sensor badan usaha setelah mendapatkan registrasi dari direktur jenderalregistrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menilai kesetaraan skema sertifikasi kompetensi dan metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam lembaga sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki sistem informasi sertifikasi kompetensi yang terintegrasi dengan sistem informasi direktorat jenderal. bab viii pembinaan dan pengawasan menteri melalui direktur jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap: lembaga sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam dan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik lainnya, dan badan usaha penyediaan tenaga listrik. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: penerapan skt, pelaksanaan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga teknik, sensor kompetensi, dan sensor badan usaha, pemenuhan skema sertifikasi kompetensi, kesesuaian tempat uji kompetensi, dan atau melakukan: penyuluhan dan bimbingan teknis, pemeriksaan lapangan terkait kegiatan sertifikasi kompetensi, pemeriksaan lapangan dan evaluasi atas penerapan skt pada badan usaha ketenagalistrikan dan harmonisasi skt: dan pemeriksaan lapangan dan evaluasi atas penerapan skt pada pendidikan vokasi keterampilan atau pelatihan dalam rangka sertifikasi vokasional. menteri melalui direktur jenderal menetapkan pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bab ketentuan lain lain lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik belum terakreditasi dan lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik terakreditasi dilarang merangkap sebagai lembaga sertifikasi kompetensi sensorltd:doman penyusunan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan prinsip pengembangan skt pengembangan skt harus memenuhi prinsip: relevan memenuhi relevansi dengan kebutuhan dunia usaha atau industri masing masing sektor atau lapangan usaha. hal ini berarti skt harus sesuai dengan kondisi riil tempat kerja. valid memenuhi validitas terhadap acuan dan atau pembanding yang sah. hal ini berarti skt harus dapat dibandingkan dengan standar yang sejenis. akseptabel dapat diterima oleh pemangku kepentingan khususnya oleh pengguna seperti industri atau perusahaan, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi, praktisi, ahli, dan instansi pembina teknis. fleksibel memiliki fleksibilitas, baik dalam penerapan maupun untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. penerapan skt meliputi pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan sumber daya manusia.skt yang disusun dapat ditelusuri, baik proses maupun substansinya. selain itu, skt dapat dibandingkan dan atau disetarakan dengan standar kompetensi lainnya. kriteria skt skt yang disusun harus memenuhi kriteria: sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan tempat kerja, berorientasi pada hasil (outcome): dan ditulis dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, sederhana, dan tidak menimbulkan multiinterpretasi. kebijakan pengembangan skt pengembangan skt harus: mengacu pada regional model competence standards mcs) mcs dikembangkan berdasarkan proses pekerjaan, berorientasi pada hasil, atau mampu dilaksanakan oleh tenaga teknik tempat kerja. mcs berorientasi pada kemampuan untuk mentransfer dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan secara luas pada situasi dan lingkungan yang baru. memperhatikan perbandingan dan kesetaraan dengan standar internasional serta kemampuan penerapan dalam negeri secara substansi skt yang disusun harus memiliki kesetaraan dengan standar internasional sehingga memudahkan dalam kerja sama internasional. selain memiliki kesetaraan dengan standar internasional, skt harus mampu diterapkan dalam negeri. klasifikasi kompetensi klasifikasi kompetensi bertujuan untuk memetakan jenis pekerjaan pada instalasi tenaga listrik guna menghasilkan peta atau informasi kompetensi. klasifikasi kompetensi dilakukan dengan menganalisis fungsi produktif suatu area atau bidang pekerjaan, perusahaan, industri, dan subsektor. analisis fungsi produktif secara hierarki dimulai dari tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar. metode perumusan skt perumusan skt dapat dilakukan dengan (tiga) metode: riset dan atau penyusunan standar baru metode ini dilakukan dengan cara meneliti dan atau mengidentifikasi kompetensi yang tersedia atau dibutuhkan dalam suatu area atau bidang pekerjaan, perusahaan, industri, dan subsektor atau sektor. adaptagubah sebagian substansi standar kompetensi kerja internasional atau standar kompetensi kerja khusus untuk disesuaikan dengan kondisi indonesia. format penulisan pada metode adaptasi disesuaikan dengan format penulisan skt. adoperjemahkan seluruh substansi standar kompetensi yang diadopsi. format penulisan pada metode adopsi menggunakan format sesuai standar aslinya. muatan atau unsur dalam skt pada sistem regional model competence standards mcs), semua aspek pekerjaan dijelaskan secara rinci, yang meliputi: otonomi meliputi apa yang diharapkan dari tenaga teknik berdasarkan cara terbaik untuk melaksanakan pekerjaannya. tanggung jawab atau akuntabilitas tenaga teknik dituntut memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan atau bertanggung jawab atas kualitas produk, layanan, dan tingkat produktivitas. kompleksitas mengingat tingkat kompleksitas pekerjaan berbeda antara satu dengan lainnya, dibutuhkan pengetahuan pendukung dan kemampuan analisis dalam melaksanakan pekerjaan. lingkungan kerja faktor lingkungan kerja merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam mendeskripsikan kinerja yang efektif karena tidak semua pekerjaan dilakukan dalam kondisi ideal. pilihan dan kemungkinan mengingat pekerjaan dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber daya, baik material maupun manusia, tenaga teknik yang kompeten perlu mengetahui pilihan apa saja yang dimiliki agar mampu membuat keputusan logis dalam melaksanakan pekerjaan. keleluasaan dan keputusan tidak semua aspek dapat diawasi pada saat tenaga teknik melaksanakan pekerjaannya. oleh karena itu, penting untuk menjelaskan batasan keleluasaan yang dapat dilakukan oleh tenaga teknik dan bagaimana melakukannya. hal ini terkait dengan kemampuan tenaga teknik untuk membuat sebuah keputusan dalam melaksanakan pekerjaan. berdasarkan hal tersebut, secara prinsip setiap skt mengandung unsur atau dimensi: dimensi pengetahuan pada dasarnya pengetahuan yang tertuang dalam standar kompetensi merupakan pengetahuan yang melandasi suatu pelaksanaan pekerjaan. pengetahuan tersebut dapat bersumber dari pendidikan formal, pelatihan, atau berdasarkan pengalaman. dimensi keterampilan, terdiri atas: kemampuan melakukan tugas individu secara efisien (task skill): kemampuan untuk mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam suatu pekerjaan (task management skill): kemampuan untuk merespon penyimpangan dan kerusakan dalam suatu rutinitas pekerjaan secara efektif (contingent management skill): kemampuan yang terkait dengan tanggung jawab terhadap lingkungan kerja termasuk bekerja dengan orang lain atau bekerja secara tim (job role environment skill): dan kemampuan untuk bekerja pada situasi baru (transfer skill. dimensi sikap kerja merupakan tuntutan sikap kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. hal ini berarti sikap kerja harus dapat ditampilkan sesuai dengan performa tempat kerja, termasuk dalam menggunakan alat kerja, material kerja, alat pelindung diri, dan standard operating prosedur sop). persiapan perumusan skt penyiapan tim perumus untuk melaksanakan perumusan standar atau penyusunan skt, perlu dibentuk tim perumus standar kompetensi dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dalam perumusan dan penyusunan standar kompetensisusun, memahami metodologi penyusunan skt, dan memiliki komitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan dan penyelesaian perumusan standar kompetensi. dalam tim perumus sebaiknya terdapat personel yang mampu melakukan edit penulisan skt sesuai dengan pedoman perumusan, ketentuan teknis yang relevan, serta kesepakatan yang diperoleh. untuk itu, keanggotaan tim perumus memiliki kriteria: memahami ejaan bahasa indonesia yang baik dan benar, memahami substansi teknis skt: dan memiliki kompetensi mengoperasikan komputer. tugas dan tanggung jawab tim perumus: merumuskan konsep skt, melaksanakan pengembangan skt, dan melaksanakan kaji ulang skt. penyiapan referensi perumusan skt referensi dalam perumusan skt antara lain informasi fungsi bisnis, uraian tugas pekerjaan jabatan, klasifikasi baku lapangan usaha indonesia, standard operating prosedur sop) yang terkait, buku manual, peraturan perundang undangan, dan referensi lain yang dapat digunakan dalam penyusunan skt. penyiapan area pekerjaan untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih akurat, diperlukan area pekerjaan yang sebenarnya. selain telah mengimplementasikan kompetensi yang akan disusun unit kompetensinya, area pekerjaan sebagai tempat praktek kerja terbaik (best practice). menetapkan metode perumusan skt berdasarkan hasil identifikasi area atau bidang pekerjaan, perusahaan, industri, subsektor, atau sektor, tim perumus menentukan metode perumusan yang akan digunakan dengan memilih salah satu atau penggabungan kombinasi beberapa metode perumusan seperti metode riset dan metode adaptasi. cakupan kompetensi pada skt kompetensi merupakan penerapan yang konsisten dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dengan standar kinerja yang dipersyaratkan tempat kerja. kompetensi mencakup kemampuan untuk mentransfer dan menerapkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja pada situasi dan lingkungan kerja baru yang mencakup: kemampuan tenaga teknik mendemonstrasikan implementasi standar yang dipersyaratkan tempat kerja, penerapan keterampilan dan pengetahuan tertentu yang relevan dengan suatu jabatan tempat kerja, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh tenaga teknik, yang mencakup kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, berinisiatif, perencanaan dan pengorganisasian, penggunaan teknologi, dan penyelesaian masalah dalam pekerjaan, semua aspek kinerja tempat kerja, dan konsistensi kinerja dari waktu waktu. perumusan skt perumusan unit kompetensi dengan pendekatan metode riset atau kombinasi dilakukan melalui tahapan: pemetaan kompetensi langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan pemetaan pada bidang pekerjaan yang akan dikembangkan dengan menggunakan analisis fungsi untuk memastikan bahwa masing masing fungsi dan turunannya teridentifikasi dan memiliki hubungan yang jelas. analisis fungsi dapat dilakukan dengan desk analysis dari data sekunder atau riset lapangan secara langsung. dalam hal metode yang dipilih menggunakan data primer hasil riset lapangan, analisis perlu dilakukan dengan mempertimbangkan sampling yang bervariasi. hasil analisis fungsi bidang pekerjaan dituangkan dalam peta kompetensi yang sekuens. perumusan unit kompetensi berdasarkan peta kompetensi, secara umum akan diperoleh (tiga) kategori yaitu fungsi kunci suatu bidang pekerjaan, fungsi utama, dan fungsi dasar. fungsi dasar yang ada dalam peta suatu bidang pekerjaan pada umumnya diidentifikasi menjadi judul unit kompetensi yang dapat berdiri sendiri. unit kompetensi didesain berdasarkan hasil identifikasi terhadap kebutuhan kompetensi tempat kerja. masing masing unit kompetensi merupakan bagian dari persyaratan tempat kerja seperti pengetahuan dan keterampilan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk yang terkait dengan keselamatan ketenagalistrikan, kesehatan dan keselamatan kerja, kemampuan literasi, dan matematika dasar. unit kompetensi harus mengakomodir keanekaragaman suatu sektor industri, perusahaan, dan tempat kerja. dengan kata lain, unit kompetensi disusun berdasarkan persamaan standar yang diaplikasikan berbagai tempat kerja sejenis. unit kompetensi tidak boleh merujuk pada penggunaan suatu spesifikasi peralatan atau merk tertentu. secara detail, setiap unit kompetensi menggambarkan: hasil (outcome) dari sebuah pekerjaan tertentu, kondisi mana unit kompetensi tersebut dilaksanakan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja sesuai standar, dan bukti yang dapat dikumpulkan untuk menentukan kompeten atau tidaknya tenaga teknik yang melaksanakan aktivitas dalam unit kompetensi tersebut berdasarkan standard operating prosedur sop), instruksi kerja, manual operasi, atau manual pemeliharaan. saat ini belum ada referensi baku untuk menentukan ukuran suatu unit kompetensi, namun setiap kompetensi harus: dapat diimplementasikan untuk kebutuhan pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pelaksanaan pekerjaan tempat kerja, mencerminkan kompleksitas keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan pada saat bekerja, tidak membatasi pada suatu jenis instalasi, tidak terlalu luas sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh (satu) orang, dan tidak terlalu sempit dan kaku sehingga tidak menggambarkan sebuah fungsi pekerjaan secara menyeluruh. setiap unit kompetensi bukan merupakan prosedur detail yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan karena prosedur pekerjaan dapat bervariasi antara suatu tempat kerja dengan tempat kerja lainnya. agar dapat memenuhi kebutuhan lembaga pelatihan dan tempat kerja yang beragam, hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun unit kompetensi: menggunakan pendekatan holistik meliputi peran dan fungsi serta tugas tertentu, misalnya keterampilan dasar (employability ski) harus dimasukkan dalam unit kompetensi dan tidak hanya tersirat, menggunakan bahasa yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dan tidak menggunakan jargon, terminologi, atau bahasa asing yang tidak familier digunakan tempat kerja, fleksibilitas dalam pengumpulan bukti pencapaian kompetensi, misalnya teknisi kompresor pada pembangkit listrik tenaga uap tidak harus tempat kerja mana teknisi tersebut bekerja tetapi dapat dilakukan secara simulasi atau pada pembangkit lainnya yang memiliki kesamaan pada peralatan dimaksud, dan menggunakan metode diskusi kelompok terarah dengan melibatkan para praktisi dari beberapa tempat kerja yang berbeda dalam industri sama. format penulisan skt skt disusun untuk mendefinisikan kemampuan tenaga teknik dalam aspek pengetahuan keterampilan dan sikap dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan. penulisan skt sebagai bagian dari proses penyusunan skt harus sistematis, jelas, tepat, lugas, tegas, tidak menimbulkan interpretasi lain, dan mudah dipahami oleh pihak yang tidak berpartisipasi dalam penyusunan skt. struktur unit kompetensi kode unit kompetensi kode unit kompetensi berjumlah (dua belas) digit yang merupakan identitas dari unit kompetensi. penulisan kode unit kompetensi mengikuti kodifikasi masing masing angka dan numerik yang akan dituliskan. kode unit kompetensi: x|.lolo|y|y|y|lolo|.lolos|.| manan keterangan: kode kategori yang diisi (satu) digit berupa huruf sesuai dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali), kode golongan pokok yang terdiri atas (dua) digit berupa angka sesuai dengan dua digit pertama kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali), kode klasifikasi usaha ketenagalistrikan yang terdiri atas (tiga) digit berupa angka: digit kesatu menunjukkan kode golongan yaitu ketenagalistrikan, digit kedua menunjukkan bidang yaitu area pekerjaan pada ketenagalistrikan, dan digit ketiga menunjukkan subbidang yaitu jenis pekerjaan pada ketenagalistrikan. contoh klasifikasi:nisan kian tingkat mutu pengoperasian komponen dalam s5: pemeliharaan negeri pendidikan dan pelatihan sistem manajemen sertifikasi kompetensi keselamatan sertifikasi badan usaha ketenagalistrikan pekerjaan lainnya pengelolaan penjualan antarpenyedia lingkungan tenaga listrik penjualan antarnegara penjualan langsung aktivitas penunjang penjualan pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri pembangkit tenaga listrik pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri transmisi tenaga listrik pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri distribusi tenaga listrik digit pertama digit kedua digit ketiga golongan) bidang) subbidang) pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri pemanfaatan tenaga listrik sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan pada transmisi tenaga listrik sistem keselamatan ketenagalistrikan pada distribusi tenaga listrik lingkungan pembangkitan tenaga listrik lingkungan transmisi tenaga listrik lingkungan distribusi tenaga listrik lingkungan pemanfaatan tenaga listrik kode penjabaran lapangan usaha yang terdiri atas (dua) digit berupa angka yaitu jenis instalasi tenaga listrik: don ema mutan sma instalasi tegangan tegangan gardu induk tegangan dog pulau read (pi pita putih |prd (plan patent semua semua semua semua pembangkit, pembangkit, pembangkit, pembangkit, semua semua semua semua transmisi, transmisi, transmisi, transmisi, semua semua semua semua distribusi distribusi distribusi distribusi semua semua transmisi dan transmisi dan semua semua distribusi distribusi semua semua dan semua semua pemanfaatan pemanfaatan nomor urut unit kompetensi skt pada kelompok atau lapangan usaha terdiri atas (tiga) digit berupa angka mulai dari angka dan seterusnya. versi penerbitan skt sebagai akibat adanya perubahan diisi dengan (satu) digit berupa angka mulai dari angka angka dan seterusnya jika dilakukan revisi skt. judul unit kompetensi judul unit kompetensi diambil dari hasil analisis fungsi yang dilakukan pada awal kegiatan penyusunan skt. judul unit kompetensi harus memberikan gambaran umum mengenai isi dan implementasinya. judul unit kompetensi disusun dengan ketentuan: ditulis secara ringkas dan menggambarkan tujuan dari unit kompetensi, tidak melebihi (seratus) karakter termasuk spasi, menghindari penggunaan tanda baca tengah kalimat, misalnya tanda koma, titik koma, dan titik dua, menghindari pernyataan yang bersifat pembenaran, misalnya untuk memastikan operasi yang aman ., judul masing masing unit kompetensi dalam suatu bidang pekerjaan bersifat unik dan berbeda satu sama lainnya, namun merupakan bagian dari (satu) bidang pekerjaan tersebut, contoh: contoh judul unit kompetensi terlalu tuas judul unit kompetensi: mengoperasikan pembangkit. ukuran unit kompetensi ini terlalu luas, sehingga akan menyulitkan pada saat diimplementasikan dalam program pelatihan dan sertifikasi kompetensi. contoh judul unit kompetensi terlalu sempit judul unit kompetensi: memasang sakelar tunggal. ukuran unit kompetensi ini terlalu sempit, selain akan menyulitkan pada saat diimplementasikan dalam program pelatihan dan sertifikasi kompetensi, unit kompetensi akan menjadi tidak proporsional. sebaiknya judul unit kompetensi diganti menjadi memasang instalasi listrik fasa tunggal jaringan tegangan rendah. unit kompetensi harus memiliki keluasan proporsional yang mencerminkan implementasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tempat kerja dan dapat diimplementasikan untuk kebutuhan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. deskripsi unit kompetensi uraian deskripsi unit kompetensi merupakan penjelasan ringkas yang menggambarkan isi, maksud, tujuan, dan ruang lingkup unit kompetensi. pada uraian deskripsi unit kompetensi dapat ditambahkan penjelasan mengenai keterkaitan dengan unit kompetensi lainnya. dalam menulis deskripsi unit kompetensi agar menghindari penggunaan template yang sama agar deskripsi unit kompetensi dapat berfungsi sebagai executive summary bagi unit kompetensi. contoh judul unit dan deskripsi unit judul unit mengoperasikan turbin air. deskripsi unit unit kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan turbin air pada plta. elemen kompetensi berisi uraian mengenai yang dibuat dalam kata kerja aktif. elemen kompetensi merupakan unsur dasar dari suatu unit kompetensi. masing masing elemen kompetensi membentuk suatu unit kompetensi secara utuh. merupakan elemen yang dibukukan untuk tercapainya unit kompetensi (untuk setiap unit biasanya terdiri atas (tiga) hingga (dua belas) elemen kompetensi secara berurutan) dan menggunakan kata kerja aktif. dalam (satu) elemen hanya boleh ada (satu) kata kerja aktif. contoh penulisan elemen kompetensi: unit kompetensi mengoperasikan turbin air. elemen kompetensi: merencanakan mempersiapkan pelaksanaan melaksanakan membuat laporan dalam elemen operasi, pemeliharaan, dan inspeksi terdapat (lima) langkah untuk tenaga teknik dan (tujuh) elemen untuk sensor. kriteria unjuk kerja kuk) kriteria unjuk kerja kuk) merupakan pernyataan evaluatif yang terdiri atas keterampilan, pengetahuan,selain itu, kukuk berisi uraian mengenaiuk ditulis menggunakan kata kerja pasif. kuk harus ditulis sebagai pernyataan yang dapat dinilai. kuk bukan merupakan standard operating procedure (sop), meskipun dapat bersumber dari standard operating prosedur (sop). kuk paling sedikit berjumlah (dua) kuk yang harus disusun secara tepat agar unit kompetensi dapat digunakan untuk kebutuhan pelatihan dan uji kompetensi. dalam menyusun kuk hanya boleh ada (satu) kata kerja pasif sehingga dalam uji kompetensi dapat dinilai secara spesifik. contoh: kriteria unjuk kerja: tujuan kegiatan disusun secara tepat. kuk atas lebih tepat jika disusun: kriteria unjuk kerja perintah kerja operasi turbin dipelajari. kesiapan input air dari pipa pesat dipastikan cukup. standard operating prosedur sop) operasi turbin air disiapkan. ilmu pengetahuan terkait operasi turbin air dipahami. dst. selain itu, kuk harus dapat dibaca dan dimengerti oleh pengguna. hal ini tidak hanya terkait dengan substansi, tetapi juga terkait dengan struktur dan bahasa yang digunakan. kuk harus dapat ditafsirkan dengan cara yang sama oleh pengguna yang berbeda dalam situasi yang juga berbeda. ketepatan dalam menafsirkan kuk sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan penerapan standar kompetensi. penulisan kuk harus relevan dengan tingkat kedalaman atau kesulitan dari suatu pekerjaan. untuk menuliskan tingkat kedalaman atau kesulitan suatu pekerjaan, digunakan pendekatan taksonomi bloom. contoh: level bekerja berdasarkan perintah kerja. kuk katup intake dibuka (enam puluh) derajat berdasarkan perintah ccr. level bekerja mandiri sesuai standard operating prosedur sop) kuk katup intake dibuka (enam puluh) derajat sesuai standard operating prosedur (sop) start unit. level analisis trouble shooting sesuai standard operating prosedur sop) kuk untuk start plta katup dibuka dari (lima) derajat sampai dengan (enam puluh) derajat secara bertahap. batasan variabel berisi deskripsi tentang konteks pelaksanaan pekerjaan, pernyataan yang harus diacu yang berupa lingkungan kerja, peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan, peraturan dan ketentuan yang relevan dan terkait secara langsung, serta norma dan standar yang harus diikuti. konteks variabel konteks variabel merupakan kondisi atau ruang lingkup pelaksanaan unit kompetensi. informasi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan dan atau asesmen. peraturan yang diperlukan peraturan yang diperlukan merupakan peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan konteks pelaksanaan unit kompetensi. norma dan standar norma merupakan patokan atau ukuran yang bersifat pasti dan tidak berubah. dalam konteks standar kompetensi, norma berkaitan erat dengan aspek sikap moralitas. standar merupakan kesepakatan yang telah didokumentasikan yang dalamnya memuat antara lain spesifikasi teknis dan atau standard operating prosedur sop) yang digunakan sebagai referensi yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam unit kompetensi. peralatan dan perlengkapan peralatan merupakan alat utama atau mesin yang digunakan untuk melaksanakan unit kompetensi, sedangkan perlengkapan merupakan perlengkapan penunjang atau material habis pakai (consumable material) yang digunakan untuk melaksanakan unit kompetensi. bagian ini berisi peralatan yang diperlukan seperti alat, bahan,salah satu komponen penting dari unit kompetensi adalah panduan penilaian. bagian ini menginformasikan bagaimana proses penilaian unit kompetensi dilakukan. panduan penilaian sebagai acuan bagi sensorpanduan penilaian berisi: konteks penilaian berisi informasi tentang mana, bagaimana, dan faktor yang harus dipenuhi pada saat penilaian unit kompetensi dilakukan. beberapa contoh konteks penilaian: penilaian atau asesmen kompetensi dapat dilakukan tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu atau sebagai bagian dari suatu kelompok. dalam pelaksanaannya, peserta asesmen atau sesi harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan. perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen. metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi atau praktik, verifikasi bukti atau portofolio, dan atau wawancara. persyaratan kompetensi berisi unit kompetensi yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum berlatih atau mengikuti uji kompetensi. dalam hal unit kompetensi yang menjadi persyaratan tidak dikuasai terlebih dahulu, peserta asesmen atau sesi dipastikan tidak akan dapat mengikuti pelatihan atau mengikuti uji kompetensi yang diperlukan. pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan berisi pengetahuan dan keterampilan dasar tercapainya penguasaan unit kompetensi. pengetahuan dan keterampilan yang dicantumkan harus memiliki relevansi yang kuat dengan unit kompetensi dan penerapannya tempat kerja. pengetahuan pendukung merupakan pengetahuan yang relevan terhadap unit kompetensi yang dapat digunakan sebagai pengetahuan khusus pada unit kompetensi. contoh: pengetahuan yang harus dimiliki: peraturan perundang undangan bidang ketenagalistrikan, prosedur pengujian demografi, prinsip kerja alat uji demografi, dan mengidentifikasi jenis laporan. keterampilan yang harus dimiliki: menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja, membaca dan menggunakan alat ukur, melakukan uji demografi, dan mengisi laporan. pengetahuan pendukung: basic thermography, dan basic physics. sikap kerja yang diperlukan berisikan informasi sikap kerja yang berpengaruh terhadap pencapaian unit kompetensi. informasi sikap kerja yang dicantumkan harus relevan dengan sikap kerja yang dibutuhkan tempat kerja. aspek penting aspek penting atau aspek kritis merupakanpenting memberikan informasi mengenai hal yang perlu diperhatikan ketika melaksanakannya. dalam hal aspek tersebut tidak terpenuhi, unit kompetensi tidak akan tercapai. contoh: aspek penting: mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian dengan konsisten pada setiap elemen kompetensi, mampuyang berlaku, dan menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian. sistematika penulisan skt skt disusun dengan sistematika: bab pendahuluan bab ini terdiri atas: latar belakang berisi latar belakang kegiatan subsektor ketenagalistrikan yang berkaitan dengan isi dan subtansi skt dan uraian proses perumusan serta hasil pemetaan unit kompetensi. pengertian memberikan penjelasan mengenai pengertian yang bersifat teknis substantif yang berkaitan dengan unit kompetensi. penggunaan skt memberikan penjelasan mengenai pemanfaatan skt pada pengguna yang melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan, seperti lembaga sertifikasi kompetensi, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. bab standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan bab ini terdiri atas: pemetaan standar kompetensi peta kompetensi memberikan informasi yang komprehensif mengenai kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan subsektor ketenagalistrikan. daftar unit kompetensi berisi daftar kode unit kompetensi dan judul unit kompetensi. uraian unit kompetensi merupakan uraian unit kompetensi. bab iii penutup bab ini memuat uraian penutup dari dokumen skt yang dapat berisi penegasan terhadap penggunaan yakni. contoh format penulisan struktur skt standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan kode unit judul unit deskripsi unit . . . . fn di. . dd. b0. . ah. al. ad. he. . . batasan variabel konteks variabel a. b. peraturan yang diperlukan a. b. norma dan standar norma a. b. standar a. b. peralatan dan perlengkapan peralatan a. b. perlengkapan a. b. panduan penilaian konteks penilaian a. b. persyaratan kompetensi a. b. pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan pengetahuan a. bi. keterampilan inbox ika bi. sikap kerja yang diperlukan a. yen aspek penting a. bi,tata cara kaji ulang standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan faktor pendorong kaji ulang skt faktor yang mendorong dilakukannya kaji ulang terhadap skt: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya perkembangan teknologi yang demikian cepat bidang pembangkitan tenaga listrik. perubahan cara kerja misalnya peningkatan kualitas jasa layanan dan peningkatan efisiensi dalam memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa. perubahan lingkungan dan atau persyaratan kerja misalnya perubahan standard operating prosedur sop). dalam rangka harmonisasi terdapat perubahan regulasi pedoman atau terdapat kesepakatan dengan lembaga negara lain. masa berlaku skt sudah lebih dari (lima) tahun. mekanisme kaji ulang skt pengusulan kaji ulang usulan untuk melakukan kaji ulang terhadap skt dapat berasal dari pemangku kepentingan. usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada komite teknik standar kompetensi dengan melampirkan dokumen yang menerangkan faktor penyebab perlunya kaji ulang. dokumen usulan kaji ulang skt harus memuat informasi, data, atau alasan yang memenuhi kriteria: dapat diandalkan informasi, data, atau alasan yang mendukung usulan kaji ulang skt bersifat argumentatif, rasional, dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. sesuai kenyataan informasi, data, atau alasan yang mendukung usulan kaji ulang skt dilengkapi dengan penjelasan mengenai implementasi skt lapangan. cermat informasi, data, atau alasan yang mendukung usulan kaji ulang skt disusun secara rinci dan cermat. mutakhir informasi, data, atau alasan yang mendukung usulan kaji ulang skt menggunakan informasi atau data terkini. lengkap informasi, data, atau alasan yang mendukung usulan kaji ulang skt disajikan secara komprehensif. relevan dengan kebutuhan industri informasi, data, atau alasan yang mendukung usulan kaji ulang skt menjelaskan relevansinya dengan kebutuhan pekerjaan sektor ketenagalistrikan. pelaksanaan kaji ulang pihak yang berhak melakukan kaji ulang adalah komite teknik standar kompetensi. komite teknik standar kompetensi selanjutnya melakukan penelaahan kelayakan dokumen usulan kaji ulang skt. kaji ulang dapat dilaksanakan ketika ditemukan salah satu faktor pendorong perubahan skt sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk melaksanakan kaji ulang skt, komite teknik standar kompetensi dapat membentuk tim perumuskaji ulang serta memahami metodologi penyusunan skt. tugas tim perumus dalam melakukan kaji ulang skt: melakukan analisis ketidaksesuaian terhadap skt tim perumus melakukan analisis ketidaksesuaian terhadap dokumen usulan skt yang akan dikaji ulang. hasil analisis ketidaksesuaian selanjutnya dituangkan dalam lembar ketidaksesuaian sesuai dengan format dalam formulir melakukan perubahan terhadap dokumen skt tim perumus melakukan perubahan terhadap dokumen skt berdasarkan hasil analisis ketidaksesuaian. perubahan sebagian atau seluruh substansi dalam dokumen skt harus melalui proses validasi, verifikasi, dan forum konsensus. perubahan sebagian atau seluruh nonsubstansi skt seperti editorial, tata penulisan, dan format penulisan tidak melalui proses validasi, verifikasi, dan forum konsensus. komite teknik standar kompetensi mengusulkan skt yang telah dikaji ulang kepada direktur jenderal. selanjutnya direktur jenderal atas nama menteri menetapkan skt dengan melampirkan: bagian yang direvisi, dan lembar ketidaksesuaian. dalam hal perubahan dilakukan terhadap kodifikasi unit kompetensi, komite teknik standar kompetensi perlu berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. kodifikasi unit kompetensi merupakan bagian dari format (template) unit kompetensi sehingga hasil revisinya dapat langsung diusulkan penetapannya oleh komite teknik standar kompetensi, dengan melampirkan: lembar ketidaksesuaian: dan daftar tabel perubahan kodifikasi unit kompetensi sesuai dengan format dalam formulir validasi komite teknik standar kompetensi melakukan validasi terhadap hasil perubahan dokumen skt yang bersifat substansi. proses validasi skt dilakukan melalui forum group discussion (fgd) atau sejenisnya dengan melibatkan pakar, praktisi, akademisi, dan pengguna standar. hasil validasi skt dituangkan dalam lembar validasi sesuai dengan format dalam formulir verifikasi seluruh hasil validasi disusun kembali sebagaimana struktur penulisan skt dan disampaikan kepada komite teknik standar kompetensi untuk dilakukan: verifikasi internal oleh tim verifikasi internal, dan verifikasi eksternal oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. forum konsensus hasil verifikasi internal dijadikan bahan pembahasan sebelum forum konsensus. sedangkan hasil verifikasi eksternal sebagai bahan pembahasan dalam forum konsensus. bentuk perubahan skt perubahan skt dapat berupa sebagian atau seluruh substansi dan atau nonsubstansi meliputi: sebagian atau seluruh substansi dalam dokumen skt terutama pada: pemetaan kompetensi perubahan pemetaan kompetensi menyebabkan perubahan pada tujuan utama, fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar. unit kompetensi perubahan unit kompetensi menyebabkan perubahan pada isi yaitu judul unit kompetensi, deskripsi unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, batasan variabel, dan panduan penilaian. sebagian atau seluruh nonsubstansi skt format penulisan ketidaksesuaian format penulisan skt karena perubahan regulasi dan atau pedoman yang mengakibatkan perubahan pada struktur penulisan skt, format (template) dari unit kompetensi, atau kode unit kompetensi. contoh: perubahan pada sistem pengkodean unit kompetensi karena perubahan regulasi. kode unit kompetensi: semula: menjadi: dasi. mi. ta. oa. editorial ketidaksesuaian karena kesalahan editorial atau kesalahan ketik mengakibatkan perubahan makna yang fatal antara lain kesalahan ketik kata, istilah, kalimat, dan atau angka. contoh: pada kriteria unjuk kerja tertulis: jalur skt yang akan disambung dipilih dengan alat induksi arus sesuai prosedur pemeliharaan dan k2". seharusnya: jalur skor yang akan disambung dipilih dengan alat induksi arus sesuai prosedur pemeliharaan dan k2". nomor urut pada kode unit kompetensi akibat perubahan pada unit kompetensi dapat berimplikasi pada perubahan nomor urut pada kode unit kompetensi. agar nomor urut tetap memiliki penelusuran terhadap skt yang telah ditetapkan, penulisan nomor urut kode unit kompetensi dilakukan dengan ketentuan: tidak berubah nomor urut pada kode unit kompetensi tidak mengalami perubahan jika unit kompetensi hanya mengalami penambahan atau pengurangan substansi unit kompetensi dan masih sesuai dengan persyaratan sebagai suatu unit kompetensi. berubah dalam hal unit kompetensi dikembangkan menjadi (dua) atau lebih unit kompetensi, nomor urut kode unit kompetensi yang dikembangkan masih tetap pada urutannya. nomor urut pada kode unit kompetensi hasil pengembangan atau penambahan baru ditempatkan pada urutan terakhir. pengosongan dalam hal (satu) atau lebih unit kompetensi dihilangkan, dicabut, atau dihapus, nomor urut pada kode unit kompetensi tersebut tidak dapat digantikan oleh nomor urut kode unit kompetensi lain. perubahan yang terjadi pada nomor urut kode unit kompetensi harus dapat teridentifikasi, baik melalui kodifikasi unit kompetensi (digit terakhir) maupun informasi yang ditambahkan pada lembar daftar unit kompetensi terkini sesuai dengan format dalam formulir penetapan hasil kaji ulang skt hasil perubahan yang telah melalui mekanisme kaji ulang skt ditetapkan dan diberlakukan dengan keputusan menteri, dengan cara: perubahan keputusan menteri, dilakukan dalam hal memenuhi salah satu kriteria: perubahan nonsubstansi, dan perubahan sampai dengan (lima puluh persen) terhadap substansi. contoh: jumlah unit kompetensi pada skt xxx adalah (sepuluh) unit. karena perkembangan teknologi dan efisiensi jasa pelayanan, (empat) unit kompetensi harus dilakukan penyesuaian tanpa mengubah komposisi kemasan kompetensi. pencabutan keputusan menteri, dilakukan dalam hal: sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna skt, terdapat perubahan regulasi atau pedoman, atau cc. terdapat permintaan dari pemangku kepentingan. contoh: jumlah unit kompetensi pada skt xyz adalah (lima belas) unit. karena perkembangan teknologi dan efisiensi jasa pelayanan, (sepuluh) unit kompetensi harus dilakukan penyesuaian serta harus dilakukan perubahan jumlah komposisi kualifikasi atau level kompetensi. formulir lembar ketidaksesuaian skt pa. tim kaji ulang ketua pada sekretaris :. anggota pa. tanggal bsd. ketidaksesuaian substansi unit kompetensi kualifikasi klaster catatan: (kota), (tanggal) (bulan) (tahun) acuan dapat berupa pedoman, standar, atau regulasi ketua tim kaji ulang skt lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lembar ketidaksesuaian ini: nebula analisis ketidaksesuaian, dan (enannanaanannananal) daftar hadir tim kaji ulang. formulir daftar perubahan kode unit kompetensi skt tim kaji ulang ketua sekretaris :. anggota pa. tanggal bsd. sebelum revisi setelah revisi kode unit judul unit kode unit judul unit ket. kompetensi kompetensi kompetensi kompetensi ho. .| yo. lo. catatan: lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan (kota), (tanggal) (bulan) (tahun) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan ketua tim kaji ulang skt dari lembar ini: nebula analisis revisi: dan daftar hadiri kaji ulang. (eneanananl) formulir lembar validasi skt validasi tim kaji ulang pelaksanaan validasi ketua pa. jabatan sekretaris :. bidang pa. anggota pa. tanggal bsd. substansi unit kompetensi yoo kualifikasi klaster logo (kota), (tanggal) (bulan) (tahun) ketua tim kaji ulang skt yang melaksanakan validasi catatan: lembar validasi dapat diperbanyak sesuai kebutuhan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lembar validasi ini: nebula analisis validasi: dan daftar hadir tim kaji ulang. formulir daftar unit kompetensi terkini skt . (disesuaikan dengan skt yang ditetapkan) judul unit kompetensi x.00yyyy3. x.00yyyy3. x.00yyyy5. x.00yyyy8. x.00yyyy1. x.00yyyy7. pen x.00yyyy9. x.00yyyy5. | x.00yyyy3. ines x.00yyyy6. pa! x.00yyyy3. nmp i''p kode unit: x.ooyyyoo. zsc vcd xsd dihapus atau dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. kode unit: x.ooyyyoo. first direvisi menjadi (tiga) unit kompetensi untuk meningkatkan layanan jasa. hasil pengembangannya seperti pada kode unit x.ooyyyoo. dan x.0ooyyyoo.o10. menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, red,ngemasan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan penyusunan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan pendahuluan latar belakang skt dirumuskan sebagaidan disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha. pengelompokan skt dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikansedangkan pemakaman standar kompetensi disusun berdasarkan kebutuhan jenjang pekerjaan dan kualifikasi jenjang pendidikan dan pelatihan formal dengan pendekatan: kini digunakan sebagai standar minimum nasional, okupasi fungsional (profesi) sektor ketenagalistrikan: dan untuk industri atau perusahaan tertentu dapat mengemas skt sesuai kebutuhannya (attachment). jenjang kualifikasi ketenagalistrikan disusun mulai dari tingkat dasar dan berturut turut jenjang yang lebih tinggi. sesuai kini, jenjang kualifikasi ketenagalistrikan terdiri atas (sembilan) jenjang yang dimulai dari kualifikasi jenjang (satu) sampai dengan jenjang (sembilan). jenjang kualifikasi ketenagalistrikan dijadikan acuan dalam pengelompokan skt. jenjang kualifikasi ketenagalistrikan: pelaksana mampu melaksanakan tugas sederhana, muda terbatas, bersifat rutinbertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. pelaksana mampu melaksanakan satu tugas spesifik madkan tanggung jawab membimbing orang lain. pelaksana mampu melaksanakan serangkaian tugas utama spesifik dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan langsung. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip prinsip, serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode sesuai. mampu bekerja sama dan melakukan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberikan tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain. teknisi muda mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitasmadyamenguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. menyusun laporan tertulis secarautama mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologorganisasi. ahli muda mampu dalamahli madya mampu mengembangkan pengetahuan dan atau teknologi dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan atau teknologkan pengakuan nasional dan internasional. ahli utama mampu mengembangkan pengetahuan dan atau teknologi baru dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset se dan atau teknologi dalam keilmuannydan kebijakan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan international. pemetaan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan pemetaan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan dilakukan berdasarkan kegiatan pada usaha ketenagalistrikan dengan mengacu pada kini. sebagai kelengkapan pemetaan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan, dibuat pemetaan fungsi kegiatan analisis keterampilan (job mapping skill analysis) pada masing masing bidang dan subbidang. pemetaan fungsi kegiatan analisis keterampilan (job mapping skill analysis) sangat penting dalam rangka penentuan judul unit kompetensi berikut elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tersebut. sebagai ilustrasi dapat dikemukakan suatu contoh pemetaan fungsi kegiatan analisis keterampilan (job mapping skill analysis) yang ditunjukkan pada gambar turbin uap prosedur peralatan unsur pekerjaan pemeliharaan pemeliharaan gambar contoh pemetaan fungsi kegiatan analisis keterampilan masing masing uraian tugas kunci perlu diuraikan lagi atas rincian uraian tugas kunci. dari gambar atas dapat dikemukakan bahwa pekerjaan memelihara turbin uap dapat dijadikan sebagai satu unit kompetensi. uraian tugas kunci (menerapkan prosedur, menyiapkan peralatan, dan seterusnya) dapat dijadikan elemen kompetensi, sedangkan rincian uraian tugas kunci dapat dijadikan kriteria unjuk kerja. untuk setiap rincian uraian tugas kunci harus ditentukan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. hal ini diperlukan dalam penentuan panduan penilaian. setiap unit kompetensi dapat berkaitan dengan unit kompetensi lainnya dalam bentuk penentangan (prereguisite). hal ini dikemukakan dalam panduan penilaian. selain itu, panduan penilaian berisi petunjuk untuk interpretasi dan penilaian unit kompetensi yang mencakup aspek yang perlu ditekankan dalam memberikan penilaian. dengan demikian, acuan penilaian dapat berhubungan dengan seluruh unit kompetensi. penentuan jenjang kualifikasi ketenagalistrikankt merupakan aturan, pedoman, atau rumusan suatu kemampudan dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan. proses penyusunan proses penyusunan dilakukan oleh komite teknik standar kompetensi dengan melibatkan para pemangku kepentingan agar dapat menerapkan kompetensi tersebut pada usaha ketenagalistrikanatau wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat atau jenjang tertentu pada suatu area atauatau jenjang tertentu pada suatu area atau bidang pekerjaan. unit kompetensi pilihan dapat dipersyaratkan atau tidak dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan masing masing pihak. apabila dipersyaratkan, pemilihan unit kompetensi pilihan dapat dikelompokkan menjadi (dua) kelompok: unit kompetensi pilihan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh kementerian dimasukkan dalam kelompok dan unit kompetensi pilihan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh instansi lain dimasukkan dalam kelompok ketenagalistrikan. jumlah unit kompetensi pada setiap klasifikasi atau atribut unit kompetensi inti dan unit kompetensi pilihan ditentukan berdasarkan karakteristik peran kerja yang harus dilakukan tempat kerja. jumlah unit kompetensi pada dasarnya tidak ditentukan. namun dalam pengemasan dalam suatu kualifikasi, untuk unit kompetensi yang bersifat pilihan ditentukan paling sedikit (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah unit kompetensi yang harus dimiliki pada suatu jenjang kualifikasi ketenagalistrikan. penetapan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan kementerian sebagai penanggung jawab terhadap pembinaan subsektor ketenagalistrikan melakukan penetapan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan. penetapan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan dilakukan setelah. pengemasan unit kompetensi pada prinsipnya unit kompetensi yang tersedia atau terdapat dalam suatu skt bersifat netral dankompetensi yang tersedia dalam skt (termasuk menggunakan unit kompetensi yang berasal dari sktsubsektor ketenagalistrikan, badan usaha ketenagalistrikan yang difasilitasi oleh pemerintah, dan cc. menggunakan model pengemasan yang telah ditentukan. tahapan penyusunan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan untuk menyusun jenjang kualifikasi ketenagalistrikan dilakukan dengan tahapan: penetapan tim perumus kini tim perumus kini dibentuk dan ditetapkan oleh komite teknik standar kompetensi. tim perumus kini berasal dari unsur industri atauskt. dalam melaksanakan perumusan kini dapat dilakukan dengan cara: bersamaan dengan perumusan skt, atau tidak bersamaan dengan perumusan skt. menyiapkan sumber informasi kompetensi perumusan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan harus didukung dengan sumber informasi kompetensi yang terkait dengan pekerjaan pada subsektor ketenagalistrikan. sumber informasi dimaksud berasal dari: skt, deskripsi atau uraian tugas atau pekerjaan, dan atau gambaran proses bisnis industri, perusahaan, ataukompetensi pada: semua kompetensi yang dibutuhkan merupakan pendekatan dengan mengidentifikasi atau memetakan semua kebutuhan kompetensi. dari hasil identifikasi atau pemetaan akan diketahui kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga teknik dalam melaksanakan pekerjaan pada instalasi tenaga listrikekerjaan pada instalasi tenaga listrik sehingga lebih mencerminkan perubahan sifat pekerjaan usaha ketenagalistrikan. sebagai contoh, bisnis proses industri perhotelan, baik hotel skala besar, menengah, kecil maupun tempat akomodasi lainnya, pada dasarnya sama. porter hotel skala kecil, selain tugas utama yang dimiliki, harus mengerjakan layanan kamar dan pramusaji. hal ini berarti yang menuntut spesialisasi atau kekhususan sehingga pekerja diyang harus dilakukan pada suatu okupasi atau jabatan. hasil identifikasi terhadap tugas pada suatu okupuntuk memudahkan dalam mengidentifikasi tugas pada suatu okupasi atau jabatan dapat menggunakan klasifikasi bakujenjang kualifikasi ketenagalistrikan melakukan pengemasan dengan cara: menetapkan referensi acuan referensi yang digunakan mengacu kepada kondisi aktual dari pekerjaan pada instalasi tenaga listrik. pada umumnya referensi yang digunakan adalah tingkatan tanggung jawab pekerjaan dalam suatu badan usaha yang sejenis. sebagai contoh, tingkatan tanggung jawab pekerjaan industri atau perusahaan seperti asisten, operator, supervisor, dan manajer, sedangkan instansi pemerintah seperti staf, kepala seksi, kepala bagian, dan direktur. mengelompokkan unit kompetensi berdasarkan klasifikasinya kompetensi inti tentukan unit kompetensi yang dikelompokkan sebagai kompetensi inti.kompetensi pilihan merupakan unit kompetensi yang dipilih untuk melengkapi suatu posisi atau tingkat jabatan dan atau area pekerjaan. unit kompetensi pilihan ditentukan oleh pemangku kepentingan atau pengguna, yang terdiri atas: pemilik atau pengusaha, pekerja atau pegawai, peserta atau siswa pelatihan, dan lembaga pelatihan kerja. bagi pemilik atau pengusaha, unit kompetensi pilihan dapat dipilih sesuai dengan kewajiban yang disyaratkan untuk dilakukan oleh pekerjanya. bagi pekerja atau pegawai dapat memilih unit kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang telah dimiliki atau unit kompetensi yang berguna untuk penyesuaian jenjang karir. bagi peserta atau siswa pelatihan dapat memilih unit kompetensi yang dipercaya dapat memaksimalkan kapasitas untuk memperoleh pekerjaan industri. bagi lembaga pelatihan dapat memilih unit kompetensi sesuai dengan fasilitas dan kompetensi pelatih yang dimiliki atau yang memungkinkan bagi lembaga pelatihan agar pelatihan yang diselenggarakan menarik bagi peserta atau siswa. dengan adanya kebutuhan dari setiap pemangku kepentingan atau pengguna, kompetensi pilihan dapat dibuat berdasarkan pengelompokan atau grup termasuk jika akan menggunakan kompetensi dari bidang atau pekerjaan yang lain. contoh: kompetensi unit kompetensi pilihan yang terdiri inti atas unit kompetensi kelompok dan unit kompetensi kelompok) e menentukan aturan pengemasan berdasarkan hasil pengelompokan unit kompetensi dalam klasifikasi kompetensi inti dan kompetensi pilihan, dapat ditentukan: jumlah unit kompetensi inti, jumlah unit kompetensi pilihan, jumlah kelompok atau grup dalam suatu kompetensi pilihan, dan jumlah unit kompetensi (jika diperlukan) dari bidang pekerjaan yang lain. contoh: industri pembangkitan tenaga listrik dengan fokus tempat kerja menginginkan adanya fleksibilitas agar karyawan atau pegawai dapat menangani beberapa pekerjaan atau tugas pembangkit tenaga listrik. setelah dilakukan identifikasi kompetensi dan pengelompokan unit kompetensi berdasarkan klasifikasi inti dan klasifikasi pilihan, dihasilkan aturan pengemasan:atau aturan pengemasan dapat dibuat dengan mengakomodir unit kompetensi industri lain sebagai unit kompetensi pilihan.enagalistrikan setelah industri mengelompokkan unit kompetensi sesuai dengan aturan pengemasan, tahap selanjutnya yaitu menetapkan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan berdasarkan deskripsi kini. unsur unsur jenjang kualifikasi ketenagalistrikan setiap jenjang memiliki unsur sebagai berikut: lingkungan operasional atau pelaksanaan pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan, kemampuan memproses informasi atau pemecahan masalah: dan tanggung jawab, akuntabilitas, atau otonomi. keempat karakteristik atas merupakanatas dapat digunakan untuk menetapkan jenjang karir atau posisi tenaga teknik serta lebih mencerminkan dunia kerja sehingga digunakan untuk menentukan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan berdasarkan deskripsi pada kini. menentukan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan untuk menentukan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan, dilakukan dengan membandingkan antara unit kompetensi yang terdapat dalam pengelompokan sesuai dengan hasil aturan pengemasan dengan karakteristik pada setiap jenjang sebagaimana yang diuraikan pada deskripsi jenjang kualifikasi ketenagalistrikan. proses pembandingan dapat dilakukan dengan cara: analisis pekerjaan atau tugas pada unit kompetensi yang telah ditetapkan dalam aturan pengemasan, identifikasi pengetahuan dan atau keterampilan yang terdapat pada unit unit kompetensi, perbandingan hasil analisis pekerjaan dan hasil identifikasi pengetahuan atau keterampilan terhadap deskripsi jenjang kualifikasi ketenagalistrikan, dan tetapkan atau tentukan posisi jenjang kualifikasi ketenagalistrikan. penulisan rumusan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan penulisan rumusan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan dalam suatu format penulisan yang berisi: kodifikasi dan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan, penjelasan deskripsi ketenagalistrikan, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan, yang terdiri atas: unit kompetensi inti, dan unit kompetensi pilihan. struktur dan format penulisan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan: struktur kodifikasi dan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan berisi kodifikasi, posisi jenjang kualifikasi ketenagalistrikan, dan nama pekerjaan instalasi tenaga listrik keterangan: kode kategori yang diisi (satu) digit berupa huruf sesuai kode huruf pada klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) kode golongan pokok yang terdiri atas (dua) digit berupa angka sesuai kode angka pada klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) kode lapangan usaha terdiri atas (tiga) digit berupa angka, yaitu: (a) digit kesatu menunjukkan kode golongan yaitu ketenagalistrikan, (b) digit kedua menunjukkan bidang yaitu area pekerjaan pada ketenagalistrikan, dan (c) digit ketiga menunjukkan subbidang yaitu jenis pekerjaan pada ketenagalistrikan.pengujian tingkat komponen pengoperasian dalam negeri pemeliharaan sistem manajemen pendidikan dan keselamatan pelatihan ketenagalistrikan sertifikasi pengelolaan kompetensi lingkungan sertifikasi badan usaha pekerjaan lainnya versi penetapan kini sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan (dua) digit berupa angka, mulai dari angka o1, dan seterusnya. kata kualifikasi diisi untuk menegaskan pengemasan. jenjang kualifikasi ketenagalistrikan, merupakan tingkat level kualifikasi yang ditetapkan, diisi dengan (satu) digit berupa angka sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan. kode penjabaran area pekerjaan pada instalasi tenaga listrik, diisi dengan (enam) digit berupa huruf, misalnya: area pekerjaan kilau pembangkit listrik tenaga uap kitty pembangkit listrik tenaga gas kitty pembangkit listrik tenaga gas uap iltp pembangkit listrik tenaga panas bumi kita pembangkit listrik tenaga air pembangkit listrik tenaga air skala kecil kita menengah killed pembangkit listrik tenaga diesel pembangkit listrik energi baru kitab terbarukan travel transmisi tenaga listrik disetel distribusi tenaga listrik ama gag save mantan tinggi dan menengah mater rendah pera tabah inti pemanfaatan jawab sesuai dengan jenjang kualifikasi. sikap kerja merupakan pengejawantahan sikap yang harus dimiliki oleh penyandang jenjang kualifikasi ketenagalistrikan sesuaikemungkinan jabatan berisi informasi nama jabatan yang relevan dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan. aturan pengemasan berisi jumlah dan nama unit kompetensi yang harus dimiliki atau dipenuhi pada jenjang kualifikasi ketenagalistrikan,. aturan pengemasan xxx unit kompetensi yang harus diselesaikan dipenuhi, dengan rincian: xxx unit kompetensi inti, dan xxx unit kompetensi pilihan. daftar unit kompetensi: . . di. di. b0. bl. dan dst he. dst. atau menggunakan model pengelompokan pada kompetensi pilihan. xxx unit kompetensi yang harus diselesaikan dipenuhi, dengan rincian: xxx unit kompetensi inti xxx unit kompetensi pilihan, terdiri atas: xxx unit kompetensi kelompok dan xxx unit kompetensi kelompok daftar unit kompetensi: . . . bb) du, sam dst. dst, dst: penetapan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan penetapan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan pada suatu sektor bidang atau area pekerjaan dilakukan oleh kementerian dengan keputusan menteri. penetapan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan dilakukan setelah melalui proses: perumusan kini,, dan mendapatkan konsensus dari para pemangku kepentingan subsektor ketenagalistriformat sertifikat kompetensi format sertifikat kompetensi lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi tampak depan lembaga lainnya name competence certification body lainnya batrik sertifikasi yang alamat, nomor telepon famili, web yang kementerian kompetensi perlu address, phone number famili, web perlu esdm akreditasi menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor . tanggal . minister energy and mineral resources republic indonesia accreditation number . date . sertifikat kompetensi certificate compete nomor sertifikat certificate number) downnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn anna nomor register registration number) onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nan nan dengan ini menyatakan bahwa this verify that): nama name) ponnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun nomor nik paspor identity number passport number) pennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnananann anna tempat dan tanggal lahir place and date birth) ponnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nana alamat address) ponnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuannanaaa aan anna telah kompeten dalam (is competent in): jabatan profesi occupational professional) pena. operator bop pada pembangkit). deskripsi jabatan profesi occupational professional description) .i.ioo.ooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nana kode jenjang kualifikasi code level qualification) ana ana ditetapkan defined in) .oooocoak pada tanggal the date of) . nama lsk name lsk) foto nama penandatanganan signature name) sertifikat kompetensi ini berlaku selama (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan jabatan position) certificate competence valid for three years from the date issuance)lembaga sertifikasi kompetensi belum terakreditasee esl epenama lembaga sertifikasi) sebagai lembaga sertifikasi kompetensimelalui panitia uji kompetenbsa aaasesuai dengan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor . tahun . tentang standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, tim uji yang ditugaskan panitia uji kompetensi direktorat jenderal ketenagalistrikan . kepala biro hukum, arifin tarif. dalam peraturan menterilamatan adalah tanda kesesuaian yang ditetapkan oleh menteri. peralatan tenaga listrik adalah semua alat dan sarana tenaga listrik yang diskema penilaian kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan acuan. sertifikasi produk ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut sertifikasi produk adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis suatu produk peralatan atau manfaat tenaga listrik telah memenuhi standar dan atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang ketenagalistrikan. lembaga sertifikasi produk adalah lembaga yang berusaha pada jenis usaha sertifikasi peralatan dan manfaat tenaga listrik. sertifikat produk adalah sertifikat kesesuaian berupa keterangan tertulis yang diberikan untuk menyatakan suatu peralatan atau manfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan acuan. tegangan atau voltase yang selanjutnya disebut tegangan adalah beda potensial listrik antara (dua) titik acmemberlakukan standar wajib bidang ketenagalistrikan. standar wajib sebagaimana dimaksud pada merupakan sni untuk: sistem instalasi tenaga listrik, produk peralatan tenaga listrik, dan cc. produk manfaat tenaga listrik. sni yang diberlakukan sebagai standar wajisistem instalasi tenaga listrik atau jenis produk peralatan tenaga listrik dan produk manfaat tenaga listrik wajib memenuhi sni sebagaimana dimaksud pada atau edisi terbaru. kewajiban pemenuhan sni sebagaimana dimaksud dalam meliputi produk peralatan tenaga listrik dan produk manfaat tenaga listrik yang: diproduksi dalam negeri, diproduksi negara anggota association southeast asian nations asean), atau berasal dari impor sesuai dengan nomor kode pengklasifikasian produk perdagangan atau harmonized system (hs). kewajiban pemenuhan sni untuk: sistem instalasi tenaga listrikbidang ketenagalistrikan, dan produk peralatan tenaga listrik dan produk manfaat tenaga listrik dilaksanakan melalui pembubuhan tanda sni dan atau tanda keselamatan. pembubuhan tanda sni dan atau tanda keselamatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan setelah mendapatkan surat persetujuan penggunaan tanda sni dan atau tanda keselamatan. surat persetujuan penggunaan tanda sni dan atau tanda keselamatan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan melalui registrasi sertifikat produk. sertifikat produk sebagaimana dimaksud pada diterbitkan setelah kegiatan sertifikasi produk peralatan tenaga listrik dan produk manfaat tenaga listrik terpenuhi yang dilaksanakan sesuai skema penilaian kesesuaiukuran tanda sni dan atau tanda keselamdan proses penerbitan sertifikat produk dan surat persetujuan penggunaan tanda sni dan atau tanda keselamatkewajiban pemenuhan sni sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan untuk: sistem instalasi tenaga listrik dan jenis produk dengan spesifikasistalasi tenaga listrik tegangan rendah selain pada bangunan perumahan, residensial, komersial, publik, atau bangunan sejenis sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup sni kuil penggunaan dalam rangka keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah, seluruhnya untuk orientasi ekspor, contoh uji dalam rangka sertifikasi sni, penelitian dan pengembangan, dan pameran. untuk dikecualikan dari kewajiban pemenuhan sni sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf pemohon harus mengajukan permohonan kepada menteri melalui direktur jenderal pada portal kementerian. dalam hal portal kementerian sebagaimana dimaksud pada belum tersedia, permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan sni dilakukan secara manual. format permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan scualian kewajiban pemenuhan sni sebagaimana dimaksud dalam dilengkapi dengan dokumen berupa: nomor induk berusaha dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan barang dan atau peredaran produpersyaratan sebagaimana dimaksud pada permohonan sebagaimana dimaksud dalam: huruf dilengkapi dengan:(iec), atau standar internasional yang diacu oleh sni, atau data sheet produk, huruf dilengkapi dengan surat rekomendasi dari lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, huruf dilengkapi dengan dengan penetapan pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara, dan huruf dan huruf dilengkapi dengan penetapan pemberian fasilitas impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara. direktur jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonanpengecualian kewajiban pemenuhan sni paling lambat (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. produk untuk contoh uji dalam rangka sertifikasi sni sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dibuktikan dengan: perizinan berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik, surat penugasan petugas pengambil contoh ppc) dari direktorat jenderal dan atau lembaga sertifikasi produk, dan berita acara pengambilan contoh uji dan label contoh uji beserta identitas lembaga sertifikasi produk. berita acara pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai denganbel contoh uji beserta identitas lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan formatpembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standardisasi bidang ketenagalistrikan dan pemenuhan pembubuhan tanda sni dan atau tanda keselamatan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: sosialisasi, dialog, dan atau focus group discussion, pendidikan dan pelatihan teknis, pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas pemberlakuan wajib sni bidang ketenagalistrikan, dan atau pemantauan dan evaluasi atas pemberlakuan wajib sni bidang ketenagalistrikan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas pemenuhan ketentuan pemberlakuan wajib sni padadalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal dapat melakukan uji petik terhadap sebagian atau seluruhpelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan secara mandiri atau bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau pihak lain. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: persetujuan penggunaan tanda sni dan atau tanda keselamatan yang diterbitkan sebelum peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, dan proses sertifikasi produk dapat mengacu pada sni yang ditetapkan sebelum peraturan menteri ini dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambatgakuan sertifikat produk dan laporan hasil uji peralatan dan manfaat tenaga listrik yang diterbitkan lembaga penilaian kesesuaian yang terdaftar aseanrlakuan wajib standar nasional indonesia bidangratandar nasional indonesia yang diberlakukan sebagai standar wajib lingkup pemberlakuan sistem instalasi tenaga nag nomor dan judul sni listrik atau jenis produk sistem instalasi atau produk nomor harmonized system hs) instalasi penyediaan dan sniper frekuensi sistem tenaga listrik arus bolak balik fase instalasi pemanfaatan standar iec idt) tunggal dan fase tiga pada instalasi tenaga listrik penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik standar frekuensi untuk sistem yaitu (lima puluh) hertz sistem instalasi sistem instalasi tenaga system hs) instalasi penyediaan dan sni persyaratan instalasi tenaga listrik tegangan rendah: instalasi pemanfaatan umum instalasi listrik kompleks (premises) perumahan, tenaga listrik tegangan kuil kompleks komersial, rendah kompleks publik, kompleks industri, kompleks pertanian dan perkebunan, bangunan prafabrikasi, karavan, lokasi karavan, dan lokasi serupa, lokasi pembangunan, pameran, bazar, dan instalasi lain untuk keperluan temporer, marina, .instalasi pencahayaan eksternal dan serupa, lokasi medik, unit yang mobil atau dapat diangkut, sistem fotovoltaik: dan set pembangkit tegangan rendah bangunan perumahan, residensial, komersial, publik, atau bangunan sejenis lainnya sesuai lingkup sni kuil instalasi tenaga listrik yang dioperasikan dengan arus bolak balik sampai dengan (seribu) volt atau arus searah sampai dengan (seribu lima ratus) volt sistem instalasi sistem instalasi tenaga system hs) sistem perawatan dan kabel yang tidak secara spesifik dicakup oleh standar peranti semua instalasi pelanggan luar bangunan perluasan atau perubahan instalasi dan bagian instalasi lama yang dipengaruhi oleh perluasan atau perubahan pemutus sirkuit untuk sni lengkap pemutus sirkuit proteksi arus lebih atau proteksi arus lebih untuk listrik pemutus sirkuit untuk miniature circuit breaker mcb) yang keperluan instalasi listrik proteksi arus lebih untuk digunakan pada instalasi listrik rumah tangga rumah tangga, instalasi instalasi rumah tangga dan dan sejenis listrik marun, set sejenis bagian pemutus mcb dengan tegangan pengenal tidak lebih pembangkit tegangan sirkuit untuk operasi (iec dari (empat ratus empat puluh) volt rendah, atau sejenisnya mod) antarras mcb dengan arus pengenal tidak lebih dari (seratus dua puluh lima) ampere, mcb dengan kapasitas hubung pendek pengenal tidak lebih dari (dua puluh lima ribu) ampere mcb pemutus sirkuit arus sisa|a. sni iec pemutus sirkuit arus sisa ccb) untuk tanpa proteksi arus lebih pemutus sirkuit arus sisa pemakaian rumah tangga dan sejenisnya yang terpadu untuk keperluan tanpa proteksi arus lebih sistem instalasi sistem instalasi tenaga system hs) instalasi listrik rumah terpadu untuk pemakaian berfungsi tergantung maupun tidak tangga, instalasi listrik rumah tangga sejenis tergantung pada tegangan saluran marun, set pembangkit rcc bs) bagian ccb yang tidak tergabung dengan proteksi tegangan rendah, atau persyaratan umum iec arus lebih sejenisnya idt) ccb dengan tegangan pengenal tidak lebih sni dari (empat ratus empat puluh) volt arus pemutus sirkuit arus sisa bolak balik ab) tanpa proteksi arus lebih ccb dengan arus pengenal tidak lebih dari terpadu untuk pemakaian (seratus dua puluh lima) ampere rumah tangga dan sejenis ccb dengan arus operasi sisa pengenal tidak (ccb) bagian lebih dari (tiga puluh) miliampere penerapan persyaratan umum ccb yang berfungsi tak tergantung dari tegangan saluran sni iec ccb) bagian penerapan aturan umum ccb yang berfungsi tergantung dari voltase lin iec idt) sistem instalasi tenaga system hs) sakelar untuk keperluan sni iec sakelar sakelar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik rumah untuk instalasi listrik marun instalasi listrik marun sejenis tangga, instalasi listrik rumah tangga dan sejenis sakelar yang dioperasikan secara manual cc. marun, set pembangkit bagian persyaratan umum sakelar dengan tegangan pengenal tidak lebih tegangan rendah, atau iec idt) dari (empat ratus empat puluh volt) arus sejenisnya bolak balik (ab) sakelar dengan arus pengenal tidak lebih dari (enam puluh tiga) ampere tusuk kontak, kotak |a. sni iec tusuk kontak dan kotak kontak untuk |a. kontak, atau gabungan tusuk kontak dan kotak keperluan rumah tangga dan sejenisnya yang tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan dimaksudkan penggunaannya untuk kontak untuk keperluan rumah tangga dan dihubungkan dengan instalasi listrik marun instalasi listrik rumah keperluan sejenis bagian tusuk kontak dan kotak kontak yang tangga, instalasi listrik persyaratan umum iec terpasang marun atau portabel, dengan atau marun, set pembangkit idt) tanpa kontak pembumian tegangan rendah, atau sni tusuk kontak dan kotak kontak dengan sejenisnya tusuk kontak dan kotak tegangan pengenal atas (lima puluh) volt kontak untuk keperluan tetapi tidak lebih dari (empat ratus empat rumah tangga dan puluh) volt sejenisnya bagian tusuk kontak dan kotak kontak dengan arus persyaratan umum pengenal tidak lebih dari (tiga puluh dua) bentuk dan ukuran ampere tusuk kontak dan kotak kontak pasangan dalam dan pasangan luar tusuk kontak yang digabungkan dalam kabel sepur sistem instalasi sistem instalasi tenaga system hs) tusuk kontak dan kotak kontak portabel yang digabungkan dalam perpanjangan kabel sepur ballast elektronik ab|a. sni iec perlengkapan kendali lampu untuk lampu fluoresen untuk perlengkapan kendali penggunaan pada suplai arus searah sampai keperluan instalasi listrik lampu bagian dengan (dua ratus lima puluh) volt rumah tangga, instalasi persyaratan umum dan perlengkapan kendali lampu untuk listrik marun, set keselamatan penggunaan arus bolak balik sampai dengan pembangkit tegangan sni iec (seribu) volt pada (lima puluh) hertz rendah, atau sejenisnya perlengkapan kendali lampu bagian persyaratan khusus ballast elektronik untuk lampu fluoresen kuliner marun |a. sni iec kuliner yang digunakan untuk suplai| kegunaan umum kuliner bagian tegangan tidak lebih dari (seribu) volt kuliner tanam persyaratan umum dan kuliner kegunaan umum portabel yang |(c. kuliner untuk pengujian iec digunakan untuk suplai tegangan tidak lebih pencahayaan jalan idt) dari (dua ratus lima puluh) volt umum sni kuliner yang digunakan untuk pencahayaan |f. kuliner kegunaan mengenai kuliner bagian jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, umum portabel persyaratan khusus atau pencahayaan terowongan kuliner lampu sorot kuliner marun kegunaan kuliner untuk pencahayaan jalan umum yang untuk keperluan dan atau umum dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan penggunaan instalasi listrik sni iec baterai yang dapat diisi ulang (rechargeable) rumah tangga, instalasi kuliner bagian yang dalam penggunaannya dihubungkan sistem instalasi tenaga system hs) listrik marun, set persyaratan khusus atau tidak dihubungkan dengan sumber pembangkit tegangan kuliner tanam iec tegangan dari instalasi listrik marun, rendah, atau sejenisnya idt) misalnya jenis all one dan kuliner terpadu sni iec (all integrated) kuliner bagian kuliner yang disuplai oleh arus searah baik persyaratan khusus dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan kuliner untuk baterai yang dapat diisi ulang (rechargeable) pencahayaan jalan umum yang dalam penggunaannya tidak iec dan dihubungkan secara langsung dengan sumber amd. idt) tegangan dari instalasi listrik melainkan sni iec melalui sarana pengubah arus bolak balik kuliner bagian arus searah seperti adaptor (dc supply), persyaratan khusus seksi driver, charger, konektor (dc plug atau kuliner kegunaan socket), dan sejenisnya umum portabel iec kuliner yang dilengkapi perangkat kendali idt) lampu, kendali jarak jauh, kendali elektronik, sni iec sensor, atau sejenisnya yang didesain untuk kuliner bagian dipasang dalam kuliner atau luar persyaratan khusus kuliner. kuliner lampu sorot iec idt) kipas angin listrik untuk sni iec peranti kipas angin listrik yang dimaksudkan untuk penggunaan rumah tangga, listrik rumah tangga dan tujuan rumah tangga dan sejenisnya atau set pembangkit tegangan sejenis keselamatan kipas angin listrik yang digunakan dalam |(c. rendah, atau sejenisnya bagian persyaratan kompleks komersial, kompleks industri, sistem instalasi tenaga system hs) umum (iec kompleks pertanian, perkebunan, dan mod) peternakan sni peranti kipas angin dengan tegangan pengenal tidak listrik rumah tangga dan lebih dari (dua ratus lima puluh) volt sejenis keselamatan untuk peranti fase tunggal dan (empat bagian persyaratan ratus delapan puluh) volt untuk peranti khusus untuk kipas angin lainnya iec edition kipas angin yang dilengkapi dengan kendali household elektronik, kendali terpisah, atau kendali and similar electrical terpisah yang disuplai dengan kipas angin appliances safety part kipas angin yang disuplai dengan baterai yang particular requirements dapat diisi ulang for fans , mod)) |a. kuliner lampu tidur sni iec kuliner rantai cahaya yang dipasang dengan kuliner rantai cahaya kuliner bagian seri, paralel, atau kombinasi lampu persyaratan khusus seri terhubung paralel untuk digunakan baik sistem instalasi tenaga system hs) untuk keperluan dan atau lampu tidur dipasang pada dalam maupun luar ruangan pada penggunaan instalasi listrik stop kontak instalasi listrik. tegangan suplai tidak lebih dari (dua |e. rumah tangga, instalasi iec idt, ratus lima puluh) volt listrik marun, set eng) kuliner rantai cahaya yang sumber pembangkit tegangan sni iec cahayanya disuplai dari adaptor (dc |(h. rendah, atau sejenisnya kuliner bagian supply) melalui konektor (dc plug atau persyaratan khusus socket) rantai cahaya iec kuliner lampu tidur yang dipasang kotak idt) kontak pada tegangan suplai tidak lebih dari (dua ratus lima puluh) voltkuliner lampu tidur yang dikombinasikan dengan kotak kontak, adaptor arus kuliner lampu tidur yang dilengkapi electroluminescent panel yang dikendalikan secara elektronik, elektromagnetik, gelombang radio, sensor, dan sejenisnya kotak, selingkuh, dan|a. sni iec kotak, selingkuh, dan bagian selingkuh bagian selingkuh untuk kotak dan selingkuh untuk untuk lengkap listrik dengan tegangan keperluan dan atau lengkap listrik pada pengenal tidak lebih dari (seribu) volt penggunaan pada instalasi instalasi listrik marun atau sampai dengan (seribu lima ratus) sistem instalasi tenaga system hs) listrik rumah tangga, untuk rumah tangga dan volt yang dimaksudkan untuk instalasi instalasi listrik marun, set sejenis bagian listrik marun untuk rumah tangga dan pembangkit tegangan persyaratan umum iec sejenis, baik dalam ruang maupun luar ruang, rendah, atau sejenisnya idt) kotak hubung untuk sambungan (junction) sni iec dan atau sadapan (tapping) kotak dan selingkuh untuk kotak dan selingkuh yang dimaksudkan lengkap listrik pada untuk dipasang sembarang jenis lantai dan instalasi listrik marun melindungi lengkap terhadap beban sampai rumah tangga dan sejenis dengan (seribu) newton bagian persyaratan khusus untuk kotak dan selingkuh hubung iec idt) sni iec kotak dan selingkuh untuk lengkap listrik pada instalasi listrik marun rumah tangga dan sejenis bagian persyaratan khusus untuk kotak dan selingkuh lantai iec idt) |a. sistem kondusif kaku|a. sni iec kondusif dan atau citing conduct untuk |a. untuk keperluan sistem kondusif untuk proteksi dan manajemen konduktor instalasi listrik rumah manajemen kabel bagian berinsulasi dan atau kabel pada instalasi |c. tangga, instalasi listrik listrik sampai dengan (seribu) volt sistem instalasi sistem instalasi tenaga system hs) marun, set pembangkit persyaratan umum iec atau sampai dengan (seribu lima ratus) tegangan rendah, atau idt) volt yang dimaksudkan untuk instalasi sejenisnya sni iec listrik marun pada rumah tangga dan sejenis, sistem kondusif sistem kondusif untuk baik dalam ruang maupun luar ruang semifleksibel untuk manajemen kabel bagian sistem kondusif logam, nonlogam, dan keperluan instalasi persyaratan khusus komposit termasuk tempat masuk berulir dan listrik rumah tangga, sistem kondusif kaku iec nonulir yang mengakhiri sistem instalasi listrik marun, idt) kondusif dan atau citing kondusif dengan jenis: set pembangkit tegangan |(c. sni iec (citing kondusif, rendah, atau sejenisnya sistem kondusif untuk kondusif dan citing kondusif logam, manajemen kabel bagian kondusif dan citing kondusif nonlogam, persyaratan khusus kondusif dan citing kondusif komposit: sistem kondusif kondusif dan citing tak menambatkan api, semifleksibel iec kondusif datar, idt) kondusif gelombang, kondusif kaku: kondusif semifleksibel: kondusif fleksibel, kondusif skapulir, atau kondusif dan citing kondusif nonulir citing lampu dari|a. sni iec citing lampu dengan tipe: ex. berbagai jenis yang berbagai citing lampu ulir e14, ex. dimaksudkan untuk bagian persyaratan ulir e27, keperluan instalasi listrik umum dan pengujian (iec bayonet atau rumah tangga, instalasi idt, eng) bayonet listrik marun, set lingkup pemberlakuan sistem instalasi tenaga nomor dan judul sni listrik atau jenis produk sistem instalasi atau produk neo harmoni system hs) pembangkit tegangan sni iec citing lampu yang dimaksudkan untuk rendah, atau sejenisnya persyaratan khusus citing penggunaan pada bangunan, instalasi listrik lampu untuk lampu led rumah tangga, instalasi listrik marun, set linear berkaki dobel (iec pembangkit tegangan rendah, atau idt, eng), sejenisnya sni citing citing lampu yang terintegrasi dalam kulit luar lampu arus bolak balik dan kubah yang mirip dengan citing lampu sekrup edisonera. kepala biro hukum, arifin tarif diri sf.kema penilaian kesesuaian sertifikasi produk peralatan tenaga listrik dan produk manfaat tenaga listrik ruang lingkup skema penilaian kesesuaian ini berlaku untuk sertifikasi produk peralatan tenaga listrik dan produk manfaat tenaga listrik (sertifikasi awal, surveilans, dan sertifikasi ulang) yang berlaku untuk produk peralatan tenaga listrik dan produk manfaat tenaga listrik dengan ruang lingkup: pemutus sirkuit proteksi arus lebih atau miniature circuit breaker mcb) pemutus sirkuit proteksi arus lebih atau miniature circuit breaker (mcb) yang digunakan pada instalasi listrik rumah tangga dan sejenis, miniature circuit breaker (mcb) dengan tegangan pengenal tidak lebih dari (empat ratus empat puluh) volt antarras, miniature circuit breaker (mcb) dengan arus pengenal tidak lebih dari (seratus dua puluh lima) ampere, miniature circuit breaker (mcb) dengan kapasitas hubung pendek pengenal tidak lebih dari (dua puluh lima ribu) ampere, miniature circuit breaker (mcb), dan kriteria pengelompokan produk (family grouping): miniature jumlah terminal circuit tegangan pengenal, arus pengenal, frekuensi breaker pengenal, dan kapasitas hubung pendek mcb) pengenal jenis trip arus seketika proteksi terhadap pengaruh eksternal (berselingkuh atau tidak berselingkuh) jenis cara hubungan (terminal atau sistem pembangunan) jumlah kutub pemutus sirkuit arus sisa atau residual current circuit breaker ccb) pemutus sirkuit arus sisa atau residual current circuit breaker (ccb) untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya yang berfungsi tergantung atau tidak tergantung pada tegangan saluran, residual current circuit breaker ccb) yang tidak tergabung dengan proteksi arus lebih, cc. residual current circuit breaker ccb) dengan tegangan pengenal tidak lebih dari (empat ratus empat puluh) volt arus bolak balik ab): residual current circuit breaker (ccb) dengan arus pengenal tidak lebih dari (seratus dua puluh lima) ampere, residual current circuit breaker (ccb) dengan arus operasi sisa pengenal tidak lebih dari (tiga puluh) miliampere, dan kriteria pengelompokan produk (family grouping): ccb arus pengenal dan tegangan pengenal metode operasi (fungsi tergantung atau tidak tergantung pada tegangan saluran) jenis instalasi (marun atau portabel) jumlah kutub dan jalur arus arus operasi sisa (nilai tunggal atau dengan beberapa setelan) perilaku dengan adanya komponen arus searah penundaan waktu (dengan atau tanpa penundaan waktu) proteksi terhadap pengaruh eksternal (berselingkuh atau tidak berselingkuh) metode pemasangan (permukaan, tertanam, atau papan panel) metode hubungan (dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan pemasangan mekanis) sakelar sakelar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik marun sejenis, sakelar yang dioperasikan secara manual, cc. sakelar dengan tegangan pengenal tidak lebih dari (empat ratus empat puluh) volt arus bolak balik ab), sakelar dengan arus pengenal tidak lebih dari (enam puluh tiga) ampere, dan kriteria pengelompokan produk (family grouping): sakelar arus pengenal dan tegangan pengenal jumlah kutub dan pola hubungan metode bekerjanya sakelar (putar, guling, ayun, tombol tekan, atau dioperasikan tali) metode pemasangan sakelar (tipe permukaan, tanam, setengah tanam, panel, atau miringtipe terminal (sekrup atau nirsekrup) tingkat proteksi terhadap akses bagian berbahaya tusuk kontak dan kotak kontak tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya yang dimaksudkan penggunaannya untuk dihubungkan dengan instalasi listrik marun, tusuk kontak dan kotak kontak yang terpasang marun atau portabel dengan atau tanpa kontak pembumian, cc. tusuk kontak dan kotak kontak dengan tegangan pengenal atas (lima puluh) volt tetapi tidak lebih dari (empat ratus empat puluh) volt, tusuk kontak dan kotak kontak dengan arus pengenal tidak lebih dari (tiga puluh dua) ampere, tusuk kontak dan kotak kontak pasangan dalam atau pasangan luar, tusuk kontakdan kriteria pengelompokan produk (family grouping): tusuk arus pengenal dan tegangan pengenal kontak dan tingkat proteksi terhadap akses bagian kotak berbahaya kontak ketentuan pembumian (dengan atau tanpa kontak pembumian)ballast elektronik untuk lampu fluoresen) volt, perlengkapan kendali lampu untuk penggunaan arus bolak balik sampai dengan (seribu) volt pada (lima puluh) hertz, dan cc. kriteria pengelompokan produk (family grouping): ballast arus pengenal dan tegangan pengenal elektronik tingkat proteksi terhadap akses bagian untuk berbahaya lampu metode penghubungan kabel (dapat atau fluoresen tidak dapat diawali ulang) tipe terminal (sekrup atau nirsekrupcara pemasangan (terpasang dalam, terpisah, atau terpadu) kuliner kuliner yang digunakan untuk suplai tegangan tidak lebih dari (seribu) volt, kuliner kegunaan umum portabel yang digunakan untuk suplai tegangan tidak lebih dari (dua ratus lima puluh) volt, kuliner yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, atau pencahayaan terowongan, kuliner untuk pencahayaan jalan umum yang dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang (rechargeable) yang dalam penggunaannya dihubungkan atau tidak dihubungkan dengan sumber tegangan dari instalasi listrik marun misalnya jenis all one dan kuliner terpadu (all integrated), kuliner yang disuplai oleh arus searah, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang (rechargeable), yang dalam penggunaannya tidak dihubungkan secara langsung dengan sumber tegangan dari instalasi listrik tetapi melalui sarana pengubah arus bolak balik arus searah seperti adaptor (dc supply), driver, charger, konektor (dc plug atau socket), dan sejenisnya, kuliner yang dilengkapi perangkat kendali lampu, kendali jarak jauh, kendali elektronik, sensor, atau sejenisnya yang didesain untuk dipasang dalam kuliner atau luar kuliner, kuliner rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu seri terhubung paralel untuk digunakan baik dalam maupun luar ruangan pada tegangan suplai tidak lebih dari (dua ratus lima puluh) volt, kuliner rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor (dc supply) melalui konektor (dc plug atau socket), kuliner lampu tidur yang dipasang kotak kontak pada tegangan suplai tidak lebih dari (dua ratus lima puluh) volt arus bolak balik ab)) kuliner lampu tidur yang dikombinasikan dengan kotak kontak, adaptor, kuliner lampu tidur yang dilengkapi electroluminescent panel dan dikendalikan secara elektronik, elektromagnetik, gelombang radio, sensor, dan sejenisnya, dan il. kriteria pengelompokan produk (family grouping): kuliner arus pengenal dan tegangan pengenal tingkat proteksi terhadap akses bagian berbahayacara pemasangan (terpasang dalam, terpisah, atau terpadu) kipas angin kipas angin listrik yang dimaksudkan untuk tujuan rumah tangga dan sejenisnya atau kipas angin listrik yang digunakan dalam kompleks komersial, kompleks industri, kompleks pertanian, perkebunan, dan peternakan, kipas angin dengan tegangan pengenal tidak lebih dari (dua ratus lima puluh) volt untuk peranti fase tunggal dan (empat ratus delapan puluh) volt untuk peranti lainnya, cc. kipas angin yang dilengkapi dengan kendali elektronik, kendali terpisah, atau kendali terpisah yang disuplai dengan kipas angin, kipas angin yang disuplai dengan baterai yang dapat diisi ulang,,, dan kriteria pengelompokan produk (family grouping): kipas angin tipe motor yang sama proteksi terhadap kejut listrik (proteksi normal atau proteksi ditingkatkanrangkaian kelistrikan yang sama konstruksi tipe selingkuh motor frekuensi pengenal kotak dan selingkuh kotak, selingkuh, dan bagian selingkuh untuk lengkap listrik dengan tegangan pengenal tidak lebih darikotak hubung untuk sambungan (junction) dan atau sadapan (tapping): kotak dan selingkuh yang dimaksudkan untuk dipasang sembarang jenis lantai dan melindungi lengkap terhadap beban sampai dengan (seribu) newton, dan kriteria pengelompokan produk (family grouping): kotak dan sifat bahan (penginsulasi, logam, atau selingkuh komposit) cara pemasangan (benam, segienam atau dipendam dalam, pemasangan permukaan, atau penempatan) jenis inlet (dengan inlet untuk kabel berselubung untuk instalasi marun, dengan inlet untuk kabel fleksibel, dengan inlet untuk kondusif rata atau berkerut, dengan inlet untuk kondusif berulir, dengan inlet untuk jenis konduktor atau kabel atau kondusif lain, dengan corong atau nap, atau tanpa inlet) sarana penjepit (dengan penahan kabel, dengan anggur kabel, dengan sarana penjepit untuk kabel fleksibel, atau tanpa sarana penjepit) suhu minimum dan maksimum selama pemasangan sampai dengan t60 c, sampai dengan t60 c, atau sampai dengan t60 c) suhu maksimum selama proses pengecoran atau c) kotak dan selingkuh untuk dinding berongga dan sejenisnya (kelas ha, kelas hb, atau menurut peringkat proteksi bagian yang dipasang dalam dinding berongga) ketentuan untuk membangun lengkap kotak (kotak disuplai dengan sekrup, kotak dimaksudkan untuk menerima sekrup, kotak dimaksudkan untuk menerima mencengkeram, atau kotak dimaksudkan untuk menerima sarana lain) kondusif kondusif dan atau citing kondusif untuk proteksi dan manajemen konduktor berinsulasi dan atau kabel pada instalasi listrik sampai dengansistem kondusif logam, nonlogam, dan komposit termasuk tempat masuk berulir dan nonulir yang mengakhiri sistem, kondusif dan atau citing kondusif dengan jenis: citing kondusif, kondusif dan citing kondusif logam, kondusif dan citing kondusif nonlogam, kondusif dan citing kondusif komposit, kondusif dan citing tak menambatkan api, kondusif datar, kondusif gelombang, kondusif kaku, kondusif semifleksibel, kondusif fleksibel, kondusif skapulir, dan kondusif dan citing kondusif nonulir, dan kriteria pengelompokan produk (family grouping): kondusif menurut sifat mekanis (ketahanan terhadap kompresi, ketahanan terhadap tumbukan atau ketahanan terhadap bentrokan, kuat tarik, dan kapasitas beban gantung) menurut suhu (transportasi, pemasangan, dan penerapan suhu tidak kurang dari sc, sc, 0c, sc, atau sc, penerapan dan pemasangan suhu tidak lebih dari sc, sc, sc, sc, sc, sc, atau sc) menurut karakteristik listrik (dengan karakteristik kontinuitas listrik, dengan karakteristik insulasi listrik, atau dengan karakteristik kontinuitas dan insulasi listrik) menurut ketahanan terhadap pengaruh eksternal (proteksi terhadap masuknya benda padat dilakukan sesuai iec pada minimum ip3x atau proteksi terhadap masuknya air dilakukan sesuai iec pada minimum ipo atau ketahanan terhadap korosi) menurut ketahanan terhadap perambatan nyala api (tidak menambatkan nyala api atau menambatkan nyala api) citing lampu citing lampu dengan tipe: ulir e14, ulir e27, bayonet atau bayonet fitting lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan pada bangunan,, citing lampu yang terintegrasi dengan kulit luar dan kubah yang mirip dengan citing lampu sekrup edison,, dan kriteria pengelompokan produk (family grouping): citing menurut kondisi pemasangannya (citing lampu lampu yang tidak tertutup atau terbuka, citing lampu tertutup, citing lampu terisolasi diperkuat sebagian, atau citing lampu terisolasi diperkuat tertutup) menurut ketahanannya terhadap panas (untuk suhu operasi pengenal kurang dari sama dengan atau untuk suhu operasi pengenal lebih dari (citing lampu bertanda t)) menurut polarisasi (citing lampu nonterpolarisasi atau citing lampu terpolarisasi) menurut penerapan tegangan pengapian (citing lampu untuk tegangan pengapian tunggal atau citing lampu untuk tegangan pengapian ganda) menurut fleksibilitas untuk gerakan aksial panjang lampu (citing lampu fleksibel atau citing lampu tidak fleksibel) acuan normatif standar produk sebagaimana tercantum dalam lampiran definisi definisi produk peralatan tenaga listrik dan produk manfaat tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi ketentuan dalam dokumen sni. tipe sertifikasi tipe sertifikasi yang diterapkan adalah tipe dan sertifikasi dilakukan terhadap permohonan baru atau terdapat perubahan konstruksi dan atau komponen kritis dari produk peralatan tenaga listrik dan produk manfaat tenaga listrik yang telah disertifikasi. tata cara penilaian kesesuaian. permohonan meliputi: data administratif, paling sedikit berisi informasi: nomor induk berusaha nib), dan npp yang akan disertifikasi yang akan disertifikasi, sertifikat iso yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu (ssm) dan terakreditasi komite akreditasi nasional atau lembaga akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition agreement mra) dengan komite akreditasi nasional untuk bidang sertifikasi smm,daerah atau perizinan berusaha dari lembaga oss, dokumen smm sesuai dengan iso meliputi: (a) panduan mutu, (b) daftar induk dokumen, (c) diagram alir proses produksi, (d) struktur organisasi, (e) dokumen analisis risiko untuk lingkup produksi dan quality control, dan peta bisnis proses, kapasitas produksi, dan kelengkapan dokumen lainnya, seperti daftar peralatan produksi dan daftar pengendalian mutu produk mulai bahan baku sampai dengan produk akhir. sistem manajemen mutu pelaku usaha telah memiliki paling sedikit sertifikat sistem manajemen mutu berdasarkan isoatau surat perizinan berusaha dari lembaga oss. durasi seleksi lembaga sertifikasi produk memberi jawaban terhadap permohonan penilaian kesesuaipenilaian kesesuaian memuat pernyataan meneruskan atau menolak proses sertifikasi.dikunjungi oleh auditor beserta petugas pengambil contoh uji untuk produk yang akan disertifikasi, dan pernyataan lembaga sertifikasi produk untuk memberikan salinan asli laporan inspeksi audit dan laporan sertifikat hasil uji, dan lembaga sertifikasi produk menginformasikan skema sertifikasi yang diterapkan kepada pemohon atau klien meliputi paling sedikit:, tata cara pengambilan dan jumlah contoh, metode analisis, dan jadwal kunjunganauditor harus menyiapkan rencana audit (audit plan) sesuai dengan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh petugas pengambil contoh ppcprosedur audit tahap (kesesuaian) ditetapkan oleh lembaga sertifikasi produk meliputi paling sedikit: tata cara pengambilan contoh uji, pengambilan contoh harus dilakukan oleh petugas pengambil contoh ppc), petugas pengambil contoh (ppc) terdiri atas: perwakilan pemerintah yang mendapatkan surat penugasan, dan perwakilan lembaga sertifikasi produk yang berstatus karyawan tetap, dalam hal perwakilan pemerintah tidak bisa hadir lokasi pengambilan contoh, perwakilan pemerintah bisa hadir dengan media online, dalam hal pengambilan contoh uji tidak dihadiri perwakilan pemerintah baik hadir lokasi maupun dengan media online, lembaga sertifikasi produk harus menyampaikan dokumentasi berupa foto dan video proses pengambilan contoh uji, contoh uji diambil lin produksi dan atau gudang produksi, pengambilan contoh uji harus dilengkapi dengan berita acara dan label contoh uji, dan label contoh uji memuat paling sedikit identitas lembaga sertifikasi produk dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran yang mengatur mengenai format label contoh uji. kategori ketidaksesuaian kategori ketidaksesuaian mayor ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan pemenuhan persyaratan sesuai sni terkait kategori ketidaksesuaian minor dalam hal terdapat inkonsistensi dalam menerapkan smm lembaga sertifikasi produk harus menetapkan jangka waktu perbaikan terhadap ketidaksesuaian rekomendasi dapat berupa perbaikan kualitas produk jumlah contoh uji jumlah contoh uji audit kesesuaianbreaker mcb) pemutus sirkuit arus sisa residual current circuit breaker ccb) aaaa apa ballast elektronik untuk aman saagansamaap contoh uji contoh arsip jumlah contohjammtamurmmen asa ann jumlah contoh uji produk prototipe perelu pemutus sirkuit arus sisa residual current circuit asa contoh uji contoh arsip paman ballast elektronik untuk aman nan asa eakansamaap sama laboratorium pengujian yang digunakan laboratorium pengujian terdalam hal laboratorium pengujian merupakan sumber daya eksternal dari lembaga sertifikasi produk, pengujian harus dilengkapi dengan perjanjian subkontrak, dan dalam hal pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium pengujian dalam negeri, pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium pengujian luar negeri dengan dilengkapi perjanjian subkontraklaporan pengujian format laporan atau sertifikat hasil uji sesuai dengan ketentuan lembaga sertifikasi produk,: bahan tinjauan meliputi laporan audit, berita acara pengambilan contoh ujiperusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru,, penolakan sertifikasi dapat terjadi atas permintaan pelaku usaha.setelah seluruh kegiatan penilaian kesesuaian selesai dilaksanakan dan telah memenuhilembaga sertifikasi produk mengajukan registrasi sertifikat produk paling lambat (tujuh) hari kerja terhitung sejak kegiatan penilaian kesesuaian selesai dilaksanakan, masa berlaku sertifikat produk selamaatur dalamatau klie: lin produksi, dan pasarmm, kategori mayor, dalam hal terdapat ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan pemenuhan persyaratan sesuai sni terkait:tata cara penilaian kesesuaian khusus untuk produk peralatan tenaga listrik dan produk manfaat tenaga listrik yang diproduksi negara negara asean., permohonan diajukan oleh penanggung jawab produk indonesia, permohonan meliputi: data administratif, berupa paling sedikit: nomor induk berusaha nib), dan struktur organisasi, spesifikasi teknis, label rating, diagram lengkap pengawasan sirkuit listrik, buku petunjuk pengguna, dan katalog, daftar modifikasi konstruksi (jika ada) dan komponen kritis, perjanjian antara penanggung jawab produk indonesia dengan produsen negara asal, salinan sertifikat merek dan atau surat pendaftaran merek indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai merek, dalam hal permohonan sertifikasi dilakukan dengan pengakuan sertifikat produk, selain angka sampai dengan angka permohonan dilengkapi dengan: (a) salinan sertifikat produk yang masih berlaku, (b) salinan laporan audit pabrik terakhir, (c), dan (d) salinan sertifikat iso yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi negara asean yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition agreement (mra) dengan komite akreditasi nasional, dan dalam hal permohonan sertifikasi dilakukan dengan pengakuan laporan hasil uji, selain angka sampai dengan angka permohonan dilengkapi. durasi seleksi lembaga sertifikasi produk memberi jawaban terhadap permohonmemuat pernyataan meneruskan atau menolak proses penilaian kesesuaian, danmenunjukan sertifikat atau laporan hasil uji asli kepada lembaga sertifikasi produk, pernyataan pemohon untuk bersedia menyediakan contoh uji dalam hal terdapat parameter uji yang meragukan atau terdapat persyaratan dalam sni yang belum terpenuhi, cc) pernyataan pemohon untuk bersedia menerjemahkan salinan sertifikat, laporan hasil uji, atau laporan audit pabrik dalam bahasa indonesia, dan pernyataan pemohon mematuhi kegiatan evaluasi yang diperlukan untuk mengoperasikan kegiatan, sertifikasi produk dalam ruang lingkupnya. lembaga sertifikasi produk menginformasikan kepada pemohon meliputi paling sedikit: tata cara surveilans, dan tata cara pengambilan dan jumlah contoh pada kegiatan surveilanslembaga sertifikasi produk melakukan verifikasi keabsahan sertifikat produk dan atau laporan hasil uji diverifikasi, lembaga sertifikasi produk melakukan verifikasi data pada sertifikat produk dan atau laporan hasil uji, lembaga sertifikasi produk melakukan verifikasi masa berlaku sertifikat produk atau tanggal laporan hasil uji, lembaga sertifikasi produk melakukan verifikasi status, akreditasi, dan ruang lingkup lembaga penilaian kesesuaian lpk) penerbit sertifikat produk dan atau laporan hasil uji, lembaga sertifikasi produk melakukan verifikasi edisi kesetaraan standar yang digunakan dengan standar iec yang diacu dalam sni produk terkait, lembaga sertifikasi produk melakukan verifikasi parameter pada sertifikat produk dan atau laporan hasil uji, lembaga sertifikasi produk dapat bekerja sama dengan laboratorium pengujian dalam negeri dalam verifikasi edisi kesetaraan standar dan pemenuhan parameter sni terkait, lembaga sertifikasi produk melakukan verifikasi status keterdaftaran lembaga penilaian kesesuaian lpk) penerbit sertifikat produk dan atau laporan hasil uji asean (listed cabs): dalam hal pada sertifikat produk dan atau laporan hasil uji terdapat parameter uji yang meragukan atau terdapat perbedaan edisi iec yang diacu dalam sni, lembaga sertifikasi produk dalam negeri merekomendasikan pengujian atas produk, dan dalam hal permohonan sertifikasi dilakukan dengan pengakuan laporan hasil uji, lembaga sertifikasi produk melakukan audit lokasi produksi dengan ketentuan: auditor harus menyiapkan rencana audit (audit plankategori ketidaksesuaian kategori ketidaksesuaian mayor ketidaksesuaian hasil verifikasi atau audit yang berpotensi tidak terpenuhinya pemenuhan persyaratan sni terkait dan mutu produk kategori ketidaksesuaian minor dalam hal terdapat inkonsistensi hasil verifikasi dalam penerapan sistem manajemen mutu smm) lembaga sertifikasi produk harus memberikan rekomendasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian lembaga sertifikasi produk harus menetapkan jangka waktu tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian jumlah contoh uji jumlah contoh uji dalam rangka pemenuhan parameter yang diragukan dan persyaratan sni yang belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan jumlah maksimal untuk setiap pengelompokan produk: jumlah jumlah nama produk maksimal maksimal contoh uji contoh arsip pemutus sirkuit proteksi arus lebih miniature circuit breaker mcb) jumlah jumlah nama produk maksimal maksimal contoh uji contoh arsip pemutus sirkuit arus sisa residual current circuit sama ballast elektronik untuk samara asma saran samaran jumlah contoh uji padauntuk samameman asa gpeakansmaap tata cara pengujian pengujian dilakukan oleh laboratorium yang dipengujian dilakukan terhadap parameter yang diragukan atau persyaratan dalam sni yang belum terpenuhi, dan metode pengujian dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen sni produk terkait. laporan pengujian terhadap rekomendasi pengujian atas produk, laboratorium pengujian dalam negeri menerbitkan laporan pengujian dengan ketentuan: format laporan atau sertifikat hasil uji sesuai dengan ketentuan lembaga sertifikasi produk, laporan atau sertifikat hasil uji harus. dalam hal hasil verifikasidilakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru. cc.. penolakan sertifikasi dapat terjadi atas permintaan pelaku usaha, seluruh contoh beserta salinan asli laporan hasil uji harus dikembalikan kepada pelaku usaha.paling lambat (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan hasil keputusan penilaian kesesuaianmasa berlaku sertifikat produk sesuai dengan masa berlaku sertifikat produk dari lembaga penilaian kesesuaian lpk) negara asal yaitu paling lama (tiga) tahun, dalam hal permohonan sertifikasi dilakukan dengan pengakuan laporan hasil uji, masa berlaku sertifikat produk yaituacuan sertifikat produk dari lembaga penilaian kesesuaian lpk) negara asal. acuan sertifikat produk dari lembaga penilaian kesesuaian lpk) negara asal harus dilampirkan beserta aransemennya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat,cantumkan padasurveilans terhadap sertifikasi melalui pengakuan laporan hasil uji dilakukan berupa audit dan pengambilan contoh uji. surveilans terhadap sertifikasi melalui pengakuan sertifikat produk dilakukan berupa pengambilan contoh uji pasar. pasar indonesiaistem manajemen mutu smm), contohnya adalah kegagalan penelusuran kode produk, kategori mayor, dalam hal ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan pemenuhan persyaratan sesuai sni terkait,, dan pengujian dilakukan oleh laboratorium pengujian produk indonesia surveilansnomor registrasi nomor registrasi harus dibubuhkan pada kemasan produk, dengan ketentuan: penggunaan huruf, angka, dan simbol paling sedikit sesuai dengan yang diterbitkan oleh kementerian, dan selain pembubuhan pada kemasan produk, pelaku usaha dapat membubuhkan nomor registrasi atau kode lain (nomor registrasi dalam bentuk barcode, code, atau sejenisnya) pada produk. penandaan pada produk produk peralatan tenaga listrik dan produk manfaat tenaga listrik yang telah mendapatkan nomor registrasi sertifikat produk harus dibubuhi tanda sni dan atau tanda keselamatan pada fisik produk dan kemasan produk. audit jarak jauh (remote audit) dalam kondisi tertentu, audit penilaian kesesuaian dapat dilakukan secara jarak jauh (remote audit). kondisi tertentu terdiri atas: keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah, atau kondisi force majeure. pelaksanaan remote audit pelaksanaan remote audit mengacu ketentuan: international accreditation forum mandatory documents iaf international accreditation forum informative documents iaf dan international accreditation forum informative documents iaf lembaga sertifikasi produk yang melaksanakan kegiatan sertifikasi produk dengan metode audit jarak jauh harus menyampaikan permohonan yang dilengkapi dengan skema sertifikasi, jadwal sertifikasi, protokol audit, analisis risiko, dan skema sampling kepada direktorat jenderal paling lambat (tiga) hari terhitung sejak menerima permohonan sertifikasi produk dari pelaku usaha. kegiatan sertifikasi produk dengan metode audit jarak jauh dapat diterapkan untuk sertifikasi awal dan atau kegiatan surveilans. menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, etd. arifin tarif salinan sesuai dengan asli kementerian energi dan sumber daya mineral kepa bentuk dan ukuran tanda sni dan atau tanda keselamatan bentuk dan ukuran tanda sni bentuk dan ukuran tanda sni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bentuk dan ukuran tanda keselamatan bentuk dan ukuran tanda keselamatan: 2n| tempat nomor registrasi keterangan: menunjukan tempat pencantuman tanda keselamatan ukuran luas tidak lebih besar dari ukuran luas tanda sniistem instalasi tenaga listrik dan jenis produk yang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan standar nasional indonesia sistem instalasi tenaga listrik atau pengecualian jenis produk instalasi selain sistem tenaga listrik arus bolak balik fase tunggal dan penyediaan dan fase tiga pada instalasi penyediaan dan instalasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik seperti instalasi kapal, pesawat pemanfaatan terbang, atau sejenisnya tenaga listrik sirkuit dari gawai kendali perkakas mesin jika sirkuit tersebut hanya merupakan bagian rakitan tertutup yang khusus untuk (satu) perkakas mesin atau gabungan mesin tersebut instalasi penggunaan gawai untuk proteksi terhadap tegangan lebih penyediaan dan pemasangan gps pada: instalasi sistem tn, pemanfaatan sistem tt, tenaga listrik sistem it, dan tegangan rendah instalasi peralatan uji kelas dan iii instalasi distribusi tenaga listrik untuk publik instalasi transmisi tenaga listrik instalasi pembangkit tenaga listrik selain set pembangkit tegangan rendah instalasi tenaga listrik yang dioperasikan dengan arus bolak balik lebih dari (seribu) volt atau arus searah lebih dari (seribu lima ratus) volt sistem instalasi pada perawatan marun (fixed) untuk teknologi informasi dan komunikasi, sinyal, kendali, dan serupa (tidak termasuk perawatan internal aparatus sistem instalasi pada peralatan traksi listrik termasuk peralatan gelinding (rolling stock) dan sinyal sistem instalasi pada peralatan listrik kendaraan bermotor instalasi listrik dalam kapal dan anjungan lepas pantai portabel dan marun sistem instalasi tenaga listrik atau pengecualian jenis produk instalasi listrik dalam pesawat udara il. instalasi pada tambang dan tempat penggalian peralatan supresi interferensi radio, kecuali jika mempengaruhi keselamatan instalasi pagar listrik sistem proteksi petir eksternal untuk bangunan lightning protection system lps) sistem instalasi tertentu pada lift sistem instalasi pada peralatan listrik yang tergabung dalam mesin bagian yang dikecualikan tetap dianjurkan untuk diterapkan pemutus sirkuit| mcb jenis founded case circuit breaker (ccb) untuk proteksi arus mcb dengan tegangan pengenal lebih dari (empat ratus lebih untuk empat puluh) volt antarras keperluan instalasi mcb dengan arus pengenal lebih dari (seratus dua listrik rumah puluh lima) ampere tangga, instalasi mcb dengan kapasitas hubung pendek pengenal lebih dari listrik marun, set (dua puluh lima ribu) ampere pembangkit mpemutus sirkuit arus |a. ccb yang tergabung dengan proteksi arus lebih sisa tanpa proteksi ccb jenis founded case circuit breaker (ccb) arus lebih terpadu |c. ccb dengan tegangan pengenal lebih dari (empat untuk keperluan ratus empat puluh) volt antarras instalasi listrik ccb dengan arus pengenal lebih dari (seratus dua rumah tangga, puluh lima) ampere instalasi listrik 'ccb dengan arus operasi sisa pengenal lebih dari (tiga marun, set puluh) miliampere pembangkit csakelar untuk |a. sakelar dengan tegangan pengenal lebih dari (empat keperluan instalasi ratus empat puluh) volt arus bolak balik ab) listrik rumah |b. sakelar dengan arus pengenal lebih dari (enam puluh tangga, instalasi tiga) ampere listrik marun, set|c. sakelar yang sepenuhnya dikendalikan dengan elektronik, pembangkit kendali jarak jauh elektromagnetik, gawai waktu tunda, tegangan rendah, atau sensor atau sejenisnya sakelasakelar yang merupakan bagian peranti lain misalnya elektronika, peralatan listrik rumah tangga, peralatan audio video, laptop, dan sejenisnya sistem instalasi tenaga listrik atau pengecualian jenis produk sakelar yang dimaksudkanmeledak sakelar yang pemasangannya dalam selingkuh peranti lain dan tidak terjangkau pengguna tusuk kontak, |a. tusuk kontak dan kotak kontak dengan dengan tegangan kotak kontak, atau pengenal sama dengan atau kurang dari (lima puluh) volt gabungan tusuk atau lebih dari (empat ratus empat puluh) volt kontak dan kotak (b. tusuk kontak dan kotak kontak dengan arus pengenal lebih kontak untuk dari (tiga puluh dua) ampere keperluan instalasi (c. tusuk kontak dan kotak kontak pasangan marun dan listrik rumah portabel untuk extralow voltage elv) tangga, instalasi (d. tusuk kontak dan kotak kontak pasangan marun listrik marun, set dikombinasikan dan sepenuhnya dikendalikan dengan pembangkit sakelar otomatis, kendali elektronik, kendali tegangan rendah, elektromagnetik, sensor, dan sejenisnya atau sejenisnya. tusuk kontak dan kotak kontaktusuk kontak dan kotak kontaktusuk kontak dan kotak kontak yang pemasangannya dalam selingkuh peranti lain dan tidak terjangkau pengguna ballast elektronik |a. kendali lampu dengan suplai arus searah dengan tegangan lampu fluoresen pengenal lebih dari (dua ratus lima puluh) volt untuk keperluan kendali lampu dengan suplai arus bolak balik dengan instalasi listrik tegangan pengenal lebih dari (seribu) volt rumah tangga, |c. kendali lampu dengan daya pengenal lebih dari (tiga instalasi listrik ratus) watt marun, set kendali lampu yang pemasangannya dalam selingkuh pembangkit peranti lain dan tidak terjangkau pengguna tegangan rendah, |e. kendali lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan atau sejenisnya. sepenuhnya tidak terhubung dengan instalasi listrik marun atau set pembangkit tegangan rendah kendali lampu dengan daya sama dengan atau kurang dari (lima) watt kendali lampuendali lampusistem instalasi tenaga listrik atau pengecualian jenis produk kuliner marun|a. luminerdengan tegangan pengenal lebih dari (seribu) kegunaan umum volt kuliner tanam kuliner kegunaan umum portabel yang digunakan untuk kuliner untuk suplai tegangan pengenal lebih dari (dua ratus lima pencahayaan puluh) volt jalan umum kuliner portabel dengan daya pengenal sama dengan atau kuliner kurang dari (tiga) watt dan disuplai melalui atau dengan kegunaan umum sarana pengubah arus bolak balik arus searah seperti portabel adaptor as, kotak kontak (dc plug atau socket), kuliner lampu charger, dan sejenisnya dengan tegangan pengenal sorot supply sama dengan atau kurang dari (enam) volt untuk keperluan kuliner portabel yang dimaksudkan untuk penggunaan dan atau sebagai mainan anak anak penggunaan kuliner portabel jenis lampu tangan instalasi listrik kuliner tanam untuk pengaliran udara rumah tangga, kuliner tanam berpendingin cair instalasi listrik kuliner yang dimaksudkan untuk penggunaan pada marun, set instalasi dalam kapal, pesawat udara, kendaraan, alat pembangkit transportasi, dan sejenisnya yang dalam penggunaannya tegangan rendah, tidak dihubungkan dengan sumber tegangan dari instalasi atau sejenisnya listrik marun luminerj . kulineripas angin listrik |a. kipas angin dengan daya pengenal lebih dari (tiga ratus) untuk penggunaan watt rumah tangga, set|b. kipas angin dengan daya pengenal sama dengan atau pembangkit kurang dari (lima) watt tegangan rendah, |c. kipas angin yang disuplai melalui dengan sarana pengubah atau sejenisnya arus bolak balik arus searah seperti adaptor as., kotak kontak as. (dc plug atau socket), charger, dan sejenisnya dengan daya pengenal supply sama dengan atau kurang dari (lima) watt kipas angin dengan diameter sudu lebih dari (dua puluh delapan) inci atau kurang dari (tiga) inci kipas angin yang dimaksudkan untuk penggunaan sebagai komponen otomotif seperti kipas radiator (radiator fan), mesin bakar, atau sejenisnya kipas anginipas angin yang dimaksudkan untuk penggunaan sebagai mainan anak anak sistem instalasi tenaga listrik atau pengecualian jenis produk kipas angin kipas anginatau meledak kipas anginseperti kipas angin pada komputer, laptop, elektronik, dan sejenisnya |a. kuliner lampu |a. kuliner rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, tidur, dan atau kombinasi lampu seri atau terhubung paralel untuk kuliner rantai digunakan baik dalam maupun luar ruangan pada cahaya tegangan suplai lebih dari (dua ratus lima puluh) volt untuk keperluan kuliner lampu tidur dengan tegangan suplai lebih dari dan atau (dua ratus lima puluh) volt penggunaan kuliner lampu tidur yang pemasangannya kotak kontak instalasi listrik dan dimaksudkan untuk untuk surveillance lighting rumah tangga, |d. kuliner lampu tidur yang sumber cahayanya disuplai dari instalasi listrik adaptor (dc supply) melalui konektor (dc plug atau marun, set socket) dengan tegangan pengenal supply sama pembangkit dengan atau kurang dari (enam) volt tegangan rendah, |e. kuliner rantai cahaya dan kuliner lampu tidur yang atau sejenisnya dimaksudkan untuk penggunaan sebagai mainan anak anak kuliner rantai cahaya dan kuliner lampu tiduuliner rantai cahaya dan kuliner lampu tidur dimaksudkan untuk penggunaan sepenuhnya tidak terhubung dengan instalasi listrik marun kulinerotak, selingkuh, |a. kotak, selingkuh, dan bagian selingkuh untuk roset plafon dan bagian (b. kotak, selingkuh, dan bagian selingkuh sebagai koper selingkuh untuk penyangga kuliner keperluan dan atau |(c. kotak, selingkuh, dan bagian selingkuh untuk lengkap penggunaan pada listrik dengan tegangan pengenal lebih dari (seribu) instalasi listrik volt dan (seribu lima ratus) volt rumah tangga, |d. kotak, selingkuh, dan bagian selingkuh yang instalasi listrik dimaksudkan untuk dipasang sembarang jenis lantai dan marun, set melindungi lengkap terhadap beban lebih dari pembangkit (seribu) newton tegangan rendah, atau sejenisnya sistem instalasi tenaga listrik atau pengecualian jenis produk kotak, selingkuh, dan bagian selingkuh yang secara spesifik didesain untuk digunakan pada sistem bergabung dan talang kabel dan yang tidak dimaksudkan untuk dipasang luar sistem ini kotak, selingkuh, dan bagian selingkuhkotak, selingkuh, dan bagian selingkuh yang dimaksudkan untuk penggunaan pada suhu ambien lebih dari (tiga puluh lima) derajat celcius kotak, selingkuh, dan bagian selingkuh untuk saluran komunikasi suara, video, dan data kotak, selingkuh, dan bagian selingkuh saluran komunikasi digital, serial, database, dan multidrop kotak, selingkuh, dan bagian selingkuh yang dimaksudkan untuk penggunaankotak, selingkuh, dan bagian selingkuhtak, selingkuh, dan bagian selingkuh yang dimaksudkan untuk penggunaan suplai (dc supply) baik melalui maupun tidak melalui konektor (dc plug atau socket) dengan tegangan pengenal suplai sama dengan atau kurang dari (sembilan) volt kotak, selingkuh, dan bagian selingkuh|a. sistem kondusif kondusif dan fitting kondusif yang dimaksudkan untuk kaku untuk proteksi dan manajemen konduktor berinsulasi dan atau keperluan kabel pada instalasi listrik atau pada sistem komunikasi instalasi listrik dengan tegangan pengenal lebih dari (seribu) volt rumah tangga, arus bolak balik ab) dan atau lebih dari (seribu lima instalasi listrik ratus) volt arus searah (as), marun, set kondusif dan citing kondusif yang merupakan bagian terpadu pembangkit peranti lain, tegangan rendah, kondusif dan citing kondusif dengan mengisolasi dari bahan atau sejenisnya keramik, kertas, dan sejenisnya, sistem kondusif| kondusif dan citing kondusif dengan mengisolasi yang semifleksibel berbentuk lembaran: untuk keperluan |e. kondusif dan citing kondusif yang dimaksudkan untuk instalasi listrik penggunaan pada kendaraan listrik, rumah tangga, kondusif dan citing kondusif yang dimaksudkan untuk instalasi listrik penggunaan sepenuhnya bukan bagian atau terhubung dari sistem instalasi tenaga listrik atau pengecualian jenis produk marun, set instalasi listrik marun atau set pembangkit tegangan pembangkit rendah, tegangan rendah, kondusif dan citing kondusif yang dimaksudkan untuk atau sejenisnyandusif dan fitting kondusiffitting lampu dari |a. citing lampu terintegrasi dengan kendali yang dikendalikan berbagai jenis yang sepenuhnya dengan elektronik, kendali jarak jauh dimaksudkan elektromagnetik, gawai waktu tunda, atau bekerja untuk keperluan berdasarkan masukan dari suatu sensor instalasi listrik citing lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan pada rumah tangga, instalasi dalam kapal, pesawat udara, kendaraan, alat instalasi listrik transportasi, dan sejenisnya marun, set|c. citing lampu yang tidak terpisahkan dengan kuliner atau pembangkit bagian kuliner tegangan rendah, |d. citing lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan atau sejenisnyaciting lampu yang disuplai oleh baterai atau dilengkapi dengan baterai yang dapat atau tidak dapat diisi ulang (rechargeable), yang dalam penggunaannya sepenuhnya tidak dihubungkan dengan sumber tegangan dari instalasi listrik marun atau set pembangkit tegangan rendah citing lampu yang pemasangannya dalam selingkuh peranti dan tidak terjangkau pengguna citing lampu yang dimaksudkan untuk keperluan industri atau digunakan lokasi dengan kondisi khusus seperti adanya atmosfer korosif atau mudah terbakar meledapermohonan pengecualian kewajiban pemenuhan standar nasional indonesia kop surat perusahaan 'jika ada) nomor ). (kota), (tanggal) (bulan) (tahun) lampiran :. perihal permohonan pengecualian wajib sniselatan yang bertanda tangan bawah ini, kami pimpinan ) dari: nama instansi pelaku usaha 23an alamat mponnanananannananannnnnn nama pejabat penanggung jawab .o.oelnnn dengan ini mengajukan permohonan pengecualian wajib sni dalam rangka penggunaan selain pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya penggunaan dalam rangka keadaan tertentu darurat bencana seluruhnya untuk orientasi ekspor penelitian dan pengembangan pameran""), dengan melampirkan kelengkapan dokumen berupa: nomor induk berusaha (surat pernyataan tanggung jawab penggunaan barang dan atau peredaran produk,iec), atau standar internasional yang diacu oleh sni "'"), data sheet produk"): dan salinan asli surat rekomendasi dari instansi yang berwenang. atas perhatiannya, kami sampai##) untuk permohonan selain instalasi rumah tangga dan sejenisnya petunjuk pengisian: diisi dengan nomor surat diisi dengan jumlah lampiran diisi dengan nama instansi pelaku usaha diisi dengan alamat instansi pelaku usaha diisi dengan nama pejabat penanggung jawab diisi dengan jenis produksurat pernyataan tanggung jawab penggunaan barang dan atau peredaran produk surat pernyataan tanggung jawab penggunaan barang dan atau peredaran produk yang bertanda tangan bawah ini, kami pimpinan ) dari: nama instansi pelaku usaha :.io.hoenn nomor induk berusaha peran hannnanananannnllalaaa nomor pokok wajib pajak banana (3oanaanananaaalaaaa alamat banana moana dengan ini menyatakan bahwa kami menggunakan barang dan atau produk wajib sni.o.ooococnntannnnnnnna(s hn) untuk penggunaan selain pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya penggunaan dalam rangka keadaan darurat bencana penggunaan seluruhnya orientasi ekspor penelitian dan pengembangan pameran'") pada: nama kegiatan pan). nana lokasi pan onanananananannnnnananananana nama pemilik instalasi lokasi :. oi. rencana waktu pelaksanaan :.i.oooodelnnnnnn apabila kemudian hari terbukti bahwa barang produk wajib sni sebagaimana tercantum atas digunakan tidak sesuai dengan surat pernyataan ini, kami siap melakukan penarikan barang produk dari peredaran, diekspor kembali, atau dimusnahkan dan bertanggung jawab penuh secara hukum. atas perhatiannya, kami ucappetunjuk pengisian: diisi dengan nama instansi pelaku usaha diisi dengan nomor induk berusaha nib) diisi dengan nomor pokok wajib pajak (npp) diisi dengan dengan alamat instansi pelaku usaha diisi dengan jenis produk diisi dengan nama kegiatan untuk kegiatan darurat bencana diisi nama kegiatan tanggap darurat dari kementerian lembaga terkait, untuk kegiatan penelitian dan pengembangan diisi dengan nama penelitian dan pengembangan dari kementerian lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, dan untuk kegiatan pameran diisi dengan nama kementerian lembaga pemerintah daerah badan usaha yang menyelenggarakan pameran diisi dengan lokasi kegiatan diisi dengan nama pemilik instalasi lokasi kegiatan khusus untuk penggunaan selain pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya diisi dengan nama instalasi penggunaan produk tersebut (contoh instalasi pertambangan, instalasi pengeboran minyak dan gas bumi, dan sebagainya) khusus untuk penggunaan dalam rangka keadaan darurat bencana, penelitian dan pengembangan atau pameran diisi dengan lokasi kegiatan diisi dengan rencana waktu pelaksanaan kegiatanra, arifin tarif salinan sesuai dengan aslinya kementerian'energi dan sumber daya mineralberita acara pengambilan contoh uji berita acara pengambilan contoh uji nomor .(nomor surat perizinan) bapa batrik (nomor urut tiga digit) pada hari ini.(2a).tanggal.(2b).bulan.(2c).tahun.(2d)., telah dilakukan pengambilan contoh produk untuk pengujian dalam rangka pemenuhan sni wajib berdasarkan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor.(3a). tahun.(3b).tentang.(3c)., oleh lembaga sertifikasi produk dengan surat perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dari lembaga oss atas nama menteri energi dan sumber daya mineral melalui direktur jenderal ketenagalistrikan nomor ., dan sebagai petugas pengambil contoh ppc) ditetapkan berdasarkan surat tugas pengambilan contoh dari.( sa). nomor.( sb).tanggal.(5c).dengan disaksikan oleh pihak pelaku usaha penanggung jawab produk indonesia dan pihak pabrikan, dengan hasil: omar semampu samaratataa gpamaraaatam nomor induk berusaha nib) nomor pokok wajib pajak npp) alamat gudang terdaftar nama dan alamat pabrik jumlah contoh tanggal kode seal produksi nomor seri cara pengambilan contoh contoh dikemas dan untuk selanjutnya diberi label uji. untuk contoh yang akan diuji dikirimkan kepada . untuk dilakukan pengujian oleh laboratorium pengujian produk. demikian berita acara pengambilan contoh uji ini dibuat dengan sebenar benarnya. pelaku usaha pabrikan tanda tangan dan stempel tanda tangan dan stempel petugas pengambil contoh petugas pengambil contoh dari lembaga sertifikasi dari pemerintah produk tanda tangan tanda tangan dan stempel tambahkan baris jika diperlukan petunjuk pengisian: (la) diisi dengan nomor surat perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dari lembaga oss atas nama menteri melalui direktur jenderal bapa batrik (nomor urut tiga digit) (contoh bapa batrik (2a) diisi dengan nama hari (2b) diisi dengan tanggal (2c) diisi dengan nama bulan (2d) diisi dengan tahun (3a) diisi dengan nomor peraturan menteri ini (3b) diisi dengan tahun peraturan menteri ini (3c) diisi dengan tentang peraturan menteri ini diisi dengan nomor perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dari lembaga oss sa) diisi dengan nama lembaga sertifikasi produk sb) diisi dengan nomor surat tugas pengambilan contoh (5c) diisi dengan tanggal surat tugas pengambilan contoh diisi dengan nomor sni terkait diisi dengan judul sni terkait diisi dengan tipe jenis produk diisi dengan merek produk diisi dengan nama pelaku usaha penanggung jawab produk indonesia diisi dengan alamat pelaku usaha penanggung jawab produk indonesia diisi dengan nomor induk berusaha nib) pelaku usaha penanggung jawab produk indonesia diisi dengan nomor pokok wajib pajak npp) pelaku usaha penanggung jawab produk indonesia diisi dengan alamat gudang terdaftar pelaku usaha penanggung jawab produk indonesia (jika ada) diisi dengan nama dan alamat pabrik tempat pengambilancara pengambilan contoh uji (di gudang atau lin produksi) diisi dengan penerima contoh uji indonesia diisi dengan nama laboratorium tempat pengujian produk diisi dengan tanda tangan pelaku usaha penanggung jawab produk indonesia stp diisi dengan stempel pelaku usaha penanggung jawab produk indonesia diisi dengan nama pelaku usaha penanggung jawab produk indonesia diisi dengan jabatan pelaku usaha penanggung jawab produk indonesia diisi dengan tanda tangan penanggung jawab pabrikan diisi dengan stempel pabrikan diisi dengan nama penanggung jawab pabrikan diisi dengan jabatan penanggung jawab pabrikandiisi dengan tanda tangan petugas pengambil contoh ppc) dari pemerintah diisi dengan nama petugas pengambil contoh ppc) dari pemerintah diisi dengan jabatan petugas pengambil contoh ppc) dari pemerintah diisi dengan nomor induk pegawai petugas pengambil contoh ppc) dari pemerintah menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, eta, arifin tarif salinan sesuai dengan aslinya kementerian energi dan sumber daya minerallabel contoh uji g0). alamat lembaga sertifikasi produk . label contoh uji nama pengirim badan usaha penanggung jawab alamat nomor induk berusaha nomor pokok wajib pajak lembaga sertifikasi profesi penanggung jawab nomor induk berusaha nomor pokok wajib pajak tipe jenis produk merek produk jumlah contoh tanggal kode produksi nomor seri nomor berita acara pengambilan contoh tanggal pengambilan contoh nama dan alamat pabrik asal nomor dan tanggal surat tugas pelaku usaha petugas pengambil contoh dari lembaga sertifikasi produk tanda tangan dan stempel tanda tangan dan stempel petunjuk pengisian: diisi dengan logo lembaga sertifikasi produk diisi dengan nama lembaga sertifikasi produk diisi dengan alamat lembaga sertifikasi produk diisi dengan nama pengirim contoh uji diisi dengan nama badan usaha penanggung jawab indonesia diisi dengan alamat badan usaha penanggung jawab indonesia diisi dengan nomor induk berusaha nib) badan usaha penanggung jawab indonesia diisi dengan nomor pokok wajib pajak badan usaha penanggung jawab indonesia diisi dengan nama lembaga sertifikasi produk penanggung jawab diisi dengan nomor induk berusaha nib) lembaga sertifikasi produk penanggung jawab diisi dengan nomor pokok wajib pajak npp) lembaga sertifikasi produk penanggung jawab diisi dengan tipe jenis produk contoh uji diisi dengan merek produknomor berita acara pengambilan contoh bapa) diisi dengan tanggal pengambilan contoh uji diisi dengan nama dan alamat pabrik asal tempat pengambilan contoh uji diisi dengan nomor dan tanggal surat tugas petugas pengambil contoh (ppc) diisi dengan tanda tangan pelaku usaha penanggung jawab indonesia diisi dengan stempel badan usaha penanggung jawab indonesia diisi dengan nama pelaku usaha penanggung jawab indonesia diisi dengan jabatan nama pelaku usaha penanggung jawab indonesia energi dan sumber daya mineral biro hukum,. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: rencana umum ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat ruk(l) ruk terdiri atas: run, dan rukh. perencanaan dalam ruk sebagaimana dimaksud pada bersifat indikatif dan tidak merupakan rencana rinci proyek infrastruktur penyediaan tenaga listrik. run berfungsi sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan dokumen: rukh, dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik. run disusun oleh menteri berdasarkan ken. run sebagaimana dimaksud pada disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah provinsi. run sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan menteri. run sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: latar belakang, pokok pokok ken terkait ketenagalistrikan, dan landasan hukum, kebijakan ketenagalistrikan nasional, cc. kondisi penyediaan tenaga listrik nasional, proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik nasional, dan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik nasional. rukh disusun oleh gubernur berdasarkan run. penyusunan rukh dilaksanakan olehketenagalistrikan dengan mengikutsertakan pihak terkait yang berada wilayah administrasinya. rukh disusun paling lama (satu) tahun setelah run ditetapkan. rukh sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. rukh sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: latar belakang, pokok pokok ken dan run, dan landasan hukum, kebijakan ketenagalistrikan daerah, kondisi penyediaan tenaga listrik daerah, proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik daerah: dan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik daerah. ketentuan mengenai tata cara dan sistematika penyusunan run sebagaimana dimaksud dalam dan rukrencanaan run dan rukh sesuai dengan periode perencanaan ken. data historis yang digunakan untuk perencanaan run dan rukh paling sedikit (dua puluh) tahun, dengan ketentuan: menggunakan data tahun terakhir (satu) tahun sebelum tahun perencanaan, atau dalam hal terdapat keterbatasan data sebagaimana dimaksud pada huruf data tahun terakhir paling lama (dua) tahun sebelum tahun perencanaan. data historis sebagaimana dimaksud pada berupa data: realisasi ekonomi makro, kependudukan, dan cc. penyediaan tenaga listrik. (l) run dan rukun dan ruk paling sedikit berupa: konsumsi tenaga listrik, dan bauran energi pembangkitan, perubahan signifikan pada asumsi dan atau target paling sedikit berupa: pertumbuhan ekonomi, dan inflasi, paling sedikit berupa: kebijakan pembangkitan, dan kebijakan penyaluran, danxx salinan sesuai dengan aslinya par naa dan sumber daya mineral kpa sepak biro hukum, ytata cara dan sistematika penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah pendahuluan bab ini menguraikan hal hal sebagai berikut: latar belakang latar belakang berisi perlunya disusun run atau rukh dan pentingnya run atau rukh dalam tatanan pengelolaan ketenagalistrikan nasional atau daerah. pokok pokok ken dan atau run dalam run disebutkan pokok pokok ken yang terkait langsung dengan ketenagalistrikan dan yang harus menjadi acuan bagi sektor ketenagalistrikan. dalam rukh disebutkan pokok pokok ken yang terkait langsung dengan ketenagalistrikan dan pokok pokok run yang harus menjadi acuan bagi rukh. landasan hukum berisi landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan run atau rukh. ii. kebijakan ketenagalistrikan nasional atau ketenagalistrikan daerah bab ini menguraikan secara garis besar mengenai kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya yang berkaitan dengan pengembangan sektor ketenagalistrikan, baik menyangkut penyediaan tenaga listrik maupun keteknikan dan perlindungan lingkungan. iii. kondisi penyediaan tenaga listrik nasional atau penyediaan tenaga listrik daerah bab ini menguraikan data perkembangan tahunan kondisi penyediaan tenaga listrik (lima) tahun terakhir disertai grafik, antara lain: data energi primer data energi primer memuat potensi energi primer yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik. data energi primer mengacu sesuai format dalam tabel sebagai berikut: tabel data potensi sumber energi primer provinsi (untuk run) gas minyak eat ruko) otto gan (sisa utas one tata tete the hui hei maker keterangan: tse: trillion standard cubic feet most: million stock tank barrels we: megawatt electric mw: megawatt lain lain: diisi jenis sumber energi primer lainnya yang dimiliki data potensi untuk didetailkan tingkat kematiannya. wilayah usaha penyediaan tenaga listrik data wilayah usaha penyediaan tenaga listrik memuat tabel dan peta wilayah usaha penyediaan tenaga listrik. data wilayah usaha penyediaan tenaga listrik mengacu sesuai format dalam tabel sebagai berikut: tabel wilayah usaha penyediaan tenaga listrik lokasi wilayah pemegang wilayah usaha jenis usaha ) usaha keterangan: paling sedikit berisi kabupaten kota dan provinsi usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi konsumsi tenaga listrik data konsumsi tenaga listrik memuat data realisasi konsumsi tenaga listrik seluruh wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang dikelompokkan berdasarkan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dan sektor pemakai. data realisasi konsumsi tenaga listrik mengacu sesuai format dalam tabel sebagai berikut: tabel realisasi konsumsi tenaga listrik (dalam wh wh wwh) tahun tamabadanwan ramahtaaa min gamabaanuany amahtanaa sao tahun man dan men senna keterangan: adalah tahun awal perencanaan kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik data kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik memuat data realisasi kapasitas terpasang pembangkit yang dikelompokkan berdasarkan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dan jenis teknologi pembangkit. data kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik mengacu sesuai format dalam tabel sebagai berikut: tabel realisasi kapasitas terpasang pembangkit (dalam mw) tahun maa oop pet men non dst. uud bmatadnuai oo plt. mo kopo ki, aan nan pertumbuhan keterangan: adalah tahun awal perencanaan sistem transmisi data sistem transmisi memuat data realisasi panjang jaringan transmisi dan kapasitas gardu induktransmisi mengacu sesuai format dalam tabel sebagai berikut: tabel realisasi panjang jaringan transmisi (dalam kms) tamat sem law tempat o p00 otw ato keterangan: jenis tegangan dapat disesuaikan ) adalah tahun awal perencanaan data realisasi gardu induk mengacu sesuai format dalam tabel sebagai berikut: tabel realisasi gardu induk (dalam mva) tamamadawaa sara beo men ann o 20m (pama badanusaha) sora yoo lasso yoo glasgow too too 20m loo soo bol keterangan: jenis tegangan dapat disesuaikan adalah tahun awal perencanaan sistem distribusi data sistem distribusi memuat data realisasi panjang jaringan distribusi dan kapasitas gardu distribusidistribusi mengacu sesuai format dalam tabel sebagai berikut: tabel realisasi sistem distribusi bamatadanusard panjang jaringan iii (kms) panjang jaringan memaromaa kapasitas trafo gardu (memamah tamatadmuary panjang jaringan tegangan menengah sell gemaggamas tahun tahun memantedantaa kapasitas trafo gardu distribusi mva) geo keterangan: jenis tegangan dapat disesuaikan ) adalah tahun awal perencanaan rasio elektrifikasi dan rasio desa beristri data realisasi rasio elektrifikasi dan rasio desa beristri meliputi data rumah tangga beristri dan desa beristri, baik yang berasal dari badan usaha pemegang wilayah usaha maupun yang berasal selain dari badan usaha pemegang wilayah usaha satu tahun terakhir. data realisasi rasio elektrifikasi dan rasio desa beristri mengacu sesuai format dalam tabel sebagai berikut: tabel data realisasi rasio elektrifikasi dan rasio desa beristri provinsi listrik dari listrik dari (untuk run) jumlah listrik dari listrik dari jumlah selain selain kabupaten rumah pemegang pemegang: desa pemegang pemegang kota (untuk tangga wilayah wilayah wilayah wilayah rukh) usaha! usaha usaha) usaha san soo keterangan: ditulis nama badan usaha pemegang wilayah usaha ) bukan dilistriki oleh badan usaha pemegang wilayah usaha iv. proyeksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik nasional atau tenaga listrik daerah bab ini menguraikan rencana penyediaan tenaga listrik yang diawali dari prakiraan sisi permintaan (demand side) dan dilanjutkan dengan prakiraan sisi penyediaan (supply side). proyeksi kebutuhan tenaga listrik demand forecasting) kebutuhan tenaga listrik dapat dihitung dengan berbagai metode sesuai dengan ketersediaan data dan asumsi. run dan rukh dapat menggunakan metode econometrics regression analysis dalam hal ketersediaan data cukup memadai. data historis yang dibutuhkan antara lain data jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, inflasi, produk domestik regional bruto per lapangan usaha, konsumsi tenaga listrik per kelompok konsumen, jumlah konsumen per kelompok konsumen, tarif tenaga listrik per kelompok konsumen, dan rasio elektrifikasi. data produk domestik regional bruto bersumber dari badan pusat statistik yang terdiri atas beberapa lapangan usaha. lapangan usaha tersebut bersifat dinamis sehingga jumlah lapangan usaha dapat berubah dalam beberapa tahun. namun demikian, tidak seluruh lapangan usaha atau sublapangan usaha dimasukkan dalam perhitungan pemodelan, melainkan hanya jenis lapangan usaha atau sublapangan usaha yang mengonsumsi tenaga listrik. lapangan usaha tersebut selanjutnya diklasifikasikan dalam kelompok konsumen tenaga listrik. data historis untuk proyeksi kebutuhan tenaga listrik mengacu sesuai format dalam tabel sebagai berikut: tabel data historis untuk proyeksi kebutuhan tenaga listrik sampan oo pertumbuhan oma ken dan dan men gaakaamatamama diatasi oo dan man tahun tahun tahun pertumbuhan pdrb (ml lol demam men masa nan men konsumsi tenaga tea mao dan men aa tt mess me gamma mama yes tarif tenaga listrik rata hello bag dan bnn yo mes p p geamamast keterangan: tahun adalah tahun awal perencanaan #) sesuai dinamika pengelompokan konsumen "##) disesuaikan dengan sektor pemakai asumsi dan atau target yang digunakan dalam proyeksi, antara lain pertumbuhan produk domestik regional bruto per lapangan usaha, inflasi, pertumbuhan penduduk, rasio elektrifikasi, tarif tenaga listrik dan lain lain. asumsi dan atau target harus mengacu pada asumsi dan atau target yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berkompeten (sesuai tugas dan fungsinya). asumsi dan atau target mengacu sesuai format dalam tabel sebagai berikut: tabel asumsi dan atau target sammamaa doa ann penduduk ame doo tangga broo konsumen boer kapita east real oma o|a ora oren aan beo listrik rumahtangga sma dem gamma gama gamma manga (semasa industri oo) sambutan| aan (rei (saluran| tahun tahun tahun tarif tenaga listrik rata rata dan rpm apa man keterangan: tahun adalah tahun awali perencanaan # ) sesuai dinamika pengelompokan konsumen ##) disesuaikan dengan sektor pemakai hasil pemodelan adalah proyeksi kebutuhan tenaga listrik per sektor pemakai. untuk mengakomodasi demand baru yang telah direncanakan namun belum diperhitungkan dalam target pertumbuhan produk domestik regional bruto seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, destinasi pariwisata prioritas, sentra kelautan dan perikanan terpadu, smelter, dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, hasil pemodelan atas ditambahkan dengan demand baru. setelah penambahan rencana demand baru, perlu diperhitungkan target konservasi sisi demand. dengan demikian, proyeksi kebutuhan tenaga listrik telah selesai dan diperoleh kebutuhan tenaga listrik final yang dilanjutkan proses prakiraan penyediaan tenaga listrik (optimasi supply). hasil proyeksi kebutuhan tenaga listrik mengacu sesuai format dalam tabel sebagai berikut: tabel proyeksi kebutuhan tenaga listrik (dalam wh wh wwh) bemataea o0.oma esa aam kapita wh) keterangan: adalah tahun awal perencanaan x) adalah tahun akhir perencanaan sesuai ken prakiraan penyediaan tenaga listrik optimasi supply) setelah memperoleh proyeksi kebutuhan tenaga listrik yang merupakan prakiraan demand side, langkah selanjutnya yaitu melakukan proyeksi kebutuhan daya atau pembangkit pada suatu sistem tenaga listrik dengan memperhitungkan transmisi antarwilayah yang merupakan prakiraan supply side. proyeksi kebutuhan daya atau pembangkit dilakukan melalui optimasi supply. optimasi tersebut harus menggunakan perangkat lunak yang khusus digunakan dalam perencanaan sistem tenaga listrik. sebelum dilakukan optimasi supply, hasil proyeksi kebutuhan tenaga listrik final ditambahkan dengan target susut jaringan tenaga listrik (losses) per wilayah. data data yang dibutuhkan untuk optimasi supply antara lain: kebijakan implementasi teknologi pembangkit, data dan asumsi tekno ekonomi per jenis pembangkit, seperti efisiensi, capital expenditure, operational expenditure, faktor emisi, lifetime, unit size, ramping rate, dan technical minimum loading, target bauran energi pembangkitan (nasional), data potensi sumber energi primer, asumsi harga energi primer, data kapasitas pembangkit existing dan retirement (per jenis), asumsi load profile (per jam dalam setahun), data profile output pembangkit listrik tenaga air reservoir (per minggu dalam setahun), data profile output variable renewable energy (vre) untuk pembangkit listrik tenaga air run river r), pembangkit listrik tenaga bayu, dan pembangkit listrik tenaga surya (per jam dalam setahun), asumsi biaya transmisi antarwilayah, kapasitas hantar transmisi existing antarwilayah, dan planned outage dan unplanned outage pembangkit dan transmisi. data tersebut selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak optimasi sehingga menghasilkan output, antara lain kebutuhan tambahan pembangkit per jenis per wilayah, proyeksi emisi, investasi, biaya pokok penyediaan tenaga listrik bpp), dan interkoneksi antarwilayah. hasil proyeksi dan optimasi supply and demand tenaga listrik dirangkum dalam suatu tabel neraca daya sehingga terlihat keseimbangan kebutuhan (demand) dan pasokan (supply) serta kecukupan reserve margin untuk menjaga keandalan pasokan tenaga listrik. reserve margin perencanaan ditentukan berdasarkan loss load probability loop) paling besar (nol koma dua tujuh empat persen), artinya probabilitas beban puncak lebih besar dari kapasitas pembangkitan paling lama (satu) hari dalam setahun, kecuali untuk sistem kecil dapat menggunakan metode deterministik. neraca daya tersebut dibuat untuk masing masing wilayah usaha dan terdiri atas (tiga) bagian utama yaitu kebutuhan, pasokan existing, dan rencana tambahan pasokan. neraca daya mengacu sesuai format dalam tabel sebagai berikut: tabel neraca daya urai: satuan tahun tahun tahun amd aman eemmatanreaaat , men man sam apem mp konsumsi tenaga listrik kwh mmm lol bee bella bamsaaag gabatarastaterae total daya mampu pasok meme tp ta t atasan atagamcmmea e w ap men dna dna ae e n np sasa total pasokan existing some lol total tambahan pasokan t.jm mana total daya mampu kan satuan tahun tahun tahun uraian dst. jenis pt1 teman pembangkit energi baru terbarukan potere hara sembilan keterangan: adalah tahun awal perencanaan ) adalah tahun akhir perencanaan sesuai ken #x) total daya mampu sistem total pasokan existing total tambahan pasokan kebutuhan pengembangan listrik perdesaan (untuk rukh) kebutuhan pengembangan listrik perdesaan mengacu sesuai format dalam tabel sebagai berikut: tabel kebutuhan pengembangan listrik perdesaan nama unit tahun tahun . tahun pemerintahan infrastruktur p41 dst. terkecil jaringan tegangan menengah adat yang jaringan tegangan disebut dengan lai rendah nama lain oem oo keterangan: adalah tahun awal perencanaan #) adalah tahun akhir perencanaan sesuai ken kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik nasional atau penyediaan tenaga listrik daerah menguraikan gambaran umum kebutuhan investasi penambahan pembangkit sesuai neraca daya. rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik nasional atau penyediaan tenaga listrik daerah bab ini menguraikan secara garis besar mengenai kecenderungan arah dan strategi pengembangan penyediaan tenaga listrik, antara lain peningkatan rasio elektrifikasi, pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik termasuk interkoneksi antarwilayah, distribusi tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, dan listrik perdesaan. menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, ttd, arifin tarif . salinan sesuai dengan aslinya energi dan sumber daya mineral (se yukepalwbiro hukum, kay |
mag berita negara republik indonesia geologi kelautan. ogeologi kelautansurvei dan pemetaan geologi kelautan, bahwa pembentukan unit pelaksana teknis bidang survei dan pemetaan geologi kelautan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a,ngenai pembentukan balai besar. bab kedudukan, tugas, dan fungsi balai besar survei dan pemetaan geologi kelautangeologi kelautan. balai besar survei dan pemetaan geologi kelautan berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan geologi. balai besar survei dan pemetaan geologi kelautan dipimpin oleh kepala. balai besar survei dan pemetaan geologi kelautan mempunyai tugas melaksanakan survei dan pemetaan bidang geologi kelautan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam balai besar survei dan pemetaan geologi kelautan menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan survei bidang geologi kelautan, pelaksanaan pemetaan bidang geologi kelautan, pengelolaan data dan informasi teknis geologi kelautan, pelayanan jasa survei dan pemetaan bidang geologi kelautan, pengelolaan sarana dan prasarana survei dan pemetaan bidang geologi kelautan, pelaksanaan urusan hukum dan kerja samasurvei dan pemetaan geologi kelautan terdiri atas: bagian umum, dan kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi balai besar survei dan pemetaan geologi,,survei dan pemetaan geologi kelautansurvei dan pemetaan geologi kelautan ditetapkan oleh menteri. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, balai besar survei dan pemetaan geologi kelautbadan geologi. kepala balai besar survei dan pemetaan geologi kelautan menyampaikan laporan kepada kepala badan geologsurvei dan pemetaan geologi kelautan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkungan balai besar survei dan pemetaan geologi kelautan. setiap unsur lingkungan balai besar survei dan pemetaan geologi kelaup kementerian energi dan sumber daya mineral maupun dalam lingkup hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. semua unsur lingkungan balai besar survei dan pemetaan geologi kelautsurvei dan pemetaan geologi kelautansurvei dan pemetaan geologi kelautansurvei dan pemetaan geologi kelautanstruktur organisasi balai besar survei dan pemetaan geologi kelautan lx menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, ttd. arifin tarif |
madvokasi hukummasalahan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, perlu pelaksanaan advokasi hukum lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral, bahwa pelaksanaan advokasi hukum lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan untuk menghadapi permasalahan hukum yang timbul sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi, bahwa untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, serta kelancaran berkoordinasi dalam pelaksanaan advokasi hukum, perlu pengaturan pelaksanaan advokasi hukum, serta pemberian pembinaan hukum. masalah hukum adalah masalah yang timbul akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral. bantuan hukum adalah tindakan penanganan dan penyelesai. bantuan hukum luar pengadilan yang selanjutnya disebut bantuan hukum non litigasi adalah bantuan hukum yang dilakukan luar jalur pengadilan. pembinaan hukum adalah pemberian edukasi dan pemahaman hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lingkunganngadili, dan memutus perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum in concrete untuk mempertahankan dan menjamin dinastinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal. pengadilan adalah badan yang melakukan peradilanpegawaigawai yang telah memasuki purnawaktu yang selanjutnya disebut pensiunan mantan pegawai esdm adalah pegawai esdm aparatur sipil negara atau orang yang pernah menjadi pegawai aparatur sipil negara lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral yang diberhentikan tanpa hak pensiu, sertairo hukumserta advokasi hukum dan informasi hukum. pimpinan adalah pejabat pimpinan tinggi madya lingkungan kementerian termasuk sekretarisraturan menteri ini merupakan pedoman dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan advokasi hukum lingkungan kementerian. peraturan menteri ini bertujuan untuk mewujudkan: ketertiban hukum bagi pemberi advokasi hukum dalam memberikan pelayanan advokasi hukum kepada penerima advokasi hukum, dan kepastian hukum bagi penerima advokasi hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi masalah hukum. bab ruang lingkup litigasi. bab iii pemberi advokasi hukum dan penerima advokasi hukum bagian kesatu pemberisebagaimana dimaksud pada terdiri atas: biro hukum, dan atau unit kerja yang menangani fungsi hukum pada unit organisasi. selain pemberi advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada pemberi advokasi hukum dapat dilakukan oleh: aparat pengawasan intern pemerintah kementerian, dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kementerian, khusus untuk pemberian pembinaan hukum. pemberi advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam diberikan hak untuk mengembangkan kompetensi dalam bentuk pendidikan khusus profesi advokat, sharing knowledge, bedah kasus, focus group discussion seminar, dan atau pendidikan dan pelatihan bidang hukum lainnya. bagian kedua penerima advokasi hukum penerima advokasi hukum yang mendapatkan advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: menteri, wakil menteri, pegawai esdm, dan pihak lain yang melaksanakan tugas dan fungsi kementerian. selain penerima advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada advokasi hukum diberikan kepada: mantan menteri, mantan wakil menteri, dan pensiunan mantan pegawai esdm untuk advokasi hukum berupa bantuan hukum, dan pemangku kepentingan sektor energi dan sumber daya mineral untuk advokasi hukum berupa pembinaan hukum. pelaksanaan advokasi hukum diberikan kepada penerima advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada dan huruf yang menghadapi masalah hukum. bab bantuan hukum litigasi bagian kesatu umum bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalamgian kedua saksi dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan. bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada diberikan sampai dengan penetapan status tersangka oleh aparat penegak hukummemfasilitasisangkdalam hal penerima advokasi hukum mendapat panggilan dari aparat penegak hukum untuk dimintai keterangan atau kesaksian luar domisili penerima advokasi hukum, kementerian dapat memberikan biaya perjalanan dinas kepada penerima advokasi hukum. paragraf bantuan hukum terhadap somasi pemberi advokasi hukum memberikan bantuan hukum kepada penerima advokasi hukum yang mendapatkan somasi. pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pembahasan perkara, dan atau upaya penyelesaian luarupaya penyelesaian luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan atau upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangantata usaha negarapada berupa pembahasan perkara yangkeberatan atau bandingpengujian peraturan perundang undangan, atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utangdalam perkara pidana. masalah hukum dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud pada terkait permintaan keterangan atau kesaksian dari penerima advokasi hukum sebagai saksimemfasilitasi proses pemberian keterangan atau kesaksidalam hal penerima advokasi hukum yang mendapatkan masalah hukum dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam berstatus sebagai terdakwa, pemberi advokasi hukum terbatas memberikan bantuan hukum secara tidak langsung kepada penerima advokasi hukum. selain bantuan hukum secara tidak langsung sebagaimana dimaksud padaemberian bantuan hukum secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada khusus untuk pembahasan perkarayang menerima permohonan praperterkait dengan adanya permohonan pengujian peraturan perundang undangan. permohonan pengujian peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pengujian atas:: dpenerima advokasi hukum yang mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada tidak mendapatkan bantuan hukum dari pemberi advokasi hukumhadiratau peraturan lainnyakepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang pemberi advokasi hukum memberikan bantuan hukum kepada penerima advokasi hukum yang menerima pemberitahuan putusan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dari kurator atau pengurus. pemberitahuan putusan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada terkait dengan pendaftaran tagihan piutang kementerian berupa penerimaan negara bukan pajak atau bentuk lainyusunan dokumen persidanganpemberitahuan putusan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, materi permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang,terhadapterhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada huruf bantuan hukum dapat berupa: upaya hukum luar biasa, dan atau pendampingan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. dalam hal terdapat upaya hukum luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf penerima advokasi hukum tetap melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. bab bantuan hukum non litigasi bagian kesatu umum bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalamdan informasi publik. bagian kedua bantuan hukum terhadap penanganan masalah hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa bantuan hukum terhadap penanganan masalah hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan atau upaya, dan atau pendampingan kepada penerima advokasipenanganan masalah hukum melalui alternatif penyelesaian sengketlembaga arbitrasearbitrasengaduombudsman republik indonesiaaduan atas dugaan maladministrasiinformasi publikterkait informasi publik. pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada meliputi: pendampingan dalam pemberian pelayanan informasi publik, pembahasan perkarpendampingan atau hadir mewakili penerima advokasi hukum pada saat persidangan komisi informasi, dan atau kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanginformasi publiksebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara intensif dan berkesinambungan untuk meminimalisir terjadinya masalah hukum. pembinaan hukum sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentuk: penyuluhan, bimbingan teknis, focus grup discussion diskusi kelompok, sosialisasi, dan atau seminar. bab vii pelayanan advokasi hukum pelayanan advokasi hukum dilakukan berdasarkan penugasan yang diberikan secara tertulis oleh menteri, wakil menteri, dan atau pimpinan kepada pemberi advokasi hukum. penugasan sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan: penugasan langsung dari menteri wakil menteri pimpinan, atau permintaan permohonan secara tertulis dari pegawai esdm, mantan menteri, mantan wakil menteri, dan pensiunan mantan pegawai esdm. permintaan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk advokasi hukum berupa bantuan hukum. dalam hal tertentu, untuk pelayanan advokasi hukum berupa pembinaan hukum dapat dilakukan tanpa penugasan. dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam biro hukum dan unit kerja yang menangani fungsi hukum pada unit organisasi saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai dengan lingkup permasalahannya, dan pemberi advokasi hukum dapat melakukan koordinasi dengan unit lingkungan kementerian, kementerian lembaga, dan atau pemangku kepentingan sektor energi dan sumber daya mineral terkait. pemberi advokasi hukum yang mendapatkan penugasan melaporkan pelaksanaan pelayanan advokasi hukum kepada menteri wakil menteri pimpinan yang menugaskan. laporan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan pada saat pelayanan advokasi hukum sedang dilakukan dan atau telah dinyatakan selesai. teknis pelaksanaan penugasan pelayanan advokasi hukum ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan menteri. dalam pelaksanaan advokasi hukum: penerima advokasi hukum dan atau unit organisasi terkait ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pemberian advokasi hukum, pemberi advokasi hukum dapat menggunakan bantuan jasa jaksa pengacara negara dan atau advokat, dan atau pemberi advokasi hukum dapat melibatkan narasumber dari pejabat lingkungan kementerian, kementerian lembaga terkait, dan atau praktisi yang mempunyai kompetensi bidang hukum dalam pelaksanaan pemberian advokasi hukum. bab viii pembiayaan dan rehabilitasi bagian kesatu pembiayaan kementerian dapat memberikan bantuan biaya penyelesaian masalah hukum dalam perkara pidana kepada penerima advokasi hukum yang menggunakan jasa advokat atau lembaga bantuan hukum dengan ketentuan: telah diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan atau surat penetapan penghentian penuntutan oleh aparat penegak hukum, atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. pembiayaan pelaksanaan advokasi hukum dibebankan pada anggaran kementerian. teknis bantuan biaya penyelesaian masalah hukum dalam perkara pidana ditetapkan lebih lanjut oleh menteri. bagian kedua rehabilitasi dalam hal berdasarkan penerima advokasi hukum tidak terbukti melakukan tindak pidana,penerima advokasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab monitoring dan evaluasi menteri melalui sekretaris jenderal kementerian melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan advokasi hukum. monitoring sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pelayanan advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam pemberi advokasi hukum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan advokasi hukum. pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh biro hukum. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu setiap (enam) bulan. dalam hal diperlukan, evaluasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sewaktu waktu. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan dilaporkan kepada menteri melalui sekretaris jenderal kementerian. bab ketentuan lain lain pemberi advokasi hukum dapat memberikan bantuan hukum kepada penerima advokasi hukum yang mendapatkan masalah hukum yang belum diatur dalam peraturan menteri iniate, oki iis kanan js) ngk idris site ann |
berita negara republik indonesia infrastrukturpelayanan perizinan investasi terkait dengan infrastruktur sektor energi dan sumber daya mineral yang mendukung penyelenggaraan kemudahan berusaha, perlu adanya penyesuaian dengan peraturan perundang undangan untuk meningkatkan pelayanan perizinan, bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan kemudahan berusaha dalam pelayanan perizinan bidang infrastruktur sektorsudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada saat inihn: kid tperkembangan perubahan harga minyak mentah dunia dan sesuai hasil evaluasi terhadap harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu, perlu dilakukan upaya penyesuaian harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen tertentu dengan meninjau kembali untuk keperluan rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum: bahwa penyesuaian harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan perlu ditetapkan oleh menteri energi dan sumber daya mineral sesuai ketentuaperaturan menteri energi dan sumber daya mineral: mengingat. harga jual eceran bahan bakar minyak jenisrp. (empat ribu lima ratus rupiah), minyak solar gas oil): rp. (empatharga jual eceran bahan bakar minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam dievaluasi setiap bulan oleh menteri energi dan sumber daya mineral. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada perlu perubahan terhadap harga jual eceran bahan bakar minyak tertentu, menteri energi dan sumber daya mineral menetapkan penyesuaian harga jual eceran bahan bakar minyak tertentu didalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam mengakibatkan kenaikan harga jual eceran, maka harga jual eceran bahan bakar minyak jenis bensin premium dan minyak solar gas oil paling tinggi ditetapkan sebagai berikut: bensin premium (enam ribu rupiah): minyak solar gas oil): (lima ribu lima ratus rupiah). rincian rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum dan penetapan titik serah serta tata cara pembayaran bahan bakar minyak adalah sebagaimana diaturjanuari an, mon menteri energi dan sumber daya mineral, purnomo yusgiantoro |
kementerian energi dan sumber daya manusia. pengawasan. internalawaspengawasan yang efektif lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral secara terus menerus dan menyeluruh dan guna mengambil langkah langkah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, perlu menyempurnakan pedoman umum pengawasan yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri pertambangan dan energi nomor m.pe dan mengatur kembali pedomnegara pendayagunaan aparatur negara nomoranggal maretanggal juli tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya, memutuskan. pedoman pengawasan lingkungan kementeriagawasaenergi dan sumber daya mineral. inspektur jenderal kementerian energi dan sumber daya mineral menetapkan petunjuk pelaksanaan atas pedoman pengawasan lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalamdoman umum pengawas: tahun tanggal januari pedoman pengawasan lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral kementerian energi dan sumber daya mineral bab pendahuluan latar belakang tuntutan masyarakat kepada pemerintah adalah mewujudkan kepemerintahan yang baik guna terselenggaranya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan taat kepada peraturan perundang undangan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan melalui suatu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah., melalui pengawasan intern dapat menjamin suatu instansi pemerintah telah melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan rencana yang ditetapkan. selain itu pengawasan intern terhadap. pengendalian intern sebagai suatu sistemterdiri darjenderal adalah melaksanakan pengawasan intern lingkungan kementerian. untuk melaksanakan tugas tersebut inspektorat jenderalatas, maka setiap unit satuan kerja lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral wajib memiliki standar dan kriteria yang dapat diukur bagi pelaksanaan kegiatannya sebagai dasar untuk menilai satuan kerja menjalankan tugasnya secara ekonomis,inspektorat jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional intern kementerian energi dan sumber daya mineral dalam melaksanakan tugasnya harus menaati standar audit dan kode etik auditor, agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. sesuai dengan perkembangan kebijakan pengawasan nasional, maka pengawasan inspektorat jenderal meliputi kegiatan audit, revi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti sosialisasi, asistensi dan konsultansi. pengawasan fungsional inspektorat jenderal dan nepotisme. sesuai paradigma pengawasan saat ini, titik berat pengawasan bukan lagi mencari cari kesalahan (watch dog) dan bersifat instruksi tetapi mampu memberikan saran konstruktif maupun sebagai jaminan mutu katalisator sehingga dapat meningkatkan kinerja unit audit. tujuan dan sasaran tujuan disusunnya buku pedoman pengawasan adalah sebagai acuan yang jelas agar terjadi persepsi yang sama antara unsur pengawasan dan unsur yang diawasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas pengawasan lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral. sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya keandalan, ketaatan dan ketertiban administrasi serta tingkat keekonomian, efisiensi dan efektivitas (3e) dan sasaran, program dan kegiatan dengan tingkat capaian yang dikelompokkan dalam indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampaknya (impacts) pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan kegiatan unit kerja termasuk pengelolaan sumber daya meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan bidang energi dan sumber daya mineral. bab sistem pengendalian intern pemerintah sampai dengan pertanggungjawaban wajib dilaksanakan secara tertib, terkendali dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. sistem tersebut dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut. sistem pengendalian interninstansi pemerintah pusat dan daerah. tujuan spip untuk memberiinspektorat jenderal kementerian energi dan sumber daya mineral sebagai aparat pengawasan fungsional melaksanakan kegiatannya dengan pendekatan spip tersebut guna mendorong terselenggarakannya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan mampu memberikan saran konstruktif maupun sebagai jaminan mutu katalisator, sehingga dapat meningkatkan kinerja audit. spip terdiri atas unsurenilaian risiko: penilaian risiko adalah suatu proses dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan menentukan respon yang sesuai dalam menghadapi risiko tersebut. penilaian risiko dapat dibagi kedalam beberapa tahapan sebagai berikut, analisis risiko. dalam rangka penilaian risiko pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah, yang memuat pernyataan dan arahan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu serta wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.engendalian bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya deviasiaktivitas pengendalian merupakan bagian yang menyatu (integral) dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengkajian ulang dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan serta pencapaian hasil yang efektif. pelaksanaan kegiatan pengendalian ditetapkan sebagai berikutpemerintah yang bersangkutan. kegiatan pengendalian yang dilakukan pimpinan instansi pemerintah terdiri atasinformasi dan komunikasi adalah komponen sistem pengendalian manajemen yang menghubungkan keempat komponen lainnya sehingga kelima komponen mempunyai hubungan yang integral..tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revi lainnyaawasan inspektorat jenderal inspektorat jenderal kementerian energi dan sumber daya mineral sebagai unsur pengawasan yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada menteri energi dan sumber daya minpengawasan terhadap suatu entitas secara garis besar dikelompokkan menjadi kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan monitoring hasil pemeriksaan. kegiatan pengawasanjenderalisiensi dan efektivitas. audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara terdiri atas audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit atas penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana, audit atas pengelolaan aset dan kewajiban. audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian tujuan dan sasaraobyek pengawasan dan sasaran pengawasan obyek pengawasan inspektorat jenderal adalah seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian energi dan sumber daya mineral yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) dan kegiatan yang tidak didanai dengan apbn dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu. sasaran pengawasan adalah pengelolaan keuangan negara pada kementerian energi dan sumber daya mineral, meliputi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, penerimaan penyaluran dan penggunaan dana, pengelolaan aset dan kewajiban. pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh unit lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral. penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada seluruh unit lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineralmonitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan setelah selesai dilakukan pelaksanaan pemeriksaan. kegiatan ini dimaksudkan sebagai lanjutan dari pelaksanaan pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana audit telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan sesuai peraturan perundang undangan. bab standar audit, dan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut diperlukan adanya aparat pengawasan intern pemerintah yang selanjutnya disebut api yang berkualitas. guna mewujudkan adanya pengawasan oleh api yang berkualitas diperlukan ukuran mutu yang disebut standar audit yang sesuai dengan mandat audit masing masingstandar audit inspektorat jenderal jenderal. tujuan dan fungsi tujuan standar audit inspektorat jenderal adalah untukmantau, mengadakanstandar audit fungsi standar audit adalah sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan inspektorat jenderal dalam pelaksana jenderal, pelaksanaan perencanaan audit oleh inspektorat jenderal, penilaian efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit. ruang lingkup ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam standar audit ini adalah meliputi audit kinerja dan audit investigatif. penerapan standar audit ini berlaku bagi semua aparat pengawasan inspektorat jenderal untuk melakukan audit sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi masing masing. prinsip prinsip dasar prinsip prinsip dasar untuk standar audit kinerja dan standar audit investigatif adalahdan rekomendassedang diaudit. prinsip prinsip dasar standar audit, diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu kewajiban auditor dan kewajiban inspektorat jenderal dengan kodifikasi sebagai berikut kewajiban auditor kewajiban auditor untuk mengikuti standar audit. auditoruntuk meningkatkan kemampuan. auditor harus secara terus menerus meningkatkan kemampuan teknis dan metodologi audit. kewajiban inspektorat jenderal menyusun rencana pengawasan inspektorat jenderal wajibjenderal diwajibkan menyusun rencana strategi lima tahu. inspektorat jenderal wajib. mengelola sumber daya inspektorat jenderal wajibjenderal wajibjenderal wajib. menyampaikan laporan berkala inspektorat jenderaltelah dilaksanakan. melakukan pengembangan program dan pengendalian kualitas inspektorat jenderal wajibjenderal wajib menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.dengan kodifikasi sebagai berikut visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab inspektorat jenderalindependensi dan objektivitas dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, inspektorat jenderal harus independen dan para editornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. independensi inspektorat jenderal pimpinan inspektorat jenderaldaninspektorat jenderal. keahlian auditor wajibinspektorat jenderal wajib mempunyai tingkat pendidikan formal minimal strata satu s1) atau yang setara. kompetensi teknis kompetensi teknis yang wajib dimiliki oleh auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. khusus untuk auditor investigatif diharuskan memiliki kompetensi tambahan sesuai ketentuan. sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan auditor wajibjenderal dapat menggunakan tenaga ahli dari luar apabila inspektorat jenderalwajibwajib mematuhi kode etik yang ditetapkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari standar audit. standar audit standar audit kinerjadengan kodifikasi sebagai berikut perencanaan dalam setiap penugasan audit kinerja, auditorsupervisi pada setiap tahap audit kinerja, pekerjaan auditorwajib mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. pengujian bukti auditor wajib menguji bukti audit yang dikumpulkan. pengembangan temuan auditor wajib mengembangkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan audit kinerja. dokumentasi auditor kewajiban membuat laporan auditorisi komunikasi dengan audit auditorwajib memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasi. status temuan auditorinvestigatif harus mengatur rencana audit. rencana audit tersebut harus dievaluasi, dan apainvestigatif wajib menguji bukti audit yang dikumpulkan. dokumentasi auditor kewajiban membuat laporan auditor tanggung jawab inspektorat jenderal untuk memantau tindak lanjut temuan. inspektorat jenderalb kode etik agar supaya hasil kegiatan audit inspektorat jenderal dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan maka diperlukan adanya kode etik bagi auditor. maksud dan tujuan maksud disusun dan ditetapkannya kode etik auditor inspektorat jenderaldalam mengevaluasi perilaku auditor. tujuan kode etik adalah mendorong sebuah budaya etis dalam profesi auditor inspektorat jenderalegawai negeri sipil pns) lainnya, mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip prinsip yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. kode etik auditor inspektorat jenderal ini diberlakukan bagi auditor inspektorat jenderal, pns petugas yang diberi tugas oleh inspektur jenderal untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. komponen kode etik kode etik inspektorat jenderal terdiri dari dua komponen yaituinspektorat jenderal auditor wajib mematuhi prinsip prinsip perilaku berikut iniauditor inspektorat jenderalinspektur jenderal harus melaporkan pelanggaran kode etik oleh auditor kepada menterinspektorat jenderal dengan anggota yang berjumlah ganjil dan sesuai dengan kebutuhan, anggota badan kehormatan profesi diangkat dan diberhentikan oleh inspektur jenderalinspektur jenderal. sanksi atas pelanggaran auditor inspektorat jenderal yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh inspektur jenderalab evaluasi pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, perlu secara terus menerus dikaji dan dikembangkan, sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan pengawasan dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja (performance) unit satuan kerja yang diperiksa audit dalam melaksanakan tugasnya selama satu tahun anggaran dilihat dari aspek pengawasan, mengetahui keberhasilan pola dan sistem pengawasan yang dipakai oleh inspektorat jenderal dalam pelaksanaan tugasnya. untuk itu perlu ditetapkan tujuan evaluasi, alat ukur dan media evaluasi, standar pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan evaluasi sebagai berikut tujuan evaluasi evaluasi terhadap unit satuan kerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas unit satuan kerja dalam melaksanakan tugasnya sendiri atau secara sub sektoral dalam mendukung visi dan misi kementerian energi dan sumber daya mineral maupun terhadap kebijakan pemerintah. aspek aspek penilaian didalam pelaksanaan evaluasi meliputi pencapaian sasaran pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana program kerja yang ditetapkan dalam rencana program jangka menengah rpm), seberapa besar keberhasilan unit satuan kerja baik dari segi fisik, non fisik maupun segi finansial, efektivitas pengendalian manajemen unit satuan kerja, dan kecenderungan perkembangan temuan penyimpangan serta permasalahan yang dihadapinya, manfaat dan dampak dari hasil kegiatan unit satuan kerja. evaluasi pelaksanaan pengawasan inspektorat jenderal. aspek aspek penilaian meliputi pelaksanaan program pengawasan yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan ppt), keberhasilan koordinasi dan sinergi pengawasan antar aparat pengawasan eksternal maupun internal. kelancaran penyampaian umpan balik (feed back) hasil pengawasan inspektorat jenderal kepada pimpinan departemen, efektivitas pelaksanaan pemeriksaan burial desk work), pemeriksaan lapangan field work),dan penyelesaian kasus kasus lainnya, tingkat kemampuan pemeriksa inspektorat jenderal sesuai dengan kompetensi pemeriksa, organisasi, sistem pengawasan, kriteria dan mekanisme pembentukan tim dan penetapan peran pemeriksa dalam melaksanakan tugas pengawasan. keterpaduan antara pengawasan fungsional dan pengawasan melekat wasiat). alat ukur dan media evaluasi. alat ukur untuk dapat melakukan evaluasi atau penilaian terhadap hasil hasil pengawasan yang telah dicapai, diperlukan alat alat ukur sebagai berikut alat ukur fisik yang bersifat kuantitatif yang dipergunakan untuk pengukuran suatu hasil yang dapat dinyatakan dengan angka, persentase atau perbandingan, alat ukur non fisik yang bersifat kualitatif yang dipergunakan untuk mengukur hasil hasil yang memerlukan objektivitas yang tinggi dapat dinyatakan dengan kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang, alat ukur normatif dapat berupa standar, kebijaksanaan serta peraturan perundang undangan. media evaluasi untuk lebih menyempurnakan hasil hasil penilaian yang dilakukan, dapat pula dipergunakan media evaluasi sebagai perangkat yang memungkinkan untuk memperoleh kelengkapan informasi yang lebih baik didalam evaluasi yang dapat berupa daftar pertanyaan (check list) dan bagan alur (secara grafis). standar pelaksanaan kegiatan untuk dapat melakukan evaluasi, maka setiap unit kerja lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral termasuk pelaksanaan tugas bidang energi dan sumber daya mineral daerah dalam kegiatannya harus mempunyai standar kriteria tolok ukur sehingga dapat dinilai tingkat keberhasilannya. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi dilakukan setahun sekali, yaitu pada setiap akhir tahun anggaran dan digunakan sebagai salah satu bahan rapat kerja kementerian energi dan sumber daya mineral maupun sebagai bahan penyusunan program kerja dan laporan tahunan inspektorat jenderal, pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara fungsional oleh organik inspektorat jenderal atau oleh kelompok kerja evaluasi yang ditetapkan oleh pimpinan inspektorat jenderal. bab vii penutup dengan ditetapkannya pedoman pengawasan lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral, diharapkan pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan sebagaimana yang diharaporupsi, kolusi dan nepotisme. untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan, diminta agar seluruh aparat lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral memberikan dukungan dan bantuan serta partisipasinya secara penuh, karena pengawasan merupakan salah satu fungsi organik manajemen yang tidak terpisahkan dari fungsi fungsi manajemen lainnya. menteri energi dan sumber daya mineral, darwin zayed saleh |
tas kementerian esdm. instalasi lepas pantai. pembongkareknis pembongkaran instalasi lepas pantaselamatan, dan menjaga keselamatan pelayaran serta sesuai dengan ketentuan, perlunomor p m pertama tanggal oktober. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan minyak dan gas bumi, eksplorasi, eksploitasi, wilayah kerja, menteri, badan pelaksana, adalah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi. instalasi lepas pantai adalah instalasi minyak dan gas bumi yang didirikan lepas pantai untuk melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. pembongkaran adalah pekerjaan pemotongan sebagian atau keseluruhan instalasi dan pemindahan pengangkutan hasil pembongkaran lokasi yang telah ditentukan. lepas pantai adalah daerah yang meliputi perairan indonesia dan landas kontinen indonesia. garis lumpur (outline) adalah garis batas permukaan tanah yang dapat berubah akibat pergerakan arus lautbongkaran instalasi lepas pantai dilakukan dalam hal instalasi lepas pantai sudah tidak dipergunakan lagi atau akan digunakan kembali untuk kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi minyak dan gas bumi pada tempat lain. pengaturan pedoman teknis pembongkaran instalasi lepas pantai bertujuan untuk menjamin keselamatan minyak dan gas bumi, menjamin, menjaga keselamatan pelayaran, dan optimalisasi penggunaan barang milik negara. pembongkaran instalasi lepas pantai wajib dilaksanakan dengan menggunakan teknologi yang serta memenuhi aspek keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan. pelaksanaan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh kontraktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab perencanaan pembongkaran (l) pembongkaran instalasi lepas pantai dilaksanakan oleh kontraktor setelah mendapatkan persetujuan pembongkaran instalasi lepas pantai dari direktur jenderal. untuk mendapatkan persetujuan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud pada kontraktor mengajukan permohonan kepada direktur jenderal melalui badan pelaksana dengan melengkapi dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantai. dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud pada meliputi: daftar peralatan pada instalasi lepas pantai yang akan dilakukan pembongkaran, peta terbaru lokasi instalasi lepas pantai dengan kegiatan lain, dokumen lingkungan yang dimiliki, surat pernyataan bahwa semua fasilitas yang terhubung dengan platform telah terputus dengan instalasi yang terkait, desain awal atau analisis kualifikasi dan modifikasi yang pernah dilakukan: catatan sejarah operasi serta hasil inspeksi tahunan dan atau khusus, alternatif teknologi pembongkaran yang dipilih, prosedur penutupan sumur (plug and abandonment), prosedur pembongkaran, pemindahan dan atau pengangkutan, analisa risiko dalam pelaksanaan pembongkaran, pemindahan dan pengangkutan, prosedur keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan dalam pelaksanaan pembongkaran, pemindahan dan pengangkutan, il. jadwal pelaksanaan, rencana tanggap darurat, rencana pengamanan fasilitas yang tersisa dan atau terkait pasca pembongkaran, lokasi pemindahan dan atau penyimpanan hasil pembongkaran instalasi lepas pantai. (l) direktur jenderal melakukan evaluasi dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantai dalam jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantai diterima dengan lengkap. dalam rangka evaluasi dan klarifikasi terhadap dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud pada kontraktor wajib mempresentasikan dokumen perencanaan pembongkaran. dalam hal hasil evaluasi dan klarifikasi dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantaipersetujuan pembongkaran instalasi lepas pantai. persetujuan pembongkaran instalasi lepas pantai diberikan dengan masa berlaku paling lama (tiga) tahun. s5) persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku apabila terjadi perubahan perencanaan atau apabila lebih dari (tiga) tahun pembongkaran instalasi lepas pantai tidak dilaksanakan. setelah mendapatkan persetujuan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud pada kontraktor bertanggung jawab atas keberadaan instalasi lepas pantai tersebut. kontraktor dalam menyusun dokumen perencanaan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki tenaga pelaksana perencanabab iii pelaksanaan pembongkaran berdasarkan persetujuan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam kontraktor wajib segera mempersiapkan pelaksanaan pembongkaran instalasi lepas pantai. dalam jangka waktu paling lambat (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembongkaran instalasi lepas pantai, kontraktor wajib memberitahukan kepada direktur jenderal. pelaksanaan pembongkaran instalasi lepas pantai wajib menggunakan peralatan yang telah memenuhi syarat keselamatan kerja sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang undangan. kontraktor dalam melaksanakan pembongkaran instalasi lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam wajib menggunakan tenaga pelaksana pembongkarkontraktor sebelum melakukan pembongkaran instalasi lepas pantai wajib melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan pembongkaran, pemindahan dan pengangkutan kepada masyarakat dan instansi yang terkait, memasang rambu rambu navigasi sekeliling lokasi pembongkaran, memastikan bahwa semua sumur telah ditutup permanen, memastikan bahwa semua infrastruktur yang terhubung dengan instalasi lepas pantai telah terputus, memastikan bahwa semua sistem perpipaan dan peralatan lain bebas dari bahan berbahaya dan beracun, memastikan bahwa instalasi lepas pantai bebas dari limbah bahan berbahaya dan beracun. kontraktor dalam melaksanakan pembongkaran wajib: memotong konduktorlima) meter, memotong konduktor menjadi segmen segmen sepanjang maksimum (dua belas) meter, membongkar instalasi atas permukaan (top side facility) dengan memotong sambungan las antara tiang pancang dengan kaki deck, memotong tiang pancang dan kedudukannya(lima) meter, memotong pipa penyalur atas titik riset bend dan pada jarak (tiga) meter dari dasar kaki instalasi: menyumbat pipa penyalur yang ditinggalkan dan ujungnya dipendam sedalam (satu) meter atau dilindungi dengan material pengaman, memotong pipa penyalur yang akan dipindahkan, menjadi bagian bagian kecil sepanjang (sembilan) meter sampai dengan (dua belas) meter. kontraktor wajib menempatkan hasil pembongkaran lokasi penyimpanan yang telah disetujui. kontraktor wajib melakukan pembersihan dasar laut dari sisa pekerjaan pembongkaran atau yang berasal dari aktivitas produksi masa lalu dengan batas minimum cakupan wilayah pembersihan sesuai daerah terlarang dengan radius (lima ratus) meter. kontraktor wajib memastikan kebersihan dasar laut dari sisa pekerjaan pembongkaran menggunakan site scan sonar system dan atau test trailing. kontraktor wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan pada saat dilakukannya pembongkaran, pemindahan pengangkutan dan penyimpanan hasil pembongkaran instalasi lepas pantai. bab pembinaan dan pengawasan (l) direktur jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembongkaran instalasi lepas pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kontraktor wajib menyampaikan laporan kepada direktur jenderal melalui badan pelaksana mengenai pelaksanaan pembongkaran instalasi lepas pantai dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari setelah kegiatan pembongkaran selesai. apabila berdasarkan evaluasi teknis laporan sebagaimana dimaksud pada dapat diterima, dalam jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima, direktur jenderal menerbitkan site clearance certificate (surat keterangan pemulihan lokasi). bab ketentuan peralihan terhadap kontraktor yang telah melaksanakan kegiatan pembongkaran instalasi lepas pantai sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini wajib melaporkan kegiatannya kepada direktur jenderal melalui badan pelaksana dalam jangka waktu paling lambat (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan menteri ini untuk dilakukan evaluasi dalam rangka penerbitan site clearance certificate (surat keterangan pemulihan lokasi)lampirankotamobagu dan sulawesi utararena plt sabang nanggroe aceh darussalam total) pltu pangkalan susu dan sumatera utara pltu kelak kalimantan timur bangkai kalimantan tengah ratan plt tanjung batu kepulauan riau coretan plt putussibau kalimantan barat plt tahuna sulawesi utara total) plt selayar sulawesi selatan total) nusa tenggara estimasi nama proyek pembangkit provinsi kapasitas (mw) plt tobelo maluku utara total) plt tual maluku total)sungai penuh sangat penuh plt tulah income wali paso plta pump storage income cibinong upper pasokan sagulung pltu pangkalan susu pangkalan dan brandoprovinsi kapasitas pembangkit kapasitas (mw) plt kajang dan jawa barat plt karana bodas jawa barat plt wayang windu unit jawa barat 2x110 dan plt baturaden jawa tengah 2x110 plt dieng jawa tengah 1x55 darussalam darussalam timur timur timur darussalam total) total) karimun jpaukatum keimanan timur 2x10 sumbawa nusa tenggara darat 2x10 fpusayapwa pama jpauname pama"ega gan jarak plt gunung gendut rangkasbitung nan plt angkutan bandung utara perahu pup ten banyuwangi pipa ns ngeyel pautan2banda aceh samosir pump sipohoton rara tarutung porsea put danau rana muara dua ende cigereleng (pumawampu brastagi (pumattasang porsea baai |puma semangka kota agung (pummatea marie (putu madura sampang menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, jero wajik |
han kementerian energi dan sumber daya mineral. bahan bakar minyak. penggunaanharga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional serta sebagai upaya terus menerus dalamkegiatan pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumilaksanakan dengan: pertahanan pembatasan penggunaan jenis bbm tertentu untuk transportasi jalan: pembatasan penggunaan jenis bbm tertentu untuk transportasi lautberlaku untuk kendaraan dinas, dan mobil barang dengan jumlah roda lebih dari (empat) buah. pertahanan pembatasan penggunaan jenis bbm tertentu untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam berlaku ketentuan sebagai berikut: untuk jenis bbm tertentu berupa bensin gasoline) ron pada wilayah provinsi: daerah khusus ibukota jakarta, jawa barat, banten, jawa tengah, daerah istimewa yogyakarta, jawa timur dan bali dilarang menggunakan jenis bbm tertentu berupa bensin gasoline) ron lampung, bengkulu, sumatera selatan, kepulauan bangka belitung, jambi, sumatera barat, riau, kepulauan riau, sumatera utara, acehkalimantan barat, kalimantan tengah, kalimantan selatan, kalimantan timur, kalimantan utara,dan sulawesi selatan, sulawesi barat, sulawesi tenggara, sulawesi tengah, gorontalo, sulawesi utara terhitung mulai tanggal juli dilarang menggunakan jenis bbm tertentu berupa bensin gasoline) ron untuk jenis bbm tertentu berupa minyak solar gas oil pada wilayah:kabupaten bekasil: dan provinsi balipertahanan pembatasan penggunaan jenis bbm tertentu berupa bensin gasoline) ron dan minyak solar gas oil). pembatasan penggunaan jenis bbm tertentu berupa minyak solar gas oil)bm tertentu berupa minyak solar gas oil:bm tertentu berupa minyak solar gas oil. pembatasan penggunaan jenis bbm tertentu untuk transportasi laut.sebagaimana dimaksud dalamlautbelum dapat menyediakan, memanfaatkan, dan ataulaut, atau stasiun pengisian bahan bakar minyak bergerak milik badan usaha pemegang izin usaha niaga umum bahan bakar minyakmenteri mengatur lebih lanjut pertahanan pembatasan pengunaan jenis bbm tertentu terhadap konsumen pengguna jenis bbm tertentu berupa bensin gasoline) ron dan minyak solar gas oil) yang belum diatur didalam peraturan menteri inidan atau produk batasan minimum bijih ore murni tembaga kalkopirit pengolahan konsentrat cu. (proses tembaga pelebur msc an) orbit kulit novelis pemurnian katoda logam y4. tembaga lumpur anoda logam yo, logam bullion logam y0, logam logam logam yo, pb0p298 y9, o22 98y9, dan atau logam jarang dan tanah jarang (merujuk pada persyaratan logam tanah jarang timah). dan atau produk batasan minimum bijih ore murni tembaga logam yo0, telurida logam dan atau te( ohj)a tembaga kalkopirit pemurnian logam logam (proses hani oy, pelindian| diganti logam orbit logam y6, kulit logam novelis logam pt29996: logam sg. logam ysdan pentlandit pemurnian nikel mate, mate y60 ni, atau gardneri logam paduan ni, kobalt dan logam (proses serpent nikel nickel pig iron pelebur nit npi) 24y0 ni, ran) katolik logam y6: saprofit pirit logam limonit guti yo, dan atau ni. nikel dan logam, logam logam atau kobalt oksida, logam mix hydroxide (proses sulfida, mix precipitate mhp) pelindian) hydroxide 25y4 ni: limonit sulfide precipitate, dan mix sulfide hydroxide nickel precipitate msp) carbonate ni, hydroxide nickel carbonate hnc)240y6 ni, s240y0 dan atau: logam dan atau produk batasan minimum bijih ore murni sg. co: logam y9, cr203240 y0, dan atau dengankandungan mn215 y0. nikel dan pemurnian logam paduan nippon sponge atau ni2 ni, upper reduksi) ni, dan atau ni. saprofit nugget limonit bauksit visit pemurnian logam oksida smelter grade hidroksida dan alumina diaspora logam al o3: bumi chemical grade alumina als ayah)s.dan atau logam bijih besi hematit pengolahan konsentratbesi magnetit pirit guti pengolahan konsentratbesi laterit laterit kadar al203 o2) yo0. pemurnian spon, logam dan besi spon (sponge logam paduan iron) fe, besi bantah (pig iron) fe: dan atau logam paduan (alloy) fe. dan atau produk batasan minimum bijih ore murni pasir titanomag pengolahan konsentratpasirb fe, dan atau besi petit esi menit pelet fe. besi spon (sponge pemurnian logam iron) fe: dan atau besi bantah (pig iron) fe. yo0, terak cli logam paduan ti, 90y0, logam paduan dan atau logam jarang dan tanah jarang (merujuk pada persyaratan logam tanah jarang timah). timah kasiterit pengolahan produk samping merujuk pada konsentratzirkon persyaratan zirkon, menit dan menit, rutin zirkon rutin mineral bukan logam. konsentrat logam oksida tanah monasit dan jarang reo) yo, sinonim logam hidroksida tanah jarang roh) dan atau logam tanah jarang pemurnian logam terak logam 90y6, tap2052 y60: nb y0, dan atau sbp osz dan atau produk batasan minimum bijih ore murni mangan pirolisis pengolahan konsentrat 40x mn. psilomelan mangan granit pemurnian logam, logam fero mangan of. manganat paduan dan mn), yo, kimia mangan silika mangan mn), mangan monoksida o), mn247, y0, o2s4 yo, mangan sulfat so4)290y0, mangan klorida c12) mangan karbonat sintetik co3) sg. kalium permanganat ox) y0, tangani oksida mn304) y6, mangan dioksida sintetik o2) yo, dan atau mangan spon ( direct reduced manganese) mn24950, o)s450. timbal galena pengolahan zn. dan spalerit seng konsentrattimbal pb. smitsonit emitor pemurnian logam, logam bullion 90x pb, fit (alami) oksida pb029896: hidroksida pb( oh)2298y0, pb02298 y0, bullion 90x zn, fr. zn0z98 y6, zn02298 y9, zn( oh)2298y0. dan atau produk batasan minimum bijih ore murni logam dan atau logam y4. emas native pemurnian logam mulia logam associated logam auz minerals perak native pemurnian logam mulia logam associated logam yo. minerals kromium kromit pemurnian logam dan logam y0, paduan dan atau logam paduan (alloy) crzirkon zirkonium, zirkon ost o ) yo, silikat, ahan pasir zirkon oa), kimia zirkon, spon zirkon lolos saringan mesh yo, logam zirkon, dan hafnium zirkonium silikat os), zr02264 y6) lolos saringan mesh 95y0, zirkonium silikat os), dso um: zirkonium silikat ok), dso um, zirkonium oksiklorida zoc) zzr c12.8h20 yo, zirkonium sulfat zos) zr( oa) h20 yo, zirkonium berbasis sulfat zbs) zrs os( oa) h2o 90y60, zirkonium berbasis karbonat zbc) oco3.xh 0o yo, amonium zirkonium karbonat azc) ha4)s oh(co3)s .2h20 yo0, zirkonium asetat zac) o2(c h3o2) 90y60, il. kalium heksafloro zirkon kfz) ke2 fcz yo, zirkonium spons zr, zirkonium zr, dan atau hafnium hf. mineral ikutan menit o3z 98y0. kaolin kaolin olahan |a brightness ukuran butir lolos saringan mesh y0, yo:dan all o32 36y40. zeolit olahan ktk280 meg 100g. bentonit bentonit bleaching power70 yo. olahan silika pasir bullet, grave s1o22 'dalam bentuk kuarsa) pack sand gravel pack sand o2z ,5y6, roundnessz yo, spherecityz yo, kelarutan dalam asam yo, dan mampu pecah pada tekanan psi, fraksi ukuran mess6, y0. kalsit batu kapur tohor yo, kapur ca( oh) antara 74y6: gamping) ukuran bulir1000 mesh: co3 dan berat jenis0, g cc. felspar felspar olahan |a. k2o na 10y6, dan fe203s1 y6. intan permata, logam |a. intan, au, logam |b. logam dan logam ys.batuan dalam negeri pemotongan dan atau pemolesan ubin, blok, siap pemilahan ukuran atau batu hias, ubin, pemotongan slab, balok pemolesan batu permata permit pengurusan dan pemanasan tepung permit batu sabak pemotongan slate) pemilahan ukuran atau peridotit pemotongan rijang( chart) pemolesan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, jero wajik, bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten kutai kartanegara untuk meningkatkternakan dan kesehatan hew dinas. bagian ketiga bidang pembibitan dan budidaya peternakan uraian tugas kepala bidang pembibitan dan budidaya peternakan yang meliputi membantu kepala dinas bidang pembibitan dan budidaya peternakbitan dan budidaya peternakan, menyusun konsep sasaran kegiatan bidang pembibitan dan budidaya, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang pembibitan dan budidaya peternakan, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan senja bidang pembibitan dan budidaya peternakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang pembibitan dan budidaya peternakan kepada kepala dinas melalui sekretaris, mengkonsultasikan kegiatan bidang pembibitan dan budidaya peternak pelaksanaan kegiatan pokok bidang pembibitan dan budidayabidang pembibitan dan budidaya peternakan yang meliputi pembibitan ternak, budidaya ternak dan alat mesin peternakan dan pakan ternak, m.mengkoordinasikan dan fasilitasi serta bimbingan pelaksanaan urusan pembibitan ternak, budidaya ternak dan alat mesin peternakan dan pakan ternak, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pembibitan dan budidaya peternakan, oo. membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja pembibitan dan budidayabitbitan ternak sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pembibitan ternak, merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan pembibitbitan ternak, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pembibitan ternak, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunan urusan pembibitan ternak, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan pembibitan ternak kepada kepala bidang, j . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pembibitan ternak, il. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan seleksi ternak bibit, penerapan standar pembibitan dan plasma nutfah, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan registrasi pencatatan ternak bibit, pembuatan dan pengesahan silsilah ternak, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak serta penggunaan bibit unggul dalam wilayah kabupaten, oo. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan, melaksanakan pengadaan produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten, g . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan serta mengusulkan penerbitan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak bibit, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan, melaksanakan dan membimbing produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) dalam wilayah kabupaten, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan peredaran mutu bibit,merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta, merencanakan kegiatan menyiapkan bahan, melaksanakan registrasi hasil inseminasi buatan, merencanakan kegiatan menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan kasasi ternak non bibit, bimbingan perizinan produksi ternak bibit, w.merencanakan kegiatan menyiapkan bahan, melaksanakan bimbing, merencanakan kegiatan menyiapkan bahan, melaksanakan pengadaan dan pengawasan bibit ternak, merencanakan kegiatan menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta, merencanakan kegiatan menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan sertifikasi bibit unggul, aa. merencanakan kegiatan menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik), pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri, bb. merencanakan kegiatan menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan pelaksanaan uji reformasi recording dan seleksi, cc. merencanakan kegiatan menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan pelaksanaan identifikasi pembibitan, pemantauan ternak bibit asal impor, penyebaran bibit unggul, dd. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan urusan pembibitan ternak, ee. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan pembibitan ternakudidaya ternak dan alat mesin peternakanudidaya ternak dan alat mesin peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan budidaya ternak dan alat mesin peternakan, merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan budidaya ternak dan alat mesin peternakrenstra urusan budidaya ternak dan alat mesin peternakan: merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunantapin dan laki urusan budidaya ternak dan alat mesin peternakan kepada kepala bidang, j . merencanakan kegiatan dan melaksanakan penerapan teknik teknik budidaya ternak ruminansia, non ruminansia dan aneka ternak, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan alat bimbingan dan melaksanakan inseminasi buatan ib) wilayah kabupaten, il. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan serta melaksanakan registrasi hasil inseminasi buatan ib): m.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan alat bimbingan dan melaksanakan kegiatan teknologi reproduksi, merencanakan kegiatan dan melaksanakan intensifikasi kawin alam inka (jantan peace), oo. merencanakan kegiatan dan menyiapkan, mengolah bahan untuk koordinasi, dan fasilitasi seksi budidaya ternak dan alat mesin peternakan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan, mengolah bahan dalam penetapan petunjuk pelaksanaan dalam lingkup urusan budidaya ternak dan alat mesin peternakan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dalam penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan, merencanakan kegiatan dan mengidentifikasi, menginventarisasi kebutuhanw.merencanakan kegiatan dan mengawasi produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakpeternakan, merencanakan kegiatan dan melaksanakan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan sesuai kebutuhan lokalitas: merencanakan kegiatan dan melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan, aa. merencanakan kegiatan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan bengkel pengrajin alat dan mesin peternakan, bb. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan, menerapkan temuan temuan teknologi baru bidang peternakan, cc. merencanakan kegiatan dan melaksanakan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan, dd.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lembaga teknologi peternakan, ee.budidayaff. merencanakan kegiatan dan menyusun prosedur serta tata cara penerbitan izin pengadaan dan peredarangg. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan, pembinaan dalam pengembangan alat dan mesin peternakan sesuai standar, hh.merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan urusan budidaya ternak dan alat mesin peternakan, ii. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan budidaya ternak dan alat mesin peternakan:dan jikkan ternak sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan, melaksanakan dan pengawasan urusan pakan ternak, merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan pakkan ternak, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pakan ternak, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunan urusan pakan ternak, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan pakan ternak kepada kepala bidang, j . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis lingkup urusan pakan ternak, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan produksi dan penerapan teknologi bahan baku pakan ternak, il. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan serta mengawasi mutu pakan ternak, merencanakan kegiatan dan melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih dan bibit hijauan pakan dan atau padang penggembalaan, n.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan, menyelenggarakan kebun benih dan bibit hijauan pakan dan atau padang penggembalaan, oo. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat, merencanakan kegiatan dan (feed additive and supplement): merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry), merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan pakan jadi, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan pakan konsentrat, u.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (feed additive and supplement), merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak, w.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan serta melaksanakan peta potensi pakan ternak, merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan urusan pakan ternak, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan pakan ternak,dan aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keempat bidang usaha dan pengembangan peternakan uraian tugas kepala bidang usaha dan pengembangan peternakan yang meliputi a.membantu kepala dinas bidang usaha dan pengembangan peternausaha dan pengembangan peternakan, menyusun konsep sasaran kegiatan bidang usaha dan pengembangan, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang usaha dan pengembangan peternakan, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan senja bidang usaha dan pengembangan peternakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang usaha dan pengembangan peternakan kepada kepala dinas melalui sekretaris, mengkonsultasikan kegiatan bidang usaha dan pengembangan peternak pelaksanaan kegiatan pokok bidang usaha dan pengembanganlingkup bidang usaha dan pengembangan peternakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan dalam lingkup bidang usaha dan pengembangan peternakan, mengkoordinasikan menetapkan petunjuk pelaksanaan dalam lingkup bidang usaha dan pengembangan peternakan yang meliputioo. mengkoordinasikan dan fasilitasi serta bimbingan pelaksanaan urusan urusan padamengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang usaha dan pengembangan peternakan, membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja bidang usaha dan pengembanganawasan dan pola kelembagaankawasan dan pola kelembagaan peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pengembangan kawasan dan pola kelembagaan peternakan, merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan pengembangan kawasan dan pola kelembagaanrenstra urusan pengembangan kawasan dan pola kelembagaan peternakan, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunan urusan pengembangan kawasan dan pola kelembagaan peternakkepalmerencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan pengembangan kawasan dan pola kelembagaan peternakan kepada kepala bidang, j . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk koordinasi, dan fasilitasi seksipedoman dan petunjuk teknis lingkup urusan pengembangan kawasan dan pola kelembagaan peternakan, il. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan serta penetapan padang pengembalian, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penetapan kawasan industri peternakan rakyat, n.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pengembangan lahan hijauan pakan, oo. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi calon pengaruh, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi lokasi, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penetapan lokasi dan pengaruh, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penetapan peta potensikawasan dan pola kelembagaanawasan dan pola kelembagaan peternakusaha dan permodalusaha dan permodalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pelayanan usaha dan permodalan, merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan pelayanan usaha dan permodalusaha dan permodalan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pelayanan usaha dan permodalan, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunan urusan pelayanan usaha dan permodalan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan pelayanan usaha dan permodalan kepada kepala bidang, j . merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemberian izin usaha alat angkut transportasi produk peternakan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan, il. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar standar teknis dan pembinaan mutu hasil peternakan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis dalam lingkup urusan pelayanan usaha dan permodalan, oo. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber sumber pembiayaan kredit program serta penyusunan rencana usaha agribisnis, merencanakan kegiatan dan menyiapkan, mengolah bahan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan, merencanakan kegiatan, menyiapkan, mengolah bahan dan melaksanakan pendaftaran usaha peternakan, poultry shop dan pet shop, merencanakan kegiatan, mempersiapkan dan menyusun prosedur serta tata cara penerbitan izin usaha rph rpunyiapkan bahan dan menyusun prosedur serta tata cara penerbitan izin usaha budidaya peternakan,dan menyiapkan bahan pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama kemitraan usaha peternakan, w.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahmerencanakan kegiatan dan menyiapkan mengolah bahan bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu hasil, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan dan pelaksanaan studi amdal ukl upl dan pelaksanaan amdal bidang peternakan, aa. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan, bb. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pemberian izin rumah sakit hewan, izin praktek dokter hewan, izin usaha obat hewan tingkat depo dan toko obat hewan, cc. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha, kerjasama kemitraan usaha peternakan, dd. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengelolaan sarana produksi, ee. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan urusan pelayanan usaha dan permodalan, ff. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan pelayanan usaha dan permodalan:dan ggnyebaran dan datataan penyebaran dan data peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan penataan penyebaran dan data peternakan, merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan penataan penyebaran dan datarenstra urusan penataan penyebaran dan data peternakan, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunantapin dan laki urusan penataan penyebaran dan data peternakan kepada kepala bidangataan penyebaran dan data peternakan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan, mengolah bahan pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan, merencanakan kegiatan dan memantau lalu lintas ternak dalam wilayah kabupaten. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak serta pemantauan penyebaran ternak, oo. merencanakan kegiatan danrencanakan merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelesaian administrasi ternak bantuan pemerintah kepada masyarakat, g . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penghapusan administrasi ternak pemerintah, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan sistem pelaporan ternak, kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak, u.merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan urusan penataan penyebaran dan dataataan penyebaran dan data peternakan:dan w.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kelima bidang kesehatan hewan uraian tugas kepala bidang kesehatan hewan yang meliputi membantu kepala dinas bidang kesehatan hewhatan hewan, menyusun konsep sasaran kegiatan bidang kesehatan hew, menyiapkan bahan penyusunan renstra bidang kesehatan hewan, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan senja bidang kesehatan hewan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang kesehatan hewan pelaksanaan kegiatan pokok bidang kesehatan hewmenetapkan petunjuk pelaksanaan dalam lingkup bidang kesehatan hewan, mengkoordinasikan melaksanakan kebijakan dalam lingkup bidang kesehatan hewan, mengkoordinasikan menetapkan petunjuk pelaksanaan dalam lingkup bidang kesehatan hewan yang meliputioo. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan bimbingan urusan urusan padangkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesehatan hewan, membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja kesehatan hewanmatan dan perlindungmatan dan perlindungan hewan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pengamatan dan perlindungan hewan, merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan pengamatan dan perlindungmatan dan perlindungan hewan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pengamatan dan perlindungan hewan, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunan urusan pengamatan dan perlindungan hewan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan pengamatan dan perlindungan hewan kepada kepala bidang, j . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan danmatan dan perlindungan hewan, il. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penerapan kebijakan alat dan mesin kesehatan hewan, m.merencanakan kegiatan dan mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan alat dan mesin kesehatan hewan, n.merencanakan kegiatan danoo. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujikesehatan hewan, g . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalitas, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan penggunaan dan pemeliharabengkel pengrajin alat dan mesin kesehatan hewan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pelaksanaan temuan temuan teknologi baru bidang kesehatan hewan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang kesehatan hewan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga lembaga teknologi kesehatan hewan, w.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan pedoman kesejahteraan hewan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit unit pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesejahteraan hewan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan, aa. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahbb.merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan urusan pengamatan dan perlindungmatan dan perlindungan hewancegahan dan pemberantasan penyakitcegahan dan pemberantasan penyakit hewan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan pencegahan dan pemberantasan penyakitrenstra urusan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunantapin dan laki urusan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan kepada kepala bidang, j . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit hewan dan penutupan serta pembukaan kembali wilayah yang terjangkit wabah penyakit, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penggunaan sediaan vaksin dan serum, il. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi kesehatan hewan yang keluar masuk wilayah kabupatencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, n.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular, oo. merencanakan kegiatan danrencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan pencegahan penyakit hewan menular, g . merencanakan kegiatan danrencanakan kegiatan,pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan wilayah kabupaten, u.merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan urusan pencegahan dan pemberantasan penyakit hew dan pemberantasan penyakit hewobat hewan dan pelayanan kesehatobat hewan dan pelayanan kesehatan hewan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan, merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatrenstra urusan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunantapin dan laki urusan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan kepada kepala bidang, j . merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaporan pelayanan medik paramedis veteriner dalam dan gangguan reproduksiwasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan, il. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan obat hewan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan, mengolah bahan penerapan standar mutu obat hewan, n.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan dan bimbingan pemakaian obat hewan tingkat peternak, oo. merencanakan kegiatan danmerencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan penanggungjawab obat hewan, g . merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan pembinaan pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan obat hewan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penertiban penyimpanan, mutu dan perubahan bentuk dan warna obat hewan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pemakaian, penyimpanan, dan bahan diagnostik biologis untuk hewan, u.merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan prefix dan pendaftaran obat hewan tradisional pabrikan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan kelembagaan asosiasi bidang obat hewan asahi), w.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan pedoman kesan, pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesan, bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesan, bimbingan penerapan standar teknis minimal rph rpu, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet dan satuan pelayanan peternakan terpadu serta rumah sakit hewan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pelayanan kesan (puskesmas, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan), bimbingan dan pengawasan pelayanan kesan rph, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu, pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil), aa. merencanakan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dan tugas kedinasan lainnya pada seksi pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada kepala bidang, bb.merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan urusan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatobat hewan dan pelayanan kesehatan hewan,dan dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keenam bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner uraian tugas kepala bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi membantu kepala dinas dibidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veterinerpasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner,menyusun konsep sasaran kegiatan dibidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veterinerenstrasenja bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner pelaksanaan kegiatan pokok dibidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala dinas: mengkoordinasikngkoordinasikan dan menyiapkan bahan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan, mengkoordinasikan memfasilitasi menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan dalam lingkup bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner, oo. mengkoordinasikan menetapkan petunjuk pelaksanaan dalam lingkup bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi seksi pengolahan hasil dan pengawasan mutu produk, seksi pemasaran dan produksi, dan seksi kesehatan masyarakat veterinerkesehatan masyarakat veterinerkesehatan masyarakat veterinehasil dan pengawasan mutu produkolahan hasil dan pengawasan mutu produk sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pengolahan hasil dan pengawasan mutu produk, merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan pengolahan hasil dan pengawasan mutu produrenstra urusan pengolahan hasil dan pengawasan mutu produk, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunantapin dan laki urusan pengolahan hasil dan pengawasan mutu produk, j . merencanakan kegiatrencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan, ilolahan hasil dan pengawasan mutu produk merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal rph rpu, keamanan dan mutu produk hewan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pelayanan tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu, oo., mengolah bahan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan, merencanakan kegiatan dan menyiapkan, mengolah bahan bimbingan penerapan standar unitbimbingpembinaan mutu dan pengolahan hasil produk olahan peternakan,w.olahan hasil dan pengawasan mutu produkhasil dan pengawasan mutu produdan promosidan promosi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pemasaran dan promosi, merencanakan kegitan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan pemasaran dan promo dan promosi, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan pemasaran dan promosi, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunan urusan pemasaran dan promosi, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan pemasaran dan promosimasaran dan promosi, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan lalu lintas produk ternak dari ke wilayah kabupaten, il. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan, m.merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakn.merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pelaksanaan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan, oo. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian surat keterangan asal bahan asal ternak dan hasil ternak, g . merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan standar alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pemasaran hasil peternakan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi komoditas peternakan, u.merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan survey harga komoditas peternakan, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi pasar, w.merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan urusan pemasaran dan promosi, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan pemasaran dan promohatan masyarakat veterinermasyarakat veteriner sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan pemasaran dan masyarakat veterinmasyarakat veteriner, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan renstra urusan kesehatan masyarakat veteriner, merencanakan kegiatan dan membuat program senja tahunan urusan kesehatan masyarakat veteriner, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan tapin dan laki urusan kesehatan masyarakat veteriner, j . merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan danrencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance hazard analysis critical control point harap), il. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif rph dan tph, merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar masuk, ookesehatan masyarakat veteriner, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan kebijakan kesmavet, merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan kesmavet, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan penerapan standar mutu kesmavet, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian kesmavet, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa kesmavet, u.merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin kesmavet, merencanakan kegiatan, menyiapkan, mengolah bahan dan melaksanakan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan, w.merencanakan kegiatmavet merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, merencanakan kegiatan, menyiapkan bahmerencanakan kegiatan dan monitoring penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha pah yang mendapat nomor kesehatan veteriner nkv), aa. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesmavet, bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesmavet, bb.merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal laboratorium kesmavet: cc. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelayanan kesmavet rph, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu, dd. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesmavet, ee. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan medik paramedis veteriner rph dan atau ternak ternak yang akan dipotong, ff. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan sertifikasi halal, gg. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan urusan kesehatan masyarakat veteriner, hh. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan kesehatan masyarakat veteriner,dan iidan kesehatan hewmak rar jpemmammwano semacam (eesemasoasm mona santan ass parau gnsosammorsss pemutus mam persona womandinas peternakan dan kesehatan hewpokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan bidang peternakan dan kesehatan hewan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten kutai kartanegara mempunyai fungsi yang meliput, cc.kesehatan hewan,ternakan dan kesehatan hewan kabupaten kutai kartanegara yangmbibitan dan budidaya peternakan, membawakan seksi pembibitan ternak, seksi budidaya ternak dan alat dan mesin peternakan:danpola kelembagaan peternakan, seksi pelayanan usaha dan permodalan,dan:dan membawakan: seksi pengolahan hasil dan pengawasan mutu produk, seksi pemasaran dan promosi:dan seksi kesehatan masyarakat veteriner.ternakan dan kesehatan hewternakan dan kesehatan hewan, merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewternakan dan kesehatan hewaternakan dan kesehatan hewan, j . mengorganisasikan penyusunan senja tahunanrumuskan kebijakan operasional bidang usaha dan pengembangan peternakan yang meliputi urusan seksi pengembangan kawasan dan kelembagaan peternakan, seksi pelayanan usaha dan permodalan dan seksi penataan, penyebaran dan data peternakan, merumuskan kebijakan operasional bidang kesehatan hewan, yang meliputi urusrumuskan kebijakan operasional bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner, yang meliputi urusan seksi pengolahan hasil dan pengawasan mutu produk, seksi pemasaran dan promosi dan seksi kesehatan masyarakat veteriner, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada bupatinyusun kebijakan pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis dinas: u.monitoring dan evaluasi terhadapw.ternakan dan kesehatan hewan yang meliputi membantu kepala dinas dalam melaksanakan administrasi teknis peternakan dan kesehatan hewanternakan dan kesehatan hewan, mengkoordinasikan penyusunan senja tahunan serta kegiatan operasional:u. |
bupati kutai kartanegara menimbang mengingat peranti'ran bupati kutai i(kartanegara nomor tahun te1yang penggalian disiplin pegawai ne|geri sipil dengan rahiiiat tuhan yang maha esa bupati kutai i(ariane{gara, bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan disiplin, mendorong profesional, dan meningkatkan kinerja pns kabupaten kutai kartanegara, perlu diatur tentang penegakan disiplin; bahwa kedisiplinegakan disiplijalan welter monginsidi kode pos kalimantan timur telp. fax.lnd.one$pemberhentian sementara pegawai negeri sipil(l,lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor 314q)2. peraturan pemerintah nomor ?ahun l994ol0aa2 nomor tambahan lembaran negara nomor al9a+6ta|at nomor b2, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a737\; t4" i8.s9,,l1 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tahun o1(l,l1ol1 nomor peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tahun all tentang pembentukan strukturol1 nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang penegakan disiplin pegawai negeri sipil bab ketentuan umum dalam peraturan bupati kutai kartanegarjabat pembina kepegawaian adalahselanjutnya disingkathari jumat masuk pukul wita; waktu istirahat dari pukul a ita sampai dengan pukul dan pulang pukul wita. dikecualikan dari ketentuan {i), pada unit kerja satuan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat seperti; rumah sakit dan puskesmas; dan unit pendidikan, mulai dari tingkat sampai dengan sta. pengaturan lebih lanjut pada diatur dengan keputusan kepala skpd yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pnsempat) kali yaitu pada saat masuk kerja, keluar istirahat, masuk setelah istirahat dan pada saat pulang kerja. pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual apabila: sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada belum diadakan atau mengalami kerusakan tidak berfungsi pns belum terdaftar dalam sister kehadiran secara elektronik; sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau terjadi keadaan kahar (force majeure). keadaan kahar {. format laporan kehadiran sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini. (s) (s) i0. t2 undangan yang berlaku. pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan yang mengatur disipliambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pns dan cons dalam bentuk uangbupati cons. ini juga berlaku bagi bab ketentuan hari kerja dan jam kerja hari ke{a ditetapkan (lima} hari dalam seminggu, mulai hari senin sampai dengan jumat. jam kerja sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut hari senin sampai dengan hari kamis masuk pukul wita, waktu istirahat dari jam wita sampai wita; dan pulang pukul wita. diatur dengan bab iii hukuman disiplin pelanggaran terhadap disiplin pns, akan diberi hukuman dengan tingkatan. pasa l hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada pns yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan pns. kewajiban dan larangan yang dimaksud pada sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang disiplin pns. format keputusan hukuman disiplin yang dimaksud pada mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kesatu hukuman disiplin ringan pns akan diberikan teguran lisan, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (lima) hari kerja. pns akan diberikan teguran tertulis, apabila tidak masuk ke{a tanpa alasan yang sah selama {enam) sampai dengan {sepuluh) hari kerja. pitis akan diberikan{a. bagian kedua hukuman disiplin sedang t1) pns akan diberikan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama (satu) tahun, apabila tidak masuk tanpa alasan yang sah selama (enam belas) sampai dengan (dua puluh) hari kerja. pns akan diberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (dua puluh satu) sampai dengan (dua puluh) hari kerja; pns akan diberikan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama {satu} tahun, apabilabagian ketiga hukuman disiplin berat {i} pns akan diberikan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (tiga) tahun, apabila tidak masuk keq'a tanpa alasan yang sah selama (tiga puluh satu) sampai dengan (tiga puluh lima) hari kerja. pns yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu akan diberikan sanksi pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (tiga puluh enam) sampai dengan {empat puluh} hari kerja. (s) pns yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu akan diberikan sanksi pembebasan dari jabatan, apabilapns akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. perhitungan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah akan dihitung secara kumulatif selama satu tahun sejak bulan januari sampai dengan desember pada tahun berjalan. perhitungan karen terlambat masuk kerja dan atau pulang ke{a sebelum waktunya, dilakukan secara kumulatif apabila sampai (tujuh setengah jam), maka dianggap (satu) hari tidak masuk kerja. pejabat yang menangani kepegawaian wajib setiap akhir bulan menyampaikan informasi mengenai kehadiran pns kepada kepala skpd, sekretaris skpd, dan para kabar kabid skpd; dan menyampaikan informasi mengenai akumulasi pns yang tidak mematuhi jari kerja dan telah memenuhi ketentuan untuk dijatuhi hukuman disiplin kepada pejabat yar.ns sebagaimana dimaksud wajib melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,iv, ili dan pns yar,g menurut tugas dan tanggung jawabnya langsung bawah kepala skpd, hukuman disiplin dijatuhkan oleh kepala skpd, kecuali hukuman disiplin berat atau penilaian sasaran kinerja pns (skp). setiap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, tembusan suratnya disampaikan kepala: atasan pejabat yang berwenang dan kepala badan kepegawaian daerah. bab pemotongan tambahan penghasilan pns yang dikenakan sanksi hukuman disiplin akan diberikan pemotongan terhadap tambahan penghasilan setiap bulannya. pemotongan sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan: jumlah hari tidak masuk kerja; terlambat masuk kerja, yang dihitung berdasarkan menit; pulang sebelum waktunya, yang dihitung berdasarkan menit; penjatuhan hukuman disiplin; dan atau pemberhentian sementara dari jabatan negeri. pemotongan dihitung menurut prosentase, format daftar pembayaran tambahan penghasilan sebagaimanapns yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf diberlakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar (tiga persen) untuk tiap {satu) hari ketidak hadirkan. pns yang terlambat masuk kerjkepada pns yang pulang kerjapemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dan dihitung secara kumulatif dalam (satu) bulan, dengan jumlah pemotongan paling banyak sebesar (seratus persen. pns yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan tugas belajar tidak diberikan tambahan penghasilan. dikecualikan dari jika pns serta mengisi surat keterangan sebagaimana format dalam lampiran huruf yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. dikecualikan dari ketentuan bagi pns yang tidak masuk kerja dengan alasan sebagai sebagai berikut menjalani cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting tidak dikenakan pemotongan tambahan penghasilan; menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan, tidak dikenakan pemotongan tambahan penghasilan; dan karena sakit, dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 2a o (dua persen) untuk tiap (satu) hari tidak masuk kerja bagi yang tidak menyampaikan surat keterangan dari dokter. pns yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi t4l pns yang menjalani rawat inap puskesmas atau rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan barat inap dari puskesmas atau rumah sakit; pns yang menjalani rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan pns wanita yang mengalami gugur kandungan dal pns yang mengalami kecelakaan dalam hal menjalankan tugas kewajibannya. pns r,r,anita yang melaksanakan persalinan yang ketiga dan seterusnya sejak diangkat sebagai cons dikenakan potongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada (i) pnsns, dikenakan pemotongan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut hukuman disiplin ringan, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja l.sebesar 15o o (lima belas persen) selama (satu) bulan, jika pns dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; sebesar lsi (lima belas persen) selama (dua) bulan, jika pns dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan sebesar 15o o (lima belas persen) selama (tigadua l.sebesar l}a o {lima puluh persen) selama {satu}sebesar aa a (lima puluh keseratus) selama {dua} bulan, jika pns dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun; dan sebesar (lima puluh persen) selama {tigaesar oo a (sembilan puluh persen) selama (satu) bulan, jika pns dijatuhi hukuman disiplin berupa perguruan pangkat setingkat lebih rendah selama (tiga) tahun; sebesar {sembilan puluh persen} selam {duaaa o {sembilan puluh persen} selama {tiga) bulan, jika pns dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan tidak mendapatkan tambahan penghasilanlsampai dengan angka bagi pnsrjai ijin perkawinan dan perceraian bagi pns, terhadap pns yang bersangkutan diberlakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar {lima puluh persen) selama (dua belas) bulan. i3)ambahan penghasilan pns yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak pns yang bersangkutan diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas. pns yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam (2i huruf karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tidak diberikan tambahan penghasilan selama da lam masa pemberhentian sementara. dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pns sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak bersalah, maka tambahan penghasilan pnsns yang bersangkutan diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas bab pemberlakuan pemotongan tambahan penghasilan pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf angka ll,lima belas setelah pns menerima hukuman disiplin, apabila pns yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan. pemotongan tambahan penghasilns yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan. pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka bagi pns yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenangns menerima hukuman disiplin. pemotongan tambahan penghasilanns dijatuhi lebih dari satu hukuman disiplin pada bulan yang bersamaapaling berat. dalam hal pns^ kali^n asd aaaa^*n lr"; .'^ *^^^;^+^ li ^ rats cll" rf,\r' l1clp jcr'al' l.[.r(,rl6rail'c lrr.({rar ja,, iller,.al llllllal all.tt error t'r terr^r lae af,t e{.e.ae url litik aat asal slr\ ltl j\fflllll diundangkan tenggarong pada tanggal september seks aris dataid kabttpattit kutai kartanegara empat'ta nae i) ai.j etta'feat ti'tat t ai)|nai\te1 apa taiji il$ oa12 i$'1i ,i11i? .iii\i iji' ili ui'ii iii jijfiii.rii l\\i l,ii. luu\rllrtuulllvl till val vl! vrvtvl\ lampiran peraturan bupati kutai i(kartanegara nomor tahun tentang penegak(ait disp ffi pegawai negeri sipil format si'rat keterangan permohonan ijin pemberitahuan*} yang bertanda tangan dibawah ini, kami nama nip pangkat gol jabatan unit organisasi dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk tidak masuk kerja ijin ulang sebelum waktunya pemberitahuan terlambat masuk kena . .*) tanggal. dengan alasan, yaitu. demikian d,disampaikan kiranya mer'adi maklum menyebut ui1 tidak menyebut ui*) hormat kami nip. nip coret yang tidak perlu persentase pe}totongait tambaiiait eil ghasilait i(arena terlambat masuk ker.'a keterlambatan (tl} waktu presentase potongan tl1 menit s d menit tl2 menit s d menit a o tl3 menit s d menit o o tl4 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja o o persentase pemotongan tai tfi bagian penghasilan i{arena pulang sebelum waktu{ya pulang sebelum waktu{ya opsi waktu presentase potongan psw menit s d menit o o psw menit s d menit a o psw menit s d menit o o psw menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja o o g1rl xh0 {dts ff+ ile{ ld6' tro !es efi u'} dhh + j t' +g trs i!i5c po. f." j4tr 'r, fai ocd mte trh $o*s rr.i ts: sif tdz tr# ho*e lri cdt{ e , sa0 {)g h,s { )o {t) n l l f5t ern bo"= a(( lil f'g2r*& fit, e4t{z{h april4t{ fr.{a 2z\ pog .rr ilat t ln c pr+ l+hp# ii"p p*# $pp jr.\" oay '3p e r ei( h., e'p ii. p.p. fr' g+. !+p 6q,f l<x s:.r rt e\t '., ,rtd lbz e'p nt {t{u4{ ^^+i^^ *^ ^^+^l,,: .,^ *^*^ .:*. ^li ^ ll6clt lra,l \.rr6ll. rrrurltiu la.rr ltr t,, rlr llrrurl.tr larut\a.rredid a'rt t?tt'fa et'fa f,tei'la vant slvlil e\lry iru iffi undang akan tenggarong pada tanggal september seks ef, abis daerah i(abupateiy kita partai{negara nip, last tia nate' i'peptida'tie1i\i it'fat i ai)'tai\tiri ]! ai)a ihrer\r ltr ja\rarr .tvri\i error. i\v lll, full\lrllluulll\ r ijt ti\i iltrtul! tr\ ir\lf a!divisi\ hf4 5ti u!jj idina tha\y \\ \&tr \'o !r1 l.a ,'ts hfr 4il' raa e{ild t{dt{ t,s ,rth4a xe= c.h f'e (dd .,.: to. ip6 .j4 r<td($ ford eh>o #ts l:l +.r l1d jr) adil rdt mz(i1x .p< irt) t' . ,5t r." |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.