text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
salinan pk,menara telekomunikasilam, perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana indukmenara telekomunikasititik koordinat lokasi menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut cell plan adalah titik koordinat yang ditentukan untuk pembangunan menara. bab maksud dan tujuan rencana induk menara telekomunikasi dimaksudkan sebagai pedoman mengendalikan dan mengatur lokasi penempatan menara telekomunikasi. rencana induk menara telekomunikasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan pengelola menara dalam mendapatkan lokasi dan izin mendirikan bangunan untuk menara telekomunikasi: menentukan tempat lokasi menara telekomunikasi selular, dan cc. mengharmonisasikan kebutuhb iii cell plan cell plan merupakan titik koordinat yang ditentukan untuk pemtermuat dalam website menara telekomunikasi dibangun dalam zona menara berdasarkan cell plan sebagaimana dimaksud dalam zona menara sebagaimana dimaksud pada berada dalam area radius (empat ratus) meter dari titik cell plan. jumlah menara dalam (satu) zona paling banyak (enam) menarainduk menara telekomunikasi cell plan kabupaten sukoharjo dengan radius zona meter dari titik pusat koordinat bawah ini segeesae o sisa toge tata besaran oeeskao mon toga jaendosai beofeesrno list rosso0o mojotaban oofeeseueo asas tone1g nate cengersanes tomo near goes mes osn neh sofeesrnso o season rosso1sg ppotokano sejersaase tosstose sukoharjo soeeskasy o those172 sukoharjo soeeskaso aon sukoharjo deeesrnso boston1s pawangsai doeeesanos sop to70o51g prawangsai goes aas tone pawangsai peta cell plan kabupaten sukoharjo a. him mma yan kota surakarta karanganyar dd. pasi: aa, les kta phi ks: mana eng nga arp iki pnp ema ket bore (ad go. kam av, sala hak lan tata kab fan ge cas tap po samaran ag beta bupati sukoharjo ttd wardoyo wijaya |
lampiran peraturan bupati garut nomor tahun tanggal rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium kabupaten garut tahun pendahuluan dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang undang dasarlaksankan berbagai program pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. salah satu program pembangunan nasional tersebut adalah pembangunan pada sektor air minum dan penyehatan lingkungan atau yang kita kenal dengan nama amp. pada tahun lalu, pemerintah indonesiagarutnomor prt m rad amp kabupaten garutamsimas. penerapan rad amp diharapkan memberikan hasil nyata bagi kabupaten garutdan bebas buang air besar sembarangmengingat salah satu fungsi rad amp ini adalah sebagai channel?stem melalui penipuan perubahan perilakurad amp mengikuti sistematika rencana aksi daerah percepatan pencapaian tujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini bappenas melaluipada rad amp, ditambahkan komponen penulisan yang. sistematika rad amp adalah sebagai berikut: bab pendahuluan, mengemukakan kondisi umum pembangunan kabupaten garut berkaitan dengan status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi kabupaten garut berdasarkan indikator serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang terkait dengan pencapaian target amp sesuai indikator gs. bab disusun dengan outline sbb: latar belakang kondisi umum pembangunan daerah berkaitan dengan tujuan pembangunan milenium daerah status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi hasil telaahan terhadap kebijakan daerah yang berimplikasi pada kebutuhan pelayanan amp perkiraan kebutuhan investasi pelayanan amp daerah permasalahan dan tantangan isu strategis kabupaten garut dalam pencapaian target amp bab arah kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target gs, mengemukakan arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan selama dalam upaya pencapaian target ampdan rpm. uraian kebijakan dan strategi dilengkapi dengan program, lintas program, dan indikator kinerja output untuk masing masing kegiatan dalam program tersebut. bab disusun dengan outline sbb: tujuan dan sasaran pembangunan amp arah kebijakan dan strategi pencapaian target amp program dan kegiatan prioritas rad amp bab iii pemantauan dan evaluasi, mengemukakanda. bab iii disusun dengan outline sbb: mekanisme pemantauan dan evaluasi rad amp formulir pemantauan dan evaluasi rad amp bab penutup, mengemukakan hal hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung rad amp, termasuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak. lampiran matriks rad amp kondisi umum pembangunan daerah berkaitan dengan tujuan pembangunan milenium daerah kabupaten garut merupakan satu dari kabupaten dan kota yang terletak provinsi jawa barat dengan luas wilayah administrasi km, pada tahun penduduk kabupaten garut tercatat sebanyak jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar berada kecamatan garut kota adapun kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan garut kota dengan kepadatan penduduk jiwa km?. dengan rata rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun sebesar persen tahun maka pada tahun jumlah penduduk diperkirakan berjumlah jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar kecamatan garut kota dan kepadatan penduduk tertinggi kecamatan garut kota jumlah penduduk tahun dan proyeksi jumlah penduduk tahun menurut kecamatan ditampilkan pada tabel berikut ini. tabel jumlah penduduk kabupaten garut tahun beserta produksinya pada menurut kecamatan jumlah ksi jumlah rata rata kecamatan penduduk toy oks1 mua pertumbuhan penduduk tahun talempong bungbulang pemulihan tiket jumlah rata rata tahun pemulihan cokelat pameungpeuk kuman soir soo0s0| sumber: garut dalam angka tahun status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi tujuan ke pembangunan millennium, khususnya target menyebutkan bahwa target adalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada berdasarkan target tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pencapaian target tersebut adalah:: proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perdesaan. proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan: proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perdesaan. dalam tujuan pembangunan millennium, definisi operasional akses air minum layak adalah yang menggunakan sumber air minum layak seperti sambungan air minum rumah tangga, standpipes, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air terlindung, tampungan air hujan. sedangkan definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet gugur toilet siram gugur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septik atau jamban lubang, jamban cembung dengan ventilasi yang baik, jamban cembung dengan segel slab, atau toilet jamban kompos. selanjutnya, spm air minumdangkan spm sanitasi menyatakan bahwa indikator spm bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (dengan target spm dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas kawasan garut (dengan target spm 54x). definisi akses aman terhadap air minum, berdasarkan data bps biasanya terdiri dari: air ledeng meteran sumur pompa bor dengan jarak dari sumber pencemar sumur terlindungi dengan jarak dari sumber pencemar mata air terlindungi dengan jarak dari sumber pencemar, dan air hujan spm tingkat pelayanan air limbah setempat diukur dari jumlah penduduk dengan tangki septic dan terlayani plt terhadap jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik. sedangkan spm tingkat pelayanan sistem air limbah skala komunitas kawasan garut diukur darterhadap jumlah penduduk kabupaten garut. target spm air minum dan sanitasi provinsi jawa barat sebesar dengan demikian, pembangunan sektor air minum dan sanitasi kabupaten garut harus dapat berkontribusi dalam mencapai target spm provinsi jawa barat baik untuk air minum maupun untuk air limbah. permen prt m tentang spm bidang dan penataan ruang pelayanan pencapaian nan air minum sangat buruk tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem buruk penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sedang dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan baik pokok minimal i org hari sangat baik sanitasi air limbah tersedianya sistem air permukiman limbah setempat yang memadai tersedianya air limbah skala komunitas kawasan kota status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi kabupaten garut dengan menggunakan indikator target tersebut pada tahun adalah sebagai berikut: jiwa)jiwa) rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perkotaan, jiwa) rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak perdesaan. jiwa) rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan: jiwa) rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan, jiwa) rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perdesaan. dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional pada tahun status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi kabupaten garut mendekati rata rata provinsi dibandingkan capaian provinsi. capaian ini juga mendekati rata rata nasional dibandingkan capaian nasional. dibandingkan dengan target spm provinsi dan target indonesia, maka kinerja amp kabupaten garut perlu ditingkatkan agar minimal sama dengan target provinsi. status capaian kinerja amp kabupaten garut ditampilkan pada tabel berikut ini. tabel status kinerja amp kabupaten garut cakupan penduduk yo) dengan akses air minum yang layak berkata perdana cakupan penduduk yo) dengan akses sanitasi yang layak berkata perdana sampai dengan akhir jumlah rumah tangga menurut sumber air minum (layak) setiap kecamatan ditampilkan tabel berikut. gambaran pelayanan dam ditampilkan pada tabel berikut. tabel jumlah rumah tangga menurut sumber air minum tahun kecamatan rosa 2ukuran menindas merinding ate ewan terlindung terlindung disewa a11 caringin talempong a88 bungbulang mekarmukti pemulihan ani pakenjeng a51 cokelat 9a4 pameungpeuk cikalong cisompet peundeuy singaraja cihurip cikarang banjarwangi kilau 17a5 bayongbong ciledug kesurupan sukaresmi semarang pasirwangi teropong kidul teropong kaler garut kota maharaja sucinaraja a51 pengetikan s5si8 sukawening karangtengah banyuresmi leles leuwigoong cibatu kersamanah sibuk kadungora limbangan selai malangbong ' e total sumber: bidang air bersih distarkim kabupaten garut target kinerja amp kabupaten garut berdasarkan spm dan penetapan target kinerja amp didasarkan pada kesepakatan seluruh pemangku kepentingan kabupaten garut. target kinerja amp ditetapkan dengan mempertimbangkan target spm kabupaten garut dan hasil perhitungan perkiraan target kabupaten garut. target spm air minum dirumuskan untuk skala kabupaten garut, khusus untuk spm air minum, kinerja kabupaten garut minimal naik satu cluster pada tahun contoh: jika cakupan penduduk dengan akses air minum yang layak pada tahun adalah (cluster pelayanan sangat buruk), maka pada minimal mencapai (cluster pelayanan buruk). target amp) kabupaten garut dihitung dengan menjumlahkan proporsi penduduk dengan akses pada tahun terakhir dengan setengah dari proporsi yang akan diturunkan sampai dengan contoh: jika proporsi penduduk dengan akses saat ini adalah maka perkiraan target adalah 55y6) atau .5y6. berdasarkan status kinerja amp tahun maka perkiraan target spm dan target adalah sebagai berikut. tabel cakupan akses air minum yang layak cakupan penduduk yo) dengan akses air minum yang layak tte perkotaan asem |d. perdesaan sit ,87h cakupan penduduk yo) dengan akses sanitasi yang layak mfepeotan |a. perdesaan soket target amp kabupaten garut minimal adalah untuk air minum dan untuk sanitasi. penetapan target minimal ini didasarkan atas kesepakatan kabupaten garut dengan provinsi jawa barat yang telah dituangkan dalam rad provinsi jawa barat tabel tingkat pelayanan dam tahun kabupaten garut status indikasi tk. oa. sesal la err lar 0s1ol sehat total provinsi sumber: dam kab. garut, sampai dengan akhir jumlah rumah tangga berdasarkan jenis sarana sanitasi dasar (layak) setiap kecamatan ditampilkan table berikut. tabel jumlah rumah tangga menurut jenis sarana sanitasi tahun jamban jamban ratan toilet pipa saluran tangki cembung cembung jamban siram pembuangan septik ventilasi segel kompos baik slab ijamtoa mo0| aer mai| aral pee mean mana mana eng aan ena (meta sej sej ten ben ana asep jom masa bae bea aefemma sea jejramsa sej ee| sasa bae bea use sej ass| see maa sejam ap aaaa bel ben bea maka jamban cembung jamban ratan toilet pipa saluran tangki cembung jamban siram pembuangan septik kara segel kompos aja james mena mana maa anas aaa saja ben mea sea spa sejam aer men bae sena era bea mea maka mat san ganjaran see| amen sumber: bidang penyehatan lingkungan dinkes kab. garut tahun hasil telaahan terhadap kebijakan daerah yang berimplikasi pada kebutuhan pelayanan amp visi pembangunan dan pengelolaan amp kabupaten garut adalah lingkungan permukiman yang bersih dan sehat air garut kata sehat lingkungan permukiman mengandung makna terciptanya kondisi lingkungan permukiman yang bersih dan sehat, disertai perubahan perilaku masyarakat arah pola hidup bersih dan sehat. kata sehat air mengandung makna tersedianya air minum dengan kuantitas dan kualitas yang memenuhi standar kesehatan. serta perubahan perilaku masyarakat untuk mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan dan kelestarian sumberdaya alam. untuk merealisasikan visi program pembangunan amp kabupaten garut menjadi kondisi nyata, langkah langkah yang akan ditempuh dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut: meningkatkan pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan permukiman yang kontinyu dan berkualitas. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat mewujudkan kelembagaan pengelola amp yang optimal. memelihara ketersediaan air baku air minum yang berkualitas dan kontinyu bagi masyarakat meningkatkan pemberdayaan masyarakat sektor air minum dan penyehatan lingkungan permukiman dalam rangka pencapaian visi dan misi: menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah pengembangan sistem penyediaan air minum pengembangan data informasi menjamin ketersediaan sumber air baku yang sehat dan lestari pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya penyediaan dan pengelolaan air baku pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan perlindungan dan konservasi sumber daya alam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam menyediakan perangkat peraturan yang mendukung pembangunan dan pengelolaan amp mengembangkan alternatif sumber pendanaan untuk pembangunan amp perkiraan kebutuhan investasi pelayanan amp daerahgsantar antarterdapat berbagai metoda perhitungan untuk memperkirakan kebutuhan investasi amp suatu daerah. dalam hand out ini, metoda perhitungan yang digunakan relative sederhana, yaitu dengan menggunakan biaya per satuan unit (unit cost) tambahan akses sampai dengan mendatang. data data yang diperlukan adalah: data jumlah penduduk tahun dasar perhitungan data jumlah penduduk perkotaan tahun dasar perhitungan (jika data tersedia) data jumlah penduduk perdesaan tahun dasar perhitungan (jika data tersedia) data proyeksi jumlah penduduk pada data proyeksi jumlah penduduk perkotaan pada (jika data tersedia) data proyeksi jumlah penduduk perdesaan pada (jika data tersedia) data proporsi rumah tangga (atau proporsi penduduk) yang telah mengakses air minum dan sanitasi (skala kab kota dan dirinci perkotaan dan perdesaan (jika data akses perkotaan dan perdesaan tersedia) biaya per satuan unit (unit cost) investasi air minum berbasis lembaga (dinas, badan, perusahaan daerah, swasta) biaya per satuan unit (unit cost) investasi air minum berbasis masyarakat (contoh pamsimas) tambahan akses sampai dengan dihitung berdasarkan target kabupaten garuthitungan investasi yang digunakan adalah tabel (untuk air minum) dan tabel (untuk sanitasi) berikut: tabel perkiraan kebutuhan investasi air minum kabupaten garut tambahan akses biaya investasi kebutuhan investasi " imo| indicator saatimiteory lal tulo |. alga www jumlah penduduk bal jee ypp stool kiai dan dna dg bnn bnn bnn jumlah penduduk f3xf1 f2 d2 k2.at dengan akses air k2.b minum layak (jiwa) perkotaan (jiwa)" f3.ax fil.a f2.a kk .200x i2d.a d2.a (pendekatan kelembagaan) jiwa i2.a (pendekatan berbasis h2.ax masyarakat) d.a perdesaan (jiwa)" f3.bfi1.b f2.b kk h2.bx d2.b (pendekatan i2.b kelembagaan) jiwa (pendekatan berbasis masyarakat) cakupan penduduk d2):d1 (d3) ( .5x ,30y6 dengan akses air d3) minum layak yo) drntetanta saman perkotaan yo) dl.a) d3.a) cakupan d2.b):( (d3b) ( ,89y6 perdesaan yo) di1.b) d3.b) catatan jika data jumlah akses air minum perdesaan dan perkotaan tidak tersedia, maka diasumsikan sebaran jumlah akses air minum sama dengan proporsi sebaran penduduk perdesaan dan perkotaan. sebaran penduduk perdesaan:perkotaan garut adalah perkiraan kebutuhan investasi perkotaan menggunakan pendekatan kelembagaan dan berbasis masyarakat. garut, dam akan menambah cakupan sebanyak jiwa sehingga sisanya menggunakan pendekatan berbasis masyarakat. perkiraan kebutuhan investasi perdesaan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat tabel perkiraan kebutuhan investasi sanitasi kabupaten garut amal cammsmom ang omega biaya rp) tambahan akses investasi per saat ini unit rp) ala jojo jaya, joy jumlah penduduk (jiwa) sampo ppl (jiwa) pee (jiwa) jumlah f3xf1 f2 d2 k2.at penduduk k2.b dengan akses sanitasi layak jiwa) perkotaan f3.afi.a f2.a h2.ax (jiwa)" d2.a jiwa i2.a perdesaan f3.bfi1.b f2.b h2.bxx jiwa)" d2.b jiwa i2.b kebutuhan investasi"" biaya rp) tambahan akses investasi per saat ini unit rp) ala wow jaw jajar, jar cakupan d2):(d1) ,21y0 (d3)#( .5x( penduduk d3) dengan akses sanitasi layak yo) cakupan d2.a):( dl.a) (d3.a)#( .5x( yo0 d3.a) perkotaan yo) cakupan d2.b)(d1.b) (d3b) ( .5x( d3.b) perdesaan yo) total investasi air minum dan sanitasi kabupaten garut pada adalah dalam tahun atau per tahun khusus untuk tambahan akses air minum dan sanitasi perdesaan, investasi yang diperlukan adalah dalam tahun atau per tahun dengan rata rata realisasi apbd untuk amp kabupaten garut adalah milyar per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi kabupaten garutpermasalahan dan tantangan permasalahan dan tantangan utama (isu strategis) yang diprioritaskan penanganannya dalam lima tahun depan, karena menentukan tingkat pencapaian target pembangunan amp. isu strategis umumnya memenuhi kriteria sebagai berikut: strategis (berdampak pada tujuan dan target kinerja daerah) signifikan (bersifat vital, fatal, resiko tidak dapat ditunda) daya dorong (mampu mempercepat, memperbesar hasil, menciptakan manfaat baru) dapat dilakukan (dapat dikerjakan oleh sumber daya internal yang dimiliki dikembangkan daerah mengidentifikasi masalah dan tantangan dilakukan dengan meninjau aspek: aspek teknis permasalahan: tingkat kebocoran dam yang relative tinggi, terbatasnya pilihan teknologi yang dapat memanfaatkan sumber air baku: jam operasi pelayanan dinilai kurang, tingginya persentasi saluran pembuangan air limbah yang kondisinya tidak sesuai standar. tantangan: menurunnya debit air sumber sumber utama air baku, kadar zat besi fe) sumber air dam semakin mendekati ambang batas yang disyaratkan, meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum, semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi spal yang sesuai standar. aspek sosial permasalahan: pemahaman masyarakat tentang pubs masih terbatas, abs sungai masih dipandang lumrah oleh sebagian besar masyarakat, pemahaman masyarakat bahwa air bersih haruslah murah bahkan gratis. tantangan: semakin tingginya angka kejadian penyakit akibat air (seperti diare), badan pengelola air minum tingkat masyarakat sulit berkembang karena rendahnya kemauan membayar masyarakat sesuai tarif minimal. aspek lingkungan permasalahan: tingginya proporsi sumber air baku yang telah tercemar, tingginya proporsi kawasan yang mengalami kekeringan, tingginya tingkat pencemaran sungai oleh limbah domestic dan industry. tantangan: semakin menurunnya luas kawasan tangkapan air dengan akan adanya pengembangan kawasan perumahan baru, semakin tingginya pemanfaatan air tanah yang dapat mempercepat penurunan muka air tanah,aspek kelembagaan permasalahan: belum optimalnya kapasitas dam untuk memperluas cakupan pelayanan,khususnya perdesaan, terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk komunikasi, informasi, dan edukasi kie) pubs. tantanginerja amp belum menjadi prioritas dalam pemantauan dan peningkatan kinerja daerah, bpspams desa desa pamsimas belum dipandang sebagai potensi ukm dan penyedia layanan air minum dan sanitasi yang dapat diandalkan. aspek pendanaan permasalahan: alokasi apbd untuk amp masih sangat rendah, masih terbatasnya kepercayaan dunia usaha untuk menanamkan investasi bidang air minum dan sanitasi, sumber sumber pendanaan bidang penyediaan sarana air minum dan sanitasi belum terfokus untuk mempercepat pencapaian target gs. tantangan: kerjasama antar daerah untuk pendanaan amp belum dioptimalkan, dukungan politik anggaran masih belum berpihak pada air minum dan sanitasi. berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan kabupaten garutsbb: kesiapan teknis dan pengelolaan air minum untuk memenuhi target cakupan pelayanan, rendahnya cakupan akses air minum perdesaan,rdesaan, belum memakainya perangkat peraturan daerah yang mendukung pembangunan dan pengelolaan amp. arah kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target mds tujuan dan sasaran pembangunan amp peningkatan kapasitas pelayanan bidang air minum dan sanitasi sampai dengan kabupaten garut bertujuan untuk:adapun sasaran yang ditargetkan tercapai sampai dengan akhir adalah sebagai berikut: meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari yo0 sampai y9pertahanan pencapaian sasaran pembangunan air minum dan sanitasi kabupaten garut ditampilkan table berikut ini. table tujuan dan sasaran pembangunan amp jangka menengah kabupaten garut tahun meningkat meningkatnya cakupan cakupan cakupan akses ail penduduk yang akses air minum yang mengakses air minum yang |layak dan minum yang layak dan berkelanjutan layak dan berkelanjutan dari berkelanjutan menjadi meningkat meningkatnya cakupan cakupan (cakupan akses penduduk yang 8y0 9y0 akses sanitasi yang mengakses sanitasi layak dan sanitasi yang yang layak berkelanjutan layak dan dan dari y60 berkelanjutan berkelanjutan menjadi ,8y0 pengembang pengembangan penambahan kinerja air minum pertahun pengelolaan wilayah sr| sr| air minum perkotaan wilayah perkotaan pengembang cikalong, sibuk untuk air kinerja minum pengelolaan sr| air minum wilayah perkotaan peningkatan cisompet, cakupan cakupan limbangan, pelayanan air pelayanan malangbong, minum air minum selai perkotaan wilayah perkotaan penetapan pertahanan pencapaian sasaran (table atas digunakan sebagai acuan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi.pernyataan tujuan dari kabupaten garut: meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari sampai yonerapkan pilar stem. arah kebijakan dan strategi pencapaian target amp berdasarkan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan amp kabupaten garutenggalakkan program stem bagi desa kawasan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah di bawah rata rata kabupaten garutkebutuhan investasi amp kabupaten garut dalam rangka pencapaian target gs. adapun sisanya y60)berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut, program dan kegiatan prioritas amp kabupaten garut adalah sebagaimana dalam table program dan kegiatan prioritas rad amp hasil perumusan dan kegiatan prioritas rad amp menggunakan hasil perumusan program dan kegiatan prioritas rad amp kabupaten garut. table program prioritas amp kabupaten garut tahun dalam rangka pencapaian target meningkat meningkat cakupan program fasilitasi dan cakupan cakupan| penduduk penemu stimulan air akses air aksesori |yang angan bersih dan minum minum mengakses kinerja sanitasi yang layak yang layak air minum pengelola berbasis dan dan yang layak air masyarakat berlanjut berlanjut| dan minum penyediaan dari berkelanjutan dan air prasarana limbah dan sarana menjadi program air minum kembang bagi nan masyarakat infrastru berpenghasilan tur rendah) pedesaan rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih meningkat meningkat cakupan program penyediaan cakupan cakupan| penduduk pengemban air bersih akses akses yang gan dan sanitasi sanitasi mengakses lingkungan sanitasi yang layak |yang layak sanitasi sehat dasar dan dan yang layak program berbasis berlanjut berlanjut| dan lingkungan masyarakat dari berkelanjutan sehat perumahan penipuan menjadi dan pelatihan stem pengendali dampak pencemaran lingkungan lho pengemban pengemban pertahun program gan kinerja ngan air pengemban pengelolaan minum gan kinerja air minum wilayah pengelolaan wilayah perkotaan air minum perkotaan wilayah perkotaan pengemban cikalong, untuk air| program pembantu gan kinerja sibuk minum pengemban nan ipa pengelolaan gan kinerja cikalong air minum pengelolaan l det wilayah air minum dan perkotaan wilayah pembantu perkotaan nan ipa sibuk l det peningkatan cikarang, cakupan peningkat cakupan kilau, pelayanan pelayanan pasirwangi minum cakupan air minum cokelat, perkotaan pelayanan wilayah cibatu, air perkotaan banyumas minum wilayah perkotaan pemasangan kembang pipa nan artikulasi sarana pendekatan dan akses prasarana pendukung pelayanan air minum perkotaan table matriks program prioritas amp kabupaten garut tahun dalam rangka pencapaian target pelaksana kendi kendi biner sumber skpd program indikator pembiayaan penang kegiatan kinerja biner akhir ung jawab awal angg anggaran anggar anggar angga aran ran juta (juta) juta juta juta) program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah penyediaan cakupan apbd dam prasarana dan akses sarana air minum layanan bagi masyarakat air minum berpenghasilan yang layak rendah pengembangan proporsi dpu teknologi rumah pengolahan air tangga kel minum dan air warga limbah yang mengguna kan air bersih (s0) fasilitasi terlatih desa dpu pembinaan teknik pengolahan air pengelolaan minum air minum perdesaan pengembangan proporsi ikk 3ikk ikk apbd dpu distribusi air rumah minum tangga kel warga yang mengguna kan airjuta juta) juta juta juta) beersinto rehabilitasi pecel jumlah dpu harian sarana sarana dan prasarana air dan bersih prasarana air bersih yang direhabilit asi pengembangan penambah dam kinerja per pengelolaan air tahun minum wilayah perkotaan pengembangan penambah dam kinerja per pengelolaan air tahun minum wilayah perkotaan peningkatan cakupan dam cakupan pelayanan air minum wilayah perkotaan pembangunan pembantu unit unit unit unit unit apbd, dam sarana dan nan spam abdi, prasarana ikkapbd, dpu sarana dan tambahan abdi, prasarana air desa apbn bersih perdesaan dengan sarana(juta juta) juta juta juta) dan prasarana air bersih memadai rehabilitasi pecel jumlah pkt pkt pkt pkt pkt apbd, dpu harian sarana sarana abdi, dan prasarana air dan apbn bersih perdesaan prasarana air bersih perdesaan yang direhab iabatmemmama sehat perumahan penyediaan sarana cakupan desa desa apbd, air bersih dan akses desa desa desa desa apbn sanitasi dasar layanan terutama bagi air minum masyarakat miskin dan sanitasi ang layak pengendalian cakupan apbd, dpu dampak resiko akses lokasi abdi, pencemaran sarana apbn lingkungan sanitasi ang layak cc. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemantauan dan evaluasi program percepatan pencapaian target amp (7c gs) pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (stakeholders) kabupaten garut. pemantauan dan evaluasi program percepatan pencapaian target millenium development goals mdg's) kabupaten garut. pada lembaga pemerintah daermdg's kabupaten garut.arut.mdg's kabupaten garut, tim teknis kabupaten garut,gs.garut melakukan pemantauan dan evaluasi programformulir pemantauan dan evaluasi rad amp formulir pemantauan dan evaluasi rad amp adalah sebagaimana tabel berikut ini: tabel evaluasi hasil rad amp kabupaten garut sasaran india sinta target target rad tahun ke realisasi capaian tahun ke rasio capaian pada tahun ke amp keesiatanl,.tor awal acak tahun kai pms kinerja perencana perencanaan isla isi is) (elrelere error (re |r(re(x(ree(re|e (re (re(else (area (re else |re ben ben ben ben titi teliti teitaitaitit lili rata rata capaian kinerja) sell predikat rivera aan uas catatan: kinerja, anggaran mengetahui menyetujui kenanaanaaanananana, banggai less osn nana nusa sesanansanenn nanang banggai asas ena conan tanah senenanannnnnennannanag banggai sasa nana sarana pokja amp ttk kepala bappeda bupati walikota kab kota were anna kab kota .ooooooorroeo1onsenesens01sans1see kab kota .cbooo#c#oocoooorocoyo.co. penutuparutgarutpada akhir dokumen rad amp kabupaten garut ini dapat diperoleh beberapa point yang menunjukkan adanya proses peningkatan terhadap pelayanan akses air bersih dan sanitasi. kondisi ini sangat didukung oleh besarnya komitmen pemerintah daerah kabupaten garut dalam permasalahan amp. dukungan pemerintah daerah adalah berupa besaran alokasi dana serta kebijakan yang mendukung dalam pencapaian pelayanan amp. beberapa kondisi yang dapat disimpulkan terkait upaya pemerintah daerah dalam percepatan pencapaian pelayanan akses amp adalah: penetapan komitmen daerah untuk meningkatkan target peningkatan pelayanan amp melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah rpm renstra) selama lima tahun. target peningkatan akses air bersih dari tahun sebesar ditargetkan akan ada peningkatan sebesar hingga tahun menjadi untuk pelayanan sanitasi (jamban) keluarga dari tahun sebesar ditargetkan pada tahun menjadi peningkatan alokasi pendanaan apbd untuk program dan kegiatan amp seperti yang tercantum dalam lampiran dokumen rad amp ini sebesar rata rata per tahun besarnya dukungan dan partisipasi pemerintah daerah dalam program program nasional seperti pamsimas, animasi,dll dengan adanya pendanaan untuk kegiatan replikasi. replikasi desa pamsimas dan alokasi ketersediaan anggaran dana apbd hingga tahun sebesar tren prosentase alokasi dana amp dalam apbd adalah sebagai berikut realisasi anggaran amp dalam apbd jumlah voted both jumlah mathdl thd jumlah thd jumlah thd thd thd pendanaan total pendanaan total pendanaan total apbd pendanaan total apbd amp apbd apbd amp apbd apbd amp apbd amp apbd dalam upaya pemeliharaan dan pengelolaan lebih lanjut terhadap bangunan fisik spam yang sudah terbangun pemda kabupaten garut melalui pertemuan koordinasi antar spam telah menginisiasi adanya rancangan rencana kerja penguatan keberlanjutan spam perdesaan dengan wadah asosiasi spam kabupaten garut menggandakan kegiatan yang akan dilaksanakan tingkat desa kel dan tingkat kabupaten dengan persetujuan dari tim koordinasi kabupaten dan dukungan pembinaan dari skpd mitra utama asosiasi spam. beberapa point yang telah disepakati tingkat asosiasi dan pemda dalam rangka keberlanjutan pengelolaan aset spam ini adalah disepakati asosiasi adalah mitra pemda dalam pembinaan para pengelola spam perdesaan, disepakati skpd mitra utama asosiasi spam perdesaan, pendampingan kader amp adalah tugas bpmf dan kasi pmd kecamatan, disepakati bahwa semua skpd dalam lingkup kabupaten garut adalah mitra asosiasi spam, finalisasi draft bupati walikota yang memuat rencana tindak penguatan keberlanjutan spam perdesaan dan penetapan skpd mitra utama asosiasi spam perdesaan. berikut adalah rencana kegiatan bersama dalam penguatan spam melalui wadah asosiasi kabupaten garut berdasarkan isu isu strategis yang terjadi pasca pekerjaan konstruksi spam pedesaan. time line rencana kegiatan kegiatan mgg agenda out put kegiatan target peserta feb penyelesaian prioritas alokasi pertemuan anggota dinkes masalah program dan koordinasi asosiasi, tentang kegiatan kar monitoring dan kepala desa, rendahnya evaluasi stem kader amp, cakupan kepada spam kepemilikan lokasi desa sarana sanitasi direkomendasikan dasar (jamban oleh asosiasi. keluarga sehat, kesepakatan spal sederhana memuat lokasi sehat,dsb) desa yang akan menjadi sasaran prioritas program mar i iv penguatan internalisasi dan pertemuan anggota dinkes kapasitas sinergitas peran koordinasi asosiasi, kader kpm kader amp dalam monitoring dan kader amp, tentang amp updating data evaluasi stem kepala desa, desa sanitasi amp) penipuan cats spam bersama dengan tenaga sanitation puskesmas kesepakatan dinkes untuk menjadi mitra mgg agenda out put kegiatan target peserta utama dalam upaya penguatan kapasitas kader amp dengan melibatkan kader amp dalam kegiatan terkait penyuluhan dan pelatihan cats apr i iv penyelesaian kesepakatan kunjungan anggota dinkes masalah dukungan dinkes lapangan asosiasi, kualitas air terhadap pertemuan kader amp, yang belum konsultasi kepala desa layak konsumsi rencana pertemuan spam pelaksanaan koordinasi pemeriksaan tim pokja kualitas air amp terhadap unit spam yang bermasalah memprioritaskan lokasi program wash terkait pubs dan pencapaian odf dialokasikan kepada desa sasaran pamsimas mei i iv penyelesaian fasilitasi dalam upaya fgd dengan anggota bmpd masalah iuran penanganan masalah kelompok asosiasi, tim yang tidak sbb: sasaran kepala desa, pembina berjalan pertemuan staf biro spam penetapan koordinasi hukum peraturan desa pertemuan tentang konsultasi setda, penyelenggaraan spam spam desa (hak, kewajiban dan sanksi jun ii iv sosialisasi pemahaman pertemuan anggota bmpd peraturan desa masyarakat desa dengan asosiasi, tentang terhadap peraturan masyarakat kepala desa, penyelenggaraan yang ditetapkan penyuluhan masyarakat spam desa komitmen kelompok kepada sasaran terhadap kelompok esa, pelaksanaan sasaran spam peraturan yang ditetapkan jul pengembangan advokasi terhadap pertemuan bappeda dan perluasan penambahan dana konsultasi distarkim jangan pengembangan cakupan infrastruktur jaringan pertemuan layanan spam dinas koordinasi spam dengan cara merekomendasikan kegiatan yang berpeluang untuk memberikan tambahan dana seperti csr kepada lokasi desa pamsimas kesepakatan implementasi kegiatan pengembangan infrastruktur jaringan spam agt i iv penekanan fasilitasi dukungan survey identifikasi anggota distarkim angka terhadap permasalahan asosiasi, bappeda kebocoran air penyusunan desa lokasi kepala desa, pada jaringan dokumen teknis masyarakat spam yang memuat upaya pertemuan desa koordinasi dan revitalisasi konsultasi teknis spam jaringan pipa pemeliharaan dan pemantauan fungsi jaringan pipa pemeliharaan mgg agenda out put kegiatan target peserta terhadap bangunan spam dan perlindungan mata air dokumen usulan program dalam musrenbang sept i iv penyelesaian advokasi terhadap pertemuan anggota bappeda masalah tarif penyelesaian masalah mediasi asosiasi, distarkim dasar dengan penetapan tarif dasar penyelesaian kepala desa, tim dam air melalui masalah tarif masyarakat pembina dasar air spam penandatangan pertemuan desa, dam, kesepakatan yang koordinasi spam memuat kesesuaian tarif dasar air pembebasan terhadap biaya sewa water meter induk pemutihan beban tunggakan hutang rekening air periode sebelumnya oktmasyarakat nana carakanovakan lokasi masyarakatdes i iv penyelesaian fasilitasi dalam upaya pertemuan anggota bmpd masalah penetapan kebijakan mediasi asosiasi, tim menurunnya yang memuat kepala desa, pembina kinerja bps pertemuan masyarakat spam strategi tahapan koordinasi eni esa, kegiatan revitalisasi kelembagaan bps pertemuan spam strategi optimalisasi pembekalan kinerja bps teknis strategi administrasi peningkatan sdm bps evaluasi komitmen bersama kunjungan anggota bmpd program kerja thd: lapangan asosiasi, tim spam kepala desa, pembina penilaian terhadap pertemuan masyarakat spam pencapaian target koordinasi kinerja spam desa, musyawarah spam mgg agenda out put kegiatan target peserta program bersama kegiatan prioritas pada tahun berikutnya kepastian kecukupan alokasi anggaran program dan kegiatan prioritas program kegiatan prioritas yang akan diakomodasi dalam agenda kerja tahun berikutnyakabupaten garutgarut sampai dengan mendatang.garut menuju sasaran yang disepakati selama lampiran rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten garut tahun kebijakan sumber smoriras | monitor over surat )o) omarcencarman oo) ancaman (o oo0.0o0s7) npan peta uemura program kegiatan j2o1a loo lela isi |jao|lar ja2 jastahun ' | indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan danperdesaan) proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar (perkotaan danperdesaan) program pengembangan kinerja pengelolaan air minum danairlimbah penyediaan cakupan akses layanan air prasarana dan minum yang layak sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah pengembangan proporsi rumah teknologi tangga keluarga yang pengolahan air menggunakan air bersih minum dan air yo) limbah fasilitasi pelatihnya pengelolaan air desa apbd pembinaan teknik minum perdesaan pengolahan air minum pengembangan proporsi rumah ikk apbd pu, distribusi air tangga keluarga yang dam minum menggunakan air bersih fo) rehabilitasi pembeli jumlah sarana dan harian sarana dan prasarana air bersih yang prasarana air bersih direhabilitasi peningkatan cakupan |e6.o5 yep kebijakan sumber commas motor outer dapat|)o ) carm acca ran re. oo00002)) nona |max exeres program kegiatan f201s left isi faolarn ja2 jas |aa jae cakupan pelayanan air minum wilayah perkotaan pembangunan pembangunan spam ikk spam spam| spam| spam apbd, dam sarana dan spam spam abdi, prasaranatambahan desa y69 ,10y6 apbd, sarana dan dengan sarana dan apbn prasarana air bersih prasarana air bersih perdesaan memadai rehabilitasi pembeli jumlah sarana dan pkt pkt pkt| pkt apbd harian sarana dan prasarana air bersih prasarana air bersih perdesaan yang direhab perdesaan program lingkungan sehat perumahan penyediaan sarana cakupan akses layanan air apbd, air bersih dan minum dan sanitasi yang desa apbn sanitasi dasar layak terutama bagi masyarakat miskin pengendalian cakupan akses sarana 54y6 60y6 apbd, dampak resiko sanitasi yang layak apbn pencemaran lingkungan lampiran rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten garut tahun lebih sumber target capaian anggaran rp. prioritas indikator output capaian s5) pendana pelak program s (perkotaan dan perdesaan) proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar (perkotaan dan perdesaan) nan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah permukiman cakupan rumah cakupan masyarakat menggunakan air apbd bersih (a) cakupan menggunakan jamban apbd keluarga kakus (k) cakupan membuang sampah pada apbd tempatnya (s) cakupan penggunaan pembuangan air limbah memenuhi apbd syarat (a) desa yang desa yang melaksanakan stop apbd bab han limbah medis aw. sarana kesehatan yang melaksanakan apbd limbah medis umum puskesmas yang melaksanakan faktor resiko apbd lingkungan pengendalian kualitas lingkungan ttu i dan tpm institusi yang dibina kesehatan apbd lingkungannya cakupan ttu yang cakupan tpm yang bupati garut ttd rudy gunaw.dilakukan perubahan terhadapabupatenbeberapa ketentuan dalam, diubah sebagai berikut lampiran format neraca skpd dan format neraca pemerintah kabupaten kepulauan sangihe diubah sehingga berbunyi sebagai berikut format neraca skpd .o per desember 20x1 dan 20x0 aset aset lancar kas bendahara pengeluaran kas bendahara penerimaan piutang pajak piutang retribusi piutang lain lain penyisihan piutang tidak tertatih persediaan jumlah aset lancar s d baloakumulasi penyusutan konstruksi dalam pengerjaan jumlah aset tetap s dutang jangka pendek lainnya jumlah kewajiban jangka pendek s d jumlah kewajiban ekuitas dana ekuitas dana lancar sisa lebih pembiayaan anggaran( s d jumlah ekuitas dana jumlah kewajiban dan ekuitas dana tahuna, desember kepala skpd . format neraca pemerintah kabupaten kepulauan sangihe lain penyisihan piutang tidak tertatih persediaan jumlah aset lancar s d investasi jangka panjang investasi non permanen dana bergulir investasi non permanen lainnya jumlah investasi non permanen s d investasi permanen penyertaan modal modal pemerintbeam pengadaan on nomor manyesbemdatm aset tetap mmm diinvestasikan dalam aset lainnya dana harus disediakan utk pmb.jumlah ekuitas dana cadangan| jumlah ekuitas dana jumlah kewajiban dan ekuitas dana lampiran xiii diubah keseluruhan sehingga lampiran xiii, berbunynovember bupati kepulauan sangihe, hirobhmus kompas makagansa diundangkan tahuna pada tanggal, novxiii peraturan bupati kepulauan sangihe nomor tahun tanggal tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten kepulauan sangiheakrual"daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. definisi istilah istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini denganccdana bergulir adalah dana yang disalurkan pemerintah daerah melalui dinas teknis kepada koperasi ukm untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi rakyat. klasifikasi investasi investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar. investasi jangka panjang. investasi jangka pendek merupakan kelompok'c.surat"a.. investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bia'akan menanggung risiko yang mungkin timbul. kriteria pengakuan investasi sebagaimana disebutkan diataspenilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu aa. metode biaya, dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya tag. ccpenyajian dana bergulirinvestasi non permanen dana bergulir dicatat sebagai penerimaan pembiayaketatausahaan dana bergulir dinas teknis menatausahakan pengembalian dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule), aging schedule dana bergulir digolongkan menjadi dana bergulir yang dapat ditagih lancar), dana bergulir diragukan dapat ditagih: dana bergulir tidak dapat ditagih( macet). penggal. penggolongan atas dana bergulir dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dana bergulir yang dapat ditagih lancar), apabila dilakukan pengembalian penyetoran sampai dengan tanggal jatuh tempo bulanan yang ditetapkan, dana bergulir diragukan dapat ditagih, apabila dalam jangka waktu (satu) bulan sampai dengan (dua puluh tiga) bulan telah menunggak pengembalian penyetoran setiap bulannya: dana bergulir tidak dapat ditagih macet), apabila dalam jangka waktu (dua) tahun atau (dua puluh empat) bulan telah menunggu pengembalian penyetoran setiap bulannya. penghapusan dana bergulir dana bergulir dapat dihapus jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak dapat tertatih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku,a0.formasi lain tentang dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam catatan tan atas laporan keuangan kl) antara lainupati kepulauan sangihe, mana mengangkerjaan umukerjaan umumkerjaan umumlolaan jemembembatan: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pengelolaan jembembatan, menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakdibidang jembatembatan kabupaten desa dan jembatan kota: menyiapkan bahan untuk penetapan status jembatan kabupaten desa dan jembatan kota, menyiapkan bahan untuk menyusun perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jembatan kabupaten desa dan jembatembatan kabupaten desa dan jembatembatan, ruang milik jembatan, dan ruang pengawasan jembatan, menyiapkan bahan untuk pengembangan teknologi terapan dibidang jembatan untuk jembatan kabupaten desa dan jembatan kota: menyiapkan bahan usulan anggaran pembiayaan pembangunan jembatan kabupaten desa dan jembatembatan kabupaten desa dan jembatan kota, menyiapkan bahan untuk pengoperasian dan pemeliharaan jembatan kabupaten desa dan jembatan kota, oo. menyiapkan bahan untuk pengembangan dan pengelolaan manajemen jembatan kabupaten desa dan jembatan kota, menyiapkan bahan untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan kabupaten desa dan jembatan kota, menyiapkan bahan untuk pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jembatan kabupaten desa dan jembatembperalperalperalatan, cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pengelolaan peralpengelolaan peralatan yang meliputi: menyiapkan bahan untuk penyusunan dan analisa kebutuhan peralatan termasuk alat alat berat, menyiapkan bahan untuk pemutakhiran program dan estimasi biaya pemeliharaan peralatan dan perbekalan, menyiapkan bahan untuk pemeliharaan dan pengawasan peralatan, perbekalan dan mengolah tata usaha perbekalan, menyiapkan bahan untuk mengatur pemakaian peralatan dan menyusun inventarisasi secara berkala tentang keadaan peralatan dan perbekalan serta penggunaannyaperalaiririran, cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang pengairanmerumuskan kebijakan operasional dibidang sarana teknis pengairan: merumuskan kebijakan operasional dibidang sarana teknis irigasi, merumuskan kebijakan operasional dibidang tata guna air dan irigasi: monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan bidang bidang pengairan, yang meliputi urusan sarana teknis pengairan, sarana teknis irigasi, tata guna air danpengaisarana teknis pengaipengairan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan sarana teknis pengairsarana teknis pengairan, menyiapkan bahan untukn air tanah, menyiapkan bahan untuknyiapkan bahan untuk pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air, menyiapkan bahan untuk konservasi dan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai serta pengendalian daya rusak air, menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air,pengaiteknis irigirigasi, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan sarana teknis irigasarana teknis irigasi: menyiapkan bahan untukuntuk operasi pelaksanaanuntuk operasi pelaksanaan, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai, menyiapkan bahan untuk:guna air danata guna air dan irigguna air dan irigasi, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan tata guna air dan irigasata guna air dan irigasi, menyiapkan bahan untuk penetapan rencana dan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai: menyiapkan bahan untuk penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, menyiapkan bahan untuk pembentukan wadah koordinasi sumber daya air dan komisi irigasi tingkat kabupaten dan atau pada wilayah sungai, menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan bidang tata guna air dan irigcipta karcipta karcipta karya: melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang cipta kardan jasa konstruksi: merumuskan kebijakan operasional dibidang penataan pemukiman: merumuskan kebijakan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kawasan siap bangun kasih) atau lingkungan siap bangun fisika) wilayah kabupaten kutai kartanegara, merumuskan kebijakan penetapan peraturan daerah spk kasih dan fisika wilayah kabupaten, merumuskan kebijakan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh nelayan wilayah kabupaten: merumuskan kebijakan operasional dibidang penataan bangunan gedung dan lingkungan,rumuskan kebijakan penyelenggaraan imb gedung dan pendataan bangunan gedung:rumuskan kebijakan penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan rtl), oo. merumuskan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat, merumuskan kebijrumuskan kebijakebijrumuskan kebijakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung, merumuskan kebijuu. merumuskan kebijakrumuskan kebijakan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen serta penyelesaian masalah merasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir wilayah kabupaten dan koordinasi dengan daerah sekitarnya, merumuskan kebijakan penyusunan rencana induk dan penyelenggaraan pembangunan serta pemeliharaan drainase: merumuskan kebijakan: monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan bidang cipta karya, yang meliputi urusan penataan pemukiman, penataan bangunan gedung dan lingkungan, dan jasa konstrukpemukimpemukimmukiman, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi penataan pemukimataan pemukiman: menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi spk dan kawasan siap bangun kasih) atau lingkungan siap bangun fisika): menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh nelayan, menyiapkan bahan untuk pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan spk: menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah rp4d kabupaten): menyiapkan bahan untuk pembinaan teknis penyusunan rp4d: menyiapkan bahan untukmonitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaanterpaduan prasarana kawasan, menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pengendalian dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan, oo.ngendalianataan pemukimbangunan gedung dan lingkubangunan gedung dbangunan gedung dan lingkungan, cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan penataan bangunan gedung dan lingkungataan bangunan gedung dan lingkungan: menyiapkan bahan untuknyiapkan bahan untuknyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan imb gedung dan pendataan bangunan gedung, menyiapkan bahan untukuntuk merumuskan kebijakan penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan rtl) menyiapkan bahan untuk pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya: menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat, menyiapkan bahan untuk pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah: menyiapkan bahan untukiapkan bahan untukoo. menyiapkan bahan untuk pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung: menyiapkan bahan untukuntuknyiapkan bahan untukss. menyiapkan bahan untukiapkan bahan untuk penyusunan rencana induk dan penyelenggaraan pembangunan serta pemeliharaan drainase, uu. menyiapkan bahan untuk, menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan penataan bangunan gedung djasa konstrukjasa konstrjasa konstruksi: melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan seksi jasa konstrukan pembinaan dibidang jasa konstruksi yang telah ditetapkan: menyiapkan bahan untuk pengembangan sistem informasi jasa konstruksi: menyiapkan bahan untuk penelitian dan pengembangan jasa konstruksi: menyiapkan bahan untuk pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi: menyiapkan bahan untuk peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi: menyiapkan bahan untuk melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, menyiapkan bahan untuk penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi: menyiapkan bahan untuk pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi: menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan bidang jasa konstruksumahan formal dan swaumahan formal dan swaumahan formal dan swadaya, cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang perumahan formal dan swarumuskan kebijakan operasional dibidang pembangunan perumahan baru, merumuskan kebijakan operasional dibidang pemanfaatan perumahan: merumuskan kebijakan operasional dibidang perbaikan dan pemeliharaan perumahan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusanperumahan baruangunan perumahan baruperumahan baru, cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pembangunan perumahan barubangunan perumahan baru, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kutai kartanegara, dinas pekerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kabupaten kutai kartanegara: kepala dinas adalah pejabat yang memimpin dinas pekerjaan umum, sekretaris adalah pejabat yang memimpin kesekretariatan pada dinas pekerjaan umum, kepala bidang adalah pejabat yang memimpin bidang pada dinas pekerjaan umum, kepala sub bagian adalah pejabat yang memimpin sub bagian pada sekretariat dinas pekerjaan umum, kepala seksi adalah pejabat yang memimpin seksi pada dinas pekerjaan umumsanaan teknis operasional dibidang pekerjaan umum, pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang pekerjaan umumpekerjaan umum. memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan serta peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang undangan bidang perumahan:rumahan: melaksanakan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan, melaksanakan pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai teknik pembangunan serta melaksanakan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan: menyiapkan bahan untuk memfasilitasi pelaksanaan percepatan dan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan psu yang berdampak lokal, melaksanak:: melaksanak: oo. melaksanakanmelaksanakan pengkajian peraturan daerah dan sosialisasi kebijakan strategi, program serta spm pembangunan perumahan swadaya: menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pembangunan perumahan barperumahan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pemanfaatan perumahanfaatan perumahan: memberimembentuk kelembagaan perumahan dan mengelola psu bantuan pusat: menyiapkan bahan untuk menyusulaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rumus, melaksanakan pembinaan, kerjasama derah: menyiapkan bahan untuk menyusun pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan psu serta melaksanakan hasil sosialisasi: il. menyiapkan bahan untuk merumuskan, mengkoordinasikan dan memiapkan bahan untuk merumuskan dan menyusun ipjp dan rpm serta spm pembangunan perumahan swadaya dan perumahan manfaatan perumahbaikan dan pemeliharaaikan dan pemelihaikan dan pemeliharaan: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan perbaikan dan pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan serta strategi pemugaran, perbaikan, perluasan dan pemeliharaan perumahan: melaksanakan spo baku penanganan pengungsi akibat bencana, melaksanakan spm perumahan dan psu pesisir dan pantai serta pulau kecil, menyiapkan bahan untuk penetapan harga sewa rumah dan atau penerima bantuan perumahan, melaksanakan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se kabupaten, menyiapkan bahan untuk koordinasi, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pendukung, pendataan dan peningkatan kapasitas pelaku pemugaran, perbaikan, perluasan dan pemeliharaan perumahan, menyiapkan bahan untuk sosialisasi kebijakan strategi, program pemugaran, perbaikan, perluasan dan pemeliharaan perumahan: pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pemugaran, perbaikan, perluasan dan pemeliharabidang perbaikan dan pemeliharaanmberdayaan masyarakat perummasyarakat perumerdayaan masyarakat perumahan, cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang pemberdayaan masyarakat perumah: merumuskan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan hukum dan pertanahan, merumuskan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan teknologi dan industri: merumuskan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan masyarakat perumahan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan masyarakat perumahan, yang meliputi urusanhukum dan pertanhukum dan pertanhukum dan pertanahan: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pemberdayaan hukum dan pertanhukum dan pertanahan, menyiapkan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang undangan bidang pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan dan pemeliharaan perumahan: menyiapkan bahan untuk kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang undangan terkait dibidaenyiapkan baha: menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan dan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan, menyiapkan bahan untuk pelaksanaan dan sosialisasi spm penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan: menyiapkan bahan untuk fasilitasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalinyiapkan bahan untuk fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunhukum dan pertanknologi dan industknologi dan industrknologi dan industri, cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pemberdayaan teknologi dan industrteknologi dan industri: menyiapkan bahan untukteknologi danrumahanmasyarakatrumahan, cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pemberdayaan masyarakat perummasyarakat perumahan: menyiapkan bahan untuk koordinasiningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dbagian kedelapan bidang penataan ruang wilayruang wilayahataan ruang wilayah, cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang penataan ruang wilayaherumuskan kebijakan operasional dibidang perencanaan tata ruang, merumuskan kebijakan operasional dibidang pemanfaatan ruang: merumuskan kebijakan operasional dibidang pengendalian pemanfaatan ruang: monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan bidang penataan ruang wilayah, yang meliputi urusan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatantatatatacc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan perencanaan tataencanaan tataetapan kawasan strategis dan kriteria penentuan serta perubahan fungsi ruang kawasan lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang: menyiapkan bahan untuk sosialisasi spk dan spm bidang penataan ruang, menyiapkan bahan untuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengembangan: menyiapkan bahan untuk pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat, menyiapkan bahan untuk penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten rtrw): menyiapkan bahan untuk penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten: menyiapkan bahan untuk penetapan rencana detail tata ruang untuk rtrw, menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan perencanaan tataruang, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pemanfaatanmanfaatanyusunan program dan anggaran kabupaten dibidang penataan ruang: menyiapkan bahan untuk pemanfaatan spk bidang penataan ruang dan kawasan strategis, menyiapkan bahan untuk pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari rtrw: menyiapkan bahan untuk pemanfaatan investasi kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, menyiapkan bahan untuk pemanfaatan spm dibidang penataan ruang, menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan strategis merasionalisasi rtrw dan rencana tata ruang kawasan strategis, menyiapkan bahan untuknyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis, menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan ruangmanfaatan ruang: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pengendalian pemanfaatan ruangndalian pemanfaatan ruang: menyiapkan bahan untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, menyiapkan bahan untuk pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis: menyiapkan bahan untuk penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, menyiapkan bahan untuk pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rtrw, menyiapkan bahan untuk pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rtrw, menyiapkan bahan untuk pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang, menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pengendalian pemanfaatan rubina marga, membawahi seksi pengelolaan jalan, seksi pengelolaan jembatan, seksi pengelolaan peralatan. bidang pengairan, membawahi seksi sarana teknis pengairan: seksi sarana teknis irigasi: seksi tata guna air dan irigasi. bidang cipta karya, membawahi seksi penataan pemukiman,hi seksi pembangunan perumahan baru: seksi pemanfaatan perumahan: seksi perbaikan dan pemeliharaan perumahan. bidang pemberdayaan masyarakat perumahan, membawahi seksi pemberdayaan hukum dan pertanahan:hi seksi bidang perencanaan tata ruang, seksi pemanfaatan ruang: seksi pengendalian pemanfaatan ruang. ekerjaan umumkerjaan umum: melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang pekerjaan umumkerjaan umumkerjaan umum,,i. merumuskan kebijakan operasional dijasa konstruksi, merumuskan kebijakan operasional dibidang perumahan formal dan swadaya, yang meliputi urusan bidang pembangunan perumahan baru, pemanfaatan perumahan, perbaikan dan pemeliharaan perumahan, dan pemberdayaan masyarakat perumahanonitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik dan kebijakan operasional dibidangkerjaan umumkerjaan umumkerjaan umumkerjaan umumkerjaan umum, melakukan urusan kerumahtanggaan,kerjaan umumkerjaan umumkerjaan umumkerjaan umumkerjaan umum: menghimpun usulan rka dpa unit kerja internal dinas pekerjaan umumkerjaan umum: melaksanakan verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran dinas pekerjaan umum, membuat laporan keuangan dinas pekerjaan umum: mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rka dpa unit kerja internal dinas pekerjaan umumkerjaan umumkerjaan umum, menyiapkan daftar hadir harian dinas pekerjaan umumkerjaan umum:na marbina margcc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok bidang bina marelolaan jalan, yang meliputi urusan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengusahaan serta pengawasan jalan kabupaten: merumuskan kebijakan operasional dibidang pengelolaan jembatan, yang meliputi urusan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengusahaan serta pengawasan jembatan kabupaten, merumuskan kebijakan operasional dibidang pengelolaan peralatan, yang meliputi urusan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan bidang bina marga, yang meliputi urusan pengelolaan jalan, pengelolaan jembatan dan pengelolaan peraljalalalan: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pengelolaan jalalan, menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan operasionalalan kabupaten desa dan jalan kota: menyiapkan bahan untuk penetapan status jalan kabupaten desa dan jalan kota, menyiapkan bahan untuk menyusun perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten desa dan jalalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan: menyiapkan bahan untuk pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan kabupaten desa dan jalan kota, menyiapkan bahan usulan anggaran pembiayaan pembangunan jalan kabupaten desa dan jaliapkan bahan untuk pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten desa dan jalan kota, oo. menyiapkan bahan untuk pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota: menyiapkan bahan untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten desa dan jalan kota, menyiapkan bahan untuk pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten desa dan jalalkartanegarakartanegara dimaksudstaf adc ruang2: ruang tamu ruang staf adc ruang toilet m2. ruangan kantor pejabat eselon illa terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal ruang kerja m2: ruang rapat ruang tamu ruangan kantor pejabat eselon ill.b terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal ruang kerja ruang rapat m2.m2. ruang rapat m2. ruang tamu m2. ruangan kantor pejabat eselon dengan ukuran ruang kerja maksimal20cm, model type antik atau menyesuaikan, bahan kayu, (satu) unit, peta wilayah, (satu) unit,mili, (satu) unit, pendingin ruangan (, kulkas dan dispenser air minum, masing masing (satu) unit: xx. cermin gantung, (satu) unit: papan struktur organisasi, (satu) unit:itype kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan: type roda, hidrolik:yang dipasang setinggi cm, terdiri dari papan selebar danampai buah pada ketinggian antara sampai dengansatu) set, dengan spesifikasi ukuran oo. peta wilayah (unit) unit'intercom (satu) unit: mesin facsimile (satu) unit: pendingin ruangan ac) sesuai kebutuhan ruangan, uu. kulkas atau dispenser air minum, (satu) unit: xx.bitype roda, hidrolik: bahan rangka besi atau menyesuaikan, warna coklatss. jam dinding (satu) unnam dprd, terdiri dariil1isekretaris daerah, terdiri dariiasisten sekretarispada dilakukan untukoo. bel (satu) unit. lemari (satu) unit1 (satu) unit, lemariiii.acc.televisi (satu) unit perlengkapan ruangan kantor pejabat eselon iii.b. rumah dinas rumah jabatan rumah jabatan untuk bupati, dengan ukuran maksimal luas bangunan m2: luas tanah dan cc. luas pendopo m?. rumah jabatan untuk wakil bupati, dengan ukuran maksimal luas bangunan m2: luas tanah dan luas pendopo m2. rumah jabatan untuk ketua dprd, dengan ukuran maksimal luas bangunan m2: luas tanah m2. rumah jabatan untuk wakil ketua dprd, dengan ukuran maksimal luas bangunan m2: luas tanah m2. rumah jabatan untuk sekretaris daerah, dengan ukuran maksimal2: luas tanah mp. rumah instansi rumah dinas untuk pejabat eselon iv2. rumah instansi rumah dinas untuk staf, dengan ukuran maksimal luas bangunan m2: luas tanah m2. iv. kendaraan dinas kendaraan perorangan dinas jenis kapasitas (satu) unit bupati (satu) unit wakil buat (satu) unit aki atipj. bupati kutai kartanegara, sulaiman galurpadruangan kantor dan perlengkapan kantor ruangan kantor, meliputi ruang kerja, ruang tamu, ruang staf adc,: oo. ruang baca perpustakaan, ruang poliklinik: ruang laboratorium: ruang penyajian data:, meliputi perabot kantor: alat alat bermesin, cc. alat tulis kantor, papan informasi,pimpinan dprdbagian kedua rumah dinas rumah dinas,,bagian ketiga kendaraan dinas kendaraan dinas,mesin fauntuk barang barang yang sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini dan melebihi dari standar sebagaimana dimaksud pada dimanfaatkan sebaik baiknya tanpa harus meru.a.p.isasi sarana dan prasarana kerja pemerintah kabupaten kutai kartanegara. i.2: ruang tunggu ruang staf adc ruang istirahat: ruang tamu ruang rapat ruang tunggu ruang staf adc ruang istirahat mz: ruang kamar mandi toilet m2. ruangan kantor asisten sekretaris daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal ruang kerja m2: ruang rapat m2: ruang tamu |
provinsi riau peraturan daerah kabupaten siak nomor tahun tentang tata cara pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat kampung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati siak, menimbang bahwa perangkat kampung adalah sekretaris kampung, dan perangkat kampung lainnya yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah kampung yang terdiri dari sekretariat kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, bahwa perangkat kampung bertugas membantu penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan dalam melaksanakan tugasnya perangkat kampung bertanggungjawab kepadabab disah4 noref peraturan daerah kabupaten siak provinsi riau: .cakkerani, dan perangkat kampung lainnya yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahpengisian perangkat kampung lainnya adalah proses mengisi perangkat kampung yang dilaksanakan dengan cara pengangkatan. pengangkatan adalah proses pengisian perangkat kampung lainnya yang dilaksanakan melalui ujian penyaringan. penjaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi. penyaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi, kemampuan dan kepemimpinan oleh panitia pengangkatan perangkat kampung lainnya. bakal calon adalah warga masyarakat kampung setempat yang mendaftarkan diri sebagai calon perangkat kampung lainnya. calon adalah bakal calon perangkat kampung lainnya yang telah lulus administrasi. calon terpilih adalah calon perangkat kampung lainnya yang telah diangkat oleh penghulu sebagai perangkat kampung lainnya. penjabat perangkat kampung lainnya adalah seorang pejabat yang diangkat oleh penghulu untuk melaksanakan hak dan kewajiban perangkat kampung lainnya dalam kurun waktu tertentu. bab perangkat kampung bagian kesatu perangkat kampung perangkat kampung terdiri dari kerajinan perangkat kampung lainnya. perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sekretariat kampung, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada diangkat oleh penghulu. perangkat kampung lainnya bertugas membantu penghulu dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. perangkat kampung lainnya dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada penghulu. jumlah perangkat kampung lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. kerani sebagaimana dimaksud dalam berasal dari masyarakat setempat yang memenuhidan memahami sosial budaya masyarakat setempat. kerani sebagaimana dimaksud pada diangkat oleh penghulu. bagian kedua pengisian perangkat kampung lainnya pengisian perangkat kampung lainnya, penghulu dapat memberitahukan secara tertulis kepada camat mengenai pelaksanaan pengisian perangkat kampung lainnya. bab iii tata cara pencalonan perangkat kampung lainnya bagian kesatu persiapan pencalonan perangkat kampung lainnya yang dapat dicalonkan menjadi perangkat kampung lainnya adalah penduduk kampung setempat berstatus warga negara republik indonesia,1945 dan negara kesatuan republik indonesia serta pemerintah, berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah umum dancalonkan menjadi perangkat kampung lainnya, dan berkelakuan baik, jujur dan bertanggungjawab. bagian kedua penjaringan bakal calon perangkat kampung lainnya bagi penduduk kampung yang mencalonkan diri sebagai bakal calon perangkat kampung lainnya, harus mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani atas materai kepada penghulu dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut: surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat kampung lainnya, foto copy kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk) yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang, pas photo ukuran 4x6 sebanyak (tiga) lembar, foto copy ijazah atau stub yang dilegalisir oleh instansi berwenang, daftar riw hidupdari utd puskesmas setempat, dan bagi pegawai negeri sipil tni harus mendapat izin tertulis dari pejabat kepegawaian. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada dibuat rangkap (tiga). bagi honorer yang mencalonkan diri sebagai perangkat kampung harus mendapat izin tertulis dari atasannya. bagi pns yang diangkat sebagai perangkat kampung dibebaskan dari jabatannya dan tidak mengurangi haknya sebagai pns. bagi honorer pegawai swasta, bekam dan lembaga pemberdayaan masyarakat kampung lpml) harus mengundurkan diri. dalam rangka penjaringan bakal calon perangkat kampung lainnya, penghulu membuat pengumuman kepada masyarakat tempat terbuka dan mudah dilihat yang disertai dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon. penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada berlangsung selama (lima belas) hari kerja. apabila dalam waktu (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada belum dapat disaring bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka masa penjaringan dapat diperpanjang (lima belas) hari kerja. dalam hal masa perpanjangan penjaringan sebagaimana dimaksud belum juga ada bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka penjaringan bakal calon ditunda paling lama (satu) bulan. pendaftaran bakal calon perangkat kampung lainnya ditolak apabila batas waktu penjaringan sudah berakhir. bagian ketiga panitia pembina dan pengawas pengisian perangkat kampung lainnya dalam rangka pembinaan dan pengawasan proses pengisian perangkat kampung lainnya, dibentuk panitia pembina dan pengawas pengisian perangkat kampung lainnya tingkat kabupaten dan kecamatan. panitia pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan perangkat kampung lainnya, mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan perangkat kampung lainnya dan mengambil langkah langkah yang diperlukan, memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati terhadap laporan pelaksanaan pengangkatan perangkat kampung lainnya yang disampaikan oleh penghulu. panitia pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada melalui camat menerima daftar bakal calon perangkat kampung lainnya beserta kelengkapannya dari penghulu. bagian keempat penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat kampung lainnya dalam melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat kampung, penghulu harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat. penghulu melaksanakan penjaringan terhadap bakal calon perangkat kampung lainnya segera setelah habis masa jabatan perangkat kampung. penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dan diumumkan secara terbuka untuk dapat diketahui masyarakat. apabila dalam jangka waktu (lima belas) hari belum ada bakal calon perangkat kampung, panitia memperpanjang pembukaan pengumuman penjaringan perangkat kampung untuk (lima belas) hari kedepan. apabila (dua) kali setelah dilakukan penjaringan tidak ada bakal calon perangkat kampung yang mendaftar, maka penghulu mengangkat atau menunjuk penjabat hingga ada perangkat kampung defenitif. bab pengangkatan dan pengesahan perangkat kampung lainnya bagian kesatu pengangkatan perangkat kampung lainnya penghulu melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat kampung. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat calon perangkat kampung. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh penghulu dalam pengangkatan perangkat kampung dengan keputusan penghulu. pegawai negeri sipil kabupaten yang akan diangkat menjadi perangkat kampung lainnybagian kedua pengesahan perangkat kampung lainnya perangkat kampung lainnya terpilih dilantik oleh penghulu paling lambat (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan penghulu. pelantikan perangkat kampung lainnya dilaksanakan kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh bekam, lembaga pemberdayaan masyarakat kampung serta tokoh masyarakat. sebelum memangku jabatannya, perangkat kampung lainnya mengucapkan sumpah janji menurut agamanya dan dipandu oleh pejabat yang melantik. susunan kata kata sumpah janji perangkat kampung lainnya dimaksud padmasa jabatan perangkat kampung lainnya adalah (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih lagi hanya untuk (dua) kali masa jabatan berikutnya. bab larangan perangkat kam pung lainnya perangkat kampung lainnya dilarang: menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota bekam, lembaga pemberdayaan masyarakat kampung, dprd,residen dan atautugas, hak, dan atau kewajibannya, melanggar sumpah janji jabatan, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang, melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang mengakibatkan kerugian negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat kampung, j ., melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat kampung,dan il. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu, menyimpan, memakai dan mengedarkan narkoba. dalam hal perangkat kampung lainnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada maka perangkat kampung lainnya dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh penghulu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. tindakan administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada adalah: teguran tertulis yang diterima oleh perangkat kampung lainnya dengan masa berlakunya (lima belas) hari kerja, teguran tertulis ii, apabila teguran tertulis tidak diindahkan perangkat kampung lainnya dalam waktu (lima belas) hari kerja, teguran tertulis iii, apabila teguran tertulis dengan masa berlakunya (lima belas) hari kerja terhitung mulai surat teguran tersebut sampai tangan perangkat kampung lainnya, dan surat teguran tidak mendapat tanggapan sama sekali dari perangkat kampung lainnya. dalam hal tindakan administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf tidak ditanggapi dan tidak ada berkeberatan dari perangkat kampung lainnya, maka perangkat kampung lainnya tersebut dapat diberhentikan oleh penghulu dengan terlebih dahulu melaporkan secara lisan dan tulisan kepada camat dengan menunjukkan bukti berupa tanda terima dan surat teguran dan teguran iii dan atau rekapitulasi daftar hadir dari perangkat kampung lainnya tersebut. bab pemberhentian sementara dan pem perhentian perangkat kampung lainnya bagian kesatu pemberhentian sementara perangkat kampung lainnya perangkat kampung lainnya yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara hingga pemberhentian dari jabatannya oleh penghulu setelah mendapatkan persetujuan camat. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk masa paling lama (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan. bagi perangkat kampung lainnya yang diberhentikan sementara, maka penghulu mengangkat penjabat perangkat kampung lainnya. perangkat kampung lainnya yang diberhentikan sementara tidak berhak memperoleh honorarium atau tunjangan lainnya dalam bentuk apapun. perangkat kampung lainnya yang diberhentikan sementara dapat diaktifkan kembali apabila masa pemberhentiannya telah berakhir, dengan syarat yang bersangkutan harus berjanji dengan sungguh sungguh tidak lagi melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya yang dituangkan dalam surat pernyataan. perangkat kampung lainnya diberhentikan sementara oleh penghulu atas persetujuanperangkat kampung lainnya diberhentikan oleh penghulu ataskampung lainnytapkan putusan pengadilan, maka penghulu harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya. apabila perangkat kampung lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada telah berakhir masa jabatannya, maka penghulu hanya merehabilitasi yang bersangkutan. bagian kedua pemberhentian perangkat kampung lainnya perangkat kampung lainnya diberhentikan oleh penghulu, karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. perangkat kampung lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf karena: berakhir masa jabatannya atausyarat sebagai perangkat kampung lainnya, dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban perangkat kampung lainnya, dan atau melanggar larangan sebagai perangkat kampung lainnya. pemberhentian perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh penghulu setelah dikonsultasikan dengan camat. setelah dilakukan pemberhentian perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada maka penghulu mengangkat penjabat perangkat kampung lainnya. bab vii biaya pengisian perangkat kampung lainnya biaya pengisian perangkat kampung lainnya ditentukan oleh penghulu atas usul panitia pengangkatan perangkat kampung lainnya. biaya sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kampung yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung dan dapat berasal dari sumbangan pihak ketiga yang sah atau dari calon perangkat kampung lainnya. bab viii pengangkatan penjabat perangkat kampung lainnya pengangkatan penjabat perangkat kampung lainnya ditetapkan dengan keputusan penghulu. masa jabatan penjabat perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada adalah paling lama (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang. tugas, wewenang dan kewajiban penjabat perangkat kampung lainnya adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban perangkat kampung lainangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat kampung lainnyngangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat kampung lainnya, memberikan pedoman teknis pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat kampung lainnya, melakukan evaluasi dan pengawasan pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat kampung lainnya, memberikan bimbingan dan konsultasi pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat kampung lainnya, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat kampung lainnykeputusan penghulu tentang pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat kampung lainnya, memfasilitasi pelaksanaan tugas perangkat kampung lainnya, dan memfasilitasi pelaksanaan proses pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat kampung lainnya. bab ketentuan peralihan perangkat kampung lainnya termasuk didalamnya pembantu perangkat kampung lainnya yang masih menjabat pada saat berlakunya peraturan daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya. perangkat kampung lainnya yang tidak dibatasi masa jabatannya harus sudah melakukan proses pengangkatan perangkat kampung lainnya paling lambat (enam) bulan sejak peraturan daerah ini ditetapkansahaan umum daerah menuntun sukses kota balikpapan dengan rahmat tuhan yang maha esa wau kota balikpapan, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan jasa kepada masyarakat guna menumbuh kembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya pengelolaan perusahaan umum daerah menuntun sukses kota balikpapan secara efektif, efisien dan profesional; bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, makmenuntun sukses sahaan umum daerah menuntun sukses.menuntun sukses yang selanjutnya disingkat kpm adalah organ pemuda menuntun sukses yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemuda menuntun suksesmenuntun sukses kota balikpapan yang selanjutnya disebut pemuda menuntun suksesyang berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan. direksi adalah organ perusahaan umum daerah menuntun sukses kota balikpapan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan pemuda menuntun suksesumum daerah menuntun sukses kota balikpapanmenuntun sukses. kerja umum menuntun sukses. obligasi adalah penerbitan surat berharga atau sertifikat yang berisi pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan umum daerah menuntun sukses dari pemberi pinjaman dan atau pemodal. restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum daerah menuntun suksestambah. pegawai adalah pegawai perusahaan umum daerah menuntun sukses kota balikpapan. rapat dewan pengawas adalah organ pemuda memegang kekuasaan tertinggi dalam pemuda. fii* bab nama, tempat kedudukan dan jangka waktu dengan peraturan daerah ini didirikan perusahaan umum daerah dengan nama pemuda menuntun sukses. pemuda menuntun sukses sebagaimana dimaksud pada merupakan peralihan nama dari perusahaan daerah kotamadya daerah tingkat balikpapan. pemuda menuntun sukses merupakan badan hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat daerah. jangka waktu berdirinya pemuda menuntun sukses terhitung sejak berdirinya perusahaan daerah kotamadya daerah tingkat balikpapan. bab iii tujuan pendirian pemuda menuntun sukses; dan memperolah laba dan atau untuk peningkatan pendapatan asli daerah. bab bidang usaha pemuda menuntun sukses membidangi kegiatan usaha: real estate; transportasi dan pergudangan; pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah; pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin; kepelabuhanan; pasar; tenaga kerja; parkir; dan advertising kawasan tertentu.modal sumber modal pemuda menuntun suksesk;ago saham. modal pemuda menuntun sukses berasal dari peralihan modal perusahaan daerah kotamadya daerah tingkat kota balikpapan pemuda menuntun sukses sebesar rp45. (empat puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah). bab organ pemuda menuntun sukses bagian kesatu umum organ pemuda menuntun sukses terdiri atas: kpm sebagai pemilik modal; dewan pengawas; dan direksi. iii bagian kedua dewan pengawas paragraf tugas dan wewenang dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah;; memberikan pendapat dan saran kepada kpm terhadap pengangkatan dan. pemberhentian direksi; membuat dan memelihara risalah rapat; dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada kpm. dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf; memeriksa direksi yang diduga merugikan pemuda menuntun sukses; menyetujui rencana kerja dan anggaran pemuda menuntun sukses; memproses pengesahan rencana kerja dan anggaran pemuda menuntun sukses dengan keputusan kpm; dan menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan. paragraf tata cara pengangkatan, jumlah, nama, jabatan, dan rapat dewan pengawas.; dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh kpm. persyaratan untuk dapat diangkat dewan pengawas meliputi: sehat jam ani dan rohani; memiliki keahlian, integritas,.engangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kpm. i|i proses pemilihan anggota dewan pengawas dilakukan melalui seleksi yangdewan pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah salah satunya diangkat menjadi ketua yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam pengelolaan bumi dan dari unsur independen. untuk memilih calon dewan pengawas, wali kota membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. untuk membantu tugas dewan pengawas dibentuk sekretariat dewan pengawas dengan keputusan kpm. sekretariat dewlam pengelolaan bumi dan (satu) orang dari unsur pemuda menuntun sukses. segala kegiatan sekretariat dibebankan pada anggaran pemuda menuntun sukses dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan. dewan pengawas mengadakan rapat paling sedikit (tiga) bulan sekali. keputusan rapat dewan pengawas diambil atas dasar kesepakatan kuorum anggota yang hadir. untuk setiap rapat dibuat risalah rapatpm sehingga pemuda menuntun sukses mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. paragraf penghasilan penghasilan dewan pengawas terdiri atas: uang honorarium; dan jasa produksi. ketua dewdewan pengawas menerima uang honorarium sebesar (tiga puluh lima persen) dari gaji direktur utama. anggota dewdewan pengawas diberikan jasa produksi setiap tahun apabila pemuda menuntun sukses dalam kondisi laba. besama jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direksi. paragraf pemberhentian jabatan dewan pengawasmenuntun sukses dilaksanakan oleh kpm. pemberhentian anggotaewan pengawas ditetapkan oleh kpm dengan pertimbangan tim yang ditetapkan dengan keputusan wall kota. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dewan pengawas diatur dengan peraturan wali kota. bagian ketiga direksi paragraf tugas dan wewenang direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: memimpin dan mengendalikan semua kegiatan pemuda menuntun sukses; merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan (lima) tahunan dan tahunan; membina pegawai; mengurus dan mengelola kekayaan pemuda menuntun sukses; menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; melaksanakan kegiatan teknis pemuda menuntun sukses; mewakili pemuda menuntun sukses baik dalam maupun luar pengadilan;pm melalui dewan pengawas. direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam bertanggungjawab kepada kpm, memutari dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan pemuda menuntun sukses dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan; menyusun uraian tugas organisasi dan tata kerja pemuda menuntun sukses dengan persetujuan dewan pengawas; mewakili pemuda menuntun sukses dalam dan luar pengadilan; menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili pemuda menuntun sukses dalam maupun luar pengadilan; menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan kpm atas pertimbangan dewan pengawas; menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi laporan triwulan dan laporan tahunan); dan menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga. paragraf tata cara pemilihan dan pengangkatan, anggota direksi pemuda menuntun sukses dipimpin oleh direksi yang terdiri dari (satu) direktur utama dan dibantu paling banyak (empat) direktur. direksi sebagaimana dimaksud pada diangkat oleh kpm atas usul dewan pengawasyang diri tetapkan sebagai anggota direksi merupakandengan keputusan wali kotamuda menuntun sukses. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada apabila direktur diangkat atau dipilih menjadi direktur utama. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan atau memiliki prestasi yang sangat baik, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan ketiga. pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan audit kinerja selama (lima) tahun berturut turut. penilaian kemampuan dan peningkatan kinerja direksi untuk dapat dipilih dan diangkat kembali dilakukan oleh dewan pengawasparagraf pemberhentian direksi jabatan anggota direksipengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada dan penilaian dan rekomendasiliireksi ditetapkan oleh kpm dengan pertimbangan dewan pengawas yang ditetapkan dengan keputusan kpm. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian direksi diatur dengan peraturan wali kota. paragraf penunjukan pejabat sementarmenuntun sukses dilaksanakan oleh dewan pengawas. dewan pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal pemuda menuntun suksmenuntun sukses dilaksanakan oleh kpm. kpm dapat menunjuk pejabat dari internal pemuda menuntun sukses untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan pemuda menuntun suksterdiri atas: gaji; tunjangan; dan jasa produksi. besama gaji direktur utama ditetapkan paling banyak sebesar (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan pemuda menuntun sukses. besamhuruf terdiri atas: kesehatan; dan fasilitas kendaraan operasional. jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan setiap tahun apabila perusahaan dalam kondisi laba. tunjangan dan besammuda menuntun sukses tahun anggaran berjalan. bab vii pegawai bagian kesatu umum pegawai pemuda menuntun suksesnuntun suksesmenuntun sukses sesuai dengan rencana kerja dan anggaran pemuda menuntun sukses. penghasilan pegawai pemuda menuntun suksesmenuntun sukses diatur dalam peraturan wali kota. pemuda menuntun sukses wajib mengikutsertakan pegawai pemuda menuntun suksnuntun sukses melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. bagian keduasyarat untuk dapat diangkat menjadi calon pegawai adalah: warga negara republik indonesia; berusia paling rendah tahun dan paling tinggi (tiga puluh lima) tahun; mempunyai pendidikan, kecakapan, keterampilan atau keahlian yang diperlukan pemuda menuntun sukses; berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian; tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang pancasila, uud negara dan pemerintah;;; tidak merangkap menjadi pegawai baik pada instansi pemerintah atau swasta; bukan istri atau suami dari pegawai pemuda menuntun sukses; danj kesetiaan; kecakapan; kerjasama; kejujuran; tanggungjawab;dewtidak dapat menduduki jabatan pemuda menuntun sukses. pensiunan pegawai yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan paling lama (dutiga penghasilan dan cuti penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan sebagai berikut: tunjangan pangan; tunjangan kesejahteraan; tunjangan kompensasi kerja;muda menuntun sukses dapat mengacu pada prinsip skala gaji pegawai aparatur sipil negara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pemuda menuntun sukses. skala gaji sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan kpm. pejabat struktural pemuda menuntun suksessesuai ketentuan yang berlaku pemuda menuntun sukses. pegawai pemuda menuntun sukses yang menjabat sebagai direksi apabilmuda menuntun sukses. pegawai sebagaimanaahli setara dengan jabatan kepala bagian pada pemuda menuntun sukses. bagi direksi yang telah habis masa baktinya dan kembali sebagai pegawai pemuda menuntun suksesmuda menuntun sukses yang ditetapkan dengan keputusan direksi. besam. pada dapat diperpanjang sampai umur (dua puluh lima)apabila pemuda menuntun sukses dalam kondisi laba, yang besarnya ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan kpm berdasarkan pertimbangpegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti melahirkamuda menuntun suksemuda menuntun sukses. bagian keempatmuda menuntun suksesma disesuaikan dengan kemampuan pemuda menuntun suksesmuda menuntun suksesmuda menuntun sukses diatas kepentingan lainnya; mematuhi dan menaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan; memegang teguh rahasia pemuda menuntun sukses dan rahasia jabatan;yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan pemuda menuntun sukses dan atau negara; menggunakan kedudukannya dalam pemuda menuntun suksesmuda menuntun sukses; melakukan hal hal yang mencemarkan nama baik pemuda menuntun sukses dan atau negara; memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia pemuda menuntun sukses kepada pihak lain; dan menjadi pengurus partai politik. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dapat dikenakan hukuman disiplin. jenis hukuman disiplin sebagaimana dimengenaimelakukan tindakan yang merugikan pemuda menuntun sukses; atauhanya diberikan (lima puluh persen) dari gaji mulai bulan berikutnyhurufhurufzinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri; permintaan sendiri;karena; melakukan pelanggaran tingkat berat;; dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara;; memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan; iiktif lain lingkungan kerja dan atau luar lingkungan kerja; melakukan perbuatan asusila dan atau perjudian lingkungan kerja dan atau luar lingkungan kerja;atau saksi lengkap; membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan bukti dan saksi lengkap;;; membongkar atau membocorkan rahasia perusaha; ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan; atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang dan didukung oleh paling sedikitlebih lanjut mengenai kepegawaian pemuda menuntun sukses ditetapkanmenuntun suksmenuntun sukses, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada pemuda menuntun suksesl)menuntun suksh keuangan pemuda menuntun sukses tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, pemuda menuntun suksekerja sama i|f$ pemuda menuntun sukses dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain,menuntun suksmenuntun suksmenuntun suksesmenuntun suksesnuntun suksemenuntun sukses untuk melaksanakan kerja sama. kerjasama usaha dalam bentuk joint operation, joint venture, dan atau yang sejenisnya dengan pihak ketiga diperlukan persetujuan walikota dengan pertimbangan dewan pengawas. bab anak perusahaan pemuda menuntun sukses dapat membentuk anak perusahaan. dalam membentuk anak perusahaan, pemuda menuntun suksespemuda menuntun suksesmenuntun sukses anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan kpm. bab pengadaan dan penghapusan pengadaan dan penghapusan barang diperbolehkan atas persetujuan walikota dengan pertimbangan dewan pengawasmenuntun sukses ditutup. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada disahkan oleh kpmilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiii tahun buku dan anggaran perusahaan tahun buku pemuda menuntun sukses merupakan tahun taklim. direksi menyampaikan rencana program kerja dan anggaran pemuda menuntun sukses kepada dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan paling lambat (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku tahun berikutnya. apabila dewan pengawas tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak rencana program kerja dan anggaran pemuda menuntun suksesdewan pengawas.menuntun sukses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiv penetapan penggunaan laba dan pemberian jasa produksi bagian kesatu penetapan penggunaan laba penggunaan laba pemuda menuntun sukses diatur dalam anggaran dasar. penggunaan laba pemuda menuntun suksesmenuntun sukssetelah dana cadangan dipenuhi. besaran penggunaan laba pemuda menuntun sukses ditetapkan setiap tahun oleh kpm. pemuda menuntun suksmenuntun suksmenuntun suksmenuntun suksmenuntun suksmenuntun sukspemerintah pusat, pemerintah provinsi dan atau pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada pemuda menuntun suksemenuntun sukses. setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan pemuda menuntun sukses sebelum mendapatkan persetujuanmenuntun sukseswali kota. bab xvi dana representatif dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan, disediapenggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada berdasarkan prinsip efisien dan efektif dalam rangka pengembangan pemuda menuntun sukses. bab xvii penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran pemuda menuntun sukses dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan pemuda lainnya yang telah ada atau sebaliknya. ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan dengan pemuda lainnya yang telah ada atau sebaliknya dilakukanumber daya yang ada pada perusahaan daerah kotamadya tingkat balikpapan beralih pemuda menuntun suksestelah4nomor : > tahun tentang perusahaan umum daerah menuntun sukses kota balikpapan ii. kota balikpapan. wujud pelaksanaan peran perusahaan umum daerah menuntun sukses kedepan dalam kegiatan usahanya antara lain real estate, transportasi, pergudangankepelabuhanan, pasar, tenaga kerja, parkir dan advertising kawasan tertentu setelah mendapatkan persetujuan walikotabalikpapani. demi cukup jelas cukup jelas dengan peralihan nama atau penggantian nama dari perusahaan daerah kotamadya dati balikpapan menjadi perusahaan umum daerah menuntun sukses mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan daerah kotamadya daerah tingkat balikpapan kepada perusahaan umum daerah menuntun sukses termasuk pengendalian seluruh atau sebagian besar modalnya. cukup jelas jangka waktu berdirinya perusahaan umum daerah menuntun sukses terhitung sejak berdirinya perusahaan daerah kotamadya daerah tingkat balikpapan berdasarkan peraturan daerahperusahaan daerah kotamadya daerah tingkat balikpapan dan sampai dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah menuntun sukses ini. cukup jelas dalam rangka efisiensi pengendalian kebijakan, penguatan rantai aktivitas untuk mencapai nilai perusahaan serta meningkatkan fleksibilitas pemuda menuntun sukses, maka bidang kegiatan usia antara lain: real estatetransportasi dan pergudangan, kepelabuhanan, pasar, tenaga kerja, parkir, dan advertising kawasan tertentu dengan penjelasan yang dimaksud: real estate lingkup kegiatan usaha ini mencakup meliputi pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estat, gedung dan tempat tinggal, mall dan tempat pembelanjaan serta tanah milik sendiri atau yang disewa, juga penyediaan tempat tinggal untuk penggunaan yang lebih lama, khususnya dalam bulanan atau tahunan. sini juga mencakup pembangunan gedung untuk keperluan sendiri. transportasi dan pergudangan lingkup kegiatan usaha ini mencakup meliputi, seperti fasilitas terminal dan parkir, bongkar muat, pengurangan dan lain iain. termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir. pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah lingkup kegiatan usaha ini mencakup meliputi kegiatan ekonomi lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah sampah, seperti limbah sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. hasil dari proses pengolahan limbah sampah atau kotoran dan dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengolahan limbah kotoran. pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin lingkup kegiatan usaha ini mencakup meliputi kegiatan ekonomi lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. dimensi jaringan infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau gedung tempat tinggal. golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian mesin (pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. juga mencakup pengadaan uap panas dan pendingin ruangan). golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah kotoran, tidak mencakup (khususnya jarakjauh) angkutan gas melalui saluran pipa. kepelabuhanan lingkup kegiatan usaha ini mencakup usaha jasa pelayanan kepelabuhanan laut yang berhubungan dengan angkutan air untuk penumpang, hewan dan barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain lain, navigasi, pelayanan dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan. pasar golongan ini mencakup kegiatan investasi potensial pasar, penerimaan dan keberadaan produk dan kebiasaan membeli pelanggan dan pengembangan produk baru, termasuk analisa statistik hasil penelitian, investigasi sampai pengumpulan pendapat masyarakat tentang masalah politik, ekonomi dan sosial dan analisis statistik dari masalah masalah tersebut. tenaga kerja segolongan ini mencakup pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, dimana seseorang yang ditempatkan bukan sebagai pekerja dari perusahaan penempatan tenaga kerja. sub golongan ini mencakup: pencarian pekerja atau buruh, penyelesaian dan penempatan termasuk pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif; jasa pemilihan pemain teater dan sejenisnya jasa penempatan tenaga kerja online; jasa penyaluran tenaga kerja tuna karya. sub golongan ini tidak mencakup kegiatan jasa atau sponsor artis dan pemain teater perorangan. parkir kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan parkir dan jasa perwakilan luar badan jalan lainnya. advertising kawasan tertentu periklanan) kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasehat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya, penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pamer, iklan mobil dan bus, media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan, iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan, penyediaan ruang iklan dalam papan pengumuman atau billboard dan lain lain, penciptaan stan serta struktur dan tempat pamer lainnya dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point sale), iklan surat [direct mail}, konsultasi pemasaran. cukupjelas hurufpada perusahaan umum daerah menuntun sukseskota balikpapan untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada perusahaan umum daerah menuntun sukses untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran. pendapatan dan belanja daerah namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip prinsip perusahaan yang sehat. huruf pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan perusahaan umum daerah menuntun sukses menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang memulai uang dari pihak lain sehingga perusahaan umum daerah menuntun sukses dibebani kewajiban untuk membayar kembali. pinjaman ada (tiga) jenis: pinjaman jangka pendek adalah pinjamanseluruhnya harus dimuat dalam tahun anggaran. pinjaman jangka menengah adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari satu anggaran dan kewajiban membayar kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi satu jabatan direksi yang bersangkutan. pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman pemuda menuntun suksesnyahuruf hibah adalah pemberian uang barang atau jasa dari pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan publik privat kepada pemuda menuntun sukses jarig secara spesifiklayanan publik. huruf sumber modal lainnya adalah antara lain keuntungan evaluasi aset, baik aset yang berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman pemuda menuntun sukses dan kapitalisasi cadangan termasuk obligasi yang dikelola berdasarkan pada prinsip prinsip perusahaan yang sehat.pengangkatan dewan pengawas dengan komisaris yang tidak bersamaan waktunya dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan perusahajbupati sukabumi peraturan daerah kabupatenpala opd adalah kepala opd yang menyelenggarakan produksi usahadaerah yang dihasilkan oleh opd. penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh opd dan atau unit pelaksana teknis dinas bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan. benih bibit induk adalah benih bibit tanaman pangan hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan, peternakan, benih induk ikan serta bagian tanaman yang diusahakan untuk diperbanyak dan dikembangbiakkan. bakalan ternak adalah ternak jantan betina yang dipersiapkan untuk penggemukan pejantan atau calon bibit dengan teknik pemeliharaan sesuai good breeds practice gbp). ternak afkir adalah ternak pejantan atau betina induk yang tidak layak sebagai pejantan atau sebagai indukan lagiproduksi usaha daerah bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan peternakan dengan skrdkbt dan skrdlb yang diajukan oleh wajib retribusiserta menentukan kerangkanya. kas daerah adalah kas daerah kabupaten sukabumisetiap penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh opd. produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi bibit atau benih tanaman, bibit ternak, bakalan ternak, ternak afkir:, dan induk atau benih ikswasta. subyek retribusinjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis volume ukuran umur kualitas benih bibit induk. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi prinsip penetapan retribusi penjualan produksi usaha daerah adalahlaku usaharoduksi usaha daerah ditetapkan sebesar (seratus persen) dari hasil penjualan. harga jual hasil produksi usaha daerah disesuaikan dengan harga pasar. harga jual sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim teknis penjualan hasil produksi usaha daerah. tim teknishasil penjualan produksi usaha daerahkan kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab saat terutang retribusi retribusi terutang terjadietidakuu t\ pr l968 dts wan pm}taksi ail raiotac daerah gotong royong kabupaten{ snag:,n. menetapkan peraturan daerah sebagai uerlfut: peranti'ran da}]itah kabupaten,i siiagei'ji tentang lai,ibni'ig litt kabupaten' iii', bab pasal lambang uaeralr lnencertnlnkan dit ena. ltu dibuatkan warna sebagai yang [kabupaten >agen dib{rat dengan mak8ud unt u.k kopflbadian, hasrat bita2 rak suratnya oleh ka suatu lalllbang l)daerah dengen bentuk lsi dan dttuillskan pada l,campuran perata$an daerah 1n1. bab. bei{tui( ,ibi dan i^,area lai.ib ai{ sebab ang pohon beringlnrberwarna hijau alerta benar. gantung bentuk pokok daripada 'lambang daerah lhbupat sragen berupa kan suatu por sal berbentuk]< jantungrborwarna dasar. kunlngrde ngan pesisir berwarna merah dan hitam. bentuk area dan r^b ingin uku:ran perisai seats tata kliennya adal see:rtl game yang terluka.s ilalang lampiran pe aturan daelalr ln1. pa:sa1 pada, berasal tersebut dilukiskan empat belas macam luk san bend e, am, bangunan da! benda kebudayaan, yang tata letaknya ter dusun secara arsltlkrterdlrl dari: pintu gerbang hitam. sebuah gunung berwarna biru. api menyala ;yalarberwarna merah' [i" u't]ti*g te6u,dengan !'area merah kt; kuning2 an' ti" tttt b"rr"tna"b iru, dengan tiga jalur lorrbangnya putih. erif fan mata rantai berwarna hutan' sebuat bintang b;il1*'tima.,dengan warna kun lng emas'toile iak pada sebuah berasal pul+|t' s hebat selendang merah put seluler' pada berisi i;i"fi ;ii?s butir pada berwarna kuning' if. "!"qttsroi kota" terdiri dari balapan buah' itr. shell dorongan['i;;a; p,river, h"ryeon tulisan berbunyi drag brl delapan buah. roda bernie empat berwarna kuno i"uifrrr eii"' ilrrrul'ug berbentuk jangkung dengan we'rna bita.' bab ii1. l+. pondasi t\ab umat per dan kohidu pan' pohon." pohon beringin lambang sifat kepimpinan dan tonga jonan. roda bergigi empat yang juga dianggap sebagai mato hari terbit rod& bergigi nun bukan bahwa daerah frebupat sragen te lah memiliki beberapa perusahaan yang berwujud pabrik2. mata hari terbit,melambangkan telah terbitnya masa depan yao8 cerah bagi daerah rapat "agen, menuju kearah he makmur dan aht berlari. l+. pintu lembang menu ju.l:kan bahwa daerah r'kabupaten i'agen meru pakan pintu gerbang;ra jar'ra bengali cr.hadap jawa timur. sebuah bunrirrg, menuju, jikan bahwa daerah kabupaten dagen ter letak dikaki guna:ng lawu. ept minyak a2, nrc lamb anger semangat rakyat daerah *kabupaten sragen dial.am mencapai cita2 dan juan. oat ang pohon tebu, tenun bukan bahwa daerah kabupaten "agen merupakan daerah areal dan penghias '.r1a. lin sungai. ber,warna biru t,er jalur tiga, melarllangkan bahwa. bo ngawen sala yang mengalir sepanjang da<,,rah kabupaten $ra8en. mata rantai brr.warna hitanrue larnbangl<an persatuan, dan datu rakyat daerah "kabupaten ; 'rl:,gen yang kekal abadi. bintang beru jung lira dalam perisai yang berwarna hitamrme melambangkan kepercayaan kuat d:.pada rakyat daerah kabupaten sragen kepada. 'lahan yang utama esa. selendang merah mut ih, selama angka merah berarti beranirpu tih berarti suc s9l ndung put bertulisan t'e_,g,tt menu bukan daerahrpe milik lambang. hel yang mengenai cara pemakaian lamb ang daerah lie kabupaten sragen, diatur? did.atau suatu pero.turun daerah tersendiri asal peraturan daerah ini mulai ber.';aku sejak hari pertama. sesudah hari penyu.r}dfl barunya. segan, juli eceran perwakilan rakyat daerah bupati r\kepala daerah liar. gotong royong itabupsten sragen sragen ifta trd ttd soekarno jonardoto sh. soe;nodarmod. peraturan daerah ini telah dj.sa n<an o] eh gub. bde.hop. jawa mengatur dengan surat keputus annya tgl. il+ emd.a.ro t6 25o. seri aris daerah ttd .s. junaidi sh). diundangkan da.]. auo lensa:ran daerah prop. jawa tengah ahun ?dmbatran \seri. iio. i.,iu,i?iraqi ' l9u utl.tl dl. eli (kabupaten rr' gen [o. . el{ belasan atlas pe"rr't'u rri atr; uri] kabuki,ten rlr ei't tai\g at'l eui ra,abu pl. till{ site. gll]ll cukup je]as bentuk pokok c1'r::ipar,r arab ang daerah irabupat 5dragon meru pakan perisai yang berhenti jantung perisai merupakan alat pada janan dahulu untu. l.ricain cun,li dini dan menanggulangi ae4angan 1a wan lebih l,,n;ut periksa p:,penjelasan jantung merupakan sumber hidup bagi :.rs ia. dari bentar po)ioi; ini licita citakan semoga dahsyat berseri ponerlntah dadrali "a rupa.ten sragen lalu amp[ monahgkls dan ne nang ulangi segala bericanarbaik yang ditimbulkan oleh bonus pun yang d,timbulkan oleh alar:. secara. ld.oa, d.diharapkan ru.dr*r2an ral;at mem laki sumber ponglrlctu pan unt mononuhi l<brr.t'fran i:hidupnya sendang, syu]<ur dapat diluar 'bahkan kep d.ae:.ah. lai:r ryat. jud serta bantu]! lantaran !tertera dalam lanplrafl por bandingan ukr:ran, cikal<s;d r.ntul berikan pedoman kepada siapa yg.akan member'.at lambang daerah term:but tongan demikian ral auteur r,anti 3ng itu aken :dibuat sebesar"pa besar yang dikehendaki aka$ tetap terjaga bentuk !. ser:ta 1r cak a 1u ]<benny&. pohon b.:r: ingin be::r.:rana hijau berakar gantung buah.tlelambang kan daria,*n dengue" ., ? corner. int daerah kabupaten bragenrye.ng senantiasa rncnggunar:rr sifat kepenimpihen, yaitu hasta brata, didalam mcn allan tugas dan kbbi ar: anaknya. hingga benar2 merupakan pena$omen se:'ta. p::r,1i ndu.r loan bagi ra\ratna. mapun isi dari: ,d. hasta brata sbb. true string uml ife se1a1u n::.diberi. srr .,r. ne" cr : ot senang kepada umatrpemberlan nya berdiri.jud apapun yang unduh padanya rola dipetikrsanpal pun di rj.q a di rur; tilt d.ie,.d,r]t, justru ma1 a]r memang ikan nen perlihatkan l:a.rt c ke ka.lain (kajoran' yat8 menggembirakan pada pengadilannya. arab being bar;ru, air r:t i"lemperlihatkc.n rias,a r,:o taf orang luar bi.asa,nenibuat bss nyemanrberi lpaprrn ar oilieitimba, li}l rata kembali tan susut idak mcrrbekas. .l.robe sifat menguasai ncnghar .'r l ebr:rkan kekotoran dimuka bumi, menerangi yan6; gelap,bila disusun te* susut intinya, bisa ncnjacii pc.r b:ntu yang sctiarbisa serentak yang tak erliirat rcna lcr.ny:r i{ngada}:an pen:siksaan disegrrla sud.ut jagatrsanpaipun sudut n''"rr e,ni r:manusia e"npa berakhir,dapat menyusun pada. yang kasar clan yang halus, jalannya tanpa mengenal ln tangan r an waktu a.oc. y.irg kehencl.akl tanpa pertanda dicegah j,.de.k susah, omberok tiada seri (rni:tongkol). anbeglng . unbeslng rrt{in gif qt ) ambesinrq url' matahari (sifat): erbrrru buru mencapai jemur bukan segera dibuat berat l hat hingga segala tenang dan ber:rt i hat akan tanpa susah susah. ambisius hangul an bu lar:, sifat): member.s ona memikat hatirtingkah akalnya menawan hati, sejuk mula,se juk budi pekat inya, menyebarkan julian mera keseluruh isi jagad. abe ein,{ lintas eftintane (sifat): kuat sentausa teguh srk orgoyangkan, idak terpongarulr apai)un, penuh kepe r.aan perc aya d6.ni sendiri, tanpa laras menutup dirinya. arab intl mendung awan (sifat ie:me ga.ng adil tanpa terpengaruh, gan arahnya memberi hujan apabila benar, hukumnya dikeluarkan gu.tur pe tanpa mem beri tahuradj.l lalu tahu baik clan buruhnya umat, sinar halilintar (ki1at sebagai penyu didikannya&,yang that dan d.apat hukumanryang jur mendapat pahala (hadiah gan janan). roda bergaul empat yang juga c'ti anggap sebagai mata hari ter blt: .roda bergigi, melambangkan blica didaerah *kabupaten agen sekaran j ini telah terdapat perusahaan2 yang berbentuk !il:l *#: ::t penghasil'r barang2 export''; antara rai1, rata].ari orbit dengan melihat kegiatan2 yang ada didaerah sragen sekarang inlrbaik pemerintah maupun rakyatnya su der memberikan tanpa akan datangnya kehidupan rakyat yang adl makmur,spin tabel dan r,materiel. perisai den keris, si fat kel hlau.nan rakyat daerah. "kabupaten sragen yang. juga dikenal dengar ;rama rak sukowi ditanam melawan kolonialisme sudah ada j:ruh sebelum perang llemerd.ejaan clash i1) yaitu sebagaimana dikisahkan did.acara ce3 rita babad diganti y'an6 menu bukan pe::layanan pangeran man kurun terhadap kekuasaan pena jahan bolandaryang sola mencoba manga sesama bangsa indonesia. perlengkapan n perang serta seni ata ra.\rat sukowerti pada waktu itu antara lain masih menggunakan berasal. (tameng)dan keris. itulah sebabnya sifat darah kepahlawanan rs. yat sukawati dilambangkan dengan perisai dan keris. ker clilukisken dengan bentuk jawa: dapur angklung. ker ang dikehendaki, apa yang ingrperi lakunya tenang diger akan apabila, capai dengan sempurna li. men angklung artinya malin<lung ilalang arti rohaniah bat lntcilx. dengan demi anrkeris c).engan dapur angklung tob. menang d.ung maksud. serta harapanrsemoga para apart.tur pemerintah daerah:h aabupat sragen didalam aks anakan tugas dan kopi jaksanaanrrya se hari2 selalu.u mendapatkan perlindungan dari tuhan yang }ilina esa, serta memperoleh p.;tinju k jalan yang bene,r den j empang. ,,,,, .,, ,,, pintu gerbang.l(e alasannya rac nun akan bahwa daerah kabupaten $agen merupakan pintu gerbang8 yang menghubungkan propinsi jawa n6ah dengan from>ini jawa timur,dongan dilalui' jalan r6ya piala country bl rg merupakan urat nanti perhubungan pre kodomain. gunung l.daerah ebupatcn sragen terletak dikaki gunung lawu ba8i daerah 'labuhan frac gunung lawu sebagai pemberi cuma alr, pembentukan sungai2 yen be:guna bagi keperluan per asian. ipi. l92 epl af8.olla 6ll{!la ,lrf ell uelanbangkail kabeodalr rakyat lsupatea $fagei yang didalam noncapal o1ta2 den noubangur daerahnya lalu dlrertal lengan semangat bernyala nyala yang kunjung pada;, ebo lun ter kapal dak8ud,bya. ?ubur menurun sutan bahwa daerah.b r.kabupaten dragon merupakan a:real f6bu,penghasilan gula sebagai barang report. nlr sungai, canangkan kenang,matan alr awal bunga*an 3a1a ter badan daoralr.[kabupaten dragon, dimana bengawan men6alb s.span jang daerah tersebut.ro hingga tanah pertanian dlsobofah kanan !1rl sopan jeng'angel toraobut m rupawan lebar lang sar net subur unt.uk pertapaan. sec are bertahap alr sungai bengawan lnl akan lebih cllnanfaatken bagi penggarapan t{indah pertanlanrdengan 4pop6 airnya untuk dilakukan kedaerah sekitarrryaryang pa0a mra ltl kemilau keju tangan a1n. lat rantai borrrarna h1tam, korup akan l;eur bang persatuan dan kesatuan darlpailo rakyat darat kabupaten dragon yang bulat serta mantap, adalah modal pokok tnt monu keapapul yang ingin dicapai oleh pemerintah dan riale. sebuah bintang boru jung lama ber*warna kuning emas, terletak diatas berasal j.target amb angka sa]ah satu clnk chas kopra badan rakyat daerah kabupaten sragen akan hepercayaanrrya yang sangat kuat tenhiidap tuhan arg i'lama &sa, sebagai sta dasar dari fenol].a falsafah negara r.i. pad.i dan kapas nrorupakan larry ang cita2 kene lroruan ra!ryat. pada dfuarnba butir. kapas $1gar&er bush kota allganbar belah. rantai digambar:r nata roda tllganbar gigi. bintang dlgaoba:r jung. lg,g&, tersebut dapat _disusun untuk mencanangkan baru kanal: cukup jelek. aulnrp jo1as. :cukup jelas. :i==*= dj ====== fl.{ ,'fl :,il .'.",. ;li h93 pi'tiba'id i'again uki]r ai. ieibuatai'i. k}4bai\g daerah kabur ei'{ sitaan l+. l0. adr pan jan8 keris termaksud ukiran, 'ranjang pita bawah rendah,ar, 2l. pan arg pita atas mendatar, l,bar plta atas, r,star plta bawah, linggi dasar gunung dari dasar tinggi dasar gun'rmg dprri dasar lainnya d.is asalkan. tinggi berasal dengan pesisirnya lebar pesisir luar lebar pesisir da1am, lebar perisai bagian atas, lebar perisai bagian bawcrlr, tinggi perisai lnt ang, lebar perisai bintang bagian atas, lebar perisai bintang bagian bawah, jarak perisai bintang dari pesisir tinggi lingkaran bulat telur, lebar lingkaran bulat teh:r, tinggi pohon beringin, j,ber daun pohon ber ingin, pan ang gente1 monitor, l++ : * l.ar. aa.aa a.aa. .4a tt26 t lt z2o ) la zl6 l' ltn .r3 . tr5. jarak jul: rantai. dengan dasar pintu gerbang tinggi pintu gerbang i,bar. pintu gerb ang jarak ukiran keris den6an lingkaran bulat telur bagian pintu gerbang, pintu gerbang, &ai,peran |
pera i?an da,'iu kaa]paten afi ai{ t]angkat sb,agen linier:4taifun9b7 ini.!ng disimpan haiti jadi ji,fi er' drill ting acm{ deiyai'i rahmat t{'fan yt}ig i,iaitu esa, bupati cepat.a ifi ai{ i'i}igi(at sagan meafunbaag barra dalam rangka u6aha untuk mendapatkan kepastian tentang sejarah dan hari jadi kabupaten daerah} tingkat sragen per diburu6ken dalam bentuk buku arah aqa dari. jadi dragon. bahwa telah diadakan penelitian secara lini.ah o1eh lain pere lit dari universitas sebelas l,last surakarta bersama pete lintah kabupaten daerah tingkat sra ber tentang jara.b daa l{ari jadi sri'6qn bahwa sejarah dan tari jadi kabul:aten daerahtlagkat sra ge! tersebut nenrpakan kebanggaan dan juri tauladan ba6:[ masyarakat ihbupeten daerah tiuglrat sragen aan generaal. mendatang untuk dite lah dia&bi1 hiloalqya warna berhubung ha1 ha1 tersebut dipandang per beratapkan dya dalan 6satu peraturan daerah lengths untan6 undang nomor tahun 1r4 teatatrg pokok pokok pemeran tahan daerah undak6 kadang nomor tahun tentang penbeatukaa dae rah daerah i"ebulnten dalan f.lingkungan propinsi jawa tagar peraturan daerah kabupaten daerah tingkat sragen nomor tahun tentang dasar penbangrrnaa daerah kabupaten daerah tingkat sragen. dengan persetujuan dewasa perwakilan ralat daerah kabupaten daerah [luascat sragen }.{ memutuskan, llenetaplrar pera'aliran daerah xabiipaten darah ttngigt rlitz{ m.iai'ig psi xtr apan hart jadi bupati'i daerah{ tii{}ige sragen bab ketat{izin !i'io'm dalang peraturan daerah inl yang dimaksud dengan rtliarr. jadi kabupaten daerah tingkat sragen adalah langgar bulan daa tahun baat adala peoerirltatu first{at kabupaten kabupaten daerah ti.angkat a tingkat sragen yang seni!.iki (er:pat) unsur yaitu atla ralqptnya, ada daerah dya, ada pemerinteharyrya dan ada kedaulatan juara. sengkala adalah kal nat alasan yan6 menyatakan sr:atu tahun java atau tahun itraaehi. b,[b diari jadi xabitpaien der.{h el( stage{ dari. jad kabupaten daerah til8kat sragen ditetapkan lari selama pou tanggal $el masehi tahta d.'rl, uj.ndu sanjaya (z) surya sengkala tari jadi kabupaten daerah tingkat sragen adal iiobaiiii,ig tanya muji sfi ctranara senggol,a ear jadi lbbupatc'n daerah tingkat drag,en adalah irani'ngga],]ng puja gr,asa uang ii. pas b]. isi than uraian perincian sebagainya:rr dimaksud pasal peraturan daerah ini termuat dq1all buku arah dan art jadi kabupaten daerah tingkat sragen yang seru"raihan bagian tak terpisahkan dali peraturan daerah iai. ba3 iti penutup dengan berlaku jra peraturan! daerah inl naka sejarah lari jadi kabur tea daerah tingkat stage:r secara resmi di^nyatakan telah ada ttan seat]<at bagi tertua pihak" pasal peraturan daerah inl r,mulai ber laku sejak tinggi]. penguatan santa. agar setiap ora rre[ketahui;ra, nemeriata rka penyu]rdalgall peraturan daerah lnl dengan penempatannya dari lembaran daerah kabutrnten daerah tiga kat sragen. singer i'flj. d5iai{ peri'taiciiai{ rak{a? daeiiae isi]pae{ der.as tingkat sag&}i rl;?ati kepada damai tii{gi$t ketua srl crp ttd cap ttd eii.tawan so$oto siiryanm dieyahlen oleh gubernur kepal:. daerah tin kat jawa tong honor .r 296h98?. te,nggak september diundangkan dalam lebe ran daerah kabupaten daerah tingkat sragen tanggal oktober nomor tahun seri j#,; matur afi dab,,ae kabupaten darah ti}istat snag eil l{or, ari nlg @{tang pendapat f,ari j.tdi i(a:}hitam{ daxraii tt},ikat stage{ pbi'ei,asan uui'i{. dalam rangka nonberjlan kej alasan dan trrodooaa tentang earl ja< kabupaten daerah tingkat sragen kepala masyarakat maka dlbeafuk tim peneliti unta:k membuat bulir sejarah dan liar jadi kabupaten daerah i!e61e.t sra.6ea ya.trg terdiri ata6 peter.atau.o kabupaten dati sragen sleep0h wins oraakarta 3tukar arah dari kali jadi kabupaten daerah tingkat sanggar aieusurl deu6an sertfubangkatl kepcutingaa dan ,aopiraa berwana antara pen rata daerah depan rrrasyaralratrrya, sehingga karenanya bulu barat d.r hari. jad:[ ibbupatea daerah tto8kat dragon barel.fat di{&at bagi kedua pihak. umum,a6an pasal pasal pasai, do.ii pasa], culnrp jelek buku sejarah dau lari jadi. i(kabupaten daerah |lll kat sragen dituangkan dalan bentuk peraturan daerah 3na^ng dle su$ de'ngel neoperhatika:r pa:a aang& para! daa alba[gar pokok pokok pikiran dprd laskar sragen cukup jelas cukup jelas cul<up 'kelas cutrnrp jelas panel pada1 panel fatalbupati boalemo menimbang bahwa dengan adanyalemo perlu ) setelah perubahan rp. . ) pembiayaan penerimaan rp. pengeluaran rp..lampiran iii daftar rekapitulasi apbd menurut bidang pemerintahan dan organisasi perangkat daerah tampilan daftar jumlah pegawai pertolongan lampiran daftar piutang daerah lampiran daftar pinjaman daerah lampiran daftar investasi (penyertaan modal) daerah .lampiran vii daftar aktiva tetap daerah lampiran viii daftar dana cadangannjabarmaret diundangkan boalemo ama padamenindak lanjuti ketentuaniaan dimaksud pada huruf perlu membentuk peraturan daerah kabupaten boalemo tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm)ipjp) provinsi gorontalorencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten boalemrencana pembangunan jangka menengah daerah rpm)abupaten boalemovisi dan misi bab arah kebijakan keuangan daerah babi strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah bab program pembangunan daerah bab vii penutup bab iii isi dan uraian rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten boalemo isi dan uraian rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten boaleboalemoalemo nomor tahun tentang pola dasar pembangunan kabupaten boalemo tahun dicabut dan dinyatakdan atau keputusdesember bupati boalemo, iwan bookings diundangkan tilamuta pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten boalemo olispenjelasan umum dalam rangka pengintegrasian perencanapboalemo tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program bupati terpilih yang selanjutnya akan menjadi visi dan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang. rpm dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikanserta sasaran sasaran strategis yang ingin dicapai selama (lima) tahun kedepan. dengan demikian rpm kabupaten boalemo menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah kabupaten boalemo"ag diperangkat desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari unsur staf unsur pelaksana dan unsur wilayah bagian desa yang ada kabupaten landak. peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama ..dalam,dapat dimungkinkan kenaikannya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. bagian kedua tunjangansesuai dengan keuangan daerah. apabila kepala desa dan perangkat desa meninggal dunia dalam dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desail. umum dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan. besarnya penghasilan tetap tersebut ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, dan dapat dimungkinkan kenaikannya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. penghasilan tetap yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa dapat dialokasikan dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. disamping itu, kepala desa dan perangkat desa mendapatkan tunjangan antara lain berupa tunjangan purna bhakti apabila telah berakhir jabatannya. kepala desa dan perangkat desa dapat diberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan desa apabil. selanjutnyadan bantuan tersebut diatas disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam apb desahun tentang pajak bumi dan bangun. ) dengan rincian sebagai berikut surplus defisit setelah perubahan realisasi selisih lebih (kurang) , tahun sebagai berikut saldo kas awal per januari tahun arus kas bersih dari aktifitas operasi tahun arus kas bersih dari aktifitas aset non keuangan arus kas bersih dari aktifitas pembiayaan , ) arus kas bersih dari aktifseptember bupati boalemo, iwan bookings diundangkan tilamuta pada tanggal sept |
diubah dengan perda nomor tahun walikota tasikmalaya.a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan menimbangpajak daerah sudah tidak sesuaitiga ratuskaraoke dan sejenisnya:permainan ketangkasan dan mandi uap spa, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar (tiga puluh lima persen). khusus untuk hiburan berupa karaoke dikenakan tarif pajak hiburan yangyangdan. dan atau pemilihan calon kepala daerah dan wakilindeks jenis reklame indeks lokasi, dolomit, feldspar:, garam batu (halte): grafit: il. granit andesit: gips, kalsit: oo. kaolin: leuit, magnetit, mika: marmer: nitrat: uu. obsidian: oker10xkotaan paragraf nama, objek, subjek dan wajib pajak dengan nama pajak bumi dan bangun, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman,tarif pajak bumi dan bangunkotaanyang terutang sebagaimana dimaksud dalam dipungut daerah. bab masa pajak masa pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan hurufvii pemungutan pajak bagian kesatu tata cara pendaftaran, pemungutan dan penetapan, wajib mendaftarkan diri kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk diberikan nomor pokok pajak daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam: pajak hiburan:walikotaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan pada saat wajib pajak menyampaikan speed.pajaksebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota.an peraturan pelaksanaannya. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.mungutan pajak daerahmungutan pajak daerah atas pengenaan pajak daerah kota tasikmalaya, dan optimalisasi penyelenggaraan pajak daerah kota tasikmalaya. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur: jenis pajak, wilayah pemungutan, cc. masa pajak, pemungutan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan: ketentuan pidana, dan i. ketentuan penutup. bab jenis pajak bagian kesatu umum jenis pajak yang diatur dalam peraturan daerah ini, meliputiii. pajak bumi dan bangunan perkotaan4 tahun 2oi9 tentang badan riset dansiapan badan riset dan inovasi nasional dalamperlu dilakukan perubahan peraturan presiden nomor tahun ol9 tentangriset dan inovasi nasional; undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengingat undang.undang undang nomor tahun oi1l;ol9 nomor o9riset dan inovasi nasionalbadan riset dan inovasi nasionalbrin yang disusun berdasarkan peraturan presiden nomor tahun ol9 tentang badan riset dan inovasi nasionalbrin harus dilakukan penataan organisasi yang disesuaikan dengan strategi brinrin sebagaimana dimaksud pada (21! ailndonesia maju periode tahun oi9 2 menyelenggarakan urusan pemerintahan ketenagakerja; koordinasi; pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian ketenagakerjaan; pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan kementerian ketenagakerj aan;an{a aan. bab organisasi bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi kementerian ketenagakerjaan terdiri atas: sekretariat jenderal; direktorat jenderal pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas; direktorat; direktorat jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja; inspektorat jenderal; badan perencanaan dan pengembangan ketenagaan{aan; staf ahli bidang ekonomi ketenagakerjaan; staf ahli bidang hubungan internasional; staf ahli bidang hubungan antarlembaga; dan staf ahli bidang sosial, politik, dan aan. 9; koordinasi dan pen5susunan rencana, program dan anggaran kementerian ketenagakerj rira, hubungan rrrasyarakat, arsip, dan dokumentasi kementerian ketenagaan4]<cpresiden republik indonesiaam agar aar, pelatihan vokasi, pemasangan, dan produktivitas;; pelaksanaan presiden republik indonesiaadministrasi direktorat jenderal pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas;;dua; pen)s; pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pembinaan menempa.tan tenaga ke{a dan perluasan kesempatan kerjnyusunan pres ide republik indonesia pen5susunan norma, standar, prosedur,; presiden republik indonesiaqj aan, binaan penguji ian elembagaan keselamatan dan kesehatan kedua, pembinaan pemeriksaan corona ketenagakerjaan, dan pembinaan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sistem pengawasan ketenagaker taal23elan fungsi: penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern kementerian ketenagakerj aketenagakerj presiden republik indonesia badan perencanaan dan pengembangan ketenagaan\ pelaksanaan perencanaan ketenagaan{; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan ketenagaan4aa,; pelaksanaan tugast6,, dan kebijakan publik.proses. presiden republik indonesia proses bisnis antar unit organisasi lingkungan kementerian ketenagakerjaan tenagakerjaan harus menerapkan sistem pengendalian itemketenagakerj2u.lj,*mbiayaan dan risikoa manalis pembiayaan dan risiko keuangan, perlu diberikan t\:jangan jabatan f\nasional analis pembiayaan dan risiko keuangan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekan'mbiayaan dan risikoanalis pembiayaan dan risiko keuangan. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan, yang selanjutnya disebut tunjangan analis pembiayaan dan risiko, diberikan tunjangan analis pembiayaan dan risiko keuangan setiap bulan. besaran tunjangan analis pembiayaan dan risikombiayaan dan risiko keuangan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. pemberian tunjangan analis pembiayaan dan risikombiayaan dan risikoe}atan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan tunjangan jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan jabatan fungsional besaran tunjangan jenjang jabatan fungsional keahlian analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli utama rp2. analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli madya rp1. analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli muda rp1. analis pembiayaan dan risiko keurasiean para games tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang mengingat bahwa sehubungan dengan penetapan indonesia oleh board governors meeting asean para sports federation pada tanggal februari2 o22 sebagai tuan rumah area v para games tahun perlu menetapkan peraturan presiden tentang penyelenggaraan asean para games tahun03lo); memutus(an: menetapkan pres ide republik indonesia. memutuskan: peraturan presiden tentang penyelenggaraan asean para games tahunlsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. panitia nasional penyelenggaraan asean para games tahun indonesia asean para games organizing committee, yang selanjutnya disebut panitia nasional inaspoc adalah panitia yang dibentuk untuk mempersiapkan dan melaksanakan asean para games tahun pengadaan barang jasa dalam rangka penyelenggaraan asean para games tahun yang selanjutnya disebut dengan pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh kementerian lembaga dan2. pres ide republik indonesia penyelenggaraan asean para games tahun bertujuan untuk tercapai sukses penyelenggaraan, penyediaan prasarana dan sarana, prestasi, dan berdampak pada pemulihan ekonomi. bab kepanitiaan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan asean para games tahun dibentuk panitia nasional inaspoc. panitia nasional inaspoc berkedudukan kota surakarta, provinsi jawa tengah. panitia nasional inaspoc mempunyai tugas: men rusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan asean para games tahun men5rusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan asean para games tahun dan menyiapkan dan menyelenggarakan asean para games tahun yang akan dilaksanakan kota surakarta, kota semarang, kabupaten karanganyar, dan kabupaten sukoharjo, provinsi jawa tengah mulai tanggal juli sampai dengan tanggal agustus agar berjalan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam dalam. pres'den republik indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada panitia nasional inaspoc bertanggung jawab kepada presiden. panitia nasional inaspoc terdiri atas: pengarah; dan penyelenggara. susunan keanggota. anggota menteri keuangan; menteri dalam negeri; menteri luar negeri; menteri kesehatan; menteri hukum dan hak asasi manusia; menteri badan usaha milik negara; menteri perhubungan; menteri pariwisata dan ekonomi kreatif kepala badan pariwisata dan ekonomi kreatif; menteri sosial; menteri komunikasi dan informatika; menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat; panglima tentara nasional indonesia' kepala. presiden republik indonesia.a. kepala kepolisian negara republik indonesia; jaksa agung; kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah; kepala badan nasional penanggulangan bencana; dan l7. gubernur provinsi jawa tengah. susunan keanggotaan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: ketua menteri. wakil ketua ketua umum national paralympic committee npc) indonesia. sekretaris deputi bidang peningkatan prestasi olahraga, kementerian pemuda dan olahraga. anggota pejabat eselon i pimpinan tinggi madya pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah provinsi jawa tengah yang termasuk pada anggota pengarah. kementerian lembaga dan pemerintah daerah provinsi jawa tengah yang masuk dalam keanggotaan penyelenggara8. pres ide republik indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam panitia nasional inaspoc dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan atau berkoordinasi dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan atau pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing masing. pengarah sebagaimana dimaksud dalam hurt,rf mempunyai tugas memberikan arahan kepada penyelenggara dan melaporkan penyelenggaraan asean para games tahun kepada presiden. penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menetapkan rencana induk asean para games tahun menyiapkan rencana kerja anggaran asean para games tahun mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana inaspoc, pelaksana prasarana dan sarana, dan pelaksana prestasi olahraga; dan melaksanakan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk membantu tugas panitia nasional inaspoc, ketua penyelenggara menugaskan npc indonesia sebagai pelaksana asean para games tahun ketua. presiden republik indonesia.a ketua umum npc indonesia sebagaimana dimaksud pada membentuk: pelaksana inaspoc; pelaksana prasarana dan sarana; dan pelaksana prestasi olahraga. pelaksana inaspoc sebagaimana dimaksud pada (21huruf diketuai oleh wali kota surakarta. pelaksana prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf diketuai oleh direktur jenderal cipta karya, kementerian pekerjaan umum dan perumahan ra1ryat. pelaksana prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada (21huruf diketuai oleh sekretaris jenderal npc indonesia. t\gas, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh masing masing ketua pelaksana. pelaksana inaspoc sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas: men5rusun rencana induk penyelenggaraan asean para games tahun men5rusun rencana kerja dan anggaran asean para games tahun dan menyiapkandanmelaksanakanpenyelenggaraan area v para games tahun sesuai memorandum understanding. pelaksana pres ide republik indonesia. pelaksana prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas: melakukan renovasi prasarana dan sarana asean para games tahun berupa renovasi lapangan untuk bosnia, blind judo, goalball, tenis kursi roda, para panahan, sepak bola serebral pals area:.a upacara pembukaan dan penutupan kota surakarta serta renovasi lapangan untuk voli duduk kabupaten karanganyar; dan menyerahkan hasil renovasi prasarana dan sarana asean para games tahun kepada pemerintah daerah dan pemilik aset lainnya untuk penyelenggaraan asean para games tahun pelaksana prestasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas: menyiapkan olahragawan yang handal untuk mengikuti asean para games tahun mempersiapkan kontingen indonesia pada asean para games tahun mengusulkan chief mission kontingen asean para games tahun kepada menteri untuk ditetapkan; dan memastikan pencapaian prestasi kontingen indonesia sebagai juara umum dalam keikutsertaannya pada asean para games tahun babi . presiden republik indonesia bab iii penyelenggaraan bagian kesatu persiapan persiapan asean para games tahun meliputi kegiatan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan, yaitu: penetapan kebijakan penyelenggaraan asean para games tahun mengoordinasikan kegiatan persiapan asean para games tahun dan pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan untuk persiapan asean para games tahun penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh ketua penyelenggara dalam bentuk rencana induk penyelenggaraan. bagian kedua pengadaan pengadaan dilaksanakan dengan cara: swakelola; dan atau penyedia. pengadaan dengan cara penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan metode pemilihan penunjukan langsung. selain. presiden republik indonesia selain metode pemilihan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada pengadaan dilaksanakan dengan metode e purchasing, pengadaan langsung, atau pengadaan yang dikecualikan. proses dan tata caratigaean para games tahun dapatlembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, dan kejaksaan agung.; pendampingan dalam pen susunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh kementerian keuangan; dan pendampingan dalam bidang hukum dilaksanakan oleh kejaksaan agung. bab iv. presiden republik indonesia bab pendanaan pendanaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan asean para games tahusumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara melalui bagian anggaran kementerian lembaga terkait tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahunsumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa sponsors hip, sportlabelling, dan souvenir. sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan negara bukan pajak. bab pelapor ran dan pertanggungjawaban kementerian lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana penyelenggaraan asean para games tahun 19. presiden republik indonesia _12_ pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam penyelenggaraan asean para games tahun meliputi: pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam rangka persiapan asean para games tahun dan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam rangka pelaksanaan asean para games tahun pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam rangka persiapan asean para games tahun sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh kementerian lembagaean para games tahun sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh penyelenggara paling lambat tanggal desember bab ketentuan penutup peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar pres idettd ttdtitlebar indonesia bab pendahuluan latar belakang pembangunan titlebar (broadband) indonesia sangat relevan dengan visi indonesia tahun sebagaimana dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional rvhpn) dan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia mp3ei) dalam rangka mencapai posisi sebagai negara berpendapatan tinggi pada tahun dukungan teknologi informasi dan komunikasi tik) khususnya titlebar menjadi suatu hal yang penting. pengembangan titlebar nasional harus segera dilakukan untuk meningkatkan daya saing nasional dan kualitas hidup masyarakat indonesia. pola pembangunan yang inovatif, komprehensif, dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekosistem titlebar indonesia dan mengejar ketertinggalan dari negara lain, diperlukan terobosan pola pembangunan tik indonesia. dalam hal ini, pemerintah perlu menyusun rencana titlebar indonesia rpi) untuk memberikan arah dan panduan bagi percepatan perluasan pembangunan titlebar indonesia yang komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien. peran titlebar dalam pembangunan globalisasi, demokratisasi, dan inovasi teknologi terutama tik memungkinkan informasi mengalir bebas dan tidak mengenal batas negara dan waktu. distribusi republik indonesia saat ini peran informasi menjadi sangat penting, baik untuk kepentingan pemerintahan, perekonomian, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. oleh karena itu, perubahan pola pikir yang menempatkan prasarana informasi dan komunikasi hanya sebagai pelengkap dan pendorong, harus dilakukan sesuai dengan kondisi global yang menuntut tik menjadi motor penggerak pembangunan. titlebar menjadikan penyediaan, pengolahan, dan pendistribusian informasi dilakukan secara lebih cepat, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga informasi tersebut tidak kehilangan nilai dan bahkan dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. titlebar indonesia dibangun dengan memperhatikan komitmen internasional dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional. komitmen internasional berbagai studi internasional menunjukkan korelasi erat antara pembangunan titlebar dan peningkatan kualitas pembangunan, termasuk keterkaitannya dengan pencapaian target millenium development goals gs). penambahan (sepuluh persen) penetrasi titlebar meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar (satu koma tiga delapan persen) negara berkembang world bank, adapun, penambahan (sepuluh persen) akses titlebar dalam setahun berkorelasi dengan peningkatan (satu koma lima persen) produktivitas tenaga kerja dalam lima tahun book company, selain itu, penggunaan akses bergerak titlebar berperan untuk mengurangi emisi lingkungan hingga (dua persen) pada tahun sebagai pengganti keperluan transportasi, konferensi dan penghitungan jarak jauh (teleconferencing dan telecomputing) menghemat emisi co hingga gigaton pada tahun broadband commission, distribusi lani presiden republik indonesia kepemimpinan pemerintah (government leadership) dalam memberikan arah dan panduan, komitmen nasional untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan program pembangunan titlebar indonesia, koordinasi dan sinergi multi sektor untuk menjamin harmonisasi kebijakan, program pembangunan, dan penggunaan sumber daya secara efisien, dan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha sesuai tugas pokok, kewenangan, dan kapasitas masing masing. tahapan pembangunan titlebar dilakukan secara bertahap. tahap penguatan konektivitas pada tahun dilanjutkan dengan tahap pengembangan inovasi yang sejalan dengan rpm hingga akhirnya mencapai tahap transformasi yang sejalan dengan rpm sebagaimana gambar bawah ini. rpm tahanan transformasi wilayah kpu dijangkau telepon dan internet kat ind diri kabupaten kota dijangkau nara ale seek yang mandiri, maju adil dan makmur layanan titlebar tingkat penetrasi titlebar populasi tingkat penetrasi digital populasi index pemerintah nasional dari skala rpm inn an) menyelesaikan titlebar kabupaten kota, fasilitas sekolah dan publik meningkatkan fasilitas kpu menjadi titlebar menyelesaikan migrasi digital dan rpm memanfaatkan pita spektrum frekuensi yang ditinggalkan (digital dividend) konektivitas mempercepat implementasi titlebar untuk menutup bintik kosong pemerintahan, pendidikan, kesehatan, blankspot) logistik dan pengadaan mengintegrasikan fasilitas data dan informasi pemerintah gambar tahapan pembangunan titlebar distribusi presiden republik indonesia sasaran pembangunan sasaran pembangunan titlebar indonesia sampai dengan akhir tahun adalah: peningkatan jangkauan dan kecepatan akses prasarana. perkotaan prasarana akses tetap titlebar mencapai tingkat penetrasi sebesar (tiga puluh persen) dari total populasi, (tujuh puluh satu persen) dari total rumah tangga dengan kecepatan maps mega bit per second), (seratus persen) dari total gedung dengan kecepatan gbpv giga bit per second). selain itu, sasaran akses bergerak titlebar dengan kecepatan maps, menjangkau seluruh populasi perkotaan. perdesaan prasarana akses tetap titlebar mencapai tingkat penetrasi sebesar (enam persen) dari total populasi dan (empat puluh sembilan persen) dari total rumah tangga dengan kecepatan maps. sasaran akses bergerak titlebar dengan kecepatan maps, menjangkau (lima puluh dua persen) populasi perdesaan. harga layanan menjadi maksimal yo0 (lima persen) dari rata rata pendapatan per kapita per bulan. terlaksananya pengembangan (lima) sektor prioritas yang terdiri atas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, logistik, dan pengadaan. kebijakan utama dan strategi untuk mencapai sasaran pembangunan titlebar indonesia, kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah: mentransformasi kewajiban pelayanan universal kpu) atau universal service obligation menjadi berorientasi titlebar, dengan strategi yaitu: menyusun ulang definisi dan ruang lingkup kpu untuk mengakomodasi pembangunan titlebar, distribusi republik indonesia melakukan reformasi kebijakan penggunaan dana kpu yang lebih berorientasi kepada ekosistem titlebar, yaitu tidak hanya terbatas pada penyediaan prasarana dan daerah perdesaan, dan memperkuat kelembagaan pengelola dana kpu. mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas, dengan strategi yaitu: melakukan penataan ulang alokasi frekuensi (spectrum reforming) secara efisien dan optimal dengan prinsip netralitas teknologi, optimalisasi spektrum frekuensi radio dan jaringan prasarana nirkabel instansi pemerintah dengan implementasi konsep government radio network grn), konsolidasi prasarana dan spektrum frekuensi radio bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, akses nirkabel tetap (fixed wireless access), dan akses nirkabel titlebar (broadband wireless access), maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang adil, memastikan migrasi sistem penyiaran televisi analog digital sesuai jadwal yang telah ditetapkan, mempercepat ketersediaan spektrum sub hz, termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi titlebar, mendorong penggunaan spektrum frekuensi radio secara dinamis dan fleksibel melalui antara lain penggunaan spektrum secara bersama (spectrum sharing), konsolidasi spektrum, dan mobile virtual network operator mono), memfasilitasi netralitas teknologi agar industri dapat menggunakan teknologi nirkabel yang paling efisien dengan ekosistem yang mendukung, melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk spektrum frekuensi radio dan slot orbit dengan mendorong kerjasama antar industri satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum, dan distribusi republik indonesia mengeksplorasi pembangunan satelit nasional, antara lain untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, penginderaan jauh (remote sensing), dan pemulihan bencana. mendorong pembangunan akses tetap titlebar, dengan strategi yaitu: mendorong pembangunan dan penggunaan bersama atas prasarana pasif, seperti dark fiber, pipa, tiang, menara, dan hak masuk (right way), mendorong peran aktif pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah bumi) dalam pembangunan prasarana pasif yang dikoordinasikan dengan penyelenggara telekomunikasi, mendorong kompetisi dan memastikan tidak terjadinya praktek monopoli, memastikan akses terbuka: mendorong pemanfaatan teknologi netral, dan mendorong peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (renewable energy) sebagai sumber energi listrik dalam pembangunan titlebar indonesia, khususnya daerah yang belum dialiri listrik. mendorong dunia usaha sebagai pelaku utama dalam pembangunan titlebar, dengan strategi yaitu: menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif melalui pengaturan yang jelas, konsisten, berkelanjutan, dan transparan, termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi baru, mengoptimalkan bauran teknologi (technology mix), multi moda jaringan tulang punggung dan akses, yang memungkinkan penggunaan berbagai teknologi berbasis kabel dan berbasis nirkabel: menggunakan skema kerjasama pemerintah dan swasta dengan memperhatikan ketepatan pengelolaan risiko, menyederhanakan perizinan, dan memberikan insentif untuk mendorong pembangunan prasarana titlebar wilayah yang belum berkembang dan tertinggal. distribusi republik indonesia membangun prasarana titlebar daerah perbatasan negara, dengan strategi yaitu: membangun jaringan titlebar sebagai sabuk pengaman informasi daerah perbatasan negara melalui kerjasama dengan penyedia hak masuk (right way) sektor lain, dan membangun jalur dan simpul (hub) alternatif sebagai opsi gerbang akses internasional. memberik, dengan strategi yaitu: memastikan pemenuhan komitmen pembangunan penyelenggara, memastikan pemenuhan tingkat layanan penyelenggara service level agreement): dan memastikan melindunginya aset strategis, seperti sistem komunikasi kabel laut, prasarana serat optik, dan menara base transceiver station bts) dari segala bentuk gangguan serta penyalahgunaan data pengguna. mempercepat implementasi pemerintahan dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan skema pendanaan yang efektif, dengan strategi yaitu: menetapkan rencana induk pemerintahan nasional sebagai rujukan bagi pengembangan pemerintahan(data recovery center) oleh instansi pemerintah,seperti komputasi awan (cloud computing): distribusi republik indonesia mendorong pengembangan pemerintahan yang berbasis kemitraan, baik antar instansi pemerintah maupun dengan badan usaha, menerapkan prinsip penggunaan bersama: membangun prasarana bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network), fasilitas pusat data, dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi, menggunakan aplikasi umum yang telah ada dan terbukti berjalan baik, untuk menciptakan interoperabilitas dan mempercepat penyebaran aplikasi, dan menyimpan aplikasi dalam repositori bersama sehingga dapat digunakan, didistribusikan, dan dapat disesuaikan untuk kepentingan pemerintahan. memastikan keamanan, kerahasiaan, keterisian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memastikan adanya unit kerja setiap instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan mewajibkan penggunaan alamat surat elektronik go.id untuk komunikasi aparatur negara. pemerintah sebagai fasilitator yang mendorong penggunaan titlebar, dengan strategi yaitu: mengoordinasikan permintaan kebutuhan penggunaan tik sektor pemerintah, memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik atau pemerintahan seluruh instansi pemerintah, memastikan penggunaan pengadaan berbasis elektronik atau pengadaan seluruh instansi pemerintah,distribusi republik indonesia memfasilitasi tersedianya dukungan tik untuk pengembangan sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, dan memfasilitasi penyediaan akses tik sebagai fasilitas publik. mendorong tingkat literasi tik, dengan strategi yaitu: memastikan seluruh pegawai pejabat pemerintahan dan pelajar memahami tik, dan memastikan terciptanya penyertaan digital antara lainkemandirian dan daya saing industri tik dalam negeri, dengan strategi yaitu: melakukan harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah untuk mendorong pengembangan industri tik indonesia: mengembangkan industri tik daerah daerah potensial, memperluas akses pasar dalam negeri sebagai basis pengembangan, memberikan kemudahan bagi perusahaan nasional untuk membangun ekosistem tik, khususnya titlebar indonesia, mendorong industri untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan, guna menunjang industri tik nasional yang berbasis kearifan lokal, mendorong tumbuhnya inovasi tik masyarakat melalui kegiatan penelitan dan pengembangan, mendorong pengembangan industri tik dalam negeri, antara lain melalui implementasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri tkn), insentif bagi peningkatan kualitas sdm tik nasional, dan insentif bagi industri penunjang tik dalam negeri dan mengoptimalkan penggunaan dana kpu untuk mendukung pengembangan aplikasi. distribusi republik indonesia mendorong adopsi tik untuk rumah tangga, dengan strategi yaitu: memfasilitasi generasi muda sebagai target pengembangan kapasitas adaptif (adaptive capacity) untuk menjadi agen perubahan dalam komunitasnya, mendorong pelatihan tik untuk usaha kecil menengah, menjadikan dana kpu dapat digunakan untuk program kapasitas adaptif masyarakat, dan mendorong pengembangan perangkat tik hemat energi (low power consumption cpe) untuk perdesaan. upaya percepatan pembangunan titlebar indonesia memerlukan intervensi pemerintah sebagai katalisator, yang bersifat stimulan, dengan memperhatikan hal sebagai berikut: pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik secara konsisten, intervensi dilakukan untuk mengakselerasi pembangunan prasarana, serta meningkatkan adopsi dan kualitas pemanfaatan titlebar, dan intervensi dilakukan berdasarkan kajian menyeluruh untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengalokasian sumber daya, serta memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan terhadap pasar. instrumen percepatan: regulasi kebijakan dan regulasi pembangunan titlebar indonesia dimaksudkan untuk memastikan layanan titlebar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat indonesia dengan kualitas baik dan harga terjangkau. kebijakan dan regulasi tersebut dapat bersifat sektoral (pengaturan dalam sektor tik), lintas sektor (pengaturan oleh sektor lain), maupun regional (pengaturan oleh pemerintah provinsi kabupaten kota). distribusi republik indonesia secara spesifik, kebijakan dan regulasi pembangunan titlebar ditetapkan untuk: menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menekan ekonomi biaya tinggi dan memberikan insentif, menciptakan kompetisi dan akses terbuka, mencegah terjadinya praktek monopoli, dan menghilangkan hambatan, memastikan pengalokasian dan penggunaan sumber daya (prasarana, spektrum frekuensi radio) secara efektif dan efisien, serta memastikan tidak terjadinya pemusatan sumber daya terbatas: mendorong penggunaan teknologi netral dengan tetap mempertimbangkan pengembangan industri dalam negeri, mendukung pengembangan aplikasi, konten, dan industri tik dalam negeri, termasuk penggunaannya, memberikan perlindungan terhadap prasarana tik dan data sebagai aset strategis nasional, dan memberikan perlindungan konsumen atas keamanan data informasi dan kualitas layanan. instrumen percepatan: kelembagaan dalam rangka memastikan rencana pembangunan titlebar diimplementasikan dengan baik dan sesuai jadwal, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh. oleh karena itu, koordinasi, sinergi, dan kerjasama antar pihak sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing masing sangat diperlukan. koordinasi, sinergi, dan kerjasama dilakukan pada tingkat implementasi, regulasi dan konsolidasi. tingkat implementasi pembagian tugas antara pemerintah dan dunia usaha tingkat implementasi adalah: distribusi presiden republik indonesia dunia usaha penyelenggara memimpin pembangunan prasarana titlebar indonesia, pemerintah membangun wilayah yang tidak dibangun oleh penyelenggara, dan pemerintah membangun fasilitas jaringan, yaitu prasarana pasif yang dapat diintegrasikan dengan prasarana sipil lainnya, berupa menara telekomunikasi, kucing (pipa saluran media transmisi kabel), dark fiber (serat optik yang belum digunakan untuk penyediaan layanan jaringan), serta handle dan mantle (lubang tempat bersambungan kabel telekomunikasi tanah). pembangunan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tingkat regulasi dalam rangka mendukung pembangunan titlebar indonesia, perlu dibentuk regulasi, antara lain terkait percepatan pembangunan prasarana, pengembangan industri tik dalam negeri, pembinaan sumber daya manusia tik, dan pemberdayaan masyarakat. regulasi tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangan masing masing, utamanya: regulasi penyelenggaraan tik dilakukan oleh kementerian yang bertanggung jawab bidang komunikasi dan informatika, mengoordinasikan regulasi tingkat daerah dilakukan oleh kementerian yang bertanggung jawab bidang pembinaan pemerintah daerah, dan peningkatan pemahaman aparatur pemerintah tentang tik dikoordinasi. tingkat konsolidasi pembangunan titlebar indonesia dapat dilakukan oleh dunia usaha dan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. distribusi republik indonesia dalam rangka mendorong pemanfaatan titlebar, dunia internasional, baik tataran global maupun regional asean) menetapkan berbagai sasaran antara lain, mendorong ketersediaan (availability), jangkauan layanan (accessibility),, dan keterjangkauan harga (affordability). broadband commission menetapkan bahwa semua negara harus sudah memiliki rencana pembangunan titlebar pada tahun pada tahun yang sama, layanan titlebar ditargetkan sudah menjangkau (empat puluh persen) rumah tangga dunia dengan harga layanan maksimal yo0 (lima persen) dari pendapatan bulanan. selanjutnya, asean masterplan connectivity mendorong pembangunan koridor titlebar asean dan percepatan penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi sekolah. salah satu strategi yang mempercepat penetrasi titlebar adalah menjadikan titlebar sebagai bagian dari akses universal dan memasukkan titlebar dalam kebijakan kewajiban pelayanan universal kpu) atau universal service obligation uso). agenda pembangunan nasional sejalan dengan kecenderungan global yang menempatkan titlebar sebagai kunci pembangunan, indonesia mendorong pengembangan titlebar dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan visi yaitu masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. langkah tersebut ditempuh dengan memperhatikan (empat) hal yaitu amanat undang undang dasar mp3ei rvhpn serta upaya peningkatan posisi daya saing indonesia tingkat global. dalam rangka mencapai visi tersebut, diperlukan penguatan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu, dengan mengintegrasikan jaringan titlebar yang merupakan salah satu komponen tik dengan (tiga) elemen konektivitas lainnya, yaitu sistem logistik nasional sislognas), sistem transportasi nasional sistranas), dan pengembangan wilayah. gambaran rinci mengenai komponen konektivitas nasional terdapat pada tabel bawah ini. distribusi presiden republik indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan titlebar yang efektif dengan penggunaan sumber daya dan pendanaan yang efisien, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan lintas sektor harus dilakukan, dengan cara sebagai berikut: konsolidasi rencana pembangunan prasarana titlebar indonesia yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dilakukan oleh kementerian yang bertanggung jawab bidang komunikasi dan informatika selaku pembina dan regulator sektor, dan konsolidasi rencana pembangunan titlebar pada tingkat nasional dilakukan oleh kementerian yang bertanggung jawab bidang perencanaan pembangunan nasional, dan konsolidasi kebijakan dan penyelesaian masalah strategis pembangunan titlebar dilakukan oleh dewan tik nasional. konsolidasi antar instansi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: memfasilitasi pembangunan prasarana skpd dan masyarakat kementerian yang kementerian yang dengan memastikan harmonisasi berwenang dalam bidang berwenang dalam perda dan koordinasi dukungan perencanaan pembinaan pemerintah pendanaannya pembangunan nasional mendorong pemanfaatan tik untuk sektor pembangunan pemerintahan kota kabupaten. kementerian yang memfasilitasi penyediaan rencana titlebar . berwenang dalam konektivitas tik seluruh satker dan indonesia komunikasi dan informatika masyarakat melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif mendorong pemanfaatan prasarana tik untuk pelayanan pemerintahan menemani kdi melaksanakan program kapasitas berwenang dalam adaptif untuk aparatur pemerintah pendayagunaan aparatur negara dan reformasi mendorong implementasi aplikasi birokrasi layanan g2e government employee) koordinasi gambar konsolidasi dan kolaborasi antar instansi distribusi presiden republik indonesia instrumen percepatan: pendanaan pengalokasian dana pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk investasi penuh dan subsidi dengan memperhatikan ketersediaan apbn. sisi lain, pemerintah dapat memobilisasi dana luar pemerintah, baik melalui investasi swasta maupun skema kerjasama pemerintah dan swasta. sebagai salah satu bentuk intervensi, pendanaan pemerintah diberikan dengan memperhatikan: kondisi dan kapasitas keuangan negara, kemampuan pasar pada daerah sasaran, efektifitas, efisiensi, dan jaminan keberlanjutan, model bisnis yang inovatif. strategi umum pendanaan pembangunan tik, dilakukan dengan cara: untuk pendanaan yang bersumber seluruhnya dari apbn, strategi yang ditempuh meliputi: (a) optimalisasi pemanfaatan apbn yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas belanja tik suatu kementerian lembaga (ruang lingkup internal kementerian lembaga), dan (b) efisiensi pemanfaatan apbn yang dimaksudkan untuk menekan duplikasi investasi yang dilakukan oleh beberapa kementerian lembaga (ruang lingkup lintas kementerian lembaga): untuk pendanaan yang sebagian bersumber dari apbn, strategi yang ditempuh adalah pemanfaatan apbn untuk meningkatkan kelayakan proyek. strategi pendanaan dijabarkan pada tabel bawah ini: distribusi lani pd presiden republik indonesia optimalisasi mobilisasi dana pemanfaatan apbn luar apbn transformasi pengelolaandan penggunaan prasarana implementasi proyek penggunaan dana kpu yang secara bersamaan kerjasama pemerintah berorientasi pengembangan modelpendanaan swasta kps). apbn ekosistem titlebar termasuk bersama, seperti: digunakan sebagai aplikasi dan capacity building. pembangunan pusat data dukungan pemerintah untuk optimalisasi penggunaan biaya hak pemerintahan secara meningkatkan kelayakan penggunaan frekuensi terutama terpadu, pembangunan proyek. untuk pengembangan titlebar pipaumum yang dapat menciptakaniklim investasi akses bergerak. digunakan untuk berbagai dan usaha yang kondusif model bisnis yang lebih efektifdan prasarana kabellistrik, dengan menekanekonomi efisien (tidak terpaku kepada belanja telepon, dsb), tinggi yang disebabkan modal) dengan memperhatikan hak masuk antara lain, oleh tidak mitigasi risiko dan keberlanjutan. 1tofi way, konsisten dan tidak mendorong pergeseranpola belanja tan dang naik harmonisa berbagai modal menjadi belanja operasional. peraturan termasuk pembentukan fund yang sinkronisasi apbn peraturan daerah. bersifatjangka panjang. kementerian lembaga untuk belanja tik guna menghindari duplikasi. tabel strategi menurut kelompok pendanaan distribusi presiden republik indonesia bab rencana implementasi program unggulan program unggulan merupakan program yang keberadaannya sangat dibutuhkan karena memiliki dampak yang luas dan memberikan landasan bagi program lain untuk berjalan. program unggulan dapat berbentuk proyek yang diimplementasikan secara masif dan dapat berbentuk proyek percontohan. program unggulan meliputi (tiga) kelompok, yaitu: konektivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar dan dalam pulau dan koridor ekonomi, konektivitas pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas antara instansi pemerintah: dan pendorong enabling) yang bertujuan untuk mendukung penguatan konektivitas. program unggulan dalam kelompok konektivitas ekonomi, terdiri atas: pembangunan ring palapa, yang bertujuan untuk menyediakan jaringan serat optik nasional seluruh kabupaten kota, pembangunan pipa bersama, yang bertujuan untuk mengakomodasi jaringan serat optik dari berbagai penyelenggara telekomunikasi dalam satu pipa, dan pelaksanaan percontohan konektivitas nirkabel untuk titlebar perdesaan, yang bertujuan untuk menyediakan akses titlebar wilayah kpu dengan solusi nirkabel. program unggulan dalam kelompok konektivitas pemerintah dilaksanakan melalui pembangunan jaringan dan pusat data pemerintah terpadu yang bertujuan untuk membangun jaringan komunikasi intranet pemerintah yang aman dan mengintegrasikan pusat data pemerintah. program unggulan dalam kelompok pendorong terdiri atas: reformasi kewajiban pelayanan universal, yang bertujuan untuk merancang ulang kpu agar dapat digunakan untuk pembangunan ekosistem titlebar, distribusi presiden republik indonesia pengembangan sumber daya manusia sdm) dan industri tik nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sdm tik nasional dalam rangka mempercepat adopsi dan stilisasi titlebar serta memperkuat manufaktur tik nasional. rentang waktu pelaksanaan program unggulan dimulai sejak tahun untuk membangun dasar ekosistem titlebar indonesia, dilanjutkan dengan pembangunan prasarana titlebar indonesia, pengurangan ketergantungan jalur internasional, peningkatan ketersediaan akses titlebar indonesia, dan pengembangan konten. seluruh program unggulan dilaksanakan hingga tahun membangun landasan ekosistem titlebar indonesia pu5) membangun prasarana titlebar indonesia pu1) keterangan: mengurangi ketergantungan pu: program unggulan jalur internasional ring palapa pipa bersama meningkatkan ketersediaan akses titlebar indonesia dan percontohan konektivitas nirkabel untuk titlebar perdesaan mendorong pengembangan konten jaringan dan pusat data pemerintah reformasi kpu program pengembangan sdm dan industri tik nasional gambar program unggulan rencana titlebar indonesia sektor prioritas sebagai bagian dari strategi dan rencana pembangunan nasional, pembangunan titlebar indonesia diharapkan dilakukan seluruh aspek pembangunan. sebagai langkah awal, pembangunan titlebar indonesia diprioritaskan pada (lima) sektor, yaitu pemerintahan, pendidikan, kesehatan, logistik, dan pengadaan. distribusi republik indonesia pemilihan (lima) sektor prioritas tersebut dilakukan dengan memperhatikan dampaknya bagi transformasi bangsa dan peningkatan daya saing nasional. lima sektor tersebut mewakili keempat komponen interaksi pemerintah, yaitu antar instansi pemerintah, pemerintah dengan pegawai pejabat pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan dunia usaha. pemerintahan pemerintahan ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan efisiensi proses internal pemerintah (back office) yang tersebar lebih dari (tujuh puluh) instansi pemerintah pusat, dan (lima ratus) instansi pemerintah daerah. tiga layanan pokok yang memerlukan dukungan titlebar adalah birokrasi, keuangan, dan keterhubungan dengan pemerintah daerah. tantangan pengembangan pemerintahan untuk birokrasi, antara lain: (a) beragamnya petunjuk pelaksanaan pemerintahan, (b) implementasi pemerintahan yang masih dalam tahap digitalisasi sehingga belum terjadi transformasi proses bisnis, (c) duplikasi program dan investasi instansi pemerintah, dan (d) keterbatasan pegawai pejabat pemerintah yang memahami tik. tantangan pengembangan pemerintahan untuk keuangan, antara lain: (a) memiliki banyak instansi yang harus dihubungkan dengan sistem pusat data, dan (b) memerlukan pusat data dengan tingkat keamanan yang sangat baik. distribusi presiden republik indonesia tantangan pengembangan pemerintahan untuk keterhubungan dengan pemerintah daerah, antara lain: (a) pengendalian pelaksanaan program secara terpusat perlu dikembangkan, dan (b) agenda pembangunan nasional yang dicantumkan dalam rpm harus dikaitkan dengan program pembangunan daerah. untuk menghadapi tantangan tersebut, rencana tindak pembangunan titlebar indonesia untuk pemerintahan terkait birokrasi, adalah: kurun sasaran hasil strategi institusi waktu jaringan aman prasarana memastikan menkominfo prasarana konektivitas aman seluruh titik kemenkeu pemerintahan pendukung layanan g2e, g2g, kemendagri nasional pembaruan proses g2b dan g2c semen para bisnisbarulayanan terkoneksi dengan k l sektor pemerintahan aman terkait pangkalan data prasarana data dan konsolidasi menkominfo (database) sistem aman yang anggaran dan kemenkeu pemerintahan dapat akses oleh program investasi kemendagri k l d pangkalan data dan k l d sektor prasarana tik terkait secara efisien program nasional konten aplikasi generik semen para pengembangan pemerintahan dan integrasi menkominfo konten terstandarisasi aplikasi g2e, g2g, kemendagri g2b dan g2c k l d sektor terkait pembaruan proses layanan g2b handal penyesuaian semen para bisnis layanan birokrasi dan kemendagri perijinan aturan dengan k l dan bisnis proses baru sektor daya saing pembaruanlayanan layanan g2c portal layanan k l dan publik secara daring pendorong daya publik untuk sektor daya saing saing sektor program nasional kemendagri utama pendorong menkominfo daya saing sektor pemda tabel sistem rencana pelaksanaan pemerintahan birokrasi distribusi presiden republik indonesia rencana tindak pembangunan titlebar indonesia untuk pemerintahan terkait keuangan, adalah: kurun sasaran hasil strategi institusi waktu jaringan koneksi sistem memastikan kemenkeu prasarana pemerintahan seluruh titik menkominfo keuangan publik yang aman koneksi luar kemendagri nasional dan dalam sektorterkait kementerian keuangan aman pangkalan data pangkalan data regulasi yang kemenkeu keuangan publik span dapat tegas untuk menkominfo nasional diakses oleh keamanan data kemendagri kementerian sektor terkait keuangan, bank indonesia kementerian lainnya, pemerintah daerah, bank indonesia, dan bank lainnya. program nasional sistem informasi standar modul kemenkeu pengembangan integrasi mpn, didukung oleh menkominfo konten span dan sakti prasarana yang kemendagri aman sektorterkait bank indonesia tabel sistem rencana pelaksanaan pemerintahan sektor keuangan rencana tindak pembangunan titlebar indonesia untuk pemerintahan terkait keterhubungan dengan pemerintah daerah, adalah: kurun sasaran hasil strategi institusi waktu jaringan nasional koneksi internal menghubungkan kemendagri pemerintahan pangkalan dataran seluruhjaringan menkominfo nasional dangkal sistem lokasi maya sektorterkait pemerintahan melalui dengan kemendagri, dan pemerintahan, pemerintah antarkementerian membuat simpul daerah lainnya dan regional dan lokal pemerintah daerah distribusi presiden republik indonesia kurun sasaran hasil strategi institusi waktu pangkalan data memonitor memberikan kemendagri administrasi pencapaiansasaran sistem informasi menkominfo publik perkembangan yang dapat sektorterkait nasional tingkat dipercaya untuk dengan lokal mendukung pemerintah proses daerah perkembangan sektor dan pemerintah daerah program nasional aplikasi sistem distribusi aplikasi kemendagri pengembangan informasi untuk secara cuma menkominfo konten g2g dan g2c cuma, didukung sektorterkait pemerintah oleh prasarana dengan yang aman pemerintah daerah regulasi informasi yang formulasi grand kemendagri pemerintahan lancar dan design tik untuk nasional dangkal terintegrasi untuk kemendagri yang mendukung akan diberlakukan pengambilan dengan keputusan keputusan menteri kapasitas program pelatihan menghubungkan kemendagri adaptif untuk pemerintahan aplikasi dan menkominfo pemerintahan pelatihan dengan dan sektor berlandaskan terkait tahun pemerintah tentang daerah pemerintahan daerah dan tabel sistem rencana pelaksanaan pemerintahan pemerintah daerah pendidikan pendidikan ditujukan untuk pemerataan kualitas pendidikan seluruh wilayah indonesia melalui pendistribusian dan pertukaran materi ajar, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar melalui eksplorasi informasi dan virtualisasi materi ajar. distribusi presiden republik indonesia tantangan pengembangan pendidikan, antara lain: (a) keterbatasan jaringan titlebar sekolah dan perguruan tinggi, (b) fokus belum menyentuh pemanfaatan penggunaan tik: dan (c) kebutuhan penyimpanan data berkapasitas besar. untuk menghadapi tantangan tersebut, rencana tindak pembangunan titlebar indonesia untuk pendidikan adalah: kurun sasaran hasil strategi institusi waktu jaringan nasional koneksi titlebar menghubungkan kemendikbud pendidikan indonesia seluruh lokasi menkominfo kemendagri seluruh sekolah, secara virtual kantor dan melalui jaringan universitas pemerintahan, dan membuat simpul regional dan lokal statistik dan akses yang mengembangkan kemendikbud pangkalan data terintegrasi modul pendidikan kemendagri pendidikan dengan dalam pangkalan nasional penyimpanan data nasional, pangkalan data membuat standar pelajar, aplikasi mahasiswa, sekolah, perguruan tinggi, guru dan dosen program nasional menyempurnakan data, konten dan kemendikbud untuk pengembangan layanan yang menkominfo kemendagri pengembangan pendidikan konten terintegrasi dengan konten jaringan sosial dan program kemendikbud regulasi distribusi penggabungan dan kemendikbud anggaran anggaran untuk restrukturisasi kemenkeu kemendagri nasional tik pendidikan yang seluruh anggaran untuk merata setiap untuk kemendikbud wilayah pengembangan tik kemendikbud distribusi presiden republik indonesia komponen pembentuk postur konektivitas nasional penentuan key keselamatan peningkatan ekonomi migrasi menuju commodities transportasi lokal konvergensi penguatan jasa pengusahaan peningkatan kapasitas pemerataan akses logistik transportasi dan layanan pengembangan pengembangan jaringan infrastruktur jaringan transportasi inf tur ente hair peningkatan kapasitas peningkatan sdm dan peningkatan kapasitas peningkatan sdm (ter peningkatan akses menikah asha peningkatan tik pemeliharaan kualitas modal kerja nek integrasi infrastruktur, harmonisasi regulasi mnekngan hidup dan fasilitas tar data perlu dewan logistik penyediaan dana sosial dasar nasional pembangunan nasional peningkatan peningkatan literasi, administrasi negara kemandirian industri tik domestik dan sdm tik siap pakai peningkatan kemandirian industri tik dalam negeri penguatan konektivitas nasional dilakukan dengan mengintegrasikan dan mensinergikan rencana sislognas., sistranas, pengembangan wilayah, dan tik tabel komponen konektivitas nasional sumber mp3ei dasar pijak teknis rpi adalah gs, dasar pijak regulasi pendukung broadband commission dan asean adalah uud mp3ei dan ict masterplan rpm rencana titlebar indonesia rencana titlebar indonesia setiap negara sudah jelas dalam pengembangan ekosistem memiliki bea papar nasional rencana ekosistem titlebar penguatan tik nasional selamanya aan pada tahun kenektntaa gambar alur pikir kerangka program rencana titlebar indonesia distribusi presiden republik indonesia kurun sasaran hasil strategi rata institusi kapasitas adaptif mengembangkan pelatihan dan kemendikbud kemendikbud dan melaksanakan pembimbingan kemenyan kemendagri kurikulum guru, murid dan dengan dukungan pegawai pemerintah tik kemendikbud tabel rencana pelaksanaan pendidikan kesehatan kesehatan ditujukan untuk memberikan konsultasi dan pendampingan jarak jauh langsung dari dokter atau ahli medik yang berkualitas kepada semua pusat kesehatan masyarakat yang tersebar seluruh indonesia. tantangan pengembangan kesehatan, antara lain: (a) tidak adanya sistem kesehatan yang terpadu, (b) rendahnya kualitas akses tik, dan (c) perlindungan data pasien dan pengelolaan data kesehatan yang bersifat rahasia dan strategis. untuk menghadapi tantangan tersebut, rencana tindak pembangunan titlebar indonesia untuk kesehatan adalah: kurun sasaran hasil strategi institusi waktu jaringan koneksi nasional menghubungkan secara kemenkes nasional seluruh rumah virtual seluruh lokasi menkominfo kesehatan sakit, klinik, melalui jaringan fasilitas pemerintahan, membuat kesehatan node regional dan lokal pangkalan data menginterogasi menggabungkan modul kemenkes statistik akses data kesehatan dengan kesehatan mengenai pangkalan data nasional nasional yang penyakit, pemerintahan yang vital perawatan, data aman, membuat standar pasien aplikasi distribusi presiden republik indonesia kurun sasaran hasil strategi rata institusi jangkauan distribusi data dan pelayanan kemenkes kemendagri kesehatan: sering kesehatan pelayanan yang terintegrasi dengan menkominfo universal kesehatan yang jaringan jaminan sosial these merata seluruh dan program asuransi wilayah kesehatan coverage) jangkauan pelayanan medis aplikasi titlebar untuk kemenkes penanganan diperluas sampai telemedicine semen apn special daerah terdiagnosis, treatment underserved teletherapy coverage) program promosi penyempurnaan titlebar untuk kemenkes kesehatan program gizi, menyebarluaskan kemendagri menkominfo nasional sanitasi, kampanye kesehatan lingkungan masyarakat dan kesehatan dan program pencegahan maternal care program distribusi kesehatan bergerak kemenkes kemendagri bagai pelanjut perawatan pelayanan sebagai kelanjutan menkominfo melalui kesehatan yang daerah pelayanan untuk kesehatan merata seluruh program promosi, dengan wilayah pencegahan dan sambungan pengobatan bergerak regulasi sistem prioritas untuk pegawai puskesmas kemenkes inf promosi dan dengan keahlian tik kemendagri protein asi kemenyan kesehatan pencegahan. dan bertugas untuk maternal care mempromosikan sebagai target perilaku masyarakat prioritas untuk kesehatan publik tabel rencana pelaksanaan kesehatan distribusi presiden republik indonesia logistik logistik ditujukan untuk mendukung pemantauan dan pertukaran data yang terkait dengan ketersediaan bahan pokok makanan dan industri, kelangkaan suatu barang, dan kebutuhan armada pengangkutan untuk logistik. tantangan pengembangan logistik, antara lain belum terjadinya berbagai sistem informasi logistik. untuk menghadapi tantangan tersebut, rencana tindak pembangunan titlebar indonesia untuk logistik adalah: kurun sasaran hasil strategi institusi waktu jaringan koneksi sistem menghubungkan kemenag nasional prasarana dan seluruh lokasi kanan benua kemenperin logistik pangkalan data secara virtual kementan setiap simpul melalui jaringan pemerintah daerah dari pelayanan pemerintahan, logistik membuat simpul regional dan lokal, termasuk gudang dan fasilitas logistik lainnya pangkalan data distribusi memberikan kemenag nasional barang barang sistem informasi kemenakertrans kementan logistik yang aman, yang dapat semen perindustrian ketersediaan dipercaya untuk semen kehutanan semen esdm stok dan memperkirakan semen stabilitas harga kapasitas kemenkes pemerintah daerah produksi dan kebutuhan pemakaian distribusi psi presiden republik indonesia kurun program aplikasi sistem distribusi kemenag nasional dalam informasi status aplikasi secara kemenakertrans pengembangan ketersediaan dan cuma cuma kemenperin konten permintaan dengan pemerintah daerah komoditas, dan dukungan prediksinya prasarana yang (memantau aman persediaan dan harga), aplikasi online promosi ekspor, aplikasi pendaftaran perusahaan sup. regulasi pengurangan bisnis model kemenag nasional biaya logistik yang didukung kemenakertrans logistik untuk tik untuk kemenperin menghindari pelayanan pemerintah daerah distorsi pasar dan logistik yang spekulasi oleh efektif, efisien para pedagang dan transparan kapasitas program pelatihan menurunkan kemenag adaptif untuk dan sosialisasi model bisnis kemenakertrans logistik untuk logistik logistik yang kemenperin baru menjadi pemerintah daerah program pelatihan, termasuk dalamnya sosialisasi penggunaan logistik seluruh pemangku kepentingan terkait tabel rencana pelaksanaan logistik distribusi presiden republik indonesia pengadaan pembangunan dan pengembangan titlebar pada sektor pengadaan ditujukan untuk: (a) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (b) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, (c) memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, (d) mendukung proses monitoring dan audit, dan (e) memenuhi kebutuhan akses informasi secara real time. tantangan pengembangan pengadaan, antara lain: (a) ketersediaan konektivitas berkualitas tinggi dengan sistem keamanan yang handal, (b) kesenjangan digital antar daerah yang dapat menghambat proses pengadaan, dan (c) ketersediaan standar tentang prasarana dan aplikasi untuk memastikan kompatibilitas sistem. untuk menghadapi tantangan tersebut, rencana tindak pembangunan titlebar indonesia untuk pengadaan, adalah: sasaran hasil strategi kurun waktu institusi jaringan nasional koneksi sistem menghubungkan lopp pengadaan, dan pangkalan seluruh lokasi kemenag pembelian data setiap maya melalui katalog lokasi layanan jaringan pengadaan secara pemerintahan, elektronik lpse) membuat simpul regional dan lokal pangkalan data pembentukan proses rekayasa lopp nasional untuk e pasar untuk ulang bisnis pengadaan mencegah sesuai dengan korupsi, kolusi peraturan dan nepotisme presiden mengenai pengadaan jasa pemerintah distribusi presiden republik indonesia sasaran hasil strategi kurun waktu institusi program nasional membuatstandar distribusi aplikasi lopp mengenai aplikasi cuma cuma yang pengembangan e pengadaan didukung konten untuk e pasar prasarana yang terjamin regulasi nasional proses bisnis baru mengubah pola lopp pengadaan dalam pengadaan pikir dan model untuk bisnis tradisional mendukung menjadi e pasar pengadaan yang didukung tik kapasitas adaptif program pelatihan mendorong model lopp untuk e pasar untuk e pasar bisnis baru untuk e pasar menjadi materi pelatihan yang tersedia untuk publik tabel rencana pelaksanaan pengadaan kebutuhan pendanaan kebutuhan pendanaan pembangunan titlebar indonesia tahun diperkirakan mencapai triliun atau sekitar (nol koma empat enam persen) dari pdb yang akan digunakan untuk mendanai (enam) program unggulan dan (lima) sektor prioritas, dengan perincian sebagaimana tabel bawah ini: proyek besaran dana (dalam juta rupiah) ring palapa pipa bersama konektivitas nirkabel untuk perdesaan jaringan dan pusat data pemerintah terpadu reformasi kpu pengembangan sdm dan industri tik distribusi presiden republik indonesia pemerintahan pendidikan kesehatan logistik pengadaan kontribusi apbn termasuk dana kpu akan dikonfirmasi dalam proses penyusunan rencana strategis kementerian lembaga tabel perkiraan kebutuhan pendanaandistribusi presiden republik indonesia tantangan dan peluang titlebar indonesia tantangan berdasarkan data world economic forum tahun penetrasi akses tetap titlebar indonesia terhadap populasi, mencapai (satu koma satu persen), sedangkan penetrasi akses bergerak titlebar mencapai (dua puluh dua koma dua persen). adapun jaringan tulang punggung serat optik nasional baru menjangkau (enam puluh sembilan koma enam persen) kabupaten kota telkom tbk, disamping itu, harga layanan masih mencapai (tujuh koma empat persen) dari produk domestik bruto pdb) perkapita kementerian komunikasi dan informatika, intel corp, pada tingkat regional, akses tetap titlebar indonesia berada pada peringkat ketiga terbawah negara asean, sedangkan akses bergerak titlebar indonesia berada pada peringkat ketiga teratas. dengan demikian, indonesia perlu mendorong kesetaraan dengan negara lain dalam hal penyediaan dan pemerataan akses titlebar nasional, serta keterjangkauan harga layanan titlebar dengan mempercepat pembangunan titlebar. selain keterbatasan prasarana, tantangan lain pembangunan titlebar nasional adalah pemanfaatannya yang masih belum optimal. sektor publik, titlebar digunakan terbatas pada kegiatan pendukung dalam hal administrasi. pada birokrasi, implementasi pemerintahan masih dalam tahap digitalisasi sehingga perlu didorong sampai dengan tahap transformasi proses bisnis. untuk itu, indonesia perlu meningkatkan adopsi dan kualitas pemanfaatan titlebar. peluang sektor komunikasi merupakan satu satunya sektor yang secara konsisten mempunyai pertumbuhan kontribusi terhadap pdb lebih dari (sepuluh persen). distribusi presiden republik indonesia sebagai negara dengan populasi keempat terbesar dunia, indonesia memiliki pasar yang besar dengan proporsi penduduk muda yang besar. kekuatan ini harus dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan titlebar secara nasional yang menjangkau sampai wilayah kepulauan dan terpencil. akses tetap titlebar titlebar nasional terhadap populasi, akses masih tertinggal bergerak terhadap populasi tingkat global (sumber. world economy. forum, tantangan jangkauan tulang jaringan tulang peng pembangunan punggung belum merata. optik baru menjangkau walikota, belum menjangkau titlebar terutama wilayah timur maluku dan papua indonesia indonesia (sumber: telkom, harga layanan diperkirakan harga layanan sekitar ae, titlebar indonesia sedangkan negara maju kurang masih tinggi dari (sumber kemenkominto, mei corp, potensi pertumbuhan sektor tik besar peluang pasar yang besar pembangunan titlebar indonesia potensi penduduk yang produktif potensi peningkatan keterhubungan antarpulau gambar peluang dan tantangan pembangunan titlebar indonesia distribusi presiden republik indonesia rpi merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional pengembangan titlebar merupakan isu kompleks yang tidak hanya berorientasi kepada pembangunan prasarana tetapi juga kepada pemberdayaan masyarakat, agar adopsi dan stilisasi titlebar memiliki makna. pembangunan titlebar tidak hanya diarahkan untuk kepentingan ekonomi tetapi juga seluruh aspek pembangunan, termasuk pertahanan dan keamanan. pembangunan titlebar sebagai sabuk pengaman informasi daerah perbatasan negara juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa. pembangunan titlebar indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan daya saing nasional dan kualitas hidup masyarakat indonesia. dengan demikian, rpi disusun sejalan dengan rvhpn, mp3ei, rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm), dan rencana kerja pemerintah rkp), seperti yang disajikan dalam gambar arah pembangunan, kebijakan, dan strategi rpi disusun dengan memperhatikan rpm dan sebaliknya juga digunakan untuk memperkaya penyusunan rpm. distribusi presiden republik indonesia alur rvhpn, rpm dan rkp alur mp3ei dan rpi rencana pembangunan nasional berisi arah, rencana pembangunan enam koridor sasaran, kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi melalui penguatan konektivitas dengan rpi rencana pembangunan jangka panjang nasional rvhpn) gambar keterkaitan rpi dengan dokumen perencanaan lain distribusi presiden republik indonesia bab konsep pembangunan titlebar indonesia kerangka desain titlebar indonesia sejalan dengan visi indonesia visi rpi adalah memberdayakan masyarakat untuk mengakselerasi transformasi indonesia menjadi negara maju melalui pengembangan dan pemanfaatan titlebar sebagai prasarana dan meta infrastructure. titlebar indonesia dibangun untuk mencapai (tiga) tujuan pembangunan, yaitu: mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia indonesia, dan menjaga kedaulatan bangsa. dalam rangka mencapai tujuan tersebut, (empat) pilar utama pembangunan titlebar, yaitu: prasarana dan keamanan, adopsi dan stilisasi kreatif, legislasi, regulasi dan kelembagaan, dan pendanaan. maruyama prasarana dan adopsi dan legislasi, regulasi, pendanaan keamanan stilisasi kreatif dan kelembagaan gambar kerangka desain titlebar indonesia distribusi presiden republik indonesia prinsip dasar pembangunan titlebar indonesia dilaksanakan dengan (lima) prinsip dasar, sebagai berikut: universal. layanan titlebar harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. ekosistem. pembangunan titlebar indonesia berorientasi kepada ekosistem yang mencakup seluruh aspek baik penyediaan prasarana, penggunaan dan adopsi, maupun pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya antara lain spektrum frekuensi radio, tiang listrik, menara, hak masuk (right way), dan pendanaan secara efisien. kolaborasi dan inklusif. pembangunan titlebar melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah dan pemerintah daerah maupun dunia usaha dan masyarakat. pembangunan titlebar indonesia juga harus mengoptimalkan potensi dalam negeri dan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat agar pemanfaatan titlebar menjadi lebih berarti. inovasi. pola pembangunan dan pendanaan yang inovatif dengan model bisnis yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan titlebar indonesia. terobosan dalam pembangunan titlebar indonesia diperlukan untuk meningkatkan daya saing nasional. intervensi pemerintah. pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mempercepat pembangunan titlebar indonesia, baik dalam bentuk regulasi deregulasi maupun pendanaan, guna menekan ekonomi biaya tinggi, mengisi kesenjangan, serta menghilangkan penyumbatan (debottlenecking), tanpa mengambil peran atau berkompetisi dengan dunia usaha selaku penyelenggara. prasyarat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendukung keberhasilan pembangunan titlebar indonesia, adalah: distribusiuntuk mendukung dan lebih memperlancar pelaksanaan tugas tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan dan adanya perubahan kabinet periode tahun dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan tim nasional presidenketentuan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang percepatan penanggulangan kemiskinan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: . tag presiden republik indonesia, terdiri dari: ketua wakil presiden wakil ketua menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan wakil ketua menteri koordinator bidang perekonomian wakil ketua iii menteri koordinator bidang kemaritiman sekretaris eksekutif deputi bidang dukungan kebijakan pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan sekretariat wakil presiden anggota menteri dalam negeri, menteri agama, menteri keuangan, menteri sosial, menteri kesehatan: menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi, menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat, menteri. tag aeb kata menteri ketenagakerjaan, menteri komunikasi dan informatika: menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah, menteri perencanaan pembangunan nasional kepala bappenas, menteri kelautan dan perikanan, menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi den republik indonudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti(2ll,l3 tentang perubah; mengingat pres memutuskan:presidennduduk. pres den republik indonesiaokumen pres den republik indonesiares ide republik indonesia; penerbitan kk; penerbitan ktp e1; penerbitan kia;wilayah negara kesatuan republik indonesia; wni yang datang dari luar wilayah negara kesatuan republik indonesia karena pindah;. 4. pres ide republik indonesiakabupaten kota; dan kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. disdukcapil pres ide republik indonesia; surat keterangan tempat tinggal; dan kartu izin tinggal tetap. perwakilan republik indonesia melakukan pencatatan biodata wni luar wilayah negara kesatuan republik indonesia setelah wni melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan: dokumen pedalaman republik indonesia; surat keterangan yang menunjuk domisili; dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan bukti pendidikan terakhir. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi wni yang sudah memiliki niksetelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan disdukcapil kabupaten kota atau upt disdukcapil kabupaten kota menerbitkan biodata penduduk. setelah pres den republik indonesia setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam perwakilan republik indonesia menerbitkan biodata wni luar wilayah negara kesatuan republik indonesia. paragraf penerbitan kartu keluarga penerbitan bagi penduduk wni atau penduduk orang asingc.surat. pres den republik indonesia: a.surat. pres den republik indonesia surat keterangan hilang dari kepolisian atau yang rusak; dan ktp e1; kartu izin tinggal tetap; dan ktp e1. paragraf penerbitan kartu tanda penduduk elektronik penerbitan ktp el bagi penduduk wni atau penduduk orang asing terdiri atas: penerbitan ktp el baru;i luar domisili. penerbitan ktp el baru bagi penduduk wni harus memenuhi persyaratan: telah berusia (tu:uh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan kk. pres den republik indonesia penerbitan ktp e1 baru bagi penduduk orang asing yang memiliki izin ta; dan kk. penerbitan ktp e1: kk. pres den republik indonesia t2 kk; ktp el lama; kartu izin tinggal tetap; dan surat keterangan bukti perubahan kependudukan dan peristiwa penting. peristiwa. perekaman dan penerbitan ktp el baru oleh disdukcapil kabupaten kota luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a.tidak. pres den republik indonesiadisdukcapil kabupaten kota atau upt disdukcapil kabupaten kota. ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kia diatur dengan peraturan menterires den republik indonesikabupaten kota atau upt disdukcapil kabupaten kotal: kk; kartu seleksi calon transmigran; dan surat pemberitahuan pemberangkatan. 27. pres den republik indonesia pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia wajib dilaporkan disdukcapil kabupaten kota berdasarkan klasifikasi perpindahan penduduk; ktp e1; dokumen perjalanan;; dokumen perjalanan; dan kartu izin tinggal terbatas.sdukcapil kabupaten kota. pendaftaran. pres den republik indonesia; dan ktp e1harus memenuhi persyaratan: surat pres den republik indonesia t7kabupaten kotamenuhan persyaratan pendaftaran penduduk diatur dalam peraturan menteri pres den republik indonesia perkawinan; pembatalan perkawinan; perceraian; pembatalanizin tinggal tetap. paragraf kelahiran pencatatan kelahiran wnilain yang sah; c.kk. pres ide republik indonesia t9 kk; dan ktp e1a.tidak. pres ide republik indonesia dengan memenuhi persyaratan: kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat; dan dokumen perjalanan republik indonesia orang tu dengan memenuhi persyaratana.surat. pres den republik indonesia 2t foto berwarna suami dan istri; kk; ktp el; dan bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya;\than yang maha esa; pas foto berwarna suami dan isteri; dokumen perjalanan; surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas; kk; f.ktp el . pres ide republik indonesia ktp e1'*renang negara setempat dengan memenuhi persyaratan dengan kabupaten kota atau upt disdukcapil kabupaten kota tempat penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan bukti pelaporan perkawinan dari perwakilan republik indonesia; dan kutipan akta perkawinan. 40. pres den republik indonesia dengan memenuhi persyaratan: surat keterangan terjadinya perkawinan negara setempat; pas foto berwarna suami dan isterimemenuhi persyaratan: salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap; penduduk harus telah mempunyai kutipan pres den republik indonesia kutipan akta perkawinan; kk; dan ktp e1. paragraf pencatatan perceraian pencatatan perceraian wilayah negara kesatuan republik indonesia1c.surat. pres ide republik indonesia dengan memenuhi persyaratan: dokumen yang sah tentang terjadinya perceraidan,persyaratan: salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap; kutipan akta perceraian; kk; dan ktp e1. harus memenuhi telah mempunyai paragraf pres den republik indonesia paragraf pencatatan.46. pres den republik indonesia dengan memenuhi persyaratan harus memenuhi persyaratan: salinan penetapan pengadilan; kutipan akta kelahiran anak; orang tua angkat; dan ktp e1; atau dokumen perjalanan bagi orang tua angkat orang asing. pres den republik indonesiares den republik indonesia pencatatan pengakuan anak dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia1. pencatatan pengesahan anak bagi penduduk orang asing\than yang maha esa terjadi sebelum kelahiran anak; kk. pres den republik indonesia\t10. pres den republik indonesia; kutipan akta pencatatan sipil; kk; ktp e1;1. pres den republik indonesiakabupaten kotacapil kabupaten kotakabupaten kotakabupaten kota57. pres den republik indonesia113. pres den republik indonesia1. ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan pencatatan sipil diatur dalam peraturan menteri. bab iii pres den republik indonesiaa penduduk; jawabkan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan hsien dan efektif. pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada disdukcapil kabupaten kota dan upt disdukcapil kabupaten kota dan perwakilan republik indonesia dilaksanakan melalui tahapan pelaporan; verifikasi dan validasi; perekaman data; dan pencatatan dan atau penerbitan dokumen. pres den republik indonesi kabupaten kota atau upt disdukcapil kabupaten kotaksanaan pelayanan pelaporan secara daring (online) pada disdukcapil kabupaten kota atau upt disdukcapil kabupaten kota bagi setiap daerah diatur dalam peraturan menteridalam hal penduduk dankabupaten kota, upt disdukcapil kabupaten kota, dan perwakilan republik indonesia atau meminta bantuan kepada orang lain. kondisi. pres den republik indonesiamenteri menetapkan kebijakan kemudahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; pelayanan multi dokumen dengan (satu) permohonan; penerbitan kembali register dan atau kutipan akta pencatatan sipil sesuai domisili; dan kebijakan lainnya yang ditetapkan menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri bertanggung jawab mengoordinasikan kementerian lembaga terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. kementerian lembagahukum; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hubungan luar negeri; kementerian pres den republik indonesiakomunikasi dan informasbudayaan; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; kepala kepolisian negara republik indonesia; dan kementerian atau lembaga lainnya. koordinasi sebagaimana dimaksud pada termasuk pelaksanaan penggunaan siak terkait pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam dan lam koordinasi pelaksanaan penggunaan siak sebagaimana dimaksud pada kementerian lembaga yang terkait dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan integrasi dengan layanan siak. untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil: disdukcapil pres den republik indonesia disdukcapil kabupaten kota dan upt disdukcapil kabupaten kota antardaerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan; dan disdukcapil kabupaten kota dan upt disdukcapil kabupaten kota berkoordinasi dengan instansi terkait tingkat daerah dalam pelayanan. untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, pemerintah daerahsdukcapil kabupaten kota, upt disdukcapil kabupaten kota, dan perwakilan republik indonesiaketentuan penduduk menteri. lebih lanjut mengenai pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil diatur dalam peraturan bab sanksi administratif. pres den republik indonesiadenda administratifsesuai dengan ketentuan undang undang tentang administrasi kependudukan. denda administratifsuai dengan ketentuan undang undang tentang administrasi kependudukan. pejabat pada disdukcapil kabupaten kotsuai dengan ketentuan undang undang tentang administrasi kependudukan dan sanksi lainnyadiatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab pres den republik indonesia 4t adanya peristiwa penting. ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan menteri. pres den republik indonesia penerbitan karena perubahan data untuk perceraia (satu) tahun terhitung peraturan presiden ini diundangkan. harus sejerah, deputi bidang hukum ang undangan, ttd ttd cuti suwardelola"a ekosistem laut dan pesisperlu diberikan tunjangan jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisirelola ekosistem laut dan pesis,ol9 nomor peraturan. sr( l0(ekosistem i.aut dan pesisir. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir, yang selanjutnya disebut t\jangan pengelola ekosistem laut dan pesis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 2. i:!( iran lo( ((diberikan t\jangan pengelola ekosistem laut dan pesisir setiap bulan. besaran t\janganekosistem laut dan pesisir\,jangan pengelola ekosistem laut dan pesislola ekosistem laut dan pesisi{ll( nlo( ttd [.l.i*. ll257llola ekosistem laut dan pesisir tunjangan jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisingelola ekosistem laut dan pesisir ahli utama rp2. q0, pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli madya rp1. o00, pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli muda rp1. pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli pertama rp54 o.0oopolisi kehutananol3 tentang tunjangan jabatan fungsional polisi kehutanolisi kehutanmenetap \jangan jabatan fungsional polisi kehutanan, yang selanjutnya disebut t\jangan polisi kehut\.jangan polisi kehutanan setiap bulan. 3. presiden republik indonesia besaran tunjangan polisiolisi kehutankehutan\ jangan jabatan fungsional polisitanggal juntunjangan jabatan fungsional polisi kehutanolisi kehutanan ahli utama rp2. polisi kehutanan ahli madya rp1. polisi kehutanan ahli muda polisi kehutanan ahli pertama rp540. o0o,o0 jenjang jabatan fungsional keterampilan polisi kehutanan penyelia rp976. ooo,o0 polisi kehutanan mahir rp540. polisi kehutanan terampil rp360. polisi kehutanan pemula rp300. jamanpresiden republik indonesia, menimbang: a tan. presiden republik indonesia nyelenggaraan ptsp oleh pemerintah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup urusan pemerintahan kabupaten kotakabupaten kota sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: walikota.. bpmptsp kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan.. presiden republik indonesia perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi khusus diselenggarakan oleh badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau administrator kawasan ekonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari menteri kepala lembaga, gubernur, dan atau bupati walikota. bab standar dan pembinaan ptsp bagian kesatu standar penyelenggara ptsp wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pelayanan publik. tan. presiden republik indonesia: kepala badan koordinasi penanaman modal untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal, gubernur untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan provinsi, bupati walikota untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan kabupaten kota, kepala badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau administrator kawasan ekonomi khusus untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan kawasan ekonomi khusus. kepala badan koordinasi penanaman modal, gubernur, bupati walikota, kepala dalam menetapkan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan norma, standar, prosedur . |
pres asia ]vatioitsangunan ekonomi dan mencapai kemajuan bersama dengan semangat persahabatan antarnegara, perlu melaksanakanguna memaksimalkan sumber sumber ekonomi; bahwa untuk melaksanakan kerja sama ekonomi menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu meningkatkan hubungan ekonomi dalam bidang perdagangan, penanaman modal, dan bidang teknis lainnya, dengan menggali dan mengembangkan potensi kerja sama yang saling menguntungkan antara negara negara anggota perhimpunan bangsa bangsa asia tenggara dan republik india; bahwa nay b i taw, myanmar, pada tanggal novembertrcnsiusebagai hasil perundingan antara delegasi pemerintah negara anggota perhimpunan bangsa bangsa asia tenggara dengan republik india; bahwa. mengingat menetapkan; memutuskan: peraturan presiden tentang pengesahan agreement investment under the framework agreement compreheitstye economic cooperation between the association southeast as a v afl. pres indonesia nay $ri taw, myanmar, pada tanggal november salinan naskah asli agreement investment under the framework agreement comprehensive economic cooperation betweendua sama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan bangsa bangsa asia tenggara dan republik indiden republik indonesiauij* anna jaman ., fitotberdasarkan ketentuan peraturan presiden nomor tahun ol9 tentang badan pariwisata dan ekonomi kreatif, perlu dilakukan penataan organisasi badan pariwisata dan ekonomi kreatifal; peraturan menetapkan presiden republik indonesia peraturan pemerintah nomor tahun ol1)';}:tun tentang rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional tahun ol8 o25 lembaran negara republik indonesia tahun ol8 nomor peraturan presiden nomor tahun tentang penataan t\:i. presiden republik indonesia bab kedudukan, tugas, dan fungsi badan pariwisata dan ekonomi kreatiflaksanakan tugas pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. ruang lingkup ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada meliputi subsektorserta televisi dan radio. perumusan dan penetapan kebijakan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; perumusan pres republik indonesia;;; penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif; pengelolaan data dan informasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab badan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan badan pariwisata dan ekonomi kreatif. babi . presiden republik indonesiakebijakan strategis; deputi bidang sumber daya dan kelembagaan; deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur; deputi bidang industri dan investasi; deputi bidang pemasaran; deputi bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan events); deputi bidang ekonomi digital dan produk kreatifwakil kepala dijabat oleh wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. rincian tugas wakil kepala wakil menteri utama dipimpin oleh sekretaris utama.pres ide republik indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa1yusunan rencana, program, dan anggaran badariwisata dan ekonomi kreatifkelima deputi bidang kebijakan strategis12. presiden republik indonesia perumusan kebijakan pengembangan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; perumusan dan pengembangan manajemen strategis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; pengendalian dan harmonisasi kebijakan teknis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; penyusunan dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; pen)susunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif;enam deputi bidang sumber daya dan kelembagaan deputi bidang sumber daya dan kelembagaan berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri kepala. deputi. presiden republik indonesian s;; pemantauan, analisis, evaluasipresiden republik indonesia bagian ketujuh deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastrukturn5s;delapan deputi bidang industri dan investasi deputi bidang industri dan investasimantauan presiden republik indonesia t2 pemantauan, analisis, evaluasi1a. bagian kesembilan deputi bidang pemasaran deputi bidang pemasaran perumusan kebijakan teknis pemasaran bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; pelaksanaan kebijakan teknis pemasaran bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; pen susunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemasaran bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; pemberian bimbingan teknis dan supervisi teknis pemasaranteknis pemasasepuluh deputi bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan events deputi bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan events menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis pengembangan produk sata dan penyelam garapan giat ental pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan produk wisata; penyelenggaraan, fasilitasi, dan promosi penyelam agar aar: niatan ent); e.pemantauan. presiden republik]k indonesia pemancar ran, analisis, evaluasi; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri kepala. bagian kesebelas deputi bidang ekonomi digital dan produk kreatif; perumusan kebijakan teknis pengembangan produk kreatif; pelaksanaan. presiden republik indonesia pelaksanaan kebijakan teknis tata kelola ekosistem ekonomi digital bidang ekonomi kreatif; pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan produk kreatif; pemantauan, analisis; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri lingkungan badan pariwisata dan ekonomi kreatif. presiden republik indonesiamenteri kepala. bagian ketigabelas unsur pendukung pusat dapat dibentuk lingkungan badan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai unsur pendukung tugas dan fungsi badan pariwisata dan ekonomi kreatif. presiden republik indonesia t7eputi terdiri atas sekretariat deputi dan paling banyak (lima) direktorat. sel<retreat deputi terdiri atas kelompok jabatan fungsional. dalam hal tugas dan fungsi sekretariat deputititel<tomat. subtitel<tomat 5inspektorat utama terdiri atas paling banyak (dua) inspektorat. inspektorat. presiden republik indonesia dan atau (dua) subbagianriwisata dan ekonomi kreatif42. presiden republik undone pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalajabatan fungsional lingkungan badan"iiter46. presiden republik indonesia badan pariwisata dan ekonomi kreatif harus men anc, deputi, dan inspektur utamadirekturmenteri kepala. kepala biro, sekretaris deputi, direktur, inspektur, dan kepala pusatdeputideputi yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya paling tinggi setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon i.a. bab pendanaan segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan pariwisata dan ekonomi kreatif dibebankan kepadaadan pariwisata dan ekonomi kreatifol7 nomor 2l4l; dan}eun ol559. presiden republik !ariwisata dan ekonomi kreatif:mulai berlaku sejak tanggal desember bab ketentuan penutup pasa1 pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku,penanaman modal pembukaan pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik singapura (selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai para pihak" atau secara individu disebut sebagai pihak"), men dari bahwa penciptaan lingkungan yang ramah terhadap bisnis akan kondusif untuk menstimulasi inisiatif kegiatan bisnis dalam rangka penanaman modal yang lebih baik antara para pihak; mengakui pentingnya kontribusi penanaman modal terhadap pembangunan berkelanjutan, dan upaya peningkatan serta fasilitasi penanaman modal dalam wilayah para pihak; men dari bahwa dukungan dan perlindungan timbal balik penanaman modal tersebut akan menstimulasi inisiatif bisnis, mendorong laju masuk modal dan teknologi, dan meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan kedua negara; menguap akan hak para pihak untuk mengatur dan untuk mengenalkan tindakan bam terkait penanaman modal wilayah para pihak untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang sah, telah menyetujui sebagai berikut: page l babi definisi dan ruang lingkup untuk tujuan persetujuan ini: definisi perusahaan adalah setiap badan, dengan atau tanpa personalitas hukum yang dibentuk atau didirikan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan atau tanpa tujuan memperoleh keuntungan, dan apakah dimiliki atau dikuasai swasta atau pemerintah, termasuk korporasi, persekutuan, kemitraan, kepemilikan tunggal, usaha pah.mean, asosiasi, atau organisasi serupa, maupun cabang dari perusahaan; perusahaan dari pihak adalah perusahaan yang dibentuk atau didirikan berdasarkan hukum suatu pihak dan menjalankan kegiatan bisnis disana;; mata nang yang dapat dipertukarkan secara bebas adalah "freely usable currency" sebagaimana yang ditentukan oleh dana moneter internasional dalan articles agreement the international monetary fund dan setiap perubahannya; csid adalah pusat internasional untuk penyelesaian sengketa penanganan modal; peraturan fasilitas tambahan csid adalah sebagaimana diamandemen dan mulai berlaku pada tanggal april peraturan arbitrase csid adalah prosedur umum proses pelaksanaan arbitrase aturan arbitrase), sebagaimana diamandemen dan mulai berlaku pada tanggal april konvensi csid adalah konvensi penyelesaian sengketa penanaman modal antara negara dan warga negara dari negara lain, disahkan washington pasta tanggal maret penanaman modal adalah setiap jenis aset yang dimiliki atau dikuasai, secara langsung maupun tidak langsung, oleh penanam modal yang memiliki karakteristik suatu penanaman modal bentuk suatu penanganan modal dapat termasuk namun tidak terbatas pada2: bilamana suatu aset tidak memiki karakteristik yang memadai sebagai suatu penanaman modal, aset tersebut bukan merupakan penanaman modal terlepas dari bentuknya. karakteristik suatu penanaman modal termasuk komitmen atas modal, harapan akan hasil yang dicapai atau tingkat keuntungan, asumsi mengenai resiko dan durasi tertentu. istilah "penanaman modal" tidak termasuk penetapan atau putusan dari tindakan yudisial atau administratif atau putusan arbitrase berdasarkan proses arbitrase. page of40 saham, modal dan bentuk bentuk penyertaan lainnya dalam perusahaan, termasuk hak hak turunannya; obligasi, surat hutang, pinjaman dan instrumen hutang lainnya3 termasuk hak hak turunan ya; turkey, konstruksi, manajemen, produksi, konsesi, pembagian keuntungan, dan kontrak serupa lainnya; tagihan atas uang atau suatu perbuatan kontraktual berkaitan dengan bisnis dan berdasarkan kontrak yang memiliki nilai ekonomi5; hak kekayaan intelektual yang diberikan berdasarkan hukum dan peraturan negara pihak dimana penanaman modal dilakukan dan goodwill; lisensi, kuasa, izin dan hak hak serupa yang diberikan oleh hukum yang berlaku, termasuk konsesi untuk mencari, membudidayakan, mengekstraksi, atau mengeksploitasi sumber daya alam; dan benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak serta hak hak kekayaan yang terkait, seperti hipotek, gadai, atau jaminan; sebagaimana tujuan definisi "penanaman modal", pendapatan yang diinvestasikan wajib diperlakukan sebagai penanaman modal dan segala perubahan bentuk dari aset yang ditanamkan atau ditawarkan ulang wajib tidak mempengaruhi karakternya sebagai penanaman modal. untuk tujuan persetujuan ini, "pinjaman dan instrumen hutang lainnya" sebagaimana dideskripsikan dalam huruf(b) dan "tagihan atas uang atau perbuatan kontraktuallainnya" sebagaimana tercantum dalam huruf(d) ini merujuk pada aset yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan tidak merujuk pada aset orang perorangan, tidak terkait dengan kegiatan bisnis apapun. suatu pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain bukan suatu penanaman modal. untuk memperkuat kepastian, penanaman modal tidak termasuk dalam tagihan atas uang yang muncul hanya dari: (a) kontrak komersil atas penjualan barang atau jasa, pembiayaan domestik dari kontrak verse but, atau (b) perpanjangan piutang yang berhubungan dengan kontrak komersil. perihal apakah suatu jenis lisensi, kuasa, izin atau instrumen serupa (termasuk konsesi sejauh konsesi tersebut termasuk dalam instrumen dimaksud) memiliki karakteristik penanaman modal tergantung pasta faktor seperti sifat dan sejauh mana hak yang dimiliki oleh pemegang hak menurut hukum negara pihak. diantara instrumen tersebut yang tidak memiliki karakter penanaman modal adalah mereka yang tidak menciptakan hak apapun yang dilindungi menurut hukum negara pihak tersebut. untuk memperkuat kepastian, hal tersebut atas adalah tanpa prasangka terhadap apakah setiap aset yang terasosiasi dengan instrumen tersebut memiliki karakter penanaman modal. page of40 ~ . . . . . r; _,.,_ "penanam modal" adalah: perusahaan dari salah satu pihak; atau perorangan, yang berdasarkan hukum salah satu pihak, adalah warga negara7 salah satu pihak tersebut atau mempunyai hak sebagai penduduk tetap wilayah negara i. . lt pihak tersebut dimana baik salah satu pihak maupun pihak lain dimana perorangan tersebut sedang atau telah menanamkan modalnya mengakui penduduk tetap dan mendapat perlakuan yang secara substansial setara dengan warga negaranya untuk tindakan yang mempengaruhi penanaman modal; yang telah menanamkan modal; perusahaan yang didirikan secara lokal adalah perusahaan yang dimiliki atau dikuasai8 oleh seorang penanam modal dari salah satu pihak, didirikan wilayah negara pihak lainnya; tindakan adalah setiap tindakan oleh salah satu pihak, baik dalam bentuk undang undang, regulasi, peraturan, prosedur, putusan, tindakan administratif atau bentuk lainnya dan termasuk tindakan yang dilakukan oleh: (a) pemerintah dan otoritas pusat, provinsi, atau daerah; dan i~t (b) badan badan non pemerintah yang mendapat pendelegasian kewenangan oleh pemerintah atau otoritas pusat, provinsi atau daerah konvensi new york adalah konvensi mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, diadopsi perserikatan bangsa bangsa new york pada tanggal ' l juni pendapatan adalah jumlah yang dihasilkan atau berasal dari penanaman modal, termasuk, namun tidak terbatas pada, keuntungan, bunga, pendapatan, dividen, royalti, atau biaya. wilayah adalah: untuk republik indonesia: wilayah darat, wilayah laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, termasuk dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya, dan ruang untuk memperkuat kepastian, jika peryang dominan dan efektif dari yang bersangkutan. perusahaan adalah: (a) dimiliki oleh perorangan atau perusahan dari salah satu pihakjika lebih dari persen saham dimiliki oleh perorangan atau perusahan milik pihak tersebut (b) dikendalikan oleh perorangan atau perusahaan dari satu pihakjika perorangan atau perusahaan tersebut memiliki kewenangan untuk menunjuk direktur atau secara hukum berwenang menentukan tindakan yang diambilnya. page . . . . .! ,,; .!"' ,_,, . .:. udara yang meliputinya, serta landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, dimana indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat maupun yurisdik, montero bay, desember untuk republik singapura: wilayah darat, perairan pedalaman dan laut teritorial, termasuk segala kawasan maritim yang terletak luar laut teritorial yang telah atau dimasa datang ditetapkan oleh hukum nasionalnya, berdasarkan hukum internasional, sebagai kawasan dimana singapura dapat memiliki hak berdaulat atau yurisdiksi atas laut, dasar laut serta tanah dibawahnya, dan sumber daya alam; peraturan arbitrase uncial adalah arbitration rules the united nations commission international trade law uncial), sebagaimana diadopsi majelis umum pbb pada desember dan persetujuan wto adalah marrakech agreement establishing the world trade organization disahkan marrakech pada april pemberlakuan persetujuan persetujuan ini wajib berlaku, terhadap satu pihak, untuk penanaman modal wilayah negaranya oleh penanam modal dari pihak lainnya pada saat persetujuan ini berlaku efektif atau telah dilakukan, didirikan, diambil alih, atau ekspansi sesudahnya, dan tel.ah mendapat pengakuan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang undangan, regulasi dan kebijakan nasional yang berlaku pihak dimaksud, dan apabila dipersyaratkan, secara spesifik telah mendapatkan persetujuan tertulis oleh otoritas berwenang pihak dimaksud. ketentuan dalam persetujuan ini tidak berlaku terhadap gugatan yang timbul10, atau gugatan yang lemah diajukan, sebelum persetujuan ini berlaku secara efektif. dalam hal persetujuan tertulis khusus dibutuhkan untuk penanaman modal sesuai hukum nasional, peraturan dan kebijakan nasional suatu pihak, maka pihak tersebut wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk mengamati transparansi, keadilan dan efisiensi dalam pemrosesan permohonan. langkah langkah tersebut meliputi: (a) memastikan bahwa informasi terkait otoritas berwenang dan proses persetujuan tertulisnya dipublikasikan segera atau tersedia untuk umum (b)dalam hal permohonan persetujuan tertulis, memberikan notifikasisegerakepada pemohon dalam bentuk tertulis mengenai informasi tambahan yang diperlukan, hasil dari sebuah permohonan dan (c) dalam hal suatu permohonan ditolak, memberikan notifikasi segera kepada pemohon dalam bentuk tertulis perihal alasan penolakan permohonan. jika permohonan ditolak, pemohon wajib memilih<:i kesempatan untuk menyampaikan, sesuai diskresi pemohon, permohonan baru untuk memperkuat kepastian, persetujuan ini tidak mengingat pihak yang bersangkutan dengan tindakan atau fakta atau situasi yang terjadi sebelum persetujuan ini berlaku secara efektif untuk pihak verse but. page of40 ___ . :{! v . ,,,., ~ ,,.,,., ,,, ,,.,., ,,., ' ! persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk: (a) (b) (c) (d) subsidi atau hibah yang diberikan oleh satu pihak, termasuk pinjaman yang didukung pemerintah, jaminan dan asuransi atau kondisi lain yang terlampir dalam tanda terima atau tanda terima lanjutan dari subsidi atau hibah, meskipun subsidi atau hibah tersebut diajukan secara eksklusif kepada penanam modal atau penanaman modal oleh penanam modal dari pihak verse but; pengadaan pemerintah; jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah; perihal perpajakan11 dalam wilayah salah satu pihak, yang wajib, kecuali sebagaimana tercantum dalam perpajakan), diatur dalam hukum nasional dari suatu pihak dan dalam traktat perpajakan antara para pihak. bab perlindungan perlakuan terhadap penanaman modal setiap pihak wajib memberikan perlakuan yang adil dan seimbang serta perlindungan penuh dan keamanan terhadap penanaman modal. untuk memperkuat kepastian: (a) "perlakuan yang adil dan seimbang" mensyaratkan masing masing pihak untuk tidak menyangkal keadilan dalam proses hukum atau administrasi sesuai dengan prinsip proses penegakan hukum yang benar dan adil; (b) "perlindungan penuh dan keamanan" mensyaratkan masing masing pihak untuk bertindak sebagaimana mestinya untuk memastikan keamanan dan perlindungan penanaman modal; f : f'' (c) adanya fakta bahwa salah satu pihak mengambil atau gagal mengambil tindakan yang tidak konsisten terhadap ekspektasi penanam modal tidak ~~~ ' ' untuk memperkuat kepastian, tidak ada satupun ketentuan dalam persetujuan ini yang wajib mempengaruhi hak dan kewajiban pihak manapun berdasarkan traktat perpajakan. apabila terdapat inkonsistensi antara persetujuan ini dan traktat perpajakan dimaksud, traktat perpajakan wajib berlaku dalam hal inkonsistensi tersebut. dalam hal traktat perpajakan antara para pihak, otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam traktat tersebut wajib bertanggung jawab tunggal untuk menentukan apakah benar terdapat inkonsistensi antara persetujuan ini dan traktat dimaksud. page of40 . c. ''i .,~ . : . ,. . . . . ' . . . . . . . ,. . "" dianggap sebagai pelanggaran terhadap 1m, walaupun terdapat kehilangan atau kerugian terhadap penanaman modal sebagai akibatnya; dan (d) konsep "perlakuan yang adil dan seimbang" dan "perlindungan penuh dan keamanan" tidak mensyaratkan perlakuan tambahan atau melebihi daripada yang disyaratkan oleh hukum kebiasaan internasional, dan tidak menimbulkan hak hak substantiftambahan, tidak dengan sendirinya berarti bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini. perlakuan nasional (national treatment) setiap pihak wajib memberikan penanaman modal dari penanam modal pihak lain perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang pihak tersebut berikan, dalam keadaan serupa, untuk penanaman modal wilayahnya dari penanam modalnya terkait dengan mana semen, kegiatan, pelaksanaan dan penjualan atau penyelesaian lainnya dari penanaman moda untuk memperkuat daerah, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan, dalan1 keadaan serupa, oleh pemerintah daerah dimaksud penanaman modal oleh penanam modal dari pihak yang mana pemerintah daerah yang dimaksud membentuk suatu bagian. perlakuan most favoured na170n setiap pihak wajib memberikan kepada penanaman modal oleh penanam modal dari pihak lain perlakuan yang tidak boleh kurang menguntungkan dari yang seharusnya, dalam keadaan serupa, untuk penanaman modal dalam wilayah penanam modal dari non pihak terkait manajemen, kegiatan, pelaksanaan dan penjualan atau penyelesaian dari penanaman modal. ketentuan ketentuan dalam ini wajib tidak ditafsirkan sehingga mewajibkan salah satu pihak untuk memperluas kepada penanam modal dari pihak lain dan penanaman modal dari penanam modal pihak lain keuntungan dari perlakuan apapun, hak keutamaan atau hak istimewa yang dihasilkan dari perlakuan nasional) merujuk pada lampiran perlakuan nasional). untuk memperkuat kepastian, apakah sebuah perlakuan diberikan dalam konteks "kondisi serupa" pada perlakuan nasional), atau perlakuan most favoured nation) tergantung pada keseluruhan kondisi termasuk apakah perlakuan terkait membedakan antara penanaman modal berdasarkan pada tujuan kesejahteraan umum yang sah. page <f: ~ ~ ~ to . : :: . ::.: . . ~.~ : . . . . . ' . . ' ~ . ~) .'~ ~ ~ . ~ :: . :' ' j'<' (a) (b) perjanjian penanaman modal bilateral lainnya (atau biasa disebut sebagai "perjanjian jaminan penanaman modal", atau "perjanjian peningkatan dan perlindungan penanaman modal" atau "perjanjian internasional penanaman modal") yang telah dipakai, ditandatangani, atau yang sudah berlaku sebelum persetujuan ini berlaku pengaturan apapun dengan non pihak atau para pihak yang berada dalam satu kawasan geografis untuk meningkatkan kerjasama kawasan dalam bidang ekon.omi, sosial, ketenagakerjaan, industri atau keuangan dalam kerangka kerja proyek yang spesifik. untuk memperkuat kepastian, dan wajib tidak berlaku untuk pilihan atau prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia persetujuan persetujuan lainnya, dan wajib tidak ditafsirkan sebagai pemberian pilihan atau prosedur kepada penanam modal untuk penyelesaian sengketa selain sebagaimana tercantum dalam bagian satuuntuk memperkuat kepastian, kewajiban substantif perjanjian penanaman modal internasional atau perjanjian perdagangan lainnya tidak dengan sendirinya merupakan "perlakuan" dan selanjutnya tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggan atas ini, sepanjang tidak terdapat tindakan yang telah diadopsi atau dipertahankan oleh suatu pihak untuk melaksanakan kewajiban tersebut. ekspropria sits tidak ada pihak yang dapat mengekspropriasi atau menasionalisasi penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan yang memiliki efek setara dengan ekspropriasi atau nasionalisasi (selanjutnya disebut ekspropriasi), kecuali (a) untuk tujuan kepentingan umum16; (b) dilakukan tanpa diskriminasi; (c) dengan pembayaran kompensasi yang segera, memadai dan efektif sesuai dengan dan untuk memperkuat kepastian, persetujuan penanaman modal bilateral mencakup peninjauan atau perubahan terhadap persetujuan tersebut. ini wajib diinterpretasikan berdasarkan lampiran kedua ekspropriasi) untuk memperkuat kepastian, sebagaimana tujuan ini, istilah "kepentingan umum" merujuk pada konsep hukum kebiasaan internasional. hukum nasional dapat mengekspresikan konsep serupa dengan istilah berbeda, seperti "keharusan umum", "tujuan umum", "pemakaian umum". untuk memperkuat kepastian, apabila terdapat sengketa mengenai apakah suatu tindakan suatu pihak setara dengan ekspropriasi tidak langsung sesuai yang dimaksud dalam ini, fakta bahwa kompensasi belum dibayar pada saat sengketa belum diselesaikan tidak serta merta tindakan tersebut merupakan tindakan yang page of40 ~. : (d) sesuai dengan proses penegakan hukum yang benar dan adil. pembayaran kompensasi wajib: (a) dilakukan tanpa penundaan yang tidak sebagaimana mestinya18; (b) setara dengan nilai pasar yang adil dari penanaman modal yang dieksplorasi sesaat sebelum ekspropriasi terjadi (tanggal ekspropriasi) atau sebelum ekspropriasi dimaksud menjadi pengetahuan umum, mana saja yang lebih awal; ! (c) tidak merefleksikan perubahan apapun dalam nilai yang terjadi karena ekspropriasi yang akan dilakukan telah diketahui lebih awal; (d) dapat dilaksanakan secara efektif, bebas digunakan dan bebas dipindah tanganan sesuai dengan transfer). kompensasi wajib mencakup bunga dengan nilai kurs yang wajar secara komersil untuk mata uang tersebut, harus dibayar dari tanggal ekspropriasi sampe tanggal pembayaran dilakukan. kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai pasar yang adil dapat mencakup nilai perusahaan yang berjalan, nilai aset termasuk pajak dari properti berwujud, nilai penggantian, modal yang ditanamkan, sifat dan durasi dari penanaman modal, serta kriteria lain, sebagaimana mestinya. , tanpa mengabaikan i), dan setiap tindakan eksplorasi yang berkaitan dengan tanah sebagaimana tertera dalam peraturan perundang undangan domestik pihak yang melakukan eksplorasi pada saat persetujuan ini berlaku efektif, wajib dilakukan dengan tujuan dan dilakukan setelah pembayaran kompensasi serum dengan peraturan perundang undangan tersebut. tindakan ekspropriasi atau penilaian dapat, berdasarkan permohonan penanam modal, ditinjau ulang oleh peradilan atau otoritas independen lainnya dari pihak yang melakukan tindakan ekspropriasi dengan memperhatikan hukum yang berlaku. ~.', atau pencabutan, pembatasan, atau penciptaan hak kekayaan intelektual, sejauh penerbitan, pencabutan, pembatasan atau penciptaan tersebut melawan hukum meskipun selanjutnya tindakan tersebut dianggap merupakan ekspropriasi tidak langsung sebagaimana dimaksudkan dalam ini. para pihak memahami bahwa mungkin terdapat proses hukum dan administratif yang perlu dicermati sebelum pembayaran dapat dilakukan. pengukuran nilai pasar yang wajar dari penanaman modal wajib mengecualikan keuntungan spekulatif atau mengada ada yang digugat oleh penanam modal. page . . .! :. .i " _, ': " " ] sesuai dengan agreement trade related aspects intellectual property rights dalam lampiran perjanjian wto. ganti kerugian penanam modal sipil, situasi negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan, huru hara atau keadaan serupa lainnya wilayah pihak lainnya tersebut, wajib diberikan oleh pihak dimana penanaman modal berada, suatu restitusi, indemnifikasi, ganti rugi, atau penyelesaian lainnya, jika ada, jumlah yang tidak kurang dari yang diberikan oleh pihak dimana penanaman modal berada kepada penanam modal dari negara bukan pihak atau dari negaranya sendiri, pilihan mana yang lebih menguntungkan. ganti rugi yang diberikan wajib dengan menggunakan mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas dan dilakukan dan bebas dipindahtangankan sesuai dengan ketentuan transfer). ~)~ transfer setiap pihak wajib mengizinkan semua transfer terkait dengan penanaman modal oleh penanam modal pihak lain wilayahnya dapat dilakukan dengan bas tanpa penundaan masuk dan keluar wilayahnya. transfer tersebut termasuk (a) kontribusi modal, termasuk kontribusi awal; (b) keuntungan, dividen, keuntungan modal, dan hasil penjualan baik seluruh maupun sebagian penanaman modal ataupun likuidasi sebagian atau likuidasi menyeluruh dari penanaman modal; (c) bunga, pembayaran royalti, biaya biaya mana semen, bantuan teknis dan biaya biaya lainnya; (d) pembayaran yang dibuat berdasarkan kontrak, dibuat oleh penanam modal, atau penanaman modalnya, termasuk pembayaran berdasarkan perjanjian jaman; (e) pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ekspropriasi) dan ganti kerugian); dan (f) pembayaran yang dilakukan berdasarkan bab iii penyelesaian sengketa). untuk memperkuat kepastian, istilah "pencabutan" hak keadaan intelektual mencakup pembatalan atau penghapusan hak hak dimaksud, dan istilah "pembatasan' hak kekayaan intelektual mencakup pengecualian hak hak tersebut. page of40 m000~k> ~0m00m0o "h 0m0m m0"koho o~k0 o>m00o0 mo o00 kmm0 0m ' _._ oo> > > . _,,. . . . . _,.: ,. . . . . . ___ . ' ~ "'''' ~ "~"'o o o "' ~ " o o ''''"''0_, ,,,.,_.,.,h,_ '''''' :~~ . . setiap pihak wajib mengizinkan transfer dimaksud dilakukan dengan menggunakan mata uang yang dapat digunakansecara bebas pada kurs pasar yang dipertukarkan pada saat transfer. tanpa mengabaikan dan suatu pihak dapat mencegah(a) kepailitan, insolens, atau perlindungan hak hak kreditur; (b) (c) penerbitan, perdagangan, atau transaksi sekuritas, futures, options atau turunannya; kejahatan atau tindak pidana; (d) laporan keuangan atau pencatatan transfer bila diperlukan untuk membantu penegakan hukum ataupun otoritas pengatur keuangan; (e) (f) (g) (h)skemajaminan sosial, pensiun publik atau tabungan wajib; pesangon karyawan; persyaratan untuk mendaftar dan memenuhi formalitas lainnya yang diterapkan oleh bank central atau otoritas terkait dari salah satu pihak. tidak ada ketentuan dalam persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak dan :,; kewajiban anggota dana moneter internasional bawah akta pendirian dana moneter internasional, termasuk kegunaan dari tindakan saling tukar yang sesuai dengan akta pendirian dana moneter internasional, dengan catatan bahwa salah satu pihak tidak dapat mengenakan pembatasan dalam transaksi modal yang tidak semua1 dengan kewajiban ,., berdasarkan persetujuan terkait transaksi tersebut, kecuali berdasarkan pembatasan untuk pengamanan neraca pembayaran) atau atas permintaan dana moneter internasional. pembatasan untuk pengamanan neraca pembayaran dalam hal terjadi permasalahan neraca pembayaran serius atau kesulitan keuangan eksternal atau ancaman daripadanya,pengelolaan makroekonomi, khususnya kebijakan moneter dan kebijakan nilai tukar, salah satu pihak dapat mengadopsi atau mempertahankan pembatasan terhadap pembayaran, transfer atau pergerakan modal, terkait dengan penanaman modal. diakui bahwa tekanan tertentu terhadap neraca pembayaran oleh salah satu pihak dalam proses pertumbuhan !, ekonomi memungkinkan perlunya pembatasan untuk memastikan, antara lain, kecukupan cadangan keuangan untuk mengimplementasikan program pembangunan ekonominya. page :~r l. . . . ___ . . . . . . . . . _____ . . _______ ,_,. . . pembatasan yang disebut dalam wajib: (a) sesuai dengan persetujuan dana moneter internasional: (b)(c) tidak melebihi batasan yang diperlukan untuk menghadapi keadaan yang digambarkan dalam (d) bersifat semen tara dan dihentikan secara progresif seiring dengan perbaikan situasi yang disebutkan dalam dan (e) dilaksanakan tanpa diskriminasi dengan perlakuan kepada pihak lain yang tidak kurang daripada kepada yang non pihak; pembatasan pembatasan apapun yang diadopsi ataupun dipertahankan sesuai atau pembuahan apapun dalamnya, wajib segera diberitahukan kepada pihak lainnya. pihak yang mengadopsi pembatasan sesuai dengan wajib segera menyetujui pihak lainnya yang meminta konsultasi untuk mean jau ulang pembatasan yang diadopsinya, jika konsultasi tersebut tidak dilakukan luar persetujuan ini. subrogasi jika salah satu pihak (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk), sebagai hasil dari jaminan yang diberikan atas risiko risiko non komersil yang terkait dengan penanaman modal atau bagian daripadanya, melakukan pembayaran kepada penanam modalnya berdasarkan klaim daripadanya menurut persetujuan ini, pihak lainnya wajib mengakui bahwa pihak yang membayar kepada penanam modalnya (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk) berhak berdasarkan subrogasi untuk melaksanakan hak dan menuntut klaim atas penanam modalnya. hak atau klaim subrogasi wajib tidak dapat melebihi hak atau klaim asli dari penanam modal. hal ini, bagaimanapun, tidak berarti dianggap(atau agen1, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk) telah melakukan .pembayaran kepada penanam modal dari pihak tersebut dan telah mengambil alih hak dan klaim dari penanam modal, maka penanam modal dimaksud wajib tidak, kecuali diberikan kuasa untuk bertindak atas nama dari pihak (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk) melakukan pembayaran, mengejar hak hak dan klaim tersebut dari pihak lainnya. dalam pelaksanaan hak dan klaim subrogasi, satu pihak (atau agensi, institusi, badan, atau korporasi lainnya yang ditunjuk) yang melakukan hak atau klaim tersebut page of40 ~ ~~ ~~ ~ o o u ~ ~ ,._,_, ___ ,,_ < <<<< ~ il~ wajib membuka cakupan dari pengaturan klaim dengan penanam modalnya kepada pihak lainnya. hakmengatur para pihak menegaskan hak mereka i.mtdk. mengatur dalam wilayahnya masing masing dalam rangka mencapai tujuan kebijakan yang sah, seperti perlindungan atas kesehatan publik, pelayanan sosial, pendidikan, keselamatan, lingkungan dan moral publik, perlindungan sosial atau konsumen, privasi dan perlindungan data serta peningkatan dan perlindungan keragaman budaya. untuk memperkuat kepastian, fakta bahwa satu pihak mengatur, termasuk melalui perubahan peraturan perundang undangannya, yang memberikan dampak negatif terhadap penanaman modal atau mempengaruhi ekspektasi penanam modal, termasuk ekspektasi keuntungan, tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban dalam persetujuan ini. panggung wab sosial perusahaan masing ma~irg pihak menegaskan pentingnya mendorong perusahaan perusahaan yang beroperasi wilayahnya atau tanduk pada yurisdiksi.~ disahkan atau didukung oleh pihak tersebut. adakan mela wan korupsi para pihak menegaskan bahwa suap dan segala bentuk. korupsi dalam kegiatan penanaman modal dapat mencederai demokrasi dan hukum, mengurangi penanaman modal asing dan bcrdarnpak kerugian pada pembangunan ekonomi para pihak. tidak ada ketentuan dalam persetujuan ini yang dapat mencegah salah sam pihak untuk mengambil tindakan pencegahan dan pemberantasan suap dan segala bentuk. korupsi dalan kegiatan penanaman modal apapun dalam wilayahnya, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan persetujuan ini. page bab iji penyelesaian sengketa bag ian satu: penyelesaian sengketa ant ara satu pihak dengan penanam modal dari pihak lainnya cukup dan prinsip dasar bagian ini wajib berlaku untuk sengketa antara satu pihak dengan penamaan modal dari pihak lainnyaatau penanganan modalnya (untuk selanjutnya disebut ''sengketa penanaman modal"). dalam hal terjadi sengketa penanganan mod.cti, pihak pihak yang bersengketa harus kencan penyelesaian sengketa tersebut dengan tujuan mencapai penyelesaian damai. untuk memperkuat kepastian, keberatan dari satu pihak yang dapat timbul dalam proses penyelesaian sengketa berdasarkan bagian ini akan termasuk, namun tidak terbatas pada, keberatan berdasarkan bah v.a penanaman modal telah dilakukan, diresmikan, atau dian1bil alih atau dilaksanakan melalui penipuan, pemalsuan, korupsi atau tindakan yang dapat dianggap penyalahgunaan proses. konsultasi pihak~pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu menyelesaikan sengketa penanganan modal melalui konsultasi dan negosiasi ("konsultasi"), yang dapat mencakup penggunaan prosedur tidak meng.ik2 t dari pihak ketiga, seperti good offices, konsiliasi, dan mediasi. konsultasi verse but wajib didahului dengan permohonan tertulis untuk konsultasi yang disampaikan oleh penata modal yang bc sengketa kepada pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui konsultasi, permohonan tertulis untuk konsultasi wajib memuat informasi terkait dasar hukum dan fakta dari sengketa penanaman modal tersebut, termasuk nama dan alamat dari penanam modal yang bersengketa, ketentuan dari persetujuan ini yang diduga telah dilanggar, jalan keluar yang diinginkan serta estimasi jumlah kerugian yang digugat. konsultasi wajib dilakukan dalam kura1 waktu hari setelah diterimanya pe:ciptaan tertulis untuk konsultasi oleh pihak yang bersengketa, kecuali para pihak yang berisi sengketa tersebut menentukan lain, dan tempat 1mtdk konsultasi adalah jakarta, indonesia jika pihak yang bersegi.eta adalah indonesia, atau singapura jika pihak yang bersengketa adalah singapura. page mediasi para pihak yang bersengketa dapat, kapanpun, menyetujui untuk melakukan mediasi. permohonan untuk persetujuan penyelesaian melalui mediasi wajib ditujukan oleh satu pihak yang bersengketa kepada pihak lainnya secara tertulis. pihak tertuju wajib memberikan pertimbangan yang simpatik terhadap permohonan tersebut dan membalasnya dengan menerima atau menolak secara tertulis dalam kurun waktu hari setelah diterima. penyelesaian melalui media~i b:!sifat sukarela dan tanpa prasangka atas posisi hukum kedua belah pihak yang bersengketa. penyelesaian melalui mediasi dapat diam melalui peraturan mediasi dari lembaga mediasi indonesia dan singapura, atau peraturan sejenis lainnya yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa. mediator wajib patuh terhadap lampiran kode perilaku arbiter dan mediator). setiap pihak yang bersengketa wajib menanggung pengeluarannya yang berasal dari partisipasi dalam proses mediasi. pengeluaran yang timbul berkaitan dengan proses mediasi, termasuk remunerasi dan biaya mediator, wajib ditanggung secara seimbang oleh para pihak yang bersengketa. berdasarkan permohonan para pihak yang bersengketa, mediator wajib menerbitkan kepada para pihak yang bersengketa, sec a tertulis, rancangan laporan faktual; yang menyediakan ringkasan terkait tindakan yang menjadi isu dalam proses!ur tersebut; prosedur yang dilaksanakan; setiap solusi yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai hasil dari prosedur tersebut, termasuk solusi sementara. mediator wajib memberikan kepada para pihak yang bersengketa hari kerja untuk memberikan komentar terhadap rancangan laporan. setelah mempertimbangkan komentar yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa dalam periode yang telah ditentukan, mediator wajib menyampaikan, dalan1 bentuk tertulis, laporan faktual final kepada para pihak yang bersengketa dalam waktu hari ke1ja. laporan faktual dimaksud wajib untuk tidak memuat interpretasi terhadap persetujuan1 ini. ketika solusi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah dicapai sebagai hasil dari proses mediasi, para pihak yang bersengketa!a wajib membuat perjanjian penyelesaian sengketa tertulis untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk mengimplementasikan solusi yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati. tidak ada ketentuan dalam ini yang !11menghalangi para pihak yang bersengketa untuk mengambillangkah penyelesaian alternatif la.i mya. page pengajuan klaim jika sengketa penanaman modal tidak dapat diselesaikan dalam waktu tahun setelah tanggal penyampaian permohonan tertulis untuk konsultasi berdasarkan konsultasi) maka, kecuali ditentukan lain oleh para pihak yang bersengketa, penanam modal yang bersengketa dapat mengaji akan sengketa pad (a) pengadilan atau tribunal dari pihak yang bersengketa, sepanjang pengadilan atau tribunal tersebut memiliki yurisdiksi atas gugatan tersebut; (b) arbitrase berdasarkan konvensi csid dan peraturan arbitrase csid, sepanjang kedua belah pihak baik pihak yang bersangkutan maupun pihak dari penanam modal yang bersengketa merupakan pihak pada konvensi csid; (c) arbitrase berdasarkan fasilitas tambahan csid, sepanjang kedua belah pihak baik pihak yang bersengketa atau pihak dari penanam modal yang bersengketa merupakan pihak pada konvensi csid; (d) arbitrase berdasarkan peraturan arbitrase uncial; atau (e) lembaga arbitrase lainnya atau berdasarkan peraturan arbitrase lainnya, jika para pihak yang bersengketa menyetujui hal tersebut. dengan syarat bahwa pilihan terhadap peraturan arbitrase apapun atau fora arbitrase berdasarkan sub (b) sampai (e), wajib mengesampingkan penyelesaian melalui forum lainnya. untuk menghindari keraguan, investor yang bersengketa dapat menyampaikan gugatan mewakili dirinya sendiri terkait kerugian atau kerusakan yang telah dialami penanam modal yang bersengketa atau atas nama perusahaan dari pihak yang bersengketa yang penanam modal miliki atau kuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait kerugian atau kerusakan yang diderita perusahaan. setiap pihak dengan ini memberikan persetujuan atas pengajuan sengketa melalui arbitrase sesuai dengan berdasarkan ketentuan dalam bagian ini, dengan persyaratan: (a) pengajuan sengketa penanaman modal pada arbitrase tersebut dilakukan dalam kurun tiga tahun setelah penanam modal yang bersengketa mengetahui atau sepatutnya mengetahui, adanya suatu pelanggaran kewajiban berdasarkan persetujuan ini yang menyebabkan adanya kerugian atau kerusakan terhadap penanam modal yang bersengketa atau penanaman modalnya; (b) penanam modal yang bersengketa memberikan persetujuan tertulis terhadap arbitrase berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam bab ini; page (c) dasar hukum dan fakta sengketa sesuai dengan konsultasi atau mediasi yang telah dilakukan sebelumnya sesuai dengan konsultasi) dan mediasi); (d) penanam modal yang bersengketa memberikan pemberitahuan tertulis, yang wajib diajukan dalam kurun waktu setidaknya hari sebelum gugatan diajukan, kepada pihak terigu ga~ tentang maksud untuk mengajukan sengketa kepada arbitrase tersebut yang mana: mencantumkan nama dan alamat dari penanam modal yang bersengketa dan, jika sengketa diajukan atas nama perusahaan yang didirikan secara lokal, nama, alamat dan tempat perusahaan tersebut berdiri; menunjuk salah satu fora yang disebutkan dalam sebagai forum untuk penyelesaian sengketa; melepaskan hak penanam modal yang bersengketa untuk memulai atau melanjutkan proses agar,>lm dalam salah satu fora penyelesaian sengketa yang disebutkan.'l dalam dalam kaitannya dengan materi sengketa; 1v. 1menyediakan, dalam hal sengketa yang diajukan dilakukan atas nama perusahaan yang didirikan secara lokal, pelepasan hak tertulis terhadap semua hak untuk memulai atau melanjutkan proses penyelesaian sengketa dalam salah satu fora yang terra. tj.tum pada dalam kaitannya dengan materi. sengketa; meringkas secara singkat dugaan pelanggaran oleh pihak yang bersengketa berdasarkan persetujuan ini (termasuk dugaan tertentu yang telah dilanggar), dasar hukum dan fakta sengketa, dan. i :f!bagian atau kerusakan yang diduga disebabkan oleh penanam modal : ang bersengketa atau penanaman modalnya dengan alasan pelanggaran tersebut; dan (e) tidak ada putusan final mengenai perak.wm yang sama sebagaimana dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan) yang telah dijatuhkan dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penanam modal yang bersengketa kepada panel internasional lainnya yang dibentuk berdasarkan bagian ini, atau perjanjian lainnya. tanpa mengabaikan sub (d)(iii), penanam modal yang bersengketa wajib untuk tidal<. dicegah memulai atau melaju~ akan s ~1atu perbuatan untuk mencari langkah langkah perlindungan sementara untuk :;mata mata menjaga hak penanam modal yang bersengketa dan keuntungan dan tidak melibatkan adanya pembayaran terhadap ke.bagian atau penyelesaian substansi masalah dalam sengketa, pengadilan pengadilan atau panel administrasi dari pihak yang bersengketa. page untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam sub (e), istilah "penanam modal yang bersengketa" merujuk pada penanam modal, dan, apabila memungkinkan kepada perusahaan yang didirikan secara lokal dan mencakup semua orang yang secara langsung dan tidak langsung memiliki kepentingan kepemilikan atau dikendalikan oleh penanam modal atau apabila dimungkinkan, perusahaan yang didirikan secara lokal. berdasarkan permintaan dari pihak yang bersengketa, panel wajib menolak yurisdiksi bilamana penanam modal yang bersengketa gaga! dalam memenuhi persyaratan persyaratan apapun sebagaimana disebutkan dalam persetujuan dalam dan pengajuan suatu gugatan kepada arbitrase dalam bagian ini wajib memenuhi persyaratan: (g) bab konvensi csid yurisdiksi csid) dan peraturan fasilitas tambahan csid untuk persetujuan tertulis para pihak dalam sengketa; dan (b) konvensi new york untuk "persetujuan tertulis". suatu gugatan yang diajukan kepada arbitrase dalam b"bagian ini wajib dipertimbangkan timbul dari hubungan komersil atau transaksi untuk tujuan tujuan dalam konvensi new york. pendanaan pihak ketiga suatu pihak yang bersengketa yang didanai oleh pihak ketiga wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang bersengketa lainnya dan kepada panel perihal nama dan alamat pihak ketiga pemberi dana. pemberitahuan tersebut wajib dibuat saat pengajuan klaim, atasi tanpa penundaan seketika setelah pendanaan oleh pihak ketiga tersebut dispar.ti, didonasikan, atau disetujui, sebagaimana berlaku. pembentuk.<\n panel arbitrase kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak yang bersengketa, pan~! arbitrase wajib terdiri dari tiga arbiter, yang bukan warga negara atau penduduk tetap kedua belah pihak. masing masing pihak yang bersengketa wajib menunjuk satu arbiter dar1 para pihak yang bersengketa wajib menyetujui arbiter ketiga, yang akan menjadi ketua panel arbiter. ketua panel arbiter wajib merupakan warga negara ~ari non pih?.k yang memiliki hubungan diplomatik dengan pihak yang bersengketa mm1p11h pihak yang tidak bersengketa. jika panel arbiter tidak dapat dibentuk dalam waktu hari sejak tanggal pengajuan gugatan arbitrase, baik karena salah satu pihak yang bersengketa gagal menunjuk arbiter atau karena para pihak yang bersengketa gagal menunjuk ketua panel, sekretaris jenderal csid, melalui permohonan salah satu pihak yang bersengketa, wajib page menunjuk, berdasarkan keuangan yang dimilikinya, arbiter atau para arbiter yang belum ditunjuk. jika sekretaris jenderal csid merupakan warga negara atau penduduk tetap salah satu pihak, atau tidak mampu menunjuk arbiter, deputi sekretaris jenderal csid, yang bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap salah satu pihak, dapat diminta untuk melakukan penunjukan tersebut para arbiter wajib memiliki pengalaman dan keahlian dalam hukum publik internasional. para arbiter diharapkan memiliki keahlian, secara khusus, dalam hukum penat1para arbiter wajib independen dari para pihak dan penanam modal yang bersengketa dan tidak berafiliasi atau menerima instruksi dari mereka. para pihak yang bersengketa dapat menentukan peraturan terkait biaya biaya yang dikeluarkan oleh panel, termasuk remunerasi arbiter. jika arbiter yang ditunjuk sesuaiseperti yang ditentukan untuk memajukan arbiter awal, dan wajib memegang kewenangan dan tugas yang sama dengan arbiter awal. para arbiter yang ditunjuk dalam bagian ini wajib mematuhi kode perilaku arbiter dan mediator sebagaimana tercantum dalam lampiran dari persetujuan ini. hukum yang berlaku meru juk pada dan jika suatu gugatan diajukan berdasarkan pas~! pengajuan klaim kepada panel arbiter), panel wajib menentukan isu dari seng~ta berdasarkan persetujuan ini, persetujuan persetujuan lain yang berlaku antara para pihak, dan peraturan hukum internasional ya.1g berlaku dan apabila berlaku: hukum nasional dari pihak ya!1g bersengketa. panel dapat, berdasarkan penilai;annya atau permohonan dari: salah satu pihak yang bersengketa, meminta penafsiran sersan1a dari suatu ketentuan dalam perjanjian ini yang merupakan isu yang disengketakan. para pihak. wajib mengajukan secara tertulis keputusan bersama yang menyatakan penafsiran mereka kc! jada panel dalam waktu hari setelah pengiriman permohonan. untuk menghindari keraguan, para pihak juga dapat mengadopsi, berdasarkan penilaiannya, penafsiran bersama atas ketentuan persetujuan ini. keputusan bersama dari para pihak mengenai penafsiran atas ketentuan persetujuan ini wajib mengikat panel, d~n tiap keputusan atau putusan yang dikeluarkan oleh panel harus sesuai dengan keputusan bersama verse but. page tempat arbitrase kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak, planet' wajib menentukan tempat arbitrase berdasarkan peraturan arbitrase yang berlaku, sepanjang tempat tersebut berada dalam wilayah suatu negara yang merupakan pihak dalam konvensi new york dan berada luar wilayah para pihak. proses arbitrase tanpa menyambungkan kewenangan suatu panel untuk menangani keberatan keberatan lain sebagai pertanyaan pendahuluan, seperti bahwa suatu keberatan mengenai sengketa bukan merupakan kompetensi panel tersebu~, suatu panel wajib, sebelum melanjutkan kepada materi sengketa, menyampaikan dan memutuskan keberatan sebagai putusan sela (pertanyaan pendahuluan) oleh pihak tergugat yang, sebagai suatu aspek hukum, suatu gugatan yang diajukan bukan suatu gugatan dimana sebuah putusan dijatuhkan memenangkan penanam modal yang bersengketa sebagaimana dalam putusan), atau bahwa sebuah gugatan adalah keliru dan tidak berdasar meskipun apabila fakta yang dituduhkan21 diasumsikan benar. panel boleh juga mempertimbangkan fakta apapun yang bukan merupakan materi perkara. pihak yang bersengketa waj menentukan secara rinci kemungkinan dasar keberatan. (a) keberatan tersebut wajib diajukan kepada panel segera setelah panel tersebut terbentuk, dan tidak lebih dari tanggal yang ditetapkan oleh panel bagi. pihak tergugat untuk mengajukan kontra memorinya (atau, dalam kasus terdapat perubahan terhadap pemberitahuan arbitrase, tanggal yang ditetapkan panel bagi pihak yang bersangkutan untuk manga bukan tanggapan terhadap perubahan). (b) saat penerimaan suatu keberatan dalam ini, panel wajib menangguhkan proses apapun terkait materi perkara, menentukan jadwal untuk mempertimbangkan kom,intensi keberatan dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mempertimbangkan pertanyaan pendahuluan lainnya, dan menetapkan suatu keputusan atau putusan terhadap keberatan tersebut, menyatakan dasar dasar d antaranya. para pihak yang bersengketa 1wajib diberikan kesempatan yang layar.<. untuk menyampaikan pandangan dan observasinya kepada panel. (c) pihak yang bersengketa tidak melepaskan kebenaran apapun terhadap kompetensi atau pendapat apapun terhadap mate.n perkara hanya karena pihak yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan dalam ini atau menggunakan prosedur percepatan sebagaimana tercantum dalam untuk tujuan ini, fakta yang dituduhkan adalah untuk mendukung gugatan sebagaimana tercantum dalam notifikasi arbitrase (atau aransemennya) da1i dalam sengketa berdasarkan aturan arbitrase uncial, pernyataan gugatan sebagaimana dirujuk pad?. dalam peraturan arbitrase netral. page ot: untuk memperkuat kepastian, keberatan atau tanggapan tersebut dapat diajukan dalam tahap lain prosedur. dalam hal pihak yang bersengketa memohon dalam waktu hari setelah panel dibentuk, panel wajib memutuskan berdasarkan prinsip percepatan setiap keberatan awal berdasarkan dan setiap keberatan bahwa sengketa dimaksud bukan merupakan kompetensi panel. panel wajib menangguhkan setiap proses atas kepatutan dan menerbitkan keputusan atau putusan atas keberatan, dengan menyatakan alasannya, tidak lebih dari hari setelah tanggal pem1pohonan tersebut. rukun, jika pihak yang bersengketa memohonkan pemeriksaan, panel dapat mengambil hari tambahan untuk mengeluarkan keputusan atau putusan. terlepas dari apakah suam pemeriksaan diminta, panel dapat, dengan menunjukkan penyebab yang luar biasa, menunda penerbitan keputusan atau putusannya dengan tambahan waktu yang singkat, yang tidak boleh melebihi hari. panel dapat, jika dibenarkan, memberikan putusan kepada pihak yang menang harga dan biaya yang dikeluarkan untuk pengajuan atau penolakan keberatan. dalam menentukan apakah putusan tersebut dibenarkan, panel wajib mempertimbangkan apakah gugatan atau keberatan tersebut bersifat dilebih lebihkan atau diajukan tanpa dasar, dan wajib memberikan kesempatan yang layak kepada para pihak untuk menyampaikan tanggapannya. perlindungan diploma t!k tidak ada pihak manapun yang wajib memberikan perlindungan diplomatik, atau mengaji akan gugatan internasional, terhadap suatu sengketa dimana salah satu penanam modalnya atau pihak lainnya wajib berikan persetujuan untuk pengajuan atau telah mengajukan . arbitrase menurut bagian ini. kecuali pihak lainnya tersebut telah gaga! untuk memenuhi atau mematuhi putusan yang dijatuhkan dalam sengketa tersebut. perlindungan.a diplomatik, untuk .tujuan ini, wajib tidak mencakup pertukaran diplomatik informal semata mata untuk tujuan memfasilitasi penyelesaian sengketa. putusan ketika suatu panel menjatuhkan putusan final terhadap pihak yang bersangkutan, pane! dapat memutuskan, secara terpisah atau dalam.o kombinasi, hanya: (a) kerugian moneter dan setiap bunga yang berlaku; dan (b) restitusi properti, dengan ketentuan bahwa tergugat dapat membayar ganti rugi mo'meter dan setiap bunga yang berlaku, sebagai:nana yang ditentukan oleh panel berdasarkan bab perlindungan penanaman modal), sebagai pengganti restitusi. page ., .~ .t . :!c: :_ :,.,;;: "'l ";:, ._~,. . .: . ~': suatu mel dapat pula memutus~ biaya~biaya dan biaya~ ~nga~ara s~s~a1~eng: tf', bagian ini dan peraturan arbitrase yang berlaku. suatu panel tidak dapat menjatuhi.an hukuman positif dalam arbitrase apapun yang dilaksanakan dalam bagian 1m, berdasarkan permintaan dari penanam modal yang bersengketa, suatu panel wajib, sebelum mengeluarkan suatu keputusan atau putusan terkait kerugian, meneruskan keputusan atau putusan yang diusulkan kepada para pihak yang bersengketa. dalam kurun hari setelah panel meneruskan keputusan atau putusan yang diusulkan, para pihak yang bersengketa ~ ~ dapat mengajukan tanggapan te11ulis kepada panel perihal berbagai aspek dalam keputusan atau putusan yang diusulkan. panel wajib mempertimbangkan tanggapan tanggapan tersebut dan mengeluarkan keputusan atau putusan tidak lebih dari hari setelah periode hari tanggapan berakhir. apabila gugatan disampaikan nama perusahaan dari pihak yang bersegi.eta, putusan arbitrase wajib diberikan kepada perusahaan. setiap putusan arbitrase w3:jib bersifat final dan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa. sebuah putusan wajib tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali terhadap para pihak yang bersengketa dan berkenaan dengan otsus tertentu. sesuai dengan ini dan prosedur penis jalan ulang yang berlaku untuk satu putusan sementara, para pihak yang bersengketa wajib memenuhi dan mematuhi putusan tanpa penundaan. penanam modal yang bersengketa tidak dapat mencari penegakan hukum terhadap putusan akhir hingga: dalam hal terdapat putusan akhir sesuai konvensi csid: hari telah berlalu sejak putusan1 dijatuhkan dan tidak ad~ permintaan dari pihak yang bersegi('ta untuk memperbaiki atau membatalkan putusan, tau ii. perbaikan atau pembatalan proses yang telah selesai; dalam hal terdapat putusan akhir dalam peraturan, fasilitas tambahan csid, peraturan arbitrase uncial, atau peraturan peraturan tertentu sesuai (e) pengajuan gugatan); i.' hari telah berlalu sejak putusan. dijatuhkan dan tidal< ada pihak yang bersengketa telah memulai proses untuk memperbaiki, mengesampingkan, atau membatalkan putusan; atau suatu pengadilan telah memberhentikan atau memperkenankan permohonan untuk memperbaiki, mengesampingkan, atau membatalkan putusan dan tidak terdapat banding lanjutan. page '" . setiap pihak wajib melakukan penegakkan suatu putusan arbitrase dalam wilayahnya. setiap pihak wajib memastikan pengakuan dan penegakan dari putusan arbitrase sesuai dengan hukum dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan. bia a bia panel wajib memerintahkan bahwa biaya biaya proses ditanggung oleh pihak yang bersengketa yang kalah. kecuali da: iam keadaan tertentu, panel dapat membagi biaya biaya diantara para pihak yang bersengketa jika panel menentukan bahwa pembagian tersebut sesuai keadaan kasus. biaya biaya lainnya, termasuk biaya biaya representasi hukum dan bantuan, wajib ditanggung oleh pihak yang bersengketa yang kalah, kecuali panel menentukan bahwa pembagian tersebut tidak layak sesuai dengan keadaan gugatan. jika hanya sebagian gugatan yang dikabulkan, biaya biaya wajib disesuaikan, secara proporsional, terhadap jumlah atau sejauh mana dari bagian gugatan yang dikabulkan. jaminan terhadap biaya berdasarkan permintaan dari pihak yang bersengketa, panel dapat memerintahkan penanam modal yang bersengketa untuk memberikan jaminan untuk seluruh atau sebagian biaya, jika terdapat dasar yang cukur untuk menetapkan bahwa penanam modal yang bersengketa berisiko untuk tidak mampu memenuhi kemungkinan putusan terkait biaya yang dijatuhkan kepadanya. jika jaminan biaya biaya tidak diberikan.n secara penuh dalam kurun waktu hari setelah perintah panel atau dalam kurun waktu lainnya yang ditetapkan panel, panel wajib memberitahukan para pihak yang bersengketa. panel dapat memerintahkan penangguhan atau penghentian proses. konsolidasi jika dua atau lebih gugatan telah diajak.an secara terpisah arbitrase berdasarkan pengajuan gugatan) dan gugatan memiliki pertanyaan tentang hukum atau fakta yang sama dan timbul dari peristiwa atau keadaan yang sama atau serupa, semua pihak yang bersengketa dapat menyetujui untuk mengkonsolidasikan gugatan tersebut dengan cara apa pun yang dianggap tepat. page of40 :: ,~, fli<: penghentian jika, setelah dengan uan gugatan berdasarkan bagian ini, penanam modal yang bersengketa gaga! mengambil langkah apa pun dalam proses dalam kurun hari atau periode tertentu seperti yang disepakati para pihak yang bersengketa, penanam modal yang bersengketa wajib dianggap telah menarik gugatannya dan menghentikan prosesnya. panel wajib, atas permintaan dari pihak yang bersengketa, dan setelah menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak yang bersengketa, mengeluarkan perintah tentang l): penghentian proses. setelah perintah semacam itu diberikan, otoritas panel akan berakhir. il( kecuali kegagalan penanam modal yang bersengketa untuk mengambil langkah dalam proses hukum adalah wajar dalam situasi tersebut, penanam modal yang bersengketa tidak dapat mengajukan gugatan atas hal yang sama. layanan dokumen pemberitahuan dan dokumen sengketa lainnya dalam bagian ini wajib disediakan kepada indonesia dengan pengiriman ke: direktur jenderal hukum dan perjanjian internasional kementerian luar negeri jalan taman peramban jakarta indonesia pemberitahuan dan dokumen sengketa lainnya dalam bagian ini wajib disediakan kepada singapura dengan pengiriman ke: permanent secretary ministry trade industry high street singapura singapura page of40 bag ian dua: penyelesaian sengketa antara para pihak ruang lingkup bagian ini berlaku untuk penyelesaian sengketa antara para pihak yang timbul karena interpretasi atau pemberlakuan dari ketentuan ketentuan persetujuan ini. konsultasi setiap pihak dapat mengajukan permohonan tertulis, konsultasi terhadap penafsiran atau pemberlakuan dari persetujuan ini. jika suatu sengketa timbul antara para pihak terhadap penafsiran atau pemberlakuan dari persetujuan ini, sengketa tersebut wajib, sejauh mungkin, diselesaikan secara damai melalui konsultasi. dalan keadaan sengketa tidak dapat diselesaikan melalui sarana yang disebutkan diatas dalam kurun waktu bulan sejak tanggal konsultasi tersebut dimohonkan secara tertulis, maka, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, salah satu pihak dapat mengajukan sengketa tersebut kepada suatu panel arbitrase yang dibentuk berdasarkan bagian ini atau, melalui persetujuan dari para pihak, atau panel internasionallainnya. pembentukan panel arbitrase proses arbitrase akan dimulai setelah pemberitahuan tertulis disampaikan oleh salah satu pihak (sela.11juta disebut sebagai pihak pemohon") kepada pihak lainnya (selanjutnya disebut sebagai pihak memohon") melalui saluran diplomatik. pemberitahuan tersebut harus memuat pernyataan yang menyatakan ketentuan bab perlindungan) yang diduga telah dilanggar, dasar hukum dan faktual dari gugatan, ringkasan perkembangan dan hasil konsultasi sesuai dengan konsultasi), maksud pihak pemohon untuk memulai proses berdasarkan bagian ini dan nama arbiter yang ditunjuk oleh pihak pemohon tersebut. dalan1 kurun waktu hari setelah pengiriman pemberitahuan tersebut, pihak memohon wajib memberitahukan pihak pemohon nama arbiter yang dipilih. dalam kurun waktu hari setelah tanggal arbiter kedua ditunjuk, para pihak wajib menunjuk, dengan kesepakatan bersama, arbiter ketiga, yang akan menjadi ketua panel arbitrase. dalam hal para pihak gagal untuk menyepakati penunjukan arbiter ketiga, para arbitration yang ditunjuk oleh para pihak wajib, dalam kurun hari, m,menunjuk arbiter ketiga, yang akan menjadi ketua panel arbitrase. page of40 para arbiter wajib memiliki pengalaman dan keahlian dalam hukum publik internasional. diharapkan bahwa para arbiter memiliki keahlian, secara khusus, dalam hukum penanarbiter wajib independen dari para pihak dan tidak berafiliasi atau menerima arahan dari para pihak tersebut. terkait dengan pemilihan arbiter sesuai dan dalam ini, kedua belah pihak dan apabila relevan, arbiter yang telah mereka tunjuk, wajib tidak memilih arbiter yang merupakan warga negara atau penduduk tetap dari salah satu pihak. sebagai tambahan, arbiter ketiga wajib merupakan warga negara dari bukan pihak yang memiliki hubungan diplomatik dengan para pihak. jika penunjukan yang diminta belum dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam dan atas, salah satu pihak dapat mengundang presiden mahkamah internasional untuk menunjuk arbiter atau para arbiter yang belum ditunjuk. jika presiden adalah warga negara atau penduduk tetap salah satu pihak, atau tidak dapat bertindak, wakil presiden mahkamah internasional akan diundang untuk membuat penunjukan tersebut. jika wakil presiden mahkamah internasional adalah warga negara atau penduduk tetap dari salah satu pihak, atau tidak dapat bertindak, anggota mahkamah internasional berikutnya berdasarkan senioritas yang bukan menimpakan warga negara maupun bukan penduduk tetap salah satu pihak harus diundang untuk membuat penunjukan yang diperlukan. dalam hal seorang arbiter yang ditunjuk berdasarkan pasa!yang ditentukan untuk penunjukan arbiter awal, dan wajib memiliki kewenangan dan tugas yang sama dengan arbiter awal. masing masing pihak wajib menanggung biaya arbiter yang ditunjuk dan kuasa hukum selama proses. biaya ketua panel arbitrase dan biaya lainnya yang terkait dengan pelak.santan arbitrase wajib ditanggung bersama oleh para pihak, kecuali panel arbitrase memutuskan bahwa proporsi biaya yang lebih tinggi ditanggung oleh salah satu pihak. temp arbitrase kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, tempat arbitrase wajib ditentukan oleh panel arbitrase. proses arbitrase suatu panel yang dibentuk berdasarkan bagian ini wajib memutuskan terkait seluruh pertanyaan mengenai kompetensinya dan, sesuai dengan persetujuan antara para pihak, menentukan prosedurnya. dalam tiap tahapan dalam proses, panel arbitrase dapat page of40 ll. ( ~~~ i); ~~( ; mengajukan kepada para pihak bahwa sengketa diselesaikan secara damai. dalan tiap waktu, panel arbitrase wajib mendengarkan para pihak secara adil. panel arbitrase wajib memutuskan permasalah dalam sengketa sesuai dengan persetujuan ini dan peraturan yang berlaku dan prinsip prinsip hukum internasional. panel arbitrase wajib mencapai keputusannya berdasarkan mayoritas suara. putusan wajib dikeluarkan secara tertulis dan wajib mencantumkan fakta yang sesuai dan temuan hukum. putusan yang ditandatangani wajib diberikan kepada tiap pihak. putusan wajib bersifat final dan mengikat para pihak. babi ketentuan final kewajiban lain jika peraturan perundang undangan dari tiap pihak atau kewajiban kewajiban internasional yang berlaku saat ini atau dibuat setelahnya antara para pihak sebagai tambahan dari persetujuan ini, menyebabkan suatu posisi yang memberikan penanaman modal dari penanam modal pihak lamanya perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh persetujuan ini, posisi tersebut wajib tidak dipengaruhi persetujuan ini. penolakan manfaat salah satu pihak dapat menolak memberikan manfaat persetujuan ini terhadap: (a) seorang penanam modal dari pihak lain yang merupakan perusahaan pihak lain dimaksud dan terhadap penanaman modal dari penanam modal jika peranan1 modal dari non pihak memiliki atau mengendalikan perusahaan dan pihak yang menolak tidak memiliki hubungan diplomatik dengan non pihak dimaksud; (b) seorang penanam modal dari pihak lain yang merupakan perusahaan dari pihak tersebut dan kepada penanganan modal dari penanam modal tersebut jika penanam modal dari non pihak atau pihak yang menolak memiliki atau mengendalikan perusahaan dan perusahaan tersebut tidak memiliki operasi bisnis yang substantif wilayah pihak dimaksud; (c) seorang penanam modal yang merupakan perorangan dari pihak lain dan kepada penanaman modal dari penanam modal tersebut jika perorangan itu adalah warga negara dari pihak yang menolak; (d) seorang penanam modal dari pihak lain yang merupakan peru'3apaan dari pihak lain tersebut dan kepada penanaman modal dari penanam modal jika perorangan atau perusahaan dari non pihak memiliki atau mengendalikan page ~ ~~~ ~~~ ~,~ ~~~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~.~ ~~ ~~~ . ~~~ ~~= ~ ~~ ~~~~ = ~ ~ .~~ ~~~ ~~&~~~ ~ li~ r1~ .\ '": perusahaan dan pihak yang menolak mengadopsi atau mempertahankan tindakan terkait non pihak atau perorangan atau perusahaan non pihak tersebut yang melarang transaksi dengan perusahaan atau yang akan melanggar atau membatasi jika manfaat dari persetujuan ini diberikan kepada perusahaan atau kepada penanaman modalnya. untuk tujuan ini, perusahaan adalah: r. . (a) "dimiliki" oleh penanam modal jika lebih dari lima puluh persen saham miliki oleh penanam modal; dan (b) "dikendalikan" oleh penanam modal jika penanam modal memiliki kewenangan untuk menunjuk direktur atau secara hukum dapat menentukan tindakan yang akan diambilnya transparansi tiap pihak wajib memastikan bahwa hukum, peraturan perundang undangan dan peraturan administratif yang berlaku umum terkait dengan perihal yang dicakup dalam persetujuan ini segera diterbitkan atau disediakan dengan cara sedemikian rupa sehingga memungkinkan perorangan terkait atau pihak lain untuk mengetahuinya. perjanjian internasional yang berkaitan dengan atau mempengaruhi penanam modal atau kegiatan penanaman modal dimana salah satu pihak merupakan penandatangan wajib pula dipublikasikan. sepanjang memungkinkan, setiap pihak wajib membuat tindakan dan per janjikan internasional sebagaimana yang disebutkan dalam tersedia internet. tiap pihak wajib, berdasarkan permohonan dari pihak lainnya, menanggapi dalam periode waktu yang wajar terhadap pertanyaan spesifik dan menyediakan informasi kepada pihak lain sehubungan dengan hal hal yang dimaksud dalam persyaratan informasi dan pengungkapan informasi *' tanpa mengabaikan perlakuan nasional) dan ketentuan most favoured nation), tiap pihak dapat mensyaratkan penanam modal dari pihak lain, atau penanaman modalnya, untuk menyediakan informasi mengenai penanaman modal dimaksud semata mata untuk tujuan informasi atau tujuan statistik. pihak tersebut wajib melindungi informasi bisnis dimaksud yang bersifat rahasia dari setiap pengungkapan yang dapat merugikan posisi kompetitif dari penanam modal atau penanaman modalnya. tidak ada dalam ini yang dianggap mencegah satu pihak untuk memperoleh atau membuka informasi terkait dengan penerapan hukum yang patut dan beritikad baik. tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini yang mewajibkan salah satu pihak untuk menyediakan informasi yang bersifat ::~:~a ~:~uk diungkap yang dapat menghambat penegakan hukum, atau sebaliknya be11tentangan dengan kepentingan umum, atau yang dapat merugikan kepentingan komersil yang sah dari perusahaan tertentu, publik atau swasta. pengecualian umum22 i' ~ sesuai dengan persyaratan bahwa tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan menjadi sarana kesewenang wenangan atau diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan terhadap pihak jain atau penanam modalnya mana kondisi serupa yang berlaku, atau pembatasan terselubung atas penanaman modal oleh penanam modal dari pihak lain wilayah dari suatu pihak, tidak ada dalam persetujuan in.i yang ditafsirkan untuk mencegah adopsi atau penegakan oleh suatu pihak terhadap tindakan yang: f)~; (a) (b) (c) (d) (e) diperlukan untuk melindungi moral publik atau untuk menjaga ketertiban umum diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuh tumbuhan; diperlukan untuk menjamin kepatuhan hukum atau peraturan perundang undangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan persetujuan termasuk yang berkaitan dengan: (i) (ii) pencegahan praktik penipuan dan kecurangan atau untuk menangani dampak dari wanprestasi dalam suatu kontrak; perlindungan privasi individu dalam kaitannya dengan pemrosesan dan penyebaran data pribadi dan perlindungan kerahasiaan catatan dan akun individu; (iii) keselamatan. dikenakan untuk perlindungan harta nasional dari nilai artistik, bersejarah atau arkeologi; atau berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang tidak terbarukan jika. langkah langkah tersebut dibuat efektif dalam hubungannya dengan pembatasan produksi atau konsumsi domestik24 untuk memperkuat kepastian, penerapan pengecualian umum terhadap ketentuan ketentuan ini wajib tidak ditafsirkan untuk menghilangkan kemampuan pemerintah untuk mengambil tindakan dimana para penanam modal tidak dalam kondisi serupa terkait dengan keberadaan tujuan kebijakan yang sah. pengecualian ketertiban umum dapat dilakukan hanya apabila ancaman nyata dan sangat serius muncul dan membahayakan kepentingan mendasar masyarakat. untuk memperkuat kepastian, ketentuan ini juga berlaku terhadap tindakan terkait konservasi sumber daya dan non hi yang tidak terbarukan. page ~:~~ ,_j' . _._ . .! i)~ i. ,.: pengecualian terkait keamanan25 tidak ada dalam persetujuan ini yang wajib ditafsirkan: (a) mensyaratkan salah satu pihak untuk menyediakan informasi apapun, dimana pengangkatannya dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan mendasar; atau (b) menghalangi suatu pihak untuk menerapkan tindakan tindakan yang dianggap perlu untuk pemenuhan kewajibannya berkenaan dengan pemeliharaan atau pemulihan perdamaian atau keamanan internasional, atau perlindungan kepentingan keamanannya. tindakan kena ti hatian terlepas dari ketentuan dalam persetujuan ini, salah satu pihak wajib tidak dicegah untuk melakukan tindakan yang tidak diskriminatif terkait dengan jasa keuangan karena alasan kehati hatian, termasuk tindakan untuk melindungi penanam modal, depan, pemegang polis, atau mereka yang tugas diusianya dimiliki oleh penyedia jasa keuangan, atau untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangannya. ketika tindakan yang diambil oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan persetujuan ini, tindakan tersebut wajib tidak digunakan sebagai sarana untuk menghindari komitmen kelas iban pihak dimaksud berdasarkan persetujuan ini. tidak ada ketentuan apapun dalam persen~juan ini yang dapat ditafsirkan untuk mensyaratkan salah satu pihak untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan urusan dan rekening nasabah individual atau informasi rahasia atau informasi kepemilikan apapun yang berada dalam kepemilikan entitas publik. untuk memperkuat kepastian, tidak ada dalam persetujuan ini yang mewajibkan satu pihak untuk mengambil tindakan yang perlu untuk melindungi infrastruktur publik yang penting seperti, komunikasi, energy, air dan infrastruktur transportasi, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pembatasan pada operator dari infrastruktur tersebut dan mencegah percobaan yang dimaksudkan untuk membuat infrastruktur tersebut tidak berfungsi atau berkurang fungsinya. para pihak memahami bahwa istilah alasan kehati hatian"termasuk upaya menjaga keamanan, ketangguhan, integritas, atau tanggung jawab finansial dari pemasok jasa finansial perorangan juga keamanan dan integritas finansial dan operasional, sistem pembayaran dan kliring page of40 . .:. . ' . """ ,,: ~'r, ~r ~o~ peningkatan dan fasilitasi penanaman modal sesuai dengan hukum dan peraturan perundang undangan, tiap pihak wajib mengusahakan untuk bekerjasama dalam memfasilitasi penanaman modal antara para pihak termasuk melalui: menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk semua bentuk penanaman modal; menyederhanakan prosedur untuk permohonan dan persetujuan penanaman modal; meningkatkan penyebaran informasi terkait penanaman modal, termasuk ketentuan penanaman modal, peraturan perundang undangan, kebijakan, dan prosedur; dan membentuk mekanisme yang sesuai, sejauh mungkin, untuk menyediakan bantuan dan jasa konsultasi kepada penanam modal termasuk fasilitasi dari lisensi operasional dan izin. sesuai dengan hukum dan peraturan perundang undangan, kegiatan kerjasama dalam sub (l)(d) d.apat dibangun berdasarkan persetujuan atau pengaturan yang telah ada untuk kerja& sama ekonomi. tidak ada ketentuan apapun dalam yang wajib ditafsirkan untuk mempengaruhi kewajiban apapun dalam ketentuan bab perlindungan), atau tanduk atau sebaliknya mempengaruhi proses penyelesaian sengketa berdasarkan persetujuan ini. perpajakan ekspropriasi) dll penyelesaian sengketa) wajib berlaku terhadap tindakan perpajakan sepanjang tindakan perpajakan dimaksud merupakan ekspropriasi sebagaimana dimaksud dalam ekspropriasi) penanam modal yang merujuk pada ekspropriasi), dalam menilai apakah sebuah tindakan perpajakan merupakan eksprcpriasi, pertimbangan berikut adalah relevan: (i) penerapan perpajakan secara umum bukan merupakan ekspropriasi. pengenalan sebuah tindakan perpajakan baru atau penerapan perpajakan lebih dari satu yurisdiksi terkait penanaman modal, tidak dengan sendirinya merupakan ekspropriasi: (ii) tindakan perpajakan yang konsisten dengan kebijakan, prinsip dan praktik perpajakan yang dikenal! tingkat internasional bukan merupakan ekspropriase. khususnya, tindakan perpajakan yang ditujukan untuk mencegah penghindaran atau penghilangan pajak kiranya secara umum bukan merupakan tindakan ekspropriasi; dan l:t ~)~ .'i ~~., t.l f't page j '"" c. akan memakai ekspropriasi) be1kaitan dengan tindakan perpajakan wajib terlebih dahulu merujuk pada otoritas perpajakan yang berwenang dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud saat penanam modal memberikan pemberitahuan sesuai, permasalahan apakah tindakan perpajakan melibatkan suatu ekspropriasi sebagaimana dimaksud ekspropriasi). jika otoritas perpajakan yang berwenang dari kedua belah pihak tidak menyetujui untuk mempertimbangkan permasalahan atau, telah menyetujui untuk mempertimbangkannya, gagaltmtuk menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan suatu ekspropriasi sebagaimana dimaksud ekspropriasi) dalam kurun waktu enam) bulan dari diterimanya rujukan tersebut, penanam modal dapat mengajukan gugatannya arbitrase sesuai deng><i untuk. tujuan ini, "otoritas perpajakan yang berwenang" adalah: (a) untuk republik indonesia, menteri keuangan atau wakil resminya; :}~ (b) untuk republik singapura, ketua kebijakan perpajakan, kementerian keuangan, atau penerusnya atau pejabat publik lain yang ditugaskan oleh pemerintah singapura; atau penerusnya. mulai berlaku, durasi dan pengakhiran persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal pertukaran instrumen ratifikasi oleh para pihak. .:, persetujuan ini dapat diamandemen melalui kesepakatan bersama oleh para pihak secara tertulis. amandemen wajib mulai berlaku sesuai dengan prost>dur hukum yang sama berdasarkan ini. persetujuan ini wajib berlaku selama tahun dan wajib berlaku seterusnya, kecuali, dalam waktu setelah kadaluwarsa::::a dari periode awal tahun, salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya keinginan untuk menghentikan persetujuan ini. pemberitahuan pemberhentian wajib berlaku efektif satu tahun setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh pihak lainnya. (iii) tindakan perpajakan termasuk aktivitas pelaksanaan perpajakan yang diterapkan tanpa diskriminasi dan tidak ditujukan kepada penanam modal tertentu berdasarkan kewarganegac3.annya atau pembayar pasar perorangan tertentu, cenderung bukan merupakan eksropriasi. suatu tindakan perpajakan bukan merupakan ekspropriasi apabila saat penanaman modal dilakukan, tindakan tersebut sudah berlaku dan informasi mengenai tindakan tersebut bersifat public atau 'tersedia untuk publik. page .,_._ dalam hal penanaman modal dilakukan sebelum tanggal pemberitahuan pemberhentian persetujuan ini berlaku efektif, ketentuan persetujuan ini wajib terus berlaku untuk peri ode tahun setelah tanggal tersebut. sebagai bukti, yang bertanda tangan bawah ini, diberi wewenang oleh pemerintah masing masing untuk menandatangani, telah menandatangani persetujuan ini. dibuat dalam rangkap dua ~cti pada tangga~ per dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris, kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. apabila terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa inggris wajib berlaku. untuk pemerintah republik indonesia menteri perdagangan dan perindustrian ___ page of40 lampiran perlakuan nasional (national treatment) perlakuan nasional) wajib tidak berlaku untuk tindakan berkaitan dengan: (a) pengumpulan, pemurnian, perawatan pembuangan dan distribusi air, termasuk air lim bah; (b) perumahan, termasuk namun tidak terbatas pada kepemilikan, pembelian, pengembangan, manajemen, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, penjualan atau pelepasan perumahan lainnya; dan (c) skema layanan kesehatan masyarakat nasional. page of40 :~~ lampiran ekspropriasi para pihak menegaskan pemahaman bersama bahwa: tindakan atau serangkaian tindakan oleh salah satu pihak tidak dapat dianggap sebagai suatu ekspropriasi kecuali apabila tindakan dimaksud mencampuri hak atas benda berwujud atau tidak berwujud28 dalam suatu penanaman modal. ekspropriasi) mengamanatkan dua situasi. yang pertama adalah ekspropriasi langsu~ langsung. . th: kondisi kedua yang diamanatkan oleh ekspropriasi) adalah ek.memiliki dampak serupa dengan ekspropriasi langsung dilakukan tanpa pemindahan formal atas azas hak ataupun penyitaan langsung. (a) penentuan dari apakah suatu tindakan atau rangkaian tindakan oleh satu pihak. (i) (ii) (iii) dampak ekonomi karena tindakan pemerintah, walaupun faktanya sebuah tindakan ataupun rangkaian tindakan dari satu pihak memiliki efek buntu pada nilai ekonomi suatu penanaman modal, dengan sendirinya, harapan penanaman modal tertentu yang waja~ dan karakter dari tindakan pemerintah, termasuk tujuannya dan apakah i~, tindakan tersebut tidak proporsional dengan tujuan kepentingan publik. (b) tindakan pengaturan yang tidak diskriminatif oleh suatu pihak yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi tujuan tujuan kesejahteraan umum yang sah, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan, bukan i""j merupakan ekspropriasi tidak langsung. untuk memperkuat kepastian, bunga properti merujuk pada bunga properti sebagaimana berlaku menurut ketentuan hukum pihak dimaksud. untuk memperkuat kepastian, apakah harapan penanam modal terhadap investasinya termasuk wajar adalah tergantung, sejauh relevan, pada faktor faktor seperti apakah pemerintah memberikan penanam modal dengan kepastian mengikat dalam bentuk tertulis serta sifat dan sejauh mana peraturan pemerintah atau kemungkinan adanya suatu peraturan pemerintah sektor terkait. page of40 i;: it lampiran iii hutang publik para pihak mengakui bahwa pembelian utang yang dikeluarkan oleh suatu pihak mengandung risiko komersial. untuk memperkuat kepastian, tidak ada putusan yang dibuat untuk mendukung penggugat untuk gugatan berdasarkan pengajuan gugatan) berkenaan dengan wanprestasi atau gagal bayar utang yang dikeluarkan oleh suatu pihak kecuali jika penggugat memenuhi bebannya untuk membuktikan bahwa wanprestasi atau gagal bayar merupakan pelanggaran kewajiban dalam bab perlindungan), termasuk ~ l.,.l ekspropriasi tanpa kompensasi sesuai dengan ekspropriasi). ['\ tidak ada gugatan bahwa restrukturisasi utang yang dikeluarkan oleh pihak melanggar kewajiban dalam bab perlindungan) wajib diserahkan kepada, atau jika sudah diserahkan, terus berlanjut dalam arbitrase sesuai bagian satu penyelesaian sengketa penanam modal negara pihak) jika restrukturisasi adalah restrukturisasi yang dinegosiasikan pada saat pengajuan, atau menjadi restrukturisasi yang dinegosiasikan pada saat pengajuan itu, kecuali untuk gugatan bahwa restrukturisasi melanggar perlakuan nasional) atau ketentuan most favoured nation) terlepas dari pengajuan gugatan) dan berdasarkan penanam modal dari pihak lainnya wajib untuk tidak mengajukan gugatan berdasarkan bagi<m satu penyelesaian sengketa penanam modal negara pihak) bahwa restrukturisasi utang yang dikeluarkan oleh pihak melanggar kewajiban dalam bab ii, selain dari perlakuan nasional) atau ketentuan most favoured nation), kecuali hari telah berlalu sejak tanggal diterimanya oleh tergugat permintaan tertulis untuk konsultasi sesuai dengan pasai konsultasi). untuk tujuan lampiran ini "negotiated restructuring" adalah restrukturisasi atau penjadwalan ulang instrumen hutang yang dipengaruhi melalui (a) modifikasi atau amandemen instrumen hutang verse but sebagaimana diatur dalam aturannya atau (b) pe1ukuran hutang komprehensif atau proses serupa lainnya dimana pemegangnya memiliki tidak kurang dari persen dari jumlah agregat utama dari utang yang jatuh tempo dibawah instrumen hutang yang disetujui untuk dipertukarkan atau proses lainnya. untuk tujuan lampiran ini, fakta adanya perlakuan relevan yang membedakan antara penanam modal atau penanaman modal berdasarkan tujuan kebijakan publik yang sah dalam hal krisis hutang atau ancaman krisis hutang tidak merupakan pelanggaran ~asa perlakuan nasional) atau perlakuan most favoured nation). page i ' ii~ r~ f _ ~.! po i" . . . . lampiran kode perilaku untuk arbiter dan mediator definisi dalam kode perilaku ini: arbiter adalah anggota panel arbiter yang didirikan sesuai pembentukan panel arbiter) mediator adalah seseorang yang melakukan mediasi serum dengan mediasi) ~~' kandidat adalah perorangan yang berdasarkan pertimbangan untuk dipilih menjadi arbiter asisten adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan penunjukan seorang arbiter, melakukan penelitian atau menyediakan bantuan kepada arbiter staf terkait dengan arbiter, adalah siapapun dibawah diskresi dan kendali arbiter, selain dari asisten; dan proses perkara kecuali disyaratkan sebaliknya, adalah proses perkara arbitrase berdasarkan bagian satu penyelesaian sengketa antara pihak dan peran&m modal pihak lainnya) dari bab iii penyelesaian sengketa) tanggung jawab proses perkara selama proses perkara, setiap kandidat dan arbiter wajib menghindari ketidakpantasan dan penampakan ketidakpantasan, wajib independen dan tidak memihak, wajib menghindari konflik kepentingan langsung dan tidak !langsung dan wajib mengamati standar perilaku tinggi sehingga integritas dan ketidak berpihak mekanisme penyelesaian sengketa dapat dij aga. arbiter wajib tidak boleh menerima instruksi dari organisasi atau meme1indah manapun terkait dengan permasalahan yang dihadapi panel arbitrase. kewajiban pengungkapan sebelum penunjukan sebagai arbiter, scm ang kandidat wajib mengungkap kepada para pihak mengenai kepentingan, hubungan atau peril;lal masa lalu dan masa kini yang sekiranya dapat mempengaruhi independensi atau imparsialitas atau kemungkinan dapat menimbulkan penampakan ketidakpantasan atau bias dalam proses perkara. bila hal tersebut terjadi, maka seorang kandidat wajib melakukan segala upaya yang mungkin untuk menyadari adanya kepentingan, hubungan dan perihal tersebut. page bf40 lit. ~,~ ,~ ~ ~ ~ ~ ~ =; ~ ~~ ~ ~~~~~ ~ ~~~ _._ . '.~ _:~ ""'~ setelah ditunjuk, seorang arbiter wajib setiap waktu melakukan segala upaya untuk menyadari adanya kepentingan, hubungan atau perihal sebagaimana dan wajib mengungkap mereka. kewajiban pengungkapan adalah tugas yang terus menerus, yang mewajibkan arbiter untuk mengungkap kepentingan, hubungan atau perihal yang mungkin timbul tahap manapun dalam proses perkara sejak arbiter menyadarinya. arbiter wajib mengungkap kepentingan, hubungan atau perihal dengan menginformasikan kepada para pihak yang bersengketa, dalam bentuk tertulis untuk pertimbangan mereka. pengungkapan kepentingan, hubungan atau perihal sebagaimana dimaksud adalah tanpa prasangka apakah kepentingan atau hubungan te1masuk dalam atau atau apakah hal tersebut mengakibatkan pembatalan atau diskualifikasi. dalam hal ketidakpastian mengenai apakah kepentingan, hubungan atau perihal harus diungkap, seorang kandidat atau arbiter wajib menyetujui pengungkapan. arbiter wajib mengkomunikasikan perihal terkait pelanggaran aktual dan potensial dalam kode perilaku ini kepada para pihak yang bersengketa. tugas arbiter arbiter wajib tunduk pada ketentuan bagian satu penyelesaian sengketa antara pihak dan penanam modal pihak lainnya) dari bab iii penyelesaian sengketa) dan peraturan prosedur yang berlaku. arbiter wajib menjalankan tugas secara seksama dan cermat span jang proses perkara dengan adil dan baik. arbiter wajib tidak menolak arbiter lain i<.kesempatan untuk berpartisipasi semua aspek proses perkara. arbiter wajib mempertimbangkan hanya hal hal yang muncul dalam proses perkara dab penting untuk pengambilan keputusan dan wajib tidak mendelegasikan tugas ini kepada orang lain. arbiter wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa asistennya dan stafnya wajib dan tunduk pada sampai dan sampai dengan kode perilaku ini. arbiter waj tidak melakukan komunikan~i dengan pihak lain diluar para pihak (ex parte) terkait proses perkara ln9dependensi dan imparsialitas arbiter arbiter wajib independen dan imperial dan menghindari kesan bias atau tidak pantauan wajib tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan luar, pertimbangan page "~ "'":;;.""' .~":. .~~~ . ~ .;.,;. . ~~,;: ~~ f.i r;:::::=.; ,,,~~ :;;; ;:; ;;: ~ =:;: _._;::;; ,,;;,,;,;: _., ::.;::_ :;::; ;:; ,:;;,_:;;_;:, ;::: ;; ;:,. ,:;; . ,,~~ ;:;_;;; ,~~ ;;: ~,,,:;:;; ___ :;;; ___ ;;; ~ ~:;; ,.,;;; ~ ~ ,:;;:; ;::;, _,;::: == ~ ::;:: ,.~;; ,;;;;_~ _,;: ::;; mh;;; ,;:;;; ,_~ ~ ;:;;; ;;; ::;: ;: .,.,:::;: ;;:; ,;:: ,., . :.: :;;: ::;, politis, keriuhan publik, kesetiaan terhadap pihak yang bersengketa atau nnn pihak, atau ketakutan akan kritik. :f, arbiter wajib tidak, secara langsung atau tidak langsung membebankan tanggung jawab atau menerima keuntungan apapun yang akan mencampuri atau berpotensi mencampuri pelaksanaan tugasnya. arbiter wajib tidak menggunakan posisi yang dimilikinya dalam panel arbitrase untuk mencapai1 kepentingan pribadi dan wajib menghindari tindakan yang dapat menciptakan kesan bahwa pihak tertentu memiliki posisi istimewa untuk mempengaruhinya. arbiter wajib tidak membiarkan hubungan atau tanggung jawab keuangan, bisnis, professional, keluarga atau social baik masa lalu maupun saat ini untuk mempengaruhi tindakan atau penilaiannya. arbiter wajib menghindari hubungan atau timbulnya kepentingan finansial yang akan mempengaruhi imparsialitasnya atau kemungkinan akan menciptakan kesan tidak pantas atau bias. kewajiban arbiter terdahulu arbiter terdahulu wajib menghindari tindakan yang dapat menciptakan kesan bias dalam melaksanakan tugasnya atau mendapatkan keuntungan apapun terkait keputusan arbitrase yang dibuatnya kerahasiaan arbiter atau arbiter terdahulu, setiap saat, wajib tidak membuka informasi apapun terkait perkara atasi. menggunakan informasi uon publik mengenai proses perkara atau didapatkan saat proses perkara kecuali untuk kepentingan dan tujuan proses perkara dan wajib tidak, khususnya, membuka atau menggunakan informasi dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan untuk orang 'tain atau secara langsung mempengaruhi kepentingan orang lain. i~~ fl~ l}l fir, arbiter wajib tidak membuat pernyataan public mengenai materi perkara yang sedang tertunda r)~ arbiter!." wajib tidak membuka keputusan atau bagian daripadanya sebelum publik<aslinya secara resmi arbiter atau arbiter pendahulu wajib tidak, setiap saat, membuka penjelasan dari panel arbitrase, atau pandangan arbiter mengenai penjelasan, kecuali diwajibkan oleh hukum. page of40 i,~ ; . . pengeluaran masing masing arbiter wajib memiliki catatan dan menyan1pakan akun final mengenai waktu yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur dan pengeluarannya disertai juga dengan rincian waktu dan pengeluaran asistennya. tanggung jawab asisten dan staf sampai sampai kode perilaku ini wajib berlaku pula kepada asisten dan staf. mediator aturan dalam kode perilaku arbiter dan arbiter pendahulu wajib berlaku seluruhnya, mutasi mutans kepada mediator. ***** ?promotion and protection investments preamble the government the republic indonesia and the government the republic singapore (hereafter collectively referred the parties" individually party"), recognizing that the creation business friendly environment will conducive the stimulation business initiative for greater investment between the parties; acknowledging the important contribution that investments can make sustainable development, and seeking promote and facilitate such investments within the territories the parties; recognizing that the encouragement and reciprocal protection such investments can stimulated business initiative, foster the inflow capital and technology, and increase economic development and prosperity both states; affirming the right the parties regulate and introduce new measures relating investments their territories order meet legitimate policy objectives, have agreed follows: . ,~. '!t f'l .i' "to rr, ,.} . . . """'" _. . . chapter definitions and scope for the purposes this agreement: article definitions enterprise means any entity, with without legal personality, constituted organised under applicable law, whether not for profit, and whether privately governmental owned controlled, including corporation, trust, partnership, sole proprietorship, joint venture, association, similar organisation, and branch enterprise; enterprise party means enterprise constituted organised under the law party, and carrying out business activities there; freely usable currency means "freely usable currency" determined the international monetary fund under its articles agreement the international monetary fund and any amendments there; csid means the international centre for settlement investment disputes; csid additional facility rules means the, amended and effect april f. csid arbitration rules means the rules procedure for arbitration proceedings arbitration rules), amended and effect april csid convention means the convention the settlement investment disputes between states and nationals other states, done washington march investment means any kind asset owned controlled, directly indirectly, investor that has the characteristics investment. forms that investment may take include, but are not limited to2 (a) shares, stocks and other forms equity participation enterprise, including rights derived therefore; where asset lacks the characteristics investment, that asset not investment regardless the form ~ may take. the characteristics investment include the commitment capital, the expectation gain profit, the assumption risk certain duration. the term "investment" does not include order judgment entered judicial administrative action orbital award made orbital proceeding. . ~: ~~ _b:___l' . r~~ [;( ,.,f ~~ (b) bonds, debentures, loans and other debt instruments including rights derived therefore; (c) turkey, construction, management, production, concession, revenue sharing, and other similar contracts; (d) claims money any contracta performance related business and under contract having economic value; (e) intellectual property rights which are conferred pursuant the laws and regulations party where the investment located and goodwill; (f) licences, authorization, permits, and similar rights conferred pursuant applicable domestic law, including any concession search for, cultivated, extract exploit natural resources; and (g) other intangible intangible, movable removable property and related property rights such mortgage, lines pledges; for the purpose the definition "investment", returns that are investedinvestor means: (a) enterprise party; (b) >~ natural person who, under the law party, national7 that party has the right permanent residence that party where both that party and the other party which the person making has made investment for the purpose this agreement, "loans and other debt instruments" described (b) and "claims money any contracta performance" described (d) this article refer assets which relate business activity and not refer assets which are personal nature, unrelated any business activity. loan issued party the other party not investment i"' for greater certainty, investment does not mean claims money that arise solely from: (a) commercial contracts for the sale goods services, domestic financing such contracts; (b) the extension credit connection with such commercial contracts. whether particular type licence, authorization, permit similar instrument (including concession the extent that has the nature such instrument) has the characteristics investment depends such factors the nature and extent the rights that the holder has under the party's law. among such instruments that not have the characteristics investment are those that not create any rights protected under the party's law. for greater certainty, the forging without prejudice whether any asset associated with such instruments has the characteristics investment. ,.~ ~~: ;', .,. f\( ii !, :r'i f,{ ill ~ l "' ~ for greater certainty, natural person possesses dual nationality, she shall deemed possess exclusively the nationality the party he< his dominant and effective nationality. a__ ___ . page~of39 . . . . recognise permanent residents and accord substantially the same treatment their respective permanent residents they accord their respective nationals respect measures affecting investment; that has made investment; locally established enterprise means enterprise owned controlled8 investor party, established the territory the other party; measure means any measure party, whether the form law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, any other form, and includes measures taken by: (a) central, regional local governments and authorities; and; new york convention means the convention the recognition and enforcement foreign orbital awards, adopted the united nations new york june returns means amounts yielded derived from investment, including, but not limited to, any profits, interest, capital gains, dividend, royalties fees; territory means: (a) respect the republic indonesia:(b) respect the republic singapore: natural resources; enterprise is: (a) owned natural persons enterprises party more than per cent the equity interest beneficial owned natural persons enterprises that party; (b) controlled natural persons enterprises party such natural persons enterprises have the power name majority its directors otherwise legally direct its actions. uncial arbitration rules means the arbitration rules the united nations commission international trade law, adopted the united nations general assembly december and april f"~ . article applicability agreement ;,. ,,. this agreement shall apply, with respect party, investment its territory investor the other party existence the date entry into force this agreement r?.~ made, established, acquired expanded thereafter, and has been admitted according the laws, regulations, and national policies the former party, and where applicable, specifically approved writing9 the competent authority the former party. the provisions this agreement shall not apply claims arising out events which occurred, claims which had been raised, prior the entry into force this agreement. this agreement shall not apply to: (a) (b) (c) (d) subsidies grants provided party, including government supported loans, guarantees, and insurance, any conditions attached the receipt continued receipt such subsidies grants, whether not such subsidies ,,~ grants are offered exclusively investors the party investments r' : investors the party; government procurement; services supplied the exercise governmental authority; matters taxation the territory party, which shall, except set out article taxation), governed the domestic laws the party and any tax treaty between the parties. ~~ ~ ~~. i>. ~':. where specific approval writing required for investments party's domestic laws, regulations and national policies, that party shall take all reasonable steps observe transparency, fairness and efficiency processing the application. these steps would include: '.: ~!,. (a) (b) ensuring that information that party's competent authority and its approval processes are promptly published otherwise made available; . the case application for approval writing, promptly notifying the applicant writing ~~ . any additional information required and the outcome the application; and (c) the case that application denied, promptly notifying the applicant writing the reasons for denying the application. application denied, the applicant shall have the ~ opportunity submitting, the applicant's discretion, new application. ;," for greater certainty, this agreement shall not bind party relation act fact that took place situation that ceased exist before the date entry into force this agreement for that party. for greater certainty, nothing this agreement shall affect the rights and obligations any party under any tax treaty. the event any consistency between this agreement and any such tax treaty, that treaty shall prevail the extent the consistency. the case tax treaty between the parties, the competent authorities under that treaty shall have sole responsibility for determining whether any consistency exists between this agreement ""d that treaty. l.a . . . . . . . ~~~ = ?.:.~: . . ___ ___ . . . .~ iic. c'c " "' . _,. .:~. ,'j. .';. .,<>., _;"'. . ~ rl ._ ____ . . . ~ .' chapter protection article treatment investment each party shall accord investments fair and suitable treatment and full protection and security. for greater certainty: (a) "fair and suitable treatment" requires each party not deny justice any legal administrative proceedings accordance with the principle due process flaw; (b) "full protection and security" requires each party take such measures may reasonably necessary ensure the protection and security the investment; (c) the mere fact that party takes fails take action that may inconsistent with investor's expectations does not constitute breach this article, even there loss damage the investment result; and (d) the concepts "fair and suitable treatment" and "full protection and security" not require treatment addition beyond that which required under customary international law, and not create additional substantive rights. determination that there has been breach another provision this agreement, separate international agreement, does not establish that there has been breach this article. article4 national treatment12'ts own investors with respect the management, conduct, operation, and sale other disposition investments. article national treatment) subject annex national treatment). for greater certainty, whether treatment accorded "like circumstances" under article national treatment) article most favoured nation treatment) depends the totality the circumstances, including whether the relevant treatment distinguishes between investments the basis legitimate public welfare objectives. f.: , l . . page of39 ___ 1_~ : . ~ ~ ~ ,. fwr for greater certainty, the treatment accordedments investors, the party which that regional level government forms part. article most favoured nation treatmentnvestors any non party with respect the management, conduct, operation, and sale other disposition investments. the provisions this article shall not constructed blige party extend the investors the other party and investments investors the other party the benefit any treatment, preference privilege resulting from: (a) any bilateral investment agreements (also commonly referred "investment guarantee agreements", "investment promotion and protection agreements", "international investment agreements") that were installed, signed have entered into force por the entry into force this agreement; (b) any arrangement with non party parties the same geographical region designed promote regional cooperation the economic, social, labour, industrial monetary fields within the framework specific projects. for greater certainty, paragraphs and shall not apply options procedures for the settlement disputes that are available other agreements, and shall not constructed granting investors options procedures for the settlement disputes other than those set outgreater certainty, substantive obligations other international investment treaties other trade agreements not themselves constitute "treatment", and thus cannot give :.! rise breach this article, provided that measures have been adopted maintained party pursuant such obligations. for greater certainty, "bilateral investment agreements" include any subsequent reviews amendments lc f ' r ~ ~ f;:~ pi', those agreements. ~ lt1_______ . ________ _________ ___ . _______ ~~ ~ ?t}.? . ____ . . _. _.! .,_ "' "''' ._,.~ "' . ~; . .,. l.: ." t i.\ '"' ~ " . '\. ~t a.i .,. article appropriation15 directly neither party shall appropriate nationalism investment either indirectly through measures equivalent appropriation nationalisation (hereafter referred "appropriation"), except: (a) for public purpose; (b) non discriminatory manner; (c) payment prompt, adequate and effective compensation accordance with paragraphs and and (d) accordance with due process law. compensation shall: (a) (b) (c) (d) paid without undue delay; equivalent the fair market value the expropriated investment immediately before the appropriation took place ("the date appropriation") before the impending appropriation became public knowledge, whichever earlier; not reflect any change value occurring because the intended appropriation had become known earlier; effectively reliable, freely usable and freely transferase accordance with article transfers). the compensation shall include interest commercially reasonable rate for that currency, accused from the date appropriation until the date payment. valuation criteria used determine fair market value may include going concern value, asset value including this article shall interpreted accordance with the annex appropriation). for greater certainty, for the purposes this article, the term "public purpose" refers concept customary international law. domestic law may express this similar concept using different terms, such "public necessity", "public interest" "public use". for greater certainty, where there dispute whether party's conduct amounts indirect appropriation ~~~ within the meaning this article, the fact that compensation has not been paid while that dispute remains _,: unresolved does not render such conduct inherently unlawful subsequently found constitute indirect _;,':; ii. appropriation within the meaning this article. i". the parties understand that there may legal and administrative processes that need observed before payment can made. ~i' ~ .,. the valuation fair market value the expropriated investment shall exclude any speculative windmill l&o:~~ c~: :_: ::: page of39 _______ ___ __l_j .,_. ;,.' . . . the declared tax value intangible property, replacement value, capital invested, the nature and duration the investment, and other criteria, appropriate. notwithstanding paragraphs and any measure appropriation relating land, which shall defined the existing domestic legislation the expropriating party the date entry into force this agreement, shall for purpose and upon payment compensation accordance with the aforesaid legislation any measure appropriation valuation may, the request investors, reviewed judicial other independent authority the party taking the measure the manner prescribed its laws, the relocaagreement trade related aspects intellectual property rights annex the wto agreement. ~;t )! i article compensation for losses investors party whose investments the territory the other party suffer losses owing war other armed conflict, civil disturbances, state national emergency, revolt, insurrection, riot other similar situations the territory the latter party, shall accorded the latter party treatment, regards restitution, indemnification, compensation other settlement, any, less favourable than that which the latter party accords investors any non party its own investors, whichever more favourable. any resulting compensation shall made freely usable currency and freely transferase accordance with article transfers). article transfers each party shall permit all transfers relating investments investor the other party its territory made freely and without delay into and out its territory. such transfers include: (a) (b) contributions capital, including the initial contribution; profits, dividend, capital gains, and proceeds from the sale all any part the investment from the partial complete liquidation the investment; for greater certainty, the term "relocation" intellectual property rights includes the cancellation ~~. qualification such rights, act the term "limitation" intellectual property rights includes exceptions such '(, rights. !.~ pa~e oi_39 ". ' ,, ,,: j.l, ~~~ (c) (d) (e) (f) . " . interest, royalty payments, management fees, and technical assistance and other fees; payments made under contract, entered into the investor, its investment, including payments made pursuant loan agreement; payments made pursuant article appropriation) and article compensation for losses); and payments arising under chapter iii dispute settlement). each party shall permit such transfers made freely usable currency the market rate exchange prevailing the time transfer. .:' ~> ':~ . notwithstanding paragraphs and party may prevent transfer through the suitable, non discriminatory, and good faith application its laws relating to: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) bankruptcy, insolvency, the protection the rights creditors; issuing, trading, dealing securities, futures, options, derivatives; criminal penal offences; financiallhe central bank other relevant authorities party. nothing this agreement shall affect the rights and obligations the members f"'~ the international monetary fund under the articles agreement the international monetary fund, including the use exchange actions which are conformity with the articles agreement the international monetary fund provided that party shall not impose restrictions any capital transactions consistently with its obligations under this agreement regarding such transactions, except under article restrictions safeguard the balance payments) the request the international monetary fund. ' ' ltt. ______ . . :.~~ ~ ~ ?[ .'"': . . . ,.,. ,. '.lrcases where, exceptional circumstances, movements capital cause threaten cause serious difficulties for macroeconomic management, particular, monetary and exchange rate policies, party may adopt maintain restrictions payments, transfers capital movements, related investments. recognised that particular pressures the balance payments party the process economic development may necessitate the use restrictions ensure, inter alia, the maintenance level financial reserves ' (a) (b) (c) (d) (e) consistent with the articles agreement the international monetary fund; avoid unnecessary damage the commercial, economic and financial interests the other party; not exceed those necessary deal with the circumstances described paragraph temporary and phased out progressively the situation specified paragraph improves; and applied non discriminatory basis such that the other party treated l less favourable than any non party; any restrictions adopted maintained under paragraph any changes therein, shall promptly notified the other party. the party adopting any restrictions under paragraph shall promptly agree the i,: other party's request for consultation review the restrictions adopted it, such ! i consultations are not otherwise taking place outside this agreement. :_: ! article subrogation i,, either party (or any agency, institution, statutory body corporation designated it), result indemnity has given non commercial risks respect r t investment any part thereof, makes payment its own investors respect any their cla_ims und_er this agreement, the ot?er pa~y shall recognise that the pa~y mak~ng payne~t ~f its own investors (or any agency, mstitutwn, statutory body corporate designated it) entitled virtue subrogation exercise the rights and assert the claims its own investors. the surrogate rights claims shall not greater than the original rights _ji' page av,_ . . . . . . . . . . . . . claims the said investor. this, however, does not necessarily imply recognition the other party the merits any case the amount any claims arising therefore. where party (or any agency, institution, statutory body corporation designated it) has made payment investor that(or any agency, institution, statutory body corporation designated it) making the payment, pursue those rights and claims against the other party. the exercise surrogate rights claims, party (or any agency, institution, statutory body corporation designated it) exercising such rights claims shall disclosure the coverage the claims arrangement with its investors the other party. article right regulate the parties reaffirms their right regulate within their respective territories achieve legitimate policy objectives, such the protection public health, social services, public education, safety, environment public morals, social consumer protection, privacy and data protection, and the promotion and protection cultural diversity. for greater certainty, the mere fact that party regulates, including through modification its laws, manner which negatively affects investment interfere with investor's expectations, including its expectations profits, does not amount breach obligation under this agreement. article corporate social responsibility each party affirms the importance encouraging enterprises operating within its territory subject its jurisdictionrporate social responsibility that have been endorsed are supported that party. article measures against corruption the parties reaffirms that bribery and other forms corruption any investment activities can undermine democracy and rule law, discouraged foreign investment and adverse affect economic development the parties. nothing this agreement shall prevent party from undertaking measures prevent and combat bribery and other forms corruption any investment activities within its territory, provided that such measures are not inconsistent with this agreement. ;: [. . . ~ " ' w'o~" ''~" ~;: : t chapter iii dispute settlement section one: settlement disputes between party and investor the other party article scope and basic principles this section shall apply disputes between party (hereafter referred the "disyuting party") and investor the other party (hereafter referred the "disyuting investor") concerning alleged breach obligation the former under this agreement which causes loss damage the investor its investment (hereafter referred "investment dispute"). the event investment dispute, the disyuting parties should seek resolve the dispute with view towards reaching apicale settlement. for greater certainty, objections that disyuting party may raise any proceedings under this section would include, but not limited to, objections the ground that investment has been made, established, acquired admitted through fraudulent misrepresentation, concealment, corruption, conduct mounting abuse process. article consultations the disyuting parties shall initially seek resolve investment dispute consultations and negotiations ("consultations"), which may include the use non binding, third party procedures, such good offices, reconciliation and mediation. such consultations shall initiated written request for consultations delivered the disyuting investor the disyuting party. !.;.' with the objective resolving investment dispute through consultations, the :. .!. written request for consultations shall contain information regarding the legal and factual r ~ ill basis for the investment dispute, including the name and address the disyuting investor, the provisions this agreement alleged have been breached, the relief sought and the estimated amount damages claimed. : consultations shall commence within days receipt the disyuting party the written request for consultations, unless the disyuting parties otherwise agree, and the place for consultations shall jakarta, indonesia where the disyuting party indonesia, singapore where the disyuting party singapore. ~.: ' ' i.' '\i . . page of39 i;:. . . ~: "' article mediation the disyuting parties may, any time, agree have course mediation. request have course mediation shall addressed disyuting party the other disyuting party writing. the party which the request addressed shall give sympathetic consideration the request, and reply accepting rejecting writing within days its receipt. course mediation voluntary and without prejudice the legal position either disyuting party. course mediation may governed the mediation rules mediation institutions indonesia singapore, such other rules the disyuting parties may agree. mediators shall comply with annex code conduct arbitrators and mediators). each disyuting party shall bear its own expenses derived from the participation the mediation process. expenses injured relation the conduct the mediation process, including the regeneration and expenses the mediator, shall borne equally the disyuting parties. request the disyuting parties, the mediator shall issue the disyuting parties, writing, draft factual report, providing brief summary the measure issue these procedures; the procedures followed; and any mutually agreed solution reached the final outcome these procedures, including possible interim solutions. the mediator shall provide the disyuting parties working days comment the draft report. after considering the comments the disyuting parties submitted within the period, the mediator shall submit, writing, final factual report the disyuting parties within working days. the factual report shall not include any interpretation this agreement. where mutually agreed solution has been reached result the mediation process, the disyuting parties shall enter into written settlement agreement take the measures necessary implement the mutually agreed solution within the agreed timeframe. nothing this article shall prelude the disyuting parties from having course other forms alternative dispute resolution. article submission claim investment dispute cannot resolved within year from the date delivery the written request for consultations pursuant article consultations) then, unless the disyuting parties agree otherwise, the disyuting investor may submit the dispute to: (a) the courts tribunals the disyuting party, provided that such court tribunal have jurisdiction over such claim; page of39 oc . . . . . . . . . ,:; (b) (c) (d) (e) . arbitration under the csid convention and the csid arbitration rules, provided that both the disyuting party and the party the disyuting investor are parties the csid convention; arbitration under the csid additional facility rules, provided that either the disyuting party the party the disyuting investor party the csid convention; arbitration under the uncial arbitration rules; any other orbital institutions under any other arbitration rules, the rr' disyuting parties agree, provided that resort any arbitration rules fora under sub paragraphs (b) (e) shall f . exclude resort the others. , , ;~~ . for the avoidance doubt, the disyuting investor may submit claim its own behalf i,_ respect loss damage that has been injured the disyuting investor, behalf enterprise the disyuting party that the disyuting investor owns controls, either directly indirectly, respect loss damage that has been injured the enterprise. each party hereby contents the submission investment dispute arbitration under paragraph accordance with the provisions this section, conditional upon: . (a) (b) (c) (d) the submission the dispute such arbitration taking place within three years the time which the disyuting investor became aware, should have reasonably become aware, breach obligation under this agreement causing loss damage the disyuting investor its investment; the disyuting investor providing written consent arbitration accordance with the provisions set out this section; the legal and factual basis for the dispute was subject prior consultation mediation pursuant article consultations) article mediation) respectively; the disyuting investor providing written notice, which shall submitted least days before the claim submitted, the disyuting party its intent submit the dispute such arbitration and which: (i) (ii) states the name and address the disyuting investor and, where dispute submitted behalf enterprise, the name, address, and place constitution the enterprise; nominates one the fora referred paragraph the forum for dispute settlement; la_____ ___ ___ ___ p'.':".!~o.:!? ______ ______ ___ _.,ll: .!< l. (iii) ' " _' ;,; ._, ., waves the disyuting investor'dispute; (iv) provides, where dispute submitted behalf locally established enterprise, the enterprise's written waiver it(v) dispute; briefly summaries the alleged breach the disyuting party under this agreement (including the provisions alleged have been breached), the legal and factual basis for the dispute, and the loss damage allegedly caused the disyuting investor its investment reason that breach; and (e) final award concerns the same treatment alleged breach the prov1s10ns chapter protection) having been rendered claim submitted the disyuting investor another international tribunal established pursuant this section, any other treaty. notwithstanding sub paragraph (d)(iii), the disyuting investor shall not prevented from initiative continuing action that seeks interim measures protection for the sole purpose preserving the disyuting investor's rights and interests and does not involve the payment damages resolution the substance the matter dispute, before the courts administrative tribunals the disyuting party. for the purposes sub paragraph (e), the term "disyuting investor" refers the investor and, where applicable, the locally established enterprise, and includes all persons who directly indirectly have ownership interest in, who are controlled the investor or, where applicable, the locally established enterprise. upon request the disyuting party, the tribunal shall decline jurisdiction where the disyuting investor fails respect any the requirements referred paragraph the consent under paragraph and the submission claim arbitration under this section shall satisfy the requirements of: (a) (b) chapter the csid convention jurisdiction the centre) and the csid additional facility rules for written consent the parties the dispute; and article the new ark convention for "agreement writing". claim that submitted for arbitration under this section shall considered arise out commercial relationship transaction for purposes article the new york convention. p ge 17of39 l:t. . . . . . . . . . . .! " ' ~ ''" 000m "omo~ n ,o ~ article third party funding _i . . any disyuting party benefiting from third party funding shall notify the other disyuting party and the tribunal the name and address the third party under. such notification shall made the time submission claim, without delay soon the third party funding agreed, donated granted, applicable. ' ;o article constitution the orbital tribunal ~ ~ unless the disyuting parties otherwise agree, the orbital tribunal shall composed three arbitrators, who shall not nationals permanent residents either party. each disyuting party shall appoint one arbitration and the disyuting parties shall agree upon third arbitration, who shall the chairman the orbital tribunal. the chairman the orbital tribunal shall national non party which has diplomatic relations with the disyuting party and the non disyuting party. orbital tribunal has not been established within ;,; ~ days from the date which the claim was submitted arbitration, either because disyuting party failed appoint arbitration because the disyuting parties failed agree upon the =,:,: chai~an, th~e serve~ary ~general ofb_ csid, upon~ request either. disdputinfghparty, shall 'ii rapport, own iscretwn, ear teratur traitors not yet appomte secretary general national permanent resident either party, she otherwise unable act, the deputy secretary general csid, who not national permanent resident either party, may invited make the necessary appointments. 2d. the arbhitrathors shall h~ve _expert~nc e~persis~ p~blica intern ation~l law. ,_1 es1ra ave expertise, partial ar, mternatwna investment aw, mternahona and the disyuting ~.~ investor, and not affiliated receive instructions from any them. the disyuting parties may establish rules relating expenses injured the tribunal, including regeneration the arbitrators. where any arbitration appointed provided fothe successor shall have all the powers and duties the original arbitration. arbitrators appointed under this section shall comply with annex code conduct arbitrators and mediators). * ~ il ,,., i," ij__ p g: of_39_ ______ ____ ____ _:_i . "" ,,_ article governing law subject paragraphs and when claim submitted under article submission claim), the tribunal shall decide the issues dispute accordance with this agreement, any other applicable agreements between the parties, and the applicable rules international law and where applicable, any relevant domestic law the disyuting party. the tribunal may, its own account the request disyuting party, request joint interpretation any provision this agreement that issue dispute. the parties shall submit writing any joint decision declaring their interpretation the tribunal within days the delivery the request. for the avoidance doubt, the parties may also adopt, their own account, joint interpretations provisions this agreement. joint decision the parties the interpretation provision this agreement shall binding the tribunal, and any decision award issued the tribunal must consistent with that joint decision. article place arbitration unless the disyuting parties otherwise agree, the tribunal shall determine the place arbitration accordance with the applicable arbitration rules, provided that the place shall the territory state that party the new york convention and outside the territories the parties. article22 orbital proceedings without prejudice tribunal's authority address other objections preliminary question, such objection that dispute not within the competence the tribunal, tribunal shall, before proceeding the merits, address and decide preliminary question any objection the disyuting party that, matter law, claim submitted not claim for which award favour the disyuting investor may made under article awards), that claim frivolous manifesto without merit, even the facts alleged21 were assumed true. the tribunal may also consider any relevant facts not dispute. the disyuting party shall specify precisely possible the basis for the objection. (a) such objection shall submitted the tribunal soon possible after the tribunal constituted, and event later than the date the tribunal fixes for the disyuting party submit its counter memorial (or, the case amendment the notice arbitration, the date the tribunal fixes for the disyuting party submit its response the amendment). for the purposes this paragraph, the facts alleged refer those made support the claim the notice arbitration (or any amendment thereof) and, disputes brought under the uncial arbitration rules, statement claim referred the relevant article the uncial arbitration rules _!l~g~~~ ~ '\'.;' ;: . . "' ' (b) (c) ":' receipt objection under this paragraph, the tribunal shall suspend any proceedings the merits, establish schedule for considering the objection consistent with any schedule has established for considering any other preliminary question, and issue decision award the objection, stating the grounds therefore. the disyuting parties shall g1ven reasonable opportunity present their views and observations the tribunal. the disyuting party does not wave any objection competence any argument the merits merely because the disyuting party did did not raise objection under this paragraph make use the expected procedure set out paragraph for greater certainty, such objections arguments may raised another stage the proceedings. the event that the disyuting party requests within days after the tribunal 't. constituted, the tribunal shall decide expected basis any preliminary objection under paragraph and any objection that the dispute not within the tribunal's competence. the ~' ( ')l tribunal shall suspend any proceedings the merits and issue decision award the objection(s), stating the grounds therefore, later than days after the date the request. ry( however, disyuting party requests hearing, the tribunal may take additional days .i~ issue the decision award. regardless whether hearing requested, tribunal may, showing extraordinary cause, delay issuing its decision award additional brief period, which may not exceed days. the tribunal may, narrated, award the prevailing disyuting party reasonable ;~ costs and fees injured submitting opposing the objection. determining whether such award narrated, the tribunal shall consider whether either the claim the objection was frivolous manfestly without merit, and shall provide the disyuting parties reasonable opportunity comment. article23 diplomatic protection ' i neither party shallthe other party shall have converted submit have submitted arbitration under this section, unless such other party has failed abide and comply with the award rendered such dispute. diplomatic protection, for the purposes this paragraph, shall not include informal diplomatic exchanges for the sole purpose facilitating settlement the dispute page of39 ~~ ~~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~'~ ~~ . . ,._, . . . . ,,. . . . . . . . i.,t, article awards where tribunal makes final award against disyuting party, the tribunal may award, separately combination, only: (a) monetary damages and any applicable interest; and (b) restitution property, provided that the disyuting party may pay monetary damages and any applicable interest, determined the tribunal accordance with chapter protection), lieu restitution. tribunal may also award costs and attorney's fees accordance with this section and the applicable arbitration rules. tribunal may not award positive damages. any arbitration conducted under this section, the request disyuting investor, tribunal shall, before issuing decision award liability, transmit its proposed decision award the disyuting parties. within days after the tribunal transmit its proposed decision award, the disyuting parties may submit written comments the tribunal concerning any aspect the proposed decision award. the tribunal shall consider any such comments and issue its decision award not later than days after the expiration the day comment period. ik' where claim submitted behalf enterprise the disyuting party, the i"' orbital award shall made the enterprise. ~, any orbital award shall final and binding upon the disyuting parties. award shall have binding force except between the disyuting parties and respect the particular case. ~ , subject paragraph this article and the applicable review procedure for . '' interim award, the disyuting parties shall abide and comply with award without delay. disyuting investor may not seek enforcement final award until: (a) (b) the case final award under the csid convention: (i) (ii) days has leased from the date the award was rendered and disyuting party has requested revision annulment the award; revision annulment proceedings have been completed; the case final award under the csid additional facility rules, the uncial arbitration rules, the rules selected pursuant paragraph (e) article submission claim): f' page of39 f; . . .! f l 7l , . (i) days have leased from the date the award was rendered and (ii) disyuting party has commenced proceeding revise, set aside, annual the award; court has dismissed allowed application revise, set aside, annual the award and there further appeal. each party shall provide for the enforcement award its territory. each party shall ensure the recognition and enforcement the award accordance with its relevant laws and regulations. article costs the tribunal shall order that the costs the proceedings borne the unsuccessful disyuting party. exceptional circumstances, the tribunal may portion costs between the disyuting parties determines that apportionment appropriate the circumstances the ii* :~; case. other reasonable costs, including costs legal representation and assistance, shall borne the unsuccessful disyuting party, unless the tribunal determines that such apportionment reasonable the circumstances the claim. only parts the claims have been successful, the costs awarded shall adjusted, proportionately, the number extent the successful parts the claims. article26 security for costs upon request the disyuting party, the tribunal may order the disyuting investor post security for all part the costs, there are reasonable grounds believe that the disyuting investor risks not being able honour possible decision costs issued against it. the security for costs not posted full within days after the tribunal's order within any other time period set the tribunal, the tribunal shall inform the disyuting parties. the tribunal may order the suspension termination the proceedings. ir~ article consolidation where two more claims have been submitted separately arbitration under article submission claim) and the claims have question law fact common and arise out the same similar events circumstances, all concerned disyuting parties may agree consolidate those claims any manner they dem appropriate. page of39 . ~~~ i~( r~~ r~( it~ i!~ i! i)l article discontinuance if, following the submission claim under this section, the disyuting investor fails take any steps the proceedings within days such periods the disyuting parties .: may agree, the disyuting investor shall deemed have withdrawn its claim and have discontinued the proceedings. the tribunal shall, the request the disyuting party, and it l after giving notice the disyuting parties, issue .order taking note the discontinuance the proceedings. after such order has been rendered, the authority the tribunal shall lapse. unless the disyuting investor's failure take steps the proceedings was reasonable the circumstances, the disyuting investor may not subsequently submit claim the same matter. article service documents notices and other documents disputes under this section shall served indonesia delivery to: director general for legal affairs and international treaties ministry foreign affairs jalan taman peramban jakarta indonesia notices and other documents disputes under this section shall served singapore delivery to: permanent secretary ministry trade industry high street singapore singapore page of39 r. rc. ; l\> section two: settlement disputes between the parties article scope ~.:. ~ this section applies the settlement disputes between the parties arising from the interpretation application the provisions this agreement l'i article consultations either party may request writing, consultations the interpretation application i ., this agreement dispute arises between the parties the interpretation application this agreement, shall, the extent possible, settled amicably through consultations. the event the dispute not settled through the means mentioned above within li'" months from the date such consultations were requested writing, then, unless the parties agree otherwise, either party may submit such dispute orbital tribunal established accordance with this section or, agreement the parties, any other international tribunal. article32 constitution the orbital tribunal arbitration proceedings shall initiate upon written notice delivered party (hereafter referred "requesting party") the other party (hereafter referred "responden party") through diplomatic channels. such notice shall contain statement setting forth the provisions chapter protection) alleged have been breached, the legal and factual grounds the claim, summary the development and results the consultations pursuant article consultations), the requesting party's intention initiate proceedings under this section and the name the arbitration appointed such requesting party. within days after delivery such notice, the responden party shall notify the requesting party the name its appointed arbitration. '(, ,!'! within days following the date which the second arbitration was appointed, the parties shall appoint, mutual agreement, third arbitration, who shall the chairman the orbital tribunal. the event that the parties fail mutually agree the appointment the third arbitration, the arbitrators appointed the parties shall, within days, appoint the third arbitration, who shall the chairman the orbital tribunal. the arbitrators shall have experience expertise public international law. desirable that they have expertise, particular, international investment law, internatior pa~= ~~ o_f_~ ~ ____ ___ . ~ , ;i, ~~ ,_~ r, and not affiliated receive instructions from either them. with regard the selection arbitrators under paragraphs and this article, both parties and, where relevant, the arbitrators appointed them, shall not select arbitrators that are nationals permanent residents either party. addition, the third arbitration shall national non party which has diplomatic relations with the parties. the required appointments have not been made within the time limits set forth paragraphs and above, either party may invite the president the international court justice appoint the arbitration arbitrators not yet appointed. the president national permanent resident either party, she otherwise unable act, the vice president the international court justice shall invited make the said appointments. the vice president the international court justice national permanent resident either party, she otherwise unable act, the member the international court justice next seniority who neither national nor permanent resident either party shall invited make the necessary appointments. the event arbitration appointed undeshe shall have the same powers and duties that the original arbitration had. each party shall bear the costs its appointed arbitration and any legal representation the proceedings. the costs the chairman the orbital tribunal and other expenses associated with the conduct the arbitration shall borne equally the parties, unless the orbital tribunal decides that higher proportion costs borne one the parties. article place arbitration unless the parties agree otherwise, the place arbitration shall determined the orbital tribunal. article orbital proceedings tribunal established under this section shall decide all questions relating its competence and, subject any agreement between the parties, determine its own procedure. any stage the proceedings, the orbital tribunal may propose the parties that the dispute settled amicably. all times, the orbital tribunal shall afford fair hearing the parties. "". . "" ._ . . . . ' the orbital tribunal shall decide the issues dispute accordance with this agreement and the applicable rules and principles international law. ltl' the orbital tribunal shall reach its decision majority vote. the award shall issued writing and shall contain the applicable factual and legal findings. signed award shall delivered each party. the award shall final and binding the parties. i . _________ . . . . . . ,(i: chapter final provisions article other obligations the legislation either party international obligations existing present established hereafter between the parties addition this agreement, results position entitling investments investors the article denial benefits party may deny the benefits this agreement to: '\i '' (a) (b) (c) (d)owns controls the r_l_ _ enterprise and the denying party does not maintain diplomatic relations with the non party;the denying party owns controls the enterprise and the enterprise has substantive business operations the territory such other party; investor that natural person the other party and investments that investor that natural person also national the denying party; i~: investor the other party that enterprise that other party and investments that investor natural person enterprise non party owns controls the enterprise and the denying party adopts maintains measures with respect the non party natural person enterprise the non party that prohibit transactions with the enterprise that would violated circumvented the benefits this agreement were accorded the enterprise its investments. !;l for the purposes this article, enterprise is: (a) (b) "owned" investor more than fifty percent the equity interest beneficial owned the investor; and "controlled" investor the investor has the power name majority its directors otherwise legally direct its actions. _., l.it . . . . ~ ' page of39 . . . ___ . . . . . . . . . _. . _:;: article37 transparency each party shall ensure that its laws, regulations and administrative rulings general application pertaining affecting any matter covered this agreement are promptly published otherwise made available such manner enable interested persons the other party become acquitted with them. international agreements pertaining affecting investors investment activities, which party signature, shall also published. the extent feasible, each party shall make the measures and international agreements the kind referred paragraph available the internet. each party shall, upon request the other party, respond within reasonable period time specific questions from and provide information the other party with respect matters referred paragraph article38 information requirements and disclosure information notwithstanding article national treatment) and article most favoured nation treatment), party may require investor the other party, its investment, provide information concerning that investment solely for informational statistical purposes. the party shall protect such business information that confidential from any disclosure that would prejudice the competitive position the investor its investment. nothing this paragraph shall constructed prevent party from otherwise obtaining discussing information connection with the suitable and good faith application its law. nothing this agreement shall require either party provide confidential information the disclosure which would empedu law enforcement, otherwise contrary the public interest, which would prejudice the legitimate commercial interests particular enterprises, public private. article39 general exceptions22against the other party its investors where like conditions prevail, diskusi'sed restriction investments investors the other party the territory party, nothing this agreement shall constructed prevent the adoption enforcement party measures: (a) necessary protect public morals maintain public order; for greater certainty, the application the general exceptions these provisions shall not interpreted diminished the ability governments take measures where investors are not like circumstances due the existence legitimate regulatory objectives. (b) necessary protect human, animal plant life health;contract; (ii) the protection the privacy individuals relation the processing and dissemination personal data and the protection confidentiality individual records and accounts; (iii) safety; (d) imposed for the protection national treasures artistic, historic archaeological value; (e) relating the conservation exhaustive natural resources such measures are made effective conjunction with restrictions domestic production consumption. article40 security exceptions25 nothing this agreement shall constructed to: (a) require party finish any information, the disclosure which considers contrary its essential security interests; (b) prelude party from applying measures that considers necessary for the fulfillment its obligations with respectfor greater certainty, this provision also applies measures relating the conservation living and non living exhaustive natural resources. for greater certainty, nothing this agreement shall prevent party from taking any action which considers necessary for the protection critical public infrastructure, such the communications, power, water and transportation infrastructure, including but not limited imposing restrictions operators such infrastructure and preventing deliberate attempts intended disable degrade such infrastructure. p~ge of39 'i' _,. . ;. . . . . . . . . . . . . article prudential measures notwithstanding any other provisions this agreement, party shall not prevented from taking measures non discriminatory manner relor, policy holders, persons whom fiduciary duty owed financial services supplier, ensure the integrity and stability its financial system. where the measures taken~:" obligations the party under this agreement. nothing this agreement shall constructed require party disclosure information relating the affairs and accounts individual customers any confidential proprietary information the possession public entities. article promotion and facilitation investment subject its laws and regulations, each party shall endeavour cooperate the facilitation investments between the parties including through: (a) (b) (c) creating the necessary environment for all forms investments; simpleflying procedures for investment applications and approval; promoting dissemination investment information, including investment rules, regulations, policies and procedures; and i;, ; i (d) establishing appropriate mechanism, the extent possible, provide assistance and advisory services investors including facilitation operating licences permits. subject its laws and regulations, cooperation activities under subparagraph )(d) may built existing agreements arrangements already place for economic cooperation. nothing this article shall constructed affect any obligation the provisions chapter protection), subject otherwise affect any dispute resolution proceedings under this agreement. the parties understand that the term 'prudential reasons' includes the maintenance the safety, sounders, integrity, financial responsibility individual financial service suppliers well the safety, and financial and operational integrity payment and clearing systems. page . . _______ . . . __________ ____ __________ _______ ______ . . r"~ _<&_ ,._ '' ~ article taxation article appropriation) andshall apply taxation measures the extent that such taxation measures constitute appropriation provided for article appropriation). investor that seeks invoke article appropriation) with respect taxation measure must first refer the competent taxation authorities both parties described paragraph the time that gives notice, the issue whether that taxation measure involves appropriation provided for under article appropriation). the competent taxation authorities both parties not agree consider the issue or, having agreed consider it, fail agree that the measure not appropriation provided for under article appropriation) within period six months the receipt such referral, the investor may submit its claimthe purposes this article, "competent taxation authorities" means: (a) the case the republic indonesia, minister finance his her authorised representative; (b) the case the republic singapore, the chief tax policy officer, ministry finance, his successor such other public officer may designated singapore; their successors. with reference article appropriation), assessing whether taxation measure constitutes appropriation, the following considerations are relevant: (a) the position taxes does not generally constitute appropriation. the mere introduction new taxation measures the position taxes more than one jurisdiction respect investment, does not and itself constitute appropriation; (b) taxation measures which are consistent with internationally recognised tax policies, principles and practices not constitute appropriation. particular, taxation measures aimed preventing the avoidance evasion taxes should not, generally, considered expropriatory; and (c) taxation measures including tax enforcement active ties, which are applied non discriminatory basis, opposed being targeted investors particular nationality specific individual taxpayers, are less likely constitute appropriation. taxation measure should not constitute appropriation if, when the investment made, was already force, information about the measure was made public otherwise made publicly available. page of39 article44 entry into force, duration and termination this agreement shall enter into force the date exchange instruments ratification the parties. this agreement may amended mutual consent the parties writing. the amendments shall enter into force accordance with the same legal procedure prescribed under paragraph this agreement shall remain force for period years and shall continue force thereafter, unless, any time after the expiry the initial period years, either party noticies writing the other party its intention terminate this agreement. the notice termination shall become effective one year after has been received the other partythis agreement shall remain force for further period years from that date. ~ ~ !{3t?tli, vld q()es\ oc:\over the indonesian and english languages, both texts being equally authentic. the event any divergence concerning interpretation, the english text shall prevail. for the government the republik indonesia ren maksud minister fo'r foreign affair for the government the republic ore chan chun sing minister for trade and industry annex national treatment ~.,.;.~ ~"t'': ;.,; ":; . article national treatment) shall not apply any measure relating to: (a) (b) (c) the collection, purification, treatment, disposal and distribution water, including waste water; real estate, including but not limited the ownership, purchase, development, i : management, maintenance, use, enjoyment, sale other disposal real estate; national public health service scheme. page of39 .,~.,. . ~,. .,"":'"~ ""' annex appropriation the parties confirm their shared understanding that: action series actions party cannot constitute appropriation unless fl' interfere with intangible intangible property right property interest investment. t~~ paragraph article appropriation) addresses two situations. the first direct appropriation, where investment nationalism otherwise directly expropriated through formal transfer title outright seizure. the second situation addressed paragraph article appropriation) indirect appropriation, where action series actions party has effect equivalent direct appropriation without formal transfer title outright seizure. (a) (b) the determination whether action series actions party, specific fact situation, constitutes indirect appropriation, requires case by case, fact based inquiry that considers, among other factors: (i) the economic impact the government action, although the fact that action series actions party has adverse effect the economic value investment, standing alone, does not establish that indirect appropriation has occurred; (ii) the extent which the government action interfere with distinct, reasonable investment backed expectations; and (iii) the character the government action, including its objective and whether the action disproportionate the public purpose. non discriminatory regulatory actions party that are designed and applied protect legitimate public welfare objectives, such public health, safety and the environment, not constitute indirect expropriations. t}' ~~~ ~ for greater certainty, property interest refers such property interest applicable under the law that party. i' for greater certainty, whether investor's investment backed expectations are reasonable depends, the ! i i : extent relevant, factors such whether the government provided the investor with binding written !~~ assurance and the nature and extent governmental regulation the potential for government regulation the relevant sector. ~l? .lt~= ~~~~~~ ~~ ~ ;=~ ~~ ~~~~~a~~e~ ~o~f~ ~? ~ ==~ ~ ~ ======~~ ~~= =~ ~~#j.l:= ~'' . ~ ;. .c:. ":!" .,. j._~.,; ,, \~:~~ ,.__. ~._.~ ~______., . ,__~";"~ ~l. ~;( annex iii t{' public debt the parties recognise that the purchase debt issued party details commercial '~;. risk. for greater certainty, award shall made favour disyuting investor for claim under article submission claim) with respect default non payment debt issued party unless the disyuting investor meets its burden proving that such default non payment constitutes breach obligation under chapter protection), including uncompensated appropriation pursuant article appropriation) :}( claim that restructuring debt issued party breaches obligation under chapter protection) shall submitted to, already submitted continued in,e restructuring negotiated restructuring the time submission, becomes negotiated restructuring after that submission, except for claim that the restructuring violates article national treatment) article most favoured nation treatment). notwithstanding article submission claim), and subject paragraph investor the other party shall not submit claimat restructuring debt issued party breaches obligation under chapter protection), other than article national treatment) article most favoured nation treatment), unless days have leased from the date receipt the disyuting party the written request for consultations pursuant article consultations). for the purposes this annex, "negotiated restructuring" means the restructuring scheduling debt instrument that has been affected through (a) modification amendment that debt instrument, provided for under its terms, (b) comprehensive debt exchange other similar process which the holders less than per cent the i r aggregate principal amount the outstanding debt under that debt instrument have converted the debt exchange other process. ,~" !_, .~( ~~. fo' the ppo'e thi' annex, the mere fact that the jev'"t t,e,ment di,tinggi,hos between five,.on; investments the basis legitimate public policy objectives the context debt crisis threat thereof does not amount breach article national treatment) article most favoured nation treatment). ___ page of_39 __l; ~. .:.' j"~ ~."'! .~:::__., ~ :"""'~ .__,._ . ,.~~~~ ~""' :"~ annex code cond uct for arbitrators and mediators definitions this code conduct: arbitration means member orbital tribunal established pursuant article constitution the orbital tribunal); mediator means person who conducts mediation accordance with article mediation); candidate means individual who under consideration for selection arbitration; assistant means person who, under the terms appointment arbitration, conducts research provides assistance the arbitration; staff, respect arbitration, means any person under the direction and control the arbitration, other than assistant; and proceedings, unless otherwise specified, means orbital proceedingsresponsibilities the process throughout the proceedings, every candidate and arbitration shall avoid impropriety and the appearance impropriety, shall independent and imperial, shall avoid direct and indirect conflicts interests and shall observe high standards conduct that the integrity and impartiality the dispute settlement mechanism preserved. arbitrators shall not take instructions from any organisation government with regard matters before the orbital tribunal. disclosure obligations prior his her appointment arbitration, candidate shall disclosure the disyuting parties any past present interest, relationship matter that likely affect his her independence impartiality that might reasonably create appearance impropriety bias the proceedings. this end, candidate shall make all reasonable efforts become aware any such interests, relationships and matters. once appointed, arbitration shall all times continue make all reasonable efforts become aware any interests, relationships matters referred paragraph and shall disclosure them. the disclosure obligation continuing duty, which requires arbitration disclosure any such interests, relationships matters that may arise during any stage the proceedings the earliest time the arbitration becomes aware it. the arbitration shall disclosure such interests, relationships matters forming the disyuting parties, writing, for their consideration. disclosure interest, relationship matter without prejudice whether that interest, relationship matter indeed covered paragraphs whether warrants refusal disqualification. the event uncertainty regarding whether interest, relationship matter must discussed, candidate arbitration should en favour disclosure. arbitration shall communicate matters concerning actual potential violations this code conduct the disyuting parties. duties arbitrators arbitration shall comply with the provisions section one settlement disputes between party and investor the other party) .of chapter iii dispute settlement) and the applicable rules procedure. arbitration shall perform his her duties thoroughly and expeditiously throughout the course the proceedings, and with fairness and diligence. arbitration shall not deny other arbitrators the opportunity participate all aspects the proceedings. arbitration shall consider only those issues raised the proceedings and necessary for decision award and shall not delegate this duty any other person. arbitration shall take all appropriate steps ensure that his her assistants and staff are aware of, and comply with, paragraphs and this code conduct. arbitration shall not engage any parte contacts concerning the proceedings. independence and impartiality arbitrators arbitration shall independent and imperial and avoid creating appearance bias impropriety and shall not influenced self interest, outside pressure, political considerations, public glamour, loyalty disyuting party non disyuting party, fear criticism. arbitration shall not, directly indirectly, incar any obligation accept any benefit that would any way interfere, appear interfere, with the proper performance his her duties. arbitration shall not use his her position the orbital tribunal advance any personal private interests and shall avoid actions that may create the impression that others are special position influence him her. ""' :;:: . . . ~ " . ___ ~ . . ,. ~ ~ . . ,._ ~ . . ~ . ,,,,. ____ . arbitration shall not allow past existing financial, business, professional, family social relationships responsibilities influence his her conduct judgement. arbitration shall avoid entering into any relationship acquiring any financial interest that likely affect his her impartiality that might reasonably create appearance impropriety bias. obligations order arbitrators former arbitration shall avoid actions that may create the appearance that she was biased carrying out his her duties derived any advantage from the decisions awards the orbital tribunal. confidentiality arbitration former arbitration shall not any time disclosure use any non public information concemmg proceeding acquired during proceeding, except for the purposes that proceedings, and shall not, particular, disclosure use any such information gain personal advantage advantage for others adverse affect the interests others. arbitration shall not make any public statement regarding the merits pending proceedings. p.~: arbitration shall not disclosure decision award parts thereof prior its publication. arbitration former arbitration shall not any time disclosure the deliberations the '!' orbital tribunal, any arbitration's view regarding the deliberations, except required law. expenses each arbitration shall keep record and render final account the time devoted the procedure and his her expenses, well the time and expenses his her assistants. responsibilities assistants and staff paragraphs and this code conduct shall also apply assistants and staff. mediators the rules set out this code conduct applying arbitrators former arbitrators shall apply, mutasi mutans, mediators. ,,, i: . . . . ~ page of39 . . . . . .! f:l . r:peraturan presiden nomor tahun ol9 tentang organisasi kementerian negaratentang organisasi kementerian negara l, ide republik indonesia. memutuskan:dalam memimpin kementerian energi dan sumber daya minerenergi dan sumber daya mineral; dan mengoordinasikan l,l nlo o(rzj pres ide republik indonesiaenergi dan sumber daya mineral. menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian; :ir,' f.to l()(r j77 pengawasan presiden republik indonesia pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atasenergi dan sumber daya miner.; direktorat jenderal minyak dan gas bumi; direktorat jenderal ketenagalistrikan; direktorat jenderal mineral dan batubara; direktorat. .'{ t'.lo l0f.,t7'r presiden republik indonesia direktorat jenderal energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; inspektorat jenderal; badan geologi; badan pengembangan sumber daya manusia energi dan sumber daya mineral; staf ahli bidang perencanaan strategis; staf ahli bidang hubungan kelembagaan;energi dan sumber daya mineral; c.pembinaankegiatan bidang minyak dan gas bumires ide republik indonesia pelaksanaan administrasi direktorat jenderal minyak dan gas bumi; lulusnyusunan 'lr( f.lrl l() . lil presiden republik indonesia pen5susunan norma, standar, prosedur, da+ kriteriaevaluasi dan pelapor pelaksanaan administrasi direktorat jenderal ketenagalistrikan; tugas menyelenggarakan per lulusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bidang mineral dan batubara. 11264ladministrasi direktorat jenderal mineral dan batubara; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. bagian :;l( llo l0rr.lll,l presiden republik indonesiaenergi baru, energin susunan presiden republik indonesia t2 penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penyu sapaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan, serta pembangunan sa administrasi direktorat jenderal energi baru, terbarukan, dan konservasi energenergi dan sumber daya mineral berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. inspektorat pres ide republik indonesia l,2l inspektorat jenderal. jenderal dipimpin oleh inspektur5susunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral;. l.l': l.lo or. presiden republik indonesia t4 badan geologi dipimpin oleh kepala badan badan geologi mempunyai tugas menyelenggarakpasa|n5s dan pelaporan pelaksanaan tuga.'it< nio l06 iii pelaksanaan pres ide republik indonesia pelaksanaan administrasi badan geologi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada badan geologi menyelenggarakan fungsigian kesembilanserta energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi. ',t. [rl6 0frztllrt pres ide republik indonesia t6administrasi badan pengembangan sumber daya manusia energi dan sumber daya minerali il( hlo l0( presiden republik indonesia .t7hubungan kelembagaan[tikungan hidup, pengendalian emisi, dan tata ruang. bagian kese18_bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. kementerian energi dan sumber daya mineroses bisnis antar unit organisasi lingkungan kementerian energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. 38. pres idei.ll( nln qr.z j()i presiden republik indonesia 2t bab vii ketentuan penutup pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, unit organisasi yang melaksanakan penelitian dan pengembangan dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing masingol5 nomor i32anna jamanuntuk menjamin autentisitas, keselamatan, perlindungan, pemeliharaan arsip inaktif, perlu menyusun standar minimal gedung dan ruang penyminimal gedung dan ruang penyimpan:cegahan dari kehilangan arsip, sebagai berikut: melakukan identifikasi terhadap petugas yang berwenang memasuki ruang simpan arsip inaktif dilaksanakan secara ketat dan konsisten,, dikembangkannya prosedur penggunaan dan penggandaan arsip untuk menjaga keamanan informasi arsip, dan pelatihan bagi petugas agar mampu mencegah dan menanggulangi bencana terhadap arsip. cc. pencegahan dan penanggulangan bahaya serangga, sebagai berikut: pemeliharaan arsip dengan menggunakan kapur barus, symbol, fostoxin, dan paradecrolobensin, dan menjaga kebersihan ruangan dengan cara sebagai berikut:keselamatan lingkungan dan kesehatan setiap pelaksanaan pemusnahan arsip dianjurkan tidak dibakar karena dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan, dan pelaksanaan fumigasi harus memperhatikan ketentuan teknis fumigasigambar pemisahan ruangan kerja dengan ruang penyimpanan tuang, penyimpanan rumah buah penyair hah penyimpan hah dar kerja dan l buah penyimpanan buah buah penyimpanan : .eea penambahan gan ern) .i memutuskan: menetapkan peraturan walikota pasuruan tentang pedoman standar minimal gedung dan ruang penyimpanan arsip inaktifarsip media baru adalah arsip yang informasinya direkam dalam media non kertas yaitu foto, film, video, rekaman suara, elektronik dan lain lain. meter linier adalah ukuran perhitungan jumlah arsip yang ditata secara horizontal (deret samping) dalam meter. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman untuk membangun gedung baru dan mengadaptasikan gedung ruangan yang sudah ada sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif atau pusat arsip bagi unit kearsipan dan dinas perpustakaan dan kearsipan kota. . tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini agar perangkat daerah lingkungan pemerintah kota memiliki gedung atau ruang penyimpanan arsip inaktif yang memenuhi standar minimal sesuai ketentuan teknis dan manajemen kearsipan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pedoman standar minimal gedung dan ruang penyimpanan arsip inaktif ini, meliputi: prinsip dasar penyimpanan arsip inaktif, standar minimal gedung penyimpanan arsip inaktif: cc. standar ruang penyimpanan arsip inaktif, dan keamanan dan keselamatan.prinsip dasar penyimpanan arsip inaktif prinsip dasar penyimpanan arsip inaktif murah penyimpanan arsip inaktif harus murah karena fungsi dan frekuensinya sudah menurun. luas ruang simpan arsip inaktif didesain luas untuk dapat menampung volume arsip inaktif yang relatif banyak setiap instansi. aman penyimpanan arsip inaktif harus dapat menjamin keamanan dari ganguan manusia yang tidak berwenang, gangguan binatang dan gangguan alam termasuk iklim tropis. mudah diakses penyimpanan arsip inaktif menjamin arsip dapat diakses secara cepat, tepat, aman dan murah. standar minimal gedung penyimpanan arsip inaktif lokasiluar lingkungan kantor. gedung penyimpanan arsip inaktif luar lingkungan kantor perlu memperhatikan ketentuan, sebagai berikut: lokasi gedung penyimpanan arsip inaktif relatif lebih murah daripada daerah perkantoran, hindari daerah lingkungan yang memiliki kandungan polusi udara tinggi, hindari daerah atau lokasi bekas hutan dan perkebunan, hindari daerah atau lokasi rawan kebakaran, hindari daerah atau lokasi rawan banjir, hindari daerah atau lokasimudah diakses (informasinya)gunakan bahanbangunan yang tidak mendatangkan rayap maupun binatang perusak lainnya, cc.280cm (dua ratus enam pulu sampai dengan dua ratus delapan puluh centimeter): apabila bangunan tidak bertingkat, tinggi ruangan disesuaikan dengan tinggi rak digunakan. rak arsip dapat dikodifikasikan bertingkat, konstruksi bangunan berupa rumah panggung dapat digunakan daerah yang memiliki kelembapan udara tinggi dan banyak terdapat rayap. yaitu ruangan kerja dan ruangan penyimpanan arsip inaktifruang fumigasi dan ruangan lain yang digunakan untuk bekerja, cc. tata ruang ruangan kerja disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan instansi namun tetap memperhatikan fungsi kegiatan sesuai hurufpan yang diatur sesuai huruf arsip dengan bentuk khusus seperti foto, film, video, rekaman suara dan media simpan arsip elektronik dapat disimpan ruangan sebagaimana huruf dankafetaria, toilet, musholla untuk memberi kenyamanan bagi pengguna arsip. fasilitas semacam ini sangat tergantung dari kemampuan instansi. standar ruang penyimpanan arsip inaktif, meter linear (ml) arsip rata rata kg, arsip rata rata kg, dan arsip meter linear (ml) arsip. berat beban arsip dan peralatan rak konvensional rata rata per meter persegi, berat beban rak compact shelling roll o'pact per meter persegi, dan,, cc. penyimpanan dengan rak yang padat (compact shelling, roll o'pact, mobile stacks, dan rak bergerak) dapat menyimpan meter lari arsip. suhu dan kelembapan untuk mengatasi masalah suhu dan kelembapan secara teknis dapat dilakukan, dengan cara:n kontaminasi gas lingkungan agar tidak mudah timbul jamur yang akan merusak arsip, dan memberikan tanda kondisi arsip dan peralatannya yang terkena jamur atau korosi untuk segera diadakan perbaikan. standar suhu dan kelembapan untuk ruang simpan arsip sebagaimana pada standar minimal gedung penyimpanan arsip inaktif nomor huruf kecuali mengacu pada upaya standar ruang penyimpanan arsip inaktif nomor huruf maka perlu diatur suhu ruangan tidak lebih dari dan kelembaban tidak lebih dari 50y6. cahaya dan penerangan. lantai bangunan dianjurkan untuk disuntik dengan ddt atau gammexane atau penthachlorophenol hingga kedalaman 50cm karena rayap pada umumnya hidup dalam tanah sampai pada kedalaman 50dan pintu diperkuat dengan metode tertentu untuk mencegah terpaan hujan deras dan tampaknya air. rak tinggi rak (rak statis) disesuaikan dengan ketinggian atap ruang penyimpanan arsip inaktif, ruang penyimpanan arsip inaktif dengan ketinggian atap 260cm 280cm dipergunakan rak arsip setinggi 220cm, jarak anatara rak dan tembok 70cm 80cm, jarak antara baris rak yang satu dengan baris rak lainnya 100cm 110cmy,'pact adalah, sebagai berikut: penggunaan roll o'pact lebih banyak dapat menampung volume arsip yang disimpan, penggunaan roll o'pact tidak dapat diakses secara bersamaan, ukuran roll opac tidak dapat menyesuaikan dengan ketinggian ruangan karena sudah standar, roll o'pact relatif lebih mahal, penggunaan roll o'pact diperlukan konstruksi beban muatan lebih kuat: dan penggunaan roll o'pact tidak menjamin sirkulasi udara berjalan dengan lancar. rak, peralatan dan perlengkapan lainnya harus dijamin aman, mudah akses dan terlindung dari hama. boks dipergunakan boks arsip dengan ukuran kecil (37cm 9cm 27cm) atau ukuran kecil (37cm 9cm 27lembab. keamanan dan keselamatan keamanan arsip pencegahan dan penanggulangan bahaya api kebakaran, sebagai berikut: alat pemadam api dengan menggunakan: fire alarm system dan fire fight system, dan atau tabung pemadam dan smoke detection. hidrat dalam gedung dan luar gedung. |
salinan mas walikota pasuruan provinsi jawa timusn pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan pergiliran jam kerja atas jam kerjayang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya, laporan pelaksanaan kegiatan luar kantor dan surat persetujuan laporan dari atasan langsungnya tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran. asn yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran. dalam hal asn melaksanakan tugas tetapi tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, administrator perangkat daerah tetap melakukan masukan data kehadiran pada saja sesuai dengan hari dan jam kehadiran asn. bagian keempatnya dan diakui oleh pimpinan atasnya. tpp sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada asn dengan mempertimbangkan capaian aktivitas harian dan capaian indikator kinerja individu. tpp esaran tpp berdasarkan prestasi kerja, diperoleh dari hasil pengalihan antara basic tpp dengan persentase capaian aktivitas harian dan capaian indikator kinerja individu. besaran tpp sebagaimana dimaksud pada sebesar (tujuh puluh persen) dari basic tpp. paragraf kesatu aktivitas harian setiap asn wajib merencanakan target mingguan aktivitas harian paling lambat (satu) hari sebelum hari kerja pada minggu berikutnykecuali bagi sekretaris daerah. aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada direncanakan berdasarkan uraian tugas hasil analisa jabatan. setiap asn wajib melaporkan aktivitas harianaktivitas harian sebagaimana dimaksud pada dapat disetujui atau ditolak oleh atasannya. apabila jabatan atasan langsung kosong atau mengalami hambatan sementara atau mengalami hambatan tetap dalam rangka memberikan penilaian terhadap aktivitas harian maka persetujuan atau penolakan dilakukan oleh pejabat yang setara atau pejabat dua tingkat atas asn yang bersangkutan. . pelaporan aktivitas harian harus didukung dokumen berupa gambar dokumen dan atau gambar pendukung aktivitas lainnya yang diunggah pada saja. paragraf kedua iki iki ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja masing masing asn. setiap asn wajib merencanakan target iki, dan mengisi realisasi iki melalui saja kecuali bagi: sekretaris daerah asisten sekretaris daerah, dan asn sebagaimana dimaksud dalam target sebagaimana dimaksud pada merupakan target iki tahunan yang dibagi menjadi target bulanan dan direncanakan dalam satutarget dan realisasi sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala perangkat daerah dengan disertai dokumen pendukung yang diunggahget iki dilakukan sebelum awal bulan berkenaan dan harus disetujui atasan langsung. verifikasi dan validasi target dan capaian iki dilakukan oleh pejabat yang menangani kinerja pada masing masing perangkat daerah. bagian kelima tpp berdasarkan kondisi kerja tpp asn berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada asn pada sekretariat daerah, inspektorat . inspektorat, badan pengelolaan keuangan dan aset, badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, badan kepegawaian daerah, satuan polisi pamong praja, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, camat dan lurah, dan pns yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan covid yang ditetapkan dengan keputusan walikota. kriteria tpp asn berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada: pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja, pekerjaandiberikan kepada asn sebagaimana pada berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenam tppdengan kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus, kualifikasi pegawai yang sangat sedikit hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan, dan asn yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pemerintah kota. jabatan . jabatan sebagaimana adalah diberikan kepada sekretaris daerah. bagian ketujuhbesaran dan prosedur pemberian tpp sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada::bab perhitungan tpp basic tpp ditetapkan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan paling banyak diberikan sesuai dengan perkalian antara besaran tunjangan kinerja badan pemeriksa keuangan bpk) dikalik daerah. basic tpp masing masing kelas jabatesaran tpp berdasarkan beban kerja merupakan perkalian antara persentase capaian tingkat kehadiran, dengan bobot dan basic tpp yang dirumuskan sebagai berikut: tpp . tpp berdasarkan beban kerja (persentase tingkat kehadiran basic tpp) besaran tpp berdasarkan prestasi kerja merupakan perkalian antara persentase capaian aktivitas harian dan persentase capaian iki dengan bobot dan basic tpp yang dirumuskan sebagai berikut: tpp berdasarkan prestasi kerja persentase capaian iki) persentase capaian aktivitas harian)! basic tpp besaran tpp berdasarkan kondisi kerja merupakan perkalian antara persentase bobot perangkat daerah dan basic tpp yang dirumuskan sebagai berikut: sekretaris daerah, tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp) asisten sekretaris daerah: tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp) staf ahli beserta bagian pada sekretariat daerah selain bagian pengadaan barang dan jasa, tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp) bagian pengadaan barang dan jasa pada sekretariat daerah: tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp), inspektur, tpp berdasarkan kondisi kerja y60 basic tpp) inspektorat, tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp) kepala badan pengelolaan keuangan dan aset, tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp) badan pengelolaan keuangan dan aset, tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp) kepalakepala badan kepegawaian daerah tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp) badan kepegawaian daerah tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp) satuan. satuan polisi pamong praja, tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp) dinas kesehatan: tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp) dinas perhubungan, tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp) dinas kependudukan dan pencatatan sipil: tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp) camat dan lurah, tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp) asn yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan covid yang ditetapkan melalui keputusan walikota, tpp berdasarkan kondisi kerja basic tpp! besaran tpp berdasarkan kelangkaan profesi merupakan perkalian antara bobot jabatan dan basic tpp yang dirumuskan sebagai berikut: tpp berdasarkan kelangkaan profesi basic tpp) besaran tpp sebagaimana dimaksud dalam disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan apbd dan dibebankan kepada anggaran masing masing perangkat daerah serta diperhitungkan dalam daftar penerimaan tppsarnya tpp untuk cons dan ppp diberikan setelah (satu) tahun sejak diterbitkannya surat pernyataan melaksanakan tugas. bagi asn pada upt puskesmas dinas kesehatan yang menerima jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapital jaminan kesehatan nasionalbagi asn pada badan pendapatan daerah. hari kerja lingkungan pemerintah kota ditetapkan, sebagai berikut: (lima) hari kerja, mulai hari senin sampai dengan hari jum'at, dan (enam) hari kerja, mulai hari senin sampai dengan hari sabtu. jumlah jam kerja dalam (lima): dan hari jumat, pukul wib sampai dengan pukul wib, dengan waktu istirahat pukul wib sampai dengan pukul wib. jumlah jam kerja dalam enam, hari jumat, pukul wib sampai dengan pukul wib, tanpa waktu istirahat, dan hari sabtu, pukul wib sampai dengan pukul wib, tanpa waktu istirahat. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dapat dikecualikan pada kondisi tertentu yang ditetapkan dengan keputusan walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.pptpp sebesar 15y6 (lima belas persen) selama (satu) bulan yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsungnya, asn. asn yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan tpp sebesar 15y6 (lima belastpp sebesar (lima belastpp sebesartpptppsembilanmbebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama (dua belas) bulan, diberikan tpp sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan berita acara dari atasan langsungnya, bagi asn wajib laporapabila tidak melaporkan dalam jatuh tempo pada surat edaran, maka tpp akan ditunda sampai dengan bulan berikutnya dengan menunjukkan bukti lapor sistem lakon dan lokasi: bagi. bagi asn yang mempunyai kewajiban pengembalian barang milik daerah bmd) dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ttir) sesuai peraturan perundang undangan, maka tpp yang bersangkutan dibayarkan sebagai angsuran pembayaran kewajiban pengembalian bmd dan ttir sampai kewajiban asn yang bersangkutan dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan berita acara. asn yang terbukti sebagai penanggung jawab atas korupsi gratifikasi tindakan yang menimbulkan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah dan aparat pengawas internal pemerintah, maka pemberian tpp dihentikan sementara sampai dengan dituliskannya kerugian negara dibuktikan dengan berita acara. pemberhentian sementara bagi asn yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, maka pemberian tpp dihentikan sejak asndalam hal asn yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada dibebaskan sebagai tersangka dengan surataka tpp dibayarkan pada bulan berikutnya. setiap pejabat wajib memberikan penilaian terhadap laporan aktivitas harian dan prestasi kerja bawahannya. pejabat yang memberikan penilaian terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada tidak sesuai data dan fakta maka dikenakan sanksi berupa pemotongan tpp bulan berkenaan sebesar 25x (dua puluh lima persen). pejabat yang tidak memberikan penilaian terhadap laporan sebagaimana dimaksud maka dikenakan sanksi berupa pemotongan tpp bulan berkenaan sebesar (lima puluh persen). .las jabatan . tpp sebagaimana dimaksud pada dalam huruf sampai dengan huruf dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya. tpp bulan desember dihitung sampai dengan tanggal desember dan dibayarkan pada bulan berkenaan. tpp dibayarkan mulai bulan januariyang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pajak penghasilan ph) sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd. surat perintah membayar langsung spm ls) tpp diajukan kepada bud untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana sp2d): suratsetoran pajak ssp) pajak penghasilan ph) surat pertanggungjawaban bulan yang lalu sebelumnya, dan surat penyediaan dana spd)perangkat daerah yang bersangkutan. bab v. bab keberatan asn dapat mengajukan keberatan atas: saja, dan penilaian. keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah keberatan yang diajukan oleh asn atas kesalahan yang terjadi pada saja. keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah keberatan yang diajukan oleh asn dengan alasan: atasan tidak memberikan penilaian terhadap laporan yang dibuat oleh bawahan, dan atau atasan tidak melakukan validasi terhadap laporan yang dibuat oleh bawahanperangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang disiplin pns. pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan untuk permasalahan pada bulan berkenaan yang dilaporkan pada bulan berkenaan. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada harus dilampirkan bukti pendukung sesuai dengan ketentuan perundang undangan bidang kepegawaian. penyelesaian keberatan atas saja dilakukan sesuai dengan kewenangan administrator masing masing perangkat daerah. penyelesaian keberatan atas penilaian dilakukan berdasarkan kewenangan masing masing perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bukti penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada dan adalah berita acara penyelesaian keberatan yang ditandatangani oleh administrator dan pejabat lainnya sesuai kewenangannya. bab vi. bab ketentuan lain lain asn yang ditunjuk sebagai penjabat pj.), pelaksana tugas plt.) atau pelaksana harian plh.) diberikan tppj., plt. atau plh. menerima tpp tambahan, ditambah 20y6 (dua puluh persen) dari tpp dalam jabatan sebagai pj, plt. atau plh. pada jabatan yang ditangkapnya, pejabat setingkat yang merangkap pj.,, plt. atau plh. hanya menerima tpp pada jabatan tpp yang tertinggi, dan tpp bagi pegawai yang merangkap sebagai pj., plt. atau plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pj, plt. dan plh. asn yang mutasi antar daerah maka yang bersangkutan tetap mendapatkan tpp pada bulan berkenaan dimana yang bersangkutan bekerja dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya. asn yang mutasi dalam satu perangkat daerah atau antar perangkat daerah dalam pemerintah kota apabila mutasi terhitung mulai tanggal maka akan dihitung berdasarkan pada perhitungan pembayaran jabatan lama pada bulan berkenaan dan selanjutnya akan dibayarkan tpp pegawai sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya. asn yang pensiun diberikan tpp pada bulan berkenaan yang bersangkutan masih aktif dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya. asn yang meninggal dunia tetap diberikan tpp sesuai dengan hari aktif ketika asn yang bersangkutan bekerja dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya. bagi jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi yang merangkap sebagai koordinator dan subkoordinator diberikan tpp sesuai dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya. . dengan pemberian tpp berdasarkan peraturan walikota ini, asn dilarang menerima honorarium atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh apbd, kecuali honorarium yang tertera dalam petunjuk teknis yang berlaku berita daerah kota pasuruantingkat nip.perangkat daerah adalah perangkat daerah kota pasurulingkungan pemerintah kota, termasuk calon pns dan pns yang dipekerjakan atau diperbantukan lingkungan pemerintah kota. calon pns adalah calon pegawai negeri sipil yang bekerja lingkungan pemerintah kotlingkungan pemerintah kotberdasarkan tugas dan fungsi jabatan. jabatan basic tpp adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilaijabatan (nilai rata ratasuatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh penilai terhadap sasaran kerja asn dan perilaku asn. kondisi kerja adalah keadaan lingkungan kerja dari suatu tempat bekerja. kelangkaan profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada asn yang memiliki keterampilan khusus keahlian tertentu dan langka. pertimbangan objektif lainnya adalah kriteria yang diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan,aktivitas harian adalah semua aktivitas asn yang dituangkan dalam laporan mingguan dan bulanan. indikator kinerja individu yang selanjutnya disingkat iki adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. sistem. sistem informasi jabatan dan kinerja yang selanjutnya disebut saja adalah aplikasi yang memuat informasi tentang jabatan dan kinerja asn yang digunakan sebagai instrumen dalam pemberian tpp. cuti asnb kriteria tpp bagian kesatu umum asn dapat diberikan tpp yangjektif lainnya. tpp diberikan sesuai dengan kelas jabatan masing masing asn baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional. tpp tidak diberikan kepada asn yang: diperbantukankota berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnyatugas. tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan. tpp bagi asn pindahan dipekerjakan diperbantukan dari instansi lain pemerintah kota diberikan kepada yang bersangkutan setelah (satu) bulan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas. bab iii prosedur pemberian tpp bagian kesatu umum prosedur pemberian tpp dilakukan melalui saja kecuali untuk tpp sebagaimana dimaksud pada huruf setiap asn wajib melakukan masukan data pada saja sebagaimana dimaksud pada kecuali: sekretaris daerah: dan asn sebagaimana dimaksud dalam sekretaris daerah menunjuk (dua) orang asn sebagai administrator utama yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh fungsi saja semua perangkat daerah kota pasuruan. asn sebagaimana dimaksud pada bertugas: melakukan verifikasi data tpp pada saja yang telah dilaporkan oleh masing masing perangkat daerah: melakukan pembatalan pelaporan data tpp masing masing perangkat daerah pada saja, dan memasukkan data baru maupun perubahan nama pegawai, uraian tugas, nama jabatan, kelas jabatan, jumlah target kerja dan jam kerja. setiap. setiap perangkat daerah menunjuk (satu) orang asn dari subbagian umum dan kepegawaian atau subbagian subbidang suksesi yang membidangi kepegawaian sebagai administrator yang bertugas: mengoperasikan dan memonitor saja, menyesuaikan konfigurasi yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya, membantu asn yang mengalami kesulitan dalam memasukkan data target dan realisasi dalam saja: mencetak laporan dalam saja, dan melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan operasional saja. dalam keadaan tertentu, prosedur pemberian tpp dapat dilakukan secara manual dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada antara lain: saja mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, asn belum terdaftar dalam saja, atau terjadi keadaan memaksa.besaran tpp berdasarkan beban kerja, diperoleh dari hasil pengalihan antara basic tpp dengan persentase tingkat kehadiran asn. besaran tpp berdasarkan beban kerja sebesar (tiga puluh persen) dari besaran basic tppagian . bagian ketiga tingkat kehadiran tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan indikator kehadiran asn sesuai dengan daftar hadir elektronyang dipengaruhi oleh: terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak masuk bekerja, dan atau meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada saat jam kerja karena mendapat dispensasi untuk mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, sebesar (dua persen) untuk tiap (satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan: sebesar (lima persen) untuk tiap (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dan atau paling banyak sebesar (seratus persen) untuk tiap (satu) bulan tidak masuk kerja. asnpersentase (tl) keterlambatan pengurangan menit s.d menit menit s.d 1y6 menit menit s.d ,25y6 menit menit dan| ,5y6,5y6 menit psw menit s.d 1y6 menit psw menit s.d ,25y6 menit psw menit dan| ,5y6 atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor asn yang tidak masuk bekerja karena cuti melahirkan, mendapatkan tpp sebesar dari basic tpp. dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, cuti sakit, dan cuti tahunan dihitung sebagai masuk bekerja. . |
an) rata :suruanpasuruanlam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara.. aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pns dan calon pns lingkungan pemerintah kota pasuruan, ppp lingkungan pemerintah kota pasuruan,, pejabat negara, anggota dprd, dan pimpinan dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada blue. pegawai non pegawai aparatur sipil negara.dalam hal: sedang cuti diluar tanggungan negara, sedang ditugaskan luar instansi pemerintah kota pasuruan yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya, atau telah memasuki masa pensiun pada tanggal april atau sebelumnya. tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pns,pp sebesar (lima puluh persen). sesuai jabatan, pangkat atau kelas jabatannya. bagi ppptunjangan ., paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada pnspp sebesar (lima puluh persen). bagi calon pnsp) 5s. tesatateston pon ooooor| tabel uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi bengkulgka belitungteki jakart.i yogyakartbalbarat uraian satuan kasselatan rp) pejabat eselon nah ant onan apa ref emeweteeenemead mennnnanmm rp) base asa tabel uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi kalimantangorontalo rp) pejabat eselon nah ant onan apa ref emeweteeenemead mennnnanmm rp) banana sasa tabel uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi sulawesiselatansulawesitenggara rp) pejabat eselon nah ant onan apa ref emeweteeenemead mennnnanmm rp) ina nan base asa tabel uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi malukmaluku utarpapupapua barat rp) pejabat eselon nah ant onan apa ref emeweteeenemead mennnnanmm rp) muda ketentuan sub unit bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tabel satuan biaya bbm sesuai jarak uraian satuan sara kota lokasi tempat tujuan |diatas125sya1som liter diatas is0s a175 liter diatas i7ss a2ook liter diatas200s a225 liter diatas225s a250 liter diatas325s a3som liter uraian satuan ketentuan bab ditambahkan (satu) sub bab yakni sub bab sehingga berbunyi sebagai berikut: satuan biaya belanja komunikasi satuan biaya belanja komunikasi adalah satuan biaya pembelanjaan penunjang komunikasi jasa yang diberikan kepada pihak lain yang melaksanakan tugas sebagai tim pendamping keluarga pengelola dan pelaksana kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga), dengan besaran biaya sebagaimana tabel berikut: tabel satuan biaya belanja komunikasi uraian satuan besaran rp) pulsa walikota pasuruan, afifullah yusentang standar harga satuan tahun anggaran beberapa ketentuan dalam lampiranditambahkan (satu) angka,juru kabar wartawan catatan: honorarium tersebut khusus diberikan untuk jumpa pers yang dilaksanakan oleh dinas komunikasi, informatika, dan statistik kota pasuruan. ketentuan angkapemberi pendapat hukum lo), pendamping tenaga pemberi pendapat hukum lo), tenaga penyelesaian sengketa hukum perdata dan tata usaha negara), pendamping tenaga penyelesaian sengketa hukum perdata dan tata usaha negara), tenaga ahli bidang hukum perdata dan tata usaha negara, pendamping tenaga ahli bidang hukum perdata dan tata usaha negara uraian satuan besaran rp) bantuan hukum paket masyarakat miskin non litigasi ketentuanahli penyusunan naskah akademik evaluasi peraturan daerah sopan saman uraian satuan rp) tenaga ahli penyusunan naskah akademik tenaga ahli penyusunan penjelasan keterangan tenaga ahli penyusunan orang naskah evaluasi peraturan daerahsatu rp) rp) rp) pejabat eselon jabatan fungsional ahli muda pejabat eselon ivb more tea ati art kota (dalam provinsi) rp) rp) rp) teaaceriau uraiepulauan riau rp) pejabat eselon jabatan fungsional ahli rp) 5s. tesatateston pon aasooooor| tabel uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi jambselatlampung rp) pejabat eselon jabatan fungsional ahli |
rem walikota pasuruan provinsi jawa timur peraturan walikota pasuruasuruan terintegrasi, bahwa percepatan penurunan stunting terintegrasi harusintervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan melibatkan berbagai pihak terkaisuruan: peraturan presiden nomor tahun tentang percepatan penurunan stuntingsuruan lembaran daerah kota pasuruan tahun nomor pemberian layanan kesehatan reproduksi, termasuk bagi pus yang belum layak hamil, pendampingan bagi calon pengantin sesuai dengan tahapan elsimil: dan pemberian layanan bimbingan perkawinan, kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemberian layanan kehamilan terpadu, fasilitasi rujukan bagi ibu hamil berisiko, cc. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dengan kondisi kekurangan energy dan protein kronis: pemberian suplementasi zat besi dan asam folat bagi ibu hamil: pemberian layanan pendampingan ibu hamil dengan faktor risiko stunting: pemberian kie tentangkie tentang kehamilan sehat, pemberian kie tentang gizi dan kesehatan reproduksi, penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi ibu hamil: dan pemberian bantuan sosial stunting bagi keluarga berisiko stunting. kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemberian suplementasi vitamin ibu nifas, pemberian suplementasi gizi dengan kondisi indikasi medis tertentu, cc. pemberian layanan kesehatan nifas sesuai standar dan terpadu pemberian layanan kesehatan lainnya sesuai indikasi. fasilitasi rujukan dan pendampingan bila diperlukan pemberian kie kesehatan reproduksi terpadu, pemberian kie pencegahan kesakitan dan kematian ibu dan anak termasuk kejadian gizi kurang, gizi buruk dan stunting, pemberian kie dan pendampingan pelayananlayanan konseling asi eksklusif, mengupayakan pemberian inisiasi menyusui dini imd): pemberian kie ber, pemberian kie makanan pendamping air susu ibu spasi), dan pemberian kie tentang hari pertama kehidupan hpk). kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran anak dengan usia (nol) (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemberian layanan kesehatan neonatal esensial, pemberian layanan skrining bayi baru lahir, fasilitasi rujukan bila diperlukan anak diupayakan mendapatkan inisiasi menyusui dini: anak diupayakan mendapatkan air susu ibu eksklusif, anak diupayakan mendapatkan : anak diupayakan mendapatkan pemberian makanan bergizi seimbang, pemberian layanan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan, pemberian layanan pemantauan pertumbuhan, pemberian layanan pemantauan perkembangan dan layanan stimulasi perkembangan anak, pemberian suplementasi vitamin obat cacing, zink bagi balita diare, il. pemberian suplementasi gizi dan makanan tambahan dengan kondisi indikasi medis tertentu, layanan manajemen terpadu balita sakit, pemberian layanan kesehatan lainnya sesuai indikasi: dan pemberian bantuan sosial bagi keluarga berisiko stunting. bab viii penyelenggaraan percepatan penurunan stunting terintegrasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting terintegrasi, pemerintah kota melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan,kota mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi hingga tingkat kelurahan. pemerintah kota hingga tingkat kelurahan memprioritaskan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting terintegrasi. dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting terintegrasi, pemerintah kota dapat melibatkan pemangku kepentingan. pelibatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara konvergensi dan terintegrasi. walikota menetapkan lokasi fokus kelurahan protes pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi. lokasi fokus sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil analisis situasi: jumlah keluarga beresiko stunting, jumlah balita stunting:, cc. prevalensi stunting, dan cakupan layanan spesifik dan sensitiferintegrasi tingkat kota dibentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat kota yang ditetapkan dengan keputusan walikotadan mengevaluasi percepatan penurunan stunting terintegrasi tingkat kota. susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat kota disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kota. bagian kedua koordinasi penyelenggaraan tingkat kecamatan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting terintegrasi tingkat kecamatan dibentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan camatmemantau, dan mengevaluasi percepatan penurunan stunting terintegrasi tingkat kecamatan dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan tingkat kelurahan. susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan. bagian ketiga koordinasi penyelenggaraan tingkat kelurahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting terintegrasi tingkat kelurahan dibentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat kelurahan dengan keputusan lurah. tim percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada bertugas: mengkoordinasikan, mensinergikan, memantau, dan mengevaluasi percepatan penurunan stunting tingkat kelurahan memastikan setiap sasaran percepatan penurunan stunting terintegrasi menerima dan memanfaatkan layanan konvergensi cc. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran percepatan penurunan stunting terintegrasi serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin. susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan terintegrasi, memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi terintegrasi, memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target strategi dan rencana aksi percepatan penurunan stunting terintegrasi, terintegrasidalam didukung dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. wakil walikota selaku ketua pelaksana tim percepatan penurunan stunting tingkat kota mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi tingkat kota: hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada walikota paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan. walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting terintegrasi kepada gubernur (dua) kali dalam (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan. babperangkat daerah encana aksi daerah adalah rencana aksi kota pasuruan, tim pendamping keluarga yang selanjutnya disingkat tpk adalah tim pendamping keluarga kota pasuruan yang melakukan deteksi dini faktor risiko stunting (spesifik dan sensitif), dan melakukan pendampingan serta surveilans dalam hal penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan penerimaan bantuan sosial serta berkoordinasi dengan apps tingkat kelurahan guna percepatan penurunan stunting kota pasuruan terintegrasi. kader pembangunan manusia yang selanjutnya disingkat kpm adalah kader yang bertugas memastikan konvergensi penanganan stunting tingkat kelurahpada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendekmelalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatakelurahandilokasi prioritas penanganan. aksi integrasi adalah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama sama, sehingga institusi penanggung jawab aksi integrasi harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan terintegrasi. elektronik siap nikah dan hamil yang selanjutnya disingkat dengan elsimil adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi calon pasangan pengantin. bab maksud dan tujuan peraturan walikota ini bermaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting terintegrasi. peraturan walikota ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting pada anak usia bawah lima tahun (balita) kota pasuruan hingga mencapai (empat belas persen) pada tahun melalui upaya konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitifterdiri dari: pilar percepatan penurunan stunting terintegrasi, aksi integrasi percepatan penurunan stunting terintegrasi, cc. strategi pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi, sasaran dan kegiatan pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting terintegrasi, koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting terintegrasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. bab pilar percepatan penurunan stunting terintegrasi pilar percepatan penurunan stunting terintegrasi, meliputi: komitmen dan visi kepemimpinan walikota dan kepala perangkat daerah tingkat kota hingga kelurahan. dan inovasi. bab aksi integrasi percepatan penurunan stunting aksi integrasi percepatan penurunan stunting terintegrasi,kota tentang peran kelurahanpelaksanaan (delapan) aksi integrasi sebagaimana dimaksud pada harus disesuaikan dengan jadwal reguler perencanaan dan penganggaran kota pasuruan. bab strategi pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi dalam strategi pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi, disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. rencana aksi daerah dimaksud dilaksanakan merujuk pada rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting terintegrasi. rencana aksi daerah dimaksudn surveilans keluarga berisiko stunting, audit kasus stunting, perencanaan dan penganggaran,, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. rencana aksi daerah dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah kota hingga kelurahan dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi. penyediaan data keluarga berisiko stunting, sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui: pendataan keluarga berisiko stunting. pendataan latin calon pus (tiga) bulan sebelum menikah dan penapisan latin calon pus dengan pemeriksaan kesehatan. cc. pendataan ibu hamil. pendataan pus pascapersalinan dan masa interval yang memutakhirkan. pendataan pus ingin anak ditunda dan tidak ingin anak bagi yang belum ber kb. pendataan dan penapisan anak usia (nol) (dua puluh tiga) bulan. pendataan dan penapisan anak usia (dua puluh empat) (lima puluh sembilan) bulan. pendataan dan penapisan keluarga prasejahtera penerima program bantuan sosialakses air minum layaksarana rumah sehatjamban sehat. il. pendataan kelurahan prioritas stuntingmbentukan tim pendampingan keluarga tpk) diseluruh kelurahan. orientasi manajemen dan substansi stunting bagi tpk. kie kelompok keluarga berisiko stunting. kie interpersonal kepada keluarga berisiko stunting. pendampingan ibu hamil. pendampingan ibu pascapersalinan. pendampingan pus ingin anak ditunda (iat) atau tidak ingin anak lagi (till). pendampingan keluarga anak usia (nol) (dua puluh tiga) bulan. pemantauan berat badan dan panjang tinggi badan balita bulan sesuai standar usia. pemantauan perkembangan balita (nol) (dua puluh tiga) bulan sesuai standar usia. pendampingan anak usia (dua puluh empat) (lima puluh sembilan) bulan dengan infeksi kronis. il. pendampingan anak usia (dua puluh empat) (lima puluh sembilan) bulan dengan gizi kurang. pendampingan anak usia (dua puluh empat) (lima puluh sembilan) bulan dengan gizi buruk. pemantauan berat badan dan panjang tinggi badan balita (nol) (lima puluh sembilan) bulan sesuai standar usia. oo. pemantauan perkembangan balita (nol) (lima puluh sembilan) bulan sesuai standar usia. fasilitasi keluarga prasejahtera berisiko stunting penerima bantuan sosial. fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga berisiko stunting. fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko stunting. fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko stunting. dapur gizi keluarga kelurahan prioritas stunting berbasis pangan lok, melalui: terbentuknyatim audit kasus stunting. pelaksanaan audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga. diseminasi hasil audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga. tindak lanjut hasil audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga. perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat kota. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat kelurahan. sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui pelaksanaan pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan stunting terintegrasi. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui: pengembangan metadata, pengembangan sop mekanisme sharing data, operasional pengelolaan pusat pengendalian data stunting nasional, forum satu data pasti, pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah kota dalam konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi, dan pemantauan dan evaluasi kinerja kelurahan dalam konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi. bab vii sasaran dan kegiatan pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi bagian kesatu sasaran sasaran percepatan penurunan stunting terintegrasi, meliputi kelompok sasaran intervensi spesifik dan intervensi sensitif adalah: remaja, calon pengantin, cc. ibu hamil: ibu menyusui, dan anak dengan usia (nol) (lima puluh sembilan) bulan. bagian kedua kegiatan kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, pemberian kie kesehatan reproduksi, cc. pemberian kie pendewasaan usia perkawinan, pemberian kie melalui pendidikan kesehatan sekolah madrasah, pemberian layanan skrining kesehatan sekolah madrasah, dan pemberian lingkungan sekolah madrasah yang sehat. kegiatan intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemberian tablet tambah darah pada calon pengantin, pemberian kie kesehatan reproduksi, cc. pemberian kie pencegahan dan penurunan risiko stunting, pemberian kie dan layanan program bangga kencana, pemberian layanan kesehatan calon pengantin,at dprd adalah sekretariat dprd kota pasuruan. sekretaris dewan adalah sekretaris dprd kota pasuruan. bab susunan organisasi susunan organisasi sekretariat dprd terdiri atas: sekretaris dewan, bagian . bagian umum, terdiri dari: sub bagian tata usaha, kepegawaian, dan protokol: dan kelompok jabatan fungsional: menyusun dan merumuskan kebijakan strategis sekretariat dprd, memimpin . memimpin penyelenggaraan urusan penunjang sekretariat dprd dalam rangka mencapai target kinerja sekretariat dprd, cc. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada sekretariat dprd, mengendalikan dan mengarahkan penggunakan sumber daya manajemen pada sekretariat dprdbagian umum bagian umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan layanan umum dan ketatausahaan sekretariat dprd. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian umum mempunyai fungsi: penyelenggaraan administrasi umum kesekretariatan dprd: penyusunan program dan kegiatan bidang tata usaha, kepegawaian, dan protokol, serta perlengkapan dan rumah tangga, cc. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bidang tata usaha, kepegawaian, dan protokol, serta perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tata usaha, kepegawaian, dan protokol, serta perlengkapan dan rumah tangga, penyelenggaraan pelayanan protokoler bagi pimpinan dprd, dan penyusunan laporan kinerja bagian. kepala bagian umum mempunyai tugas: membantu sekretaris dewan dalam penyelenggaraan administrasi umum kesekretariatan dprd: membantu . membantu sekretaris dewan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagian umum,umum, dan, kepegawaian, dan protokol mempunyai tugas: menyusun rencana kerja subbagian, melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan administrasi dprd dan sekretariat dprd, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian sekretariat dprd dan administrasi anggota dprd, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penerimaan kunjungan kerja dan perjalanan dinas pimpinan dan anggota dprd, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan pelayanan protokoler bagi pimpinan dan anggota dprdlayanan dukungan tugas dan fungsi dprd bagian layanan dukungan tugas dan fungsi dprd mempunyai tugas pokok menyelenggarakan layanan dukungan tugas dan fungsi dprd. . untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian layanan dukungan tugas dan fungsi dprd mempunyai fungsi: fasilitasi penyediaan materi perundang undangan, risalah, dan perpustakaan, fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan dokumentasi dprd: fasilitasi layanan publikasi dan pemberitaan kegiatan dprd, fasilitasi penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli dalam penelaahan, pengkajian, dan pengembangan produk hukum, fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah dan keputusan pimpinan dprd, penyelenggaran pelayanan dokumentasi produk hukum: penyelenggaraan pelayanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dprd, penyusunan laporan kinerja bagian, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian. kepala bagian layanan dukungan tugas dan fungsi dprd mempunyai tugas: membantu sekretaris dewan dalam fasilitasi penyelenggaraan rapat dprd, membantu sekretaris dewan dalam penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd:layanan dukungan tugas dan fungsi dprdlayanan dukungan tugas dan fungsi dprd:lima bagian keuangan bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan dan rancangan anggaran serta laporan keuangan dprd dan sekretariatusunan dokumen perencanaan dan anggaran dprd dan sekretariat dprd: pengelolaan keuangan dprd dan sekretariat dprd, cc. penyusunan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekretariat dprd, dan penyusunan laporan kinerja bagian. kepala bagian keuangan mempunyai tugas: membantu sekretaris dewan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan dprd dan sekretariat dprd, membantu sekretaris dewan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagian keuangan,keuangan |
rms yanpemerintah daerah, dengan instansi pusat dan atau pemerintah daerah lain kominfotikpemerintah daerah. pembangunan dan pengembangan infrastruktur spe dilakukan selaras dengan arsitektur spe pemerintah daerseluruh unit kerja pemerintahcc. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari badan siber dan sandi negara. sistem penghubung layanan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah. seluruh unit kerja pemerintah daerah harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintahpemerintah daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut: membuat keterhubungan dan akses sistem penghubung layanan pemerintah daerah dengan jaringan pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah daerah lainnya, memenuhi standar interoperabilitas antar layanan spe yang ditetapkan oleh kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia, cc.mendapatkan . mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari badan siber dan sandi negara. dalam menyelenggarakan infrastruktur spe, pemerintah daerah melaksanakan fungsisebagaimana dimaksud pada dikelola oleh dinas kominfotik. seluruh unit kerja pemerintah daerah harus memanfaatkanpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh sekretaris daerah kota pasuruan melalui tim koordinasi spe pemerintah daerah. dalam hal pusat data nasional telah ditetapkan dan tersedia, pemerintahdinas kominfotik. aplikasi spe sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan oleh unit kerja pemerintahpada perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud pada dikonsultasikan oleh dinas kominfotik. pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada terpadu dan dikendalikan oleh dinas kominfotik. pembangunan dan atau pengembangan aplikasi spe aplikasi umum) dilakukan berdasarkan arsitektur spe setelah mendapatkan pertimbangan dari kementerianpemerintahpemerintahyang dimaksud pada berkoordinasi dengan dinas kominfotikpemerintah daerah dan tidak dapat digunakan luar pemerintah daerah tanpa persetujuan dari dinas kominfotik. : dan kenirsangkalan. seluruh unit kerja pemerintah daerdinas kominfotik: pengawasan internal, dan atau layanan publik sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerahacmbidangi tugas dan fungsiruh unit kerja pemerintah daerah. pelaksanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh dinas kominfotikdinas kominfotik. manajemen data dilaksanakan berdasarkik dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pemerintah daerah. manajemen. manajemen aset tik dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi aset. manajemen aset tikdapat dikonsultasi pemerintah daerah. manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh perangkat daerah membidangi tugas dan fungsi kepegawaian. manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah yang menyelenggarakan layanan spe. manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi spe pemerintah daerah spe pemerintah daerahik audit tik.tim auditor bawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi sistem pengawasan internal pemerintah. tim auditor sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. audit tik dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam (dua) tahun. audit tikspe dan evaluasi spe, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara spe pemerintah daerah. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikotapemerintah daerah, dan memberiksistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah kota pasuruan. bab i.walikota. hasil pemantauan spe dan evaluasi spe sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada walikota melalui tim koordinasi. bab vii ketentuan penutup pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, aplikasi sejenis dengan aplikasi umum yang telah tersedia pemerintah daerah sebelum berlakunya peraturan walikota ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya aplikasi umum. pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, m.m. pembina tingkat nip. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota pasuruan ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kota pasuruanyang selanjutnya disingkat dinas kominfotik adalah dinas komunikasi, informatika, dan statistik kota pasurupun non elektronik. peraturan walikota ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan spe lingkungan pemerintah daerah. bab tata kelola spe pemerintah daer.pemerintah daerah. penyusunan arsitektur spe dikoordinasikan oleh dinas kominfotik. dalam menyusun arsitekturwalikota. dinas kominfotik. revstrategis pemerintah daerah. hasil revpemerintah daerah. peta rencana spe disusun oleh dinas kominfotik. dalam. dalam menyusun peta rencanawalikotadinas kominfotik. hasil revdan diselaraskan dengan arsitektur spe dan peta rencana spe. penyusunan nsultasi kepada dinas kominfotik. penyusunan rencana dan anggaran spe dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkaityang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana dengan dinas kominfotikpendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia. proses bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ditetapkan oleh walikotaace. data dan informasi disediakan dan dikelola oleh dinas kominfotik sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip satu data indonesia. dinas kominfotik. |
run lan aiadengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pasuruan, menimbangdb yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan pdb yang berdomisili dalam dan luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan, danjarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah, usia pdb (dipilih yang lebih tua), dan mendahulukan perempuan. jalur perpindahan tugas orang tua wali sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: memprioritaskan pendaftar yang menyerahkan surat penugasan dari instansi lembaga kantor perusahaan yang mempekerjakan, dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali, maka dapat dialokasikan untuk pdb pada tempat orang tua wali mengajar dengan ketentuan bahwa apabila diterima maka tidak diperkenankan mengajar pada kelas yang sama dengan pdb yang bersangkutan selama mengenyam pendidikan dengan ketentuan jika masih terdapat tenaga pendidik lainnya yang mengampu mata pelajaran bidang yang sama dengan orang tua wali mengajar pdb tersebut. jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan berdasarkan: jumlah rata rata nilai surat keterangan lulus dan rapor (lima) semester terakhir,, dan jika.skor nilai penunjang: skor prestasi akademis prestasi non akademis (np) juara dan iii tingkat langsung nasional internasionallquran minimal langsung (tiga) juz diterima prestasi hafal alquran minimal juz prestasi hafal alquran minimal juz sertifikat uji kompetensi baca alquran bagi siswa sd, dengan kriteria minimal baik prestasi yang diakui hanya (satu) sertifikat yang tertinggi skornya yang diperoleh tahun terakhir sejak pelaksanaan ppdb. prosentase daya tampung ppdb, sebagai berikut: jalur zonasi, paling sedikit 70y6o (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah untuk ppdb jenjang sdn, dan paling sedikit (lima puluh persen) untuk ppdb jenjang smpn dari daya tampung sekolah untuk ppdb jenjang smpn, jalur afirmasi, paling sedikit (lima belas) dari daya tampung sekolah, jalur. jalur perpindahan tugas orang tua wali, paling banyak 5y6 (lima persen) dari daya tampung sekolah, jalur prestasi, paling banyak (tiga puluh persen) untuk jenjang smpn dari daya tampung sekolah. bagian kedua mekanisme pendaftaran mekanisme pendaftaran untuk pdb tkn sebagai berikut: pdb melakukan pendaftaran datang langsung lembaga tkn yang dituju dengan mengisi identitas pdb dan identitas orang tua, dan melakukan pemberkatan dengan datang lembaga tkn sesuai jadwal yang ditentukan. mekanisme pendaftaran untuk pdb sdn sebagai berikut: pdb melakukan pendaftaran melalui whatsapp sekolah yang dituju dengan format: reg sdn yang dituju nama siswa nik siswa tempat tanggal lahir nama orang tua alamat, mencetak formulir pendaftaran, melakukan pemberkatan dengan cara mengirim melalui whatsapp sekolah, yakni: formulir pendaftaran, akte kelahiran: kartu keluarga surat keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat (satu) tahun, bukti ,surat penugasan dari instansi lembaga kantor perusahaan yang mempekerjakan, bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua wali. verifikasi oleh panitia ppdb, pengumuman sementara melalui whatsapp sekolah, masa singgah melalui whatsapp sekolah, dan pengumuman resmi melalui whatsapp sekolah. mekanisme pendaftaran untuk pdb smpn, sebagai berikut: pdb mengunduh formulir pendaftaran situs ppdb ppdb.com, pdb hanya boleh mendaftar (satu) kali dengan maksimal (empat) pilihan sekolah, melakukan pemberkatan dengan cara mengirim upload melalui sistem: formulir pendaftaran, akte kelahiran: surat keterangan lulus, kartu keluarga surat keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat (satu) tahun, bukti bagi pendaftaran jalur prestasi, surat penugasan dari instansi lembaga kantor perusahaan yang mempekerjakan bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua wali, dan hasil assessment (penilaian) bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus, pdb tidak boleh mencabut berkas selama proses seleksi, jika pdb mencabut berkasnya dinyatakan mengundurkan diri dari pendaftaran siswa baru smpn, verifikasi oleh panitia ppdb, pengumuman sementara laman ppdb.com masa singgah laman ppdb.com : dan pengumuman resmi laman ppdb.com . bab v. babbagi ya tampung sekolah daya tampung tkn pada ppdb tahun pelajaran sesuai dengan rombongan belajar yang tersedia. daya tampung sdn pada ppdb tahun pelajya tampung smpn pada ppdb tahun pelajaran adalah sebagai berikut: nama sekolah daya tampung smp negeri smp negeri2 smp negeri smp negeri smp negeri smp negeri6 smp negeri temp negeri3 smp negeri9 smp negeri smp negeri suman bab vii . bab vii perpindahan peserta didik perpindahan peserta didik, sebagai berikut:,, peserta didik setara negara lain dapat sdn indonesia setelah memenuhi:serta didik setara smp negara lain dapat smpn indonesia setelah memenuhi: menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen la, kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan tersebut atas, perpindahan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan tempat duduk sekolah yang dituju, perpindahan . perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan setelah peserta didik mengenyam minimal (satu) tahun sekolah asal dan tidak pada (satu) tahun akhir pada jenjang pendidikan yang tempuh, dan dalam hal pelaksanaan perpindahan peserta didik tidak sesuai seperti yang dimaksud pada huruf karena keadaan tertentu maka dapat diberikan pertimbangan lebih lanjut, keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: bencanaalam: bencana sosial dan, hal lain yang dapat dibuktikan dengan data akurat. j atau kementerian agama sesuai kewenangannya. bab vx. bab ketentuan peralihan dalam hal pendaftaran telah berakhir dansesuai urutan jalur prestasi atas persetujuan kepala dinas. sekolah wajib melaksanakan sosialisasi tentang ppdb kepada masyarakat, siswa, dan orang tua siswa taman kanak kanak tk ra ba), sekolah dasar sd) madrasah ibtidaiyah mi) yang telah lulus. bab ketentuan penutup keputusan panitia ppdb bersifat mutlak dan tidak dapat digug.h., m.m.ndidikan dan kebudayaan yang disebut dinaswilayah kota pasuruan. czonasi adalah jarak antara tempat tinggal pdb dengan sekolah yang dituju, berdasarkan alamat yang tertera kartu keluarga surat keterangan domisili. jalur zonasi adalah jalur yang memprioritaskan jarak antara kelurahan tempat tinggal pdb dengan sekolah yang dituju berdasarkan alamat yang tertera pada kartu keluarga surat keterangan domisili dalam zonasi yang ditetapkan. jalur afirmasi adalah jalur yang. jalur perpindahan tugas orang tua wali adalah jalur yang memprioritaskan bagi pdb yang menyerahkan surat penugasan perpindahan tugas orang tua wali dari instansi lembaga kantor perusahaan yang mempekerjakan. jalur prestasi adalah jalur yang ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau ujian nasional un)daerarpaling singkat (satu) tahun sebelum pendaftaran ppdb. surat keterangan domisili adalah surat keterangan dari rukun tetangga rt) atau rukun warga rw) yang diketahuitujuan ppdb adalah untuk menjamin penyelenggaraan ppdb berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi, dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan. bab penyelenggaraan ppdb memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada warga negara usia sekolah untuk mendapatkanengumuman sementara kedudukan pdb tkn berdasarkan kelompok usia dan rombongan belajar yang tersedia melaui whatsapp. pengumuman sementara kedudukan pdb sdn melalui whatsapp. pengumuman sementara kedudukan pdb smpn sistem dalam jaringan (daring) diumumkan secara periodik lamaniii. bab iii persyaratan pdb tkn harus memenuhi persyaratan usia: usia (lima) tahun atau paling rendah (empat) tahun (enam) bulan pada bulan juli tahun berjalan untuk kelompok aj, dan usia (enam) tahun atau paling rendah (lima) tahun (enam) bulan pada bulan juli tahun berjalan untuk kelompok pdb kelas (satu) sdn harus memenuhi persyaratan usia: berusia (tujuh) atau paling rendah (enam) tahun pada bulan juli tahun berjalan, sekolah memprioritaskan penerimaan pdb kelas sdn yang berusia tahun keatas, pengecualian syarat usia paling rendah tahun (enam) bulan pada bulan juli tahun berjaldb smpn harus memenuhi persyaratan usia: berusia paling tinggi (lima belas) tahun pada bulan. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan ppdb sebagaimana dimaksud dalam dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif: yang dapat dimasukkan dalam jalur afirmasi, bagi peserta didik yang mengalami hambatan berat yang tidak dapat dilayani sekolah reguler mendaftar sekolah luar biasa slb): peserta didik melampirkan hasil assessment (penilaian) awal (fisik psikologis, akademis, fungsional, sensorik, dan motorik) yang dilaksanakan oleh dinas:,, dan calon peserta didik penyandang disabilitas sekolah dikecualikan dari: syarat usia, dan ijazah. jumlah peserta didik baru pada tkn, sdn, dan smpn, yakni: jumlah peserta didik baru pada tkn dalam satu rombongan belajar maksimal (lima belas) peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus: jumlah peserta didik baru pada sdn dalam satu rombongan belajar maksimal (dua puluh delapan) peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus, dan jumlah peserta didik baru pada smpn dalam satu rombongan belajar maksimal (tiga puluh dua) peserta didik (termasuk anak berkebutuhan khusus). bab . bab jalur dan mekanisme pendaftaran bagian kesatu pendaftaran jalur pendaftaran ppdb yang akan diberlakukan, yakni: jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua wali, dan jalur prestasi. tahapan pendaftaran dilaksanakan sebagai berikut: bagi jenjang tkn dan jenjang sdn pendaftaran dilaksanakan dalam satu tahapan dengan memberlakukan (empat) jalur sebagaimana dimaksud pada dan bagi jenjang smpn pendaftaran dilaksanakan dalam (dua) tahapan dengan mekanisme urutan sebagai berikut: tahap (satu) terdiri dari pendaftaran pada jalur afirmasi, dan jalur prestasi, dan tahap (dua) terdiri dari jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua. ketentuan waktu pendaftaran diatur sebagai berikut: pendaftaran yang dilakukan dalam satu tahapan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan rentang waktu awal dibuka pendaftaran ppdb yang tersedia hingga selamanya saat waktu pengumuman resmi yang telah ditetapkan, pendaftaran yang dilakukan dalam (dua) tahapan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diatur, dan bagi pendaftar jenjang smpn yang belum diterima pada tahap dapat mendaftar pada tahap dengan harus memperhatikan skor zonasi yang telah ditetapkan. . jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: jalur zonasi memprioritaskan jarak terdekat lokasi rumah pdb dengan sekolah yang dituju berdasarkan alamat yang tertera pada kartu keluarga kk) atau surat keterangan domisili yang memuat bahwa pdb yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat (satu) tahun sejak diterbitkan dalam zonasi yang ditetapkan, jenjang sddan jenjang smp yang sesuai dengan skor, jarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah, usia pdb (dipilih yang lebih tua), mendahulukan perempuan, dan nilai surat keterangan lulus tertinggi dengan urutan mata pelajaran: matematika, bahasa indonesia, dan ilmu pengetahuan alam, dan skor jalur zonasi ppdb sdn dan smpnjalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: jalur afirmasi dan bagi pdb penyandang disabilitas, pdb . |
mes walikota pasuruan provinsi jawa timur peraturan walikota pasuruan nomor tahun tentang keprotokolmerintah daerah mengatur lebih lanjut pelaksanaan acara resmi yang diselenggarakan masing masingasuruan sehingga berjalan tertib dan lancar, maka perlu disusun pedoman keprotokolan lingkungan pemerintah kota pasursuruan tentang keprotokolan: undang undang . undang undang nomor tahun tentang bendera, bahasa dan lambang negara,walikotaasuruan, memutuskan .mum. bagian kedua: hari besar nasional: cc. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah, hari ulang tahun lahirnya provinsi jawa timur. tata urutperwira upacara, peserta upacara, pembawa naskah .meliputi: tata urutan upacara, dan tata pakaian upacara. tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: menyanyikan dan atau mendengarkan lagu kebangsaan, pembukaan, acara pokok, menyanyikan dan atau mendengarkan lagu nasional, dan penutup. tata . tata pakaian upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada hurufdaerah dalam rangka urusan kenegaraan atau acara resmi pemerintah kota. bab viii prosedur dialog atau audiensi dan mengundang pimpinan daerah dialog atau audiensi dengan pimpinan daerah dapat dilaksanakan atas permintaan lembaga, instansi pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat, atau atas permintaan pimpinan daerah, prosedur ketentuan dialog atau audiensi dengan pimpinan daerah atas permintaan lembaga, instansi pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat ditentukan sebagai berikut: lembaga, instansi pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat mengirimkan suratisposisi untuk mendapat arahan atau disposisi dari pimpinan daerah, pimpinan daerah memberikan arahan atau disposisi atas surat dimaksud, sekretaris pribadi menginformasikan kembali kepada lembaga, instansi pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat apabila pimpinan daerah tidak bersedia melaksanakan dialog atau audiensi: sekretaris pribadi pimpinan daerah menjadwalkan dialog atau audiensi sesuai arahan atau dis. prosedur ketentuan dialog ataulembaga, instansi pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat untuk melaksanakan dialog atau audiensi, sekretaris .lembaga, instansi pemerintah atau non pemerintahan dan masyarakat melaksanakan dialog atau audiensi dengan pimpinan daerah, diwujudkan dalam bentuk sistem informasi. sistem informasi. pimpinan daerah menghadiri acara atau kegiatan atas undangan dari panitia penyelenggara, prosedur ketentuan undanganeposisi untuk mendapat arahan atau diposisi dari pimpinan daerah, pimpinan daerah memberikan arahan atau diposisi atas surat dimaksud, sekretaris pribadi pimpinan daerah menjadwalkan dialog atau audiensi sesuai arahan atau dimasyarakat melakukan koordinasi dengan sub bagian protokol pada bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretariat daerah kota pasuruan, unit kerja protokol menyusun prosedur operasi standar atau standard operating procedure dari hasil koordinasi. dalam hal mengundang kehadiran pimpinan daerah, dapat dilaksanakan pada sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam yang diunggah oleh unit kerja keprotokolan. bab . babasuruan. babkeprotokolanwakil walikota adalah wakil walikota pasuruan, mantan walikota atau mantan wakil walikota adalah mantan walikota atau mantan wakiletua dprd adalah ketua dprd kota pasuruan. wakil ketua dprd adalah wakil ketua dprd kota pasuruan. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota pasuruan,forum komunikasi pimpinan daerah kota pasuruanpasuruan yang terdiri atas walikota, ketua dprd, kepala kejaksaan negeri, ketua pengadilan negeri, kepala kepolisian resort, komandan komando distrik militer wakil walikota, wakil ketua dprd, wakil ketua dprd, sekretaris daerah, komandan batalyon zeni tempur komando pusat latihan khusus marinir gratis pasuruan dan komando sub detasemen polisi militer pimpinan daerah adalah walikota dan wakil walikot kota pasuruanasuruanasuruan.. sekretaris pribadi pimpinan daerah adalah orang yzkota serta menjadi acuan bagi pelaksana protokol. ruang lingkup dalam pengaturan ini meliputi, dan atau tamu lembaga negara lainnya, dan prosedur dialog atau audiensi dan mengundang pimpinan daerah. ruang lingkupluar daerah. acara kenegaraanpengaturan keprotokolbab . oo.kota ditentukan dengan urutan sebagai berikut walikota, wakil walikota, mantan walikota dan mantan wakil walikota, ketua dprd, wakil ketua dprd: sekretaris . sekretaris daerah, kepala kepolisian resort, komandan komando distrik militer kepala kepolisian resort, ketua pengadilan negeri, kepala kejaksaan negeri, komandan batalyon zeni tempur komando pusat latihan khusus marinir gratis pasuruan dan komandan sub detasemen polisi militer subdenpom)wakil ketua pengadilan negeri, kepala dinas, badan, bagian pada opd dan camat, ketua komisi pemilihan umum, pejabat eselon iii lingkungan pemerintah kota atau setingkat, kepala instansi vertikal tingkat kota:kota. |
hah taatengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pasuruan, menimbang bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanankesehatan hewan untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya, maka perlu menyusun pedoman penyelenggarajasa medik, memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner. bab i.walikota melalui dpmptsp secara online yang dimaksud pada dengan status warga negara indonesia adalah sebagai berikut: berstatus wni: surat permohonan sesuai dengan format fotokopi kartu tanda penduduk ktp): fotokopi nomor pokok wajib pajak npp): pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak (dua) lembarsip drh sebagaimana dimaksud pada berlaku (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya dengan memenuhi persyaratan administrasi. pengajuan sip bagi dokter hewan yang berstatus wna persyaratannya diatur dalam peraturan perundang undangan diantaranya terdapat pada format format format format ,wajib memiliki: sipp kesan dan sertifikat kompetensi kesehatan hewan untuk paramedis kesehatan hewan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan format sipp inseminator dan sertifikat kompetensi inseminasi buatan untuk paramedis inseminasi buatanyang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesisesuaidengan format sippa dan sertifikat kompetensiuntuk tenaga paramedis veterinerpemeriksaan kepentingan dan sarjana kedokteran hewansesuaidengan format sipp atr dan sertifikat kompetensi teknik reproduksi untuk paramedis atr dan sarjana kedokteran hewan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan sipp kesan atau sipppada dengan cara mengajukan permohonan kepada walikota melalui dpmptsp secara online dimaksudpada meliputi: surat. surat permohonan sesuai dengan format fotokopi ktp, fotokopi npp, pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam)sebanyak (dua) lembar,keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan paramedis veteriner sesuai dengan format format format format format format dan format 13se rangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan berdasarkanpenilaian teknis oleh dinapp kesan, sipp inseminator, sipp kb, danpp kesan, sipp inseminator, sipp kb, dan sipp atr sebagaimana dimaksud dalam sampai berlaku terhadap permohonan perpanjangan. bagian huruf huruf dan huruf wajib memilikilzin berusaha dan surat keterangan pemenuhan tempat praktek untukmasing masing unit: unit praktik dokter hewan mandiri pada oss kali nomor unit ambulatori dan klinik hewanpada osskbli nomor berupa sive sesuai dengan format dan format 14cuali unit puskesmas sebagaimana dalam huruf cukup memiliki surat keputusan dari kepala dinas. paragraf surat keterangan pemenuhan tempat praktek surat keterangan pemenuhan tempat praktik sebagaimana dimaksud dalam 16diterbitkan oleh dinas berdasarkanpenilaian teknismemperoleh surat keterangan pemenuhan tempat praktekkepala dinas. paragraf . paragraf surat izin usaha veteriner sive) sive sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa: sive ambulatori, dan sive klinik hewan. untuk memperoleh sivedpmptsp secara online melalui links kali nomor permohonanuntuk permohonan sive sebagaimana dimaksuddalam huruf meliputi: surat permohonan sesuai dengan format fotokopi ktp pemilik usaha, fotokopi akta pendirian badan usaha atau badan hukum, surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan, dan surat pernyataan kesediaan memenuhi persyaratan teknis. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memiliki fasilitas pelayanan jasa medik veteriner yang dipersyaratkan untuk ambulatori dan klinik hewan, menggunakan dan ataumemperdagangkanobat hewan yang memiliki nomor pendaftaran,dan memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan. fasilitas . fasilitas pelayanan jasa medik veteriteknis sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis skt) sesuai dengan format skt sebagaimana dimaksud pada diterbitkan berdasarkan penilaian teknis berupa surat rekomendasi dari dinasve sebagaimana dimaksud dalam dan berlakuizin,penugasan pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner yang berstatus aparatur sipil negara( asn) maupun non asn yang bertugas puskesmas wajib memiliki surat tugas dari kepala dinas, bagi tenaga medik veteriner yang bertugas pada instansinon pemerintah yang tugasnya pelayanan kesehatan hewan dan jasa medik veterinerpersyaratannya disamakan dengan izin praktik dokter hewan mandiri. penugasan tenaga medik veteriner sebagaimana dalam pada puskesmas ditetapkan dengan keputusan penugasan jasa medik veteriner. surat keputusan penugasansebagaimana dimaksud pada ditetapkanlah kepala dinassebagaimanaformatjasa medik veteriner yang dilakukan puskeswansesuai dengan jadwal pelayanan yang tercantum pada puskesmas, tidak dipungut biayanamunapabila dalam tindakannya harus menggunakan obat, bahan atau alat yang tidak tersedia puskesmas maka biaya ditanggung oleh pemilik pasie atau keputusan penugasan tenaga paramedis veterinerbab vdaerah, berupa: memberikan rekomendasi kepada walikota untuk melaporkan terjadinya wabah penyakit hewan menular strategis dan atau penyakit hewan menular eksotik kepada gubernurveterinerdaerah. pembinaan sebagaimana dimaksud pada berupa: pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan strategis, peningkatan kualitas sumberdaya tenaga kesehatan hewan: cc. pelaporan kasu, dan prakte:eselain pada instansi pemerintah tidak memiliki sip drh maka dikenai sanksi administratif sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa penutupan unit pelayanan kesehatan hewan, kecuali tenaga medis yang menjalankan tugas pelayanan memiliki surat tugas dari kepala dinas. . tenaga paramedis veterinerdan, kecuali tenaga paramedisyang memiliki surat tugas dari kepala dinas.16, dikenakan sanksi administratif. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dan klinik hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner tidak memiliki sive sebagaimana dimaksud dalam 18ukan tugas pelayanan jasa medik veteriner pada puskesmas tidak memiliki suratsanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. suruan yang memberikan pelayanan perizinan secara terintegrasidalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan umgu perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha) melalui oss online single submission). veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakitseperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia. penyakit dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat jam), atau pencabutan sip drh, sipp kesan, sipp inseminator, sipp danditerbitkan oleh walikota sebelum peraturan walikota ini berlaku meliputi: perizinan untuk dokter hewan praktek, dalam bentuk surat tunda registrasi, surat izin praktik, atau nama lain yang sejenis, perizinan pelayanan jasa medik veteriner, cc. perizinan untuk paramedis veteriner, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan walikota ini. perizinan. perizinan sebagaimana dimaksud dalam yang tidak memuat masa berlaku,diajukan ulang permohonan izinnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan walikota ini paling lambat (enam) bulatempat pelayanan kesehatan hewan paramedis tenaga peralatan pelayanan alat pengukur suhu paramedis kesehatanpada split(50cc, 20cc, veteriner ternak ruminansia dan 3cc) kesehatan urine hewan injektor kateter intrauterine perlengkapan pakaian lapangan plastic gloves jas hujan sepatu bot lampu senter handuk tali sabun tas peralatan pelayanan automatic injection kesehatanpada cooler box ternak unggas tenaga alat transportasi paramedis peralatan inseminasi nitrogen n2) cair veteriner dan semen inseminasi beku cair buatan dan gun inseminasi tenaga buatan paramedis gunting, inset veteriner termos cair atau pemeriksaan container kepentingtas inseminasi buatan tenaga mattramspotast paramedis peralatan kateter intrauterine veteriner split cc, asisten teknik dfasilitas papan nama jan nikuamgprasik peralatan pendiagnosaan termometer tindakan disposable sering disposable needle infusion set disposable sering operasi minor gunting bengkok dan taurus arteri klem inset scale kidney tray (mangkok bangkok stenlisstyle) perlengkapan kartu nama buku resep rekam medis baju praktik baju bedah pengukur meja tamu untuk administrasidan meja periksa konsultasi almari untuk penyimpanan obat dan alat obat obatan alkohol antiseptik antibiotik antipiretik analgesik antihistamin anti parasit lidocain sativa cairan infus minimal dan lrl vitamin, mineral walikota pasuruan, salinan sesuai dengan aslinya ttd. kepala bagian hukum, afifullah yusuf aprilia ismadyaningiyas, s.h.,m.m. pembina tingkat nip. lampiran iiipelayanan jasa medik veteriner pada unit pelayanan kesehatan hewan pelayanan ambulatori peralatan pendiagnosaan stetoskop puskesmas tindakan disposable sering disposable needle infusion set operasi minor gunting bengkok dan lurus arteri klem scale inset pelengkap kartu nama pan buku resep rekam medis baju praktik tempat penyimpanan obat dan alat obat alkohol obatan antiseptik antipiretik analog sik cairan infus vitamin dan mineral klinik fasilitas papan nama hewan ruang praktik ruang administrasi ruang tunggu ruang kapasitas maksimal observasi rawat ekor hewan kecil inap ruang operasi ruang prepares peralatan pendiagnosaan termometer stetoskop percussion hammer ophthalmoscope otoscope doppler usg pelayanan peralatan mikroskop laboratorium binokular centrifugal alat periksa darah alat urinalisis tindakan disposable sering disposable needle infusion set feeding force catheterforce urine kateter bedah mayor gunting bengkok dan lurus arteri klem inset scale kidney tray benang operasi tabung oksigen lengkap perlengkapan kartu nama buku resep rekam medis baju praktik baju bedah pengukur bobot badan meja konsultasi administrasi meja periksa tempat penyimpanan obat dan alat j)) lemari pendingin meja bedah lampu operasi tiang infus ray viewer baskom stainless container stainlesspermohonan surat izin jenis bentuk keterangan jenis surat sipir surat izin praktek dokter izin hewan spesialis sipp kesan surat izin paramedis veteriner pelayanan kesehatan hewan sipp inseminasi surat izin paramedis veteriner pelayanan inseminator sippa surat izin paramedis veteriner pelayanan pemeriksaan kepentingan simpati surat izin paramedis veteriner pelayanan teknik reproduksi see siar tin usaha veteriner nomor berupa nomor urut urut penerbit suratizin surat izin daerah bulandanta bulan tulis hun dalam dua) digit ditahun terbit tulis dalam empat) digit.taftar format perjanjian kerjasama tenaga paramedis veterinerdan format boisertensyang metakukanpemyetaan indonesia surat permohonanlzin praktik dokter hewan( sipir format dowarganegaratndonesia surat rekomendasi organisasi profesi dokter format mendatang setempat surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter format sipir) warga negara asing surat format sipp kesan) sipp inseminator) surat izin paramedis veteriner pelayanan pemeriksaan format daiketanungan irg ksi( sipp atr) surat permohonan izin praktek format inseminator sipp kb simpati) surat keteranganpemenuhan persyaratan tempat pel format layanan paramedis veteriner hewan perjanjian kerja samaantara tenaga paramedis veterinerdandokter hewan nomor. tentang kerja sama pen sediaan pada hari ini. tanggal.bulan.tahun, bertempat pasuruan yang bertanda tangan dibawah ini nama paramedis, dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di.( alamat tempat pelayanan paramedis kesehatan hewan pos ib), selanjutnya disebut . pihak kesatu. dth. look selaku dokter hewan penyelia,dalam hal ini bertindak atas warnanya sendiri berkedudukan (alamat tempat praktik), selanjutnya disebut. pihak kedua. pihak kesatu, pihak kedua, selanjutnya secara bersama sama disebut dengan "para pihak" dan secara sendiri sendiri disebut "pihak"kesehatan hewan inseminasi buatan pemeriksaan kepentingan asisten teknik reproduksi"waan pihak kedua dengan baik dan bertanggung jawabotoritas veteriner adalahjabat otoritas veteriner daerah adalah dokter hewan yang berstatus asn lingkungan pemerintah kota pasuruan yang ditunjuk walikota paling rendah eselon iii, sebagai penanggungjawab otoritas veterinelayanan jasa medik veteriner. surat(dl)asisten teknik reproduksi")") sesuai dengan sipp kesan mseminator kb atr )")poicc.") hewan yang dilakukan pihak kesatu,daerah. jangka waktu (l) jangka waktu perjanjian kerja sama penyediaan ini berlaku selama (lima) tahun, terhitung mulai tanggal.bulan.tahun.sampai dengan tanggal. bulan .jl)kesatu, dilakukan penyelesaian masalah yang difasilitasi oleh pejabat otoritas veteriner daerah setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan penyelesaian masalah penyediaan penyelesaian perselisihan (l),penutup perjanjian kerja sama penyediaan ini")praktik dokter hewan dokter hewan spesialis") (sip drh nomor. berdasarkan peraturan walikota . tentang., yang bertanda tangan dibawah ini kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dpmptsp) kota pasuruan provinsi jawa timur memberikan izin praktik dokter hewan dokter hewan spesialis ) kepada: tempat dan tanggal lahir nama tempat praktik: alamat tempat praktik nomor rekomendasi dinas masa berlaku sip drh pasuruan, tanggal, bulan, tahun kepala dpmptsp kota pasuruan tanda tangan dan cap instansi pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 nama lengkap. nip. tembusan: otoritas veteriner kota pasuruan, phi cabang jatim iiapakbersama ini saya,dokter hewan. fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh phi. fotokopi surat rekomendasi dari phi cabang jawa timur ii. fotokopi surat rekomendasi dari dinas pertanian dan ketahanan pangan kota pasuruan. fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewa.keaslian seluruh dokumen yang disampaikan. b.kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya. demikianpermohonaninidibuatuntukdapatdigunakansebagaimanamestinya. pasuruan tanggal, bulan, tahun tanda tangan nama lengkap perhimpunan dokter hewan indonesian cabang jawa timur surat rekomendasi perhimpunan dokter hewan indonesia jawa timur dengan ini menyatakan bahwa nama lengkap tempat dan tanggal lahir nama tempat praktik pelayanan: alamat tempat praktik pelayanan: telah memenuhi tidakmemenuhi". fotokopi ijazah dokter hewan. cc.. foto kopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan dan etika profesi. ")tua phi jatim tanda tangan nama lengkap. keterangan :") pilih salah satu coret yang tidak perlu. pemerintah kota pasuruan ian pertanian dan ketahanan pangan jl. ir. juanda bandongan kec. buhul kidul kota pasuruan telp fax. e mail: surat rekomendasi dinas pertanian dan ketahanan pangan kota pasuruan berdasarkan peraturan walikota pasuruan nomor. tentang pedoman penyelenggaraan jasa medik veterinernip. keterangan: pilih salah satu coret yang tidak perlu pan pemerintah kota pasuruan dinas pertanian dan ketahanan pangan kata jl. ir. juanda bandongan kec. buhul kidul kota pasuruan nee telp fax. e mail: dispertan@pasuruankota. go.id surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan mandiri imemenuhitidak memenuhi")apak walikota pasuruan c.g. kepala dpmptsp. kota pasuruan pasuruansebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan: fotokopi paspor. pas foto berwarna ukuran (empat kali enam) sebanyak (dua)..... fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya. fotokopi surat izin praktik dari negara asal.. fotokopi kartu anggota organisasi profesi kedokteran hewan dari negara asal. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi kedokteran hewan indonesia. surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan indonesia... surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan dan etika profesi. surat keterangan tempat praktik dokter hewan. izin tinggal indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. izin kerja indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. berdasarkan peraturan walikota pasuruan nomoraramedis veteriner pelayanan kesehatan hewan kepada: nama lengkap) dokter hewan penyelia drh. masa berlaku sipp kesan untuk pelayanan paramedis kesehatan hewendangan asisten teknik reproduksi hewan bawah penyediaan dokterkesehatan hewan. inseminator sarjana kedokteran hewanscsipp inseminator) nomor. ll. berdasarkan peraturan walikota pasuruan nomor see ninseminasi buat4ipemeriksaan kepentingpkb untuk pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kepentingan pasuruan, tanggal, bulan, tahun kepala dpmptsp kota pasuruan pas foto berwarna tanda tangan dan cap terbaru ukuran 4x5 nama lengkap. nip. tembusan: otoritas veteriner kota pasuruan organisasi phi jatim iiasisten teknik reproduksi sarjana kedokteran hewanissipp atrteknik reproduksiidr. masa berlaku sipp atr untuk pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kepentingan, dan asisten teknik reproduksi pas foto pasuruan, tanggal, bulan, tahun berwarna kepala dpmptsp kota pasuruan terbaru ukuran tanda tangan dan cap 4x5 nama lengkap. nip. tembusan: otoritas veteriner kota pasuruan organisasi phi jatim ii. permohonan surat izin paramedis veteriner pelayanan kesehatan hewan (sipp kesan) surat izin paramedis veteriner pelayanan inseminasi buatan (sipp inseminator) surat izin paramedis veteriner pelayanan pemeriksa kepentingan (sipp kb) surat izin paramedis veterinervpelayanan asisten teknik reproduksi (sippatrj! kepada yth.yang bertanda tangan bawah ini nama lengkap tip tempat tanggal lahir:rti untuk tempat pelayanan dengan alamat di. sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:. fotokopi perjanjian kerja sama penyediaan dengan dokter hewan. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedis meter biner indonesia setempat.. sertifikat kompetensi bidang inseminasi buatan untuk sipp inseminator. sertifikat kompetensi bidang pemeriksaan kepentingan untuk sipp kb.. fotokopi sipp inseminator untuk pemohon sipp kb.pasuruan, tanggal bulan tahun tanda tangan nama lengkap keterangan: ) pilih salah salah satu pemerintah kota pasuruan din! as peran ian dan ketahanan pangan emassurat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan paramedis veterinerdengan ini menyatakan nama lengkap tempat dan tanggal lahir nama tempat praktek pelayanan alamat tempat prakte)dan cap nama lengkap. nip. keterangan:usaha veteriner (sive) ambulatori puskesmas klinik hewan nomor ariana vnvannennan nanausaha veteriner kepada nama emulator puskesmas link hewan") alamat masa berlaku sive pasuruan, tanggal, bulan, tahun kepada dpmptsp tanda tangan dan cap instansi nama lengkap nip tembusan: kepala dinas bidang peternakan dan kesehatan hewan, otoritas veteriner kota. keterangan pilih salah satu permohonan surat izin usaha veteriner (sive) kepada yth. bapak walikota pasuruan c.g. kepala dpmptsp kota pasuruan pasuruan nama penanggung jawab .ioooooooo.ooo alamat nomor ktp nomor npp jenis kegiatan usaha ambulatori puskesmas klinik hewan") dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan sive ambulatori link hewan dengan nama usaha .yang beralamat sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemilik usaha. fotokopi akta pendirian badan usaha atau perubahannya bagi badan usaha. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan. surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis dinas pertanian dan ketahanan pangan kota pasurueterangan pilih salah satu kan pemerintah kota pasuruan dinas pertanian dan ketahanan pangan gan) jl. ir. juanda bandongan kec. buhul kidul kota pasuruan ran telp fax. e mail: dispertan@pasuruankota. go.id surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis untuk sive. ambulatori klinik hewan berdasarkan peraturdengandengan hasil memenuhi tidak memenuhi") persyaratan guna penerbitan sive ambulatori link hewan").. nip. keterangan pilih salah satu pemerintah kota pasuruan dinas pertanian dan ketahanan pangan terapankeputusan penugasrtanian dan ketahanan pangan jl. ir. juanda bandongan kota pasuruan provinsi jawa timurmemberikan izinpraktik dokter hewan paramedis veteriner pelayanan kesehatan hewan inseminasi buatan pemeriksaankebuntingan asisten teknik reproduksi") untuk melakukan tindakan medik veteriner puskesmas dan atau seluruh wilayah kerja kota pasuruan kepada nama lengkap tempat dan tanggal lahir nip. gol (bagi asn p3k masa berlaku kota, tanggal, bulan, tahun pas foto kepala dinas pertanian dan berwarna ketahanan pangan kota pasuruan terbaru ukuran 4x5 tanda tangan dan cap instansi . nama lengkap,.,. nip. keterangan: pilih salah satu walikota pasuruan, salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ttd afifullah yusuf aprilia ismadyaningiyas, s.h.,m.m. pembina tingkat nip. ruang lingkup dalam peraturan walikota ini meliputi: pelayanan jasa medik veteriner, perizinan pelayanan jasa medik veteriner, keputusan mengenai penugasan, yang dilakukan secara klinis, laboratories dan atau forensik, tindakan transaksi terapeutik yakni pelayanan secara individual berdasarkan keahlian, keterampilan, dan ketelitian meliputipromotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, dan pelayanan medik reproduksi, dan konsultasi dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai penerapan meliputi manajemen kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, sistem keamanan pakan, biosekuriti dan ataubiosafety sertapenggunaan obat keras obat bebas terbatasakuatik termasuk produknya. bagian yang terdiri dari: tenaga medik veterineradalah dokter hewan dokter hewan spesialis,dengan tindakan pelayananberupa: mewawancarai (anamnesis) pemilik hewan, rekam medis pasien, memeriksa fisik, klinis hewan, dan lingkungan, menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis dan prognosis, menentukan penatalaksanaan terapi dan pengobatan hewan, menulis resep obat dan alat kesehatan hewan, menerbitkan surat keterangan kematian hewan, menerbitkan surat keterangan status reproduksi, menyimpan dan memberikan obat hewan, ll. meracik obat hewan untuk diberikan kepada pasien, menerima dan memberi rujukan kepada pasien, melakukan medik reproduksi, melakukan penyuluhan kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner kesejahteraan hewan: konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien masyarakat, dan menerbitkan surat kesehatan hewan. tenaga paramedis veteriner terdiri dari: paramedis kesehatan hewan dengan tindakan pelayananberupa pemberian obat bebas terbatas dan atau bebas dan penyuluhan tentang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner,dan atau kesejahteraan hewan, paramedis . paramedis inseminasi buatan adapun tindakan pelayanannya berupa pelayanan inseminasi batangan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan, paramedis pemeriksaan kepentingan adapun tindakan pelayanannya berupa pelayanan inseminasi buatan, diagnosa kepentingan, penentuan umur kepentingan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan, paramedis asisten teknik reproduksi adapun tindakan pelayanannya berupa inseminasi buatan, diagnosa kepentingan, penentuan umur kepentingan, pertolongan kelahiran, manajemen reproduksi dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi, sarjana kedokteran hewan dengan tindakan pelayan, manajemen reproduksi, penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi, inseminasi buatan: diagnosa kepentingan,dibawah penyediaan dokter hewan. . penyediaan dokter hewan sebagaimanadalamtenaga paramedis veteriner dan dokter hewan sebagaimana dimaksud pada harus berada kota pasuruan yang terdiri atas: praktik dokter hewan mandiri: ambulatori, klinik hewan, dan puskesmas.. dalam hal tertentu pelayanan jasa medik veterinersebagaimana dimaksud dalam 7dapatmelaksanakan pelayanan jasa medik veterinersebagaimanadim maksud dalam huruf wajib memiliki sip sesuai dengan format sip drh sebagaimana dimaksud pada berlaku pada (satu) unit pelayanan kesehatan hewan. format sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini wni) untuk dokter hewan dan dokter hewan spesialis: atau tenaga medik veteriner dengan status warga negara asing wna) khusus untuk dokter hewan spesialis. .dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sumbawa barat, menimbang: bahwa bahwa dalam rangkasesuaikan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja rumah sakit umum daerah asy syifarumah sakit umum daerah selanjutnya disebut rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum daerah asy syifa kabupaten sumbawa baratumah sakit umum daerah asy syifrumah sakit umum daerah dipimpin oleh direktur, berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan, rumah sakit umum daerahrumah sakit umumterdiri dari. bidang penunjang medik dan sarana, terdiri dari seksi penunjang sarana medik, seksi penunjang sarana non medik. bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medis terdiri dari seksi hubungan masyarakat dan hukum, seksi informasi dan rekam medis. kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi rumah sakit umum daerah sebagaimana medik dan keperawatan, bidang penunjang medik dan sarana, serta bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medis sebagai berikutasset milik daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian secara berkala, penyusunan lapornyamempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaporan. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian perencanaan dan pelaporan mempunyai rincian tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja rumah sakit umum daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis program perencanaan rumah sakit umum daerah, cc. menghimpun dan mengelola data dalam rangka penyusunan program, menyiapkan bahan pelaporan kegiatan rumah sakit umum daerah, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnyasanakan administrasi pengelolaan keuangan. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian keuangan mempunyai rincian tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja subbagian, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai, cc. melaksanakan penyusunan laporan keuangan, melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian, melakukan monitoring, evaluasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian dan kearsipan. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas menyusun rencana dan program kerja subbagian, melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dan perlengkapan, melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan, melaksanakan pengelolaan terhadap aset milik daerah, melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian, melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan subbagimedik dan keperawatan bidang pelayanan medik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program kerja bidang, perumusan kebaikan teknis bidang pelayanan medik dan keperawatan, pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatmedik seksi pelayanan medik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelayanan medik. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanalayanan medik, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan medik, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayananperawatan seksi keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kegiatan keperawatan. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi keperawatankeperawatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan keperawatan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan keperawatunjang medik dan sarana bidang penunjang medik dan sarana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penunjang medik dan sarana. dalam melaksanakan tugas, bidang penunjang medik dan saranapenunjang medik dan sarana, cc. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang penunjang medik dan sarana, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang penunjang medik dan sarana, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan saranamedik seksi penunjang sarana medik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penunjang sarana medik. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penunjang saranamedik, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penunjang sarana medik, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penunjang sarananon medik seksi penunjang sarana non medik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penunjang sarana non medik. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penunjang nonon medik, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penunjang sarana non medik, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penunjang sarana non medikomunikasi publik, informasi dan rekam medik bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan komunikasi publik, informasi dan rekam medik. dalam melaksanakan tugas, bidang komunikasi publik, informasi dan rekam medikkomunikasi publik,informasi dan rekam medik, cc. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang komunikasi publik,informasi dan rekam medik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi publik,informasi dan rekam medik, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi publik,informasi dan rekam medikmasyarakat dan hukum seksi hubungan masyarakat dan hukum mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kegiatan hubungan masyarakat dan hukum. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi hubungan masyarakat dan hukumhubungan masyarakat dan hukum, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan hubungan masyarakat dan hukum, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan hukum, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf seksi informasi dan rekam medik seksi informasi dan rekam medik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kegiatan informasi dan rekam medik. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi informasi dan rekam medik mempunyai rincian tugas menyusun rencana dan program kerja seksi, melaksanakan pengelolaan data,informasi dan rekam medis yang akurat, cc. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit, melaksanakan koordinasi kegiatan informasi dan rekam medik, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan informasi dan rekam medik, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan informasi dan rekam medik,umumyang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan,sumbawa barat nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah asy syifa sumbawa barat berita daerah kabupaten sumbawa baratovember pusat awa barat, snail ms airin idwp: diundangkan taliwang pada tanggal, november sekretaris dar kabupaten sumbawa barat, seat agen kera maaasy syifa kabupaten sumbawa barat bagan struktur organisasi rumah sakit bagian tata usaha fungsional subbagian subbagian subbagian umum dan perencanaan dan keuangan kepegawaian pelaporan bidang pelayanan medik dan keperawatan bidang penunjang medik dan sarana bidang komunikasi publik, informasi, dan rekam medis seksi seksi seksi penunjang sarana medik seksi penunjang sarana non pelayanan medik keperawatan medik seksi hubungan masyarakat seksi dan hukum informasi dan rekam medis yan bawa barat, fa) na) musyafirin pen ljf no" |
ang tan pan5))s ata me panam bab ruang lingkup (llpbd kabupaten nganjuk., dan kebutuhan operasional satuan tugas penanganan covid kabupaten nganjuk,bab tata cara perangkat daerah mengusulkan tembusan kepada sekretaris daerah, badan pengelola keuangan dan aset daerah dan badan penanggulangan bencana daerah. bupati selaku ketua satuan satuan tugasew. pertolongan darurat. evakuasi korban. kebutuhan air bersih dan sanitasi. pangan. sandang. pelayanan kesehatan. papan. wwo raecj kebutuhan operasional satuan tugas btt dapat digunakan untuk operasional dan kegiatan satuan tugas, meliputi kesekretariatan, tim ahli, bidang data dan informasi, bidang komunikasi publik, bidang perubahan perilaku, bidang penanganan kesehatan, bidang penegakan hukum dan kedisiplinan, bidang relawanbukti pengeluaran yang sah dan lengkap diverifikasi dan disahkan oleh perangkat daerah, instangdl, bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sebagaimana dimaksud tetap berada disimpan oleh kepala perangkat daerah, instansi vertikal dan tanilitaa kesehatan pengusul rencana kebutuhan belanja rkb). apabila terdapat sisa dana yang tidak digunakan, sian dana disetor kas daerah paling lambat pada hari kerja terakhir tahun anggaran berkenaan,tanggal bulngan aslinya kepala hukum anang riyan sh, pembina nip. |
kunnganjuk, bahwa pemberian penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negaraterhadapnganjuk sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati nomor tahunri dati surabaya dengan mengubah undang undangrian kinerja sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan nilainya setelah mendapatkan verifikasi dari atasan. admin kinerja sebagaimana dimaksud pada tingkat kabupaten adalah badan kepegawaian daerah. admin kinerja sebagaimana dimaksud pada tingkat perangkat daerah adalah pejabat yang menangani urusan umum kepegawaian. masing masing asn penerima tpp sebagaimana dimaksud dalam memiliki username dan password dalam aplikasi kinerja untuk mengisi skp. batas waktu pengisian aktivitas harian pada aplikasi kinerja dilaksanakan paling lambat (enam) hari setelah kegiatan dilakukan. batas waktu verifikasi laporan harian kinerja bawahan dan penilaian perilaku kerja pada bulan berjalan oleh pejabat penilai dilaksanakan paling lambat (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan dan atau selambat lambatnya tanggal (lima) bulan berikutnyaskor kehadiran kerja pegawaisebagaimana dimaksud pada meliputi pegawai tidak masuk kerja, pegawai yang terlambat masuk kerja, pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya, dan pegawai yang tidak mengikuti apel padaselama (satu) minggu adalahistirahat pengisian daftar hadir dimulai asn yang bekerja selama (enampengisian daftar hadir dimulai hari sabtu, jam kerja pengisian daftar hadir dimulai,b pengurangan tpp asn pengurangan tpp asn meliputi beberapa aspek penilaian produktivitas kerja, penilaian disiplin kerja, dan hukuman disiplin. pengurangan tpp asn dari aspek penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut nilai capaian prestasi kerja persentase pengurangan o1 atas sangat baik) baik) cukup) kurangambahan penghasilan pegawaihari kerja. penghitungan skor jumlah hari tidak masuk kerja tanpa keterangan) pengurangan tpp asn sebesar (seratus persen) terhadap pengumpulan (akumulasi) melebihi jam (dua puluh empat jam) ketidakhadiran dalam (satu) bullama persentase penghitungan ketela terlambat skor pengurangan batan skor tl) menit s.d skor skor menit jumlah hari menit s.d| skor skor cement jumlah hari menit s.d| skor skor s91menit jumlah hari menit| skor skor dan atau| jumlah haripulang sebelum persentase penghitungan sebelum skor waktu waktunya pengurangan skor psw) psw menit s.d skor skor menit jumlah hari psw psw menit s.d| skor skor menit jumlah hari psw psw menit s.d| skor skor menit jumlah hari psw pulang lama pulang sebelum persentase penghitungan sebelum skor psw) psw menit| skor skor dan atau| tidak mengisi jumlah hari daftar hadir psw pulang kerjasenin pagi dan upacara pada hari kerja) skor kehadiran kerja pegawai dirumuskan sebagai berikut skor kehadiran kerja pegawai, pegawai asn tidak dikenakan pengurangan tpp asn dari aspek penilaian disiplin kerja apabila: cuti alasan penting, cuti melahirkan, sg. cuti besar, atau cuti bersama. pengurangan tpp asn dari aspek hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan sebagai berikut: jenis hukuman kategori persentase jangka waktu disiplin hukuman pengurangan pengurangan disiplin pernyataan tidak ringan bulan puas secara tertulis penundaan sedang bulan kenaikan gaji berkala selama (satu) tahun penundaan sedang bulan kenaikan pangkat selama (satu) tahun penurunan sedang bulan pangkat setingkat lebih rendah selama (satu) tahun penurunan berat bulan pangkat setingkat lebih rendah selama (tiga) tahun pemindahan berat bulan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bab penghitungan besaran tpp asn besaran basic tpp asnbasic tpp asn yang dapat diberikan oleh pemerintah daerahhurufhuruf10y6 (sepuluh persen).dan indeks gini ratio. opini laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dengan bobot (tigapuluh persen)pada huruf diberikan dengan bobot (duapuluh lima persenpada huruf diberikan dengan bobot (sepuluh persenpadapadapadapada huruf diberikan dengan bobot (enam persen)dimaksud padpada dapat dihitung skor kategori indeks penyelenggaraan pemerintah daerah skip) adalah sebagai berikut skip variable pengungkit) variable hasil) bab vii force majeure apabila terjadi kondisi luar kemampuan manusia (force majeure) maka dalam mengisi daftar hadir elektronik dan aplikasi kinerja dilakukan secara manual.b viii pengawasan pengawasan terhadap pemberian tpp asn dilaksanakan melaluisesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.nganjuk, ketentuan sebagaimana dimaksud pada dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd) berkenaan, terhadap asn yang mengalami mutasi perangkat daerah lai, tpp asn dari instansi lain yang mengalami mutasi masuk pemerintah daerah, diberiambahan penghasilan diberikan setelah tersedianya alokasi anggaran perangkat daerah tempat bertugas yang baru, dilengkapi denganasn, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat setoran pajak danapabila tanggal dua puluh,,format daftar rekapitulasi besaran tpp asn berdasarkan produktivitas kerjakehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini. format daftar rekapitulasi skor kehadiran kerja pegawaibesarvii peraturan bupati ini. bab ketentuan lain lainembayaran tpp asn setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja, sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam keputusan bupatiasn yang meninggal dunia atau diberhentikan sementara tetap diberikan tpp asn penuh pada bulan berkenaan. pegawai asnhukuman disiplin ringan. pegawai asn yang ditetapkan dan bertanggungjawab atas kerugian uang dan atau barang milik daerah bmd) dalam sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ttir), maka pembayaran tpp asn dikenakan pemotongan sebesar (lima belas persen) sampai dengan pegawai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. bagi perangkat daerah pemungutanasn atau insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada awal proses perencanaan dan penganggaran. bab ketentuan peralihan pemberian ttp bagi asn lingkungan pemerintah daerah diberikan terhitung sejak tanggal januari setelah ditetapkannyrita daerah kabupaten nganjukdiundangkan nganjuk pada tanggal maret bupati nganjuk, sekretaris daerah kabupaten nganjuk ttd. ttd. novi rahman highesaran tpp asn berdasarkan beban kerja kelas produktivitas lemmooo nana is7soo tosoaoo miedo sinaroproduktivitas kerja perangkat daerah bulan tahun besaran tpp asn jumlah tpp yang nilai nama nip kelas berdasarkan capaian pengurangan diterima gol jabatan jabatan produktivitas kerja skp produktivitas kerja berdasarkan besaran tpp yo) produktivitas kerja asn) a1| mengetahui, kepala perangkat daerah nama pangkat salinan sesuai dengan aslinya, nip kepala bagian hukum ttd. bupati nganjuk, ttd. anang riyanto, sh, pembina novi rahman high nip. lampiran ikehadiran pegawai perangkat daerah bulan tahun tanggal nama np ete milii ian aan aaa mengetahui, kepala perangkat daerah keterangan tanpa keterangan nama sakit pangkat kursus nip dinas luar mang bea pan cuti besar clan cuti luar tanggungan negara bupati nganjuk, cuti melahirkan ttd cuti sakit ttd. cap cuti alasan pentingskor kehadiran pegawai perang kat daerah bul tah nama skor skor skor skor skor skor skor skor skor skor nd, |sxk (sr (sr (sx |sk (sr gol ari ari ari ari ari or| ari ari or| ari or| ari or| ari mengetahui, keterangan kepala perangkat daerah nama pangkat nip sko tidak masuk kerja tanpa keterangandan atau tidak mengisi daftar (tldan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor (psw sko tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara bupati nganjuk, r10 pada hari kerja ttd. penghitungan novi rahman high total skor kehadiran (skor skor skor skor skor skor skor skor84 skor skor apabila total skor sampai dibawah maka total skor kehadiran dianggap salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum ttd. anang riyantosebagaimana telah diubahdisiplin kerja perangkat daerah bulan tahun besaran tpp asn jumlah tpp berdasarkan total skor yang diterima nama nip gol. jabatan kelas jabatan disiplin kerja kehadiran berdasarkan produktivitas besaran tpp kerja (5x6) asn lo. yoo. mengetahui, kepala perangkat daerah nama pangkatpenerimaan tambahan penghasilan pegawai asn perangkat daerah bulan tahun nama kelas furan penerimaan tanda produktivitas disiplin hukuman asuransi nip gol. jabatan jumlah bersih tangan kerja kerja disiplin kesehatan l31 lil rumah leo mengetahui, nganjuk, .o pengguna anggaran bendahara pengeluaran ttd ttd nama terang nama terang nipvsurat pernyataan tanggung jawab mutlak kop surat perangkat daerah surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan bawah ini nama donnanannaananananananan anna jabatan bkanaananananaanananaanananan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghitungan yang terdapat pada rekapitulasi penghitungan tpp asn bulan . tahun . bagi perangkat daerah . telah dihitung dengan benar berdasarkan ketentuan peraturan bupati nganjuk nomor . tahun .apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tpp tersebut. kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut rekening kas daerah kabupaten nganjuk. nganjuk. oo. pengguna anggaran ttd nama terang nip bupati nganjuk, ttd. salinan sesuai dengan aslinya, novi rahman high kepala bagian hukum ttd. anang riyanto, sh, pembina nip. bupati adalah bupati nganjuk. wakil bupati adalah wakil bupatikabupaten nganjukkriteria. tpp asn sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada kriteria beban kerja). tpp berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada asn berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja. bab iii pemberian tpp asn pegawai asn selain menerima penghasilan juga diberikan tpp asn sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pegawai asn sebagaimana dimaksud pada meliputi pns, ppp, dan cons. tpp asn sebagaimana dimaksud dalam diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja setiap bulan sesuai dengan nama jabatan dan kelas jabatan yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati. pemberian tpp asn sebagaimana dimaksud dalam dihitung secara kumulatif dalam (satu) bulan paling banyak (seratus persen),esaran tpp asn sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan pegawai asn diberikan tpp sebesar (seratus persen) sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya, cons diberikan tpp sebesar (delapan puluh persen) sesuai kelas jabatan yang didudukinyatpp asn sebagaimana dimaksud pada diberikan sebanyak (dua belas) kali dalam (satu) tahun anggaran. tpp asn sebagaimana dimaksud pada pada dapat diberikan sebanyak lebih dari (dua belas) kali dalam (satu) tahun anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kemampuan keuangan daerah. tpp asn sebagaimana dimaksud dalam tidak dibernganjuk, pegawai asn yang diberikan cuti luar tanggungan negarayang tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari (tiga) bulan, pegawai asn yang diberikan tugas belajar, pegawai asn pada perangkat daerah yang telah mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah: pegawai asn yang menjadi pendidik yang telah mendapatkan tunjangan profesi dan tambahan penghasilan, pegawai asn yang bekerja pada rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat puskesmas pembantu yang telah mendapatkan jasa pelayanan, pegawai asn yang sedang menjabat kepala desa atau perangkat desadasarkan kesesuaian dengan: uraian tugas jabatan, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, indikator kinerja individu. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai dasar dalam penyusunan skp. penilaian dari pejabat penilai terhadap pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi penilaian realisasi skp dan perilaku kerja. penyusunan skp sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara elektronik melalui aplikasi kinerja. penyusunan skp sebagaimana dimaksud dalam diturunkan menjadi skp bulanan dan diturunkan lagi menjadi aktivitas harian dengan berpedoman pada hari kerja efektif asn. aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas laporan harian kinerja dalam aplikasi kinerja. penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh atasan langsung dengan cara melakukan verifikasi laporan harian kinerja bawahan dan melakukan penilaian perilaku kerja bawahan. |
keuangan daerah dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerahangka sekaligus bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen, dokumen pendukungbupati perubahan penjabaran apbd yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi. informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada peraturan bupatigg. penetapan perubahan apbd penetapan perubahan apbd sebagaimana berikutlaksanaan penetapan perubahan apbdhh. persetujuan rancangan perda perubahan apbdii. evaluasi dan rancangan perda perubahan apbd dan rancangan peraturan bupati penjabaran perubahan apbd evaluasi rancangan perda perubahan apbd dan rancangan peraturan bupati penjabaran perubahan apbd sebagaimana berikuthembuskan menteri tanpa disertai lampiran. berdasarkan hasil evaluasi gubernur, bupati melakukan penyempurnaan rancangan ilbab iii akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah akuntansi pemerintah daerahundangan yang berlaku. pelaksanaan sapi entitas akuntansiil. ppt merupakan pegawai asn yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. ppt dijabat oleh pegawai asn yang menduduki jabatan strukturaloopenyusunan rancangan peraturan daerahbab kekayaan daerah dan utang daerahpenyelesaian kerugian daerahpembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan bupatioofungsional yang memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas sebagai ppt. badan layanan umum daerahbertujuan untuk memberikan pelayanan umumsejalan dengan praktek bisnis yang sehat, uapbd, serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. rba sebagaimana dimaksud huruf disampaikan kepada tapi paling lambat bersamaan dengan jadwal penyampaian rka skpd. dalam menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, blue diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuanglt. bupati nganjuk ttd. farhan dumai salinan sesuai dengan aslinyaformat anggaran kas skpd provinsi kabupaten kota. skpd ana anggaran kas skpd tahun anggaran. data anggaran ban feb mar mei foam sep nov 0es esensi pembiayaan lil iii lelet titi tete jumlah rencana pendapatan dan atau penerimaan ernabhoamsan bitstream lte etil lili titel beli lil jumlah rencana belanja dan atau pengeluaran pembiayaan per bulan besaran bnn pembiayaan per triwulan sana ana disiapkan oleh, kepala skpd nama np: atas, format sts 106g0 pemerintah provinsi kabupaten kota . aan pemerintah skp pia "pi surat tanda setoran (sts) sts mantan tanggal bank lepalananya rekening sera penerimaan tanggal nasa harap diterima uang sebesar rp.o.io.o. ilang.oo.coo coco. ke10ex 20x s0000n sen nan) dengan rincian penerimaan sebagai berikut: kodemekening uraian rumahdan nip. format register sts pemerintah provinsi kabupaten kota . pemerintah skpd.a.harv1 daerah tahun anggaran .o.v. register sts periode: so1 semar dosis reza koteteterng uraian sman sawo tni wr w t w d ) pe d h l lo. poo samevvare tips savcorvaw format buku kas umum pemerintah provinsi kabupaten kota l. skpd ancaman tahun anggara mao buku kas umum periode ho. tanggal bukti mana uraian penerimaan saldo rekening saldo kas bendahara penerimaan? kuasa pengguna bendahara penerimaan mama mama mp3 anri nona mp3 antena ora format buku pembantu kas tunai pemerintah provinsi kabupaten kota . pemain skpd.aav tahun anggaran. buku pembantu kas tunai periode: aa rsasasromasann sangat| bukti uran penerimaan pengajaran sido k p dik kek eetips aacocora mips aascovasa format buku pembantu bank pemerintah provinsi kabupaten kota . pref skpd ercerormvn tahun anggaran .koma ri. buku pembantu bank periode: semerearsescnnan |range| wo buku ujian penerimaan pengeluaran saldo rt ax. rr e hi xt :, x$xeh # # (ti ii: h e h k hi if" kan nama nip: seo. nip arrccoroon format: penerimaan anna tunai melalui bendahara penerimaan. rpl snnnnnnama tunai melalui bendahara penerimaan pembantu rpr annnsanma melalui rekening bendahara penerimaan sarana melalui rekening kas umum daerah sarana jumlah penerimaan yang harus disetorkan aha a3) rp, sareananaan jumlah penyetoran rp, aareananaan saldo kas bendahara rp, pemanenan bendahara penerimaan rpr ane bendahara penerimaan pembantu . rpr sae bendahara penerimaan pembantu . rpl snnnnnnama steaua anamip3 aroreeevs mip3 serooreran laporan penerimaan dan penyetoran pemerintah provinsi kabupaten kota sam. skp d.comme: tahun anggaran.o.x laporan penerimaan dan penyetoran periode: san score1 sen sa1an pendapatan penerimaan | penyu ran toa teng tinggi mess aman (anges musi namun # ide h ioi sal tttt lol lil bau d dh hk seb as|3 saran one inap inai sea formatexororaosasesatempat penyimpanan uang blue pada bank yang ditunjuk olehl. rencana bisnis dan anggaran blue, yang selanjutnya disingkat rba blue adalah dokumenlue yang selanjutnya disebut renstra blue adalah dokumen perencanaan blue untuk periode (lima) tahunan. oo. nilai omset blueformat nota pencairan dana loco kel aan nota pencairan dana (npd) daerah nora tanggai jenis npd panjar tanpa panjar ppt bosan program maan kegiatan senen vensonsanasa sub kegiatan naa dpa kangen pemanasan tahun anggaran .oo.cooooooo ringan belanja: kode rekening uraian anggaran sisa anggaran pencairan po. jumlah disetujui oleh, disiapkan oleh, pengguna anggaran kuasa pejabat pelaksana teknis kegiatan pengguna anggaran la) nama nama nip5 ara co. nip ara cor format spp up pemerintah provinsi kabupaten kota" surat permintaan pembayaran (spp) nomor $.o. denda uang persediaan tama skpd nama pengguna anggaran www nama bendahara pengeluaran www a. npp bendahara pengeluaran nama bank ju g. nomor rekening bank w untuk keperluan dasar pengeluaran spd. nomor:.tanggal. sebesar: peneankakanaaaan terbilang .ooo woo mma) cbooo77 robot5bu to tuo tt vw t www tw vv tw. sop sebelumnya ap). surat permintaan pembayaran uang persediaan (spp up) nomor wanna xenon erna tahun anggaran . rincian rencana penggunaan apa uu date t u total.ooo.oo terbilang asa. sere sense see diane mengetahui menyetujui: tempat tanggal) pengguna anggaran bendahara pengeluaran nama lengkap) nama lengkap) format spp gu pemerintah provinsi kabupaten kota. surat permintaan pembayaran (spp) nomor oo. oran tama skpd nama pengguna anggaran mama nama bendahara pengeluaran aom npp bendahara pengeluaran nama bank mma g. nomor rekening bank mma untuk keperluan mma dasar pengeluaran spd. nomor:.tanggal. sebesar: pennnnnnnnnnnnnnananaaan terbilang .o.o.ooo mna) egg 'p co@'''' |sp2p sebelumnya. surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan (spp gu) acne ena tahun anggaran . rincian rencana penggunaan aposmnan teo dalam apa giposmnan teo gamma taman tmn apa uv masa ter james total.arcrereoroorses tenang: ransnseer ren tudingp tu pemerintah provinsi kabupaten kota. surat permintaan pembayaran (spp) nomor!: com tambahan uang persediaan spp tu tama skpd ju kode dan nama sub kegiatan nama pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran ama ppk nama bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu aan npp bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu nan nama ban nomor rekening ban untuk keperluan dasar pengeluaran spd. nomor:.tanggal. sebesar: tbol ang we. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannaaa jerotambahan uang persediaan (spp tu) nomor sae. ena ean ena tahun anggaran :. rincian rencana penggunaan iojosommaa dfowoasatan pe djosmaaa gbr gowa spa uv dolok u u total .ooo oouop tekdiiang ever. voor ordo one eno tepianformat spp ls gaji dan tunjangan pemerintah provinsi kabupaten kota. surat permintaan pembayaran (spp) nomor ocean langsung gaji dan tunjanganaturan npp bendahara pengeluaran nama bang nomor rekening bar untuk keperluan dasar pengeluaran spd. nomor:.tanggal. sebesar: terbilang.) aan w ugaji dan tunjangan nomor sae. ena ean ena tahun anggaran . rincian rencana penggunaan pss spa jos total sarocooooeesas terbilang vera score menes tupionhls barang dan jasa pemerintah provinsi kabupaten kota. surat permintaan pembayaran (spp) nomor . anakan langsung barang dan jasa tama skpd ker kode dan nama sub pagaran nama pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran yama ppt untuk kepenuhan o dasar pengeluaran spd. nom oor: . tanggal. sebesar: terbilang. ion. nenas) w refer: :: : :' pseeseaeaeenilai aset bluepada huruf ditetapkan dengan besaran prosentase. besaran prosentase sebagaimana dimaksud huruf ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional blue. besaran prosentase sebagaimana huruf ditetapkan dalam rba dan dpa blue oleh ppid. prosentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada hurufprovinsi kabupaten kota'). surat permintaan pembayaran langsung (spp ls) barang dan jasa nomor sae efek tahun anggaran . rincian rencana penggunaan nama kegiatan sub kegiatan o seo nama kegiatan sub kegiatan (ps pss nama kegiatan sub kegiatan pop total sarnaroorsssaras seed area skor oem meonneeon tupionee. surat permintaan pembayaran (spp) nomor .o nona langsung pihak ketiga lainnyakama bendahara pengaturan npp bendahara pengeluaran nama bari w nomor rekening ban w untuk keperluan dasar pengeluaran spd. nomor:.tanggal. sebesar: kenanaaanakkklnnanaaa terbilang .cbooo# wbennnnnnnnnnn) sep ama e l tra. aja" j uopihak ketiga lainnya nomor sae. ena ean ena tahun anggaran . rincian rencana penggunaan spoon spa jap total sarocooooeesas seed area skor oem meonneeon tupionem up pemerintah provinsi kabupaten kota") surat perintah membayar uang persediaan up)lho jumlah skpd informasi:( tidak mengurangi jumlah pembayaran spm) bendahara pihak lain been uraian jumlah keterangan rekening bank beatentanntnnnaan kana rekening) dasar pembayaran tan nnn antena were nen net ninnin untuk keperluan: pembebanan pada kegiatan spm yang dibayarkan kode kegiatan ) uraian ikrar jumlah yang diminta taman saat yang ditawarkan jumlah spp yang diminta: sc. .,jumlah rp informasi tidak mengurangi jumlah pembayaran spm) skpd pernah nnnemmama jurang tujuan pembuat bendahara pihak lain dana nan nan nata uraian jumlah keterangan rekening bank penenratenene nana renemanaeaanaan rekening) nama bank tan wow dasar pembayaran untuk keperluan: pembebanan pada kegiatan spm yang dibayarkan men semen rasa oliamtattang dityartan rpm jumlah spp yang diminta: rp. au, ma skpd inn informasi:( tidak mengurangi jumlah pembayaran spm) bendahara pihak lain daun nan nan annannaa uraian jumlah keterangan rekening bank cetakan rekening) nama bank ann kennnnnnnnnn den den dasar pembayaran untuk keperluan: pembebanan pada kegiatan spm yang dibayarkan tongan roma darah eae obama yang ditawarkan rpemoomee jumlah spp yang diminta: sn. .mu.,m ls pemerintah provinsi kabupaten kota") surat perintah membayar langsung ls) pemerintah provinsi kabupaten kota uraian jumlah keterangan rekening) supaya menerbitkan sp2d kep uu ma skpd informasi:( tidak mengurangi jumlah pembayaran spm) bendahara pihak lain eetanteneeneteneteaennaenanaaan uraian jumlah keterangan rekening bank benaaeetennnan anakan rekening) dasar pembayaran pa. untuk keperluan: pembebanan pada kegiatan spm yang dibayarkan (angan roni jumlah spp yang diminta: sc. aemuu2d up provinsi kabupaten kota. surat perintah pencairan dana (sp2d) nomor:. nomor spm dari bud kuasa bud npp tanggal tahun anggaran bank pengirim:.iii.nanannnnnannnnanannnna hendaklahmencairkan memindahbukukandaribaki rekening nomor. uangsebesar rp. (terbilang.o) kepada anannanannan nana nan aan nana nana nana rekening bank nannanannannannannan nana anna nana bank penerima anannanannan nana nan aan nana nana nana keperluan untuk anannanannan nana nan aan nana nana nana pagu anggaran pesenanenannnnnnannnnnnn | x0 |ronmerstarawsumenstaran ratan sep kodekegiatan subkegiatan rp) "mo w u u u mel #ewntrortatomtma | heh retoramtan uraian( rekening) keterangan rp) ape tool tti mol #etanttomatontan | heh timangan uraian( rekening) keterangan rp) e u u u u u u u uou uou u u uv u u u u u uou uou uou nnn ii. lembar bank yang ditunjuk ee, tanggal. lembar2 pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran kuasa bendahara umum daerah lembar3 arsip kuasa bud lembar1 pihak penerima (tanda tangan) (nama lengkap) nip. format sp2d gu provinsi kabupaten kota)). surat perintah pencairan dana (sp2d) nomor li. nomor spm dari bud kuasa bud npp angga. tahun anggaran nama skpd bank pengirim:.ii.ooonnnnnnnnnnnnnnnnnn naa hendaklah mencairkan memindahbukukan dari baki rekening nomor. uang sebesar rp.(terbilang.) kepada kananananannnannnnnannnn nnn nan rekening bank enanannananaananaanan sana aan ana bank penerima knanaananannnan nana nana ana ana keperluan untuk kananananannnannnnnannnn nnn nan pagu anggaran pesesannnnnnnnnnnannnnnnnnnna jumlah kode kegiatan sub kegiatan rp) ( wv u uuu jumlah uraian( rekening) keterangan rp) hh nn nawa informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran sp2d) jumlah uraian( rekening) keterangan rp) # c t o #: :zb ema sp2d yang dibayarkan jumlah yang diminta jumlah potongan uang sejumlah: lembar bank yang ditunjuk .o., tanggalprovinsi kabupaten kota:.oooooooooooooonanannnnnnn nana hendaklah mencairkan memindahbukukan dari baki rekening nomor. uang sebesar .(terbilang .oo) kepada knanannnnnan ana nan anna nana rekening bank knanannnnnan ana nan anna nana bank penerima manananannan anna ana nana anna nana nana keperluan untuk knanannnnnan ana nan anna nana pagu anggaran pseennnennnnnnnnan nana jumlah kode kegiatan sub kegiatan rp) iti ' " u #tiri jumlah uraian( rekening) keterangan rp) uu lu u u u tttt ivt vov tct cvt informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran sp2d) jumlah uraian( rekening) keterangan rp) u u s u u u u yu u u uou u uou u b uvu uvu u uvu yu uou u u uou uou u uvu mm, u u u sp2d yang dibayarkan uang sejumlah: lembar bank yang ditunjuk .|bab pelaksanaan dan ketatausahaan pelaksanaan dan ketatausahaan kas umum daerahpembukaan rsud sebagaimana angka hurufpembukaan rekening operasional sebagaimana angka hurufformat sp2d ls provinsi kabupaten kota). surat perintah pencairan dana (sp2d) nomor:.ii. nomor spm dari bud kuasa bud npp tanggal tahun anggaran nama skpd bank pengirim:. ii. hendaklah mencairkan memindahbukukan dari baki rekening nomor. uang sebesar rp.(terbilang .) kepada knannannannnnnnnnnnnnnnn anna rekening bank akan ana nnn ana nana anna naa bank penerima kanannnnnaannan ana nana naa keperluan untuk nnanannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnn pagu anggaran rp. .na nana jumlah kode kegiatan sub kegiatan rp) w u u u u u www www w jumlah uraian( rekening) keterangan rp) hi 2h u u u u uv #wwcieie u u informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran sp2d) jumlah uraian( rekening) keterangan rp) www u j u u u u u u www www www www www ama sp2d yang dibayarkan uang sejumlah: lembar bank yang ditunjuk o.register spp spm sp2d pemerintah provinsi kabupaten kota . sit tahun anggaran. register spp spm sp2d peti ass besi kendi up cu ru is) tgl nomor tgl nomor tgt nomor bekel bekel bekel bee hehehe dna bendahara penerimaan bendahara penerimaan nama mip3 ara sx: format bku pemerintah provinsi kabupaten kota . dae tahun anggaran. buku kas umum periode: .oo.ooo.o. caesar tenormaar organ persamaan pengajaran sae saldo kas bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu long oo. mna nnnanan anna aman anamamaanan) terdiri dari: tunai king anyaman sana, bank tani mesum assnip3 snccooor. nip: .n.color format buku pembantu bank pemerintah provinsi kabupaten kota . skp d.tico tahun anggaran .tico buku pembantu bank periode: .coocooco ejosesa koma| aman esa tertawan cnama nama nip: .a.co. nip: aa. format buku pembantu kas tunai pemerintah provinsi kabupaten kota . skpd. tahun anggaran. buku pembantu kas tunai periode: sa. coco. iix i9$ara ban maa format buku pembantu pajak pemerintah provinsi kabupaten kota . skpd. tahun anggaran. buku pembantu pajak periode: .c ane moral oran pekerjaan (getaria nip: . format buku pembantu panjar pemerintah provinsi kabupaten kota . skp d.ooiooo tahun anggaran. buku pembantu panjar periode: .cocok co. rona joo tan teman tenan sate soocooo nip: como format buku pembantu per sub rincian objek pemerintah provinsi kabupaten kota . skp tahun anggaran . kode rekening sena mannen swa, nama rekening pen jumlah anggaran dpa) jumlah anggaran dpp) sap buku pembantu sub ringan obyek belanja tangga wo.eku uraian |eetanjats (eetanjatu| saldo h m: h ::#$h#unit oo xtf attr e:':'.')e :, ( i b) man " x tilt tiri i h ni. ti. ww v ) # # (di rn8 r ep e viin. nip sn. format lpj up pemerintah provinsi kabupaten kota . pemerintah tahun anggaran. laporan pertanggungjawaban uang persediaan periode.orooosererases program anri kegiatan kena sub kegiatan mesra ih h h ih h h ih ih h h ih ih h h ih i h h i urusan epesesengagpaoan bidang urusan serereseveresraree program nanda kegiatan sub kegiatan cenrana keteetsg pemantapan ann ann ann ann ann men bendahara pengeluaran lo) nama nip3 aarorooee format lpj tu toco pemerintah provinsi kabupaten kota . peta skpd. "ga tahun anggaran. laporan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan periode:. program naya nga sub kegiatan masa tanggal sp2d sre.cocoon. kode rekening uraian jumlah tambahan uang persediaan tu) sisa tambahan uang persediaan tu) nan menyetujui, disiapkan oleh, pengguna anggaran bendahara pengeluaran lo) lo) nama nama nip3 .nomor. nip format laporan penutupan kas hera pemerintah provinsi kabupaten kota .a. pemerintah bean tahun anggaran. laporan penutupan kas bulan kepada yth. tempat dengan memperhatikan peraturan gubernur bupati walikota. mo.ma35nama nip: arocereree format spj administratif pemerintah provinsi kabupaten kota saver. skpd adverse tahun anggaran. laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (sf) administratif) ula arora jumlah apn ls# up gu t sisa pagu rekening anggaran sta anggaran lalu ini lalu ini lalu ini too tel too tel too tel tel human tel penerimaan oo ore test aaa taat potongan pajak lap euro lena euro lap euro lara tur dilain eter jumlah seniman o | pengeluaran tete isetuseupjeuty ore penyetoran pajak lap euro lena euro lap euro lara tur dilain tete jumlah pengeluaran o | saidokas lo) menyetujui, disiapkan oleh, pengguna anggaran bendahara pengeluaran nama nama nan format spj fungsionalsetoran langsung penerimaan daerah yang tidakoperasional sebagaimana angka ),pemerintah provinsi kabupaten kota ar. pemerintah daerah tahun anggaran. laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (spj fungsional) bulan. mug tentramcantnaf muram kode jumlah ls#up gu t sisa pagu uraian s.d s.d s.d s.d s.d s.d ini ini ini ini lalu ini lalu ini lalu ini tiri rio woo ww ogwx405yang ra kauman lil penerimaan (spp potonganpajak o | lap til oo.peh2 cpn2 a.pen23 ( maintain jumlahpeneriman pengeluaran lsesussup suatu) penyetoran pajak o | lap loop |ceh2 aceh23 o tainan jumlah pengeluaran o | saloka (" rih menyetujui, disiapkan oleh, pengguna anggaran bendahara pengeluaran lo) nama nama nip: .acoooooo nip: aaracorae format buku jurnal pemerintah provinsi kabupaten kota . buku jurnal skpd serum ewen teen jewnsaa dena sat format buku besar pemerintah provinsi kabupaten kota . buku besar skpd pakan kode rekening panama nama rekening banana pagu apbd cma doa untuk akun akun komponen lra format kertas kerja konsolidasi kode jurnal eliminasi skpd skpd skpd dst skpd pemda |efloleflolefolelolelole lee iii iii eee bebe tea tee pen pen iii eee bebe lil iii eeeeee kel iii ini lil ini lil ill iii eee lai format neraca saldo pemerintah provinsi kabupaten kota . neraca saldo per tanggal. skpd doonananunanann taman annan kode metering namanekening see lo. io. yo. lo. yo. lo. yo. lo. yo. lo. io. yo. lo. yo. lo. yo. lo. yo. lo. io. lo. lo. lo.) format laporan keuangan skpd pemerintah kabupaten kota neneknadan dan aman belanda plat surplus defisit pemerintah kabupatenkota sncaooomanmaani jumlah beban too ' surplus defisit loo pemerintah provinsi kabupaten kota oom oom mma skpd neraca per desember 20x1 dan 20kbnserannecformat laporan keuangan pemerintah kabupaten pemerintah kabupaten kota so.cocomomomom poo. polanmen jumlah belanja tan tenan tan pemerintah pusat pembayaran pinjaman darkaa sisa lebih pembiayaan anggaran pemerintah kabupaten kota, .cocok regex sex sex mmm laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember 20x1 dan airad yang sah jumlah pendapatan adi daerah poodahmartial beban transfer beban bagi hasil beban bantuan keuangan jumlah beban trangpenempatan kas dalam investasi jangka pendek sebagaimana angka huruf yaitudan surat utang negara sun) jangka pendek dan sertifikat bank indonesia sbi)merintah provinsi kabupaten kota wnrnararamaemmnnenanlsedantrolamameminanressamana nanasalinan sesuai dengan aslinya, plt. bupati nganjuk kepala bagian hukum wakil bupati, ttd. ttd. anangarisanto. se. m.s sh, farhan dumai nip.ak pemerintah kabupaten nganjuk han co. . telp. ). surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor lc. sehubungan dengan surat perintah membayar gu tu ls) nomor keeeeeeeemu tanggal . yang kami ajukan sebesar rp. ji.iib: kami bertanggungjawab atas segala. jumlah gu tuu tuapabila dikemudian hari terdapat kelebihan pembayaran atas belanja tersebut, saya bersedia untuk menyetor kelebihannya kas umum daerah demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan spm gu tu ls" skpd kami. mengetahui, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran nip. lc. telp. o358). surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran spp up gu tu ls" saya yang bertanda tangan dibawah ini nama donnknanaanannananananaananaaan jabatan dnkknananananaannaanaanaaaaaaan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran surat permintaan pembayaran up gu tu ls" nomor.lenan tanggaltanggal. ppk skpd ppk unit skpd nama lengkap)sn. . telp. surat pernyataan pengajuan spp up gu tu ls nomor . cerna sehubungan dengan surat permintaan pembayaran spp up gu tu ls") nomor ee. tanggal. yang kami ajukan sebesar rp. jumlah up gu tu ls"ls"up gu tu ls" skpd kami. mengetahui, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran nama lengkap nipnelitian kelengkapan dokumen spp pilih yang sesuai dengan jenis pengajuan spp spp upbahwa uang persediaangu surat pengantar spp gu ringkasan spp gu rincian belanja yang diajukan menggantikannya sampai dengan sub rincian objek salinan spd bukti transaksi yang sah dan lengkap surat pengesahan laporan pertanggungjawabantu surat pengantar spp tu ringkasan spp tu rincian rencana penggunaan salinan spd daftar rincian rencana belanjalampiran lain yang diperlukan spp ls untuk pembayaran gaji dan tunjangjenis jenis kas transistors antara laikomposisi jumlah pegawai opd daftar rincian pegawai pembayaran gaji induk gaji susulan kekurangan gaji gaji terusanbilling spt masa (kompensasi ssp (iwp iuran jaminan kesehatan, jkk, dan jkmlampiran lain yang diperlukan spp ls untuk pembayaran belanja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp)daftar gaji induk kwitansi rincian jumlah pegawai ppp) pertimbangan teknis dari bkn calon ppp pengangkatan ppp. surat pernyataan melaksanakan tugas jabatan (apabila menduduki jabatan) surat pernyataan pelantikan surat pernyataan masih menduduki jabatan daftar keluarga kp4) fotokopi surat nikah fotokopi akta kelahiran surat keterangan penghentian pembayaran spp) gaji surat keterangan masih kuliah billing pph spt masa (kompensasi potongan turun jaminan kesehatan, iuran jaminan kesehatan dan turun jaminan kematian surat pemberitahuan apabila diberhentikan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja spp ls untuk pembayaran tambahan penghasilan bagi asurat setoran pajak (billing) surat setoran bpjs kesehatan (ssp) daftar rekapitulasi besaran tpp asn berdasarkan produktivitas kerja daftar rekapitulasi kehadiran pegawai daftar rekapitulasi skor kehadiran kerja pegawai daftar rekapitulasi besaran tpp asn berdasarkan disiplin kerja daftar penerimaan tpp asn dokumen pendukung keterangan tidak hadir pegawai berupa spp ls untuk belanja penunjang operasional (bpo) pimpinan dprdebagalaporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan bpo pimpinan dprd spp ls untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatalinan bupati kepala skpd tentang pengangkatan pejabat, penunjukan petugas atau pembentukan tim surat keputusan tentang pemberian honorariumsetoran pajak berupa kode billing untuk lampiran lain yang diperlukan spp ls untuk honorarium tenaga kontrakkwitansi tanda terima (daftar penerimaan honorarium) daftar hadir kerja bulan berkenaan surat bukti pengangkatan tenaga kontrak lampiran lain yang diperlukan spp ls untuk pembayaran lembuperintah kerja lembur daftar hadir lembur surat setoran pajak berupa kode billing untuk laporan pelaksanaan kerja lembur lampiran lain yang diperlukan spp ls untuk pengadaan barang dan jaskontrak antara pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dengan penyedia serta mencantumkan nomor rekening bank penyedia yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pkp) kpp pratama pare sebagai rekanan pemenang tanker yang ber npp lokasi berita acara penyelesaian pekerjawilayah kerja surat angkutan atau konsumen apabila pengadaandisertai bukti setoran rsudotagihan dari penyedia referensi bank dan nomor rekening banklampiran lain yang diperlukan spp ls untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan rp.foto buku dokumentasi tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaankelengkapan lampiran dokumen spp ls pengadaan barang dan jasa sampai dengan rp. sebagaimana tersebut diatas disesuaikan dengan peruntukannya spp ls untuk pembayaran belanja jasa kantor telepon, listrik dan ainomor rekening pihak ketiga pln, telkom, dam, dll) lampiran lain yang diperlukan spp ls untuk belanja bunga, hibah, bantuan, bagi hasil dan belanja tak terduga serta pembiayarmohonan pengajuan dana dari lembaga peraturan keputus surat keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dan belanja hibah naskah perjanjian hibah daerah telaahan staf yang telah mendapat persetujuan bupati dari skpd yang bersangkutan kwitansi tanda terima bermanomor rekening penerima pihak ketiga pakta integritas dari penerima bantuan sosial lampiran lain yang diperlukasurat tagihan yang disertai dengan perhitungan pembayaran nomor rekening bank penyedialampiran lain yang diperlukan spp gup tup nihil surat pengantar spp gup tup nihil ringkasan spp gup tup nihil rincian penggunaan sp2d bukti transaksi yang sah dan lengkap salinan spd surat pernyataan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran bahwa uang yang diminta telahngesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu surat tanda setoran, copy nota debut dan rekening koran yang menunjukkan saldo nihil lampiran lain yang diperlukan pilih salah satu yang sesuai dengan jenis pengajuan spp, apabila belum terdapat pada salah satu pilihan tersebut diatas maka penelitian kelengkapan dokumen spp menyesuaikan penelitian kelengkapan dokumen spp tanggal nnananananaananananaaaa aan aan nana nama nanaaaananananaa aan ppk tanda tangan nnanananannaan ana aaaaaanaaan ppk stempel skpd. keterbendahara pengeluaran pembantu ppt salinan untuk arsip bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu pptnganjuk. pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka menciptakan tertib administrasizas keadilan dan kepatutan. ketentuan mengenaiicabut dan dinyatakan tidak berlakucc.ketentuan pelaksanaan penyiapan anggaran kas pemerintah daerahgsurat penyediaan dana meliputimekanisme penerimaan pendapatan bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu skpd menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada dokumen bukti yang meliputiskpd dalam melakukan penyetoran penerimaan dapat dilakukan secara tunai dan atau non tunai.dan didokumentasikan dalam register sts.cc.meliputidiataplt. bupati nganjuk ttd farhan dumai diundangkan nganjuk pada tanggal, juni sekretaris daerah kabupaten nganjuk ttdpelaksanaan ketatausahaan pendapatan daerah, bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu meliputi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatdimeliputitahap penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagai berikutsebagai berikutsebagai berikutketentuan dalam rekonsiliasi penerimaan sebagai berikut terkait capaian realisasi penerimaan.ildalam ketatausahaan pembayaran atas kelebihan pendapatan meliputipenyesuaian pendapatan,,meliputi:bendahara penerimaan berhalanganpelaksanaan dan ketatausahaanmengacu pada dpa skpd dan standar harga standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, analisa standar biaya, dan standar biaya umum). perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah lebih dari (delapan) jam bagi asn dapat diberikan uang harian sesuai standar harga. perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah asn dan non asn yang kurang dari (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi cost dan atau bbm. bagi asn dan non asn yang melaksanakan perjalanan dinas yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang diluar tanggal pelaksanaan kegiatan, dapat diberikan uang harian sesuai dengan standar harga. perjalanan dinas luar, (tiga ratus ribu rupiah). perjalanan dinas dalam(seratus ribu rupiah). uang lembur diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya sangat mendesak yang tidak dapat diselesaikan pada waktu jam kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenangdoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nganjuk bab pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ketentuan umumada hari libur minggu tarif uang lembur dihitung dari tarif lembur hari kerja. surat perintah kerja lembur untuk staf perangkat daerah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah, sedangkan untuk kepala perangkat daerah ditandatangani oleh dirinya atas nama atasan langsungnya. makan minum. besaran satuan biaya uang lembur dan uang makan minum lembur untuk golongan dan iii sudah mempertimbangkan pajak penghasilan. il. untuk satuan biaya uang lembur dan uang makan minum lembur pegawai tidak tetap disetarakan dengan golongan standar harga merupakan batas tertinggi dalam perencanaan anggaran sedangkan realisasi belanja menyesuaikan dengan harga riil dipasaran. setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. oountuk keperluan pembayaran kegiatan sehari hari, dan untuk menghindari terjadi resiko yang tidak diinginkan bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu diijinkan untuk menyediakan uang tunai setinggi tingginya sebesar rp. (sepuluh juta rupiah) dan apabila melebihi batas yang ditetapkan, harus memperoleh ijin dari kepala skpd selaku pengguna anggaran, dan dilengkapi dengan berita acara yang memuat dasar pertimbangan penggunaaabbroses pelimpahan uang persediaanroses pelimpahan adalah sebagaimanalaksanaan pelimpahan sebagaimanabesaran anggaran kegiatan skpdhonorarium, lembur dan lainnya yang sejenis, kepada pihak ketiga atas pengadaan barangketentuan pelaksanaan permintaan pembayaran meliputilaksanaan pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana berikutlangsung kepada bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu untuk belanja pegawapersediabendahara pengeluaran pembantu atas yang telah digunakan pada akhirbendahara pengeluaran pembantu atas penggunaan 0)) surat pernyataan pelantikan, kk) surat pernyataan masih menduduki jabatan, surat pernyataan melaksanakan tugas, (m) daftar keluarga kp4), (n) fotokopi surat nikah, (o) fotokopi akte kelahiran, (p) surat keterangan pemberhentian pembayaran (spp) gaji, (ag) surat keterangan masih sekolah kuliah, (r) surat pindah, dan (s) surat kematian, (t) billing pph spt masa (kompensasi (u) ssp (iwp iuran jaminan kesehatan, jkk dan jkm). (vuntuk huruf (a) dalam rangka pembayaran tunjangan keluarga berdasarkan direktorat jenderal perbendaharaan tanggal desember nomor se pb. setiap permulaan tahun tanwin semua pegawai negeri termasuk calon pegawai diharuskan membuat surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga. pembuatan surat keterangan tersebut mengisi formulir kp. rangkap diisi menurut keadaan sebenarnya. tunjangan anak, bagi anak yang sudah berumur tahun lebih sampai dengan umur tahun yang masih sekolah kuliah, untuk mendapatkan tunjangan anak harus melampirkan surat keterangan sekolah perguruan tinggi kursus yang bersangkutan. perlu ditegaskan bahwa keterlambatan atau tidak menyampaikan formulir kp4 tersebut akan mengakibatkan diberhentikannya pembayaran tunjangan keluarga. kelengkapan lampiran dokumen spp ls pembayaran gaji dan tunjangan atas digunakan sesuai dengan peruntukannya. lampiran dokumen spp ls untuk pembayaran belanja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp) terdiri dari daftar gaji induk, kwitansi, surat pernyataan tanggung jawab belanja, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban, rincian jumlah pegawai ppp):, pertimbangan teknis dari bkn, calon ppp, pengangkatan ppp, surat pernyataan melaksanakan tugas, jabatan (apabila menduduki jabatan), surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan masih menduduki jabatan, daftar keluarga kp4): foto copy surat nikah, foto copy akte kelahiran, surat keterangan penghentian pembayaran spp) gaji, surat keterangan masih kuliah, billing spt masa kompensasi potongan iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian, surat pemberhentian apabila diberhentikan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. d). lampiran dokumen spp ls untuk belanja tambahan penghasilan bagi asn terdiri dar(pns), daftar penerimaan tpp (ppp),e). lampiran dokumen spp ls untuk belanja penunjang operasional bpo) pimpinan dprd terdiri dari: kwitanslaporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan bpo pimpinan dprd, f). untuk pembayaran kapelan kekurangan gaji pns karena kenaikan pangkat dan berkala hanya dapat berlaku surut maksimal (dua) tahun. g). untuk pembayaran gaji atau tunjangan bupati wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, asn terhitung pada bulan setelah pelantikan. pengajuan permintaan pembayaran honorarium dan lembur a). lampiran dokumen spp ls untuk pembayaran honorarium dilengkapi dengan: salinan bupati kepala skpd tentang pengangkatan pejabat, penunjukan petugas atau pembentukan tim, surat keputusan tentang pemberian honorarium,setoran pajak berupa kode billing yang ditandatangani oleh wajib pungut(bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu), surat pernyataan tanggungjawab mutlak. pembayaran honorarium dapat dilakukan melalui up. b). lampiran dokumen spp ls untuk honorarium tenaga kontrak dilengkapi dengan akuntansi tanda terima (daftar penerimaan honorarium), daftar hadir kerja bulan berkenaan, surat bukti pengangkatan tenaga kontrak, pembayaran honorarium tenaga kontrak dapat dilakukan melalui up. c). lampiran dokumenperintah kerja lembur, daftar hadir lembur, surat setoran pajak berupa kode billing yang ditandatangani oleh wajib pungut (bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu), laporan pelaksanaan kerja lembur, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, dan lampiran lain yang diperlukan. pengajuan permintaan pembayaran pengadaan barang jasa pengajuan permintaan pembayaran pengadaan barang jasa bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan pengadaanberita acara penyelesaian pekerjaan,asurat jaminan bankdatayo6tagihan dari penyedia, referensi bank dan nomor rekening bankdan lampiran lain yang diperlukan.(time schedule) gambar rincian pekerjaan dan gambar realisasi pelaksanaan pelaksanb). lampiran dokumen spp untuk pengadaan barang jasa sampai dengan (lima puluh juta rupiah) mencakup:a. foto buku dokumentasi tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan. kelengkapan lampiran dokumen spp ls pengadaan barang jasa sampai dengan , (lima puluh juta) sebagaimana tersebut diatas disesuaikan dengan peruntukannya. c). lampiran dokumen spp ls untuk pembayaran belanja jasa kantor telepon, listrik, air dan internet) mencakup:, nomor rekening pihak ketiga pln, telkom, dam). dalam hal pembayaran jasa kantor tersebut belum dapat dilakukan secara langsung, skpd dapat melakukan pembayaran dengan up. kelengkapan lampiran dokumen spp ls pembayaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan peruntukannya. d). lampiran dokumeterdiri dari: surat perjanjian kerjasamaganti uang nihil yang selanjutnya disingkat spm gyang telah digunakan pada akhir tahun anggaran dengan jumlah uang yang dibayarkan sama dengan nihil. surat perintah membayar tambah uang nihil yang selanjutnya disingkat spm tpenggunaan dengan jumlah uang yang dibayarkan sama dengan nihilpencairan dana nihil yang selanjutnya disingkat sp2d nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh kuasa bud atas pengajuan spm gu tu nihil darirat tagihan yang disertai dengan perhitungan pembayaran, nomor rekening bank penyedia,dan lampiran lain yang diperlukan. kelengkapan lampiran dokumen spp ls pembayaranenyedia sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan peruntukannyajasa yang didokumentasikan dalam spp ls pengadaan barang(d)(e)spp nihil a). spp nihil terdiri dari spp gu nihil. spp tu nihil. b). spp gu nihil diterbitkan atas uang persediaan yang telah digunakan pada akhir tahun anggaran. c). spp tu nihil diterbitkan atas yang telah dipergunakan paling lambat (satu) bulan sejak sp2d diterbitkan. d). untuk yang diterbitkan bulan desember spp nihil diterbitkan paling lambat pada akhir tahun berkenaan. spm gu spm tu spm ls gaji dan tunjangan spm ls pengadaan barang jasa spm ls pihak ketiga lainnya ppk unit skpd berwenang melakukan verifikasi kelengkapan daniloo. ppk skpd ppk unit skpd dalam penerbitan setiap spm, melakukan pencatatan pada register spm.laksanaan elektronikspm gu nihil diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran atas yang telah digunakan pada akhir tahun anggaran dengan jumlah yang dibayarkan sama dengan nihil. spm tu nihil diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran atas yang telah digunakan dengan jumlah yang dibayarkan sama dengan nihilsebagaimana dengan lengkap dan sahlaksanaan perintah pencairan dana meliputialam hal kuasa bud berhalangan, maka tugas tugasnya dilaksanakan oleh budtambahan penghasilan bagikelurahan merupakan bagian dalam sook kecamatan maka lurah ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran kpa). lurah sebagai kpa harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlpelaksanaan pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuanerimaendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu skpd harus membuat daftar transaksi harian belanja daerah dth) atas belanja daerah yang pemotongan pemungutan dan atau penyetoran pajaknya dilakukan oleh bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu skpd. dth yang dibuat bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu skpd disampaikan kepada bud paling lama tanggal (sepuluh) bulan berikutnya dengan dihampiri bukti penerimaan negara bpn) dan dalam bentuk softcopy. il. kuasa bud membuat dth atas belanja daerah yang pemotongan pemungutan dan atau penyetoran pajaknya dilakukan oleh kuasa bud. berdasarkan dth yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu skpd dan dth yang dibuat kuasa bud, kuasa bud membuat rekapitulasi transaksi harian belanja daerah rth). kuasa bud menyampaikan dth dan rth kepada direktur jenderal perimbangan keuangan melalui sid secara bulanan. oonyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaranmeliputibendahara pengeluaran pembantubendahara pengeluaran pembantumbayaran sebagaimana dimaksud dengan huruf dilaksanakan setelah penyedia barang jasa melaksanakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangnerimaan skpd berupa uang, atau cek harus disetor rekening kas umum daerahan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud angka ditetapkan dalam peraturan daerah tentang apbd tahun berkenaan. setiap skpd dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain selain dari yang telah ditetapkan dalam apbd. pengeluaran belanja daerah dilakukan secara tertib, efisien,serta bendahara penerimaan pembantu pengeluaran pembantu adalah pejabatrealisasi laporan realisasi semester anggaran pendapatan dan belanja daerah pertama apbd laporan realisasi semester pertama apbd laporan)laporan realisasi semester pertama apbd pada skpd sebagaimana berikut(a).(b)(c). mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan penerimaan. (d)elaksanaan laporan realisasi semester pertama apbd pemerintah daerah sebagaimana berikut(a). pencatatan dan penyetoran penerimaan, dan (b).rasyarat perubahan apbd meliputi. pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud pada nomor berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan atau rentang kendali yang ditetapkan oleh bupati atas usul kepalauaa. perubahan kua dan perubahan pas perubahan kua dan perubahan pas meliputibdipelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana berikutcc. penggunaan lpa tahun sebelumnya penggunaan lpa tahun sebelumnya dalam perubahan apbd sebagaimana berikutdbupatieeff. penyusunan perubahan apbd penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana meliputi perubahan kua dan perubahan pas yang telah disepakati bupatibersama dprd |
7nd bupati nganjuk provinsi jawa timurdan sebagai tindak lanjut darimengatur pakaian dinas aparatur sipil negara pemerintnganjuk. pakaian dinas harian khaki pria lengan panjang ke)(sa ke)te) nan .| nihte) tammih. hala hanamaiveed daen, memakai atribut lengkap, cc. rambut potong pendek rapi sesuai etika bagi pria, dan tidak mewarnai dengan mencolok, pada hari kerja berdasarkan peraturan bupati ini. pakaian dinas harian khaki lengan panjang pria camat lurah ama ke) hisa h (ce kolng mea keterangan: melati emas tanda pangkat nama kementerian dalam negeri papan nama tanda jabatan diletakkan kerah atau atas papan namkang aang rar, s3) namakewajibandan atauputih wanita hamil camat lurah sn) kadas snn sawah halu esb ira nama nama grusr wes sen ian naa ah k nama l lo|btn getaway nama pns gea skena apa maa ana pe. peri enya tebe kapal sari ia) mpi kangen naga dea sen peta les "aa 2g!pantofel warna hitam bertali pakaian korps pegawai republik indonesia wanita berjilbab kw, seruan ngan nata (h4 ri) lia yon tea kaa entalpi an, esa asa naa pes i9 pes bu.nx. ran re: tea ka: a nama: nama iai yan tan pia suara php air epa ne) way nia hina weena dante akan nama tasik aka yai taat as ann pin lan ana opa ken pagan kan ann lon (ata ahfar. ana fak duduk ka) "pi akan ita kia pan adah tindan atau khas daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan pns pemerintah daerah pada hari kamis dandigunakan pada hari kamis sampai dengansetiap bulan, cc. upacara hari besar nasional, dan pakaian sipil lengkap wanita h .i?aku celana sambung bahu belakang oo. saku belakang sepatu pdl pakaian dinas lapangan wanita berjilbabaku celana sambung bahu belakang oo. saku belakang sepatu pdl ii. mutz pns lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota dari depan bahan dasar warna khaki mutz pns gol keacamat lurah kuning emas perak iv.tanda pangkat camat dan lurah n m mosidan lurah camat. bentuk bulat lingkaran dalam (jari jari) puri bahan dasar sinar logam, jml sinar saji. bentuk bulat lingkaran dalam (jari jari) bu, bahan dasar sinar logam, jml sinar jari jari warna perak. lambang daerah. (nc ux) bahan dasar lingkaran dalam logam .$.b vii. nama pemerintah daerah dan nama perangkat daerah wwwrangkat daerah pada hari kamis dan atau jumviii. lambang pemerintah daerah ta) kanan ix. tanda pengenal nama haryanto nip jabatan pengadministrasi umum pemerintah kabupaten nganjuk sekretariat daerah gol. darah alamat kantor jl. basuki rahmad no1 nganjuk dikeluarkan juni an. sekretaris daerah asisten administrasi umum nama haryanto pangkat xi. sepatu bentuk keterangan nan ja. kan sepatu pduselo ama masa eat rama tanda contoh lebar kain, minimum berat kain gram, per minimal berat kain gram, per minim konstruksi total busi, helai per (inci) minimum total pakan, helai per (inci) minimum nomor benang fusi, nel tex) j6,l nomor benang pakan, nel texti.&3y65y9 nomor benang pakan, net tex) anyaman polos polos mutlak persyaratan yang uroti beban mutlak keterangan belum termasuk lingkup akreditasi plt. bupati nganjuk, ttd. salinan sesuai dengan aslinya, farhan dumai kepala bagian hukum ttd. anang riyanto, sh, pembina nip.pemerintah daerahtanda pengenal berwarna putih. foto tanda pengenal untuk pns menggunakan pdh khaki foto tanda pengenal untuk ppp menggunakan pdh kemeja putihnganjukkhusus yang digunakan oleh petugas layanan diatur dengan peraturan kepala perangkat daerah dengan persetujuan bupati. asn yang tidak mematuhivtahunakaian dinas pegawai negeri sipildiundangkan nganjuk plt. bupati nganjuk, pada tanggal september ttd. sekretaris daerah kabupaten nganjuk, farhan dumai ttd. drs. mohamad yasin, si. peminatau keterangan: lidah bahu arah sambungan bahu belakang nama kementerian dalam negeri lencana korps pegawai saku celana belakang papan nama republik indonesia oo. sepatu pantofel warna hitam saku kemeja nama daerah bertali kancing lambang daerah ikat pinggang tanda pengenal saku celana depan |
bupati nganjuk provinsi jawatimurdengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang: bupati nganjuknganjuk, pejabat pegawai pemerintah kabupatedalam berlakunya peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor tahun o19 tentang pelaporan gratifikasi pelaporan gratifikasi peraturan bupati nganjuk nomor tahun ol7 terutang pedoman pengendalian gratifikasi lingkungan pemerintah kabupaten nganjuk sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam pelaporan gratifikasi sehingganganjuk tentang pedoman pengendalian gratifikasi dilingkungan pemerintahmengingat fr??tambahan k74)o1 nomor tambahan l,lembaran negara republik indonesia nomor 4l54g90s3 peraturan presiden nomor tahun 2olg. peraturan gratifikasi nganjuk memutuskan: bupati tentang pedoman pengendalian lingkungan pemerintah kabupaten bab ketentuan umum dalam peraturan bupati nganjukkomisi pemberantasan korupsi yang selanjutnya disebut adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam undang_ undang nomor tahun 2oo2nganjuk. inspektorat adalah inspektorat daerah kabupaten nganjuk. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkayang dibentuk atau ditunjuk oleh bupati untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi kabupaten nganjuks kasi. penerima gratifikasi adalah pej abad pegawai atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi. pegawai negeri adalah pegawai negeri sipit dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. pegawai negeri meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang_ undang tentang kepegawaian dan atau undang_ undang tentang aparatur sipil negara; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang_ undang hukum pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;_cara pegawai lingkungan interna__rata kurs jual dan kurs beli kurs tengah pada hari tertentu. bab maksud, tujuan, dan prinsip bagian kesatu maksud dan t\ abadantara lain5s pengajuan pensiunbagian kedua prinsip dasar fasilitas wisata, voucher oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. setiap pegawai negeri atau penyelenggarai.laporan dan tindak lanjut pelaporan gratifikasi bagian kesatu pelaporan;turns, atau souvenir yang berlakunegeri atau penyelenggara negaraata, dan atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak ftoo, (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi rp1. o0;; pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum;(l) huruf wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada(l)berupa: gratifikasi milik penerima; atau gratifikasi milik negara. pegawai negerharus melaporkan kepada upg secara langsung atau melalui pos e mail sekretariat upg. l2l pegawai negerberkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan atau barang kantortatau melalui\gas dan wewenang upg susunan keanggotaan upg sebagaimana dimaksud pada (l), terdiri dari: pembina bupati nganjuk pengarah sekretaris daerah ketua inspektur daerah kabupaten nganjuk sekretaris sekretaris inspektorat daerah kabupaten nganjuknganjuk, pejabat eselon iii setiapwewenang ditetapkan dalam selaku ketua pelaksanaan tugas dan teknis inspektur daerah tata cara petunjuk bab pengawasan (l), pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada bupati setiap (enam) buran sekali. bupati dapat meminta laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada sewaktu waktu apabila dalam keadaan luar biasa atau mendesakformulir surat pe(2triru (s) bab hak dan perlindungan abads kasi, dalam hal terdapat anc nan fisik dan atau psikis kepada pejabat pegawai karena melaporkan gratifikasi, pej abad pegawai dapat meminta perlindungan kepada l,sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tmengatur mengenai kepegawailine{n'iaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada: anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd); dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. bae}ol7 tentang pedoman pengendalian gratifikasi lingkungano21 it. bupati nganjuk, ttd farhan dumai diundangkan nganjuk pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten nganjuk drs. mohamad yasin. pembina utama madya berita daerah kabupaten nganjuk tahun 2o2 nomor kep hukum anang try pembina ttd r, bab viii pembiayaan salinan sesuai dengan aslinya, lampiranformulir laporan gratifikasi k6ni.l p.frb.r.ni.r.n k.rup.l i(pk pe}dikirim tol lsr par enam{ras^r{ ps! llt dor{ esr kuningan persada kav', set1biji ]ananta s lahan i2950 dotulncn lol .dd.h r.h.s nag. oll.nt rtrbrd(r r.np. i2ln px. forinullr b".dapat jampi.n nomor tahun:0t gri\ratifikasi akar korupsi tolak atau laporkan lc, eft ,l,,,{ra ,aon@ @tu ketut\ dan ttltdq,mutu pado p.dt6 b.dd$r lata) laporan gratifikasi p6f,* r.p.r (r.rica dr.r dr.tur e.l jtu: su.{ fiy j$lf dlr.rata.lrd{: &.roda ln:b*.! ]r.n l(!.i4& ,?r.d. .trd are :da, u9ro r.r.o.else&.ce.dlr.r .*rare er: l*,pjs.rii*.sn*l osd role,c.riialrorlh. l'd.o.rdddlltdi^dried^ros r.rdrarafi*rd urr d.hdl dgr.r5lri dr, fb* lot knnogd.blog q.dn ts!.t .ir@it dnr fa, d.n .ll cara d.h, p.i.irn door. daun c.r!rt!r. pd.{hrwrbn*nhdrb.r.d4nrlorut,rard lord.nqrrll!,ter.b6 d{i!.rgk l.ro gr.6xr,yhd.ttd.d e,rr jmpl .ada.^ pd}ldl.ie jpa llrfurr!* ,e. lower. dj.a fds finals hl4 .r, fi&r d.idea d.e h.+.o, td.r rs garr.t !.t.grill di@l6ed lln ,.sr lrt, r.tu^ 2oot m*, r.poi.n gitar, b.bi ?.i td.rrr*{.rrr.n!dmr.|!{ p.d:pr .ds6.a6r6r rri d:ed r.prd. f.r'oor gid*.e' !'tttt ,l@r f.j*,. 6r' r.t].gr ,.mf.r' b,.a !r. uir& yr.g dr.lr f*& n6i.! h&r iag 6ibi y*q k{!vn pd. ., l(.rnu .d.o6r e,{6r.e tuna.*,4urr su.r u&c.n irp.miro (,.riil' r.lts dd.r4rrn fr,. .nra n.gaa *l,!re !h6. f.drr. *.ku7 i.i lsr. frater.n .tf*[email protected]{ p(r.n, {{,.ng, lln& fight3:'pdr.n u.rut 6l!l4ri.dd.!l ddrrfr.l*.a 'drd ard.<id los utu adt,ri 6a^l l't ffi.t.t'nsn>r dr. s.sqrt rrr i4dr rpr. !rfd! kr.l.r n&d4 g.role.ldi& r.tf*.! hd, trj*35d s.5itr. to terra5 eta tartar partai golok brn' {x .rentridn lembaga6 meum pemerintah lr. unit een l4lllllllvlunit yir lmar aqr.an saat buruh silahkan. putih <lan berada iata cara pelaporan'{ gsater(asi kpi( uraian laporan grav!fiksi r.dal tuna.ra.irr r.d ail all not{o lo6t lorong gotlibti.lni ray.lampallln dmg.n laten.r b.n.hy. .y. b.r3.dlr m6ny r.akan je* gr. start kepada unruk prose.n. tabid |.r\,st ll! status partly.n grata,ll.tl salah data lahan manjadi mulut nr$ra. ap.bila .d. yang rrngria tidak iey, t.port.n liu riy, timor.n [!! c: it rllqttq! b.n rn.k. lry! brn inempenairgsunslowa6r."y" *ii" r,,i,.n ,"j.i;;"r." ;;,.il; ;;;;;;;;:;;d., yang danau 6an l.ya bertahta mamtrrlktn gerangan l.brh tanur ' ";;t;;;; * data peter ifl aan lxa negatif jenis penerima.n dan uraian,l peristiwa p.ne.iman: data pendiri gba'iii(asi al,rl.t t l.pon f.r ei'toil it!bunga ngan klonal!l penari.an dokumenyon dilrrnpnknne radar aor ma,llr c.t.l.nt.mb.h.n (llr perlu) rc'l xompensa3i melapor gr.ti6tni be'' dr. untul manyar.akan eng retldgair(om sun gputuarn ptmplnsn ft( ,'rl pena! atar ran0 yang diterimanya leborarnila anno term.num .i.lrr dv" tidak oils crlrdr o.return; lir.tp.r.r.tun 3r.rg. tf.rh in9,.rp!i tf,r (rudy r.,irh;n si$u (.mll pt.6ob!rrn.ud.!ro r'rt.fun tmp. b!ng. t.rtt li,n^adr dlrrrddl dr. j.i! btuxnlb.r{t r!r& thru. e.beb.,wr,n. ltr n,r.q ldr.n nft'qr.tik., y.ns dir edr (hj'q. boru .gi hrd. a.!n, fr{ e'r.rt done p.ngel.r.n par|rtr. peneimmn ta*.t ruq.r o i:y.na. t.{.lr .nln. dtr.v @drop t.rt ,l6t lwy ldg.m.'v tst.lt ntt ri emosi pqh short t lr.[ lug.! p.l.y.nln lebat dapat d@crbonyok tetvrot kebutuhan hari tai nominal peka4.!n dan j.b diri lot! took ,urna, !du.q. ihr, .,an grt ,so,nla iii ninja pcn$e{qr.riikrlr fh,rn jhr k.lord,!k b.din trend) oinihlbuhgrn .nta.d p.mo.tengan r,embed orttlfilarirlp.nr ,,r terj rumen r!ri.n jn rrd!,trr b.wrh.n {dir orig rr.!.n,eh$" rop.r!r(ardnlflnnatnnvpi gl(rgba, beda ol6i deng.n !r.r., trout.g* d.enm.n (,!^turun ts.d robe,i., da!d.near.nd.,',p.d.tiny.guru.,dr^i.blok.r,k ad! l0) oiirdeng.r.r. hui!! r.peri p.r6,6tian mom., ndlkdrt.rurl.n read. up6. p.dl r.n induk e.n, w!k! d.^ r.ffp.t k.l llb!.qr xpl( drn h.t kultur trn .^t,. !dr,lmp.rk k.p.dr rl) oid.ng.nr.hd. "p.d.totomyr. *!ur, fte formulir pei.laporan penerimaerimaan atas pemberian hadiah dan i.'erimaan atas pemberian hadiah dan fasilitas sebagai berikut: nama lengkap alamat pangkat jabatan unit kerja hadiah dan fasilitas yang diterima sebagaimana tercantum dalam tabel bawah ini bentuk pemberian waktu pemberian perkiraan nilai pemberian nama dan alamat pemberi alasan pemberian ket apakah penerima,,, jenis pemberian hubungan dengan pemberi formulir pei"a,peran penolakolakan atas pemberian hadiah dan olakan atas pemberian hadiah dan fasilitas sebagai berikut: nama l,e ungkap alamat pangkat jabatan unit kerja hadiah dan fasilitas yang ditolak sebagaimana tercantum dalam tabel bawah lnl alasan pemberian ket hubungan dengan pemberi perkiraan nilai pemberian nama dan alamat pemberi bentuk pemberian waktu pemberian jenis pemberian apakah penolaksurat pernyataan penolakan, penerimaan, dan pemberian gratifikasi kop perangkat daerah s.d saya: rincian penerimaan yang belum dilaporkan upg kpk diisi bila ada namun belum mel demikian surat pernyataan yang ke .*nnganjuk, yang membuat pernyataan alasan pemberian ket perkiraan nilai pemberian nama dan alamat pemberi hubungan dengan pemberi jenis pemberian bentuk pemberian waktu pemberian tidak menerima gratifikasi mctrcrimu (irittifikasi dan telah melaporkan upg kpk menerima namun belum melaporkan upg kpk lembar checklist review pelaporan penerimaan hadiah dan fasilitas kop perangkat daerah unit pengendalian gratifikasi lembar checklist review pelaporan penerimaan hadiah dan fasilitas review formula tindak lanjut penanganan atas hasil review review formula tindak lanjut penanganan atas hasil review hasil: catat dan tidak perlu proses hasil: instansi hasil: review hasil: review hasil: review iii hasil: kpk formula tindak lanjut penanganan atas hasil review iii nol partai{aan tidak apakah penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan? pertanyaan tidak apakah obyek penerimaan tersebut masuk kategori makanan minuman barang yang cepat busuk atau memiliki masa kadaluarsa? partai.ikan tidak review iii apakah penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang terkait kedinasan? review hasil: instansi formula tindak lanjut penangan atas hasil review hasil: kpk pertanyaan tidak nilai apakah dibawah nilai berlaku tani ata nilai penamaan bek verse pen but 1ns yang men arakan sart rekomendasi penanganan instansi kpk nama pererriew review tanda lembar persatu uan nama pemberi persetujuan tanggal persetujuan uan tanda tangan pemberi plt. bupati nganjuk, ttd farhan dumai salinan sesuai dengan aslinya, kum anang pembina w standar tanggal reviewnyaluran ketiga sebesar (sepuluh keseratus). cc. penyaluran dana kampung: dandengan ketentuan dalam dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam dan kapitalaung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam diverifikasi oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa daerah. diantara dan disisipkan (satu) yakni (la), sehingga berbunyi sebagai berikut:(la),kampukampung dan diputuskan melalui musyawarah kampung7uli plh. sekretaris daerah kabupaten kepulauan san giva wow wwe rate lele lea iratukanttara iatasure iau esrsooool rs2orsoool r4096000| (on irauranvara jamu ima esrosoool remota0ol rn09ooo| (oa ihapuranvrara. ima. inertembang esrsooool senrerool 2a| diragukan utara ikatetuve perkembang esrssooool @sterol sal. irabukanvtara ilaha perkembang esrssooool seseraoool sel . verso00| (oa irabukanutara. pena. perkembang o | ers00oo0l 1aasoool sel oo. s20ss1000| oon iratutantara jutaurano berkembang esrooooool s0sea0ool iraduranvtara itenganeng imam esrsooool greseoool cal ransson0| iratukanvtara iraretang . perkembang esrsoooool orersoool mol . mangraooo| iraduranvtari item perkembang | esrooooool reroogool (in irapukanutara rature inerkembane esisoooool sararoool x0l oo. irabukanutara .' ipengketang perkembang esrsooool cameroon saduran utara peta. ima esrsooool easgnool gal mseorooo| (ya inapukanutara ') ipowongetu iringi esisooool so1botol sol ne2ris0oo| (ag itabukantars ipusunge tertinggi esrsooool oazoeoool 20l riset1o00| tabukan utara. stone berkembang esisooool coogaool mal moss000| (an irarukanvtara ips berkembang esrooooool sacemool monero00| (se irabutantara .? peta timur ) berkembang esisoooool 2o7osooool x0s| ss00ss000| irabukanvtara .) ipetamarat berkembang esrooooool aerosol e5405000| $ . ao : :7rg iratusanttarn ipetasettan terkenang eksis00ool sesesool es| teo2solo| irabukanutaa jutaan terkembang esigoooool sarrasoool o 20l rosrsagoo! disatukan tara iratesrunet inerkembana ergo0tool sosasoool x20| rapsesooo! sambutan utara jpowongetut berkembang soo0tool unta2ool wol renrerooo diragukan utara inner ineremvang ceres0ooo0| rapoaroool hero1s00oo iusataburan inaneaaee ireringgt euro0ool nseszool sol tensasooo' itusatabukan nusa perkembang ss19s0000| rergoroool 1al re400000l keras2000| iusatasuran pursue terkenang euro0o0ol eroesool sr000000l .1ss000| irusatabukan loutigetimur iteringes euro0o0ol s0r1sool #sn1solo| inusatatukan inclusa berkembang esrssoool mreasoool tess0o0| tanganmu setan iratuwau tertingi esroooooo0l renargoool se0g1ryool jtanganitusetatin jane item esrssooool sersesoool ss| r0re2so0o jtanganimisetatan itapange ibertemvang esrssooool peragool sal senanrooo! jitanganitwsetatn sowang itertinsr erosi00ol sanssoool reneasooo! jtanganiusetatn ingntipaengt greetings esrgvooool oonereoool sal servers0oo! jtanganitisetatan ingatipaengi inertemvae esresooool sensasool ssl s20s2s000 iitanganitusetatan ipatungerang tertingi esiosoool rneosool s0crew0o! itanganitusetatn sebatang sangat tertinggi es19000tool assenool 17l renawaooo! itanganitisetatan jawa irertngga eerssgoool pns1tool sel meascoooo ianganitusetatan . rindang ireringgs esrsaoool sansooool sol. rsnsooooo |tanganitusetatan itapepane itertint sisi0tool ressort sol s1sre00o| (tanganinssetan juehimi tatang irertingea esrgonoool sel oo sora200001 itanganitasetaan jiapangot itertinssa sisi0tool sargogoool 22l ressorooo! (ratoareng pratama isangertertnges esr9000o00| te258s0ool rsasesoo0| dan inatonreng ikahasitang berkembang sig00o0ol sngosoool saroseoool sre.apo000! dan itatoareng ahensetang itertingea rarsoool refer00o! s0rogers span irerinei cesrsool ss0sool wol russell lal rs i apa:ero (ar iratomrene ipantotempanene beringei esrssoool romoool 77l iratoareng irateropatusana isangartertingai erosi0oo| sa0ryool sal rasorsooo) inatoares para retina cesrooool rporosooool sil rs0081000| camaro raman inerkemvang esrssoool iasssoool spnaasooo| nama roro iterkemba esrosoool c20school gol metro0o irama japan interkom#ang esrssoool ragsnoool 0el eszerooo| iramsro jiwa perkembang esr0000ool pa0room x0s| rrassoooo| irama . lutngretango. berkembang srono0ol ssnemool sll songs0o0| (tamara jitensgawn perkembang esrsooool rs00nomor remove.oo0| camaro trains ipereemtna serasi0ol crs200l maroon| nama . pietro iserkemtana esrssooo| rarebook loo. tesis0on| tamara jitakaterine terkembang esrooooool s0214s00ol r52185000| tamara ipananari iterkemtana esrssooool smaoool rasoosoool lcaltamuo piano jaa esrssooool rseassoool #ooacawoo| dop irama iitahumu reins esrssooool caps0s0ool r2a| ersasoo0| (ca tamara. fisika berkembang esrasooool 01l renasoooo| tama iammabart berkembang esrsoooo| roz2stool t0al re2225000| tamara ikainaar beringas esrosooool asagsoool tal renang0g0| don lamar hiarumur irerinsas esrsooool segssoool rs020a000| nama intarumuti irertinas esroooool enossoool naosaooo| tamara desa iperrembaa esresooool samator sal mssosoo0| tangani irawan iteringss esrooooool osasroool 120l ransssooo| iitangantn iparangga terkembang esrosoool rasenoool tel tw000000l ssnasz00n| imanganitu inanepese greetings esrsoooool sesircool mosioooo! tanganmu itanvmptseng ineremtne esissoool sessaool wal oo . rersseooly e e re iptangantu inarearane isertemtana esrsonool osssool | mersasooo| tanganmu juta bata esrsonool asmooo| o 6e1maroon! dan litangantu iraratunai iringi esisoooo| sr20252000l s| mensgoool das tanganmu irama itertemtang srsg0oo| r05410ol respon) dop intangania isesmung iwan cesrsosool konser0oo| #wo000ool so0ssio00| solangantu tiesto itertemtana euro0oo| sarsour keras0oo! dor lhtanganiu inarangkatang inertammi ssrn0oo| sorsogon sel #ermaoool (an manganat inetengang irentasas esrsonovol piagam0o| sengasool (as imanganitu inaratang iringi esrsosool monsoon marrow| das btanganitw ipinetentengang irertingai esrsonool zoo| oo ssimo| (as bptangants iratsaranet inerkemtana esrsosooo| ses9goo| sao00tool #s5sesi00) (an bhtangants isongea iterkemtana esrsosoo| resor| sal. rens00o00| (ag disatukan tengah inowongai ireringu esrsosool r011000| meursooo| iratusantengan ruler teringat esrsosool seskoal s0l rons1ooo! iatukantengan irutuerm isesemtana es1school so00sa0ol #sn2ss000! gglravurantengan lava irerimi esisoogool 2nacooool sse| sesan00) disatukan tengah irama terkembang esrsesoool sasioool masovooo disatukan tengah isungatawang itertemtang esisosooo| mesesoool doa itapurantengan wisata inertemtana esisosoo| ss0school sensanoo0! ditemukan tengah gunung isertemtang esrsosooo| ra2900ool sol teng2n000| doo ltopurantengan irarengen iserkemtana esisosool rresooool aal sss200001 (o1 itadukantengan isu ipertemvana oesrosooool s05s10tool r81005000| iaputantengan itasangtamu ipercemvang cesrosoooo| s1r016000| sol mesarsooo irarukantengan sensing teringat esisonoo| ssoraoool s8| ren01000| soo indukan engan mendingan iserkemtang esrasooool sero0ool sao2room! $ iravurantengan ipatananaeng iterinami esiseooo| #se1stool terersooo| tabukan tengah itimbetng iterinpes esrsooool s017800| | tabukan tengah iretetangen jpertemba esrsoooo| r027s7000| uses02.o00| rambutan tengan imatueng imoringgi esrosooo| sararool maoreoooo! (mabukan tengah umat berkembang esisoooool somsooo| tol sasoosoool ses070000| itabukansetaan hsiung terinci ssisosool iasesool seosgrooo| taburan setan mendung ipertemtang esisooool simoooool |o season00! tabukan setan jtemveo bertembnao esisonoo| 20rosewood x0| esacorooo iravukansetaan jvtammenggi jpertembare esiseoooo| mel oo ssogaroo0 (tepukan setan ipatareng tertinggi esisesoool s900sa0o| serasnooo attr irauansetatn jpinevas iteringeu es1so0ool sererool sal oo. rasisoooo irapukansetaran mango ireringea esisosoo| mpansool mal maasooo dua (ratusan selatan jpatuwingang sangat teringat o | esisoooool asaroool 18al oo resesi000! june diragukan setan first jpetembag esisosoo| samesoool e1oo0! (us (rubukanseiatn jiaotongn itersares esrsoooool 2essoncool ora4solo! due diragukan selatan jputsae o iterinpei cesisoooo| s171stool nol tesranooo jins (raburansetatan teaser itu cesis0ool ceseoool wl messsoool (ino irabutansetatan jawa isangatteringai 6srsosoool sesonoool merc0novo h2okendahe ikenganet terkembang esisosoool srssooool 8s| rosoraooo (hot jkengane irendanett terkembang estsonoool sal oo merasa0o! ig2|kendal iratawia irerinagi ssisonoool sss2tool rorsisooo jaga irenaane inariangtama jperkembenc esisosoool ser2ryool x00| reszonooo| ikengane ipempetaraeng perkembang esisosoool sesasaoo| aaoasgo00! lips ikengane monongsawang berkembang sisi0tool sona0o| miraroool engine jiran teringat esisosool #sarzool selo. ramos! lag7 tenda isawausooo lpertemtang esissoool srmsaool sal o | merek nan nan ew bah etra irabukkan selatan tengah tangen teringat esrooooool ssersool sel reserrooo| rapatan selatan tengan isaturang perkembang esisooool r001e1ool #sales0o 1a0 tabukan selatan tengan lambung irertingea esrssooool r04eer0ol rssesoo0| (a01 diragukan selatan tengan indent ireringgt esrgoooool sassasool s020a80001 |a2g diragukan selatan tengan itehupu ireringgt euro0botol r0s1160o0o0l rasoveoool sore1t.o001 (as mabukan selatan tengah ipomoneo. (tertinggi euro00tool rs90e0tool s0s268000| diragukan selatan tengah imeengtaut ) o|sangattertinggi o | o6s1s0o0tool sasrool mel reastoco0 das diragukan selatan tengah arena bertumpang esrooooool muoroool 12l r410060001 seri02000| 1s0 tabukan selatan tengan janapatung imeringsi esrgoooool ssaorool mrsasoooo! diragukan selatan tenggara (ptntareng tertingi esrgeooool srassool sal sesame000) diragukan selatan tenggara bahan berkembang esr00botol s0s8s0o0ol ra00stool saham. diragukan selatan tenggara irumatede imertembang euro0o0ol ssossool 2s| resooeooo| diragukan selatan tenggara sampang tertinggi euro0tool s910s000ol rel oosoooo| daar diragukan selatan tenggara ipatoraweng teringat esrsoooool r80505000l sol sansasooo! diragukan selatan tenggara massage imertembang csrosooool setseool tesissooo| jasa kehutanan more mare imerkemvang esrsoo0ol crsroool mresesooo! las ikeputawan more ian beringas euro0ool sasosool seesoaooo| das kepulauan more marang (meninggi espresso0ool rsearool te1sao00 pom lo. sassoresooo| iresoxrsooo| 2renaeooool bupati kepulauan sangihelampiran peraturan bupati kepulauan sangihe nomor tahun:tabukan putra kalasuge iju 6r424a000| tabukan putra bahu imu 200177000o| sosasooo| |tabukan uta mata berkembang 2001ryool esoesooo| tabukan utama kalekube berkembang s50robot|l s29. tabukan utara naha berkembang ssa2000| sel i sas2r9. |.c tabukan utara meta berkembang 5s00000| sel $ s6777e.oo0| mabukan utara jutaurano berkembang tabukan putra |lengang maju 4s4e20oo0o| cal tabukan uta barang berkembang 4sss0000o| |tabukan putra ita berkembang 290a77ooo| zressooo| (ti tabukan utara naturae berkembang seseaooo| |tabukan putra bengkayang berkembang anos0o0o0o| 1s| | |tabukan utara peta maju sal 2r8a93. (tabukan utara bowongkulu tertinggi 3seseooo| sol |l15 tabukan utara pusing tertinggi oo |tabukan utara mode berkembang |robekan utara raka berkembang 9sarana0ol sra650. |tabukan utama peta timur berkembang 2001r7coo| s21s8000o| 10s| |tabukan utara peta barat oo ) berkembang seassooo| c8| | san6e0. tabukan utara etta selatan berkembang 427sa0o0| es| | sesi.o00| tabukan utara itikuang berkembang sarasooo| 20l mabukan utara kalekubel berkembang a049z000| |mabukan utara bowongkuu1 | berkembang 2s0. sassuolo0o| tabukan utara naha? berkembang e301000o| e3| (nusa tabukan nanedakele tertinggal oo siasoooo| sol gar.e4e.co0| nusa tabukan nusa berkembang se4school saison0o| e e re nusatabukan ibukide o (berkembang 2e017toko| s60osooool nusatabukan guide timur tertinggi o 2s017zoom| ol aso1solo| | nusa tabukan nanus berkembang 20017700o| size2ooo| | s22050000| manganat selatan katuwau tertinggi oo 2s0177000| ss3cbooo| s18sas000| manganat selatan lain tertinggi 2s017nomor 2es70solo| as| ' | asas810000 manganat setan lapang berkembang 290177oo0o0l 107arson| sal oo ). s07eso00| manganat selatan sowang iternggt oo esarsoool ' | manganat setan ngalipaengt o tertinggi oscars0ooo| ts| oo) seealso00| manganat selatan ngalpaengit berkembang ts186. ss| ' | se5s6s000| manganat selatan |atunderang tertinggi oo eseoooool 1a| ) | ss6. manganat selatan belakang sangat tertinggi atas00| t7| o | manganat selatan mantra tertindas o o o200177000| sesroool ganas7.o00 manganat selatan pindang tertinggi 2s01ryool ara99ooo| so| ' ) | ssr.s16000| manganat selatan itapepahe (tertinggal! 200177o0o0| 7seo2ooo| oo| ' | ses. manganat selatan levii tarian tertingi ereooooo| sa| ' | ss7a17000| manganat selatan itapangol tertinggi sessnoool | case1ao00| itatoareng |katana sangat tertinggi as817000| | s85994000| itatoareng kaharitang berkembang aranio0| garsioool s00. iratoareng | mahengetanz tertinggi ss00ryool a7| ' | se51e000| |ratoareng para tertinggi 200177ooo| a6862000| eros0000| jratoareng dalam bembanehe tertinggal oo 2s0177tool ol sia98000| o ) | s2re1solo| jtatoareng talk batusaiki sangat tertinggi! 4r42a00o| ' | sere01.co0| jratoareng barat tertinggi atau0o0o| 9i| ' | versi7oo0| tamako ingat maju a0ss200| 7s| ' | se9. irama naghamm o berkembang terasooo| col ' ses.s20. irama ipod berkembang | gi7e00. tamara patani berkembang ss03noo0o| 2e| ' | sesi1400n| (sa camaro winata berkembang 200177ooo0| ol saserooo| 10a| ' | massa000| jamak ujung peluang berkembang 2s01ryool 7o.issoool os| ' | se03360000 tamako penggawa berkembang .77ooo| sa4220ool 7s| ' s25.s00000| irama skating berkembang .177oo0| 272sa000l sil | girardi000| |tamako debu berkembang s2saloon| | jamak makatekune berkembang asasooool 7e| ' se5e31000 tamako ipananaru berkembang g2enaooo| o2| cararoool |tamako dahulu tertinggal o sg12000| | ga0. | ca |camaro jietipang berkembang a93stool sil o | tamako kalam darat berkembang | keras2001 tamak ikatindar tertinggi o desa0000l o | tamako mahmud tertinggi asmanoool ge5n24000) tamako mahumult tertinggi oo | s20. |tamak sedang berkembang 283sa000l si8s551. menganut itawoati (tertinggi manganat palangka berkembang tel saksi.ooo| manganat nahepese tertinggal aa) sis218000| manganat mamumpitaeng berkembang se2stool manganat iraloarane berkembang 7s) manganitsu maa maju 2s0177tool sio.s19. manganat karatungi tertinggi oo 2s0. semtsoool sal) sasis0. manganat ikaratungt (tertinggi 2s0177000| ser9o.tool sel sas.s67. manganat ikauhis berkembang 2s0. ana6aoo0l a8| ' sardar00| manganat isesiwung maju 90sao0ol saraf.ooo| manganat tebo berkembang se010o.tool sel manganat imetengang (tertinggi o | 2s0177oo0| 9a03a00o| manganat bantaeng tertinggi oo sso3stool 7o| | s2ar15. manganat riung berkembang 276s0000l | size27. manganat ipinebentengang tertinggal oo tosexoool | sen.7ar.oo0| manganat itatosranei berkembang 26s21000l 6ar31. manganat bangka berkembang massa0o0l ga) tabukan tengah bowongkai (tertinggi oo laser.tool s7) | tabukan tengah ikuturl tertinggal oo 6sasak00o) sel ' | tabukan tengah ikuturit oo berkembang so4s2000) tel ss0s30000| |mabukan tengah bra tertinggal t0562000o| | s0s0s0. (tabukan tengah kuma berkembang 27sesosok r8.0a2000| mabukan tengah bungalawang berkembang sisseooo| sa2062. |mabukan tengah miu berkembang x02740. s02017. (tabukan tengah gunung berkembang s9205. sol | sanaraooo| mabukan tengah talented berkembang 2s0. sssteoool 8s8| | g75. (mabukan tengan biru berkembang a6s60.00o0| sar3r. tabukan tengah tarian baru berkembang a9s13000| mabukan tengan sensing tertinggi sa) | s28as8000) (tabukan tengah mendingan berkembang 200177ooo| sasesooo| sz0.7a2. tabukan tengah patahanaeng tertinggal oo s3essoool 16e| s25. (utusan tengah o itimtetang, ireringa oo g001room sermon session i ee (tabukan tengah petetangen berkembang ol as7s1000l 641s1000| so0.0so.oo0| (tabukan tengah patung (tertinggi o 250177oo0o| sa7moon| sil | s2805a000| (tabukan tengah oo |kuat berkembang .177o000| to| 6s1simbol 37e. .o00| (mabukan selatan isimueng tertinggi | senar7.ooo| tabukan selatan benteng berkembang 2s0177oo0o0| sr| ' | gi3191000| |tabukan selatan jiesabe oo berkembang .177ooo| ' | |rakan selatan malammengga berkembang .177ooo| ss220o00o0| t8| | res07000| ato tabukan selatan |ratareng tertinggi 250177o00| as| o . | ss2a15000| |tabukan selatan bebas tertinggi! oo 250177ooo| 4a| o | ss2096000| (tabukan selatan) mandi tertinggi 250177ooo| ol s2264000| | ats (mabukan selatan |patuwingkung sangat tertinggi! oo | seno2000| (mabukan selatan birahi. oo.) berkembang .oo o| ) o200177000| | ste77100 |mabukan selatan jtaotongan tertingi 2801r7ooo| 118s67000| cal o | 4057a4000| (taburan selatan) guide tertinggi oo 2s0177ooo| s21s6000| | sa2s13000| (mabukan selatan |katagheng berkembang 2s0177ooo| ol o ) | si028500| a18 |mabukan selatan jtesaber maju 255es00o| d1| si9045000| (tabukan selatan buto sangat tertinggi 4as31000| 1s| o | |rendah kendang1 berkembang 25s000| 8s| | sisi81000| |kendang | kandahar berkembang 260177o00| ssesoooo| sa| | passe7.oo0| |rendah pratama tertinggi oo. 2s0177ooo| ser0solo| ' | a25 |rendah o fariangtama berkembang 2s0177o0o| ) | jkendahe o irempataraeng berkembang 2s0177ooo| ol 83er2ooo| 6es| | gra0s0. |rendah mohon sawang berkembang 2s0177ooo| sso2soo0| tr| | kendang tiang tertinggi ol sssasooo| se| ' | |kendang ikawatso berkembang 25017700o| s6soo0| ss| 'o ) | saro35000| |mabukan selatan tengah angke tertinggal oo 290177ooo| 0l ses77ooo| se| ' ) | |mabukan selatan tengah isaturang berkembang asssiooo| sil 'o o | gets2800| diragukan selatan tengah tambang tertinggal a6se000o| er| 'o | sseeec00| isi tabukan selatan tengah ) | been tertinggi oo z09s07000| z01| |tabukan selatan tengah |berupa tertinggal oo 200177oo0o| ol 46meso00| 641s1o0o0| s01. |mabukan selatan tengah bone (tertinggi 0l es21s00o| sal 'o o | ss8501. (mabukan selatan tengah beengkaut oo sangat tertinggi seeseoool t16s| o o | o ser08500| ass (tabukan selatan tengah tenda o berkembang sis20000| 6ar3ioo| s86.i28000| (mabukan selatan tengah aha patung tertinggal 282s7o00| 4a| sinaga00ol |mabukan selatan tenggara oo pintareng, tertinggal oo. 29017700ol sressooo| ss| sre012000| a38 (tabukan selatan tenggara oo bahan berkembang .17700o| sa4ooo0| 6ars1ooo| |tabukan selatan tenggara o ) | tumalede oo berkembang 29017700o0l sesiroool 2s| ' | pss0a00n| diragukan selatan tenggara oo sampaikan teringat ol sesisool 7a| ' s467260001 alokasi rangking pagu dana desa seiman memakai ema ipn alokasi dasar monas pora ja mma nok per www wi s2, lena tabukan selatan tenggara 2o0. sossooo| so| tabukan selatan tenggara es01g000| sal ) | (iso |kepulauan more more berkembang 2s0a770oo| 214o2oo0ol (asa kepulauan maros kawi tertinggi 200177o0o| srs2solo| ) | 3a7scoop| s9| oo tt da2015ees.ooo ' o oo| bupati kepal: sangihe, james zar wahana lampiran iiipajak daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun anggaran alokasi bagi hasil pajak 60x bagi rata kampung bagi sesuai proporsional realisasi pajak dan retribusi sae nee sen aia tam puan nama desa lemari pajak bar toe bagi hasil coc) total dana am. m5. tabukan utara tabukan utara anganyaeloosesaes| 2serasi| masukan utara agmssol ono228o| tabukan utara plisongolsasste|. 2251asal tabukan utara tautan utara 2was| os2enam|o 22raso| o7assoc tabukan utara ratusan utara teasgaolo tarsalis|22season tabukanutara barang tabukan utara asnnsoal arif asam somali tabukanutara kaluree season| season| .3so| tabukan utama bengkayang | gosiooo| 22s7.3s0| .soo0oo| tabukan utara peta sesi3| 22s73so| g.02500o| (te (mabukan utara) ibowongkuu ong0seo|l 17a2ana| k00000| tabukanutara pusing oo soros2s| 22s7aso| s.7solo| tabukan utama mode t2400s4i| tabukan utama oo raku oo | o2restore| a01742| 22573s0| .3s0. tabukan utama peta timur oo ) j6e021as| i2a8s80| .s06. (tabukan utara peta barat | oarsosrl 1030ns2| 2257as0| masa000| (tabukan utama peta selatan 7sesko| ss0g0o0o| tabukanutaa |living j9aspasia| segi7| .i07oo0| tabukan utara ikalekuei o o o| soo2ool arose| 2257aso| sera0oo| tabukan utama bowongkuut ' gesieoo| 22573s0| s9good| | tabukan utara saat morosa| ls0ec17| 22s7aso| .sec.o00l nusatabukan nanedakele | ) sa300os| 2257a50| nusatabukan nusa 9sosro| isa4s23| 22s7aso| nusatabukan guide | ) soo1go| loo773a| | nusa tabukan guide timur merasa| 2257as0| s cbooo| nusatabukan nanus osa14016| segoe| 22573s0| manganat selatan jkatuwatu )shooter| t6sosok| .3s0| 3s9aoo0| manganat selatan |lain | oo . l702604| 22573so| sesosok| manganat selatan itapango 1tag67oo| 2u884a7| 2as73s0| as01000| manganituselatan sowang syooooo| manganat selatan ngalipaengl | si2o2se| sss.is1| 22573s0| manganat setan ngalipaengii oo 7sosio| asas804| 22573s0| s.o0os000ol mangaritseiman ibarindeang psseossl inilah| param| a00 manganat selatan belalang 28s9000| menganut selatan mantra ' sooeoss| 22573s0| manganat selatan pindang | ) 3mosi| 29a9.o00| manganat selatan lapepahe | os2ags90| 9781o2| 22573s0| (ar manganat selatan ) levii tarian s0sosok| seo.1o0| 22573s0| manganitusetatan tapanuli tor |.a8 tatoareng krama | ) tragis| o1317as2| o22573s0| jas |ratoareng kahakitng 22573s0| 48sa000| |a5 tatoareng mahengetng ) 22573s0| tatoareng para 6eserori| 120a780| 22573s0| .sa2000| diratoareng pat bembanche asbestos| side 2257aso| sasoooo| atoareng (alek batusaiki o3s5raso8s| 22573s0| tatoareng para 'oo o o ) | )j o9amors| 22s73s0| .33a000| tamako bahan ' | ta002881| tamako pokok 6ers| 22573s0| .s03. tamako iban 'o | .3s0| 397a.oo0o| tamako bina 0084as5| tamako ujung penting ' ot20ao07| 22s7as0| s.cos0o0o| tamak penggawa | ) ssersse| lo38ss7| .3s0| |tamako kanda | ) seo373s| 3ar9g0o0| tama beku 6o0persen| 1u35672| soiramaro makaterre sarang tamako pananaru ag90288| 9imsa1| tamako igho r008634a| der tamat vans astosssl sitosol 2amal amsal tamako mengawal | o32207i3| 2257aso| tamak kanal | oa@ratio| t60375| 22s7aso| so1o00| tamako mahmud ) osesrio7| 607s07| 286s000| | tamako maupun 303sia| ss2r2o| 2257aso| .0o0| tamako sedang 603ars| 22s7aso| manganya emosi tesrosre manganat palangka oo oe3sort| l707sa3| 22s7aso| 40ss000| manganat manumpiteng tetapi7| lara2s2| o2257aso| s.7a6000| manganat |mala tis9ses| 22s7aso| 3dr7o0o| tangani karamel assets angan kau sasa siro beo tangani tebo a57) a37 5e1 tanganmu barangatang osracoo cap iimtanganin berenang ditangani bakat t01sao| ber tamangantu tag ema sra|o enim 22raso| seno0| manganat pinebentengang 6posisi| des mutan tan ipmongat yosiasol dosa7ool a2season asas tabukan tengah url 'o '| s01loss| i6c2673| 22573s0| tabukan tengah turut t0016000| iso425| 22s7aso| tabukan tengah bra o o | isu3ose7| 22573s0| s.o80o0oo| tabukan tengah kuma osgraw| 3a1room0| tabukan tengah bungalawang ' geser| s4s6000| tabukan tengah fuu sass22o| ts2r207| 22573s0| tabukan tengah gunung ses2oro| tabukan tengan italien te05790a| .s0o4| 22573s0| tabukantengah biru o | assists7| luas009| 2257aso| tabukan tengah tarian baru vo .3so| tabukan tengah sensing | ) soramso| l03362| 22573s0| sas1o0o0| tabukan tengah mendingan ssassas| o091. tabukan tengah palahanaeng o1708630o| 2257aso| tabukan tengah timbang s3sorga| i5o3187| tabukan tengah pelelangan vo oo )? becomes| i 6oo7o3| 22573s0| .00o0| tabukan tengah maung 4ss0s37| s09s7o| .067oo0o| tabukan tengah kuat tosasss7| 2257aso| tabukan selatan simpang seealso| tabukan selatan burung sussare| soa2g1| 22573so| tabukansetatan jlesabe o o | oo ) sas6og3| .3s0| 32s7000| tabukan selatan malammengu towisasgal 1st2s01| tabukan selatan palang so7ise2| si02s3| .3s0| tabukan setan | bebas 'o | )j9senior| sesuai| o2257as0| so7c.ooo| tabukanselatan mandi ' so1css1| .2573s0| | (ato tabukan setan batowingkang 1massal 22573s0| 25r2000| tabukan selatan birahi '| 20160os7| s5s208| .3s0|tabukan selatan ilaottman 2s4oep3| tabukan selatan kalagheng oo |ii8 tabukan selatan ilesabet oo asg1roda| .3s0| iolitapukan setan pwo asa ors rendah kandahar oo 60000so| 3377oo0| rendah kendahet oo 2ras2o0| 4005e9g7| rendah iraawia 3ni2837e| .aso| rendah ftarianglama oo ' other.tes| .3a083a| 3so8.oo0| likendahe pempalaraeng oaragso| a97 aassooo|l kendal potong sawang aas rendah ting r041es| tabukan selatan tengah angke oo @sp846a| .is8oo0o| mao iitaputan setan tengah saluang area ts1225| 2257as0| assn0o0| tabukan selatan tengah tambang 6atar9o| sasak0| list tabukan selatan tengah beng sao4ai| |is2 tabukan selatan tengah |sepupu ato11s8| 8teo77| o2257. |is3 tabukan selatan tengah bone ' | logo.so7r| galon| jasa tabukan selatan tengah beenglaut o ) | o ) |is5 tabukan selatan tengah tenda o | )9scenes| lo98.6a3| 22573s0| 33s1o00| iso tabukan selatan tengah aha patung ' 3s0oas84| 22s7as0| jas tabukan selatan tenggara pintareng 37e7o00| |igs tabukan selatan tenggara basah 9esr.s2a| |is9 tabukan selatan tenggara tumalede oo ' o2297ore| tabukan selatan tenggara sampaikan ) | ' )j96eog283| .3s0| 3a9oo00o| bagihasil bagi hasil kan sbb maka dan (esa bana ceria: pppalaan, total dana") e#kecamatan nama desa realisasi pajak dan ata aan ket memanas reissi jumlah dana) jumlah dana bagi hasil |. tabukan selatan tenggara dalokaweng tabukan selatan tenggara s7i lo7a|retribusi daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun anggaran alokasi bagi hasil retribusi bagi rata kampung bagi sesuai proporsional realisasi pajak dan retribusi no, kecamatan nama desa siaran pajak dan gta total dana ket bobo pon elo soo, rem pus aren bahkan ll tabukan utara tabukan utara 3s2700| tabukan utara s2ax000| tee retribusi tabukan utara bengkayang gosioool (ia tabukan utara bowongkuu 1ss1o19| (is |tabukan utara ?)( pusing oo solopos| losses| 2e37. tabukan utara mode rp002ga| t625016| 1ss1019| |mabukan utama ) raku pressrel lse1019| 4asa000| mabukan utara pretty barat oo t0resor| tas6o42| tabukan utama ) peta selatan 7sesko| rabukanutara ) jtikuang spasial sosok1| 15s1019| 217600o0| tabukan utama kalekube1 7so0eol tabukan utara bowongkuut gesiesol senses| tabukan utama nahi marsose 9t6539| 1se1010| nusa tabukan nanedakte sasooos| tlo622| nusa tabukan nusa oeerere|l l201881| |nusa tabukan bukit saooigol tos8os| o1581019| nusatabukan guide timur massa| o9ri21e| 2ss2000| nusa tabukan ?) nama gntaorel dose2) 1se1010| manganat selatan katuwatu koroner| tucano| 1se10o19| manganat selatan lane 0roos| lis2483| 277ao0o0| san ditansomu sean jiang asogool goals| asma| some| manganat setan sowang 87oo00oo| lisensi| 1s81019| manganitusetaan ietipengi o | )si2oeo| sesama| 1s81010| 22s000| as dotngantusemtan pesiraeme momo ear seo manganat selatan batundeang 'o ) | ' )0s6oss| 1ss1010| manganat setan perang | ) 32217go| @awi| sero1g| manganat setan |mawar ' sooeoss| se2ae9| 197a000| manganat setan (rindang | oszossri| asas3o| | manganitusetatan oo) |rappang oo ) osaagsoo| geo02| 1se1010| san tannin sean pietimirasag soo sesar setara| aseoooo| manganitusetatan lapang1 vo ) s00s900| sastra| ls81019| (as |natoareng irama oo notasi| se2mis| 1se1010| 2s01000| tenaoasae prarastang asean utama spora| 22go00o| (as |tatoareng . manengetana o | o170015s| 2es0sa| 1sex010| | |amoena lara 6seri| so0soo| 1se1010| (an |natoareng jpataropembanene 4spesies| sosis7| 1se1o19| natoarengo oo) aleropatusaki ' ossrasos| astro62| |natooreng para! o o | rumors| 1s4120| rse1010| 23aso0o| |ramai jaman | molase| terasa| 2s8x019| larson0o| tamara pori o semua| s12s00| lse1010| 24sso00| en) amar ipa ossaass| otsoaaso| 1s81010| 2ss600o0| tamak. penggawa oo serasi| 7e1302| tamako maraterume sapporo| 7o2132| 15e1010| co|tamako pananaru a@0p00ss| gt2saa| 1s81019| tama piano s00e6sas| 1317s1| 1s81010| irama manuru @0roses| geass7| tamara jietipang 62072is| s227si| ol5s1010| tamara bangsawan g220oma| 4e8400| |camaro iketamabarat plosone| tamara ikatindar oo a0ritel tamara imatumut o32enter| #essa| rama maupun gaonsra| dosa30| t980000| tamako ditebang colors| soc0e| mangan irawan oo ososrore| tito2ci| 15s1010| parang sensors tussen| setaraf asaocon imangantu ivanepse oo to00soo| t032190| manganat manumpiaes mopaair| oto8s340| 1s81010| 2c16000| vo mak sea sam gross| bahasa| sate 202cm manganat ikauhis oo 1500tiga| o2042777| 1sen010| se2aoo| manganat pinebentengang gosei| menganut valorant oo amearol gitar8| o1s81019| mabukan tengan bowonekati oo 20a71mo| 29sc0oo| mabukan tengan ikut 2s90o0oo| mabukan tengan |kuma sensasi 7atom7| ol581019| rabukantengan bungaawang oo gsesoor| 8e0o3s9o| 244100o0| tapukantengan imut samsons| l00ss05| 2es7ooo| sos timmbutantengah torture esa solo| setosa mateo| tabukan tengan ) |bru rear| lis2182| coe |matutantengan oo) pasang baru o)omooosol terrace| sexo1o| |iubutantengan sensing sorersol orasi| aseton) 2ssaooo| taburan tengan renungan | ) seessas| 234s000| |matukangengan o o palahanaeng prosesor 2st008| asroma| 1sismo| mabutantengan oojirimbelang soros| o0#8se| seto1o| goa |tapukantengan pettangen asoosos| ta2naro| asroma| 270so0o| |itabukantengan matang assosar| sero1s| serena| tabukan tengah kumal oo ton4star| 18st41a| tabukansetatan isimueng sesosok tabukansetaan beng passage|l dia92| o1581010| tabukan setan )o ilesape oo osaseoss| g90000| |iratutanseatan talammeng owisagal nsson77 sastra| (nol tautan selatan ppetareg sampel anais| aktor| lini temukan selatan bebas oo @2ero2r| s13206| 1s81010| 2se000| | (ing tabukan selatan )| mandi sesi| t0s7a28| 2g28000| ling ajukan setan batuwingkung 17soca| jiwa rebukansetaan birahi oo 20162er| (ino taburan setan ) guide oo ) s0bogor| jorlitabutan selatan sareng tamago| s0asa| astro1o| jins taburan setan ) leave1 oo | agizooal duo lnamtanseaan tuo agam sesi| assist naa eta dana aan aaa esa cage lantern (mere dansa mpn langka kaleng bisa means kane eni sales jiemtaner agooosol sasa) astronom|)o 226s000| dpr kentang ikendanen pars2o0| 2805sa0| 4387ooo| sanlendate tata ronde glass| senen season| san firendane empang panas asa aseton 2n00oo| 'i25 kentang mohongsawang 122580as| kentang tiang ips tabukan selatan tengan angke asp8asa| grossa| tautkan semtntengan saluran warisan wioraro| setoispo soso (iso tabukan selatan tengah ) | tambang garage) 8s8a12| pasi bukan selatan tengan bee ) omesogar| ss00s1| |is2 temukan selatan tengan )o| sepupu amors) gia22a| t581019| bantuan sewuntesan prone ngan saga sena hot tmtuansemntesen tense assessor| 2202on aseton eno miss tabukan selatan tengan tenda ) osespess) 7es0ra| 2347ro00| tabukan selatan tengah aha patung ) ss012se| (s7 bukan selatan tenggara pintareng oo | ) bo0joseon lori4is| 'is8 tabukan selatan tenggara basin | o0person| o20s5708| 1s81019| 2847o0o0| hao timbutansesuntemgam humanae 2aerosol dosen seo argo tabukan selatan tenggara sampaikan globosa| dat tabukan selatan tenggara dalokaweng oo ontologis| gerai) bea nana poin asa pen bagi hasil bagi hasil nas pare total.dana gent kecamatan:. |. nama desa: realisasi pajak dan: apr mana gun dana bagi hasil tabukan selatan tenggara bupati kepulauan sangihe, james zar wahanalampiran peraturan bupati kepulauan sangihekabupaten kepulauan sangihe tahun anggaran eka dana anu ii. a3 sg3 ih era:rar (mabukan utara ikatasuge oo searosooo| dir32000| 6898oo0o| bukan putra o bahu sebasoooo| disana0oo| o9222000| 6as9o00| temukan utara oo mala s0r.rs0o000| sso. basooool sassuolo tabukan utara oo kalkun tan7solo| s202a7000| .sao00| tabukan putra oo ime s26asroma| ser. oo tasa000| (mabukan putra ilengameng tascsnoo0| sasesaooo| 7a6ooo| mabukan utara oo terong tass2000| bas78soo0o| aeseooo| ino diragukan utara ola |. s055 | (ir tabukan utara saluran taman.tool a270o0o0o| a242000| (rebusan utara oo bengkayang 72176s.000l sse0o0o0o| rebusan utara ipa se2r000| siswoso00o| rebusan utara oo jaowongkulu ts2tisoool 325s38000o| @o000. | 1s tabukan utara ipusunge taman.oo0| ss2a28000| smesooo| 26s7oo0| tabukan utara oo mode teosaoool sissosooo| as75000| itabukanutara toss.oo0l si4es0000o| ess0000| .4s4000| da8 (bukan putra greta timur as23s000oo| 3sos00o0| 24s5000| mabukan utara oo |etta barat oo cases.0oo| 2s370o0l temukan utara oo peta selatan o9500265. sas91.ooo| tabukan utara kalekubel oo ta2soo0) ss0ozo0o0| se7coo|l 2arah00| rebusan utara oo bowongktul tes.isi.oo0l sa980o0o0o| nusa tabukan nusa seraspoo0l di27soo0o| 2er3000| 15a7. nusa tabukan buried timur saras.o0ol bas.i92000| sesat00o) nusa tabukan nanus tasessoool s20052000| manganat selatan blaine rouge2mo00|l asassiooo| .000f 277a000| manganat selatan sowang s55.6s0. sasoooo| t161. pendis kecamatan lag aan kampung re, run ama bagi nasi sasa bas rar kan erasrargin | s6 tangani selatan batunderang botesaoool bse.7se0oo| a 00g. 280oa0oo| manganat selatan mantra tissego0dl santos.ooo| 197a000| manganat selatan jiapangol bas61novo| (matoareng kama t5a saloon| assa0a00o| ( 3s ratoareng mahengetang b2s.7aoo| 2sooko| ls06. (oa6 itatoareng para tsaspao00| bn7.os0000o| a.sa200o0o| 2as1. (os itatoaeng aparat te0041000| asia1novo| sas4oo0| bass.coo| (ist (remake naga seealso0o0| desa20000o| &8s1000| s4i8000| (iss frame mengapa ter.o96. b2a.so0000| s206000| (ss tamak beku tesineooo| a22728000| s.a9solo| .coo| (s9 remake makatekuhe tsarasoool bsncarooo| s200000| 228a. (co frame panama ssesssoool are9o1o0o| s.17s000| (s2 ama dahulu teases00| sa0. .17solo| (sa mamak tetang tersoooool b20.53a0oo| 3s2000| (ica tamako menawan me9sesosok| a960a2000| 2sc2000| .77a.co0| (os tamak katana darat agr asaooo| 2r97ooo| l0so.o0o0| (es tamako ikalndai oo tess20o000| so8817.oo0| so18000o| (es tamako menurun tisosso00| a2003m000| (es irama sedang tismosoo0| nissan0o0| 2as7o0o| ler2000| manganat sen72soo0| ses.is7ooo| as9room| sa9o.ooo| nan en, aap alokasi dana kampung total dawa kampung ara tea ata men bas ena pajak retribusi loe espana rar learn) (is2 jmanganita fasengang ses2sa000| se121 logo| 4os00oo| s20a0o0| (s3 manganat fpakataeng memzsaooo| s2latin00o| aserooo| 240eo00| o l056492000| (sa menganut jing mateo0| sinaprooo| 4o20000| 22do000| manganya fpinebentengang es0om7too0| sen7anon| bass0o0| 241a0o0| | s6 manganya ftaearanel oo b5s685000| sagooool 210aco0| l0418510001 (cso diragukan tengah kur more19000| asas1ooo| 3s20000| 27actor| ic0. (oo tabukan tengah kimura sengssooo| se003a0oo| 4t06000| 2s90000| (s2 (tabukan tengah (kuma tiasosoool sisian0oo| bs1room| 2a1x0o00| l0se2810001 (os tabukan tengah bungalan 3e2002000o| sassuolo| (hsatebuang tengah es2 sas. .00o| 26a1. (cos tabukan tengah jantung mesannooo| sasamaooo| se7 lo00| 27room| in41202000) ( so tabukan tengah tangen sr5ssa0oo| 4er logo se7.ooo| (es tabukan tengan tarian bau tesarsooo| ssow0o0ooo| 420s000| s01z000| | o9 mabukan' tengah (seneng test1200o| s2sass000| o bs61000| 2asx000| tabukan tengah mueang 756187ooo| 3ees18000| sapi0o| 2s76. ios tabukan tengah jrettangen esm802000| so00s5000| sesi.oo0| 270no00| (ipa tabukan tengah patung teo1a0000| b24 soa000| sosroool 214mo00| mabukan tengah kumal sesroooo|l gresosooo| 2ss200o| (ios tabukan selatan simpeg erosi7ooo| so7407tool (ho7 tabukan selatan benteng toamosoool sistsooo| 28s200o0| 1o970o0o| (ios tabukan setan leste o 85g061000| gross.ooo| 32s7ooo| 22snoop| (ie tabukan selatan guide o teniasooo| (his mabukan selatan jlesapei tossoooo| sisoasooo| s063000| t041110000) mabukan selatan tereosoool basangooo| 2sooko| fikendane kendal toss79oo0| sisi8 l00o| o sarwono| 2assoc| r031. (a21 rendah kendahet o | masesooo| banner0oo| g2e3ooo| saeroco| or107. rendah drama tereroooo| 22s283000| 4s0a0oo| loss.tool (aza kendang jeempalaraeng nods0o0o| 3raoagooo| dn5500o| .tool naa (av. sean mma ingin pet pajak retribusi rat e ot. lengan (h2e tabukan selatan tengah |angke tees7.ooo| sesasaooo| o sis800o0| (iso tabukan selatan tengah tambang 2s67soo0o| saseooo| 2argon| los0s19. |h33 mabukan selatan tengah bone sesaorooo| sis7.0o0| 1is0c05000| |hse tabukan selatan tenggara basah siassrooo| a0s777000| 40sso00| b8atom| tabukan selatan tenggara o ( tumalede s28a9a0o00| 26room| (i1a2 mabukan selatan tenggara oo palisade tse1s5000| ass225000| s328000| 2s27o000| (aa (kepulauan mare o more masesooo|l sirsrsoool 27am0ool x085814000| |h44 kepulauan maroko o o kawin masootooo| sesosok00| 2s12000| l760000| yoo class1ig7ooo| 5a5.s51. se2. .o00l james wahanaapitalaalokasi dana kampung yang selanjutnya disingkat adk, adalah paling sedikit dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran dan belanja daerah kabupaten setelah dijumlah kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh kementerian dalam negerirekening kas umum.kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara yang selanjutnya disebut kepala ppn adalah kepala ppn tahunkampuetentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam huruf yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar rp. (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan yang bersumber dari adk sebesar rp. (dua ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). ketentuan dan diubah, diantara dan disisipkan (satu) yakni (2a), dan dihapus dan ditambahkan tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: dana kampung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara disalurkan dari akun rkk melalui rsud, dana kampung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah disalurkan dari rsud rkk melalui rekening pengeluaran kas daerah. penyaluran dana kampung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negarak. (2a)tahap sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan setelah kepala ppn selaku kpa penyalur dak fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan: peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung setiap kampung, dan surat kuasa pemindahbukuan dana kampung. penyaluran dana kampung tahap sebagaimana dimaksud pada huruf tanpa dokumen persyaratan. penyaluran dana kampung tahap iii sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan setelah kpk menerima: peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapdan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya. dihapus. dihapus. capaian keluaran dana kampungdana kampung sebagaimana dimaksudapitalakni dan yang berbunyi sebagai berikut.), penyaluran kedua sebesar 15x (lima belas keseratus), dan |
bupati kepulauan sangihe provinsi sulawesi utara peraturan bupati kepulauan sangihe nomor. tahunostur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun anggaran bahwa dengan ditetapkannyaimana kabupaten kepulauan sangihe mendapatkan alokasi dana tersebut, maka perlu tatbiin notion tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang pajak bumi dasiricfwak lampiran peraturan bupati kepalai sangihe nomor: tahun tanggal juli aan pemerintah kabupaten kepulauan sangihe tenunbelum pergeseran setelah pergeseran rp) uy&. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air lokasi kegiatan tahuna dan listrik belanja barang dan jasa tara belanja jasa kantor belanja air kan belanja listrik belanja jasa publikasi penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 90o| lokasi kegiatan tahuna kendaraan dinas operasional po belanja barang dan jasa belanja perawatan kendaraan bermotor ban belanja pajak kendaraan bermotor lean nan nan penyediaan jasa administrasi keuangan lokasi kegiatan tahu|. za60000000| goo| uang lembur pns o,o0 belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa transaksi keuangan|. lokasi kegiatan tahunlokasi kegiatan tahuna belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan aset tetap lainnya nan man penyediaan alat tulis kantor lokasi kegiatan tahuna belanja barang dan jasa primed shield belanja bahan pakai habis . g209 belanja alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan lokasi kegiatan tahuna belanja barang dan jasa o1. belanja cetak dan penggandaan belanja penggandaan o1. belanja penjilidan penyediaan komponen instalasi lokasi kegiatan tahunanana battery kering) penyediaan bahan bacaan dan peraturan soo000ooo| lokasi kegiatan tahuna perundang undangan belanja barang dan jasa samaooooo belanja jasa kantor belanja surat kabar majalah jaan. penyediaan makanan dan minuman lokasi kegiatan tahun2e3s0200oo0| persen000007| (ao,a8y program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemeliharaan rutin berkala kendaraan lokasi kegiatan teruna dinas operasional belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai printed sim h (b uraian jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) apu llokasi kegiatan kabupaten sumberdaya lautprogram pengembangan budidaya perikanan penyediaan dan rehabilitasi sarana prasarana lokasi kegiatan kabupaten produksi perikanan budidaya putu kepulauan sangihe belanja barang dan jasaa belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat belanja modal oporikanan daerah halaman printed sim g4 . bertambah (berkurang koe emang eerrmannt raut) penetasan rekening sebelum pergeseraniyediaan dan rehabilitasi sarana prasarana lokasi kegiatan kab, kept. sang! produksi perikanan budidaya dak) ponan uangnya setianya belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat program pengembangan perikanan tangkap pengembangan lembaga usaha perdagangan lokasi kegiatan kabupaten perikanan tangkapn eat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pengembangan lembaga usaha perdagangan lokasi kegiatan kab, kept. sang perikanan tangkap (dak) an v v tll. belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja jasa konsultansi penjabaran pergeseran apbd dinas perikanan daerah halaman priori ted shield jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) oo ia belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat program pengembangan sistem penyuluhan perikanan penyediaan sarana prasarana penyuluhan dan lokasi kegiatan tahuna statistik kelautan dan perikanan euvuvuu u v v yu uvu uv u belanja barang dan jasa belanja bahan material belanja bahan dekorasi belanja bahan pameran program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan penyediaan dan rehabilitasi sarana dan lokasi kegiatan kabupaten prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan kepulauan sangihe pemasaran hasil perikan552n anno belanja bahan material belanja bahan praktik belanja jasa kantorksana kegiattan belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman pelatihan belanja pakaian kerja penjabaran pergeseran apbd dinas perikanan daerah halaman printed shield jumlah bertambah (berkurang penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp)transport dan akomodasi belanja transport peserta kegiatasurplus (defisit) tahuna, juli bupati kepulauan sangihe ana se, penjabaran pergeseran apbd dinas perikanan daerah halaman printed sim lampiran peraturan bupati kepala sangihe nomor: tahun tanggal juli als pemerintah kabupaten kepulauan sangihe penjabaran pergeseran apbd kel tahun anggaran urusan pemerintahan urusan pilihan pariwisata organisasi dinas pariwisata daerah sub unit organisasi dinas pariwisata daerah malah bertambah berkurang uraian jumlah rp) (berkurang) penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) ahuna, sangihe, prov, sulut. luar prov. sulut belanja barang dan jasa o00| otahuna, sangihe listrik penjabaran pergeseran apbd dinas pariwisata daerah halaman printed sim 43x va sa t57 t belanja barang dan jasa tool belanja jasa kantor belanja air ketiwsom| ssmoom| ag) 0s) lokasi kegiatan tahuna, sangihe kendaraan dinas operasional po ann belanja perawatan kendaraan bermotor kan an. belanja pajak kendaraan bermotor ken ana penyediaan jasa administrasi keuangan lokasi kegiatan tahuna, sangihe belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan nan uang lembur |. sasoooooool g0o| uang lembur pns belanja jasa kantor belanja jasa transaksi keuangan belanja jasa tenaga kerja non pegawai penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja as00000000| lokasi kegiatan tahuna, sangihe belanja barang dan jasa belanja jasa kantor ken belanja jasa tenaga kerja non pegawai kan penyediaan alat tulis kantor lokasi kegiatan tahuna, sangihe belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis . belanja alat tulis kantor penyediaan barang cetakan dan penggandaan lokasi kegiatan tahuna, sangihe belanja barang dan jasa o1: belanja cetak dan penggandaan belanja cetak soooooooo| (asoooooooy| goo) penjabaran pergeseran apbd dinas pariwisata daerah halaman obatan emang serta ceng asan sebelum pergeseran setelah pergeseran belanja penggandaan belanja penjilidan penyediaan komponen instalasi lokasi kegiatan tahuna, sangiheo0,0o 90o| belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga nana mena tete belanja modal peralatan dan mesin pengadaan membelai penyediaan bahan bacaan dan peraturan |. o0o0| oo) lokasi kegiatan tahuna,tahuna,tahuna, sangihevu vt pengadaan kendaraan dinas operasional 90o c9, lokasi kegiatan dinas pariwisata a ul o daerah penjabaran pergeseran apbd dinas pariwisata daerah halaman printed sim berukuran kode uraian jumlah rp) bertambah penjelasan rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) r't w w belanja modal goo belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat angkutan darat bermotor men manan uttahuna, sangihe belanja modal belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer man ketinas pariwisata daerah belanja modal belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga manna kentahuna, sangihetahuna, sangihe dinas operasional ( belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai printed shield lampiran peraturan bupati kepala sangihe nomor: tahun tanggal juli pemerintah kabupatenkat tahun anggaran bertambah (berkurang nomor (sumur) dasar hukum #emm b u m m w itahun tgl. desember losmen rumah penginapan pesanggrahan hostel rumah kos perda nomor tahun tgl. desember pajak restoran restoran perda nomor tahun tgl. desember rumah makan perda nomor tahun tgl. desember katering perda nomor tahun tgl. desember pajak hiburan pajak hiburan pertandingan olahraga perda nomor tahun tgl. desember pajak reklame reklame papan biji board videotron megaton perda nomor tahun tgl. desember reklame kain perda nomor tahun tgl. desember reklame melekat stiker perda nomor tahun tgl. desember reklame berjalan perda nomor tahun tgi. desember pajak penerangan jalan pajak penerangan jalan sumber lain perda nomor tahun tgi. desembpenjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) uumasaran pariwisata pengembangan jaringan kerja sama promosi lokasi kegiatan tahuna, sangihe pariwisatendera dan umbul umbul belanja bahan material belanja bahan baku bangunan belanja bahan dekorasi belanja jasa kantor belanja listrik belanja dokumentasi belanja jasa tenaga kerja non pegawai belanja jasa pelaksana kegiatan belanja jasa publikprinted sim belanja pakaian kerja belanja pakaian kerja lapangan belanja perjalanan dinas es200000,ool g00 kan belanja perjalanan dinas luar daerah belanja transport dan akomodasi belanja akomodasi peserta kegiatan ken pelaksanaan promosi pariwisata nusantara lokasi kegiatan sulawesi utara, dalam dan luar negeri ov luar prov. sulawesi utara belanja bahan material kan belanja bahan dekorasi nan belanja bahan pameran senja 32sa kanto .iesoonamago hooooooooen asomgooo01 gan nya jasa pelaksana ketan isoman ongoooooon esgancoooo| usman belanja sewa rumah gedung gudang parkir belanja sewa gedung kantor tempat nan nan teo,ooy belanja sewa sarana mobilitas aan belanja sewa sarana mobilitas darat belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor | . belanja sewa meja kursi belanja makanan dan minuman as000000o0o| goo ,00y belanja makanan dan minuman tamu 2tnj perjalanan bias iemeoooan sstsatoooo. gsregoneoooo| got, belanja perjalanan dinas luar daerah b01. belanja perjalanan dinas luar negeri belanja transport dan akomodasi belanja transport peserta kegiatan den belanja akomodasi peserta kegiatan program pengembangan destinasi pariwisata pengembangan objek pariwisata unggulan belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis sa20141 bona mat tulis kantor mnooooo an! asian tao penjabaran pergeseran apbd dinas pariwisata daerah halaman belanja bahan material ". belanja bahan baku bangunan belanja jasa kantor |. soo0color| 9oo| belanja listrik nana belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber belanja jasa tenaga kerja non pegawai ken belanja sewa sarana mobilitas belanja sewa sarana mobilitas air nan nana belanja perjalanan dinas nan belanja perjalanan dinas dalam daerah sr630. l000y| belanja perjalanan dinas luar daerah belanja barang untuk diserahkan kepada . anpembangunan sarana dan prasarana pariwisata u dou unan nan belanja bahan material belanja cindera mata, trophy, piagam dan sejenisnya n nnnnnnnnn ben belanja jasa kantor belanja jasa pelaksana kegiatan nan belanja cetak dan penggandaan .x00000000| 90o0o| hoooooooo)! belanja penggandaan agooooooo| 9ool gooooooooy! ioo0y printed solid bertambah (berkurang |. jumlah rp) bertambah (berkurangrumah tangga nan neng tebet belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya home use) n belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat kerja men kea n5 n2 nnd belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan bangunan air pasang surut ana mean belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan bangunan pengaman pasang surut program pengembangan kemitraan pengembangan sdm bidang kebudayaan dan lokasi kegiatan kab. kept. sangihe pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja bendera dan umbul umbupenjabaran pergeseran apbd dinas pariwisata daerah halaman printed sima ank pengembangan sumber daya manusia dan lokasi kegiatan tahuna profesionalisme bidang pariwisata ( belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor nan nana belanja bahan material belanja bahan dekorasi lan kan belanja jasa kantor belanja paket pengiriman nan belanja jasa transaksi keuangancetak belanja sewa rumah gedung gudang parkir |. e00000000| gs0ooooooo)| cs0,00y belanja sewa gedung kantor tempat nan nan s0, belanja sewa sarana mobilitas go.coo.co0o,ooy| (a3, belanja sewa sarana mobilitas darat |.m00000000| gocooooooo)| ca3,a8) belanja makanan dan minuman . gscooooooo7| bagian belanja makanan dan minuman pelatihan .asa7so00ooo| gscooooooo7| (ag,ay belanja pakaian kerja amooooo| esacooooon| can belanja pakaian kerja lapangan belanja transport dan akomodasi seni nan belanja transport peserta kegiatan aan belanja akomodasi peserta kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam lokasi kegiatan tahuna, manado pengembangan kemitraan pariwisatrlombaan nan belanja bahan dekorasi printed side ina aan. belanja jasa kantor belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber g. doo, belanja dokumentasi belanja jasa pelaksana kegiatan belanja jasa publikasi belanja cetak dan penggandaan aon,on) belanja cetak belanja sewa sarana mobilitas go9,o0) belanja sewa sarana mobilitas darat belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor a09,a00, belanja pakaian kerja lapangan belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas luar daerah woo,oo)transport dan akomodasi ,on) belanja transport peserta kegiatan go0,on) belanja akomodasi peserta kegiatan lus keris www w w : tahuna, juli james zar wahana, se, printed biy sim lampiran peraturan bupati kepulan sangihe nomor tahun tanggal juli zen pemerintah kabupaten kepulauan sangihe rasa tell2y penjabaran pergeseran apbd yag aja tahun anggaran urusan pemerintahan urusan pilihan pertanian organisasi dinas pertanian daerah sub unit organisasi dinas pertanian daerah jumlah bertambah (berkurang uraian jumlah rp) penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) e6 r wp3k kabupaten kepulauan sangiherinted sima uraian jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air lokasi kegiatan dp3kp3k kabupaten kendaraan dinas operasional ti u oo kepulauan sairedp3k kabupaten nuuvuvu vuv vdn v yoon kepulauan sangih9oo| belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai penyediaan jasa kebersihan kantor lokasi kegiatan dinas pertanian kabupaten kepulauan sangihdp3k kabupaten sangihe belanja barang dan jasa printed sim kode jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan rekening sebelum pergeseran|setelah pergeseran rp) belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai penyediaan alat tulis kantor lokasi kegiatan dp3k kabupaten sangihep3k kabupaten sangihe00o| lokasi kegiatan dp3k kabupaten listrik penerangan bangunan kantor u100 a 5eodp3k kab.p3k kab. kep.manado jakarta daerah poo belanja barang dan jasa belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas luar daerah printed sim bertambah (berkurang uraian sumur) (berkurang) penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan perlengkapan gedung kantor |. lokasi kegiatan dp3k kab. ken. sangihe belanja modal belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga man seadp3k kab. kept. sangihe belanja modal belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer mena tatap3k kab. tepi. sangihe belanja modal belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meja dan kursi kerja rapat pejabat mana mkendaraan lokasi kegiatan dp3k kabupaten dinas operasional uut sangihegembangan perbenihan pembibitan lokasi kegiatan kabupaten kepulauan sangihe penjabaran pergeseran apbd dinas pertanian daerah halaman prririted sina urut sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) . . w w wwri dana bergulir pengeluaran pembiayaan daerah pembayaran pokok utang o,l pengembalian bantuan keuangan khusus siapa peruntukan pembiayaan netto '777o t"":. # m tahuna, juli bupati kepulauan sangihe se, ringkasan penjabaran pergeseran apbd halaman printed fis shield lane ketaatan gerung penjelasan rekening apu tas belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor kanan g136) belanja perangko, materai dan benda pos lainnya pan pan belanja bahan material 90o| belanja bahan bibit tanaman nang belanja bahan kimia dan pupuk belanja jasa kantor nan belanja jasa tenaga kerja non pegawai nan belanja cetak dan penggandaan belanja penggandaan nan belanja perjalanan dinas g7a1) belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas luar daerah kan belanja barang untuk diserahkan kepada .nnn 22o. . g00|egiatan provinsi sulawesi pertanian perkebunan unggulan daerah (o utara belanja bahan material belanja bahan baku bangunan mo0ooooooo| belanja bahan dekorasi belanja bahan pameran belanja sewa sarana mobilitas teooooo,oo| tcoooooooy| belanja sewa sarana mobilitas darat belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor ken belanja sewa tenda kan belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas luar daerah nan program peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan naga printed solidau v uv nu kepulauan sangihe belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan dadak) kepulauan sangihe belanja barang dan jasa belanja jasa kantor pan belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber belanja makanan dan minuman nan belanja makanan dan minuman rapat nan belanja perjalanan dinas nana belanja perjalanan dinas dalam daerah bejana barang untuk dswrtkantepata 2anoonanogo genssagsago toga ooroduksi pertanian perkebunan penyediaan sarana produksi lokasi kegiatan kabupaten pertanian perkebunan kepulauan sangihe honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan sea belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor s3a8ao0oo| gsr2000ool la2y belanja perangko, materai dan benda pos lainnya belanja bahan material kena daan hanna belanja bahan bibit tanaman nan nan printed sid bertambah (ber aman rra berkurang season sebelum pergeseran|setelah pergeseran rp) las st tedinas pertanian pertanian perkebunan tmt wrtanian daerah halaman printed solid $$, $$. hm. ba. xtxfaeaeae www jumlah bertambah berkurang kode uraian penjelasan rekening sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) van panan ana telak belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kendaraan bermotor beroda dua oto belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer mena telnn 0h ii. belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat studio kanan sebagain belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan studio visual .do belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat komunikasi nan mann tea belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat komunikasi telephonepenyakit menular ternak kepulauancetak dan penggandaan penjabaran pergeseran apbd dinas pertanian daerah halaman printed solid belanja penggandaan belanja perjalanan dinas gea belanja perjalanan dinas dalam daerah susoocogool o1rso0non7 en belanja perjalanan dinas luar daerah program peningkatan produksi hasil peternakan s200000000| s200000000| ool ooo pembibitan dan perawatan ternak sonam| simomood| cool lokasi kegiatan kabupaten kepulauan avu uv v sangihe belanja barang dan jasa secooogco| sr0000000o| 00o| belanja bahan material belanja persediaan makanan pokok belanja jasa kantor nan belanja jasa tenaga kerja non pegawai sup ise) ww s s5wei tahuna, juli bupati kepulauan sangihe se, penjabaran pergeseran apbd dinas pertanian daerah halaman printed big solid human nomor rp) dasar hukum urut . boo32 ola pajak sarang burung walet pajak sarang burung walet perda nomor tahun tai. desember pajak mineral bukan logam dan batuan granit andesit perda nomor tahun tgl. desember pasir dan kerikil perda nomor tahun tgl. desember tanah liat perda nomor tahun tgl. desember pajak bumi dan bangunan pbb) pbb sektor perkotaan perda nomor tahun tgl. april pbb sektor perdesaan perda nomor tahun tgl. april pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) bpt pemindahan hak perda nomor tahun tgl. desember hasil retribusi daerah retribusi jasa umum retribusi pelayanan kesehatan puskesmas perda tahun tgl retribusi pelayanan persamaan kebersihan perda tahun tgl retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum perda tahun tgl retribusi pelayanan pasar kios perda tahun tgl retribusi pkb mobil penumpang minibus perda tahun tgl retribusi pkb mobil bus microbes perda tahun tgl retribusi pkb mobil bus bus perda tahun tgl retribusi pkb mobil barang beban pick perda tahun tgl retribusi pkb mobil barang beban truck perda tahun tgl retribusi pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat perda tahun tgl pemadam kebakaran pen retribusi jasa usaha retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan perda tahun tgl.perda tahun tgl bermotor printed simple nomor uraian jumlah rp) (berkurang) dasar hukum urut retribusi terminal tempat parkir untuk kendaraan perda tahun tgl penumpang dan bis umum retribusi pelayanan pelabuhan perda tahun tgl retribusi pengolahan sarang burung walet perda tahun tgl retribusi perizinan tertentu retribusi izin mendirikan bangunan perda tahun tgl retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol perda tahun tgl retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi perda tahun tgl retribusi pemberian izin trayek kepada badan perda tahun tgl hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 90o| bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah bumi mann bagian laba atas penyertaan modal pada bumi . perda tahun tgl lain lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan blue pendapatan jasa layanan umum blue perpres tahun tgl. pendapatan lain lain blue perpres tahun tgl. pendapatan dana kapital jkn pendapatan dana kapital jkn puskesmas tahuna timur perpres tahun tgl. pendapatan dana kapital jkn puskesmas manganat perpres tahun tal. pendapatan dana kapital jkn puskesmas siloam tamako perpres tahun tgl.jknrinted sim jumlah bertambah (berukuran nomor rp) dasar hukum urut lo. ho. lo. s5a3tabukan perpres tahun tgl. pendapatan dana kapital jkn puskesmas kahakitang perpres tahun tgl. pendapatan dana kapital jkn puskesmas pintareng perpres tahun tgl. pendapatan dana kapital jkn puskesmas saluran perpres tahun tgl. pendapatan dana kapital jkn puskesmas tahuna barat perpres tahun tal. pendapatan dana kapital jkn puskesmas menentu perpres tahun tgl.an daerah perpres nomor tahun bagi hasil dari pajak penghasilan psi. dan psi. perpres nomor tahun orang pribadi dalam negeri dan psl. bagi hasil bukan pajak sumber daya alam bagi hasil dari sumber daya alam kehutanan perpres nomor tahun bagi hasil dari sumber daya alam perikanan perpres nomor tahun bagi hasil dari sumber daya alam mineral dan batubara perpres nomor tahun bagi hasil dari sumber daya alam pengusahaan panas perpres nomor tahun bumi dana alokasi umum dana alokasi umum dana alokasi umum perpres nomor tahun dana alokasi khusus fisik dana alokasi khusus dak) reguler dak bidang pendidikan perpres nomor tahun dak bidang pendidikan smp perpres nomor tahun dak bidang kesehatan dan pelayanan dasar perpres nomor tahun printed shield g0, naam l(wmu ina. z7 & aw, nomor malah rp) rta (berkurang) dasar hukum o02o000 ina dak bidang kesehatan dan pelayanan rujukan perpres nomor tahun dak bidang kesehatan dan pelayanan kefarmasian perpres nomor tahun dak bidang kesehatan dan keluarga berencana perpres nomor tahun dak bidang perumahan, air minum dan sanitasi perpres nomor tahun perumahan dan pemukiman dak bidang sarira penunjang jalan perpres nomor tahun dak bidang sosial perpres nomor tahun dak bidang pendidikan paud perpres nomor tahun dana alokasi khusus dak) afirmasi dak afirmasi transportasi perdesaan perpres nomor tahun dak afirmasi air minum perpres nomor tahun dak afirmasi sanitasi perpres nomor tahun dak afirmasi pendidikan perpres nomor tahun dak afirmasi pendidikan smp perpres nomor tahun dak afirmasi penguatan puskesmas dtk perpres nomor tahun dak afirmasi perumahan dan pemukiman perpres nomor tahun dana alokasi khusus dak) penugasan dak penugasan rumah sakit rujukan perpres nomor tahun dak penugasan penurunan stunting perpres nomor tahun dak penugasan pengendalian penyakit perpres nomor tahun dak penugasan air minum perpres nomor tahun dak penugasan jalan prioritas daerah) perpres nomor tahun dak penugasan pasar perpres nomor tahun dak penugasan sanitasi perpres nomor tahun dak penugasan pertanian perpres nomor tahun dak penugasan kelautan dan perikanan perpres nomor tahun dak penugasan pariwisata perpres nomor tahun dak penugasan lingkungan hidup perpres nomor tahun dana alokasi khusus non fisik dak bantuan operasional penyelenggaraan paud dak bantuan operasional penyelenggaraan paud perpres nomor tahun dak tunjangan profesi guru dak tunjangan profesi guru perpres nomor tahun dak tambahan penghasilan guru dak tambahan penghasilan guru perpres nomor tahun dak tunjangan guru khusus printed side nomor jumlah rp) bertambah (berkurang) dasar hukum urut rp) 00x ina dak tunjangan guru khusus perpres nomor tahun dak bantuan operasional kesehatan dak bantuan operasional kesehatan perpres nomor tahun dan kmk snn nn n lo. io. nomor kmk.o dak akreditasi puskesmas dak akreditasi puskesmas perpres nomor tahun dak jaminan persalinan dak jaminan persalinan perpres nomor tahun dak bantuan operasional keluarga berencana dak bantuan operasional keluarga berencana perpres nomor tahun dak pelayanan administrasi kependudukan dak pelayanan administrasi kependudukan perpres nomor tahun dak bop pendidikan kesetaraan dak bop pendidikan kesetaraan perpres nomor tahun dak pelayanan kepariwisataan dak pelayanan kepariwisataan perpres nomor tahunmenentu pendapatan hibah dana bos sdn inpres soataloara pendapatan hibah dana bos sdn inpres mahesa pendapatan hibah dana bos sdn inpres apengsembeka pendapatan hibah dana bos sdn inpres lele pendapatan hibah dana bos sdn tahuna pendapatan hibah dana bos sdn inpres batulewehe pendapatan hibah dana bos sdn inpres dumuhung pendapatan hibah dana bos sdn inpres ton pendapatan hibah dana bos sdn inpres generate pendapatan hibah dana bos sdn enteng palemban pendapatan hibah dana bos sdn inpres golongan beha pendapatan hibah dana bos sdn inpres akengbawi pendapatan hibah dana bos sdn inpres angles pendapatan hibah dana bos sdn melenggang pendapatan hibah dana bos sdn inpres bakalan pendapatan hibah dana bos sdn inpres bangka pendapatan hibah dana bos sdn inpres manganat pendapatan hibah dana bos sdn inpres manumpitaeng pendapatan hibah dana bos sdn inpres hidung pendapatan hibah dana bos sdn inpres lahumbia pendapatan hibah dana bos sdn inpres karang pendapatan hibah dana bos sdn inpres kaus pendapatan hibah dana bos sdn inpres sesiwung pendapatan hibah dana bos sdn inpres leo pendapatan hibah dana bos sdn barangkalang pendapatan hibah dana bos sdn pedang (manganat) pendapatan hibah dana bos sdn sesiwung pendapatan hibah dana bos sdn mantelagheng tamako pendapatan hibah dana bos sdn sedang pendapatan hibah dana bos sdn penggawa pendapatan hibah dana bos sdn pananaru pendapatan hibah dana bos sdn makalekuhe pendapatan hibah dana bos sdn lelapide pendapatan hibah dana bos sdn inpres balance pendapatan hibah dana bos sdn inpres ulung peluang pendapatan hibah dana bos sdn inpres dago pendapatan hibah dana bos sdn inpres dahulu pendapatan hibah dana bos sdn inpres kalinya pendapatan hibah dana bos sdn inpres penggawa pendapatan hibah dana bos sdn inpres pananaru pendapatan hibah dana bos sdn inpres lelang pendapatan hibah dana bos sdn inpres kaleng batu pendapatan hibah dana bos sdn pedang tamako pendapatan hibah dana bos sdn mohongsalu pendapatan hibah dana bos sdn balance printed side aas pendapatan hibah dana bos sdn mantra pendapatan hibah dana bos sdn pindang apung pendapatan hibah dana bos sdn inpres lapang pendapatan hibah dana bos sdn inpres kalawat pendapatan hibah dana bos sdn inpres lain pendapatan hibah dana bos sdn inpres beta pendapatan hibah dana bos sdn uai pendapatan hibah dana bos sdn kalam pendapatan hibah dana bos sdn inpres batusaiki pendapatan hibah dana bos sdn inpres para pendapatan hibah dana bos sdn sowang kahakitang pendapatan hibah dana bos sdn birahi pendapatan hibah dana bos sdn ondol pendapatan hibah dana bos sdn kalagheng pendapatan hibah dana bos sdn inpres simpang pendapatan hibah dana bos sdn inpres benteng pendapatan hibah dana bos sdn inpres leave mana pendapatan hibah dana bos sdn inpres batuwingkung pendapatan hibah dana bos sdn bella malamenggu pendapatan hibah dana bos sdn inpres saluran tenda pendapatan hibah dana bos sdn inpres saluran pendapatan hibah dana bos sdn inpres been darat pendapatan hibah dana bos sdn inpres 'been laut pendapatan hibah dana bos sdn inpres sepupu pendapatan hibah dana bos sdn inpres bone pendapatan hibah dana bos sdn inpres aha patung pendapatan hibah dana bos sdn inpres tumalede pendapatan hibah dana bos sdn inpres mandi pendapatan hibah dana bos sdn tarian baru pendapatan hibah dana bos sdn biru pendapatan hibah dana bos sdn mulu pendapatan hibah dana bos sdn inpres bungalawang pendapatan hibah dana bos sdn inpres bira pendapatan hibah dana bos sdn inpres kultur pendapatan hibah dana bos sdn inpres tarian baoa pas pendapatan hibah dana bos sdn inpres timbang pendapatan hibah dana bos sdn inpres palahanaeng pendapatan hibah dana bos sdn inpres malaise pendapatan hibah dana bos sdn inpres mamilului pendapatan hibah dana bos sdn inpres kahenesang pendapatan hibah dana bos sdn inpres 'malang pendapatan hibah dana bos sdn inpres daria pendapatan hibah dana bos sdn inpres duapuluh pendapatan hibah dana bos sdn kesuburan pendapatan hibah dana bos sdn salah pendapatan hibah dana bos sdn bahu pendapatan hibah dana bos sdn mala pendapatan hibah dana bos sdn naha pendapatan hibah dana bos sdn palembang raku pendapatan hibah dana bos sdn tabukan lama pendapatan hibah dana bos sdn peta pendapatan hibah dana bos sdn more pendapatan hibah dana bos sdn matutuang pendapatan hibah dana bos sdn sedang pendapatan hibah dana bos sdn inpres enemawira pendapatan hibah dana bos sdn inpres kalekube pendapatan hibah dana bos sdn inpres beha pendapatan hibah dana bos sdn inpres kalasuge pendapatan hibah dana bos sdn inpres saluran pendapatan hibah dana bos sdn inpres mala pendapatan hibah dana bos sdn inpres lengang pendapatan hibah dana bos sdn inpres gilang pendapatan hibah dana bos sdn inpres bowongkulu pendapatan hibah dana bos sdn tinakareng pendapatan hibah dana bos sdn limbah pendapatan hibah dana bos sdn pasuruan pendapatan hibah dana bos sdn inpres nipa pendapatan hibah dana bos sdn inpres nanedakele pendapatan hibah dana bos sdn rendah pendapatan hibah dana bos sdn talaud pendapatan hibah dana bos sdn inpres rendah pendapatan hibah dana bos sdn inpres tarian lama pendapatan hibah dana bos sdn inpres pempalaraeng pririred sim oo00002 ia isa pendapatan hibah dana bos sdn inpres talaud pendapatan hibah dana bos sdn inpres liang pendapatan hibah dana bos sdn guidesayap manganat pendapatan hibah dana bos smp sayap manganat pendapatan hibah dana bos smp .tatoareng pendapatan hibah dana bos smp tatoareng pendapatan hibah dana bos smp sayap tatoareng pendapatan hibah dana bos smp tabukanselatan printed sim era mma beruang) dasar hukum oo. ho, pos5aa pendapatan hibah dana bos smtabukan selatan tenggara pendapatan hibah dana bos smp tabukan tengah pendapatan hibah dana bos smp tabukan tengahsayap tabukan utara pendapatan hibah dana bos smp nusa tabukan pendapatan hibah dana bos smp sayap nusa tabukan pendapatan hibah dana bos smp nusa tabukan pendapatan hibah dana bos smp rendah pendapatan hibah dana bos smp rendah pendapatan hibah dana bos smp sayap rendah pendapatan hibah dana bos smp sayap manganat pendapatan hibah dana bos smp sayap manganatutara pendapatan hibah dana bos smp n.talented pendapatan hibah dana bos smp negeri satu atap bira pendapatan hibah dana bos smp negeri satu atap tabukan utara pendapatan hibah dana bos smp sayap tabukan selatan tengah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah 90o| printed sim nomor uraian jumlah rp) mbah (be dasar hukum |lo 2o dana bagi hasil pajak dari provinsi bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor keputusan gubernur tahun bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor keputusan gubernur tahun bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor keputusan gubernur tahun bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air keputusan gubernur tahun permukaan mel. bagi hasil dari pajak rokok bagi hasil dari pajak rokok keputusan gubernur tahun dana penyesuaian dan otonomi khusus dana penyesuaian dana insentif daerah perpres nomor tahun dana desa perpres nomor tahurofesi v v www. pena ban nomor uraian lah rp) mbah dasar hukum urut (an tunjangan guru khusus iuran asuransi jaminan kecelakaan kerja peraturan pemerintah tahun iuran asuransi jaminan kematian peraturan pemerintah tahun tunjangan reses peraturan pemerintah tahun tunjangan transportasi peraturan pemerintah tahuntunjangan tambahan penghasilan guru belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota dprd serta kdh wkd mann tenandana operasional pimpinan dprd tahualokasi khusus non fisik bantuan operasional paud) belanja hibah dana alokasi khusus non fisik bantuan operasional paud) bnn pen belanja hibah dana alokasi khusus non fisik bantuan operasional pendidikan kesetaraan) pas belanja hibah dana alokasi khusus non fisik bantuan operasional pendidikan kesetaraan) belanja hibah kepada partai politik belanja hibah kepada partai demokrasi indonesia nomor tahun perjuangan belanja hibah kepada partai golongan karya nomor tahun belanja hibah kepada partai nasional demokrat nomor tahun belanja hibah kepada partai gerakan indonesia raya nomor tahun belanja hibah kepada partai hati nurani rakyatlah rp) rta dasar hukum enam belanja hibah kepada partai keadilan dan persatuan nomor tahun indonesia belanja hibah kepada partai demokrat nomor tahun belanja hibah kepada partai berkarya nomor tahun belanja hibah kepada partai perindo nomor tahun belanja bantuan sosial 90o| belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat . belanja bantuan sosial kepada masyarakat belanja bantuan sosial kepada siswa mahasiswa belanja bantuan dukmaan mean belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dana apbn) belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dana apbd) belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa insentif kepala lingkungan dan ketua rt)ile nomor uraian jumlah rp) bertambah (berkurang) dasar hukum urut loo inaperlengkapan olahraga belanja alat kesehatan dan bahan medis habis pakai belanja bunga untuk tamu daerperlombaan belanja bahan praktik belanja bahan dekorasi belanja bahan pameran belanja cindera mata, trophy, piagam dan sejenisnya belanja bahan logistik pemilihan kepala desa belanja bahan material sosialisasi bintik pelatihan bahan material alat dapur dan rumah tangga habis pakaar hukum urutenaga ahli instruktur narasumber belanja dokumentasijasa publikasi belanja jasa administrasi perparkiran belanja jasa kebersihkurang nomor uraian jumlah rp) bertambah berkurang dasar hukum urut belanja sewa tempat parkir uang tambat hanggar sarana mobilitas hnn non lh. .ilmai serta gerurko nomor jumlah rp) bertambah (berkurang) dasar hukum urut belanja perjalanan dinas luar negeri belanja beasiswa pendidikan pns . belanja beasiswa tugas belajar dan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns uan binaanpemeliharaan sungai, danau dan rawbelanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pihak ketiga uen belanja yang bersumber dari dana kapital jaminan kesehatan nasional mean belanja jasa pelayanan kesehatan jkn) belanja bahan obat obatan jkn) belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga masyarakat man mata belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat .belanja barang dan jasa blukurang) dasar hukum urut belanja barang dan jasa blue belanja barang dan jasa bos belanja barang dan jasa botanah untuk bangunan gedung man naan5 nnnnnnnl belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat alat besar darat man meanan manahonnnnn . belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat angkutan darat tak bermotor bidbad nomor jumah) bertambah berkurang dasar hukum belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kendaraan tak bermotor berpenumpang hnn 2n 25n2nnnnnl on. belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat angkut apung bermotor ban manna idea belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat angkut apung bermotor khusus 220nnn belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat bengkel bermesin mann inaikayu n2 220nno ioann2nnnnoonnnnnn5nnn nnn in. belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga manan uang kidasar hukum ln2n n n n nnb il. belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meja dan kursi kerja rapat pejabat man nnn nh iyn25n n nnl oo. io. belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat komunikasi man meadasar hukum iis belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat komunikasi sosial nnn n ninth ooh loo. belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran menataninnin nnnnnnol loo belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan maan menata belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan perawatan aon noon nan. belanja modal peralatan dan mesin pengadaan unit unit laboratorium ban kang inta5n nnnnnb belanja modal peralatan dari mesin pengadaan alat peraga praktek sekolah meannnnnnnnn nnh nol. belanja modal peralatan dan mesin pengadaan persenjataan non senjata api anna mendasar hukum belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat keamanan annnnnnn 5n20n ot h nol ioo belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat kerja maan kanan bisn hoenn nh. ol. belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat tinggal mata kiteasrama 2n2nn5ntambah (berkurang) dasar hukum urut 00an belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan tugu peringatan bia belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan tugu pembangunan 2nn 0n0nnn il. belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan tugu titik kontrol pasti eta belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan tugu tanda batas nnnnnen0nnn il. belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan rambu rambu uan binaan belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan rambu tidak bersuara ann non onna nonn hin oh. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan bangunan air irigasi man ken kias n 0nnn nano belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan bangunan air pasang surut mann mna belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan bangunan pengaman pasang surut mn 20nnn oho belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan bangunan pengaman sungai dan penanggulangan mann in h belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan bangunan air bersih baku maa mangan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan bangunan pengambilan air bersih baku hnn n non nh. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan bangunan air kotor manan knee binomor uraian jumlah rp) mbah (berkurang) dasar hukum urut2on nnn nn onl belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan instalasi air minum air bersih menabersih air baku lainnya 2nnn nnnnnneobe belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan instalasi air kotor ena belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan instalasi air kotor n n n n0lb belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan instalasi pengolahan sampah maan kena belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan instalasi pengolahan sampah organik snnnnnnn nnn neh. o.oid belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan jaringan air minum kanninnin nnnnnnbo . belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan jaringan listrik mena belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan jaringan distribusi nn n nl ooh io.snnonnnnnnnn bo oo. . belanja modal aset tetap lainnya pengadaan barang barang perpustakaan ban belanja modal aset tetap lainnya pengadaan barang barang perpustakaan peta 2nnnnnnnennnnnn belanja modal aset tetap lainnya pengadaan alat olah raga lainnya kanan antennukuran nomor uraian jumlah rp) rang) dasar hukum belanja modal aset tetap lainnya pengadaan alat olah raga lainnyana men sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya man ena sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya penerimaan dari dana bergulir ooo| penerimaan dari dana bergulir penerimaan dari dana bergulir pengeluaran pembiayaan daerah pembayaran pokok utang ooo| o0o| pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah man matan penerusan pinjaman . pengembalian bantuan keuangan khusus . 00o| o0o| pengembalian bantuan keuangan khusus pengembalian bantuan keuangan khusus siapa peruntukan ooo| siapa peruntukan siapa peruntukan pembiayaan netto ) #b eww wbertambah (berkurang nomor (sumur rp) ot) berlambang dasar hukum urut ca) | # tahuna, bupatilampiran peraturan bupati kepulcendaerah bertambah (berkurang uraian setan( seram ban e penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) mbs tt 6b56 m vs #: w pendapatan pendapatan asli daerah hasil retribusi daerah 0oo| a0o| retribusi jasa umum retribusi pelayanan kesehatan puskesmas perda tahun tgl lain lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan dana kapital jkn pendapatan dana kapital jkn puskesmas tahuna perpres tahun tgl. timur pendapatan dana kapital jkn puskesmas manganat perpres tahun tgl. pendapatan dana kapital jkn puskesmas siloam perpres tahun tal. tamakoperpres tahun tgl. tabukan penjabaran pergeseran apbd dinas kesehatan daerah halaman printed solmatpenjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) a loo pendapatan dana kapital jkn puskesmas perpres tahun tgl. kahakitang pendapatan dana kapital jkn puskesmas perpres tahun tgl. pintareng pendapatan dana kapital jkn puskesmas perpres tahun tgl. saluran pendapatan dana kapital jkn puskesmas tahuna perpres tahun tgi. barat pendapatan dana kapital jkn puskesmas perpres tahun tgl. meneprinted sim belanja perangko, materai dan benda pos lainnya belanja jasa kantor l0201. belanja paket pengiriman h0ooooooo| belanja cetak dan penggandaan nan dena belanja penggandasaraocoooo| gosooooooonkesehatan kendaraan dinas operasional kab. tepi. sangihe belanja barang dan jasa belanja perawatan kendaraan bermotor belanja jasa service aanpkm salunaabelanja jasa kantor tnsooooooo| oo! belanja jasa tenaga kerja non pegawai o,oo belanja jasa administrasi perparkiran belanja jasa kebersihan penyediaan jasa kebersihan kantor men lokasi kegiatan pkm saluran penjabaran pergeseran apbd dinas kesehatan daerah halaman printed sim im. sana belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai (as00000000y| a48) penyediaan alat tulis kantor lokasi kegiatan pkm saluran belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor masses31oo0| belanja bendera dan umbul umbul o1todays0000| bag belanja penggandaan o1. belanja penjilidan penyediaan komponen instalasi saa9 listrik penerangan bangunan kantor jasa tenaga kerja non pegawai nan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor belanja pegawai uang lembur uang lembur pns nbahan material .ss00000oo0| ss0000000o| belanja bahan dekorasi nana penjabaran pergeseran apbd dinas kesehatan daerah halaman printed simple jumlah bertambah berkurang rpnana men dan napenyediaan peralatan rumah tangga lokasi kegiatan pkm salujabaran pergeseran apbd dinas kesehatan daerah halaman printed simple uraian jumlah rp) berkurang) penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) ' : penyediaan bahan bacaan dan peraturan lokasi kegiatan dinas kesehatan perundang undangan kab. kel. sangihekesehatan kab. kept. sangihepuskesmasmanna mena belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan rumah negara golongan printed sim jumlah bertambah (berkurang rp) penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) oo2 los home pengadaan perlengkapan gedung kantor lokasi kegiatan pkm manaperalatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga mena belanja modal peralatan dan mesin pengadaan membelai andananaa belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran dinted sim loo tsi pengadaan tanah belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja sertifikasi nan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor lokasi kegiatan dinas kesehatan kab. tepi. sangihe belanja barang dan jasa belanja bahan material belanja bahan baku bangunan daan |. belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai anna nan belanja perawatan kendaraan bermotor nan00o| lokasi kegiatan dinas kesehatan kantor kab. kept. sangihe belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin nana rehabilitasi sedang berat gedung kantor lokasi kegiatan dinas kesehatan wden kon01 sai jasa koto ssaoooonan saooooongn tan penjabaran pergeseran apbd dinas kesehatan daerah halaman printed sim pan aa. jumlah rp) berkurang) penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp)dan belanja bimbingan teknis program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sosialisasi peraturan perundang undangan lokasi kegiatan dinas kesehatan kab. keimplementasi peraturan lokasi kegiatan dinas kesehatan perundang undangan kab. tepi, sangihedinas kesehatan kab. kept, sangihe printed shield belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor anna belanja cetak dan penggandaan kasoooooo| l25000000| goo belanja penggandaan ken nana belanja penjilidan tan belanja makanan dan minuman nan belanja makanan dan minuman rapat .90o0o| penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun lokasi kegiatan dinas kesehatan kab. kep. sangihe belanja pegawai uang lembur uang lembur pns kan belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor kena nan belanja cetak dan penggandaan nan o,o0 belanja penggandaan is00000ooo| 0oof belanja penjilidan belanja makanan dan minuman nan belanja makanan dan minuman rapat naa program obat dan perbekalan kesehatan se77ses.so0,00o| pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 7m.e00. ngo lokasi kegiatan dinas kesehatan kab. kept. sangihe belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan ls0000000| 3xs0000000|nana belanja cetak dan penggandaan ken aan belanja penggandaan kanan nan pria ted solid loo peningkatan pemerataan obat dan perbekalan as200000000| lokasi kegiatan dinas kesehatankan belanja jasa kantor isemooooooo| ses000tool belanja kawat faksimili internet intranet kabel satelit belanja paket pengirimannana belanja cetak aan'.belanja perjalanan dinas luar daerah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dak) (|. 2e9212700900| belanja bahan obat obatan program upaya kesehatan masyarakat pelayanan kesehatan penduduk miskin lokasi kegiatan puskesmas puskesmas jaringannya tp era antfareng printed sijumlah bertambah (berkurang rp) penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp2nnn nnn leo nno belanja jasa kantor belanja air belanja listrik belanja jasa tenaga kerja non pegawai belanja jasa pelayanan kesehatan, peningkatan, dan perbaikan sarana lokasi kegiatan puskesmas dan prasarana puskesmas dan jaringannya kahakitang kab. kei. sangihe belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan printed sim jumlah rp) berkurang) penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) a exa belanja barang dan jasa 9o0o|ningkatan kesehatan masyarakat lokasi kegiatan puskesmas saluendera dan umbul umbulprinted side jumlah rp) bertambah (beku penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) dsenanam belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakatendera dan umbul umbul belanja alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pen belanja bahan material belanja bahan baku bangunan belanja bahan bibit tanaman belanja bahan dekorasi belanja jasa kantor belanja listrik printed simile jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) ao ooh osyang bersumber dari dana kapital jaminan kesehatan nasional maa belanja jasa pelayanan kesehatan jkn) belanja bahan obat obatan jkn) belanja modal belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat alat besar darat m printed sim uraian jumlah rp) ber penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) belanja modal peralatan dan mesin pengadaan electric generating set men belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kantor denan nn2n nnn belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputeran belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat studio men belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan studio video dan film anon loo belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan mean belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan perawatan n ne belanja modal gedung dan bangunan pengadaan . bangunan gedung tempat kerja menrinted solid ms hero belanja cetak dan penggandaan eonooooo| conc0ooo0a| 90ol belanja cetak belanja penggandaan got belanja makanan dan minuman nan belanja makanan dan minuman rapat |. .so00000oo| soooooooo| 9o0| l02 belanja perjalanan dinas sessooooo| sessoooooo| aga belanja perjalanan dinas dalam daerah program pengawasan obat dan makanan peningkatan pemberdayaan lokasi kegiatan dinas kesehatan konsumen masyarakat bidang obat dan kab. tepi. sangihe makanan belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor men belanja perjalanan dinas nan belanja perjalanan dinas dalamlokasi kegiatan dinas kesehatan sadar hidup sehat kab. tepi. sangihe belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor me92so0goo| 2892s0000| 9ool tool belanja perangko, materai dan benda pos lainnya belanja bahan material nan nan belanja bahan baku bangunan nan belanja bahan dekorasi belanja jasa kantor ncetak dan penggandaan nan belanja cetak belanja makanan dan minuman . printed shield belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas |. 7r0750000| 9oo| belanja perjalanan dinas dalam daerahlokasi kegiatan dinas kesehatan u teka u unud kab. seokg001 belanja bahan material b250000000| belanja persediaan makanan pokok nana belanja perjalanan dinas kan belanja perjalanan dinas dalam daerah nan belanja perjalanan dinas luar daerah pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian lokasi kegiatan dinas kesehatan keluarga sadar gizikanan belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber nan belanja cetak dan penggandaan ken belanja cetak nan belanja makanan dan minuman k00000000 so0000000o| 9ool| belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas |. .s220000000| | belanja perjalanan dinas dalam daerah mro00000o0o| 2r000000001 0oof belanja perjalanan dinas luar daerah program pengembangan lingkungan sehat penyuluhan menciptakan lingkungan sehat lokasi kegiatan dinas kesehatan kab. kep. sangihe printed shield sma aer terma loo ee belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor nana belanja perangko, materai dan benda pos lainnya . belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas msooooooo| ago belanja perjalanan dinas dalam daerah nan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular penyemprotan logging sarang nyamuk lokasi kegiatan wilayah kelurahanfkampuas00000000| belanja perjalanan dinas dalam daerah nan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak a00 lokasi kegiatan dinas kesehatan sekolahan l0201 x2202 belanja jasa kantor asomooooo| 2somooogo| belanja paket pengiriman nan nan belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman rapat den belanja perjalanan dinas |. az0000000| 9o0| belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas luar daerah pelayanan pencegahan dan penanggulangan lokasi kegiatan dinas kesehatan penyakit menular yo kab. kei, sangihe belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis printed side sam belanja alat tulis kantor belanja jasa kantor |. so00o00o0o0o| 9oo| belanja paket pengiriman |. belanja cetak dan penggandaan nan belanja cetak . book0goo| bo0000o000o| belanja penggandaan belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman rapat naa belanja perjalanan dinas plokasi kegiatan dinas kesehatan endemik epidemik kab. kept. sangihe belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor ooo| belanja bahan material kooooogoo| belanja cindera mata, trophy, piagam dan han sejenisnya belanja jasa kantor belanja jasa tenaga ahi instruktur narasumber 262s0000o0| aga belanja cetak dan penggandaan is0000000| ago belanja cetak z00000000|. ma70000000| belanja perjalanan dinas luar daerah peningkatan surveillance epidemiologi dan na10. yoo lokasi kegiatan dinas kesehatan penanggulangan wabah kab. kept, sangihe belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor . 9oof bana jasa kato omong oooooooo pria ted fiy solid anwar. jmj belanja paket pengiriman belanja perjalanan dinas tessaooogol sssoooo0o| ago belanja perjalanan dinas luar daerah nan p peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi lokasi kegiatan dinas kesehatan (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit kab. kept. sangihe belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja paket pengiriman rooooooool k00000000| oo belanja perjalanan dinas tesaooooooo| aaoooogoo ago belanja perjalanan dinas luardinas kesehatan belanja barang dan jasa belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam daerah man pembangunan dan pemutakhiran data dasar lokasi kegiatan dinas kesehatnan l0201. belanja jasa kantor sensomoogoo sassooooooo belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber nan hop1 belanja cetak dan penggandaan sewooooo| saoooogoo| togo belanja penggandaan belanja makanan dan minuman . | 0oo| belanja makanan dan minuman rapat ken belanja perjalanan dinas |. 4s10s00000o| 9oof|puskesmas belanja barang dan jasa printed similjumlah bertambah berkurang rp) penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeserkesehatan hen omong n nn belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan bangunan air kotor ana manna belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan bangunan pembuangan air kotor pengadaan puskesmas perairan lokasi kegiatan puskesmas belanja modal belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat angkut apung bermotor ban men belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat angkut apung bermotor khusus pengadaan puskesmas keliling lokasi kegiatan puskesmas belanja modal belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat angkutan darat bermotor ban man men belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kendaraan bermotor khusus pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana puskesmas kelilihield mango setan gem kang uraian penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) (an sala. lokasi kegiatan rsd lin peduli belanja modal belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat kerja mean belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan pengembangan ruang laboratorium rumah sakit lokasi kegiatan rsd lin pedulimana katana belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatanedokteran ena kenapa belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteranjabaran pergeseran apbd dinas kesehatan daerah halaman pria ted sim kan rekening ann (gn pemeliharaan rutin berkala mobil ambulance jenazahlengkapan rumah sakit belanja barang dan jasa belanja perawatan kendaraan bermotor belanja jasa service nan nan . belanja penggantian suku cadang program peningkatan pelayanan kesehatan anak sess8000oo| balita u a pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita assume| sasa orale.oo0.coo,oo| belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber nannan belanja perjalanan dinas luar daerahkegiatan dinas kesehatan kab. wta w kept,yasa tenaga ahli instruktur narasumber goo printed solid yen belanja makanan dan minuman nan belanja makanan dan minuman rapat nan nan belanja perjalanan dinas belanja perjalanan. dinas dalam daerah program peningkatan keselamatan ibu melahirkan ooo| ap) dan anak penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga asa asma lokasi kegiatan dinas kesehatan kab. kurang mampu kept. sangihe belanja barang dan jasa |. seossooooo| ee035nan belanja bahan obat obatan 9o00| belanja jasa kantor .2s0. ,oola0ol lus prism b uw bw tahuna, juli bupati kepulauan sangihe se, printed sind lampiran peraturan bupati kepulauapi tahun anggaran urusan pemerintahan:daerah sub unit organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang daerah kode jumlah rp) bertambah (berkurang) rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) w f swperda tahun tgi bermotontor dinas own penjabaran pergeseran apbd dinas pekerjaan umum dan penataan ruang daerah halaman printed solid mek isiago9) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air lokasi kegiatan kantor dinas pu, dan listrik (ti bangsal peralatan belanja barang dan jasa ,00y| belanja jasa kantor belanja telepon ao0n0goo| gsoooooooybupaten sangihe kantor belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai |.as00000000o| 4s0000000o| dosooooooy| goo) belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor nan belanja sewa tenda . 3s00000000 2azs0c00o00o)| penyediaan jasa jaminan barang milik daerah lokasi kegiatan kantor dinas belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan men nanmeliharaan dan perizinan lokasi kegiatan kantor dinasnan belanja pajak kendaraan bermotor penyediaan jasa administrasi keuangan lokasi kegiatan kantor dinas belanja pegawai printed sim ike is ker honorarium pns . m340300000| honorarium panitia pelaksana kegiatan |. uang lembur uang lembur pns nan belanja barang dan jasa belanja jasa kantor .lokasi kegiatan kantor dinas belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai ana penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja lokasi kegiatan kantor dinas belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin aan tan penyediaan alat tulis kantor lokasi kegiatan kantor dinasdinas belanja barang dan jasa belanja cetak dan penggandaan o1. belanja cetak nan nan belanja penggandaan belanja penjilidan penyediaan komponen instalasi lokasi kegiatan kantor dinas listrikfpenerangan bangunan kantor pny "ita. battery kering) penyediaan peralatan rumah tangga lokasi kegiatan kantor dinas u an u l printed side umrah rp) oo ) bertahan (ser kurang) uraian jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran aa,900o| lokasi kegiatan kantor dinas perundang undangan asuvuvuv u vupaten sangihe belanja barang dan jasa belanja bahan material belanja bahan baku bangunan penyediaan makanan dan minuman lokasi kegiatan kantor dinabupattahuna kab. seni. sangihe belanja modal belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat ukur mann kanan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat ukur lainnya n n nn nn oohrinted sim kode jumlah rp) berta (beku penjelasan rekening sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat studio mann kenapengadaan meilleur lokasi kegiatan tahuna kab. kept. sangihe belanja modal belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga maan kena belanja modal peralatan dan mesin pengadaan membelai pemeliharaan rutin berkala kendaraan lokasi kegiatan tahunadinas pupr kab. sangihe belanja barang dan jasatugu uvu bimbingan teknis implementasi peraturan lokasi kegiatan tahuna kab. kept. perundang undangan sangihe belanja barang dan jasa belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas luar daerah printed sitahuna realisasi kinerja skpd belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor ass belanja jasa kantor |. a000000000| 3s0000ooo| (esoooooooy| belanja jasa publikasi nan nan aan belanja cetak dan penggandaan belanja penggandaan kanan program pembangunan jalan dan jembatan pembangunnan uang lembur '. soosooooo| gsseooooon| g319 uang lembur pns nan belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis . belanja alat tulis kantor atase00ooo 22i loooooyl asn belanja perangko, materai dan benda pos lainnya belanja jasa kantor . belanja jasa tenaga kerja non pegawai akan belanja cetak dan penggandaan naa belanja penggandaan as2000000| moaooooo| belanjaprinted solid memutuskan:lain pendapatan daerah yang sah rp. jumlah pendapatan rp. egg belanja makanan dan minuman 2iooooooo| 0go| gaomooooo| goo) belanja makanan dan minuman rapat kekan belanja jasa konsultansi nan pan belanja jasa konsultansi perencanaan nana pembangunan jalan dak) lokasi kegiatan kab. kept, sangihperumahan penyusunan norma, standar, pedoman, dan mama nata lokasi kegiatan kab. kep. sangihe manual spm) uut uvu u setan pegawai syst gesanaoooon anon honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan uang lembur |. tool gesoooooooy| uang lembur pns sesosok0oo gee00.co0ooy| cao0,o0yseni belanja penggandaan soo0o0goo| gooocooooy| cdot,ooy belanja penjilidan belanja makanan dan minuman tag00000oo| (o. belanja makanan dan minuman rapat nan naa belanja perjalanan dinas aesamooooo| gn gesamoono0) good0y belanja perjalanan dinas dalam daerah printed simlingkungan sehat perumahanbelanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan anzanooooo| 3sao0000o s0n00000| uang lembur naa uang lembur pns belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis". gsa00000o0| belanja cetak dan penggandaan belanja penggandaan 40logo| a0000900| 9ool belanja penjilidan belanja makanan dan minuman ken kon. belanja makanan dan minuman rapat tesooooooo| 2s00000oo| belanja perjalanan dinas assasooooo| 15s2500000 gasonoooooy| gas belanja perjalanan dinas dalam daerah g350000000|dak) belanja modal belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan bangunan air bersih baku printed simple rekeningsaluran drainase gorong gorong pembangunan dan normalisasi saluran lokasi kegiatan kab, kept. sangihe drainase gorong gorong belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor dean belanja perangko, materai dan benda pos lainnyakanan belanja makanan dan minuman rapat kanan naa belanja perjalanan dinas as00000,oo| gooooooool belanja perjalanan dinas dalam daerah . 4s0000000| g000000ooo| belanja pemeliharaan |.a000000000o| ocooooooy| pemeliharaan sungai, danau dan rawa rooconooogo| gocooooocol goodn nan". as0co0o0| gssooooooy| ga31 belanja penggandaan is20000oo| | a.r0o0ooy! (mass) belanja penjilidan printed side oo belanja makanan dan minuman nan kena belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas nan belanja perjalanan dinas luar daerah belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan jallokasi kegiatan tahuna, kab, kept.arzooooogo| ir20m000ool pol belanja jasa tenaga kerja non pegawai belanja perawatan kendaraan bermotor g1) belanja jasa service s0. sooooooool @so00.00000y|a200000o a000000| gooooooyl 6o67 belanja penjilidan belanja perjalanan dinas gx2500000o| gesooool (a87 belanja perjalanan dinas dalam daerah |. esn0o0ooo| arsoooooglegiatan kab. eol. sangihe belanja pegawai printed sid sesama semasa san ket honorarium pns setenacooo| tana0000| garatooonl esa honorarium panitia pelaksana kegiatan nan (4a.7a4. uang lembur uang lembur pns nkan belanja jasa kantor nan belanja jasa tenaga kerja non pegawai nan belanja cetak dan penggandaan nan belanja penggandaan nan belanja penjilidan belanja makanan dan minuman nrencanaan peningkatan, rehabilitasi dan lokasi kegiatan kab. kept. sangihe pemeliharaan jaringan irigasi u utool sezsocoooo| belanja jasa tenaga kerja non pegawai kan belanja cetak dan penggandaan . saoooogoo| s0a000oo0| belanja penggandaan g111) belanja penjilidan printed simple belanja sewa sarana mobilitas . g2s0000oy| ta1e7n belanja sewa sarana mobilitas darat p belanja makanan dan minuman kanan belanja makanan dan minuman rapat naa belanja perjalanan dinas t1s9 belanja perjalanan dinas dalam daerah nan g159) belanja jasa konsultansi aonoooooooo| goo @omoomoooogy| belanja jasa konsultansi penelitian belanja jasa konsultansi perencanaan program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya perencanaan pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sda lainnya belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan nan uang lembur . an2000000ol 9ool uang lembur pnskan belanja penggandaan belanja penjilidan maa belanja makanan dan minuman den nana belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas ken belanja perjalanan dinas dalam daerah ke. kept. sangihe belanja pegawai printed simple arus spb semasa oo ana teh, honorarium pns . honorarium panitia pelaksana kegiatan nbelanja perangko, materai dan benda pos lainnya pen belanja jasa kantor nan belanja jasa tenaga kerja non pegawai naa belanja cetak dan penggandaan nan aan naa belanja penggandaan koo.logo| xeooooooo| ooo belanja penjilidan belanja makanan dan minuman . asoooogool (asoocogoy| belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas so0so000oo| (as07500000)| belanja perjalanan dinas dalam daerah esr2500goo| s1250000001 g487500000) belanja perjalanan dinas luar daerah penyediaan prasarana dan sarana air limbah lokasi kegiatan kab. kep. sangihe dak u uv minaan dan pengembangan jasa besssoooo| ' 0g| gsscssoo0| konstruksi pembinaan jasa konstruksi lokasi kegiatan kec. tahuna belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan nana belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis . belanja alat tulis kantor printed simple mt tisu. belanja perangko, materai dan benda pos lainnya belanja jasa kantor amamoooooo gowo0o dooooy belanja jasa tenaga ahli instruktur narasumber belanja jasa tenaga kerja non pegawai inooko0goo| i. goooooooy| belanja makanan dan minuman rapat ooo ,ookonsultansi belanja jasa konsultansi manajemen belanja transport dan akomodasi belanja transport peserta kegiatan nan program perencanaan tata ruang penyusunan rencana tata ruang wilayahs6. g3.0voodoo0y belanja jasa tenaga kerja non pegawai nan belanja cetak dan penggandaan a20000900| 0ool gz0000oo0y| belanja cetak oo a00 belanja penggandaan belanja penjilidan s221 any kanan don nun stamboom| cameroon colon parigi ted solid bnn men ana belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas masoooooo| res20000oo| does) belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas luar daerah . m16. belanja jasa konsultansi nan nan belanja jasa konsultansi perencanaan belanja transport dan akomodasi belanja transport peserta kegiatan kan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang lokasi kegiatan kantor dinas pup|. non0.oo0,oo| oo00000000| belanja jasa tenaga kerja non pegawai nan belanja cetak dan penggandaan e300000oo| gasooooogl sesi belanja penggandaan naa belanja penjilidan belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman rapat . (as.coooooooyisi) penjabaran pergeseran apbd dinas pekerjaan umum dan penataan ruang daerah halaman prririted shield $$$noon, naa naa ngga jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) 5gyr 7i e w tahuna, juli bupati kepulauan sangihe james zar wahana, se, penjabaran pergeseran apbd dinas pekerjaan umum dan penataan ruang daerah halaman printed simplekenan rp. lampiran peraturan bupati kepalaken nagaerta pertanahan daerah sub unit organisasi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan daerah among sermamann menaranya) sebelum pergeseran setelah pergeseran rp)grumahan dprinted fiy simi otot o s3 oouop asn. belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor kananrumahan dan listrik u v dan permukiman belanja barang dan jasa ao belanja jasa kantor inn belanja air aa0000ooo| laa0000001 oooperumahan kendaraan dinas operasional po dan permukiman belanja barang dan jasa belanja perawatan kendaraan bermotor inn belanja pajak kendaraan bermotor nan penyediaan jasa administrasi keuangan lokasi kegiatan dinas perumahan dan permukimman 52x03 uang lembur se20000000| ol uang lembur pns s220000000o| ooo belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai nan penyediaan jasa kebersihan kantor lokasi kegiatan dinas perumahan o y uv uu ut o vo dan pemukiman belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai wan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja lokasi kegiatan dinas perumahan dan permukiman printed small uraian jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp)dinas perumahan dan permukiman belanja barang dan jasaokasi kegiatan dinas perumahan listrik penerangan bangunan kantor ji d v yu v u vuv ssu dan permukimrumahan perundang undangan dan permukimperumahan dan permukiman belanja barang dan jasa belanja makanan dan minuman pr iri ted sim 7d uraian jumlah rp) bertambah (berkurang) penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) belanja makanan dan minuman rapat rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar lokasi kegiatan dinas perumahan daerah madu dan permukim( pengadaan peralatan gedung kantor lokasi kegiatan dinas perumahan dan permukimsan nn n nnn pen belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer maa keabupaten auto kepulauanm nnn nnn2perumahan dinas operasional ptun aan permukiman belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai printed shield jumlah bertambah (berkurang uraian rp) sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) rumahan pembangunan rumah tidak layak huni rth) lokasi kegiatan kabupaten kepulauan sangihaan men belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pembangunan rumah tidak layak huni rth) lokasi kegiatan wilayah kabupaten dak afirmatif) v kepulauan sangihe belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor printed shield penjelasan rekening aa belanja jasa kantor er00000000| belanja jasa tenaga kerja non pegawai .eroooooogo| belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas nan nan belanja perjalanan dinas dalam daerah ssmaooo| ss7saooooo| ago belanja uang untuk diberikan kepada pihak pen ketiga masyarakat belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah u vu uv u penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan lokasi kegiatan wilayah kabupaten dan pemanfaatan tanah kepulauan sangihenan belanja perangko, materai dan benda pos lainnya han. sao. nan belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai nan belanja cetak dan penggandaan belanja penggandaan m40o009oo| ti. (s0, belanja makanan dan minuman tamooooo| meooogo| goo soo belanja makanan dan minuman rapat naa belanja perjalanan dinas nan nana belanja perjalanan dinas dalam daerah nan nana belanja perjalanan dinas luar daerah belanja jasa konsultansi . s000000ooo| sa00000000| 000l belanja jasa konsultansi penelitian nan pengembangan pemukiman |. penataan kawasan pemukiman lokasi kegiatan kec tahuna, tahuna timur, manganat, rendah, tabukan printed sim berukuran uraian jumlah rp) bertambah penjelasan sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) ben man ena belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan jalan khusus penataan kawasan pemukiman pinjaman |. lokasi kegiatan kabupaten daerah) kepulauan sangihken belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan jalan khusus program perencanaan perumahan dan kawasan permukiman penyusunan dokumen perencanaan pelaporan lokasi kegiatan dinas prop evaluasi program dan anggaran mua printed simple p a uang lembur . uang lembur pns belanja bahan pakai habis aan belanja alat tulis kantor nana go,oo) belanja perangko, materai dan benda pos lainnya pan belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai nan pen belanja cetak dan penggandaan nan nan belanja penggandaan penyusunan database dan sistem informasi lokasi kegiatan dinas prop bidang perumahan dan kawasan permukiman s www belanja pegawai uang lembur uang lembur pns nan aan!pan belanja jasa kantor belanja kawat faksimili internet intranet z00000000| oo kabel satelit 22n22000n nah. .b belanja cetak dan penggandaan kan belanja penggandaan ken belanja penjilidan belanja makanan dan minuman nan belanja makanan dan minuman rapat . resooooo| gescooooyl govoy belanja perjalanan dinas .an425000oo| gsoooooooyl gia0y belanja perjalanan dinas dalam daerah a242500000| (es0ooooooyl gia0y program pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan dan kawas1in0 rekening ae als pengendalian dan pengawasan pembangunan lokasi kegiatan dinas rekap dan perumahan dan kawasan pemukiman wilayah kabupaten kepulauan sangihe belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor (a5, a0)koso000ool saooooool ganong,ong goo) belanja penggandaan san.c00, (sa0. go,o0) belanja makanan dan minuman go,oo) belanja makanan dan minuman rapat goo belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam daerah .78a. belanja perjalanan dinas luar daerah belanja jasa konsultansi goo) belanja jasa konsultansi penelitian goo sim tahuna, juli bupati kepulauan sangihe l se, printed solid . lampiran peraturan bupati kepulauan sangihe nomor: tahun tanggal juli apn pemerintah kabupaten kepulauan sangihe pom penjabaran pergeseran apbd deng ndaerah sub unit organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah kode jumlah rp) bertambah (berkurang) rekening sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) www sis anis www w w vivo err eer eedinas kependudukan listrik dan pencatatan sipil printed siapa net yw goiuliem san . ni belanja jasa kantor belanja air na2t000000| 9oo| lokasi kegiatan dinas kependudukan kendaraan dinas operasional uuuuta uuv nov dan pencatatan sipil belanja barang dan jasa 2x0000000| ooo| belanja perawatan kendaraan bermotor inn belanja pajak kendaraan bermotor naa belanja surat tanda nomor kendaraan penyediaan jasa administrasi keuangan lokasi kegiatan dinas kependudukan dan pencatatan sipil belanja pegawai honorarium pns nan honorarium panitia pelaksana kegiatan uang lembur maasnsoooo| sar700000| @534y uang lembur pns agaszsonoo 10s60.s0000| belanja barang dan jasa belanja perawatan kendaraan bermotor belanja pajak kendaraan bermotor bea penyediaan jasa kebersihan kantor goo| lokasi kegiatan dinas kependudukan dan pencatatan sipil belanja barang dan jasa ol belanja jasa kantor belanja jasa pelaksana kegiatan nan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja lokasi kegiatan dinas kependudukan egg tkependudukan tt dan pencatatan sipil belanja barang dan jasa printed sim ee vuv v ds d aa wa. uw (kos. belanja bahan pakai habis a27voodoo| osxooooo| gesoooonl gera belanja alat tulis kantor nan nang penyediaan barang cetakan dan penggandaan lokasi kegiatan dinas kependudukan w w dan pencatatan sipil belanja cetak dan penggandaan belanja penggandaan nana penyediaan komponen instalasi lokasi kegiatan dinas kependudukan listrik penerangan bangunan kantor tsi u uyu dan pencatatan sipil belanja bahan pakai habis belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, nan a900) battery kering) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5cbooo| ' sol gioomeo| aman) lokasi kegiatan dinas kependudukan uv v dan pencatatan sipil belanja barang dan jasa ooo belanja bahan pakai habis belanja bendera dan umbul umbul penyediaan peralatan rumah tanggalatan kebersihan dan bahan naa pembersih penyediaan bahan bacaan dan peraturan lokasi kegiatan dinas pendudukan perundang undangan dan pencatatan sipil belanja barang dan jasa |. belanja jasa kantor belanja surat kabar majalah nan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar lokasi kegiatan dinas kependudukan daerah d u u u uvu v uv uut dan pen2ar86000000| gas000000y| s156) program peningkatan sarana dan prasarana penjabaran pergeseran apbd dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah halaman bertambah uraian jumlah rp) bertambah berkurang) penjelasan rekening sebelum pergeseranisetelah pergeseran rp) pengadaan peralatan gedung kantor lokasi kegiatan dinas kependudut: suv pencatatan sipil belanja modal belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer aan te55n pen nnn belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat komunikasi enak metana belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat komunikasi sosial pemeliharaan rutin berkala gedung kantor lokasi kegiatan dinas kependudukan uut ian pencatatan sipikependudukan dinas operasional pencatatan sipilataan administrasi kependudukan pelatihan tenaga pengelola siakbelanja perjalanan dinas penjabaran pergeseran apbd dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah halaman printed sim belanja perjalanan dinas luar daerah 00f om| om) implementasi sistem administrasi opo o0of oo| oo) lokasi kegiatan dinas kependudukan kependudukan (membangun, updating dan dan pencatatan sipil pemeliharaan) belanja barang dan jasa o0| oo| ooo|g0. g00 belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pengolahan dalam penyusunan laporan oo| lokasi kegiatan dinas kependudukan informasi kependudukan , s dan pencatatan sipil belanja pegawai oo| oof honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan uang lembur a00 uang lembur pns oo belanja barang dan jasa |nan belanja penggandaan belanja penjilidan belanja makanan dan minuman ogo belanja makanan dan minuman rapat nan peningkatan pelayanan publik dalam bidangsloss0goo sr03n000oo| pool belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor p maoesoooo| penjabaran pergeseran apbd dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah halaman sls aaa st belanja perangko, materai dan benda pos lainnya belanja bendera dan umbul umbul belanja jasa kantor belanja jasa tenaga asli instruktur narasumber (a8. belanja dokumentasi belanja jasa tenaga kerja non pegawai belanja cetak dan penggandaan 2aso0ooo| g0 belanja penggandaan asooooo belanja penjilidan mann belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor belanja sewa sound system kooooogoo| o01 belanja makanan dan minuman nan belanja makanan dan minuman rapat kan kkan. belanja barang untuk diserahkan kepada 2ns0voodoo .kalo| masyarakat pihak ketiga belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pengembangan data base kependudukan o0| og| lokasi kegiatan dinas kependudukan suv dan pencatatan sipil belanja barang dan jasam0, an. gol belanja jasa kantor . . o00| belanja jasa tenaga kerja non pegawai ken belanja cetak dan penggandaan belanja penjilidan nan nan sosialisasi kebijakan kependudukan 000o| lokasi kegiatan dinas kependudukan! dan pencatatan sipilkependudukan dan pencatatan sipil daerah halaman . jumlah( rp) o ) pertama ran sa tt belanja bendera dan umbul umbul belanja cetak dan penggandaan belanja cetak oo . belanja penggandaan . belanja makanan dan minuman ken a00 . go. a00 belanja makanan dan minuman rapat kena a00 inn belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan .nnn2.o. o00 teknis pns belanja sosialisasi peningkatan kapasitas kelembagaannan a1. belanja barang dan jasajasa kantor aan belanja air ke00000oo| ooo belanja listrik belanja jasa tenaga kerja non pegawai pen belanja perawatan kendaraan bermotor belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas kanan belanja perjalanan dinas seosoooooo| ae22500000| gs22soon| woormo0logo| r200000000| goo koordinasi pelaksanaan kebijakan lokasi kegiatan dinas kependudukan kependudukan dak) eee e s dan pencatatan sipil belanja bahan pakai habis belanja perangko, materai dan benda pos lainnya printed solid rekening non belanja perjalanan dinas .s000oeo| 2as50000000| ge2soo0on| gain)dalam bidang | am| om) lokasi kegiatan dinas kependudukan kependudukan dak) koo dan pencatatan sipil belanja pegawai omf owl a00 honorarium pns inn honorarium panitia pelaksana kegiatan belanja barang dan jasa omf a00) belanja bahan pakai habis . g00o| belanja alat tulis kantor belanja perangko, materai dan benda pos lainnya b0. belanja cetak dan penggandaan ptt belanja cetak belanja penggandaan . belanja makanan dan minuman nan . belanja makanan dan minuman rapat ooo| ooo| belanja perjalanan dinas cool belanja perjalanan dinas dalam daerah ptt pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dak) mm e . :sandera dan umbul umbul belanja jasa kantor belanja kawat faksimili internet intranet nan kabel satelit n52nnn 22de nan belanja cetak dan penggandaan belanja cetak as00000000| asooocooco| pool belanja penggandaan belanja makanan dan minuman ma00000ool belanja makanan dan minuman rapat . 20000000o| penjabaran pergeseran apbd dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah halaman i u uu uvu v dn s tn . isi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns belanja sosialisasi belanja pegawai ooo| honorarium pns 52x. honorarium panitia pelaksana kegiatan font a00 belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor t0e35000001 gooooog! belanja perangko, materai dan benda pos lainnya pen belanja makanan dan minuman tan belanja makanan dan minuman rapat ixoooooooo ix000000001 goo belanja perjalanan dinas 3aset000oo0| belanja perjalanan dinas dalam daerah ass20000000| lasso000ooo| penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak dak) ancetak dan penggandaan . belanja cetak |. mass0o0gol ci3. belanja perjalanan dinas . belanja perjalanan dinas luar daerah nan pengelolaan sistem informasi administrasi |. kependudukan siak) dan pemanfaatan data man kependudukan( dak.i x00voodoo| goo belanja makanan: dan minuman rapat penjabaran pergeseran apbd dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah halaman printed sim amen asana aman ema sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) surplus (defisit) tahuna, juli bupati kepulauan sangihe bes zar bagian, se, penjabaran pergeseran apbd dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah hala man printed fiy simple lampiran peraturan bupati kepulan sangihe nomor tahun tanggal juli pemerintah kabupaten kepulauan sangihe ng: penjabaran pergeseran apbd shut nettdaerah sub unit organisasi dinas perikanan daerah bertambah (berkurang urutan sudah) osertampan berkurang) penjelasan sebelum pergeseran setelah pergeseran rp) too ya sdariwisata kab. kept. sangihe belanja barang dansa 7ono0000 kenjabaran pergeseran apbd dinas perikanan daerah halaman printed sial |
wali kota banjar provinsi jawa barat, dan cepat diperlukan pengelolaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum,dan organisasi adalah bagian hukum dan organisasi sekretariat daerah kota banjar. perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kota banjar. jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerahngelolaan dokumentasi dan informasi hukumdokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada bertujuanbanjarnya jdih sebagaimana dimaksud pada berota banjar, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jdih, dan pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jdih. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota inipembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. bab pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum bagian hukum dan organisasidan organisasi sebagaimana dimaksud pada melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produksekurang kurangnya memuatwali kota, peraturan bersama bupati wali kota, keputusan wali kota, peraturan dewan perwakilan rakyat daerah,nota kesepahaman perjanjian, rancangan peraturan daerah, dan rancangan peraturan wali kota. bab penataan sistem informasi hukum bagian hukum dan organisasi melakukan penataan siste pemerintah daerah. bagian hukum dan organisasi paling sedikit (dua) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnykepada pengelola jdih provinsi dan pengelola jdih kementerian dalam negeri. bab pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi wali kota melakukan pembinaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada wali kota dibantu oleh sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah bidang pemerintahan dan dan pendayagunaan aparatur serta kepala bagian hukum dan organisasi sekretariat daerah kota banjar, pemberian konsultasi dan bimbingan teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, danmonitoring dan evaluasitiap (enam) bulan sekali atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukukota langsa dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah, untuk itu dipandang perlu merevisi merubahdalam huruf atas perlu menetapkan dalam suatu peraturanlembaran kota langsa tahun nomor tambahan lembaran kota langsa nomor memutuskan: menetapkanberapa ketentuanrita daerah kota langsut tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampu:3x rp. rp. ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:saran dana operasional pimpinan (kelompok rendah) adalah sebagai berikut ketua rp. (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan b.wakil ketua rp. (dua juta lima ratus du ditetapkan langsa pada tanggal april saban ala walikota langsa, usman abdullah ditetapkan langsa pada tanggal april saban sekretaris daerah kota langsa ll. sya aib berita daerah kota langsadalam bentuk pemindahtanganbahwa berdasarkan peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah, menyatak, bahwa guna memberikan acuan dalam pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah perlu disusunwali kota ini adalah tata cara pelaksanaan pemindahtanganan bmd pemerintah daerahjawab: menetapkan kebijakan pengelolaan bmd, menetapkan pemindahtanganan bmd, mengajukan usul pemindahtanganan bmd yang memerlukan persetujuan dprd, dan memberikan persetujuan penolakan usul pemindahtanganan, bmd sesuai batas kewenangannygajukan usul pemindahtanganan bmd yang memerlukan persetujuan wali kota, dan mengatur pelaksanaan pemindahtanganan bmd yang telah disetujui oleh wali kota atau dprd. bagian ketiga pengguna barang kuasa pengguna barang pengguna barang berwenang dan bertanggungjawabaragraf tata cara penjualan bmd kota disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis, wali wali wali kota mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut. bagian ketigadaerah:tata cara tukar menukar bmd kota disertai pertimbangan dan kelengkapan data, wali wali bagian keempat hibah paragrafberdasarkan keputusan wali kota tentang penetapan hibah bmd, kepala perangkat daerahota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. paragraf tata cara pelaksanaan hibah kotalaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah atas bmd bab ketentuan lain lain pelaksanaan pemindahtanganan bmd yang sudah dalam proses sebelum peraturan wali kota ini ditetapkan masih dapat diprosesmohonan pemindahtanganan bmd yang telah diajukan oleh pengguna barang kepada wali kota dan belum memperoleh persetujuan, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam peraturan wali kota ini, dan persetujuan pemindahtanganan bmd yang telah diterbitkan oleh wali kota atau pengelola barang sesuaitetap berlaku dan proses selanjutnya mengikuti ketentuanade suksesi diundangkan banjar pada tanggal mei sekretaris daerah kota banjar ade setianya berita daerah kota banjar tahun nomor span dengan aslinya, nan kum, kawan setiawan, sh.,m. nip519701105 |
layan berita daerah kota tangerang selatan pemerintah kota tangerang selatan.. provinsi bantedengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota tangerang selatan, menimbang bahwa perkembangan situasi, keterbatasan lahan dan kebutuhan akan tempat tinggal bagi warga, menyebabkan maraknya perumahan skala kecil mandiri, bahwa dalam rangka memenuhi hak warga atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur dan keterpaduan dengan lingkungan sekitar, perlu dilakukan pengaturan terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan skala kecilumumaragraf perencanaan jaringan air bersih perencanaan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas jaringan perpipaan dan air sumur dangkal. perencanaan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada mengutamakan jaringan perpipaan. dalam hal belum tersedia jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan air sumur dangkal. paragraf perencanaan jaringan listrik perencanaan jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas jaringan listrik bawah tanah dan jaringan listrik saluran udara. perencanaan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada mengutamakan jaringan listrik bawah tanah. dalam hal perencanaan jaringan listrik bawah tanah tidak memungkinkan, dapat merencanakan jaringan listrik saluran udara. perencanaan penempatan gardu induk dan atau trafo ditempatkan pada jalan utama dengan aksesibilitas langsung. paragraf perencanaan pemadam kebakaran perencanaan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa: hidran, dan atau alat pemadam api ringan. hidran dan atau alat pemadam api ringan ditempatkan pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. perencanaan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada harus dibangun dan ditempatkan sesuai rekomendasi perangkat daerah yang membidangi kebakaran. paragraf perencanaan penerangan jalan umum perencanaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa penempatan titik lokasi. perencanaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi perumahan. pedoman penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan skala kecil mandiesahan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas perencanaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapatkan pengesahan dari wali kota. pengesahan sebagaimana dimaksud pada berupa pengesahan rencana tapak untuk perumahan skala kecil mandiri. pengesahan rencana tapak sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan. dalam menerbitkan pengesahan rencana tapak, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis perizinan. bagian keenam perjanjian penyerahan pada saat proses pengesahan rencana tapak sebagaimana dimaksud dalam pemohon wajib melampirkan perjanjian penyerahan prasarana, sarana dan utilitas. perjanjian penyerahan prasarana, sarana dan utilitasperjanjian penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas ditandatangani oleh direktur atau penanggungjawab pengembang dan kepala perangkat daerah yang membidangi perumahan. bab iii pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan skala kecil mandiri dilakukan oleh pengembang. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan berdasarkan rencana tapak yang telah mendapatkan pengesahan dari wali kota. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitasengan lingkungan hunian, dan ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan cara penempatan sarana yang mudah dijangkauketerpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas dengan lingkungan hunian sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan satu kesatuan sistem perumahan berdasarkan rencana tata ruang. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilmbang wajib menyampaikan laporan perkembangan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala paling kurang (enam) bulan sekali. laporan perkembangan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi perumahan. bab penyerahan prasarana, sarana dan utilitas bagian kesatu umum prasarana, sarana, dan utilitas perumahan skala kecil mandiri yang telah selesai dibangun oleh pengembang,berupa: tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas, dan tanah siap bangun dan atau bangunan untuk sarana. dikecualikan dari kewajiban untuk menyerahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada terhadap utilitas yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. utilitas yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada antara lain jaringan listrik, air bersih, dan internet. perwakilan masyarakat yang tinggal dalam lingkungan perumahan skala kecil mandiri setempat berhak mengetahui proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas. perangkat daerah yang membidangi perumahan memberitahukan rencana penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada masyarakat setempat melalui pengurus rukun tetangga. penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan skala kecil mandiri dilakukan dengan cara: keseluruhan, atau sepihak. penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan penyerahan seluruh prasarana, sarana, dan utilitas perumahan skala kecil mandiri dari pengembang kepada pemerintah daerah sesuai dengan rencana tapak dan dilakukan atas prakarsa pengembang. penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas secara sepihak sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses pengambilalihan prasarana, sarana dan utilitas perumahan skala kecil mandiri oleh pemerintah daerah yang ditinggalkan dan atau ditelantarkan pengembang. bagian kedua penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara keseluruhan paragraf tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara keseluruhan tahapan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan skala kecil mandiri secara keseluruhan meliputi permohonan penyerahan, inventarisasi, verifikasi, pemaparan pengembang, penelitian, pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik, dan penyusunan berita acara. penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan skala kecil mandiri secara keseluruhan dilakukan dengan cara pengembang mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada wali kota melalui perangkat daerah yang membidangi perumahinventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan. inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada meliputi: rencana tapak yang disahkan oleh pemerintah daerah atau gambar rencana tapak pemecahan bidang tanah yang diterbitkan kantor pertanahan, tata letak bangunan dan lahan, dan besaran, jumlah dan kondisi fisik prasarana, sarana dan utilitas. berdasarkan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam tim verifikasi melakukan verifikasi fisik prasarana, sarana dan utilitas untuk dijadikan sebagai dasar acuan verifikasi tahap berikutnya. dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada saat verifikasi, pengembang harus menyerahkan salinan gambar ukur yang telah disahkan kantor pertanahan maka perhitungan mengacu pada sertifikat induk, kecuali ditentukan lain oleh kantor pertanahan. berdasarkan verifikasi fisik prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan atas kondisi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan. apabila diperlukan tim verifikasi dapat mengundang perwakilan penghuni pada saat pemaparan. berdasarkan pemaparan atas kondisi prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan teknis dan administrasi. berdasarkan penelitian atas persyaratan teknis dan administrasiyusun berita acara verifikasi. berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada harus memuat layak atau tidak layak diterimanya prasarana, sarana, dan utilitas. dalam hal prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah tidak atau belum layak, tim verifikasi dapat memberikan kesempatan kepada pengembang dengan jangka waktu paling lama (tiga) bulan untuk memperbaiki prasarana, sarana, dan utilitas untuk kemudian dilakukan verifikasi kembali. prasarana, sarana, dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam berita acara verifikasi untuk disampaikan kepada wali kota. paragraf persyaratan penyerahan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas secara keseluruhan dari pengembang kepada pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan: terdapat kesesuaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas dengan dokumen pengesahan rencana tapak, dan dalam kondisi baik dan berfungsi sesuai peruntukannya. penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas harus memenuhi persyaratan: administrasi, dan teknis. persyaratan administrasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: salinan dokumen perizinan yang menyatakan kesesuaian dengan rencana tata ruang: salinan izin mendirikan bangunan induk atau seluruh unit rumah dalam kawasan, sertifikat kepemilikan hak atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas, salinan rencana tapak yang diterbitkan pemerintah daerah atau gambar pemecahan bidang tanah yang diterbitkan kantor pertanahan, daftar perolehan prasarana, sarana, dan utilitas antara lain memuat informasi nilai, jumlah, volume, dan atau luas yang ditandatangani oleh direksi atau penanggungjawab pengembang, dan surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah. pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintahpenyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri a, dankajian lalu lintas, salinan rekomendasi penataan drainase, dan cc. salinan rekomendasi pemadam kebakaranrekomendasi pemadam kebakaran, dan salinan rekomendasi penerangan jalan umum. paragraf waktu penyerahan penyerahan fisik prasarana, sarana dan utilitas perumahan skala kecil mandiri secara keseluruhan dilakukan sekaligus, dengan waktu penyerahan paling cepat setelah pembangunan perumahan selesai dan paling lambat (satu) tahun setelah masa pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas. penyerahan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara serah terimapemerintah daerah dapat mengajukan permohonan kepemilikan tanah dari pengembang. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam disusun berdasarkan berita acara hasil verifikasi yang memuat paling sedikit daftar perolehan aset, dan. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh direktur atau penanggungjawab pengembang dan wali kota. wali kota mendelegasikan penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perumahan. contoh format data dan rincian objek prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf data visual lokasi objek prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf dan daftar perolehan aserahan prasarana, sarana dan utilitas secara sepihak paragraf tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara sepihak tahapan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan skala kecil mandiri secara sepihak meliputi permohonan pengambilalihan, pemberitahuan dan peringatan, cc. pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik, pengumuman hasil verifikasi, dan penyusunan berita acara. penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan skala kecil mandiri secara sepihak dilakukan dengan cara perwakilan masyarakat yang tinggal dalam lingkungan setempat mengajukan permohonan pengambilalihan prasarana, sarana, dan utilitas kepada wali kota melalui perangkat daerah yang membidangi perumahan dan atau kebutuhan pemerintah daerah sebagai akibat telah dilakukan pembangunan pada prasarana dan sarana yang belum diserahknyampaikanempat belas) hari kalender setelah pemberitahuan dan peringatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan namun tidak mendapat tanggapan, proses pengambilalihan dapat dilanjutkan. berdasarkan pemberitahuan dan peringatangumumkan hasil verifikasi. pengumuman hasil verifikasitujuh) hari kalender setelah hasil verifikasi diumumkan sebagaimana dimaksud pada dilakukan, namun tidak mendapat tanggapan sanggahan, tim verifikasi menyusun berita acara pengambilalihan. apabila diperlukan, tim verifikasi dapat mengajukan permohonan penetapan hasil verifikasi pada pengadilan setempatperaturan daerah kota tangerang selatan nomor tahun tentang penyelengaraan perumahan dan kawasan peberdasarkan berita acara pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam dan atau berdasarkan pencatatan aset atas prasarana, sarana dan utilitas perumahan skala kecil mandiri yang telah diambilalih, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan kepemilikan tanah kepada kantor pertanahan. paragraf persyaratan penyerahan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan skala kecil mandiri secara sepihak dilakukan berdasarkan: surat permohonan dari perwakilan masyarakat setempat, salinan rencana tapak yang telah disahkan, dan atau cc. gambar pemecahan bidang tanah yang diterbitkan kantor pertanahan. dalam hal salinan rencana tapak yang telah disahkan dan atau gambar rencana pemecahan bidang tanah yang diterbitkan kantor pertanahan sebagaimana dimaksud pada tidak ditemukan, dilakukan pengukuran ulang prasarana, sarana dan utilitas. bagian keempat tata cara penyerahan sarana pemakaman tahapan penyerahan sarana pemakaman meliputi permohonan penyerahan, peninjauan lapangan, cc. penyusunan berita acara, penerbitan surat keterangan, dan penyerahan fisik dan dokumen. penyerahan sarana pemakaman dilakukan dengan cara pengembang mengajukan permohonan penyerahan sarana pemakaman kepada wali kota melalui perangkat daerah yang membidangi perumahan. sarana pemakaman terletak pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berdasarkan rekomendasi perangkat daerah yang membidangi pemakampeninjauan lapangan terhadap tanah untuk sarana pemakaman yang akan diserahkan. berdasarkan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam tim verifikasi menyusun berita acara hasil peninjauan lapangan. berita acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi perumahan. berdasarkan berita acara hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam kepala perangkat daerah yang membidangi perumahan menerbitkan surat keterangan sedang dalam proses serah terima sarana pemakaman. surat keterangan sedang dalam proses serah terima sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pengembang untuk dipergunakan sebagai syarat pengajuan izin mendirikan bangunan. penyerahan fisik dan dokumen sarana pemakaman dilakukan paling lambat pada saat penyerahan prasarana, sarana dan utilitas. penyerahan fisik dan dokumen sarana pemakaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima tim verifikasi wali kota membentuk tim verifikasi untuk melakukan proses serah terima prasarana, sarana dan utilitas perumahan skala kecil mandiri dari pengembang kepada pemerintah daerah. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada paling kurang terdiri atas: sekretariat daerah, perangkat daerah yang membidangi perumahan, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan barang milik daerah, perangkat daerah teknis terkait, camat setempat sesuai lokasi perumahan skala kecil mandiri, dan lurah setempat sesuai lokasi perumahan skala kecil mandiri. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas: melakukan inventarisasi, menyusun jadwal verifikasi, melakukan verifikasi: mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan, melakukan penelitian, melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisikj . menyusun pemberitahuan dan peringatan, mengumumkan hasil verifikasi, il. menyusun berita acara pengambilalihan, mengajukan permohonan penetapan hasil verifikasi kepada pengadilan, melakukan peninjauan lapangan, oo. menyusun berita acara hasil peninjauan lapangan, dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada wali kota. tim verifikasi berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi perumahan. tim verifikasi ditetapkan dengan keputusan wali kota. contoh format jadwal verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan laporan laporan hasil pelaksanaan pekerjadalam melaksanakan tugasnya, tim verifikasi dibantu oleh sekretariat tim verifikasi. sekretariat tim verifikasi ditetapkan dengan keputusan wali kota. sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu kelompok kerja. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan ketua tim verifikasi. bab pencatatan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas bagian kesatu pencatatan prasarana, sarana dan utilitas wali kota membuat pernyataan aset prasarana, sarana dan utilitas sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah atau pengalihan hak kepemilikan atas tanah prasarana, sarana dan utilitas kepada kantor pertanahan. wali kota menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada perangkat daerah yang membidangi perumahanpengembang. bagian keduasanksi administratif setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dan dan dan dan atau dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin. pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pemberhentian sementara kegiatan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perumahan. pemberian sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin kegiatan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berurutan atau berjenjang dengan jangka waktu paling lama (lima) hari kerja untuk masing masing jenis sanksi administratif apabila tidak ada tindak lanjut dari pihak yang melanggarbab vii ketentuan lain lain pengembang yang mengajukan pengembangan atau perluasan perumahan skala kecil mandiri yang merupakan pengembangan dari satu perumahan skala kecil mandiri yang sudah terbit izinnya dan atau mengakibatkan total luas tanah perencanaan menjadi diatas (lima ribu meter persegi) dalam satu kawasan perumahan, berlaku ketentuan peraturan perumahan skala besar. tanah peruntukan prasarana, sarana dan utilitas yang belum diserahkan pengembang pada pemerintah daerah atau yang belum diambilalih pemerintah daerah, tetapi terkena rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tidak dapat dibayarkan ganti baginya apabila dalam rencana tapak, tanah tersebut diperuntukkan sebagai prasarana, sarana dan utilitas, dan atau dalam sertifikat, tanah tersebut tercatat sebagai fasilitas sosial fasilitasi umum atau prasarana, sarana dan utilitas. bab viii ketentuan peralihan perumahan skala kecil mandiri yang telah mendapatkan pengesahan rencana tapak dan atau telah terbit izin mendirikan bangunan, tetapi prasarana, sarana dan rutinitasnya belum diserahkan pada pemerintah daerahrumahan skala kecil mandiri yang prasarana, sarana dan rutinitasnya belum diserahkan pemerintah daerah, serta pengembangnya tidak dapat ditemukan, tidak diketahui keberadaannya, bangkrut, bubar dan atau dinyatakan pailitngembang yang sedang atau telah melakukan pemecahan sertifikat, tetapi belum mengajukan permohonan pengesahan rencana tapak dan atau izin mendirikan bangunanpedoman penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan skala kecil mandiri prasarana minimal san pembuangan ran kong dag bei mengapa atektuanpentan perundang undangan saluran pembuangan air hujan kurang dari jiwa mengacu pada rekomendasi perangkat daerah yang membidangi men tas sumur resapan kurang dari jiwa mengacu pada rekomendasi perangkat daerah yang membidangi has desa man tps lebih dari jiwa 100m? ditempatkan atas tanah bersama, terpisah dari bangunan rumah, atau luar tanah bersama dan paling kurang memiliki: ruang penyimpanan sementara, ruang pemilih, dan docking arm roll sarana minimal ditempatkan pada tempat dengan aksesibilitas cukup, atau kantor rukun tetangga telah mencapai jiwa 36m2 aan man (el menara gain deg ditempatkan pada ruang publik dan dapat diakses selain penghuni. ruang petugas dan alat telah mencapai jiwa 36m? anime amonia ruang petugas dan alat telah mencapai jiwa 36m2 ditempatkan berdekatan dengan ruang petugas dan alat pemadam keamanan kebakaran, atau sag oleh selain penghuni. cukup dan dapat diakses oleh selain penghuni, atau minimal disediakan luar kawasan perumahan berupa lahan siap bangun dan dapat termasuk bangunan sekolahnya dengan akses: atas tanah bersama: luar tanah bersama dalam satu hamparan, atau luar hamparan sesuai kajian perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan. luar tanah bersama dalam satu hamparan, atau pertama luar hamparan sesuai kajian perangkat daerah yang pusat kesehatan telah mencapai .200m? luar tanah bersama dalam satu hamparan, atau masyarakat rumah sakit ibu jiwa luar hamparan sesuai kajian perangkat daerah yang man pem mushola telah mencapai 9m? per40 |a. 9m? tidak termasuk ruang wudhu, sehingga harus ditambahkan ruang wudhu dan toilet, ditempat pada tempat yang dapat diakses oleh selain penghuni. memutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang perencanaan, pembangunan serta penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan skala kecil mandiratau institusi yang berbadan hukum melalui suatu proses perijinan sesuai peraturan perundang undangan. pengembang adalah orang perseorangan atau badan usaha badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan skala kecil mandiri dengan tujuan diperjual belikan atau dialihkan pihak laiminimal masjid telah mencapai .500m2? ditempat pada tempat yang pencapaian mudah dan dapat diakses oleh selain penghuni, disediakan lahan siap bangun dan ditempatkan pada satu hamparan luar tanah bersama, atau tempatkan luar hamparan. lapangan olahraga telah mencapai ditempatkan luar hamparan. rss ec, parkir mengacu pada rekomendasi perangkat daerah yang membidangi utilitas ukuran kebutuhan jumlah jiwa jiwa kk| keterangan minimal jaringan air bersih penduduk radius mengacu pada rekomendasi perangkat daerah yang membidangi terlayani pelayanan urusan kebinamargaan. kran umum untuk maksimum jiwa meter it org hari, lingkungan perumahan mengacu pada rekomendasi dan peraturan perundangan yang jaringan listrik membidangi urusan kelistrikan. jaringan gas penduduk mengacu pada rekomendasi dan peraturan yang membidangi minyak terlayani dan gas. jaringan internet mengacu pada rekomendasi dan peraturan perangkat daerah yang membidangi urusan telekomunikasi. jaringan transportasi mengacu pada rekomendasi dan peraturan yang membidangi urusan perhubungan. ukuran minimal pemadam kebakaran pos kebakaran minimal untuk daerah komersial jarak antara kran kebakaran 100m, jiwa tersedia: untuk daerah perumahan jarak antara kran maksimum 200m, mobil kapasitas hidran kota|c. jarak dengan tepi jalan minimum 3m, it pos jaga pada setiap apabila tidak dimungkinkan membuat kran diharuskan membuat org salazar jarak 200m sumur sumur kebakaran, dan penduduk tepi jalan atau berupa tandon air (kolam, air mancur, sungai dan reservoar, dsb) akses bagi peta daman kebakaran untuk lingkungan permukiman pju mengacu pada rekomendasi dan peraturan perangkat daerah yang membidangi urusan penerangan jalan. salinan sesuai dengan aslinya wali kota tangerang selatan, ciputat, april sekretariat daerah jpn eng selatan benyamin dance yus dan utilitas serta data daftar perolehan aset contoh format data dan rincian objek psu o1) badan hukum perumahan setelan no tanggal luas dikuasai (m2) bekasi fisik jalan luas lantai luas unit prasarana eno ol. woo sana ola sarana lill militer umum d|omits ole tee loe dan dan gss tee lio masam bb s gea (para dan (para dan cap) cap) ukuran kertas dengan format landscape atau disesuaikan. contoh format data visual lokasi objek psu badan hukum nama perumahan stellapihak pihak (para dan cap) (para dan cap) ukuran kertas s.d dengan format landscape atau disesuaikan. contohoki lokasi spesifikasi vol sat harga jumlah tahun ket surat biaya a23 tni5 hrer iss tamah ter tak xd, a p aw iii $ tilt bangunan | yeo lol tna os. lan lai ( as omt rpm lsert. kolom tanah diisi dengan tahun nop terakhir. bangunan diisi dengan tahun konstruksi bangunan. ukuran kertas dengan format landscape atau disesuaikan. wali kota tangerang selatan, salinan dengan aslinya jan pril ttd. sekretariat daerah vni kota tangerang selatan benyamin dance fa) penijadwal verifikasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan skala kecil mandiri jumlah mula k7) penduduk per gus clean ''$ kep ka) tani anto kawasan jiwa) oma elt i|s$ s9| fs|gelar (sera esa ass islas$ |i8s aga jer era! jasa so bee (sor too keke "li" nior 2s0o ane "lis jisoo rw": tee v lls1 asumsi jumlah penghuni untuk (satu) unit rumah tapak sebanyak (lima) jiwa salinan sesuai dengan aslinya wali kota tangerang selatan, ciputat, april sea sekretariat daerah kota tangerang selatan benyamin dance kepala bagian buku . kepala hukum, mohammad erwin arianselanjutnya disebut utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. tim verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan wali kota untuk melakukan proses serah terima prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerahrencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, diklasifikasikan menjadi rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. bab perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagian kesatu umum kriteria perumahan skala kecil mandiri terdiri atas kumpulan rumah tapak dengan luas tanah perencanaan sampai dengan (lima ribu meter persegi): dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan atau utilitas, dan tidak merupakan bagian dari perumahan skala besar. setiap pengembang yang akan membangun perumahan skala kecil mandiri wajib merencanakan prasarana, sarana, dan utilitas. selain merencanakan sebagaimana dimaksud pada setiap pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas. perencanaan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada dan wajib direncanakan atas lahan yang telah dimiliki oleh pengembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perencanaan sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan rencana tata ruangsebagaimana dimaksud pada paling kurang meliputi sistem drainase, sistem jaringan jalan, cc. sistem persamaan, sistem air bersih: dan sistem pengolahan air limbah. perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan skala kecil mandiri dihitung berdasarkan jumlah penghuni perumahan. prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari hari, pengamanmerupakan bagian yang penempatan dan penamaannya harus diperhitungkan secara matang. bagian kedua perencanaan prasarana paragraf umum perencanaan prasarana perumahan skala kecil mandiri meliputi perencanaan jaringan jalan, perencanaan jaringan saluran pembuangan air limbah, perencanaan jaringan saluran pembuangan air hujan, perencanaan sumur resapan komunal, dan perencanaan tempat penampungan dan atau pengolahan sampah. paragraf perencanaan jaringan jalan perencanaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: direncanakan dengan material yang ramah lingkungan dan rendah biaya pemeliharaan dengan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, terkoneksi dengan jalan lokal dan atau jalan lingkungan, cc. sesuai dengan klasifikasi dan hierarki jalan lokal dan jalan lingkungan perumahan skala kecil mandiri, dan memperhatikan unsur estetika. jalan lokal dan jalan lingkungan perumahan skala kecil mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan mempunyai lebar right way paling sedikit (enam) meter. perencanaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada direncanakan berdasarkan rekomendasi perangkat daerah yang membidangi perhubunganjaringan saluran pembuangan air limbah perencanaan jaringan saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa penyediaan sistem pengolahan air limbah domestik. air limbah sebagaimana dimaksud pada merupakan air limbah rumah tangga yang bersumber dari kakus dan non kakus. sistem pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan pengolahan skala individual atau komunal dengan sistem setempat (on site). ketentuan perencanaan prasarana jaringan saluran air limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf perencanaan jaringan saluran pembuangan air hujan perencanaan jaringan saluran pembuangan air hujan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: setiap unit rumah dapat memiliki sumur resapan, jaringan saluran bersifat tertutup dan terkoneksi antar kavling, antar perumahan dan antar kawasan, dengan terlebih dahulu memanfaatkan sumur resapan dan kolam retensi sebagai filter, memperhatikan elevasi kawasan permukiman sehingga air hujan yang dibuang saluran utama tidak membebani kawasan dan kota: dan terpisah dengan jaringan air limbah. perencanaan jaringan saluran air hujan sebagaimana dimaksud pada direncanakasumur resapan komunal perencanaan sumur resapan komunal sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat ditempatkan pada sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. setiap pengembang wajib membangun sumur resapan komunal dalam setiap kawasan yang dapat berbentuk kolam tandon dan atau kolam retensi sesuai dengan karakteristik kawasan. perencanaan sumur resapan komunal sebagaimana dimaksud pada harus dibangutempat penampungan dan atau pengolahan sampah perencanaan tempat penampungan dan atau pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: direncanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan, ditempatkan terpusat pada lokasi yang mudah diakses oleh penghuni dan petugas kebersihan pemerintah daerah, dan direncanakan terdiri dari tempat penampungan dan atau pengolahan sampah organik dan non organik. tempat penampungan dan atau pengolahan sampah untukdapat terintegrasi dengan tempat penampungan sampah lingkungan sekitarnya. bagian ketiga perencanaan sarana paragraf umum perencanaan sarana perumahan skala kecil mandiri meliputi perencanaan sarana peribadatan, perencanaan sarana pemakaman, dan perencanaan sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. paragraf perencanaan sarana peribadatan perencanaan sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam huruf diwajibkan untuk perumahan skala kecil mandiri dengan jumlah rumah paling sedikit (empat puluh) unit atau penghuni (dua ratus) jiwa dalam satu wilayah perencanaan. perencanaan sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: lahan kosong, dan atau bangunan sarana peribadatan. lahan kosong dan atau bangunan sarana peribadaterencanaan sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ditempatkan pada ruang terbuka non hijau. paragraf perencanaan sarana pemakaman perencanaan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa lahan kosong dan terletak pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang. penyediaan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada sebesar (dua persen) dari luas rencana tapak perumahan skala kecil mandiri yang diizinkan. sarana pemakamaragraf perencanaan sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau perencanaan sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan berupa lahan kosong penghijauan. perencanaan sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan intensitas pemanfaatan ruang koefisien daerah hijau yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang. bagian keempat perencanaan utilitas paragraf umum perencanaan utilitas perumahan skala kecil mandiri meliputi perencanaan jaringan air bersih, perencanaan jaringan listrik, perencanaan pemadam kebakaran, dan perencanaan penerangan jalan umum. |
salinan walikota banjar peraturan walikota banjar nomor tahun tentang pedoman izinbahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparaturjar, bahwa dalam upaya mencapai hasil yang optimal, efisien, efektif dan akuntabel, sebagaimana dimaksud pada huruf atas, serta untuk terwujudnya tertib adminstrasi kepegawaian nomor huk vii tahun tentang pemberian izin belajar bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota banjarhuruf dan maka pedoman izin belajar bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintfjalan siliwangi telp fax kota banjarizin, pejabat pembina kepegawaian daerahbagian pertama umum bagi pegawai negeri sipil setelah (dua) tahun pangkat golongan penata muda ill a, pengatur tk. il d, pengatur muda tk. dan juru i c yang akan mengikuti seleksi pendidikan formal harus mendapat rekomendasi dari atasan langsung. bagi pegawai negeri sipil yangyang berwenang, bagian kedua persyaratan izin belajar paragraf syarat teknis rekomendasi dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam dan dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil, apabila memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut pegawai yang bersangkutan menjadi pegawai negeri sipil setelah (dua) tahun pangkat golongan penata muda i a, pengatur tk. il d, pengatur muda tk. dan juru i c, bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan jenjang berikutnya harus spesifikasi pendidikan formal jenjang yang lebih tinggi yang sesuai dengan pendidikan yang telah diperoleh sebelumnya,kementriaegawai negeri sipil yang telah lulus seleksi harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut surat keterangan dari atasan langsung bahwa sifat tugas pegawai negeri sipil yang bersangkutan menuntut peningkatan kompetensi melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi, surat pernyataan tidak akan mengganggu tugas sebagai pegawai negeri sipil bagi yang memperoleh rekomendasi dan izin belajar, cc., salinan foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir, salinan foto copy daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) tahun terakhir, salinan foto copy surat keputusan pangkat terakhir golongan pangkat penata muda ill a, pengatur tk. ii d, pengatur muda tk. hl b dan juru i c yang telah dilegalisir, surat keterangan lulus seleksi tercatat sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan yang diikuti, dan jadwal kuliah. bab iii pendelegasian wewenang walikota mendelegasikan kewenangan pemberian izin belajar kepada sekretaris daerah kota banjar untuk pegawai negeri sipil pns) yang akan mengikuti pendidikan program sekolah lanjutan tingkat pertama slip), sekolah lanjutan tingkat atas sta), diploma (d2), diploma iii (d3), diploma (d4), sarjana strata pemberian rekomendasi harus memperhatikan bahwa sifat tugas pegawai negeri sipil pns) bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan pendidikan yang lebih tinggi dan pendidikan tersebut tidak mengganggu tugas kedinasan. izin belajar diberikan kepada pegawai negeri sipil pangkat golongan penata muda ill a, pengatur tk. hl d, pengatur muda tk. dan juru yang akan mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu. bab mekanisme pemberian izin belajar (l) izinsebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut pegawai negeri sipil yang telah (dua) tahun pangkat golongan penata muda ill a, pengatur tk. ii d, pengatur muda tk. i1 b dan juru i c yang bersangkutan mengajukan permohonan izin belajar kepada atasan langsung, kepala satuan organisasi perangkat daerah atau unit kerja mengajukan permohonan izin belajar kepada pejabat yang berwenang melalui badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kota banjar: dan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kota banjar. sebelum mengajukan permohonan izin belajar untuk melanjutkan pendidikan formal jenjang yang lebih tinggi harus konsultasi terlebih dahulu badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kota banjar. bab ketentuan peralihan jl) bagi pegawai negeri sipil yang pada saat berlakunya peraturan walikota ini sedang mengikuti pendidikan formal jenjang yang lebih tingggi pegawai negeri sipilwalikota inb ketentuan lain lain (l) bagi pegawai negeri sipil yang telah mendapat izin belajar, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut kegiatan pendidikan dilaksanakan luar jam kerja, kegiatan pendidikan tidak menganggu kelancaran pelaksanaan tugas, biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, melaporkan hasil kelulusan setelah mengikuti pendidikan. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan, terhadap pegawai negeri sipil yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuahuk vi1 tahun tentang pemberian izinb## |
siswamemperhatikan surat edaran direktorat jenderal pendidikan dasar kementrian pendidikan dan kebudayaan nomor c.c3 mn tanggal januari tentang pemberitahuan penerimaan peserta didik baru ppdb) tahun pelajaran keputusan kepala dinas pendidikan provinsi jawa barat nomor sk setdisdik tanggal maret tentang pedoman penerimaan siswa baru ppdb) smp rintisan sekolah bertaraf internasional rabi) provinsi jawa barat. pedoman penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah atau kelas penyelenggara program rintisan sekolah bertaraf internasional penerimaan peserta didik baru mengacu pada edaran direktur jenderal pendidikan dasar kemdikbud dan keputusan kepala dinas provinsi tentang ppdb rabi sbi, pemuda dan olahragabagian ketentuan umum calon peserta didikpdb agar berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan upaya mempertahankan kesintasan wajar diknas tahun serta upaya rintisan wajib belajary sekolah wajib memberikan porsi minimal bagi siswa penduduk kota banjar.sudah dialokasikan dari dana bantuan operasional sekolah bos) untuk sd mi, smp m dan raps sma smk ma. untuk sd smp bertaraf internasional dan sma smk ma pungutan yang bersifat biaya personal siswa, biaya operasional dan biaya investasi dapat dilakukan setelah sekolah membeberkan program kerjanya pada rapat orang tua siswa dan mendapat persetujuan peserta rapat serta setelah mendapat persetujuan kepala daerah. penerimaan peserta didik baru ppdbdaftartanggal juni s.d. juli pendaftaran calon peserta didik baru tk ra, sd mi, smpperaturan kepala dinas pendidikan pemuda dan olahragaisbn tahun tahun, tahun, dan tahun. seleksi sebagaimana dimaksud pada (b)t dan 50y6 dari jumlah shun. tes tulis jenjang sma ma dan smk meliputi mata pelajaran bahasa indonesia bahasa i dan dari jumlah shugrabu tanggal juli sekolah sekolah yang melaksanakan seleksi penerimaan siswa baru ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan kota banjar setelah sekolah sekolah tersebut menyerahkan program penerimaan siswa baru.dpemuda dan olahragayahkan oleh kepala desa dimanailpemuda dan olahraga kota dan utd pendidikan kecamatan serta kementrian agama kota banjar. kanonisasi kanonisasi sekolah hanya dilakukan untuk jenjang smp m dengan pengaturan bahwa. dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, calon peserta didik pemegang keterangan tidak mampu yang mendaftar smp m penyelenggara program rabi sbi wajib mengikuti proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru yang dilaksanakan sekolah tersebutkanonisasi dilaksanakan dalam bentuka smk negeri banjar, sma negeri banjar, smp negeri banjar, smp negeri banjar, smp negri banjar, smp negeri banjar tidak dijadikan pilihan duasabtu, tanggal juli bertempat dinas pendidikan pemuda dan olahraga kota banjar. pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan secara serempak pada hari senin, tanggal juli daftar ulang daftar ulang dilaksanakan tanggal s.dorang rombel, sd mi maksimal orang rombel, smp maksimal orang per rombel sma ma dan smk kelompok non teknologi maksimal orang rabi sma maksimal orang dalam setiap rombongan belajar. rabi smp maksimal orang. jumlah peserta didik untuk smk kelompok teknologi maksimal orang dalam setiap rombongan belajar. sekolah sekolah yang menyelenggarakan program rintisan sekolah bertaraf internasional rabi), jumlah siswa dalamjalan siliwangi km. telp. fax. kota banjarpendidikan anak usia dini dan sekolah dasar pada dinas pendidikan dan kebudayaan kota banjar. kepala utd adalah kepala utd pendidikan anak usia dini dan sekolah das utd, sub bagian tata usaha, pelaksana teknis pendidikan anak usia dini: pelaksana teknis sekolah dasar, dan kelompok jabatan fungsional. bagan susunanpendidikan anak usia dini dan sekolah dasarserta melaksanakan tugas lainnyamengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, mengkoordinasikan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, cc. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, mengkoordinasikan tugas dengan instansi lembaga terkait, pelaksanaan ketatausahaan utd, penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinyautd, mengumpulkan dan mengolah data kegiatan, cc. mengawasi dan mengendalikan kegiatan, menyusun laporan kegiatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan mengkoordinasikan dan menyusun rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksana, organisasi dan tata laksana pemberian pelayanan teknis administratiflaksana pemberian pelayanan teknis administratif, cc. pelaksanaan tugas administrasi umum utd, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala utdyang akan ditandatangani pimpinan, menyiapkan bahan penyusunan dan pengkajian peraturan perundang undangan urusan ketatausahaan, melaksanakan kegiatan hubungan masyarakatumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaianoo. merencanakan kebutuhan barang inventaris dan pengarsipan dokumen, menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan utd,'melaksanakan mengusulkan administrasi penghapusan as(aa. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala utd, bb. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan, dan ccndidikan anak usia dini pelaksana teknis pendidikan anak usia dini adalah pimpinan pendidikan anak usia dini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala utd. pelaksana teknis pendidikan anak usia dini mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pendidikan anak usia dini. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pelaksana teknis pendidikan anak usia dini mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan pengembangan kurikulum dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini, penyusunan program kerja dan kebijakan teknis kegiatan pendidikan anak usia dini, cc. mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dan pelaksanaan koordinasi dan evaluasi yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini. pelaksana teknis pendidikan anak usia dinipendidikan anak usia dinilembaga pendidikan anak usia dini dalam kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan anak usia dini,paragraf pelaksana teknis sekolah dasar pelaksana teknis sekolah dasar dipimpin oleh kepala sekolah dasar berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala utd. pelaksana teknis mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan sekolah dasar. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pelaksana teknis mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan pengembangan kurikulum dalam rangka pelaksanaan kegiatan sekolah dasar, penyusunan program kerja dan kebijakan teknis kegiatan sekolah dasar, cc. mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan kegiatan belajar mengajar sekolah dasar, dan pelaksanaan koordinasi dan evaluasi yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar sekolah dasar. pelaksana teknis sekolah dasarsekolah dasarsekolah dalam kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan sekolah dasar, dantugas belajar mengajar pada sekolah dasar dilakukan oleh guru guru yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan belajar mengajar pada sekolah dasar, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dasarberada dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota banjaritaman kanak kanak dan sekolah dastetappendidikan anak usia dini dan sekolah dasar kepala sub bagian tata usaha pelaksana teknis pelaksana teknis pendidikan anak sekolah dasar tt. usia dini tan walikota banjar, ttd herman sutrisno |
walikota banjar provinsi jawa barat peraturan walikota banjar nomor tahun tentang monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu satu pintuadministrasi perizinan terpadu satu pintmaka perlu adanya monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu satu pintuperhatikan instruksi presiden nomor tahun tentang aksi ppk, surat edaran menteri dalam negeri nomor v bangsa tanggal oktober tentang kerangka monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan satu pintu ptsp), memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang monitoring dan evaluasiberupa pelayanan satu pintu dan pelayanan satu atapmbentukan,penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu. indeks kepuasan masyarakat yang selanjutnya disebut ikm adalaproses,prosedur,satu pintu yang diselenggarakan oleh pemerintah kota banjar mengkaji perkembangan pembentukan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu daerah, mengkaji perkembangan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang diberikan kepada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan kepadasatu pintorganisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintubppt, dan pelayanan perizinan terpadu yang diselenggarakan oleh opd penyelenggara pelayanan publik. bagian kedua karakteristik karakteristik umum pelayanan perizinan terpadu, meliputi bentuk keseimbangan dasar hukum pendirian, tahun mulai perizinan meliputi pejabat yang menandatangani dokumen izin, waktu dan biaya pengurussatu pintu meliputi penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan terpadu satu pintsatu kali dalam satu tahun satu kali. bagian kedua pengumpulan data tingkat kota pengumpulan data monitoring pelayanan perizinan terpadu kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut meneruskan kuesioner kepada penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu untuk dilakukan pengisian, dengan ketentuan dalam hal kota yang bersangkutan belum memiliki penyelenggara pelayanan perizinan terpadu, walikota meneruskan kuesioner kepada sekretaris daerah, dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu menyampaikan kuesioner yang telah diisi kepada kementerian dalam negeri dan mengirimkan salinannya kepada walikota dan gubernur serta menyimpan salinannya sebagai arsip. mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan terpadu satu pintu dan format kuesioner sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran dan lampiran ii, yang merupakan satu kesatuan yangbakukan oleh bagian organisasi sekretariat daerah kota banjar secara acak. pengecekan dilakukan terhadap paling kurang (lima prosebpptota banjarpenanaman modal pelayanan perizinan terpadu bppt) kota banjar yang sudah memiliki penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui survey yang dilakukan oleh bagian organisasi sekretariat daerah kota banjar atau melalui pola kerjasama dengan pihak ketigafil sesuaipada opd penyelenggara ptsp. bab vimekanisme monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu pemerintah kota banjar pendahuluan dan mekanisme pengaduanterpad. monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi pembentukan, penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. ii. maksud dan tujuan maksud maksud monitoring dan evaluasi pelayanan periziota banjar secara berdayaguna dan berhasilguna. tujuan tujuan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah mengkaji perkembangan pelayanan perizinan terpadu yang diberikan oleh badan yang menyelenggarakan pelayanancc. meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh badan yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu daerah. iii. azas azyang dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja yang jelas iv. pelaksana monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi, dapat dilakukan oleh bagian organisasi sekretariat daerah pemerintah kota banjar, atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. keanggotaan tim monitoring dan evaluasi sehingga fungsi monitoring dan evaluasi berjalan secara efisien dan efektif sasaran obyek monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan terhadap organisasi perangkat daerah opd) yang membidangi penamaan modal dan pelayanan terpadu satu pintu, disingkat bpmptsp atau sebutan lainnya sesuai peraturan perundang undangan. vi. indikator indikator indikator monitoringjumlah izin yang dilayani indeks kepuasan masyarakat) satu pintu. vii. mekanisme pelaksanaan monitoring waktu pelaksanaan monitoring pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilaksanakan satu kali dalam satu tahun pada triwulan kedua. pengumpulan data pengumpulan data monitoring pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut sekretaris daerah mengirimkan kuesioner kepada badan disertai dengan pengantar yang berisi keterangan pengisian, badan melakukan pengisian kuesioner, dan setelah melakukan pengisian kuesioner, badan pelayanan perizinan terpadu selanjutnya menyampaikan kuesioner, dan mengirimkan salinannya kepada sekretaris daerah serta menyimpan salinannya sebagai arsip format kuesioner sebagaimana terlampir validasi data pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang tercantum dalam kuesioner dilakukan oleh bagian organisasi sekretariat daerah pemerintah kota banjaratu pintu secara keseluruhan. viii. mekanisme pelaksanaan evaluasitiga tahun.dapat'aksesibilitas keterjangkauan terhadap informasi. ix. biaya kegiatan segala pembiayaan untuk pelaksanaan mekanisme monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu dibebankan pada abpd kota banjar yang ada dpa bagian organisasi sekretariat daerah kota banjar walikota banjar, ttd ade suksesi.format kuesioner monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu pemerintah kota banjar nama kabupaten kota alamat pemda nama lembaga alamat data awal tentang kepegawaian bentuk kelembagaan dasar hukum pembentukan ptsp judul dasar hukum pembentukan mulai ptsp beroperasi lingkup kewenangan ptsp jumlah jenis izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota jumlah jenis izin yang kewenangannya sudah dilimpahkan kepada ptsp jumlah jenis izin yang penerbitan penandatanganan dilakukannya oleh kepala ptsp berapa banyak izin utama dari total izin dan non izin yang sudah ditandatangani ptsp (yang termasuk izin utama sistem dan prosedur operasional pelayanan ptsp berapa banyak izin yang ditandatangani ptsp yang memiliki sop berapa banyak izin yang memiliki sop, persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan ditingkat pusat berapa banyak izin yang memiliki sop, jangka waktu pengurusan perizinan sesuai dengan peraturan ditingkat pusat berapa banyak izin yang memiliki sop, biaya pengurusan perizinan sesuai dengan peraturan ditingkat pusat apakah ptsp tersedia sop sehingga pemohon dapat dengan mudah mengetahui persyaratan dan prosedur pengurusan seluruh izin yang dilayani oleh ptsp apakah ptsp menerbitkan sop sehingga pemohon dapat dengan mudah mengetahui jangka waktu pengurusan izin izin apakah ptsp tersedia sop sehingga pemohon dapat dengan mudah mengetahui biaya penyelesaian pengurusan izin izin berapa kali dalam setahun ptsp menerbitkan laporan kinerja pelayanan perizinan bagaimana masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait pelayanan ptsp apakah ptsp penyedia formulir pengaduan apakah ptsp mempunyai unit khusus untuk menangani pengaduan apakah ptsp mempunyai mekanisme penanganan pengaduan berapa lama waktu yang diperlukan ptsp hari untuk memberikan tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat apakah ptsp mempunyai dokumentasi laporan pengaduan pembayaran biaya perijinan dilakukan melalui apakah ptsp sudah memiliki tim teknis dengan kepala daerah apakah kepala daerah mengenai tim teknis memuat kewenangan untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi untuk penetapan keputusan apakah pada pelaksanaannya tim teknis sudah melaksanakan kewenangan yang dimandatkan oleh tersebut diatas iii sarana dan prasarana apakah ruang pelayanan ptsp melakukan pemisahan antara front office (yang melayani pemohon secara langsung) dengan back office (untuk pemrosesan dokumen) apakah ptsp memiliki database (jika punya database) siapa saja yang dapat memanfaatkan database perizinan yang dimiliki oleh ptsp apakah lokasi ptsp dapat dijangkau dengan kendaraan umum apakah tanah dan bangunan yang digunakan oleh ptsp merupakan milik pemda? apakah ptsp memiliki ruang ruang tersebut dibawah ini? ruang pimpinan ruang rapat ruang pemrosesan ruang arsip ruang server (untuk komputer jaringan) ruang tunggu (untuk pemohon) toilet ruang meja informasi ruang loket pendaftaran ruang loket pembayaran ruang pengaduan apakah ptsp memiliki kendaraan operasional? apakah ptsp memiliki dan menggunakan komputer untuk keperluan pemrosesan dokumen perizinan? apakah ptsp memiliki sambungan telepon untuk keperluan operasional? apakah ptsp memiliki sambungan internet? dimana saja informasi tentang waktu, biaya dan persyaratan perizinan yang ditandatangani ptsp disebarluaskan sumber daya manusia berapa jumlah pegawai sdm ptsp (pejabat struktural dan pegawai pendukung) apakah pejabat struktural ptsp memiliki kompetensi yang dibutuhkan (sesuai dengan pendidikan dan pengalamannya apakah dilakukan proses rekrutmen terhadap pegawai sdm berdasarkan pendidikan dan pengalaman apakah pegawai ptsp mendapatkan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi apakah ptsp mempunyai system insentif (tunjangan khusus) bagi pegawai pengembangan ptsp berapa banyak program pengembangan ptsp yang telah dilakukan ptsp untuk penyederhanaan pelayanan kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh ptsp dalam pengembangan ptsp melalui reformasi regulasi (jika punya sop) apakah ptsp melakukan evaluasi secara berkala terhadap sop tersebut apakah data ptsp dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah apakah program dan kebijakan ptsp dimasukan kedalam dokumen perencanaan daerah kepuasan masyarakat berapa kali dalam setahun ptsp melaksanakan survey ikm (indeks kepuasan masyarakat) jika melaksanakan survei ikm) berapa nilai ikm pada tahun terakhir skor. tahun . (untuk skor nilai, dituliskan dalam dua angka belakang koma) apakah hasil ikm dipublikasikan kepada seluruh pengguna ptsp (pemangku kepentingan) apakah ada tindaklanjut dari hasil ikm diisi oleh nama jabatan tanggal tanda tangan dan cap walikota banjar, ttd ade suksesi. |
(la walikota mataram provinsi nusa tenggara barat peraturan walikota mataram nomor tahun tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada camat kota mataram dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota mataram, menimbang bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kota mataramdan ketentuan peraturan daerah kota mataram nomor tahun tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, makamatrdayaan usaha mikro, kecil dan menengah lembaran daerah kota mataram tahun nomor seri tambahan lembaran daerah kota mataram nomor memutuskan menetapkan pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada camatdinas adalah dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kota mataramrdiamdataan punk dilakukan oleh lurah setempat berkonsultasi dengan camat dwalikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi terhadap punkserta berpedoman pada rencana tata ruang dan wilayah rtrw)lingkup ium, meliputi permohonan ium, pemeriksaan ium, cc. pemberian ium, dan atau pencabutan dan tidak berlakunya ium. (|): kartu keluarga, pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak (dua) lembar, mengisi formulir yang memuat tentang nama, nomor ktp, nomor telepon:yang dimaksud pada disampaikan sesuai dengan karakteristik wilayah. pemberian ium oleh camat dapat dilimpahkan oleh walikota kepada lurah kop surat, nama izin, cc. nomor surat, dasar hukum.erkode, tanda tangan camat lurahlam dan adalah terkait jumlah penduduk, luas wilayah,ketentuan peraturan perundang undangan. (l)hasil ium kepada camat. camat menyampaikan laporan hasil pemberian jump kepada walikota melalui kepala dinasctober pj. walikota mataram h3. put handayani diundangkan mataram pada tanggal ustobep sekretarispe: , maka dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya, bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah speed) yang disampaikan oleh wajib pajakmelalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online):beberapa ketentuan dalamitambah bahasa: barat sebagai berikut ketentuan ditambah (empat) angka baru, yaitu angka angka angka dan angka yang berbunyi sebagai berikutdinas pendapatanketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutdinas pendapatandinas pendapatan. widinasyang berbunyi sebagai berikut wajib pajak dapat menyampaikan speed line speed online) setiap wajib pajak, wajib mengisi speed online dengan benar, jelas, lengkap dan dikirim secara online dinas paling lama (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. speed online sebagaimana dimaksud pada dianggap sudah dikirim dinas jika dikirim melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online dan dianggap sah jika sudah terbayar. dan j3. speespeed online jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian speed online jatuh pada (satu) hari kerja berikutnya. speed online sebagaimana dimaksud pada yang tidak disampaikan oleh wajib pajak dinas diberikan surat teguran sebagaimana mekanisme speed yang berlaku. bentuk dan tata cara speed online diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutdinas. jumlah pajak vspeed atau speed online. diantara dan disisipkan (satu) baru, yakni yang berbunyi sebagai berikut: untuk terbitnya pembukuan dan pemeriksaan, restoran diwajibkan untuk memiliki bentuk pengawasan khusus berupa suatu sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online yang berada pada dinas. yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pelaporan data transaksi secara online kepada dinasm2cik walikota mataram, ah. aka diundangkan mataram pada tanggal agustus 201k plt. sekretaris daerah kota mataram, anaau:ola karier pegawaintuk pegawai kementerian perhubungan yang mampu menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara profesional, bertanggung jawab, dan memenuhi standar kompetensi jabatan, maka diperlukan upaya pembinaan karier bagi pegawai kementerian perhubungan, bahwa sehubungan dengan butir tersebut atas, perlu menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang pola karier pegawaiassessment pegawai calon pemangku jabatan struktural dilakukan pada saat pegawai telah masuk dalam daftar pendek calon pemangku jabatan: hasil assessment berupa rekomendasi yang dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. dalam waktu paling lama (dua) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan, tim assessor kementerian perhubungan harus telah dibentuk. bab mekanisme pelaksanaan pola karier mekanisme pelaksanaan pola karier, merupakan keseluruhan proses penyiapan susunan daftar calon pemangku jabatan struktural, pengajuan daftar calon pendek, assessment, seleksi administrasi, sidang baperjakat, penentuan calon tetap, pengangkatan dalam jabatan dan administrasi penyelesaiannya. (l) pejabat struktural eselon (satu) bertanggung jawab untuk membuat merumuskan standar kompetensi jabatan dan profil kompetensi individu lingkungan unit kerja masing masing. biro kepegawaian dan organisasi bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dan penyiapan data base standar kompetensi jabatan dan profil kompetensi individu kementerian perhubungan. kepala biro kepegawaian dan organisasi selaku sekretaris baperjakat menyampaikan daftar pendek calon pemangku jabatan struktural lowong atau akan lowong kepada sekretaris jenderal selaku ketua baperjakat, sesuai kebutuhan organisasi. baperjakat melaksanakan sidang setelah menerima usulan daftar pendek calon pemangku jabatan struktural lowong atau akan lowong, sidang baperjakat menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan dalam jabatan struktural. bab ketentuan lain lain pegawai yang telah ditetapkan pengangkatan dalam jabatan struktural, haruspenetapan pengangkatan dalam jabatan. mutasi jabatan struktural dilakukan setelah yang bersangkutan menduduki jabatan sekurang kurangnya (dua) sampai dengan (lima) tahun. pejabat yang telah memangku jabatan strukturalpenurunan jabatan (emosi) hanya dilaksanakan dalam hal pemberian hukuman disiplin. pengangkatan dalam jabatan struktural non eselon pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ppk blu), jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan keputusan menteri perhubungan nomor tahun tentang pola karier pegawai negeri sipile.e.aid lha asa kepala shiki danksalur pengangkatan dalam jabatan jabung kesnacennnnnteverun sena naas ananda tertentu yaa, lea tertentu ceuvunguoudokokan eman kun ppn usn gu. rentan jabung n0uvuuuunggunggsonnva can ebook pun kanan dera, ena tertentu jabung tertentu jabatan fungsional umum pegawai menteri perhubungan ttd salinan sesuatdenp aslinya kepala biro hukum pan e.e.mangindaan aan umar abmatrik keterkaitan kompetensi pegawai dengan jabatan jabatan fungsional tertentu jabatan struktural diklat belokan term| pangkat (eselon pendidikan kompetensi pendidikan tertentu golongan umum diklat kompetensi jabatan il. jabatan s2|s1| pendeta standar kompetensi jabatan eselon |vte pelaksana lanjut: ima standar kompetensi jabatan eselon i.b petokeana standar kompetensi jabatan eselon diklat lanjutan standar kompetensi jabatan eselon pemula ima standar kompetensi jabatan eselon ala ima standar kompetensi jabatan eselon &.b jme standar kompetensi jabatan eselon iv.a| pertama pen standar kompetensi jabatan eselon nv.b standar kompetensi jabatan eselon diklat pimpinan tingkat diklat pimpinan tingkat diklat pimpinan tingkat jabatan fungsional umum jabatan struktural salinan ses ag! aslinya kepala biro menteri perhubungan ee, ttd ama mms umar a#ris. sh. mm. e.e.mangindaan pembina utama muda iv c) nip. lampiran iii peraturan menteri perhubungan nomor tahun tanggal september pedoman penilaian kriteria standar kompetensi pokok dan penunjang unsur unsur eselon skor unsur pokok wo pendidikan sesuai standar kompetensi jabatan s1 d4 jurusan program sesuai standar kompetensi jabatan studi sesuai cukup sesuai diklat san dar kompetensi jabatan standar kompetensi jabatan kepemimpinan a40 ii. |.y lo. ii. ho. diklat kompetensi sia komen jabatan segar jabatan leo. d0.) 01x ro. io. l .m o yoo | .yv yoo. d0. eno ha. pangkat golongan sesuai standar kompetensi jabatan setingkat terendah lo. ll. |o. to. | .m he. .yv oo. lo. to. le. korelasi pengalaman khatan yang pernah diduduki sebelumnya jabatan lil oo. po. 6oo0 lal lo. lo. lo. io. id. oo. lo. penilaian kinerja kriteria penilaian sangat baik baik cukup ipa : | lom hukuman disiplin tingkat hukuman hukuman ringan hukuman sedang hukuman berat loh menteri perhubungan ttd e.e.mangindaan salinan sesuai dengapslinya kepala biro huy:pm tahun tanggal september formulir penilaian calon pemangku jabatan struktural nama nip gol pangkat tanggal lahir masa kerja pns unit kerja jabatan saat ini jabatan yang akan diisi unsur unsur eselon skor unsur pokok pendidikan sesuai standar kompetensi s1 d4 loh | .m ll. jurusan program sesuai standar kompetensi jabatan studi sesuai cukup sesuai . so. diklat kepemimpinan sesuai standar kompetensi jabatan pim tk. pim tk. pim tk. iii pim tk. |. .o ll. diklat kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan jabatan kurang sesuai cukup sesuai sesuai o0000. |.n lo. oo. ll. . low oo. lo. lo. lo. . pangkat golongan sesuai standar kompetensi jabatan setingkat bawah pangkat tertinggi pangkat terendah diangkat terendah lo. ik. oo. k6. oo. k6. he. lo. il. ho. unsur penunjang korelasi pengalaman jabatan yang pernah diduduki sebelumnya jabatan sesuai cukup sesuai kurang sesuai ll. ho. |. no . ban ho.2o00000 memutuskan menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang pola karier pegawai kementerian perhubungan. babi ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: karier adalah perjalanan atau pengalaman jabatan seorang pegawai sejak mulai diangkat dalam jabatan, dibina secara terus menerus sampai dengan batas usia pensiunrofil kompetensi individu adalah gambaran informasi data dan informasi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku setiap orang secara pribadi yang dapat dinyatakan dengan fakilaian kinerja see pendatang penilaian lon aan hukuman disiplin meru nekat umat teman berada menteri perhubungan ttd e.e.mangindaan salinan sesuai den aslinya match gdaftar pendek calon pemangku jabatan struktural jabatan struktural: rekomendasi nama calon faktor penilaian assessment la|b| d|e|r| total centre o00000000 to. menteri perhubungan ttd e.e.mangindaan salinan sesuai dengan, aslinya kepala biro kln ananda san umar sh, mm, pembina utama muda iv c) nip. mutasi jabatan pegawai adalah perpindahan pegawai yang memangku jabatan tertentu jabatan lainnya baik setingkat maupun promosi, baik dalam satu unit kerja maupun antar unit kerja pemerintahan. kriteria dan skor penilaian adalah tolok ukur kualitatif dan kuantitatif yang dipergunakan untuk menilai para calon pemangku jabatan strukturtidak disyaratkan angka kredit. il. badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, yang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disingkat baperjakat, adalah unit institusi yangsistem informasi jabatan yang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disingkat sij, adalah suatu sistem komputerisasi yang mengolah data dan informasi jabatan dan pemangku jabatan lingkungan kementerian perhubungan menjadi bentuk yang bermanfaat untuk kepentingan kedinasan sesuai kebutuhan. assessment. oo. pegawai adalah pegawai negeri sipil kementerian perhubungan. kementerian adalah kementerian perhubungan. menteri adalah menteri perhubungan. pejabat pembina kepegawaian pusat adalah menteri. pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan dalam jabatan adalah menteri perhubungan. bab maksud dan tujuan (l) pola karier pegawai dimaksudkan untuk dapat memberi arah yang jelas bagi pembinaan pegawai berbasis kompetensi, melalui penempatan pegawai yang profesional, bertanggung jawab, serta dapat berkinerja sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan profil kompetensi individu yang dimiliki. pola karier pegawai bertujuan meningkatkan kinerja jabatan, melalui pengangkatan dalam jabatan pegawai yang berkompeten, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tugas jabatan dengan baik, bersih, transparan dan akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. bab iii sasaran sasaran pola karier pegawai meliputi: meningkatkan motivasi dan potensi pegawai dalam pengembangan karier melalui pengangkatan dalam jabatan, meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, kepemimpinan, koordinasi, dan keterampilan melalui diklat kompetensi, cc. menyiapkan pegawai yang berpotensi dan memiliki semangat berkontribusi kinerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dan menciptakan iklim kerja yang mampu memberi dorongan kerjasama dalam pelaksanaan tugas jabatan dan menjadi pegawai berkualitas dan berkinerja tinggi. bab ruang lingkup ruang lingkup pola karier pegawai meliputi alur pengembangan karier, unsur penilaian berbasis kompetensi, penyiapan daftar calon, assessment dan mekanisme pelaksanaan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural. bab alur pengembangan karier (l) alur pengembangan karier pegawai merupakan pengangkatan pegawai dalam jabatan berbasis standar kompetensi jabatan dan profil kompetensi individu. pengangkatan pegawai dalam jabatan meliputi (tiga) jenis, yaitu pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural bereselon dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: pengangkatan pegawai pertama kali dalam jabatan struktural lowong atau akan lowong, dilakukan bagi pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu dan atau jabatan fungsional umum serta memenuhi standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan, pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dilakukan secara berjenjang, vertikal, horizontal, dan diagonal, pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dilakukan secara berjenjang, dimulai dari jenjang jabatan struktural terendah sampai dengan jabatan struktural tertinggi, dan tidak boleh loncat jabatan, pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dapat dilakukan secara vertikal atau promosi, yaitu merupakan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural eselon rendah satu tingkat lebih tinggi dalam satu lingkungan unit kerja, pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dapat dilakukan secara horizontal, yaitu merupakan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural eselon yang setingkat baik dalam satu lingkungan unit kerja atau lintas satuan unit kerja, pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dapat dilakukan secara diagonal, yaitu perpindahan pegawai dari satu jabatan struktural jabatan struktural yang lebih tinggi atau setara, dengan lingkup lintas unit kerja. pegawai negeri sipil pemangku jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional umum dan atau sebaliknya, sepanjang memenuhi standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan. alur pengembangan karier melalui pengangkatan dalam jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum, sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. bab unsur penilaian berbasis kompetensi (l) pengembangan karier pegawai berbasis standar kompetensi jabatan, pelaksanaannya melalui penilaian terhadap profil kompetensi individu dengan berpedoman pada standar kompetensi jabatan. pengembangan karier pegawai melalui penilaian kompetensi dengan memperhatikan unsur unsur kepegawaian, yang meliputi jabatan, pangkat golongan, pendidikan, diklat dan jenjang sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. pelaksanaan penilaian berbasis standar kompetensi jabatan meliputi penilaian terhadap (tiga) unsur standar kompetensi jabatan, yaitu: unsur pokok, terdiri atas: pendidikan, jurusan program studi, diklat kepemimpinan, diklat kompetensi jabatan, dan pangkat golongan ruang. unsur penunjang, terdiri atas: pengalaman dalam jabatan, penilaian kinerja, dan disiplin. assessment penilaian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam rangka penyiapan calon pemangku jabatan lowong atau akan lowong. pelaksanaan penilaian berpedoman pada kriteria dan penilaian calon pemangku jabatan struktural berdasarkan standar kompetensi jabatan lingkungan kementerian perhubungan sebagaimana lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. bab vii penyiapan daftar calon metoda dasar pelaksanaan pola karier pns dengan menggunakan sistem elektronik pola karier melalui sistem informasi jabatan sij) dan penyiapan daftar panjang calon pemangku jabatan: penyiapan daftar panjang calon pemangku jabatan strukturalyang disiapkan secara elektronik untuk seluruh level jabatan: daftar panjang calon pemangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada dapat diakses melalui sij kementerian perhubungan, untuk pengisian jabatan lowong atau akan lowong, sekretaris jenderal cg. biro kepegawaian dan organisasi menyiapkan daftar pendek calon pemangku jabatan struktural, penyiapan daftar pendek dilaksanakan dengan melakukan seleksi melalui penilaian standar kompetensi jabatan, unsur pokok dan unsur penunjang terhadap seluruh calon yang terdaftar dalam daftar panjang dengan menggunakan formulir penilaian calon pemangku jabatan struktural sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini: daftar pendek terdiri dari (tiga) nama calon pemangku jabatan struktural yang merupakan hasil penilaian terbaik terhadap daftar panjang sebagaimana dimaksud pada daftar pendek calon pemangku jabatan lowong atau akan lowong, disusun sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. penyiapan daftar pendek calon pemangku jabatan struktural dapat dilakukan secara manual dalam hal: sistem informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam mengalami kegagalan sistem, calon pemangku lowongan jabatan struktural belum terdaftar dalam sij: profil kompetensi individu mengalami penyempurnaan dan belum masuk dalam sij. bab viii assessment assessment merupakan bagian penilaian untuk mengukur potensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan, pengukuran potensi dan prediksi keberhasilan didasarkan atas sikap, perilaku dan kepribadian yang tidak dapat dinyatakan diukur melalui sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan tertentu, assessment dilaksanakan dengan menggunakan metode dan unsur unsur yang telah distandarkan pada lembaga lembaga assessment assessment centre) dan didasarkan pada karakteristik jabatan lowong atau akan lowong, assessment bagi seluruh pegawai lingkungan kementerian perhubungan dilaksanakan oleh tim assessor kementerian perhubungan atau bekerja sama dengan lembaga assessment centre yang anggotanya telah memiliki lisensi sebagai assessor. assessment ditujukan untuk mendapatkan profil kompetensi pegawai yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan karakteristik jabatan yang akan diduduki,dukungan teknis dan administratif kepada komite nasional keselamatan transportasi serta sebagai pelaksanaan peraturan presiden nomor tahun dipandang perlu menata kembali organisasi dan tata kerja sekretariat komite nasional keselamatan transportasisekretariat komite nasional keselamatan transportasdan: m. pan rb tanggal agustussekretariat komite nasional keselamatan transportasi. bab kedudukan, tugas, dan fungsi sekretariat komite nasional keselamatan transportasi knkt) yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut sekretariat knkt merupakan unit kerja pendukung knkt lingkungan kementerian perhubungan. sekretariat knkt sebagaimana dimaksud padaseorang kepala sekretariat knkt. sekretariat knkt mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada knkt. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretariat knkt menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan,cc. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sdm investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan, pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi, pemberian dukungan pelaksanaanbab susunan organisasi sekretariat knkt, terdiri atas: bagian tata usaha, dan bagian pelayanan investigasi dan kerja sama. susunan organisasi sekretariat knkt sebagaimana dimaksud pada (l),penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, dserta, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan,dtata usaha, terdiri atas: subbagian perencanaan, subbagian keuangan dan perlengkapan, dan subbagian kepegawaian dan umum. sub, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. subbagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan. subbagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melakukan penyiappelayanan investigasi dan kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi,dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pelayanan investigasi dan kerja sama menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi, penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan kerja sama investigasi dan kerja sama lainnya, dan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat. bagian pelayanan investigasi dan kerja sama, terdiri atas: subbagian pelayanan investigasi, subbagian kerja sama, dan subbagian data dan informasi dan hubungan masyarakat. subbagian pelayanan investigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi. subbagian kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan kerja sama investigasi dan kerja sama lainnya. subbagian data dan informasi dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat. bab iii kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional lingkungan sekretariat knkkepala sekretariat knksekretariat knktsekretariat knkt dan kementerian perhubungan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing masing. kepala sekretariat knkt, kepala bagian dan kepala subbagikepala sekretariat knkt, kepala bagian dan kepala subbagikepala sekretariat knktekretariat knkt, kepala bagian dan kepala subbagian dari bawahnya wajib diolah dan dikepala sekretariat knkt, kepala bagian dan kepala subbagian secara hirarki menyampaikan laporan kepada ketua knkt dan menyusun laporan berkala kepada menteri perhubungan melalui sekretaris jenderalekretariat knkt, kepala bagian dan kepala subbagian, kepala sekretariat knkt dibantu oleh pimpinan dibawahnya dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing masing. bab eselon kepala sekretariat knkt merupakan jabatan struktural eselon ilatas organisasi dan tata kerja sekretariat knkt berdasarkansekretariat knktsekretariat knkt kepada menteri perhubungan melalui sekretaris jenderal untuk ditetapkan menjadi peraturan menteri perhubungan. pada saat berlakunya peraturan menterimenteri perhubungan nomor tahun tetap melaksanakan tugas sampai dengan diatur kembali berdasarkan peraturan menteri ini. bab vtahun tanggal april tentang organisasi dan tata kerja sekretariat knkoktoberepstruktur organisasi sekretariat knkt sekretariat bagian pelayanan kerja sama subbagian subbagian pelayanan perencanaan investigasi subbagian keuangan subbagian kerja dan perlengkapan sama subbagian subbagian data dan kepegawaian dan informasi dan umum hubungan masyarakat menteri perhubungan, ttd e.e. mangindaan salinan sesuai dengan aslinya kepala bir dan kln umar aris, sh, mm, pembina utama muda iv c) nip. |
nagdiriflight information display system kids) atau banner. batas waktu lamanya antrian check in sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lama (dua puluh) menit per penumpangbagian keenam proses menuju ruang tunggu proses menuju ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ketersediaan informasi menuju ruang tunggu, ketersediaan fasilitas ruang tunggu eksekutif sesuai dengan kelompok pelayanan. ketersediaan informasi menuju ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam huruf badan usaha angkutan udara niaga berjadwal wajib menyediakan informasi posisi ruang tunggu melalui flight information display system kids) atau papan petunjuk yang diatur oleh penyelenggara bandar udara dan tersedianya petugas yang membantu mengarahkan penumpang. ketersediaan fasilitas ruang tunggu eksekutif sesuai dengan kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang menerapkan kelompok pelayanan medium service menyediakan fasilitas ruang tunggu eksekutif (executive lounge) untuk penumpang kelas ekonomi tertentu, dengan fasilitas pendingin ruangan, terminal listrik, makanan dan minuman ringan, serta public address system. ketersediaan ruang tunggu eksekutif (executive lounge) sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kondisi dan fasilitas yang ada pada masing masing bandar udara dan satu tempat ruang tunggu eksekutif dapat digunakan secara bersama sama oleh lebih dari satu badan usaha angkutan udara niaga berjadwal. bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang menerapkan kelompok pelayanan full service dan fills, ketersediaan fasilitas ruang tunggu eksekutif diserahkan kepada masing masing badan usaha angkutan udara niaga berjadwal. bagian ketujuh boarding standar pelayanan boarding sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelayanan petugas boarding, penutupan batas waktu naik pesawat udara (boarding) proses menuju pesawat,. pemeriksaan kesesuaian tanda pengenal pada saat boarding sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan apabila pada saat proses check belum dilakukan pemeriksaan. tersedianya petugas yang ditempatkan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang mengarahkan penumpang dari ruang tunggu sampai dengan naik pesawat. penutupan batas waktu menyediakan fasilitas antara lainbagian kedelapan penanganan keterlambatan, pembatalan penerbangan dan denied boarding passenger standar pelayanan penangananmeliputi informasi kepada penumpang apabila terjadi keterlambatan, pembatalan penerbangan,, mekanisme pemberian kompensasi, mekanisme pemberian ganti kerugian. informasi kepada penumpang apabila terjadiyaitu penyampaian informasi yang benar dan jelas, antara lain alasan keterlambat: pembatali keterlambatan atau pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh factor cuaca, informasi dapat disampaikan kepada penumpang sejak diketahui adanya gangguan cuaca, danberupa tersedianya petugas berupa staf badan usaha angkutan udara niaga berjadwal setingkat station manager atau staf lainnya yang ditunjuk dan diberikan kewenangan dalam menangani penumpang yang jadwal penerbangannya mengalami keterlambatan, pembatalan penerbangan, dan denied boarding passenger. mekanisme pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pemberian kompensasi kepada penumpang sesuai peraturan perundangan yang berlaku pada saat terjadi keterlambatan sampai dengan (empat) jam, dengan ketentuan sebagai berikut keterlambatan lebih dari (enam puluh) menit sampai dengan (seratus dua puluh) menit, badan usaha angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman dan makanan ringan (snack box), keterlambatan lebih dari (seratus dua puluh) menit sampai dengan (seratus delapanmemindahkan penumpang penerbangan berikutnya, atau badan usaha angkutan udara lainnya, apabila diminta oleh penumpang, dan cc. keterlambatan lebih dari (seratus delapan puluh) menit sampai dengan (dua ratus empatapabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan penerbangan berikutnya atau badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya. mekanisme pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pemberian ganti kerugian kepada penumpang mengacu, dengan ketentuan sebagai berikut pemberian ganti rugi sebesar rp. dalam hal terjadi keterlambatan lebih dari (empat) jam dapat berupa uang tunai, voucher yang dapat dituangkan, atau melalui transfer rekening, selambat lambatnya 3x24 jam, apabila terjadi pembatalan penerbangan,apabila terjadi perubahan jadwal penerbangan (retiring atau scheduling) dan penumpang tidak dapat dipindahkan penerbangan berikutnya atau penerbangan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka badan usaha angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya. apabila sejak diketahui adanya keterlambatan penerbangan atau perubahan jadwal penerbangan, penumpang menolak untuk diterbangkan dan menolak segala bentuk kompensasi dan ganti kerugian, makabab standar pelayanan selama penerbangan (in flight) bagian kesatu standar pelayanan selama penerbangan in flight) standar pelayanan selama penerbangan (in flight), meliputi fasilitas dalam pesawat, dan awak kabin. bagian kedua fasilitas dalam pesawat fasilitas dalam pesawat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi bagasi tercatat, levator (toilet), interior dan fasilitas: media hiburan, majalah atau surat kabar, makanan dan minuman: dan informasi petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan. bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf kelompok full service paling banyak tanpa dikenakan biaya, kelompok medium paling banyak tanpa service dikenakan biaya, dan fills dikenakan biayatissue,sabun cair). interior dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ketersediaan lampu baca, bel pramugari, ventilasi ac, first aid kits dan oxygen mask, dan cc. buku doa. media hiburan dan majalah atau surat kabar sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan ketersediaan dan berfungsinya media hiburan dan majalah atau surat kabar sesuai dengan kelompok pelayanannya sebagai berikut kelompok full service tersedia fasilitas media hiburan, majalah, atau surat kabar yang disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia pesawat: kelompok medium tersedia fasilitas majalah atau surat service kabar: dan fills tidak wajib disediakan fasilitas media hiburan, majalah atau surat kabar. kelompok full service tersedia makanan dan minuman tanpa biaya tambahan, dengan ketentuan sebagai berikut untuk penerbangan sampai dengan (sembilan puluh) menit, tersedia minuman dan makanan ringan (snack box) dan untuk penerbangan lebih dari (sembilan puluh) menit, tersedia minuman dan makanan berat (heavy meal). kelompok medium tersedia makanan ringan (snack box) dan service minuman mineral tanpa biaya tambahan fills tersedianya makanan dan minuman, dengan biaya tambahan. informasi petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi tersedianya informasi dan buku petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan, dan bagi pesawat udara yang memiliki televisi, wajib memperagakan secara audio visual tentang petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan. bagian ketiga awak kabin awak kabin sebagaimana dimaksud dalam proses turun pesawat, transit atau transfer, cc. pengambilan bagasi tercatat, dan penanganan keluhan pelanggan. bagian kedua proses turun pesawat proses turun pesawat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ketersediaan informasi: ketersediaan fasilitas:datangjalan koridor. pelayanan petugas transit atau transfer counter sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: informasi dan pelayanan petugas, dan mekanisme pemberian ganti kerugian. informasi dan pelayanan petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi adserta tersedianya petugas yang ditempatkan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang melakukan pengecekan kesesuaian label bagasi tercatat dengan barang bagasi tercatat. mekanisme pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf diantaranya ketersediaan petugas yang menangani pemberian ganti kerugian sebagai tanggung jawab pengangkut terhadap kehilangan, kerusakan atau keterlambatan bagasi, sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mekanisme waktu penanganan selambat lambatnya hari kalender sejak penumpang mengajukan keluhan. bagian kelima penanganan keluhan penumpang penanganan keluhan penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi adanya informasi prosedur atau mekanisme yang jelas untuk penyampaian keluhan penumpang beserta batas waktu tindak lanjut yang selambat lambatnya dalam waktu (empat belas) hari kalender, dan informasi ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku, tersedianya fasilitas layanan keluhan penumpang yang disediakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, antara lain berupa sms, telepon, kotak saran, e mail, dan sarana lainnya: dan cc. tersedianya counter dan petugas yang ditempatkan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang menangani keluhan penumpang, setiap bandar udara yang dilayani. bab standar pelayanan penumpang dengan kebutuhan khusus bagian kesatu standarjumlah total penumpang disabilitas dan anak anak accompanied minor) hanya boleh diangkut sebanyak banyaknya (sepuluh persen) dari total kapasitas pesawat udara yang digunakan per penerbangan. badan usaha angkutan udara niaga berjadwal memberikan pelayanan terhadap anak anak yang melakukan penerbangan tanpa pendamping accompanied minor) paling sedikit memuatiersedianya petugas yang mendampingi anak anak yang melakukan penerbangan tanpa pendamping um) sejak proses pre flight sampai kepada proses flight, termasuk transit, adanya berita acara serah terima untuk setiap tahapan prosesnya, dan adanya pelabelan tanda pada penumpang dan pada bagasi kabin dan tercatatnggunakan oxygen mask dan atau stretched wajib didampingi oleh orang yang bertanggung jawab dan memiliki surat rekomendasi terbang dari dokterlight) bagi penumpang dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari mengenai fasilitas yang tersedia bandar udara asal dan tujuan untuk penumpang dengan kebutuhan khusus: dan fasilitas yang disediakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang dengan kebutuhan khusus: dan memberikan prioritas check in terlebih dahulu kepada penumpang wanita hamil, penumpang lanjut usia, penumpang penyandang disabilitas, dan penumpang orang sakitkepada petugasdan mengarahkan pemberian prioritas sertdari ruang tunggu sampai dengan naik pesawat, dan tersedianya fasilitas kemudahan untuk menuju pesawat dan naik pesawat bagi penumpang dengan kebutuhan khusus (misalnya dengan menggunakan kursi roda atau electric car)) bagi penumpang dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari tempat duduk, bagasi tercatat:. (emergency exit). fasilitas bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf diantaranya bagi penumpang dengan kebutuhan khusus dapat membawa kursi roda manual pribadi yang ditempatkan sebagai bagasi tercatat tanpa dikenakan biayabukutersedianya awak kabin yang dapat) bagi penumpang dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari proses turun pesawat, transit atau transfer, pengambilan bagasi tercatat, dan penanganan keluhan penumpangmenuju transit atau transfer counter serta ruang tunggu untuk keberangkatan berikutnya serta tersedianya fasilitas (antara lain wheelchair) yang disediakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk bagi penumpang dengan kebutuhan khusus menuju transit atau transfer countermembantu penumpang dengan kebutuhan khusus untuk pengambilan bagasi tercatat. penanganan keluhan penumpang dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu tersedianya petugasdalam penyampaian keluhan. bab vii penilaian dan pengawasan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam memberikan pelayanan wajib memiliki standar operasional prosedur standard operating procedure sop) sekurang kurangnya dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris sesuai format sebagaimana termuat dalam lampiran peraturan menteri initiga) bulan sejak peraturan ini berlaku untukverifikdirektur jenderaldirektur jenderal melakukan penilaian dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini. penilaian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan berdasarkan awal, atau laporan pelaksanaan hasil pengawasan inspektur angkutan udara dan atau direktorat jenderal perhubungan udara, atau laporan dan atau keluhan badan usaha bandar udara,viii ketentuan penutup pada saat mulaipenyelenggaraan angkutan udara dan peraturan direktur jenderal perhubungan udara nomor skep v tentang kelompok pelayanan jasa angkutan udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peratur sanak kepala biru dan kln, yan umar abis, sh, mm, pembina utama muda iv c) nip. napa format standar prosedur operasi (standard operating procedure sop) pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri bagi bagi bentuk pelayanan penumpang penumpang umum kebutuhan khusus media publikasi yang digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk penyampaian informasi penerbangan. jenis jenis informasi penerbangan yang disampaikan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal melalui media publikasi. media reservasi yang disediakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal. jenis jenis informasi berkaitan dengan tiket yang diberitahukan kepada penumpang pada saat melakukan proses reservasi. media pembayaran tiket yang disediakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal. media penerbitan tiket yang disediakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal. jenis jenis informasi yang tercantum dalam tiket. ketentuan waktu buka check counter. ketentuan waktu tutup check countercheck in. target kecepatan atau lamanya waktu pelayanan per penumpang oleh petugas yang ditempatkan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal pada saat proses check in. jenis jenis informasi yang diberitahukan kepada penumpang pada saat melakukan proses check beserta media. informasi yang digunakan. informasi, fasilitas, dan petugas yang disediakan untuk melayani penumpang setelah melakukan proses check menuju ruang tunggu. fasilitas ruang tunggu executive (apabila ada)boarding. fasilitas yang disediakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal kepada penumpang pada saat menuju dan naik pesawat. penanganan keterlambatan penerbangan dan pembatalan penerbangan. petugas yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk bertanggung jawab menjelaskan informasi jika terjadi keterlambatan penerbangan dan pembatalan penerbangan. prosedur penyampaian informasi jika terjadi keterlambatan penerbangan dan pembatalan penerbangan dari petugas badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang bertanggung jawab menyampaikan informasi tersebut kepada penumpang. prosedur pemberian kompensasi kepada penumpang, apabila terjadi keterlambatan penerbangan sampai dengan jam. prosedur pemberian ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku, apabila terjadi keterlambatan penerbangan lebih dari jam, pembatalan penerbangan, dan denied boarding passenger. bagi bagi bentuk pelayanan penumpang penumpang umum kebutuhan khusus kadin tan fasilitas fasilitas yang disediakan dalam pesawat udara selama penerbangan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal. awak kabin tan men pratap (prosedur dan ketetapan) bagi awak kabin pada saat melayani penumpang selama penerbangan. jenis jenis informasi yang diberitahukan kepada penumpang selama penerbangan. ben bentuk pelayanan bagi bagi penumpang penumpang umum kebutuhan khusus mera itterminal kedatangan bandara tujuan. sajpastmatancounter transit transfer terminal kedatangan bandara tujuanpada saat melayani penumpang transit transfer. jenis jenis informasi yang diberitahukan kepada penumpang pada saat melakukan proses transfer transit beserta media informasi yang digunakan. pengambilan bagasi tercatat informasiuntuk keperluan pengambilan bagasi tercatat dan penanganan ganti kerugian kehilangan kerusakan bagasi tercatat. prosedur pemberian ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku, apabila terjadi kehilangan kerusakan bagasi tercatat, dengan tarif batas atas ditetapkan oleh pemerintahbadan usaha angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan pelayanan kepada penumpang dalam negeri yang memenuhi standar pelayanan. standar pelayanan penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri selain kelas ekonomi ditetapkan oleh masing masing badan usaha angkutan udara niaga berjadwal. standar pelayanan sebagaimana dimaksud padapee nan fasilitas media layanan yang disediakan untuk tempat pengaduan penumpang. informasi dan petugas yang disediakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menangani keluhan penumpang dan penanganan ganti kerugiprosedur pemberian ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku, apabila terjadi keluhan pelanggmenteri perhubungan, ttd mangindaan salinan aslinya kepala bir dan kln, umar atas, sh, mm, pembina utama muda iv c) nipb iii standar pelayanan sebelum penerbangan (pre flightterdiri dari informasi penerbangan, reservasi tiket: ticketing, check in, proses menuju ruang tunggu, boarding, dan penanganan keterlambatan penerbangan, pembatalan penerbangan dan denied boarding passengercc. tarif yang berlaku pada masing masing rute, cara reservasi tiket: cara pembayaran tiket: cara penerbitan tiket: dan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal. bagian ketiga reservasi standar pelayanan reservasi tiket sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain media reservasi, prosedur perubahan tiket, prosedur pembatalan tiket dan jangka waktu pengembalian uang tiket (resund), masa berlaku tiket, dan batas waktu pembayaran tiket (time limit). media reservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan melalui internet, telepon, kantor pusat badan usaha angkutan udara niaga berjadwal bersangkutan, kantor perwakilan bandar udara, kantor perwakilan atau agen penjualan tiket luar bandar udara.: cc. perubahan rute: dan perubahan kelas penerbangan (upgrading). prosedur pembatalan tiket dan jangka waktu pengembalian uang tiket (resund) sebagaimana dimaksud dalam hurufsejak pengajuan:sejak pengajuan. bagian keempat ticketing standar pelayanan ticketing sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya meliputiatm, kartu kredit via web, cash atau debit card, beserta syarat dan ketentuan yang mengikutinyatau melalui internet, nomor, tempat dan tanggal penerbitan, nama pengangkut, cc. nama penumpang, tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan bandar udara asal, tempat, tanggal, dan waktu kedatangan bandar udara tujualamat layanan pengaduan pelanggan (telepon, email, website, dll): pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dan syarat dan ketentuan umum perjanjian pengangkutan paling sedikit terdiri dari: ketentuan batas waktu check in: ketentuan bagasi kabin danndan ketentuan ketentuan lain yang diberlakukan dalam perjanjian pengangkutan tersedia website (dengan menyebutkan alamat lengkap website badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang bersangkutan).. bagian kelima check standar pelayanan check in: ketentuan bagasi kabin, batas waktu lamanya antrian check ramah dan cepat tanggap (responsif), d dan penumpang tidak dapat dikenakan biaya atas jasa pelayanan check in counter. untuk kelancaran proses check in, batas waktu buka check in. pas masuk pesawat udara (boarding pass) sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal kepada penumpang, yang dalamnya terdapat kejelasan informasi paling sedikit memuat tentang nama penumpang, nama pengangkut, cc. rute penerbangan, nomor penerbangan: tanggal dan jam keberangkatan, nomor tempat duduk:: dilakukannya olah informasi keamanan (security question) dan penimbangan terhadap bagasi tercatat: penyerahan dan penempatan tanda pengenal bagasi tercatat: dan informasi berat maksimal bagasi tercatat yang tidak dikenakan biaya sesuai dengan kelompok pelayanan, disampaikan melalui pengumuman resmi secara tertulis dapat diletakkan check in counter, flight information display system kids), atau banner, flight information display system kids), atau banner. informasi bahwa badan usaha angkutan udara niaga berjadwal tidak bertanggung jawab terhadap barang berharga yang disimpan dalam bagasi tercatat, kecuali terdapat perjanjian persetujuan pengangkutan secara tertulis dari pihak badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang bersangkutan. dalam hal ini badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dapat meminta kepada penumpang untuk mengasuransikan barang tersebut. dilakukannya olah informasi keamanan (security question) dan penimbangan terhadap bagasi tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf bahwa sebelum dilakukan penimbangan, petugas check wajib mengajukan pertanyaan kepada penumpang tentang keamanan bagasi tercatat (security questions baggage profiling), berkaitan dengan barang berharga atau yang dianggap berharga yang ditempatkan bagasi tercatat. apabila penumpang menyatakan bahwa tidak terdapat barang berharga atau yang dianggap berharga pada bagasi tercatat, maka petugas check wajib menempelkan label bertanda "non valuable thing inside" pada bagasi tercatat tersebut dan pada tanda pengenal bagasi (claim tag):barcode, s5), informasi tanda pengenal bagasi tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat nomor tanda pengenal bagasi: nama atau logo pengangkut: tanggal penerbangan, nomor penerbangan: kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan, dan berat bagasi. terrain awareness and warning systems tags), traffic alert and collision avoidance systems (tas il)oleh badan usaha angkutan udara untuk penerbangan komuter dan chartercivil aviation safety regulations cast) part diubah sebagai berikut: menambah huruf (f) dan (g dan huruf (egd) dan (ehuruf (a) dan huruf (cec) dan (d) pada sub bagian butir sehingga berbunyi sebagai berikut: (ec) persyaratan yang termuat pada sub bagian butir huruf (a) dan huruf (bd!) dan (m, huruf (e), huruf (f), huruf (g), huruf (h), huruf (i), dan hurufmb) dan (c)huruf (acsln emang, umar aris, sh, mm, pembina utama muda iv c) nip. |
center!biaya tahun anggaran lingkungan kementerian perhubungan dengan rahmat tuhan yang maha esa center!r: bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor ipmyitandar biaya kementerian perhubung. pasai standar biaya tahun anggaran lingkunganperhubungan tahun anggaran standar biaya tahun anggaran lingkungan kementerian perhuboktober menteri perhubungan republik indonesia iz isinya kepala biro dan.pm, tahun tanggal oktober standar biaya tahun lingkungan kementerian perhubungan standar biaya kementerian perhubungan tahun biang: fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan |
kdiatur mengenai subsidi angkutan perintis orang dengan kereta api, bahwa,subsidi angkutan perintiskeputusan menteri perhubungan nomor kp. tahun tentang penetapan lintas pelayanan kereta api angkutan perintis tahun keputusan menteri perhubungan nomor kp. tahun tentang tarif angkutan orang dengan kereta api perintis. memutuskan: menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang subsidi angkutan perintismaksud dan tujuan peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian subsidi angkutan perintis orang dengan kereta api. peraturan menteri ini bertujuan agar pelaksanaan subsidi perintis angkutan orang dengan kereta api dapat berjalan tepat guna, tepat sasaran, efektif dan efisien. bab iii penyelenggaraan subsidi angkutan perintis subsidi angkutan perintis diselenggarakan dengan lintas pelayanan tetap dan jadwal yang teratur. penetapan lintas pelayanan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh: menteri, untuk lintas pelayanan yang jaringan jalurnya melintasi antar kota antar provinsi atau berada pada jaringan jalur kereta api nasional: gubernur, untuk lintas pelayanan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah antar kota dalam satu provinsi, cc. bupati walikota untuk lintas pelayanan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah antar kota dalam satu kabupaten kota. pelayanan angkutan perintis kereta api diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: sarana yang digunakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi: sarana yang digunakan memenuhi standar pelayanan minimal: berjadwal, dilayani oleh kereta api dengan pelayanan kelas ekonomi. jaringan pelayanan angkutan perintis kereta api, terdiri dari: jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota: dan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan. angkutan perintis kereta api dilaksanakan pada jaringan jalur kereta api dalam lintas pelayanan perkeretaapian umum. lintas pelayanan angkutan perintis kereta api ditetapkan dengan mempertimbangkan: kebutuhan angkutan bangkitkan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan: jumlah frekuensi perjalanan: jarak lintas pelayanan: stasiun pemberangkatan, stasiun antara dan stasiun pemberhentian akhir.ktor kurang dari (tujuh puluh persen) dan yang belum dilayani kelas komersial: tersedianya jaringan jalur kereta api yang laik operasi: cc. adanya potensi wilayah atau suatu daerah yang akan dikembangkan secara ekonomi, sosial atau budaya: dan atau adanya usulan dan atau permintaan pelayanan angkutan dari pemerintah daerah. usulan penetapan lintas pelayanan angkutan perintis kereta api sebagaimana dimaksud dalam (dua) dilakukan berdasarkan hasil kajian. lintas pelayanan angkutan perintis kereta api yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam (dua) dievaluasi setiap tahun. bab kriteria subsidi angkutan perintis subsidi angkutan perintis diberikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikansecara komersial belum menguntungkan dalam jangka waktu tertentu. bab tata cara subsidi dan penetapan tarif angkutan perintis, menteri dapat membantu penyediaan pembiayaan subsidi angkutan perintis.. bab besaran subsidi biaya pengoperasian subsidi angkutan perintis terdiri atas biaya modal, biaya operasi, dan biaya perawatan.delapan persen) dikurangi jumlah pendapatan yang diperoleh. bab vii penyelenggara angkutan perintis penetapan penyelenggara sarana perkeretaapian angkutan perintis penumpang kereta api dilaksanakan melalui pelelangan umum.gubernur bupati walikotagubernur bupati walikota menugaskan badan usahabulan januari tahun berjalan. penyelenggaraan subsidi angkutan perintis dilakukan berdasarkan kontrak: tata cara pembayaran jasa pelaksanaan penugasan: cc.penugasan:: dan ketentuan mengenai keadaan memaksa. bab viii pengawasan dalam penyelenggaraan subsidi angkutan perintis harus dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi. pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh: direktur jenderal, apabila lintas pelayanan perkeretaapian antarkota antarprovinsi dan jaringan pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api nasional dan subsidi yang berasal dari anggaran pembangunan dan belanja negara apbn): gubernur, apabila lintas dan pemberian subsidi yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) provinsi: bupati walikota, apabila lintaskabupaten kota dan pemberian subsidi yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten kota. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan subsidi angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemenuhan pelayanan angkutan sesuai lintas pelayanan yang ditetapkan: pemenuhan persyaratan teknis dan laik operasi sarana kereta api, jumlah frekuensi perjalanan yang dicapai, realisasi pendapatan dan biaya operasional angkutan: lintas pelayanan angkutan perintis kereta api, jarak lintas angkutan perintis kereta api, faktor muat pada lintas pelayanan angkutan perintis kereta api, jumlah kereta api yang melayani: kondisi prasarana dan sarana, kondisi pelayanan angkutan kereta api pada lintas pelayanan tersebut. bab pembukuan dan pelaporan badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang menerima penugasan subsidi angkutan perintis, wajib melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dimaksud. direktur jenderal melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perintis setiap (tiga) bul' :mua de gan isinya kepala soya tim & kln saasa! peraturan pemerintah nomor tahun tentang kenavigasian, serta dalam rangka, perlu menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang alur pelayaran sungai dan dana. perubahan kelas alur sebagaimana dimaksud pada diusulkan olehberdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal melakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh menteri. setiap alur pelayaran yang telah ditetapkan kelasnya harus dibuat peta alur pelayaran dan buku petunjuk pelayaran sungai dan danau. peta alur pelayaran sungai dan danau dan buku petunjuk pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh: direktur jenderal untuk peta dan buku petunjuk alur pelayaran kelas gubernur untuk peta dan buku petunjuk alur pelayaran kelas ii, dan cc. bupati walikota untuk peta dan buku petunjuk alur pelayaran kelas iii. peta alur pelayaran sungai dan danau serta buku petunjuk pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada harus diumumkan oleh direktur jenderal, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangan. dalam hal pembuatan peta alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada menteri berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab bidang pemetaan. peta alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam dibuat dalam beberapa skala yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan cakupan daerah dari alur pelayaran sungai dan danau. peta alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: hambatan yang ada alur pelayaran, kedalaman alur dan skala tinggi air, batas. jangan mengganggu alur utama rambu daun lampu bendera keterangan jangan memasuki atau memotong alur utama hingga dipastikan tamb bahwa hal ini tidak akan mengganggu kapal yang sedang berlayar manan alur utama wajib masuk jaringan radio dengan channel yang tercantum rambu daun lampu bendera keterangan tambahan contoh rambu peringatan tinggi maksimum ruang bebas dari permukaan air rambu daun bgn nu: lampu bendera keterangan angka yang tertera menunjukkan ukuran dalam meter tambahan kedalaman maksimum bawah permukaan air rambu daun to. h krama men a9o emo. lampu bendera keterangan angka yang tertera menunjukkan ukuran dalam meter tambahan ii. lebar dari alur atau batas alur rambu daun lampu bendera keterangan tambahan angka yang tertera menunjukkan ukuran dalam meter rambu untuk menempatkan suatu pembatasan peringatan pelayaran rambu daun 00o lampu bendera keterangan tambahan alur pelayaran sebelah kanan menyempit lampu bendera keterangan angka yang tercantum adalah jarak dalam satuan meter, sehingga kapal harus berlayar dengan mengambil tambahan jarak tersebut ii. supaya memberikan semboyan bunyi rambu daun jgn. oo lampu bendera keterangan tambahan agar berlayar dengan jarak tertentu dari tepi alur rambu daun mop 3s p atau ata nan aa! bana so go ago agar berlayar pada jarak 30m dari tepi alur mop 210p p7. atau tam kanan boo agar berlayar pada jarak 20m dari tepi alur pop m07 ta, kemanan hoon onnnnmnmn agar berlayar pada jarak 10m dari tepi alur lampu bendera keterangan ukk: tambahan satu garis hitam melintang menunjukkan angka 10m iu. rambu pengarah rambu daun mena mnannaan pan amen oman a2, nan aah atau aa aan nama nge aman mem man lampu bendera keterangan arahkan haluan rambu ini dan segera tinggalkan rambu ini dan arahkan haluan tanda berikutnya tambahan h!. terus berlayar mengikuti pinggiran sungai pada arah yang ditunjukkan arah panah rambu daun por t la, mio atau f20 $ l mna konon 9o lampu bendera keterangan tambahan in. berlayar tepi alur sesuai dengan arah yang ditunjuk anak panah rambu daun pop pt yay e tit atau! naa: poll nn s00 epr lw s li . mann . . a lampu bendera keterangan tambahan rambu pengarah alur rambu daun berlayar pada sisi kanan rambu bila kapal mengarah hulu, p dan berlayar pada sisi kiri rambu bila kapal mengarah hilir m berlayar pada sisi kiri rambu bila kapal mengarah hulu, dan berlayar pada sisi kanan rambu bila kapal mengarah hilir lampu bendera keterangan tambahan rambu daun mop to n lampu bendera keterangan tambahan contoh rambu penuntun petunjuk iv. alur channel) yang direkomendasikan untuk kedua arah rambu daun lampu bendera keterangan bila hanya direkomendasikan untuk arah yang diindikasikan, maka dipasang dua tambahan tanda berdampingan atau atau iv. alur channel) yang direkomendasikan dalam daerah yang diindikasikan rambu daun bendera keterangan tambahan iv. beriayarlah pada arah panah rambu daun hor akan pem bow nana mang mama semua lampu arah dari lampu tetap lampu isolasi bendera keterangan tambahan iv. diperkenankan memasuki daerah dimaksud (umum) lampu atau atau bendera keterangan " w vt tambahan menunjukan garis bagian pada alur yang aman untuk dilayari garis ini ditunjukkan oleh garis lurus yang ditarik dari kedua titik tertinggi dari segitiga gen iv. melintasi saluran listrik dengan tegangan tinggi rambu daun i1 p10r 5m10 atau asnnonang lampu bendera keterangan tambahan iv. pintu air lampu bendera keterangan tambahan iv. kapal ferry rambu daun lampu bendera keterangan dapat diberi keterangan jarak dalam satuan meter bagian atas rambu tambahan keterangan kapal ferry diberi prioritas menyeberang iv. diijinkan untuk berlabuh pinggiran dalam perairan mana rambu dipasang rambu daun a5 ago. lampu bendera keterangan tambahan batas bagian daratan dengan daerah perairan, topografi alur pelayaran, dan pelabuhan, lokasi fasilitas alur pelayaran, judul, skala, bulan dan tahun penerbitan peta alur pelayaran, perubahan peta harus dicantumkan pada bagian bawah peta dan tanggal terakhir perbaikan, dan informasi, paling sedikit memuat: titik titik dan garis garis kedalaman sepanjang alur pelayaran sungai dan danau, posisi alur pelayaran sungai dan danau, keberadaan obyek fasilitas sekitar dan dalam alur pelayaran sungai dan danau yang berpotensi mengganggu kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal sungai dan danau, dan skema sistem rute yang ditetapkan oleh direktur jenderal, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangan. buku petunjuk pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: ketentuan berita kapal yang berlayar alur pelayaran sungai dan danau, keterangan yang berhubungan dengan peta alur pelayaran, cuaca, arus sungai, variasi kedalaman air, isyarat isyarat, peringatan peringatan, fasilitas alur pelayaran, serta alat komunikasi yang digunakan, tata cara penggunaan buku petunjuk pelayaran sungai dan danau, dan ukuran dan satuan yang dipakai dalam buku petunjuk. buku petunjuk pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memenuhi persyaratan: keterangan harus dinyatakan dengan kalimat, tanda dan simbol dengan jelas, judul, skala, bulan dan tahun penerbitan buku petunjuk alur pelayaran, perubahan atau perbaikan harus dicantumkan pada bagian bawah peta dan tanggal terakhir perbaikan, dan diterbitkan dalam batas waktu (sepuluh) tahun. buku.rambu daun ben lampu bendera keterangan tambahan iv. lebar dari tempat (dalam satuan meter) yang dapat dipergunakan untuk berlabuh rambu a8 ambu daun f10 lampu bendera keterangan lebar areal berlabuh dapat juga dinyatakan dalam selang jarak (dalam satuan meter) iv. jumlah maksimum kapa! yang dapat saling bertambah, lambung lambung rambu daun lampu bendera keterangan tambahan iv. daerah sandar untuk kapal yang membawa barang berbahaya lampu bendera keterangan tambahan iv. diperkenankan untuk berlabuh atau menarik jangkar rambu daun or 110710710r lampu bendera keterangan tambahan iv. diperkenankan bertambah pada tepi alur perairan mana rambu dipasang rambu daun 5515p penamaan pan son sana mma lampu bendera keterangan tambahan iv. daerah sandar kapal untuk memuat dan membongkar kendaraan rambu daun lampu bendera keterangan waktu maksimum untuk sandar juga mungkin dicantumkan pada plat informasi tambahan bawah papan rambu iv. daerah untuk berputar rambu daun tam and lampu bendera keterangan tambahan iv. alur pelayaran bercabang dan dapat dilayari rambu daun naa.) ong to ha. smg mmusuwna a aaa meme ma) bana man mem (anno age lampu bendera keterangan alur utama penting digambarkan dengan garis putih yang lebih lebar tambahan dig gan garis putih yanglampu bendera keterangan tambahan iv. tempat telepon umum lampu bendera keterangan tambahan iv. kapal motor diperkenankan lampu bendera keterangan tambahan iv. kapal untuk olah raga atau rekreasi permainan diperkenankan lampu bendera keterangan tambahan iv. ski air diperkenankan lampu bendera keterangan tambahan iv. kapal layar diperkenankan lampu bendera keterangan tambahan iv. bukan kapal bermotor atau kapal layar diperkenankan rambu daun lampu bendera keterangan tambahan iv. papan layar diperkenankan lampu bendera keterangan tambahan iv. daerah yang diperbolehkan untuk perahu olah raga atau permainan berkecepatan tinggi rambu daun lampu bendera keterangan tambahan buku petunjuk sebagaimana dimaksud dapat dilakukan penyempurnaan karena perubahan kondisi alur. perubahan sebagaimana dimaksud pada dilampirkan dalam buku petunjuk pelayaran. pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pelabuhan sungai, pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: rencana pengoperasian, pelaksanaan pengoperasian, dan evaluasi pelaksanaan pengoperasian. rencana pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sistem rute: tata cara berlalu lintas: kelengkapan fasilitas alur pelayaran, dan peta sungai dan buku petunjuk pelayaran. pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: tersedianya alur pelayaran sungai, tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran lalu lintas, cc. terpeliharanya kondisi lingkungan perairan, tersedianya pelaksana penyelenggara aluralur pelayaran. evaluasi pelaksanaan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: laporan kondisi alur pelayaran, laporan kecelakaan angkutan sungai, laporan bahaya dan hambatan alur pelayaran, dan laporan kondisi fasilitas alur pelayaran. . iv. diperkenankan meluncurkan dan atau menarik kapal dari dan darat rambu daun lampu bendera keterangan tambahan iv. kemungkinan untuk mendapatkan informasi nautika melalui radio telpon pada channel yang ditunjukan lampu bendera keterangan tambahan (v9 sepeda air diperkenankan rambu daun lampu bendera keterangan tambahan iv. penerangan rambu daun a04 fao nua nana ade mama lampu bendera keterangan tambahan untuk menunjukkan arah suatu tempat, menunjukan jarak dan sebagainya iv. pada arah bagian merah hitam dari papan tanda ini akan terdapat rambu merah atau hitam rambu daun yto4 lag an: fpo lampu bendera keterangan tambahan iv. menunjukan adanya rambu yang hanya dapat dilihat satu jurusan rambu daun roy ling atau lampu bendera keterangan tambahan iv. supaya mendekati tikungan belokan sungai pada jarak kurang lebih dari lebar sungai tersebut dan langsung menuju tanda rambu yang berikutnya rambu daun mng0 0y lampu bendera keterangan tambahan iv. tikungan kiri atau tikungan kanan rambu daun . . slg io atau gi kol nan oo hen mena tikungan kiri tikungan kanan lampu bendera keterangan tambahan iv. tikungan tajam kiri atau tikungan tajam kanan rambu daun penanaman tol mei a30 tio, atau bon a00 mna tikungan tajam kiri tikungan tajam lampu bendera keterangan tambahan iv. tikungan ganda rambu daun pso 0107aoy atau pp! lx0 mos po: o0 lampu bendera keterangan tambahan iv. banyak tikungan rambu daun sn a0 society sen tau anna lo mena nana lampu bendera keterangan tambahan iv. penyempitan alur perairan daratan rambu daun oyi og pr10n0710r m0710 pip a05. sol laga pai penyempitan kiri dan kanan penyempitan kiri penyempitan kanan lampu bendera keterangan tambahan rambu daun 5p10 ra. sn: t125 lampu bendera keterangan tambahan rambu daun m0 pen k00 lampu bendera keterangan tambahan menteri perhubungan republik indonesia, ttd e.e. mangindaan salinan sesuai den aslinya kepala birmembangun kepada memindahkan membongkar bangunan atau instalasi yth. direktur jenderal gubernur bupati walikota berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor . tahun .membangun memindahkan membongkar bangunan atau instalasi berupa . yang berlokasi alur pelayar lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangcontoh nomor lampiran perihal penolakan permohonan kepada membangun memindahkan membongkar bangunan atau yth. . instalasi menunjuk surat permohonan saudara nomor . tanggal ee. perihal permohonan membangun, memindahkan dan membongkar bangunan atau instalasi berupa . yang berlokasi alur pelayaran . bersama ini diberitahukan bahwa permohonan saudara ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut: ahnnaananananan anna aanmembangun memindahkan membongkar bangunan atau instalasi . direktur jenderal perhubungan darat, menimbang bahwa. dst, bahwa.dst. mengingat ranaananannn memperhatikan surat permohonan ., memutuskan: menetapkan annnnnnnnananna pertama nanaaananaanannanaa kedua nnnanaanaananaan, ost.had umar aris, sh, mm, pembina utama muda iv c) nip. pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: perawatan dan perbaikan fasilitas alur, pembersihan alur, dan cc. pengerukan sungai untuk menjaga kedalaman alur. bagian ketiga izin penyelenggaraan alur pelayaran sungai terminal khusussungai yang menuju terminal khusus yang dikelola oleh badan usaha. badan usaha sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki: izin pembangunan, dan izin pengoperasian. izin pembangununtuk mendapatkan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada badan usaha mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan berupaberdasarkan lam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap melakukan evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud padakelengkaplakukan survei peninjauan rencana lokasi. izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan apabila: persyaratan sebagaimana dimaksud pada diterima secara lengkap, telah dilakukan survei peninjauan rencana lokasi sebagaimana dimaksud pada dan dinyatakan memenuhi syarat, dan telah dilakukan peninjauan rencana lokasi sebagaimana dimaksud pada dan dinyatakan tidak memenuhi syarat maka dapat melengkapi dan mengajukan permohonan kembali. (l) dalam hal permohonan ditolakkepada direktur jenderal, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. . izin pengoperasiizin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan persyaratan: alur pelayaran telah selesai dibangun sesuai dengan kelaikan teknis: tersedianya kelengkapan fasilitas alur pelayaran: cc. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian: tersedianya sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian alur pelayaran, memiliki peralatan untuk perawatan: dan terpeliharanya kondisi lingkungan perairan. untuk mendapatkan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam badan usaha haruspermohonan ditolaks5) dalamngoperasian kepada direktur jenderal, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada dan disetujui, direktur jenderal, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin pengoperasian. badan usaha yang telah mendapat izin pengoperasian wajib: mengoperasikan alur pelayaran, menaati peraturan perundang undangan, bertanggung jawab atas pengoperasian alur pelayaran yang bersangkutan, dan melaporkan kegiatan operasional alur pelayaran secara berkala setiap (satu) tahun sekali kepada pemberi izinperaturan menteri ini. bagian keempat sistem rute sistem rute sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan pada alur pelayaran sungai dan danau tertentu untuk kepentingan keselamatan, keamanan dan kelancaran berlayar. sistem rute sebagaimana dimaksud pada meliputi: skema pemisah lalu lintas, rute dua arah: garis haluan yang dianjurkan, daerah yang harus dihindari, dan daerah kewaspadaan. bagian . bagian alur pelayaran sungai dan danau yang ditetapkan dengan sistem rute sebagaimana dimaksud pada harus: ditandai batasan pemberlakuannya dengan menggunakan rambu petunjuk batas lokasi dan batas waktu pemberlakuan, dilengkapi dengan rambu petunjuk arah bagi kapal sungai dan danau tertentu untuk berlayar pada lintasan tertentu sesuai arah panah yang ditunjukkan, dan dicantumkan dalam peta dan buku petunjuk pelayaran sungai dan danau. skema pemisah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan membagi alur pelayaran sungai dalam beberapa lintasan. skema pemisah lalu lintas pada bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk: menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, dan perlindungan lingkungan perairan. lintasan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: lintasan yang memiliki kepadatan lalu lintas yang tinggi, dan lintasan yang memiliki lalu lintas kapal sungai dan danau dengan variasi jenis, ukuran, dan muatan yang beragam. setiap lintasan sebagaimana dimaksud pada dapat dikhususkan untuk lalu lintas kapal sungai dan danau tertentu berdasarkan: jenis kapal sungai dan danau, ukuran kapal sungai dan danau, dan cc. muatan kapal sungai dan danau. skema pemisah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruflalu lintas kapal sungai dan danau: dan kondisi lingkungan perairan dan area sekitar sungai dan danau. . rute dua arah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat ditetapkan pada bagian tertentu dari suatu alur pelayaran sungai dan danau. rute dua arah sebagaimana dimaksud padaarus lalu lintas kapal sungai dan danau: dan kondisi lingkungan perairan dan sekitar sungai dan danau. bagian tertentu dari alur pelayaran sungai dan danau yang ditetapkan menjadi rute dua arah harus: ditandai batas batas lokasi dengan menempatkan rambu petunjuk pada kedua ujungnya, dilengkapi dengan rambu petunjuk arah, dan dicantumkan dalam peta dan buku petunjuk alur pelayaran sungai dan danau. garis haluan yang dianjurkan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan untuk meningkatkan efisiensi pergerakan kapal sungai dan danau dari pelabuhan asal pelabuhan tujuan dengan tetap mempertimbangkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan perairan. garis haluan yang dianjurkan sebagaimana dimaksud pada dapat ditetapkan untuk bagian tertentu dari suatu alur pelayaran sungai dan danau yang telah memiliki peta sungai. garis haluan yang dianjurkan, dan kondisi lingkungan perairan dan area sekitar sungai dan danau. garis. garis haluan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada wajib dicantumkan peta dan buku petunjuk alur pelayaran sungai dan danau. (l) daerah yang harus dihindari sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk menghindari terjadinya kecelakaan kapal, gangguan keamanan lalu lintas, dan gangguan terhadap lingkungan perairan pada lokasi yang ditetapkan. daerah yang harus dihindari sebagaimana dimaksud pada ditetapkan pada bagian tertentu dari wilayah perairan sungai dan danau. daerah yang harus dihindari sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: wilayah perairan sungai dan danau yang tidak memenuhi persyaratan teknis kelas alur pelayaran sungai dan danau yang ditetapkan, zona keamanan dan keselamatan fasilitas alur pelayaran dan bangunan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas sungai dan danau, wilayah perairan sungai dan danau yang dinilai berbahaya bagi keselamatan dan keamanan kapal sungai dan danau beserta muatannya, dan wilayah perairan sungai dan danau dalam kawasan khusus. daerah yang harus dihindari sungai dan danau, cc. kondisi cuaca, dan kondisi lingkungan perairan dan area sekitar sungai dan danau. kapal yang akan berlayar daerah yang harus dihindari sebagaimana dimaksud dalam huruf harus mendapatkan persetujuan dari inspektur sungai dan danau. ketentuan . memutuskan: menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang alur pelayaran sungai dan danau. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:fasilitas alur pelayaran sungai dan danau adalah sarana dan prasarana yang wajib dilengkapi untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan pada suatu alur pelayaran. buku petunjuk pelayaran sungai dan danau adalah buku panduan yang berisi petunjuk atau keterangan yang dipergunakan sebagai pedoman bagi para awak kapal sungai dan danau dalam berlayar dengan selamat. kolam pemindahan kapal adalah bagian kanal atau sungai yang ditutup oleh pintu air untuk mengatur ketinggian permukaan air sehingga kapal sungai dan danau dapat melintas. bendungan pengatur kedalaman air adalah fasilitas yang dibangun pada aliran sungai untuk mengatur kedalaman sungai guna membantu kelancaran lalu lintas sungai. bangunan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direktur jenderal. daerah kewaspadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan pada bagian alur pelayaran tertentu yang secara teknis operasional berpotensi mengganggu kelancaran dan keselamatan pelayaran. daerah yang secara teknis operasional berpotensi mengganggu kelancaran dan keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud pada antara lain: alur pelayaran sempit, tikungan tajam, kecepatan arus air tinggi, lokasi perlintasan, dan sekitar perairan pelabuhan, lalu lintas kapal padat, dan cc. instalasi atau bangunan, kerangka kapal, pendangkalan, kabut dan logging. sistem rute sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh: direktur jenderal untuk alur pelayaran kelas gubernur untuk alur pelayaran kelas ii, dan cc. bupati walikota untuk alur pelayaran kelas iii. penetapan sistem rute sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah kelas alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan. penetapan sistem rute sebagaimana dimaksud pada harus didasarkan pada hasil kajian kondisi alur dan kepadatan lalu lintas. kajian sebagaimana dimaksud pada meliputi: inventarisasi data perairan, dan evaluasi dan identifikasi permasalahan lalu lintas. inventarisasi data perairan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengumpulan data: alur pelayaran, b.lalu. lalu lintas: hidrografi, hidrologi dan meteorologi, kegiatan alur pelayaran, dan lingkungan sekitar. data alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: lebar, kedalaman, dan ketinggian ruang bebas, penyediaan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau: keberadaan bangunan dan instalasi, kerangka kapal sungai dan danau, dan hambatan serta gangguan alur pelayaran sungai dan danau, dan lokasi lokasi rawan kecelakaan dan keamanan. data lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jenis dan klasifikasi kapal sungai dan danau yang menggunakan alur pelayaran, kepadatan lalu lintas kapal sungai dan danau pada kondisi normal dan puncak, cc. pola pergerakan kapal sungai dan danau menurut asal dan tujuan: dan jumlah, jenis, lokasi, dan penyebab terjadinya kecelakaan. data hidrografi, hidrologi, meteorologi, dan batimetri sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecepatan arus, kecepatan angin, cc. tingkat sedimentasi, curah hujan, dan kedalaman air. data kegiatan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pelaksanaan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air: dan penggunaan alur pelayaran selain untuk lalu lintas kapal. data lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, dan penggunaan ruang sekitar alur pelayaran sungai dan danau. . evaluasi dan identifikasi permasalahan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan mengolah, membandingkan, serta merumuskan kesimpulan berkaitan dengan: tingkat kinerja lalu lintas pada alur pelayaran sungai dan danau tertentu, dan penyebab terjadinya kepadatan, kecelakaan, atau ketidakteraturan lalu lintas pada alur pelayaran sungai dan danau. tingkat kinerja lalu lintas pada alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi indikator: tingkat keselamatan dan keamanan, tingkat kelancaran lalu lintas, dan cc. tingkat kelestarian lingkungan perairan. bagian kelima tata cara berlalu lintas paragraf umum tata cara berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai panduan berlalu lintas alur pelayaran sungai dan danau. penetapan tata cara berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan: kondisi alur pelayaran, kepadatan lalu lintas, cc. ukuran dan sarat (draft) kapal, dan kondisi cuaca. tata cara berlalu lintas sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kelaikan kapal sungai dan danau, pengaturan berlalu lintas, cc. penggunaan lampu penerangan navigasi, dan alat pemberi isyarat. paragraf . paragraf kelaikan kapal sungai dan danau setiap kapal sungai dan danau yang akan operasikan sungai dan danau harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal. persyaratan kelaikan kapal sebagaimana dimaksud pada meliputi: keselamatan kapal:aragraf pengaturan berlalu lintas pengaturan berlalu lintas lintas sebagaimana dimaksud dalamcc. pada saat kapal sungai dan danau dalam keadaan bahaya dan membutuhkan pertolongan. persiapan sebelum kapal sungai dan danau berangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memiliki surat persetujuan keberangkatan kapal sungai dan danau, nakhoda wajib melaporkan keberangkatan kapal sungai dan danaunya kepada petugas pemberangkatan kapal sungai dan danau, dan nakhoda wajib membawa peta alur pelayaran dan buku petunjuk berlayar. . pada saat berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: prinsip berlalu lintas: pelayaran pada kondisi jarak pandang bebas, pelayaran pada kondisi jarak pandang terbatas atau malam hari: pergerakan kapal sungai dan danau perairan pelabuhan dan daerah labuh, dan. prinsip berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: setiap kapal sungai dan danau yang sedang berlayar alur pelayaran harus selalu berada sebelah kanan alur: selama berlayar alur pelayaran sungai dan danau, nakhoda jaga harus melaporkan status perjalanannya secara berkala kepada petugas pemberangkatan kapal sungai dan danau, nakhoda wajib mematuhi ketentuan mengenai sistem rute yang ditetapkan dan mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas, nakhoda harus berada dalam kondisi siaga dan penuh perhatian dengan mendengarkan isyarat bunyi dan memperhatikan isyarat lampu yang dikeluarkan oleh kapal sungai dan danau lain, memperhatikan keadaan sekitarnya termasuk memperhatikan gerakan kapal sungai dan danau yang sedang mendekat agar tidak terjadi tubrukan, nakhoda harus mengoperasikan kapal sungai dan danau dengan kecepatan yang aman sehingga memungkinkan baginya untuk melakukan gerakan menghindar yang tepat untuk mencegah terjadinya tubrukan, nakhoda dilarang menghanyutkan kapal sungai dan danaunya mengikuti arus, pada saat kapal sungai dan danau tidak dapat dikendalikan dengan baik dan segera menghentikan kapal sungai dan danaunya, dalam keadaan arus kuat atau banjir, setiap kapal sungai dan danau yang panjangnya (tujuh) meter atau lebih wajib menggunakan jangkar yang dapat menahan laju kapal sungai dan danau, kapal. kapal sungai dan danau yang panjangnya kurang dari (tujuh) meter atau kapal sungai dan danau yang menggunakan layar tidak boleh merintangi jalannya kapal sungai dan danau lain yang mempunyai kemampuan berolah gerak bernavigasi terbatas atau terikat pada alur pelayarannya, kapal sungai dan danau yang sedang menangkap ikan dan sedang berlayar tidak boleh merintangi jalannya kapal sungai dan danau lain, tidak boleh memotong alur dan jika memotong alur tidak boleh merintangi jalannya kapal sungai dan danau lain, serta jika timbul keraguan wajib memberikan isyarat bunyi dengan suling, mendahului kapal sungai dan danau lain dapat dilakukan apabila kondisi memungkinkan dengan memberikan isyarat bunyi, il. kapal sungai dan danau yang akan didahului, bila kondisi memungkinkan untuk didahului, harus memberikan isyarat bunyi, kapal sungai dan danau yang sedang mendekati perairan sempit, mendekati belokan atau tempat tempat yang terhalang pengelihatan, harus memberikan isyarat bunyi yang dipertegas dengan lampu isyarat cahaya yang memancarkan sinar berwarna putih dengan jarak paling sedikit (lima) kilometer, tidak boleh berlabuh jangkar alur pelayaran, kecuali dalam keadaan terpaksa, bagi kapal sungai dan danau yang melakukan kegiatan luar kegiatan pelayaran wajib memberikan isyarat dengan lampu kedip dengan cahaya kuning yang dapat dilihat dari jarak minimal (dua) mil, kapal sungai dan danau yang akan menuju alur menikung selambat lambatnya pada jarak (nol koma lima) mil mendekati tikungan wajib memberikan isyarat bunyi dengan (satu) kali tiupan panjang,,dapat terlihat dengan baik oleh kapal sungai dan danau lain. . pelayaran pada kondisi jarak pandang bebas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kapal sungai dan danau berpapasan, kapal sungai dan danau ketika mendahului kapal sungai dan danau lain, kapal sungai dan danau yang memotong alur pelayaran sungai dan danau, kapal sungai dan danau yang berlayar beriringan, kapal sungai dan danau yang menggandeng: kapal sungai dan danau yang mendorong, kapal sungai dan danau yang menarik sebuah kapal sungai dan danau atau lebih, kapal sungai dan danau yang akan mengubah haluan dan atau berputar balik, dan kapal sungai dan danau yang berlayar dengan kecepatan tinggi. kapal sungai dan danau berpapasan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan: apabila (dua) buah kapal sungai dan danau berpapasan pada perairan yang tenang, kapal sungai dan danau yang berukuran lebih kecil harus mengambil gerakan menghindar arah kanan dari kapal sungai dan danau yang lebih besar: apabila dua buah kapal sungai dan danau berpapasan pada perairan yang dipengaruhi oleh arus air, kapal sungai dan danau arah hulu harus mengambil gerakan menghindar arah kanan dari kapal sungai dan danau arah hilir dengan memberikan isyarat bunyi dan atau lampu, apabila (dua) buah kapal sungai dan danau berpapasan pada perairan pada kondisi alur pelayaran yang sempit atau berarus, kapal sungai dan danau yang menuju arah hilir dan memberikan isyarat suara wajib mendapatkan prioritas sedangkan kapal sungai dan danau yang tidak memberikan isyarat suara harus mengurangi kecepatan atau menunggu, apabila.masing masing kapal sungai dan danau harus mengubah haluannya kanan, sehingga saling berpapasan pada lambung kiri masing masing,dimana salah satu kapal sungai dan danau terhambat oleh suatu rintangan, kapal sungai dan danau yang terhambat harus berlayar pada bagian sebelah dalam dari arah jalannya kapal sungai dan danau, sedangkan kapal sungai dan danau yang tidak mengalami hambatan harus berlayar sejauh mungkin bagian sebelah kanan alur, apabila sebuah kapal sungai dan danau bermotor dan sebuah kapal sungai dan danau tidakbermotor harus menghindar terhadap kapal sungai dan danau tidak bermotor:berlayar dengan angin kecepatan lebih tinggi harus menghindari kapal sungai dan danau yang berlayar dengan angin kecepatan lebih rendah: apabila. dari sisi yang sama, kapal sungai dan danau yang menyongsong angin harus menghindari kapal sungai dan danau yang didorong angin, dan, kapal sungai dan danau layar yang berlayar dengan angin dari belakang harus menghindari kapal sungai dan danau lainnya. kapal sungai dan danau ketika mendahului kapal sungai dan danau lain sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan: telah diberi kesempatan oleh kapal sungai dan danau yang akan dilewati, dapat melewati kapal sungai dan danau lain pada bagian alur yang lurus dan dari arah yang berlawanan tidak terdapat rintangan, tidak pada alur sempit, tikungan, jeram, sekitar jembatan, atau pada lokasi yang dilarang mendahului yang ditetapkan melalui rambu, pada bagian alur sungai dan danau yang diizinkan dengan tetap mengutamakan prinsip keselamatan, memberikan isyarat, dan menjaga jarak aman, memberitahukan dengan isyarat bunyi sekurang kurangnya (dua ratus) meter dari kapal sungai dan danau yang akan didahului, dilakukan dari sisi sebelah kiri kapal sungai dan danau yang akan didahului, jika terdapat rintangan diperbolehkan mendahului kapal sungai dan danau lain tersebut dari sisi sebelah kanan tetapi harus dilaksanakan dengan aman, wajib menjawab dengan isyarat bunyi apakah diizinkan untuk mendahului dan memberikan jalan kepada kapal sungai dan danau yang mendahului: kapal. kapal sungai dan danau yang didahului harus bergerak alur luar dan harus memberikan kesempatan pada kapal sungai dan danau yang akan mendahului serta tetap menjaga jarak aman, kapal sungai dan danau layar hanya boleh mendahului kapal sungai dan danau lain jika kapal sungai dan danau layar mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dari kapal sungai dan danau yang akan didahului, dan kapal sungai dan danau yang melewati kapal sungai dan danau yang sedang melakukan kegiatan luar kegiatan lalu lintas pelayaran wajib mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman untuk menghindari kecelakaan. kapal sungai dan danau yang akan memotong alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam huruf harus mengutamakan lalu lintas utama dan memberikan isyarat bunyi (empat) kali tutupan panjang apabila bertemu kapal sungai dan danau lain, serta wajib memberikan prioritas kepada kapal sungai dan danau pada lintasan utama. kapal sungai dan danau yang berlayar beriringan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus tetap menjaga jarak aman dan dilengkapi dengan tanda awal dan akhir dari iring iringan dengan menggunakan alat pemberi isyarat kapal sungai dan danau maupun lampu penerangan kapal sungai dan danau. kapal sungai dan danau yang menggandeng sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan: lebar gandengan secara keseluruhan tidak boleh lebih dari (satu per enam) lebar alur pelayaran, danmendorong sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan: saling dihubungkan dengan kuat dalam suatu rangkaian tetap dan dianggap sebagai sebuah kapal sungai dan danau bermotor, dan memasang. bangunan pengangkat kapal adalah fasilitas yang ditempatkan pada kanal atau sungai yang berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan kapal sungai dan danau sehingga dapat melintasi suatu alur sungai yang memiliki perbedaan tinggi muka air sungai. kanal adalah fasilitas berupa alur buatan yang menghubungkan alur dalam satu sungai atau alur antar sungai sehingga kapal sungai dan danau berukuran tertentu dapat berlayar. rambu adalah fasilitas berupa tanda tanda dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, dan atau perpaduan diantaranya yang dapat berupa papan berwarna atau pelampung dan atau isyarat sinar yang digunakan untuk memberikan larangan, perintah, petunjuk, dan peringatan bagi pemakai alur pelayaran sungai dan danau. pos pengawasan adalah fasilitas yang digunakan untuk melakukan tugas pengawasan dan pengendalian pelayaran sungai dan danau. halte adalah fasilitas berupa tempat pemberhentian sementara untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang diantara pelabuhan asal dan tujuan. pencatat skala tinggi air adalah fasilitas yang digunakan untuk memantau ketinggian muka air sungai dan danau. bangunan penahan arus adalah fasilitas berupa bangunan yang dibuat pada lokasi tertentu yang digunakan untuk menahan arus agar dapat dilayari dengan selamat. bangunan pengatur arus adalah suatu fasilitas yang dibuat untuk mengarahkan arus agar dapat mencegah akibat yang tidak diinginkan terhadap kondisi sungai ataupun aliran air sungai sehingga dapat menjaga keamanan, kelancaran dan keselamatan pelayaran, serta ditempatkan pada lokasi yang mempunyai kondisi arus yang berbahaya terhadap keselamatan pelayaran sungai. bangunan.dorong. kapal sungai dan danau yang menarik sebuah kapal sungai dan danau atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan: menggunakan tali kapal sungai dan danau dan diikatkan dalam jarak yang pendek, kapal sungai dan danau yang ditarik harus dapat dikendalikan dengan baik oleh kapal sungai dan danau yang menarik, dan cc. pada malam hari harus memasang penerangan yang dapat terlihat dengan jelas,akan mengubah haluan dan atau berputar balik sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan: memperhatikan situasi dan kondisi alur yang benar benar aman, tidak mengganggu pelayaran kapal sungai dan danau lainnya, dan wajib memberikan isyarat dengan menyalakan lampu kedip kuning, lampu dengan cahaya putih bagian depan kapal sungai dan danau, dan lampu dengan cahaya merah bagian belakang kapal sungai dan danau. kapal sungai dan danau yang berlayar dengan kecepatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan: memperhatikan situasi setempat dan kapal sungai dan danau lain yang berada sekitarnya, apabila (dua) buah kapal sungai dan danau dengan kecepatan tinggi berpapasan harus saling menghindar dan mengurangi kecepatan dengan tetap memperhatikan keselamatan, memberikan isyarat lampu, dan kecuali ditentukan lain, pada kondisi jarak pandang terbatas atau kondisi malam hari kapal sungai dan danau dilarang berlayar dengan kecepatan tinggi. . pelayaran pada kondisi jarak pandang terbatas atau malam hari sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur sebagai berikut: dapat tidak melanjutkan pelayaran dan mencari tempat yang aman untuk berlabuh atau membuang sauh: harus mengurangi kecepatannya, siap untuk berolah gerak dan bila perlu menghentikan laju kapal sungai dan danaunya, pelayaran pada malam hari hanya diizinkan pada alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari pada malam hari sebagaimana ditunjukkan melalui rambu yang dipasang, wajib menggunakan isyarat lampu dan memberikan isyarat bunyi dengan peluit atau klakson kapal sungai dan danau ketika bertemu kapal sungai dan danau lain, pada saat berlayar harus memberikan isyarat bunyi: pada saat berhenti harus membunyikan (dua) tiup panjang dan diulangi dengan tenggang waktu tidak lebih dari (dua) menit: kapal layar yang panjangnya (dua puluh) meter atau lebih harus memberikan isyarat bunyi dengan terompet kabut berupa tiupan pendek dengan tenggang waktu yang pendek secara terus menerus, atau dengan membunyikan gong, kapal sungai dan danau layaharus memberikan isyarat bunyi secara terus menerus dengan gong, genta, atau isyarat bunyi lain dengan cara membuat gaduh, pada waktu cuaca kabut, hujan badai, atau asap tebal, kapal sungai dan danau layar dan rakit tidak boleh berlayar, pada cuaca kabut, hujan badai, atau asap tebal, kapal sungai dan danau bermotor hanya dapat melaju dengan kecepatan minimum dari daya motor sewaktu berlayar, setiap. setiap kapal sungai dan danau yang panjangnya (dua puluh) meter atau lebih atau rakit yang panjangnya (tiga puluh) meter atau lebih sedang berlabuh harus membunyikan genta atau kentongan secara terus menerus sampai selesai olah gerak, il. setiap kapal sungai dan danau yang sedang berlayar, yang mendengar isyarat bunyi dari kapal sungai dan danau lain yang berada depan dari arah melintang, atau dalam keadaan situasi terlalu dekat dengan kapal sungai dan danau lain yang berada depan dari arah melintang, harus mengurangi kecepatan atau menghentikan lajunya dan bernavigasi dengan penuh kewaspadaan sampai kemungkinan bahaya tubrukan berlalu, m.untuk kapal sungai dan danau bermotor yang berlayar dekat tanjung atau belokan tajam harus memberikan isyarat bunyi dengan tiupan panjang secara terus menerus dengan tenggang waktu yang pendek, untuk kapal sungai dan danau tidak bermotor yang berlayar dekat tanjung atau belokan tajam harus memberikan isyarat bunyi dengan genta, gong, atau dengan cara menimbulkan suara gaduh secara terus menerus, untuk kapal sungai dan danau bermotor yang berlayar melawan arah arus, sewaktu mendengar isyarat bunyi sebagaimana dimaksud huruf dan huruf dari kapal sungai dan danau yang berlayar menurut arah arus harus mengupayakan mendekati ujung tanjung, dan jika perlu mengurangi kecepatan atau berhenti dahulu agar belokan terbuka luas untuk kapal sungai dan danau yang berlayar menurut arah arus: untuk kapal sungai dan danau bermotor yang berlayar mengikuti arah arus sewaktu membelok dekat sebuah tanjung, harus berlayar dengan kecepatan terbatas dan selalu siap untuk menggunakan jangkar penyetopnya, pada malam hari, kapal sungai dan danau tidak bermotor yang tidak terikat pada daratan harus memasang obor atau lentera yang dapat menerangi dengan jelas, dan kapal sungai dan danau yang akan menepi, berlabuh, atau berhenti alur pelayaran wajib memberikan isyarat dengan lampu kedip berwarna kuning dan menyalakan lampu penanda kapal sungai dan danau dengan cahaya merah pada bagian belakang kapal sungai dan danau. . pergerakan kapal sungai dan danau perairan pelabuhan dan daerah labuh sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memperhatikan: sebelum sandar atau bertolak untuk berlayar, kapal sungai dan danau harus memperhatikan situasi dan kondisi alur yang ada dan: setiap kapal sungai dan danau dilarang untuk membuang sauh alur yang sempit atau alur yang berbelok atau perairan lainnya dimana tindakan kapal sungai dan danau tersebut akan mengganggu pelayaran kapal sungai dan danau lainnya, apabila terjadi keadaan darurat perairan seperti kerusakan mesin kapal sungai dan danau, terjadi kecelakaan kapal sungai dan danau, dan atau keadaan darurat lainnya maka kapal sungai dan danau dapat diberikan izin oleh inspektur sungai dan danau untuk membuang sauh dalam kondisi perairan apapun dan wajib dengan tetap memperhatikan faktor faktor keselamatan, dan kapal sungai dan danau yang beroperasi perairan pelabuhan dan daerah labuh harus menjaga kecepatannya agar tidak menimbulkan gelombang yang dapat menggangu keselamatan kapal sungai dan danau lainnya. sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penangkapan ikan, olahraga air, cc. penyelaman, dan kegiatan lain yang diizinkan sepanjang tidak membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran, menggangu kelancaran lalu lintas, dan mengganggu perlindungan lingkungan perairan sungai dan danau. kapal sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan: harus mendapatkan izin dari inspektur sungai dan danau, hanya. hanya diizinkan dalam kondisi arus perairan yang baik, cuaca yang baik, dan jarak pandang bebas: tidak boleh dilakukan lokasi yang dapat menggangu kegiatan lalu lintas pelayaran khususnya pintu masuk pelabuhan, area dekat kapal sungai dan danau berlabuh, dan area penyeberangan ferry, wajib memberikan tanda dan atau isyarat yang diperlukan agar tidak membahayakan keselamatan lalu lintas kapal sungai dan danau, khusus untuk kapal sungai dan danau yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak diizinkan melakukan kegiatan penangkapan ikan berdekatan dan sejajar dengan kapal sungai dan danau lain yang melakukan kegiatan yang samdapat menyatakan keadaannya dengan memberikan isyarat bahaya: memberikan isyarat isyarat bunyi secara terus menerus, memberikan isyarat sos dalam kode morse dengan perantaraan lampu, cc. memberikan kata mayday mayday" melalui radio telepon, memberikan isyarat bendera berbentuk bujur sangkar atau dengan bola atau sesuatu yang menyerupai bola atas atau bawah bendera tersebut: memberikan isyarat dengan lidah api dikawal sungai dan danau, memberikan isyarat dengan asap berwarna jingga, dan memberikan isyarat menggunakan tangan dengan cara menaikturunkan lengan yang terentang samping berulang ulang secara perlahan lahan. paragraf penggunaan lampu penerangan navigasi penggunaan lampu penerangan navigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pada kapal sungai dan danau bermotor, pada.penggunaan lampu penerangan navigasi pada kapal sungai dan danau bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kapal sungai dan danau bermotor yang panjangnya (dua puluh) meter atau lebih,, dan kapal sungai dan danau bermotor yang panjangnya (tujuh) meter bawah. kapal sungai dan danau bermotor yang panjangnya (dua puluh) meter atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menggunakan penerangan: penerangan lambung, penerangan keliling: dan cc. penerangan buritan. penerangan lambung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: penerangan lambung kanan yang memancarkan sinar berwarna hijau, penerangan lambung kiri yang memancarkan sinar berwarna merah, dan. penerangan keliling sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas:. kapal sungai dan danau yang panjangnya (dua puluh) meter atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf yang sedang kandas dan mengganggu alur pelayaran harus menggunakan lampu navigasi. penggunaan lampu navigasi sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan: pada malam hari harus memasang (dua) buah penerangan keliling berjajar tegak lurus atas yang memancarkan sinar berwarna merah yang sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menggunakan: sebuah penerangan lambung yang memancarkan sinar berwarna hijau lambung kanan, sebuah penerangan lambung yang memancarkan sinar berwarna merah lambung kiri,kapal sungai dan danau bermotor yang panjangnya (tujuh) meter bawah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menggunakan: sebuah penerangan keliling yang memancarkan sinar berwarna putih, dan kapal. kapal sungai dan danau bermotor yang dapat berlayar dengan kecepatan lebih dari (sepuluh) km jam harus menggunakan penerangan keliling dan penerangan lambung. kapal sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang sedang kandas dan mengganggu alur pelayaran harus memenuhi ketentuan: pada malam hari harus memasang penerangan sebagaimana dimaksud dalam.terlihat dengan baik oleh kapal sungai dan danau lain. penggunaan lampu penerangan navigasi pada kapal sungai dan danau tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas::kapal sungai dan danau penangkap ikan tidak bermotor, dan kapal dayung. . sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menggunakan penerangan. rakit sebagaimana dimaksud pada apabila memiliki lebar kurang dari (enam) meter yang sedang berlayar atau sedang berhenti harus memasang penerangan berupa sebuah lampu pada ujung muka dan ujung belakang dengan ketinggian sama, yang memancarkan sinar berwarna putih dan dapat dilihat dari sekelilingnya pada jarak paling sedikit (dua) kilometer pada alur yang lurus. rakit sebagaimana dimaksud pada apabila memiliki lebar (enam) meter atau lebih yang sedang berlayar atau berhenti harus memasang penerangan berupa lampu pada ujung muka dan ujung belakang masing masing (dua) buah lampu dengan ketinggian dan daya sinar yang sam(dua) buah penerangan keliling berjajar tegak lurus atas, yang memancarkan sinar berwarna merah,ola. sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menggunakan penerangan berupapenerangan sebagaimana dimaksud padapenangkap ikan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menggunakan penerangan berupa yang memancarkan sinar berwarna hijau lambung kanan. kapal dayung sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menggunakan penerangan berupa lampu senter yang dapat memancarkan cahaya berwarna putih terang dan dapat dinyalakan tepat pada waktunya serta dapat dilihat dengan baik oleh kapal sungai dan danau yang mendekatinya. penggunaan lampu penerangan navigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan: a.jika. bangunan penahan tanah tebing sungai adalah bangunan yang diperlukan dan dibuat pada tepian sungai atau tebing sungai agar dapat mencegah runtuhnya tepian sungai atau tebing sungai yang dapat membahayakan lalu lintas pelayaran sungai atau juga keselamatan pelayaran sungai dan juga bangunan yang berada atas tepian sungai. kolam penampung lumpur adalah bangunan yang diperlukan untuk menampung lumpur agar dapat mencegah pendangkalan pada alur sungai atau membahayakan keselamatan pelayaran sesuai dengan pertimbangan teknis menyangkut kondisi teknis sungai setempa sungai dan danau,sungai dan danau yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat yang berada alur pelayaran sungai dan danau untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan sungai dan danau untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan sungai dan danau yang dipergunakan untuk keperluan tertentu. pekerjaan bawah air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal sungai dan danau yang dilakukan bawah air sungai dan danautransportasi sungai dan danau. jika alur pelayaran hanya bebas pada satu sisi: pada malam hari sisi yang tidak bebas harus dipasang penerangan berupa sebuah lampu yang memancarkan sinar berwarna merah dan sisi yang bebas dipasang (dua) buah lampu tegak lurus atas yang memancarkan sinar berwarna hijau, dan pada siang hari sisi yang tidak bebas harus dipasang tanda berupa sebuah benda berbentuk bola berwarna hitam, sisi yang bebas dipasang (dua) buah benda tegak lurus atas berbentuk belah ketupat berwarna hitam. jika alur pelayaran bebas pada kedua sisinyahijau,elah ketupat berwarna hitam. jika alur pelayaran kedua sisi tidak bebasmerah:ola berwarna hitam penerangan dan tanda sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf ditempatkan sejauh mungkin luar bagian tengah badan kapal sungai dan danau. kapal keruk, kapal kerja, dan kapal sejenis yang sedang berlabuh jangkar perairan harus menyatakan letak angkatnya dengan menggunakan sebuah tong atau mengapung berwarna biru pada siang hari dan dilengkapi dengan penerangan berupa lampu keliling yang memancarkan sinar berwarna putih terang pada malam hari. paragraf . paragraf alat pemberi isyarat alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilengkapi pada kapal sungai dan danau sesuai dengan ukurannya. alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud padadalampada saat kapal sungai dan danau melakukan olah gerak sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memberikan isyarat suling yang dilakukan secara berulang ulang berupa: (satu) tiup pendek, apabila sedang mengubah haluan kanan: (dua) tiup pendek, apabila sedang mengubah haluan kiri, dan (tiga) tiup pendek, apabila sedang bergerak mundur. isyarat suling sebagaimana dimaksud pada dapat dipertegas dengan isyarat cahaya secara berulang ulang dengan ketentuan: (satu). (satu) kedip cahaya terang, apabila sedang mengubah haluan kanan, (dua) kedip cahaya terang, apabila sedang mengubah haluan kiri, dan (tiga) kedip cahaya terang, apabila sedang bergerak mundur. pada saat kapal sungai dan danau berpapasan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk menghindari tubrukan harus segera membunyikan suling paling sedikit (lima) tiup pendek dengan tenggang waktu yang singkat. isyarat suling sebagaimana dimaksud pada dapat dipertegas dengan isyarat cahaya paling sedikit (lima) kedip cahaya terang dengan tenggang waktu yang singkat. (l) pada saat kapal sungai dan danau mendahului kapal sungai dan danau lain sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memberikan isyarat suling dengan ketentuan: (dua) tiup panjang diikuti dengan (satu) tiup pendek, apabila akan melewati pada sisi kanan kapal sungai dan danau lain tersebut, dan (dua) tiup panjang diikuti (dua) tiup pendek, apabila akan melewati pada sisi kiri kapal sungai dan danau lain tersebut. kapal sungai dan danau lain yang akan dilewati sebagaimana dimaksud pada apabila memungkinkan untuk dilewati harus menyatakan dengan isyarat suling (satu) tiup panjang, (satu) tiup pendek (dua) kali berturut turut, dan dapat diulangi apabila diperlukan. pada saat kapal sungai dan danau tampak terbatas waktu siang maupun malam hari sebagaimana dimaksud dalam huruf harus menggunakan isyarat bunyi dengan ketentuan: kapal sungai dan danau bermotor yang sedang berlayar harus membunyikan suling, kapal. kapal sungai dan danau bermotor yang sedang berhenti harus membunyikan suling dengan (dua) tiup panjang dan diulangi dengan tenggang waktu tidak lebih dari (dua) menit, cc. kapal sungai dan danau dalam keadaan tidak dapat dikendalikan atau dalam keadaan terbatas kemampuan olah gerak, kapal sungai dan danau yang terkekang oleh suratnya, kapal sungai dan danau yang sedang menunda atau menggandeng kapal sungai dan danau lain, kapal sungai dan danau yang sedang menangkap ikan, serta kapal sungai dan danau layar harus membunyikan suling dengan (tiga) tiup secara berulang ulang yaitu (satu) tiup panjang diikuti (dua) tiup pendek dengan tenggang waktu tidak lebih dari (dua) menit: kapal sungai dan danau yang menggandeng sebuah atau dua buah kapal sungai dan danau, kapal sungai dan danau yang digandeng atau yang paling belakang digandeng apabila diawaki harus membunyikan suling dengan (empat) tiup secara berulang ulang yaitu (satu) tiup panjang diikuti (tiga) tutup pendek dengan tenggang waktu tidak lebih dari (dua) menit dan dilakukan segera setelah kapal sungai dan danau yang menunda memberikan isyarat bunyi yang sama, kapal sungai dan danau yang mendorong kapal sungai dan danau lain yang saling dihubungkan dalam satu rangkaian yang kuat dan tetap harus memberikan isyarat bunyi sebagaimana dimaksud pada huruf atau huruf sesuai dengan olah geraknya, kapal sungai dan danau yang sedang berlabuh harus membunyikan genta dengan ketukan cepat selama (lima) detik secara berulang ulang dengan tenggang waktu tidak lebih dari (satu) menit, kapal sungai dan danau dengan panjang (seratus) meter atau lebih yang sedang berlabuh harus membunyikan genta bagian depan kapal diikuti dengan bunyi gong selama (lima) detik bagian belakang kapal dan sebagai tambahan dapat dibunyikan (tiga) tiup secara berulang ulang berupa (satu) tiup pendek, (satu) tiup panjang, dan (satu) tiup pendek, kapal. kapal sungai dan danau yang sedang menangkap ikan atau kapal sungai dan danau yang terbatas kemampuan olah geraknya sedang berlabuh, sebagai pengganti isyarat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf harus membunyikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam huruf kapal sungai dan danau yang kandas harus memberikan isyarat genta dan atau gong sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dan sebagai tambahan harus membunyikan genta sebanyak (tiga) ketukan secara terpisah dan jelas sesaat sebelum dan segera sesudah bunyi genta tersebut dan dapat pula diberikan isyarat suling sesuai dengan ukuran kapal sungai dan danaunya, kapal sungai dan danau yang panjangnya kurang dari (tujuh) meter harus dapat memberikan isyarat bunyi lain yang cukup jelas dengan tenggang waktu tidak lebih dari (dua) menit, kapal sungai dan danau yang sedang mendekati belokan atau tempat tampak terbatas harus membunyikan suling dengan (satu) tiup panjang dan isyarat tersebut harus dijawab dengan (satu) tiup panjang oleh kapal sungai dan danau lain yang mendekati atau mungkin mendengarnyharus menggunakan isyarat bunyi sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian keenam daerah labuh kapal sungai dan danau sesuai dengan kepentingannya daerah labuh kapal sungai dan danau sesuai dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa: dalam kolam pelabuhan, dan luar kolam pelabuhan. daerah. daerah labuh sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh: direktur jenderal untuk daerah labuh alur pelayaran kelas gubernur untuk daerah labuh alur pelayaran kelas il: dan bupati walikota untuk daerah labuh alur pelayaran kelas iii. setiap kapal sungai dan danau yang melakukan sandar pada daerah labuh dalam kolam pelabuhan hanya diperbolehkan untuk melakukan: menaikkan dan atau menurunkan penumpang, dan bongkar muat barang. setiap kapal sungai dan danau yang melakukan sandar pada daerah labuh dalam kolam pelabuhan atau bertolak berlayar wajib: memberikan informasi kepada petugas lalu lintas pelabuhan, meminta izin kepada petugas pemberangkatan kapal sungai dan danau, memperhatikan situasi dan kondisi alur yang ada,. (l) kapal sungai dan danau diperbolehkan sandar pada daerah labuh dalam kolam pelabuhan apabila kondisi pelabuhan dinilai aman untuk bersandar. kapal sungai dan danau yang belum diizinkan bersandar pada daerah labuh dalam kolam pelabuhan, dapat menunggu pada daerah labuh luar kolam pelabuhan. . kapal sungai dan danau diperbolehkan menambatkan kapal atau buang sauh luar kolam pelabuhan pada wilayah yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan: menunggu untuk berlabuh dermaga pelabuhan, buang sauh setelah berlabuh dermaga pelabuhan, kegiatan perbaikan dan perawatan kapal sungai dan danau: dan keadaan darurat. daerah labuh luar kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan: daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, tidak diperbolehkan alur yang sempit, tidak diperbolehkan alur yang berbelok, atau tidak boleh mengganggu pelayaran kapal sungai dan danau lainnya. kapal sungai dan danau yang berlayar daerah labuh sebagaimana dimaksud dalam wajib menjaga kecepatan agar tidak menimbulkan gelombang yang dapat menggangu keselamatan kapal sungai dan danau lainnya dan mengutamakan prinsip keselamatan dan keamanan. kapal sungai dan danau yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam wajib memberitahukan kegiatannya kepada inspektur sungai dan danau. dalam hal kapal sungai dan danau yang berlayar mengalami kondisi darurat dan ingin berlabuh wajib: mendapatkan izin dari petugas lalu lintas dan angkutan,, dan memperhatikan keselamatan. babi. bab iii), kanal: rambu, pos pengawasan, sg. halte:fasilitas alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam meliputi: perencanaan, pembangunan atau pengadaan dan pemasangan, dan pemeliharaan. penyelenggaraan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: direktur jenderal untuk fasilitas alur pelayaran kelas gubernur untuk fasilitas alur pelayaran kelas ii: dan bupati walikota untuk fasilitas alur pelayaran kelas iii. . perencanampu terdiri atas: survei alur: inventarisasi fasilitas: cc. kebutuhan fasilitas: kajian lingkungan, dan desain fasilitas. perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk rambu dan pencatat skala tinggi air terdiri atas: inventarisasi lokasi: dan jumlah dan jenis. pembangun hanya dapat dilakukan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pembangunandan kanal sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pengadaan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan konstruksi. pembangunan . pembangunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mempertimbangkan: kepadatan lalu lintas kapal, jenis dan ukuran kapal yang akan melintas, karakteristik alur pelayaran, dan kondisi lingkungan perairan. pembangunan bangunan pengangkat kapal (ship life sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mempertimbangkan: karakteristik alur pelayaran, jenis dan ukuran kapal yang akan dipindahkan, dan kondisi lingkungan perairan. pembangunan kanal sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mempertimbangkan: karakteristik alur pelayaran, karakteristik lalu lintas kapal, dan kondisi lingkungan perairan. pembangunan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setelah mendapat izin. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diajukan kepadaizin sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan teknis dan kelestarian lingkungan. (l) dalam hal pembangunan untuk fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam telah selesai dilaksanakan, dapat dilakukan pengoperasian. pengoperasian sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan. persyaratan . peraturan menteri ini berlaku untuk penyelenggaraan alur pelayaran sungai dan danau, lalu lintas serta kapal kapal sungai dan danau yang berlayar sepanjang alur pelayaran sungai dan danau. kapal laut yang beroperasi sungai dan danau berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri perhubungan tentang alur pelayaran laut. bab penyelenggaraan alur pelayaran sungai dan danau bagian kesatu umum penyelenggaraan alur pelayaran sungai dan danau dilakukan untuk: ketertiban lalu lintas kapal sungai dan danau: memonitor pergerakan kapal sungai dan danau, dan cc. mengarahkan pergerakan kapal sungai dan danaubagian. persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada untuk kolam pemindahan kapal sungai dan danau (ship lock) meliputi: dimensi kolam dan daya angkat yang memadai sesuai jenis kapal sungai dan danau terbesar yang akan melintas, waktu pelayanan yang efektif sehingga mampu melayani seluruh lalu lintas kapal sungai dan danau alur pelayaran sungai dan danau setempatendungan pengatur kedalaman alur (navigation barrage) meliputi: pintu (gate) bendungan yang dapat dibuka dan ditutup sehingga mampu menjaga stabilitas tinggi muka air sesuai persyaratan teknis suatu kelas alur pelayaran tertentu, dapat difungsikan sepanjang waktu operasional dari alur pelayaran yang bersangkutanangunan pengangkat kapal sungai dan danau (ship lift meliputi: daya angkat yang mampu mengangkat ukuran kapal sungai dan danau terbesar yang akan dipindahkan,kanal meliputi: lebar, kedalaman, dan tinggi ruang bebas yang memenuhi persyaratan teknis sesuai kelas alur pelayaran sungai dan danau yang dihubungkan, dapat dioperasikan sepanjang waktu operasional dari alur pelayaran sungai dan danau yang dihubungkan, cc. keamanan dan keselamatan pelayaran, dan perlindungan lingkungan perairan sungai dan danau. . (l) pembangunan pos pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pada lokasi yang memudahkan petugas inspeksi untuk melakukan pengawasan terhadap kelancaran dan ketertiban pelayaran. pembangunan halte sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mempertimbangkan: potensi penumpang dan barang, karakteristik alur pelayaran, ketersediaan lahan, dan kondisi lingkungan. pembangunan bangunan penahan arus sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memperhatikan: kondisi sekitar perairan pelabuhan atau halte, riam jeram yang kecepatan arusnya tinggi, tingkat sedimentasi. dapat menahan kecepatan arus air alur pelayaran pada level aman yang ditetapkan, dan tidak menimbulkan arus balik yang menyebabkan pusaran air. pembangunan bangunan pengatur arus sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memperhatikan: bagian alur pelayaran yang membutuhkan pengaturan kecepatan arus air, kebutuhan pintu atau peralatan yang dapat mengatur kecepatan arus air alur pelayaran sesuai yang diinginkan, dan tidak menimbulkan arus yang menyebabkan pusaran air. pembangunan dinding penahan tanah tebing sungai sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mempertimbangkan: kekuatan dan stabilitas tanah setempat, kondisi hidrologis dan geologis setempat, cc. perkiraan pembebanan bangunan atau obyek atas tebing, dan kondisi lingkungan sekitar lokasi. pembangunan kolam penampung lampu sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mempertimbangkan: tingkat sedimentasi alur pelayaran, karakteristik alur pelayaran, karakteristik . karakteristik lalu lintas kapal, dan kondisi lingkungan sekitar lokasi. pembangunan halte sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan paling sedikit: memiliki tempat sandar kapal sungai dan danau, memiliki fasilitas naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran. pembangunan dinding penahan tanah tebing sungai sebagaimana dimaksud dalam s5) harus memenuhi persyaratan paling sedikit: memiliki kestabilan konstruksi, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar. pembangunan kolam penampung lampu sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan paling sedikit: memiliki daya tampung lumpur, tidak membahayakan keamanan dan keselamatan pelayaran, dan cc. tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan perairan. pengadaan dan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk rambu dan pencatat skala tinggi air hanya dapat dilakukan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pengadaan dan pemasangan rambu sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. rambu sebagaimana dimaksud pada meliputi: rambu peringatan, rambu larangan, rambu wajib, dan rambu petunjuk. alur depannya atau tepi alur. rambu peringatanempat persegi panjang, ukuran (seratus) (seratus empatdan segi tiga sama sisi, panjang sisi (seratus) sentimeter, warna dasar putih, tepi warna merah dengan ketebalan (sepuluh) sentimeter, ditempatkan pada sisi kanan pada jarak (seratus) meter sebelum tempat atau lokasi yang dinyatakan berbahaya, dan dapat dilengkapiwarna putih bersilangan, tersusun tegak lurusperairan sungai dan danau. rambu larangan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan teknis berbentuk: empat persegi panjang, berukuran (seratus) (empat puluh) sentimeter warna dasar putih dengan sebuah garis diagonal dan garis tepi warna merah setebal (sepuluh) sentimeter, sedang petunjuk berwarna hitam dan angka dalam rambu berukuran tinggi (enam puluh) sentimeter dan tebal (sepuluh) sentimeter, dan lingkaran. lingkaran, berukuran diameter (seratus) sentimeter, warna dasar putih dengan sebuah garis diagonal dan garis tepi lingkaran berwarna merah dengan ketebalan (sepuluh) sentimeter, penempatan rambu: awal bagian alur dimana larangan itu dimulai dengan jarak maksimum (tiga puluh) meter, sisi sebelah kanan sebelum tempat yang dimaksud dengan jarak (dua) meter dari tepi sungai dimana berlakunya rambu tersebut: daun rambu tegak lurus terhadap alur dan dapat kelihatan dengan jelas dari jarak (dua ratus) meter, dan dapat dilengkapi papan tambahan yang menyatakan jarak lokasi dengan ukuran papan (seratus) (empat puluh) sentimeter dengan warna dasar putih dan warna huruf dan atau angka berwarna hitam. rambu wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk menyatakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengguna alur pelayaran sungai dan danau. rambu wajib sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan teknis: berbentuk: empat persegi panjang, ukuran (seratus) (seratus empat puluh) sentimeter dengan diameter lingkaran dalamnya (limaketinggian angka (enam puluh) sentimeter, dan pelampung, berbentuk silinder diameter (seratus) sentimeter, tinggi (seratus empat puluh) sentimeter, warna dasar putih, tepi atas dan tepi bawah berwarna merah, warna petunjuk berwarna merah dengan ketebalan (sepuluh) sentimeter, penempatan rambu: sedekat mungkin dimana rambu tersebut berlaku dengan jarak maksimum (dua puluh) meter, dan pelampung. pelampung ditempatkan pada jarak (seratus) meter depan lokasi sebelum berlakunya rambu tersebut. rambu wajibsebagaimana dimaksud pada harus diumumkan kepada pengguna alur pelayaran oleh penyelenggara rambu sesuai dengan kewenangannya. rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk memberikan petunjuk dan penuntun mengenai kondisi alur pelayaran sungai dan danau kepada pengguna alur pelayaran sungai dan danau. rambu petunjukbiru, warna petunjuk putih, dan segitiga sama sisi, berwarna putih dengan panjang sisi (seratus) sentimeter, ditempatkan pada sisi kanan dengan jarak minimum (seratus) meter sebelum tempat, daerah, atau lokasi yang ditunjuk, dapat ditambah dengandan bewarna putih, penempatan rambu: ditempatkan pada sisi kiri apabila posisi pandangan menghadap arah hilir, dan daun rambu dipasang pada ketinggian (tiga ratus lima puluh) sentimeter diukur dari permukaan tanah sampai sisi daun rambu bagian bawah, dan pada lokasi tertentu dapat dipasang papan nama daerah dan patok kilometer. . bentuk, warna, dan ukuran rambu peringatan, rambu larangan, rambu wajib, serta rambu petunjuk tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. pengadaan dan pemasangan pencatat skala tinggi air sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan. persyaratan pengadaan pencatat skala tinggi air sebagaimana dimaksud pada meliputi: memiliki titik referensi tetap dan terintegrasi untuk semua pencatat skala tinggi air suatu alur pelayaran, dapat difungsikan segala kondisi kecepatan arus air dan ketinggian muka air, dan dapat menyediakan data fluktuasi tinggi muka air secara kontinyu. persyaratan pemasangan pencatat skala tinggi air sebagaimana dimaksud pada ditempatkan antara lain: pada bagian alur pelayaran sungai dan danau sekitar muara, daerah pasang surut, pintu air: dan fasilitas. pemelihar, dan kanal meliputi: perbaikan dan pergantian peralatan yang rusak, pengecekan kedalaman, cc. pengecekan mesin pendukung, pembersihan kotoran atau gangguan lain, dan pengecekan panel panel dan pemberiannya terhadap kotoran yang mengganggu. pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk rambu dilakukan dengan cara menghilangkan atau menyingkirkan benda benda yang mengganggu pandangan pemakai alur terhadap rambu, membersihkan. membersihkan permukaan rambu yang kotor, meluruskan kembali mengganti tiang rambu yang rusak, memindahkan lokasi rambu yang terancam keberadaannya, dan melakukan penggantian rambu yang hilang dan atau rusak yang mengakibatkan tidak berfungsinya rambu. pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk pos pengawasan meliputi: membersihkan pos pengawasan yang kotor, memperbaiki kembali mengganti kembali pos pengawasan yang rusak, dan memindahkan lokasi pos pengawasan yang terancam keberadaannya. pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk halte meliputi: menghilangkan atau menyingkirkan benda benda yang mengganggu terhadap halte, membersihkan permukaan halte yang kotor, meluruskan kembali mengganti kembali halte yang rusak, memindahkan lokasi halte yang terancam keberadaannya, dan melakukan penggantian halte yang rusak. pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk pencatat skala tinggi air meliputi: perbaikan dan pergantian peralatan yang rusak, menghilangkan atau menyingkirkan benda benda yang mengganggu pandangan pemakai alur terhadap pencatat skala tinggi air, membersihkan permukaan pencatat skala tinggi air yang kotor, dan memindahkan lokasi pencatat skala tinggi air yang terancam keberadaannya. pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk bangunan penahan arus dan bangunan pengatur arus meliputi: menghilangkan atau menyingkirkan benda benda yang mengganggu, membersihkan bangunan penahan arus atau bangunan pengatur arus yang kotor, memperbaiki bangunan penahan arus atau bangunan pengatur arus yang rusak, dan penggantian . penggantian bangunan penahan arus atau bangunan pengatur arus yang rusak dan tidak berfungsi. pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk dinding penahan tanah tebing sungai meliputi: menghilangkan atau menyingkirkan benda benda yang mengganggu bangunan penahan tanah tebing sungai, dan memperbaiki dan atau mengganti kembali bangunan penahan tanah tebing sungai yang rusak. pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk kolam penampung lumpur meliputi: pembersihan kotoran atau gangguan lainnya, dan melakukan perbaikan kolam penampung lumpur yang rusak. pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam membangun, mengoperasikan, dan memeliharadan kanal. untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara sebagaimana dimaksud pada badan usaha harus mendapat izin dari direktur jenderal, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada badan usahadan cc. surat keterangan domisili. persyaratan. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: memiliki sumber daya manusia untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas alur pelayaran sungai dan danau, dan memiliki fasilitas dan peralatan kerja untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas alur pelayaran sungai dan danau. kapal sungai dan danau yang menggunakan fasilitas, dan kanal dikenakan biaya pemanfaatan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau sebagai retribusi daerah. bab bangunan atau instalasi alur pelayaran sungai dan danau bagian kesatu persyaratan bangunan atau instalasi perairan sungai dan danau dapat dibangun bangunan atau instalasi selain untuk keperluan alur pelayaran sungai dan danau yang tidak dilayari oleh kapal laut. bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada baik yang ditempatkan secara tetap maupun temporer atas permukaan air maupun dalam air: memperhatikan ruang bebas vertikal dan horisontal dalam pembangunan jembatan, memperhatikan. bagian kedua alur pelayaran penyelenggaraan alur pelayaran sungai dan danau meliputi kegiatan: perencanaan, pembangunan: cc. pengoperasian, dan pemeliharaan. perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atasdalam meliputi:, survei data primer alur, dan cc. profil alur. sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, kesesuaian dengan pengelolaan sumber daya air, analisis pengembangan wilayah sungai dan danau: analisis karakteristik alur pelayaran sungai dan danau: dan analisis karakteristik lalu lintas kapal sungai dan danau. kesesuaian .setiap bangunan atau instalasi alur pelayaran sungai dan danau wajib: dipasang rambu, dan memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan perairan sungai dan danau. dalam hal bangunbagian kedua perizinan untuk membangun, memindahkan, dan atau membongkar bangunan atau instalasi diperlukan izin. izin sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh: direktur jenderal untuk bangunan atau instalasi yang berada alur pelayaran sungai kelas i:, gubernur untuk bangunan atau instalasi yang berada alur pelayaran sungai kelas ii, dan bupati walikota untuk bangunan atau instalasi yang berada alur pelayaran sungai kelas iii. (l) untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pemohon harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal, gubernur, bupati walikota sesuai dengan kewenangannya disertai dengan persyaratan. kajian lingkungsurvei rencana lokasi pembangunan instalasi atau bangunan lainnya direktur jenderal, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin. dalam hal permohonan izin tidak memenuhi persyaratmberikan penolakan secara tertulis(l)indahan, dan atau pembongkaran sesuai dengan izin yang diberikan, melaksanakan pemasangan fasilitas alur pelayaran tertentu, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemindahan, dan atau pembongkaran secara berkala setiap bulan kepada pemberi izicabutan izin, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya untuk dicantumkan dalam peta alur pelayaran dan buku petunjuk pelayaran sungai dan danau. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampauipembongkaran oleh direktur jenderal, gubernur, atau bupati walikota sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak (tiga) kali dengan jangka waktu masing masing (tiga puluh) hari kalender. dalam . dalam hal pemilik bangunan atau instalasi tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis (tiga)iii peraturan menteri ini. bab pengerukan pekerjaan pengerukan dilakukan untuk: membangun alur pelayaran dan kolam pelabuhan sungai dan danau, dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan sungai dan danau. pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh: pemerintah atau pemerintah daerah, dan badan usaha. pengerukan sebagaimana dimaksud pada yang dilakukan oleh badan usaha harus memenuhi persyaratan: kemampuan menyediakan peralatan keruk, dan kompetensi sumber daya manusia. (l) pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi persyaratan teknis. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi: desain teknis: peralatan keruk, metode kerja, dan lokasi pembuangan hasil keruk (dumping area). desain. desain teknis sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: layout (peta bathymetry, profil potongan memanjang dan melintang, lebar alurdapat dipilih sesuai dengan kondisi yang ada dari salah satu tipe kapal keruk antara lain: plain suction dredger, cutter suction dredger, bucket wheel dredger, trailing suction hopper dredger, small scale dredger, grab clamshell dredger, bucket ladder dredger, backbone ripper dredger, dan atau rock break: bahwa lokasi pembuangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan kajihal pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak diperlukan izin pengerukan. dalam hal pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus mendapat izin dari: menteri untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran kelas gubernur untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran kelas ii, dan bupati walikota untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran kelas iii dan kolam pelabuhan sungai dan danau. untuk memperoleh izin pengerukan sebagaimana dimaksud pada persyaratan:pengerukan: lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk,:harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang, hasil.kajian lingkungan, dan peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui dan dilengkapi dengan koordinat geografispengerukanhasil penelitian sebagaimana dimaksud pada yang dilakukan oleh direktur jenderal disampaikan kepada menteri guna proses penetapan. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada dan menteri, gubernur, atau bupati walikota., bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengerukan yang dilakukan: dan melaporkan kegiatan pengerukan secara berkala setiap bulan kepada pemberi izin. dalam hal pemegang izin pekerjaan pengerukan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan telah diperingatkan secara patut, menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menghentikan pekerjaan pengerukan. bab kerangka kapal sungai dan danau dan pekerjaan bawah air bagian kesatu kerangka kapal sungai dan danau dalam hal terdapat kerangka kapal yang berada wilayah perairan sungai dan danau, pemilik wajib melaporkan kepada inspektur sungai dan danau. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada inspektur sungai dan danau menetapkan tingkat gangguan keselamatan berlayar. dalam hal posisi kerangka kapal sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada mengganggu keselamatan berlayar, pemilik kapal wajib memasang tanda kapal karam. dalam hal belum dipasang tanda sebagaimana dimaksud pada terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh posisi kapal sungai dan danaunya, pemilik kerangka kapal sungai dan danau wajib mengganti kerugian kepada pihak yang mengalami kecelakaan. s5) posisi kerangka kapal sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada diumumkan oleh inspektur sungai dan danau. . pemilik kerangka kapal sungai dan danau wajib menyingkirkan kerangka kapal sungai dan danau dan atau muatannya keluar alur pelayaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. penyingkiran kerangka kapal sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada (l) harus dilakukan paling lama (tiga puluh) hari sejak kapal sungai dan danau tenggelam. jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pemilik kapal sungai dan danau belum melaksanakan penyingkiran kerangka kapal sungai dan danaunya, maka inspektur sungai dan danau wajib melakukan penyingkiran atas biaya pemilik kerangka kapal sungai dan danau. pemilik kerangka kapal sungai dan danau yang tidak melaksanakan penyingkiran kerangka kapal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dandalam hal inspektur sungai dan danau menemukan kerangka kapal sungai dan danau dan atau muatannya atau berdasarkan laporan dari masyarakat tanpa diketahui pemiliknya, maka inspektur sungai dan danau melakukan pengumuman ditemukannya kerangka kapal sungai dan danau dan atau muatannya. pengumuman ditemukannya kerangka kapal sungai dan danaumelalui papan pengumuman resmi, media cetak dan atau elektronik. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak ada pihak yang mengakui sebagai pemilik kerangka kapal sungai dan danau, maka inspektur sungai dan danau wajib melakukan pengangkatan dan kerangka kapal sungai dan danau serta muatannya menjadi milik negara. . untuk kepentingan keselamatan pelayaran, bekas lokasi kerangka kapal sungai dan danau yang telah disingkirkan diumumkan oleh inspektur sungai dan danau. bagian kedua pekerjaan bawah airtenaga kerja. metode kerja sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: rencana tata cara pelaksanaan pekerjaan, rencana sistem keselamatan dan kesehatan kerja, dan rencana penanganan dampak terhadap lingkungan perairan. kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: peralatan kerja sesuai kebutuhan yang mencakup kapal sungai dan danau kerja, peralatan selam, peralatan pemotong, peralatan pengebor, peralatan las dalam air, dan peralatan lain yang diperlukan, dan peralatan keselamatan kerja dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan bidang ketenagakerjaan. tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pelaksana pekerjaan dapat meliputi penanggung jawab lapangan, nakhoda kapal sungai dan danau, teknisi dan operator untuk setiap jenis peralatan, penyelam, dan anak buah kapal sungai dan danau sesuai kebutuhan, dan semua. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk mengetahui: lokasi, jenis dan skala kegiatan sosial dan ekonomi yang berada tepi sungai, dan peranan transportasi sungai dan danau sebagaimana tertuang dalam tataran transportasi wilayah dan tataran transportasi lokal. kesesuaian dengan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk mengetahui: sistem jaringan pengairan, dan daerah yang memanfaatkan sumber daya air. analisis pengembangan wilayah sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk mengetahui: pemanfaatan sungai dan danau sesuai dengan dokumen perencanaan wilayah yang berlaku, pengembangan kegiatan wilayah sekitar daerah aliran sungai dan danau, dan cc. pengembangan transportasi selain angkutan sungai dan danau wilayah sekitar daerah aliran sungai dan danau. analisis karakteristik alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk mengetahui: panjang, lebar, kedalaman, radius tikungan, ruang bebas horisontal dan vertikal terhadap rencana alur pelayaran sungai dan danau, dan kecepatan arus, kecepatan angin, tingkat sedimentasi, curah hujan, dan kedalaman air. analisis karakteristik lalu lintas kapal sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk mengetahui: ukuran kapal paling besar yang diperkirakan akan menggunakan alur pelayaran sungai dan danau yang mencakup panjang, lebar, sarat draft, ketinggian, pola lalu lintas kapal sungai dan danau yang mencakup asal tujuan, kepadatan lalu lintas dan lokasi potensi rawan kecelakaan, dan perkiraan dampak lalu lintas kapal sungai dan danau terhadap keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan. . semua tenaga kerja wajib memiliki kualifikasi yang ditunjukkan melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan dari menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang mempunyai izin usaha sesuai dengan domisili. bab vii pengawasan untuk ketertiban, keamanan, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas alur pelayaran sungai dan danau perlu dilaksanakan pengawasan. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh inspektur sungai dan danau. inspektur sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada diberikan sertifikasi oleh direktur jenderal. inspektur sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: inspektur sungai dan danau utama, inspektur sungai dan danau pelaksana. inspektur sungai dan danau utama sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi persyaratan: pendidikan paling rendah setara strata satu), pengalaman paling sedikit (empat) tahun, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan inspektur sungai dan danau, dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil. inspektur. s5) inspektur sungai dan danau pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi persyaratan: pendidikan paling rendah iii diploma tiga), pengalaman paling sedikit (empat) tahun, dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan inspektur sungai dan danau. inspektur sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas: mengawasi keberadaan dan berfungsinya fasilitas alur pelayaran, mengawasi kelaikan kapal sungai dan danau, melakukan pemeriksaan perizinan angkutan sungai dan danau yang diduga melakukan pelanggaran alur pelayaran sungai dan danau, mengawasi kegiatan lalu lintas dan angkutan kapal sungai dan danau, mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air sungai dan danau, mengawasi kegiatan pengerukan, melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan perairan sungai dan danau, melakukan pemeriksaan dokumen kapal sungai dan danau yang diduga melakukan pelanggaran, melakukan pengaturan dan pengendalian lalu lintas kapal sungai dan danau alur pelayaran sungai dan danau: membantu melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal alur pelayaran sungai dan danau. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengawasan, serta kompetensi inspektur sungai dan danau diatur dengan peraturan direktur jenderal bab viii sistem informasi alur pelayaran dan lalu lintas sungai dan danau sistem informasi alur pelayaran dan lalu lintas sungai dan danau mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data untuk: mendukung operasional pelayaran sungai dan danau: meningkatkan .lalu lintas sungai dan danau. sistem informasi sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh: direktur jenderal, untuk sistem informasi alur pelayaran dan lalu lintas sungai dan danau alur pelayaran kelas gubernur, untuk sistem informasi alur pelayaran dan lalu lintas sungai dan danau alur pelayaran kelas ii: dan cc. bupati walikota, untuk sistem informasi alur pelayaran dan lalu lintas sungai dan danau alur pelayaran kelas iii. dalam penyelenggaraan sistem informasi: penyusunan dan penetapan rencana pengembangan sistem informasi alur pelayaran dan lalu lintas sungai dan danau, pembangunan dan pengembangan infrastruktur, jaringan komunikasi data, perangkat keras dan perangkat lunak, serta pusat data data warehouse yang mudah diintegrasikan dan dikembangkan, cc. pemberian bimbingan dan bantuan teknis, evaluasi, penyajian, dan pendayagunaan sistem informasi alur pelayaran dan lalu lintas sungai dan danau, penyajian informasi alur pelayaran dan lalu lintas sungai dan danau kepada instansi terkait maupun masyarakat melalui website resmi, dan penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola sistem informasi alur pelayaran dan lalu lintas sungai dan danau. sistem informasi alur pelayaran dan lalu lintas sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam mencakup: sistem informasi alur pelayaran sungai dan danau, dan sistem informasi lalu lintas sungai dan danau. sistem. sistem informasi alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat data: kelas alur pelayaran sungai dan danau, fasilitas alur pelayaran sungai dan danau, bangunan atau instalasi. sistem informasi lalu lintas sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat data: lalu lintas kapal sungai dan danau, kecelakaan kapal sungai dan danau, hambatan rintangan alur pelayaran. informasi alur pelayaran dan lalu lintas sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam wajib disusun dan dilaporkan kepada direktur jenderal. pelaporan sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: bupati walikota melaporkan kepada gubernur setiap (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada direktur jenderal, dan gubernur melaporkan kepada direktur jenderal setiap (enam) bulan sekali. pemerintah dan atau pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data dan informasibab ketentuan peralihan dalam waktu paling lama (satu) tahun sejak peraturan menteri ini berlaku, penyelenggaraan alur pelayaran sungai dan danau wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. bab x. bab ketentuan penutuping kln pembangunan kepada pengoperasian pemeliharaan alur pelayaran sungai dan yth. direktur jenderal danau terminal khusus gubernur bupati walikota berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor . tahunpembangunan pengoperasian pemeliharaan alur pelayaran sungai dan danau terminal khusus dikesanggupan: contoh nomor lampiran perihal penolakan permohonan kepada pembangunan pengoperasian pemeliharaan alur pelayaran yth. . sungai dan danau terminal khusus menunjuk surat permohonan saudara nomor . tanggal knnannanananaaaaaaaaaaan perihal permohonan pembangunan pengoperasian pemeliharaan alur pelayaran sungai dan danau terminal khusus yang berlokasi ., bersama ini diberitahukan bahwa permohonan saudara ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut: pun nun underpembangunan pengoperasian pemeliharaan alur pelayaran sungai dan danau terminal khusus . direktur jenderal perhubungan darat, menimbang bahwa. dst, bahwa.dst. mengingat lho nakaanananng memperhatikan surat permohonan .:, memutuskan: menetapkan anananantanananananan pertama nnnnananaanaanaaaanan kedua naananannaanan, sst,den aslinya kepala dan kln casrambu larangan rambu dilarang masuk rambu daun or atau ba. lampu atau atau bendera atau keterangan dua papan, dua lampu atau dua bendera, bersusun, menunjukan pelarangan tambahan yang berkepanjangan keterangan tambahan atau atau dilarang melintas kecuali untuk kapal yang lebih rendah bangunannya dari rintangan (jembatan, pipa dsb.) keterangan tambahan tidak diijinkan memasuki kolam yang ditunjukan oleh anak panah. rambu dilarang mengilap rambu daun pat lampu bendera keterangan tambahan rambu dilarang mengilap oleh konvoi terhadap konvoi rambu daun . dnnnnn momo lampu bendera keterangan tambahan survei data primer alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: lebar, kedalaman: dan cc. pasang surut. profil alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat: prakiraan wilayah alur pelayaran yang akan digunakan untuk kegiatan angkutan sungai, prakiraan kelas alur, cc. prakiraan perekayasaan alur sungai agar dapat digunakan untuk kepentingan lalu lintas pelayaran, dan prakiraan fasilitas alur pelayaran. berdasarkan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan kelas alur pelayaran. kelas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. kelas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dengan rambu. kelas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan evaluasi paling lama (lima) tahun sekali untuk mengetahui kesesuaian kelas alur pelayaran dengan kondisi alur pelayaran. kelas alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalamalur pelayaranklasifikasi. rambu dilarang berpapasan dan atau melewati rambu daun nani na: . bt: lampu bendera keterangan tambahan rambu dilarang bertambah tepi air mana rambu dipasang rambu daun ho: 10r atau kung pn: . han angan aan memang oma lampu bendera keterangan keterangan angka menunjukan jarak (dalam satuan meter) mana larangan tambahan bertambah masih berlaku rambu dilarang bertambah sejauh 60m, diukur dari letak rambu rambu daun :5r1 nn laman lampu bendera keterangan tambahan dilarang memasuki kapal rambu daun ll. aan man ana dea non matan lampu bendera keterangan tambahan dilarang merokok rambu daun km. aoo nnannnnnnna lampu bendera keterangan tambahan dilarang membuang jangkar berlabuh mana rambu dipasang rambu daun r10 aman memnon oo lampu bendera keterangan tambahan dilarang menambatkan kapal mana rambu dipasang rambu daun r10 sega baca oo lampu bendera keterangan tambahan dilarang berputar rambu daun f1015r memanen lampu bendera keterangan tambahan dilarang berlayar hingga menimbulkan gelombang rambu daun mop han kon y00 ena lampu m10 atau poto han dsa dan bon aan bendera keterangan dilarang berlayar dengan kecepatan penuh (ful speed) untuk menghindari tambahan adanya pukulan gelombang dilarang menebang kayu, sepanjang angka yang tertera rambu (dalam satuan kilo meter) rambu daun 3s to: mmyema hua. sma lampu bendera keterangan angka yang tercantum menyatakan jarak dalam satuan tambahan dilarang mengulik kayu rambu daun potion tas st oto, lo. mo pg a5 lampu bendera keterangan tambahan dilarang membakar hutan rambu daun ow n nn na: sup, semasa aan mmammamommnnam lampu bendera keterangan tambahan kapal motor dilarang memasuki areal perairan lampu bendera keterangan tambahan semua kegiatan olah raga dan rekreasi dilarang rambu daun lampu bendera keterangan tambahan kegiatan ski air dilarang ng) lampu bendera keterangan tambahan kapal penangkap ikan dilarang masuk areal perairan lampu bendera keterangan pihak berwenang juga dapat menggunakan rambu atas untuk melarang tambahan perahu atau kapal kecil kecuali kapal bermotor atau perahu layar dilarang beroperasi rambu daun lampu bendera keterangan tambahan penggunaan papan layar (sailboard) dilarang rambu daun lampu bendera keterangan tambahan perahu rekreasi dan olah raga berkecepatan tinggi dilarang masuk rambu daun lampu bendera keterangan akhir wilayah yang diperkenankan untuk perahu rekreasi dan olah raga tambahan berkecepatan tinggi. klasifikasi alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf hanya berlaku pada fisik kedalaman dan lebar sungai dan danaudari (sepuluh) meter, memiliki lebar alur lebih dari (dua ratus lima puluh) meter, dan memiliki ruang bebas bawah bangunan yang melintas atas sungai lebih dari (lima belas) meter, dan cc. memiliki ruang bebas dibawah bangunan yang melintas diatas sungai antara (sepuluh) meter sampai dengan (lima belas) meter. alur pelayaran kelas iii: dan memiliki ruang bebas dibawah bangunan yang melintas lebih kecil dari (sepuluh) meter. kelas alur sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan perubahan. perubahan kelas alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada dilakukan karena: perubahan kondisi alur pelayaran, dan perubahan kondisi lalu lintas. perubahan . dilarang meluncurkan atau menaikan kapal dari dan darat rambu daun lampu bendera keterangan tambahan dilarang mengendarai sepeda air rambu daun lampu bendera keterangan tambahan dilarang melintas luar daerah yang diperkenankan rambu daun lampu bendera keterangan melintas dalam areal rambu putih, tidak diperkenankan sisi rambu merah tambahan dilarang masuk, tetapi bersiap untuk bergerak maju rambu daun lampu bendera keterangan tambahan jarak dilarang berlabuh rambu daun mos motto toto taotaotao mo nani atau karna bau ho pan nan aoo memo lampu bendera keterangan dilarang berlabuh pada jarak yang tercantum pada rambu (dalam satuan tambahan meter), terhitung dari posisi rambu berada contoh rambu wajib ii. kapal tetap berjalan mengikuti haluannya pada sisi arah panah yang bergaris tebal penuh rambu daun mo m010710710710710710 akan atau nan sanam pama lampu bendera keterangan tambahan ii. kapal harus berhenti untuk suatu keperluan yang ditunjukkan pada papan yang tertera bawahnya rambu daun komo 09m lampu bendera keterangan tambahan kecepatan yang diijinkan rambu daun op ioi lampu bendera keterangan angka yang tercantum dalam kilometer per jam tambahan supaya mengeluarkan tanda isyarat bunyi (peluit) rambu daun m0 lan m99 lampu bendera keterangan tambahan supaya berlayar hati hati rambu daun mop t107 lampu bendera keterangan tambahan daerah yang diawasi rambu daun a15 pol 0o . lampu bendera keterangan kecepatan dibatasi km jam, dan dilarang buang jangkar tambahan bahaya rambu daun mop a8o 5n pol so. mad nee lampu bendera keterangan keadaan yang membahayakan ditulis dalam gambar belah tambahan ketupat (batu, rangka kapal, gosong dan sebagainya) kapal harus menjauhi (menghindari) rambu daun se . . sy. (po 09go lampu bendera keterangan keterangan keterangan ditulis luar belah ketupat yang tambahan bersilangan (tempat pemandian, bendungan dan sebagainya) penerangan rambu daun po t0y107 m . . aoo lampu bendera keterangan digunakan untuk menunjukkan suatu jarak, tempat dan sebagainya tambahan untuk menunjukkan tanda tanda pengaturan bahaya bahaya tetap (bendungan, tempat pemandian, batu dan sebagainya) rambu daun mmmnovowwnn .$oo snsd lampu bendera keterangan tambahan il11 kapal dilarang berlayar antara pelampung dan daratan terdekat rambu daun tas tas ti0tas tas tas) mw. . 00o lampu dapat pula dipergunakan kombinasi lampu seperti samping yang berarti dipersilahkan melintas hanya pada sisi lampu hijau saja." bendera keterangan tambahan terus berjalan arah yang ditunjukan oleh anak panah !| lampu bendera keterangan tambahan i113 bergerak sisi yang ditunjukkan anak panah rambu daun lampu bendera keterangan tambahan persilangan alur rambu daun atau lampu bendera keterangan rambu ini perlu dipasang kedua arah agar setiap arah dicapai tambahan pemahaman yang sama |
run , terrain awareness and warning systems tags), traffic alert and collision avoidance systems (tas ii), reinforce cockpit door, windshearbadan usaha angkutan udara untuk penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwalivil aviation safety regulations cast) part diubah sebagai berikut: menambah huruf ilm) pada sub bagian butir sehingga berbunyi sebagai berikut: (me) pada sub bagian butir sehingga berbunyi sebagai berikut: (eb) padag) pada sub bagian butir sehingga berbunyi sebagai berikut: (gnag aslinya kepala bir& d dan 25m nn, y umar ris, sh, mm, pembina utama muda iv c) nip. |
n.zpersyaratan teknis jalurasarana.: menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang persyaratan teknis jalurgalokasian ruang untuk pengoperasian:lebar jalan rel dan segmen jalur jalur lengkung minimal dikirim minimal lintas bebas kanan 'alan rel minimal kiri kanan asalan rel minimal kiri minimal kiri kanan jalan rel kanan jalan rel jembatan, kiri kanan kiri kanan terowongan jalan rel jalan rel persyaratan teknis jalur kereta api persyaratan jalan rel persyaratan sistem umum:cc. secara teknis konstruksi jalan rel harus dapat dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan persyaratan geometri, persyaratan ruang bebas: persyaratan beban gandar, dan persyaratan frekuensi persyaratan: lebarjalan rel, kelandaian: lengkung: pelebaran jalan rel, dan.dibawah permukaan teratas rel, seperti ditunjukkan pada gambar dan gambar penyimpangan lebar jalan rel untuk lebar yang dapat diterima dan untuk jalan rel baru dan dan untuk jalan rel yang telah dioperasikan: toleransi pelebaran jalan rel untuk lebar jalan rel adalah danberikut tabel landai penentu kelas jalan rel landai penentu maksimum kelandaian emplasemen maksimum diijinkan adalah iko,lberikut: tabel jari jari minimum lengkung vertikal kecepatan rencana jari jari minimum (km jam) lengkung vertikal (m) lebih besar dari sampaiberikut tabel jari jari minimum yang diijinkan jari jari minimum jari jari minimum kecepatan lengkung lingkaran lengkung lingkaran jam) tanpa lengkung yang diijinkan dengan peralihan (m) lengkung peralihan (m) | . |o0.h40oo gl,250 dpelebaran jalan rel persrsebaran jalan rel dicapai dengan menggeser rei dalam kearah dalam. persebaran jalan rel dicapai dan dihilangkan secara berangsur sepanjang lengkung peralihan.untuk jari jari tikungan (m) pelebaran (mm) tabel pelebaran jalan rel untuk jari jari tikungan (m) pelebaran (mm) r2 350x rs400 pemasangan pelebaran jalan rel dilakukan mengikuti hal hal berikutl format ,95x van cana) jari jani as0 1x00 a45 ato besar peninggian maksimum untuk lebar jalan rel adalah dan untuk lebar jalan rel adalah mm. besar peninggian normali rencana pinormai ,1x jari jari bank man bnn tank tan pens daten bee ben petisi pekan men loh |o30| las |aso| es| mass| s5) ass ato| s0| 7o| has os| es) asi jasa|a20| 9s| mass|ano| tasojaes tos| es) so) so hao| e5| s0| |aso|aro| e0| 4a5| r2s| t0s| 7o| s5) a5| soo theo 7o| s5) anon |aas| so| 4o| |ass| a5| 7o| nas t25| so) es| s5) a0| s5) a00 1s0|tas| soo ma0|t25| mo) b0) s5) s0) 9o| es| too es) mo) es) es) 7o| s0| a0| 5aoo s0) es| as) a0| s0| t0| to0| es| 5s| 0s) 7o| as| a5| es) sol to) es| a0| so) so| 4o| so| 3o| penampang melintang jalan rel penampang melintang jalan rel adalah potongan pada jalan rel, dengan arah tegak lurus sumbu jalan rel, dimana terlihat bagian bagian dan ukuran ukuran jalan rel dalam arah melintang. ukuran penampang melintang, baik pada bagian lintas yang lurus maupun yang melengkung, adalah seperti yang tertera pada gambar gambar gambar dan gambar pada lampiran. konstruksi jalan rel bagian bawah konstruksi jalan rel bagian bawah terdiri atas: badanjalan,: lebar badan jalan untuk pekerjaan tanah tabel lebar badan jalan rel kecepatan maksimum desain rel rei (em) (cm)lebar badan jalan rel, mengacu pada gambar berikut pan ana aan ali (a) penampang rel tunggal (b) penampang rel ganda tambahan lebar karena peninggian rel besaran yang telah dijelaskan atas harus ditambah dengan nilai yang lebih besar dari sebagaimana dihitung dengan rumus berikut ,35c dimana, besarnya pelebaran (mm), satuan pelebaran adalah peninggian rel yang tersedia (mm) namun apabila dilakukan proteksi balas, maka tambahan lebar karena peninggian rel dapat diabaikan. lebar badan jalan untuk jalan rel atas permukaan tanah (jalan rel layang) harus dari jalan rel untuk jalan lurus dan pada jalan lengkung ditambah dengan pelebaran ruang bebas sesuai besarnya jari jari lengkung. (a) penampang rel tunggal maan (b) penampang rel ganda lebar badan jalan rel untuk jalur belok (siding track) harus lebih besar dari yang ditunjukkan pada tabel atas, untuk kecepatan kurang dari km jam. cc. konstruksi badan jalan badan jalan harus mampu memikul beban kereta api dan stabil terhadap bahaya longsoransyaratan sistem adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk berfungsinya suatu sistem.maksud dan tujuanstabilitas lereng badan jalan dinyatakan dengan faktor keamanan fk) yang mengacu pada kekuatan geser tanah lereng tersebut, sekurang kurangnya sebesar untuk beban statis dan sekurang kurangnya untuk beban gempa. daya dukung tanah dasar harus lebih besar dari seluruh beban yang berada diatasnya, termasuk beban kereta api, beban konstruksi jalan rel bagian atas dan beban tanah timbunan untuk badan jalan daerah timbunan(sni terbaru)95xdan permukaannya memiliki kemiringan s5. lokasi term harus mengikuti hal hal seperti tercantum pada gambar bawah, menunjukkan penampang standar untuk konstruksi timbunan: terletak pada batas antara timbunan atas dan timbunan bawah (pada kedalaman dari permukaan formasi). pada setiap kedalaman dari batas antara timbunan atas dan timbunan bawah. jika tinggi timbunan kurang dari term dapat ditiadakan. lebar badan jalan bagan jalar term 115x120 ketebalan balas ketebalan balas le) term lapis dasar (upgrade) harus miring arah luar sebesar jika penurunan sisa (residual settlement)bagian bawah lapis dasar harus terletak minimum atasterm selebar penghubung timbunan dengan struktur bagian timbunan yang mendekati struktur harus direncanakan tidak akan menyebabkan terjadinya penurunan beda (differential settlement). stabilisasi dengan batu pecah, terak pecah (crushed siap), tanah semen dan lain lain direkomendasikan sebagai material untuk blok yang menghampiri struktur (approach block), seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 20m lapis dasar lapis dasar f.l f.l pelet lapan, pelanggan timbunan timbunan san blok pendekat blok pendekat (approach block) (approach block) anak ben kasus miring kasus lurus gambar contoh blok pendekat approach block) konstruksi badan jalan pada daerah galiantermj umum jalan rel terdiri atas komponen badanjalan, subkelas: balas: bantalan: alat penambat:, rel: dan wesel. badan jalan badan jalan dapat berupa badan jalan daerah timbunan,3):balas dan sub balas lapisan balas dan sub balas pada dasarnya adalah terusan dari lapisan tanah dasarannya harus sangat terpilih. fungsi utama balas dan sub balas adalah untuk: meneruskan dan menyebarkan beban bantalan tanah dasar. mengokohkan kedudukan bantalan. meluruskan air sehingga tidak terjadi penggenangan air sekitar bantalan rel. sub balas sebagai berikut: standar saringan ast malin lolos,: lapisan sub balas harus dipadatkan sampai mencapai menurut percobaan ast balas, material balas harus bersudut banyak dan tajam: porositas maksimum kuat tekan rata rata maksimum kg cm? bantalan berfungsi untuk meneruskan beban kereta api dan berat konstruksi jalan rei balas, mempertahankan lebar jalan rel dan stabilitas arah luar jalan rel. bantalan dapat terbuat dari kayu, baja besi, ataupun beton. pemilihan jenis bantalan didasarkan pada kelas dan kondisi lapangan serta ketersediaan. spesifikasi masing masing tipe bantalan harus mengacu kepada persyaratan teknis yang berlaku: untuk lebar jalan rel dengan kuat tekan karakteristik beton tidak kurang dari kg cm'besar pada bagian dudukan rel dan pada bagian tengah bantalan. untuk lebar jalan rel dengan kuat tekan karakteristik beton tidak kurang dari kg cm?suai dengan desain beban gandar dan kecepatan. dimensi bantalan beton untuk lebarjalan rel mm: panjang lebar maksimum tinggi maksimum 220mm untuk lebarjalan rel mm: panjang untuk beban gandar sampai dengan ton, untuk beban gandar atas ton lebar maksimum tinggidibawah dudukanrel 220mm bantalan kayu, harus memenuhi persyaratan kayu mutu kelas dengan modulus elastisitas (e) minimum kg cm?. harus mampu menahan momen maksimum sebesar kg m, lentur absolute tidak boleh kurang dari kg cm?cc. bantalan besi harus memilikitegangan tarik elongation alat penambat alat penambat yang digunakan adalah alat penambat jenis elastis yang terdiri dari sistem elastis tunggal dan sistem elastis ganda. pada bantalan beton terdiri dari shoulder insert, clip, insulator dan rail pad. pada bantalan kayu dan baja terdiri dari pelat landas (baseplate), clip, tipon (screw spike) baut dan cincin per (lock washed. alat penambat harus memenuhi persyaratan berikut alat penambat harus mampu menjaga kedudukan kedua rel agar tetap dan kokoh berada atas bantalan. clip harus mempunyai gaya jepit kgf. pelat landas harus mampu memikul beban yang ada dengan ukuran sesuai jenis re! yang digunakan. pelat landas terbuat dari baja dengan komposisi kimia sebagai berikut carbon silicon .35x max manganese paspor max sulphur alas rel (rail pad) dapat terbuat dari bahan high density poly ethylene hype) dan karet rubber) atau poly methane pu). seluruh komponen alat penambat harus memiliki identitas produk tercetak permanen sebagai berikut: merek dagang: identitas pabrik pembuat, nomor komponen (part number), dua angka terakhir tahun produksi. pelat sambung, mur dan baut penyambungan rel dengan pelat sambung harus digunakan apabila tidak diperkenankan melakukan pengelasan terhadap rel. sambungan rel terdiri dari dua pelat sambung kiri dan kanan, enam baut dengan mur, ring pegas atau cincin pegas dari baja, dipasang hanya empat baut untuk menjaga pemanasan rel akibat cuaca. pemberian tanda pada pelat sambung dilakukan sekurang kurangnya, meliputi: identitas pabrik pembuat, dua angka terakhir tahun produksi, terdapat stempel dari pabrik yang melakukan proses perlakuan panas, stempel ini tidak perlu dicantumkan apabila proses produksi pelat sambung dilakukan oleh produsen pelat sambung sendiri. cc. pelat sambung harus mempunyai komposisi kimia sebagai berikut: jenis komposisi kimia pelatsambung max max max max r 60o max sifat mekanis yang dibutuhkan pelat sambung sesudah perlakuan panas sebagai berikut: jenis kuat tarik, kg mmi pertambahan panjang kekerasan brill pelat sambung tensil strength elongation) hbn komposisi kimia mur, baut dan ring pegas pada pelat sambung terdiri dari: nama jis uic komposisi kimia, barang set par see s40c s53c mur jis g4501 ring srh pegas a 82b jis cincin srh pegas e2a 82b jis sifat sifat mekanis mur, baut dan ring pegas sebagai berikut: nama material sesuai sifat mekanis tensil strength elongation kekerasan hb s40c s53c ring pegas srh e2a 82b beban tak berubah rc) jis bab ili persyaratan teknis jalur kereta api pengaturan persyaratan teknis jalur kereta api meliputi: persyaratan teknis untuk lebar jalan rel mm, dan persyaratan teknis untuk lebar jalan rel mm. jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalamrelimm? kekerasan kepada rel tidak boleh kurang dari bhn. penampang rel harus memenuhi ketentuan dimensi rel seperti pada tabel dan gambar berikut tabel dimensi penampang rel besaran tipe rel geometri rel r22 r80 r88 r60 emm (kim) luas penampang berat rel perimeter momen inersia terhadap sumbu jarak tepi bawah rel garis netral garis netral aris netral ukuran penampang rel untuk berbagai tipe adalah seperti yang tertera pada gambar gambar gambar dan gambar pada lampiran. wesel wesel merupakan konstruksi jalan rel yang paling rumit dengan beberapa persyaratan dan ketentuan pokok yang harus dipatuhi. untuk pembuatan komponen komponen wesel yang penting khususnya mengenai komposisi kimia dari bahannya. wesel terdiri atas komponen komponen sebagai berikut lidah jarum beserta sayap sayapnya rel lantak rel paksa sistem penggerak rel lidah rel lantak rel paksa rel sayap . tee a:738m m tar lurus rel lantak alur besok jarumkekerasan pada lidah dan bagian lainnya sekurang kurangnya sama dengan kekerasan rel. celah antara lidah dan rel lantak harus kurang dari mm. celah antara lidah wesel dan rel lantak pada posisi terbuka tidak boleh kurang dari mm. celah (gap) antara rel lantak dan rel paksa pada ujung jarum mm. jarak antara jarum dan rel paksa (check rail) untuk lebar jalan rel mm: untuk wesel rel paling kecil dan paling besar mm.desain wesel harus disesuaikan dengan sistem penguncian wesel. persyaratan jembatan persyaratan sistem berdasarkan material untuk struktur jembatan, dibagi menjadi: jembatan baja, jembatan beton:|. dinding gelagar dinding rangka dinding gelagar rasuk rangka rasuk cc. tipe jembatan beton terdiri dari: jembatan gelagar, jembatan portal kaku: jembatan busur. sistem jembatan harus memenuhi persyaratan berikut: beban gandar, lanjutan: stabilitas konstruksi, beban mati, beban hidup: beban kejut, beban horizontal: beban sentrifugal: beban baterai kereta: beban rem dan traksi: beban rel panjang longitudinal. beban angin: beban gempa: 9g) beban air: hh)cc) penurunan,baja, baja cor kn m? kn m kn m? kim? aspal anti air n m? ballast gravel atau batu pecah n m?untuk beban gandar lebih besar dari ton, rencana muatan disesuaikan dengan kebutuhan tekanan gandar. tabel skema pembebanan rencana muatan rencana muatan muatan gerak sebagai muatan gerak dianggap suatu susunan kereta api terdiri dari lokomotif pakai tender, serupa demikian: masa lll lokomotif tender "uv jumlah berat ton atau ton m bila dengan kereta gerobakyang banyaknya tidak tertentu, serupa demikian: jumlah ton atau ton m susunan kereta itu selalu dibikin sehingga bagi bagian yang harus dihitung kekuatannya paling berbahaya, jika ada ataudari rencana rencana muatan tersebut, selalu yang dipilih itu rencana yang pendapatannya paling berbahaya bagi yang dihitungnya. untuk rel pada alas balas, untuk rel pada percetakan kayu, 50w untuk rel secara langsung pada baja,a dimanalr)25xlr) beban rel panjang longitudinal pada dasarnya adalah n m, maksimum kn?rangka jenis kereta l(m) lz50 seluruh rangka lokomotif kereta listrik 100x kereta (km hntang lokomotif kecepatan untuk satu maksimum (km jam) kereta penumpang dan kereta ve1oo jisoo loss0 diesel untuk dua kecepatan 100x rangkaian maksimum atau lebih (km jam) 180evs) lir400 l11200, dan momen guling metode desain tegangan ijin allowance stress design), metode faktor beban limit state design) tinggi jagoan , cc! pada baja struktural lebih kecil daripada tegangan yang diijinkan..,persyaratan sistem dan komponen jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf meliputi: sistem dan komponen jalan rel, sistem dan komponen jembatan: cc. sistem dan komponen terowongan. persyaratan sistem dan komponen jalur kereta apirsyaratan teknis jalur kereta apiundangf. mampu mengarahkan arus untuk konstruksi pengarah arus. persyaratan sistem terowongan untuk kepentingan jalur kereta api terdiri dari tiga jenis terowongan pegunungan (mountain tunnel), yaitu terowongan yang dibangun menembus daerah pegunungan, terowongan perisai (shield tunnel, yaitu terowongan yang dibangun dengan menggunakan mesin perisai (shield machine)., geometri: beban gandar,k, beban mati dan beban hidup: beban akibat tekanan air, beban gempa,, geologi: cc) tanah: hidrologi:, geologi: hidrologi: tanah,7 hari. persyaratan komponen terowongan pegunungan: baut batuan (rock bolt): dasar terowongan (invert): dinding,cc. brightness) dan kelekatan (adherability) untuk mempertahankan stabilitas terowongan.. baja penyangga (stee.. kekuatan baut batuan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan beban penanggalan.. mutu baut batuan sekurang kurangnya mempunyai kekuatan tarik atau spesifikasi ast. dasar terowongan invert) dirancang berdasarkan kekuatan desain sekurang kurangnya n mm? mpa) pada umur hari. 9g sistem sirkulasi udara, jalan inspeksi ruang penyelamatan. terowongan gali timbul dan perisai komponen terowongan gali timbul terdiri dari lining: invert. fasilitas pendukung terowongan sekurang kurangnya jalan inspeksi evakuasi, sistem sirkulasi udara: telepon darurat: peralatan informasi jenis tombol tekan (push button), pendeteksi api (fire detector): peralatan alarm darurat: pemadam api: papan petunjuk evakuasi, lampu penerangan. lampiran gambar gambar ruang bebas atas aliran atas tertinggi aliran atas normal batas aan batas aliran atas terendah pan peron tinggi peron rendah n ana ktsoo pp. a i keterangan batasi untuk jembatan dengan kecepatan sampai km jam batas untuk viadukkelas batas aliran atas tertinggi aliran atas normal paras aaa batas aliran atas terendah pan peron tinggi peron rendah kr.peron tinggi peron rendah kr40000 lo0g0o 1tltatila ta! keterangan mmm batat4050 peron tinggi peron rendah ixe10000 kano keterangan batassah o nan a09 ' le snn: sini sendantsititi inti, t9111111114111111111114 ke fa gambar ruang bebas lebar rel pada jalur lurus untuk jalur gande.eahukyg ban kln (pol, umar aris, sh, mm, pembina utama madya iv c) nip. sah menanam filateli teliti tititititi, t7411 item ka ka gambar ruang bebas lebar rel pada jalur lurus untuk jalur ganda bnn tts see ber lis ina gambar ruang bebas lebar rel pada lengkungan untuk jalur ganda bnn ann han ta25 1a55 gambar ruang bebas lebar rel pada lengkungan untuk jalur ganda wil ep| i9w ueber juga jewel ueber juga) | c tjm viva hv931 uvanvyd gambar penampang melintang t a pt a ne , menravnanpneserana merek, ara aan: una ballast aan, sub ballast atas aan kala tata ata pelet rn, naa max. magna nano eos e arveanerasann babi baba encer encvoenconemen mean nan bagi, were da o hi! aug a neta awet x4 gambar penampang melintang jalan rel pada bagian lurus lebar jalan rel mm) da b pi o anand sopan ptn naa gia ballast meeningag adenina sub ballast run ept pan jo, sea pena max saran nenek nenek kane rasa lonnanl non nori, iooeneap polman weni adan, d kt pt ki meta gambar penampang melintang jalan rel pada lengkungan lebar jalan rel mm) h pl: namun.'.'.'.' ngga ballast sub ballast tau tas tuba nara arun ca. pan mal aka anak ever eren san enam anncoyanana berperkara erereeeereunsertensa red mann nana nari, jane da o pbe o p page d $ gambar penampang melintang jalan re! pada bagian lurus lebar jalan rel mm) apla b d an ll, ballast bantan ub balas see una eat ngk ann nan max. peer damar sentani ira a alm mai gambar penampang melintang jalan rel pada lengkungan lebar jalan rel mm) tabel penampang melintang jalan rel kelas maks jalan (km jam) gambar ukuran penampang rel kal meera rig: plt r19 r10 .sumeuserat . bo. sumbubaut joo. gambar ukuran penampang rel pan sap pad mmm ama lm. a13 s gambar ukuran penampang rel aan ia, gambar ukuran penampang rel tan ea! ta: mie (ana aa: pee pol lawa gambar ukuran penampang rel menteri perhubungan republik indonesia, ttd e.e. mangindaan salinan sesuai da gapgelinya kepala biro yuku danksln ema umar aris, sh, mm, pembina utama maya iv c) nip. lampiran peraturan menteri perhubungan nomor pm. tahun tanggal november persyaratan teknis jalur kereta api umum maksud dan tujuan maksudtujuan persyaratan teknis jalur kereta api dalam peraturan ini mengatur persyaratan jalur kereta api untuk lebar jalan rel dan persyaratan tata letak, tata ruang dan lingkungan persyaratan tata letak, tata ruang: jembatan, terowongan. persyaratan komponen jalan rel, jembatan, terowongan. persyaratan sistem persyaratan sistem merupakan kondisi yang harus dipenuhi untuk berfungsinya suatu sistem. persyaratan komponenperencanaan konstruksi jalur kereta api perencanaan konstruksi jalur kereta api harus direncanakan sesuai persyaratan teknis sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan ekonomis. secara teknis diartikan konstruksi jalur kereta api tersebut harus aman dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan tingkat kenyamanan tertentu selama umur konstruksinya. secara ekonomis diharapkan agar pembangunan dan pemeliharaan konstruksi tersebut dapat diselenggarakan dengan tingkat harga yang sekecil mungkin dengan output yang dihasilkan kualitas terbaik dan tetap menjamin keamanan dan kenyamanan. perencanaan konstruksi jalur kereta api dipengaruhi oleh jumlah beban, kecepatan maksimum, beban gandar dan pola operasi. atas dasar ini diadakan klasifikasi jalur kereta api sehingga perencanaan dapat dibuat secara tepat guna. kecepatan dan beban gandar kecepatan kecepatan rencana kecepatan rencana adalah kecepatan yang digunakan untuk merencanakan konstruksi jalan rel. untuk perencanaan struktur jalan rel rencana maks untuk perencanaan peninggian rencana untuk perencanaan jari jari lengkung peralihan rencana maks kecepatan maksimum kecepatan maksimum adalah kecepatan tertinggi yang diijinkan untuk operasi suatu rangkaian kereta pada lintas tertentu. kecepatan operasi kecepatan operasi adalah kecepatan rata rata pada petak jalan tertentu. kecepatan komersial kecepatan komersial kecepatan rata rata kereta api sebagai hasil pembagian jarak tempuh dengan waktu tempuh. beban gandar beban gandar adalah beban yang diterima oleh jalan rel dari satu gandar. beban gandar untuk lebar jalan rel pada semua kelas jalur maksimum sebesar ton. beban gandar untuk lebar jalan rel pada semua kelas jalur maksimum sebesar ton. kelas jalan rel lebar jalan rel jenis bantalan tebal lebar kelas daya angkut maks maks tipe rel jenis balas bahu jalan (ton tahun) (km jam) gandar jarak antar sumbu penambat tea (ton) bantalan (cm) beta elastis r. canda beton kayu elastis r. ganda beton kayu baja elastis beton kayu baja elastis r. r42 ganda tunggal kayu baja elastis lebar jalan rel tebal laba kelas daya angkut make maks tipe rel jenis balas bahu jalan gandar penambat atas balas penjajah beton elastis jane aan jaja sem pan pama ganda panama pam jala ganda persyaratan tata letak, tata ruang dan lingkungan umumtata keunit organisasi lingkungan kementerian perhubungan, maka diperlukan standar operasional prosedur yang.. . kriteria dokumen sop yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon ii.eselon ii:tetapkan oleh kepala unit pelaksana teknisunit pelaksana teknis, proses penyelesaiannya diawali ii. prosedur penyusunan sop sop merupakan standar yang dijadikan acuan dalam proses penyelesaian setiap judul kegiatan dalam organisasi. oleh karena itu, penetapan sop merupakan suatu keharusan dan untuk kesempurnaan sop dilakukan evaluasi setiap tahun sekali. untuk mendapatkan sop yang valid dan reliabel serta benar benar menjadi acuan dalam proses pelaksanaan penyelesaian kegiatan, maka setiap rangkaian proses mulai dari sampai dengan akhir suatu jenis kegiatan tertentu diberikan judul sop . disamping itu perlu diatur tentang prosedur penyusunan sop, sehingga setiap organisasi mendapat gambaran dan langkah langkah penyusunan sop yang baik dan benar, mulai dari "persiapan, inventarisasi jenis kegiatan, pemberian judul, penyusunan dan perumusan sop, pengujian dan review, serta pengesahan hingga pengintegrasian sop. aa. persiapan dalam penyusunan sop perlu dilakukan langkah langkah persiapan sebagai berikut: membentuk tim dan kelengkapannya. tim penyusun sop kementerian. tim penyusun sop kementerian dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri perhubunganberasal dari pihak internal maupun eksternal kementerian perhubunganmempunyai kewenangan dan tanggung jawab: menyiapkan rancangan peraturan menteri perhubungan tentang pedoman penyusunan sop, melakukan sosialisasi peraturan menteri perhubungan tentang pedoman penyusunan sop, menyusun dokumen sop yang ditetapkan oleh menteri perhubungan, memfasilitasi penyusunan dokumen sop unit kerja lingkungan kementerian perhubungan, melakukan pembinaan kinerja tim sop unit kerja eselon eselon ii, dan unit pelaksana teknis, dan monitoring dan evaluasi penyusunan sop lingkungan kementerian perhubunganeselondalam penyusunan dokumen sop unit kerja eselonan dokumen sop unit kerja eselon yang telah berhasil ditetapkan lingkungan satuan unit kerjanya, dan menyusun dokumen sop yang ditetapkan oleh pejabat eselon cc. tim penyusun sop unit kerja eselon ii unit pelaksana teknis. tim penyusun sop unit kerja eselon ii unit pelaksana teknis dibentuk dan bertanggung jawab kepada pejabat eselon ii kepala unit pelaksana teknisil unit pelaksana teknis mempunyai kewenangan dan tanggung jawab: melakukan koordinasi dengan tim penyusun sop kementerian, tim penyusun sop unit kerja eselon dalam penyusunan dokumen sop unit kerja eselon i1 unit pelaksana teknis:okumen sop unit kerja eselon dan dokumen sop unit kerja eselon il unit pelaksana teknis lingkungan satuan unit kerjanya, dan menyusun dokumen sop yang ditetapkan oleh pejabat eselon ii kepala unit pelaksana teknis. dalam penyusunan setiap dokumen sop kementerian, unit kerja eselon eselon ii, dan unit pelaksana teknis, maka tim memiliki tugas antara lainsimbol:pengembangan sop, bilamana sop yang telah ditetapkan akan ditindaklanjuti dengan sop lanjutannya, melakukan uji coba pelaksanaan sop yang telah ditetapkan, melakukan sosialisasi kepada pelaksana maupun pemangku kepentingan sop, mengawal penerapan sop agar berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat, memonitor dan melakukan evaluasi dengan membuat catatan catatan, merumuskan penyempurnaan, apabila diperlukan sesuai hasil monitoring dan evaluasibagi anggota tim. pedoman penyusunan sop lingkungan kementerian perhubungan menjadi panduan bagi anggota tim dalam melaksanakan tugasnya dan menjadi bahan utama dalam melakukan pemberian pembekalan dimaksud. oleh karena itu,dokumen sop. pembekalan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim penyusunan dokumen sop secara berjenjang dan dapat bekerjasama dengan pihak pihak terkait. inventarisasi judul sop agar terdapat kejelasan dalam penyusunan rancangan dokumen sop yang akan ditetapkan untuk kegiatan kegiatan tertentu, maka terlebih dahulu dilakukan inventarisasi jenis dan hasil (output) kegiatan organisasi yang penyelesaiannya menjadi satu rangkaian kegiatan. untuk satu rangkaian tahapan proses penyelesaian uraian jenis kegiatan tertentu diberikan satu nama, dan nama dimaksud menjadi: judul sop. setiap judul sop yang merupakan penyelesaian berbagai uraian jenis kegiatan melalui tahapan tahapan tertentu, maka pada setiap tahannya dilambangkan dengan simbol simbol proses kegiatan yang berbeda. dari berbagai simbol yang berbeda dimaksud disusun dan dirangkai menjadi satu rangkaian penyelesaian kegiatan, dan ditetapkan sebagai sop. jadi judul sop merupakan sebutan yang diberikan dari serangkaian penyelesaian proses kegiatan, dan sebutan yang diberikan dimaksud sesuai dengan produk akhir yang dihasilkan. sebagai contoh: produk akhir dari satu rangkaian tahapan proses uraian jenis kegiatan tertentu yaitu berupa surat persetujuan berlayar spb), maka judul dokumen sop nya pengurusan surat persetujuan berlayar inventarisasi dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan format sebagai berikut: format inventarisasi jenis kegiatan yang akan diberi judul sop nya unit kerja tugas pokok fungsi jenis kegiatan dasar hukum emas get tama uraian jenis kegiatan satuan kelengkapan pelaksana hasil keterangan pengisian: angka diisi nomenklatur unit kerja eselon il unit pelaksana teknis. angka diisi rumusan tugas berdasarkan peraturan tentang organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan. angka diisi rumusan fungsi sebagai jabatan dari tugas pokok jabatan berdasarkan peraturan tentang organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan. angka diisi jenis jenis kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan kata sifat yang diawali dengan awalan pe , misalnya pengurusan izin cuti tahunan , pemrosesan dipa sekretariat bendera? , pengurusan surat izin persetujuan berlayar . dst. angka diisi dasar hukum yang digunakan sebagai pelaksanaan jenis kegiatan dimaksud. angka cukupjelas. angka diisi uraian jenis jenis kegiatan yang dilakukan secara riil oleh setiap pemangku jabatan dalam organisasi (diragukan dalam bentuk kalimat aktif, dengan menggunakan kata kerja yang berawalan me : merumuskan., mengurus., mengkaji.isinya). angka diisi literatur atau nama jabatan yang melaksanakan dan menyelesaikan setiap tahapan proses dari awal sampai selesai, misal kabar. kasubbag., legendaris, pemroses., dst. angka diisi sebutan nama dari hasil akhir yang diperoleh, izin cuti , dipa setjen , sib . angka diisi kelengkapan data data yang diperlukan. cc. aspek penyusunan dokumen sop penyusunan dokumen sop dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait yang dapat berpengaruh terhadap penetapan sop. hal pokok dalam penyusunan dokumen sop yaitu sebagai berikut: nama unit kerja yang memiliki sop, pejabat penetap sop, judul sop: rumusan uraian jenis kegiatan dan pertahanan atau urut urutannya, penentuan seluruh pelaksana (aktor) sesuai tahapan proses dari setiap uraian jenis kegiatan, pemilihan dan penempatan simbol: dan penentuan mutu baku dan harus tertera dengan jelas. tahapan penyelesaian setiap judul kegiatan dirumuskan sejak awal dimulainya suatu kegiatan sampai dengan akhir kegiatan dan menghasilkan hasil produk akhir yang jelas. penentuan pelaksana setiap tahapan uraian jenis kegiatan harus tercantum dengan jelas, sehingga dapat menggambarkan kepastian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap pelaksana dalam menyelesaikan setiap tahapan kegiatan yang telah ditetapkan dalam sop. pengujian dan review. untuk memperoleh sop yang memenuhi aspek aspek sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka sop yang dirumuskan oleh tim penyusupenyusun sebagai bahan penyempurnaan sop yang telah dirumuskan sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. setelah proses penyempurnaan perumusan diselesaikan, maka selanjutnya rumusan sop yang telah dianggap baik disampaikan kepada pimpinan dengan disertai suatu pengantar atautelah efektif dan efisien, serta standar yang telah dirumuskan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, dan lain sebagainya. be. pengesahan sop proses pengesahan merupakan tindakan pengambilan keputusan oleh pimpinan. dalam proses pengesahan, pimpinan dapat melakukan penelitian dan evaluasi terhadap rumusan sop berdasarkan executive summary, dikarenakan dengan executive summary pimpinan akan lebih mudah memahami hasil rumusan sop sebelum melakukan pengesahan. sop yang telah disahkan oleh pimpinan harus diimplementasikan dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemberian pelayanan publik. dalam implementasi harus dilakukan review kembali dan dilakukan secara terus menerus agar diperoleh sop yang benar benar efektif dan efisien. pengintegrasian sop berbagai sop yang telah ditetapkan, perlu diintegrasikan dalam suatu dokumen yang publik. pengintegrasian perlu dilakukan karena satu prosedur dengan prosedur lainnya yang dimungkinkan saling terkait harus diselaraskan, 'sehingga tejadi konsistensi, keseragaman, dan tidak saling bertentangan yang justru akan menghambat prosedur itu sendiri. iv. simbol dan format sop a. simbol dalam sop rangkaian tahapan penyelesaian uraian jenis kegiatan diurutkan dengan berbentuk diagram. diagram yang digunakan dalam penyusunan sop kementerian perhubungan yaitu diagram alir (flowcharts). diagram alir merupakan format yang menggambarkan rangkaian proses penyelesaian berbagai jenis kegiatan pelayanan publik kementerian perhubungan sejak awal dimulainya suatu proses kegiatan, proses penyelesaian, sampai dengan akhir proses kegiatan dan menghasilkan produk tertentu. bentuk bentuk simbol yang dipergunakan dalam penyusunan sop lingkungan kementerian perhubungan adalah sebagai berikut: simbol yang digunakan awal awal mulai dimulainya proses proses penyelesaian tugas oleh pelaksana tugas simbol yang digunakan pada proses pelaksanaan loses penyelesaian tugas sesuai berlangsung kewenangan dan tanggung jawab pelaksana tugas simbol yang digunakan apabila pada proses pelaksanaan penyelesaian pengambilan tugas lanjutan ada kebijakan kebijakan yang harus diambil, misalnya perbaikan, koreksi, dan lainya sesuai kewenangan dan. tanggung jawab pelaksana tugas simbol yang digunakan untuk pemindahan proses penyelesaian tugas sesuai proses lanjut kewenangan dan tanggung jawab dari pelaksana kepada pelaksana berikutnya simbol yang digunakan untuk pemindahan proses penyelesaian tugas sesuai kewenangan dan tanggung proses lanjut jawab dari pelaksana kepada. pelaksana berikutnya apabila pelaksana berikutnya lebih dari (satu) orang simbol yang digunakan pada proses akhir penyelesaian tugas dengan hasil nyata penyelesaian kegiatan sesuai akhir proses judul sop dari pelaksana tugas maksud keterangan simbol yang digunakan pada proses pelaksanaan penghubung penyelesaian tugas lanjutan antar yang dalam penggambaran halaman simbol melebihi satu halaman, sehingga penggambarannya masuk dalam halaman berikutnya format sop agar para pegawai (pelaksana aktor) mudah memahami dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan baik, serta dilaksanakan sesuai batasan tanggung jawab dan kewenangannya, maka ditetapkan. format sop kementerian perhubungan yang menggambarkan paduan antara penggunaan simbol dan alur penyelesaian setiap uraian jenis kegiatan. guna keseragaman penulisan, dokumen sop lingkungan kementerian perhubungan menggunakan format pengetikan sebagai berikut: jenis huruf boolean old style ukuran pt: warna huruf hitam jarak spasi antar baris (satu) poin, ukuran kertas a4: bentuk kertas portrait, dan margin tepi halaman adalah kiri (dua) sentimeter, kanan (satu) sentimeter, atas (satu) sentimeter, dan bawah (satu) sentimeter. aplikasi komputer yang digunakan untuk menulis dokumen sop adalah aplikasi spreadsheet seperti microsoft office excel. dalam format sop terdapat beberapa informasi dan data pokok yang harus dimuat, dan perlu diketahui oleh pelaksana tugas maupun pengguna yaitu: unit yang bertanggung jawab terhadap sop tiap judul kegiatan, judul kegiatan yang jelas: uraian jenis kegiatan setiap tahapan proses, pelaksana tugas nama orang jabatan yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan proses penyelesaian kegiatan, bentuk bentuk simbol setiap tahapan penyelesaian uraian jenis kegiatan, kelengkapan berkas atau daftar bahan yang diperlukan setiap tahapan proses, lama waktu setiap tahapan proses penyelesaian kegiatan, dan bentuk hasil akhir kegiatan. pedoman penyusunan standar operasional prosedur lingkungan kementerian perhubunganperhubunganunit organisasi eselon eselon ii, dan unit pelaksana teknis wajib menyusun standar operasional prosedur dengan berpedoman pada peraturan menteri ini. pembinaan terhadap penyusunan dokumen standar operasional prosedur lingkungan kementerian perhubungan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk menetapkan: dokumen sop sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. ketentuan yang mengatur mengenai pelaksana. format dokumen sop yang ditetapkan oleh menteri perhubungan sebagai berikut: nomor sop mess mada tahanan more macan tgl. ditetapkan snannannenanamun nana nuananaan sop tgl. revisi enetennannnnnnanannanaaa kementerian rgi. diberlakukan tan perhubungan ditetapkan oleh knannanennan arena ana aan judul sop senenpenenanenean ama naan anang arnennngennenannennanennannnnnanaaa dekat angst snn bma menenteng mann mena emak pelaksana uraian jenis kegiatan tb) te) kaleng waktu output ket saw pangan domenhub.sekretaris jenderal sebagai berikut: nomor sop penananannnnnanlannaanlanaaaaan tn! aa, ena mek tgl. ditetapkan pennnannenannananaanaanan naa bang pf. bh! ii jenderal ditetapkan oleh santapan tante ane aan judul sop penanennennntapanan nenek lnenennenennnnne tatanan nekat kena aan kana sanak amankan nanknnanan nana ost can kena kene isl aga pena uraian jenis kegiatan tenan donat dome pense,inspektur jenderal direktur jenderal kepala badan sebagai berikut: nomor sop kenakan aan anna naa aaaaaa nana ter sop tgl. ditetapkan panantntan rename atas maa inspektorat tel. revisi enenanetetenlanakanpeennann jenderal te) jenderal badan ditetapkan oleh kananananaana nana nana nana judul sop kualifikasi pelaksana: "usoncangeunngaevusaongunuuamanurnagensevanungaununuuun knnenadananensan nana nan asa man anna ana anna dadar snntenitantenannenannananmmen sit dana nen aan kanan nam mmaemnasen ona eat pelaksana uraian ini ani ae) kegiatan lalat kaleng waktu output ket sesar penamaan dora three kapan keterangan pengisian: angka cukupjelas:ipimpinan unit kerja eselon sebagai berikut: bi: nek. nomor sop enansnnrannasanannananaanaananana pena ma panca tgl. ditetapkan senennannanenanaan anna makanan biro pusat xg, diberlakukan prana direktorat ditetapkan oleh kenanannena nenek man aan ana judul sop dana nana smanadst rekha emas pmn nanang: daa re nanang pelaksana uraian jenis kegiatan tenang kaleng waktu output ket sanaa peran pranro.i1kepala unit pelaksana teknis sebagai berikut: nomor sop enanetnnananakanan nan nasa nan aan mandat arena maa ai, tgl. ditetapkan ketenaran amankan ten sop tgl. revisi lisan taun sarana sana nana aan asana teknis ditetapkan oleh knnnnanaenatantana nana aan angan judul sop .ucconeresasesannananna panas pangean akan unanuanan mansoweeounenn esa nnenenasn nana sena ensananun ena peralatan perlengkapan: dena panganan dst opd bahan anna pelaksana uraian jenis kegiatan saras perang pra pora desbp3ipiilustrasi penyusunan dokumen sop dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi komputer sebagaimana digambarkan bawah ini: kan yah sik ono bogkladsx microsoft excel laa besa rai mana tea tea enam am. laman name insert page layout formulas data serial view add ns pena see andre enteng pangean ninnin nan untan nan annnpnntna anto nngnarn ananananenonnneiannpapenrkgansernrpapprn hat. nomor sop col sop role masakan |iloseraa rent pan saree pedoman ta. diberlakukan sop biro kepegawaian dan organisasi ditetapkan oleh kepala biro keperawatan gan organisasi pembina utama huda tu ct nip. 19860227197b031002 pembuatan laporan konsinyering undang undang nomor tahun tentang memiliki kemampuan pengolahan data sederhana: penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas mengetahui tugas dan fungi mekanisme pembuatan laporresiden omaer tahun peraturan presiden nomor tahun tentang kedudukan, tugas, dan surel kementrian negara serta suman organisasi, tugas, dan fungsi eselon kementerian negara tais kerja kementerian perhubungan, haa pena petang pelaksanaan konsinyering komputer sop pendokumerterian laporan konsinyaing printer sop penafsiran anggaran konsinyering lembar kerja apabila pembuatan laporan konsinvering terlambat arsip secara elektronik den manual dibuat maka pelaksanaan kegiatan konsinyering berikutnya akan tertunda laporan dibuat tepat setelah kesiatari konsinyering telah selesai dilaksanakan menugaskan kepala bagian untuk menyusun dorna amp konsep laporan keranjang henr tisooaii konsirwarin nmewumlaan menugaskan kerala subbagian untuk itemparsiaokan konsep tag dapati mart hah laporan korginyering luygremeygoenpenereteesorn berkonsep dan ireerugaskan sta? mana from inpiskaana untuk ( anti 1here deco mengetik konsep mangan san menyerahkan konsep disoroti cari laporan konsinyerina natal yam pora tan kepada kepala koneiyerng senin ktorgoreksi konsep #kapitan koneinyaring korban boom aaa laporan dan menyerahkan koreryemg karya kapas kepala bagian mengoreksi konser lepotap konsinyering wasat lain kena lak oran can menyerahkan soneryerng (ranking kepada kapsid bira ind |orargatangani konsep rententueoran sawang kajoran laporan konginyering org karang menteri perhubungan republik indonesia, ttd e.e. mangindaan salinan sesuai den aslinya kepala bir dan kln umarail. pengertian umum, ruang lingkup, maksud, tujuan, dan manfaat pengertian umumserta disusun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lainnya, yang menunjukkan adanya urutan ketentuan tahapan proses, kelengkapan, waktu, yang harus diinformasikan dan dipedomani, serta dijalankan secara transparan oleh yang berkepentingan dalam rangka penyelesaian setiap kegiatan tertentu secara jelas dan pastadalah suatu gambar yang merepresentasikan setiap tahapan proses pelaksanaan kegiatan tertentu dalam satu judul sop. produk hasil output) adalah semua jenis bentuk barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan suatu tahapan proses penyelesaian kegiatan tertentu oleh suatu unit kerja atau aktor yang berupa barang maupun jasa. judul sop adalah nama dari satu rangkaian tahapan proses penyelesaian seluruh uraian jenis kegiatan yang dimulai dari pendaftaran pemasukan dokumen usulan sampai dengan diperolehnya keluaran hasil produk akhir kegiatan. urusan kedinasan adalah segala aktivitas yang terkait dengan tugas dan fungsi kementerian perhubungan. mutu baku adalah standar standar mutu dilihat dari sisi kelengkapan, ketepatan waktu penyelesaian, dan output yang dihasilkan. jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara:hari kerja lingkungan kementerian perhubungan yang dilaksanakan (lima) hari kerja dalam (satu) minggu mulai hari senin sampai dengan hari jumat dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ruang lingkup ruang lingkup sop meliputi berbagai tahapan proses pelaksanaan penyelesaian pada setiap judul sop dari tugas dan fungsi organisasi yang berupa pemberian pelayanan baik pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal kementerian perhubungan. maksud, tujuan, dan manfaat maksud pedoman penyusunan sop ini dimaksudkan sebagai acuan setiap unit kerja lingkungan kementerian perhubungan dalam menyiapkan dan menyusun standar operasional dan prosedur sop), untuk penyelesaian berbagai judul sop sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing unit kerja, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang jelas dan pasti baik kepada pihak internal maupun eksternal kementerian perhubungan. tujuan pedoman penyusunan sop ini bertujuan untuk mendorong setiap unit kerja lingkungan kementerian perhubungan agar mampu mengiventarisasi berbagai judul sop dan menyiapkan dokumen sop yang diperlukan guna memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka: memberikan keseragaman dan kepastian dalam proses penyelesaian setiap judul sop sejak awal, proses sampai dengan akhir kegiatan: secara proporsionalpedoman penyusunan sop bermanfaat untuk mewujudkan: standardisasi pada tahapan proses pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat menghindari kesalahan atau kelalaian, menjamin bahwa penyelesaian kegiatan dilaksanakan sesuai tahapan proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan, sehingga dapat berjalan secara berurutan dan bertahap: cc. menjamin tersedianya informasi dan data untuk penyelesaian setiap tahapan proses pelaksanaan kegiatan, meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan kepastian pelaporan dan pendokumentasian terhadap pencapaian hasil pelaksanaan tugas, memudahkan penemuan hambatan kinerja, sehingga dapat segera memperbaikinya, menghindari terjadinya penyimpangan proses penyelesaian dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan: meningkatkan profesionalisme dan kemandirian pegawai terhadap tanggung jawabnya, memudahkan untuk mengenali kesalahan prosedural: dan memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan. ii. penetapan dokumen sop pejabat penetaptetapkan oleh pejabat yang berwenang. pejabat yang berwenang untuk menetapkan dokumen sop yaitu sebagai berikut: menteri perhubungan, sekretaris jenderal: inspektur jenderal direktur jenderal kepala badan, pimpinan unit kerja eselon ii, dan kepala unit pelaksana teknis. penetapan dokumen sop dokumen sop yang ditetapkan oleh menteri perhubungan. dokumen sop yang ditetapkan oleh menteri perhubungan yaitu dokumen sop yang disusun untuk mendukungpublik meliputi: dokumen sop yang disiapkan dari subsektor dan badan badan lingkungan kementerian perhubungandokumen pelayanan publik berdampak pada skala nasional maupun internasional, dan kewenangan penetapan dokumen sop yang tidak dapat didelegasikan. dokumen sop yang ditetapkan oleh sekretaris jenderal. dokumen sop yang ditetapkan oleh sekretaris jenderal yaitu dokumen sop yang disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan dalam rangka memberikan kelancaran, kepastian, dan kenyamanan pelayanan intern maupun eastern. dokumen sop ini dibuat untuk penyelesaian kegiatan kegiatan yang prosesnya mulai dari dan diakhiri pada lingkup satuan kerja sekretariat jenderal, serta dokumen sop untuk kegiatan pelayanan yang melibatkan koordinasi lintas subsektor dan badan. dokumen sop yang ditetapkan oleh inspektur jenderal direktur jenderal kepala badan. dokumen sop yang ditetapkan oleh inspektur jenderal direktur jenderal kepala badaninspektorat jenderal direktorat jenderal badan yang bersangkutan. dokumen sop yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon ii. dokumen sop yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon yaitu dokumen sop yang disusun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administratifbagieseloeselon yang bersangkutan. dokumen sop yang ditetapkan oleh kepala unit pelaksana teknis. dokumen sop yang ditetapkan oleh kepala unit pelaksana teknisunit pelaksana teknis masing masing dalam rangka memberikan kelancaran, kepastianunit pelaksana teknis masing masingunit pelaksana teknis yang bersangkutan. cc. kriteria dokumen sop kriteria dokumen sop yang ditetapkan oleh menteri perhubungan. jenis kegiatan pada lingkup intern dan eastern kementerian perhubungan dan sebagai bagian darikementerian perhubungan, berdampak pada skala nasional maupun internasional, dan kewenangan yang tidak didelegasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kriteria dokumen sop yang ditetapkan oleh sekretaris jenderal. semua jenis pelaksanaan kegiatan dari tugas dan fungsi sekretariat jenderal dalam rangka memberikan kelancaran, kepastian, dan kenyamanan pelayanan intern maupun eastern: seluruh jenis kegiatan intern dan pelayanan publik unit kerja sekretariat jenderal, proses penyelesaiannya diawali mulai dan diakhiri pada lingkup satuan unit kerja. sekretariat jenderal dan atau lintas subsektordan atau lintas subsektor badan. kriteria dokumen sop yang ditetapkan oleh inspektur jenderal direktur jenderal kepala badan. jenis kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjainspektorat jenderal direktorat jenderal badan yang bersangkutan. |
mipermudah, meningkatkan efektifitas dan efisiensi implementasi sistem administrasi perkantoran kementerian perhubungan khususnya pedoman tata naskah dinas sebagaimana diamanatkan pada peraturan menteri perhubungan nomor km. tahun tentang sistem administrasi perkantoran, perlu ditraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, dan pegawai tidak tetapkeputusan menteri perhubungan nomor km. um. phb tentang tata cara tetap pelaksanaan pengiriman dan penerimaan tulisan dinas lingkungan departemen perhubungan, keputusan menteri perhubungan nomor km. um.0o1 phb tentang pengelolaan surat dinas rahasia, memutuskan :kedalam pada ketentuan penutup dicantumkan klausul agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan hal yang perlu diperhatikan surat dinas kepada instansi eastern yang ditandatangani oleh pejabat eselon iii selaku pelaksana harian atau pelaksana tugas pejabat eselon ketika pelaksana tugas atau pelaksana harian pejabat eselon yang berwenang berhalangan. formatnya sama dengan format surat dinas lainnya, yang membedakan ada pada kolom tanda tangan, sebagai berikut contoh a.n. xxxxxxxxxxxxxxxx (jabatan eselon xxxxxxxxxxxxxxxxx (jabatan eselon il) pelaksana tugas xxxxx pangkat dan golongan pena nnnnnnn atau a.n. xxxxxxxx.x'(jabatan eselon xxxxxxxxxxxxxxxkxx (jabatan eselon ii) pelaksana harian xxxxxxxkkkkk pangkat dan golongan nip nenek. kewenangan penandatanganan naskah dinas kewenangan penandatanganan naskah dinas lingkup kementerian perhubungan diatur sebagai berikut menteri perhubungan menandatangani naskah dinas yang berisi pelaksanaan kebijaksanaan berupa peraturan bersama peraturan menteri perhubungan keputusan menteri perhubungan instruksi menteri perhubungan edaran menteri perhubungan surat dinas yang ditujukan kepada presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara, menteri, panglima abri, gubernur kepala daerah tingkat dan pihak lain yang dianggap perlu. laporan yang ditujukan kepada presiden wakil presiden. naskah dinas lain (yang dianggap perlu) pejabat eselon baik atas nama menteri perhubungan maupun atas wewenang jabatannya dapat menandatangani naskah dinas yang berisi pelaksanaan kebijakan teknis, berupa keputusan menteri perhubungan instruksi menteri perhubungan naskah dinas korespondensi eastern surat edaran surat keterangan naskah dinas korespondensi intern pengumuman surat perintah tugas pejabat eselon baik atas nama menteri perhubungan pejabat eselon dapat menandatangani naskah dinas berupa keputusan menteri pejabat eselon berdasarkan pelimpahan pendelegasian wewenang secara tertulis. keputusperaturinstruksisurat dinas yang ditujukan kepada pejabat eselon dan pada kementerian lain dan pejabat yang setingkat pada lembaga pemerintahan non kementerian, pejabat pemerintah daerah dan pihak lain yang dianggap perlu. pejabat eselon atas wewenang jabatannya dapat menandatangani surat dinas surat keputusan intern naskah dinas korespondensi eastern naskah dinas korespondensi intern pengumuman naskah dinas penugasan surat perintah tugas) surat keterangan laporan pejabat eselon iii daerah kepala upt) atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas berupa surat keputusan intern naskah dinas korespondensi eastern naskah dinas korespondensi intern surat edaran surat keterangan naskah dinas penugasan laporan surat pengantar pengumuman naskah dinas penugasan surat perintah tugas) pejabat eselon kepala sub bagian kepala seksi kepala sub bidang) atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas berupa naskah dinas korespondensi intern laporan surat pengantar pengumuman format kewenangan penandatangan naskah dinas seperti contoh . |. seong eselon ' eselon! eselon jenis naskah dinas karo kayu kayu maa jap ill bisnis kn. gan bnn tea tee petunjuk aas isis lon lo. tata cara tetap pelaksanaan intan senna ana pena ape tes tati surat perintah tugas surat perintah pelaksana tugas surat perintah perjalanan dinas surat penunjukan vol pelaksanaan harian bintan senna nan bnn tenang tee esa esa dengan dengan |. seong eselon ' eselon! eselon jenis naskah karo kasus kasus aro ses din kabayan daan pian ten insan senna gan bnn tenaga tel bintuni kena gan bank nan tee esa dengan re tangan gan nada dea dalam negeri bea aaa bea internasional tai intan kenangan bank tengan desa canadian keegan ben tai tesis benang kenegannn bencana keren bone dnegan san san mana dengan dengan dengan oli also keterangan tani osinbincsnsnci menang kena senna tenis tengan snake tanda issnsnsisnsd menangani senna kenanga dea ten tentang penegakan dengan kena dan dengan benda dengan tai nan bnn ende menteri samar |? iis lagi tan tekan desa tetes ben dinas ear oat oat jenis naskah kare kasus kasus penghargaan sana tenang dea ama pts sss tia bison nngannnn pesanan bean tegangan ega desa dea bab pengelolaan dan penanganan naskah dinas pengelolaan naskah dinas tata naskah (tanah) tujuan untuk memudahkan penyajian, pengelolaan, pengawasan dan pencarian kembali segi segi tertentu dari sesuatu persoalan pokok yang berkelanjutan dan masih memerlukan penanganan. klasifikasi tanah tanah rahasia tanah untuk surat dinas yang bersifat rahasia pengawasan, pidana, dll) tanah untuk surat dinas yang isinya bersifat biasa, berupa surat surat tanah biasa dari satker pada kementerian perhubungan yang berupa pem bangunan pelabuhan, bandara, dll) perlengkapan tanah perlengkapan tanah terdiri dari peralatan pokok dan peralatan penunjang. jenis perlengkapan keterangan peralatan pokok tertuang dalam peraturan menteri perhubungan nomor pm. tahun tentang kode klasifikasi arsip kementerian perhubungan yang buku pola klasifikasi dimaksudkan sebagai pedoman dengan memberikan kode klasifikasi dalam bentuk penomoran dalam penanganan naskah dinas yang masuk atau keluar lingkungan kementerian perhubungan. merupakan sarana pencatatan pertama dan lengkap yang memuat buku agenda tanah data surat masuk maupun surat keluar dan digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian berfungsi untuk memudahkan kartu pemeriksa pencarian tanah apabila dibutuhkan peredaran tanah untuk penanganan selanjutnya. kept) lembaran catatan merupakan lembaran kertas digunakan untuk merekam naskah yang terdapat lembar catatan pada tanah dan pembuatan catatan saran, tanggapan, arahan serta instruksi pimpinan sebagai diskusi antar pejabat, untuk menjadi bahan keputusan pimpinan. map tanah digunakan untuk membekas suatu masalah yang akan diproses melalui tanah, map tanah mempunyai dua penjepit yang diletakkan pada lembar sebelah kanan untuk menempatkan map tanah naskah dan sebelah kiri untuk menempatkan lembaran catatan. map tanah warna merah untuk tanah rahasia dan untuk tanah biasa warnanya disesuaikan menurut kebutuhan unit organisasi yang bersangkutan. peralatan penunjang buku yang digunakan untuk buku ekspedisi mengirimkan tanah sebagai tanda pencatatan tanah bukti penyerahan tanah dan berfungsi masuk dan keluar. sebagai pertanggungjawaban pengirim maupun penerima. masuk. stempel nama jabatan dan nama pejabat pemeriksa tanah. nota edaran taka. buku agenda tanah nama buku keterangan agenda buku agenda tanah masuk buku agenda digunakan untuk mencatat tanah masuk yang berasal dari ditjen perhubungan daralauudara dan bumn terkait buku agenda digunakan untuk mencatat tanah masuk yang berasal dari badan badan. buku agenda digunakan untuk mencatat tanah masuk yang berasal dari non kementerian. nama buku keterangan agenda buku agenda digunakan untuk mencatat tanah masuk yang berasal dari swasta. buku agenda digunakan untuk mencatat tanah masuk yang berasal dari lembaga tinggi negara buku agenda digunakan untuk mencatat tanah masuk yang berasal dari inspektorat jenderal, bpk dan surat surat yang bersifat rahasia. buku agenda tanah keluar buku agenda digunakan untuk mencatat tanah lingkungan kementerian perhubungan buku agenda digunakan untuk mencatat tanah luar kementerian perhubungan buku agenda digunakan untuk mencatat tanah dari lembaga tinggi negara buku agenda digunakan untuk mencatat tanah rahasia penanganan tanah penanganan tanah ada (dua) macam, yaitu tanah masuk merupakan suatu proses penanganan surat yang diterima pada unit kerja yang meliputi kegiatan pembukaan tanah dan pendistribusian tanah yang isinya memuat informasi penting dan memerlukan tindakan secara terinci dari suatu pokok persoalan dimana proses penanganannya berlanjut. penanganan tanah masuk, yaitu menyiapkan perlengkapan tanah yang akan digunakan, baik peralatan pokok ataupun peralatan penunjang. menentukan penting tidaknya suatu naskah apakah dibuat tanah baru atau tidak. hal ini dapat ditentukan dengan melihat pada pokok perihal pada surat, apabila merupakan tanah baru, (misalnya surat dengan perihal perencanaan pembangunan fasilitas perhubungan) maka pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara republik indonesia , nama lengkap pejabat yang menandatangani pengundangan peraturan pada berita negara, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar, tanda tangan pejabat yang mengundangkan peraturdalam rangka mewujudkan keseragaman dan konsistensi dalam penulisan naskah dinas lingkungan kementerian perhubungan, serta menjaga kesinambungan dan otentisitas kalimat antar halaman pada naskah dinas, agar pada setiap penulisan naskah dinas yang terdiri lebih dari satu halaman perlu menggunakan kata penyambung (catchword) pada akhir setiap halaman. contoh penulisan kata penyambung (catchword) pada hal. harus diberi catchword untuk naskah dinas dimasukkan dalam tanah baru karena masih merupakan rencana dan belum ada tindak lanjutnya. merupakan tanah lanjutan, (misalnya surat dengan perihal penentuan lokasi pembangunan fasilitas perhubungan) maka dimasukkan dalam tanah lanjutan karena persoalan sudah merupakan proses lanjutan yang terjadi bila ada proses perencanaanmasuk). pencatatan naskah dalam buku agenda tanah dilakukan untuk memudahkan proses pencarian kembali naskah awal untuk digunakan kembali pada naskah lanjutannya, kegiatan ini biasanya disebut dengan retro. menata naskah dalam map tanah menurut urutan secara kronologis (urutan waktu penerimaan). penataan naskah dalam map tanah biasanya diurutkan dengan cara naskah baru berada bawah naskah lanjutan. biasanya naskah baru diberi kode dan naskah lanjutan diberi nama lanjutan atau n2, n3, dst. mencatat naskah pada lembar catatan dan map tanah. pencatatan naskah pada lembar catatan digunakan untuk menulis memberikan suatu disposisi arahan pejabat yang menangani tanah kepada pejabat pengolah, dan biasanya lembar catatan ditempatkan sebelah kiri map tanah dan sebelah kanannya digunakan untuk penempatan naskah. dicetak dalam kept. adapun format alur tanah masuk sebagaimana berikut. klasifikasi surat taran tanah sasa buku agenda klasifikasi nai sap tanah na) kept alur tanah masuk keterangan surat masuk melalui sentral penerimaan surat terlebih dahulu dipilah. apabila surat bersifat kelanjutan dan memuat persoalan pokok yang dianggap penting maka dikelola dengan menggunakan tanah. selanjutnya surat diklasifikasi untuk menentukan apakah memuat naskah dinas yang bersifat rahasia atau biasa. setelah tanah diklasifikasi untuk menentukan sifat surat, kemudian naskah agenda dalam buku agenda tanah sesuai dengan asal surat dan selanjutnya dilakukan klasifikasi sesuai dengan permasalahan surat berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang kode klasifikasi arsip. setelah agenda dan diklasifikasi, maka dilakukan retro untuk melihat kembali apakah naskah tersebut merupakan naskah baru atau merupakan naskah lanjutan. bila naskah merupakan naskah baru n1), naskah langsung ditata dalam map tanah dan selanjutnya dicetak dalam kartu pengendalian peredaran tanah. bila naskah merupakan naskah lanjutan n.) maka naskah langsung dibundel menjadi satu dengan naskah terdahulunya setelah naskah tertata rapi dalam map tanah, naskah siap untuk diekspedisikan tujuan surat. tanah keluar merupakan suatu proses penanganan surat yang akan didistribusikan, diedarkan dan untuk menindaklanjuti suatu pokok persoalan yang memuat informasi penting dan berlanjut. penanganan tanah keluar, yaitu menyiapkan perlengkapan tanah yang akan digunakan. menentukan apakah surat keluar tersebut termasuk dalam tanah baru atau tanah lanjutan dengan melihat kept dan buku agenda. bila tanah tersebut merupakan tanah baru, maka penomoran surat keluar langsung dilakukan dengan mengagenda surat buku agenda. bila tanah tersebut merupakan tanah lanjutan, maka penomoran surat keluar dilakukan dengan metro surat terdahulu untuk menentukan nomor kelanjutan dari tanah keluarkeluar). mencatat dalam kept. tata cara penyelesaian tanah surat dinas yang ditanahkan dan disampaikan kepada pejabat pengolah pembuka tanah, harus diselesaikan melalui berbagai kegiatan sebagai berikut pengklasifikasian. metro melihat kembali surat terdahulu. pencatatan dalam buku tanah. penomoran tanah. pencatatan naskah pada kartu pemeriksaan peredaran tanah dan lembar catatan. pemeriksaan tanah. pencatatan dalam buku ekspedisi intern. pengiriman tanah. adapun alur tanah keluar sebagaimana format . kept surat metro masuk buku lanjutan agenda map kept klasifikasi nomor alur tanah keluar keterangan surat masuk yang akan diberi nomor melalui sentral penerimaan surat terlebih dahulu director untuk mengetahui apakah surat tersebut termasuk tanah baru atau naskah lanjutan (n.) dengan melihat pada kartu pengendalian peredaran tanah dan buku agenda. setelah diketahui apakah naskah tersebut masuk kedalam naskah baru atau naskah lanjutan. selanjutnya surat yang akan diberi nomor agenda terlebih dahulu kedalam buku agenda tanah keluar dan selanjutnya diberi klasifikasi nomor berdasarkan tahun tentang kode klasifikasi arsip. setelah sudah diketahui nomornya, maka naskah disusun dalam map tanah dan dicatat dalam kept. penomoran tanah penomoran tanah masuk penomoran tanah biasa plpl. rh.0o2pl. kheluar penomoran tanah biasarh.o3kh. pl. mph kode buku agenda nomor urut buku agenda induk masalah pokok persoalan anak persoalan unit pengolah tata non tata naskah (dossier) tujuan sebagai pedoman dalam pengendalian, penyimpanan maupun penemuan kembali dokumen dengan cepat apabila dibutuhkan. untuk pemberian nomor surat masuk dan keluar yang proses penanganannya tidak berlanjut atau hanya sekali dijawab dianggap tuntas permasalahan. penanganan kartu dossier penanganan kartu dossier ada dua yaitu penanganan kartu dossier untuk naskah dinas yang berasal dan ditujukan kepada lembaga tinggi negara. penanganan kartu dossier untuk naskah dinas yang berasal dan ditujukan kepada lembaga negara dan unit kerja lingkungan kementerian perhubungan. alur penanganan dossier penanganan surat masuk surat lembar kartu masuk disposisi dossier alur surat masuk keterangan surat yang masuk dipilih terlebih dahulu untuk menentukan penanganannya. setelah surat sudah ditentukan, maka diberi lembar disposisi pada bagian depan surat. selanjutnya surat diklasifikasi berdasarkan pokok masalah yang ada dalam surat untuk menentukan penggunaan lembar dossieranganan surat keluar surat klasifikasi kartu dossier ekspedisi alur surat keluar keterangan surat yang akan dikirim keluar unit kerja diklasifikasi terlebih dahulu untuk menentukan lembar dossier untuk pencatatanomoran dossier penomoran surat masuk dan surat keluar yang berasal dari unit kerja kementerian perhubungan dan lembagapenomoran surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lembaga tinggihal. pengawasan . kata penyambung, spasi dan buah titik pengawasan . kata pertama pada halaman ketentuan bahwa wewenang penandatangan dan penetapan naskah dinas yang berupa peraturan ada pada pejabat pimpinan tertinggi pada setiap instansi pemerintah. format peraturan dapat dilihat pada contoh penanganan naskah dinas khusus bentuk bentuk naskah dinas khusus kode buku perihal agenda surat pernyataan surat perintah tugas spt) surat pernyataan menduduki jabatan spm) surat pernyataan melaksanakan tugas spot) surat pernyataan tanggung jawab mutlak surat perintah surat izin cuti surat izin cerai surat izin partai politik keputusan yang berhubungan dengan anggaran, pokja, penetapan lokasi terminal khusus, pemberian izin operasi, persetujuan pengelolaan terminal, pemberian honorarium, penghapusan bmn. keputusan tentang perceraian. keputusan yang menangani kepegawaian, antara lain pengangkatan pemberhentian pemindahan pns pengangkatan dalam jabatan fungsional pengangkatan pejabat struktural kenaikan pangkat surat kuasa contoh surat kuasa menteri perhubungan kepada direktur jenderal surat keterangan izin belajar set angka kredit disiplin pegawai penomoran naskah dinas khusus peraturan menteri pm. tahun kode buku agenda nomor urut buku agenda penulisan kata tahun tahun pembuatan surat perintah tugas sp. tahun kode buku agenda nomor urut buku agenda penulisan kata tahun tahun pembuatan pengumuman pg. tahun kode buku agenda nomor urut buku agenda penulisan kata tahun tahun pembuatan surat edaran se. tahun kode buku agenda nomor urut buku agenda penulisan kata tahun tahun pembuatan instruksi menteri im. tahun kode buku agenda nomor urut buku agenda penulisan kata tahun tahun pembuatan surat izin sianggaran kpkepegawaian sk. tahun kode buku agenda nomor urut buku agenda penulisan kata tahun tahun pembuatan surat kuasa su. tahun kode buku agenda nomor urut buku agenda penulisan kata tahun tahun pembuatan surat keterangan set. tahun kode buku agenda nomor urut buku agenda penulisan kata tahun tahun pembuatan berita acara ba. tahun kode buku agenda nomor urut buku agenda penulisan kata tahun tahun pembuatan pengelolaan naskah dinas rahasia klasifikasi naskah dinas rahasia surat dinas rahasia yaitu semua jenis surat dinas yang dilihat dari seninya dapat diklasifikasikan menjadi naskah dinas sangat rahasia yaitu surat yang apabila isinya diketahui oleh atau suratnya jatuh ketangan orang lain yang tidak berhak atau apabila disiarkan secara tidak sah dapat membawa akibat membahayakan keamanan negara, naskah dinas rahasiambawa akibat kegagalan suatu rencana kerja atau merugikan nama baik unit organisasi atau pejabat yang bersangkutan, naskah dinas terbatasrangsang kemungkinan timbulnya hal hal yang mengganggu kelancaran tugas pekerjaan atau dapat menimbulkan kesan yang tidak sewajarnya terhadap unit organisasi, pejabat atau karyawan yang bersangkutan. penyusunan naskah dinas rahasia penentuan suatu naskah dinas rahasia sebagai sangat rahasia atau terbatas dilakukan oleh pejabat fungsional atau unit pengolah yang menangani masalah yang tercantum pada isi surat. adapun syarat syarat penyusunan naskah dinas rahasia sebagai berikut penyusunan naskah surat dinas rahasia dan pengertiannya dapat dilakukan langsung oleh pejabat yang berwenang untuk menanda tangani surat dinas yang bersangkutan. apabila satu dan lain hal pembuatan naskah atau pengertiannya tidak dapat dilakukan oleh pejabat, dapat dilakukan oleh petugas khusus yang ditunjuk menangani surat dinas rahasia unit kerja masing masing. penyusunan dan pengetikan naskah dinas rahasia dilakukan ruangan khusus. sebelum ditandatangani dilakukan penaklukan yaitu membaca kembali secara teliti konsep surat yang sudah diketik, agar supaya tidak terjadi kesalahan terhadap surat yang akan ditandatangani. setiap naskah surat dinas rahasia atau tindakannya yang berlebih dimusnahkan seketika sesaat surat telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani surat dinas rahasia tersebut. pemusnahan dilakukan sedemikian rupa, sehingga isi maupun bentuknya tidak dapat dikenali lagi oleh siapapun. pengiriman naskah dinas rahasia naskah dinas rahasia yang akan dikirimkan kepada alamat yang dituju diberi kode nomor singkatan dari rahasia pada bagian paling depan nomor surat. sebagai contoh pemberian nomor naskah dinas rahasia misalnya nomor: rh. pl. sekjen, artinya adalah kode rahasia, nomor urut agenda, induk masalah, pokok persoalan, anak persoalan, sekjen pejabat pengolah. naskah dinas sangat rahasia diberi sampul rangkap (tigsangat rahasia dan ditulis nomor suratnya pada sebelah kiri atas, sampul pertama dimasukkan dalam sampul kedua yang diberi stempel kode rahasia dan ditulis nomor suratnya pada sebelah kiri atas, sampul kedua dimasukkan dalam sampul ketiga yaitu sampul surat dinas yang dibubuhi cap unit kerja yang bersangkutan. naskah dinas rahasia dan terbatas diberi sampul surat rangkap (durahasia atau terbatas dan ditulis nomor suratnya pada sebelah kiri atas: sampul pertama dimasukkan dalam sampul kedua yaitu sampul surat biasa yang dibubuhi cap unit kerja yang bersangkutan. apabila naskah dinas rahasia oleh unit pengelola kategorikan sebagai surat sangat segera atau segera, pada sampul pertama, kedua atau ketiga juga dibubuhi stempel kode sangat segera atau segera pada sebelah kiri atas sampul surat dibawah stempel kode sangat rahasia, rahasia atau terbatas. penerimaan naskah dinas rahasia tata cara penerimaan naskah dinas rahasia sebagai berikut surat dinas rahasia yang dialamatkan kepada pejabat lingkungan kementerian perhubungan diterima oleh petugas penerima surat pada unit penerimaan surat. apabila diketahui bahwa surat yang diterima merupakan surat rahasia, surat diserahkan kepada petugas khusus yang menangani surat rahasia. surat pribadi yang ditunjukkan kepada pejabat dengan mencantumkan nama dan jabatan, diteruskan kepada yang bersangkutan tanpa membuka sampulnya. apabila surat pribadi ternyata merupakan surat dinas rahasia dikembalikan unit penerimaan surat untuk diperlakukan pembukaannya sebagaimana layaknya pengelolaan surat dinas rahasia. peredaran naskah dinas rahasia setiap surat dinas rahasia baru apabila isinya sebagai kelanjutan atau berkaitan dengan surat terdahulu maka pengajuannya kepada pimpinan unit kerja disatukan dengan map tanah surat rahasia yang terdahulu. apabila berkas surat terdahulu masih berada dalam suatu unit kerja karena masih dalam proses penyelesaian, unit kerja yang bersangkutan dapat menyalin surat yang diperlukan dengan memberikan catatan pada lembaran tanah dengan menyebut nomor dan tanggal surat, perihal serta alamat yang dituju dan pengirim yang tercantum dalam surat yang disalin. tanah surat dinas rahasia pada setiap unit organisasi tidak dibenarkan beredar keluar unit organisasi yang bersangkutan. penyimpanan setiap berkas tanah surat dinas rahasia yang telah selesai diproses oleh unit kerja, dikembalikan unit penerimaan surat untuk disimpan agar memudahkan pentakahannya apabila ada surat yang bersifat lanjutan surat terdahulu. setiap penyimpanan berkas tanah surat dinas rahasia pada setiap jenjang unit kerja baik penyimpanan sesaat, sementara atau penyimpanan yang bersifat tetap sebelum diserahkan unit penyimpanan arsip, dilakukan dengan menyimpan dalam laci atau almari yang terkunci. menteri, sekjen, irjen, dirjen, kepala badan serta kepala pusat lingkungan kemenhub atas pertimbangan untuk menjaga kerahasiaannya dapat tetap memproses dan menahan berkas arsip surat dinas rahasia tanpa harus mengembalikan unit penerima surat atau unit penyimpanan arsip sampai batas waktu yang dipandang layak. setiap unit penyimpanan arsip atau unit kerja pengolah yang menyimpan berkas tanah surat rahasia wajib memelihara kerapian susunan naskah yang ada didalam tanah surat rahasia menurut nomor urut naskah berdasarkan tanggal surat masuk dan surat keluar, seperti n1,n2,n3 dan seterusnya. peminjaman dan penyalinan peminjaman surat dinas rahasia oleh suatu unit kerja kepada unit penyimpan arsip atau unit pengolah diajukan secara tertulis oleh pejabat fungsional pada unit kerja yang bersangkutan. penyalinan surat dinas rahasia untuk keperluan sesuatu unit kerja dalam rangka penyelesaian suatu masalah yang berkaitan, dilakukan oleh unit penyimpan arsip atau unit pengolah berdasarkan permintaan tertulis dari pejabat fungsional pada unit kerja yang bersangkutan. pengamanan dan pengawasan setiap pejabat yang mengolah serta pegawai yang menangani surat dinas rahasia bertanggung jawab atas pengamanan surat dinas rahasia. apabila pejabat atau pegawai lalai dalam menjalankan tugas mengolah atau menangani surat dinas rahasia, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi kepentingan dinas atau pegawai lingkungan unit kerja, dikenakan hukuman administratif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. setiap kepala unit kerja atau unit tata usaha sesuai tingkat kebutuhannya menunjuk petugas yang berwenang dan bertanggung jawab menangani surat dinas rahasia unit masing masing. pengiriman dan penerimaan naskah dinas lingkungan kementerian perhubungan pengiriman naskah dinas pengiriman merupakan kegiatan menyampaikan tulisan dinas unit organisasi yang bersangkutan kepada pihak lain baik melalui sentral surat maupun tidak pengiriman naskah dinas yang dialamatkan keluar kota atau keluar daerah dikirim melalui pos, pengiriman tulisan dinas yang dialamatkan dalam kota dapat dikirim melalui pos atau melalui petugas pengantar surat adonan) masing masing unit organisasi apabila sifatnya segera atau sangat segera. setiap pengiriman naskah dinas dibukukan dalam buku ekspedisi. buku ekspedisi memuat kolom, nomor urut, nomor dan tanggal surat, perihal surat serta kolom tanda tangan penerima naskah dinas yang bentuknya sebagaimana format berikut format pengiriman naskah dinas tanda penerima naskah dinas yang peredarannya luas seperti peraturan menteri perhubungan, surat keputusan menteri perhubungan, surat keputusan direktorat jenderal, surat keputusan kepala badan, pengirimannya disertai dengan surat pengantar dengan ketentuan sebagai berikut surat pengantar dikirim rangkap (dua) dengan ketentuan lembar pertama untuk yang bersangkutan, dan lembar kedua untuk ditanda tangani penerima surat dan dibubuhi stempel cap kantor penerima serta dikembalikan alamat pengirim. contoh format peraturan pan kan lambang negara dan nama jabatan del yang telah dicetak menteri perhubungan republik indonesia penomoran yang berurutan dalam peraturan menteri perhubungan republik indonesia satu tahun tanwin nomor . tahun . tentang judul peraturan yang kapital dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri perhubungan republik indonesia, memuat alas tentang perlu menimbang aah cbooo nenek nan ditetapkan bnn unp nun nan nan ppn pen nan nun panen nan pen eny peraturan bahwa loco javana memuat peraturan mengingat ananananananannnanannlaannlaal aan dendam anna perundang bnanannannnnnnnnnnnknnn anna undangan yang menjadi dasar ditetapkannya memutuskan menetapkan peraturan oo coco sena tentang nono tentang kebijakan yang ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan kota sesuai dengan pengundangan peraturan menteri ini dengan instansi penempatannya dalam berita negara republik indonesia. alamat instansi dan tanggal penandatanganan ditetapkan di. pada tanggal . menteri perhubungan republik indonesia, tanda tangan dan cap jabatan nama jabatan dan nama lengkap nama lengkap ditulis dengan hurufkhusus untuk tulisan dinas keluar negeri yang dialamatkan kepada kepala perwakilan pemerintah r.i. diluar negeri sifatnya biasa dapat dikirim melalui kementerian luar negeri. surat pengantar untuk naskah dinas keluar negeri yang dikirim melalui kementerian luar negeri dibuat dalam (lima) rangkap, (empat) lembar untuk petugas penerima kementerian luar negeri dan (satu) lembar untuk unit ekspedisi yang mengirim. jenis tulisan dinas yang dikirim melalui petugas pengantar surat pada inspektorat jenderal, direktorat jenderal, badan dan unit organisasi yang lain disesuaikan dengan kebutuhan masing masing unit organisasi yang bersangkutan. sebagai bukti atau catatan bahwa tulisan dinas yang dikirim telah sampai alamat yang dituju, setiap penyerahan surat disertai tanda tangan dan nama penerima serta cap instansi yang bersangkutan baik yang dibubuhkan dalam buku ekspedisi bagi pengiriman yang dilakukan oleh petugas pengantar surat atau surat pengantar bagi pengiriman melalui pos. penerimaan naskah dinas setiap penerimaan surat dari petugas pengantar surat dilakukan oleh petugas penerimaan surat dengan menandatangani tanda penerimaan surat bila diminta oleh petugas pengantar surat. surat dinas yang ditujukan kepada karyawan atau pejabat kantor pusat kementerian perhubungan diterima sentral penerimaan surat sps). surat yang telah diterima dibuka sampulnya dengan rapi dan cermat untuk menghindarkan kerusakan isi surat. apabila diketahui surat rusak, tidak terbaca, kurang lengkap, tidak berisi atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam tanda terima surat, petugas penerima surat dapat menolak menandatangani tanda penerimaan surat. surat pribadi yang dialamatkan kantor, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai surat dinas, diteruskan kepada yang bersangkutan unit kerja masing masing tanpa harus dibuka sampulnya. bila alamat yang dituju tidak diketahui dimana tempat kerjanya dan siapa orangnya, surat ditempatkan rak surat pribadi yang disediakan ruang sentral penerimaan surat. terhadap surat dinas yang tidak jelas, sehingga tidak diketahui kepada siapa surat tersebut ditujukan, dikembalikan melalui kantor pos dengan dibubuhi stempel kode tidak dikenal berukuran panjang dan lebar cm. bab penggunaan lambang negara, lambang dan logo kementerian perhubungan lambang negara, lambang dan logo kementerian perhubungan sertaunit organisasi lingkungan kementerian perhubungan, perlu ditentukan penggunaan lambang negara, lambang dan logo kementerian perhubungan, besertapejabat negara.dibawah kop lambang negara diketik cetak tulisan: menteri perhubungan (huruf kapital, tebal bold, jenis huruf arial ukuran republik indonesia (huruf besar, tebal bold, jenis huruf arial ukuran dan bergaris bawah). atau minister for transportation (huruf kapital, tebal bold, jenis huruf arial ukuran republic indonesia (huruf besar, tebal bold, jenis huruf arial ukuran dan bergaris bawah). tulisan tersebut butir dan digunakan untuk kop naskah dinas pada tulisan dinas bahasa indonesia, atau butir dan digunakan untuk kop naskah dinas pada tulisan dinas bahasa resmi internasional. can abah menteri perhubungan republik indonesia kop naskah dinas menggunakan lambang negara digunakan pada tulisan naskah dinas yang ditandatangani oleh menteri perhubungan cap jabatan dengan lambang negara bentuk dan spesifikasi cap jabatan dengan lambang negara adalah sebagai berikut ketebalan garis lingkaran pertama, kedua dan ketiga masing masing adalah mm, ketebalan garis lingkaran pertama, kedua dan ketiga masing masing mm, panjang jari jari lingkaran pertama adalah cmj cap dinas menteri perhubungan menggunakan lambang negara republik indonesia. bentuk huruf yang digunakan adalah kapital cap jabatan menggunakan tinta berwarna ungu. contoh bentuk dan spesifikasi cap jabatan dengan lambang negara dapat dilihat pada gambar . menteri lambang negara republik indonesia pejabat yang berwenang menggunakan cap jabatan dengan lambang negara adalah menteri perhubungan. format cap dinas menteri perhubungan sesuai contoh . ind asin ars sa perlu penggunaan lambang kementerian perhubungan umum lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan kementerian perhubungan republik indonesia yang menggambarkan satu kesatuan kekompakan dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban kementerian perhubungan untuk mencapai cita cita bangsa dan negara. lambang digunakan untuk panji ketentuan pembuatan panji sebagai berikut panji yang bergambarkan lambang berukuran berbentuk segi empat warna biru (russian blue) dengan rumbai warna emas sepanjang cm. panji tersebut digunakan pada upacara resmi, baik dalam gedung maupun lapangan sebagai perlengkapan upacara yang bersifat kedinasan antara lain pelantikan serah terima jabatan, pengambilan sumpah pegawai oleh pejabat eselon kepala upt lingkungan kementerian perhubungan. penyerahan tanda jasa. pelepasan pns pensiun. rapat rapat kerja kementerian perhubungan. penerimaan tamu tamu negara. wisuda siswa pendidikan dan latihan. kontingen olah raga pada acara tingkat nasional. panji tersebut dipakai sebagai kelengkapan ruang kerja menteri perhubungan, para pejabat eselon kepala upt dan atase perhubungan ri. piagam ijazah sertifikat plakat vandal plakat vandal yang bergambarkan lambang dipakai sebagai alat cinderamata pada upacara upacara resmi kedinasan. topi dinas (pet, peci,helm) dan ikat pinggang lambang yang dipakai pada peci, pet, helm berukuran sesuai dengan kebutuhan sehingga serasi dalam pemakaiannya sebagai kelengkapan pakaian dinas. penggunaan logo kementerian perhubungan ketentuan penggunaan logoinstansilogo kementerian perhubungan logo kementerian perhubungan terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur unsur roda bergigi, jangkar,burung garuda, dan bulatan bumi. arti dari masing masing unsur logo ialah roda bergigi berarti matra perhubungan darat, jangkar berarti matra perhubungan laut, burung garuda berarti matra perhubungan udara, bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa perhubungan. warna logo kementerian perhubungan terdiri dari: biru langit (caerulea blue) berarti kedamaian, kuning emas berarti keagungan. logo kementerian perhubungan digunakan untuk keperluan administrasi umum, berbagai penerbitan dan kop naskah dinas. penggunaan logo kementerian pada kop naskah dinas pejabat yang berwenang menggunakan kop naskah dinas dengan menggunakan logo adalah pejabat yang berwenang pada semua unit organisasi kementerian perhubungan. bentuk dan spesifikasi cap dinas dengan logo kementerian perhubungan adalah sebagai berikutunit organisasi dan alamat lengkap yang terletak sebelah kanan sejajar dengan logo. tulisan nama nama kementerian lembaga pemerintah daerahformat sebagai berikut unit organisasi . logo . alamat) bagian lampiran terdiri dari tulisan lampiran peraturan. nomor. tentang pedoman. dicantumkan sebelah kanan atas padadoman,ketentuan penggunaan kop naskah dinas kementerian perhubungan, sebagai berikut bentuk logo bulat diameter (dua) cm. tata letak logo sudut kiri atas naskah dinas, posisi batas antara ujung atas logo dengan tepi atas kertas: cm, batas antara ujung kiri logo dengan tepi kiri kertas: cm, batas ujung atas logo sejajar dengan batas ujung atas tulisan kementerian perhubungan . tulisan kementerian perhubungan diketik huruf kapitalulisan alamat kantor pada kop naskah dinas kementerian perhubungan batas spasi tulisan alamat kantor bawah tulisan kementerian perhubungan adalah (dua) spasi, penulisan alamat kantor dipisahkan ditempatkan dalam (tiga) kolom (a) kolom pertama kiri, terdiri: baris pertama nama jalan (huruf kapital) dan nomor, baris kedua nama kota (huruf kapital) dan kode pos, baris ketiga nama gedung (huruf kapital) dan lantai. (b) kolom kedua tengah, terdiri baris pertama nomor telepon, baris kedua nomor facsimile: baris ketiga nomor sms center. (c) kolom ketiga kanan, terdiri baris pertama nomor teks baris kedua alamat e mail, baris ketiga alamat website. (d) antara kolom kolom dibatasi dengan garis tegak vertikal tinggi 1lcm, (e) tulisan alamat dalam kolom diketik rata kiri dengan jenis huruf arial batas spasi antara ujung bawah garis tegak pemisah kolom kolom dengan garis pembatas adalah s.d mmementerian perhubungan digunakan pada tulisan naskah dinas atas nama (a.n.) menteri perhubungan yang ditandatangani oleh pejabat struktural sekretaris jenderal, inspektur jenderal, dirjen perhubungan darat, dirjen perhubungan laut, dirjen perhubungan udara, dirjen perkeretaapian, kepala badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan, kepala badan penelitian dan pengembangan, staf ahli bidang ekonomi dan kemitraan, contoh kop naskah dinas kementerian jl. merdeka barat telp tlx.: jakarta fax email sms center home page ketentuan penggunaan kop naskah dinas sekretarijenis huruf arial ukuran tulisan sekretarisekretarisekretarisekretariat jenderal digunakan pada tulisan naskah dinas yang tanda tangani oleh pejabat struktural: sekretaris jenderal, biro umum,sekretariat jenderal kementerian perhubungan sekretariat jenderalinspektor" diketik huruf kapital, tebal bold, jenis huruf arial ukuran tulisan inspektorinspektorinspektor20cm sebagai pembatas. kop naskah dinas inspektorat jenderal digunakan pada tulisan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat struktural inspektur jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, inspektur inspektur ii, inspektur iii, inspektur iv, inspekturinspektorat jenderal kementerian perhubungan inspektorat jenderal jl. merdeka barat telp tlx.daradaradaradaradarat digunakan pada tulisan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat struktural direktur jenderal perhubungan darat, sekretaris direktorat jenderal perhubungan darat, direktur lalu lintas angkutan jalan, direktur lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, direktur bina sistem transportasi perkotaan, direktur keselamatan transportasi daratdarat kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan daratlau:laulaulaulautlaut, sekretaris direktorat jenderal perhubungan laut, direktur lalu lintas dan angkutan laut, direktur pelabuhan dan pengerukan, direktur perkapalan dan kepulauan, direktur kenavigasian, direktur kesatuan penjagaan laut dan pantailaut kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan laut jl. merdeka barat telp tlx:udaraudaraudaraudaraudaraudara, sekretaris direktorat jenderal perhubungan udara, direktur angkutan udara, direktur bandar udara, direktur keamanan penerbangan, direktur navigasi penerbangan, direktur kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udaraudara kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan udara jl. merdeka barat telp tlx jakarta fax email sms center home page yang ditun.b. ketentuan penggunaan kop naskah dinas direktorat jenderal perkeretaapikeretaapikeretaapikeretaapikeretaapiankeretaapian, sekretaris direktorat jenderal perkeretaapian, direktur lalu lintas dan angkutan kereta api, direktur prasarana perkeretaapian, direktur sarana perkeretaapian, direktur keselamatan perkeretaapiankeretaapian kementerian perhubungan direktorat jenderal perkeretaapianelitian dan pengembangan perhubungan digunakan pada tulisan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat struktural kepala badan penelitian dan pengembangan perhubungan, sekretaris badan penelitian dan pengembangan perhubungan, kepala pusat litbang manajemen transportasi multimoda, kepala pusat litbang perhubungan darat dan perkeretaapian, kepala pusat litbang perhubungan laut, kepala pusat litbang perhubungan udaraelitian dan pengembangan perhubungan kementerian perhubungan badan penelitian dan pengembangan perhubungan jakarta fax email sms center home page ketentuan penggunaan kop naskah dinas badan pen perhubungan digunakan pada tulisan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat struktural: kepala badan pengembangan sdm perhubungan, sekretaris badan pengembangan sdm perhubungan, kepala pusat pengembangan sdm perhubungan darat, kepala pusat pengembangan sdm perhubungan laut, kepala pusat pengembangan sdm perhubungan udara, kepala pusat pengembangan sdm aparatur perhubungangembangan sumber daya manusia perhubungan kementerian perhubungan badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan sms center home page ketentuan penggunaan kop naskah dinas mahkamah pelayarmahkamah pelayarmahkamah pelayarmahkamah pelayaranmahkamah pelayaran digunakan pada tulisan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat struktural ketua mahkamah pelayaran, sekretaris mahkamah pelayaranmahkamah pelayaran: kementerian perhubungan mahkamah pelayaran jakarta fax email sms center home page ketentuan penggunaan kop naskah dinas komite nasional keselamatan transportasikomite nasional keselamatan transportasikomite nasional keselamatankomite nasional keselamatan transportomite nasional keselamatan transportasi digunakan pada tulisan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat struktural ketua komite nasional keselamatan transportasi, sekretaris komite nasional keselamatan transportasikomite nasional keselamatan transportasi: kementerian perhubungan komite nasional keselamatan transportasi jakarta fax email sms center home page ketentuan penggunaan kop naskah dinas pusat data dan informasidata dan informdata dan informdata dan informdata dan informasi digunakan pada tulisan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat struktural kepala pusat data dan informasi, kepala bagian tata usaha, kepala bidang sistem informasi, kepala bidang datdata dan informasi kementerian perhubungan pusat data dan informasi jakarta fax email sms center home page ketentuan penggunaan kop naskah dinas pusat komunikasi publik(a) tulisan kementerian perhubungan diketik huruf kapital, tebal bold, jenis huruf arial ukuran (b) tulisan pusat komunikasi publikomunikasi publikomunikasi publikomunikasi publik digunakan pada tulisan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat struktural kepala pusat komunikasi publik, kepala bagian tata usaha, kepala bidang media massa dan opini publik, kepala bidang publikasi dan pelayanan informasi, kepala sub bagian dan kepala sub bidang, contoh format pedoman untuk lampiran peraturan menteri lampiran peraturdengan pedoman huruf kapital bab pendahuluan umum maksud dan tujuan nun nun nnn nun nun nina niat memuat alasan sasaran tentang ditetapkannya enunnann anna nana nana akan nana nana nana kanan nana akan nana nana akan anna anna nana pedoman ruang lingkuphuruf tanda tangan dan cap jabatan kapital nama lengkap pelaksana tugas plt) pelaksana harian plh) atas nama (a.n.). contoh kop naskah dinas pusat komunikasi publik kementerian perhubungan pusat komunikasi publik makanan naa nana nan nnn eet telp tlx jakarta fax email sms center home page ketentuan penggunaan kop naskah dinas pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi kementerian perhubungan, sebagkajian kemitraan dan pelayanan jasa transportajian kemitraan dan pelayanan jasaajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi adalah spasi. tulisan alamat kantor pada kop naskah dinasajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi digunakan pada tulisan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat struktural kepala pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi, kepala bagian tata usaha, kepala bidang kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian,kepala bidang kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi udarkajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi pp kementerian perhubungan pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi jakarta fax email sms center home pagecap dinas lingkungan kementerian perhubungan berbentuk bundar dengan ketentuan sebagai berikut pada cap dinas terdapat (tiga) bagian lingkaran yaitu lingkaran pertama dan kedua yang merupakan garis lingkaran luar sedangk, cap dinas selain cap dinas menteri perhubunganperhubungan dan kementerian perhubungan menggunakan lambang negara republik indonesia,nama instansi logo instansi penggunaan cap dinas cap dinas kementerian perhubungan cap dinas kementerian perhubungan digunakan bagi naskah dinas yang ditandatangani oleh wakil menteri perhubungan, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, kepala badan, dan staf ahli menteri perhubungan atas nama (a.n.) menteri perhubunggambar lambang negara republik indonesia pada tengah tengah lingkaran dalam. subur cap dinas sekretariat jenderal cap dinas sekretariat jenderal digunakan bagi naskah dinas yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal dan kepala biro dilingkungan sekretariat jenderal kementeriansekretariat jenderal tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. jenderal ubun cap dinas inspektorat jenderal cap dinas inspektorat jenderal digunakan bagi naskah dinas lingkungan inspektorat jenderalinspektorat jenderal tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. an tes cap dinas direktorat jenderal perhubungan darat cap dinas direktorat jenderal perhubungan darat digunakan bagi naskah dinas lingkungan direktorat jenderal perhubungan daradarat tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. ubun cap dinas direktorat jenderal perhubungan laut cap dinas direktorat jenderal perhubungan laut digunakan bagi naskah dinas lingkungan direktorat jenderal perhubungan laulaut tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. tente #ubun cap dinas direktorat jenderal perhubungan udara cap dinas direktorat jenderal perhubungan udara digunakan bagi naskah dinas lingkungan direktorat jenderal perhubungan udaraudara tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. ter lose cap dinas direktorat jenderal perkeretaapian cap dinas direktorat jenderal perkeretaapian digunakan bagi naskah dinas lingkungan direktorat jenderal perkeretaapikeretaapian tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. perkeretaapian ta! cap dinas badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan cap dinas badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan digunakan bagi naskah dinas lingkungan badan pengembangan sumber daya manusiagembangan sumber daya manusia perhubungan tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. ono cap dinas badan penelitian dan pengembangan cap dinas badan penelitian dan pengembangan digunakan bagi naskah dinas lingkungan badan penelitian dan pengembaelitian dan pengembangan tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. dan pengembangan cap dinas pusat data dan informasi cap dinas pusat data dan informasi digunakan bagi naskah dinas lingkungan pusat data dan informasidata dan informasi tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. ag: pusatdata disinformasi ari cap dinas pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi cap dinas pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi digunakan bagi naskah dinas lingkungan pusat kajian kemitraan dan pelayanan jasapusat kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. (al sc pusat kajian kemitraan lana cap dinas pusat komunikasi publik cap dinas pusat komunikasi publik digunakan bagi naskah dinas lingkungan pusat komunikasi publikkomunikasi publik tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. an, pusat komunikasi publik aj, kama cap dinas komite nasional keselamatan transportasi cap dinas komite nasional keselamatan transportasi digunakan bagi naskah dinas lingkungan komite nasional keselamatankomite nasional keselamatan transportasi tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. pai komitenasional |keselamatan transportasi) ubun contoh format pedoman untuk lampiran keputusan menteri lampiran keputuspedoman dengan huruf kapital bab pendahuluan umum maksud dan tujuan sasaran tentang aan ditetapkannya ruang lingkup pedomancap dinas upt cap dinas unit pelaksana teknis digunakan bagi naskah dinas lingkungan unit pelaksana tekniunit pelaksana teknis tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. tan kantor apel|z tanjungpura jenderal sera cap dinas mahkamah pelayaran cap dinas mahkamah pelayaran digunakan bagi naskah dinas lingkungan mahkamah pelayaranmahkamah pelayaran tengah tengah lingkaran dalam diantara dua garis mendatar. pedas pelayaran laka kekhususan penggunaan cappenutup petunjuk teknis sistem administrasi perkantoran ini merupakan acuan dan pedoman sistem administrasi perkantoran khususnya dalam penyusunan tata naskah dinas sesuai dengan keperluan masing masing unit kerjaprima dan kln umar aris, sh, mm, pembina utama muda iv c) nip atau pejabat satu tingkat bawahnya. susunan lampiran bagian lampiran terdiri dari tulisan lampiran peraturan. nomor. tentang petunjuk pelaksanaan. dicantumkan sebelah kanan atas padaformat petunjuk pelaksanaan dapat dilihat pada contoh dan .b. memutuskan men. petunjuk teknis tata naskah dinas kementerian perhubungan merupakan pedoman dalam pengelolaan tata naskah dinas yang digunakan oleh unit kerja pusat dan upt daerah. petunjuk teknis tata naskah dinas kementerian perhubungan meliputi jenis dan format naskah dinas: persyaratan naskah dinas, ketentuan dan kewenangan penandatanganan naskah dinas, penanganan naskah dinas, dan lambang negara, lambang dan logo kementerian perhubungan. petunjuk teknis tata naskah dinas kementerian perhubungan ditetapkan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. apabila dipandang perlu pelaksanaan lebih lanjut peraturan menteri ini dapat diatur oleh masing masing unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan yang mengatur tentang sistem administrasi perkantoran baik yang setingkat atau lebih rendah. contoh .a. format petunjuk pelaksanaan untuk lampiran peraturan menteri perhubungan lampiran peraturbrake acontoh .b. format petunjuk pelaksanaan untuk lampiran keputusan menteri perhubungan lampiran keputusyna nan nan nan nan nan natau pejabat satu tingkat dibawahnya sesuai dengan bidang tugaspojok kiri ata:sesuai bidang tugas dan merujuk pada suatu peraturan perundang undangan. wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi sesuai dengan substansi instruksi. format instruksi dapat dilihat pada contoh contoh format instruksi lambang negara dan jabatan yang telah dicetak menteri perhubungan republik indonesia penomoran yang berurutan instruksi menteri perhubungan republik indonesia dalam satu nomor . tahun .i. tentang judul instruksi yang ditulis makna ana anna dengan huruf kapital dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri perhubungan republik indonesia, menimbang bahwa .i joo woo www .oooocconakanak aah memuat alasan dana tentang perlu ditetapkan instruksi mengingat tn. .voodoo woo wnn naa maka ena memuat peraturan perundang nan nun nan nnn nan undangan yang menginstruksikan kepada (yang menerima instruksi) untuk yang menerima pertama eren isi instruksi) kedua panama anna aan ana (isi instruksi) memuat substansi dst nnnnannannanan anna anna nana anna aan (isi instruksi). tentang arahan kota sesuai ditetapkan di. dengan alamat pada tanggal .ooooooo. instansi dan tanggal penandatangan menteri perhubungan republik indonesia, ttd nama jabatan nama dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tata cara tetap pelaksanaan tata cara tetap pelaksanaancara tetap pelaksana. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tetap pelaksanaan diatur dengan pedoman tersendiripojok kiri atahal yang perlu diperhatikan tidak perlu mencantumkan kata yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi surat edaran, karena dalam surat edaran, pejabat yang dikirim tercantum amplop surat. untuk pengiriman surat edaran menggunakan surat pengantar. format surat edaran dapat dilihat pada contoh dan .b. contoh .a. surat edaran yang ditandatangani menteri perhubungan lambang ld) negara logo keb ica ne, "p4 instansi dan nama jabatan nama instansi yang telah dicetak menteri perhubungan republik indonesia penomoran yang surat edaran berurutan dalam nomor nnnnnnanan tahun tanwin tentang xxxxxxkkkk judul surat edaran yang tulis dengan huruf kapital tak oom xxxx kakak xxxxx xxx. d.o xxaxxxxxk xmxxxxkxkkxkx. memuat pemberitahuan xxxxx tentang hal kek tertentu yang dianggap mendesak mexxxxkxkkkkkkka kak xxxxx xxx mxxxxxkxk ditetapkan jakarta pada tanggal kota sesuai menteri perhubungan dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan xxxxxxxxxx contoh .b. surat edaran yang dikeluarkan oleh pejabat eselon atas nama menteri perhubungan lambang negara logo instansi dan nama jabatan kementerian perhubungan rani yang tela jl.merdeka barat telp. tlx. dicetak jakarta pusat fax. email. gedung cipta lt. sms centre. home penomoran yang surat edaran berurutan dalam nomor tahun tanwin tentang xxxxx judul surat edaran yang tulis dengan hirriif kapital xxxxxxxxxxx xx. 2d. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxx xxx. memuat xxxxx xxx pemberitahuan id. xxookmnnoonnm mom tentang hal kakak tertentu yang dianggap mendesak xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx. ditetapkan jakarta pada tanggal oo. kota sesuai dengan alamat a.n. menteri perhubungan instansi dan xxxxxxxxxxx tanggal penandatanganan xxxxxxxxxx pangkat dan golong,pojok kiri atas atau logo dan nama instansi (untuk non pejabat negara), yang ditulis dengan huruf kapital secara simetri: aslinya kepala birohukum dan kln sai pembina utama muda iv c) nipl.a. dan .b. contoh .a. format keputusan ditandatangani oleh menteri perhubungan) lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak tiga elah dicetak rela penomoran yang kang berurutan dalam menteri perhubungan satu tahun tanwin republik indonesia keputusan menteri perhubungan republik indonesia judul keputusan yang nomor nnnannnnnnn ditulis dengan huruf tentangaan keputusan bah .ooooococ akan mengingat annaananaah memuat ketentuan nana perundang undangan yang menjadi dasar bnnnanannnnannaaanaaaaan ditetapkannya peraturan memutuskan: menetapkan keputusan menteri perhubungan tentang pertama manna anna anna memuat subtansi kedua ban anna saat tentang kebijakan yang ditetapkan ditetapkan jakarta pada tanggal kota sesuai dengan alamat instansi menteri perhubungan &tanggal penandatanganan ttd nama jabatan nama lengkap yang ditulis dengan nama huruf kapital contoh .b. format keputusan yang ditandatangani oleh pejabat eselon atas nama (a.n.) menteri perhubungan logan nama jabatan yang telah dicetak kementerian perhubungan jl.merdeka barat telp. tlx. jakarta pusat fax. email. gedung cipta lt17 sms centre. home page. penomoran yang berurutan dalam tahun tanwin keputusan io. ocean nomor so. oom ananananan tentang judul keputusan yang ditulis dengan huruf knnnannan nenek aan ana anna ana nanamana aan keputusan bah .ooooococococ www nanah mengingat manna memuat ketentuan anna mand perundang undangan yang menjadi dasar memutuskan memuat subtansi menetapkan keputusan menteri perhubungan tentang tentang kebijakan pan nun nan upn nun tanpa aan aan papan yang ditetapkan dst alamat instansi nan nun nan ntp nan apn apn nama apn aan nan ann aaaa papan ann tanggal penandatanganan ditetapkan jakarta pada tanggal a.n. menteri perhubungan xxxxxxxx nama jabatan nama lengkap yang kxkkkkkkk kakak ditulis dengan pangkat dan golongan naa huruf kapital naskah dinas penugasan surat perintah surat tugas)terdiri dari surat perintah tugas pengertian surat perintahan surat perintahkata surat perintahtugas. batang tubuh bagian batang tubuh surat perintahtugasmemberi perintah, memberi tugas, yang ditulis dengan huruf capital dicantumkan secara simetris, diikuti kata kepada diukan. kaki bagian kaki surat perintah tugas terdiri dari tempat dan tanggal surat perintahtugasperintah tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. format surat perintah tugas dapat dilihat pada contoh contoh surat perintah tugas kementerian perhubungan sekretariat jenderal logo dan nama instansi yang telah jl.merdeka barat telp. tlx. jakarta pusat fax. small. dicetak gedung cipta lt. sms centre. home page. penomoran surat perintah tugas yang berurutan nomor dalam satu tahun tanwin dasar oxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx. memuat peraturan dasar xxxx xxx ditetapkan surat xxxxxxxxx aaa. perintah ii. diperintahkan kepada nama lena nnnnknknnnn aan daftar pejabat pangkat gol .oooooooco woo wen aan yang menerima jabatan? aan nana perintah ii. isi perintah pot. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. memuat substansi arahan yang xxxxxxxxxxxxxx diperintahkan xxxxxxxxxxxxx xx. dan seterusnya. iv. lain lain xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. perintah selesai. kota sesuai alamat instansi dan tanggal dat ditetapkan jakarta penandatanganan pada tanggal anakan xxxxxxxxx nama jabatan nama lengkap yang ditulis dengan tembusan xxkkkkkkkkkkkkkkkkk huruf kapital xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.kx,, pangkat dan golongan xkxxxxxxxxxxxxx nil nana surat perintah pelaksana tugas pengertian surat perintah pelaksana tugas merupakan surat yang berisi perintah dari atasan kepada bawahan dengan dilengkapi petunjuk mengenai hal hal yang harus dilaksanakan oleh bawahan baik secara sendiri atau dalam kelompok satuan tugas. wewenang pembuatan dan penandatanganan surat perintah pelaksanaebagai pelaksana tugas terdiri dari kop naskah dinas, kata surat perintah sebagai pelaksanatugas batang tubuh bagian batang tubuh surat perintah sebagai pelaksanatugas dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah pelaksanatugas terdiri dari tempat dan tanggal surat perintah pelaksanamekanisme penunjukan pejabat yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian dan pelaksana tugas dilaksanakan berdasarkan peraturan bidang kepegawaian.) format surat perintah pelaksana tugas dapat dilihat pada contoh contoh surat perintah pelaksana tugastugas nomor dasar surat kepala badan kepegawaian negara nomor 201v. tanggal desember perihal tata cara pengangkatan pns sebagai pelaksana tugas. xxxxx xxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx. xxxxxxxxxxx diperintahkan kepada nama plakat aan pangkat gol. plakat aan jabatan kaaananaaka akan aan ii. isi perintah toko xxxxxxxxxxxxxx. xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. xxxxx xxx xxx. xxxxxxxxxxxxx.x. iv. perintah selesai. ditetapkan jakarta pada tanggal pkn xxxxxxxkk tembusan kxxkkkkkk xxxxx xxx, pangkat dan golongan kxxxxxxxxxxxxx xxx. nip nett surat perjalanan dinas pengertianwewenang pembuatan dan penandatanganan dalam penerbitan surat perjalanan dinas kepala surat perjalanan dinas, isi surat perjalanan dinas, bagian akhir surat perjalanan dinas. hal yang perlu diperhatikan mekanisme surat perintah perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan peraturan bidang keuangan). format surat perjalanan dinas dapat dilihat pada contoh lampiranpenyelenggaraan administrasi perkantoran. ketentuan tentang administrasi perkantoran yang berlaku untuk seluruh unit kerja yang ada lingkungan kementerian perhubungan telah diatur dalam peraturan menteri perhubungan nomor km. tahun tentang sistem administrasi perkantoran lingkungan kementerian perhubungan. untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran lingkungan kementerian perhubungan perlu ditetapkan petunjuk teknis sistem administrasi perkantoran, khususnya yang terkait dengan naskah dinas, tata naskah dan tata non tata naskah. petunjuk teknis ini diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan tugas bidang perbuatan bagi seluruh pegawai dan menciptakan persepsi yang sama terhadap pengertian, bahasa, penggunaan dan penafsiran dalam komunikasi tertulis lingkungan kementerian perhubungan. dengan demikian, setiap unit kerja lingkungan kementerian perhubungan harus mengacu pada petunjuk teknis tata naskah dinas kementerian perhubungan. contoh format surat perjalanan dinas lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang menteri keuangan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat republik indonesia negara. pegawai negeri dan pegawai tidak tetap kementerian negara lembaga lembar kanananana nan nan anna nana aan aan kode nomor surat perjalanan dinas (spd) pejabat pembuat komitme| pejabat pembuat komitmen surat penunjukan pelaksana harian pengertian surat penunjukan pelaksana harian adalah naskah dinas dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berisikan penunjukan seorang pejabat, sebagai pelaksana harian pejabat struktural pelaksana tugas yang berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas untuk waktu tertentu, karena kepentingan dinas ataupun kepentingan lainnya. susunan kepala bagian kepala surat perintah sebagai pelaksana harian terdiri dari kop naskah dinas, kata surat perintah sebagai pelaksana harianharian. batang tubuh bagian batang tubuh surat perintah sebagai pelaksana harianharianharian terdiri dari tempat dan tanggal surat perintah pelaksana harianpelaksana hariandalam surat perintah pelaksana harianformat surat pelaksana tugas dapat dilihat pada contoh contoh format surat perintah sebagai pelaksana harianharian nomor dasar surat kepala badan kepegawaian negara nomor v tanggal januari perihal penunjukan pejabat pelaksana harian. surat edaran menteri perhubungan nomor tahun tanggal agustus tentang tata cara penunjukan pelaksana harian pejabat struktural lingkungan departemen perhubungan. xxxxx xxx xxx. xxxxxxxxxxxx il. diperintahkan kepada nama dkk aan pangkat gol. plakat aan jabatan kaaananaaka akan aan ii. isi perintah xxxxxxxxxxxxxx. xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx.x. iv. perintah selesai. ditetapkan jakarta pada tanggal plan xxxxxxxkk tembusan kxxkkkkkk xkxxxxxxxxxxx xxx, pangkat dan golongan xxxxxxxxxxxxxx xxx. nip. nanti: kata nomor, yang ditulis sejajartempat dan tanggal pembuatan nota dinas.sesuai dengan penggandaan masing masing bagian. format nota dinas dapat dilihat pada contoh contoh format nota dinaspenomoran nota dinas yang berurutan nomor dalam satu tahun tanwin kepada yth oxxxxxxxxxx dari oxxxxxxx kepala perihal xxx surat xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, 2d. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx. @. xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx. jakarta, . xxxxx nama jabatan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tembusan xxxxx kxxxxxxxxxxxx xxx, pangkat dan golongan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx. nil anna memo pengertian memorbuatan dan penandatanganan memo, kecuali memo, yang ditulis tengah dengan huruf kapital, kata yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, batang tubuh batang tubuh memo terdiri dari tanda tangan dan nama pejabat serta tembusan jika diperlukan. kaki bagian kaki memo terdiri dari: tempat dan tanggal penulisan memo tanda tangan dan nama pejabat serta tembusan jika diperlukan. hal yang perlu diperhatikan memo tidak dibubuhi cap dinas, tembusan memo berlaku lingkungan intern instansi. format memo dapat dilihat pada contoh contoh format memo nama unit organisasi nama unit organisasi memo kepada yth jj. memuat materi yang bersifat mengingatkan suatu masalah atau menyampaikan saran pendapat kedinasan jakarta, jj. . xxxxx nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf xxxxx awal kapital tidak dibubuhi cap dinas naskah dinas korespondensi eastern pojok kiri atas, nomor, klasifikasi, lampiran, dan perihal, yangtujuankapital tanda tangan pejabat, maksud dan tujuan maksud petunjuk teknis tata naskah dinas kementerian perhubungan dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pengelola administrasi perkantoran lingkungan kementerian perhubungan dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan tugas. tujuan membantu tercapainya keseragaman dalam pelaksanaan tata perbuatan lingkungan kementerian perhubungan. memudahkan pelaksanaan tugas bidang perbuatan bagi para pengelola administrasi. sasaran sasaran petunjuk teknis tata naskah dinas kementerian perhubungan sebagai berikut menyamakan pengertian, bahasa, penggunaan dan penafsiran tata naskah dinas lingkungan kementerian perhubungan. mewujudkan pengelolaan tata naskah dinas secara terpadu dengan unsur administrasi umum yang lain. memperlancar komunikasi tertulis kedinasan dan mempermudah aspek pengendalian. mengefektifkan dan mengefisiensikan penyelenggaraan tata naskah dinas. ruang lingkup petunjuk teknis tata naskah dinas kementerian perhubungan merupakan penjelasan dari beberapa persoalan pokok yang ada, khususnya pada tata penulisan naskah dinas berdasarkan format yang diberikan dan kewenangan penandatanganan surat serta pengelolaan penanganan naskah dinas. dan diletakkan sejajar dengan nama pejabat penanda tanganjika surat dinas disertai lampiran yang isinya memuat tujuan surat, maka lampiran tersebut disertaidinas yang ditandatangani menteri perhubungan dibuat dua rangkap, rangkap pertama menggunakan kolom pengesahan sebagai tanda periksa dan tanda persetujuan yang selanjutnya digunakan sebagai arsip sedangkan untuk surat rangkap kedua (asli) yang diedarkan kepada tujuan surat tidak menggunakan kolom pengesahan. format surat dinas dapat dilihat pada contoh .a, dan .c. contoh format surat dinas yang ditandatangani menteri perhubungan logo dan nama rani instansi yang telah dicetak menteri perhubungan republik indonesia nomor pokok jakarta, . . klasifikasi: xxxxxxxx65555505x lampiran: xxxxxxxxxxxxxxxxx kepala perihal pokok kepada surat yth. xxxxkkkkkokonnonka xxxxxxxkkk xxxxxxxxxx mma xxxxx xxx 2d. xxxxxxxxkk xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, d.o xxx kkm oom xxxxxxxxxk xx. oxkkkkxxx kkxxxxxkkkkkkkkkkaka. nama jabatan nama lengkap yang menteri perhubungan ditulis dengan huruf kapital tembusan xxxxxxxxxxx xxx xxx, xkxxxxxxxxxxk xxx. kolom proses nama jabatan tanggal para pengesahan perisa , pejabat event disetujui pejabat seong contoh format surat dinas lembar pertama kementerian perhubungan lpokok jakarta, . jj. . klasifikasi: xxxxxxxxx555555x lampiran: xxxxxxxxx6555555 perihal pkk kepada kepala surat yth. xxxx06066000kkkkmmmmmkkkkk xxx xxxxxxxxk maka xxxxx 2d. xxxxxxxxkk xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kakak d. xxaxxkook koko oma xxxxxxxxxx xx. oxakkkkxxx xxxxx xxxxxxxx nama jabatan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tembusan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, pangkat dan golongan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. nip. anna. lembar kedua lampiran surat dinas nomor annnnannnnnnan tanggal praananannnnaaaa kepada yth xxxxxxxxxxx 2d. xxxxxxxxxxxxxxx ak, xxxxxxxxxxxxxx ak, kkxxxxxxxxxxxx ak, xaxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxx xx, oxaxxxxxx ak, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xm, xxxxxxxxxxxxxxxxxx kk. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx pangkat dan golongan contoh format surat dinas yang ditandatangani pelaksana harian kementerian perhubungan logo book jakarta, jj. . klasifikasi xxxxxxxxxxxxxxxxx lampiran: xxxxxxxxx6555555 perihal pkk kepada kepala urat yth. xxxxx66 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxkkkkkkk xxxxx maxxkkaka aaa xxx maxxkkaka aaa xaxxkxxxxxkkkka mxxxxxxkakakaa d.o xxxkooooo oom aaa mxxxxxxxakaa. maxxkkaka aaa xxxxxxxx xii. pelaksana harian nama jabatan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tembusan xxxxxxkkkkkkkkkkkkk xxxxxxxxxxxxxx xxx, pangkat dan golongan xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. nip. anntembusan diketik sejajar dengan nama pejabat penandatangan suratcontoh format surat undangan lembar pertama kementerian perhubungannomor pokok jakarta, . . klasifikasi: xxxxxxxxx555555x lampiran: xxxxxxxxx6555555 perihal pkk kepada kepala surat yth. daftar terlampir) xxxxxxkkkk maxxkkaka aaa xxx maxxkkaka aaa hari tanggal: xxxxx666666600000okokonkkkkkkakak pukul pokok oom tempat book pemimpin rapat xxxxx5555655606050000000000o0ook mmo acara book maxxkkaka aaa xxxxx nama jabatan nama lengkap yang ditulis dengan tembusan xxxxxxxx huruf kapital xxxxxxxxxxxxxx xxx, pangkat dan golongan xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. nip. anna. lembar kedua lampiran surat dinas nomor peralatan tanggal pankaknaaaaaaanaaanaa kepada yth xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx oxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx oxxxxxxxxxxaak xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkk pangkat dan golongpetunjuk teknis ini diharapkan dapat membantu untuk menyamakan pengertian, bahasa dan penafsiran dalam tata naskah dinas sehingga perlu ditetapkan format naskah yang memuat bentuk redaksional dan tata letak serta faktor penunjang lainnya. petunjuk teknis ini berlaku bagi semua pegawai lingkungan kementerian perhubungan, khususnya pelaksana tugas bidang administrasi perkantoran. pengertian umum pengertian umum dalam petunjuk teknis tata naskah dinas kementerian perhubungan ini meliputi hal hal berikut administrasi perkantoran adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas, penamaan unit organisasiunit organisasi lingkungan kementerian perhubungan adalah sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, direktorat jenderal dan badan. setiap kerjasama dimaksud diletakkan dalam map dan dipertukarkan antar kedtsurat perjanjian kerja., tanda , penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam perjanjian, segel asli. format perjanjian kerjasama lingkup nasional dan internasional) dapat dilihat pada contoh dan .b. contoh .a. format surat perjanjian kerjasama antar instansi dalam negeri perjanjian kerjasama judul antara perjanjian menenun enak nek nan kan (nama naskah dinas, para dan pihak, objek tunnennnnn nan nan nan nan nan perjanjian) tentang nomor. oom innantann nomor. coco penomoran yang berurutan pada hari ini, . tanggal ., bulan ., tahun . bertempat . dala satu yang bertanda tangan bawah ini nana daan selanjutnya disebut sebagai pihak sananananannanaan selanjutnya disebut sebagai pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang .yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut: ruang lingkup kerja sama pelaksanaan kegiatan memuat mean aan perjanjian, yang ditulis dalam bentuk pembiayaan penyelesaian perselisihan lain lain apabila terjadi .b.sn. republic indonesia and the . here after referee the parties: seiring promote favourable relations partnership and cooperation between the people ihe two provinciu.u. the republic indonesia and . concerning sister province city) cooperation, signed kana nna nan aananaananan na, article objective and scope cooperation saat anna tatanan aan othersdana ndana nom. this laka, oay sarana the year .iii and one indonesia,ckementerian perhubungan logo dan nama instansi yan sekretariat jenderal dian jl.merdeka barat telp. tlx. jakarta pusat fax. email. gedung cipta lt. sms centre. home page. penomoran surat kuasa yang berurutan nomor an. dalam satu tahun taklim yang bertanda tangan bawah ini, nama daan identitas yang memberikan pangkat gol daan kuasa jabatan daan alamat daan memberi kuasa kepada nama daan identitas yang pangkat gol diberikan kuasa jabatan daan alamat daan surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. jakarta, .ooo#oo#o #. oom. kota sesuai dengan penerima kuasa, pemberi kuasa, alamatunit kerja lingkungan kementerian perhubungan terdiri atas mahkamah pelayaran, komite nasional keselamatan transportasi, dan pusat lingkungan sekretariat jenderal serta unit pelaksana teknis lingkungan kementerian perhubungan serta atase perhubungan. unit pelaksana teknis upt) adalah unit pelaksana teknis yang berada bawah direktorat jenderal dan badan apabila diperlukan. format berita acara dapat dilihat pada contoh contoh format berita acara kementerian perhubungan sekretariat jenderal logo dan nama instansi yang jl.merdeka barat telp. tlx. jakarta pusat fax. email. telah dicetak gedung cipta lt. sms centre. home page. penomoran berita acara yang berurutan nomor sa. tahun taklim pada hari ini, .tanggal ., bulan ., tahun ., kami masing masing: io. (nama pejabat) . nip dan jabatan), selanjutnya disebut pihak pertama memuat identitas para pihak yang dan melaksanakan kegiatan . (pihak lain) . been, selanjutnya disebut pihak kedua, telah melaksanakan memuat kana kegiatan yang dan seterusnya. berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan . kota seusai dibuat di.,b)surat keterangan beber urutan nomor snnnnanantananaann dalam satu tahun taklim yang bertanda tangan bawah ini, nama menuntun nan ann nan ann nan nan nan ann ann nan nan nan memuat nip anununnananuna nananaanun aan una nana ana nan una nana ana aan mana identitas yang pangkat gol aan memberikan jabatan pena nan aaa nan aaa aaa aaa keterangan dengan ini menerangkan bahwa nama nan papan ann aan nan aanaananannaa anpaananaaannaaanannaa nan memuat nip identitas yang mean ana diberi pangkat gol donna aaaaaaaaa nana aan keterangan jabatan mean union nun nan ann nan nan nun nan nan una nnn nan cannon informasi mengenai suatu enennkn kena nenek nan kkn enak ann enak nan era enak ninja rekan hal atau seseorang untuk aan kepentingan mena kedinasan jakarta, .oo. pejabat pembuat keterangan, kota seusai dengan alamat instansi dan tanggal tanda tangan dan cap instansiformat surat pengantarjakarta, . kepada yth. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxkkk surat pengantar nomor isi surat banyaknya keterangan yang menerima xxxxx xxxxxxxxxx tanda tangan kxxxkkk pangkat dan golongan catatan lembar pertama untuk yang bersangkutan, lembar kedua setelah ditandatangani oleh penerima, dibubuhi cap, dikembalikan alamat pengirimcap dinaspenomoran yang berurutan pengumuman dalam satu nomor tahun taklim tentang judul pengumuman xxxxx yang ditulis xxxkxxkkkkkk dengan huruf kapital xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx. memuat alasan, peraturan yang @. xxxxxxxxxxxxxk xxx menjadi dasar, xxxxxxxxxxxxxxx xx. dan b. xxxxx xxx xxx pemberitahuan xxxxxxxxxxxxxxx xx. tentang hal tertentu yang 2d. kkxxxxxxxxxx dianggap kakak mendesak ditetapkan jakarta pada tanggal io. kota seusai dengan alamat instansi dan xxxxkxxxkkkkkkkkkk tanggal menandatangani kxxkkkkkkkk pangkat dan golongantata cara tetap pelaksanaanyang merupakan akhir laporan, memuatlaporan logo nama unit organisasi logo dan nama instansi yang instansi telah dicetak laporan tentang judul laporan yang ditulis nanaana menu lennon ann nenek enak nan nan nan men nan nan nan nan enam nan nan nan nan men ann tugas kedinasan simpulan dan saran dikeluarkan di. pada tanggal . jo. kota seusai dengan alamat instansi dan nama jabatan pembuat laporan tanggal penandatanganan, nama jabatan, tanda tangan dan cap instansi candaformat telaahan staf dapat diambutan tertulis menteri perhubungan pengertian sambutan menteri perhubungan adalah naskah dinas yang berisi penyampaian pikiran wacana pimpinan kementerian perhubungan depan khalayak seluruh jajaran perhubungan. wewenang pembuat dan penandatangan sambutan menteri perhubungan yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan kementerian perhubungan. susunan kepala bagian kepala sambutan menteri perhubungan mana judul sambutan menggunakan huruf capital dengan huruf trebuchet dan spasi terdiri dari lambang garuda judul sambutan menteri perhubungan tanggal dan tempat acara batang tubuh bagian batang tubuh ditulis menggunakan huruf trebuchet dan spasi berisi daftar pejabat yang diundang isi sambutan kaki bagian kaki berisi tanda tangan pimpinan kementerian perhubungan verbal pengesahan kolom pengesahan berisi nama tanggal, dan para pejabat eselon yang memeriksa nama, tanggal dan para pejabat eselon yang menyetujui. format sambutan menteri perhubungan dapat dilihat pada contoh contoh sambutan menteri perhubungan tea judul sambutan, sambutan menteri perhubungan tanggal dan pada upacara acara tempat tanggal, . . xxx daftar undangan . .oo.voodoo.o. .oo.oo.ooorooooo.o. xkxxxkkkkkkkk. .oo.voodoo.o. isi sambutan .oo.oo.ooorooooo.o. xkxxxkkkkkkkk. .oo.voodoo.o. .oo.oo.ooorooooo.o. xkxxxkkkkkkkk. menteri perhubungan nama menteri perhubungan . feat taka ema per kolom pengesahan dea ana bea siaran pers pengertian naskah dinas yang berisi bahan berita yang disiapkan oleh humas sub sektor pusat komunikasi publik untuk wartawan wewenang pembuatan dan penandatanganan siaran pers ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. susunan kepala bagian kepala siaran pers terdiri dari kop siaran pers yang berisi logo dan nama instansi diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital. judul siaran pers ditulis huruf capital times new roman nomor siaran pers times new roman batang tubuh bagian batang tubuh siaran seri memuat data dan kebijakan kementerian perhubungan yang harus diketahui oleh publik melalui pemberitaan media massa. kaki bagian kaki siaran pers terdiri dari penanggung jawab yang berada sebelah kanan terdiri dari nama instansi pembuat tanda tangan nama cap dinas instansi nomor kontak informasi lebih lanjut yang meliputi nama kontak, nomor telepon yang dapat dihubungi. format siaran pers dapat dilihat pada contoh contoh siaran pers logo nama unit organisasi instansi judul siaran pers siaran pers nomor judul pengumuman yang xxxxx ditulis dengan huruf kapital xxxx memuat alasan xxxxxxxxxxxxx peraturan yang xxxxxxxxxxxxx menjadi dasar, xxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxx pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak jakarta, xxxxxxxxxxxxxxxx pusat komunikasi publik xxxxxxxxx pangkat dan golongan nil anna kota seusai dengan alamat instansi dan tanggal nomor kontak informasi lebih lanjut penandatanganan nama kontak telp. kontak penerbitan dinas penerbitan dinas meliputi semua jenis penerbitan dalam bentuk cetak, stensil ataupun rekaman serta fotokopi yang diterbitkan untuk keperluan dinas. ketentuan lebih lanjut tentang penerbitan dinas diatur dengan pedoman tersendiri dan penetapan susunan kepala piagam isi piagam bagian akhir piagam kepala piagam terdiri atas tulisan piagam penghargaan?) tulisan nomor , serta nama jelas. format piagam penghargaan pada contoh pembukaan pembukaan peraturan terdiri dari hal hal berikut, dasar hukum hanya peraturan perundang undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. contoh format piagam penghargaan bismillahirrahmanirrahim bersama ini menteri perhubungan republik indonesia memberikan penghargaan kepada nama xxxxx nip xxxxx unit kerja xxxxx atas prestasi sebagai manna kala lan tingkat kementerian perhubungan, yang diselenggarakan pada tanggal kenknnnnnnennnnn nenek sampai genjang .i. ulan.iii.) amun.been. oleh pusat. pembina . jjm juu. kantor pusat kementerian perhubungan. jakarta, . . menteri perhubunganformat surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan diatur dalam pedoman tersendiri.igunakan sebagai bukti yang sah. format sertifikat pada contoh contoh sertifikat naa fpn eli kementerian perhubungan sertifikat diberikan kepada kakak xxx atas partisipasinya xxxxxxxxxkkkkkxkk kakak kakak kakak kak kanak kkkknkkkka kakak kkkknkkkaa kakak, xxxxx kakak kakak p0. kakak pocooooocoooooooed egs sita. risalah nobulan rapat risalah nobulan rapat merupakan suatu catatan yang berisi rangkuman dari hasil pembahasan suatu rapat atau pertemuan yang dilaksanakan oleh pimpinan kementerian. format risalah nobulan rapat sesuai contoh contoh risalah nobulan rapat risalah rapat pimpinan lingkungan kementerian perhubungan nomor hari tanggal waktu hp. pimpinan rapat xxxxkkkkkkkkkkkk tempat peserta hp. mengetahui penyusun sekretaris jenderal kepala pusat data dan informasi kkk kkk kakak kkr pangkat dan golongan pangkat dan golongan memorandum memorandum merupakan naskah dinas yang berisi laporan pertanggungjawaban pejabat selama memangku jabatan. format memorandum sesuai contoh contoh memorandum memorandum bab pendahuluan bab tugas pokok dan fungsi kementerian perhubungan bab iii arah kebijakan pembangunan kementerian perhubungan bab pelaksana tugas pemerintah bab pelaksanaan tugas pembangunan bab pelaksana fungsi pengawasan bab vii kegiatan lain lain bab iii ketentuan dan kewenangan penandatanganan naskah dinas penggunaan garis kewenangan menteri perhubungpelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut dalam membantu melaksanakan tugas tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. maksud pelimpahan wewenang, untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.penandatanganan naskah dinas lingkungan kementerian perhubungan, didasarkan pada azas hubungan kedinasan yang sejajar dan atau setara tingkat jabatannya. format pelimpahan wewenang sebagaimana berikut menhub presiden dan wapres a.n. menhub par para ketus lomba mega kemas pengairan lembu kemenhub gene bea yen lan dirjen kementerian fara ka, bacan keenan tugas tidak setingkat eselon kepegawaian keuangan pelimpahan wewenang menteri perhubungan keterangan naskah dinas yang ditujukan kepada presiden dan wakil presiden serta para ketua lembaga negara ditandatangani oleh menteri perhubungan dan apabila berhalangan bisa ditandatangani oleh ad. interim. naskah dinas yang ditujukan kepada para menteri, sekjen lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, bupati dan pimpinan organisasi lain non kementerian ditandatangani oleh menteri perhubungan atau atas nama (a.n) menteri perhubungan bila ada pendelegasian wewenang kepada wakil menteri perhubungan dan sekretaris jenderal. atau bisa didelegasikan sesuai bidang tugas kepada inspektorat jenderal, direktur jenderal dan para kepala badan. apabila menteri berhalangan hadir maka ditunjuk ad. interim untuk melaksanakan kewenangan dimaksud. naskah dinas dapat ditandatangani oleh pejabat tidak setingkat eselon dengan mengatasnamakan (a.n) menteri perhubungan hanya untuk bidang kepegawaian dan keuangan. pejabat penandatanganan naskah dinas menteri perhubungan wakil menteri perhubungan sekretaris jenderal pejabat inspektur jenderal eselon para direktorat jenderal sekretaris inspektur bara kepala badan jenderal pejabat staf ahli menteri para inspektur eselon para direktur para kepala biro para kepala pusat kepala upt para sekretaris direktur jenderal atase para sekretaris badan perhubungan pejabat eselon iti iv hal yang perlu diperhatikan surat menteri perhubungan yang diusulkan oleh kepala pusat harus memperoleh persetujuan sekretaris jenderal terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan dalam ketentuyang menyebutkan bahwa pusatkewenangan dan ketentuan penandatanganan naskah dinas lingkungan kementerian perhubungan menteri perhubungan eselon eselon eselon eselon eselon iii eselon iii eselon eselon keterangan penandatanganan naskah dinas dapat dilakukan secara berjenjang dan diagonal dengan ketentuan sebagai berikut: wakil menteri dan pejabat eselon dapat menandatangani naskah dinas yang ditujukan kepada menteri perhubungan dengan menggunakan nota dinas dengan ketentuan tembusan masih berada dalam satu unit kerja. apabila ada tembusan yang ditujukan kepada unit kerja lain maka naskah dinas menggunakan surat dinas. pejabat eselon dapat menandatangani naskah dinas yang ditunjukan kepada wakil menteriunit kerja lainiii, atau naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon iii ditujukan kepada pejabat eselon dengan menggunakan nota dinas bila masih dalam satu lingkup unit kerja. susunan penandatanganan naskah dinas atas namaformat penulisan atas nama (a.n) a.n. xxxxx xxx. xxx lx. kxkkkkkkkkkkkkk xxxxkxxkkkkkkkk pangkat dan golongan nenek. pelaksana tugas plt.) ketentuan penandatanganformat surat dinas yang ditandatangani oleh pelaksana tugas format penulisan pelaksana tugas alan aan kxexkkkkkkkkkkkk pelaksana tugas xxxxxkxxxkkkkkkkkk pangkat dan golongan pelaksana harian ketentuan penandatanganan pelaksana harianformat penulisan pelaksana harian: kkkkkkkkkkkkkkk pelaksana harian kxxkkkkkkkkkkkkkk pangkat dan golongan nenekenaga perawatan prasarana perkeretaapian,terdiri dari upah jasa, bahan dan alat kerja. bjb jb1 bpc1 bt1 btn1 bt2 btn2 bpc2 bt3 btn3 keterangan jb1 biaya perawatan baja jembatan kelas per tahun rp tahun) jb1 kebutuhan perawatan baja (tonbatu jembatan kelas per tahun rp tahun) bt1 kebutuhan perawatan batu (m2) harga satuan pekerjaan rp) btn1 biaya perawatan beton kelas per tahun rp tahun) btn1 kebutuhan perawatan beton (m3) harga satuan pekerjaan rp) bt2 biaya perawatan batu jembatan kelas per tahun rp tahun) bt2 kebutuhan perawatan batu (m2) harga satuan pekerjaan rp) btn2 biaya perawatan beton kelas per tahun rp tahun) btn2 kebutuhan perawat2?) harga satuan pekerjaan rp) bt3 biaya perawatan batu jembatan kelas per tahun rp tahun) bt3 kebutuhan perawatan batu (m2) harga satuan pekerjaan rp) btn3 biaya perawatan beton jembatan kelas per tahun rp tahun) btn3 kebutuhan perawatan beton (m3st) jumlah aset yang dirawat berdasarkan kondisi harga satuan rp tahun) b#gawaiadalah prosentase dari biaya langsung, terdiri dari biaya umum perawatan prasarana rp tahun) biaya perawatan fasilitas rp tahun) biaya perawatan prasarana infrastructure maintenance im) adalah bpr bjb best #blt #btl yang terdiri dari biaya langsung tetap pengoperasian prasarana dan biaya tidak langsung tetap pengoperasian prasarana btl to).adalah prosentase dari biaya langsung, terdiri dari biaya listrik rp tahun) biaya pelumasan wesel, pintu perlintasan rp tahun) biaya sewa frekuensi rp tahun) biaya inventaris perak (semboyan tanda marka) rp tahun) biaya kantor rp tahun) kebersihan, keindahan, keamanan) rp tahun) biaya pengoperasian prasarana infrastructure operation io) adalah bl btl rp tahun) biaya perawatan dan pengoperasian prasarana (imo) imo im4#io menteri perhubungan republik indonesia ttd e.e. mangindaan salinan sesuai denggrraslinya kepala sir bukan wlksln umar abas, sh, mm, pembina utama muda iv c) nipecahan dilakukan dengan mesin perawat jalan rel mpr), mekanik ringan manual termasuk perawatan mesin, pengadaan mesin baru atau bukan baru berikut pengadaan suku cadang untuk perawatan dan balas stoppeawatan prasarana perkeretaapian bagian pertama parameter kinerja prasarana perkeretaapian setiap penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian dengan tujuan untuk menjaga menjamin keselamatan prasarana perkeretaapian agar laik operasi sesuai dengan kelas jalur kereta api. keandalan prasarana perkeretaapian dinilai dari parameter kinerja prasarana perkeretaapian. parameter kinerja prasarana jalan rel dan jembatan adalah pencapaian terhadap kecepatan yang telah ditentukan: pengendalian pembatasan kecepatan, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perawatan prasarana jalan rel dan jembatan. parameter kinerja prasarana sinyal, telekomunikasi dan listrik aliran atas adalah keandalan (reliability) dan ketersediaan (availability). bagian kedua kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian terdiri dari kegiatan perawatan berkala dan perbaikan untuk mengembalikan fungsinya agar laik operasi. kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada meliputi perawatan jalur kereta api, terdiri atas: perawatan rel: kegiatan perawatan rel termasuk penggantian rel baru dan cascading rel bukan baru untuk penggantian serta kegiatan perbaikan geometri rel. perawatan bantalan, kegiatan perawatan bantalan (besi,kayu dan beton) termasuk penggantian bantalan baru lengkap (biasa, wesel dan jembatan), cascading bantalan dan penggantian suku cadang perawatan. perawatan balas: kegiatan perawatan balas termasuk penambahan, penggantian, dan atau penanganan akibat pumping (kerutan) dan balas mati. perawatan wesel, kegiatan perawatan wesel termasuk penggantian pengadaan wesel, cascading wesel dan penggantian suku cadang. perlintasan, kegiatan perawatan perlintasan meliputi perawatan konstruksi perlintasan sebidang dan gardu perlintasan. perawatan jembatan, antara lain perawatan jembatan: kegiatan perawatan yang meliputi pekerjaan perawatan baja, beton, pasangan batu. perawatan terowongan, kegiatan perawatan yang meliputi pekerjaan konstruksi, gardu penjaga, drainase. perawatan stasiun kereta api, dan perawatan fasilitas operasi kereta api terdiri atas: perawatan seluruh peralatan sinyal dan telekomunikasi: perawatan instalasi listrik. kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam dan ini mengacu pada standar dan tata cara perawatan prasarana perkeretaapian yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri. pelaksanaan perawatan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan dan disertai dengan bukti berupa dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan dituangkan dalam kontrak. bagian ketiga tolok ukur biaya perawatan prasarana perkeretaapianab iii pengoperasian prasarana perkeretaapian bagian pertama pengoperasian prasarana perkeretaapian pengoperasian prasarana perkeretaapian meliputi kegiatan, cc. pengaturan langsiran,agian kedua tolok ukur biaya pengoperasian prasarana perkeretaapiangawai pengoperasian prasarana perkeretaapian dengan standar gaji upah pegawai badan usaha yang telah disetujuidalam ditambah biaya administrasi dan umum. bab formula perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian formula perhitungan biaya perawatan prasarana perkeretaapian didasarkan pada sistem dan metode perawatan, hasil pemeriksaan kerusakan peralatan dan material, umur teknis material dan kebutuhan gaji upah tenaga kerja. formula perhitungan pembiayaan atas pengoperasian prasarana perkeretaapian didasarkan pada kebutuhan tenaga pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api, pengoperasian prasarana perkeretaapian. formula biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian terdiri dari biaya perawatan prasarana perkeretaapian dan biaya pengoperasian prasaranabab pengawasan dan sanksiperawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian. dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan perawatan atau pengoperasian prasarana perkeretaapian, direktur jenderal memberikan teguran dan sanksi. pelaksanaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian wajib dilaporkan kepadabab ketentuan lain lain penyelenggara prasarana segera melakukan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian dalam hal terjadi force mature yaitu kejadian diluar kemampuan manusia atau dalam keadaan kahar (banjir, kebakaran, longsor, gempa bumi dan huru hara) atau akibat terjadinya kecelakaan peristiwa luar biasa hebat plh). biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada dicatat, dilaporkan, dan dibiayai terlebih dahulu oleh badan usaha dan menjadi kewajiban pemerintah pada tahun berikutnya. besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh direktur jenderal. bab viitentang pedoman perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian pedoman perhitungan biaya perawatan prasarana perkeretaapian biaya perawatan prasarana (im)per tahun rp tahun) bpb kebutuhan perawatan bantalan (buah22kmc jalan rel per tahun rp tahun)netapan indikator kinerja utama (ikumenteri perhubungan nomor. pm. tahun tentang penetapan indikator kinerja utam sebagaimana dimaksud pada huruf sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, drhubungan, perlu disempurnakan kembali,iku)nya optimalisasi nilai skip kementerian nilai skip pengelolaan perhubungan akuntabilitas kinerja, . anggaran, dan bmn. opini bpk atas laporan opini keuangan kementerian perhubungan nilai aset negara yang berhasil inventarisasi sesuai kaidah pengelolaan bmn. peningkatan kualitas sdm. jumlah sdm operator prasarana orang dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat. jumlah sdm fungsional teknis orang kementerian perhubungan. jumlah lulusan diklat orang transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi kelulusan meningkatkan peran serta jumlah infrastruktur transportasi jumlah pemda, bumn dan swasta yang siap ditawarkan melalui! proyek yang dalam penyediaan kerjasama pemerintah dan siap infrastruktur transportasi. swasta. ditawarkan melalui skema kps melanjutkan reformasi jumlah peraturan perundang peraturan regulasi. undangan sektor transportasi yang ditetapkan. ii. iku unit organisasi tingkat eselon lingkungan kementerian perhubungan. iku sekretariat jenderal nama organisasi:, koordinasi dan penyusunan rencana, dan program kementerian perhubungan: cc. pembinaan,,, iku): peningkatan akuntabilitas nilai akuntabilitas kinerja kinerja sekretariat jenderal kementerian perhubungan kementerian perhubungan berdasarkan hasil evaluasi melalui tersedianya dokumen kemenyan dan reformasi perencanaan, pemograman, birokrasi. kebijakan pencarian dan dokumen analisis dan nilai akuntabilitas kinerja evaluasi sebagai acuan dalam sekretariat jenderal penyelenggaraan perhubungan. berdasarkan hasil evaluasi inspektorat jenderal. terwujudnya pelayanan tingkat ketepatan waktu| prosentase administrasi dalam menunjang pelayanan administrasi yo) tugas. perkantoran cc. terwujudnya komunikasi dan jumlah rekomendasi hasil! rekomendasi pelayanan informasi sektor analisis informasi untuk transportasi kepada publik penyempurnaan kebijakan yang didukung oleh sdm sektor transportasi. anatara kepungan engan indeks opini publik| indeks meningkatkan citra positif terhadap kementerian kementerian perhubungan. perhubungan. terwujudnya kerjasama luar jumlah terselenggaranya kerjasama negeri baik dalam skala kerjasama luar negeri regional maupun global. bidang transportasi. kecukupan sarana prasarana penghematan biaya dalam menunjang pelaksanaan energi, air, dan telepon tugas secara efektif dan lingkungan kantor pusat efisien. kementerian perhubungan. tingkat pemenuhan prosentase kebutuhan sarana dan yo) prasarana setjen. terwujudnya pengelolaan sdm jumlah aparatur orang aparatur perhubungan yang kementerian perhubungan berintegritas, netral, capable, yang telah memenuhi profesional, berkinerja tinggi kualitas dan kompetensi. dan sejahtera serta beretika. tersusunnya standar standar kompetensi jabatan aparatur lingkungan kementerian perhubungan. tersusunnya regulasi regulasi terkait sdm aparatur lingkungan kementerian perhubungan. terwujudnya organisasi yang jumlah laporan penataan dokumen tepat fungsi dan tepat organisasi kelembagaan sasaran melalui sistem, proses dan tata laksana dan tata laksana yang lingkungan kemenhub. rasional, jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan visi reformasi birokrasi. persentase unit kerja yang| prosentase telah memenuhi kaidah ya) kelembagaan yang baik terwujudnya laporan opini bpk atas opini keuangan kementerian pengelolaan keuangan perhubungan lra, neraca dan kementerian lk) dengan penilaian opini perhubungan. wtp. jumlah aset bmn kekayaan negara sekretariat jenderal yang terinventarisasi. tingkat penyerapan prosentase anggaran lingkungan yo) sekretariat jenderal. terwujudnya reformasi jumlah dokumen dokumen kelembagaan dan peraturan peraturan perundang perundang undangan. undangan bidang transportasi. jumlah regulasi terkait peraturan pelaksanaan tugas sekretariat jenderal. terwujudnya infrastruktur jumlah kapasitas jaringan jaringan tik untuk layanan yang dapat melayani data dan informasi aplikasi dukungan perhubungan yang cepat, operasional dan tepat, akurat dan up to date pelayanan publik. berbasis teknologi informasi. prosentase data| prosentase operasional sarana, yo) prasarana dan produksi transportasi yang ter update. terwujudnya rekomendasi jumlah rekomendasi hasil dokumen hasil kajian kemitraan dan kajian kemitraan dan pelayanan jasa serta pelayanan jasa serta lingkungan hidup oleh sub lingkungan hidup sektor. transportasi. jumlah dokumen pra studi dokumen kelayakan dan evaluasi dokumen proyek kerjasama pemerintah dan swasta yang diselesaikan. jumlah hasil penilaian unit pelayanan jasa pelayanan transportasi. publik jumlah pedoman bidang pedoman pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan. terselenggaranya persidangan prosentase perkara| prosentase pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang kecelakaan kapal sesuai disidangkan dan diputus ketentuan peraturan perundang tepat waktu. undangan. persentase rekomendasi| prosentase putusan mahkamah oo) pelayaran yang ditindaklanjuti. tersedianya data dan jumlah laporan putusan laporan informasi putusan kecelakaan yang disampaikan kepada kapal. para pihak. terwujudnya pelaksanaan jumlah terselesaikannya laporan investigasi dan penelitian laporan final kecelakaan kecelakaan transportasi. transportasi jumlah data kecelakaan laporan moda transportasi (udara, laut, jalan, kereta api) yang diinvestigasi knkt iku inspektorat jenderal nama organisasi: inspektorat jenderal tugas melaksanakan pengawasan intern lingkungan kementerian perhubungan.indikator kinerja utama iku): terwujudnya aparatur penurunan persentase! prosentase perhubungan yang bersih kebocoran keuangan negara. yo) dari korupsi, kolusi dan nepotisme kkn). jumlah unit kerja yang unit kerja ditetapkan menjadi wilayah bebas korupsi wbk). peningkatan efektivitas persentase hasil pengawasan| prosentase tindak lanjut hasil yang ditindaklanjuti. yo) pengawasan. peningkatan penerapan persentase penerapan spip| prosentase sistem pengendalian kementerian perhubungan. yo) intern. peningkatan akuntabilitas nilai rata rata laki eselon kinerja aparatur hasil evaluasi inspektorat perhubungan. jenderal. peningkatan kualitas dan jumlah rekomendasi strategis rekomendasi peran api. hasil pengawasan. persentase audit khusus prosentase investigasi) yang terbukti. yo) peningkatan efektivitas jumlah pedoman pedoman pelaksanaan pengawasan. pengawasan yang ditetapkan. peningkatan efektifitas, persentase pencapaian prosentase efisiensi dan akuntabilitas program kerja pengawasan yo) program dan kegiatan tahunan. inspektorat jenderal. rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian program dan kegiatan. nilai skip inspektorat nilai jenderal. peningkatan kualitas dan peningkatan persentase prosentase kompetensi sdm auditor yang sesuai dengan yo) pengawasan. standard kompetensi. jumlah sdm pengawasan| prosentase yang mengikuti pelatihan dan yo) pengembangan bidang pengawasan. peningkatan pemanfaatan prosentase proses bisnis| prosentase teknologi informasi dan yang telah memanfaatkan yo) komunikasi. teknologi informasi dan komunikasi. iku badan penelitian dan pengembangan perhubungan: iku): peningkatan kualitas jumlah penelitian yang dijadikan laporan penelitian dan bahan masukan rekomendasi pengembangan bidang kebijakan bidang perhubungan. perhubungan. jumlah penelitian yang laporan dipublikasikan pada jurnal atau buletin yang terakreditasi. peningkatan kuantitas jumlah kajian per peneliti. laporan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan. iku badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan : cc. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber,daya manusia bidang perhubungan: pelaksanaan administrasi badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan. indikator kinerja utama iku): terwujudnya peserta diklat jumlah peserta diklat orang transportasi yang berpotensi transportasi darat, laut, tinggi yang didukung fisik udara, perkeretaapian dan dan jasmani yang prima. aparatur perhubungan, pertahun sesuai standar diklat bpsdm perhubungan. terwujudnya lulusan diklat jumlah lulusan diklat orang transportasi yang prima, transportasi darat, laut, profesional dan beretika. udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan bpsdm perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi kelulusan. terwujudnya sistem dan jumlah dokumen metode dokumen metoda penyelenggaraan penyelenggaraan diklat diklat transportasi yang transportasi darat, laut, berbasis teknologi informasi udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan yang berbasis teknologi informasi. jumlah sistem informasi yang dibangun. terwujudnya kurikulum dan jumlah kurikulum diklat dokumen silabis yang berbasis transportasi darat, laut, kompetensi harmonization, udara, perkeretaapian dan compliance and demand aparatur perhubungan yang fulfillment curriculum) dan berbasis kompetensi. sesuai dengan perkembangan iptek. jumlah silabis diklat dokumenjumlah modul bahan ajar dokumen diklatterwujudnya lembaga diklat jumlah lembaga diklat lembaga transportasi yang mandiri transportasi darat, laut, dan profesional, udara dan perkeretaapian transparan dan akuntabel yang menjadi badan yang diarahkan untuk layanan umum blu). menjadi badan layanan umum blu). terwujudnya kerjasama dan jumlah dokumen kerjasama dokumen kemitraan yang baik dalam dengan lembaga pemerintah rangka mewujudkan swasta nasional atau asing kemandirian dan bidang diklat transportasi. profesionalisme lembaga, international recognition serta public private partnership. meningkatnya optimalisasi nilai skip bpsdm pengelolaan akuntabilitas perhubungan. kinerja, anggaran, dan bmn bpsdm perhubungan. tingkat penyerapan prosentase anggaran bpsdm perhubungan. nilai aset bpsdm perhubungan yang berhasil diinventasisasiterwujudnya peraturan jumlah draft peraturan peraturan perundangan dan perundangan dan ketentuan ketentuan pelaksanaan pelaksanaan lainnya lainnya bidang sdm bidang sdm transportasi transportasi yang yang dihasilkan. memenuhi ketentuan nasional dan atau internasional. terwujudnya sarana dan jumlah sarana diklat unit prasarana diklat transportasi darat, laut, transportasi berbasis udara, perkeretaapian dan teknologi tinggi mutakhir aparatur perhubungan yang yang memenuhi standar berbasis teknologi tinggi nasional dan atau mutakhir. internasional. jumlah prasarana diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan. tersedianya tenaga jumlah tenaga kependidikan orang kependidikan diklat diklat transportasi transportasi yang prima, lingkungan bpsdm profesional dan beretika. perhubungan yang prima, profesional dan beretika. iku direktorat jenderal perhubungan darat, pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan darat:: dan pelaksanaan administrasi direktorat jenderal perhubungan darat. indikator kinerja utama iku): menurunnya dampak sub jumlah konsumsi energi tak juta sektor transportasi darat tergantikan oleh angkutan liter tahun terhadap lingkungan umum dari sub sektor melalui pengurangan transportasi darat. konsumsi energi tak tergantikan dan emisi gas jumlah produksi emisi gas ton tahun buang. buang dari sub sektor transportasi darat. meningkatnya manfaat sub prosentase pertumbuhan| prosentase sektor transportasi darat transportasi darat lla dan (0s) terhadap ekonomi melalui asap) peningkatan atau pembangunan sarana dan prasarana. cc. meningkatnya keselamatan kejadian kecelakaan lalu lintas kejadian transportasi darat jalan dan sungai, danau dan penyeberangan sdp) yang terkait dengan kewenangan direktorat jenderal perhubungan darat. meningkatnya pelayanan prosentase terpenuhinya| prosentase transportasi darat sesuai frekuensi pelayanan pada lintas yo) spm. penyeberangan utama. prosentase kinerja pelayanan prosentase akan. peningkatan penggunaan jumlah lokasi yang lokasi teknologi yang efisien dan memanfaatkan sarana ramah lingkungan transportasi darat berteknologi bidang transportasi darat. efisien dan ramah lingkungan. jumlah prasarana transportasi unit jalan yang memanfaatkan teknologi efisien dan ramah lingkungan jalan nasional. jumlah pembangunan unit kenavigasian untuk angkutan sdp yang memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. jumlah kota yang menerapkan kota area traffic control system atas) dalam pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas. jumlah kota yang kota memanfaatkan angkutan massal untuk pelayanan angkutan perkotaan. meningkatnya aksesibilitas jumlah trayek perintisan trayek masyarakat terhadap angkutan jalan. pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat. jumlah trayek akan. jumlah lintas penyeberangan lintas perintis. jumlah lintas penyeberangan lintas komersial. 9g. meningkatnya kapasitas jumlah produksi angkutan| penumpang sarana dan prasarana penyeberangan. tahun, transportasi darat. kendaraan tahun jumlah penumpang angkutan| penumpang umum pada pelayanan angkutan tahun lebaran. jumlah kapasitas penumpang| penumpang angkutan umum massal tahun perkotaan. meningkatnya pemenuhan prosentase penyelenggaraan prosentase standar teknis dan standar operasional prasarana lla (y9) operasional sarana dan yang memenuhi spm. prasarana transportasi darat. prosentase sarana pelayanan prosentase akan yang memenuhi spm. ya) prosentase pemenuhan standar| prosentase operasional pelabuhan yo) penyeberangan. prosentase kapal| prosentase penyeberangan yang memenuhi spm. meningkatnya optimalisasi nilai skip direktorat jenderal pengelolaan akuntabilitas perhubungan darat. kinerja, anggaran, dan bmn direktorat jenderal tingkat penyerapan anggaran prosentase perhubungan darat. direktorat jenderal yo) perhubungan darat. nilai aset direktorat jenderal perhubungan darat yang berhasil inventarisasi. peningkatan kualitas sdm. jumlah pemberian sertifikat dan sertifikat kualifikasi teknis petugas operasional. jumlah pegawai yang sudah orang memiliki sertifikat. melanjutkan restrukturisasi jumlah kerjasama dengan kerjasama kelembagaan sub sektor pemda swasta bidang transportasi darat. transportasi darat. melanjutkan reformasi jumlah tersusunnya peraturan peraturan regulasi. perundang undangan dan peraturan pelaksanaannya. iku direktorat jenderal perhubungan perkeretaapian: pelaksanaan kebijakan bidang perkeretaapian: cc. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perkeretaapian: pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang perkeretaapian: pelaksanaan administrasi direktorat jenderal perkeretaapian. indikator kinerja utama iku): peningkatan manfaat prosentase peningkatan prosentase pengoperasian perkeretaapian kontribusi moda dalam ya) terhadap ekonomi dari angkutan barang sebagai pengurangan biaya indikator keberhasilan transportasi angkutan barang kebijakan modal shifting dan penumpang. kereta api. prosentase peningkatan prosentase kontribusi moda dalam ya) angkutan penumpang sebagai indikator keberhasilan kebijakan modal shifting kereta api. meningkatnya keselamatan jumlah kejadian kecelakaan| kejadian tahun pengoperasian kereta api khususnya kejadian perkeretaapian. anjlok dan kejadian tabrakan antar kereta api. meningkatnya keandalan prosentase realisasi ketepatan prosentase pengoperasian waktu keberangkatan dan ya) perkeretaapian. kedatangan kereta api (on time performance). rata rata keterlambatan menit kereta api. meningkatkan pengembangan panjang jalur kereta api yang teknologi perkeretaapian sudah terelektifikasi. yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi jumlah penerapan teknologi kegiatan terhadap perubahan iklim. yang efisien dan ramah lingkungan bidang perkeretaapian. meningkatnya aksesibilitas jumlah lintas pelayanan lintas masyarakat terhadap (penambahan perubahan pelayanan angkutan kereta rute). api. jumlah lintas pso dan perintis lintas angkutan kereta api. panjang jalur yang dibangun (jalur baru maupun jalur ganda), direvitalisasi (reaktivasi lintas lintas non operasi maupun peningkatan daya dukung dan kecepatan). meningkatnya kapasitas jumlah sarana unit pelayanan angkutan (pengadaan modifikasi perkeretaapian. rehabilitasi). jumlah penumpang yang orang dilayani. jumlah angkutan barang yang ton dilayani oleh ka. meningkatnya kelaikan jumlah sertifikat kelaikan sertifikat sarana dan prasarana sarana perkeretaapian yang perkeretaapian dalam upaya dikeluarkan tepat waktu. meningkatkan keselamatan. jumlah sertifikat kelaikan sertifikat prasarana perkeretaapian yang dikeluarkan tepat waktu. meningkatnya optimalisasi nilai skip direktorat jenderal pengelolaan akuntabilitas perkeretaapian. kinerja, anggaran, dan bmn direktorat jenderal tingkat penyerapan anggaran prosentase perkeretaapian. direktorat jenderal ya) perkeretaapian. nilai aset direktorat jenderal perkeretaapian yang berhasil inventarisasi. peningkatan jumlah dan jumlah sertifikat kecakapan sertifikat kualitas sdm perkeretaapian sdm perkeretaapian. yang bersertifikat dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keandalan pelayanan ka. melanjutkan restrukturisasi jumlah perizinan: jumlah izin jumlah perizinan kelembagaan bidang usaha, jumlah izin perkeretaapian dalam pembangunan, jumlah izin mengupayakan multi operator. operasi sarana prasarana dan jumlah rekomendasi persetujuan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian. melanjutkan reformasi jumlah peraturan perundang peraturan regulasi bidang undangan bidang perkeretaapian. perkeretaapian yang diterbitkan. iku direktorat jenderal perhubungan laut iku): menurunnya dampak sub jumlah emisi gas buang co ) mega ton sektor transportasi laut transportasi laut. terhadap lingkungan melalui pengurangan emisi gas buang. meningkatnya manfaat sub penurunan turn around time menit sektor transportasi laut pelabuhan yang diusahakan terhadap ekonomi melalui pengurangan biaya transportasi penumpang dan barang. meningkatnya keselamatan jumlah kejadian kecelakaan yang kejadian pelayaran transportasi laut. disebabkan oleh manusia. jumlah kejadian kecelakaan yang kejadian disebabkan oleh teknis dan lain lain. meningkatnya pelayanan jumlah pelabuhan mempunyai pelabuhan pelayaran transportasi laut. pencapaian waiting time wapproach time awaktu efektif effective time et) sesuai dirjen yang berlaku terkait standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan. meningkatnya pelayanan jumlah pelabuhan yang pelabuhan dalam rangka perlindungan menerapkan eco port lingkungan maritim (penanganan sampah dan bidang transportasi laut. kebersihan lingkungan pelabuhan). jumlah pemilikan sertifikat nopp sertifikat international oil solution prevention). jumlah pemilikan spp| sertifikat sertifikat nasional pencegahan pencemaran). jumlah pemilikan sertifikat sertifikat bahan cair beracun nous liquid substance). jumlah pemilikan sertifikat spp| sertifikat international sewage pollution prevention). meningkatnya aksesibilitas jumlah rute perintis yang masyarakat terhadap dilayani transportasi laut. pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut. jumlah pelabuhan yang dapat| pelabuhan menghubungkan daerah daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang. meningkatnya kapasitas jumlah penumpang transportasi orang pelayanan transportasi laut laut yang terangkut. nasional. jumlah penumpang angkutan orang laut perintis. jumlah muatan angkutan laut ton dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional. prosentase pangsa muatan| prosentase angkutan laut dalam negeri yang ( o) diangkut oleh kapal nasional. jumlah muatan angkutan laut ton luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional. prosentase pangsa muatan| prosentase angkutan laut luar negeri yang yo) diangkut oleh kapal nasional. meningkatnya pemenuhan jumlah kapal yang memiliki| sertifikat standar teknis dan standar sertifikat kelaiklautan kapal. operasional sarana dan prasarana transportasi laut. meningkatnya optimalisasi nilai skip direktorat jenderal pengelolaan akuntabilitas perhubungan laut. kinerja, anggaran, dan bmn direktorat jenderal jumlah realisasi pendapatan perhubungan laut. direktorat jenderal perhubungan laut. jumlah realisasi belanja anggaran direktorat jenderal perhubungan laut. nilai bmn pada neraca direktorat jenderal perhubungan laut. memutuskan:(iku) lingkungan kementerian perhubungan. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: indikator kinerja utama, yang selanjutnya disebut iku,ebuebut adalah suatu janjiakuntabilitas kinerja yang selanjutnya disebut laki adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibuat per tahun,meningkatnya kualitas sdm jumlah tenaga marine inspector orang sektor transportasi laut. jumlah tenaga marine inspector jumlah kebutuhan tenaga ppn jumlah tenaga ppn jumlah tenaga kesyahbandaran orang kelas jumlah tenaga kesyahbandaran orang kelas jumlah tenaga penanggulangan orang pencemaran jumlah tenaga penanggulangan orang kebakaran jumlah tenaga penyelam melanjutkan restrukturisasi jumlah perizinan, kerjasama kelembagaan sub sektor konstruksi, dan operasional transportasi laut kerjasama pemerintah dengan pemda dan swasta bidang transportasi laut. penataan peraturan perundang jumlah penyelesaian regulasi. peraturan undangan dan melanjutkan reformasi regulasi bidang transportasi laut. iku direktorat jenderal perhubungan udara nama organisasi: iku) menurunnya dampak jumlah konsumsi energi dari| kilo liter tahun transportasi udara terhadap sumber tak terbarukan untuk lingkungan melalui transportasi udara. pengurangan konsumsi energi jak terbarukan dan penurunan emisi gas buang juta ton co, emisi gas buang. co, dengan kegiatan pax peremajaan armada angkutan udara. meningkatnya keselamatan rasio kecelakaan transportasi kejadian juta jasa transportasi udara. udara pada aoc dan aoc flight cycle dengan korban jiwa dan pesawat rusak berat. jumlah airtraffic incident| insiden juta dengan rasio pergerakan pergerakan. meningkatnya keamanan jumlah lolosnya barang kejadian jasa transportasi udara. barang terlarang (prohibited gangguan item) yang terdiri dari security item, dangerous goods, dangerous articol, dan ancaman bom serta penyusupan orang hewan bandar udara. meningkatnya pelayanan prosentase pencapaian on| prosentase jasa transportasi udara. time performance otp). yo) meningkatkan persentase bandara yang bandara pengembangan teknologi memenuhi eco airport transportasi udara yang amdal). efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim. meningkatnya aksesibilitas| jumlah rute pelayanan rute pelayanan jasa transportasi perintis. udara dan konektivitas antar wilayah. jumlah penumpang perintis| orang tahun yang diangkut. jumlah kota daerah yang| kota daerah terhubung. 9g. meningkatnya kapasitas jumlah bandar udara dengan bandara sarana dan prasarana kapasitas sesuai kebutuhan transportasi udara sesuai jaringan dan kategori. ketentuan sehingga dapat perekonomian nasional yang diangkut. meningkatnya pemenuhan| jumlah pesawat udara yang sertifikat standar teknis dan standar memiliki sertifikat operasional sarana dan kelaikudaraan. prasarana transportasi udara. jumlah bandar udara yang sertifikat memiliki sertifikat. meningkatnya optimalisasi| nilai skip direktorat jenderal pengelolaan akuntabilitas perhubungan udara. kinerja, anggaran, dan bmn direktorat jenderal| tingkat penyerapan| prosentase perhubungan udara. anggaran direktorat jenderal fo) perhubungan udara. nilai aset direktorat jenderal perhubungan udara yang berhasil inventarisasi. peningkatan kualitas sdm. jumlah inspektur orang penerbangan. jumlah personil penerbangan yang memiliki lisensi. melanjutkan restrukturisasi jumlah kerjasama| kerjasama kelembagaan pemerintah dengan swasta dan atau pemerintah daerah bidang transportasi udara. melanjutkan jumlah peraturan yang peraturan reformasi regulasi. diterbitkan bidang transportasi udara: kln umar aris, sh, mm, pembina utama muda iv c) nipdalam rangka penyusunan rencana kinerja tahunan: penyusunan rencana kerja dan anggardan evaluasi pencapaian sasaran kinerja. penetapan indikator kinerja utama iku) lingkungan kementerian perhubu, dan evaluasi pencapaian sasaran kinerja, kepada pimpinan unit organisasi tingkat eselon lingkungan kementerian perhubungan, wajib menyusun indikator kinerja kegiatan ikk) untuk ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi tingkat eselon dalam rangka penetapan kinerja,: dalam rangka penetapan kinerja kepadaindikator kinerja kegiatan ikk) tersebut setiap tahun. dalam rangka lebih sekretariat jenderal kementerian perhubungan diberikan tugas dan wewenangdan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki):unit organisasi tingkat eselon dan melaporkan hasilnya kepada menteri.dan kln aan tanaman mdesember indikator kinerja utama (iku) lingkungan kementerian perhubungan indikator kinerja utama iku) kementerian perhubungan. nama organisasi kementerian perhubungan tugas menyelenggarakan urusan bidang perhubung: cc. iku): menurunnya dampak sektor| jumlah konsumsi energi tak juta liter tahun transportasi terhadap terbarukan dari sektor lingkungan. transportasi nasional. jumlah emisi gas buang dari| juta ton tahun sektor transportasi nasional. meningkatnya manfaat sektor| kontribusi sektor transportasi| prosentase transportasi terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi yo) pertumbuhan ekonomi. nasional. meningkatnya jumlah kejadian kecelakaan kejadian keselamatan transportasi nasional yang tahun transportasi. disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan kementerian perhubungan. meningkatnya keamanan jumlah gangguan keamanan kejadian transportasi. pada sektor transportasi oleh tahun faktor yang terkait dengan kewenangan kementerian perhubungan. meningkatnya pelayanan rata rata prosentase prosentase transportasi. pencapaian on time yo) performance otp) sektor transportasi. meningkatkan jumlah penerapan teknologi| lokasi (unit) pengembangan teknologi ramah lingkungan pada sarana transportasi yang dan prasarana transportasi. efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan. meningkatnya jumlah lintas pelayanan lintas aksesibilitas angkutan perintis dan subsidi. masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong konektivitas antar wilayah. meningkatnya kapasitas total produksi angkutan| penumpang sarana dan penumpang. tahun prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas total produksi angkutan barang. ton tahun infrastruktur transportasi. standar teknis dan sudah tersertifikasi. stand pes nal jumlah prasarana transportasi unit transportasi. yang sudah tersertifikaslapangan sehingga perlu disempurnakanlaporan akuntabilitas kinerjalaporan akuntabilitas kinerja kementerian perhubungan disusun oleh menteri, danlaporan akuntabilitas kinerja unit kerja tingkat eselon lingkungan kementerian perhubungan disusun oleh sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, dan kepala badan, dan disampaikan kepada menteri: laporan akuntabilitas kinerja unit kerja tingkat eselon dan unit kerja mandiri lingkungan kementerian perhubungan disusun oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan, dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja tingkat eselon masing masing. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, dikoordinasikan oleh: sekretaris jenderal untuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja unit kerja tingkat eselon dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kementerian perhubungan: kepala biro perencanaan, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris direktorat jenderal, dan sekretaris badan untuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja unit kerja tingkat eselon dan unit kerja mandiri dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja unit kerja eselon yang bersangkutan. bagian ketiga sistematika dan bentuk laporan akuntabilitas kinerja sistematika umum laporan akuntabilitas kinerja, terdiri dari: kata pengantar, ikhtisar eksekutif, pendahuluan: perencanaan dan perjanjian kinerja: akuntabilitas kinerja, penutup: dan lampiran lampiran. laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud paduntabilitas kin. pada sampul depan bagian atas, dicantumkan lambang kementerian perhubungan dengan kalimat judul laporan akuntabilitas kinerja dengan huruf besar,gian keempat waktu dan prosedur penyusunan laporan akuntabilitas kinerja batas akhir penyerahan laporan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut: laporan akuntabilitas kinerja dari seluruh unit kerja tingkat eselon dan unit kerja mandiri diserahkan kepada sekretaris jenderal dan pimpinan unit kerja eselon sebagai atasan langsung, selambat lambatnya pada tanggal bulan januari tahun berikutnya, laporan akuntabilitaslaporan akuntabilitassetiap akhir tahun sekretaris jenderal menyampaikan surat edaran kepada seluruh pimpinan unit kerja eselon untuk menyusun dan menyerahkan laporan akuntabilitas kinerja kepada menteri dengan tembusan kepada sekretaris jenderal. untuk menindaklanjuti pelaksanaan surat edaran sebagaimana dimaksud pada maka kepada sekretaris inspektorat jenderal menyampaikan surat edaran kepada pimpinan unit kerja eselon lingkungan inspektorat jenderal, untuk menyusun dan menyerahkan laporan akuntabilitas kinerja kepada inspektur jenderal, sekretaris direktorat jenderal menyampaikan surat edaran kepada pimpinandirektur jenderal yang bersangkutan: sekretaris badan menyampaikan surat edaran kepadakepala badan yang bersangkutan: kepala biro perencanaan menyampaikan surat edaran kepada pimpinan unit kerja eselon lingkungan sekretariat jenderal untuk menyusun dan menyerahkan laporan akuntabilitas kinerja kepada sekretaris jenderal. bagian kelima pendistribusian laporan akuntabilitas kinerja laporan akuntabilitas kinerja unit kerja lingkungan kementerian perhubungan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan dalam rangkap (empat), dan disertai dengan softcopy dalam bentuk compact disk cd). laporan akuntabilitas kinerja kementerian perhubungan, didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut: laporan akuntabilitas kinerja asli diserahkan kepada menteri, dan disampaikan presiden melalui menteri negara pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, salin: salinan akuntabilitas kinerja, (satu) dokumen disampaikan kepada kepala biro perencanaan kementerian perhubungan untuk arsip kementerian perhubungan. laporan akuntabilitas kinerja unit kerja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut: laporan akuntabilitas kinerja asli disampaikan kepada menteri, sekretaris jenderal dan inspektur jenderal: salinan lapor, salinan laporan akuntabilitas kinerja, (satu) dokumen untuk arsip unit kerja yang bersangkutlainya,formulir rencana kinerja tahunan format rencana kinerja tahunan tingkat kementerian perhubungan kementerian (a) tahun (b) sasaran strategis indikator kinerja petunjuk pengisian: header (a) diisi nama kementerian. header (b) diisi dengan tahun anggaran. kolom diisi dengan sasaran strategis kementerian sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah. kolom diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari kementeria"t:(menteri perhubungan republik indonesia, ttd. e.e.mangindaan salinan sesuai denga lainya, kepala klnpenetapan kinerja format pernyataan penetapan kinerja format pernyataan penetapan kinerja tingkatpada tahun .ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunantgi bin thn nama jelas format pernyataan penetapan kinerja tingkat unit organisasi eselon eselon ii unit kerja mandiri upt lingkungan(nama unit kerja)langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua pihak pertama pada tahun.ini,pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. kemas tol bin thn pihak kedua, pihak pertama, nama jabatan nama jabatan nama jelas) nama jelas)ata pengantar kata pengantar jakarta, tgi bin thn nama jabatan) . menteri perhubungan nama jelas) format lampiran formulir penetapan kinerja format lampiran formulir penetapan kinerja tingkat kementerian perhubungan kementerian fa) tahun anggaran (b) sasaran indikator lo . jalal jumlah anggaran tahun.: rp.( jakarta, tgi bin thn menteri perhubungan nama jelas) petunjuk pengisian: header (a) diisi dengan nama kementerian perhubungan.kementerian sesuai dengan rencana strategis kementerian perhubungan.ementerian perhubungan ataupun berdasarkan penetapan iku. kolom diisi dengan angka target yang diperjanjikan, akan dicapai dari setiap indikator kinerja. kolom diisi dengan nama program yang digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi kementerian perhubungan,lampiran formulir dokumen penetapan kinerja tingkat unit organisasi eselon eselon ii unit kerja mandiri satker lingkungan kementerian perhubungan unit organisasi eselon (a) tahun anggaran (b) io. jumlah anggaran: program.! rp .( jakarta, tgi bin thn menyetujui, kepala menteri perhubungan nama unit kerja nama jelas) nama jelas)eselon sasaran kegiatan utama sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.rencanaan jangka menengah ataupun berdasarkan penetapteri perhubungan republik !indonesia, ttd. e.e.mangindaan salinan sesuai deng lainya, kepala, tahun tanggal: desember laporan akuntabilitas kinerjaexecutive summary (ikhtisar eksekutif) memuat ringkasan berupa pokok pokok isi dari seluruh laporan akuntabilitas kinerja. babi pendahuluan memuat gambaran singkat mengenadokumen penetapan kinerja), dan faktor faktor lainnya dalam kurun waktu (lima) tahun (sesuai dengan periode rencana strategis). cara pencapaian tujuan dan sasaran yangutama yang diguna,i gambar, dan aspek pendukung seperti sdm, sarana prasarana, metode, dan data lain yang relevan. menteri perhubungan republik indonesia. ttd. e.e. mangindaan salinan sesuai dengan aslinya,i desember halaman sampul laporan akuntabilitas kinerja kln uu, maramis, sh, mm, pembina utama muda iv c) nip. memutuskan:kementerian perhubungan. kepala badan adalah kepala badan kementeriansebagai acuan bagi setiap unit kerja lingkungan kementerian perhubungan dalam menyusun dokumen: rencana kinerja tahunan rkt): penetapan kinerja pk): dan laporan akuntabilitas kinerja unit kerja lingkungan kementerian perhubungan. setiap unit kerja lingkungan kementerian perhubungan diwajibkan untuk menyususebagaimana dimaksud pada bab rencana kinerja tahunan dokumen rencana kinerja tahunan rkt) merupakan penjabaran dari rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) sebagai dasar dalam rangka penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga rka k l) dan dokumen penetapan kinerja pk). dokumen rencana kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya terdiri dari: formulir rencana kinerja tahunan tingkat kementerian perhubungan: formulir rencana kinerja tahunan tingkat unit organisasi eselon lingkungan kementerian perhubungan, formulir rencana kinerja tahunan tingkat unit organisasi eselon dan unit kerja mandiri lingkungan kementerian perhubungan. formulir dokumen rencana kinerja tahunnetapan kinerja bagian pertama dokumendalam penyusunan dokumen penetapan kinerja sebagaimana dimaksud dalam harus memperhatikanpenyusunan dokumen penetapan kinerja untuk setiap unit kerja, dilakukan setelah menerima penetapan dokumen dan anggaran kementerian lembaga rka k l). dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada dokumen rencana kinerja tahunan rkt) dan dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga rka k l). dokumen penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: pernyataan penetapan kinerja, kata pengantar, dan lampiran formulir penetapan kinerja. dokumen penetapan kinerjpenetapan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya memuat: pernyataan dari kepala unit kerjacc. tanda tangan kepala unit kerja, persetujuan atasan langsung. lampiran formulir penetapan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat hal hal sebagai berikut: sasaran strategis, menyatakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu (satu) tahun, iku dan atau ikk, sebagai ukuran pencapaian kuantitatif ataupun kualitatif dari sasaran strategis yang ditetapkan: target kinerja, nilai atau pencapaian iku dan atau ikk yang ditargetkan akan dicapai oleh unit kerja dalam kurun waktu (satu) tahun, program utama atau kegiatan utama, menggambarkan tugas utama yang menjadi tanggung jawab unit kerja, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran strategis. bagian kedua prosedur penetapan kinerja penyusunan dokumen penetapan kinerja, dikoordinasikan oleh: sekretaris jenderal untuk penyusunan dokumen penetapan kinerja unit kerja tingkat eselon dalam rangka penyusunan dokumen penetapan kinerja kementerian perhubung untuk penyusunan dokumen penetapan kinerja unit kerja tingkat eselon dan unit kerja mandiri dalam rangka penyusunan dokumen penetapan kinerja unit kerja eselon yang bersangkutan. dokumen penetapan kinerja sebagaimana dimaksud dalam sebelum ditetapkan harus dilakukan pembahasan terlebih dahulu antara pimpinan unit kerja dengan atasan langsungnya untuk memperoleh kesepakatan bersama. penyerahan dokumen penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada dengan batas waktu akhir sebagai berikut: dokumen penetapan kinerja dari seluruh unit kerja tingkat eselon dan unit kerja mandiri diserahkan kepada pimpinan unit kerja eselon terkait sebagai atasan langsung, dengan tembusan kepada sekretaris jenderal cg. kepala biro perencanaan, selambat lambatnya pada tanggal bulan januari tahun berikutnya: dokumen penetapandokumen penetapanpenandatanganan pernyataan penetapan kinerja, diatur sebagai berikut: pernyataan penetapan kinerja untuk unit kerja tingkat eselon dan unit kerja mandiri, ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan disetujui ditanda tangani oleh pimpinan unit organisasi tingkat eselon sebagai atasan langsung: pernyataan penetapan kinerja untuk unit kerja tingkat eselon ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan disetujui ditanda tangani oleh menteri. bagian ketiga pelaksanaan dan perubahan penetapan kinerja dokumen penetapan kinerja yang telah ditanda tangani oleh pejabat definitif bersifat mengikat pada jabatan, dan apabila pada tahun berjalan terjadi pergantian pimpinan unit kerja, maka pejabat pengganti harus meneruskan pelaksanaan dokumen penetapan kinerja yang telah ditetapkan. perubahan penetapan kinerja hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang dapat dibenarkan, yaitu perubahan kondisi makro ekonomi, perubahan peraturan perundang undangan, atau kondisi lainnya yang secara signifikan dapat mempengaruhi capaian kinerja. perubahan penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada harus disahkan melalui dokumen perubahan penetapan kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan sebagai pihak pertama, dan atasan langsung sebagai pihak kedua. bab laporan akuntabilitas kinerja bagian pertama laporan akuntabilitas kinerja laporan akuntabilitas kinerja disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja suatu unit kerja, berkaitan langsung dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dalam kurun waktu (satu) tahun.dan padat,, cc.suatu unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis secara lebih luas dan mendalam. |
para dan pengusahaan angkutan multimodmultimoda, perlu. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri perhubungankriteria penilaian untuk pembahasan konsep standard trading conditions stc) adalah sebagai berikut: penerapan standard trading conditions stc) sebagai dasar aturan perdagangan yang mengatur hubungan antara badan usaha angkutan multimoda dengan pengguna jasa: hak, kewajiban, dan tanggung jawab badan usaha angkutan multimoda: cc. hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengguna jasa ketentuan ketentuan umum badan usaha angkutan multimoda. dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan rekomendasi standard trading conditions stc) sebagaimana dimaksud dalam tim penilai, asosiasi dan pihak terkait melakukan pembahasan konsep standard trading conditions stc) tersebut. dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak pembahasan konsep standard trading conditions stc) sebagaimana dimaksud pada menteri melalui sekretaris jenderal kementerian perhubungan memberikan jawaban terhadap permohonan rekomendasi konsep standard trading conditions stc) berupa: surat rekomendasi dan konsep standard trading conditions stc) dipakai oleh menteri melalui sekretaris jenderal kementerian perhubungan dan ketua asosiasi untuk diproses lebih lanjut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum, surat penolakan konsep standard trading conditions stc) disertai dengan alasan penolakan dengan menggunakan format contoh pada lampiran peraturan menteri ini. konsep standard trading conditions stc) yang ditolak, dapat diajukan kembali kepada menteri melalui sekretaris jenderal kementerian perhubungan setelah dilakukan perbaikan konsep dimaksud. bab pengusahaan angkutan multimoda bagian pertama persyaratan izin usaha angkutan multimoda usaha angkutan multimoda dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan multimoda nasional yaitunasional sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib mempunyai izin usaha angkutan multimoda dari menteri. untuk memperoleh izin usaha angkutan multimoda nasionalmemiliki akta pendirian perusahaan yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan angkutan multimoda dan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum: memiliki nomor pokok wajib pajak npp), cc. memiliki keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat: memiliki modal dasar paling sedikit setara dengan (delapan puluh ribu) special drawing right sdr):: cc.: memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi bidang angkutan multimoda.umber daya manusia sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang angkutan multimoda atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah diakreditasi oleh menteri. lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pemerintah atau badan hukum indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal lembaga sertifikasi profesi bidang angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada belum dibentuk, maka ijazah sertifikat bidang transportasi atau pengalaman kerja bidang angkutan multimoda paling sedikit (tiga) tahun dapat berlaku untuk pemenuhan persyaratan kompetensi sumber daya manusia. pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh perusahaan bidang angkutan multimoda atau freight forward. sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam berlaku sepanjang sumber daya manusia tersebut masih melaksanakan kegiatan bidang angkutan multimoda. sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada harus diperpanjang dengan mengikuti uji profesi apabila tidak digunakan sesuai peruntukannya. apabila sumber daya manusia angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada tidak aktif, maka sertifikat kompetensi harus diperbaharui dengan mengikuti uji profesi. bagian ketiga tata cara pengajuan permohonan izin usaha angkutan multimoda untuk melakukan penyelenggaraan angkutan multimoda nasional, wajib memiliki izin usaha angkutan multimoda dari menteri. izin usaha angkutan multimoda nasional berlaku untuk seluruh wilayah indonesia selama penyelenggaraan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam masih menjalankan kegiatan usaha angkutan multimoda. izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada dilakukan evaluasi secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan. izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam berlaku juga untuk cabang seluruh wilayah indonesia. pemegang izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada yang akan membuka kantor cabang, cukup memberitahukan kepada pemerintah provinsi setempat. permohonan izin usaha angkutan multimoda diajukan kepada menteri melalui sekretaris jenderal kementerian perhubungan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dengan menggunakan format menurut contoh pada lampiran peraturan menteri ini. surat izin usaha angkutan multimodaizin usaha angkutan multimodaizin usaha angkutan multimodaizin usaha angkutan multimoda yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah seluruh persyaratan permohonan izin usaha angkutan multimodaizin usaha angkutan multimoda, maka pengajuan permohonan izin usaha angkutan multimoda dapat diajukan kembali dengan melengkapi seluruh persyaratan permohonan izin usaha angkutan multimoda dimaksud sebagaimana dimaksud dalam menteri dapat membatalkan izin usaha angkutan multimoda yang telah ditetapkan, apabila dokumen persyaratan permohonan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam yang digunakan sebagai dasar penerbitan izin usaha angkutan multimoda, dinyatakan batal oleh instansi yang berwenang dan atau dinyatakan palsu. bab kewajiban, hak dan tanggung jawab badan usaha angkutan multimoda: melalui sekretaris jenderal kementerian perhubungan: cc. melakukan kegiatan operasional paling tambat (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya izin usaha angkutan multimoda, dan menempatkan surat izin usaha angkutan multimoda pada tempat yang mudah lihat oleh pengguna jasa, mengasuransikan tanggung jawab kegiatan penyelenggara angkutan multimoda yang bersangkutan,pun menduga keberadaan barang yang berisi benda benda yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan: memberikan laporan kegiatan operasional minimal setiap (enam) bulan kepada menteri, melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk menteri setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah ada perubahan. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan multimoda yang dimiliki.:: menyelesaikan klaim yang diajukan oleh pengguna jasa: dan mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:: membuka dan atau memeriksa barang kiriman kegiatan penyelenggaraan angkutan multimoda: mengambil tindakan tertentu untuk menjaga keselamatan dan keamanan kegiatsanksi administratif badan usaha angkutan multimoda angkutan multimoda, dan atauangkutan multimoda dengan cara tidak sah, cc. dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan,tata cara pencabutan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: badan usaha angkutan multimoda dapat dicabut izin usahanya oleh pemberi izin, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasai pencabutan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melaluielama (satu) bulan dengan menggunakan format menurut contoh contoh dan contoh pada lampiran peraturan menteri ini. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dipenuhi, maka akan dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan multimoda dalam jangka waktu (satu) bulan dengan menggunakan format menurut contoh pada lampiran peraturan menteri ini. jika pembekuan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada huruf telah habis batas waktunya, maka izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf akan dicabut oleh pemberi izin dengan menggunakan format menurut contoh pada lampiran peraturan menteri ini. bab vii pembinaan badan usaha angkutan multimoda menteri melakukan pembinaan terhadap badan usaha angkutan multimoda, dan dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh sekretaris jenderal kementerian perhubungan. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: pengaturan, pengendalian: dan pengawasan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terkoordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dan diarahkan untuk: meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas badan usaha angkutan multimoda nasional. gubernur sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan oleh menteri melaksanakan pembinaan badan usaha angkutan multimoda wilayahnyainaan badan usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam huruf menteri merumuskan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan kriteria angkutan multimoda. kebijakan, norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada meliputi pengaturan bidang kelembagaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia. badan usaha angkutan multimoda dalam melaksanakan pelayanan kepada pengguna jasa, wajib mematuhi dan memenuhi ketentuan mengenai kebijakan, norma, standar, pedoman, dan kriteria angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada pengguna jasa dalam menggunakan jasa angkutan multimoda mengacu kepada kebijakan, norma, standar, pedoman dan kriteria angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada pelayanan perizinan oleh menteri dilaksanakan dengan menerapkan prinsip prinsip kesederhanaan, transparansi, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, dan kemudahan dalam mengakses. pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan multimoda yang memenuhi standar pelayanan, keamanan dan keselamatan transportasi. pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, penerapan standar teknis kualitas pelayanan, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda, dan penerapan standar kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan multimoda. pembinaan sumber daya manusia yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi penetapan standar kompetensi, sertifikasi, pendidikan dan pelatihan dansebagaimana dimaksud pada terdiri atas tenaga ahli yang multimodapengendalian sebagaimana dimaksud pada meliputi pemberian arahan, bimbingan, bantuan teknis, dan perizinan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan multimoda. pengendalian dilaksanakan secara terkoordinasi antar instansi dan antara menteri dan atau gubernur dalam pembinaan angkutan multimoda. pengawasan terhadap badan usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh menteri. gubernur sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh menteri menunjuk pejabat bawahnya untuk melakukan pengawasan badan usaha angkutan multimoda wilayahnya. pengawasan dilakukan kepada penyedia jasa angkutan multimoda terhadap: sistem informasi, standar teknis kualitas pelayanan: keamanan dan keselamatan angkutan multimoda: dan standar kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan multimoda. pengawasan terhadap badan usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan multimoda. monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui laporan dan atau evaluasi kegiatan lapanganperhubungan. standard trading conditions stc) adalah berbagai ketentuan mengenai jasa angkutan barang yang disusun oleh asosiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda dalam peraturan menteri ini meliputi: penyelenggaraan angkutan multimoda meliputi: kegiatan angkutan multimoda, pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing, pendaftaran badan usaha angkutan multimoda nasional: pelaksanaan kegiatan angkutan multimoda asing: dokumen angkutan multimoda, standar trading conditions stc), tata cara pemberian rekomendasi standar trading conditions stc): pengusahaan angkutan multimoda meliputi: persyaratan izin usaha angkutan multimoda: sumber daya manusia: tata cara pengajuan permohonan izin usaha angkutan multimoda, kewajiban, hak dan tanggung jawab badan usaha angkutan multimoda, sanksi administratif, pembinaan badan usaha angkutan multimoda, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. laporan sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan setiap (enam) bulan meliputi: kegiatan operasional dan produktivitas badan usaha angkutan multimoda setiap (enam) bulan, sumber daya manusia yang tersedia: dan peralatan yang dimiliki dan atau dikuasai. laporan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan kepada menteri melalui sekretaris jenderal kementerian perhubungan. menteri harus mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dalam rangka pengawasan badan usaha angkutan multimoda. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dapat digunakan untuk: menilai kinerja badan usaha angkutan multimoda: memberikan penghargaan dan sanksi terhadap badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: bahan evaluasi menteri dalam menentukan kebijakan.hal kelembagaan angkutan multimoda belum terbentuk, maka ketentuan ketentuan yang menjadi kewenangan menteri dalam peraturan ini, dapat didelegasikan kepada salah satu pejabat eselon lingkungan kementerian perhubungan sesuai ketentumangindaan diundangkan jakarta pada tanggal, umar.contoh nomor jakarta loan lampiran perihal permohonan persetujuan kepada: pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing yth. menteri perhubungan cg. sekretaris jenderalasing. sebagai kelengkapan permohonan persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana tersebut butir atas, terlampir disampaikan: salinan akte pendirian dari negara asai dan telahsurat keterangan mengenai nama dan tempat kedudukan pejabat pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing negara asal: surat keterangan mengenai nama dan domisili pemilik dan badan usaha angkutan multimoda asing negara asal: uraian singkat kepemilikan badan usaha angkutan multimoda asing: surat keterangan mengenai nama dan domisili badan usaha angkutan multimoda nasional yang ditunjuk sebagai agen disertai dengan fotokopi surat perjanjian kerjasama antara badan usaha angkutan multimoda asing dengan badan usaha angkutan multimoda nasional dimaksud:salinan sertifikat internasional mengenai tenaga ahli yang kompeten bidang angkutan multimoda yang telah dimiliki, salinan surat izin kerja bagi tenaga ahli asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. surat keterangan dari negara asal bahwa badan usaha angkutan multimoda asing tersebut memiliki kondisi yang baiknomor jakarta, . j.j. lampiran perihal penolakan permohonan kepada: pendaftaran badan usaha angkutan multimoda yp. . jakarta menunjuk surat permohonan saudara nomor . tanggal kerana perihal permohonan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing, dengan ini dinyatakan bahwa permohonan saudara belum dapat diterima, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: neraka aan setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan. demikian untuk dimaklumi dan diindahkan. sekretaris jenderalasing kepada ')' nomor . tanggal tentara, perihal.i jjj. menimbang aa.asing dalam melakukan kegiatan indonesia wajib mendaftarkan badan usaha angkutan multimoda asing yang diberikan oleh menteri perhubungan: bahwa sesuai hasil penelitian terhadap . telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asingrsetujuan pendaftaran kepada . sebagai badan usaha angkutan multimoda asing:rsetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing kepada an. com untuk menyelenggarakan angkutan multimoda. pertama memberikan persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing kepada: nama perusahaan bidang usaha angkutan multimoda cc. alamat n.p.w.p penanggung jawab kedua lo. sebagai badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama dapat melakukan kegiatan angkutan multimoda indonesia,asing sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua berkewajiban: menunjuk badan usaha angkutan multimoda nasional sebagai agen: mentaati ketentuan peraturan perundang undangan bidang angkutan multimoda, cc.empat persetujuan pendaftaran . sebagai badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dalam dictum pertamlima menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan keputusan menteri inisalinan keputusan ini disampaikan kepada: stik contoh nomor jakarta, . lampiran perihal permohonan persetujuan kepada: pendaftaran badan usaha angkutan multimoda nasional yth. menteri perhubungan cg. sekretaris jenderal!nasional kepada . untuk menyelenggarakan angkutan multimoda negara anggota asean dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri perhubungan, membaca surat permohonan . nomor . tanggal keaanaananan final.iii. miliinasional dalam melakukan kegiatan negara anggota asean wajib mendaftarkan badan usaha angkutan multimoda nasional yang diberikan oleh menteri perhubursetujuan pendaftaran kepada pt. . sebagai: memutuskan menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang persetujuan pendaftaran badan usaha multimoda nasional kepada . untuk menyelenggarakan angkutan multimoda negara anggota asean. pertama memberikan persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda nasional kepada: nama perusahaan bidang usaha angkutan multimodanegara anggota aseanbab iii penyelenggaraan angkutan multi moda bagian pertama: pergudangan:jalan, penyeberangan, perkeretaapian, pelayaran, atau penerbangan. ketiga dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda nasional selain dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua dapat juga melaksanaempat dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda nasionallima menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknispada tanggal parakennnanannnnnannnakaanaan menteri perhubungan salinan keputusan ini disampaikan kepada: sts. contoh jakarta, . nomor lampiran perihal permohonan rekomendasi kepada dokumen standard trading conditions stc) yth. menteri perhubungan cgrekomendasi dokumen standard trading conditions stc) sesuai dengan peraturan menteri perhubungan nomor pm. . tahun . tentang standard trading conditions stc) badan usaha angkutan multimoda. sesuai dengan peraturan menteri perhubungan pada butir atas, kami lampirkan konsep dokumen standard trading conditions stc). demikian permohonan rekomendasi ini kami ajukan untuk menjadi pertimbangan. pemohon materai rp. nama dan tanda tangan penanggung jawab tembusan yth.: menteri perhubungan. contoh jakarta, nomor lampiran perihal penolakan rekomendasi kepada dokumen standard trading standard trading condition stc) yth. ono jakarta menunjuk surat permohonan saudara nomor . tanggal bekam perihal permohonan rekomendasi standard trading conditions stc) dan berdasarkan berita acara pembahasan konsep dokumen standard trading conditions stc) nomor.sebagai berikut: a.nnnnannnrekomendasi standard trading conditions stc)contoh nomor jakarta,. jjj. lampiran: perihal permohonan izin usaha kepada angkutan multimoda yth. menteri perhubungan caizin usaha angkutan multimodmultimoda. sesuai dengan peraturan menteri perhubungan tersebut butir atas, terlampir disampaikan dokumen persyaratan dimaksud terdiri dari persyaratan administrasi meliputi: memiliki. memiliki nomor pokok wajib pajak npp). memiliki keterangan domisili usaha.memiliki dan atau menguasai kantor tetap. memiliki alat angkut minimal (satu) unit kendaraan angkutan barang. memiliki dan atau menguasai alat bongkar muat minimal (satu) unit. persyaratan teknis. memiliki dan atau menguasai alat bongkar muat minimal (satu) unit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah. memiliki sumber daya manusia yang kompeten bidang angkutan multimodadengan ketentuan perundang undangan tentang angkutan multimoda, khususnya tentang persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha angkutan multimoda dan ketentuan lainnya yang berlaku. pemohon meterai rp.mberian izin usaha angkutan multimoda kepada ptnomor . tanggal penjenamaan perihal, bahwa sesuai hasil penelitian terhadap . telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai badan usaha angkutan multimoda nasional yang melakukan kegiatan angkutan multimod untuk menyelenggarakan angkutan multimoda. pertama memberikan izin usaha sebagai badan usaha angkutan multimoda kepada: nama perusahaan bidang usaha angkutan multimoda cc.selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua juga dapat melakutempat dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimodalaporkan kegiatan operasional angkutan multimoda kepada pejabat yang ditunjuk menteri: kelima keputusan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, dapat dicabut apabila pemegang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dictum keempat. keenam pt. . sebagai badan usaha angkutan multimoda berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya. ketujuh izin usaha badan usaha angkutan multimoda pt. . dapatdua dan ketiga. kedelapan pejabat yang ditunjuk menterpada tanggal pknnannnnnnanaaanenkanannnnannnaan menteri perhubungan salinan keputusan ini disampaikan kepada: ana santan tenan aan ana nana contoh nomor jakarta,. lampiran perihal penolakan izin usaha kepada: angkutan multimoda jakarta menunjuk surat permohonan saudara nomor . tanggal . perihal permohonan izin usaha angkutan multimodaan annan naa kanan akandalam melaksanakan kegiatan angkutan multimoda nasional sebagaimana dimaksud dalam hurufjalan, penyeberangan, perkeretaapian, pelayaran, atau penerbangan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing badan usaha angkutan multimoda asing untuk beroperasi indonesia, wajib mengajukan permohonan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing. badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud dalam mengajukan permohonan pendaftar disertai dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: memiliki akta pendirian perusahaan dari negara asal dan telah.nama dan tempat kedudukan pejabat pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing negara asal: nama dan domisili pemilik usaha dan badan usaha angkutan multimoda asing negara asal, uraian singkat kepemilikan badan usaha angkutan multimoda asing, memilikicontoh jakarta,. jo. nomor lampiran perihal peringatan pertama izin kepada usaha. tanggal . serta memperhatikan pp. tahun tentang angkutan multimoda dan peraturan menteri perhubungan nomor pm. tahun . tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda, dengan ini diberitahukan bahwa. tahun . . dan . ., yaitu: selanjutnya berdasarkan kemenhub pm. tahun . .sekretaris jenderal tembusan yth.: st. contoh nomor jakarta,. lampiran perihal peringatan kedua izin kepada usaha angkutan multimoda yth. sdr. direktur utama menunjuk surat kamipm. tahun . . dan . . yaitu: selanjutnya berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor pm. tahunsekretaris jenderal tembusan yth.: steak contoh nomor jakarta, jo. lampiran: perihal peringatan ketiga izin kepada usaha angkutan multimoda yth. sdr. direktur utama menunjuk surat kami .tanggal . perihal peringatan pertama dan khususnya sesuai denga peraturan menteri perhubungan nomor pm. tahun . . dan . ., yaitu: selanjutnya berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor pm. tahun sekretaris jenderal tembusan yth.: dst. contoh nomor jakarta,. lampiran perihal pembekuan surat izin usaha kepada perusahaan banana tanggal dakwaan anna. . butir . yaitu: sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan saudara telah mendapat peringatan sebanyak (tiga) kali berturut turut, yaitu: peringatan . tanggal. peringatan . tanggal . peringatan iii . tanggal. sehubungan dengan hal tersebut atas dan sesuai dengan keputusan menteri perhubungan nomor. . tahun . . butir . dan . dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini perusahaan saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang angkutan multimoda seluruh wilayah republik indonesia. bilamana sampai dengan (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini perusahaanangkutan multimoda saudara akan kami cabut. demikian agar menjadi perhatian saudara sepenuhnya. sekretaris jenderal tembusan: contoh keputusan menteri perhubungan nomor . tahun . tentang pencabutan surat izin usaha perusahaan angkutan multimoda menimbang bahwa pt. . sebagai perusahaan angkutan multimoda tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan . kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri, sehingga tidak memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan menteri perhubungan nomor . tahun . . butir .:. tanggal .: cc. bahwa sehubungan dengan hal tersebut atas, dipandang perlu untuk mencabut surat izin usaha perusahaan angkutan multimoda pt. . . tanggalperhatikan: surat . tanggal. tentang peringatan pertama, surat . tanggal. tentang peringatan kedua, surat . tanggal. tentang peringatan ketiga: surat . tanggal . tentang pembekuan surat izin usaha perusahaan angkutan multimoda pt. . memutuskan menetapkan keputusan menteri perhubungan tentang pencabutan surat izin usaha perusahaan angkutan multimoda pt. pertama mencabut izin usaha perusahaan angkutan multimoda pt. . yang diberikan . tanggal . dengan data sebagai berikut: nama perusahaan pan. alamat domisili inna nomor tanggai siapa pamen tanggal . kedua pt. diwajibkan untuk mengembalikan surat izin usaha perusahaan angkutan multimoda asli kepada pejabat yang ditunjuk oleh menterdi: pada tanggal: menteri perhubungan salinan keputusan ini disampaikan kepada: st, menteri perhubungan, ttd. e.e. mangindaan salinan sesuai dengan aslinya kepala biro (oku) pay kln, aman maan umar mm, pembina utama muda iv c) nip. memiliki tenaga ahli yang kompeten bidang angkutan multimoda yang dibuktikan dengan sertifikat internasional: memiliki izin kerja bagi tenaga ahli asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. memiliki kondisi yang baik negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari negara asal. surat persetujuan yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah seluruh persyaratan permohonan pendaftaranpendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing, maka pengajuan permohonan pendaftaran dapat diajukan kembali dengan melengkapi seluruh persyaratan permohonan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing dimaksud sebagaimana dimaksud dalam menteri melalui sekretaris jenderal kementerian perhubungan dapat membatalkan surat persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing yang telah diterbitkan apabila dokumen angkutan multimoda yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan batal oleh instansi yang berwenang dan atau dinyatakan palsu. pemilik atau pemegang surat persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing yang dinyatakan batal sebagaimana pada harus mengembalikan surat persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing tersebut kepada menteri paling lama (empat belas) hari kerja. menteri tidak bertanggung jawab atas kebenaran materi dokumen angkutan multimoda yang disampaikan oleh pemilik badan usaha angkutan multimoda asing. pasai persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud dalam harus dipasang pada kantor usaha yang telah didaftar dan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jasa berupa rangkaian dari angka dan huruf yang menunjukkan tahun pendaftaran, dan nomor surat persetujuan pendaftaran. menteri dan atau pegawai yang bekerja tempat pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing dilarang menjadi wakil dari pemegang hak atas badan usaha angkutan multimoda asing. bagian ketiga pendaftaran badan usaha angkutan multimoda nasional badan usaha angkutan multimoda nasional untuk beroperasi negara anggota asean, wajib mendaftarkan usahanya kepada menteri. untuk memperoleh persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda nasional sebagaimana dimaksud pada pemohon mengajukan permohon. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada menteri menetapkan persetujuan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda nasional untuk beroperasi negara anggota asean dengan menggunakan format menurut contoh pada lampiran peraturan menteri ini. bagian keempat pelaksanaan kegiatan angkutan multimoda asing badan usaha angkutan multimoda asing yang telah memperoleh surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dapat beroperasi indonesia, dengan menunjuk agen. badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud pada dapat beroperasi hanya sampai pada pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, pelabuhan penyeberangan lintas batas negara, atau bandar udara internasional yang melayani kargo udara, atau terminal barang dan stasiun kereta api yang melayani angkutan lintas batas negara saja. penyelenggaraan angkutan multimoda dari dan luar negeri yang menggunakan sarana angkutan badan usaha angkutan multimoda asing harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda asing tidak melakukan kegiatan penunjang angkutan multimoda wilayah negara indonesia yang meliputi pengurusan: transportasi: pergudangan:bagian kelima: sifat barang (barang berbahaya atau barang yang mudah rusak): cc. rincian barang (jumlah dan bentuk kemasan berupa paket atau unit barang), berat kotor atau jumlah barang: ukuran barang: keterangan lain yang dinyatakan oleh consignor pengirim: kondisi nyata barang: nama dan tempat usaha badan usaha angkutan multimoda, nama pengirim atau pengguna jasa, penerima barang (consignee) jika disebut oleh pengirim: tempat dan tanggal barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda: tempat penyerahan barang,: pernyataan bahwa dokumen angkutan multimoda "dapat negosiasi (negotiate) atau "tidak dapat negosiasi (non negotiate), oo. tempat dan tanggal penerbitan dokumen angkutan multimoda: tanda tangan dari penanggung jawab badan usaha angkutan multimoda atau orang yang diberi kuasa::: nama agen atau perwakilan yang akan melaksanakan penyerahan barang: dan asuransi muatan. bagian keenam standard trading conditions stc) dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh asosiasi. asosiasi sebagaimana dimaksud pada dalam menyusun dokumen angkutan multimoda, harus mengacu pada standard trading conditions stc). standard trading conditions stc) sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai landasan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan angkutan multimoda bagi badan usaha angkutan multimoda dengan pengguna jasa. standard trading conditions stc) sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mengatur mengenai kondisi umum perusahaan, kondisi khusus perusahaan yang berkaitan dengan barang barang khusus, hak dan tanggung jawab masing masing pihak, batasan tanggung jawab, wilayah hukum, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan barang yang berisiko berbahaya, asuransi, dan klaim. standard trading conditions stc) sebagaimana dimaksud pada dapat pula mengacu pada ketentuan international dan regional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan nasional. bagian ketujuh tata cara pemberian rekomendasi standard trading conditions stc) standard trading conditions stc) dapat dijadikan sebagai landasan hukum sebagaimana dimaksud dalam harus mendapatkan penetapan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum. untuk mendapatkan penetapan standard trading conditions stc) sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan rekomendasi dari menteri. untuk mendapatkan rekomendasi dari menteri sebagaimana dimaksud dalam asosiasi mengajukan permohonan kepada menteri melalui sekretaris jenderal kementerian perhubungan, yang dilengkapi dengan konsep standard trading conditions stc), dengan menggunakan format menurut contoh pada lampiran peraturan menteri ini. untuk menilai usulan konsep standard trading conditions stc) sebagaimana dimaksud dalam maka menteri membentuk tim penilai konsep standard trading conditions stc). tim penilai sebagaimana dimaksud pada terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang terdiri dari unsur unsur sekretariat jenderal dan direktorat jenderal bawah kewenangan menteri serta instansi dan pihak pihak yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan multimoda. tim penilai konsep standard trading conditions stc) sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menginventarisasi dan mempelajari ketentuan peraturan perundang undangan, perjanjian international dan nasional tentang angkutan multimoda, melakukan pembahasan dan evaluasi serta penilaian konsep standard trading conditions stc): cc. menyiapkan berita acara hasil pembahasan konsep standard trading conditions stc): menyiapkan konsep jawaban atas permohonan rekomendasi konsep standard trading conditions stc). |
nderavadi indonesia sebuah potret pengelolaan kebijakan san san ana usaid konservasi indonesia sebuah potret pengelolaan kebijakan kata pengantar konservasi untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan yang berkesinambungan atas diterbitkannya buku konservasi indonesia sebuah potret pengelolaan dan kebijakan ini, tidak berlebihan kiranya kalau kita lanjutkan puji syukur kepada allow swt buku ini merupakan bagian dari potret inisiatif kebijakan konservasi indonesia. paradigma konservasi keanekaragaman dan pengelolaan kawasan konservasi masa lalu lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan dan kurang memperhatikan aspek pemanfaatan dalam pengelolaan kawasan konservasi. undang undang tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sudah saatnya ditinjau ulang. departemen kehutanan khususnya direktorat jenderal peka telah menyadari perlunya perubahan tehadap paradigma pengelolaan kawasan konservasi dan kebijakan konservasi indonesia saat ini. berkenaan dengan hal tersebut atas, selain membentuk tim kerja finalisasi draft akademis perubahan maka departemen kehutanan juga mengeluarkan kebijakan kebijakan yang sesuai dengan tuntutan jaman dan perkembangan dinamika masyarakat. permenhut p19 tentang kolaborasi pengelolaan ksa kawasan suaka alam) dan kpa kawasan pelestarian alam) dan permenhut p56 tentang pedoman zonasi taman nasional adalah bagian dari bentuk komitmen tersebut. departemen kehutanan khususnya direktorat jenderal peka menyambut baik inisiatif pokja kebijakan konservasi untuk mendokumentasikan potret kebijakan dan pengelolaan konservasi indonesia dalam sebuah buku.,onservasi indonesia kehutanan, pemerintahan daerah, dan perikanan. jejak rekam kebijakan konservasi akan mengulas secara umum perkembangan kebijakan konservasi indonesia, dari jaman belanda hingga lahir tentang konservasirekomendasi ini memberikan alternatif alternatif atau ide untuk mewujudkan pengelolaan konservasi yang lebih baik dengan paradigma baru. evaluasi fungsi kawasan konservasi perlu dilakukan mengingat kondisinya mengalami banyak perubahan akibat perambahan dan bahkan illegal logging. review lain adalah soal keterwakilan ekosistem, status biodiversity, management plan, efektivitas pengelolaan, dan pendanaan kawasan konservasi. selain itu perlu ditemukan dan dicarikan jalan keluarnya untuk mengkampanyekan pengelolaan kawasan konservasi sehingga akan lebih banyak orang peduli dan ditemukan model pengelolaan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya indonesia saat ini dan depan. pembenahan kebijakan konservasi dan paradigmanya menjadi perlu untuk ditinjau ulang. sebuah potret pengelolaan kebijakan walau demikian perubahan kebijakan konservasi perlu dilakukan secara hati hati agar kepentingan lain tidak penunggangnya. perlindungan dan pengawetan keanekaragaman masih tetap perlu dilakukan. upaya pemanfaatan potensi keanekaragaman harus dimaksimalkan agar masyarakat bisa sejahtera dengan adanya konservasi, sehingga menjadi lebih ikut merasa memiliki yang pada akhirnya akan meringankan unit pengelolaannya.. terimakasih dan penghargaan yang tulus kami berikan kepada tim penulis dari pokja kebijakan konservasi serta para pihak yang memberikan kontribusi dan masukan terhadap buku ini departemen kelautan dan perikanan, departemen dalam negeri, kementrian lingkungan hidup, fakultas kehutanan ipb, for dan direktorat serta kkh lingkungan ditjen peka departemen kehutanan. selamat membaca, semoga memberikan inspirasi sekecil apapun untuk berkontribusi dalam upaya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi depan. jakarta, januari ir. dari, dirjen peka departemen kehutanan konservasi indonesia sebuah potret pengelolaan kebijakan daftar isi ucapan terimakasih sekadar sirih kata pengantar daftar isi daftar tabel daftar box gambar pendahuluan latar belakang sumber daya alam indonesia, potensi ancaman kepunahannya sarasehan nasional membangun kemitraan taman nasional indonesia" pokja kebijakan konservasi tujuan sistematika il. potret kebijakan tata kelola konservasi politik ekonomi indonesia konservasi rekam jejak kebijakan konservasi indonesia tata kelola konservasi indonesia ill. transformasi konservasi kebijakannya indonesia pergeseran paradigma konservasi praktek praktek konservasi oleh masyarakat praktek konservasi luar kawasan konservasi praktek konservasi dalam kawasan konservasi menemukan konservasi khas indonesia ciri ciri konservasi khas indonesia prasyarat pengembangan konservasi khas indonesia konservasi indonesia iv. konservasi khas indonesia, sebuah rekomendasi mengubah paradigma konservasi reformasi kebijakan peraturan perundang undangan revisi kebijakan formal mendorong pluralisme hukum membangun dialog dan proses kolaborasi membangun mekanisme resolusi konflik analisis konflik atas meja perencanaan pengelolaan konflik tentatif analisis konflik secara partisipatif membangun kapasitas mengembangkan metodologi yang partisipatif peningkatan kapasitas para pihak yang terlibat dalam upaya konservasi lampiran lampiran model, inisiatif dan gagasan kemitraan kawasan konservasi lampiran perbandingan ksdae&e dan pwp&pk daftar singkatan daftar pustaka sebuah potret pengelolaan kebijakan daftar tabel tabel katagori kawasan konservasi iucn tabel perbedaan cara pandang negara dan masyarakat terhadap alam tabel contoh pengetahuan lokasi dalam pelestarian ekosistem tabel aktifitas masyarakat suku sempat, nduga, pakai dan amungme tabel perubahan paradigma konservasi konservasi indonesia daftar box, grafik gambar box satwa yang dilindiungipun tidak dapat dilindungi grafik perkembangan penunjukkan penetapan kawasan konservasi grafik distribusi fungsi kawasan konservasi box tata ruang tata kelola orang sindir lore lindu gambar skema manajemen kolaboratif boring feyerabend, gambar tahapan membangun konsensus sebuah potret pengelolaan kebijakan daftar singkatan bumi badan usaha milik daerah bumn badan usaha milik negara cbd convention biological diversity for centre for international forestry research ci ip conservation international indonesian programme cites convention international trade endangered species wild fauna and flora dephukham departemen hukum dan hak asasi manusia dephut departemen kehutanan did departemen for international development ditjen direktorat jenderal dirjen pipa direktur jendral pelestarian hutan dan perlindungan alam dim daftar inventarisasi masalah dpr dewan perwakilan rakyat esp environment service program fgd focus group discussion hmn hak menguasai negara hob heart borneo ipr izin pertambangan rakyat iucn international union for the conservation nature iup izin usaha pertambangan ipk izin usaha pertambangan khusus kehati keanekaragaman keppres keputusan presiden kki komunitas konservasi indonesia kkl kawasan konservasi laut kpa kawasan pelestarian alam ksa kawasan suaka alam latin lembaga alam tropika indonesia lsm lembaga swadaya masyarakat menhub menteri kehutanan mentan menteri pertanian mfp multistakeholder forestry program konservasi indonesia mpa marine protected area ngo non government organization ntt nusa tenggara timur permenhut peraturan menteri kehutanan peka perlindungan hutan dan konservasi alam pili pusat informasi lingkungan indonesia pokja kelompok kerja peraturan pemerintah ppn penyidik pegawai negeri sipil pwp&pk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sda sumber daya alam sdm sumberdaya manusia setneg sekteratariat negara surat keputusan taman nasional tnc the nature conservation traffic jaringan pemantau perdagangan hidupkan liar unfccc united nations framework convention climate change usaid united state agency international development undang undang uuksdah8&e undang undang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya rupa undang undang pokok agraria wcs wildlife conservation society wpn wilayah pencanangan negara wup wilayah usaha pertambangan khusus wwf world wildlife fund konservasi indonesia sebuah potret pengelolaan kebijakan sebuah potret pengelolaan kebijakan pendahuluan latar belakang sumber daya alam indonesia, potensi ancaman kepunahan indonesia memiliki potensi keanekaragaman spesies satwa yang sangat tinggi, yaitu sekitar species, endemik) dari total spesies binatang menyusui, urutan kedua dunia: spesies, endemik) dari total spesies reptilia, urutan keempat dunia: spesies, endemik) dari total spesies burung dunia, urutan kelima: spesies amfibi, endemik, urutan keenam dunia: dan spesies binatang tidak bertulang belakang, selain ikan air tawar. selanjutnya, indonesia memiliki spesies primata (urutan keempat, endemik) dan spesies kupu kupu endemik). indonesia menjadi satu satunya negara setelah brazil, dan mungkin columbia, dalam hal urutan keanekaragaman ikan air tawar, yaitu sekitar spesies dephut mittermeier dkk. dalam hal keanekaragaman tumbuhan, indonesia menduduki peringkat lima besar dunia: yaitu memiliki lebih dari spesies, endemik. keanekaragaman palem indonesia menempati urutan pertama, mencapai endemik. lebih dari setengah dari seluruh spesies pohon penghasil kayu bernilai ekonomi penting (dari famili dipterocarpaceae) terdapat negara ini, antaranya endemik kalimantan dephut newman ilustrasi akan kayanya potensi keanekaragaman yang dimiliki indonesia tersebut, juga diikuti dengan ancaman kepunahan keanekaragaman itu sendiri. ancaman kepunahan memang disadari sebagai suatu hal yang wajar karena faktor perubahan alam yang antara lain perubahan iklim global, akan tetapi derajat kepunahan yang melesat cepat bukanlah suatu hal yang dapat kita anggap wajar. penyebab utama fatih hanif dkk, referensi peraturan hukum penanganan kasus perdagangan satwa dan tumbuhan yang dilindungi" ditjen peka wwf indonesia, jakarta, konservasi indonesia kepunahan tumbuhan dan satwa antaranya adalah besa kehilangan, kerusakan, serta rz: teriragmentasinya habitat tempat eng hidup, pemanfaatan secara teka berlebihan dan perburuan dan et, perdagangan ilegal. hilang run nana ata pan men mpa dan rusaknya habitat satwa pata pen disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, antaranya (yi konversi hutan alam untuk perkebunan dan tanaman industri sebagai tuntutan pembangunan, pembalakan liar (illegal logging) dan kebakaran hutan. perburuan dan perdagangan ilegal satwa juga terus berlangsung untuk memenuhi permintaan pasar yang antara lain digunakan sebagai peliharaan, dikonsumsi, dan untuk tujuan pengobatan tradisional. perdagangan spesies dilindungi, termasuk bagian tubuhnya misalnya harimau, orangutan, menggiling, gading gajah, cula badak merupakan bisnis yang menguntungkan yang melibatkan banyak pelaku, mulai dari pemburu, penampung, tukang offset (taxidermist) hingga eksportir, yang membentuk suatu mata rantai perdagangan tersendiri. menurut analisis wwf dan traffic nilai perdagangan tumbuhan dan satwa secara internasional (termasuk perdagangan illegally) mencapai usd miliar per tahun. khusus untuk satwa yang dilindungi, nilai perdagangannya tingkat internasional mencapai us$ miliar per tahun. salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah undang undang tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya menurut undang undang ini dilakukan melaluidan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya. ketiga hal ini dianggap sebagai prinsip dan acuan dalam pengelolaan konservasi indonesia. pertanyaannya kemudian adalah: apakah para pihak telah secara benar melakukan perlindungan sistem penyangga kehidupan? apakah para pihak telah secara benar melakukan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya? media indonesia, agustus sebuah potret pengelolaan kebijakan apakahparapihakjugatelah secara benarkan secara bertanggungjawab melakukan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan ekosistemnya? ilustrasi akan ancaman kepunahan keanekaragaman diatas seakan menyiratkan jawaban tidak akan pertanyaan diatas. luas kawasan hutan indonesia yang mengalami deforestasi secara masif menambah kuatnya jawaban tersebut. sampai dengan tahun pemerintah dalam hal ini departemen kehutanan telah menetapkan kawasan hutan seluas juta ha, yang terbagi kedalam beberapa fungsi seperti konservasi juta ha), lindung juta ha), produksi terbatas juta ha) produksi terbatas juta ha) produksi juta ha) dan produksi yang dapat dikonversi juta ha) akan tetapi data departemen kehutanan juga menyebutkan bahwa hingga tahun tingkat deforestasi diperkirakan juta ha tahun. dengan semakin menyusutnya luasan hutan, secara bersamaan juga menjadi ancaman yang nyata terhadap keberadaan habitat satwa dan tumbuhan yang lindungi. kondisi tersebut juga menjadi faktor yang menstimulir konflik antara manusia komunitas yang tinggal daerah home range satwa dengan satwa endemik daerah tersebut. seperti antara lain yang terjadi taman nasional testo nilo riau dan taman nasional way sambas tercatat beberapa kali terjadi konflik antara masyarakat dan sekelompok gajah liar yang memasuki areal perkebunan masyarakat. dilain pihak, uuksdah&e dan nya belum cukup mengatur tindakan yang amat perlu diambil untuk menyelamatkan jenis jenis yang amat terancam kepunahan seperti harimau jawa yang sampai habis sama sekali tidak cukup diantisipasi misalnya dengan upaya penangkaran. pada era reformasi saat ini berbagai upaya penyesuaian telah dilakukan oleh departemen kehutanan khususnya direktorat jenderal peka dalam pengelolaan kawasan konservasi (ksa kpa). pemerintah sampai saat ini masih mencoba merevisi tentang pengelolaan ksa dan kpa, juga tentang pengusahaan pariwisata alam zona pemanfaatan taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya. akan tetapi pemerintah juga melakukan terobosan hukum dengan menerbitkan permenhut p19 menhub l tentang kolaborasi pengelolaan ksa dan kpa. kebijakan kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi ini mengundang perhatian banyak pihak untuk mencermati kembali bentuk bentuk pengelolaan yang selama ini dijalankan. selain prinsip dan mekanisme yang menjadi topik dalam berbagai pembicaraan kolaborasi, implementasi kebijakan ini juga banyak dipertanyakan. beberapa praktek kolaborasi atau kemitraan yang dilakukan berbagai kawasan konservasi pun patut diperhatikan sebagai pembelajaran para pihak. renstra kehutanan departemen kehutanan, jakarta, konservasi indonesia sarasehan nasional membangun kemitraan taman nasional indonesia sarasehan nasional membangun kemitraan taman nasional indonesia" digagas dan didukung oleh program ato kehutanan multipihak mfp dephut did), wildlife indonesia, latin, wwf indonesia, ega bha lah rmi the indonesian institute for forest ng bah uny. and environment, silva indonesia, pili ngo movement, for centre for international forestry research), yayasan kehati, kki warsi, usaid esp, ci ip dan wes. sarasehan yang diselenggarakan bogor pada agustus september ini bertujuan mendorong penetapan prinsip dan mekanisme pengembangan model pendekatan kemitraan pengelolaan kawasan pelestarian alam kpa) dan kawasan suaka alam ksa) khususnya taman nasional indonesia dalam rangka mendukung pengembangan model taman nasional dan penyempurnaan perundangan bidang pelestarian keanekaragaman dan ekosistemnya' pemilihan istilah kemitraan sebagai tema sarasehan nasional dilandasi oleh asumsi dasar bahwa terminologi kemitraan dapat lebih mengakomodasi berbagai pendekatan dan kondisi sesungguhnya lapangan yang pasti akan sangat beragam, tergantung dari cakupan dan kapasitas setiap inisiatif dan aktor aktor yang terlibat dalamnya. selain itu, disimak dari sejarah yang lalu tampaknya cita cita pengelolaan secara kolaborasi akan sangat dipenuhi oleh kendala, baik psikologis maupun teknis yang tidak bisa diatasi secara sekaligus. oleh sebab itu tahapan tahapan menuju kolaborasi diasumsikan sebagai bentuk bentuk kemitraan yang lainnya, yaitu kemitraan kontribusi, operasional dan konsultatif: dengan tidak menutup kemungkinan adanya penemuan bentuk kemitraan lain yang lebih ideal selama proses tahapan tersebut berjalan tim penyusun prosiding, salah satu output sarasehan adalah teridentifikasinya model, gagasan dan inisiatif kemitraan kawasan: taman nasional, cagar alam, dan hutan lindung. model, gagasan dan inisiatif ini tersebar berbagai tempat sumatera jawa bali nusa tenggara kalimantan sulawesi dan prosiding sarasehan nasional membangun kemitraan taman nasional indonesia. tim pe dusun. sebuah potret pengelolaan kebijakan maluku papua pembelajaran model, gagasan dan inisiatif ternyata tidak sekedar memperlihatkan niat baik para pihak untuk menunjang upaya konservasi dan memperbaiki kondisi kawasannya, akan tetapi juga memperlihatkan berbagai persoalan yang dihadapinya dari mulai perbedaan persepsi hingga dukungan legalitas formal. beberapa rekomendasikan disusun sebagai kerangka tindak lanjut para pihak: pengembangan model dan database kapasitas sumberdaya manusia dan shared learning permenhut peraturan menteri kehutanan) tentang pedoman penyusunan zona taman nasional pengawalan dan usulan revisi permenhut p19 tentang pengelolaan kolaborasi ksa dan kpa perubahan tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya pokja kebijakan konservasi beberapa kelompok kerja atau pokja dibentuk untuk mengawal rekomendasi sarasehan nasional membangun kemitraan taman nasional indonesia". pokja model dan database, pokja sdm dan shared learning, serta pokja permenhut zonasi direkomendasikan, juga beberapa nama dari non pemerintah ditunjuk untuk mengawal perubahan pokja permenhut zonasi tn, beberapa rekomendasi nama untuk mengawal perubahan serta inisiator sarasehan kemudian menggabungkan diri menjadi pokja kebijakan konservasi. pada pertemuan menyusun rencana strategis pokja kebijakan konservasi yang melibatkan departemen kehutanan dari direktorat jenderal peka dan biro hukum ditambahkan tugas untuk mengawal revisi tentang pengelolaan ksa dan kpa. mandat pokja kebijakan konservasi pun akhirnya meliputi: mengawal permenhut tentang pedoman zonasi taman nasional pengawalan dan revisi permenhut p19 tentang kolaborasi pengelolaan ksa dan kpa perubahan tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya perubahan tentang pengelolaan ksa dan kpa pokja kebijakan konservasi sendiri sampai saat ini tidak melembaga menjadi suatu organisasi yang solid, akan tetapi lebih merupakan forum koordinasi dan konsolidasi pemikiran dari individu individu dan lembaga anggotanya untuk mendorong pencapaian mandat hasil rekomendasi sarasehan dan renstra. rencana strategis pokja kebijakan konservasi diselenggarakan yogyakarta tanggal maret dengan didukung oleh usaid esp dan tnc konservasi indonesia pengawalan peraturan menteri untuk pedoman zonasi taman nasional selanjutnya dilakukan oleh individu anggota pokja dari peka dan biro hukum departemen kehutanan. intervensi ini secara logistik didukung oleh wwf indonesia dan secara substansi dikoordinasikan oleh pokja kebijakan konservasi berdasarkan masukan dari sarasehan nasional permenhut p56 menhub ll tentang pedoman zonasi taman nasional pun kemudian lahir dari proses ini. salah satu bentuk pengawalan permenhut p19 dilakukan oleh wwf indonesia dimana pokja kebijakan konservasi terlibat sebagai salah satu reviewer dalam buku kemitraan dalam pengelolaan taman nasional: pelajaran untuk transformasi kebijakan". permenhut p19 berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai kemitraan ksa dan kpa yang dikelola secara kolaboratif. akan tetapi peraturan ini belum memadai untuk mengakomodasi pengaruh dan kepentingan para pihak secara optimal. perubahan juga didorong individu anggota pokja dari peka dan menjadi agenda dan prioritas departemen kehutanan. draf terakhir perubahan telah diserahkan dephut kepada setneg dan dephukham pada bulan november pokja kebijakan konservasi aktif mendorong perubahan tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. pembahasan dim dan naskah akademik revisi dilakukan pokja kebijakan konservasi bekerjasama dengan biro hukum departemen kehutanan dan wwf indonesia pada akhir pada awal pokja kebijakan konservasi bekerjasama dengan ditjen peka departemen kehutanan menyelenggarakan fgd menggalang persepsi para pihak akan perlunya perubahan kebijakan konservasi indonesia dengan dukungan usaid esp, berbekal fgd tersebut maka semakin nyata bahwa perlu perubahan kebijakan konservasi indonesia, tidak sekedar membuat peraturan yang mengakomodir persoalan lapang akan tetapi tidak kuat landasan hukumnya. konservasi juga tidak bisa dipandang sebagai persoalan sektoral yang bisa diselesaikan secara sektoral. perlu paradigma baru dalam konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi indonesia dimana konsensus disepakati dan kemudian peraturan perundangan dibenahi. pokja kebijakan konservasi juga merasa perlu membuat suatu pandangan politik atas kerja kerja yang dilakukannya untuk membantu memperbaiki dan membenahi konservasi indonesia. dokumentasi dalam sebuah buku diharapkan dapat menjadi media publik untuk memenuhi tujuan tersebut, minimal sebagai langkah awal yang baru.pokja kebijakan konservasi masih memberikan masukan atas draf november dari perubahan melalui tim hoc yang dibentuk oleh dknebuah potret pengelolaan kebijakan tujuan penulisan buku ini bertujuan: memberikan informasi kepada publik akan inisiatif inisiatif yang telah dilakukan pokja kebijakan konservasi dan kelompok lainnya untuk memperbaiki dan membenahi konservasi dan pengelolaan kawasannya dari sisi kebijakan melakukan kajian kritis terhadap inisiatif kebijakan konservasi indonesia memberikan dokumen pendamping untuk perubahan undang undang tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. sistematika': kehutanan, pemerintahan mewenad daerah, dan perikanan serta pertambangan. jejak rekam kebijakan konservasi akan mengulas secara umum perkembangan kebijakan bap konservasi indonesia, dari jaman belanda man etan hingga lahir tentang konservasi dannya yan "ym konservasi indonesiasebuah potret pengelolaan kebijakan potret kebijakan tata kelola konservasi politik ekonomi indonesia konservasi kebijakan konservasi sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan pada saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat serta masalah yang kompleks dan saling terkait. dimasa lalu, pemerintah menggunakan konsep hak menguasai negara hmn) dalam konstitusi maupun rupa tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria sebagai alas kebijakan untuk mengabaikan hak hak masyarakat atas sumber daya alam khususnya tanah. perdebatan arti kata tanah 'dikuasai' atau dimiliki" oleh negara digunakan secara sempit oleh pemerintah sehingga memungkinkan pemerintah membuat keputusan mengeksploitasi sumberdaya alam sda) dengan mengabaikan hak hak masyarakat. dalam kaitannya dengan sumber daya alam, setelah diterbitkannya undang undang uu) tahun tentang penanaman modal asing, karakter kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup indonesia sangat masif dan eksploitatif. karakter ini juga diperparah dengan pola pengelolaan sda yang sentralistik dengan pendekatan penyeragaman. kelemahan lain adalah kebijakan dan peraturan perundang undangan pengelolaan dan konservasi sda selama ini masih kentalnya orientasi sektoral. setiap instansi sektoral atau sektor hanya memikirkan bidang tugas dan kepentingannya tanpa melihat adanya peluang koordinasi, komunikasi atau bahkan kerjasama bagi terwujudnya pengelolaan sda yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. dengan kata lain, masih. akibat lanjut dari kecenderungan tersebut adalah terkoyak kotaknya wilayah sda berdasarkan batas batas administratif dan kepentingan politik dan ekonomi. obyek yang sama bisa menjadi lahan eksploitasi dan pertarungan konservasi indonesia kepentingan berbagai sektor. akhirnya, munculah degradasi lingkungan hidup dan penegasan konservasi sumber daya alam secara signifikan. hingga saat ini pengelolaan kawasan hutan indonesia mengacu pada perundang undangan bidang kehutanan yaitu tahun tentang kehutanan dan tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. dalam perundang undangan tersebut kawasan hutan terbagi dalam beberapa status yaitu: hutan negara dan hutan hak. hutan secara fungsi juga terbagi dalam fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi? kawasan konservasi indonesia terbagi kedalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. kawasan ini dibawah kewenangan direktorat jenderal perlindungan hutan dan konservasi alam departemen kehutanan. tingkat lokasi kawasan, balai taman nasional menjadi lembaga yang bertugas mengurus taman nasional. untuk mengamankan kawasan konservasi seperti taman nasional dilakukan oleh polisi kehutanan dan ppn kehutanan. disisi pemerintahan daerah pada tahun urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah kembali mengalami perubahan seiring dengan divisinya undang undang tahun tentang pemerintahan daerah menjadi undang undang tahun tentang pemerintah daerah dengan. beberapa hal tentang konservasi yang sebelumnya termasuk kedalam kategori kewenangan bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah pusat nasional, dalam perubahan undang undang otonomi daerah ini tidak secara spesifik disebutkan. dalam undang undang otonomi daerah yang baru masih menyebutkan secara jelas urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, musisi, moneter dan fiskal nasional, agama." dalam ketentuan berikutnya yang sama pemerintah pusat masih memiliki kompetensi untuk melakukan pengurusan selain urusan yang sudah disebutkan secara tertulis dalam undang undang otonomi daerah, sepanjang urusan tersebut diatur dalam undang undang." untuk menjalankan kewenangan tersebut pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri, atau melimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas berbantuan. inisiatif tingkat daerah yang saat ini sedang hutan konservasi dalam huruf no41 indonesia, tahun indonesia, ibid tor fgd konflik hukum dan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi" pokja kebijakan konservasi, maret konservasi indonesia konservasi indonesia, sebuah potret pengelolaan kebijakan pokja kebijakan konservasi sekretariat: ji. cisangkui blok bogor baru, bogor telp fax. perwakilan sekretariat jakarta: gd. manggala wanabatti blok vii lt. ji. gatot subroto, jakarta telp fax. email: pokja web: desain sampul agus prison pengarah tata letak irfan toni herlambang cetakan desember 14x21 cm: hal perpustakaan nasional. santosa, ed) konservasi indonesia, sebuah potret pengelolaan kebijakan sebuah potret pengelolaan kebijakan berjalan diantaranya deklarasi kabupaten konservasi' oleh kabupaten yang wilayah administrasi pemerintahannya bersinggungan atau overlapping dengan kawasan konservasi. dan program heart borneo hob) yang mendorong pengelolaan kawasan lindung (konservasi) yang melibatkan tiga negara indonesia, malaysia dan brunei). sektor perikanan, dalam tahun tentang perikanan dijelaskan bahwakonservasi ekosistem sebagai bagian dari konservasi sumberdaya ikan merupakan. kawasan konservasi laut kkl) atau marine protected area mpa) adalah wilayah perairan yang termasuk pesisir dan pulau pulau kecil yang mencakup tumbuhan dan hewan dalamnya, serta atau termasuk bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya bawahnya, yang melindungi secara hukum atau cara lain yang efektif baik dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah tersebut. sementara itu dalam hal pengelolaan pesisir dan laut serta perikanan lahirnya tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil pwp&pk) yang sedikit banyak bersinggungan dengan pengaturan pengelolaan kawasan konservasi laut. ada tiga hal besar yang tumpang tindih dalam pengaturan wilayah pesisir sebagai akibat diberlakukannya tentang pwp&pk: pertama, tumpang tindih pengaturan kawasan laut dan pesisir antara dua departemen yang berpotensi menimbulkan konflik peraturan dan ketidakpastian hukum. kedua, konflik kewenangan antara departemen kehutanan dengan departemen kelautan dan perikanan. ketiga, konflik dalam pengaturan mengenai hak masyarakat masyarakat. overlay undang undang tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dengan undang undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil disajikan dalam lampiran konservasi indonesia box tambang dalam kawasan konservasi ini berusaha intervensi pengaturan kawasan konservasi. pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk wilayah pencanangan negara.ilayah pencanangan negara wpn)alaupun ini melarang kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang melakukan pertambangan. dalam konteks ini, wpn ditentukan batas waktunya dengan persetujuan dpr. hal signifikan lainnya adalah ipk dapat diberikan untuk mengeksploitasi wpn. dalam ipk ini akan diberikan penawaran terlebih dahulu kepada bumn dan bumi dan jika bumn dan bumi tidak mengambil kesempatan ini maka dapat ditawarkan pihak swasta melalui tender. wpn dapat dilakukan perubahan status menjadi wilayah izin usaha pertambangan khusus wup). alexander, h., tambang dan konservasi merupakan dua hal yang dianggap bertentangan tetapi tidak bisa dipisahkan pada realita dan kebijakannya. kebijakan tambang selalu berupaya mengintervensi pengaturan kawasan konservasi, bahkan ketika undang undang pertambangan direvisi dan kemudian disahkan pada desember perdebatan kurang lebih tahun antara pemerintah dan dpr yang menimbulkan kontroversi pada akhirnya disahkan pada akhir tahun pada akhirnya indonesia memasuki babak baru dalam mengeksploitasi mineral kawasan hutan dan non hutan termasuk sebagian kawasan konservasi. dalam tentang pertambangan mineral dan batubara ini ditegaskan bahwa wilayah pertambangan merupakan bagian dari tata ruang nasional dan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. jenis jenis perizinan yang diberikan adalah: izin usaha pertambangan iup) adalah izin untuk melaksanakan usaha izin pertambangan rakyat ipr)ipk) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan wilayah izin usaha pertambangan khusus. sebuah potret pengelolaan kebijakan iup diberikan oleh bupati walikota, gubernur dan pemerintah pusat menteri) tergantung kewenangan, wilayah pertambangan dan infrastruktur. selain iup, beberapa area khusus juga dapat dieksploitasi dengan menggunakan format izin usaha pertambangan khusus ipk). ipk akan diberikan langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat wilayah kewenangan pemerintahan. ipk diberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus wup). hal ini merupakan ancaman bagi kawasan konservasi dan upaya pengelolaannya, selain mengkhawatirkan dalam upaya konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. kebijakan kebijakan ini seringkali bertentangan sehingga menimbulkan disharmoni perundangan. beberapa sebab dalam kaitannya dengan disharmoni kebijakan konservasi indonesia antara lain adalah:: terjadinya tarik menarik kewenangan pengelolaan sda: adanya kepentingan yang melekat pada berbagai pihak: tidak ada visi yang sama pemerintah pusat dalam konservasi sumber daya alam: kuatnya agenda jangka pendek pemerintah atau instansi instansi tertentu melalui kebijakan dan peraturan perundang undangan: dan buruknya koordinasi dan komunikasi antara instansi pemerintah dalam penyusunan berbagai peraturan perundang undang. terjadinya disharmoni kebijakan konservasi ini juga bisa terjadi karena jumlah peraturan dan kebijakan konservasi yang makin besar dan banyak. hal ini menyebabkan terbatasnya instansi penyusun, parlemen serta para pihak pengambil keputusan lainnya untuk mengetahui dan menjadikan dasar pijakan bagi penyusunan kebijakan dan peraturan konservasi sda atau mengenal semua peraturan tersebut. disharmoni juga sering terjadi karena adanya pertentangan antara undang undang dengan peraturan pelaksanaannya. seringkali peraturan perundang undangan dengan kebijakan instansi pemerintah tidak sejalan. kebijakan kebijakan antar instansi pemerintah sering kali saling bertentangan. secara kelembagaan masih terlihat lemahnya kerjasama dan koordinasi lintas sektoral, lintas daerah dan lintas aktor yang menyebabkan timbulnya konflik berkepanjangan harry alexander, perancangan peraturan daerah dalam konteks otonomi daerah, jakarta: sys, him. konservasi indonesia dalam hal penataan pengelolaan dan konservasi sda. salah satu permasalahan tersebut adalah keterbatasan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga keutuhan kawasan konservasi, sehingga pada saat ini banyak kawasan konservasi indonesia menjadi sumberdaya alam yang terbuka (open access). kondisi tersebut seringkali dimanfaatkan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab (free rider) untuk mengambil manfaat ekonomi jangka pendek yang menimbulkan dampak negatif terhadap keutuhan ekosistem kawasan konservasi. hal ini sangat terkait sekali dengan pengurusan dan pengelolaan kawasan konservasi selama ini yang sering dinilai masih kurang partisipatif, transparan, bertanggung jawab dan bertanggung gugat. konsekuensi dari pola pengelolaan tersebut adalah kurang terakomodasinya aspirasi masyarakat serta stakeholder lainnya, sehingga muncul keengganan masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan (stakeholder) untuk ikut berbagi tanggung jawab (sharing responsibility) dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi. kerusakan yang terjadi kawasan konservasi telah menurunkan secara signifikan fungsi jasa ekologi dan ekonomi dari kawasan konservasi, guna mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang daerah dimana kawasan konservasi tersebut berada. kondisi kerusakan ini sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dan harus dilakukan perubahan paradigma pola pengelolaan kawasan konservasi. selain ancaman terhadap kawasan, ancaman serius terhadap keanekaragaman indonesia adalah illegal logging, perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi, illegal fishing, serta kejahatan konservasi lainnya. akibat kejahatan tersebut kita banyak kehilangan keanekaragaman dan telah mengganggu proses penyaluran jasa ekologis bagi pembangunan ekonomi. pendekatan kebijakan yang hanya berusaha menjaga kawasan konservasi tanpa membangun kebijakan perlindungan satwa dapat menyebabkan terjadinya "empty forest syndrome". kekosongan kebijakan hingga tahun menyebabkan percepatan ancaman kepunahan keanekaragaman indonesia. rekam jejak kebijakan konservasi indonesia strategi konservasi alam indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah konservasi sejak jaman penjajahan belanda. kebijakan yang mengarah pada upaya perlindungan jenis (species conservation) ditunjukkan dengan keberadaan kawasan cagar alam dan suaka alam atau suaka margasatwa dengan luasan yang relatif kecil. cagar alam bengkulu ditunjuk khusus untuk melindungi rafflesia arnold dan cagar sebuah potret pengelolaan kebijakan alam jawa tengah untuk melindungi pohon jati endemik. dalam perkembangan selanjutnya terdapat kawasan suaka alam yang cukup luas yaitu leuser ha) yang ditetapkan pada tahun pada ahir tahun an bersamaan dengan perkembangan hak pengusahaan hutan indonesia dilakukan kajian ulang terhadap beberapa kawasan hutan konservasi dan kemudian mulai diperkenalkan pendekatan pengelolaan konservasi berbasis ekosistem dan flagship species. era tersebut merupakan titik awal indonesia memulai perluasan penunjukan, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi. pada tahun indonesia sebagai negara mega biodiversity meratifikasi convention international trade endangered species wild fauna and flora cites) melalui keputusan presiden keppres) tahun tentang pengesahan convention international trade endangered species wild fauna and flora. cites merupakan perjanjian internasional (multilateral) yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. konvensi yang ditandatangani maret juga dikenal dengan konvensi washington, indonesia terdaftar sebagai negara peserta cites. pemerintah membutuhkan waktu tahun untuk membuat peraturan perundang undangan pelaksana atas proses ratifikasi cites. peraturan perundang undangan tersebut adalah tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. pemerintah juga membutuhkan waktu sembilan tahun untuk mensahkan peraturan pelaksana dari tahun dalam perlindungan satwa liar yang dilindungi. peraturan pelaksana tersebut antara lain adalah tahun tentang pengawetan jenis tumbuhan's dan satwa pengawetan dan tahun tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.'s dalam indonesia, keputusan presiden tahun tentang pengesahan convention international trade endangered species wild fauna and flora, lembaran negara tahun dan lembaran tambahan berita negara tahun menurut iniatau luar habitatnya tidak punah. ini mengatur mengenai upaya pengawetan, penetapan jenis tumbuhan dan satwa, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya, lembaga konservasi, pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, satwa yang membahayakan kehidupan manusia dan pengawasan serta pengendalian. berdasarkan ini, pemanfaatan jenis adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar perburuan, perdagangan, peragaan, budi daya tanaman obat obatan. ini mengatur yang terkait dengan pemanfaatan satwa sebagai berikut: pengkajian, penelitian dan pengembangan: penangkaran: perdagangan: peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat berupa koleksi hidup koleksi mati termasuk bagian bagiannya:: budidaya tanaman obat obatan, pemeliharaan untuk kesenangan: pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa liar serta daftar klasifikasi dan kuota. konservasi indonesia box satwa dilindungi pun tidak dapat dilindungi kakatua maluku cacat moluccensis) masuk dalam daftar jenis satwa yang dilindungi. namun pulau seram beberapa pengepul burung paruh bengkok kabisonta masih memperdagangkannya. salah satu pengepul mendapatkan kakatua maluku adalah hasil tangkapan dari taman nasional manusia, dimana dalam seminggu bisa didapatkan ekor kakatua maluku. setelah terkumpul pada pengepul kabisonta burung burung tersebut dikirim pelabuhan kopi yang berjarak km. dari pelabuhan kopi kemudian dikirim ambon melalui jalan laut selama jam. pada tanggal mei investigator pro fauna indonesia mengikuti pengiriman sebuah kandang berisi paruh bengkok dari ambon jakarta. kandang yang berisi ratusan ekor burung nuri maluku, perkici pelangi dan kakatua maluku dikirim dengan menggunakan pesawat dengan nomor penerbangan kontrol bandara pattimura ambon tidak terlalu ketat, kandang berisi burung tersebut diangkut dengan mudah tanpa ada pemeriksaan yang teliti. pesawat take off pukul dan sampai soekarno hatta pukul kandang berisi burung tersebut kemudian diangkut dengan mobil box bernomor menuju jl. pembina kawasan pb. pramuka. terbang tanpa sayap bag.ll investigasi pro fauna indonesia tentang penangkapan dan perdagangan burung paruh bengkok pulau seram maluku). pro fauna, hal perlindungan species, tahun hanya membagi satwa menjadi dua bagian yaitu dilindungi dan tidak dilindungi. pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi" terdapat sanksi hukum sedangkan tidak ada aturan sanksi apapun terhadap satwa yang tidak dilindungi. kelemahan lain dari tahun adalah banyak sekali jenis satwa yang dilindungi oleh cites, tetapi tidak dilindungi oleh peraturan perundang undangan indonesia. tentu kejahatan terhadap satwa jenis ini, tahun tidak dapat memberikan sanksi pidana apapun. tahun juga tidak tidak mengatur spesimen dari luar negeri sehingga tidak melindungi spesimen dari negara lain. pada era tahun munculah konsep taman nasional. lima taman nasional pertama deklarasi jakarta, yaitu tn. gunung leuser, tn. gede panggang, tn. ujung kulon, tn. baluran, dan tn. komodo. kemudian pada tahun bersamaan dengan kongres taman nasional dunia kedua bali pemerintah mendeklarasikan taman nasional. tentu saja, bagaimana cara mengelola taman nasional pada saat itu masih belum jelas dan masih mencari bentuknya. sepuluh tahun kemudian, baru lahir tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, indonesia, tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya lembaran negara tahun dan lembaran tambahan berita negara sebuah potret pengelolaan kebijakan yang mensyaratkan tidak kurang dari peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya. selanjutnya berbagai upaya penunjukan dan penetapan kawasan konservasi terus dilakukan dan cenderung mengarah pada sistem pengelolaan taman nasional. pada saat ini terdapat taman nasional dengan luas juta hektar atau sekitar dari keseluruhan luas kawasan konservasi indonesia. bawah ini terdapat grafik yang menunjukkan pertambahan jumlah dan luas kawasan konservasi indonesia, dan pada grafik menunjukkan distribusi fungsi kawasan konservasi yang didominasi oleh sistem pengelolaan taman nasional peka, grafik perkembangan penunjukan penetapan kawasan konservasi peka, protected areas indonesia garde reserve grand format park mjaasasa marine recreation park fo rro monrosrton paru json a03 marine national park national park b anyar maritim wita sanctuary abare wildlife sanctuary saver mature honoree pen grafik distribusi fungsi kawasan konservasi peka, konservasi indonesia pada tahun indonesia meratifikasi konvensi konservasi keanekaragaman convention biological diversity) melalui undang undang tahun indo kesia juga harus mengikuti apa yang dimandatkan dalam konvensi tersebut serta perkembangan perkembangan yang terjadi dunia, khususnya yang berkaitan den gan upaya konservasi keanekaragaman hi. dalam article konvensi konservasi keanekaragaman ditetapkan bahwa setiap negara yang meratifikasi konvensi tersebut diwajibkan untuk menetapkan sistem kawasan yang dilindungi (protected area system). disamping itu, ini juga mensyaratkan agar setiap negara yang menjadi ang kota konvensi ini, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku negara masing masing, mengakui menghormati, melestarikan dan memelihara pendeta huan, inovasi dan kegiatan kegiatan dari masyarakat asli dan masyarakat setempat, yang terkandung didalam kehidupan mereka yang relevan dengan upaya konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman secara lestari: mempromosikan aplikasinya yang lebih luas dan meningkatkan perserta para pihak, serta, mendorong terus budaya kesetaraan dalam berbagi manfaat keuntungan dari pemanfaatan hal hal tersebut atas. kewajiban internasional (international obligation) atas keberadaan kawasan konservasi juga dijamin peraturan perundang undangan indonesia antara lain: undang undang tahun tahun peraturan pemerintah tahun dan keputusan menteri pertanian, kehutanan dan perkebunan, kehutanan). keberadaan nya secara hukum adalah sah dan kuat. penunjukan kawasan kawasan tersebut di dahulu dengan usulan usulan yang berdasarkan penilaian potensi serta telah me menuai kriteria yang ditetapkan dalam dan sesuai dengan fungsi yang akan diembannya. pengelolaan kawasan konservasi seharusnya atau tidak terlepas dari aturan aturan dan atau kesepakatan kesepakatan yang tertuang dalam konvensi konvensi yang telah diratifisir, seperti cites dan cbd. hal ini disebabkan kedua kon versi tersebut legally binding atas indonesia. pengelolaan konservasi sumber daya alam indonesia dalam tahun sangat dipengaruhi oleh strategi konservasi dunia iucn. kategorisasi kawasan konservasi iucn ini lalu diadopsi dalam tahun walau tidak seutuhnya samedi, hanya sayangnya konsep iucn dalam membangun kawasan konser rasi lebih banyak mengadopsi situasi negara maju sehingga tidak sepenuhnya co cok untuk negara berkembang seperti indonesia. konvensi ini diratifikasi melalui undang undang tahun sebuah potret pengelolaan kebijakan tabel katagori kawasan konservasi iucn tata kelola konservasi indonesia governance (tata kelola pemerintahan) adalah proses penetapan, penerapan dan penegakan aturan main. governance juga sering kali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan sekaligus proses pemantauan kontrol apakah keputusan yang diambil dilaksanakan atau tidak. analisis mengenai governance biasanya fokus pada aktor dan struktur formal dan informal yang telah ditetapkan untuk sampai pada dan melaksanakan keputusan yang diambil. secara ringkas, good governance haruslah memuat setidaknya tiga komponen kunci: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. dalam konservasi sda, paling tidak usaha penguatan good governance mensyaratkan beberapa hal berikut: lembaga perwakilan rakyat yang mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif (effective representative system and democratic decentralization) terhadap tata kelola pemerintahan bidang konservasi sda: pengadilan yang independen, mandiri, bersih dan professional khususnya dalam rangka penegakan hukum konservasi alam: aparatur pemerintahan (birokrasi) sektor konservasi alam dan lingkungan hidup yang profesional dan memiliki integritas yang kokoh (strong, professional and reliable bureaucracy): harry alexander, ibid, hlm. dan mas achmad santosa, good governance hukum lingkungan, jakarta: ice, berdasarkan johanesburg's plan implementation, good governance sangat esensial bagi keberhasilan bagi pembangunan berkelanjutan. konservasi indonesia masyarakat sipil yang peduli konservasi sda yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol publik (strong and participatory society), dan terjadinya desentralisasi tata kelola konservasi sda dari pusat tingkat kabupaten dan kota bahkan pemerintahan desa dan kelurahan. tata kelola konservasi sda selama ini terjadi ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab antara instansi pemerintah terkait. tanggung jawab sebuah institusi pengelola konservasi sda juga sering tidak sejalan dengan kapasitas organisasi yang dimiliki. kemampuan kelembagaan ini juga terus diuji oleh kebutuhan yang terus berubah dan kegagalan kelembagaan tersebut dalam menjalankan tanggung jawab mereka. implikasi permasalahan governance menegaskan adanya persoalan kebijakan pengelolaan konservasi sda selama ini. hal ini tampak terutama pada absennya beberapa komponen penting governance dalam prosesi pengelolaan konservasi sda. persoalan kewenangan dan tanggung jawab dalam konteks konservasi sda, misalnya, tentu berkaitan dengan perspektif publik dan ini merupakan salah satu komponen penting dari governance, yakni akuntabilitas publik. demikian pula ketiadaan partisipasi, konsultasi dan koordinasi, sehingga pengelolaan dan konservasi sda berjalan tidak efektif. indonesia, taman nasional adalah salah satu kawasan konservasi yang relatif paling maju baik bentuk maupun sistem pengelolaannya dibandingkan dengan taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam dan suaka margasatwa. taman nasional bahkan memperoleh perhatian yang lebih serius dalam pengembangannya dibandingkan dengan pengembangan kawasan lindung ataupun pengembangan gagasan cagar biosfer. departemen kehutanan juga berencana mengembangkan taman nasional model dan meningkatkan status sebagian balai taman nasional menjadi balai besar taman nasional. taman nasional model diartikan sebagai suatu taman nasional yang dikelola sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, termasuk perubahan yang terjadi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menuju tercapainya taman nasional mandiri ditjen peka, dalam sarasehan nasional membangun kemitraan taman nasional indonesia' yang diselenggarakan pada agustus september selain terjadi diskursus konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi juga terjadi pembelajaran bersama terhadap model, gagasan dan inisiatif kemitraan kawasan konservasi dan lindung. perencanaan dan penataan ruang, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kolaboratif, kebijakan dan peraturan, serta sumberdaya manusia adalah hal hal yang patut direfleksikan untuk membenahi kondisi konservasi dan kawasan konservasi indonesia, sekalipun pada bentuk dan pengelolaan kawasan konservasi yang paling maju yaitu taman nasional. sebuah potret pengelolaan kebijakan pokja kebijakan konservasi pokja kebijakan konservasi adalah salah satu kelompok kerja rekomendasi sarasehan nasional membangun kemitraan taman nasional indonesia yang diselenggarakan ngo 'konservasi' yaitu wildlife indonesia, latin, wwf, rmi, silva indonesia, pili, for, kehati, warsi, esp dan ci, serta peka dephut dan mfp did pada agustus september wisma kasih, bogor. pokja kebijakan konservasi diberi mandat untuk mengawal implementasi kebijakan kolaborasi permenhut p19 revisi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam), permenhut zonasi taman nasional, dan revisi undang undang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya beberapa kebijakan ini dipandang kurang mampu menyikapi perkembangan yang ada. dinamisator pokja kebijakan konservasi adalah individu individu yang mempunyai kepedulian tinggi akan konservasi dan kebijakannya. komitmen ini juga didukung oleh lembaga tempat mereka beraktivitas. lembaga lembaga tersebut adalah wwf indonesia, rmi the indonesian institute for forest and environment, esp usaid, ihas, latin, telapak, ma, wcs, ice, warsi, last, koppesda, burung indonesia, ci ip, fkm, nabi, dan departemen kehutanan. keanggotaan yang cair tapi didukung oleh komitmen dan integritas serta solidaritas yang sangat tinggi ini membuka ruang bagi individu individu untuk bergabung dalam 'komunitas' pokja kebijakan konservasi. komunitas baru yang peduli pada upaya perbaikan 'dunia konservasi' diharapkan lahir dalam prosesnya, seiring dengan terwujudnya kawasan konservasi yang mantap dan pengelolaan kawasan yang bijak. sebuah potret pengelolaan kebijakan perda sukabumi ttg pelestarian penyu tidak berpihak pada kelestarian satwa. walau judulnya tentang 'pelestarian' perda ini mengatur pemanfaatan telur penyu. dengan berpedoman dan mengesampingkan pemkab suka bumi merasa bahwa segala sesuatu berada kawasan tersebut adalah keenan gan pemda terlepas dari status penyu dan bagian bagiannya adalah jenis satwa yang dilindungi. berdasar perda pemda sukabumi membuat perjanjian dengan pihak ke untuk melakukan pemanenan telur penyu pantai pengubahan. pengunduhan untuk dimanfaatkan dan untuk dilepaskan alam. pelepasan alam ini tidak terpantau dengan baik dan ada peneliti yang berpendapat bahwa dari butir telur penyu yang ditetaskan hanya ada satu ekor penyu yang akan bertahan sampai dewasa. jadi prosentase tersebut tidak akan mendukung upaya pelestarian penyu daerah tersebut. hal tersebut diperkuat dengan tidak ada tim yang beranggotakan salah satunya dari management authority, scientific authority dan lembaga independen yang melakukan kontrol dan evaluasi, berapa jumlah telur yang didapat, berapa yang ditetaskan untuk kemudian dikembalikan alam dan berapa yang diperdagangkan. ketidak belasan hitungan berpotensi terjadinya penyelewengan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak pemda sukabumi juga terkesan membiarkan hal tersebut tanpa ada upaya dari pemda untuk menghentikan eksploitasi terhadap telur penyu. sehingga saat ini populasi penyu hijau pantai ini semakin menurun drastis. konflik mungkin bisa terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat sekitar kawasan. konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa muncul karena perbedaan kepentingan. pemerintah pusat menghendaki suatu kawasan dilindungi, sehingga pembangunan fisik kawasan harus dilakukan secara hati hati, jangan sampai berdampak negatif terhadap sumberdaya yang ada dalam kawasan yang dilindungi. sisi lain, pemerintah daerah menginginkan daerahnya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan. adanya kawasan konservasi seringkali dianggap sebagai beban, bukan manfaat. secara singkat, konflik muncul karena: pemerintah daerah tidak bisa berinvestasi dan mengalami kendala dalam membangun infrastruktur daerah sekitar kawasan konservasi: ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah: pemerintah daerah tidak peduli dengan kawasan konservasi, dan pengelola kawasan konservasi bersikap arogan karena merasa sebagai orang pusat: konservasi indonesia pemerintah daerah tidak memperoleh informasi yang meyakinkan tentang manfaat tidak langsung dari kawasan konservasi: dan pemerintah daerah mau tidak mau harus mengalokasikan sumberdaya untuk mengatasi konflik apabila terjadi konflik antara masyarakat yang tinggal sekitar kawasan konservasi dengan pengelola kawasan pada tingkat yang lebih rendah, yaitu implementasi, konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat juga bisa muncul. konflik yang paling menonjol terkait dengan masalah hak masyarakat untuk mengakses kawasan konservasi. berdasarkan studi kasus diberbagai kawasan lindung, konflik pada umumnya berkaitan dengan: (a) kurangnya perhatian terhadap proses pelibatan komunitas lokal dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam perencanaan, pengelolaan dan pembuatan keputusan yang terkait dengan kebijakan kawasan lindung: dan (b) kebutuhan komunitas lokal sekitar kawasan lindung (seperti padang pembacaan, kayu bakar, bahan bangunan, makanan ternak, tumbuhan obat, berburu) yang berkonflik dengan tujuan pengelolaan kawasan lindung lewis, dalam suporahardjo, salah satu konflik yang timbul dari tata kelola konservasi adalah ketidaksamaan persepsi akan konservasi itu sendiri. pendefinisian konservasi selama ini menunjukkan ketidakkonsistenan. terjadi perbedaan penafsiran definisi yang terdapat pada berbagai peraturan, serta kurang jelasnya definisi tersebut. undang undang tahun tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya tidak menyebutkan istilah kawasan konservasi, tetapi menggunakan istilah ksa kawasan suaka alam) dan kpa kawasan pelestarian alam). keputusan presiden tahun tentang pengelolaan kawasan lindung juga tidak menggunakan istilah kawasan konservasi, tetapi istilah kawasan lindung. kemudian dalam dirjen pelestarian hutan dan perlindungan alam pipa) tahun istilah kawasan konservasi didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai pan kawasan suaka alam, kawasan nya sa, pelestarian alam, taman buru lensa dan hutan lindung . direktorat age jenderal pipa, kini telah berubah tea menjadi direktorat jenderal peka pelestarian hutan dan konservasi alam). sebuah potret pengelolaan kebijakan dalam undang undang tahun tentang kehutanan tidak digunakan istilah kawasan konservasi, tetapi hutan konservasi, yang terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. dalam undang undang ini fungsi lindung dipisahkan dari fungsi konservasi. jadi, hutan lindung tidak termasuk hutan konservasi. dalam peraturan pemerintah tahun (yang kemudian disempurnakan menjadi draturan pelaksanaan undang undang tahun klasifikasi kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam sama dengan klasifikasi pada peraturan pemerintah tahun dan undang undang tahun selain itu ada taman buru yang masuk dalam hutan konservasi dan hutan lindung yang berbeda dari konservasi. perbedaannya dengan dirjen pipa tahun adalah bahwa dalam ini hutan lindungan masuk dalam kawasan konservasi. sedangkan dalam ppe pp3, hutan lindung dipisahkan dari kawasan konservasi. istilah istilah konservasi, pelestarian, pengawetan, dan perlindungan tidak mudah dibedakan dan dipahami oleh masyarakat umum atau kadang dianggap tidak penting. ketidak belasan pendefinisian konservasi tersebut boleh jadi karena: secara alami setiap kategori kawasan konservasi memiliki banyak fungsi dan tujuan, sehingga pasti ada tumpang tindih fungsi dan tujuan dari beberapa kawasan konservasi. sebagai contoh, meskipun hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai pengatur tata air dan pemelihara kesuburan tanah, namun bisa juga berfungsi sebagai habitat bagi tumbuhan dan hewan, penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, dan bahkan sebagai produsen hasil hasil hutan non kayu. sebaliknya, suaka margasatwa bukan hanya melindungi satwa dalamnya tetapi juga menghasilkan oksigen, menyerap karbon dan melindungi tanah dan tata air. sistem klasifikasi kawasan konservasi indonesia belum bisa mengatasi tumpang tindih fungsi dan tujuan tersebut, sehingga timbul ketidakjelasan dalam penentuan kriteria untuk membagi kategori. persoalan menjadi lebih sulit karena kebijakan yang tumpang tindih dan tidak konsisten: dan adanya tumpang tindih dan ketidak belasan pengertian dari istilah istilah yang digunakan untuk menamakan kategori maupun tujuan dari kategori. misalnya, dari sudut bahasa dan ekologi, apa sebenarnya arti yang tepat dari "konservasi", pelestarian , "pengawetan", "perlindungan", "cagar", dan "suaka"? dalam ketentuan peraturan peraturan yang ada, khususnya menurut ketentuan undang undang tahun disebutkan bahwakonservasi indonesia memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya . definisi tersebut tidak menjelaskan bagaimana sifat atau cara pengelolaan sumber daya alam hi, tetapi menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam hi. pemanfaatan hanyalah sebagian kecil dari pengelolaan. jadi definisi tersebut juga tidak memberikan penjelasan tentang istilah konservasi. pada sisi lain ada perbedaan cara pandang antara negara (dalam hal ini: pemerintah) dengan masyarakat, khususnya yang tinggal sekitar sda. pemerintah memandang bahwa alam yang unik, khas dan utuh harus dilindungi sehingga penduduk sekitar merupakan ancaman. alokasi, akses dan kontrol ditetapkan oleh negara dengan landasan ilmu pengetahuan modern. sementara masyarakat memandang bahwa hutan adalah hasil konstruksi sosial antara masyarakat dan ekosistem sekitarnya, pengetahuan lokal masyarakat adalah landasan dalam mengalokasikan, mengakses dan mengontrol sumberdaya alam tersebut. x hutan merupakan hasil alokasi, akses kontrol konstruksi sosial antara terhadap kawasan hutan masyarakat dan ekosistem ditetapkan oleh warga sekitarnya masyarakat hukum adat hutan merupakan produk pemegang hak hubungan agrariaantaranggota local knowledge sebagai masyarakat dalam institusinya landasan perbedaan cara pandang ini penting untuk memperoleh keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam karena tidak dipungkiri bahwa kawasan konservasi indonesia tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dalam dan sekitarnya. cara pandang masyarakat sudah sepatutnya dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan konservasi indonesia. sebuah potret pengelolaan kebijakan transformasi konservasi kebijakannya indonesia pergeseran paradigma konservasi untuk mengatasi berbagai problem konservasi sda secara khusus dan problem pengelolaan sda, pemerintah indonesia sebenarnya sudah mengambil beberapa langkah taktis strategis, baik berbentuk inisiatif, kebijakan, hukum dan aksi konservasi. inisiatif terakhir dirumuskan sebagai salah satu agenda millenium development goals". pada poin ketujuh tentang keberlanjutan lingkungan diidentifikasi dengan jelas bagaimana dampak dari salah urus lingkungan hidup selama ini seperti terus menurunnya rasio antara area hutan lindung terhadap luas wilayah daratan secara keseluruhan serta beberapa program prioritas untuk mengatasinya seperti melalui langkah langkah pemberdayaan masyarakat. dalam perkembangannya dewasa ini, telah terjadi pergeseran cara pandang (paradigm shift) pada bidang konservasi sda, antara lain berupa perubahan paradigma terhadap fungsi kawasan yang dilindungi diberbagai negara, dari yang semula semata mata kawasan perlindungan keanekaragaman menjadi kawasan perlindungan keanekaragaman yang memiliki fungsi sosial ekonomi jangka panjang guna mendukung pembangunan yang berkesinambungan:penentuan kebijakan dari top down menjadi bottom up (participatory): pengelolaan berbasis pemerintah (state based management) menjadi pengelolaan berbasis multi pihak (multi stakeholder based management collaborative management) atau berbasis masyarakat diambil http: pada tanggal juni konservasi indonesia lokal (local community based), pelayanan pemerintah dari birokratis normatif menjadi profesional responsif fleksibel netral, tata pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi serta peran pemerintah dari provider menjadibanyak sekali milestones perubahan kebijakan konservasi sda indonesia. milestones pergeseran kebijakan yang cukup mendasar dalam kaitannya dengan konservasi alam antara lain: kongres taman nasional dunia pada tanggal september durban, afrika selatan mempertemukan sekitar delegasi yang mewakili berbagai negara, minat dan pengalaman dalam kawasan konservasi. kongres tersebut mengidentifikasikan aksi berikut sebagai sesuatu yang relevan untuk pengembangan suatu program kerja dibawah konvensi, mengambil kesimpulan dari diskusi dan keluaran utama dan terutama dari durban accord kesepakatan) dan action plan rencana aksi). durban accord dan action plan ini menjadi dokumen payung untuk seluruh upaya konservasi dunia dengan mempertimbangkan nilai budaya dan spiritual konservasi, good governance, resolusi konflik, pengelolaan kolaboratif, masyarakat adat dan kawasan konservasi masyarakat. kongres durban menekankan pada peran yang dimainkan oleh kawasan konservasi dalam pembangunan yang berkelanjutan, jasa ekologis, kesempatan untuk mendapatkan penghidupan dan pemberantasan kemiskinan. dari satustakeholdermenjadi multi stakeholder dari government based management menjadi multi stakeholder based management collaborative management) ini dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri kehutanan p19 tahun tentang kolaborasi pengelolaan ksa dan kpa. waktu yang lalu, kewenangan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi dipegang dan dilakukan satu stakeholder,yaitu oleh pemerintah pusat cg. direktorat jenderal peka, departemen kehutanan. kini, meski kewenangan pengelolaan kawasan konservasi tersebut masih dipegang oleh pemerintah (pusat), namun pelaksanaan pengelolaannya sudah waktunya untuk dilakukan bersama dengan para pihak (stakeholders) yang lain, termasuk pemerintah kabupaten, kota dan propinsi: masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat lsm), perguruan tinggi, pihak swasta dan pihak pihak lain yang memiliki kepedulian serta komitmen terhadap keberadaan kawasan konservasi pokja collaborative management, naskah akademis peraturan menteri kehutanan p19 tahun tentang pengelolaan bersama ksa dan kpa, dokumen ini tidak dipublikasi. sebuah potret pengelolaan kebijakan penentuan kebijakan konservasi alam dari top down menjadi bottom up (participatory) terjadi diwakili dengan pengesahan peraturan menteri kehutanan p56 tahun tentang pedoman zonasi taman nasional. kebijakan ini memberikan peluang untuk konsultasi publik dan pemberian peran masyarakat dalam penetapan zona pada kawasan taman nasional.konvensi tentang perubahan iklim unfccc) dan protokol kyoto memberikan ruang pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi dibebankan kepada pengguna karbon yang dihasilkan oleh hutan kawasan tersebut. hal ini dapat dilakukan baik melaui compliance market dan non compliance market. praktek praktek konservasi oleh masyarakat secara formal, inisiatif konservasi berbasis komunitas bermula pada era an sebagai jawaban atas gerakan konservasi sebelumnya yang digalang oleh upaya upaya internasional untuk melindungi keanekaragaman dunia, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat lokal dalam kawasan konservasi. vicky forge, peter horse, jane johnston, penulis beberapa buku konservasi berbasis komunitas new zealand memaparkan inisiatif ini sebagai berikut: community based conservation initiatives cbc5) are bottom up (or grass root) activities that bring individuals and organizations together work towards achieving desired environmental goals. these initiatives are fueled community force that existing pressure government agencies many parts the world forge, horse, johnston, masyarakat lokal berbasis sejarah penguasaan mereka atas kawasan 'a" naa yang terjadi jauh sebelum hadirnya rt) klaim lain atas bur dana aim lain atas kawasan tersebut, ana tas telah mempraktikan sistem 'e aaa beras ben pengelolaan dan juga tatanan ius beam nga bet buka konservasi sendiri. bukti bukti atas sme tatanan tersebut nampak dalam sejumlah aturan dan praktek lokal gia) peg can aa. yang masih ditaati komunitas ann tersebut. karena itu, melalui dialog mpa sapa ann dan protes beruntun, tuntutan untuk sr. man, spt sg. bee konservasi indonesia memperhatikan hak hak masyarakat lokal kawasan konservasi mulai bergulir dalam banyak aturan internasional seperti convention biological diversity maupun aturan konservasi masing masing negara. konservasi berbasis masyarakat juga merupakan upaya mempertemukan antara tuntutan ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup. upaya konservasi keanekaragaman yang dilakukan oleh masyarakat sesungguhnya telah berkembang sejak lama, khususnya pada masyarakat yang memiliki pengetahuan lokal. pengetahuan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu komunitas masyarakat selama berabad abad. pengetahuan lokal dikembangkan berdasarkan pengalaman, telah diuji penggunaannya selama berabad abad, telah diadaptasikan dengan budaya dan lingkungan setempat (lokal), serta bersifat dinamis dan berubah ubah mathias, dalam konteks konservasi sumberdaya hutan, pengetahuan lokal terkait dengan upaya masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. walaupun sesungguhnya sulit untuk dijelaskan secara terpisah, beberapa contoh pengetahuan lokal tentang pelestarian genetik, pelestarian jenis, dan pelestarian ekosistem akan dikemukakan berikut ini. praktek konservasi luar kawasan konservasi contoh pengetahuan lokal tentang pelestarian genetik dilaporkan oleh solving kamus dalam nasution et.al, kamus melaporkan bahwa dijumpai varietas padi lokal hanya dua desa kecamatan ujungan dan sebanyak varietas padi lokal kecamatan krayan, kalimantan timur. puluhan varietas padi ini mereka rumah"dan "telur sebagai contoh, seorang nenek desa apo ping, menanam berbagai varietas padi hanya untuk memperbarui bibinya. varietas padi itu ditanam bukan untuk dimakan. setiap varietas padi mempunyai kekhasan masing masing yang sesuai untuk ditanam berbagai kondisi tanah basah, tanah datar, tanah kering lereng, tanah hitam, dll. masyarakat dayak hulu sungai bahan yaitu dayak leo' desa atau ping mengenal penggolongan tanah sampai macam. informasi tentang pengetahuan lokal yang terkait dengan pemanfaatan jenistumbuhan termasuk yang banyak didokumentasikan. nasution et.al, nasution et.al, telah mendokumentasikan hasil hasil studi etnobotani berbagai komunitas. tidak kurang dari studi etnobotani telah dicatat dalamnya. dari hasil studi etnobotani tersebut, contoh yang terkait dengan upaya pelestarian misalnya dilaporkan oleh arnaudi yang melakukan studi terhadap tradisi pengobatan orang sumbawa barat daya, nusa tenggara barat. arnaudi mengemukakan kearifan budaya orang sumbawa barat daya tersirat dalam pengaturan pemanfaatan tumbuhan untuk obat antara lain dengan adanya aturan aturan yang (a) menetapkan waktu untuk pengambilan bahan bahan obat pada bulan muharram, (b) tidak membuat obat jika sebuah potret pengelolaan kebijakan tidak ada yang sakit, (c) adanya keyakinan bahwa semua tumbuhan bisa dijadikan sebagai obat. contoh lain diungkap oleh purwanto yang memberi contoh upaya pelestarian beragam jenis tumbuhan obat melalui budidaya pekarangan. tidak kurang 84jenis tumbuhan obat telah digunakan dan sebagian besar merupakan hasil budidaya. upaya pelestarian jenis seperti tersebut atas, lebih jauh lagi bisa dilihat sebagai bagian dari upaya pengelolaan suatu kawasan atau pelestarian ekosistem. tabel memberi beberapa contoh pengetahuan lokal tentang pelestarian ekosistem. komunitas pengelola lokasi sebutan kawasan yang pengetahuan lokal dikelola yang dikembangkan masyarakat adat pesisir krui lampung barat report damar pemanfaatan resin (getah), sumber: forest, kuncoro, buah buahan, tumbuhan mechon, jatmiko, obat, kopi, cengkeh, petani karet jambi dan kebun karet campuran pemanfaatan karet, palawija, sumber: forest, kuncoro, sumatera selatan buah buahan, kayu mechon, jatmiko, bangunan, kayu bakar, masyarakat adat kalbar sanggau, kalbar tembawang pemanfaatan tengkawang, sumber: forest, kuncoro, jatuh, kemenyan, belitung, mechon, jatmiko, pulai, damar, buah buahan, jenis jenis kayu, palem, rotan, sirih, pakis untuk sayur, tumbuhan obat masyarakat adat kerinci jambi dan pelak pemanfaatan kulit manis, sumber: forest, kuncoro, sumatera selatan kopi, buah buahan mechon, jatmiko, petani campuran melayu, gunung palung kebun durian campuran pemanfaatan durian, langsat, bali, jawa, cina) yang sudah kalbar dukuh, bidara, cempedak, bermukim lama kerani, aren, kopi, pegawai, sumber: forest, kuncoro, manggis, rambutan, mangga, mechon, jatmiko, jambu, dsb. masyarakat adat sumatera barat parak pemanfaatan kulit manis, minangkabau palawija, durian, bayur untuk sumber: forest, kuncoro, lantai dan dinding rumah, mechon, jatmiko, surian, buah pala, kopi, perdu untuk tumbuhan obat dan menjaga kondisi tanah petani sekitar bogor jawa barat kebun pepohonan pemanfaatan buah buahan, sumber: forest, kuncoro, campuran sayur mayur, ikan dan ternak, mechon, jatmiko, kayu bangunan, kayu bakar, tumbuhan obat, marga pembalap jambi sistem tata guna lahan desa pemanfaatan hasil hasil sumber: barusan, pertanian dan kehutanan dari ladang, kebun, sesat, sawah, dan rimba (hutan) konservasi indonesia petani batu kerbauhugo ladang, kebun, sesat, belukar, rimba, petani sungai telangsawah, ladang, sesat, belukar, hutan, sungai masyarakat adat dani papua sistem tata guna pemanfaatan berbagai sumber: purwanto waluyo lahan desa tumbuhan untuk bahan sandang, bahan noken (kantung), bahan pewarna, bahan obat tradisional, pelengkap upacara adat dan kegiatan sosial, bahan pangan, bahan bangunan, bahan tali temali, kayu bakar, pembungkus rokok, bahan racun, bahan manik manik, dan bahan lem masyarakat adat baduy jawa barat sistem tata guna pemanfaatan berbagai sumber: hilman, lahan desa tumbuhan untuk bahan pangan, bahan papan, perkakas, kayu bakar, sumber obat obatan, bahan kerajinan, perlengkapan upacara, bahan peralatan kesenian, dan sumber pendapatan tambahan masyarakat dayak apo kalimantan timur sistem perladangan pengetahuan tentang kayan daur ulang kesuburan tanah, hubungan sumber: soedjito, sistem akar dan produksi padi, keragaman jenis tanah praktek konservasi dalam kawasan konservasi taman nasional manuver tanadaru purnama telah melakukan penelitian tentang penyusunan zonasi taman nasional tn) manuver tanadaru sumba, nusa tenggara timur ntt) berdasarkan kerentanan kawasan dan aktifitas masyarakat. kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyusun zonasi adalah pemanfaatan lahan usaha tani tanaman pangan, tanaman keras dan penggembalaan ternak pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagai bahan bangunan rumah, perlengkapan rumah tangga, makanan darurat, obat obatan dan tambahan pendapatan ekonomi, pemanfaatan mata air sebagai sumber air bersih dan pengairan lahan pertanian dan tempat yang dikeramatkan untuk upacara adat ritual (mayang) kepercayaan marapu. konservasi indonesia sebuah potret pengelolaan kebijakan taman nasional gunung halimun salak harada et.al. menyebutkan berbagai aktifitas masyarakat dari desa citarasa, leuwijamang dan ciledug yang dilakukan gunung halimun, yaitu berupa pemanfaatan tumbuhan dari hutan untuk makanan, konstruksi, peralatan rumah tangga, obat obatan, kayu bakar, upacara keagamaan, makanan ternak, mainan anak anak, pestisida alami, dsb. pemanfaatan lahan dalam kawasan untuk pertanian sawah dan kebun campuran. selain itu masyarakat juga mengenal adanya pembagian kawasan secara tradisional yaitu leuweung titipan, leuweung tutupan, leuweung bukaan, leuweung sirah cai, dan leuweung kolot. cagar alam gunung lorentz menembus telah melakukan penelitian terhadap empat suku yang ada kawasan cagar alam gunung lorentz (suku nduga, amungme, sempat dan pakai) pada tahun antara lain untuk mengetahui bagaimana masyarakat asli menggunakan sumberdaya alam tabel suku aktifitas masyarakat sempat mengambil sagu, menangkap ikan, berburu, berladang nduga berladang, berburu pakai mencari ikan, berburu, berladang, menanam sagu, bekerja perusahaan kayu amungme berkebun, beternak babi, berburu taman nasional bromo tengger semeru prabandari menyebutkan bahwa pemanfaatan hasil hutan dan lahan hutan bromo tengger semeru telah memberikan kontribusi sebesar bagi pendapatan masyarakat, sedangkan kegiatan luar kawasan hutan hanya berkontribusi taman nasional siberut mulyani menyebutkan beberapa bentuk interaksi masyarakat dengan siberut yaitu berladang, berburu, mengambil hasil hutan dan beternak babi. dari hasil wawancara sebagian besar responden melakukan empat kegiatan tersebut. masyarakat menggunakan waktu untuk berbagai kegiatan dalam hutan rata rata sebanyak hari dan sisanya untuk berladang dekat pemukiman, mengolah sagu dan kegiatan lainnya seperti menjual hasil hutan. konservasi indonesia taman nasional kerinci selat fazriyas mengemukakan hasil penelitian tentang pemanfaatan lahan oleh masyarakat kerinci selat. fazriyas telah melakukan penelitian terhadap enam kelompok rumah tangga petani. salah satunya adalah rumah tangga petani yang dialokasikan namun kembali berladang dalam kerinci selat. dari hasil penelitian diperoleh bahwa sebanyak rumah tangga petani memanfaatkan lahan kerinci selat untuk berladang dan untuk berladang dan bermukim. secara keseluruhan rumah tangga petani yang masih berladang dalam kerinci selat kondisi ekonominya lebih baik dibandingkan rumah tangga petani yang tidak berladang dalam kerinci selat. taman nasional selimut muda menyatakan bahwa pola agroforest napu" ditemui dalam kawasan selimut ntt) yang didominasi jenis tanaman kopi, dadap (pohon pelindung), jeruk, dan salak. keberadaan napu" sudah ada sebelum terjadinya penetapan selimut. agroforest napu merupakan pola usaha tani yang tidak bertentangan dengan definisi dan tujuan pengelolaan taman nasional. selanjutnya muda menjelaskan bahwa agroforest napu" memberi keuntungan secara ekologis, ekonomis maupun sosial. keuntungan secara ekologis dari agroforest napu" adalah (a) pengurangan tekanan terhadap hutan, (b) lebih efisien dalam siklus hara, terutama pemindahan hara dari kedalaman solum tanah lapisan permukaan oleh sistem perakaran tanaman pepohonan yang dalam, penurunan dan pengendalian aliran air permukaan, pencucian hara, dan erosi tanah, (d) pemeliharaan iklim mikro seperti terkenalnya temperaturtanah lapisan atas, pengurangan evaporasi dan terpeliharanya kelembaban tanah oleh pengaruh tajuk dan mulsa sisa tanaman, (e) sistem ekologis terpelihara dengan lebih baik dengan terciptanya kondisi yang menguntungkan dari populasi dan aktifitas mikroorganisme tanah, (f) penambahan hara tanah melalui dekomposisi bahan organik sisa tanaman dan atau hewan, (g) terpeliharanya struktur tanah akibat siklus yang konstan dari bahan organik sisa tanaman dan hewan. selain itu agroforest napu" juga menjaga keanekaragaman tumbuhan. hasil pengamatan muda mencatat ada jenis tumbuhan yang terdiri atas jenis tanaman berkayu dan jenis tanaman non kayu, sedangkan jenis jenis yang tidak dibudidayakan atau tumbuh secara liar tetapi bermanfaat adalah rumput, paku pakuan, pakis, aren dan tanaman merambat lainnya. secara keseluruhan rata rata jumlah jenis tanaman per hektar yang mengisi napu" sebanyak jenis per hektar. pada agroforest napu" ternyata dijumpai pula stratifikasi tajuk seperti yang dijumpai pada hutan hujan. muda menyatakan bahwa stratifikasi tajuk napu" ada tiga, yaitu (a) stratum yaitu terdiri atas pohon pohon yang tingginya meter, sebuah potret pengelolaan kebijakan tajuknya kontinyu, pohon pohon dalam stratum ini rendah, kecil dan banyak cabang, ditemukan sebanyak jenis tanaman antara lain tanaman kemiri, kelapa, cengkeh dan pinang, (b) stratum yaitu lapisan perdu dan semak, tingginya meter, ditemukan sebanyak jenis tanaman antara lain kopi, dan (c) stratum yaitu lapisan tumbuh tumbuhan penutup tanah (ground cover) tingginya meter, ditemukan sebanyak jenis tanaman antara lain ketela rambat dan keladi. keuntungan secara ekonomis dari agroforest napu" dapat berupa (a) peningkatan keluaran dalam arti lebih bervariasinya produk yang diperoleh yaitu berupa pangan, pakan, serat kayu, bahan bakar, pupuk hijau dan atau pupuk kandang, (b) memperkecil kegagalan panen karena gagal atau menurunnya panen dari salah satu komponen, masih dapat ditutupi oleh adanya hasil (panen) komponen lain dan (c) meningkatnya pendapatan petani, karena input yang diberikan akan menghasilkan output yang berkelanjutan. keuntungan secara sosial dari diterapkannya agroforest napu" dapat berupa (a) terpeliharanya standar kehidupan masyarakat pedesaan dengan keberlanjutan pekerjaan dan pendapatan, (b) terpeliharanya sumber pangan dan tingkat kesehatan masyarakat karena peningkatan kualitas dan keragaman produk pangan, gizi dan papan, dan (c) terjaminnya stabilitas komunitas petani dan pertanian lahan kering sehingga dapat mengurangi dampak negatif urbanisasi. taman nasional meru berisi manfaat agroforestri juga diungkapkan oleh alias dan kasino yang menyatakan bahwa manfaat agroforestri tumbuhan obat yang dikembangkan zona rehabilitasi meru berisi jawa timur sesuai dengan fungsi fungsi taman nasional, yaitu fungsi taman nasional, yaitu (a) perlindungan sistem penyangga kehidupan, (b) pengawetan plasma nutfah, dan (c) pelestarian pemanfaatan keragaman hi. agroforestri tumbuhan obat yang telah dikembangkan zona rehabilitasi meru berisi seluas ha, secara langsung telah berperan sebagai sistem penyangga bagi zona inti dan zona rimba meru berisi. sistem penyangga yang terbentuk tidak hanya diindikasikan oleh keberadaan fisik wilayah penyangga namun lebih jauh dari itu, yaitu penyangga sosial. maksudnya, para petani yang terlibat dalam pengelolaan zona rehabilitasi telah bertindak sebagai tenaga pengaman kawasan meru berdiri. para petani telah melaporkan beberapa kejadian pencurian kayu dari dalam kawasan, kepada pengelola meru berisi. sebagai penyangga fisik, hasil rehabilitasi lahan diharapkan akan bermanfaat bagi petani sebagai sumber bahan pangan, bahan baku obat, penyedia jasa lingkungan seperti perlindungan erosi, udara nyaman dan sebagainya. yang tidak bisa dinilai dengan uang. konservasi indonesia berbagai jenis tumbuhan obat asli dari meru berisi telah dibudidayakan secara generatif. keaslian jenis merupakan salah satu syarat utama dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dengan sistem agroforestri. keragaman setiap jenis juga dijaga dengan perbanyakan generatif, agar dihasilkan turunan yang tidak seragam dan selanjutnya dapat memperkaya keragaman jenis. keaslian dan keragaman setiap jenis inilah yang dipelihara agar fungsi pengawetan plasma nutfah bisa berjalan. contoh jenis asli yang dibudidayakan adalah kedawung parkir roxburghii), pakem mangium edule), trembesi enterolobium saman), pule pandak rauwolfa serpentina), cabe jawa piper retrofractum) dan kemukus cubeb). lain daripada itu, rehabilitasi lahan, khususnya areal lahan seluas yang telah rimbun, mengundang berbagai jenis burung seperti kutilang pycnonotus aurigaster), bulbul goiavier), bulbul oranye (p. bimaculatus), dunia jawa lonchura leucogastroides), dong diurus sp), kendang orionis chinensis), streptopelia chinensis, ayam hutan gallus gallus), ayam hutan hijau varius) dan burung elang. ditemukan pula jenis jenis mamalia seperti kijang muticus muntjak), babi hutan sus sp), menggiling manis javanica) serta berbagai jenis ular. fungsi pelestarian pemanfaatan keragaman bisa berjalan dalam penerapan agroforestri tumbuhan obat karena jenis produk yang dimanfaatkan adalah non kayu, yaitu tumbuhan obat. dengan demikian tidak ada penebangan pohon dalam zona rehabilitasi, kecuali untuk alasan tertentu seperti penjaringan. manfaat ekonomi yang sudah dirasakan oleh petani adalah pendapatan dari palawija. walaupun tidak berlebihan, namun sangat berarti bagi petani. hasil yang diperoleh tidak dipotong untuk biaya kegiatan fasilitasi atau sewa lahan. hal ini bukan sekedar subsidi, melainkan kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pengelola meru berisi. taman nasional lore lindu orang sindir merupakan penduduk asli yang berdiam dataran tinggi sulawesi tengah dan menyebar sejumlah wilayah. jauh sebelum penunjukan kawasan taman nasional lore lindu till) tahun melalui menteri pertanian mentan dan penetapannya melalui menteri kehutanan pts sangat, all, orang sindir sudah memiliki konsep tata ruang dan tata kelola hutan, yang ditaati secara turun temurun (lihat box sebuah potret pengelolaan kebijakan pohambei pondok adalah kawasan hutan bekas kebun yang diistirahatkan selama sepuluh tahun. diameter pohon berukuran dua atau tiga kali lingkaran tangan orang dewasa. pangan adalah kawasan bekas kebun yang diistirahatkan lebih dari sepuluh tahun (sekitar tahun) atau hutan yang belum pernah dijamah manusia (hutan belantara). juga bisa dimanfaatkan sebagai daerah penggembalaan ternak. wanangkiki merupakan kawasan hutan belantara dan belum pernah dijamah manusia. hutan ini terletak atas pangan, biasanya merupakan pal batas antar nyata (wilayah adat). pohon pohon yang tumbuh tergolong kecil dan dipenuhi tumbuhan lumut. kayu damar merupakan jenis dominan yang dapat ditemui sini. wanangkiki termasuk areal penyimpan cadangan air serta tidak dapat dikelola, sehingga tidak bisa dibuka sebagai tempat pemukiman atau kebun. wanayaitu hutan kelola masyarakat. kawasan ini masyarakat hanya diperbolehkan mengambil hasil hasil hutan seperti rotan, damar serta daerah perburuan (karena). paolo merupakan kawasan hutan (termasuk areal perkebunan) yang secara geografis terletak kemiringan tertentu dan atau berdekatan dengan sumber mata air. kegiatan pengelolaan dilarang keras kawasan paolo sebab masyarakat sindir meyakini akan adanya tulah, seperti bencana longsoratau akan mengurangi kemampuan hutan sebagai tempat penyimpan cadangan air. balingkea merupakan areal kebun yang diistirahatkan selama lima tahun. bertujuan untuk memulihkan kembali kesuburan tanah. ciri kawasan ini adalah ditumbuhi dengan semak ilalang. oma adalah bekas kebun yang ditinggalkan selama kurun waktu tahun. diameter pohon yang tumbuh tidak lebih dari satu lingkar tangan orang dewasa sumber: dahlia andriana, tata ruang dan tata kelola dalam konsep orang sindir tidak hanya hubungan fisik tetapi lebih dari itu, merupakan hubungan religius. sehingga tata cara menetapkan maupun mengubah tata ruang dan sistem kelola tertentu selalu berhubungan dengan ritual yang akan memastikan mana dan kapan serta berapa luasan lahan yang akan dibuka, larangan larangan, dan bagaimana memperlakukan sisa hasil olahan dari lahan yang baru dibuka andriana, konsep religius membingkai pandangan komunitas sindir, bahwa alam luar manusia bukan sekedar dipandang sebagai obyek, tetapi juga subyek hukum. sehingga kalau alam rusak maka akan berpengaruh terhadap manusia. sebaliknya, jika manusia juga melakukan perbuatan tercela, seperti mencuri, berzinah dan kejahatan lainnya, maka dia akan mendapat semacam hukuman dari alam. karena itu, tindakan tindakan personal, seperti perusakan terhadap alam segera menjadi urusan kampung. kedekatan dengan alam pada akhirnya membuat mereka tau kapan alam beristirahat. konsep sistem perladangan gilir balik adalah tradisi untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan sumber daya alam. konsep konservasi indonesia yang lain adalah obo" atau masa jeda. obo untuk alam, misalnya terjadi ketika ada masa kayu boleh diambil, tetapi ada masa tidak boleh. untuk memastikan agar hubungan hubungan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka penetapan maupun perubahan atas ruang, seperti membuka hutan, menetapkan kawasan larangan dan sebagainya, selalu berhubungan dengan beberapa aturan pengelolaan. beberapa aturan lokal yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya hutan, antara lain: negas talaga (meremehkan) siapa pun yang sengaja melanggar atau meremehkan aturan yang sudah disepakati bersama, dikenakan sanksi denda (give) sample hangul. tindakan yang termasuk dalam pelanggaran ini: memasuki daerah terlarang atau daerah yang sedang domba memperjualbelikan tanah nyata tanpa sepengetahuan lembaga adat atau pemerintah desa setempat. nepongko (merampas hak umum) siapa pun yang sengaja merampas hak umum diancam dengan denda (give) romelu, rangka, rong bangka. perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran ini: mengambil hasil hutan tanpa sepengetahuan lembaga adat dan pemerintah nyata. merambah hutan dan atau membuka lahan pada daerah hutan adat atau hutan yang dilindungi. pelanggar yang terbukti melakukan dua hal atas, dikenakan sanksi penyitaan atas apa yang sudah diambil oleh lembaga adat bekerjasama dengan pemerintah nyata andriana, menemukan konservasi khas indonesia ciri ciri konservasi khas indonesia konservasi khas indonesia sudah saatnya dikembangkan. banyak inisiatif konservasi yang telah dilakukan. ada yang dikembangkan oleh masyarakat adat sendiri. ada pula yang dikembangkan melalui proses proses kolaborasi dengan berbagai pihak. apabila dicermati, maka ada beberapa kesamaan yang bisa dijadikan sebagai ciri ciri konservasi khas indonesia, yaitu: konservasi khas indonesia tidak memisahkan kawasan konservasi dengan masyarakat yang tinggal sekitarnya. sumberdaya hutan hanyalah bagian dari sistem pengelolaan sumberdaya alam. produk produk yang dimanfaatkan tidak hanya hasil hutan, namun juga produk dari sungai yang mengalir tengah hutan, juga beragam palawija. dengan demikian sulit sekali untuk memisahkan hutan dengan masyarakat. sebuah potret pengelolaan kebijakan konservasi khas indonesia adalah wujud dari pengetahuan lokal yang mementingkan keragaman dalam pengelolaannya, baik tingkat genetik, jenis, maupun ekosistem. hal ini didukung oleh pendapat barber dove dalam barber et.al., yang menyatakan bahwa pengetahuan lokal sering mengelola kerumitan ratusan spesies untuk dipelihara atau dipanen, meskipun tidak pada musim yang sama. pendekatan portofolio ini mengurangi resiko kegagalan sistem dan juga mengurangi dampak ekologi pada suatu spesies atau sumberdaya. misalnya, penduduk mungkin memadukan pertanian untuk menunjang hidup sehari hari dengan tanaman keras dari puluhan spesies, berburu dan menangkap ikan, berternak, dan mengumpulkan ratusan spesies hutan dan laut. argumentasi pelestarian dalam konservasi khas indonesia didasari oleh pertimbangan rasional. semuanya ditujukan untuk pemanfaatan, tetapi bukan pemanfaatan yang rakus, namun pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan serta pemanfaatan yang mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. konservasi khas indonesia umumnya termasuk bagian dari sistem yang jelas dari wewenang lokal dan adat yang mengatur panen, mengawasi warga keluar masuk lahan, dan menyelesaikan perselisihan barber dan churchill, dalam barber et.al, sistem pengelolaan sumberdaya menurut adat ini terkait erat dengan aspek aspek lain kehidupan masyarakat, seperti hubungan keluarga dan suku dan agama dove, dalam barber et.al., konservasi khas indonesia yang telah dijelaskan ciri cirinya atas, tidak akan dapat berkembang optimal apabila tidak dilakukan perubahan perubahan mendasar. perubahan perubahan tersebut adalah prasyarat bagi berkembangnya konservasi khas indonesia. prasyarat mengembangkan konservasi khas indonesia ada enam prasyarat yang direkomendasikan untuk mengembangkan konservasi khas indonesia, yaitu: mengubah paradigma konservasi. reformasi kebijakan dan peraturan perundang undangan. membangun dialog dan proses kolaborasi untuk membangun rasa saling percaya, saling memahami dan membangun kerjasama. membangun mekanisme resolusi konflik. mengembangkan metodologi konservasi yang inovatif dan partisipatif, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan pengetahuan lokal. membangun kapasitas para pihak. konservasi indonesia sebuah potret pengelolaan kebijakan konservasi khas indonesia, sebuah rekomendasi mengubah paradigma konservasi pengelolaan kawasan konservasiberdampak nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, yang sekaligus akan dapat meningkatkan pula pendapatan negara dan penerimaan devisa negara, yang dapat memajukan kualitas hidup dan kehidupan bangsa. oleh karena itu, perlu perubahan paradigma pengelolaan kawasan konservasi, tidak hanya didasarkan pada prinsip konservasi untuk konservasi sendiri (hanya untuk pelindungan saja), tetapi konservasi untuk kepentingan bangsa dan seluruh masyarakat indonesia secara luas, serta harus memberi manfaat secara bijaksana dan berkelanjutan. dalam konteks ini diperlukan satu perubahan paradigma, khususnya inisiatif untuk mendefinisikan kembali pengertian maupun regulasi mengenai pengelolaan kawasan konservasi, termasuk menata kembali sistem kategori klasifikasi kawasan konservasi yang dapat menempati kepentingan pemahaman konservasi yang lebih moderat. dalam kaitan tersebut diperlukan adanya perubahan paradigma terhadap fungsi kawasan yang dilindungi. perubahan yang dimaksud dapat dilihat tabel berikut ini. konservasi indonesia perubahan dari. perubahan menjadi . arti dan fungsi konservasi semata mata sebagai kawasan kawasan perlindungan perlindungan keanekaragaman keanekaragaman yang memiliki fungsi sosial ekonomi budaya jangka panjang guna mendukung pembangunan yang berkesinambungan beban pembiayaan beban pembiayaan beban bersama pemerintah dan pengelolaan yang semula penerima manfaat (beneficial ditanggung pemerintah pays principle) pengambilan keputusan penentuan kebijakan dari top bottom up (participatory), (kebijakan) down pengelolaan pengelolaan berbasis pengelolaan berbasis multi pemerintah (state based pihak (multi stakeholder based management) management collaborative management) atau berbasis masyarakat lokal (local community based) pelayanan pelayanan pemerintah dari profesional responsif fleksibel birokratis normatif netral, tata pemerintahan tata pemerintahan dari desentralisasi sentralistik peranan pemerintah peran pemerintah dari providerreformasi kebijakan dan peraturan perundang undangan ada dua hal yang bisa dilakukan dalam reformasi kebijakan dan peraturan perundang undangan konservasi. pertama, melakukan revisi terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan formal. kedua, mendorong pluralisme hukum. revisi kebijakan formal dalam konteks reformasi kebijakan dan peraturan perundang undangan formal, perlu melakukan revisi terhadap tahun tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya dan peraturan pelaksanaannya, antara lain tahun revisi perlu dilandasi dengan paradigma baru dalam konservasi, seperti yang disampaikan atas. selanjutnya perlu perubahan dalam mengatur tata kelola konservasi, agar tidak terjadi konflik kepentingan maupun konflik struktural, dalam sebuah potret pengelolaan kebijakan ucapan terimakasih melakukan diskursus konservasi tidak bisa sendiri, tapi harus dengan banyak pihak. karenanya pokja kebijakan konservasi mengucapkan begitu banyak terimakasih kepada agus dermawan direktur konservasi dan taman nasional laut, departemen kelautan perikanan ri) agus haryanto kepala pusat informasi konservasi alam, ditjen peka departemen kehutanan ri) masnellyarti hilman deputi bidang peningkatan konservasi sda pengendalian kerusakan lingkungan, klh ri) tim moira boediono for, center for international forestry research) noor hid direktur kk, ditjen peka departemen kehutanan ri) risiko semadi institut pertanian bogor) tony soeharto direktur kkh, ditjen peka departemen kehutanan ri) sofyan bakar direktur fasilitasi penataan ruang lh, dirjen bina bangsa depdagri) tim atas kesediaannya meluangkan waktu membaca draf buku ini, diskusi dengan tim penulis serta memberikan review serta masukan yang sangat berharga sehingga menjadi buku seperti ini. pokja kebijakan konservasi sebuah potret pengelolaan kebijakan upaya konservasi. tata kelola konservasi yang dimaksud seharusnya mencakup tata kelola konservasi dalam kawasan maupun luar kawasan konservasi. revisi peraturan perundang undangan juga diperlukan untuk memberikan insentif terhadap inisiatif konservasi yang dilakukan maupun disinsentif yang jelas bagi stakeholder yang gagal dalam melakukan upaya konservasi, termasuk kepada pihak pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan konservasi. untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan upaya konservasi, diperlukan kriteria dan indikator yang jelas, yang juga harus diatur dalam peraturan tersendiri. mendorong pluralisme hukum dalam konteks pluralisme hukum, kasus yang terjadi lore lindu dapat dijadikan pelajaran. lore lindu, konservasi berbasis komunitas nampaknya berdekatan dengan semangat perlindungan dan pelestarian alam yang dikembangkan dalam sistem hukum nasional atau bisa bernegosiasi satu sama lain. pengalaman orang sindir yang berada dusun karena, lore lindu menunjukan negosiasi tersebut, dimana klaim orang sindir bertemu dengan klaim lore lindu. sejak penetapannya pada hingga tahun belum ada zonasi yang jelas lore lindu sangat, sisi lain, orang karena memiliki klaim dan batas yang jelas dan ditaati oleh anggota komunitas. dua klaim ini mengalami pertemuan dan bernegosiasi satu sama lain dalam beberapa konteks, seperti peran dan wenang hukum orang sindir atas kawasan lore lindu, pemanfaatan yang boleh dilakukan dalam lore lindu, negosiasi sistem tata ruang orang sindir dusun karena dengan pihak balai lore lindu. peran dan wenang hukum orang sindir dapat dilihat dalam kasus illegal logging, dimana dalam menghadapi illegal logging, orang sindir bersama etnis lain karena lebih peka daripada polisi hutan. mereka melakukan sidang adat terhadap kasus kasus illegal logging. menurut orang sindir, pelaku tidak hanya menebang lore lindu tetapi lebih karena mencuri wilayah adat yang menurut hukum mereka, jika mau dimanfaatkan maka harus ada ijin dari lembaga adat karena.? dari perspektif pemerintah, penguasaan orang karena tidak dikurangi tetapi taman nasional juga merasa aman karena atas wilayah tersebut ada titik temu nilai dimana tanpa kehadiran taman nasional pun wilayah tersebut sudah dijaga sebagai kawasan yang tidak boleh dikelola secara eksploitatif. situasi ini secara konseptual dalam tradisi antropologi hukum dikenal dengan istilah pluralisme hukum kuat, yakni: wawancara dengan dahlia andriana, direktur antara februari palu sulawesi tenga konservasi indonesia situasi hukum sesuatu yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak tergabung dalam atau bersumberpada satu sistem tetapi bersumberpada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah sosial yang beragam. aktivitas tersebut dapat saling mendukung, melengkapi, mengabaikan atau mengacaukan satu dengan yang lain, sehingga "hukum" yang efektif secara nyata dalam masyarakat adalah hasil dari proses kompetisi, interaksi, negosiasi dan isolasi yang bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi. kemajemukan hukum nampaknya menjadi dinamika lokal yang memperlihatkan pertemuan maupun negosiasi klaim atas kawasan. pertemuan itu berujung pada adanya semacam kesepahaman bersama bahwa penguatan tenure masyarakat lokal justru memberi jaminan bagi keberlanjutan kawasan konservasi. berkaitan dengan ini, mana safitri, pemikir hukum kehutanan menulis, sebagai berikut: hubungan antara kepastian tenurial dengan pelestarian lingkungan, penyelesaian konflik, dan perwujudan keadilan sosial adalah tesis yang sangat populer dalam berbagai diskursus akademik, pembangunan dan gerakan sosial. kepastian tenurial atau tenure security menurut pandangan beberapa pihak adalah kunci untuk mendorong masyarakat melestarikan lingkungannya dan menciptakan keadilan dalam penguasaan tanah dan pengelolaan hutan safitri, dalam konteks yang sama clay, alicorn, dan butler juga menegaskan bahwa ketidakjelasan penguasaan atas tanah (dan juga hutan pen) menghancurkan harga diri, kepercayaan diri dan kemampuan masyarakat untuk menegosiasikan pemanfaatan sumber daya antara mereka sendiri maupun dengan pihak luar. ada beberapa petikan pelajaran yang bisa diambil dari kasus kasus maupun ide tentang pluralisme hukum dalam konservasi khas indonesia: negosiasi kawasan konservasi yang berbasis hukum negara dengan komunitas lokal yang berada kawasan tersebut dengan klaim sejarah dan genealogi memperlihatkan adanya kebutuhan hukum baru atas kawasan konservasi agar lebih responsif terhadap persoalan persoalan riil dengan tetap menjaga fungsi ekologis sebagai prioritasnya. kemajemukan dalam memandang kawasan konservasi juga terjadi karena pluralisme hukum yang harus diperhitungkan dalam pembentukan maupun perubahan kebijakan konservasi karena hukum hukum tersebut tidak hanya sekedar norma tetapi juga identitas yang menjadi simbol eksistensi para penganutnya. john griffiths, dalam tim pluralisme hukum: sebuah pendekatan interdisiplin, ma, jakarta, hal sebuah potret pengelolaan kebijakan negosiasi ulang atas kawasan konservasi perlu juga dilakukan karena masyarakat lokal juga perlu mendapat kepastian sumber sumber kehidupannya agar tidak jatuh miskin. sisi lain, hak dan akses mereka yang pasti atas sumber sumber kehidupan itu juga harus memperhatikan keberlanjutan ekologis. pertemuan antara keduanya merupakan bagian dari proses yang harus diperjuangkan dalam pembicaraan tentang konservasi, baik dalam perubahan undang undangan maupun pembentukan aturan dan kebijakan baru. membangun dialog dan proses kolaborasi perkembangan selanjutnya menunjukan bahwa konservasi berbasis komunitas nampak dalam sejumlah definisi dan penamaan yang berhubungan dengan hasil dari suatu rangkaian kerja sama, seperti partnerships, grassroots ecosystem management, collaborative conservation, community forestry,communitybasedecosysterm management, collaborative natural resource management. dalam konteks kerja sama itulah, maka mosley dengan meramu berbagai definisi dan penamaan tersebut, mengambil paling tidak dua tema utama dalam pembicaraan tentang konservasi berbasis masyarakat. pertama, konservasi berbasis masyarakat berdiri atas kolaborasi yang membawa dan mendialogkan orang yang memiliki perspektif beragam, kepentingan berbeda, nilai yang jamak dan mungkin satu sama lain memiliki ketidaksepahamanyang mendalam tentang bagaimana bentang alam ( landscape) diatur. kedua, tujuan utama kolaborasi adalah untuk memahami masalah yang kompleks dan mengembangkan solusi bersama atas masalah masalah tersebut. mosley selanjutnya menegaskan bahwa manajemen sumber daya alam yang kolaboratif merupakan proses politik dimana pihak yang berlatar belakang plural berunding dan bereksperimen untuk mendefinisikan prioritas, mengembangkan solusi termasuk hubungan masing masing pihak terhadap pengelolaan sumber daya alam. namun, mosley mencatat bahwa meskipun berbagai kolaborasi ini berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, hasil yang bisa diperoleh dan sesuai tidak dapat didefinisikan lebih lanjut sebagai proses deliberatif dan eksperimental yang disetujui pihak pihak ini. dalam hal ini, identifikasi masalah dan pengembangan solusi nampaknya, tidak hanya sekedar menjadi hasil tetapi juga seharusnya merupakan tujuan utama dari eksperimentasi dan perundingan yang kolaboratif. berkaca pada uraian mosley maka konservasi berbasis komunitas sebagai salah satu hasil yang disediakan dari sejumlah negosiasi antar berbagai pihak harusnya menjadi tujuan utama proses revisi hukum konservasi. jika tidak, maka sejumlah hasil lapangan yang sudah tercapai dan mampu mendekatkan jarak antara tujuan lingkungan hidup konservasi indonesia dan pemanfaatan sumber daya alam, hanya berhenti sebagai hasil kesepakatan yang informal dan bukan solusi hukum yang komprehensif. namun, bagaimana pun juga proses awal untuk mempertemukan banyak pihak dalam satu meja merupakan langkah awal untuk memulai pembicaraan solusi atas sejumlah masalah sebagai tujuan yang dibawa wadah yang lebih besar dan mengikat, yakni hukum. dalam proses kerjasama itu dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu: pengelola kawasan yang dilindungi mengabaikan kapasitas stakeholder dan meminimalkan hubungan mereka dengan kawasan, atau memberi informasi kepada stakeholdertentang isu isu yang relevan dan keputusan keputusan yang dibuat oleh pengelola, atau secara aktif berkonsultasi dengan stakeholder tentang isu isu relevan dan keputusan keputusan yang dibuat, atau mencari kesepakatan tentang isu isu relevan dan keputusan keputusan yang dibuat, atau membuka peluang negosiasi dengan stakeholderyang terbuka (dan pada gilirannya membuka kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan), atau berbagi otoritas dan tanggung jawab dengan stakeholder secara formal, misalnya melibatkan mereka dalam management board, atau melimpahkan sebagian atau semua otoritas dan tanggung jawab kepada satu atau beberapa stakeholder. ketujuh kemungkinan yang disebut atas dapat digambarkan dalam gambar gambar skema manajemen kolaboratif boring feyerabend, oleh pengelola oleh stakeholder dalam proses tanggung jawab dan tanggung jawab tidak ada kontribusi pembuatan keputusan dalam bentuk formal tidak ada kontribusi lain perjanjian yang spesifik) : 43tm sebuah potret pengelolaan kebijakan membangun mekanisme resolusi konflik sebenarnyadalam mengelola konflikidentikdengan membangunkonsensus (consensus building), yaitu suatu proses yang mengusahakan tercapainya suatu kesepakatan yang dapat diterima secara bulat oleh para pihak yang berkonflik. membangun konsensus adalah tentang fasilitasi individu, kelompok dan organisasi dalam mengadaptasi terhadap perubahan dunia. proses ini adalah suatu respon terhadap ketidaksetaraan yang bersifat konfrontasi atas bentuk bentuk negosiasi. proses ini merupakan proses membangun kapasitas orang untuk berbicara satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, menemukan cara untuk menuju masa depan yang berbasis konsensus dan yang menghasilkan keuntungan bersama untuk seluruh pihak dengan minimum kompromi dan trade off. tujuan membangun konsensus adalah menghasilkan kesepakatan dan jalan keluar yang dapat diterima oleh seluruh pihak dengan minimum kompromi. tujuannya untuk mencapai win win solution" agar supaya masing masing partisipan mampu menggambarkan jalan keluar sebagai suatu solusi mana happy and you are happy". secara skematik tahapan penting dalam membangun konsensus untuk mengelola konflik dapat dilihat dalam gambar bawah. analisis konflik atas aa meja analisis membangun konflik agu kapasitas secara partisipatif perencanaan mengelola konflik konservasi indonesia analisis konflik atas meja tahap ini adalah tahap penelitian. melakukan pemetaan konflik aktual ataupun yang potensial berdasarkan pada informasi yang sudah tersedia atau yang dapat dikumpulkan. hasil analisis konflik ini antara lain: tipe, skala, penyebab atau pengaruh pada hubungan. konteks sejarah konflik: masa lalu dan kemungkinan esakalasinya masa depan, sumber penyebab struktural yang mendasari, kontribusinya terhadap sumber penyebab struktural dan tekanan pembangunan, usaha usaha masalah untuk mengelola konflik dan mengapa mereka gagal. adakah sekarang atau yang direncanakan inisiatif membangun perdamaian yang mungkin relevan. untuk proyek yang dipengaruhi oleh konflik, dampak atas tata waktu proyek, kegiatan, asset, waktu staf, penerima manfaat dll. penyebaran secara geografis yang diketahui atau kemungkinan konflik. sebaran konflik atas waktu: musim, berkaitan dengan pemilu dan sebagainya. prioritas konflik dalam istilah urgen dan menentukan: butuh dicegah, dikelola atau diselesaikan, mengganggu tujuan proyek. prioritas konflik, kelompok stakeholder kunci dan perwakilan potensial dari masing masing kelompok. memperkirakan posisi awal dan tuntutan dari stakeholder yang berbeda, dan nilai, kepentingan, kebutuhan dan ketulian yang mendasari motivasi para pihak. perencanaan pengelolaan konflik tentatif hasil dari analisis konflik atas meja dapat digunakan untuk mempersiapkan perencanaan mengelola konflik. paling tidak ada empat kriteria objektif yang dapat dipertimbangkan dalam membandingkan pilihan strategi dalam menyelesaikan konflik, yakni: biaya proses penyelesaian sengketa (dana, tenaga, waktu) yang ekonomis. misalnya kemungkinan kesempatan yang hilang, waktu dan tenaga yang harus dikorbankan dibandingkan dengan manfaat yang mungkin diperoleh. kepuasan akan hasilnya. apakah cara itu cukup memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan (termasuk kemarahan), dan sejauh mana kepentingan para pihak dapat terpenuhi, termasuk pemenuhan rasa keadilan dalam proses dan hasil cara penyelesaian sengketa yang dipilih itu. dampak tata cara penyelesaian itu pada hubungan antara para pihak. apakah hubungan kerjasama yang telah ada dapat terus berlangsung atau akan terancam putus karena pilihan proses penyelesaian sengketa itu. manakah yang lebih penting: terselesaikannya sengketa yang dihadapi pada saat ini, atau terjadinya hubungan baik antara para pihak. berulangnya muncul kembalinya sengketa. apakah proses yang akan ditempuh sebuah potret pengelolaan kebijakan akan menghasilkan pemecahan yang langgeng? ataukah dengan cara itu masih ada kemungkinan bahwa sengketa yang sama muncul kembali antara pihak yang sama atau dengan pihak lainnya. kemungkinan peningkatan atau pengurangan intensitas konflik (eskalasi dan eskalasi). dalam suatu proses sengketa, masing masing pihak akan saling mempengaruhi. sikap atau tindakan yang konfrontatif dari salah satu pihak akan cenderung merangsang lawan sengketa untuk membalasnya dengan tindakan serupa, dan sebaliknya tindakan yang kooperatif akan mengembangkan kemungkinan bagi lawan untuk menunjukkan sikap yang sama. analisis konflik secara partisipatif tahapan dasar dalam analisis konflik secara partisipatif adalah: membangun saling pengertian atau rasa simpati: memeriksa kelompok stakeholder dan kelompok perwakilan: memeriksa motivasi, kebutuhan dan ketakutan yang mendasari mereka: konsultasi tentang strategi yang paling praktis untuk mengelola konflik: mengklarifikasi konflik dari segi geografi, waktu, kuantitas, orang yang dipengaruhi dil. jika pola negosiasi konsensus yang dipilih, eksplorasi keberadaan kelembagaan (formal dan adat) yang relevan dengan mekanisme pengelolaan konflik: konsultasi tentang apakah ada usaha membangun negosiasi secara konsensus dalam mekanisme yang ada atau mengelola konflik secara independen dari para pihak: konsultasi tentang pilihan pembangunan kapasitas yang tersedia untuk mendukung negosiasi membangun kapasitas membangun kapasitas adalah elemen kunci manajemen konflik pada umumnya dan khususnya untuk membangun konsensus. banyak sengketa tidak terselesaikan karena mekanisme untuk menyelesaikan tidak mendukung, atau karena kelompok yang berkonflik tidak mempunyai keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan negosiasi yang efektif. beberapa tipe membangun kapasitas akan dibutuhkan apakah diputuskan untuk membangun sesuatu yang baru, sistem yang mandiri dalam mengelola konflik atau memperkuat mekanisme yang ada. berbagai pilihan membangun kapasitas antara lain: mekanisme adat memberikan pelatihan komunikasi personal dan keterampilan negosiasi secara konservasi indonesia konsensus terhadap kelompok komunitas yang terlibat dalam mekanisme pengelolaan konflik secara adat. melatih keterampilan mediasi dan fasilitasi para pemimpin komunitas. mekanisme kelembagaan melatih keterampilan mediasi dan fasilitasi staf lembaga dengan mendatangkan pelatih dari luar. mekanisme menurut hukum melatih perwakilan resmi (seperti mediator lahan lokal) dalam ketrampilan mediasi dan fasilitasi penyelesaian win win. melatih perwakilan resmi (seperti pejabat kehakiman) dalam meng diinterpretasikan keputusan pengadilan untuk penilaian yang win win. mengembangkan metodologi yang partisipatif hal ini bisa dimulai dari dokumentasi pengetahuan lokal itu sendiri. upaya pendokumentasian pengetahuan lokal penting dilakukan agar bisa diwariskan kepada generasi penerus. tetapi upaya pendokumentasian harus diikuti upaya lain agar pengetahuan lokal bisa berkembang. beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat menjadi peduli lalu memberi dukungan, menggunakan dan mengembangkan pengetahuan lokalnya adalah: membangkitkan minat terhadap nilai nilai yang terkandung dalam pengetahuan lokal. hal itu bisa dilakukan melalui media lagu, tari, drama, lukisan, dan berbagai media lain. menunjukkan manfaat pengetahuan lokal. cara yang bisa dilakukan antara lain dengan membuat petak contoh, kebun tanaman obat, menyalurkan hasil kerajinan kepada konsumen, dan sebagainya. membantu masyarakat lokal untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal. bentuk tertulis seperti buku dan gambar akan sangat membantu. membuat pengetahuan lokal bisa diterapkan. contohnya adalah dengan memfasilitasi masyarakat lokal untuk mengembangkan bank gen, bisa berupa tempat penyimpanan keragaman jenis padi lokal lumbung desa. memperkuat organisasi masyarakat. sebuah potret pengelolaan kebijakan peningkatan kapasitas para pihak yang terlibat dalam upaya konservasi upaya tingkat masyarakat juga harus didukung oleh peningkatan kapasitas para pihak yang terlibat dalam pengelolaan konservasi, khususnya pengelola kawasan. pengelola kawasan setidaknya memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan (a) komunikasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat: (b) mengenali pengetahuan lokal: memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengembangkan pengetahuan lokal. pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan dalam pengelolaan kawasan konservasi harus diganti dengan pendekatan hubungan yang saling menghormati dan lebih bersahabat. masalah konservasi bukan lagi sekedar masalah menghitung satwa liar atau inventarisasi tumbuhan semata. masalah konservasi sekarang dan yang akan datang adalah masalah komunikasi. tanpa komunikasi yang baik, jangan berharap kawasan konservasi akan selamat. komunikasi yang baik disertai dengan penghargaan atas keberadaan masyarakat lokal diharapkan akan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap kawasan, sehingga akan tumbuh upaya untuk menjaga kawasan dengan kesadaran sendiri. selain itu diperlukan pula sikap sikap apresiasi terhadap masyarakat lokal. sikap apresiasi seperti menghormati, mengakui, mendukung, menggunakan dan mengembangkan pengetahuan lokal dalam setiap upaya konservasi sumberdaya hutan, baik genetik, jenis, maupun ekosistem menjadi penting dikembangkan. hal ini penting sekali terutama bagi upaya pelestarian kawasan konservasi yang sekitarnya masih ditempati oleh masyarakat yang mempunyai pengetahuan lokal yang kuat. konservasi indonesia konservasi indonesia sekadar sirih buku ini hasil pergumulan cukup panjang dari beberapa individu yang peduli pada persoalan konservasi dan kebetulan beberapa diantaranya bekerja lembaga yang bergerak isu konservasi. dimulai dari sarasehan nasional membangun kemitraan taman nasional indonesia" wisma kasih bogor, agustus september kebijakan pengelolaan kolaborasi permenhut p19 menjadi tonggak bagi persoalan pengelolaan kawasan konservasi tidak lagi menjadi domain pemerintah. persoalan konservasi disadari harus menjadi persoalan banyak orang, banyak pihak. praktek praktek kemitraan dan kolaborasi ditemukan, diinisiasi oleh para pihak dengan program tertentu maupun timbul dari komitmen dari budaya yang tumbuh. kekayaan metode pengelolaan pun didapatkan, akan tetapi berbagai persoalan pun ditemukan. mulai dari konflik yang timbul lapang sampai pada persoalan kebijakan yang mengatur konservasi dan kawasan konservasi itu sendiri. pokja kebijakan konservasi pun lahir dari rekomendasi sarasehan nasional tersebut. mandat untuk mengawal kebijakan konservasi dari implementasi p19 mengawal terbitnya kebijakan zonasi taman nasional, hingga revisi dan menjadi koridor dalam kerja kerja pokja ini. salah satu kekuatan yang dimiliki oleh pokja ini adalah komitmen yang sangat kuat dari para dinamisatornya. buku ini mulai diinisiasi pada april dalam pertemuan konsolidasi pokja kebijakan konservasi bodas, kaki gunung panggang. pertemuan ini merupakan ajang refleksi pokja dalam menjalankan mandat sarasehan nasional mencoba menjalankan hasil renstra pokja yang dilaksanakan yogya pada maret dan terakhir mencoba diskusi para pihak akan perlunya kebijakan konservasi indonesia. perjalanan tahun pokja dirasa cukup untuk dipublikasikan berikut ide dan gagasan pokja untuk perbaikan kondisi dan kebijakan konservasi indonesia. terimakasih kepada esp usaid dan latin yang mensupport pertemuan konsolidasi pokja kebijakan konservasi bodas pada april terimakasih kepada imran tnc) dan nani rmi) yang berpartisipasi kegiatan tersebut tetapi kemudian tidak menjadi tim penulis. potret inisiatif kebijakan konservasi indonesia adalah tema yang disepakati sebagai tema buku dalam pertemuan tersebut. sebuah potret pengelolaan kebijakan adiwibowo, s5. kawasan konservasi indonesia: kontestasi kepentingan antara masyarakat dan negara, bahan presentasi dalam fgd menggalang persepsi para pihak akan perlunya perubahan kebijakan konservasi indonesia jakarta maret alexander, pedoman perancangan peraturan daerah dalam konteks otonomi daerah. jakarta. alexander, undang undang pertambangan mineral dan batubara. tidak diterbitkan. alias, dan kasino. hutan kemasyarakatan taman nasional: kasus taman nasional meru berisi. tidak diterbitkan. barber, c.v, afif, dan purnomo. meluruskan arah pelestarian keanekaragaman dan pembangunan indonesia. yayasan obor indonesia. jakarta. kamus, inventarisasi varitas padi desa long alang dan desa atau ping, kecamatan kunjungan, kalimantan timur. laporan penelitian proyek kayan mengarang, kantor wwf samarinda. dalamarnaudi, s.y. kearifan budaya dalam tradisi pengobatan orang sumbawa barat daya, nusa tenggara barat. dalam r.e. nasution, ridwan, tjitropranoto, fbarusan, d., ed.). ketika rakyat mengelola hutan: pengalaman dari jambi. warsi. jambi. forest, h., kuncoro, w.a. jatmiko. ketika kebun berupa hutan: agroforest khas indonesia, sebuah sumbangan masyarakat. icraf. bogor. departemen kehutanan. rencana strategis kehutanan departemen kehutanan. jakarta. konservasi indonesia ditjen peka. mengenal taman nasional model indonesia. sub direktorat informasi konservasi alam, ditjen peka, dephut. jakarta fazriyas. analisis sosial ekonomi petani peladang taman nasional kerinci selat dan petani peladang peserta transmigrasi propinsi jambi. thesis. program pasca sarjana institut pertanian bogor. bogor. fatih hanif dkk. referensi peraturan hukum penanganan kasus perdagangan satwa dan tumbuhan yang dilindungi. ditjen peka wife indonesia. jakarta forge, ve., horse, pj., johnston, fadilitating community based conservation initiatives. sciencenow conservation, department conservation, wellington, new zealand. harada, k., mutakhir, rahayu, pidada. traditional people and biodiversity conservation gunung halimun national park. report research and conservation biodiversity indonesia volume vii. biodiversity conservation project, pusat konservasi alam departemen kehutanan, jica and lipi. bogor. hilman, sekilas tentang etnobotani suku baduy banten, jawa baratijohn griffiths, dalam tim pluralisme hukum: sebuah pendekatan interdisiplin, ma, jakarta, halwwf indonesia dan mfp dephut did. jakarta. menembus, n.a. suku sempat, pakai, nduga dan amungme kawasan lorentz. laporan pipa wwf project jayapura. mas achmad santosa. good governance hukum lingkungan. ice. jakarta. mathias, recording and using indigenous knowledge: manual. international institute rural reconstruction. cavite, manila. mosley, constrained democracy: environmental outcomes and collaborative management, paper presented the conference entitled, evaluating methods and environmental outcomes community based collaborative processes, salt lake city, september muda, y. d. faktor faktor yang berpengaruh terhadap keputusan petani dalam memilih pola agroforest napu" kasus daerah penyangga selimut sebuah potret pengelolaan kebijakan kabupaten ende, propinsi ntt). thesis. sekolah pasca sarjana institut pertanian bogor. bogor. mulyani, pendekatan sistem kawasan konservasi alam terpadu untuk pengembangan daerah penyangga studi kasus taman nasional siberut). thesis. program pasca sarjana institut pertanian bogor. bogor.nasution, r.e., ridwan, tjitropranoto, waluyo, martowikrido, roemantyo, dan si. wardoyo. prosiding seminar dan lokakarya nasional etnobotani, cisarua, bogor, februari bogor, indonesia: asean, departemen pendidikan dan kebudayaan, departemen pertanian, lipi dan perpustakaan nasional. prabandari, perancangan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar taman nasional bromo tengger semeru berdasarkan karakteristik pemanfaatan hasil hutan dan lahan hutan studi kasus daerah penyangga taman nasional bromo tengger semeru, jawa timur). thesis. program pasca sarjana institut pertanian bogor. bogor. pro fauna. investigasi profound indonesia tentang penangkapan dan perdagangan burung pauh bengkok pulau seram maluku, terbang tanpa sayap (bagian ii). the indonesian parrot project and project bird watch pro fauna indonesia. malang. purnama, s.i.s. penyusunan zonasi taman nasional manuver tanadaru sumba berdasarkan kerentanan kawasan dan aktifitas masyarakat. thesis. sekolah pascasarjana institut pertanian bogor. bogor. purwanto, y., eb. waluyo. etnobotani suku dani lembah balik irian jaya: suatu telaah tentang pengetahuan dan pemanfaatan sumberdaya alam tumbuhanpurwanto, r.s. keanekaragaman pemanfaatan tanaman untuk obat obatan tradisional: studi kasus masyarakat pedesaan kecamatan american kabupaten ciamis jawa baratkonservasi indonesia safitri, kepastian hukum atas penguasaan kawasan hutan: mitos atau realitas? artikel dalam majalah forum keadilan oktober jakarta. samedi. perjanjian konvensi) dan kerjasama internasional serta implikasinya terhadap kebijakan konservasi nasional. bahan presentasi pada fgd menggalang persepsi para pihak akan perlunya perubahan kebijakan konservasi indonesia'yang diselenggarakan peka dephut, pokja kebijakan konservasi usaid esp, jakarta. sangat, ariyanto, all, masyarakat dan taman nasional lore lindu, yayasan kemala dan yayasan tanah merdeka, palu sangat, a., hamdan, sugiarto, lumen, dan lagi. masyarakat dan taman nasional lore lindu. yayasan tanah merdeka. palu.oedjito, masyarakat dayak: peladang berpindah dan pelestari plasma nutfahlsuporahardjo. mengelola konflik kawasan lindung. bahan bacaan untuk pelatihan mahasiswa kehutanan indonesia februari dilaksanakan oleh pengurus pusat dan pengurus cabang silva indonesia unpad. bandung. tidak diterbitkan. tim ma, pluralisme hukum: sebuah pendekatan interdisiplin, ma, jakarta tim penyusun. prosiding sarasehan nasional membangun kemitraan taman nasional indonesia". panitia sarasehan. jakarta. yas, a,, santosa, andriana, istana, dan susilaningtias. potret pluralisme hukum dalam penyelesaian konflik sumber daya alam. ma. jakarta. sebuah potret pengelolaan kebijakan konservasi indonesia sebuah potret pengelolaan kebijakan ir. dari, dirjen peka departemen kehutanan konservasi adalah ruang pergulatan baik sisi wacana dan persepsinya sendiri, juga pergulatan soal kawasan hutan hingga pembahasan legislatifnya. konteks ini diilustrasikan dalam bentuk 'gunungan' yang sering digunakan dalam pewayangan dengan warna biru sebagai gambaran lautan perbuatannya. simbol jempol dengan ulat dan jari kelingking dengan caping adalah sebuah keseimbangan yang ingin dicapai. akan tetapi pada prakteknya ruang konservasi adalah ruang yang berbeda dimana pengarusutamaan satwa lebih dominan (ditandai dengan ulat jempol) dibanding petani atau masyarakat (ditandai dengan caping kelingking). semangat untuk menengok budaya lokal menjadi ajakan kita untuk berfikir lebih arif dan mandiri. konservasi indonesia harus digali dan ditemukan sebagai tantangan dalam menghadapi perubahan jaman. editor wildlife nig sjdomaaoe burung last wwe lgnonnonnan sebuah potret pengelolaan kebijakan writing workshop diselenggarakan pili pada juni atas support dari ihas. draf pun dihasilkan dari workshop tersebut dengan segala keterbatasannya, beriring terimakasih kepada iwan pili) yang menyempatkan hadir dan berkontribusi pada workshop tersebut. draf buku yang masih berjudul potret kebijakan konservasi indonesia disimulasikan kepada para pihak untuk review dan mendapat masukan yang konstruktif. bapak agus dermawan dari departemen kelautan dan pesisir menjadi teman diskusi yang bersahabat. bapak sofyan bakar dari departemen dalam negeri banyak memberikan pesan pesan penting untuk buku ini. bapak noor hid selaku direktur konservasi kawasan peka departemen kehutanan banyak memberikan arahan penting untuk perbaikan substansi buku. bapak tony soeharto selaku direktur konservasi keanekaragaman banyak memberikan kritik atas beberapa hal dalam draf buku. bapak rileks semadi menjadi teman diskusi yang menarik serta menorehkan catatan catatan penting atas draf buku ini. ibu moira boediono memberikan inspirasi besar demi menjadikan buku ini menjadi enak untuk dibaca, selain catatan kritisnya atas draf buku ini. para reviewer menjadi bagian penting dalam proses ini karena diharapkan dapat mewakili berbagai kepentingan yang ada atas konservasi. writing workshop pun digelar pada september kantor wcs dan kemudian diakhiri dengan buka puasa bersama. bapak agus haryanto selaku kepala pusat informasi konservasi alam departemen kehutanan banyak memberikan catatan untuk draf buku workshop tersebut. bapak maderameng dari ditjen bina bangsa departemen dalam negeri juga banyak menceritakan pengalaman ladangnya dalam aktivitas konservasi selaku pegawai pemerintah. ucapan terimakasih juga disampaikan kepada teman teman dari wcsp yang hadir workshop tersebut. buku ini telah berproses selama kurang lebih bulan dengan mendapat masukan dari para pihak. walau pun demikian kami menyadari masih banyak sekali pihak yang belum diajak dialog untuk membuat perspektifnya menjadi komprehensif. akan tetapi setidaknya kami telah berusaha memperkaya perspektif tersebut. buku ini juga mereduksi pengetahuan dan ide serta gagasan brilian dari anggota tim penulis. walau demikian kami berusaha tidak mereduksi ide serta gagasan besar yang menjadi diskursus dalam pokja kebijakan selama ini. terimakasih yang tidak terhingga atas komitmen dan dedikasinya kepada tim penulis fatih hanif, andri santosa, widodo ramon, sari nurmawanti, harry alexander, konservasi indonesia akidah billah setyowati, nurcahyo adi, wisnu sukmantoro, evi indraswati, arif alias, bernadinus seni, surya masa, idham arsyad, goes riyanto, dan christine wulandari. juga kepada ratna yulia hadi yang membantu kompilasi serta menyempurnakan tata bahasa atas buku ini. agus prison yang membantu menerjemahkan isi buku dalam ilustrasi dan kami gunakan sebagai cover buku. tidak lupa ucapan terimakasih khusus kepada andri santosa yang menyempatkan diri melakukan edit atas buku ini sehingga tersaji menjadi seperti sesuatu hadapan kita. buku ini mungkin tidak terlalu penting bagi sebagian orang, akan tetapi harapannya menjadi penting dan perlu bagi banyak orang. pergulatan ide dan gagasan yang memakan waktu serta energi serta konsentrasi dari tim penulis dan para pihak yang membantu terbitnya buku ini semoga sesuai dengan apa yang dihasilkan. terimakasih kepada esp usaid yang bersedia mensponsori dan kepada departemen kehutanan republik indonesia yang mendukung terbitnya buku ini. semoga buku ini menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi upaya perbaikan konservasi dan kondisi serta kebijakannya. salam bijak untuk konservasi ketua pokja kebijakan konservasi |
peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang kerjasama daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kuningan, menimbang sa. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak dapat dihindari adanya kegiatan pembangunan yang harus ditempuh dengan cara kerjasama, baik dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga, bahwa agar kerjasama daerah tersebut terselenggara secara tertib, terarah, berdayaguna, dan berhasilguna diperlukan pengaturan tentang kerjasama daerah: cc. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf dan perlu untuk menjamin kepastian hukum pengaturan kerjasama daerahnopolikerjasama renovasi guna sewa serah (renovated, operate, leasehold, and transfer role): kerjasama renovasi guna serah renovated, operate and rent rot): kerjasama bangun serah sewa (build, transfer and rent btr), kerjasama bangun sewa serah (build, rent and transfer brt), kerjasama bangun guna milik (build, operate and own boo), kerjasama bangun serah (build and transfer bt), kerjasama sewa tambah dan guna (contract add and operator), kerjasama bantuan teknik dan atau alih teknologi maupun bantuan dana dalam dan luar negeri, gabungan kombinasi dari dua atau lebih dari berbagai bentuk kerjasama, ss. modal ventura, atau pola nota kesepahaman lainnya sesuai kebutuhan. bab obyek bidang urusan kewenangan tugas kerjasama daerah obyek yang dapat dikerjasamakan dengan pusat, daerah lain atau badan lain dalam negeri atau mitra asing meliputi semua bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. obyek sebagaimana dimaksud pada dapat mencakup bidang usaha kegiatan urusan yang dikerjasamakan mulai dari potensi daerah, penyimpangan kebijakan karena force majeure (pembangunan,pembiayaan, pengaturan, maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum. bab pengikatan perjanjian kerjasama kontrak pengikatan perjanjian kerjasama antar pihak selanjutnya disebut perjanjian kerjasama kontrak atau istilah lain yang setara. perjanjian kerjasama kontrak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat pula memuat ketentuan ketentuan sebagai berikut rumus pekerjaan, cara pembayaran: cc. tahap tahap penyelesaian, cara penyerahan, cidera janji: pemutusan perjanjian perjanjian kerjasama kontrak untuk pekerjaan perencanaan memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual, perjanjian kerjasama kontrak dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif: sejauh menyangkut kontrak kerja konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyediaan jasa serta pemasok bahan dan atau komponen bahan peralatan dan atau bangunan yang harus memenuhi standar yang berlaku: perjanjian kerjasama kontrak dalam negeri dibuat dalam bahasa indonesia, perjanjian kerjasama kontrak luar negeri dibuat dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris. bab vii pembiayaan pelaksanaan kerjasama daerah dapat dibayar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah: pinjaman luar negeri: hibah luar negeri, pinjaman dalam negeri, hibah dalam negeri, gabungan dua atau lebih dari huruf huruf huruf huruf dan huruf pembiayaan kerja: pelaksanaan kerjasama daerah sejauh yang menyangkut pelaksanaan desentralisasi dibiayai oleh apbd): pelaksanaan kerjasama daerah sejauh menyangkut pelaksanaan dekonsentralisasi dibiayai oleh apbn. pelaksanaan kerjasama daerah yang dipviii hasil kerjasama hasil kerjasama yang berupa uang, surat berharga, barang bergerak maupun tidak bergerak dan hak intelektual dimaksudkan didaftarkan sebagai kekayaan daerah, keuntungan dan kerugian yang dibebankan dari hasil kerjasama daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari neraca dan aliran kas, untuk itu setiap perhitungan anggaran pada akhir tahun anggaran dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) sesuai dengan prinsip prinsip akuntabilitas, setiap pendapatan sebagai hasil kerjasama yang berupa uang tunai harus disetorkan kepada bendaharawan umum daerah. bab berakhirnya kerjasama daerah berakhirnya kerjasama daerah, dapat disebabkan oleh kesepakatan antara kedua belahtidnya aturan baru dalam hukum nasional dan internasional, obyek bidang tugas urusan perjanjian hilang atau, terdapat hal hal yang merugikan kepentingan nasional. pemutusan kerjasama daerah yang disebabkan oleh kemauan salah satu pihak dilakukan secara tertulis (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya kerjasama daerah dengan penjelasan tentang keadaan dan atau kejadian diluar kekuasaan yang wajar sehingga kerjasama tidak dapat dilanjutkan bagi para pihak untuk menjalankan kewajiban kewajibannya, selanjutnya ditetapkan dalam keputusan bersama. bab unit kerjasama luar negeri pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama luar negeri, pemerintah daerah dapat menunjuk unit yang bertugas mengkoordinasikan kerjasama luar negeri. bab penyelesaian perselisihan kerjasama perselisihan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam perjanjian kerjasama dengan pelaksanaannya, penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada dapat ditempuh dengan cara musyawarah: menyerahkan penyelesaian pada keputusan pemerintah: menggunakan jasa arbitrase atau pihak netral lainnya: melalui proses pengadilan negeri yang berwenang. cara penyelesaian perselisihan ditentukan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama, penyelesaian perselisihan kerjasama dengan daerah lain dalam dan diluar provinsi yang tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, perselisihan kerjasama daerah dengan pemerintah pusat dan mitra asing diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama. bab xii evaluasi dan pelaporan pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerjasama,sama. pemerintah daerah menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada dprd untuk seluruh perjanjian kerjasama: pemerintah provinsi untuk perjanjian kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain dan luar negeri. bab xiii pembinaan dan pengawasan kerjasama bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama daerah. dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjaketentuan perubahan perubahan terhadap setiap muatan yang diperjanjikan dalam kerjasama daerah dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak, semua perubahan sebagaimana dimaksud pada termasuk perubahan perubahan dalam arah kebijakan, perkiraan biaya dan jumlah biaya sebagaimana ditentukan dalam yang diperjanjikan harus dimuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukum yang sah dari masing masing pihak. bab ketentuan peralihan dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka kerjasama daerah yang telah ada dan masih berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama. kerjasama yang tidak menetapkan jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama dan sumber pembiayaan, dengan berlakunya peraturan daerah ini agar dilakukan penyesuaian selambat lambatnya dalam waktu (satu) tahun. bab xv. tanggal juni (fe (ag ati kuningan j3) sya seal die ang hamid sugandi diundangkan kuningan pada tanggal sekretaris daerah kabupaten kuningan loser setiawan lembaran daerah kabupaten kuningan tahun nomor series penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang kerjasama daerah umum dalam konteks pengembangan wilayah daerah , satu hal yang dapat diambil dari konsep keunggulan komparatif dan kompetitif adalah pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam produk atau pengelolaan sumber daya daerah untuk meningkatkan daya saing. dalam hal inilah kerjasama daerah bisa berperan penting. dilihat dari konsepnya, daya saing daerah akan bertautan erat dengan pembangunan ekonomi lokal local economic development led). salah satu pendekatan dalam pembangunan ekonomi lokal itu adalah pendekatan regional, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi kolektif dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sumber daya pengungkit yang ada pada daerah daerah tetangga. dengan demikian, daerah juga dapat memperkuat daya saing pada level yang lebih tinggi, yakni nasional dan global. upaya berbagai daerah sekarang ini untuk menggalang kerjasama antar daerah dibidang promosi potensi daerah (regional marketing) adalah salah satu contoh pendekatan regional. dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing wilayah adalah dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, termasuk dalam hal tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah. pada gilirannya, hal hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk bersaing ditingkat nasional dan global. berkenaan dengan hal dimaksud diatas, maka dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang kerjasamainsip akuntabilitas adalah setiap penanam moda berkewajiban menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badanusat adalahbadan usaha milik negara bumn)swasta nasional adalah badan usaha yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi luar perusahaan negara. badan lain dalam negeri adalah pemerintah daerah lain, badan swasta nasional, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan hukum. badan lain luar negeri adalah pemerintah asing, badan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan menurut hukum asal. kerjasama daerah adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan badan lain dalam negeri dan atau badan asing luar negeri mengenai bidang pemerintahan tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum. pernyataan kehendak atau letter intent loi) adalah dokumen awal untuk melakukan kerjasama daerah. nota kesepahaman atau memorandum understanding adalah dokumen yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagai tindak lanjut pernyataan kehendak. perjanjian kerjasama adalah perikatan hukum yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjuti nota kesepahaman u). keputusan bersama adalah pokok perjanjian kerjasama yang berisi kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanganan kerjasama daerah, pihak ketiga adalah instansi lembaga atau badan usaha yang berada diluar pemerintah daerah yang bersangkutan yaitu bumn, bumi, koperasi, perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan yang tunduk pada hukum indonesiapihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. fasilitas daerah adalah hak hak dan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah yang digunakan dan atau diberikan pada pihak ketiga untuk kepentingan bersama dalam suatu usaha kerjasama. asset modal pihak ketiga adalah kekayaan milik pihak ketiga yang diserahkan sebagai modal dalam usaha bersama dengan pemerintah daerah baik berwujud uang ataupun barang bergerak atau tidak bergerak, surat surat berharga, fasilitas, keahlian, kekayaan intelektual dan lain lain yang dapat dinilai dengan uang. penyertaan modal pihak ketiga adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pihak ketiga pada suatu usaha bersama dengan pemerintah daerah dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama. kewenangan daerah adalah kewenangan daerah kabupaten kuningan. force majeure adalah keadaan yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kekuasaan kedua belah pihak meskipun telah diupayakan maksimal yang karenanya perjanjian harus berakhir. bab bentuk dan arah kebijakan umum kerjasama daerah bagian pertama kerjasama daerah dalam negeri pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain dalam negeri dan atau badan lain dalam negeri sesuai dengan kewenangannya. kerjasama dengan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam meliputi departemen teknis: badan lembaga tingkat pusat. kerjasama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam meliputi kerjasama dengan kabupaten dan atau kota dalam satu provinsi: kerjasama dengan kabupaten dan atau kota pada provinsi yang berbeda. kerjasama dengan badan lain sebagaimana dimaksud dalam meliputi swasta nasional: (badan usaha swasta nasional, koperasi, yayasan), organisasi kemasyarakatan, (professional, asosiasi, lsm), perguruan tinggi dan lembaga penelitian, bumn dan bumi. keputusan bersama dengan nama dan bentuk tertentu yang dibuat pemerintah daerah mengenai kerjasama dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, kesepahaman dan penandatanganan. pelaksanaan kerjasama dalam negeri dapat diawali oleh para pihak menyusun tim kerjasama dan atau peneliti yang bertugas membahas prioritas kegiatan kerjasama dan tindak lanjut pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan. pelaksanaan kerjasama dalam negeri harus dievaluasi oleh kedua belah pihak secara berkala sebagaimana diperjanjikan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku ketentuan sebagai berikut bupati dapat memprakarsai kerjasam: cc. setelah pernyataan kehendak diterima masing masing pihak, maka dilakukan penelitian oleh tim masing masing terhadap materi bidang urusan tugas obyek yang akan dikerjasamakan, setelah hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf diterima oleh masing masing pihak, ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepakatan u): setelah nota kesepahaman ditandatangani oleh kedua belah pihak, ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud huruf sekurang kurangnya memuat maksud dan tujuan kerjasama, subyek kerjasama: cc. obyek bidang usaha kegiatan urusan yang akan dikerjasamakan ruang lingkup kerjasama, hak, kewajiban dan tanggung jawab masing masing pihak: jangka waktu kerjasama, keadaan memaksa (force majeure): penyelesaian perselisihan kerjasama: hal hal sesuai kebutuhan: dalam hal terjadi perubahan terhadap perjanjian kerjasama harus dibuat keputusan bersama. kerjasama pemerintah daerah dengan badan lain dalam negeri berlaku ketentuan sebagai berikut badan lain dalam negeri dapat menawarkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan atau sebalikny, cc. setelah pernyataan kehendak oleh masing masing pihak diterima, selanjutnya dilakukan pra studi kelayakan oleh masing masing pihak terhadap materi bidang urusan tugas obyek yang akan dikerjasamakan, setelah pra studi kelayakan dinyatakan diterima oleh masing masing pihak, tindak lanjuti dengan penandatanganan nota kesepakatan u): setelah nota kesepahaman ditandatangani oleh masing masing pihak, dibentuk tim untuk menyusun materi bidang urusan tugas objek yang akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama, tim sebagaimana dimaksud pada huruf menyusun perjanjian kerjasama, sekurang kurangnya mengatur mengenai maksud dan tujuan kerjasama, subyek kerjasama, obyek bidang usaha kegiatan urusan yang dikerjasamakan, ruang lingkup kerjasama, hak, kewajiban dan tanggung jawab masing masing pihak, jangka waktu pelaksanaan: keadaan memaksa (force majeure), penyelesaian perselisihan kerjasama: hal hal lain sesuai kebutuhan. dalam hal terjadi perubahan terhadap perjanjian kerjasama harus dibuat keputusan bersama, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada dan yang membebani masyarakat dan pemerintah daerahbagian kedua kerjasama daerah dengan luar negeri paragraf mitra, syarat syarat dan prakarsa kerjasama mitra kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri adalah pemerintah negara asing, lembaga badan negara asing, lembaga badan asing: lembaga swadaya masyarakat asing, badan usaha swasta asing. syarat syarat kerjasama luar negeri harus sesuai dengan bidang kewenangan daerah: mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat, memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat bagi daerah: dilakukan dengan mitra dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan indonesia: menghormati kedaulatan urusan dalam negeri masing masing, bidang kerjasama disusun secara seksama berdasarkan skala prioritas dan dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah dan potensi yang dimiliki mitra asing, memperoleh pendapat, pertimbangan dan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah. kerjasama luar negeri sebagaimana dimaksud dapat dilakukan atas prakarsa pemerintah daerah, mitra asing, atau hasil pertemuan wakil pemerintah indonesia dengan wakil pemerintah negara mitra. paragraf koordinasi dan konsultasi kerjasama luar negeri pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan gubernur mengenai rencana kerjasama luar negeri, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri teknis dan menteri luar negeri republik indonesia mengenai rencana kerjasama luar negeri dengan mitra asing: kerjasama luar negeri yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapat persetujuan dprd. paragraf pelaksanaan kerjasama luar negeri pelaksanaan kerjasama luar negeri dilakukan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan peraturan perundang undangan. kerjasama sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan rencana pembangunan daerah sejalan dengan program perencanaan nasional, kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri merupakan pelengkap dalam pelaksaan pembangunan nasional dan daerah, kerjasama luar negeri dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan nyata yang mempunyai skala prioritas tinggi, teridentifikasi secara jelas dengan menggunakan indikator pada masukan, keluaran, manfaat dan dampak setiap usulan aktifitas kerjasama dimaksud: pemerintah daerah harus mempunyai rencana dan program yang jelas bagi pemeliharaan dan kelanjutan sesudah kerjasama luar negeri selesai. kerjasama luar negeri untuk mencari dana, kegiatan politik dan kegiatan lainnya yang sejenis tidak dibenarkan. paragraf tempat penandatanganan naskah kerjasama luar negeri penandatanganan naskah lol, dan perjanjian kerjasama luar negeri dilakukan indonesia. apabila diperlukan penandatanganan naskah lol, dapat dilakukan luar negeri dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan kehebatan dalam pengiriman delegasi daerah luar negeri. bab iii organisasi kerjasama daerah bagian pertama tim koordinasi kerjayek yang akan dikerjasamakan. pembentukan teks dan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua badan koordinasi kerjasama daerah dalam melakukan kerjasama antar daerah, daerah dapat membentuk badan kerjasama antar daerah selanjutnya disebut badan kerjasama sesuai dengan kebutuhan, badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada dapat merupakan organisasi struktural atau non struktural yang dibentuk oleh bupati, pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan pembiayaan badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui keputusan bersama, khusus untuk bidang bidang yang menyangkut pelayanan umum dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri, pemerintah daerah dapat membentuk badan pengatur atau regulatory board yaitu badan independen yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah, dprd dan atau para pihak mengenai pengaturan tarif dan penyelesaian perselisihan: susunan tata kerja dan pembiayaan dari badan pengatur sebagaimana dimaksud pada diatur dalam perjanjian kerjasama, badan kerjasama sebagaimana dimaksud pada dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada bupati. bab pola kerjasama daerah pemerintah daerah berdasarkan nota kesepahaman dapat memilih pola dan bentuk kerjasama sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan. bentuk nota kesepahaman dimaksud pada antara lain adalah: pembelian saham dari perusahaan yang telah berbadan hukum, kerjasama patungan (joint venture) dalam bentuk perseroan terbatas (ownership conjunction with regional local government), cc. kerjasama dalam bentuk perjanjian perjanjian lain yaitu kontrak manajemen: kontrak produksi: kontrak bagi keuntungan: kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi tempat usaha. kerjasama bantuan operasional kso (operation assistance), kerjasama kontrak operasi dan pemeliharaan (contract operation and maintenance): kerjasama pembiayaan (contract operations and maintenance with working capital): kerjasama kontrak sewa beli dan kontrak sewa pakai (leasing): kerjasama bangun guna sewa serah (built, operate, leasehold, and transfer bolt), kerjasama bangun guna serah (built, operate, and transfer bot), |
peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasarasarypasar daerah menjadi retribusi pelayanan pasar, sehingga peraturan daerah nomor tahun dimaksud perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaianttu daerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang retribusi pasarpara bupati kuningan aeon see aang hamid sugandi diundangkan kuningan pada tanggal o dopasarasaralah tingkat klasifikasi kios los sesuai dengan tingkat kerajaannya. yang dimaksud dengan begadang dengan cara lainnya adalah pedagang yang berjualan diluar toko kios dan atau menggunakan gerobak alatlainnya dilingkungan pasar struktur dan besarnya tarif retribusi pedagang yang menempati kios los. pasar kelas kios: kios tk. sebesar rp. m? hari kios tk. sebesar rp. m? hari kios tk.asar kelas ii: kios: kios tk. sebesar rp. m? hari kios tk. sebesar rp. m? hari kios tk. iiiedagang yang tidak menempati kios atau los, besarnya retribusi per hari ditetapkan sebagai berikut kendaraan roda enam sebesar pedagang penjual jasa keliling rp. hari sebesar pedagang dengan cara lainnya rp. hari sebesar yang menyewakan kilo rp. buah timbangan sebesar e7. pedagang sapi kerbau kuda rp. ekor sebesar rp. ekor pedagang domba kambing keranjang sebesar pedagang unggas sebesar s00 ful pedagang ikan basah sebesar: kendaraan roda enam sebesar pedagang keliling yang rp. hari menggunakan roda dorong tarik sebesar rp. hari pedagang dengan cara lainnya sebesar rp. buah yang menyewakan kilo timbangan sebesar rp. ekor pedagang sapi kerbau kuda rp. ekor sebesar rp. keranjang pedagang domba kambing rp. pikul sebesar pedagang unggas sebesar pedagang ikan basah sebesar gpa bupati kuningan, dna kanan. tadundeegand aang hamid sugandiindustrian dan perdagangan kabupaten kuningan. pasar daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. pasa.se. radius pasar daerah adalah tempat berjualan atau tempat usaha lain lingkungan pasar mencakup radius dengan mendapat pembinaan dan pelayanan keamanan ketertiban lingkungan dari pemerintah daerah. izin adalah izin menempati kios los atau tempat lain untuk melakukan kegiatan usaha diapangan pasar adalah tempat berjualan lingkungan pasar selain kios dan losketentuan zin bagian pertama pemilikan izin setiap pedagang yang akan menempati kios los atau tempat lain untuk melakukan kegiatan usaha lingkungan pasar,izin, surat permohonan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. setiap pedagang yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam untuk melakukan aktifitas usahanya, dilengkapi dengan surat keterangan pedagang. bentuk dan isi surat keterangan pedagang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. setiap orang atau badan yang akan mengubah bentuk atau fungsi bangunan lingkungan pasar harus mengajukan izin kepada bupati. tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian kedua masa berlaku izin izin sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama pemegang izin melakukan kegiatan usahanya. pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam setiap satu tahun sekali harus melakukan daftar ulang teregistrasi). daftar ulang teregistrasi) sebagaimana dimaksud pada harus sudah diajukan selambat lambatnya dalam waktu (tiga) bulan sebelum jatuh tempo. bagian ketiga balik nama izin sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin dari bupati. untuk melakukan pemindahtanganan atau balik nama sebagaimana dimaksud pada harus menempuh prosedur permohonan izin sebagaimana diatur dalam dan bab iiiralatatau badan yang mendapat manfaat fasilitas pasar. bab golongan retribusi retribusi pelayanan pasardiukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat, jasa usaha dan fasilitas yang dimanfaatkan. prinsipsaat terjadinya retribusi teru tang setiap orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan pasarinsentif pemungulayanan pasar oleh dinas |
bupati mojokerto menimbang mengingat peraturan bupati mojokerto nomor .f.nomor tahun tentang pajak daerah, perlu mengatur tata cara pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt)badan urusan piutang dan lelang)', peraturan daerah kabupaten mojokerto nomor tahun tentang pajak daerah; memutuskan tata cara pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menetapkan babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan bupati adalah bupati mojokerto. sekretaris daerah, adalah sekretaris daerahuka kabupaten mojokerto kepala kantor pertanahan adalah kepala kantor pertanahan kabupaten mojokerto. pejabat adalah pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan perpajakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menurut ketentuan peraturan perundang undangan. petugas adalah pejabat atau staf yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas perpajakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. tenaga ahli adalah tenaga ahli bidang perpajakan daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan sistem perpajakan daerah oleh pejabat yang mengenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. sistem perpajakan daerah adalah rangkaian kegiatan pemungutan pajak mulai dari menghimpun data objyang selanjutnya disebut pbb p.ajak adalah bpt; wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan kewajiban membayar bpt pajak yang terutang adalah bpt yang harus dibayar pada suatu saat;peed bptnilai jual obyek pajak yang selanjutnya disingkat nop, adalah nilai jual obyek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaana perolehan hak atas tanah dan bangunan;ju t'skpkpb adalah surat yang menentukan surat yang menentukan pengembalian kelebihan pembayaran bpt. bab maksud dan tujuan maksud pembentukan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pembayaran bpt. tujuan pembentukan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang tata cara pelaksanaan pemungutan bpt. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi surat pemberitahuan pajak daerah bpt; pembayaran bpt; penerbitan surat ketetapan bpt; tata cara pelaporan bpt; verifikasi surat pemberitahuan pajak daerah bpt; pemeriksaan surat pemberitahuan pajak daerah bpt; penagihan bpt;pt; pengurangan atau keringanan bpt; angsuran, keberatan dan banding; kelebihan pembayaran bpt; bab surat pemberitahuan pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian kesatu pengisian surat pemberitahuan pajak daerah wajib pajak bpt wali menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. untuk pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada wajib pajak dapat mengisi formulir speed dengan mencantumkan nomor pokok wajib pajak daerah ppd) atau nomor identitas lainnya. kewajiban wajib pajak untuk melaporkan sendiri pajak yang dapat dikatakan kepada pihak penunjukan kuasa wajib pajak. menghitung, memperhitungkan, membayar dan terutang sebagaimana dimaksud pada lain dengan melampirkan surat kuasa atau surat formulir speed bpt dibuat dan dikeluarkan oleh duka. sebagai tanda bukti sah legal dikeluarkan duka, speed bpt diberi tanda bukti pengesahan berupa perforasi (dialog). formulir speed bpt dapat diperoleh wajib pajak pada kantor duka. bentuk dan isi formulir speed bpt diatur oleh kepala duka. speed yang telah divisi dan dibayar oleh wajib pajak diajukan duka untuk mendapat pengesahan. penyampaian speed sekurang kurangnya dihampiri sebagai berikut foto copy kartu tanda penduduk ktp). foto copy kartu keluarga kk) dan surat keterangan waris atau hibah wasiat dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat. foto copy sertifikat atau dokumen pengganti sejenisnya. foto copy spot tahun perolehan objek pajak. bukti pelunasan pbb. surat keterangan perolehan hak atas tanah dan bangunan dari plat. bagian kedua penghitungan pokok pajak terutang bea perolehan hak atas tanah dan bangunharga transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan harga transaksi jual beli yang dilakukan secara wajar. harga transaksi jual beli yang dilakukan secara wajar sebagaimana dimaksud pada adalah harga transaksi jual beli yang dilakukan sekurangnya mendekat' nilai pasar sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan adalah nilai pasar sesua harga transaksi yang tercantum dalam rival lelang sebagaimana dimaksud pada huruf altar harga transaksi pada bukti transaksi lelang yang akan dicantumkan pada risalah lelang' risalah lelang sebagaimana dimaksud yang dimaksud pada huruf dan adalah risalah lelang yang sah secara hukum dibuktikan dengan tanda tangan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan mencantumkan harga transaksi, penunjukan pemenang pembeli lelang, tanggal penunjukan pemenang pembeli lelang' (g) jika nilai perolehan b'nl"r, pajak s6edesaan dan perkotaan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengen aan yang dipakai adalah nop pbb' (g) nilai perolehan objek pajak< nilai diketahui sebagaimana dimaksud pada adalah nilai perolehan o'o1ek pajak tidak diketahui karena force majeure (bencana alam, sabotase, huru hara, kerusuhan, dan keadaan darurat lainnya) yang secara resmi ditetapkan oleh bupati atau pejabat berwenang lainnya' besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar rp. .b0 tahun terjadinya perolehan sebab"ir"na dimaksud pada dan adalah saat wajib pajak menganut speed duka sampai dengan saat terulangnya pajak dalam satu tahun pajak'jop yang dikeluarkan oleh kepala duka atau pejabat yang ditunjuk. penunjukan pejabat yang sebagaimana dimaksud pada mengeluarkan surat tugas' mengeluarkan surat keterangan nop pbb (t;, dilaksanakan oleh kepala duka dengan petunjuk teknis penerbitan surat diatur lebih lanjut dengan keterangan nop sebagaimana dimaksud pada surat edaran pati. tarif bpt ditetapkan sebesar (lima persen). besaran pokok htb yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan jalyat ,t1contoh perhitungan besaran pokok bpt sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. bab pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan wajib pajak melakukan pembayaran bpt terutang dengan menggunakan speed bpt. wajib pajak membayar bpt pada tempat yang ditunjuk oleh bupati sebagai tempat pembayaran bpt. untuk kelancaran dalam pemungutan bpt, bupati dapat menunjuk pejabat pembuat akta tanah notaris dan atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara sebagai pemungut bpt. hal hal teknis pelaksanaan pemungutan bpt sebagaimana dimaksud pada diatur oleh kepala duka. tempat pembayaran bpt yang ditunjuk oleh bupati wajib melaksanakan tugas: menerima speed dari wajib pajak; menerima pembayaran bpt dari wajib pajak; menyetor penerimaan bpt kas daerah; mengarsipkan speed lembar dan menyerahkan menyampaikan sirip lembar kepada dpp ka. penyetoran bpterbitan surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam jangka waktu (lima) tahun sesudah saat terulangnya htb, kepala duka dapat menerbitkan dkb, skpdkbt dan dn. skpd ditetapkan dalam hat berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; speed tidak disampaikan kepada kepala duka dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; kewajiban mengisi speed tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan skpdkbt ditetapditetap5oh (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2ohlaporan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan kepala duka. bab vii tata cara pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pelaporan bpt dilaksanakan oleh plat notaris dan atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, bank yang ditunjuk dan dukenerimaan bpt berdasarkan dokumen dokumen dari bank, tempat pembayaran, bendahara penerima, plat dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negaraakta perolehan hak atas tanah dan atau bangunan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii verifikasi surat pemberitahuan pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bupati membentuk tim verifikasi speed bpt untuk menguji kebenaran speed bpt tim verifikasi speed bpt sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penelitian speed. melakukan pemeriksaan speed mengevaluasi pelaksanaan pembayaran bpt melaporkan pelaksanaan pembayaran bpt kepada bupati. verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan dua cara: verifikasi kantor. verifikasi lapangan. (a) verifikasi kantor sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilaksanakan dengan menggunakan harga dasar tanah dan atau bangunan atau dokumen data lain yang mendukung indikator nilai perolehan. verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan verifikasi kantor belum cukup. pelaksanaan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada melibatkan perangkat desa setempat, penjual atau warga sekitar obyek pajak. kepala duka dapat menunjuk tenaga ahli yang membidangi penilaian tanah dan atau bangunan untuk melaksanakan verifikasi lapangan terhadap data objek pajak dengan nilai perolehan diatas rp. (lima ratus juta rupiah). tim verifikasi melaksanakan konfirmasi kebenaran data objek pajak dengan wajib pajak terhadap speed yang dianggap perlu. dalam hal hasil konfirmasi terdapat laporan pembetulan data objek pajak, wajib pajak dapat membayar kekurangan pajak dengan mengisi speed dua atau. seterusnya. speed yang diverifikasi dinyatakan sah ",r, valid, jika memenuhi persyaratan penghitungan besarnya pokok pajak terutang bpt sudah benar; persyaratan administrasi pendukung yang dilampirkan dinyatakan lengkap; pokok pajak terutang bpt telah dibayar lunas; untuk obyek pajak pbb buku dan selama (lima) tahun terakhir telah dibayar lunas. apabila pengajuan speed yang diverifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada maka pengajuan speed yang telah diverifikasi dapat tidak disahkan atau tidak divalidasi. pengesahan atau validasi speed yang telah diverifikasi, dilaksanakan dengan cara membubuhkan tanda tangan pejabat yang ditunjuk dan stempel duka. speed yang telah disahkan atau divalidasi sebagaimana dimaksud pada merupakan bukti pembayaran pajak. agar kewajiban perpajakan dipenuhi oleh wajib pajak, sebelum pengesahan atau validasi speed wajib pajak dan plat dapat diminta menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak. bentuk dan isi surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh kepala duka. kepala duka menunjuk pejabat yang menandatangani pengesahan atau validasi speed bpt sebagaimana dimaksud pada penunjukan pejabat yang menandatangani pengesahan. atau validasi speed bpt sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mengeluarkan surat tugas. terhadap speed yang telah diverifikasi dan dinyatakan sah atau valid, jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakdan disahkan atau divalidasi pejabat yang ditunjuk kepala duka. bab pemeriksaan surat pemberitahuan pajak daerah bea perolehan dan atas tanah dan bangunan kepala dukatentang pajak bpt. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebelum memasuki masa kedaluwarsa penagihan. masa kedaluwarsa sebagaimana dimaksud paduntuk pelaksanaan pemeriksaan, kepala duka membentuk tim pemeriksa bpt dengan mengeluarkan surat tugas. susunan keanggotaan tim pemeriksa bpt sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur duka; unsur inspektorat; unsur dinas pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang; unsur badan pertanahan nasional. unsur kpp pratama: unsur bagian hukum sekretariat daerah; tim pemeriksa bpt sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyiapkan administrasi pendukung dan kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemeriksaan; menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak; mengumpulkan data, informasi atau keterangan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas menjalankan peraturan perundang undangan tentang pajak bpt: menyusun laporan hasil pemeriksaan; melaporkan hasil pemeriksaan kepada kepala duka. petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal sebagai pemeriksa dan dilengkapi dengan surat tugas pemeriksaan yang ditandatangani kepala dukaserta data informasi atau keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan bpt; memberikan kesempatan petugas; dan atau memberikan keterangan laihurufr ort uan, pencatatan, ataupermintaan untuk keperluan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kepala duka berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak danlatau tidak bergerak apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila diperlukan untuk pertimbangan keamanan, kepala duka dalam menjalankan wewenangnya dalam melaksanakan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan kepolisian setempat. pemeriksaan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan. untuk melengkapi data, informasi atau keterangan lainya dalam penyusunan berita acara pemeriksaan, kepala duka dapat memperpanjang waktu pemeriksaan dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada wajib pajak. ,h[ kepala duka memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. kepala duka memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan dan menerima hasil pemeriksaan. bab penagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan penagihan dilaksanakan untuk menagih bpt terutang yang tidak atau belum dibayar oleh wajib pajak. penagihan bpt sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menerbitkan std. skpd. skpdkbt. jika penagihan dilaksanakan dengan menerbitkan std, skpd dan skpdkbt sebagaimana dimaksud pada bpt tidak atau belum dibayar oleh wajib pajak maka dapat diberikan surat teguran. surat teguran sebagaimana dimaksud pada dapat dikeluarkan setelah (tujuh) hari kerja terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran. kepala duka berwenang mengeluarkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada jika penagihan dengan surat teguran sebagaimana dimaksud pada bpt tidak atau belum dibayar, maka dapat dilanjutkan dengan penagihan menggunakan surat paksa. surat paksa sebagaimana dimaksud ,dikeluarkan oleh kepala duka. sistem dan prosedur penagihan dengan surat paksa dilaksanakana perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian kesatu pembetulan ketetapan atas permohonan wajib pajak atau karena jabatanya, kepala duka dapat membetulkan surat keputusan atau surat ketetapan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis danipt. pembetulan surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada merupakanmerintah kabupaten dengan wajib pajak. kekeliruan penetapan ketentuan dalam peraturan perundang undangan, meliputi kekeliruan dalam menerapkan tarif nilai perolehan tidak kena pajak dan nilai perolehan objek pajak. pembetulan kesalahan surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada meliputibpt nihil skpd); surat tagihan pajak daerah std); surat keputusan pemberian pengurangan bpt; surat keputusan pembetulan. permohonan pembetulan kesalahan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan. setiap permohonan pembetulan kesalahan hanya dapat diajukan untuk (satu) surat keputusan atau surat ketetapan. permohonan pembetulan diajukan secara tertulis kepada kepala duka dalam bahasa indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya. kepala dukditerima apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah terlampaui, tetapi kepala duka belum memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan kepala dukmenghapuskan jumlah bpttidak ada permohonan oleh wajib pajak tetapi diketahui oleh kepala duka telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan aturuk mbatalan, pengurangan ketetapan. dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif kepala duktd, skpd skpdkbt. kepala duka dapat mengurangkan atau membatalkan std, skpd, skpdkbt, skpd dan skpd pengurangan atau pembatalan std skpd,skpdkbt, skpd dan skpd dilaksanakan karena tidak benar kepala duka, dapat membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak. pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada karena dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ite ntu atas permohonan wajib pajak kepala dukpertimbangan kemampuan membayar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada meliputi kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan obyek pajak, misalnya: wajib pajak tidak mampu secara ekonomis,karena perolehan hak baruo".313i' ,xft t:li"',fff :f;iilunsannya dengan sebab sebab tertentu, isa inya: lille i,?t[#:? il:iffi t?" :i!:lit,rufa] j;li:ffilffi:il:?':ondisi tertentu obyek pajak meliputi obyek pajakmisalnya panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah dan rumah sakit; obyek pajak yang digunakan obyek pajak yang ditempati wajib pajak tertentu. sebagai lahan pertanian yang sangat terbatas; sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan bab xii angsuran dan keberatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian kesatu angs dengan alasan tertentu, pembayaran pajak yang ditetapkan dalam skpd atau skpdkbt dapat dilaksanakan oleh wajib pajak dengan cara angsuran selama belum melampaui batas akhir pembayaran. pembayaran pajakwajib pajak, alamat dan nomor obyek pajak nop). apabila pembayaran pajak dengan cara angsuran dilaksanakan setelah berakhirnya batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan, wajib pajak harus mengajukan surat permohonan angsuran kepada kepala duka. dalam hal pengajuan permohonan angsuran disetujui, pembayaran pajak dengan cara angsuran dilaksanakan dengan dilengkapi surat perjanjian angsuran yang ditandatangani wajib pajak atau yang diberi kuasa dengan kepala duka atau pejabat yang ditunjuk. bentuk dan isi surat perjanjian pembayaran pajak dengan cara angsuran diatur lebih lanjut oleh kepala duka. pembayaran pajak dengan cara angsuran dilaksanakan paling banyak secara (lima) kali dalam lima bulan. pembayaran pajak yang dilaksanakan dengan cara angsuran setelah berakhirnya batas waktu pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh (satu) bulan. bupatiatas (lima belas juta rupiah); kepala dukapaling tinggi sebesar rp. (lima belas juta rupiah); kepala duka melaporkan pemberian keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud kepada bupati. permohonan pembayaran pajak dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada kepala duka.secara tertulis dengan menggunakan bahasa indonesia, disertai dengan alasan yang jelas. bentuk dan isi surat permohonan pembayaran pajak dengan cara angsuran diatur lebih lanjut oleh kepala duka. dalam rangka mempertimbangkan pemberian keputusan atas permohonan pembayaran pajak dengan cara angsuran yang diajukan wajib pajak, kepala duka menunjuk petugas untuk melakukan penelitian administrasi dan atau lapangan terhadap kebenaran alasan yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan angsuran. penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mengeluarkan surat tugas. dalam hal dipandang perlu melakukan penelitian lapangan, kepala ppi(a memberitahukan rencana pelaksanaan penelitian lapangan dimaksud dengan mengeluarkan rat pemberitahuan. bagian kedua keberatan dan banding wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan pajak yang tercantum dalam skpd, skpdkbt,skpd,skpdkepada kepala duka dengan disertai alasan . alasan yang jelas. keputusan atas permohonan keberatan ketetapan pajak dapat berupa diterima seluruhnya atau sebagian atau ditolak atau menambah besar pajak terutang. keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar sejumlah pajak paling sedikit sesuai yang disetujuinya. permohonan keberatan harus diajukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya skpdputusan atas permohonan keberatan diberikan dalam batas waktu paling lama (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pengajuan permohonan keberatan oleh kepala duka atau pejabat yang ditunjuk. dalam jangka waktu (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada wajib pajak dapat menambah data pendukung atas permohonan keberatan yang diajukan kepala duka memproses wajib pajak melalui tahapan melaksanakan penelitian penyelesaian permohonan keberatan yang diajukan administrasi dan atau lapangan; memberikan pertimbangan atas pengajuan keberatan yang diajukan wajib pajak kepada bupati. pejabat yang berwenang mengambil keputusan atas permohonan keberatan ditetapkan: untuk pokok pajak terutang lebih dari rp. (lima juta rupiah) oleh bupati. untuk pokok pajak terutang sampai dengan rp. (lima juta rupiah) oleh kepala duka; kepala duka melaporkan pemberian keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada kepada bupati. bentuk laporan pemberian keputusan atas permohonan keberatan diatur lebih lanjut oleh kepala duka. bab xiii pengurangan atau keringanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas permohonan wajib pajak, bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanmelipu;;;nl), polisi republik indonesia polri), pensiunan pns, purnawirawan'bupatilebih dari (lima juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. kepala dukapaling banyak (lima juta rupiah) untuk setiap wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau keringanan pajak bpt, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada bupati atau kepala duka sebagaimana dimaksud pada dan dalam bahasa indonesia dengan menyebutkan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung, antara lain. foto copy atau asli surat pemberitahuan pembayaran pajak daerah speed) bpt. foto copy kartu tanda penduduk ktp). foto copy sertifikat atau dokumen pengganti sejenisnya. foto copy surat pemberitahuan pajak terutang spot) tahun perolehan objek pada bukti pelunasan pbb. surat keterangan perolehan hak atas tanah dan bangunan dari plat. bab xiv kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian kesatu penerbitan skpd pengembalian kelebihan pmb ajaran bpt dapat diberikan dalam hal pajak yang dibayar lebih besar dari pad rohnya; perubahan peraturan kepala duka menerbitkan skpd atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak bpt sebagaimana yang dimaksud pada dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena pajak yang dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya terutang dan pajak yang dibayar tidak seharusnya terutang sebagaimana dimaksud huruf dan skpd diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan. untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran bpt, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada kepala duka dalam bahasadokumen pendukung, antara lain. asli surat pemberitahuan pembayaran pajak daerah speed) bpt; foto copy surat keputusan putusan banding atau surat keputusan pengurangan; foto copy akta risalah lelang surat keputusan pemberian hak baru letusan hakim; foto copy ktpambilan kelebihan pembayaran bpt sehingga tidak dipertimbangkan dan kepala duka memberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan. kepala duka harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama (dua belas)uka menerbitkan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar skpd), surat ketetapan pajak daerah nihil skpd)urat ketetapan pajak daerah kurang bayar skpd),apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam telah lewat dan kepala dukapada kepala duka wajib menerbitkan skpd sesuai dengan permohonan wajib pajak tanpa menunggu hasil pemeriksakepala duka wajib membuat laporan kepada bupati mengenai hal hal yang menyebabkan belum diberikannya suatu keputusan sebagaimana dimaksud dalam bentuk dan isi skpd, skpd, skpd diatur kepala duka. bagian kedua pembayaran kembali kelebihan pembayaran bpt permohonan pengembalian bpt atasbpt, diterbitkan skpkpb oleh kepala duka. kepala duka menerbitkan skpkpb berdasarkan skpd atau berdasarkan keputusan keberatan, putusan banding, keputusan pengurangan, atau putusan lainnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dan mengirimkannya kepada wajib pajakhubungan dengan diterbitkannya skpd sebagaimana dimaksud dalam atau sejak diterbitkannya skpd sebagaimana dimaksud dalam dan kepala duka menerbitkan surat perintah membayar kelebihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan smkn) setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak daerah lainnya perhitungan sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam skpkpb sebagaimana dimaksud dalam kelebihan pembayaran pajakapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan. apabila telah dilakukan pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak dengan cara memperhitungkan pajak sebagaimana dimaksud dan masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak maka dikembalikan dengan menerbitkan smkn oleh kepala duka. smkn dibebankan pada mata anggaran penerimaan pajak bpt tahun anggaran berjalan. dalam hal diterbitkan smkn atas kelebihan pembayaran pajak tahun anggaran yang lalu, kelebihan pembayaran dibebankan pada rekening belanja tidak terduga. kepala duka menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d) berdasarkan smkn bentuk dan isi skpkpb, smkn dan sp2d diatur oleh kepala duka. bagian ketiga pengembalian bunga kelebihan pembayaran bpt karena pengajuan keberatan atau permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar zohbulan pelunasan pajak yang terutang sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran bpt (skpkpb) dan dasar penghitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak yang dimaksud2o o (dua persen) sebulan dengan masa bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diterbitkannya skpd dan dasar penghitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam skpd. pasa apabila penerbitan smknengan diterbitkannya smkn dan dasar pengdihitung dengan satuan bulan dan kurang dari satu bulan dihitung sebagai satu bulan penuh. dalam hal wajib pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam 70, atau kepala duka menerbitkan surat keputusan imbalan bunga ski). atas imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada diterbitkan surat perintah membayar imbalan bunga pmid) h.,+ bentuk dan isi dan pmid diatur kepala dpp ka. bab xiv penutup hal hal lain yang belum cukupditetapkan mojokerto pada tanggal ).". r. \ ar"{ r e ,th bupati mojokerto, ya<' 2r( mustofa kamal pasa diundangkan mojokerto pada tanggal ),ax ru.on ?uo pii sekretaris daerah kabupaten mojokerto, lt" ( "tu ll ^[ moc ardi p., enq,sc. me. pembina tk.l berita daerah kabupaten mojokerto tahun 2o12nomor lampiran peraturan nomor tanggal bupati mojokerto ta*+=v t l.c p.* r r a na ll_ perhitungan besaran pokok bpt penentuan pop untuk dasar pengenaan bpt. bpt terutang dihitung dengan menentukan nilai tertinggi dari nop dibandingkan harga transaksi atau nilai pasar untuk menentukan pop sebagai .dasar pengenaan bpt. contoh pada tanggal januari wajib pajak membeli tanah dan bangunan dengan harga transaksi nilai jual objek pbb pop sebagai dasar pengenaan bpt nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak nilai perolehan obyek pajak kena pajak bpt yang terutang rp. ( ) ( ) rp. rp. ( ) penerapan npoptkp untuk selain waris dan hibah wasiat. yang dimaksud besarnya npoptkp ditetapkan sebesar untuk setiap wajib pajak adalah apabila seseorang atau badan sebagai wajib pajak memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan lebih dari satu kali dalam satu tahun pajak, maka penghitungan besarnya pokok bpt terutang diberikan pengurangan npoptkp satu kali untuk perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang pertama. contoh pada tanggal januari.ajak bpt yang terutang pada tanggal agustusyang terutang bupati mojokerto, a' r ,at rua mus kamal pasa ltf |
mea tum peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang ketentuan garis sempadan jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kuningan, menimbang bahwa dengan semakin meningkatnyaserta upaya upaya pengamanan dan penertiban pemanfaatannya: bahwa upaya peningkatan kapasitas dan fungsi serta pengembangan sistem jaringan jalan menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat kegiatan pemanfaatan serta keberadaan dan perkembangan bangunan bangunan pinggir jalan yang mengakibatkan terganggunya ruang pengawasan jalan, sehingga diperlukan pengaturan mengenai garis sempadan jalan, cc. bahwa pengaturan garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun yang saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang ada, sehingga perlu disesuaikgaris sempadan jalpapa tea trop ubi kang hamid sugandi bagian diundangkan kuningan barat wear rel. ket pada tanggal kasus ssi mens sekretaris daerah kabupaten kuningan, bon (af setda ja! serta nan ara sani nnyotentuan garis sempadan jalan umum. dalam pengawasan terhadap penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalmenurut undang undang nomor tahun tentang jalan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang jalan,sedangkan yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang milik jalan adalahdengan adanya perkembangan peraturan perundang undangan maka perlu dilakukan peninjauan terhadap peraturan daerah nomor tahun tentang ketentuan garis sempadan jalngka yang dimaksud dengan berdayaguna adalah cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud jalan kecil adalah jalan dengan ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar (sebelas) meter. yang dimaksud jalan sedang adalah jalan dengan ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar (lima belas) meter. yang dimaksud jalan besar (raya) adalah jalan dengan ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar (dua puluh lima) meter. maksud ketentuan dalam ini adalah jarak sempadan jalan sebagaimana tercantum dalam dikalikan dengan angka (satu koma lima) contoh jarak garis sempadan jalan normal meter maka jarak garis sempadan jalan pada tikungan menjadi meter meter. yang dimaksud dengan jalan khusus dalam ini adalah jalan yang dibangun untuk menunjang kegiatan operasional badan atau lembaga tertentu tetapi dapat digunakan untuk untuk kepentingan umum. cukup jelas ketentuan ini dimaksudkan, dengan pertimbangan bahwa jarak (seratus) meter adalah jarak ideal yang kegunaannya untuk mempertahankan kondisi daerah aliran sungai das) dari gangguan bangunan bangunan dan kegiatan lain yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap pola aliran sungai sehingga dikhawatirkan secara langsung dapat mengganggu konstruksi bagian bawah jembatan. samping itu juga merupakan ruang bebas untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kerusakan jembatan atau penggantian jembatan pada saat perbaikan dan atau pembuatan jembatan darurat. contoh apabila pada lantai dasar jarak garis sempadan jalannya meter maka jarak garis sempadan jalan untuk lantai satu dan seterusnyaketentuan garis sempadbina marga kabupaten kuni:adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkota,kan bagi median,ower, dan bangunan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undanganjalan adalah garis tengah dari suatu jalan. bab maksud, tujuan, dan manfaatyang teratur:abab jarak garis sempadan jalankecil ditentukan dengan ukuran sebagai berikut:jalan, jalan lingkungan primer, tidak kurang dari (sepuluh) meter diukur dari jalan: jalan kolektor sekunder, tidak kurang dari (sepuluh) meter diukur dari jalan: jalan lokal sekunder, tidak kurang dari (delapan koma lima) meter diukur dari jsedang ditentukan dengan ukuran sebagai berikut:jbesar(raya) ditentukan dengan ukuran sebagai berikut: jalan kolektor primer, tidak kurang dari (dua puluh dua koma lima) meter diukur dari jalan:jalan, jalan kolektor sekunder, tidak kurang dari (tujuh belas koma lima) meter diukur dari jalan, jalan lokal sekunder, tidak kurang dari (lima belas koma lima) meter diukur dari jalan, jalan lingkungan sekunder, tidak kurang (empat belas koma lima) meter diukur dari jalan. untuk kepentingan keselamatan pengguna jalan dan jarak pandang bebas pengemudi, jarak garis sempadan jalan pada bagian tikungan jalan dihitung (satu koma lima) kali lebih panjang dari jarak garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam bagi jalan khusus yang dinyatakan terbuka untuk lalulintas umum, berlaku ketentuan jarak garis sempadan jalan sebagai mana diatur dalam peraturan daerah ini. jarak garis sempadan jalan untuk komplek perumahan antara kopling yang satu dengan kopling lainnya tidak kurang dari (dua) meter diukur dari tepi badan jalan. untuk pengamanan konstruksi jembatan sungai ditetapkan daerah pengamanan jembatan yaitu (seratus) meter yang diukur dari tepi luar pangkal jembatan arah hulu dan hilir jembatan. untuk bangunan yang lebih dari satu lantai, jarak garis sempadan jalan untuk lantai satu dan seterusnya disamakan dengan jarak garis sempadan jalan pada lantai dasar dengan tetap memperhatikan peraturan mengenai jumlah lantai yang diijinkan kawasan tersebut serta keserasian dengan lingkungan sekitar. apabila terjadi pelebaran jalan yang mengakibatkan berubahnya peranan jalan, maka jarak garis sempadan jalannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini ketentuan mengenai jarak garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam dan dipergunakan sebagai dasar untuk keperluan pembuatan peta rencana detail tatanerbitan sertifikat hak atas tanah. bab laranganvii sanksi setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah ini, bab ketentuan pidana barang siapa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam. bab ketentuan peraligaris sempadan jalan |
bupati mojokerto peraturan bupati mojokerto nomor tahun ot3(kabupaten mojokerto dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati mojokerto, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam lampiran huruf angka huruf peraturan menteri dalam negeri nomor 'tahun oo9 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun dan gr rnwajibkan mengalokasikan anggaran yang memadai dan meninggal daerah; bahwa alokasi anggaran guna mundur.rng peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan dapat dimanfaatkan untuk pemberian tam lahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi guna peningkatan kesejahteraan pegawai bahwa tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan prof'; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf perlu mene ucapkan peraturan bupati; under:r. telah diubah dengan keputusan presiden nomor ta}:un oo}lun oo9 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ol2ol3i2 nomor memutus(an: menetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati nomor tahun 2ot{kabupaten mojokerto. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati nomor tahun oi12 nomor pada ketentuan lampiran diubah sebagai berikut setelah ketentuan angka ditambahkan (dua) angka, yakni angka dan angka sehingga berbunyi sebagai berikutengan beban pekerjaan untuk menyelesaikanaparat pengawas intern pemerintah atau pengawas internur pendukung pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pegawai negeri sipil yang memiliki tugas memperlancar proses pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah. setelah huruf ditambahkan (satu) huruf, yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikutdan atau seluruh kriteria: pelaksanaan tugas kegiatan yang memerlukan keterampilan khusus; pelaksanaan tugas kegiatan yang jumlah personilnya terbatas dan sangat dibutuhkaniberikan kepada ahli bidang medis (spesialis); tambahan penghasilan dalam rangka penyelesaian tugas dengan sertifikasi keahlian tertentu tambahan penghasilan diberikan kepada aparat yang melaksanakan fungsi fungsi pengawasan. p.je+_,, :+ t r 2o, bupati mustofa mojokerto jp?.r. j tr sekretaris daerah i(kabupaten berita daerah kat'pa mojokerto tahun diundangkan pada tanggal |
bupati minahasa utara peraturan bupati minahasa utara nomor: tahun tentang pemberian uang persediaan (up) bagi satuan kerjaperangkat daerah (skpd) lingkungan pemerintah kabupaten minahasa utara tahun anggarandiutara tentang pemberian uang persediaan up) bagi satuan kerja perangkat daerah^ menetapk,,,.,mjumlah uang persediaan disetiap satuan kerja perangkat daerah skpd) diberikan (satu per dua belas) dari jumlah pembayaran dengan up gu pada skpd; uang persediaan up) hanya diberikan satu kali dalam setahun awal tahun anggaran; yang dapat diberikan uang persediaan up) adalah belanja langsung skpd yang bukan merupakan belanja tidak langsung gaji) dan pembayaran tidak dilaksanakan dengan cara l ditetapkan airmadidi pada tanggal januari ij> bupati minahasa utara jsl diundangkan di; airmadidi pada tanggal januari sekretaris daerah kabupatenjvunahasa utara drs. johannes rumbai pembina utama madya nip. daerah kabupaten minahasa utara tahun nomor |
lahan kemenyan. gugatan. perdata. aset. tanah. bangunan. penanganan. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahuangani gugatan perdata terhadap tanah dan atau bangunan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia perlu dilakukan penanganan bersama oleh kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia: bahwa penanganan gugatan perdata melalui penanganan bersama diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pengamanan barang milik negara pada kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesiaaset tanah dan atau bangunan adalah barang milik negara yang dibeli atas beban anggaran pendapatan belanja negara dan perolehan lain yang sah, dimiliki dikuasai oleh kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia. gugatan adalah tuntutan perkara perdata pengadilan. penggugat adalah pihak yang menggugat pengadilan. tergugat adalah pihak yang digugat pengadilan. upaya hukum adalah hak tergugat penggugat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.badan saranatau markas besar tentara nasional indonesia dan atau markas besar angkatanfasilitas dan konstruksi detasemen markas markas besar tentara nasional indonesia,an dinas hukum angkatan udara. bagian keenam mitra kemhan, markas besar tentara nasional indonesia dan markas besar angkatan selaku tergugat dalam hal mitra kemhan selaku tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mitra kemh, dan fotokopi salinan putusan disimpan biro hukum sekretariat jenderal kemhan. dalam hal mitra markas besar tentara nasional indonesia selaku tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mitra markas besar.dan konstruksi denda, dan badan pembinaan hukum tentara nasional indonesia. dalam hal mitra markas besar angkatan selaku tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mitra markas besar, menyiapkan alat bukti: mengajuarkas besardirektorat hukum angkatan darat atau dinas pembinaan hukum angkatan laut atau dinas hukum angkatan udara. bagian ketujuh satuan bawah markas besar tentara nasional indonesia dan markas besar angkatan sebagai tergugat dalam hal gugatan ditujukan kepada satuan bawah markas besar tentara nasional indonesia dan markas besar angkatan maka markas besar tentara nasional indonesia dan markas besar angkatan bertindak selaku supervisi dalam penanganan gugatan. bagian kedelapan menteri atau panglima tentara nasional indonesia atau kepala staf angkatan selaku penggugat dalam hal menteri atau panglima tentara nasional indonesia atau kepala staf angkatan selaku penggugat, menteri atau panglima tentara nasional indonesiamengajukansatuan yang menguasai aset dan atau mencatat aset dalam daftar inventaris bmn, menghadirkan saksi dari satuan yang menguasai aset dan atau mencatat aset dalam daftar inventaris bmn, dan dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli dari satuan yang menguasai aset dan atau mencatat aset dalam daftar inventaris bmn. menyimpan salinan putusan: asli salinan satuan kerja teknis pembina aset badan sarana pertahanan kemhan, fasilitas dan konstruksi markas besar tentara nasional indonesia, direktorat zeni angkatan darat, dinas fasilitas pangkalan angkatan laut, dinas fasilitas dan konstruksi angkatan udara): dan fotokopi salinan putusangian kesembilan satuan bawah markas besar tentara nasional indonesia dan markas besar angkatan sebagai penggugat dalam hal satuan bawah markas besar tentara nasional indonesia dan markas besar angkatan berkehendak mengajukan gugatan maka gugatan diajukan oleh satuan yang menguasai dan atau mencatat aset dalam daftar inventaris bmn. bab pembiayaan segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat penanganan gugatan dibebankan pada anggaran masing masingb ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, penanganan gugatan perdata aset tanah dan atau bangunan kemhan dan tentara nasional indonesingguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara. mitra kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia adalah pihak ketiga yang memanfaatkan tanah dan atau bangunan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia berdasarkan perjanjian kerjasama pemanfaatan asetmenteri pertahanan selaku pengguna barang milik negara yang selanjutnya disingkat bmn adalah pengguna barang milik negara yang memilikianglima tentara nasional indonesia selaku kuasa pengguna barang milik negara yang selanjutnya disingkat kebun adalah kuasa pengguna barang milik negara sebagai pengguna barang milik negara yang berada dalam penguasaannya. kepala staf angkatan selaku pembantu kuasa pengguna barang milik negara yang selanjutnya disingkat pkpbmn adalah pembantu kuasa pengguna barang milik negara lingkungan tentara nasional indonesia yang ditunjuk oleh panglima tentara nasional indonesia sebagai pengguna barang milik negara yang berada dalam penguasaannyatentang penanganan gugatan perdata aset tanah dan atau bangunan. bab kedudukan dan tanggung jawab menteri pertahanan selaku bmn bertanggung jawab antara lain: mengamankan secara fisik dengan bantuan kuasa pengguna barang atau pembantu kuasa pengguna barangcc.kemhanglima tentara nasional indonesia selaku kebun bertanggung jawab antara lain: mengamankan secara fisik dengan bantuan pkpbmnmarkas besar tentara nasional indonesiakepala staf angkatan selaku pkpbmn bertanggung jawab antara lain: mengamankan secara fisik aset tanah dan atau bangunan,angkatengamanan bmn sebagaimana dimaksud pada dan bersifat wajib. bab iii mekanisme penanganan gugatan bagian kesatu objek gugatan objek gugatan terdiri atas: aset yang dikuasai dan tercatat dalam daftar inventaris bmn kemhan, aset yang dikuasai dan tercatat dalam daftar inventaris bmn markas besar tentara nasional indonesia, dan cc. aset yang dikuasai dan tercatat dalam daftar inventaris bmn markas besar angkatan. bagian kedua menteri selaku tergugat dalam hal menteri selaku tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam huruf menteribadan sarana pertahanan kemhan, dan fotokopi salinan putusan biro hukum sekretariat jenderal kemhankepala staf angkatantiga panglima tentara nasional indonesia selaku tergugatpanglimadan atau kepala stafempat kepala staf angkatan selaku tergugat, direktorat zeni angkatan darat, dinas pembinaan hukum angkatan laut,limamenteri dan atau panglima tentara nasional indonesia dan |
aembentukan dana cadangan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati probolinggo, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati probolinggo tahun diperlukan biaya yang cukup besar dan bila dianggarkan dalam satu tahun anggaran akan memberatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bahwa pembentukan dana cadangan,,bab pembentukan dana cadangan bagian kesatu tujuan pembentukan dana cadangan dana cadangan hanya dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati probolinggo tahun dana cadangan sebagaimana dimaksud pada dapat dipergunakan sejak dimulainya tahapan pemilihan. bagian kedua program kegiatan dana cadangan program atau kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan meliputi belanja operasional, belanja barang atau jasa dan belanja modal. bagian ketiga sumber dana cadangan diluar alokasi dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan atau penerimaan lain yang penggunaannya telah dibatasi untuk pengeluaran tertentu. besaran dana cadangan ditetapkan sebesar rp. (empat puluh miliar rupiah), dianggarkan dalam apbd selama (dua) tahun anggaran sebagai berikut tahun anggaran sebesar rp. (dua puluh lima milyar rupiah) tahun anggaran sebesar rp. (lima belas milyar rupiah). bab iii penempatan dana. penempatan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatibupati dan wakil bupati probolinggo tahun dianggarkan pada apbd tahun berkenaan. apabila terdapat kelebihan ataupun dana yang tidak dipergunakan terkait pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan atau terjadinya peraturan perundang undangan atau perubahan sistem pemilihan bupati dan wakil bupati probolinggo, maka dana cadangan dipindahkan dalam rekening sekretaris daerah ttd nabi, sh. hum. disalin sesuai dengan aslinya pembina utama muda a.n. sekretaris daerah nip.pembentukan dana cadangan penjelasan umum bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati probolinggo tahun membutuhkan dukungjaldan mengingat besarnya dana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut atas |
sp) tea gubernur aceh peraturan gubernur aceh nomor tahundana hibah microfinance for innovation fund gubernur aceh, menimbang bahwa dalam rangka mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi terutama dalam perluasan pembiayaan kredit perbankan untuk usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan penyertaan modal pemerintah aceh pada badan usaha milik aceh: bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf dan huruf huruf dan huruf qanun aceh nomor tahun tentang penyertaan modal pemerintah aceh pada badan usaha milik aceh perlu melakukan penyertaan modal pemerintah aceh pada bank aceh dan bpr mustahil sukamakmur: bahwa untukpenrmumamamua keuangan kprilpt. bani aceld nad os),qanun aceh. penassemanauas keuangan apmutt. ami acehhibah microfinance for innovation fund., dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan pemerintahaceh adalah pengalihan kepemilikan kekayaan acey. brarorsiosrranonas keuangan april pt. ank aceh0o1yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah yang berkantor pusat dalam wilayah aceh. (l) jumlah penyertaan modal pemerintah aceh kepada bumi yang bersumber dari hibah microfinance for innovation fund tahun anggaran adalah rp. (tujuh puluh dua milyar delapan ratus empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari: sebesar rp. (sembilan milyar rupiah) kepada pd. bpr mustahil sukamakmur: dan sebesar rp. (enam puluh tiga milyar delapan ratus empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah) kepada pt. bank aceh: penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf adalah konversi kekayaan pemerintah aceh yang telah ditempatkan pada pd. bpr mustahil sukamakmur dalam bentuk penyertaan modal pemerintah aceh. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pemindahan kekayaan pemerintah aceh secara tunai dari rekening kas umum aceh rekening pt. bank aceh melalui pengeluaran pembiayaan. (lpt. bank aceh menyerahkan bukti. rernturanomas keuangan april tt. bank aceh pemerintah aceh mendapat deviden atas tambahan penyertaan modal dimaksud. pemerintah aceh melalui dinas biro teknis terkait berkewajibanpt. bank aceh samping melaksanakan ketentuan umum dan sop perbankan, juga mempedomani manual book panduan penggunaan dana hibah microfinance for innovation fund yang diterbitkan oleh direktur jenderal pengelolaan utang, kementerian keuangan republik indonesia dalam penyaluran kredit yang bersumber dari penyertaan modalkumail akhir acenyay hii zaini abdullah ditetapkan banda aceh pada tanggal, april kumail akhir peretas daerah aceh dermawan berita daerah aceh tahun nomor gposrewasoas: keuangan apeiltt. bam aceh |
salinan ne. sasdan ketentuan lain yang diperlukan, dan diumumkan pada tempat tempat strategis: daftar riw hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan, il.oo. bagi kepala desa yang mencalonkan kembali selain memenuhi persyaratan huruf s.d. surat pengunduran diri sebagai anggota bpd.dilaksanaka:::gumuman dps sebagaimana dimaksud padacc. pembubaran kegiatan kampanye,: bilik suara:utuskan: menetapkan:)viii pertanggungjawabseluruh kegiatan selama pelaksanaan dan pengawasan pemilihan kepala desa,bersangkutanrha.yusun dan menetapkan tata tertib pemilihan kepala dessanakan pemungutan dan penghitungan suara, memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempatj da badan permusyawaratan permusyawaratan desa were, ketua, nama terang susunan acara pengambilan sumpah pembukaan: pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah: pejabat yang mengangkat sumpah ketua bpd) dan pejabat yang disumpah mengambil tempat, kata kata pendahuluan pengambilan sumpah:.kecamatan . kabupaten .oocoooooooo mn,dusun . balai pertemuan tps untuk masyarakat dusun . dusun . balai pertemuan tps untuk masyarakat dusun . puskesmas ruangan khusus tps (tps khusus) untuk untuk masyarakat yang penjara dll kanananaaananadesa mean,kecamatan .o kabupaten .ooocooooooo.nck, ketua, ttd nama teranganggotanya terdiri dari unsur: sekretariat daerah bagian pemerintahan dan bagian hukum), inspektorat,epala desa uu. kecamatan lana kabupaten mojokerto tahap . yang bertanda tangan bawah ini panitia pemilihan kepala desa . kecamatan ama. yang dibentuk berdasarkan keputusan badan permusyawaratan desa nomor . tentang kera telah melakukan penjaringan bakal calon kepalaa nan nan nan ann nan annee ann enn ann need ann tempat, tgl. lahir tenun ann net ppn apaaaaapa aan ane pendidikan jpnn ann ann nan aan ann ana nan aan aana ann nan nan nan aan ann nan aaa aan ann aanama nun nan nan ana naa aaa aaa ran ann ekanannn akapemaknaan nan essen antennaena kecamatan nia. kabupaten mojokertoyang mahatma ada tidak ada surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, ada tidak ad|. cpudi ad.ukan penyaringan bakal calon kepala desa . kecamatan nan ann ann ana nan nan nan nan ean nan nan tempat, tgl. lahir pemakakanannann nan nan nan ann nan nan aan ann nan aaa nama nan ann ann ana nan nan nan nan ean nan nan tempat, tgl. lahir pemakakakann nan nan nan nan ane ann nan aan aan nan aeeeaaa aan nama menanamkan tempat, tgl. lahir tenun ann net ppn apaaaaapa aan ane pendidikan jpnn ann ann nan nan nan ann nan nan aan ann nan aaa pekerjaan tenun ann net ppn apaaaaapa aan ane alamat jpnn ann nan nan aan nan nan nan aan aaa aaapemakekanan ann nan nan nan nan nan ean ann aan nama nan ann ann ana nan nan nan nan ean nan nan tempat, tgl. lahir penakakannan nan nan ann nnneanpn ana ana nan aaa na) anggota menekan nenek menanam galakkecamatan nenek keputusan panitia pemilihan kepala desa nomor . tahun . tentang calon kepala desa panitia pemilihan kepala desa .o.oo.hasil penyaringan bakal calon kepala desa . kecamatan bee tanggal. memutuskan menetapkan kesatu calon kepala desa. kecamatan . sebagai berikut: nomor urut nama nnanaananan nan naan anomor urut nama ananananananan nanas an.ii., ketua, nama terang . kecamatankemana dengan hasil sebagai berikut: nama bakal calon bobot bakal calon kepala desa total kepala desa pengalaman tingkat tingkat usia bobot bekerja pendidikankeenan tekanan menanam glenn) anggota menekan nenek menanam galak) anggota pemaknaan naa eeeannnnnn (ena)benanananaannaanaaaaan tempat, tanggal lahir usia bekal aan jenis kelamin laki laki perempuan alamat rt. rw. dusun . desa.. tanda bukti pendaftaran panitia pemilihan kepala desa desa kaananana anna aan kecamatan kaananana anna aan kabupaten kaaananana anakan aan telah melakukan pendaftaran atas nama kaananana anna aan tempat, tanggal lahir usia manan aan jenis kelamin laki laki perempuan lama rt. rw. dusun lokal desa.usia kawin) a02 balappekan (ena)ananaananananaananan (enambahan daftar pemilih tambahan pemilihan kepala desa . kecamatan ioa02 lalatadan kesatuan bangsa dan politik, satuan polisi pamong praja, kecamatan, kepolisian sektor, dan komando rayon militerapitulasi daftar pemilih tambahanetap daftar pemilih tetaps|o002 lafal los sumateracatatan setiap lembar dalam dpt para oleh calon kepala desa rekapitulasi daftar pemilih tetap tps dusun jumlah pemilih keterangankkasurat suara pemilihan kepala desa surat suara pemilihan kepala desa desa ana nanneenenan kecamatan nona foto foto foto calon calon calon panitia pemilihan kepala desa lk. ketua, stempel panitia ttd bagan tempat pemungutan suara (tps) bilik bilik suara suara lp) kotak suara kotak suara kal a55 tai can tanda tinta dana pintu masuk pintu ana nan nan ann nan nan ann aaa aaa ann aaa nan kecamatan ann tan nan nan nan nan ann nan ann nan aaa nan aaa telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: membuka rapat pemungutan suara. iiana nan ann nan aaaaada ann nan ana nan ann ann nan ana rare aaa aaa desa ann tan nan nan nan nan ann nan ann nan aaa nan aaa kecamatan ann tan nan nan nan nan ann nan ann nan aaa nan aapena nett nan nan nan nan nan aan ann aan ebanana akan ang pemilih yang hadir menggunakan hak pilih banana ang surat suara yang sah kanan tebar surat suara yang tidak sah banana ananan nan ann nan nan anand ane aan nan nan aaa:kepala desa sebagaimana dimaksud pada meliputi: merencanakan anggaran pemilihan kepala desa, merencanakan jadwal pemilihan kepala desa, cc. merencanakan jumlah dan lokasi tps, merencanakan pembuatan tata tertib pemilihan kepala desa, merencanakan kegiatan penjaringan, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, kecamatan .oooooooooooooo kabupaten mojokerto tahun . jumlah pemilih yang hadir dan jumlah surat suara obyek yang dihitung dusun total jumlah terangan obyek dusun. dusun. dusun. dan seterusnya. ass. . j5. .aa pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan dpt untuk tps pemilih sesuai salinan dpt surat suara yang tidak terpakai surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak keliru colorakaananannanaananaaan (ea)kakanannnnnnnnneaaaaann anna emaannnnkanan ang pemilih yang hadir menggunakan hak pilih keaananaaaaaan ang surat suara yang sah kawasan kembar surat suara yang tidak sah kawasann nan nan nan nan ana ana aaa aan ann ann elena aannan naa aaa aan ann ann anan aakanan ang pemilih yang hadir menggunakan hak pilih kanan ang surat suara yang sah kanan kembar surat suara yang tidak sah kanpanitia pemilihan kepala desa. saksi calon kepala desa kecamatan . urut penannakkknannadnakaaaaaaaaaaaaan (oa daftar rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa .o. kecamatan .ooocooooooooo. kabupaten mojokerto tahun . perolehan suara dusun nama bakal total jumlah keterangan calon (dusun. dusun. dusun. dan seterusnya. suara 6oo dst. juna uudnknanaaanananannaaan kanannanan catatanpenghitungan jumlah pemilih hah pilih sesuai dpt banana kaka ang hadir menggunakan hak pilih banana kaka ang tidak hadir menggunakan hak pilih banana kaka ang penghitungan jumlah surat suara surat suara yang terpakai makanan kembar surat suara yang sah makanan kembar surat suara yang tidak sah makanan kembar surat suara yang tidak terpakai makanan kembar surat suara yang rusak keliru color makanan kembar calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak adalah sar. . dengan nomor utuh lon ononil. kabupaten mojokerto keputusan panitia pemilihan kepala desa nomor . tahun . tentang hasil pemilihan kepala desa. kecamatan .oooooooo panitia pemilihan kepala desa .o.oo memutuskan: menetapkan kesatu hasil pemilihan kepala desa. . kecamatan . dengan perolehan suara terbanyak. panitia pemilihan kepala desa .,netapan calon kepala desa terpilih badan permusyawaratan desa., membaca keputusan panitia pemilihan kepala desa . kecamatan tee. nomor . tahun . tentang hasil pemilihan kepala desa. kecamatan .:. sebagai calon kepala desa . kecamatan .i j.. kecamatan ., yaitu. ketiga keputusan. kecamatan oo. kabupaten mojokerto pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . bertempat kantor desa. kecamatan . pada tanggal . sebagai berikut . kecamatan . ketua pekan (oa) wakil ketua pekan (oa) sekretaris kananananananaananaaan (oa) bendahara pekan (oa) anggota kanananananaaananaaan (oa) anggota kanananananaaananaaan (oa) anggota pekan (oa) pj. bupati mojokerto, ttd much. ardi |
berita negara republik indonesia kesehatan.ukur dan menentukan tingkat kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan kementerian pertahanan sesuai dengan standar penilaian yang ditentukan perlu dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan, bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan diperlukan pengaturan sebagai acuan pelaksanaan bagi pegawai negeri sipilberita negara republik indonesia tahun nomor memutuskan: menetapkanuji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang selanjutnya disebut uji kompetensimonitoring dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan uji kompetensi, melaksanakan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada ketua penyelenggara uji kompetensi yang meliputi: jumlah pesertauji kompetensi, waktu, dan tempat uji kompetensi. il. menginformasikan kepada peserta uji kompetensi mengenai: metode yang akan digunakan, rencana penilaian, metode penilaian, waktu, tempat, dan tata tertib. penetapan metode uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setelah tim uji kompetensi berkoordinasi dengan penyelenggara uji kompetensi. penetapan metode uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar tim uji kompetensi dalam melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kondisi, dan keadaan sumber daya yang tersedia. tim uji kompetensi dalam penyelenggaraan uji kompetensi mempunyai wewenang sebagai berikut: menentukan metode uji kompetensi, menentukan jenis metode dan instrumen penilaian, cc. menetapkan substansi penilaian berdasarkan butir kegiatan dan atau standar yang telah ditetapkan, menghentikan proses penilaian jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, norma, etika, dan prinsip keselamatan, meminta data dokumen tambahan kepada peserta uji kompetensi dan pihak yang terkait jika diperlukan, menetapkan kelulusan uji kompetensi, dan memberikan catatan hasil uji kompetensi. bagian keempat tim pelaksana uji kompetensi tim pelaksana uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf beranggotakan pejabat eselon iii dan pejabat eselon yang membidangi uji kompetensiketuai oleh kepalatetapkan dengan keputusan menteri. tim pelaksana uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada melaksanakan kegiatan dalam bidang: perencanaan, pembinaan dan pengawasan, cc. sistem informasi, dan sekretariat. kegiatan bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembuatan perencanaan pengujian, verifikasi calon peserta uji kompetensi dan calon tim uji kompetensi, pembuatan perencanaan pembinaan, dan pembuatan perencanaan anggaran. kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyiapan regulasi penyelenggaraan uji kompetensi, sosialisasi terkait pelaksanaan uji kompetensi, cc. monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, monitoring dan evaluasi tim uji kompetensi, pendampingan kepada tim uji kompetensi pada setiap penyelenggaraan uji kompetensi lingkungan kemhan dan lingkungan tni, pemberian rekomendasi dan masukan, pemberian masukan, dan pemberian sanksi administratif. kegiatan bidang sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memegang akun atau admin dalam verifikasi data peserta uji kompetensi lingkungan kemhan, markas besar tni, dan angkatan, memperbarui (updating) data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, cc. mengirimkan proposal penyelenggaraan uji kompetensi, mengirimkan berita acara pemeriksaan, dan menerima nomor sertifikat dari pusat peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan kementerian kesehatan. kegiatan bidang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengiriman surat tim penyelenggara uji kompetensi terkait informasi pelaksanaan uji kompetensi, pengiriman tim uji kompetensi tempat pelaksanaan uji kompetensi, pembuatan proposal pelaksanaan uji kompetensi, identifikasi data peserta uji kompetensi, mencetak sertifikat uji kompetensi, dan dokumentasi. tim pelaksana uji kompetensi dalam penyelenggaraan uji kompetensi mempunyai wewenang sebagai berikut: menunjuk pejabat eselon lingkungan biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan atau pusat rehabilitasi kemhan untuk melaksanakan perencanaan dan mengalokasikan anggaran biaya pelaksanaan uji kompetensi, merencanakan dan mengalokasikan anggaran biaya pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: biaya perjalanan dinas tim uji kompetensi dan pengawas, biaya cetak sertifikat, kesekretariatan: honor, dan biaya lain. cc. membuat dan menyampaikan proposal penyelenggaraan uji kompetensi pusat peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan kementerian kesehatan, melaksanakan pengawasan uji kompetensi, membuat dan menyampaikan berita acara pelaksanaan uji kompetensi dan meminta nomor sertifikat pusat peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan kementerian kesehatan: mengeluarkan sertifikat uji kompetensi dan memberikan kepada pejabat fungsional kesehatan yang lulus, paling lambat (satu) bulan setelah dinyatakan lulus melalui tim penyelenggara uji kompetensi, dan memberikan peningkatan pengetahuan dan kemampuan bagi peserta uji kompetensi yang (dua) kali tidak lulus uji kompetensi. bagian kelima peserta uji kompetensi peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam merupakan pns kemhan yang menduduki jabatan fungsional kesehatgikuti uji kompetensi sebagai salah satu persyaratan kenaikan jenjang jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap peserta uji kompetensi yang mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam harus melaksanakan kegiatan sebagai berikut: pengajuan permohonan uji kompetensi kepada kepala satker subsatker yang diketahui atasan langsung, registrasi online uji kompetensi melalui laman resmi badan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan kementerian kesehatan dan mencetak bukti registrasi online tersebut, konsultasi dengan tim uji kompetensi setelah ditetapkan menjadi calon peserta uji kompetensi, dan uji kompetensi sesuai dengan tempat, waktu, dan metode yang telah ditetapkan. kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan melengkapi berkas portofolio dan data dukung yang diperlukan. peserta uji kompetensi yang mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam diberikan: umpan balik (feedback) dari hasil kelulusan uji kompetensi, sertifikat uji kompetensi jika lulus, dan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi kedua dalam periode uji kompetensi jika uji kompetensi pertama tidak lulus. dalam hal peserta uji kompetensi tidak lulus uji kompetensi yang kedua, kepala satker subsatker harus memberikan pembekalan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta uji kompetensi untuk mengikuti uji kompetensi periode berikutnya. bagian keenam sanksi administratif setiap anggota tim penyelenggarapenyelenggaraanggota timpeserta uji kompetensi yang dalam penyelenggaraan uji kompetensi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa dinyatakan tidak lulus uji kompetensi. bab mekanisme uji kompetensi bagian kesatu umum mekanisme penyelenggaraan uji kompetensi dilaksanakan melalui penyiapan sebagai berikut: materi, metode, waktu: tempat, dan sertifikat. bagian kedua materi materi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan materi uji kompetensi yang mengacu pada butir kegiatan jenjang jabatan fungsional yang sedang dijabat dan jenjang jabatan fungsional yang akan dijabat. jenjang jabatan fungsional yang sedang dijabat dan jabatan fungsional yang akan dijabetode paragraf umum metode sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan metode uji kompetensi yang menggunakan: portofolio, tulis: lisan, dan praktik. paragraf metode portofolio metode portofolio sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk: berefleksi pelayanan yang diberikan, menunjukan kemampuan, dan cc. memberi gambaran yang dilakukan sebagai bukti otentik. metode portofolio sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan menggunakan penilaian portofolio. penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam merupakan. penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai salah satu cara penilaian pejabat fungsional kesehatan dan untuk memperoleh sertifikat lulus uji kompetensi sebagai syarat dalam kenaikan jenjang atau level. penilaian jabatan fungsional kesehatan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: komponen utama, dan komponen tambahan. komponen utama sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bukti pelayanan asuhan yang mengacu dari butir kegiatan jabatan fungsional kesehatan. komponen utama sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan sebagai berikut: (tujuh puluh lima persen sampai dengan delapan puluh persen) komponen pelayanan atau asuhan berasal dari kompetensi pada jenjang yang sedang dijabat, dan (dua puluh persen sampai dengan dua puluh lima persen) komponen pelayanan atau asuhan berasal dari uji kompetensi yang akan dijabat. komponen tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pilihan penilaian yang meliputi: sertifikat pelatihan, karya pengembangan profesi, dan cc. penghargaan yang relevan bidang kesehatan. sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa sertifikat yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh pejabat fungsional kesehatan berdasarkan surat perintah surat ijin. sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai pengembangan dan atau peningkatnifungsional kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional kesehatan. tim penyelenggara uji kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh unit organisasi penyelenggara uji kompetensi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan uji kompetensi. peserta uji kompetensi adalah pns kemhan yang memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang dan menduduki jabatan fungsional kesehatan lingkungan kemhan dan tni. tim uji kompetensi adalah pns kemhan yang duduk dalam jabatan fungsional kesehatan dibentuk untuk menguji peserta uji kompetensi dan memiliki sertifikat uji kompetensi. tim pelaksana uji kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan untuk melaksanakan uji kompetensi kompetensi selama melaksanakan tugas pelayanan kesehatan seluruh instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan. sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam hal yang dinilai meliputi: bukti fisik komponen pendidikan dan pelatihan berupa sertifikat atau piagam asli yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dilengkapi dengan laporan singkat hasil pendidikan dan pelatihan yang meliputi: tujuan pendidikan dan pelatihan, materi pendidikan dan pelatihan, dan manfaat pendidikan dan pelatihan. cc. waktu pendidikan dan pelatihan paling sedikit (tiga puluh) jam pelajaran. paragraf metode tulis metode tulis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan salah satu cara untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman pejabat fungsional kesehatan agar bisa menganalisis dan memecahkan masalah terkait kompetensi. metode tulis sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan bentuk pertanyaan dengan pilihan ganda. paragraf metode lisan metode lisan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilaksanakan bersama dengan metode lain atau dilaksanakan tersendiri. paragraf metode praktik metode praktik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan ujian praktik atas tindakan prosedur tindakan dari butir kegiatan jenjang jabatan setiap jabatan fungsional kesehatan. metode praktik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan peserta uji kompetensi dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. bagian keempat waktu waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan waktu untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh tim penyelenggara uji kompetensi. waktu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara periodik sesuai dengan kebutuhan. bagian kelima tempat tempat sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tempat untuk penyelenggaraan uji kompetensi yang pelaksanaannya disesuaikan dan dikoordinasikan dengan tim penyelenggara uji kompetensi. pelaksanaan disesuaikan dan dikoordinasikan dengan tim penyelenggara uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan di: rumah sakit dr. soto pusat rehabilitasi kemhan jakarta, rumah sakit pusat angkatan darat dr. gatot subroto jakarta, rumah sakit pusat angkatan laut dr. gamelan surabaya, rumah sakit pusat angkatan udara dr. suhardi hardjolukito yogyakarta, dan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lain lingkungan kemhan, markas besar tni, dan angkatan yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi. bagian keenam sertifikat sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan sertifikat yang diberikan kepada peserta uji kompetensi setelah dinyatakan lulus uji kompetensi sebagai bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja. sertifikat uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pejabat fungsional kesehatan yang telah lulus uji kompetensi. sertifikat uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan: ditandatangani oleh kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan dan ketua tim uji kompetensi, nomor sertifikat dikeluarkan oleh pusat peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan kementerian kesehatan dan dilaksanakan berdasarkan usulan dari kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan untuk peserta yang lulus uji kompetensi, dan dicetak pada kertas ukuran dengan berat (seratus dua puluh gram) dan dikeluarkan oleh sekretariat tim pelaksana uji kompetensi. ketentuan mengenai sertifikatyelenggara uji kompetensi menyelenggarakan uji kompetensi setelah memperoleh surat rekomendasi penyelenggaraan uji kompetensi dari ketua tim pelaksana uji kompetensi dalam hal ini kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan secara berjenjang. bab evaluasi evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi dilaksanakan melalui: pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pembuatan laporan pelaksanaan, dan pembuatan berita acara pelaksanaan. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh tim pelaksana uji kompetensi. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan terhadapmantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh tim pelaksana uji kompetensi bidang pembinaan dan monitoring serta dapat melibatkan organisasi profesi. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan uji kompetensi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir penyelenggaraan uji kompetensi. pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan uji kompetensi. kegiatan menentukan keberhasilan penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada terdiri ataslaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan mulai dari penyusunan instrumen pemantauan sampai dengan evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi. penyusunan instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: questioned, pedoman observasi, atau cc. pedoman wawancara. penyusunan instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada laporan dan analisis hasilnya menjadi masukan untuk penyelenggaraan uji kompetensi periode selanjutnya. pembuatan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun oleh tim penyelenggara uji kompetensi. laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai dengan sistematika laporan pelaksanaan uji kompetensi. laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (dua) minggu setelah pelaksanaan uji kompetensi selesai. pembuatan berita acara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh tim penyelenggara uji kompetensi. pembuatan berita acara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar dalam memberikan nomor sertifikat uji kompetensi. ketentuan mengenai berita acaranyelenggaraan uji kompetensisertifikat uji kompetensi can per gas logo instansi lng angkatan org nomor was semvewamewinan remsnaans dengan ini menyatakan bahwa nama peserta uji) telah kompeten pada jabatan fungsional . kategori keahlian keterampilan) dengan kualifikasi kompetensi jenjang . sertifikat ini berlaku untuk (dua) tahun tempat dan tanggal) ketua penyelenggara uji, ketua tim penguji, nama nama nip nrp nip dicantumkan apabila instansi penyelenggara luar kemhan coret yang tidak perluberita acara pelaksanaan uji kompetensi berita acara pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan pada hari ini, . (tanggal pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan) telah dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang bertempat . (tempat pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan). jumlah peserta uji kompetensi keseluruhan .orang jumlah peserta yang lulus peannaaanannannn orang jumlah peserta tidak lulus pnnanaaaan ang nama asal jenis kategori jenjang metode hasil peserta satker jabatan keterampilan uji kelulusan fungsional keahlian) lal lay lte lp. loo tom kendala yang dihadapi aran perbaikan penyelenggaraan uji pee ena (rampat, tanggal pelaksanaan) ketua tim uji kompetensi pejabat yang menyelenggarakan jabatan fungsional kesehatan, uji kompetensi), nama ketua tim) nomor induk pegawai) nama pejabat) pangkat) menteri pertahanan republik indonesia, ttd ryamizard ryacudu portofolio adalah laporan lengkap kecakapan pejabat fungsional kesehatan sesuai dengan bidanguji kompetensi bagian kesatu umum penyelenggaraan uji kompetensi bagi pns kemhan dilaksanakan oleh: tim penyelenggara uji kompetensi, tim uji kompetensi, dan tim pelaksana uji kompetensi. uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan terhadap peserta uji kompetensi. bagian kedua tim penyelenggara uji kompetensi tim penyelenggara uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf berada lingkungan: kemhan, dan tni. tim penyelenggara uji kompetensi lingkungan kemhan sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh kepala pusat rehabilitasi kemhan. kepala pusat rehabilitasi kemhan sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada menteri. tim penyelenggara uji kompetensi lingkungan kemhan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. tim penyelenggara uji kompetensi lingkungan tni sebagaimana dimaksud dalam huruf berada di: pusat kesehatan tni:tim penyelenggara uji kompetensi pusat kesehatan tni sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh kepala pusat kesehatan tni. kepala pusat kesehatan tni sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada panglima tni. uji kompetensi pusat kesehatan tni diselenggarakan rumah sakit yang ditunjuk. tim penyelenggara uji kompetensi pusat kesehatan tni sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan panglima tni. tim penyelenggara uji kompetensi pusat kesehatan angkatan darat sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh kepala pusat kesehatan angkatan darat. uji kompetensi pusat kesehatan angkatan darat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto. kepala rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala staf tni angkatan darat. tim penyelenggara uji kompetensi pusat kesehatan angkatan darat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala staf tni angkatan darat. tim penyelenggara uji kompetensi dinas kesehatan angkatan laut sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh kepala dinas kesehatan angkatan laut. uji kompetensi dinas kesehatan angkatan laut sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala rumah sakit angkatan laut dr. gamelan. kepala rumah sakit angkatan laut dr. gamelan sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala staf tni angkatan laut. tim penyelenggara uji kompetensi dinas kesehatan angkatan laut sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala staf tni angkatan laut. tim penyelenggara uji kompetensi dinas kesehatan angkatan udara sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh kepala dinas kesehatan angkatan udara. uji kompetensi lingkungan tni angkatan udara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala rumah sakit pusat angkatan udara dr. suhardi hardjolukito. kepala rumah sakit pusat angkatan udara dr. suhardi hardjolukito sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala staf tni angkatan udara. tim penyelenggara uji kompetensi dinas kesehatan angkatan udara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala staf tni angkatan udara. setiap anggota tim penyelenggara uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalammbuat rencana penyelenggaraan uji kompetensi, membentuk kepanitiaan atau sekretariat penyelenggara uji kompetensi, cc. membuat surat permohonan pengiriman tim uji kompetensi kepada tim pelaksana uji kompetensi, menginformasikan maksud dan tujuan uji kompetensi kepada pejabat fungsional kesehatan, mengidentifikasi jumlah pejabat fungsional kesehatan yang layak ikut uji kompetensi, menerima password dan menjadi admin data online dari kementerian kesehatan sehingga dapat memverifikasi data online calon peserta uji kompetensi, memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi, termasuk dalam menyiapkan fasilitas, dukungan akomodasi, makan, snack, honor penguji, pendukung, dan sumber daya lain yang dibutuhkan, pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan, membuat berita acara pelaksanaan uji kompetensi yang disampaikan biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan: dan memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan uji kompetensi. pembuatan rencana penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemetaan terhadap pejabat fungsional kesehatan, melaksanakan identifikasi terhadap kebutuhan uji kompetensi bagi pejabat fungsional kesehatan yang akan naik jenjang jabatan fungsional kesehatan, dan cc. mengalokasikan anggaran biaya penyelenggaraan uji kompetensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan uji kompetensi. pemetaan terhadap pejabat fungsional kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: variabel nama pemangku, jenis jabatan fungsional, riw pendidikan, riw pelatihan jabatan fungsional terkait, dan variabel lain yang diperlukan. pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jumlah peserta uji kompetensi, jenis jabatan fungsional kesehatan, kategori dan jenjang jabatan fungsional kesehatan, rekapitulasi kelulusan, metode uji kompetensi, materi uji kompetensi, tim uji kompetensi, dan waktu dan tempat uji kompetensi. bagian ketiga tim uji kompetensi tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk oleh kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kemhan. tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada beranggotakan pejabat fungsional kesehatan yang berada lingkungan: rumah sakit kemhan: rumah sakit tni angkatan darat, rumah sakit tni angkatan laut, dan rumah sakit tni angkatan udara. tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada tim pelaksana uji kompetensi. tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: mempunyai jenis jabatan fungsional kesehatan yang sama dengan peserta uji kompetensi, menduduki jenjang jabatan fungsional kesehatan paling rendah setingkat lebih tinggi dengan jabatan pejabat fungsional kesehatan yang diuji, cc. memiliki surat keputusan sebagai tim uji kompetensi yang ditetapkan oleh menteri sebagai pejabat pembina kepegawaian instansi pusat kemhan. memiliki sertifikat tim uji kompetensi, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk jika memiliki paling sedikit (tiga) pejabat fungsional kesehatan pada setiap jenis jabatan fungsional kesehatan. dalam hal tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam tidak memenuhi persyaratan, tim uji kompetensi dapat mengambil dari pegawai negeri sipil kemhan lainnya. pns kemhan lainnya sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki profesi yang sama dengan peserta uji kompetensi, dan memiliki gelar akademis paling rendah sama dengan peserta uji kompetensi. dalam hal tim uji kompetensi tidak memiliki sertifikat sebagai tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala satker subsatker dapat meminta penguji dari pns kementerian kesehatan yang memiliki keahlian dan mampu untuk menjadi penguji dalam uji kompetensi. penguji sebagaimana dimaksud pada dengan indikator memiliki kemampuan teknis kompetensi, keprofesian, dan memahami jabatan fungsional. anggota tim uji kompetensinetapkan metode uji kompetensi, membuat rencana penilaian, cc. menetapkan metode penilaian, menyiapkan perangkat penilaian, berkoordinasi dengan penyelenggarasanakan penilaian uji kompetensi sesuai dengan metode yang ditetapkan, memberikan umpan balik (feedback) hasil penilaian uji kompetensi kepada peserta uji kompetensi, melaksanakan pemutakhiran instrumen uji kompetensi, |
bupati banyumas provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten banyumas nomor tahun2019 tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah air minum tirta satrisatria yang selanjutnya disebut dam adalah bumi yang melakukan kegiatan usaha penyediaan air minun yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat dalagram hibah air minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja terukur; akuntabilitas; kepastian nilai; fungsional;ditetapkannya peraturan daerah ini adalah: meningkatkan kemampuan operasional dam; meningkatkan pendapatan asli daerah; meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. bab iii penyertaan modal penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah air minum tirta satria sampai dengan tahun telah disetor sebesar (seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima koma sembilan puluh enam rupiah). dengan peraturan daerah ini pemerintah daerah melakukan penyertaan modal kepada perusahaan daerah air minum tirta satria pada tahun paling banyak sebesar (lima puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah). penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: sebesar paling banyak (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk pembiayaan investasi dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan dam tahun sebesar paling banyak (dua puluh tujuh milyar rupiah) digunakan untuk pembiayaan sambungan baru dalam rangka program hibah air minum tahun apabila target pembiayaan sambungan baru untuk program hibah air minum sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak terpenuhi dalam tahun berkenaan, maka dam berkewajiban mengembalikan selisih dana penyertaan modal yang tidak digunakan tersebut kepada pemerintah daerah. bab penganggaran dan realisasi penyertaan modal penyertaan modal pada dam ditetapkan dalam apbd tahun anggaran berkenaan. realisasi dana penyertaan modal pada dam yang telah dianggarkan dalam apbd setiap tahun berkenaan dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah ini. realisasid,dalam melakukandalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat dibantu oleh pejabat pada pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan. bab viimbinaan bumi. bab vi" dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan peralihan dalam hal perusahaan daerah air minum tirta satria berubah badan hukumnya menjadi perusahaan umum daerah air minum tirta satria, penyertaan tetap sah dan diakui sampai dengan dipenuhinya penyertaan modal dimaksudhmdangksm pads, semi1 lembaran mil nomor. . . ;.air minum tirta satriregdamdamjdih kabupaten banyumserilaksanakan kegiatan dalam bidangbumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda pbb p2 opembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebagaimana dimaksud pada adalah pembebasan terhadap sanksi administrasi pajak bumimasa pembebasan sanksi administrasi hanya dikenakan pembayaran pokok dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. bab iii persyaratan pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebagaimana dimaksud dalamb batasan waktu dan tempat batasan waktuterhitung sejak diundangkannya peraturan bupati ini sampai dengan desemberpada hanya berlaku untuk masa pajakdiatur lebih lanjut dengan keputusan kepala benda. bab pelaporan, pembinaan, dan pengawasan kepala benda wajib menyampaikan laporan hasilserahkan kepada kepala benda. bab ketentuan lain lain bagi wajib pajak yang telah ditetapkan dalamelum peraturan bupati ini berlaku, tetapi belum dibayar, maka tidak diberlakukudi dengan aslinya kepala bagian hukum sera rta kabupaten banyumas set | ) geng amin, s.h.,m.h. nyu pembina tk. i i nip. |
teh nunualitas, objektivitas pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, dan penerapan manajemen talenta serta memberikan kejelasan dan kepastian karier bagi pegawai negeri sipil, perlu disusun manajemen karier pegawai negeri sipilatur manajemen kariera1.dan badan pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia. pimpinan unit organisasi eselon lingkungan kemenkumham yang selanjutnya disebut dengan pimpinan unit eselon adalah pejabat pimpinan tinggi madya pimpinan unit eselon sekretariat jenderal kemenkumham yang selanjutnya disebut sekretariat jenderalkumham. sekretaris jenderal kemenkumham yang selanjutnya disebut sekretaris jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada sekretariat jenderal. badan pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia kemenkumham yang selanjutnya disebut bpsdmkepala bpsdm adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada bpsdm. biro kepegawaian sekretariat jenderal yang selanjutnya disebut biro kepegawaian adalah unit kerja lingkungan kemenkumham yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal dan tim seleksi dalam rangka penugasan pns sebagaimana dimaksud pada huruf dibantu oleh sekretariat tim seleksi yang berada bagian yang menyelenggarakan urusan dibidang pengembangan karier pegawai pada biro kepegawaian, dengan keanggotaan terdiri dari: pejabat administrator pada bagian yang menyelenggarakan urusan bidang pengembangan karier pegawai biro kepegawaian, pejabat administrator pada bagian yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian unit eselon bidang teknis yang berkaitan dengan syarat penugasan pns, pejabat administrator pada bagian yang menyelenggarakan urusan teknis unit eselon bidang teknis yang berkaitan dengan syarat penugasan pns, pejabat pada pusdatin, dan analis kepegawaian analis sumber daya manusia aparatur). cc. menteri melalui sekretaris jenderal mengumumkan informasi seleksi penugasan pns pada simpeg kumar dan atau laman web resmi kemenkumham. pns yang dapat mengikuti seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi persyaratan dan kriteria jabatan yang akan diduduki sebagai berikut: memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu yang dibuktikan dengan pernyataan kepemilikan kualifikasi dan kompetensi tertentuintegritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan denganpenilaian kinerja paling rendah baik dalam (dua) tahun terakhir, dan memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh sekretaris jenderal, instansi pemerintah yang membutuhkan pns atau institusi diluar instansi pemerintah yang membutuhkan pns. pns mendaftar pada sistem informasi manajemen karier dengan mengunggah dokumen persyaratan paling sedikit terdiri dari: surat persetujuan yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit eselon atau kanwil,keputusan pengangkatan sebagai calon pns, surat keputusan pengangkatan sebagai pns, surat keputusan pangkat terakhir, ijazah terakhir yang diakui secara kedinasan, surat keputusan jabatan terakhir, sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai dalam (dua) tahun terakhir, daftar riw hidup yang didalamnya terdapat riw pekerjaan serta perhitungan masa kerja, dan sertifikat profesi, pelatihan, atau keahlian (jika ada). sebelum mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf pns wajib memutakhirkan data dan dokumen kepiawaiannya pada simpeg kumar. tim seleksi dibantu oleh sekretariat tim melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf tim seleksi dibantu oleh sekretariat tim melaksanakan rapat hasil verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf sekretaris jenderal mengumumkan hasil verifikasi dokumen persyaratan sekaligus mengumumkan mekanisme pelaksanaan dan uji kompetensi teknis pada laman web simpeg kumar dan atau laman web resmi kemenkumham. dalam hal uji kualifikasi dan kompetensi dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau institusi luar pemerintah yang membutuhkan pns, tahapan penetapan penugasan pns dilaksanakan sebagai berikut: sekretaris jenderal memberikan pertimbangan persetujuan kepada menteri untuk disampaikan kepada instansi pemerintah atau institusi luar pemerintah yang membutuhkan pns. pns mengikuti seleksi pada instansi pemerintah atau institusi luar pemerintah yang membutuhkan pns sesuai dengan peraturan dan metode uji yang ditetapkan oleh instansi pemerintah atau institusi luar pemerintah tersebut. apabila lulus seleksi, pns yang bersangkutan menyampaikan hasil seleksi kepada menteri melalui sekretaris jenderal sebagai bukti memenuhi persyaratan jabatan yang dibutuhkan atau instansi penerima penugasan dapat mengeluarkan surat pernyatadalam hal uji kualifikasi dan kompetensi dilaksanakan oleh kemenkumham, tahapan penetapan penugasan pns dilaksanakan sebagai berikut: uji kompetensi dimaksud dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi teknis jabatan yang dipersyaratkan pada penugasan pns dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. tim seleksi dalam rangka penugasan pns melaksanakan penilaian uji kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada angka tim seleksi dibantu oleh sekretariat tim melaksanakan rapat hasil uji kompetensi teknis. sekretaris jenderal mengumumkan hasil uji kompetensi pada laman web simpeg kumar dan atau laman web resmi kemenkumham. sekretaris jenderal memberikan pertimbangan persetujuan kepada menteri untuk ditetapkan melaksanakan penugasan pnspns yang melaksanakan penugasan pada instansi pemerintah atau penugasan khusus luar instansi pemerintah diberhentikan dari jabatannya yang dinyatakan dalam keputusan penugasan dan tidak kehilangan statusnya sebagai pns. pns yang telah selesai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka dapat diangkat dalam jabatan yang lowong kemenkumham paling rendah setara dengan jabatan yang diduduki pada saat penugasan instansi pemerintah atau institusi luar instansi pemerintah sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pns yang telah selesai menjalankan penugasan dapat diangkat dalam jabatan dengan memperhatikan kompetensi yang diperoleh selama menjalani penugasan. dalam hal jabatan yang akan diduduki merupakan jpt, pengisian dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau mekanisme manajemen talenta yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka, ditetapkan keputusan penugasannya tanpa diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. sebagai berikut: pns yang menduduki pemeriksa merek yang melaksanakan tugasnya world trade organization maka dapat ditetapkan keputusan penugasan luar instansi pemerintah tanpa dilakukan pemberhentian dari pemeriksa merek. pns dengan dosen, dan tenaga kesehatan lingkungan kemenkumham yang melaksanakan tugas pada perguruan tinggi, atau unit pelayanan kesehatan milik swasta dapat menjalankan tugasnya melalui penugasan tanpa melalui pertimbangan teknis kepala bkn namun wajib menyampaikan keputusan penugasan pns dimaksud kepada kepala bkn sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai jangka waktu penugasan dan perpanjangan penugasan tidak berlaku bagi pns sebagaimana dimaksud pada angka pembinaan pns yang melaksanakan penugasan pada instansi pemerintah. pengembangan karier pns yang melaksanakan penugasan padadengan ketentuan peraturan perundang undangan. pns kemenkumham yang melaksanakan penugasan padagaji, pangkatpada instalasinya. pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dilakukan oleh atasan langsung tim pemeriksa lingkungan kemenkumham atau atasan pimpinan pada instansi yang menerima penugasan. keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan oleh pejabat yang berwenang lingkungan kemenkumham sesuai dengan peraturan perundang undangan. penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka dijatuhkan berdasarkan bahan dan rekomendasi dari instansi penerima penugasan. contoh penjatuhan hukuman disiplin bagi pns yang sedang melaksanakan penugasan pns sebagai berikut: pns kemenkumham yang ditugaskan komisi aparatur sipil negara kain) diduga melakukan pelanggaran disiplin. maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa pada kemenkumham atau pimpinan pada kain. dalam hal pns yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka pejabat yang berwenang menghukum pada kemenkumham menjatuhkan hukuman disiplin kepada pns yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang undangan. penilaian kinerja pns yang melaksanakan penugasan pada instansi pemerintah dilakukan dengan ketentuan: penilaian kinerja pns dilakukan oleh pejabat penilai instansi penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pejabat penilai instansi penerima tidak berstatus sebagai pns maka penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat penilai pada kemenkumham. dalam hal penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat penilai pada kemenkumham, maka pejabat menilainya adalah atasan langsung pns yang bersangkutan pada saat menduduki jabatan terakhir kemenkumham. cuti pns yang melaksanakan penugasan pada instansi pemerintah dilakukan dengan ketentuan: cuti diberikan oleh pejabat yang berwenang instansi penerima penugasan, dikecualikan, untuk cuti luar tanggungan negara dan cuti yang dilaksanakan luar negeri, menjadi wewenang menteri setelah mendapat persetujuan kepala bkn. tata cara permintaan dan pemberian cuti dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. contoh cuti bagi pns yang melaksanakan penugasan pns sebagai berikut: pns kemenkumham yang ditugaskan badan pembinaan ideologi pancasila bpip) berencana mengambil hak cuti tahunan. dengan demikian, yang bersangkutan menyampaikan permohonan kepada pejabat yang berwenang bpip untuk ditetapkan hak cuti tahunannya. instansi pemerintahyang melaksanakan penugasan padayang ditetapkan oleh menteri. pns yang menjalankan penugasan pada instansi pemerintah dapat diberhentikan dengan hormat, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pns sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pns yang mengikuti seleksi terbuka jpt pada instansi pemerintah luar kemenkumham harus dialihkan statusnya menjadi pegawai pada instansi pemerintah yang dituju. pembinaan pns yang melaksanakan penugasan khusus luar instansi pemerintah. pengembangan karier pns yang melaksanakan penugasan khusus luarketentuan peraturan perundang undangan. contoh pengembangan karier pns yang melaksanakan penugasan khusus luar instansi pemerintah sebagai berikut: seorang pns kemenkumham sebelumnya menduduki jabatan pengawas. pns tersebut ditugaskan pada world bank menjadi chief economist selama (tiga) tahun untuk memperkaya kompetensi teknis bidang audit keuangan forensik. dengan demikian, pengalaman selama dalam masa penugasan sebagai chief economist dapat diperhitungkan sebagai pengalaman dalam jabatan pengawas. pns yang melaksanakan penugasan khusus luarpangkat, gajikhusus luar. dalam hal terjadi pelanggaran disiplin, instansi penerima penugasan dapat melakukan pemeriksaan pns penugasan lingkungannya. keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan oleh pejabat yang berwenang kemenkumham berdasarkan bahan dan berita acara pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dari instansi penerima penugasan. dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan penjatuhan hukuman disiplin kemenkumham dapat melakukan pemeriksaan. selain wajib mematuhi peraturan perundangan undangan yang mengatur disiplin pns, pns yang melaksanakan penugasan khusus luar instansi pemerintah wajib mematuhi ketentuan disiplin dan kode etik pada instansi penerima penugasan. penilaian kinerja pns yang melaksanakan penugasan khusus luar instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat penilai instansi penerima penugasan dengan standar penilaian dari kemenkumham. cuti bagi pns yang melaksanakan penugasan khusus luar instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku instansi penerima penugasan. contoh cuti bagi pns yang melaksanakan penugasan khusus luar instansi pemerintah sebagai berikut: seorang pns wanita yang melaksanakan penugasan world trade organization melahirkan anak dan mendapatkan cuti melahirkan (enam belas) minggu sesuai ketentuan paket cuti world trade organization. dengan demikian, pns tersebut tidak lagi berhak mengambil cuti melahirkan selama (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang cuti bagi pns. instansiselama melaksanakan penugasan khusus luarpemberhentian yang ditetapkan oleh menteri. contoh keputusan pemberhentian yang mengakibatkan berakhirnya masa penugasan khusus luar instansi pemerintah sebagai berikut: pns kemenkumham ditugaskan pada sebuah proyek penanggulangan bencana. setelah (dua) tahun penugasan yang bersangkutan memasuki masa usia pensiun (lima puluh delapan) tahun. dengan demikian, menteri menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun. dengan ditetapkan keputusan tersebut maka masa penugasan yang bersangkutan juga berakhir. pns yang menjalankan penugasan khusus luar instansi pemerintah dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai pns sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pada saat mulai berlakunya peraturan menteri ini, pns yang sedang melaksanakan tugas melalui mekanisme dipekerjakan diperbantukansegera diproses keputusan mutasi antar instalasinyluar instansi pemerintah makamempuyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian lingkungan kemenkumham. kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal yang selanjutnya disebut dengan kepala biro kepegawaian adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada biro kepegawaian. pusat data dan teknologi informasi sekretariat jenderal yang selanjutnya disebut pusdatin adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok kemenkumhamkepala pusat data dan teknologi informasi sekretariat jenderal yang selanjutnya disebut kepala pusdatin adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada pusdatin. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut kanwil adalah instansi vertikal kemenkumham, berkedudukan provinsi, berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. kepala kanwil adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pimpinan kanwil. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat upt adalah unit kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang lingkungan kemenkumham wilayah. kepala upt adalah pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator atau pejabat pengawas pimpinan upt. balai pendidikan dan pelatihan hukum dan hak asasi manusia kemenkumham yang selanjutnya disebut balai diklat adalah upt bpsdm yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bpsdm melalui kepala divisi administrasi dan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang hukum dan hak asasi manusia.dalam hal, instansi atau pns yang dipekerjakan diperbantukan sebagaimana dimaksud pada angka sampai dengan berlakunya peraturan menteri ini tidak menentukan statusnya kembali atau pindah, maka harus ditetapkan keputusan mulainya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. contoh pns yang saat ini dipekerjakan diperbantukan sebagaimana dimaksud pada angka angka dan angka sebagai berikut: contoh pns lingkungan kemenkumham yang menduduki analis kepegawaian (analis sumber daya manusia aparatur) dipekerjakan pemerintah provinsi dki jakarta dan tetap menduduki analis kepegawaian. setelah berlaku peraturan menteri ini, harus diputuskan pns yang bersangkutan kembali kemenkumham atau pindah instansi pemerintah provinsi dki jakarta. mengingat kompetensi analis kepegawaian sudah tercukupi kemenkumham, maka pns yang bersangkutan dimutasi pemerintah provinsi dki jakarta. contoh pns lingkungan kemenkumham yang dipekerjakan komisi aparatur sipil negara, setelah berlaku peraturan menteri ini, keputusan dipekerjakan diperbarui dengan keputusan penugasan pada komisi aparatur sipil negara apabila kompetensi pns sudah tercukupi pada kemenkumham. pns yang berasal dari kemenkumham yang saat ini sedang melaksanakan tugas pada badan layanan umum badan layanan umum daerah bawah suatu instansi pemerintah lain, maka dilakukan proses mutasi antar instansi. menteri dapat melakukan penarikan pns yang sedang menjalani penugasan pns sebagaimana dimaksud pada angka huruf dan huruf penarikan pns sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan apabila: dijatuhi hukuman disiplin berat: terdapat kebutuhan kompetensi pns lingkungan kemenkumham atau kebutuhan lain yang bersifat mendesak: dan atau tidak mencapai target kinerja paling kurang baik. ketentuan lain mengenai penugasan pns dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.pns dilakukan untuk menjamin ketepatan pengisian dan penempatan pns dalam jabatanangka digunakan sebagai dasar penyempurnaan atau perbaikan pengembangan kariersampai dengan angka dilakukan oleh setiap tahun, dan digunakan untuk penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya, untuk kemudian hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan karier dimasukkan dalam sistem informasi manajemen karier pns. ketentuan lain mengenai pengembangan karier pns yang meliputi rencana pengembangan karier, pelaksanaan pengembangan karier, dan pemantauan serta evaluasi pengembangan karier dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab pola karier pns umumlingkungan kemenkumham. pola karier pns sebagaimana dimaksud pada angkalam rangka: pengembangan karier pns lingkungan kemenkumham sejak pegawai berstatus sebagai pns sampai dengan diberhentikan sebagai pns. terwujudnya sasaran penyelenggaraan manajemen karier pns lingkungan kemenkumham yaitu tersedianya pola karier. cc. terwujudnya rencana pengembangan karier yaitu penempatan pns sesuai dengan pola karier. menteri dalam menetapkan pola karier sebagaimana dimaksud pada angka harus memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan. jalur karier dimaksud adalah lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh pns baik padajenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi. dalam rangka terwujudnya perjalanan karier bagi pns lingkungan kemenkumham yang terarah dan terpadu, kemenkumham menyelenggarakan pola karier dengan mempertimbangkan dan memperhatikan unsurpendidikan dan pelatihanlatau pendidikan formal yang dimiliki. struktur tingkat jabatan struktur tingkat jabatan merupakan jabatan pns mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. pengalaman jabatan penugasan untuk menduduki suatu jabatan, seorang pns harus memiliki pengalaman atau pernah ditugaskan dalam jabatan yang ada korelasinya dengan bidang tugas jabatan yang akan didudukinya. penilaian prestasi kerja penilaian prestasi kunsur unsur tersebut menjadi acuan bagi dalam rangka pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pns lingkungan kemenkumham. pola karier pns lingkungan kemenkumham atau yang lebih rendahtau yang lebih rendah antar kelompok ja, jf, atau jpt. perpindahan horizontal, perpindahan vertikal, dan perpindahan diagonal sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan dalam rangka perpindahan tugas (tour duty) dan atau perpindahan wilayah kerja (tour area). pola karierrumpun jabatan, dan klasifikasi wilayah kerja dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip larangan konflik kepentingan. pengisian jpt, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana (eselon yang lowong lingkungan kemenkumham dilakukan karena pejabat yang mengakibatkan jabatan menjadi lowong: diangkat dalam jabatan lain: 'diberhentikan sementara dari pns: diberhentikan karena tidak mencapai kinerja: menjalani cuti luar tanggungan negara, tugas belajar lebih dari (enam) bulan, diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari penyesuaian ns yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi, setelah sekurang kurangnya (dua) kali perpindahan jabatan pada jabatan yang setara, dapat dilakukan perpindahan secara vertikal dalam jabatan yang lebih tinggi. dalam hal pns tidak berkinerja dengan baik atau tidak memenuhi target kinerja, dan atau dijatuhi hukuman disiplin, dapat dilakukan perpindahan jabatan secara vertikal maupun diagonal tingkat yang lebih rendah sesuai dengan peraturan perundang undangan. pnsyang berwenang dapat dipertimbangkan menduduki jpt atau yang setingkat dengan jabatan yang pernah dipangkunya sepanjang tersedia formasi dan lulus uji kompetensi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pns yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pns yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada menteri paling lama (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar. dalam hal pns sebagaimana dimaksud pada angka tidak melapor kepada menteri, pns yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. .pns yang telah selesai melaksanakan tugas belajar paling singkat (enam) bulan, ditempatkan pada bpsdm atau pada balai diklat selama (satu) tahun. penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka ditetapkan melalui keputusan menteri dan menteri dapat mendelegasikan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. pns sebagaimana dimaksud pada angka ditempatkan kembali pada unit kerja asal pns tersebut paling rendah dalam jabatan setara dan memperhatikan lowongan kebutuhan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai program pengembangan kompetensi melalui pendidikan bagi pns lingkungan kemenkumham diatur dan ditetapkan oleh menteri. contoh pola karier pns lingkungan kemenkumham tercantum dalam anak lampiran i g yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. dalam hal ketentuan tentang pola karier lingkungan kemenkumham bertentangan dengan ketentuan pola karier nasional, maka ketentuan yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam pola karier nasional. jalur karier pns jalur karier pns dimulai sejak diangkat menjadi calon pns sampai dengan menduduki jabatan tertinggi. jalur karier pns lingkungan kemenkumham terdiri atas: jalur karier pns secara regular jalur karier pns secara fast track. jalur karier pns sebagaimana dimaksud pada angka dapat dilaksanakan berdasarkan pada asumsi pendidikan dan usia dan atau asumsi kepangkatan dan masa kerja. jalur karier sebagaimana dimaksud pada angka huruf menggunakan pola karier horizontal, vertikal dan diagonal yang dilakukan melalui mutasi pns. jalur karier pns sebagaimana dimaksud pada angka huruf menggunakan pola karier vertikal dan diagonal yang dilakukan melalui promosi. jalur karier pns sebagaimana dimaksud pada angka dapat dilakukan melalui sekolah kader, penghargaan, kenaikan pangkat istimewa, atau rencana suksesi. contoh jalur karier menggunakan pola karier horizontal sebagaimana tabel bawah ini: nama jabatan mutasi jabatan nama jabatan mutasi jabat jabatan berdasarkan berdasarkan jabatan berdasarkan uas sad berdasarkan administrasi kelompok kelompok fungsional rumpun jabatan jabatan jabatan jabatan rumpun jabatan pejabat kepegawaian. kepegawaian kategori hukum dan hukum dan administrator |(v kabar kabar mutasi keahlian, peradilan. peradilan. pengembangan pegawai perancang analis karir pegawai peraturan hukum perundang manajemen. undangan. perencana. manajemen. akuntansi dan analis anggaran. kepegawaian analis keahlian keuangan analis sdm pusat dan aparatur) daerah. akuntansi dan anggaran. analis anggaran, pejabat kepegawaian kepegawaian kategori arsiparis, arsiparis, pengawas kasubbag kasubbag keterampilan pustakawan pustakawan analisis mutasi dan yang dan yang pengembangan jabatan berkaitan. berkaitan. karir fungsional arsiparis pustakawan keterampilan keterampilan an. nama jabatan mutasi jabatan nama jabatan mutssrgabstan jabatan berdasarkan berdasarkan jabatan berdasarkan na. administrasi kelompok kelompok fungsional rumpun rumpun jabatan jabatan jabatan jabatan penerangan penerangan dan seni dan seni budaya, budaya. asisten asisten pranata teknisi siaran. siaran. pejabat perencanaan. perencanaan. pelaksana pengadmini pengelola stasi program berencana dan dan kegiatan. program. analis analis rencana proerarn program pembangun dan an. kegiatan. hubungan hubungan masyarakat, masyarakat analis analis humas protokol analis analis penyuluhan pelayanan dan layanan informasi. contoh jalur karier menggunakan pola karier vertikal sebagaimana tabel bawah ini: jabatan kelompok jabatan administrasi cengkih bia pena belanja dan laporan pena pelaksana kau perencanaan dan analis peningkatan angan program. kompetensi pengelola keuangan. kasus kepala sub bagi sub olah subbab epa bagian pengawas data kedua perencanaan program pengadaan dan ngan. dan anggaran pengangkatan kepala bagian administrator tuba pia dan perencanaan program wali laporan. din angg kepegawaian contoh jalur karier menggunakan pola karier diagonal sebagaimana tabel bawah ini: tabelanalis peningkatan analis sdm aparatur kompetensi ahli mudasub bagi pa bagian analis sdm aparatur pembinaan dan ahli madya penghargaan kepala bagian mutasi analis sdm aparatur pegawai ahli utama bpbabatan fungsional analis sdm ahli pertama kepala sub bagian pembinaan dan penghargaan analis sdm aparatur ahli kepala bagian mutasi muda pegawai tabel kelompok jabatan jenjang jabatan jenjang jabatan dalam kategori dalam kategori keterampilan keahlian pejabat pemula s.d ahli pertama dan penyelia") ahli muda") pejabat ahli muda dan pengawas ahli madya" pejabat pejabat meng aer maa pratama pratamassssx kategori pejabat pelaksana") keterampilan pejabat akkkka pengawas keahlian nu pejabat pengawas ) ahli pertama pejabat administrator" pejabat pejabat pejabat maka pratama hiasi pratama pejabat pimpinan tinggi madya,dan ahli utama pejabat pimpinan tinggi utama keterangan: pendidikan paling rendah sta. pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang ii a. strata pendidikan paling rendah s1 d4. pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang iii a. zee) strata paling rendah pendidikan s1 d4. pangkat paling rendah penata, golongan ruang iii c. 24x) strata paling rendah pendidikan s1 d4. pangkat paling rendah pembina, golongan ruang iv a. belintatal strata pendidikan paling rendah s2. pangkat paling rendah pembina utama muda, golongan ruang iv c untuk eselon ila pangkat paling rendah pembina tingkat golongan ruang untuk eselon ilb. ck strata pendidikan paling rendah d3. pangkat paling rendah penata, golongan ruang iii c untuk eselon va. pangkat paling rendah penata muda tingkat golongan ruang iii b untuk eselon cek strata pendidikan paling rendah s1 d4. pangkat paling rendah pembina, golongan ruang iv a untuk eselon illa. pangkat paling rendah pembina penata tingkat golongan ruang iii d untuk eselon ill kxk) strata pendidikan paling rendah s2. pangkat paling rendah pembina utama madya, golongan ruang iv d untuk eselon ia. pangkat paling rendah pembina utama muda, golongan ruang iv c untuk eselon ib. jalur karier pns sebagaimana dimaksud pada angka dapat dibagi menjadi: jalur karier pns secara reguler dalam jpt, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana (eselon v), jalur karier pns secara reguler dalam keterampilan, jalur karier pns secara reguler dalam keahlian, jalur karier pns secara fast track dalam jpt, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana (eselon v): jalur karier pns secara fast track dalam keterampilan, dan atau jalur karier pns secara fast track dalam keahlian. bagan jalur pola karier pns lingkungan kemenkumham sebagai berikut: pangkat gol. jabatan fungsional penyetaraan eselon jabatan pns jabatan pimpinan tinggi wirtatpira pratama a t fungsional jabatan dirtatpim) administrator fungsional jabatan pengawas giwtatpim fungsional is muda pertama jabatan pelaksana fungsional pelaksana pemula pns lanjutan pertama & alur vertikal alur diagonal alur vertikal fase trackyang selanjutnya disebutinstansi pengguna yang selanjutnya disebutpengguna jf. unit pembina teknis adalah unit eselon lingkungan kemenkumham yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis substansi kemenkumham sebagai instansi pembina, sesuai dengan tugas dan fungsinya. kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang harus dipenuhi oleh pegawai asn untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efektif dan efisien. standar kompetensi jabatanj, s1 d.iv, s2, dan pengangkatan pertama kali sebagai calon preguler untuk jabatan jpt dan ja,tar star setara setara eselon setara eselon eselon ivb|( eselon ivan ara tara eselonilb eselon ja) son eselon eselon iii eselon nilai no| pendidikan| in a iii b b i e e ii d m d iv a iv a iv b|iv b iv e iv e iv d iv e iv a iv d iv e masa masa masa masa masa masa masa masa masa usi usi usi usi usi usi usia usi usi upon safaoasl iii iii ep jelelsfsl tpi til spa pelojejalas lal lipi jepara jer| jaran jesfaofeefeo jajan fafasjaf left jelas jesfanfarfas jar asian fasies sal fals jae pesan (sof jas| farhan (anf (sai asumsi usia calon pns: sta d. tahun tahun tahun (h9) d. tahun (s5) tahun tahun jalur karier pns secara reguler untuk kategori keterampilan, digambarkan dalam tabel berikut ini: team pence pes aon eren peras apa teen pen aon malala sales seas 20an asumsi usia calon pns: sta d. tahun tahun tahun jalur karier pns secara reguler untuk kategori keahlian digambarkan dalam tabel berikut ini: pan nan pasaran rara tema esa jera jero asi jonan nan peran tan apa tenor fan pan fasa tanoe apa alba jesfba fase fara asumsi usia calon pns: d. tahun tahun tahun jalur karier secara fast trackalon pns berusia (delapan belas) tahun, untuk pendidikan d.ii, pengangkatan pertama kali sebagai calon pns berusia (dua puluh) tahun, untuk pendidikan d.iii, pengangkatan pertama kali sebagai calon pns berusia (dua puluh satu) tahun, untuk pendidikan s1 d.iv, pengangkatan pertama kali sebagai calon pns berusia (dua puluh tiga) tahun, untuk pendidikan s2, pengangkatan pertama kali sebagai calon pns berusia (dua puluh lima) tahun, untuk pendidikan s3, pengangkatan pertama kali sebagai calon pfast track untuk jpt danetara setara setara setara eselon setara eselon eselon ibi eselon ivan eselon eselon iia eselon tpp eselon iii eselon nilai pendidikan masa masa masa masa masa masa masa masa masa gempa joe kelas ill epa jalalelel plp abs jabelelelalel sara jasa |esa left jas sifat jas jasa jar| fan sp2 kerja jera left fefe jar jas| jasa jarak jani lola lela lea jala fefe jasa jeff far jas asumsi usia calon pns: sta d. tahun tahun tahun (h) s1 d. tahun tahun tahun jalur karier pns secara fast track untuk kategori keterampilan, digambarkan dalam tabel berikut ini: temen era esa apa teen apsis pan bio fan sono spa tata teo fana talas las asumsi usia calon pns: sta d. tahun tahun tahun jalur karier pns secara fast track untuk kategori keahlian digambarkan dalam tabel berikut ini: pan fana ana fana tema jee dfe joran jane jasa jera (an ala tahu jelas erosi dab jane jas nanda nan asumsi usia calon pns: s1 d. tahun tahun tahun pola karier jabatan administrasi (ja) pola pengangkatan syarat pengangkatan))aradengsebagaimana dimaksud pada angka dikecualikan bagi pns yang mengikuti dan lulus sekolah kaderlingkungan kemenkumhamangka huruf pns sebagaimana dimaksud pada angktentang syarat jenjang pangkat untuk diangkat dalam sebagaimana dimaksud pada angka huruf angka huruf dan angka huruf ditetapkan dalam tabel bawah ini: pembina penata syarat pengangkatadalam hal kemenkumham belum memiliki kelompok rencana suksesi yang diperoleh melalui manajemen talenta, tata cara pengangkatan pns dalam sebagai berikut: kepala kanwil mengusulkan pns yang memenuhi syarat jabatan untuk diangkat dalam lingkungannya kepada pimpinan unit eselon atau sekretaris jenderal sesuai dengan klasifikasi jabatan dan rumpun jabatan, pimpinan unit eselonusul pns sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dibahas oleh tim penilai kinerja yang berada biro kepegawaian untuk ditetapkan rekomendasi pengangkatan pns yang telah diusulkan dalam ja, kepala biro kepegawaian menyampaikan penetapan rekomendasi pengangkatan pns yang telah diusulkan dalamkepala kantor wilayah dapat menetapkan keputusan pengangkatan pns dalam jabatan pelaksana, dan keputusan pemindahan atau mutasi bagi pejabat pengawas lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. pengangkatan pns dalam jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana (eselon dapat dilakukan melalui seleksi terbuka lingkungan kemenkumham. dalam hal kemenkumham telah memperoleh kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta, tata cara pengangkatan pns dalam dilaksanakan melaluiec)tor wilayahhuruf dapat mengikuti kembali pendaftaran manajemen talenta pada periode berikutnya. penempatan pns yang diangkat dalam dimulai daripola penempatan dan perpindahan jabatan dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak, integritas, dan moral. menteri menyusun dan menetapkan pola penempatan dan perpindahan jabatan berdasarkan kategori jabatan dan atau rumpun jabatana. pola penempatan dan perpindahan jabatan ditentukan dalam gambar bagan dibawah ini. lea tips administrator administrator administrator dibina maa emban uang pan gea pen pengawas pengawas pengawas pemula pengembangan pemantapan pola penempatan dan perpindahan lingkungan kemenkumham bersifat terbuka antar rumpun jabatan dengan prioritas penempatan dan perpindahan jabatengan mempertimbangkan pengalaman kerja, kebutuhan organisasi, dan kemiripan kedekatan kompetensi antar rumpun jabatan. pengangkatan pns dalamjabatan pelaksana (fungsional umum) diangkat dalam jabatan pelaksana (eselon v), jabatan pelaksana (eselon diangkat dalam jabatan pengawas (eselon vb), jabatan pengawas (eselon vb) diangkat dalam jabatan pengawas (eselon va), jabatan pengawas (eselon va) diangkat dalam jabatan administrator (eselon ill), atau jabatan administrator (eselon ilb) diangkat dalam jabatan administrator (eselon illa), pengangkatan pns dalam sebagaimana dimaksud pada angka merupakan jalur karier pns secara regular. dalam hal kebutuhan organisasi, pengangkatan dapat dilakukan mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu: jabatan pelaksana diangkat dalam jabatan pengawas, atau jabatan pengawas diangkat dalam jabatan administrator, pengangkatan pns dalam sebagaimana dimaksud pada angka merupakan jalur karier pns secara fast track. pola penempatan dan perpindahanikecualikan rumpun jabatan keimigrasian diutamakan bagi pns yang mengikuti dan lulus pendidikan khusus keimigrasian (pejabat imigrasi) atau yang lulus pendidikan politeknik keimigrasian (pejabat imigrasi).assessmentucalon pns setelah lulus pelatihan terintegrasi atau prajabatan dapat diangkat menjadi pns dan mengawali kariernya pada jabatan pelaksana (fungsional umum). penempatan pns sebagaimana dimaksud pada angka disesuaikan dengan formasi pns, latar belakang pendidikan, jabatan saat melamar sebagai calon pnslam kurun waktu sebagaimana tertulis dalam persyaratan pengadaan pns yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam hal pns sebagaimana dimaksud pada angka adalah lulusan politeknik keimigrasian, penempatan pertama pns sebagai pejabat pelaksana (fungsional umum) adalah pada upt keimigrasian dengan klasifikasi wilayah tipe yang diprioritaskan pada upt keimigrasian yang memiliki tempat pemeriksaan imigrasi, dikecualikan bagi pns lulusan politeknik keimigrasidalam hal pns sebagaimana dimaksud pada angka adalah lulusan politeknik ilmu pemasyarakatan, penempatan pertama pns sebagai pejabat pelaksana (fungsional umum) adalah pada upt pemasyarakatan dengan klasifikasi wilayah tipe dikecualikan bagi pns lulusan politeknik ilmu pemasyarakatpola penempatan dan perpindahan bagi pns yang menduduki jabatan pelaksana ditentukan sebagai berikut: pns yang diangkat dalam jabatan pelaksana, ditempatkan terlebih dahulu dalam jabatan pelaksana kategori jabatan pemula, pns yang telah menduduki jabatan pelaksana kategori jabatan pemula paling kurang (satu) tahun, dipindahkan dalam jabatan pelaksana kategori jabatan pengembangan, pns yang telah menduduki jabatan pelaksana kategori jabatan pengembangan paling kurang (satu) tahun, dipindahkan dalam jabatan pelaksana kategori jabatan pemantapan: pns yang telah menduduki jabatan pelaksana kategori jabatan pemantapan paling kurang (satu) tahun, dapat diangkat dalam jabatan pengawaspengawas ditentukan sebagai berikut: pns yang diangkat dalam jabatan pengawas, ditempatkan terlebih dahulu dalam jabatan pengawas kategori jabatan pemula, pns yang telah menduduki jabatan pengawas kategori jabatan pemula paling kurang (satu) tahun, dipindahkan dalam jabatan pengawas kategori jabatan pengembangan, pns yang telah menduduki jabatan pengawas kategori jabatan pengembangan paling kurang (satu) tahun, dipindahkan dalam jabatan pengawas kategori jabatan pemantapan: pns yang telah menduduki jabatan pengawas kategori jabatan pemantapan paling kurang (satu) tahun, dapat diangkat dalam jabatan administratoradministrator ditentukan sebagai berikut: pns yang diangkat dalam jabatan administrator, ditempatkan terlebih dahulu dalam jabatan administrator kategori jabatan pemula, pns yang telah menduduki jabatan administrator kategori jabatan pemula paling kurang (satu) tahun, dipindahkan dalam jabatan administrator kategori jabatan pengembangan, pns yang telah menduduki jabatan administrator kategori jabatan pengembangan paling kurang (satu) tahun, dipindahkan dalam jabatan administrator kategori jabatan pemantapan, pns yang telah menduduki jabatan administrator kategori jabatan pemantapan paling kurang (satu) tahun, dapat diangkat dalam jpt pratama kategori jabatan pemula sesuai dengan peraturan perundang undangan., dapat ditempatkan atau dipindahkan langsung dari kategori jabatan pemula dalam kategori jabatan pemantapan atau berlaku pola karier jalur karier pns secara fast track sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pns yang menduduki sebagaimana dimaksud pada angka sampai dengan angka dapat melakukan perpindahan secara diagonal menjadi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal tidak terdapat jabatan administrator, jabatan pengawas, dan atau jabatan pelaksana (eselon dalam struktur organisasi kemenkumham dikarenakan kebijakan penyetaraan dalam jf, serta telah ditentukan sebagai koordinator dan sub koordinator lingkungan kemenkumham, pola penempatan dan perpindahan jabatan dapat dilakukan secara horizontal maupun diagonal dari dalam koordinator atau sub koordinator atau sebaliknya sepanjang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. pola penempatan dan perpindahan secara horizontal maupun diagonal sebagaimana dimaksud pada angka juga berlaku bagi pns dalam yang tidak mempunyai fungsi koordinator atau sub koordinator sepanjang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. ketentuan tentang penetapan pejabat fungsional yang dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pola penempatan dan perpindahan dapat berlaku jalur karier reguler dan atau jalur karier fast track. pns yang ditugaskan daerah konflik atau daerah perbatasan terluar, penempatan dan perpindahan dalam jabatan tersebut dilaksanakan paling lama (dua) tahun sejak seseorang diangkat dalam dan dari suatu jabatan tertentu (fast track). pola pemberhentian pemberhentian dari pns dilingkungan kemenkumham diberhentikan dari apabila: mengundurkan diri dari jabatan yang didudukitidak memenuhi bersyarat jabatan. dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka huruf dapat ditunda untuk paling lama (satu) tahun. selain alasan sebagaimana dimaksud pada pada angkpada nomor huruf angka pns yang diberhentikan daritata cara pemberhentian dari pimpinan unit eselon atau kepala kanwil mengusulkan pns yang akan diberhentikan dari lingkungannya kepada dengan melampirkan berita acara hasil pemeriksaan dan dokumen pendukung dalam pemberhentian dari ja, pemberhentian dari diusulkan oleh sekretaris jenderal kepada menteri. menteri menetapkan keputusan pemberhentian dalam dan dapat memberikan kuasa kepada sekretaris jenderal untuk menetapkan pemberhentian dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lain mengenai syarat pengangkatan, tata cara pengangkatan dan pengisian, pola penempatan dan perpindahan serta pemberhentian ja, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pola karier jabatan pimpinan tinggi (jpt) pola pengangkatan jpt syarat pengangkatan jpt jpt madya dan jpt pratama diisi dari kalangan pns,jpt tertentu dapat diisiroses seleksi dan persyaratan jptpersyaratan untuk dapat diangkat dalam jpt dari kalangan pns sebagai berikut:persyaratan sebagaimana dimaksud pada angkapt madya dari kalanganpada angka sebagai berikuttentang syarat jenjang pangkat untuk diangkat dalam jpt sebagaimana dimaksud pada nomor huruf angka dan nomor huruf angka serta nomor huruf ditetapkan dalam tabel bawah ini: pembina utama iv c pembina utama iv e muda pratama pembina utama bee bean ketentupt. persyaratan untuk dapat diangkat dalam jpt madya lingkungan kemenkumham dari kalangan non pns: warga negara indonesia, memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana, cc)rsyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam jpt adalah usia pada saat diangkat dalam jpt tersebut oleh menteri, kecuali bagi jpt yang ditetapkan oleh presiden. ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka dan angka dapat dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan presiden. tata cara pengangkatan jpttata cara pengangkatan pns dalam jpt dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: proses pengangkatan jpt madymadya lingkungan kemenkumham yang berasal dari kalangan non pns harus terlebih dahulu mendapat persetujuan presiden serta ditetapkan dalam keputusan presiden. proses pengangkatan jpt pratamlingkungan kemenkumhetapan dan pengangkatan. seleksi pengangkatan jpt sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit terdiri atas (empat) tahap antara lainmenteri selakudikecualikan dari pengisian jpt secara terbuka dan kompetitif setelah mendapatkan persetujuan komisi asn dan wajib melaporkan secara berkala sesuai dengan ketetapan komisi asn untuk mendapatkan persetujuan baru. tata cara pengangkatan pns dalam jpt yang dikecualikan dari pengisian jpt secara terbuka dan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui manajemen talenta dengan tahapansesuai dengan peraturan perundang undangan. penempatan pns yang diangkat dalam jpt dimulai dari kategori jabatan pemulpada huruf dapat mengikuti kembali pendaftaran manajemen talenta pada periode berikutnya. dalam hal terjadi penataan organisasi lingkungan kemenkumham. apabila penataan pejabat pimpinan tinggirpanjangan jabatan pimpinan tinggi jpt) pns yang diangkat dalam jpt hanyajabatan dimaksud dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaianinerja pns adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pns pada organisasi unit. penilaian kinerja pns adalah suatu proses atau kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penilai kinerja pns untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pns serta prestasi kerja pns. prestasi kerja pns adalah hasil yang dicapai oleh pns yang didasarkan pada kecakapan dan prestasi kerja yang dicapai dalam rangka memenuhi persyaratan pengangkatanmasa kerja adalah masa jabatanhan. kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi kemenkumham. menteri dapat memberikan persetujuan perpanjangan masa pejabat pimpinan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka setelah berkoordinasi atau melapor kepada komisi asn. persetujuan perpanjangan jpt sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan dengan terlebih dahulu mengevaluasi kinerja dan kompetensi pejabat pimpinan tinggi yang bersangkutan. evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh menteribagiangka maka menteri melaporkan hasilnya kepada presiden. bagiangka maka menteridalam jpt yang setara ataudandikoordinasikan dan dilaporkan kepada komisi asn. bagi asn yang telah mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif dan dinyatakan lulus assessment atau uji kompetensiitia seleksi terbuka jptmenteri, dilakukan setelah proses seleksi dan mendapatkan (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi. pola penempatan dan perpindahan jpt pola penempatan dan perpindahan jptenyusunan dan penetapan pola penempatan dan perpindahan jpt dengan memperhatikan rumpun jabatan dan atau klasifikasi wilayah kerjapt. pola penempatan dan perpindahan jpt ditentukan sebagai berikut: pejabat administrator atau pejabat fungsional yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi dapat dipromosikan untuk diangkat dalam jpt pratama sesuai dengan peraturan perundang undangan. pengangkatan jpt dari pnsdiangkat dalam jpt pratama (eselon ilb): jpt pratama (eselon ilb) diangkat dalam jpt pratama (eselon ila), cc) jpt pratama (eselon ila) diangkat dalam jpt madya (eselon ib): atau jpt madya (eselon ib) diangkat dalam jpt madya (eselon ia), pengangkatan jpt dari pns dapat dilakukan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon ila) dalam jpt madya (eselon ia) sesuai dengan peraturan perundang undangan. pola penempatan dan perpindahan jpt lingkungan kemenkumham bersifat terbuka antar rumpun jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman kerja, kebutuhan organisasi, kemiripan kedekatan kompetensi antar rumpun jabatan, dan klasifikasi wilayah kerja. pola penempatan dan perpindahan jptjpt diutamakan dalam satu rumpun jabatan. pola penempatan dan perpindahan jpt berdasarkan klasifikasi wilayah kerja ditentukan sebagai berikut: pejabat administrator yang diangkat dalam jpt pratama, ditempat. dapat ditempatkan atau dipindahkan langsung dari wilayah kerja tipe wilayah kerja tipe sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pns yang telah menduduki jpt madya (eselon i.a) dan dialihtugaskan pada jpt madya (eselon ib) tetap diberikan eselon la. pns yang menduduki jpt dapat melakukan perpindahan secara diagonal menjadi pejabat fungsional tanpa pemberlakuan rumpun jabatan serta klasifikasi wilayah kerja sepanjang memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pola penempatan dan perpindahan jpt berlaku jalur karier reguler dan atau jalur karier fast track. pola pemberhentian jpt pemberhentian jpt pns lingkungan kemenkumham diberhentikan dari jptpt. tata cara pemberhentian dari jpt pemberhentian dari jpt lingkungan kemenkumham diusulkan oleh: menteri kepada presiden bagi pns yang menduduki jpt madya, dan kepada menteri bagi pns yang menduduki jpt pratama. pemberhentian dari jpt madya sebagaimana dimaksud pada angka huruf ditetapkan oleh presiden. pemberhentian dari jpt pratama sebagaimana dimaksud pada angka huruf ditetapkan oleh menteri.jpt, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pola karier jabatan fungsional (jf) pola pengangkatan pengangkatan pns dalam perlu mempertimbangta. pengangkatan pns dalam dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama. pengangkatan pertama pengangkatan pertama sebagai merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan dari calon pns yang terdiri atas pemula, terampil, ahli pertama, dan ahli muda. calon pns sebagaimana dimaksud pada angka setelah diangkat sebagai pns, paling lama (satu) tahun wajib diangkat dalam jf. pns yang telah diangkat dalam sebagaimana dimaksud pada angktidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatas, dikecualikan dari angka dan angka bagipengangkatan dalam melalui pengangkatan pertamabidang pendidikan yang dibutuhkan dalambutuhan jf. pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain pengangkatan dalam melalui perpindahan dari jabatan lain:ns yang telah menduduki jptengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain kedalam sebagaimana dimaksud pada angka dimungkinkan perpindahan dari kedalam lainnya antar rumpun dengan lag. dan mendapat persetujuan dari menteri pan dan rb,yang akan diduduki, dan berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka hurufyang akan diduduki paling kurang (dua) tahun. pengangkatan melalui penyesuaian passing pengangkatan dalam melalui penyesuaian passing, dilaksanakan dalam hal: penetapan baru, perubahan ruang lingkup tugas jf, atau cc)la0.melalui promosi pengangkatan melalui promosi dilaksanakan dalam hal: pengangkatan pada yang berlaku bagi pns yang belum menduduki jf: atau kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi yang berlaku bagi pejabat fungsional dalam satu kategori jf. pengangkatan dalam) memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi pns, wajib memenuhi angka kredit yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang merupakan akumulasi dari angka kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki dengan ketentuan bahwajftidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau rendah. pengangkatan dalam melalui promosi harus mempertimbangksgjfmelalui kepala biro kepegawaian, dalam hal pns akan diangkat kedalam kemenkumham sebagai instansi pembina, menyampaikan usul pns untuk mengikuti uji kompetensi kepada unit pembina teknis tersebut. dalam hal pns akan diangkat kedalam kemenkumham sebagai instansi pengguna, menyampaikan usul pns untuk mengikuti uji kompetensi kepada instansi pembina tersebut. dapat memberikan kuasa kepada kepala biro kepegawaian untuk menetapkan usul pns untuk mengikuti uji kompetensi dan pemberhentian sebagai pns adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai pns atau calon pnssistem informasi manajemen kepegawaian kemenkumham yang selanjutnya disebut simpeg kumar adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawaparatur sipil negara yang selanjutnya disebutmanajemen talenta yang terintegrasi yang selanjutnya disebut sistem informasi manajemen talentapaling kurang tentang kelembagaan manajemen talenta, perencanaan manajemen talenta, akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, evaluasi talenta, penempatan talenta, dan pemantauan dan evaluasi manajemen talenta. sistem informasi manajemen karier pns lingkungan kemenkumham yang terintegrasi yang selanjutnya disebut dengan sistem informasi manajemen kariertentang sistem informasi pengembangan karier, sistem informasi pengembangan kompetensi, dan sistem informasi manajemen talenta. a51. usul pengangkatan dalam sebagaimana dimaksud pada angka dan angka sesuai peraturan perundang undangan. pengangkatan dalam ditetapkan oleh menteri atas usulan bagi: kategori keahlian, kategori keterampilan menteri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka sesuai dengan peraturan perundang undangan. kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada angka huruf dikecualikan untuk pengangkatan dalam ahli utama ditetapkan oleh presiden atas usulan menteri. proses pengangkatan pns dalam kategori ahli madya, ahli muda, ahli pertama dan kategori keterampilan dilaksanakan oleh pejabat administrator yang melaksanakan urusan pengembangan karier pegawai pada sekretariat jenderal. proses pengangkatan dalam kategori ahli utama dilaksanakan oleh pejabat administrator yang melaksanakan urusan mutasi pegawai pada sekretariat jenderal. uji kompetensi untuk pengangkatan kedalam kategori ahli utama dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai kinerja pns kementerian. pengangkatan dalam sebagaimana dimaksud pada angka sampai dengan angka dilakukan berdasarkan rekomendasi dan atau sertifikat dari instansi pembina teknis atau unit pembina teknis serta penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan memperhatikan lowongan kebutuhan yang akan diduduki. pola penempatan dan perpindahan pola penempatan dan perpindahanola perpindahan lingkungan kemenkumham dapat dilakukan antar rumpun jabatan denganpola perpindahan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan bagi ahli utama sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal pengangkatan tidak terdapat lowongan kebutuhan berdasarkan kebutuhan dan peta jabatan yang telah ditetapkan menteri pan dan rb: menteri dapat mengusulkan kebutuh, dan atau pns yang akan diangkat dalam ditempatkan pada lowongan kebutuhan yang tersedia dengan memperhatikan kondisi dan persetujuan pns yang bersangkutan. dalam hal kebutuhan organisasi yang mendesak, pns yang diangkat dalam dengan metode pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka huruf menteri dapat menetapkan penempatan dan pemindahan terhadap pns dimaksud pada unit kerja kemenkumham seluruh indonesia berdasarkan kebutuhan dan peta jabatan yang telah ditetapkan menteri pan dan dengan memperhatikan kondisi dan persetujuan pns yang bersangkutan. menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam hal untuk pengembangan kariept, jabatan administrator, atau jabatan pengawas. pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku bagi:angka dan angka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penempatan dan pengisian jpt. pengangkatan dalam melalui promosi sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan angka dilakukan secara kompetitif berbasis sistem merit. pola pemberhentian pemberhentian dariptjenjang jabatan terakhir dan pangkat yang terbaru, apabila tersedia kebutuhan jp. pengangkatan kembali dalamhuruf e),fwajib diterbitkan surat keputusan pemberhentian sebagai oleh menteri atau sesuai dengan peraturan perundang undangan. terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka huruf dan huruf dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari sebelum ditetapkan pemberhentiannya. pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka tidak dapat diangkat kembali dalam yang sama sesuai dengan peraturan perundang undangan. pejabat fungsional yang diberhentikan karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angkf. pejabat fungsional yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka huruf f), dapat dipertimbangkan dengan kriteria: tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki jf, atau tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada yang diduduki. sejak diberlakukannya ketentuan tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka ketentuan pembebasan sementara bagi pejabat fungsional karena: tidak memenuhi angka kredit, diberhentikan sementara sebagai pns, ditugaskan secara penuh luar jfdicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pejabat fungsional yang dibebaskan sementara karena tidak memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka dan belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari jf, diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila yang bersangkutan telah selesai sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tata cara pemberhentian dari pimpinan unit eselon kepala kanwil atau pejabat pimpinan tinggi pratama sekretariat jenderal mengusulkan pns yang akan diberhentikan dari lingkungannya kepada menteri melalui dengan melampirkan berita acara hasil pemeriksaan dan dokumen pendukung dalam pemberhentian dari jf, usulan pemberhentian dari sebagaimana dimaksud pada angka disampaikan oleh: menteri kepada presiden bagi pns yang menduduki ahli utama. sekretaris jenderal kepada menteri bagi pns yang menduduki selain ahli utama. pemberhentian dari sebagaimana dimaksud pada angka huruf ditetapkan oleh presiden dalam surat keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemberhentian dari sebagaimana dimaksud pada angka huruf ditetapkan oleh menteri dalam surat keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri sebagaimana dimaksud pada angka dapat mendelegasikan memberikan kuasa kepada paling rendah kepala biro kepegawaian untuk menetapkan pemberhentian dari selain ahli madya sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagi yang diberhentikan karena mengundurkan diri wajib disampaikan secara tertulis kepada menteri dengan menyertakan alasan. menteri melalui sekretaris jenderal menyampaikan permohonan persetujuan pemberhentian karena mengundurkan diri kepada instansi pembina atau unit pembina teknis sesuai dengan peraturan perundang undangan.. pns lingkungan kemenkumham yang akan diberikan tugas dan fungsi koordinasi sebagai adalah pns yang telah disetarakan jabatannya dari ja, atau jabatan pengawas dalam berdasarkan peraturan perundang undangan tentang penyetaraan dalam je. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf pns yang telah diangkat menjadi pejabat fungsional dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasi sepanjang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. penentuan pejabat fungsional yang mempunyai fungsi koordinasi lingkungan kemenkumham didasarkan pada dominasi tugas dan fungsi dan target kinerja organisasi, untuk mendukung linearitas kompetensi dan pencapaian target kinerja, yang memungkinkan mengkoordinasikan beberapa jenis dalam suatu kelompok kerja. penetapan pejabat fungsional yang dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berstatus sebagai pns dengan masa kerja paling kurang (lima) tahun sejak diangkat sebagai pns, telah menduduki paling kurang (tiga) tahun sejak pengangkatan, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas bidang paling kurang (empat) tahun sejak diangkat sebagai pns, pernah dan atau masih melaksanakan kinerja dengan kompleksitas tinggi serta tingkat pembelajaran yang tinggi berdasarkan penilaian pimpinan atau atasan langsung: mempunyai kinerja paling rendah sesuai ekspektasi dan kompetensi teknis potensial tinggi berdasarkan penilaian oleh tim penilai kinerja pns, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir: dan berusia paling tinggi: erna (lima puluh tiga) tahun bagi pejabat fungsional ahli pertama dan ahli muda: dan (lima puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional ahli madya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan bagi: pejabat fungsionalpejabat fungsional yang menunjukkan prestasi kerja pegawai yang luar biasa baiknya yang ditetapkan dengan keputusan menteri, pejabat fungsional yang selesai menunaikan tugas dengan baik wilayah konflik terluar sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan atau pejabat fungsional yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan, dapat dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasi lingkungan kemenkumham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf angka sampai dengan angka dikecualikan bagi pejabat fungsional yang pernah diberikan tugas dan fungsi koordinasi dan akan diberikan tugas serta fungsi koordinasi yang berbeda. tata cara penetapan pejabat fungsional yang dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasi dilaksanakan sebagai berikut: setiap pejabat fungsional yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk diberikan tugas dan fungsi koordinasiejabat fungsional lingkungannya yang memenuhi syarat untuk untuk diberikan tugas dan fungsi koordinasi kepada melalui kepala biro kepegawaian, usul pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka dibahas oleh tim penilai kinerja pns yang berada biro kepegawaian untuk diberikan rekomendasi penetapan pejabat fungsional yang dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasi, kepala biro kepegawaian menyampaikan rekomendasi penetapan pejabat fungsional yang dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasijabat fungsional yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi. menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan pejabat fungsional yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi kepada sekretaris jenderal atau kepala biro kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang undangan. tata cara penetapan pejabat fungsional yang dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasi dapat dilakukan melalui manajemen talenta. pola pemindahan dan penempatan pejabat fungsional yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi. pejabat fungsional yang telah diberikan tugas dan fungsi koordinasi, dilakukan evaluasi kinerja dan kompetensinya setiap (dua) tahun oleh tim penilai kinerja pns dan dilakukan setiap akhir tahun berjalan untuk penilaian kinerja dan kompetensi teknisnya selama (dua) tahun berjalan. bagi pejabat fungsional yang. pejabat fungsional yang telah diperpanjang tugas dan fungsi koordinatnya paling lama (lima) tahun dapat ditempatkan pada: yang sama dengan tugas dan fungsi koordinasi yang berbeda, dipromosikan secara diagonal dalam atau jpt sepanjang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemindahan dan penempatan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf angka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka huruf sampai dengan huruf promosi bagi pejabat fungsional secara diagonal sebagaimana dimaksud pada huruf angka berlaku ketentuan dan persyaratan: pejabat fungsional yang dipromosikan dalam jpt danuntuk pembinaan pns lingkungan kemenkumham, pelaksanaan promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penempatan dan pengisian jpt. pejabat fungsional yang dipromosikan kedalam jpt danpelaksanaan promosi dalam jpt dapat dikecualikan dari pengisian jpt secara terbuka dan kompetitif serta dilaksanakan melalui manajemen talenta sesuai dengan peraturan perundang undangan. pejabat fungsional yang dipromosikan kedalam ja, dilaksanakan secara kompetitif berbasis sistem merit melalui manajemen talenta. bagi pejabat fungsional yang tidak dapat, dan dilakukan penempatan atau pemindahan sebagai pejabat fungsional yang tidak mempunyai fungsi koordinasi, atau sg. pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasi dalam. pejabat fungsional yang diberhentikan dari sesuai dengan peraturan perundang undangan, tidak dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasi. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf pejabat fungsional tidak dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasi karena: tidak memenuhi target kinerja atau tidak berkinerja dengan baik, melanggar kode etik pns maupun kode etik jf, pejabat fungsional yang berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kompetensi oleh tim penilai kinerja tidak dapat diberikan perpanjangan tugas dan fungsi koordinasi, dan atau pelanggaran terhadap disiplin tingkat sedang atau berat sesuai rekomendasi pejabat berwenang yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan unit kerja.sampai dengan angka diberikan pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan. pejabat fungsional yang telah diberikan pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada hurufdan paling kurang selama (satu) tahun telah selesai hukuman disiplinnya,dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangapns dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam: perencanaan dan pengembangan karier pns berdasarkan sistem merit, pelaksanaan pola karier pns berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan organisasi, cc. pelaksanaan penilaian kompetensi pns, peningkatan kompetensi pns berdasarkan hasil penilaian kompetensi dan talenta pegawai, dan pengelolaan manajemen talenta. sasaran penyelenggaraan manajemen karier pns yaitu: tersedianya pola karier lingkungan kemenkumham, dan meningkatkan kinerja kemenkumham. manajemen karier pns lingkungan kemenkumham terdiri atas: perencanaan, pengembangan, pola karier: dan manajemen talenta. perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perencanaan manajemen karier pns yang terdiri atas perencana pengembangan karier, bab manajemen talenta pns umummanajemen talenta pns lingkungan kemenkumham, manajemen talenta pns lingkungan kemenkumham merupakan bagian dari manajemen pengembangan karier pns kemenkumham yang dilaksanakan melalui mutasi dan atau promosi. manajemen talenta kemenkumhampns lingkungan kemenkumham bertujuan untuk: meningkatkan pencapaian tujuan strategis kemenkumhamkemenkumham dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi kemenkumhamkemenkumhamkemenkumham. menyeimbangkan antara pengembangan karier pns dan kebutuhan organisasi. manajemen talenta pns dilaksanakan berdasarkan sistem merit dengan prinsip: objektif. ruang lingkup manajemen talenta pns, meliputi: kelembagaan manajemen talenta pns, dan penyelenggaraan manajemen talenta pns. kelembagaan manajemen talenta manajemen talenta pns lingkungan kemenkumham ditetapkan dan dilaksanakan oleh menteri. menteri dan seluruh pimpinan unit eselon serta kepala kanwil wajib melaksankelembagaan manajemen talenta diatur sebagai berikut: menteri dalam mengelola talenta pns kemenkumham, membentuk dan menetapkan tim pengelola dan sekretariat tim manajemen talenta kementerian yang bersifat hoc. susunan keanggotaan tim pengelola manajemen talenta kementerianpaling sedikit (satu) orang anggota. ketua tim manajemen talenta kementerian adalah sekretaris jenderal yang bertugas: bertanggungjawab terhadap pelaksanaan manajemen talenta pns lingkungan kemenkumham, menyusun perencanaan manajemen talenta bersama anggota tim, memimpin, mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada seluruh anggota dalam pelaksanaan manajemen talenta, menentukan dan mengusulkan anggota tim bersama dengan sekretaris tim, untuk disampaikan kepada menteri, berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi madya unit eselon dan kanwil dalam pelaksanaan manajemen talenta, memimpin pelaksanaan pemantauan dan evaluasi manajemen talenta:menteri. sekretaris tim pengelola manajemen talenta kementerian adalah kepala biro kepegawaian, dengan tugas sebagai berikut: membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya, membantu ketua tim dalam menyusun perencanaan manajemen talenta, mengkoordinasikan tugas anggota tim, melaksanakan proses manajemen talenta bersama anggota tim, mengusulkan anggota tim kepada ketua, untuk disampaikan kepada menteri, membantu ketua tim dalamketua tim. anggota tim pengelola manajemen talenta kementerian terdiri dari pimpinan unit eselon yang melaksanakan tugas: menyusun perencanaan manajemen talenta bersama ketua dan sekretaris tim, melaksanakan penyelenggaraan manajemen talenta pns lingkungan kemenkumham, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan manajemen talenta, berkoordinasi dengan sekretariat tim manajemen talenta dalam hal sarana dan prasarana pelaksanaan manajemen talenta,lingkungan kemenkumham kepada sekretaris tim. sekretariat tim manajemen talenta berada pada biro kepegawaian dengan koordinator adalah kepala biro kepegawaian yang anggotanya terdiri dari pejabat administrator atau pejabat fungsional koordinator dibidang pengembangan pegawai, pejabat pengawas atau pejabat fungsional koordinator dibidang pengembangan pegawai dan atau analis kepegawaian analis sumber daya manusia aparatur) pada biro kepegawaian, dengan tugas sebagai berikut: membantu pelaksanaan tim pengelola manajemen talenta dalam hal persiapan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan manajemen talenta: melaksanakan proses administrasi dalam hal penyelenggaraan manajemen talenta pns lingkungan kemenkumham, dan membantu tugas lainnya dalam hal pengelola manajemen talenta. tim pengelola manajemen talenta menyusun dan melaksanakan manajemen talenta, yang meliputi perencanaan talenta secara berkala dengan masa kerja tim pengelola manajemen talenta paling lama (tiga) tahun serta dapat diperpanjang setiap tahun. apabila anggota tim manajemen talenta mengalami mutasi atau promosi saat tahun berjalan, maka menteri menetapkan kembali tim manajemen talenta paling lambat (satu) bulan setelah anggota tim melaksanakan serah terima jabatan. sekretariat tim pengelola manajemen talenta kementerian berada pada bagian yang menyelenggarakan pengembangan karier pegawai pada biro kepegawaian. susunan keanggotaan tim manajemen talenta dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi. tim pengelola manajemen talenta, mempunyai tugas mengelola talenta paling rendah untuk jabatan pelaksana lingkungan kemenkumham. penyelenggaraan manajemen talenta pns manajemen talenta terdiri dari perencanaan manajemen talenta dan penyelenggaraan manajemen talenta penyelenggaraan manajemen talenta pns lingkungan kemenkumham,atau, standar kompetensi jabatan pns kemenkumham, standar penilaian kinerja riil, pola karier, tim pengelola manajemen talenta asn kemenkumhamtahapan bagi pns lingkungan kemenkumham yang mengikuti manajemen talenta terdiri dari:,, pns yang dinyatakan lulus verifikasi mengikuti tahapan selanjutnya dalam proses manajemen talenta,atauwilerencanaan manajemen talenta perencanaan manajemen talenta terdiri dari penyusunan rencana kerja manajemen talenta, penyusunan rencana anggaran manajemen talenta dan penyusunan jadwal pelaksanaan manajemen talenta. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran manajemen talenta dapat dilaksanakan sebelum tahun berjalan atau pada saat tahun berjalan. penyusunan jadwal kegiatan dilakukan oleh tim pengelola manajemen talenta kementerian pada awal tahun berjalan. akuisisi talenta akusisi talenta adalah strategi mendapatkan talenta yang dilaksanakan melalui tahapan: identifikasi dan penetapan jabatan kritikal dan atau jabatan targetdan atau jabatan target jabatan kritikal merupakan jabatan inti dalam organisasi yang memenuhi karakteristik tertentu dengan tujuan untuk penempatan talenta. karakteristik jabatan kritikal sebagaimana dimaksud pada hurufetapan jabatan target dan atau jabatan kritikal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: identifikasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kemenkumham untuk masing masing unit eselon kanwil dan upt dibawahnya dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional, penentuan jabatan kritikal dengan identifikasi sifat tugas jabatan, yang terdiri dari: jabatan yang mempunyai sifat tugas perumusan kebijakan, pengendalian, dan pelaksana kebijakan. jabatan yang bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta perkembangan lingkungan, jabatan yang memerlukan kompetensi yang sesuai dengan core business,dilakukan dalam satu tahun melebihi standar jam kerja dalam (satu) tahun yaitu (seribu dua ratus lima puluh) jam kerja, jabatan yang memberi peluang pembelajaran yang tinggi, jabatan yang mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik: jabatan yang sesuai kebutuhan prioritas organisasi, dan sifat jabatan lainnya sesuai dengan karakteristik unit eselonsampai dengan (lima) tahun, penentuan jabatan kritikal melalui peringkat jabatan (job grading)20x (dua puluh keseratus) dari keseluruhan jpt, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan keahlian lingkungan kemenkumham. dalam melakukan identifikasi, pemetaan dan penentuan jabatan kritikal: kepala kanwil dapat mengusulkan pada kanwil yang akan menjadi jabatan target dan atau jabatan kritikal kepada ketua tim pengelola manajemen talenta. tim pengelola manajemen talenta bertugas mengidentifikasi dan menentukan jabatan target dan atau jabatan kritikal lingkungan unit eselon dan upt jajarannya, ketua tim pengelola manajemen talenta melaporkan hasil identifikasi dan penyusunan jabatan kritikal dan atau jabatan target kepada menteri untuk diusulkan kepada menteri pan dan rb. menteri pan dan menetapkan jabatan kritikal lingkungan kemenkumham untuk jpt pratama, ja, dan jf. menteri pan dan dapat mengusulkan jabatan kritikal untuk jpt madya lingkungan kemenkumham kepada presiden. tahapan penetapan jabatan target dan atau jabatan kritikal sebagaimana terlampir dalam anak lampiran i h yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. penentuan dan penetapan jabatan kritikal dapat dilakukan secara berkala berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan organisasi.dalam melakukan proses akuisisi talenta, setiap tim pengelola manajemen unit dan tim pengelola manajemen kementerian wajib menyusun analisis kebutuhan talenta sesuai dengan tugas dan fungsi, serta jabatan kritikal. analisis kebutuhan talenta menggunakan rasio perbandingan jumlah kebutuhan talenta dengan jumlah jabatan target atau jabatan kritikal dalam manajemen talenta yang sedang akan kosong. jumlah talenta yang dibutuhkan adalah minimal (tiga) talenta atau maksimal (lima) talenta dikalikan dengan jumlah jabatan target atau jabatan kritikal yang sedang dan akan kosong dalam manajemen talenta berdasarkan pemeringkatan jabatan kritikal yang telah disusun. penetapan strategi akuisisi berdasarkan analisis kebutuhan talenta, strategi akuisisi talenta dalam manajemen talenta pns kemenkumham ditentukan dengan cara: membangun talenta internal kemenkumham: merekrut talenta baru calon pnsstrategi akuisisi talenta sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh menteri setelah ditetapkannya analisis kebutuhan talenta. cc. menteri dapat memberikan kewenangannya kepada sekretaris jenderal untuk menetapkan strategi akuisisi talenta sebagaimana dimaksud pada huruf identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta asn lingkungan kemenkumham yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi kelompok rencana suksesi melalui manajemen talenta. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit terdiri atas: berstatus sebagai asntrata satu) diploma empat), dan tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, bagi pns harus memenuhi persyaratan pengangkatan jabatan sesuai dengan masing masing level jabatan pns yang akan diduduki, bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perencanaan pengembangan kompetensi, dan perencanaan manajemen talenta. pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas pengembangan karier dan pengembangan kompetensi. pola karier sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pola karier instansi yang terintegrasi dengan pola karier nasional. manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan untuk memperoleh kelompok rencana suksesi. manajemen karier pns sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada prinsip sistem merit yaitudengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. penyelenggaraan manajemen karier pns sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan pada asas: kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, integritas, netralitas: akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan: j . nondiskriminatif, keadilan dan kesetaraan: dan il. kesejahteraan. an. terhadap kandidat talenta sebagaimana dimaksud pada hurufmulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah terdiri dari: diatas ekspektasi dengan kategori nilai s.d. (skala nilai s.d. sesuai ekspektasi dengan kategori nilai s.d. (skala nilai s.d. dan bawah ekspektasi dengan kategori nilai s.d. (skala nilai s.d. dan penentuan tingkatan potensialorganisasi atau nasional, dengan kategori tingkatan potensial: tinggi dengan kategori nilai s.d. (skala nilai s.d. menengah dengan kategori nilai s.d. (skala nilai s.d. dan rendah dengan kategori nilai s.d. (skala nilai s.d. identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada huruftahapan identifikasi dan penilaian talenta dalam proses akuisisi talenta pns lingkungan kemenkumham terdiri dari: menetap standar identifikasi dan penilaian talenta dengan ketentuan sebagai berikut: menetapkan unsur penilaian, dan instrumen penilaian sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang terdiri dari: unsur penilaian kinerja talenta dan unsur penilaian potensial talenta. unsur penilaian kinerja talenta sebagaimana dimaksud pada angka antara lain: (a) penilaian prestasi kerja, dan (b) kompleksitas kinerja dan tingkat pembelajaran kinerja. unsur penilaian potensial talenta sebagaimana dimaksud pada angka terdiri dari penilaian kompetensi, penilaian potensi melalui assessment center, penilaian rekam jejak jabatan, dan pertimbangan lainnya. penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka antara lain untuk menilai kompetensi teknis, manajerial dan sosial skj). nilai jpm diperoleh dengan menghitung per seratustase perbandingan level kompetensi pejabat yang diperoleh melalui assessment center atau melalui metode lainnya dengan skj jabatan target yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. penilaian potensi melalui assessment center sebagaimana dimaksud pada angkat antara lain: (a) kemampuan intelektual, (b) kemampuan interpersonal, (c) kesadaran diri, (d) kemampuan berfikir kritis dan strategis, (e) kemampuan menyelesaikan permasalahan, kecerdasan emosional, (g) kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri, (h) motivasi dan komitmen, dan penilaian rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud pada angka antara lain: (a) pangkat golongan ruang, (b) kualifikasi pendidikan, (c) usia, (d) pengalaman jabatan, (e) masa kerja sejak calon pns, (f) pelatihan kepemimpinan yang pernah diikuti, (g) pendidikan dan pelatihan fungsional teknis yang pernah diikuti, (h) pelatihan bimbingan teknis kursus seminar pengembangan kompetensi lainnya yang pernah diikuti, penghargaan lama pengabdian, dan hukuman disiplin. pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka terdiri dari kualifikasi pendidikan dan kesesuaian jurusan dengan standar kompetensi jabatan, preferensi karier, dan pengalaman kepemimpinan organisasi. menetapkan persentase bobot nilai terhadap unsur penilaian kinerja talenta dengan bobot nilai (seratus per seratus), terdiri dari: penilaian prestasi kerja, dan penilaian kompleksitas kinerja dan tingkat pembelajaran kinerja. menetapkan persentase bobot nilai terhadap unsur penilaian potensial talenta dengan bobot nilai (seratus per seratus), yang terdiri dari: penilaian kompetensi talenta dengan bobot nilai (tiga puluh per seratus) dari keseluruhan unsur penilaian potensial talenta, dan penilaian potensi melalui assessment center dengan bobot nilai (tiga puluh per seratus) dari keseluruhan unsur penilaian potensial talenta. penilaian rekam jejak jabatan dengan bobot nilai (lima belas per seratus) dari keseluruhan unsur penilaian potensial talenta. pertimbangan lainnya dengan bobot nilai (dua puluh lima per seratus) dari keseluruhan unsur penilaian potensial talenta. menetapkt tersebut. menentukan kandidat talenta yang akan dinilai berdasarkan hasil analisis kebutuhan talenta yang dilakukan oleh tim pengelola manajemen talenta kementerian. melaksanakan seleksi dan penilaian kinerja talenta yang terdiri dari kualifikasi talenta dan kinerja talenta. melaksanakan penilaian potensial talenta yang terdiri dari penilaian kompetensi dan penilaian potensi melalui assessment center yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menetapkan hasil penilaian kinerja talenta dan penilaian potensi talenta. format identifikasi dan penilaian talenta dalam proses akuisisi talenta terlampir dalam anak lampiran i i yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. tahapan penetapan dan pemetaan talenta dalam proses akuisisi talenta pns lingkungan kemenkumham terdiri dari: konfirmasi kandidat talenta konfirmasi kandidat talenta dilakukan sebagai berikut: konfirmasi terkait profil kandidat talenta dalam anak lampiran i i: kandidat talenta yang telah melalui penilaian kinerja talenta dan penilaian potensi talenta dimintakan konfirmasi kepada unit eselon atau eselon terkait dengan profil kandidat talenta. data calon talenta dalam profil kandidat talenta yang dikonfirmasicatatan kepegawaian lainnya, dan unsur unsur penilaian yang perlu dikonfirmasi. konfirmasi terkait kompetensi teknis: dapat dilakukan melalui mekanisme wawancara atau metode lain dan atau verifikasi dokumen pendukung yang dilakukan oleh tim pengelola manajemen talenta. dalam wawancara maupun metode lain dimaksud, juga dilakukan konfirmasi kesediaan kandidat talenta menjadi talenta. konfirmasi kandidat talenta juga dapat dilakukan dengan cara verifikasi rekam jejak kandidat talenta: kandidat talenta dipilih adalah yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidakhukuman disiplin tingkat sedang atau berat jabatan dari kandidat talenta hasil konfirmasi. kandidat talenta yang sedang menjalani hukuman disiplin ataudugaan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dinyatakan tidak lulus. pemeringkatan kandidat talenta pemeringkatan merupakan tata cara untuk memperingatkan kandidat talenta berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian dalam proses akuisisi talenta. pemeringkatan talenta bertujuan untuk mengisi jabatan target atau jabatan kritikal berdasarkan urutan peringkat talenta mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah dengan memperhatikan analisis kebutuhan talenta. pemeringkatan kandidat talenta merupakan pemeringkatan calon talenta dari seluruh unit kerja lingkungan kemenkumham. penetapan dan pemetaan talenta penetapan dan pemetaan talenta lingkungan kemenkumham dilakukan terhadap seluruh kandidat talenta yang telah dilakukan penilaian kinerja talenta dan penilaian potensial talenta pada tiap level jabatan, yakni jpt, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana (eselon v), dan jf. penetapan dan pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek potensi, kepribadian, kompetensi dan kinerja. hasil dari penetapan pemetaan talenta ini akan mengklasifikasikan pegawai dalam (sembilan) kuadran kotak manajemen talenta (talent management box) sebagai berikut: tim pengelola manajemen talenta menetapkan talenta dari daftar nama kandidat talentaketentuan tentang kotak manajemen talenta dan rekomendasi manajemen talenta sebagai berikut: (a) kotak manajemen talenta (b) rekomendasi manajemen talenta, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. kotak kategori rekomendasi dipromosikan dan dipertahankan kinerja atas 1per masuk kelompok ekspektasi dan potensial tinggi rencana suksesi instansi nasional penghargaan dipertahankan masuk kelompok kinerja sesuai rencana suksesi instansi ekspektasi dan tensil tinggi rotasi perluasan potensi jabatan bimbingan kinerja dipertahankan masuk kelompok kinerja atas rencana suksesi instansi ekspektasi dan rotasi pengayaan potensial jabatanmenengah kompetensi kinerja atas rotasi ekspektasi dan pengembangan potensial rendah kompetensi bimbingan kinerja kinerja bawah konseling kinerja ekspektasi dan pengembangan potensial kompetensi menengah penempatan yang sesuai bimbingan kinerja kinerja sesuai pengembangan ekspektasi dan kompetensi potensial rendah penempatan yang sesuai kinerja bawah event ekspektasi dan ara sesuai bantuan potensial rendah peraturan perundangan pegawai yang masuk dalamkuadran kementerian. penetapan dan pemetaan talenta dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim pengelola manajemen talenta. berita acara penetapan dan pemetaan talenta sebagaimana dimaksud tercantum dalam anak lampiran i j yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. talenta yang telah ditetapkan dan dipetakan dalam kotak manajemen talentaelompok rencana suksesi.menghimpun pegawai yang berada kotak dandan dengan ketentuan: kelompok yang berada kotak sesuai rumpun jabatannya. kelompok yang berada kotak dan sebelum dimasukkan dalam rencana suksesi harus melalui proses pengembangan talenta terlebih dahulu. rasionya disesuaikan dengan kebutuhan jabatan target yang akan kosong berdasarkan analisis kebutuhan talentacc. menteri menominasikan talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi kemenkumham untuk mengisi jabatan target dan atau jabatan kritikal sesuai kebutuhan. menteri menominasikan talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi nasional lingkungan kemenkumham untuk mengisi jabatan target dan atau jabatan kritikal sesuai kebutuhanmanajemen talentaistem manajemen talenta. bagi talenta yang tidak terpilih, dapat dijadikan calon suksesor jabatan target lain yang akan kosong. pengembangan talenta pengembangan talenta dilakukan bagi talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi. pns yang masuk dalam kotak sampai dengan kotak diberikan pengembangan kompetensi pns yang berlaku secara umum. setiap talenta mengisi rencana pengembangan individu (individual development plan). pengembangan talenta dilaksanakan melalui: akselerasi karier, pengembangan kompetensi. akselerasi karier sebagaimana dimaksud pada angka huruf dilaksanakan melalui sekolah kader. bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka hurufpada angka huruf dapat dilakukan melalui tugas belajar atau izin belajar pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka hurufrioritas akselerasi karier, pengembangan kompetensi, berdasarkan peringkat yang dimulai dari urutan tertinggi pada kelompok rencana suksesi. penyelenggaraan akselerasi karier sebagai bagian dari pengembangan talenta dilaksanakan oleh lembaga administrasi negara. pengembangan kompetensi talenta yang mengharuskan pelaksanaannya terakreditasi, diselenggarakan oleh bpsdm, balai diklat atau unit kerja instansi lain yang terakreditasi untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi. pengembangan kompetensi talenta selain dimaksud pada angka dapat dilaksanakan oleh unit kerja lain atau unit kerja tempat talenta berada. yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada huruf adalah dalam setiap penyelenggaraan manajemen karier pns, mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan. yang dimaksud dengan asas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada hurufyang dimaksud dengan asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada huruf adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pns. yang dimaksud dengan asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pengelolaan pns didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional. yang dimaksud dengan asas integritas sebagaimana dimaksud pada huruf adalah asas yang berpegang pada nilai nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan manajemen karier pns kemenkumham. yang dimaksud dengan asas netralitas sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bahwa setiap pns tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. yang dimaksud dengan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pnsyang dimaksud dengan asas efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bahwa dalam menyelenggarakan manajemen karier pns sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. bentuk pengembangan kompetensi talenta asn corporate university dapat dilakukan sebagai berikut: pengembangan kompetensi klasikal dilakukan melalui: bentuk program peningkatan pengetahuan, keterampilan, pelatihan dan sikap perilaku pns untuk memenuhi kepemimpinan kompetensi kepemimpinan melalui proses pembelajaran secara intensif. program peningkatan pengetahuan peningkatan pelatihan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku pns manajerialrogram peningkatan pengetahuan, ketrampilan, pelatihan teknisdan sikap perilaku pns untuk memenuhi fungsional kompetensi bidang tugas yang terkait dengansosial dan sikap perilaku pns untuk memenuhi kultural kompetensi sosial kultural melalui proses pembelajaran secara intensifseminar pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan konferensi maan saraseworkshop atau relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan lokakaryakegiatan pembelajaran terkait suatu pengetahuan kursus atau ketrampilan dalam waktu yang relative singkat, dan biasanya diberikan oleh lembaga nonformal kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter pns dalam bidang penataran png tertentu dalam rangka peningkatan kinerja 25m bimbingan bantuan untuk menyelesaikan persoalan masalah teknis yang bersifat khusus dan teknis bentuk kegiatan ilmiah untuk memasyarakatkan sesuatu sosialisasi pengetahuan dan atau kebijakan agar menjadi lebih dikenal, dipahami, diri oleh pns pengembangan kompetensi nonklasikal dilakukan melalui: pengembangta tentang realitas tempat kerja dan membantunya coaching mengatasi hambatan dalam mencapai prestasi yang optimum. proses coaching juga dapat dilaksanakan dengan melibatkan, proses pembinaan yang dilakukan oleh atasan atau profesional untuk melatih dan memberikan mentoring anna bimbingan kerja sesuai dengan bidangnya agar pengembangan kompetensi pns yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan mengoptimalkan learning dipandu oleh penyelenggara pelatihan secara jarak jauh jauh (secondment) tempat untuk jangka waktu tertentu pembelajaran melalui simulasi yang diarahkan agar pns mampu: pembelajaran menunjukkan potensi dalam membangun alam terbuka semangat kebersamaan memaknai kebajikan (outbond)kegiatan untuk mengembangkan kompetensi patok banding dengan cara membandingkan dan mengukur suatu (benchmarking) kegiatan organisasi lain yang mempunyai karakteristik sejenis pertukaran pns dengan pegawai swasta badan kesempatan kepada pns untuk menduduki jabatan usaha milik tertentu sektor swasta sesuai dengan persyaratan negara badan kompetensi usaha milik daerah belajar mandiri upaya individu pns untuk mengembangkan (self kompetensinya melalui proses secara mandiri dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang development) tersedia bentuk komunitas komunitas belajar adalah suatu perkumpulan belajar beberapa orang pns yang memiliki tujuan saling community menguntungkan untuk berbagi pengetahuan, practices keterampilan, dan sikap perilaku pns sehingga networking mendorong terjadinyaprosesmagang praktik petunjuk orang yang sudah terampil dalam kerjabentuk pengembangan kompetensi talenta lainnya dalam dan luar kantor dapat dilakukan sebagai berikut: the job training, yaitu memberikan keterampilan, pengetahuan dan arahan secara langsung tempat kerja baik oleh atasan langsung maupun pimpinan lain dan teman sejawat yang lebih ahli, special assignment, yaitu talenta diminta untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah masalah kritikal atau pekerjaan khusus dalam bidangnya, counseling adalah proses pemberian dukungan oleh atasan atau profesional untuk membantu talenta mengatasi masalah pribadi tempat kerja atau masalah yang muncul dalam organisasi, pencitraan adalah penanaman nilai nilai positif kepada talent tentang karier. proses ini akan dilaksanakan dengan melibatkan pejabat atasan langsung yang terkait atau profesional. pencitraan penting untuk melakukan perubahan mind setting, dikarenakan: organisasi kemenkumham merupakan hasil interaksi dari manusia dalamnya sehingga mindset sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi: perubahan mind setting diharapkan menghasilkan: pola pikir unggul dalam organisasi kemenkumham, sistem dan tools cara berpikir yang dapat meningkatkan kinerja dalam organisasi atau maupun mengubah cara berpikir yang menghambat dalam organisasi, cara berpikir dan cara bekerja dalam mensukseskan visi dan misi kemenkumham: dan, para talenta dan alternatif talenta mampu mengidentifikasi hambatan cara berpikirnya (mental blocks) dalam organisasi, antara lain blok persepsi paradigma, blok emosi, blok kultur lingkungan, blok intelektual, dan blok ego. hasil akhir dari perubahan mind setting adalah para talenta dan alternatif talenta dapat: memiliki kecepatan bertindak, memiliki motivasi dan fokus terhadap peningkatan kinerja, memiliki kemampuan untuk menetapkan standar, memiliki kemampuan dalam cara mengambil keputusan, dan, memiliki kemampuan dalam cara mengolah informasi, pengelolaan pengetahuan, seperti knowledge sharing dan knowledge capturing, dan atau forum ilmiah, menjadi anggota profesi, penugasan tim kerja, dan lain lainnya. atasan langsung dan atau pimpinan unit kerja wajib memberikan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka sampai dengan angka kepada talenta setelah ditetapkannya talenta tersebut dalam kotak manajemen talenta. hasil pengembangan talenta setiap hasil dari kegiatan pengembangan para talenta dan dicatat dalam database sistem informasi manajemen talenta. hasil dari evaluasi empirik digunakan sebagai dasar untuk menetapkan talenta siap untuk promosi atau tidak lanjut sebagai talenta. pengembangan talenta memiliki tujuan akhir membentuk mereka menjadi kader pemimpin yang profesional dan mampu mengembangkan potensi secara terus menerus sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. berdasarkan hasil pemetaan dan pengembangan terhadap talenta, telah dilakukan. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi para talenta. sebagaimana dimaksud pada angka dapat dijelaskan dalam kotak (box) bawah ini: pelatihan lintas bidang kerja pembelajaran dalam cross training) pekerjaan the job pelatihan pelatihan level setingkat lebih training) perluasan pekerjaan job tinggi dari jabatan saat ini konseling counseling) enlargement) pendampingan mentoring) oleh pembimbingan coaching) pembimbingan coaching) pejabat yang lebih tinggi pendampingan mentoring) pendampingan mentoring) pengayaan pekerjaan job reposisi deposition) rotasi rotation) enrichment) jabatan pengembangan kompetensi pembimbingan coaching) pengembangan kompetensi lainnya yang diperlukan pengembangan talenta tb) lainnya yang diperlukan pengembangan kompetensi lainnya yang diperlukan pembimbingan coaching) pembimbingan coaching) pendampingan mentoring) konseling counseling) pembelajaran dalam pendampingan mentoring) pengayaan pekerjaan job pekerjaan the job pembelajaran dalam training) enrichment) pekerjaan the job pelatihan pelatihan development) pendampingan mentoring) perluasan pekerjaan job reposisi deposition) pengembangan kompetensi enlargement) jabatan lainnya yang diperlukan rotasi rotation) pengembangan kompetensi lainnya yang diperlukan pengembangan kompetensi lainnya yang diperlukan pelatihan perluasan pekerjaan job pembimbingan coaching) enlargement) pembimbingan coaching) pendampingan mentoring) pembimbingan coaching) pendampingan mentoring) pembelajaran dalam pendampingan mentoring) konseling counseling) pekerjaan the job pembelajaran dalam pekerjaan pemberhentian manage development) the job training) out) rotasi rotation) literatur pembelajaran pengembangan kompetensi pengembangan kompetensi lainnya yang diperlukan lainnya yang diperlukan retensi talenta kinerj, yang dilaksanakan melalui: rencana suksesi: rotasi jabatan, cc.rencana suksesi succession plan) memuat nama nama suksesor atau talentahuruflingkungan kemenkumham dalam sistem informasi asn dan sistem informasi manajemen karier. pengayaan jabatan (job enrichment) job enrichment vertical job loading), adalah memberikan tugas dan tanggung jawab lebih besar pada pns dan menambah pekerjaan dalam hal kualitas, atau kompleksitasnya, sehingga memotivasi talenta untuk dijadikan tantangan dalam menyelesaikan pekerjaan dan dapat meningkatkan kinerja dan kompetensinya. perluasan jabatan (job enlargement) job enlargement horizontal job loading), adalah memberikan tugas dan tanggung jawab lebih besar pada talenta, namun ini dalam bentuk kuantitas, sehingga lebih mengurangi kejenuhan talenta. sebagai contoh talenta diberikan penugasan pada jabatan lain pada bidang yang sama. yang didasarkan pada sistem, budaya, peraturan, serta kebutuhan organisasi kemenkumham. menteri melalui tim pengelola manajemen talenta dapat mendesain sistem penghargaan talenta yang berbeda satu sama lain. talenta yang dikeluarkan dari kelompok rencana suksesi talenta dapat dikeluarkan dari kelompok rencana suksesi (talent pool). berikut hal hal yang menyebabkan talenta dikeluarkan dari talent pool antara lain: mengundurkan diri sebagai talenta.pimpinansedang atau beramelahirkan selama masa pengembangan talenta, mengambil cuti luar tanggungan negara selama masa pengembangan talenta, pindah instansi luar kemenkumham. talenta yang keluar dari kemenkumham, dan atau alasan lainnya berdasarkan pertimbangan pimpinan tim pengelola manajemen talentakemenkumham dan atau arah pembangunan prioritas nasional jangka menengah dan jangka panjang serta sesuai deng dan atau jabatan kritikal dan telah menjadi suksesor. penempatan talenta lingkungan kemenkumham ditetapkan oleh menteri berdasarkan rencana suksesi yang telah ditetapkan. menteri dapat memberikan kuasa kewenangan kepada pejabat lingkungannya dalam menetapkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penempatan talenta pada unit kerja berdasarkan pola karier pns lingkungan kemenkumham sebagaimana diatur dalam peraturan menteri inimantauan dan evaluasi manajemen talenta pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen talenta pns lingkungan kemenkumham dilakukan guna memastikan kecocokan dan kesesuaian antara fakta, data dan informasi dalam sistem informasi manajemen talenta dengan standar yang telah ditetapkan. pemantauan talenta talent monitoring) dilakukan terhadap seluruh tahapan manajemen talenta. suksesor yang telah ditempatkan pada jabatan target dilakukan monitoring dan evaluasi selama (dumenteri dan tim pengelola manajemen talenta. tim pengelola manajemen talenta kementerian melaporkan pelaksanaan manajemen talenta kementerian kepada menteri pada setiap akhir tahun pelaksanaan manajemen talenta. pemantauan manajemen talenta menitikberatkan padadengan menggunakan data laporan hasil monitoring dari tiap anggota tim. evaluasi dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berkesinambungan serta dapat dijadikan tolaketentuan lain mengenai manajemen talenta pns, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengembangan kompetensi pns umum pengembangan kompetensi pns lingkungan kemenkumhtahapan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pns lingkungan kemenkumhamangka sampai dengan angka menjadi salah satu dasar pengembangan karier pns lingkungan kemenkumham dan menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan jabatan. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi penyusunan rencana pengembangan kompetensi lingkungan kemenkumham dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta pembangunan. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pns lingkungan kemenkumham dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi pegawai yang akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan prioritas pada tahun berjalan. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka dan angka dilaksanakan dengan tahapan: yang dimaksud dengan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen karier pns bersifat terbuka. yang dimaksud dengan asas nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bahwa dalam penyelenggaraan manajemen karier pns, tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan. yang dimaksud dengan asas keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bahwa manajemen karieryang dimaksud dengan asas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bahwa manajemen karier pns diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pns. manajemen karier pns lingkungan kemenkumhamkarier pns sebagaimana dimaksud dalam akan dievaluasi dan dikembangkan sesuai dinamika ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan tentang manajemen karier pns sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini harus sudah dilaksanakan paling lama (satu) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. ketentuan tentang sistem informasi manajemen karier sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini harus sudah dilaksanakan paling lama (tiga) tahun sejak ketentuan tentang manajemen karier pns pengukuran dan analisis kesenjangan kompetensi pegawai dilakukan dengan cara: profil kompetensi pns sebagaimana dimaksud pada angka diperoleh melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh assessor internal kemenkumham atau bekerjasama dengan assessor independen dan atau tim penguji kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pns yang bersangkutan belum dilakukan uji kompetensi, dapat menggunakan metode penilaian kompetensi dalam bentuk dialog atasan dan bawahan yang merupakan bentuk penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung pns untuk mengukur kompetensi sebagai informasi mengenai kemampuan pns dalam melaksanakan tugas jabatan dan dimasukkan dalam sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur. data hasil analisis kesenjangan kompetensi mencakup informasi tingkat kesenjangan pada tiap nama kompetensi dengan kualifikasi: tidak ada kesenjangan, apabila hasil perbandingan nama kompetensi dengan standar kompetensi jabatan memenuhi seluruh indikator perilaku, rendah, apabila hasil perbandingan nama kompetensi dengan standar kompetensi jabatan paling rendah (tiga per empat) dari seluruh indikator perilaku, sedang, apabila hasil perbandingan nama kompetensi dengan standar kompetensi jabatan paling rendah (satu per dua) dari indikator perilaku, atau tinggi, apabila hasil perbandingan nama kompetensi dengan standar kompetensi jabatan kurang dari (satu per dua) dari indikator perilaku. pengukuran dan analisis kesenjangan kinerja pegawai, data hasil penilaian kinerja mencakup informasi dengan kualifikasi: tidak ada kesenjangan, apabila hasil penilaian kinerja pns paling rendah memperoleh nilai sembilan puluh satu), rendah, apabila hasil penilaian kinerja pns memperoleh nilai antara (tujuh puluh enam) sampai dengan (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan): sedang, apabila hasil penilaian kinerja pns memperoleh nilai antara (enam puluh satu) sampai dengan (tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan), atau tinggi, apabila hasil penilaian kinerja pns memperoleh nilai kurang dari (enam puluh satu). inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap pns inventarisasi dimaksud merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi terhadap setiap pns yang dimasukkan dalam sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur. dokumen yang diperlukan dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka memerlukan paling sedikit: profil pns,, data hasil analisis kesenjangan kompetensi, dan data hasil analisis kesenjangan kinerja. kegiatan inventarisasi dimaksud dilakukan dengan memperhatikan: dokumen perencanaan (lima) tahunan kemenkumham, dan standar kompetensi jabatan. terhadap inventarisasi yang telah dilakukan diberikan pertimbangan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan susunan dan kedudukan unit kerja kemenkumham. pertimbangan akhir terhadap inventarisasi yang telah dilakukan diberikan oleh: sekretaris jenderal bagi pns lingkungan sekretariat jenderal dan kanwil: atau pejabat pimpinan tinggi madya pada unit eselon teknis dan upt jajarannya. hasil inventarisasi yang telah mendapatkan pertimbangan akhir sebagaimana dimaksud pada angka huruf disampaikan kepada sekretaris jenderal. verifikasi rencana pengembangan kompetensi. merupakan kegiatan analisis dan pemetaan terhadap jenis kompetensi yang akan dikembangkan dan dilakukan oleh sekretaris jenderal, dengan memperhatikan: dokumen perencanaan (lima) tahunan instansi pemerintah, standar kompetensi jabatan, dan manajemen talenta. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angk) pemenuhan (dua puluh) pengembangan kompetensi pertahun, ketersediaan anggaran, dan rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi. dalam melaksanakan verifikasi, sekretaris jenderal membentuk tim yang terdiri atas: unit kerja yang memiliki tugas bidang perencanaan, keuangan, dan kepegawaian (sumber daya manusia), dan unsur pimpinan, yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi madya unit eselon cc) sekretariat tim yang berasal dari pejabat yang melaksanakan urusan kepegawaian pada sekretariat jenderal dan berada dibawah koordinator bagian yang melaksanakan urusan pengembangan pegawai pada sekretariat jenderal. tahapan verifikasi dimaksud menghasilkan dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi yang mencakup: nama dan nomor induk pegawai yang akan dikembangkan, target pns yang akan dikembangkan,dan jumlah jam pelajaran. dalam hal tidak terdapat standar kurikulum sebagaimana dimaksud pada angka huruf kemenkumham dapat menyusun kurikulum secara mandiri untuk pengembangan kompetensi teknis melalui jalur pelatihan sesuai dengan kebutuhan. sekretaris jenderal menyerahkan kebutuhan dan rencana dimaksud kepada menteri untuk dilakukan validasi. validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi menteri melakukan validasi terhadap kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi yang merupakan kegiatan pengesahan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi lingkungan kemenkumham. validasi sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan terhadap kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi lingkungan kemenkumham untuk anggaran tahun berikutnya. rencana pengembangan kompetensi yang telah disahkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada angka disampaikan kepada lembaga administrasi negara pada triwulan ketiga tahun anggaran berjalan yang akan menjadi bahan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pns tingkat nasional. penyusunan rencana pembiayaan pengembangan kompetensi penyusunan rencana pembiayaan pengembangan kompetensi dilakukan dengan memperhatikan prioritas pengembangan kompetensi dan pelaksanaan manajemen talenta lingkungan kemenkumham. setiap pimpinan unit eselon kepala kanwil, dan kepala upt wajib menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi bagi pegawai lingkungannya untuk menjadi dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi tingkat unit kerja yang disusun untuk jangka waktu (satu) tahun yang pembiayaannya dapat tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan kemenkumham dan dievaluasi pada akhir tahun. penentuan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pns lingkungan kemenkumham juga dilakukan melalui pengisian rencana pengembangan kompetensi individu (individual development plan) oleh setiap pns. dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi tingkat unit kerja dan dokumen rencana pengembangan kompetensi individu sebagaimana dimaksud pada angka dan angka disampaikan kepada sekretaris jenderal untuk diverifikasi dan menjadi dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi tingkat kementerian. kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka dipublikasikan dalam sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur. pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaksanaan pengembangan kompetensi pns lingkungan kemenkumham mengacu pada rencana pengembangan kompetensi tahunan pns tingkat instansi yang ditetapkan menteri. pelaksanaan pengembangan kompetensi pns sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan melalui: program pengembangan kompetensi tingkat kementerian, yang dilaksanakan dalam bentuk: pendidikan: dan atau pelatihan. program pengembangan kompetensi tingkat nasional, yang merupakan program prioritas nasional, cc. program pengembangan talenta untuk pegawai yang masuk dalam kelompok rencana suksesi (talent pool), yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, bentuk pengembangan kompetensi pendidikan dan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka huruf dilaksanakan dengan dasar pertimbangan dan hasil (output) yang diharapkan. pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka huruf dilakukan paling sedikit (dua puluh) jam pelajaran dalam (satu) tahun. dalam hal pemenuhan (dua puluh) jam pelajaran pengembangan kompetensi pns per tahun, ditetapkan konversi jam pelajaran terhadap pengembangan kompetensi pendidikan dan atau pelatihan bagi pns lingkungan kemenkumham sebagaimana dimaksud pada angka perhitungan konversi jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada angka dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: surat keterangan pembelajaran atau sertifikat atau rekomendasi,: unit kerja penyelenggara pelatihan kemenkumham yang terakreditasi, instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan, lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi, atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan. surat melaksanakan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf dikeluarkan oleh pejabat dimaksud sesuai dengan bentuk dan jalur pelatihan yang ditempuhnya. pengembangan kompetensi dengan bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam angka huruf dilakukan dengan pemberian tugas belajar atau ijin belajar pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi diploma s s sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka dapat dilakukan melalui: peningkatan kualifikasi pendidikan melalui beasiswa, atau pendidikan vokasi pada politeknik ilmu pemasyarakatan dan politeknik keimigrasian. pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi melalui tugas belajar luar negeri mempunyai kewajiban untuk: menyampaikan hasil skripsi, riset, tesis, atau disertasinya sebagai proses pembuktian peningkatan kualifikasi dalam sebuah buku, seminar atau pembelajaran dalam kelas. mengolah hasil riset, tesis, atau disertasinya menjadi kurikulum yang akan diterapkan pada bpsdm atau balai diklat wilayah. pengolahan hasil riset, tesis atau disertasi sebagaimana dimaksud pada huruf yang dilakukan untuk kepentingan pengembangan kompetensi dan penerapan teknis akan diproses dan diatur lebih lanjut oleh bpsdm dalam peraturan menteri. metode pengembangan kompetensi dengan bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka huruf terdiri atas: pelatihan klasikal, dan pelatihan nonklasikal. bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi yang disebut dengan corporate university. corporate university merupakan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi kemenkumham melalui perwujudan keterkaitan dan kesesuaian yang terintegrasirincian mengenai deskripsi, dasar pertimbangan, hasil yang diharapkan, perhitungan konversi jam pelajaran yang terkait dengan bentuk, jalur dan metode pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka sampai dengan angka dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dijelaskan sebagai berikut: jalur deskripsi dasar hasil yang konversi jam pelajaran pengembangan pertimbangan diharapkan pemenuhan moses pelajar kualifikasi pendidikan dan meningkatkan pengetahuan pengetahuan dan dipersyaratkan sesuai dengan keahlian pns melalui pendidikan oleh jabatan standar pendidikan diproyeksikan kompetensi maan tinggi formal tinggi jenjang peningkatan jabatan, satu semester (dua sesuai dengan diploma ketentuan karier pengembangan puluh) jam pelajaran s. menduduki karier, dan peraturan jabatan yang persyaratan perundang lebih tinggi jabatan atau undangan yang mengatur persyaratan untuk mengenai tugas menduduki jabatan yang belajar bagi pns. lebih tinggi. pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dengan metode gram pemenuhan kesenjangan peningkatan kompetensi kompetensi pengetahuan, pengelolaan manajerial keterampilan, dan pekerjaan dan dipersyaratkan sesuai sikap perilaku sumber daya oleh jabatan jam pelatihan pns untuk sesuai png diproyeksikan pelajaran kepemimpinan memenuhi persyaratan peningkatan program kompetensi jabatan atau naan karier pelatihan kepemimpinan menduduki menduduki melalui proses jabatan jabatan yang pembelajaran yang lebih tinggi. secara intensif. lebih tinggi sesuai pelatihan jam tingkat pelajaran nasional program pelatihan program peningkatan pengetahuan peningkatan pengetahuan, menu ditambahkan kesenjangan kompetensi keterampilan dan sesuai (dua kompetensi teknis sikap perilaku jam puluh per pelatihan teknis manajerial nana pns untuk pelajaran seratus) dari manajerial manajerial bidang kerja memenuhi program jam pelajaran (bj) dipersyaratkan sesuai kompetensi teknis pelatihan program oleh jabatan persyaratan manajerial bidang pelatihan jabatan kerja melalui proses pembelajaran secara intensif. program kesenjangan pemenuhan ditambahkan peningkatan kompetensi penguasaan sesuai (dua pengetahuan, teknis substantive jam puluh per pelatihan teknis ketrampilan, dan dipersyaratkan bidang kerja pelajaran seratus) dari sikap perilaku oleh jabatan sesuai program jam pelajaran pns untuk adanya tuntutan pelatihan program memenuhi kesenjangan kebutuhan pelatihan jalur dasar hasil yang konversi jam pelajaran deskripsi pengembangan pertimbangan diharapkan kompetensi kinerja dan jabatan dan penguasaan kesenjangan bidang kerja substantif bidang kompetensi kerja melalui teknis. proses pembelajaran secara intensif program peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan ana sena ditambahkan sikap perilaku sesuai (dua fungsional dan atau pns untuk jam puluh per pelatihan dipersyaratkan penguasaan memenuhi pelajaran seratus) dari fungsional oleh jabatan ketrampilan kompetensi program jam pelajaran diproyeksikan sesuai bidang tugas yang pelatihan program terkait dengan pengembangan tuntutan pelatihan karier. kebutuhan melalui proses pembelajaran secara intensif program kesenjangan kompetensi peningkatan pengetahuan terkait peng pengetahuan ditambahkan ketrampilan, dan pemenuhan dan atau sesuai (dua sikap perilaku kebutuhan keterampilan jam puluh per pelatihan sosial pns untuk pengetahuan, dan sikap pelajaran seratus) dari kultural memenuhi keterampilan perilaku pns program jam pelajaran kompetensi sosial terkait dan sikap pelatihan program kultural melalui perilaku pns kompetensi pelatihan proses sosial kultural pembelajaran persyaratan secara intensif jabatan pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier kesenjangan yang diberikan mana pengetahuan oleh pakar dan atau kesenjangan praktisi untuk keterampilan oleh kompetensi baru yan, memoar terkait yang satu hari pendapat para dapat pengetahuan setara satu hari seminar ahli mengenai menghasilkan dan atau dengan setara dengan konferensi suatu motivasi ide ketrampilan (empat) (enam) jam sarasehan permasalahan baru untuk sesuai topik jam pelajaran bidang aktual meningkatkan seminar pan pelajaran tertentu yang kinerja atau konferensi relevan dengan bagi sarasehan bidang tugas atau pengembangan pengembangan kebutuhan karier pns karier pns pengembangan karier pns. fokus kegiatan ini untuk memperbarui pengetahuan terkini. jalur dasar hasil yang konversi jam pelajaran deskripsi pengembangan pertimbangan diharapkisi. fok pra pengetahuan kegiatan ini kesenjangan dan atau untuk kinerja keterampilan meningkatkan kesenjangan baru yang pengetahuan kompetensi dapat satu hari tertentu yang terkait satu hari menghasilkan setara workshop atau relevan dengan pengetahuan ega setara dengan motivasi ide dengan lokakarya bidang tugas atau keterampilan (tujuh) jam baru untuk (lima) jam kebutuhan sesuai topik pelajaran meningkatkan pelajaran pengembangan workshop atau pgn kinerja atau karier dengan loka karya bagi memberikan pengembangan penugasan karier pns pengembangan penuh karier pnspengetahuan kegiatan dan atau kesenjangan pembelajaran kinerja keterampilan terkait can suara kesenjangan aru yang ditambahkan pengetahuan atau dapat sesuai kompetensi (dua ketrampilan menghasilkan jam terkait aga puluh per kursus dalam waktu yang motivasi ide pelajaran pengetahuan seratus) dari relative singkat, baru untuk program dan atau jam pelajaran dan biasanya meningkatkan kursus pan ketrampilan kursus diberikan oleh kinerja atau lembaga pengembangan bagi karier pns nonformal pengembangan karier pns kegiatan pembelajaran tuk peningkatan ditambahkan meningkatkan kesenjangan pengetahuan sesuai (dua pengetahuan dan nan kinerja dan karakter jam puluh per penataran karakter pns pengembangan pns sesuai pelajaran seratus) dari dalam bidang karier pns tuntutan program jam pelajaran tertentu dalam bidang kerja penataran rangka peningkatan kinerja organisasi pegiat: ditambah: lea kesenjangan peningkatan sesuai warm bahkan papan pembelajaran (dua bimbingan kinerja pengetahuan jam dalam rangka puluh per teknis kesenjangan dan karakter pelajaran memberikan seratus) dari kompetensi pns sesuai program bantuan untuk jam pelajaranan penilaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini diundangkan. dalam hal ketentuan tentang manajemen karier pns sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini telah dilaksanakan dan sistem informasi manajemen karier sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini belum dilaksanakan, ketentuan manajemen karier dapat dilaksanakan secara manual. ketentuan tentang manajemen karier pns yang dilaksanakan secara manual wajib didokumentasikan dan diarsipkan dalam data kepegawaian sampai dengan dilaksanakannya ketentuan tentang sistem informasi manajemen karier untuk kemudian input dalam sistem informasi manajemen karier dimaksud.pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pns lingkungan kemenkumham yang telah dinyatakan lulus seleksi terbuka untuk menduduki jpt sebelum terbitnya peraturan menteri ini, tetap dapat menduduki jabatan lowong yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang undangan paling lama (dua) tahun. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian pns, disiplin pns, pemberhentian pns, simpeg kumar bagi pns lingkungan kemenkumhamjalur dasar hasil yang konversi jam pelajaran deskripsi pengembangan pertimbangan diharapkan menyelesaikan pengembangan tuntutan program persoalan karier pns bidang kerja bimbingan masalah yang teknis bersifat khusus dan teknis kegiatan ilmiah untuk peningkatan kata: tah memaeyrakskan pembaruan sapa kebutuhan setara satu hari pengetahuan organisasi pengetahuan dengan setara dengan sosialisasi dan atau dan atau pengembangan (empat) (enam) jam kebijakan agar kebijakan pra karier pns jam pelajaran menjadi lebih sesuai pelajaran dikenal, tuntutan peran dipahami, bidang kerja diri oleh pns pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dengan metode non tentang pengetahuan realitas tempat (satu) dan atau kerja dan kali (satu) kali kesenjangan keterampilan membantunya kanakan kegiatan kegiatan kinerja kecil baru yang mengatasi coaching coaching karena dapat hambatan dalam aan setara setara dengan mencapai prestasi motivasi menghasilkan dengan (empat) jam coaching kurang atau motivasi ide yang optimum. (dua) jam pelajaran. kejenuhan baru dalam proses coaching pelajaran. maksimal kebutuhan penyelesaian juga dapat pengembangan kerjaan atau maksimal dihitung dilaksanakan dihitung kali dalam karier pencapaian dengan kali dalam bulan. melibatkan pengen angan bulan. karier: proses kesenjangan pengetahuan (satu) (satu) kali pembinaan yang kinerja yang dan atau kali kegiatan dilakukan oleh tinggi karena keterampilan kegiatan mentoring mentoring atasan atau kurang baru yang mentoring setara dengan profesional untuk keterampilan dapat setara tempat) jam melatih dan keahlian dan menghasilkan dengan pelajaran. memberikan pengalaman. pengetahuan (dua) jam paling tinggi jalur dasar hasil yang konversi jam pelajaran deskripsi pengembangan pertimbangan diharapkan bimbingan kerja kebutuhan teknis dan pelajaran. dihitung sesuai dengan pengembangan rujukan paling (dua) kali bidangnya agar karier. pengalaman tinggi dalam dapat mencapai baru dalam dihitung (satu) bulan. puncak kinerja, penyelesaian (dua) kali pekerjaan dalam (satu) bulan. pemenuhan kesenjangan pengembangan kompetensi kompetensi kompetensi pns teknis sesuai yang terkait tuntutan tah pali dilaksanakan pengetahuan jabatan dan bai ing dan tinggi dalam bentuk bidang kerja. paling tinggi keterampilan (satu) hari pelatihan dengan pengetahuan (satu) hari mengoptimalkan teknis. baru yan, (uga) (empat) jam kegunaan pns yang yng jam dara learning bersangkutan pelajaran pray teknologi aan menghasilkan akses memiliki aga akses informasi dan motivasi ide pembelajaran kesiapan dan pembelajar komunikasi baru untuk secara dalam kompetensi ran secara untuk mencapai meningkatkan jaringan mengikuti dalam tujuan roses kinerja atau jaringan pembelajaran dan bagi learning. peningkatan pengembangan nan pengembangan kinerja karier karier pns berikutnya pengetahuan proses kesenjangan paru yang pembelajaran kinerja sesuai ditambahkan menghasilkan secara kesenjangan hana dengan (dua motivasi ide terstruktur kompetensi jam puluh per pelatihan jarak baru untuk dengan dipandu terkait pelajaran seratus) dari jauh meningkatkan oleh pengetahuan program jam pelajaran keterampilan penyelenggara keterampilan. pelatihan program kerja atau bagi pelatihan secara pengembangan pengembangan pelatihannya jarak jauh karier pns karier berikutnya kepemilikan kompetensi sesuai jabatan (satu) yang akan diisi (satu) kali pengalaman kali sementara kegiatan penugasan dan kegiatan kebutuhan terasering penempatan pns peningkatan terasering transfer ditambahkan terasering pada suatu kompetensi setara knowledge, dari jam (secondment) tempat untuk menangani dengan keahlian (skill) pelajaran jangka waktu dan tantangan (dua program tertentu pada unit kerja puluh) pengalaman baru sm datasering dari pns pelajaran nya lingkup unit psa organisasi baru pembelajar ena jadi pengembangan ditambahkan karakter pns (dua yang diarahkan kebutuhan pelajaran pembelajaran disesuaikan puluh per agar pns mampu: organisasi dan program alam terbuka dengan nilai seratus) dari menunjukkan pengembangan pembelajar (outbond) nilai dan jam pelajaran potensi dalam kapasitas pns ran alam tuntutan program membangun bidang kerja terbuka pembelajaran semangat ka) (outbond) jalur deskripsi dasar hasil yang konversi jam pelajaran pengembangan pertimbangan diharapkan kebersamaan alam terbuka memaknai (outbond)(sat kegiatan untuk mengembangkan kegiatan (satu) kali kompetensi peningkatan kegiatan dengan cara diperlukan bagi pengetahuan, ding patok membandingkan peningkatan keterampilan banding patok banding benchmark dan mengukur kemampuan dan sikap benchmarking (benchmarking) king suatu kegiatan dalam penyelesaian dalam setara setara dengan organisasi lain tugas jabatan penyelesaian dengan (dua yang mempunyai tugas (sepuluh) puluh) jam karakteristik pelajaran sejenis jam pelajaran pemenuhan kompetensi sesuai kesenjangan tuntutan kinerja jabatan (satu) kali pertukaran kesempatan csenyangan (satu) kali kepada pns kompetensi bidang kerja. kegiatan pns dengan kegiatan untuk terkait pengetahuan pertukaran pegawai pertukaran menduduki pengetahuan baru yang pegawai swasta badan pegawai jabatan tertentu keterampilan dapat setara usaha milik setara dengan sektor swasta dan soft melahirkan dengan negara badan nan (dua sesuai dengan competence motivasi ide (dua usaha milik puluh empat) persyaratan kebutuhan baru untuk puluh) daerah jam pelajaran kompetensi organisasi meningkatkan jam pengembangan keterampilan pelajaran karier pns kerja atau bagi pengembangan karier berikutnya upaya individu pns untuk sesuai ditambahkan bank: peni tan menge ang diperlukan bagi meningkat jam (dua kompetensinya peningkatan pengetahuan, belajar puluh per belajar mandiri melalui proses naa uan keterampilan mandiri, seratus) dari (self secara mandiri dalam dan sikap paling jam pelajaran development) dengan dalam tinggi program penyelesaian tugas memanfaatkan jabatan penyelesaian (dua) jam belajar sumber tugas pelajaran mandiri (self pembelajaran sehari development) yang tersedia komunitas komunitas sesuai ditambahkan diperlukan bagi peni belajar belajar adalah per uan bagi peningkatan jam (dua peningkatan pengetahuan, community suatu belajar, puluh per kemampuan keterampilan practices perkumpulan dalam dan sika maksimal seratus) dari networking beberapa orang (dua) jam pelajaran ivo |rentangan deret renungan haryana sisa meet) deskripsi pengembangan pertimbangan diharapkan pns yang penyelesaian tugas secara jam program memiliki tujuan jabatan. bersama sama pelajaran komunitas saling sehari belajar menguntungkan (community untuk berbagi practices)kesenjangan pengalaman satu kali kompetensi pekerjaan tanpa terkait atau keahlian kegiatan satu kali atau dengan kompetensi bidang tertentu magang kegiatan petunjuk orang hasil praktik magang magang yang sudah teknis yang pelaksanaan kerja praktik kerja praktik kerja memerlukan terampil dalam pekerjaan setara setara dengan pekerjaan itu praktek ditempat dengan jam (learning langsung. praktik kerja jam pelajaran kesenjangan doing). tempat png magang pelajaran kinerjapelaksanaan pengembangan kompetensi pns dalam bentuk pendidikan formal dengan ijin belajar, dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pns yang bersangkutan. pelaksanaan pengembangan kompetensi pns dalam bentuk pelatihan dapat dilaksanakan secara: mandiri oleh unit kerja penyelenggara pelatihan kemenkumhamdalam hal terdapat pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja penyelenggara pelatihan, pelaksanaan pelatihan dapat dilaksanakan secara mandiri selain yang tersebut pada angka sesuai dengan peraturan perundang undangan. bentuk pengembangan kompetensi pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan melalui desain pembelajaran berdasarkan penerapan model yang dapat dilaksanakan secara terpisah atau terpadu (blended learning). model sebagaimana dimaksud pada angka merupakan pendekatan yang digunakan dalam perancangan dan pelaksanaan program pelatihan dengan pembagian per seratustase proporsi sebagai berikut: (tujuh puluh per seratus seratus seratusketentuan lain terkait dengan pelaksanaan corporate university sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan berdasarakan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang corporate university lingkungan kemenkumham. pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi pemantauan pengembangan kompetensi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan pelaksanaan pengembangan pengembangan kompetensi. pemantauan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angk, dan atau pejabat pada bpsdm atau balai diklat, pemantauan pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan membandingkan antara pelaksanaan pengembangan karier dengan rencana pengembangan kompetensi, yang hasilnya disampaikan secara berjenjang kepada sekretaris jenderal. evaluasi pengembangan kompetensi dilaksanakan untuk: kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier, menilai manfaat pengembangan kompetensi, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi selanjutnya. evaluasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angkapada angka dilakukan oleh sekretaris jenderal dan dilaporkan kepada menteri serta disampaikan kepada lembaga administrasi negara pada triwulan pertama tahun berikutnya. evaluasi pengembangan kompetensi jug: dan atau pejabat pada bpsdm berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing masing yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. hasil evaluasi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada angka disampaikan secara berjenjang kepada sekretaris jenderal paling lambat (satu) bulan sebelum batas akhir penyampaian hasil evaluasi pengembangan kompetensi oleh menteri kepada lembaga administrasi negara. evaluasi pengembangan kompetensi tingkat nasionaltingkat nasional dengan program prioritas nasional. ketentuan lain mengenai pengembangan kompetensi pns dan penilaian kompetensi pns, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii penilaian pns, disiplin pns dan pemberhentian pns umum untuk menjamin objektivitas pengembangan karier dan kompetensi pns yang didasarkan pada sistem prestasi diperlukan pembinaan pns melalui penilaian dan disiplin pns. penilaian dan disiplin pns sebagaimana dimaksud pada angka merupakan bentuk manajemen pns yang terdiri dari penilaian kinerja pns, tim penilai kinerja pns, penilaian angka kredit jf, tim penilai angka kredit jf, penilaian kompetensi pns, tim uji kompetensi pns, disiplin pns dan pemberhentian pns. penilaian kinerja pns kemenkumham. merupakanterukur. merupakan penilaian kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. akuntabel. seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang. partisipatif. transparan. seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. penilaian kinerja pns lingkungan kemenkumham, dilaksanakan bertujuan untuk. penilaian kinerja pns sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. untuk melakukan penilaian kinerja dan evaluasi kinerja pns sebagaimana dimaksud pada angka dibentuk tim penilai kinerja pns, yang terdiri atas: tim penilai kinerja kementerian, yang ditetapkan oleh menteri, dan tim penilai kinerja wilayah, yang ditetapkan oleh kepala kanwil. susunan keanggotaan tim penilai kinerja pns kementerian sebagaimana dimaksud pada angka huruf sebagai berikut: (satu) orang ketua merangkap anggota yaitu (satu) orang sekretaris merangkap anggota adalah kepala biro kepegawaian, dan cc. anggota yang berasal dari seluruh pejabat pimpinan tinggi madya kemenkumham. tim penilai kinerja pns kementerian unit eselon dan kanwil:. dalam hal memberikan rekomendasi bagi pns yang akan diangkat dalam jpt sebagaimana dimaksud pada angka huruf sebelum pelaksanaan seleksi jpt dan job fit dimulai, menteri mengirimkan surat kepada komisi aparatur sipil negara kain) yang berisi rencana pelaksanaan seleksi jpt maupun job fit beserta daftar jpt yang sedang lowong. dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada angka dan angka tim penilai kinerja pns kementerian dibantu oleh sekretariat tim yang berada bawah kepala biro kepegawaian dengan anggota yang terdiri dari pejabat administrator atau pejabat fungsional ahli madya koordinator dibidang mutasi pegawai, pejabat pengawas atau pejabat fungsional ahli muda sub koordinator dibidang mutasi pegawai dan atau analis kepegawaian analis sumber daya manusia aparatur) pada biro kepegawaian.: dan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh .kp. tahun tentang pemberian kuasa untuk atas nama menteri hukum dan hak asasi manusia menandatangani keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipilsunan keanggotaan tim penilai kinerja pns wilayah sebagaimana dimaksud pada angka huruf sebagai berikut: (satu) orang ketua merangkap anggota yaitu kepala kanwil, (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan urusan kepegawaian pada kanwil: dan cc. anggota yang berasal dari seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator atau pejabat fungsional ahli madya koordinator yang melaksanakan urusan kepegawaian pada kanwil. tim penilai kinerja pns wilayahmberikan usulanmberikan usulan bagi pns yang menemukan penemuan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menilai dan memberikan rekomendasi pemindahan jabatan pengawas yang bersifat rotasi, bukan untuk mengisi jabatan yang kosong dan bukan jabatan kepala upt, menilai dan memberikan rekomendasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pelaksana (eselon lingkungannya, memberikan usul pemindahan atau pemberhentian jabatan pelaksana (fungsional umum) lingkungannya, menilai dan memberikan rekomendasi pemberhentian sementara bagi pns lingkungannynya lingkungannya kepada menteri melalui sekretaris jenderal. dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada angka tim penilai kinerja pns wilayah dibantu oleh sekretariat tim yang berada bawah pejabat administrator atau pejabat fungsional ahli madya koordinator yang menyelenggarakan kepegawaian yang anggotanya terdiri dari pejabat pengawas atau pejabat fungsional ahli muda sub koordinator bidang kepegawaian dan atau analis kepegawaian analis sumber daya manusia aparatur) pada kanwil lingkungannya. penilaian kinerja penilaian kinsebagaimana dimaksud pada angterdiri atas: penilaian kinerja kemenkumham sebagai instansi pengguna, dan penilaian kinerja kemenkumham sebagai instansi pembina. penilaian kinerja kemenkumham sebagai instansi penggunadalam hal penilaian kinerja kemenkumham sebagai instansi pengguna sebagaimana dimaksud pada angka huruf tidak dapat dilaksanakan lingkungan kemenkumham karena belum terdapat tim penilai kinerja jf, penilaian kinerja dilaksanakan pada instansi pembina. penilaian kinerja kemenkumham sebagai instansi pembina sebagaimana dimaksud pada angka huruf dilaksanakan oleh unit pembina teknis jf. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka sampai dengan angka meliputi: sasaran kinerja pegawai, merupakan target kinerja setiap tahun pejabat fungsional yang diambil dari uraian tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. perilaku kerja, meliputi aspekhanya dilakukan bagitarget kinerja sebagaimana dimaksud pada angka huruf terdiri dari: kinerja utama berupa target angka kredit. target angka kreditf,rget angka kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada angka sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian skp yang harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. penilaian skp sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan ditetapkan sebagai capaian skpahlian setiap tahun paling sedikit: sebesar (dua belas koma lima) angka kredit untuk ahli pertama, sebesar (dua puluh lima) angka kredit untuk ahli muda, sebesar (tiga puluh tujuh koma lima) angka kredit untuk ahli madya, dan sebesar (lima puluh) angka kredit untuk ahli utamaterampilan setiap tahun paling sedikit: sebesar (tiga koma tujuh puluh lima) angka kredit untuk pemula, sebesar (lima) angka kredit untuk terampil, sebesar (dua belas koma lima) angka kredit untuk mahir, dan sebesar (dua puluh lima) angka kredit untuk penyelia. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka dan angkcc.angka huruf yaituutama.madya. cc.penyelia. penyelenggaraan penilaian kinerja atau penetapan angka kredit pak) dan usulan terkait dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.lingkungan kemenkumham terdiri atas: pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit kemenkumham sebagai instansi pengguna, dan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit kemenkumham sebagai instansi pembinalingkungan kemenkumham, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit kemenkumham sebagai instansi pengguna yaitu paling rendah kepala biro kepegawaian. dalam hal pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit kemenkumham sebagai instansi pengguna sebagaimana dimaksud pada angka ditetapkan ketentuan lain oleh instansi pembina jf, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan instansi pembina jfpadanilaian angka kredit kemenkumham sebagaitim penilai kinerja jf tim penilai angka kredit dalamangk: dan memberikan pertimbangan penilaian skp. tim penilai kinerja jf tim penilai angka kredit lingkungan kemenkumham terdiri atas: tim penilai kinerja jf tim penilai angka kredit kemenkumham sebagai instansi pengguna, dan tim penilai kinerja jf tim penilai angka kredit kemenkumham sebagai instansi pembina. tim penila, dengan susunan keanggotaan harus berjumlah ganjil yangberasal dari pejabat fungsional sesuai dengan bidangn, memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian, dan aktif melakukan penilaian. apabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada angkselain tim penilai kinerja jf tim penilai angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka dapat juga dibentuk tim penilai teknis apabila diperlukan untuk melakukan kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangandalam melaksanakan tugasnya, tim penilai dibantu oleh sekretariat tim penilai angka kredit jf. sekretariat tim penilai angka kredit kemenkumham sebagai instansi pengguna berada pada bagian yang menyelenggarakan urusan dibidang pengembangan karier pegawai sekretariat jenderal. sekretariat tim penilai angka kredit kemenkumham sebagai instansi pembina berada padasekretariat tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka dananalis kepegawaian analis sumber daya manusia aparatur atau analis sumber daya manusia aparatur) yang mempunyai kompetensi dibidang penilaian angka kredit jf, dengan susunan keanggotaan harus berjumlah ganjil yang terdiri dari: (satu) orang ketua sekretariat merangkap anggota, (satu) orang wakil ketua sekretariat merangkap anggota, dan cc. paling kurang (tiga) orang anggota. jumlah keanggotaan sekretariat tim penilai disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja dan anggaran. masa keanggotaan sekretariat tim penilai adalah satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang undangan. pembentukan dan susunan anggota tim penilai angka kredit dan sekretariat tim penilai angka kredit ditetapkan paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian atau je. mekanisme dan tata cara penilaian kinerja pejabat fungsional untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsionata cara penilaian dan penetapan angka kredit lingkungan kemenkumham dilaksanakan dalam hal: mekanisme dan tata cara penilaian kinerja kemenkumham sebagai instansi pengguna, dan mekanisme dan tata cara penilaian kinerja kemenkumham sebagai instansi pembina. mekanisme dan tata cara penilaian angka kredit secara umum ditentukan sebagai berikut: atasan langsung secara berjenjang sampai dua tingkat diatasnya menilai kinerja melalui penilaian prestasi kerja pegawai, dengan ketentuan sebagai berikut: kinerja yang dinilai adalah tingkat capaian kinerja yang tertuang dalam skp yang disusun oleh pejabat fungsional selama (satu) tahun anggaran berjalan, yang terdiri atas kinerja utama pejabat fungsional disusun dalam bentuk target angka kredit dan kinerja tambahan pejabat fungsional berupa tugas tambahan, penilaianbukti empiris mengenai realisasi skp pada setiap periode pengukuran capaian skp, dalam hal pejabat fungsional mendapatkan: norma target angka kredit sisa jumlah bulan tahun berjalan bulan tahun) contoh. tanggal april pejabat fungsional ahli pertama menduduki jenjang ahli muda maka target angka kredit ditetapkan sebagai berikut: target angka kredit penilaian capaian skp dan perilaku kerja selanjutnya dilakukan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penilaian prestasi kerja pegawai diusulkan bersama dengan capaian angka kredit yang dituangkan dalam daftar usulan penetapan angka kredit (dupa) kepada tim penilai angka kredit jf,surat usul yang berkaitan dengan jf, dicantumkan dengan menyatakan maksud surat beserta lampiran data pendukungnya, contohnya usul penetapan angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam jf, usul penetapan angka kredit untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dalam yang dituju, usul penetapan angka kredit untuk penyesuaian passing dalam yang dituju, atau usul penetapan angka kredit untuk kenaikan jenjang yang dituju, dan lain lain. tim penilai melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap dengan ketentuan sebagai berikut: dupa dinilai salah satunya mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf penilaian kinerja jf, angka sampai dengan angka selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a), dupa ditetapkan paling tinggi (seratus lima puluh per seratus) dari target angka kredit minimal sebagaimana dimaksud pada huruf angka sampai dengan angka penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat jabatan setingkat lebih tinggi.fpejabat fungsionaldalam hal telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai pimpinan unit kerja bukan pada jpt, jabatan administrator, dan jabatan pelaksandiberikan satu kali untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan. pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabatfungsional yang melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinator atau sub koordinatorangka kredit yang dituangkan dalam penetapan angka kredit pak) memperhatikan komposisi kinerja utama atau unsur utama dan kinerja tambahan atau unsur penunjang kinerja tambahan atau unsur tambahan atau unsur penunjang angka kredit diberikan penetapan angka kredit dengan akumulasi angka kredit paling tinggi dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. apabila nilai unsur penunjang melebihi komposisi yang ditentukan, maka nilai unsur penunjang tersebut dikurangi sampai dengan nilai yang sesuai dengan komposisi yang ditentukan. dupa yang dinilai adalah dengan periode paling kurang (satu) tahun sebelum tahun berjalan. tim penilai melaksanakan sidang penetapan penilaian yang wajib dilaksanakan jika tim penilai telah hadir dalam sidang. tim penilai menetapkan hasil sidang dalam berita acara penetapan angka kredit jf. tim penilai menyampaikan rekomendasi penilaianetapkan angka kredit jf. penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan atau jabatan, yang dokumen aslinya disampaikan kepada kepala bkn negara kepala kantor regional bkn, dan tembusan disampaikan kepada: pejabat fungsional yang bersangkutan, sekretaris tim penilai kinerja jf tim penilai angka kredit yang bersangkutan, pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang membidangi kepegawaian pada unit eselon atau kantor wilayah, dan pejabat lain yang dianggap perlu. dalam hal terdapat persyaratan lain kenaikan pangkat dan atau jabatan yang ditetapkan oleh instansi pembina, tim penilai kinerja melaksanakan koordinasi dengan instansi pembinanggula biro kepegawaian. kepala biro kepegawaian menyampaikan dupa dan penilaian prestasi kerja kepada tim penilai kinerja tim penilai angka kredit untuk diberikan penilaian dan penetapan angka kredit sesuai peraturan perundang undanganmbida pejabat pimpinan tinggi madya pimpinan unit pembina teknis jf. cc. pejabat pimpinan tinggi madya pimpinan unit pembina teknis menyampaikan dupa dan penilaian prestasi kerja kepada tim penilai angka kredit untuk dilakukan penilaian dan penetapan angka kredit. pejabat pimpinan tinggi madya unit pembina teknis, wajib menyampaikan hasil penetapan angka kredit yang telah dinilai kepada sekretaris jenderal paling lambat bulan setelah penetapan angka kredit diterbitkan. apabila tim penilai kinerja tim penilai angka kredit berada kanwil atau upt, maka dupa dan penilaian prestasi kerja disampaikan kepada kepala kanwil atau kepala upt tempat penilaian angka kredit berada. dalam rangka pendampingan dan pemantauan penilaian angka kredit kemenkumham sebagai instansi pembina, pejabat pimpinan tinggi madya pimpinan unit pembina teknis melibatkan unsur pejabat yang melaksanakan urusan pengembangan pegawai pada sekretariat jenderal dalam pelaksanaan penilaian angka kredit kemenkumham sebagai instansi pembina. jalur penilaian kinerja atau penilaian angka kredit lingkungan kemenkumham secara umum tergambar bawah ini. kenaikan nata peran pak capaian skp pns penilai capaian angka kredit penilaian kompetensi pns penilaian kompetensi pns lingkungan kemenkumham merupakan suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki pns dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode penilaian kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural dan dilakukan secara berkala. penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan berdasarkanpns yang dinilai, valid, yaitu hasil penilaian kompetensi menjamin keakuratan kompetensi pns yang dinilai,, dan transparan, yaitu hasil penilaian kompetensi dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh pns yang dinilai dan menteri. penilaian kompetensi dilaksanakan untuk memperoleh profil kompetensi pns. penilaian kompetensi lingkungan kemenkumham berlaku bagi: jpt pratama ja, dan atau jf. penilaian kompetensi dalam rangka memperoleh profil kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka ditujukan untuk: pengisian pengangkatan jabatan, dan atau pemetaan jabatan. pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada angka huruf dilaksanakan dalam hal: pengangkatan jabatan, dan pengisian jabatan melalui mutasi atau promosi, pemetaan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka huruf dilaksanakan dalam hal: pengembangan keahlian, penentuan kebutuhan pengembangan kompetensi, dan pemetaan jabatan dengan tujuan lainnya. pemetaan jabatan dengan tujuan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka huruf salah satunya bertujuan untuk penempatan calon pns pada unit kerja berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. n9s. pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada angkaangkakompetensi sebagaimana dimaksud pada angka dan angkarosentase. rincian standar penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka dan angka ditetapkan dalam tabel dibawah ini: standar penilaian kompetensi dalam rangka pengisian pengangkatan jabatan: standar penilaian kompetensi dalam rangka pemetaan jabatan: prosentase nilai pembobotan untuk masing masing kelompok jabatan jpt dan sebagai berikut: jabatan pimpinan tinggi madypimpinan tinggi pratamadministratorngawaslaksancontoh telah dilakukan penilaian kompetensi terhadap pns galih patria nugraha seorang pejabat pengawas dengan hasil sebagai berikut kompetensi manajerial dengan nilai jpm kompetensi teknis dengan nilai jpm kompetensi sosial kultural dengan nilai jpm perhitungan pembobotannya untuk pengawas adalah: per seratustase pembobotan penilaian kompetensi manajerial yo, per seratustase pembobotan penilaian kompetensi sosial kultural y4, per seratustase pembobotan penilaian kompetensi teknis maka per seratustase pembobotannya adalah kompetensi manajerial kompetensi sosial kultural kompetensi teknis ,5y0 yot dalam hal untuk pengisian jabatan pegawai galih termasuk kedalam kategori memenuhi syarat yo) dalam hal untuk pemetaan jabatan pegawai galih termasuk dalam kategori cukup optimal yos d ye) penilaian kompetensi bagi pns lingkungan kemenkumham sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan oleh bpsdm. penilaian kompetensi pns yang dilaksanakan dengan tujuan pengisian pengangkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka huruf dapat dilaksanakan oleh sekretariat jenderal. penyelenggaraan penilaian kompetensi pns lingkungan kemenkumham dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem informasi manajemen karier pns. ketentuan lain mengenai penyelenggaraan penilaian kompetensi lingkungan kemenkumham sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penilaian kompetensi penilaian kompetensi bagi lingkungan kemenkumham dilaksanakan dalam hal: penilaian kompetensi bagi kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai instansi pengguna, dan penilaian kompetensi bagi kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai instansi pembina. penilaian kompetensi bagi sebagaimana dimaksud pada angka ditujukan untuk: pengangkatan jf, dan atau penentuan kebutuhan pengembangan kompetensi jf. pengangkatan sebagaimana angka huruf ditujukan untuk: pengangkatan pertama: merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan dari calon pns. pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain: merupakan pengangkatan pns dari jabatan lain kedalam untuk mengisi lowongan kebutuhan jf. pengangkatan melalui penyesuaian passing:kretaris jenderal, serta dilaksanakan dalam hal. pengangkatan melalui promosi: dilaksanakan dalam hal kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori atau pengangkatan dalam jpt, jabatan administrator, atau jabatan pengawas. pengangkatanilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan oleh bpsdm. penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka huruf dapat dilaksanakan oleh sekretariat jenderal. persyaratan dan tata cara penilaian kompetensi bagi sebagaimana dimaksud pada angka sesuai dengan peraturan masing masing instansi pembina jf. dalam hal penilaian kompetensi bagi jf, tidak dapat dilaksanakan oleh kemenkumham, penilaian kompetensi dapat dilaksanakan pada instansi pembina atau instansi lain yang telah mendapatkan pengakuan kelayakan dari instansi pembina. dalam hal pelaksanaan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka huruf terdapat ketentuan lain yang ditetapkan instansi pembina, maka ketentuan yang digunakan adalah yang ditetapkan oleh instansi pembina. disiplin dan pemberhentian pns setiap pns mempunyai kewajiban dan larangan pns yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pns dan calon pns yang terbukti tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada angka dijatuhi hukuman disiplin. n99. setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pns yang terbukti melanggar kewajiban dan larangan pns sebagaimana dimaksud pada angka dijatuhi hukuman disiplin dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang undangan pidana, pns yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka terdiri atas: hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka berlaku bagi jpt, dan jf. pns yang terbukti dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dilakukan re posisompetensi sampai hukuman disiplin dinyatakan selesaarier yang berupa promosi dan mutasi sampai hukuman disiplin dinyatakan selesai, kecuali mutasi karena re posisi dan mutasi karena permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dibenarkharus membuat ulang rencana pengembangan karier individu dan rencana pengembangan kompetensi individu pns yang bersangkutmengikuti penilaian kompetensi untuk mengetahui perkembangan kompetensi pns yang bersangkut. baik secara manual atau secara digital dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen karier pns. segala jenis dokumen administrasi dan perbuatan yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia. pns yang sedang atau telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat lalu melakukan upaya administratif maupun banding pengadilan tata usaha negara dan dinyatakan dengan putusan bahwa yang bersangkutan dapat diturunkan hukuman disiplinnya menjadi hukuman disiplin tingkat sedang atau bahkan tidak bersalah, mendapatkan kembali haknya dalam pengembangan karier, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta. hukuman disiplin terhadap kinerja pns setiap pns wajib memenuhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran kinerja pegawai setiap tahunnya melalui penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah (lima puluh satu per seratus). pns yang telah terbukti tidak memenuhi capaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada angka dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut: hukuman disiplin tingkat sedang dijatuhkan bagi pns yang mencapai sasaran kinerja pegawai yang ditetapkan pada akhir tahun hanya mencapai 25y4 (dua puluh lima per seratus) sampai dengan (lima puluh per seratus), dan hukuman disiplin tingkat berat dijatuhkan bagi pns yang mencapai sasaran kinerja pegawai yang ditetapkan pada akhir tahun kurang dari (dua puluh lima per seratus). sesuai dengan peraturan perundang undangberdasarkan peraturan perundang undangan tentang penilaianmanajemen karier pegawai negeri sipil lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia bab ketentuan umum latar belakang dalam rangka melaksanakan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara. dalam rangkauntuk menjamin keseragaman, memperlancar pelaksanaannya, serta memberikan kepastian hukum terhadap pns lingkungan kemenkumham, makasistematika manajemen karier pns lingkungan kemenkumham disusun dengan sistematika yang meliputi: kinerja pns,angkangkangkberdasarkan peraturan perundang undangan tentang penilaian kinerja pns,angkangkangk' untuk menjamin pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pejabat atasan langsung wajib melakukan pembinaan kinerja kepada pns bawahnya. pembinaan kinerja pns sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan melalui: bimbingan kinerja, yang dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan atas hasil pemantauan kinerja, dan konseling kinerja, yangenjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan setelah proses pemeriksaan dan telah terbukti melanggar. mekanisme dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka sebagai berikut: pemanggilan pegawai oleh pejabat atasan langsung pns yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemeriksaan pegawai oleh pejabat atasan langsung pns yang bersangkutan atau tim pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam pelaksanaan pemeriksaan dilakukan wawancara dan analisa permasalahan oleh pejabat atasan langsung terhadap pns yang bersangkutan atau oleh tim pemeriksa. dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, pejabat atasan langsung atau tim pemeriksa dapat meminta keterangan tambahan dari saksi dan atau pihak terkait. dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, pns yang bersangkutan dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, dikecualikan bagi yang menduduki jp. pejabat atasan langsung pns yang bersangkutan atau tim pemeriksa menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan: berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pns yang diperiksa dan pejabat atasan langsung pns yang bersangkutan atau tim pemeriksa, dan atau laporan hasil pemeriksaan yang disertai dengan hasil analisa permasalahan. dalam hal pemeriksaan pns yang bersangkutan tidak dapat membuktikan alasan yang dapat dibenarkan dan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin dapat dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal pemeriksaan pns yang bersangkutan dapat membuktikan alasan yang dapat dibenarkan karena tidak tercapai sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan rekomendasi selain penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka alasan yang dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud pada huruf diantaranya: sakit yang menyebabkan tidak dapat berkinerja dengan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, kecelakaan kerja yang terjadi pada saat dinas yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, mengalami cacat pada pertengahan tahun berjalan setelah ditetapkannya sasaran kinerja pegawai sehingga tidak dapat memenuhi capaian kinerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah, pejabat atasan langsung atau pejabat penilai kinerja pns tidak melakukan pembinaan kinerja yang bertujuan menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pns yang bersangkutan adalah jp: formasi untuk jenjang yang bersangkutan sudah mencukupi atau penuh pada unit kerjanya, yang dapat menyebabkan yang bersangkutantidak terdapat tugas kinerja utama dan atau kinerja tambahan pada unit kerja yang bersangkutan sehinggaalasan lain yang dapat dibenarkan menurut pertimbangan rekomendasi selain penjatuhan hukuman disiplin terhadap alasan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan oleh pejabat atasan langsung antara lain: dilakukan mutasi tempat yang dapat mencapai kinerjanya, dilakukan perpindahan jabatan dalam jabatan yang setara sehingga pns yang bersangkutan dapat memenuhi capaian target kinerjanya, dilakukan perubahan target kinerja dengan kesepakatan bersama antara pejabat atasan langsung secara berjenjang sampai dengan pejabat pimpinan tinggi pratama dan dibuatkan berita acara perubahan target kinerja, atau rekomendasi lainnya menurut pertimbangan setiap pejabat fungsional wajib dinilai kinerjanya dan memenuhi capaian kinerja berdasarkan target yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai setiap tahun. kinerja pejabat fungsional yang wajib dinilai sebagaimana dimaksud pada angka melalui: skp dan perilaku kerja yang tertuang dalam penilaian prestasi kerja pegawai, dan penilaian angka kredit yang tertuang dalam penetapan angka kredit. pejabat fungsional yang tidak dapat memenuhi capaian kinerja sebagaimana dimaksud angka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka sampai dengan angka pemberhentian pnsdasar pertimbangan pemberhentian adalah peraturan perundang undangan yang berlaku yang meliputi pemberhentian karena proses alamiah (mencapai batas usia pensiun), pertimbangan kondisi jasmani dan rohani, pencerminan prilaku yang bersangkutan selama dinas dan berkaitan dengan kebutuhan organisasi atau pemberhentian karena sebab sebab lain. dalam melaksanakan pemberhentian, pimpinan unit kerja harus melaksanakan proses administrasi pemberhentian sebagai pns secara tertib dan benar sehingga hak hak yang harus diterima oleh pns yang diberhentikan dapat diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah. jenis jenis pemberhentian pns, yaitu: pemberhentian atas permintaan sendiri. pns yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai pns. pemberhentian atas permintaan sendiri terdiri atas: pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun. pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun diberikan apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan mengajukan surat permintaan berhenti dengan hormat sebagai pns, yang dibuat diatas bermeterai. pemberhentian atas permintaan sendiri dengan hak pensiun. pemberhentian atas permintaan sendiri dengan hak pensiun diberikan kepada pns yang telah memenuhi persyaratan: telah mencapai usia sekurang kurangnya (lima puluh) tahun. telah memiliki masa kerja pensiun sekurang kurangnya (dua puluh) tahun. pns yang bersangkutan mengajukan surat permintaan berhenti dengan hak pensiun. permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada angkangkkemenkumhammenteri. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. pns yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pns, dan diberikan kepada pns yang telah: mencapai batas usiamencapai batas usia (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, dan mencapai batas usiaemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi atau kebijakan pemerintah. pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi atau perubahan satuan organisasi negara ada kalanya menyebabkan kelebihan pegawai. apabila terjadi hal yang sedemikian, maka pns yang kelebihan itu dis salurkan pada satuan organisasi lain. dalam hal pen saluran dimaksud tidak mungkin dilaksanakan, maka pns yang kelebihan itu: diberhentikan dengan hormat sebagai pns dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang kurangnya (lima puluh) tahun dan masa kerja (sepuluh) tahun. diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat uang tunggu atau hak hak kepiawaiannya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. apabila pns sebagaimana dimaksud pada angkangka tidak dapat dis angkpemberhentian karena melakukan tindak pidana penyelewenganangkangkangka dan sudah berusia (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat. pemberhentian karena melakukan tindak pidana penyelewengan pns diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pns yang pemberhentiannyaemberhentian karena tidak cakap jasmani dan atau rohani. pnspenguji kesehatan dinyatakan: tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan. setelah berakhirnya cuti sakit tidak mampu bekerja sendiri.ngkngkdalam huruf a),angka dan angkangka dan angkangkangkangkangka dilakukan setelah pns yang bersangkutan diperiksa oleh menteriketentuan umum latar belakang sistematika standar kompetensi jabatan dan profil pns simpeg kumar bab pembinaan karier pns pengadaan dan pengangkatan pegawai jabatan pns rangkap jabatan kepangkatan pns klasifikasi jabatan, rumpun jabatan dan sub rumpun jabatan pns kategori jabatan pns klasifikasi wilayah kerja pns pendelegasian kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pnsbabi pengembangan karier pns manajemen pengembangan karier rencana pengembangan karier pelaksanaan pengembangan karier mutasi promosi re posisi penugasan pns pemantauan dan evaluasi pengembangan karier bab pola karier pns umum jalur karier pns pola karier jabatan administrasi (ja) pola pengangkatan pola penempatan dan perpindahan pola pemberhentian dalam hal pns yang hilang sebagaimana dimaksud pada angkangksg.angka tidak dapat ditarik kembali. pns yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada angkangka dan angkangkangkangka diaktifkan kembali sebagai pns dan diberikan penghasilan sebesar (lima puluh per seratusangka terhitung mulai akhir bulan sejak (dua) tahun tidak tersedia lowongan jabatan.angka diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.angkangka dilakukan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan kepala bkn. pns yang tidak dapat dis ketentuan lain mengenai pemberhentian pns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemberhentian sementara pns dan pengaktifan kembalins diberhentikan sementara apabilaec.sebagaimana dimaksud pada angkaas pns yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angkaangkangka huruf berlaku akhir bulan sejak pns ditahan.menteripada angka huruf tidak diberikan penghasilan. pns yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka diberikan uang pemberhentian sementara. uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka diberikan sebesar (lima puluh per seratusangkangka seratus,ngkapat dilakukan pengaktifan kembali apabila. pns sebagaimana dimaksud pada angkangka diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam jabatan.:ketentuan lain mengenai pemberhentian sementara pns dan pengaktifan kembali pns dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab viii sistem informasi manajemen karier pns umum dalam melaksanakan pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier dan manajemen talenta, dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem informasi manajemen karier pns yang dibangun oleh biro kepegawaian dan pusdatin. sistem informasi manajemen karier pns sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan manajemen pns. biro kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka ber. pusdatin sebagaimana dimaksud pada angka bertanggung jawab dalam penyediaan jaringan dan infrastruktur sistem informasi manajemen karier pns. sebagaimana dimaksud pada angka yaitu: berkoordinasi dengan pusdatin untuk memenuhi kebutuhan dukungan jaringan infrastruktur sistem informasi manajemen karier pns, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem informasi manajemen karier pns dengan unit eselon dan kanwil. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka dikoordinasikan dan berada bawah pejabat administrator atau pejabat fungsional ahli madya koordinator yang melaksanakan urusan dibidang pengembangan karier pegawai. tanggung jawab dalam penyediaan jaringan dan infrastruktur sistem informasi manajemen karier pns sebagaimana dimaksud pada angka yaitu: menyediakan dukungan jaringan perangkat lunak, menyediakan dukungan perangkat keras, dan cc. menyediakan keamanan lalu lintas data. na9. sistem informasi manajemen karier pns meliputi: sistem informasi pengembangan karier, sistem informasi pengembangan kompetensi: dan sistem informasi manajemen talenta. sistem informasi manajemen karier pns sebagaimana dimaksud pada angka diintegrasikan dalam sistem informasi asn yang bersifat nasional dan disampaikan kepada bkn dan lembaga administrasi negaradalam sistem informasi manajemen karier pns untuk satuan kerja masing masing guna terwujudnya pengembangan karier pns lingkungannya. dalam hal sistem informasi penilaian kinerja mengalami kegagalan sistem, pelaksanaan pengembangan karier, pola karier, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta dilakukan manual sampai sistemnya kembali berjalan normal. pelaksanaan pengembangan karier, pola karier, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta yang dilaksanakan manual wajib didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik, untuk kemudian pada saat sistem informasi manajemen karier pns telah berjalan normal, dokumentasi manual tersebut input kembali dalam sistem informasi manajemen karier pns. sistem informasi pengembangan karier untuk menjamin penyajian data yang akurat guna mendukung tugas pimpinan dalam pengambilan keputusan, perlu dilakukan proses pengembangan karier pns lingkungan kemenkumham melalui sistem informasi pengembangan karier. sistem informasi pengembangan karier merupakan rangkaian informasi datan terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi yang berfungsi menjalankan proses bisnis perkembangan posisi disetiap jenis jabatan yang diduduki oleh seorang pns untuk menghasilkan informasi dalam pelaksanaan manajemen karier pns lingkungan kemenkumham. sistem informasi pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada angka dapat memuat: informasi faktor jabatan, informasi peta jabatan, rencana pengembangan karier individu, pelaksanaan pengembangan karier, dan pemantauan dan evaluasi pengembangan karier. sistem informasi pengembangan kompetensi sistem informasi pengembangan kompetensi merupakan rangkaian informasi dan data pegawai mengenai deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku seorang pns yang bersifat teknis, manajerial dan sosial kultural, serta upaya pemenuhan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku berdasarkan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier seorang pns dan perkembangannya yang terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi. deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku seorang pns yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada angka yaitu yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku seorang pns yang bersifat manajerial sebagaimana dimaksud pada angka yaitu yang berkaitan dengan kepemimpinan atau pengelolaan organisasi. deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku seorang pns yang bersifat sosial kultural sebagaimana dimaksud pada angka yaitu yang berkaitaninformasi pengembangan kompetensi pns dilaksanakan bertujuan untuk memperluas informasi tentang kesempatan pemenuhan hak pengembangan kompetensi bagi pns lingkungan kemenkumham. sistem informasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka dapat memuat: standar kompetensi jabatan, kamus kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, rencana pengembangan kompetensi individu, pola karier jabatan pimpinan tinggi (jpt) pola pengangkatan jpt pola penempatan dan perpindahan jpt pola pemberhentian jpt pola karier jabatan fungsional (jf) pola pengangkatan pola penempatan dan perpindahan pola pemberhentian pola pemindahan dan penempatan pejabat fungsional yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi pejabat fungsional yang tidak dapat diberikan tugas dan fungsi koordinasi bab manajemen talenta pns umum kelembagaan manajemen talenta penyelenggaraan manajemen talenta pns perencanaan manajemen talenta akuisisi talenta pengembangan talenta retensi talenta talenta yang dikeluarkan dari kelompok rencana suksesi penempatan talenta pemantauan dan evaluasi talenta bab pengembangan kompetensi pns umum penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pelaksanaan pengembangan kompetensi pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi pelaksanaan pengembangan kompetensi, capaian jam pelajaran, riw pengembangan kompetensi, sg. data kesenjangan kompetensi, sistem penilaian kompetensi, dan informasi pemetaan pegawai. sistem informasi manajemen talenta penyelenggaraan manajemen talenta kemenkumham dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan sistem informasi manajemen talenta yang berbasis daring (online). sistem informasi manajemen talenta merupakan rangkaian informasi mengenains dalam mengisi jabatan lingkungan kemenkumham yang terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi. sistem informasi manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada angka dapat memuat: informasi perencanaan manajemen talenta informasi proses akuisisi talenta, informasi pengembangan talenta, informasi retensi talenta: informasi penempatan talenta, informasi pemantauan dan evaluasi manajemen talenta, dan database kelompok rencana suksesi (talent pool). sistem informasi manajemen talenta dikelola secara terpusat oleh biro kepegawaian pada sekretariat jenderal. pemanfaatan data hasil manajemen talenta dalam sistem informasi manajemen talenta akan dijadikan sebagai: dasar penyusunan talent pool berdasarkan rencana suksesi,penutup pembiayaan segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen karier bagi pns lingkungan kemenkumham bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara apbn): dan atau sumber lain yang sah menurut peraturan perundang undangan. dapat mengusulkan pembiayaan penyelenggaraan manajemen karier pns kepada unit kerja penghasil sumber lain yang sah menurut peraturan perundang undangan. pembiayaan penyelenggaraan manajemen karier bagi pns lingkungan kemenkumham sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemantauan dan evaluasi pemantauan terhadap manajemen karier pns dilakukan guna memastikan kesesuaian antara fakta, data dan informasi dalam sistem manajemen karier pns dengan standar yang telah ditetapkan. pemantauan terhadap manajemen karier pns menitikberatkan pada pemantauan dan supervisi proses pelaksanaan manajemen karier pnskarier pnskarier pns dalam satu periode waktu secara berkala. evaluasi dilakukan oleh sekretaris jenderalkarier pns,karier pns sehingga pengelolaannya dapat pelaksana dengan efektif dan efisien. pengawasan dan pengendalian inspektur jenderal kemenkumham melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen karier pns lingkungan kemenkumham dan melaporkan hasilnya kepada menteri. pengendalian terhadap penyelenggaraan manajemen karier pns dilaksanakan secara berjenjang oleh fungsi kepegawaian dari tingkat kanwil sampai dengan unit eselon ketentuan lainnya tata tata cara penyampaian permohonan persetujuan menteri atas penyelenggaraan manajemen karier pns yang dikecualikan dari peraturan menteri ini sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: tim pengelola manajemen talenta tim penilai kinerja pns menyampaikan permohonan kepada menteri yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam anak lampiran i k yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. menteri memberikan persetujuan atau tidak menyetujui terhadap permohonan tim pengelola manajemen talenta tim penilai kinerja pns sebagaimana dimaksud pada huruf yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam anak lampiran i l yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. dengan ditetapkannya manajemen karier pns lingkungan kemenkumham sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, seluruh pimpinan unit eselon kepala kanwil dan kepala upt lingkungan kemenkumham segera mengimplementasikan manajemen karier pns lingkungan unit kerja masing masing. untuk itu, setiap pimpinan unit eselon kepala kanwil dan kepala upt harus melakukan hal hal sebagai berikut: melakukan internalisasi pengelolaan manajemen karier pns guna memperoleh kesamaan pemahaman terkait dengan penerapan manajemen karier pns pada unit kerja masing masing. diperlukan komitmen yang tinggi dari semua komponen yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kepegawaian lingkup kemenkumham sehingga manajemen karier pns ini dapat diterapkan atas dasar prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan serta bebas dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme. dalam hal terdapat kesulitan dengan penerapan manajemen karier pns, permasalahan dimaksud dapat diusulkan untuk dibahas bersama dengan biro kepegawaian guna memperoleh langkah langkah dalam penyelesaiannya. hal hal yang lebih khusus dan atau rinci dari manajemen karier pns lingkungan kemenkumham sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini akan diatur melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tersendiri. demikian pedoman penyelenggaraan manajemen karier pns lingkungan kemenkumham ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier dan manajemen talenta, serta ketentuan lainnya tentang manajemen karier pns lingkungan kemenkumham. menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia ttd. madonna lalurencana pengembangan karier dan rencana pengembangan kompetensi pns rencana pengembangan karier pns tata pns yang akan pns yang akan dikembangkan ama rekan dana sosial kualifikasi jejak manajerial teknis belum satpam disisi mana ))# vo b rencana pengembangan karier pns penempatan waktu per pns yang akan sesuai rencana bentuk pengembangan karier pelaksanaannya pena mekanisme pengisian jabatan dikembangkan karier tahun kej kariernya seleksi seleksi jalur penempatan waktu an. pns yang akan sesuai rencana bentuk pengembangan karier pelaksanaannya mekanisme pengisian jabatan dikembangkan karier tahun kel kariernya rea seleksi seleksi jalar jas jae jae (usa |pesos (ot (aaaa) rata mesin 20700ya dat . . . rencana pengembangan kompetensi pns yang akan dikembangkan kompetensinya dalam rencana pengembangan karier penyelarasan perencanaan suksesi matriks human asset vale the nine box gri kama ifa pra hasil penilaian hasil penilaian kategori perawan insya pat nba kamera kodon kataoiketn dat ana ker let. dat. keterangan perencanaan suksesi melalui penilaian kinerja dan kompetensi: pegawai rendah kinerja maupun kompetensi. pemberian hukuman disiplin, kedua pegawai memiliki kinerja rendah dan kompetensi sedang. pemberian menteng atau coaching, special project, training, dan self leaning. ketika pegawai memiliki kinerja sedang dan kompetensi rendah. pemberian mentoring atau coaching, special project, training, dan workshop. keempat pegawai memiliki kinerja dan kompetensi sedang, pemberian mentoring atau ceacfung, special project, dam inotnirig, pegawai memiliki kinerja tinggi dan kompetensi rendah. pemberian mentoring atau coaching dan rotasi penempatan pegawai. keenam pegawai memliki kinerja tinggi dan potensi rendah. pemberian calung, pemberian extra coaching atau rotasi untuk pengayaan pengalaman teknis dam ketujuh pegawai denga kinerja rata rata dan kompetensi tinggi. the jab training. ane melalui pendekatan pengembangan khusus potensi yang yang kurang kedelapan pegawai dengan kinerja tinggi dan kompetensi sedang. member penugasan penugasan khusus yang ang, mia memberikan kepercayaan dengan penugasan penugasan baru yang sesuai kesembilan pegawai dengan kinerja dan kompetensi tinggi. potensi yang tinggi, promosi dan anak lampiran i bpenyelarasan kebutuhan karier pns penyelarasan kebutuhan karier pns nama nip jabatan unit kerja kebutuhan karier karier penyelarasan organisasi hasil penilaian kompetensi kompetensi manajerial ana tanananananan anna enancanananann aaaaaa kompeten sosial kompetensi teknis banana nenek nana mnanaanaanaan aras apaan surah kader pns own ons wawancara berbasis kompetensi anak lampiran i csurat permintaan penugasan pada instansi pemerintah luar instansi pemerintah kop surat nomor tempat, tanggal bulan tahun) sifat lampiran perihal permintauntuk memperlancar pelaksanaan tugas di. '") kami membutuhkan pegawai negeri sipil lingkungan saudara untuk: jenis jabatan yaitu . sebanyak.jabatan persyaratan jabatan yaitu: . . demikian permintaan kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. pimpinan instansi tembusan disampaikan kepada: kepala badan kepegawaian negara org anak lampiran i dkesana nana amami memperhatikan surat. nomor.tanggal. perihal permintaan penugasan pegawai negeri sipil. pertimbangan teknis kepala badan kepegawaian negara nomor. tanggal. memutuskan: menetapkan kesatu pegawai negeri sipil, sebagai berikut: nama antena banana ana kanan tanggal lahir nnnananenananannananaaaaan pangkat lama gol ruang tmt nanenanananana nan anaaaaananaa jabatan makanan nana sankei kanan unit kerja nanenanananana nan anaaaaananaa terhitung mulai tanggal knnananaa melaksanakan tugas pada nnnananenananannankanaaaanan instansi nnannanana nana jabatan makanan nanas kanan jangka waktu kedua pegawai negeri sipil yang sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diberhentikan dari jabatan. ") ketiga kepada pns yang diberhentikan dari jabatan . sebagaimana dimaksud pada dictum kedua menduduki sekretaris jenderal)keterangan: surat keputusan penugasan pns pada instansi pemerintah bagi pns yang melaksanakan tugas jabatan khusus dan melaksanakan penugasan khusus ditetapkan oleh ppk surat keputusan penugasan pns pada instansi pemerintah bagi pns yang melaksanakan tugas jabatan administrasi dapat ditetapkan oleh anak lampiran i epermintaan perpanjangan kop surat nomor tempat, tanggal bulan tahun) sifat lampiran perihal permintaan perpanjangpns yang melaksanakan penugasan pada instansi pemerintah luar instansi pemerintah pada. bawah ini. nama nip pangkat gol ruang: kami informasikan bahwa penugasan pns yang bersangkutan akan berakhir pada tanggal . mengingat tenaga pns yang bersangkutan masih dibutuhkan pada ., kami mengajukan permintaan perpanjangan penugasan sampai dengan tanggal. atas persetujuan tersebut kami sampaikan terima kasih. pimpinan instansi bab vii penilaian pns, disiplin pns dan pemberhentian pns umum penilaian kinerja pns kemenkumham penilaian kinerja pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tim penilai kinerja tim penilai angka kredit mekanisme dan tata cara penilaian kinerja pejabat fungsional penilaian kompetensi pns penilaian kompetensi disiplin dan pemberhentian pns hukuman disiplin terhadap kinerja pns pemberhentian pns pemberhentian sementara pns dan pengaktifan kembali bab viii sistem informasi manajemen karier pns umum sistem informasi pengembangan karier sistem informasi pengembangan kompetensi sistem informasi manajemen talenta babi penutup pembiayaan pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pengendalian ketentuan lainnya standar kompetensi jabatan dan profil pns dalam menyelenggarakan pola karier pns, harus disusun: standar kompetensi jabatan, dan profil pns. penyusunan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada angka harus diikuti dengan keselarasan terhadap uraian jabatan yang mengacu kepada tugas dan fungsi organisasi kemenkumham. standar kompetensi jabatan menjadi acuan paling sedikit untuk: perencanaan pns, pengadaan pns, pengembangan karier pns, pengembangan kompetensi pns, anak lampiran i frpanjangrpanjangan. memutuskan: menetapkan pegawai negeri sipil, sebagai berikut: nama anenanananananananaana aaaaaa tanggal lahir ananananaan tenan anna pangkat lama gol ruang tmt nnatananaananneeananaanaaaa g9 jabatan nnanananena nana anna unit kerja nnatananaananneeananaanaaaa kesatu terhitung mulai tanggal . melaksanakan perpanjangan penugasan pada: instansi ananananaan tenan anna jabatan ananenasanana nan akan kanan jangka waktu nnevenanannnananananananananan. jea anak lampiran i g pola karier pns lingkungan kemenkumham jabatan fungsional administrasi jpt kategori kategori keahlian keterampilan jpt utama penyedia jpt madya jpt pratama terampil karier terbuka vertikal diagonal horizontal keterangan: pns akan menduduki jabatan sesuai dengan formasinya, yaitu sebagai pejabat pelaksana atau pejabat fungsional dengan kategori keahlian atau keterampilan. rencana pengembangan karier bagi pns yang memangku jabatan pelaksana atau dilakukan dengan menggunakan pola karier horizontal, vertikal atau diagonal sebagai berikut: pola karier horizontal. pns dengan jabatan pelaksana, pengawas atau administrator ja) dikembangkan kariernya untuk menduduki jabatan lain yang setara dalam satu kelompok jabatan ja, satu rumpun atau dari dikembangkan kariernya dalam ja. pola karier vertikal. pns yang menduduki jabatan pelaksana dikembangkan kariernya menjadi pejabat pengawas, kemudian menjadi pejabat administrator melalui karier tertutup, dan dapat dikembangkan kariernya menjadi pejabat pimpinan tinggi melalui karier terbuka (seleksi). pejabat fungsional kategori keterampilan jenjang pemula dikembangkan kariernya untuk menduduki jabatan dengan jenjang lebih tinggi jenjang mahir sampai dengan jenjang penyelia. dengan jenjang penyelia dapat dikembangkan kariernya melalui perpindahan kategori dalam kategori keahlian setelah pejabat fungsional memperoleh ijazah s1. pejabat fungsional kategori keahlian jenjang pertama dikembangkan kariernya untuk menduduki jabatan dengan jenjang lebih tinggi jenjang muda sampai dengan jenjang utama. pejabat pimpinan tinggi pratama dikembangkan kariernya dalam jpt madya sampai dengan utama melalui karier terbuka. pola karier diagonal. dikembangkan kariernya dalam jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan pangkat dan golongan ruang, misalnya: pejabat pelaksana dikembangkan kariernya menjadi pejabat fungsional ahli muda, pejabat administrator menjadi pejabat fungsional ahli madya atau sebaliknya pejabat fungsional ahli pertama menjadi pejabat pengawas atau pejabat administrator. pejabat fungsional ahli madya dikembangkan kariernya menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama melalui karier terbuka. anak lampiran i htahapan identifikasi dan penentuan jabatan target dan jabatan kritikal dalam pengelolaan manajemen talenta pns kemenkumham prioritas pembangunan nasional sesuai dengan karakteristik unit eselon ying ds. organisasi kemenkumham visi kemenkumham misi kemenkumham tujuan kemenkumham: sasaran strategis unit eselon direktorat jenderal . sasaran, arah kebijakan dan strategi berdasarkan karakteristik unit eselon sasaran program unit eselon sasaran kegiatan unit eselon indikator kinerja utama unit eselon identifikasi jabatan yang sedang atau lowong: bul tata sega tim pam aang minuman akan irsorg kama asin ket aka ha! a10 manajemen pns kriteria: #tatanan: |'list perkiraan kerah bagian isikan tugas isikan fungsi pengembangan dahan pahang berapa luna sister akan lowong menjadi jabatan kepegawaian dalem portal dalam ora manajemen pns pen merr jabatan tersebut dl. hat tidak hai kritikal akan lowong) been bea identifikasi jabatan kritikal: nama jabatan eselon jabatan unit eselon unit eselon tabel penentuan jabatan kritikal: presentase nilai na, karakteristik jabatan bobot nilai terpahat (5x jabatan yang mempunyai star tugas perumusan kenakan pengendapan denpelaksana kerjakan tor jabatan yang bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta peter tangan lingkunganberi dilakukan dalam satu tahun melebihi standar jam kerja dalam (satu) tahun yaaa jam. jabatan yang memberi peluang pembelajaran yang tinggi. sia jabatan yang sesuai kebutuhan prioritas organisasi lb. karakteristik lainnya (ditambahkan sesuai karakteristik teknis masing masing unit eselon i). total (ot keterangan: skala presentase bobot lama, skala nilai ad. skala nilai terhebat os.d. tabel skala penilaian: ho. karakteristik jabatan klasik lokasi karakteristik jabatan ha. mempunyai sifat tugas perumusan kebijakan, pengendalian, dan pelaksana kebijakan mempunyai sifat tugas hanya perumusan kebijakan dan pengendalian kebijakan jabatan yang mempunyai silat tugas empunya sifat tugas hanya perumusan kebijakan dan pelaksana kebijakan perumusan kebijakan, pengendalian, kab ala mempunya sifat tugas hanya pengendalian dan pelaksana kebijakan mempunyai sifat tugas hanya pelaksana kebijakan tidak mempunyai sifat tugas perumusan kebijakan, pengendalian, dan pelaksana kebijakan sangat bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta hb. bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta perkembangan aaa jabatan yang bersifat strategis dan sedikit bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta berkaitan langsung dengan strategi perkembangan lingkungan "organisasi serta perkembangan belum bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta perkembangan lingkungan lingkungan tidak bersifat strategis namun berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta perkembangan lingkungan tidak bersifat strategis dan tidak berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta dan tidak berkaitan dengan perkembangan lingkungan sangar memerlukan kompetensi yang sesuai dengan core business. pandan yomenesa |'kompetensi yang sempat sun masih memerlukan kompetensi yang sesuai dengan core business, pan dl, sedikit memerlukan kompetensi yang sesuai dengan core business. belum memerlukan kompetensi yang sesuai dengan core business, tidak memerlukan kompetensi yang sesuai dengan core business. jabatan yang membutuhkan kinerja jabatan yang sangat rumit, aspeknya sangat luas. dan sangat membutuhkan analisis serta yang tinggi dengan kinerja yang sangat tinggi mempertimbangkan waktu jabatan yang rumit. aspeknya luas, dan membutuhkan analisis serta kinerja yang tinggi penyelesaian pekerjaan yang jabatan yang cukup rumit, aspeknya cukup luas, dan membutuhkan analisis mata dilakukan dalam satu tahun yang cukup tinggi karakteristik jabatan klasifikasi karakteristik jabatan. nilai melebihi standar jam kerja dalam jabatan yang agak rumit dan membutuhkan analisis sederhana serta tidak dilaksanakan (satu) tahun yaitu jam. berulang ulang berulang ulang jabatan sederhana dan tidak membutuhkan analisis serta pekerjaannya dilaksanakan berulang ulang hb. memberi peluang pembelajaran dan nasa yamg tinggi. jabatan yang memberi peluang memberi peluang pembelajaran dan analisa yang sedang pembelajaran yang tinggi. di. memberi peluang pembelajaran dan sedikit analisa. memberi peluang pembelaan yang kecil dan udakaperttanalsa tidak memberi peluang pembelajaran dan analisa. sangat mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik. mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik. jabatan yang mendorong perubahan sedikit mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik dan percepatan pembangunan dan belum mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik pelayanan publik. tidak mendorong perubahan dan percepatan pembangunan namun penting bagi pelayanan publik tidak mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik sangat sesuai kebutuhan prioritas organisasi. sesuai kebutuhan prioritas organisasi. jabatan yang sesuai kebutuhan ana i prioritas organisasi. belum sesuai kebutuhan prioritas organisasi. tidak sesuai kebutuhan prioritas organisasi. bukan merupakan kebutuhan prioritas organisasi. sangat optimal karakteristik lainnya (ditambahkan apa sesuai karakteristik telinga masing masing unit kalo ij. mendekati seal tidak sesuai pengnogketan jabatan tatkala saat ko. jabatan eselon tugas fungsi nilai berbobot peringkat keterangan isikan nilai berbobot peringkat mulai magang anggi dalam tabel penentuan dari yang tertinggi keterangan) perang alam jabatan kritikal yaitu peringkat ditetapkan jakarta pada tanggal jabatan (tanda tangan) hama) (mstandar identifikasi dan penilaian talenta berdasarkan kualifikasi (rekam jejak), kompetensi, potensial dan kinerja data kandidat talenta nama lengkap dan gelar nip pangkat unit kerja unit eselon unsur penilaian kinerja talenta (bobot nilai btn pasa kas taat rekor basa sangat baik, nilai dan menciptakan ide baru danfatau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara penilaian prestasi baik, nilai angka kerja cukup, nilai mi). kurang, nilai sangat kurang nilai pemuaian ditolak atasan langsung atau tidak dinilai kompleksitas kinerja kinerja yang dilaksanakan sangat rumit, aspek sangat luas, dan tingkat membutuhkan analisa dan pembelajaran yang sangat tinggi instrumen penilaian nilai talenta rekomendasi test pembelajaran kinerja kinerja yang dilaksanakan rumit, aspeknya luas, membutuhkan analisa (standar jam kerja dan pembelajaran yang tinggi jam per tahun kinerja yang dilaksanakan cukup rumit. aspek cukup luas. dan dibutuhkan membutuhkan analisa dan pembelajaran yang cukup tinggi opo organisasi) kinerja yang dilaksanakan agak rumit, membutuhkan analisa dan pembelajaran sederhana serta pekerjaan tidak berulang kinerja yang dilaksanakan sederhana, membutuhkan analisa dan foto poo) pembelajaran yang sedikit serta pekerjaan yang berulang ulang kinerja yang dilaksanakan sederhana. tidak membutuhkan analisa dan loo po) pembelajaran serta pekerjaan yang berulang ulang unsur penilaian potensial talenta (bobot nilai masuk peralatan metode penularan standar saman seuaidongan sundarkampensi jabatan tanto retomendoi ww w eo maa manajerial perundang undangan. kompetensi sosial metode penilaian kompetensi sosial kultural sesuai dengan peraturan kultural perundang undangan. joo person mate ipa u nia tote nila ios bot pra kemana menu niki bread box kompetensi nilai dibawah unsur penilaian metode penilaian standar s 4x total nilai ujt kompetensi t3s4xa0nn il. penilaian potensi melalui assessment center (bobot nilai kemampuan metode penilaian assessment center sesuai dengan peraturan perundang jinteleletual undangan. makamnya interpersonal ada kemampuan berfikir jismamumnga kemampuan menyelesaikan permasalahan ig. kecerdasan emosional kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri komitmen men nilai job person se, w math jpm) masi uji nilai dites oha kama nama bae nilai mad. hiiatdibasah total nilai potensi se) ane tabel unsur penilaian potensial talenta diisi oleh assessor atau pejabat yang ahli dibidang penilaian kompetensi dan psikolog serta diverifikasi oleh tim pengelola manajemen talenta. mewwmtukikan (pe (orient| mms 53x ibn (ti. rekam jejak jabatan (bobot aaa ata. sarjana strata sarjana strata sarjana strata s1) atau diploma (da) kualifikasi diploma diploma atau diploma di) sekolah lanjutan tingkat atas sta) atau sederajat haa amen ama megamaaaa pangkat golongan atas persyaratan pangkat minimal pangkat golongan sesuai dengan persyaratan pangkat minimal pangkat golongan tingkat bawah pangkat minimal selama lebih leo dari tahun dari tahun s.d, tahun pangkat golongan tingkat bawah pangkat minimal selama kurang s.d. tahun pangkat golongan lebih dari tingkat bawah pangkat minimal ( tahun lebih dibawah usia pensiun po) tahun dibawah usia pensiun op tahun dibawah isin pensiun tahun dibawah usia pensiun tmndtmamaapaaa tahun dibawah usia pensiun pan agen team permata tida pernah mutasi dan atau promosi sebanyak jabatan pengalaman jabatan perah mutasi dan atau promosi sebanyak jabatan pernah mutasi dan atan promosi sebanyak jabatan poo jaan instrumen penilaian nilai talenta rekomendasi tahun keatas jie tahun mana kagak jatah calon pns tahun tahun bela pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan sesuai standar kompetensi bnn yang belum pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan sesuai standar kompetensijabatan hala pesan maka ngan dan teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan memetakan pernah mengikuti diklat nasional atau teknis yang sesuai dengan r fungsional teknis standar kompetensi jabatan hatta cc. pernah mengikuti diklat fungsional atau teknis namun tidak sesuai penah doa tidak pernah mengikuti diklat hnesenalatantekis men men aan tea dan sesuai dengan standar kompetensi jabatan lebih lao anne ari kali bere lainnya pernah mengikuti dan sesal dengan standar kompeteasijsbatan yana pernah dilewati pernah mengikuti tapi tidak sesuai dengan standar kompetensi jabatan tidak pernah mengikuti tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam tahun terakhir db. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam tahun terakhir lgi belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam tahun terakhir hukuman disiplin belum pernah darah hukuman disiplin dalam tahun terakhir pernah dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang instrumen penilaian nilai talenta rekomendasi kenaikan pangkat istimewa atau penghargaan lainnya selain saya lencana karya satya lencana karya satya tahun satya lencana karya satya tahun |e. proses usul penghargaan satyalancana karyasatyal tahun ' belum pernah mendapatkan penghargaan pena kompresi unsur penilaian klasifikasi kualitatif unsur standar na. talenta sesuai dengan standar kompetensi jabatan nilai lee pertimbangan lainnya (bobot sarjana strata sarjana strata jurusan linier dengan sarjana strata dan loo sesuai dengan standar kompetensi jabatan sarjana strata jurusan tidak linier dengan sarjana strata kualifikasi namun sesuai dengan standar kompetensi jabatan lean pea pam tema dngan antar ommmasamtan kesesuaian jurusan namun tidak sesuai dengan standar kompetensi jabatan dengan standar sarjana strata jurusan tidak linier dengan sarjana strata |o0 kompetensi jabatan dan tidak sesuai dengan standar kompetensi jabatan sarjana strata (s i) jurusan sesuai dengan standar kompetensi g&. sarjana strata s1) jurusan tidak sesuai dengan standar kompetensi jabatan, atau diploma dx3) keramat, lelo mempunyai kreatifitas, loyalitas, dan responsif kepada organisasi yang sangat tinggi preferensi karier pena kreatifitas, loyalitas, dan responsif kepada organisasi yang mempunyai kreatifitas, loyalitas, dan responsif kepada organisasi yang sedang unsur penilaian klasifikasi kualitatif unsur standar pai mempunyai kreatifitas, loyalitas, yang sedang namun responsif kepada organisasi yang kurang mempunyai kreatifitas, loyalitas, dan responsif kepada organisasi yang kurang tidak mempunyai kreatifitas, loyalitas. dan responsif kepada organisasi pernah dan atau masih menduduki jabatan manajerial dalam organisasi a.n luar kem kan pernah danjfatau masih menduduki jabatan manajerial dalam organisasi per pernah menduduki jabatan manajerial dalam organisasi luar bas kemenkumham pernah menduduki jabatan manajerial dalam organisasi internal kemenkumham belum pernah menduduki jabatan manajerial dalam organisasi baik internal dan luar kemenkumham total penilaian kualifikasi talenta s 4x 35k tabel daftar pendek kandidat talenta kemenkumham na. tan unit kerja nilai nilai penilaian penilaian potensi mana potensi kualifikasi kinerja kompetensi melalui assessment talenta talenta talenta talenta talenta ceritera penempatan pns, promosi dan atau mutasi pns, uji kompetensi pns: sistem informasi manajemen pns, dan kelompok rencana suksesi talent pool) pns. standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada angka huruf paling sedikit memuat informasi tentangpada angka terdiri atas: standar kompetensi jpt, standar kompetensi ja: dan cc. standar kompetensi jf. standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada angka berdasarkan pada:teknis disusun dan ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan persetujuan menteri pan dan rb. kamus kompetensi manajerialmanajerial disusun dan ditetapkan secara nasional oleh menteri pan dan rb. kamus kompetensi sosial kulturalsosial kultural disusun dan ditetapkan secara nasional oleh menteri pan dan rb. penilaian potensial talenta rekomendasi ko. nama kandidat kerja kiat pendirian pendiam potensi goa peta andai kualifikasi kinerja kompetensi melalui assessment bea .) wanita talenta tabtema center fama tema keterangan: nomor urut nama kandidat talenta yang telah dinilai unit kerja kandidat talenta nilai kualifikasi talenta yang telah dikali nilai kinerja talenta yang telah dikali nilai uji kompetensi talenta yang telah dikali nilai potensi talenta melalui assessment center yang telah dikali rekomendasi kinerja talenta sebagai berikut: diatas ekspektasi (nilai sesuai ekspektasi (nilai dibawah ekspektasi (nilai rekomendasi potensial talenta sebagai berikut: tinggi (nilai menengah (nilai rendah (nilai rekomendasi kotak (berdasarkan hasil penilaian sebagaimana angka dan angka ditetapkan kandidat talenta masuk kedalam kotak nomor sampai dengan nomor tabel daftar rekomendasi penempatan talenta kemenkumham dalam jabatan target nama rekomendasi rekomendasi ko.| kandidat unit kerja jabatan saat ini kinerja potensial banana pengembangan hee talenta talenta talenta talenta sempalan ditetapkan jakarta pada tanggal jabatan| (tanda tangan wara) nip) anak lampiran i jri penyelenggaraan manajemen talenta pns lingkungan kemenkumham kop suratlam penyelenggaraan manajemen talenta pns lingkungan kemenkumham pada hari ini, hari), tanggal (tanggal, bulan, tahun), bertempat (tempat pelaksanaan rapat), telah dilaksanakan rapat final identifikasi, penilaian, penetapan dan pemetaan talenta pns lingkungan kemenkumham untuk jabatan administrasi, dengan uraian sebagai berikut: rapat dipimpin oleh nama pejabat dan jabatan) peserta rapat (sebutkan nama semua peserta yang hadir dalam rapat) sesuai identifikasi dan penilaian talenta, tim pengelola manajemen talenta kementerian menyepakati telah menetapkan pns sebagaimana tercantum dalam tabel untuk menjadi talenta yang akan dimasukkan kedalam kelompok rencana suksesi (talent pool) untuk menduduki jabatan target dan atau jabatan kritikal dan selanjutnya diberikan program pengembangan talenta. demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ditetapkan jakarta pada tanggal tanda tangan j a a sal ni leo anak lampiran i kpermohonannomor sifat hal permohonan persetujuan pelaksanaan manajemen karier yth. menteri hukum dan hak asasi manusia tempat berdasarkan, disebutkan bahwa: .oooocoooo wo.ooo oom cecenananaannanaanan (sebutkan ketentuan dalam peraturan menteri tersebut yang akan menjadi dasar permasalahan), bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa pegawai sebagaimana bawah ini: (ika hanya satu orang): nama nip pangkat jabatan unit kerja (ika kolektif: lol terdapat kondisi yaitu: . (sebutkan kendala atau kondisi pns tersebut). pegawai sebagaimana dimaksud, telah disetujui untuk dipertimbangkan oleh tim pengelola manajemen talenta tim penilai kinerja pns untuk dilakukan . (sebutkan ketentuan dalam peraturan menteri tersebut atau sebutkan ketentuan yang disetujui oleh tim), dengan pertimbangan sebagai berikut: (sebutkan pertimbangan pertimbangan yang dapat diterima sesuai ketentuan) berdasarkan . peraturan menteri disebutkan bahwasehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan manajemen karier lingkungan kementerian hukum dan hak asasi dengan konsep sebagaimana terlampir. selanjutnya kami mohon perkenan arahan dan petunjuk bapak ibu menteri hukum dan hak asasi manusia. atas perkenan bapak ibu, kami ucapkan terima kasih. ketua tim pengelola manajemen talenta ketua tim penilai kinerja (pilih salah satu) nama nisuratpersetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor consent anakan yang bertandatangan bawah ini: nama jabatan menteri hukum dan hak asasi manusia berdasarkan pertimbangan tim pengelola manajemen talenta tim penilai kinerja, dan berdasarkan pertimbangan lainnya (tuliskan jika ada), memberikan persetujuan terhadap pegawai sebagai berikut: jika hanya satu orang): nama nip pangkat jabatan unit kerja (ika kolektif: untuk ditindaklanjuti prosesnya sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan dan atau ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku secara nasional bagi seluruh instansi pemerintah. demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. jakarta, . (tanggal), . (bulan), .(tahun) menteri hukum dan hak asasi manusia, nama) nara dianna kanan kanan nana standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi sosial kultural jpt, ja, dan ditetapkan secara nasional oleh menteri pan dan rb. penyusunan standar kompetensi jabatan dilakukanditetapkan sebagai standar kompetensi jabatan secara nasional. dalam hal kamus kompetensi teknismenteri dapat menyusun standar kompetensi jabatanmendapatkan persetujuan. standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada angka hanya berlaku lingkungan kemenkumham sampai dengan ditetapkannya standar kompetensi jabatan secara nasional. profil pns sebagaimana dimaksud pada angka huruf merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap pns yang terdiri atas: data personal, paling sedikit meliputi nama, nomor induk pegawai, tempat tanggal lahir, status perkawinan, agama, dan alamat,, antara lain meliputi riw pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, magang, dan atau pengembangan kompetensi lainnya, riw pengembang. profil pns sebagaimana dimaksud pada angka dikelola dan dimutakhirkan oleh biro kepegawaian sesuai dengan perkembangan atau perubahan informasi kepegawaian pns yang bersangkutan dalam simpeg kumar. profil pns sebagaimana dimaksud pada angka diintegrasikan dalam sistem informasi asn secara nasional yang dikelola oleh bkn. ketentuan lain mengenai standar kompetensi jabatan dan profil pns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. simpeg kumar simpeg kumar dikelola oleh biro kepegawaian dengan berbasis kompetensi, terintegrasi, dan dapat diakses oleh seluruh pegawai kemenkumham guna mendukung manajemen asnkepegawaian pada satuan kerja masing masing melalui simpeg kumar guna tersusunnya data profil pns. simpeg kumar mampu menyajikan data profil pns sebagaimana dimaksud pada angka yang terdiri atas kualifikasi personal, rekam jejak jabatan, kompetensi, riw pengembangan kompetensi, riw hasil penilaian kinerja, riw penegakan disiplin, dan informasi kepegawaian lainnya. data profil pns sebagaimana dimaksud pada angka dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam: rapat tim penilai kinerja dalam memberikan rekomendasi pemindahan atau pemberhentian jabatan, pengusulan formasi dan penempatan pegawai, cc. mutasi yang disebabkan adanya perubahan data pegawai yaknikinerja dan penilaian prestasi kerja pegawai, penegakan disiplin pegawai, kompetensijatuhan hukuman disiplin dan pemberhentian karena tindak pidanecara tetappemberian penghargaan kepada pegawai, dan pengambilan keputusan lainnya bidang manajemen pns. ketentuan lain mengenai simpeg kumar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembinaan karier pns pengadaan dan pengangkatan pegawai pengadaan pns pengadaan pns lingkungan kemenkumham dilakukan berdasarkan pada kebutuhan pns yang ditetapkan oleh menteri pan dan rb. untuk menjamin kualitas pns, pengadaan pns lingkungan kemenkumham dilakukan secara nasional, yang merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan: ja, khusus pada jabatan pelaksana, keahlian, khusus pada ahli pertama dan ahli muda, dan keterampilan, khusus pada pemula dan terampilseleksi pengadaan pns sebagaimana dimaksud huruf terdiri atas (tiga) tahap, yaitu: seleksi administrasi,, seleksi kompetensi dasar, yang meliputi karakteristik pribadi, intelegensi umum, dan wawasan kebangsaan, dan seleksi kompetensi bidang,etentuan lain mengenai pengadaan pns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengangkatan calon pns warga negara yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi pengadaan pns lingkungan kemenkumham diangkat dan ditetapkan sebagai calon pns oleh menteripada huruf wajib menjalani masa percobaan selama (satu) tahun yang disebut juga dengan masa prajabatan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan prajabatan yang hanya dapat diikuti (satu) kali. proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada hurufcalon pns yang telah selesai menjalankan masa percobaan serta lulus pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi, dapat diangkat menjadi pns dalam jabatan dan pangkat tertentu. calon pns diberhentikan apabila: mengundurkan diri atas permintaan sendiri, meninggal dunia. dalam hal calon pnsketentuan lain mengenai pengangkatan calon pns dan pendidikan pelatihan yang terintegrasi atau pelatihan dasar, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.terintegrasi (pelatihan prajabatan)huruf diangkat menjadi pns oleh menterihuruf diberhentikan sebagai calon pns.huruf dilakukan pada saat pelantikan oleh menteri selaku ppk dan dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada tuhan yang maha esa. ketentuan lain mengenai pengangkatan dalam pns dan pengambilan sumpah janji serta pelantikan pns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jabatan pns jabatan pns terdiri atas jpt, ja, dan jf. jabatan pimpinan tinggi jpt) jpt berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai asn lingkungan kemenkumham. jenjang jpt lingkungan kemenkumham dari yang paling tinggi yang paling rendah terdiri atas: jpt madya: dan jpt pratama. setiap pejabat pimpinan tinggi harus menjamin akuntabilitas jabatan yang meliputi: jpt madya: terwujudnya: dan terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi. setiap pns yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi jpt madya atau jpt pratama yang lowong. jpt madya tertentu lingkungan kemenkumhamhuruf dan diatur dalam peraturan presiden. jabatan administrasi ja) jenjang lingkungan kemenkumham dari yang paling tinggi yang paling rendah terdiri atas: jabatan administrator,dan jabatan pelaksana, yangterhadap jabatan pns sebagaimana dimaksud pada angka dan angka dilakukan penyetaraan: jabatan eselon dan eselon setara dengan jpt madya, jabatan eselon setara dengan jpt. penyetaraan jabatan pns sebagaimana dimaksud pada angka berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai jabatan asn dalam undang undang yang mengatur tentang asn. jabatan fungsional jf)dari yang paling tinggi yang paling rendah terdiri atas: keahlian, dan keterampilan jenjang keahlian dari yang paling tinggi yang paling rendah terdiri atas: ahli utama, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi: ahli madya, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi, ahli muda, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan, dan ahli pertama,keterampilan dari yang paling tinggi yang paling rendah terdiri atas: penyelia, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam keterampilan, mahir, melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam keterampilan, terampil, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam keterampilan, dan pemula, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam keterampilan. lingkungan kemenkumham dalam hal pengelolaan dan pembinaannya terdiri atas: kemenkumham sebagai instansi pembina, yaitu yang pembentukannya oleh kemenkumham, dan kemenkumham sebagai instansi pengguna, yaitu yang pembentukannya oleh instansi lain dan dapat diduduki atau dijabat oleh pegawai lingkungan kemenkumham. setiap pejabat fungsional harus menjamin akuntabilitas jabatan yang meliputi: terlaksanterlaksananyarumpun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentang rumpun terdiri dari: rumpun fisika, kimia dan yang berkaitan: rumpun matematika, statistika dan yang berkaitan, rumpun kekomputeran, rumpun arsitek, insinyur dan yang berkaitan, rumpun penelitian dan perekayasaan, rumpun ilmu rumpun kesehatan, rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi: rumpun pendidikan tingkat taman kanak kanak, dasar, lanjutan dan sekolah khusus: rumpun pendidikan lainnya, rumpun operator alat alat optik dan elektronik, rumpun teknisi dan pengontrol kapal dan pesawat, rumpun pengawas kualitas dan keamanan, rumpun akuntan dan anggaran, rumpun asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan, rumpun imigrasi, pajak dan asisten profesional yang berkaitan, rumpun manajemen, rumpun hukum dan peradilan, rumpun hak cipta, paten dan merek, rumpun penyidik dan detektif, rumpun arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan, rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan, rumpun penerangan dan seni budaya, rumpun keagamaan: rumpun politik dan hubungan luar negeri, dan rumpun lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. dalam hal kebijakan penyetaraan dalam karena penataan birokrasi, penyetaraan jabatan ditentukan sebagai berikut: jabatan administrator disetarakan dengan jenjang ahli madya, jabatan pengawas disetarakan dengan jenjang ahli muda, dan jabatan pelaksana (eselon disetarakan dengan jenjang ahli pertama. pejabat fungsional ahli madya dan pejabat fungsional ahli muda yang disetarakan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan sebagai berikut: pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi sebagai pejabat fungsional ahli madya koordinator. pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi sebagai pejabat fungsional ahli muda sub koordinatoryang penemuannya disesuaikan dengan struktur organisasi kemenkumham. penentuan kedudukan dan tanggung jawab pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: pejabat fungsional ahli uadministrator atau pejabat fungsional ahli madya koordinator namun tetap berkewajiban melaksanakan koordinasi dengan pejabat pengawas atau pejabat fungsional ahli muda sub koordinator. pejabat fungsional ahli madyadymududperpertama wajib melaksanakan koordinasi dengan a0.kategori keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung kepada paling rendah pejabat pelaksana (eselon atau pejabat fungsional ahli pertama yang mempunyai fungsi koordinasi. dalam hal penentuan kedudukan dan tanggung jawab kemenkumham sebagai instansi pengguna terdapat ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh instansi pembina, ketentuan yang digunakan adalah yang diatur oleh instansi pembina. penetapan, dan harusyang dilaksanakan dalam waktu kerja efektif dalam (satu) tahun yaitu paling sedikit (seribu dua ratus lima puluh) jam kerja. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengusulan baru dan atau perubahan yang sudah ditetapkan. tata cara pengusulan dan penetapan lingkungan kemenkumham sebagai berikut: pimpinan unit kerja mengusulkan proses pembentukan kepada kepada menteri melalui sekretaris jenderal, menteri melalui sekretaris jenderal mendisposisikan kepada kepala biro kepegawaian untuk memproses, menunda proses, atau tidak memproses usul,adalah upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi yang meliputi kewenangan pengelolaan, prosedur dan metodologi pelaksanaan tugas jabatan, dan penilaian kinerja pejabat fungsional.klasifikasi jabatan adalah tingkat jabatan dalam satuan organisasi yang mencerminkan nilai jabatan dan kategori jabatan. klasifikasi adalah rumpun berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja jfategori jabatan adalah pengelompokan jabatan sesuai dengan tingkat beban kerja dan resiko kerja, serta tingkat kompleksitasnya. menteri melalui sekretaris jenderal menyampaikan persetujuan memproses, menunda proses, atau tidak memproses usul pembentukan kepada pimpinan unit kerja pengusul: apabila disetujui oleh menteri, dilakukan penyusunan dan penetapan tim pembentukan oleh pimpinan unit kerja pengusul, dengan tim yang terdiri dari unsur unit teknis dan unit kepegawaian pada unit kerja pengusul serta unit kepegawaian yang melaksanakan urusan bidang pengembangan karier pegawai pada sekretariat jenderal, penyusunan dan penetapan naskah akademik dan uraian tugas jabatan atau butir kegiatan oleh tim pembentukan yang berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kemenyan dan bkn, pimpinan unit kerja menyampaikan surat usulan penetapan kepada menteri melalui sekretaris jenderal dengan melampirkan naskah akademik dan uraian tugas jabatan atau butir kegiatan, menteri menyampaikan surat usul penetapan kepada menteri pan dan dengan melampirkan naskah akademik dan uraian tugas jabatan atau butir kegiatan, tim pembentukan menyampaikan paparan (ekspor) usulan kepada tim dari kemenyan yang dihadiri oleh tim dari bkn, menteri pan dan menerbitkan surat rekomendasi usulan jf, dalam hal rekomendasi dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti, kemenkumham yang kemudian ditetapkan sebagai instansi pembina, bersama tim dari kemenyan rb, dan tim dari bkn merumuskan tugas jabatan, uraian kegiatan, dan hasil kerja (output), tim pembentukan bersama tim dari kemenyan dan tim dari bkn melakukan uji beban kerja dan norma waktu jf, tim pembentukan bersama tim dari kemenyan dan tim dari bkn melakukan olah data uji beban kerja dan norma waktu jf, tim dari kemenyan bersama tim dari bkn melakukan validasi atas hasil olah data uji beban kerja dan norma waktu jf, tim pembentukan bersama tim dari kemenyan dan tim dari bkn menyusun dan mengharmonisasi rancangan peraturan menteri pan dan tentang yang diusulkan, penetapan oleh menteri pan dan rb, tim pembentukan bersama tim dari kemenyan dan tim dari bkn melaksanakan proses penyusunpenetaptim pembentukan yang berkonsultasi dengan kemenyan dan bkn melaksanakan proses penyusunan dan penetapan informasi faktor jabatan, naskah akademis dalam rangka pengusulan tunjangan jabatan serta kelas jabatan fungsional untuk tunjangan kinerja dan rancangan peraturan presiden tentang tunjangan jabatan fungsional. pengangkatan dalam tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan ditetapkan. setelah ditetapkan pedoman perhitungan kebutuhan jf, dapat dilaksanakan pengangkatan pns dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian passing. ketentuan lain tentang tata cara pengusulan dan penetapan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakukemenkumham maupun pns yang berasal dari instansi pemerintah lain. ketentuan lain mengenai jabatan pns dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.jpt atau ja, kecuali untuk jpt danjpt, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang dapat ditetapkan dalam rangkap sebagaimana pada angka dalam hal telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. yang dapat ditetapkan dalam rangkap jabatandapat ditetapkan dalam jabatan rangkap setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara. ketentuan yang dapat merangkap jabatan adalah pns yang telah diangkat dalam kemudian diangkat (merangkap) dalam jpt atau ja. dalam hal jpt atau akan diangkat dalam yang dapat rangkap jabatan, pns tersebut harus diberhentikan dari jpt atau yang sedang didudukinya. kepangkatan pns pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan seorang pns penghargaan dilaksanakan secara adil, dibedakan bagi pegawai yang memiliki kinerja dengan pegawai yang tidak memiliki kinerja, yang pada akhirnya dapat memacu setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan kinerja kemampuan diri. nama dan susunan pangkat serta golongan ruang pns dari yang terendah sampai yang tertinggi sebagai berikut: fommamuda juru muda tingkat1 io aaummga pengatur muda pengatur muda tingkat pengatur penata muda tingkat (ag prenatatmgkti tag pembina jaa pembina tingkat (op pembina utama maaya kam pembina utama jenis kenaikan pangkat terdiri atas: kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat reguler merupakanregulerdanangkat11ll c bagi yang memiliki ijazah diploma iii, jatah sarjana muda, ijazah akademi atau ijazah bakaloreat atau ijazah yang setara, penata tingkat golongan ruang iii d bagi yang memiliki ijazah sarjana s1),dan ijazah magister s2), atau ijazah lain yang setara.. pembina tingkatns dengan formasi dapat diusulkan kenaikan pangkat reguler paling banyak (satu) kali kenaikan pangkat. kenaikan pangkat pilihan. kenaikan pangkat pilihan merupakan kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pns atas prestasi kerjanya yang tinggi. kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pns yang: menduduki jpt, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana (eselon atau jfjpt, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana (eselon atau jfpt yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jf. kenaikan pangkat pilihan bagi pns yang menduduki jpt, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana (eselon v), jfyang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. kenaikan pangkat bagi pns yang menduduki jpt, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana (eselon v)masih (satu) tingkat bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebutsekurang kurangnya telah (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan tersebut dan bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama, dan a7diangkat dalam jpt, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana (eselonns yang menduduki jf. pns yang menduduki:tentuan mengenai angka kredit untuk kenaikan pangkat pilihan bagi pns yang menduduki ditetapkan oleh menteri pan dan dengan memperhatikan usul dari menteri, setelah mendapat pertimbangan teknis kepala bkn. kenaikan pangkat bagi pns yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden diatur dengan peraturan perundang undangan tersendiri.. kenaikan pangkat bagi pns yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya. pns:menteri.menteri dalam menilai prestasi kerja luar biasa baiknya, dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari para pejabat lingkungan kemenkumham tim penilai kinerja). kenaikan pangkat bagi pns yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya diberikan tanpa terikat ketentuan ujian dinas. pnsns yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. pnspemberian kenaikan pangkat tersebut dimaksudkan sebagai dorongan bagi pns agar nsatau dalam peraturan perundang undangan lainnya. kenaikan pangkat bagi pns yang diangkat menjadi pejabat negara. pns. bagi yang tidakdalam mempertimbangkan kenaikan pangkat bagi pns yang diangkat menjadi pejabat negara harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan tentang pns yang menjadi pejabat negara, dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan. kenaikan pangkat bagi pns yang memperoleh surat tanda tamat belajar ijazah atau diploma.diploma atau ijazah yang setara. dan masih berpangkat pengatur muda,l b, ijazah sarjana muda, ijazah akademi, atau ijazah diploma hsl, nilai jabatan adalah akumulasi angka faktor evaluasi jabatan yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan. klasifikasi wilayah kerja lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut klasifikasi wilayah kerja adalah tipe wilayah kerja berdasarkan karakteristik beban kerja dan indikator tertentu pada suatu unit kerja baik dalam satu provinsi maupun berbeda provinsi lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia. manajemen karier pns adalah pengelolaan karier pnskarier adalah perjalanan atau pengalaman jabatan seseorang pns kementerian hukum dan hak asasi manusiayang menggambarkan jpola karier reguler regular track) adalah bentuk pola karier secara umum bagi pns lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang undangan. pola karier yang dipercepat fast track) adalah bentuk pola karier yang merupakan bagian dari penghargaan organisasi atas prestasi kerja pegawai yang luar biasa baiknya dan atau selesai menunaikan tugas dengan baik wilayah konflik terluar, bertujuan untuk memacu kompetisi yang sehat diantara pns untuk menunjukkan: dannaikan pangkat bagi pns yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf aa)f, dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. memperoleh surat tanda tamat belajar ijazah yang dimaksud dalam huruf a),ns. ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan calon pns sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas fungsinya serta pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh kemenkumham. kenaikan pangkat bagi pns yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jpt, ja, atau jf. pnsns yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jpt, ja, atauhuruf bj, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jpt, ja, atau yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar. kenaikan pangkat bagi pns yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.z3. golongan ruang ii b bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur, golongan ruang ii c. ijazah sarjana s1), ataul a. ijazah dokter, ijazah apoteker dan ijazah magister s2),. jat golongan ruang iii c. kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf aj), baru dapatpns yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh luar kemenkumham yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jf. dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh luar kemenkumham yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain perusahaan jawatan, pmi, rumah sakit swasta, badan badan sosial, dan lembaga pendidikan. pns yang dipekerjakan atau diperbantukan luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan yang ditetapkan persamaan eselonnya, dapatpat dipertimbangkan sesuai dengan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk eselon jabatannya. kenaikan pangkat pns yang dipekerjakan atau diperbantukan luar kemenkumham pada huruf hanya dapat diberikan sebanyak banyaknya (tiga) kali, kecuali bagi yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, sosial, kesehatan, dan perusahaan jawatan. pns yang dipekerjakan atau diperbantukan luar kemenkumham dan yang menduduki yang untuk kenaikan pangkatnya harus memenuhi angka kredit, samping syarat syarat yang berlaku untuk kenaikan pangkat, setiap kali dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya. kenaikan pangkat anumerta. pns yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.dannaikan pangkat anumerta ditetapkan berlaku mulai tanggal, bulan dan tahun pns yang bersangkutan tewas. pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum pns yang tewas dimakamkan dan surat keputusan kenaikan pangkat anumerta tersebut hendaknyitu dimakamkan, maka ditetapkan keputusan sementara. pejabat yang berwenang menetapkan keputusan sementara adalah menteri untuk semua pns yang dinyatakan tewas dalam pangkat pembina utama golongan ruang iv e bawah. apabila tempat kedudukan menteri tersebut jauh dari instansi tempat bekerja pns yang tewas sehingga tidak memungkinkan diberikan kenaikan pangkat anumerta sebelum pns yang tewas itu dimakamkan, camat atau pejabat pemerintah setempat lainnya, dapat menetapkan keputusan sementara. kepala kantor atau pimpinan unit kerjanya membuat laporan tentang tewasnya pns sebagai bahan penetapan keputusan sementara oleh camat atau pejabat lainnya. berdasarkan laporan tersebut camat atau pejabat pemerintah setempat lainnya mempertimbangkan pemberian kenaikan pangkat anumerta, dan apabila menurut pendapatnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka pejabat tersebut menetapkan keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta. pejabat yang menetapkan keputusan sementara tersebut atas, selambat lambatnya dalam waktu (tujuh) hari kerja wajib melaporkan kepada menteri. berdasarkan bahtersebut, maka menteri mempertimbangkan penetapan pemberian kenaikan pangkat anumerta. apabila terdapat alasan yang cukup untuk pemberian kenaikan pangkat anumerta, menteri menyampaikan usulkepala bkn bagi pns yang diusulkan menjadi juru muda tingkat golongan ruang sampai dengan pembina tingkat golongan ruang iv b. apabila almarhum almarhumah pns yang bersangkutan dinyatakan tewas oleh kepala bkn atau pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkungannya dan diberikan kenaikan pangkat anumerta serta uang duka tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta ditetapkan menjadi keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang yaitu:, dan kepala bkn, bagi pns yang dinaikkan pangkatnya menjadi juru muda tingkat golongan ruang l b sampai dengan pembina tingkat golongan ruang iv b, dan apabila almarhumtentang pemberian kenaikan pangkat anumerta tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan sementara tersebut tidak berlaku. dalam hal yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan pangkat pengabdian kerena meninggal dunia dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dengan keputusan pejabat yang berwenang. keputusan kenaikan pangkat anumerta membawa akibat kenaikan gaji pokok, dengan demikian pensiun pokok bagi janda duda pns yang tewas didasarkan kepada gaji pokok dalam pangkat anumerta. calon pns yang tewas diangkat menjadi pns terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku. kenaikan pangkat pengabdian. kenaikan pangkat pengabdian bagi pegawai negeri sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun.2g. memiliki masa bekerja sebagai pns selama: (a)(b)atau (c)masa bekerja sebagai pnsalon p, ditetapkan sekaligus dalam keputusan pemberhentian dengan hak pensiun pns tersebut. kenaikan pangkat pengabdian bagi pns yang meninggal dunia berlaku terhitung mulai tanggal pns yang bersangkutan meninggal dunia. kenaikan pangkat pengabdian bagi pnsyang disebabkan cacat karena dinasadalah: cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi: (a) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, (b)(c)apabila oleh tim penguji kesehatan pns tersebut dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, maka menteri menyampaikan usul kenaikan pangkat pengabdianz9. kepala bkn bagi pns yang diusulkantersebut ditetapkan dengan: keputusan presiden, bagi pns untuk kenaikan pangkatuntuk kenaikan pangkat menjadi juru muda tingkat golongan ruang i b sampai dengan pembina tingkat golongan ruang iv b, dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengangkatan menjadi pns sebagaimana dimaksud dalam huruf atas berlaku terhitung mulai tanggal (satu) pada, dan ditetapkan dengan keputusan kepala bkn. kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam angka dan angka diberikan tanpa terikat dengan jabatan dan ketentuan ujian dinas. masa kenaikan pangkat masa kenaikan pangkat pegawai negeri sipilegawai negeri sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil. ketentuan tentang pangkat dan golongan ruang pns yang sudah ada pada saat peraturan pemerintah yang mengatur tentang manajemen pnsyang mengatur tentang asn. ketentuan tentangklasifikasi jabatan, rumpun jabatan, dan sub rumpun jabatan pns rumpun jabatan merupakan perempuan jabatan ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan, kompetensi teknis jabatan,perempuan jabatan pada masing masing jpt, ja, dan menjadi dasar dalam penyusunan jalur karier pns. rumpun jabatan lingkungan kemenkumham dikelompokan dalam klasifikasi jabatan. klasifikasi jabatan terdiri atas: jabatan teknis hukum dan hak asasi manusia. merupakan kategori jabatan core business dari kemenkumham sehingga memerlukan kompetensi teknis yang khusus pada setiap jabatan dalam rumpun jabatan ini. jabatan fasilitasi. merupakan kategori jabatan yang mendukung pekerjaan rumpun jabatan teknis dalam hal fasilitasi (supporting technical supporting). jabatan pengawasan. merupakan rumpun jabatan yang sesuai fungsi organisasi dalam bidang pengawasan (internal control quality assurance). nama rumpun jabatan dalam klasifikasi jabatan lingkungan kemenkumham, antara lain: jabatan teknis hukum dan hak asasi manusia, terdiri atas rumpun jabatan: pemasyarakatan: keimigrasian, kekayaan intelektual: legislasi dan pertimbangan hukum, dan hak asasi manusia. jabatan fasilitasi, terdiri atas rumpun jabatan: kesekretariatan, teknologi informasi dan kehumasan, dan prestasi kerja serta mengakomodasi potensi yang dimiliki pns untuk memimpin dengan mengutamakan kompetensi daripada senioritas. pembinaan karier adalah pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan kedudukan seseorang dalam susunan jabatainstansi daerah, antarinstansi pusat dan instansi daerah, dan perwakilan negara indonesia luar negeri yang dilaksanakan baik karena kebutuhan organisasi maupun karena atas permintaan sendiri. promosi adalah bentuk pengembangan karier berupa pengisian dan perpindahan dari satu posisi jabatan posisi jabatan lain yang lebih tinggi yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal. re posisi adalah penurunan jabatan yang dilaksanakan dalam hal pns yang terdiri atas penugasan pada instansi pemerintah, penugasan khusus luar instansi pemerintah, dan penugasan pada perwakilan republik indonesia luar negeri. mutasi jabatan tour duty) adalah mutasi jabatan seorang pegawai dari jabatan yang lama beralih dalam jabatan terakhir yang dipangku. penelitian, pelatihan, dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia. jabatan pengawasan, yaitu rumpun jabatan pengawasan internal dan penjaminan mutu. nama rumpun jabatan lingkungan kemenkumham dijabarkan dalam sub rumpun jabatan. sub rumpun jabatan merupakan kelompok teknis jabatan dari rumpun jabatan yang melaksanakan fungsi fungsi teknis dibidang rumpun jabatan tersebut. ketentuan tentang rumpun jabatan, sub rumpun jabatan dan nama jabatan lingkungan kemenkumham dikelompokan dalam tabel sebagai berikut: klasifikasi rumpun nama keamanan dan ketertiban pemasyarakatan perawatan, kesehatan dan rehabilitasi pemasyarakatan pelayanan tahanan jpt dan pemasyarakatan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi lalu lintas keimigrasian izin izin tinggal keimigrasian jpt dan keimigrasian intelijen keimigrasian pengawasan dan penindakan keimigrasian jabatan hak cipta dan desain industri teknis paten, desain tata letak sirkuit hukum dan kekayaan terpadu dan rahasia dagang jpt dan hak asasi intelektual merek dan indikasi geografis manusia penyidikan dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual perancangan peraturan perundang undangan harmonisasi peraturan perundang undangan fasilitasi perancangan peraturan daerah dan pembinaan perancang legislasi dan peraturan perundang undangan jpt dan pertimbangan pengundangan, penerjemahan, dan hukum publikasi peraturan perundang undangan litigasi peraturan perundang undangan perencanaan hukum analisis dan evaluasi hukum penyuluhan dan bantuan hukum klasifikasi rumpun nama dokumentasi dan jaringan informasi hukum pelayanan hukum kepercayaan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan hukum pidana pelayanan hukum ketatanegaraan pelaksanaan kebijakan otoritas pusat dan hukum internasional pelayanan komunikasi masyarakat hak asasi kerja sama hak asasi manusia jpt dan diseminasi dan penguatan hak asasi manusia manusia instrumen hak asasi manusia perencanaan kepegawaian kesekretariatan keuangan dan barang milik negara dan ketatausahaan dan kearsipan protokol dan kerumahtanggaan standarisasi dan fasilitasi teknologi informasi pengamanan dan pemeliharaan data, teknologi jaringan, sistem, perangkat pa. jpt dan informasi dan pengelolaan sistem jaringan, informasi kehumasan data, dan penyajian informasi hubungan masyarakat jabatan kerja sama fasilitasi penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia pengkajian dan pengembangan ag. kebijakan penelitian, pengembangan data dan informasi pelatihan, dan penelitian hukum dan hak asasi pengembangan jpt dan hukum dan manusia hak asasi pengembangan pendidikan dan manusia pelatihan teknis dan kepemimpinan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia penilaian kompetensi pengawasan jabatan internal dan pengawasan internal terhadap kinerja jpt dan pengawasan penjaminan dan keuangan mutu nama jabatan dalam rumpun jabatan pemasyarakatmasyarakatan dan unit kerja bawahnya. nama jabatan dalam rumpun jabatan keimigrasiimigrasian dan unit kerja bawahnya. nama jabatan dalam rumpun jabatan kekayaan intelektualkayaan intelektual dan unit kerja bawahnya. nama jabatan dalam rumpun jabatan legislasi dan pertimbangan hukumraturan perundang undangan, yang menyelenggarakan urusan bidang administrasi hukum umum, dan badan yang menyelenggarakan urusan bidang pembinaan hukum serta unit kerja bawahnya. nama jabatan dalam rumpun jabatan hak asasi manusiahak asasi manusia. nama jabatan dalam rumpun jabatan kesekretariatan antara lain jpt dan yang berada unit kerja yang menyelenggarakan urusan bidang fasilitasi kesekretariatan. nama jabatan dalam rumpun jabatan teknologi informasi dan kehumasan antara lain jpt dan yang berada unit kerja yang menyelenggarakan urusan bidang fasilitasi teknologi informasi dan kehumasan. nama jabatan dalam rumpun jabatan penelitian, pelatihan, dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia antara lain jpt dan yang berada lingkungan badan yang menyelenggarakan urusan bidang penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia serta yang menyelenggarakan urusan bidang pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia. nama jabatan dalam rumpun jabatan pengawasan internal dan penjaminan mutu antara lain jpt dan yang berada unit kerja yang menyelenggarakan urusan bidang fasilitasi pengawasan internal dan penjaminan mutu. kategori jabatan pns kategori jabatan lingkungan kemenkumham digunakan sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pengangkatan, perpindahan atau mutasi (tour duty), dan pemberhentian dalam jabatan. kategori jabatan ditentukan atas dasar tingkatan beban kerja dan resiko kerja. kategori jabatan pns terdiri atas kategori: jabatan pemula. merupakan oleh pns. jabatan pengembangan. merupakjabatan pemantapan. merupaksebagaimana dimaksud dalam angka disusun dan ditentukan sebagai berikut: penentuan kategori jabatan berdasarkan pada nilai jabatan dan kelas jabatan dari suatu satuan unit kerja jpt madya atau jpt pratama lingkungan kemenkumham. setelah ditentukan nilai dan kelas jabatan, dilakukan pemeringkatan jabatan berdasarkan satuan unit kerja jpt madya atau jpt pratama lingkungan kemenkumham. setelah dilakukan pemeringkatan jabatan, dilakukan pengelompokan kedalam kategori jabatan pemula, pengembangan, dan pemantapan yang dihitung berdasarkan jumlah seluruh jabatan yang setara dalam suatu satuan unit kerja jpt madya atau jpt pratama lingkungan kemenkumham. pengelompokan kategori jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan sebagai berikut: jabatan dengan nilai dan kelas jabatan yang mendapatkan hasil penilaian tinggi masuk dalam kategori jabatan pemantapan: es. jabatan dengan nilai dan kelas jabatan yang mendapatkan hasil penilaian sedang masuk dalam kategori jabatan pengembangan, jabatan dengan nilai dan kelas jabatan yang mendapatkan hasil penilaian rendah masuk dalam kategori jabatan pemula. penentuan kategori jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka ditetapkan oleh menteri. penentuan dan penetapan kategori jabatan sebagaimana dimaksud pada angka bersifat dinamis dan dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan atau perubahan nilai jabatan atau kelas jabatan. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tersebut pada angka pengangkatan dalam jpt madya dan jpt pratama lingkungan kemenkumham tidak berlaku kategori jabatan. klasifikasi wilayah kerja pns klasifikasi wilayah kerja lingkungan kemenkumham sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pengangkatan, perpindahan atau mutasi wilayah kerja (tour area), dan pemberhentian dalam jabatan. klasifikasi wilayah kerja digunakan untuk memberikan analisis dan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas pada masing masing wilayah sebagai acuan pada jalur karier jpt dan ja. klasifikasi wilayah kerja lingkungan kemenkumham ditentukan berdasarkan indikator: jumlah pegawai. merupakan jumlah keseluruhan pegawai terdiri dari pegawai pada kantor wilayah, unit pelaksana teknis dalam satu wilayah provinsi. jumlah unit pelaksana teknis. merupakan jumlah unit pelaksana teknis yang terdiri dari unit pelaksana teknis keimigrasian, pemasyarakatan, balai harta peninggalan, dan balai diklat dalam satu wilayah provinsi. jumlah permasalahan kepegawaian setiap tahun. merupakan jumlah keseluruhan permasalahan pegawai meliputi hukuman disiplin dalam satu tahun pada satu wilayah provinsi. klasifikasi wilayah kerja kemenkumham mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil terdiri atas: tipe besar), tipe (sedang): dan tipe (kecil). unit kerja utama unit eselon diklasifikasikan sebagai tipe (besar) sebagai jalur karier untuk jpt dalam kategori jabatan pemantapan. penentuan klasifikasi wilayah kerja berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada angka ditetapkan sebagai berikut: klasifikasi wilayah kerja indikator kantor wilayah tipe dengan indikator: jumlah pegawai atas orang jawa timur, dki jakarta, jawa jumlah unit pelaksana teknis atas upt barat, jawa tengah, sumatera jumlah permasalahan kepegawaian setiap utara, dan sulawesi selatan tahun atas kasus tipe dengan indikator: aceh, sumatera selatan, lampung, jumlah pegawai berjumlah banten, riau, bali, kalimantan timur, kalimantan barat, orang jumlah unit pelaksana teknis berjumlah pulasan riau, kalimantan selatan, sumatera barat, d.i. upt yogyakarta, jambi, sulawesi utara. jumlah permasalahan kepegawaian setiap nusa tenggara timur, nusa tahun berjumlah kasus tenggara barat, dan papua tipe dengan indikator: jumlah pegawai bawah orang eat, dan ditebang, jumlah unit pelaksana teknis bawah mantan "engan, besi upt tenggara, sulawesi tengah, jumlah permasalahan kepegawaian setiap sulawesi cabai malaka malaka tahun bawah kasus ata, hotonlato, can apa bara pendelegasian kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pnspns. dalam penyelenggaraan manajemen pns sebagaimana dimaksud pada angka presidenlingkungan kemenkumham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangansebagaimana dimaksud pada angka kepada menteri selaku ppk. ditetapkan oleh presiden. tgt. menteri selaku ppk dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pns lingkungan kemenkumham kepada sekretaris jenderal selakupratama dan pejabat fungsional ahli madya ditetapkan oleh menteri serta dalam rangka penugasan khusus pns luar instansi pemerintah atau penugasan pns pada instansi pemerintah bagi pns yang melaksanakan tugas jabatan khusus. kewenangan pembinaan manajemen pns dapatbagaimana dimaksud pada angka antara lain kewenangan untuk menetapkan: pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana (eselon lingkungan unit eselon lintas unit eselon dan lintas wilayah provinsi, fungsi koordinator bagi pejabat fungsional paling tinggi jenjang ahli madya sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemindahan atau mutasi jabatan pelaksana (fungsional umum) bagi pns dengan pangkat paling rendah pembina utama muda golongan ruang iv e) lingkungan kemenkumham, pemindahan pns atas permintaan sendiri yang dilakukan antar instansi pemerintah baik pns yang pindah dari kemenkumham instansi pemerintah maupun dari instansi pemerintah menjadi pns kemenkumham, dikecualikan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional jenjang ahli madya ditetapkan oleh menteri, penugasan pns pada instansi pemerintah bagi pns yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemberhentian dengan hormat bagi calon pns yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pns, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri bagi pns dengan pangkat paling tinggi pembina tingkat golongan ruang (tv b): pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali bagi pns yang menduduki: jabatan pelaksana (eselon sampai dengan ja, kategori keahlian dari jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang ahli muda, dan kategori keterampilan. pemberhentian sementara yang dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib bagi pns dengan pangkat paling rendah pembina utama muda golongan ruang iv c): dan penyelenggaraan manajemen pns lainnya yang berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kewenangan sekretaris jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menteri dapat juga mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan manajemen pns dalam pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan, dan atau pemberhentian pns lingkungan kemenkumham kepada: kepala biro kepegawaian, untuk menetapkan: pengangkatan calon pns lingkungan unit eselon pengangkatan menjadi pns bagi calon pns lingkungan unit eselon dikecualikan bagi calon pns yang tewas atau cacat karena dinas, pengangkatan, pemindahan, kenaikan jenjang, dan pemberhentian dalam kategori keterampilan dan kategori keahlian dari jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang ahli muda, fungsi koordinator bagi pejabat fungsional paling tinggi jenjang ahli muda sesuai dengan peraturan perundang undangan, pemindahan atau mutasi bagi pns yang menduduki jabatan pelaksana dalam pangkat: paling tinggi pembina tingkat golongan ruang (iv b) lingkungan unit eselon lintas unit eselon dan lintas wilayah provinsi, dan pembina golongan ruang iv a) sampai dengan pangkat pembina tingkat golongan ruang (iv b) lingkungan kanwil dan upt, pemberhentian sementara yang dikarenakan penahanan oleh pihak yang berwajib bagi pns dalam pangkat: paling tinggi pembina tingkat golongan ruang (iv b) lingkungan unit eselon dan c9. penata muda tingkat golongan ruang il b) sampai dengan pembina tingkat golongan ruang (iv b) lingkungan kanwil dan upt: pangkat bagi pns yang akan naik pangkat: paling tinggi pembina tingkat golongan ruang (iv b) lingkungan unit eselon dikecualikan untuk: dalam pangkat pembina golongan ruang iv a) sampai dengan pembina tingkat golongan ruang (iv b) lingkungan kanwil dan upt, dan karena penyesuaian ijazah, dan penyelenggaraan manajemen pns lainnya yang berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kewenangan kepala biro kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kepala kanwil, untuk menetapkan: pengangkatan calon pns lingkungan wilayah masing masing: pengangkatan menjadi pns bagi calon pns lingkungan wilayah masing masing, dikecualikan bagi calon pns yang tewas atau cacat karena dinas, pemindahan bagi pns yang menduduki jabatan pengawas yang bersifat rotasi atau mutasi lingkungan wilayah masing masing, bukan dalam hal pengisian jabatan yang kosong dan bukan pemindahan jabatan pimpinan upt, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana (eselon dalam dan atau lintas upt lingkungan wilayah masing masing, pemindahan bagi pns yang menduduki jabatan pelaksana (fungsional umum) dalam pangkat paling tinggi penata tingkat golongan ruang (iii d) lingkungan wilayah masing masing, pemberhentian sementara bagi pns dalam pangkat paling tinggi penata muda golongan ruang iii a) dikarenakan penahanan oleh pihak yang berwajib lingkungan wilayah masing masing, dan pangkat bagi pns yang akan naik pangkat paling tinggi penata tingkat golongan ruang (iii d) lingkungan wilayah masing masingegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara serta kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah, pejabat pimpinan tinggi madya unit eselon, dan pejabat pimpinan tinggi madya unit eselon dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit eselon yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian,. dalam hal kepala biro kepegawaiansekretaris jenderal kepada kepala biro kepegawaianbiro kepegawaian danmutasi wilayah kerja tour area) adalah mutasi wilayah kerja seorang dari wilayah kerja yang lama beralih dalam wilayah kerja yang baruparatur sipil negara yang selanjutnya disebut manajemen talentaorganisasi kementerian hukum dan hak asasi manusikandidat talenta adalah calonotak manajemen talenta talent management box)suksesor ah.dalam rangka mewujudkan kepastian karier pns lingkungan kemenkumham, maka ditetapkan ketentuan tentang, sebagai berikut: kewajiban melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pns setiap pns yang diangkatdalam hal pelantikan dan pengangkatan sumpah janji jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap pns yang diangkat menjadi pejabat fungsional, kewajiban pelantikan adalah pns yang diangkat dalam melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian passing. pejabat fungsional yang diangkat dalam pengangkatan melalui promosi berupa kenaikan jenjang jf, dapat dilakukan pelantikan dan pengangkatan sumpah janji jabatan. pelantikan dan pengambilanns yang akan dilantik dan diangkat sumpah janji jabatan sebagaimana dimaksud pada hurufns yang tidak hadir karena sakit pada saat hari pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan yang telah ditentukan, diberikan tenggang waktu selama (empat belas) hari kerja untuk dapat dilantik dan diambil sumpah janji jabatan kembali. pns yang tidak hadir pada saat hari pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan yang telah ditentukan karena berhalangan dengan alasan yang dapat dibenarkan, diikutkan pada pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan periode berikutnya.pns yang sudah dilantik dan diambilharus sudah melaksanakan serah terima jabatan paling lambat (tiga puluh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan. berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan yang disampaikan kepada bkn dan wajib dimasukkan dalam simpeg kumar serta sistem informasi asn pada bkn. pendelegasian kewenangan untuk melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pns pelantikan dan pengambilan sumpah janji jpt diambil oleh presiden. presiden dapat memberikan kuasa mendelegasikan kewenangannya kepada menteri untuk melantik dan mengambil sumpah janji baglingkungan kemenkumham, menteri dapat memberikan kuasa mendelegasikan kewenangannya untuk melantik dan mengambil sumpah janji jabatan kepada: sekretaris jenderal sekretariat jenderal, pejabat pimpinan tinggi madya unit eselonnya, kepala kanwil untuk melantik dan mengambil sumpah janji jabatan bagi: pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkungan kanwil dan upt yang menjadi kewenangannya, dan atau ig. pejabat fungsional lingkungan kanwil dan upt yang menjadi kewenangannya. sekretaris jenderal dapat memberikan kuasa mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat pimpinan tinggi pratama sekretariat jenderalpejabat pimpinan tinggi madya unit eselon dapat memberikan kuasa mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat pimpinan tinggi pratama unit eselon yang menyelenggarakan urusan kepegawaiandalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf angka berhalangan untuk melantik dan mengambil sumpah janji jabatan, maka pejabat dimaksud dapat memberikan kuasa kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelengarakan urusan kepegawaian dibawahnya, untuk melantik dan mengambil sumpah janji jabatan.sampai dengan huruf wajib melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pns yang telah mendapatkan keputusan pengangkatanangka sampai dengan angka huruf sampai dengan huruf tidak medapat dilakukan oleh sekretaris jenderal selaku pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi pns lingkungan kemenkumham, dapat dilaksanakan secara daring. ketentuan lain mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pns sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab iii pengembangan karier pns manajemenorganisasi. pengembangan karier pns dilakukan oleh menteri melalui manajemen pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan moralitaspns dilakukan melalui mutasi, promosi, re posisi dan atau penugasan pns. dalam menyelenggarakan manajemen pengembangan karier pns, menteri melaksanakan: penetapan rencana pengembangan karier, pengembangan karier, dan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan karier. dalam hal bkn mengumumkan informasi lowongan jabatan melalui sistem informasi asn guna penyelenggaraan manajemen pengembangan karier pns tingkat nasional, menteri menominasikan pns yang masuk dalam kelompok rencana suksesi untuk mengisi lowongan dimaksud sesuai kebutuhan organisasi. rencana pengembangan karier setiap pns lingkungan kemenkumham memiliki rencana pengembangan karier yang disusun pertama kali berdasarkan pola karier kemenkumham, berisi target target dan rencana waktu untuk mencapai kenaikan kelas jabatan, menduduki jabatan, memperoleh pengembangan kompetensi, serta menempuh pendidikan yang lebih tinggi. rencana pengembangan karier pns dipetakan berdasarkan kelompok jabatan yang akan diisi oleh pns yang meliputi: pns yang akan dikembangkan kariernya, penempatan pns, bentuk pengembangan karier, waktu pelaksanaan, dan prosedur dan mekanisme pengisian jabatan. penyusunan rencana pengembangan karier pns dilakukan berdasarkan prinsip prinsip sebagai berikut: kepastian prinsip kepastian yaitu dalam menyusun rencana pengembangan karier harus menggambarkan arah jrinsip profesionalisme yaitu dalam menyusun rencana pengembangan karier harus mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja pns. transparansi prinsip transparansi yaitu dalam menyusun rencana pengembangan karier harus diketahui oleh setiap pns dan memberi kesempatan yang sama untuk setiap pns yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. keberlanjutan prinsip keberlanjutan yaitu dalam menyusun rencana pengembangan karier harus memperhatikan kesinambungan dan kesesuaian perolehan kelas jabatan yang akan diduduki oleh setiap pns. rencana pengembangan karier pns memberikan manfaat bagi instansi pemerintah sebagai berikut: mendayagunakan kemampuan profesional pns, disesuaikan dengan kedudukan yang dibutuhkan oleh setiap instansi kerja, dalam arti menyeimbangkan antara pengembangan karier pns dengan kebutuhan instansi. membina kemampuan, kecakapan keterampilan secara efektif, efisien dan rasional, sehingga potensi energi, bakat dan motivasi pegawai term salurkan secara objektif dalam rangka profesionalisme pns menuju arah tercapainya tujuan instansi. menjamin keselarasan potensi pegawainya dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan. menjamin kepastian arah pengembangan karier pegawainya mulai dari karier awal pns sampai dengan puncak atau pension pensiun sesuai dengan unsur unsur yang dipersyaratkan. menjamin keamanan atau kejelasan karier setiap pegawai. memotivasi pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja. menghindari pelanggaran netralitas pengembangan karier pegawainya rencana pengembangan karier pns disusun dengan mempertimbangkan unsur unsur sebagai berikut: usia, strata pendidikan, kualifikasi pendidikan, integritas dan moralitas, pengalaman jabatan, penilaian kinerja, nilai standar kompetensi jabatan, kelas jabatan, masa kerja: dan pangkat yang sesuai rencana pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada angka disusun oleh dan ditetapkan oleh menteri. rencana pengembanga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. penyusunan rencana pengembangan karier pns didasarkan pada penilaian kebutuhan karier pns, yang dilakukan dengan menyelaraskan kebutuhan karier pegawai dengan kebutuhan karier organisasi. penyelarasan sebagaimana dimaksud pada angka dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: hasil penilaian kompetensi, sejarah karier pegawai, hasil penilaian kinerja, wawancara berbasis kompetensi, dan atau evaluasi derajat. hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka huruf diperoleh melalui assessment center penilaian kompetensi yang merupakan serangkaian tes simulasi kinerja yang dirancang untuk mengevaluasi potensi seorang calon yang akan menduduki dalam suatu jabatan. sejarah karier sebagaimana dimaksud pada angka huruf merupakan pengalaman kerja atau posisi yang dialami pegawai selama berada dalam organisasi kerja. hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka huruf merupakan nilai yang dimiliki pegawai yang dilakukan melalui sistem evaluasi kinerja yang mencakup keterampilan, kemampuan dalam melaksanakan dan menyelesaikan target. wawancara berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka huruf merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara untuk mengetahui kompetensi pegawai yang akan menduduki suatu jabatan. evaluasi derajat sebagaimana dimaksud pada angka huruf merupakan metode evaluasi yang menggabungkan umpan balik dari para pegawai itu sendiri, rekan kerjanya, atasan langsung, para bawahannya, masyarakat kelompok individu yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi kerja pegawai. penyelarasan kebutuhmenteri ini. penyusunan rencana pengembangan karier pns meliputi tahapan sebagai berikut: persiapan: dan pelaksanaan dan penetapan. tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada angka huruf antara lain: penyusunan rencana pengembangan karier pns yang dilaksanakan oleh biro kepegawaian dengan dikoordinasikan kepala biro kepegawaian, penyiapan dokumen yang dipersyaratkan dalam penyusunan rencana pengembangan karier yang meliputi: analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, analisis kebutuhan pegawai, standar kompetensi setiap jabatan, klasifikasi atau rumpun jabatan, dan profil pegawai. selain penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka huruf kemenkumham juga melengkapi dengan dokumen lain yang diperlukan berupa: data hasil uji kompetensi setiap pegawai berdasarkan standar kompetensi jabatan yang disusun dalam peta kompetensi, dan data pegawai yang akan dikembangkan kariernya dan data pegawai yang akan dikembangkan kompetensinya. data pegawai yang akan dikembangkan kompetensinya sebagaimana dimaksud pada huruf angka dibuat menurut contoh sebagaimana anak lampiran i a. tahapan pelaksanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka huruf antara lain: sekretaris jenderalorganisasi yang dilakukan dengan memperhatikan integritas dan moralitas. kompetensi sebagaimana dimaksud huruf:iukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. penyampaian dokumen rencana pengembangan karier pns kepada kepala bkn untuk mendapatkan persetujuan. i9. dokumen rencana pengembangan karier pns yang telah disetujui oleh kepala bkn ditetapkan oleh menteri. dokumen rencana pengembangan karier pns dimasukkan dalam sistem informasi manajemen karier pns. pengisian pns dalam yang dilakukan melalui promosi lingkungan kemenkumham diisi melalui kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta. pengisian dan penempatan pns dalam jpt yang dilakukan melalui mutasi dan atau promosi lingkungan kemenkumham diisi melalui seleksi terbuka. dalam hal kemenkumham memiliki kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta bagi jpt, maka dapat dilakukan pengisian dan penempatan pns dalam jpt melalui kelompok rencana suksesi sesuai dengan peraturan perundang undangan. pelaksanaan pengembangan karier pelaksanaan pengembangan karier dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan karier. jabatan yang lowong lingkungan kemenkumham dapat diisi melalui mekanisme kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta. menteri dapat menggunakan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta untuk pengembangan karier lingkungan kemenkumham. setiap pns memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier dengan menerapkan prinsip sistem merit. tahapan umum pengembangan karier pns lingkungan kemenkumham. tahapan umum pengembangan karier pns disusun berdasarkan aspek jenjang pendidikan pendidikan formal, pangkat golongan ruang, periode penugasan, riw pekerjaan, usia, kualifikasi pendidikan dan pelatihan serta riw jabatan. tahapan umum pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada huruf disusun berdasarkan jenjang pendidikan: lulusan sekolah lanjutan tingkat atas sta) sederajat lulusan lulusan diploma iii (d. lulusan sarjana strata sederajat sarjana strata dan sarjana strata tahapan umum pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada huruf dikategorikan beberapa periode mulai dari tahap awal karier sampai dengan tahap akhir karier, meliputi: periode pengenalan tugas, periode penguasaan tugas, periode pengembangan dan pemantapan kemampuan, dan periode puncak karier. tahapan umum pengembangan karier pns lingkungan kemenkumham ditentukan sebagai berikut: pns lulusan sekolah lanjutan tingkat atas sta) sederajat, diploma (d. dan diploma (d. unsur pengenalan penguasaan pengembangan dan puncak tugas tugas pemantapan karier tahun tahun tahun tahun setiap pns setiap pns setiap pns setiap pns setiap setiap pns segala dapat potensi yang memahami menguasai lana mendayagunakan dimilikinya telah tugas dan tugas pen potensi yang terwujud secara fungsi unit tugasnya dan nan. nae dimiliki untuk optimal menjadi kerjanya, mampu mewujudkan kemampuan pengintegrasian bekerja baik kai tujuan nyata untuk diri, serta secara mandiri mempraktekkan maupun organisasi, mewujudkan setiap pns telah tujuan organisasi, kemampuan bersama sama dapat terutama yang teknis sesuai secara ag. mengembangkan bersifat dengan organisasi tensi setiap pns diri secara manajerial. omp3! cap optimal, pns sudah dapat yang dimiliki. mampu aa. terutama diberikan setiap pegawai meningkatkan bidang teknis, tanggung jawab masih dalam keterampilan sehingga yang bersifat masa dalam ane mampu bekerja manajerial. percobaan melaksanakan secara mandiri, setiap pns yang antara (nol) tugasnya dan dan mulai dapat sudah menduduki sampai dengan telah potensi terlihat jabatan yang (satu) atau mengetahui, kedatangannya lebih tinggi dapat (dua) tahun memahami dalam meningkatkan berstatus perjalanan melaksanakan kemampuannya calon pns. karier yang beberapa tugas atau paling tidak setiap pns akan ditempuh paing secara mampu antara (tiga) dan puncak sampai dengan karier yan bersamaan mempertahankan setiap pns kemampuannya (empat) dapat dicapai. sudah dapat agar tidak tahun dapat setiap pns diberikan mengalami memahami dapat tugas dan diberikan panggung jawa penurunan fungsi unit tanggung yang bersifat prestasi. manajerial pada tahapan ini hanya. yang jenjang jabatan pns yang tidak diharapkan bersifat ada tahapan manajerial pelaksana. dapat bagi pns yang berkembang lagi, ini pns dapat atau sudah mempertahankan melaksanakan dipersiapkan menduduki kemampuan yang tugas dengan untuk lana jabatan karier dimiliki agar tidak penuh menduduki dapat mengalami ken saat jabatan tersebut lowong dan atau sesuai kebutuhan. jabatan kritikal adalah jptyang selanjutnya disebut diklatunsur pengenalan penguasaan pengembangan dan puncak tugas tugas pemantapan karier tanggung jabatan yang mempertahankan penurunan jawab. lebih tinggi. kemampuan meningkatkan kualifikasi dan kemampuannya, il a il b ii b iafd ili a ill b in b kelas ear ear disesuaikan disesuaikan dengan kebutuhan: kebutuhan jabatan kebutuhan kebutuhan engan organisasi organisasi organisasi organisasi mengikuti pelatihan yang mengikuti pelatihan teknis bersifat satin fungsional sesuai lulus diklat teknis kni dengan tugas dan pelatihan fungsional peka) nal fungsi unit kerja dasar. sesuai dengan nama dengan dalam rangka mengikuti tugas dan tugas pala mempertahankan pelatihan fungsi unit nani kerja kompetensi yang teknis kerja. ja. dimiliki agar tidak dapat mengikuti fungsional dapat ag. mengalami pengembang pendidikan sesuai dengan mengikuti formal (satu) penurunan. tensi tugas dan pendidikan tingkat lebih dapat mengikuti kompetensi fungsi unit formal (satu) pendidikan formal kerja. tingkat lebih (satu) tingkat pengembangan tinggi dari pen kan lebih tinggi dari kompetensi pendidikan dance pendidikan lainnya sesuai semula. semula. kebutuhan pengembangan madi pengembangan organisasi. kompetensi pane kompetensi lainnya lainnya sesuai organisasi sesuai kebutuhan kebutuhan organisasi. organisasi. pelaksana (fungsional umum) signal pemasukan jabatan jabatan pelaksana pelaksana (eselon jabatan umum) dalam jabatan (eselon keterampilan keterampilan keterampilan pelaksana (eselon keterampilan pns lulusan diploma iii (d. atau yang setara unsur pengenalan penguasaan pengembangan dan puncak tugas tugas pemantapan karier setiap pns setiap pns setiap pns dapat setiap pns dapat mulai menguasai mean akan dikembangkan mengenal tugas mna potensinya tugas dan tugasnya dan pemilik mania secara optimal potensi fungsi unit mampu nyata untuk kerjanya, bekerja baik dk mewujudkan pengintegrasian secara mandiri tujuan diri, serta maupun nag organisasi, mempraktekkan bersama sama organisasi. terutama yang unsur pengenalan penguasaan pengembangan dan puncak tugas tugas pemantapan karier kemampuan secara setiap pns dapat bersifat teknis sesuai organisasi. diberikan manajerial. dengan setiap pns tanggung jawab bagi pns yang kompetensi dapat yang bersifat sudah yang dimiliki. diberikan manajerial menduduki setiap pegawai tanggung jenjang jabatan karier masih dalam jawab yang pelaksana. dapat masa bersifat bagi pns yang mempertahankan percobaan manajerial sudah antara (nol) atau menduduki meningkatkan sampai dengan dipersiapkan jabatan karier kualifikasi dan (satu) atau untuk dapat kemampuannya (dua) tahun menduduki mempertahankan pada tahapan ini berstatus jabatan yang meningkatkan pns yang tidak calon pns. lebih tinggi. kualifikasi dan dapat setiap pns kemampuannya. berkembang lagi, antara (tiga) mempertahankan sampai dengan kemampuan (empat) yang dimiliki tahun dapat agar tidak memahami mengalami tugas dan penurunan fungsi unit kemampuan. kerjanya. diharapkan pada tahapan ini pns dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. tahun tahun disesuaikan disesuaikan disesuaikan dengan disesuaikan dengan kelas dengan dengan kebutuhan kebutuhan jabatan kebutuhan kebutuhan nag organisasi organisasi organisasi organisasi lul pelatihan teknik lulus mengikuti mengikuti pelatihan teknis pelatihan fungsional pelatihan yang pelatihan yang dasar. sesuai dengan ana bersifat bersifat teknis mengikuti tugas dan fungsi teknis fungsional pelatihan yang unit kerja dalam fungsional sesuai dengan bersifat rangka sesuai dengan tugas dan fungsi teknis mempertahankan tugas dan unit kerja. fungsional png kompetensi fungsi unit dapat mengikuti donna sesuai dengan yang dimiliki kerja. pelatihan tugas dan agar tidak pengembang unit dapat kepemimpinan laki ara diusulkan tingkat menurun kompetensi dapat mengikuti dapat mengikuti dapat mengikuti tan pelatihan pendidikan lg. mengikuti pendidikan ng. kepemimpinan formal (satu) pendidikan formal (satu) tingkat tingkat lebih formal (satu) dapat tinggi dari tingkat lebih tingkat lebih dapat bela tinggi dari mengikuti pendidikan .: tinggi dari pendidikan ag. pendidikan semula. pendidikan semula. formal (satu) pengembangan semula. pengembangan tingkat lebih kompetensi pengembangan kompetensi tinggi dari lainnya sesuai kompetensi lainnya sesuai tahapan unsur pengenalan penguasaan pengembangan dan puncak tugas tugas pemantapan karier lainnya sesuai pendidikan kebutuhan kebutuhan kebutuhan semula. organisasi. organisasi. organisasi. pengembangan kompetensi lainnya sesuai kebutuhan organisasi, jabatan pelaksana pelaksana (fungsional jabatan gm) (fungsional diusulkan pelaksana umum) promosi mar diusulkan dalam jabatan lan hare promosi pelaksana (eselon jabatan promosi dalam jabatan dapat diusulkan dalam jabatan meriam promosi laksana pelaksana dapat diusulkan dalam jabatan. batin even promosi. mean dalam jabatan penyelia keterampilan pengawas hyena keterampilan keterampilan pns lulusan sarjana strata s.l), diploma (d. atau sederajat unsur pengenalan penguasaan pengembangan tugas tugas kemampuan pra masa kerja tahun tahun tahun setiap pns mulai mengenal tugas dan fungsi unit setiap pns yang kerjanya berkembang pengintegrasian setiap pns setiap pns potensinya diri, melatih menguasai secara optimal kepemimpinan tugas onbengkan sehingga serta tugasnya, yang kemarau terwujud mempraktekkan sesuai dengan sar kemampuan eitsiiat anal313 "kemampuan mnatbakat damar ada dengan keahliannya peta pig sepenuhnya oleh terisi setia ana menata eng miliki dar yang mempunyai canda yang dimiliki. potensi setiap pegawai diberikan kangapuan bersifat dal analisis untuk ial nasi alan manajerial. tanggung mengembangkan yaa masa jawab yang pada tahapan ini percobaan bersifat pns yang tidak menyempurnakan antara (nol) manajerial dapat organisasi serta sampai dengan atau hebat berkembang lagi, (satu) atau dipersiapkan ten mempertahankan dua) tahun untuk kemampuan aan menduduki menengah dan yang dimiliki calon pns jabatan yang pengin agar tidak setiap pns lebih tinggi. puncak, mengalami antara (tiga) penurunan sampai dengan kemampuan tempat) tahun dapat memahami tugas dan tahapan unsur pengenalan penguasaan pengembangan ensata tugas tugas kemampu, tahun tahun tahun tahun pangkat alfa ill b ifd vjb iv fb i vvd kelas disesuaikan disesuaikan disesuaikan disesuaikan kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan jabatan eag giga nias organisasi organ hasil gan sas8l mengikuti mengikuti lulus palang pelayan mengikuti pelatihan kepemimpinan kepemimpinan setebal dasar, tabelat, tingkat paling kepemimpinan mengikuti paper seni bagi kat diikutsertakan pejabat pelatihan yang rendah bagi dalam pengawas. bersifat pejabat pelatihan dapat teknis ane: administrator. furigsidnal kepemimpinan diikutsertakan dapat tingkat iii bagi dalam pelatihan sesuai dengan diikutsertakan pejabat kepemimpinan tugas dan dalam pelatihan daya pengawas. tingkat paling fungsi unit kan kepemimpinan mengikuti rendah bagi kerja. diklat ara tingkat paling dapat diikut mag rendah bagi dertakiri bersifat administrator. kaban shin teknis mengikuti ta. pengembang alam ngga pratama. pelatihan kanaonal peran pelatihan maag sesuai dengan bersifat teknis kompetensi kepemimpinan kisas dan fungsional fungsional tingkat iv. asn tan tingkat keahlian fungsi unit sesuai dengan dapat bagi jf. kerja. tugas dan fungsi mengikuti dapat mengikuti dapat unit kerja, ara pendidikan hewan pendidikan mengikuti dapat mengikuti formal (satu ini formal (satu) tingkat lebih pendidikan pendidikan tingkat lebih masa pen formal (satu) formal (satu) hobi pendidikan moga lebah saga pendidikan tinggi dari tinggi dari tea, pendidikan pendidikan sta ehog semula. semula. competent competent lainnya sesuai maa aan lainnya sesuai kebutuhan tape sah: kebutuhan ina lainnya sesuai lainnya sesuai isasi teri kebutuhan kebutuhan here san organisasi, organisasi. dapat dapat diangkat ana diusulkan dan dalam jabatan asi diangkat administrator dapat diangkat umum) dapat dalam jabatan bagi yang sudah dalam jpt dns pengawas. menduduki madya bagi yang jabatan dapat jabatan sudah use dipromosikan pengawas. menduduki jpt dalam jabatan laksana dalam dapat pratama. jabatan dipromosikan keahlian. (eselon bag administrator dalam jpt keahlian bagi yang pratama bagi unsur pengenalan penguasaan pengembangan pemantapan tugas tugas kemampuan sudah pejabat yang sudah pengawas. menduduki keahlian. jabatan administrator. keahlian. tahapan puncak karier bagi pns lulusan sarjana strata (s. tahun setiap pnsatau tahun iv iv e kelas kelas jabatan tertinggi jenjang jabatan yang didudukinya mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat bagi yang sudah menduduki paling rendah jabatan administrator. bai dapat diikut sertakan dalam pelatihan kepemimpinan tingkat dan atau lemhannas bagi yang sudah menduduki paling rendah jpt pratama. tensi pelatihan fungsional tingkat keahlian bai jf. kompeten dapat mengikuti pendidikan formal (satu) tingkat lebih tinggi dari pendidikan semula. pengembangan kompetensi lainnya sesuai kebutuhan organisasi. jpt pratama dan jpt madya. dapat dipromosikan dalam jpt utama bagi yang sudah menduduki jpt jabatan madya. ahli utama. pns lulusan sarjana strata dan strata unsur pengenalan penguasaan pengembangan pemantapan tugas tugas kemampuan setiap pns setiap pns yang mulai berkembang mengenal setiap pns setiap pns sudah potensinya tugas dan menguasai secara optimal pen mengembangkan fungsi unit tugas sehingga kemampuannya kerjanya tugasnya, terwujud pengintegrasian yang sesuai terutama yang kemampuan pergi bersifat analisis diri melatih dengan minat, la. nyata dapat dan manajerial. kepemimpinan bakat dan dimanfaatkan pada tahapan ini serta keahliannya. ini sepenuhnya oleh dapat dilihat pns mempraktikan setiap pns organisasi, yang mempunyai kemampuan dapat kemampuan terutama yang potensi teknis sesuai diberikan bersifat analisis untuk nan dengan tanggung mengembangkan manajerial. kompetensi jawab yang pada tahapan ini dan latar bersifat pns yang tidak nan menyempurnakan belakang manajerial nanga dapat pendidikan atau organisasi berkembang lagi, mana dapat menjadi yang dimiliki. dipersiapkan mempertahankan kader pemimpin setiap pegawai untuk kemampuan menengah dan lah masih dalam menduduki nana yang dimiliki pemimpin masa jabatan yang agar tidak puncak. percobaan lebih tinggi. mengalami antara (nol) penurunan sampai dengan kemampuan tugas tugas kemampuan (satu) atau (dua) tahun berstatus calon pns. setiap pns antara (tiga) sampai dengan (empat) tahun dapat memahami tugas d. kelas disesuaikan disesuaikan disesuaikan disesuaikan jabatan kebutuhan kebutuhan kebutuhan kebutuhan organisasi organisasi organisasi organisasi mengikuti dan mengikuti lulus pelatihan mengikuti pelatihan pelatihan pelatihan kepemimpinan mengikuti dasar. kepemimpinan tingkat iii bagi pelatihan pelatihan yang tingkat iv. yang sudah kepemimpinan bersifat teknis dapat diikut menduduki tingkat bagi fungsional sertakan paling rendah yang sudah sesuai dengan dalam jabatan menduduki tugas dan pelatihan pengawas, paling rendah fungsi unit kepemimpinan dapat diikut jabatan, kerja. tingkat iii bagi sertakan dalam dapat dapat yang sudah pelatihan diikutsertakan diikutsertakan menduduki kepemimpinan dalam pelatihan dalam paling rendah tingkat bagi kepemimpinan pengembang pelatihan jabatan yang sudah tingkat bagi kam esensi kepemimpinan pengawas. menduduki yang sudah tingkat iv. pelatihan yang paling rendah menduduki dapat bersifat jabatan paling rendah mengikuti teknis administrator, jpt pratama. pendidikan fungsional pelatihan yang pelatihan formal (satu) sesuai dengan bersifat teknis fungsional tingkat lebih tugas dan fungsional tingkat keahlian tinggi dari fungsi unit sesuai dengan bagi jf. pendidikan kerja. tugas dan fungsi pengembangan semula. pengembangan unit kerja. kompetensi s5) pengembangan kompetensi pengembangan lainnya sesuai kompetensi lainnya sesuai kompetensi kebutuhan lainnya sesuai kebutuhan lainnya sesuai organisasi. kebutuhan organisasi. kebutuhan organisasi. organisasi. pelaksana baba kat dapat diangkat dapat diangkat jabatan (fungsional dalam jabatan dalam jpt umum) dalam jabatan administrator. pratama, pengawas. unsur pengenalan penguasaan pengembangan pemantapan tugas tugas kemampuan dapat dapat dapat dapat diusulkan dipromosikan dipromosikan dipromosikan promosi dalam dalam jpt dalam jpt dalam jabatan jabatan pratama. madya. pelaksana administrator. keahlian. keahlian. (eselon keahlian. dapat diusulkan promosi dalam jabatan pengawas keahlian tahapan puncak karier bagi pns lulusan sarjana strata (s. dan strata tahun setiap pns dapattahun iv g kelas kelas jabatan tertinggi jenjang jabatan yang didudukinya pelatihan kepemimpinan tingkat dan atau lemhannas dan atau sesuai pengembang polri bagi yang sudah menduduki paling rendah jpt pratama. pelatihan fungsional tingkat keahlian bagi jf. kompetensi dapat mengikuti pendidikan formal (satu) tingkat lebih tinggi. pengembangan kompetensi lainnya sesuai kebutuhan organisasi. jpt pratama dan jpt madya. jabatan dapat dipromosikan jenjang jabatan yang lebih tinggi seperti jpt utama. ahli utama. pelaksanaan pengembangan karier pns dilakukan melalui: mutasi: promosi: re posisi: dan penugasan pns mutasi mutasi merupakan salah satu bentuk pengembangan karier pns berupa perpindahan tugas jabatan maupun unit kerja atau wilayah kerja baik dilakukan dalam internal kemenkumham maupun keluar kemenkumham. setiap pns lingkungan kemenkumham yang memenuhi syarat dapat dipertimbangkan untuk mutasi horisontal, diagonal, atau vertikal (promosi) sesuai dengan peraturan perundang undangan. mutasi: kebutuhan organisasi, dan prinsip larangan konflik kepentingan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan oleh menteri, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja pns dan menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat lingkungannya untuk menetapkan mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. mutasi sebagaimana dimaksud pada angka terdiri atas: mutasi pns antar unit kerja antar wilayah kerja, mutasi pns provinsi kabupaten kota kemenkumham atau sebaliknya, mutasi pns dari kemenkumham instansi pemerintah atau sebaliknya, dan mutasi perwakilan negara kesatuan republik indonesia luar negeri. mutasi sebagaimana dimaksud pada angka merupakan mutasi tugas (tour duty) dan atau mutasi lokasi (tour area). mutasi sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan untuk mengisi jabatan dari satu posisi jabatan posisi jabatan yang lain yang setara, baik dalam satu kelompok jabatan maupun antar kelompok jabatan, yang dilakukan atas dasar: kebutuhan organisasi, atau permintaan sendiri. mutasi sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan paling singkat (dua) tahun dan paling lama (lima) tahun. mutasi atas dasar kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada angka huruf merupakan pelaksanaan pengisian jabatan dalam rangka penguasaan, pengembangan kemampuan dan pemantapan yang bersifat manajerial maupun teknis. mutasi atas dasar permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada angka huruf merupakan pelaksanaan pengisian dan perpindahan jabatan atas permintaan sendiri yang dapat dilakukan oleh pns yang menduduki jpt, dan jf. dalam hal pns yang menduduki jpt dan selainsedang didudukinya dan diangkat dalam jabatan pelaksana (fungsional umum) pada unit kerja atau instansi yang dituju, dikecualikan mutasi atas dasar kebutuhan organisasi. dalam hal pns yang menduduki jabatan pelaksana (fungsional umum) melaksanakan proses mutasi karena kebutuhan organisasi, pns dimaksud diberhentikan dari jabatan yang sedang didudukinya dan diangkat dalam jabatan yang sama atau jabatan yang berbeda dengan kelas jabatan yang paling rendah sama dengan jabatan lamanya pada unit kerja yang dituju. dalam hal pns yang mendudukilama dan diangkat dalam jabatan yang baru berdasarkan jabatan yang lowong pada unit kerja yang dituju. dalam hal kepentingan dan kebutuhan organisasi yang mendesak terhadap pejabat fungsional dan atau pelaksana (fungsional umum), maka pejabat pimpinan tinggi paling rendah setingkat kepala biro kepegawaian dapat langsung melaksanakan mutasi antar unit kerja dan atau antar wilayah kerja kemenkumham tanpa diperlukan pertimbangan dari tim penilai kinerja pns, serta berdasarkan formasi dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh menteri pan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka dikecualikan bagi pns yang menduduki ahli madya harus ditetapkan oleh menteri. pns yang menduduki jpt, dan berasal dari luar instansi kemenkumham yang melaksanakan proses mutasi dalam kemenkumham baik atas permintaan sendiri maupun karena kebutuhan organisasi, mengikuti uji kompetensi untuk menduduki jabatan lingkungan kemenkumham yang akan dituju. dalam hal pns yang menduduki melaksanakan proses mutasi atas permintaan sendiri dari luar instansi kemenkumham, pns dimaksud diberhentikan dari jabatan yang sedang didudukinya dan diangkat jabatan pelaksana (fungsional umum) pada unit kerja kemenkumham dituju dengan surat keputusan pemberhentian sebagai sesuai dengan peraturan perundang undangan, dikecualikan karena kebutuhan organisasi. pejabat fungsional yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka dapat diangkat kembali dalam dengan mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang akan diduduki. .pns yang sedang melaksanakan tugas belajar tidak dapat mengajukan permohonan mutasi. pns yang mengajukan mutasi harus tetap melaksanakan tugas tempat yang semula sebelum diterbitkannya keputusan dari pejabat yang berwenang tentang mulainya dan surat pengharapan dari pimpinan unit kerja asal. pns kurang dari (enam) bulan sebelum batas usia pensiun tidak dilakukan mutasi karena kebutuhan organisasi jabatan atau unit kerja lain. dalam hal pns dengan perjanjian tidak mengajukan permohonan mutasi dalam waktu tertentu yang ditanda tangani pada saat proses pengadaan pns, tidak dapat diberikan penetapan keputusan mutasi sampai dengan waktu tertentu dalam perjanjian selesai. ketentuan lain mengenai mutapromosi promosi: pengisian kebutuhan jabatan, dan atau optimalisasi tugas dan fungsi unit kerjahukum dan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut kemenkumham adalah perangkat pemerintah yangmenterian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang selanjutnya disebut kemenyyang selanjutnya disebut menteri pan danberkepala bkn adalah pejabat pimpinan tinggi utama pada bkn. unit organisasi eselon lingkungan kemenkumham yang selanjutnya disebut dengan unit eselon adalah unit kerja lingkungan kemenkumham berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang terdiri dari sekretariat jenderal, direktorat jenderal pns lingkungan kemenkumham dan rumpun jabatan. dalam hal belum memiliki kelompok rencana suksesi yang diperoleh melalui manajemen talenta, promosi dalam dapat dilakukan melalui seleksi internal, seleksi terbuka dan atau mekanisme lainnya melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh menteri yang dapat didelegasikan kewenangannya kepada sekretaris jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal telah memiliki kelompok rencana suksesi yang diperoleh melalui manajemen talenta, menteri selaku ppk dapat menerima pertimbangan dari tim pengelola manajemen talenta dalam rangka pelaksanaan promosi dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undakemenkumham, rumpun jabatan dan klasifikasi wilayah kerja sesuai denganmadya atau jpt udengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lain mengenai promore posisi re posisi merupakan penurunan jabatan yang dilaksanakan dalam hal pns tidak berkinerja dengan baik dan atau penegakan hukuman disiplin. re posisi dilakukan karena: tidak memenuhi target kinerja atau tidak berkinerja baikmutasi atas permintaan sendiri karena tidak tersedia formasi jabatan setara, dikecualikan bagi sesuai dengan peraturan perundang undangan: tidak tersedia formasi jabatan setara bagi pns kemenkumham yang telah menjalankan cuti luar tanggungan negara, dan atau pns yang telah selesai melaksanakan tugas belajar lebih dari (enam) bulan. re posisi dilakukan berdasarkan pertimbangan dari tim penilai kinerja pns. pns kemenkumham yang menjalani re posisi karena pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada angka huruf dalam hal telah selesai menjalani masa hukuman ddapat ditempatkan kembali dalam jabatan setara dengan kelas jabatan semula. ketentuan lain mengenai re posisi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. penugasan pns penugasan pns merupakan salah satu bentuk pengembangan karier berupa penugasan pns untuk melaksanakan tugas atau jabatan tertentu diluar kemenkumham dalam jangka waktu tertentu. penugasan pns sebagaimana dimaksud pada angka terdiri atas: penugasan pada instansi pemerintah lain. penugasan pns pada instansi pemerintah lain yaitu penugasan pns, yang meliputi: pns yang melaksanakan tugas jabatan khusus. pns yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif, yang dapat berupa jpt dan yang mendukung pencapaian tugas instansi pemerintah. penugasan pada instansi pemerintah lain dapat dilakukan atas dasar permintaan instansi pemerintah yang membutuhkan atau penugasan dari menteri dan ditetapkan dengan keputusan menteri. contoh penugasan dalam jabatan khusus adalah sebagai berikut: dewan pertimbangan presiden membutuhkan pns yang mempunyai kompetensi khusus bidang perancangan peraturan perundang undangan. kompetensi khusus tersebut dimiliki oleh pns yang menduduki perancang peraturan perundang undangan. dengan demikian, dewan pertimbangan presiden menyampaikan permintaan kepada menteri selaku instansi pembina perancang peraturan perundang undangan. tata cara penetapan penugasan pns pada instansi pemerintah lain atas dasar permintaan dari instansi pemerintah penugasan dari menteri lingkungan kemenkumham dilaksanakan sebagai berikut:pns padapns pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh: menteri bagi pns yang melaksanakan tugas jabatan khusus, atau sekretaris jenderal bagi pns yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif. penetapan keputusan penugasan pns oleh menteri atau sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada huruf dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam anak lampiran i d yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. penugasan pns pada instansi pemerintah dilaksanakan paling lama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap (dua) tahun. pns yang melaksanakan penugasan pada, menteri menyampaikan tembusan surat perpanjangan penugasan kepada kepala bkn. dalam hal dilakukan perpanjangan penugasan pada instansi pemerintah, permintaan perpanjangan penugasan diajukan oleh pimpinan instansi pemerintah yang menerima penugasankeputusan perpanjangan penugasan pnskhusus luar instansi pemerintah. penugasan khusus merupakan pns yang melaksanakan tugas jabatan secara khusus luar instansi pemerintah dan luar kemenkumham serta dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang meliputi penugasan pada: proyek pemerintah, merupakan proyek yang dinyatakan proyek pemerintah dalam jangka waktu tertentu, organisasi profesi: organisasi internasional, dan badan lain yang ditentukan pemerintah.sebagaimana dimaksud pada angka huruf sampai dengan huruf yang membutuhkan pns atau penugasan dari menteri dan ditetapkan dengan keputusan menteri. pns lingkungan kemenkumham dapat ditugaskan menjadi anggota atau pengurus organisasi profesi atas dasar kesamaan profesi bidang keahliannya. organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada angka memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga, kepengurusan, keanggotaan, dan memiliki legalitas hukum. untuk kepentingan kemenkumham, pns dapat ditugaskan pada organisasi internasional yang berada bawah naungan perserikatan bangsa bangsa maupun luar organisasi perserikatan bangsa bangsa atau termasuk organisasi internasional dimana indonesia menjadi negara anggota maupun bukan negara anggota yang harus mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi negara kesatuan republik indonesia. contoh proyek pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi profesi sebagai berikut: contoh proyek pemerintah antara lain meliputi kegiatan infrastruktur, transportasi, sumberdaya mineral, atau proyek pemerintah dalam rangka pemulihan dampak bencana yang didanai dan dikelola oleh pemerintah. contoh organisasi profesi antara lain meliputi organisasi profesi dokter, perawat, dan guru. contoh organisasi internasional antara lain meliputi international monetary fund imf), world trade organization wto), world health organization who), atau world bank. tata cara penetapanyang membutuhkan pns atau penugasan dari menteri lingkungan kemenkumham dilaksanakan sebagai berikut: institusi luaritusi luaritusi luarkhusus diluarkhusus pns luar instansi pemerintah ditetapkan oleh menteri danmenteri ini. penugasan khusus pns luar instansi pemerintah dilaksanakan paling lama (tiga) tahun tahun dan dapat diperpanjang paling lama (dua) tahun. dalam hal penugasan khusus luar instansi pemerintah dilaksanakan pada organisasi internasional, maka jangka waktu penugasan ditetapkan oleh organisasi internasional tempat pns mendapat penugasan dimaksud. pns yang melaksanakan khusus pns luar khusus pns luar instansi pemerintah, menteri harus mempertimbangkan batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang diduduki oleh pns yang ditugaskan dan menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan penugasan kepada kepala bkn. permintaan perpanjangan penugasan khusus pns luar instansi pemerintah disampaikan oleh pimpinan institusi yang menerima penugasan khususperpanjangan penugasan khusus pns luar instansi pemerintahpada perwakilan republik indonesia luar negeri, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pns yang melaksanakan penugasan pns sebagaimana maksud pada angka huruf dan huruf mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. mekanisme dan tata cara menteri untuk memperoleh pns yang akan melaksanakan penugasan pns sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan sebagai berikut: menteri dalam melaksanakan seleksi untuk penugasan pns, membentuk dan menetapkan tim seleksi dalam rangka penugasan pns, dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari: (satu) orang ketua merangkap anggota yaitu sekretaris jenderal, (satu) orang wakil ketua merangkap anggota yaitu pejabat pimpinan tinggi madya unit eselon dibidang teknis yang berkaitan dengan syarat penugasan pns, (satu) orang sekretaris merangkap anggota yaitu kepala biro kepegawaian, anggota yang berasal dari: (a) pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan urusan kepegawaian dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan urusan teknis pada unit eselon dibidang teknis yang berkaitan dengan syarat penugasan pns, (b) kepala pusdatin, dan (c) pejabat lain yang diperlukan. |
berita negara republik indonesia kemenyan. alat peralatan pertahanan. penelitian pengembangmampuan dan penguasaan teknologi pertahanan melalui penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan guna mendukung tugas dan fungsi kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia perlu adanya aturan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan, bahwadan kebutuhan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan alat peralatelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan yang selanjutnya disingkat litbang alpalhan adalah penelitian dan pengembangan alpalhualitas dan memenuhi kebutuhan alpalhan. penyusunan kajian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan awal dalam proses litbang alpalhan. penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada memuat: pendahuluan yang mencakup: rumusan permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, landasan teori yang diperlukan untuk mewadahi keterangan atau keadaan riil yang mempengaruhi sistem yang dikaji serta hambatan atau kendala dalam proses penyusunan pengkajian, cc. metodologi yang menjelaskan cara penyusunan kajian dilaksanakan dan menguraikan prosedur, analisis serta mekanisme pengolahan data secara rinci, data dan fakta mencakup: kondisi saat ini, spesifikasi teknis, dan operation requirement, pengolahan data dan analisa yang mewadahi pemikiran hasil analisis atas data penyusunan pengkajian, dan kesimpulan yang memuat penegasan inti penelitian pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tindak lanjut dari hasil penyusunan kajian. pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: rancang bangun awal, validasi rancang bangun, dan cc. revisi rancang bangun. rancang bangun awal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi model, sistem kerja dan metode kerja, untuk rekayasa dan engineering yang diwujudkan dalam gambar atau bagan dengan dilengkapi penjelasan mengenai bahan yang digunakan setiap komponen, ukuran dan toleransinya sesuai dengan ketentuan gambar perencanaan yang masih bersifat hipotetis. validasi rancang bangun sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, dilakukan dengan cara menghadirkan pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai desain sehingga dapat diketahui kelemahan dan keunggulannya. revisi rancang bangun sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan setelah rancang bangun awal divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan ahli lainnya untuk memperbaiki desain. pengujian rancang bangun sebagaimana yang dimaksud pada huruf dilaksanakan terhadap hasil dari pembuatan rancang bangun. hasil dari pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada berupa desain produk untuk rekayasa dan engineering, dan simulasi untuk mendapatkan informasi apakah sistem tersebut efektif dan efisien serta dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna perbaikan lebih lanjut. pembuatan model sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setelah pengujian hasil pembuatan rancang bangun. pembuatan model sebagaimana yang dimaksud pada dengan ketentuan: dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan pada skala yang diperlukan baik dengan skala diperkecil atau diperbesar, dan konsep atau rancang bangun dari pembuatan produk tersebut dapat berfungsi sesuai dengan perancangan. pengujian model sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan terhadap model yang telah dibuat. pengujian model sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk mengetahui model dapat dilanjutkan menjadi prototipe. pengujian model sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: pengujian kinerja operasional model, dan pengujian parameter fungsional sesuai dengan rancang bangun. pembuatan prototipe sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setelah model diuji. pembuatan prototipe sebagaimana yang dimaksud pada merupakan wujud rancang bangun yang sudah lengkap, tetapi dapat dimodifikasi kembali, dikembangkan, ditambahkan atau digabungkan dengan sistem informasi lainnya yang dibutuhkan oleh pengguna atau user. pengujian statis dan atau dinamis prototipe sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan terhadap prototipe yang telah dibuat. pengujian statis dan dinamis sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk melihat kemampuan dan fungsi dalam rangka mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan untuk produk akhir dari prototipe. pembuatan tipe sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setelah pengujian prototipe secara statis dan dinamis. tipe sebagaimana dimaksud pada merupakan: prototipe yang dibuat dengan skala (satu banding satu), dan prototipe yang telah diuji secara operasional dan fungsional dan telah mendapatkan approval melalui uji litbang. penetapan first article sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setelah tipe dibuat. penetapan first article sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah mendapatkan sertifikat kelaikan melalui pengujian terhadap: design approval, dan type approval. penyusunan dokumen litbang sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pelaksanaan pengumpulan dokumen kegiatan litbang alpalhan mulai dari sampai dengan dokumen litbang alpalhan sebagaimana dimaksud pada disusun dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras. tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengusulan hak atas kekayaan intelektual, dan publikasi hasil litbang alpalhan. pengusulan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan terhadap penemuan baru hasil litbang alpalhan lingkungan kemhan dan tni untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual dari lembaga yang berwenang. pengusulan hak atakepemilikan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi hak lembaga penelitian dan pengembangan lingkungan kemhan dan tni serta mitra pelaksana. lembaga penelitian dan pengembangan lingkungan kemhan dan tni serta mitra pelaksana sebagaimana dimaksud pada memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. publikasi hasil litbang alpalhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada situs jejaring kemhan, situs jejaring markas besar tni dan situs jejaring angkatan. publikasi hasil litbang alpalhan pada situs jejaring kemhan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap hasil penelitian dan pengembangan lingkungan kemhan. publikasi hasil litbang alpalhan pada situs jejaring markas besar tni sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap hasil penelitian dan pengembangan lingkungan markas besar tni. publikasi hasil litbang alpalhan pada situs jejaring angkatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap hasil penelitian dan pengembangan lingkungan angkatan. bagian keempat pelaporan pelaporan kegiatan litbang alpalhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada tingkat: kemhan: mabes tni: dan angkatan. pelaporan pada tingkat kemhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sebagai berikut: kepala pusat penelitian dan pengembangan balitbang kemhan melaporkan kepada kepala badan penelitian dan pengembangan kemhan, dan kepala badan penelitian dan pengembangan kemhan melaporkan kepada menteri dengan tembusan kepada inspektur jenderal kemhan, direktur jenderal perencanaan pertahanan kemhan, direktur jenderal potensi pertahanan, direktur jenderal kekuatan pertahanan kemhan dan kepala badan sarana pertahanan kemhan. pelaporan pada tingkat mabes tni sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh kepala pusat pengkajian strategis litbang tni kepada panglima tni melalui asisten perencanaan umum panglima tni. pelaporan pada tingkat angkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sebagai berikut: komandan kepala pada pusat lembaga dinas angkatan yang melaksanakan fungsi litbang kepada kepala dinas penelitian dan pengembangan angkatan, kepala dinas penelitian dan pengembangan angkatan kepada kepala staf angkatan melalui asisten perencanaan angkatan, asisten perencanaan kepala staf angkatan atas nama kepala staf angkatan kepada panglima tni melalui asisten perencanaan umum panglima tni, dan asisten perencanaan umum panglima tni atas nama panglima tni kepada menteri melalui direktur jenderal perencanaan pertahanan kemhan, dengan tembusan inspektur jenderal kemhan, direktur jenderal potensi pertahanan kemhan dan direktur jenderal kekuatan pertahanan kemhan. bab iii monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pemantauan untuk memperoleh informasi secara terus menerus terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan litbang alpalhan. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang litbang alpalhan dilaksanakan oleh direktorat jenderal kekuatan pertahanan kemhan. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan teknis litbang alpalhan dilaksanakan oleh badan pelaksana litbang. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk mengetahui penerapan regulasi bidang litbang pada pelaksanaan litbang alpalhan lingkungan kemhan dan tni serta dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. monitoring dan evaluasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemantauan dan peninjauan objek pelaksanaan kegiatan litbang alpalhan. monitoring dan evaluasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas laporan pelaksanaan kegiatan litbang alpalhan. bab kerja sama penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan kerja sama litbang alpalhan lingkungan kemhan dan tni dilaksanakan melalui kegiatan litbang gabungan. kegiatan litbang gabungan sebagaimana dimaksud pada dengan kerja sama yang meliputi personel, laboratorium dan fasilitas pendukung yang diperlukan. litbang gabungan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan bersama perguruan tinggi, pihak ketiga yang memiliki laboratorium alat peralatan yang telah diakreditasi oleh komite akreditasi nasional dan lembaga litbang lainnya. bentuk kerja sama litbang alpalhan lingkungan kemhan dan tni dilaksanakan dalam rangka: kemudahan akses informasi, kemudahan akses sarana prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, cc. pelibatan atau pertukaran sumber daya manusia peneliti dan merekayasa, dan rekayasa alpalhan. mekanisme kerja sama litbang alpalhan dilaksanakan dengan kemitraan antara mitra dalam dan luar negeri. dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada mitra terpilih harus melakukan alih teknologi yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan kebijakan pertahanan. bab pengendalian dan pengawasan pengendalian kegiatan litbang didelegasikan kepada kepalakomandan kepala pada lembaga pusat dinas angkatan yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan. pengawasan penyelenggaraan litbang alpalhan kemhan dilaksanakan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pengakhiran oleh inspektorat jenderal kemhan. pengawasan terhadap penyelenggaraan penelitian dan pengembangan markas besar tni dilaksanakan oleh inspektorat jenderal tni dan dapat dilaksanakan secara bersama sama dengan inspektorat jenderal kemhan. pengawasan terhadap penyelenggaraan penelitian dan pengembangan angkatan dilaksanakan oleh inspektorat jenderal angkatan dan dapat dilaksanakan secara bersama sama dengan inspektorat jenderallat peralatan pertahanan yang selanjutnya disebut alpalhan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negarkedalam negeri atau sebaliknyype. model adalah alat instruksi untuk keperluan demonstrasi statis maupun dinamis dalam bentuk atau wujud benda aslinya dan salah satu bagian dirakit dalam satu sistem seperti keadaan sebenarnya atau bagian bagian yang dapat dibongkar pasang secara keseluruhan dan menggambarkan urutan yang mekanisme operasionalnya yang dapat disimulasikanroduk sebelumfirst article adalah rancangan atau desain yang telah teruji dan atau siap untuk produksi massaldan pelaksana litbang alpalhan adalah badan lingkungan kemhan dan tni yang karena tugas pokoknya atau salah satu tugas kewajibannya dan karena kepentingan dan atau kemampuannya, dibebani melaksanakan kegiatan litbang alpalhan, tingkat kemhan, mabesebubab penyelenggaraan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan bagian kesatu umum penyelenggaraan litbang alpalhan dilaksanakan untuk mendukungdilaksanakan sesuai dengan: kebijakan pertahanan, dan rencanameliputi: perencanaan kegiatan litbang alpalhan, pelaksanaan kegiatan litbang alpalhan, dan cc. pelaporan kegiatan litbang alpalhan. bagian kedua perencanaan perencanaan kegiatan litbang alpalhan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: perencanaan litbang alpalhan jangka menengah untuk tahun, dan perencanaan litbang alpalhan jangka pendek untuk tahunan. perencanaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengajuan rencana kegiatan litbang alpalhan penyusunan program kegiatan litbang alpalhan, dan penetapan program kegiatan litbang alpalhan. perencanaan litbang alpalhan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan berpedoman pada renstra kemhan dan tni. pengajuan rencana kegiatan litbang alpalhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh badan pelaksana litbang alpalhan kepada direktorat jenderal perencanaan pertahanan kemhan. pengajuan rencana kegiatan litbang alpalhan sebagaimana dimaksud pada harus memuat: judul, naskah urgensi atau gambaran umum arah penelitian dan pengembangan, dan cc. rencana kebutuhan anggaran yang dibuat sesuai dengan standar biaya masukan untuk pengajuan perencanaan litbang alpalhan jangka pendek untuk tahunan. pengajuan rencana kegiatan litbang alpalhan sebagaimana dimaksud pada untuk jangka menengah diajukan paling lambat akhir bulan maret pada tahun ke (lima) dari program kegiatan litbang alpalhan jangka menengah untuk (lima) tahun yang telah ditetapkan. pengajuan rencana kegiatan litbang alpalhan sebagaimana dimaksud pada untuk jangka pendek diajukan paling lambat akhir bulan februari pada tahun berjalan sebelum kegiatan litbang alpalhan dilaksanakan pada tahun berikutnya. penyusunan program kegiatan litbang alpalhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan pengajuan rencana kegiatan litbang alpalhan untuk menentukan: program kegiatan litbang alpalhan jangka menengah untuk tahun, dan program kegiatan litbang alpalhan jangka pendek untuk tahunan. penyusunan program kegiatan litbang alpalhan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh direktorat jenderal perencanaan pertahanan kemhan. penyusunan program kegiatan litbang alpalhan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: keluaran atau output litbang berupa first article, dan sasaran kegiatan yaitu tersedianya first article alpalhan yang sesuai dengan standar alpalhan atau operational requirement dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh direktorat jenderal kekuatan pertahanan kemhan. program kegiatan litbang alpalhan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh direktorat jenderal perencanaan pertahanan kemhan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan. penetapan program kegiatan litbang alpalhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap program kegiatan litbang alpalhan yang telah disetujui oleh menteri. bagian ketiga pelaksanaan pelaksanaan kegiatan litbang alpalhan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan cc. tahap pengakhiran. tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penyiapan komponen litbang alpalhan oleh pelaksana sebelum diadakannya pelaksanaan kegiatan litbang alpalhan. pelaksana sebagaimana dimaksud pada meliputi:lembaga, pusat dan dinas angkatan yang melaksanakan fungsi litbang alpalhan. komponen litbang alpalhan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sumber daya manusia peneliti: sumber daya manusia merekayasa, cc. laboratorium dan alat peralatan laboratorium, dan fasilitas pendukung. sumber daya manusia penelitilitbang alpalhan, potensi untuk berkembang, dan diarahkan pada penugasan litbang alpalhan. persyaratan kemampuan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu memiliki: kualifikasi peneliti oleh badan pendidikan dan pelatihan kemhan, tni dan angkatan, dan sertifikasi peneliti oleh lembaga ilmu pengetahuan indonesia. sumber daya manusia merekayasamerekayasa, cc. potensi untuk berkembang, atau diarahkan pada penugasan merekayasa. untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada sumber daya manusia merekayasa harus memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang meliputi: kualifikasi merekayasa oleh badan pendidikan dan pelatihan kemhan, tni dan angkatan, dan sertifikasi merekayasa oleh badan pengkajian dan penerapan teknologi. laboratorium dan alat peralatan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi standardisasi dan telah diakreditasi oleh komite akreditasi nasional. fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: ruang penyimpanan, tempat uji coba, lahan pengujian, bengkel atau workshop, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan. dalam hal fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada belum dimiliki oleh badan pelaksana litbang, maka dapat memanfaatkan fasilitas pendukung pada instansi pemerintah atau swasta dengan menggunakan pola kerja sama. tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan melaksanakan litbang alpalhan yang dilakukan oleh tim kelompok kerja atau tim kegiatan litbang. tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pengarah penanggung jawab cc. narasumber ketua wakil ketua sekretaris anggota tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan oleh: kepala badan penelitian dan pengembangan kemhan, kepala pusat pengkajian strategis penelitian dan pengembangan tni, kepala dinas penelitian dan pengembangan angkatan, dan komandan kepala pada pusat lembaga dinas angkatan yang melaksanakan fungsi litbang. tahap pelaksanaan kegiatan litbang alpalhan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: penyusunan kajian, pembuatan rancang bangun, cc. pengujian rancang bangun, pembuatan model, pengujian model, pembuatan prototipe, pengujian statis dan atau dinamis prototipe, pembuatan tipe penetapan first articles dan j . penyusunan dokumen litbang. tahap pelaksanaan kegiatan litbang alpalhan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit diprioritaskan terhadap: alpalhan strategis sesuai dengan kebijakan pertahanan, alpalhan yang sudah memiliki kerja sama alih teknologi, cc. alpalhan yang program dalam rencana induk industri pertahanan untuk pemenuhan alpalhan, dan alpalhan yang menjadi prioritas kebutuhan kemhan dan tni. |
jdih.salatiga.go.id tms snbinaan terhadap pengelolaan pasar rakyat kota salatiga telah dilaksanakan evaluasi atas klasifikasi pasar daerah berdasarkan indikator lokasi, fasilitas, omset, dan jumlah pedagang, bahwa untuk maksud tersebut pada huruf peraturan wali kota salatiga nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan pasar daerah, dipandang sudah tidak sesuapelaksanaan pengelolaan pasar. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: indikator dan kategori pasar sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut: strategis strategis iii tingkat tingkat iii omset kategori tinggi kategori sedang kategori rendah jumlah pedagang kategori tinggi kategori sedang kategori rendah indeks kelas pasar dihitung berdasarkan hasil penjumlahan indeks indikator dan kategori pasar sebagaimana dimaksud pada yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: keterangan: indeks lokasi indeks fasilitas indeks omset indeks jumlah pedagang peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id berdasarkan indeks kelas pasar ikp) sebagaimana dimaksud pada ditentukan kelas pasar berdasarkan rentang indeks kelas pasar ikp) sebagai berikut: kelas pasar indeks kelas pasar (ikp) kelas kelas iii pasar daerah berdasarkan kelas pasariburiburaniburansurat penghapusan piutang pajak hiburan berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak hiburan yang diajukan oleh kepala didenda sebagaimana dimaksud dalam bab vii jenis formulir jenis formulir yang dipergunakan untuk pajak hiburanerbitan penyampaian speed, skpd, skpdkbt bagian kesatu tata cara pengisian dan penerbitan penyampaian speed setiap subjek pajak hiburaniburan, data objek pajak hiburan, dan nilai objek pajak hiburanhiburan diberikan nomor pokok wajib pajak hiburan. nomor pokok wajib pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk setiap objek pajak hiburaniburanskpd. 2skpd sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan dalam hal terdapat pajak hiburaniburanhiburandenda dapat menerbitkan: skpd sebagaimana dimaksud pada huruf skpdkbt sebagaimana dimaksud pada huruf atau skpdhiburan dan untuk satu masa pajak surat ketetapan pajak surat tagihan pajak hiburan. bab pengajuan pengurangan atau keringanan pajak hiburan wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan keringanan pajak hiburankeringanan pajak hiburan tidak menunda kewajiban membayar pajak. dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengurangkeringanan pajak hiburanbab tata cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta bukti dan buku penerimaan pajakhiburanhiburanatau wajib pajak hiburan menyampaikan bukti pembayaran kepada bidang pembukuan didenda untuk dicatat dalam buku penerimaan. pembayaran pajak hiburan harus dibayar sekaligus atau lunashiburaniburanhiburaniburanguna menindaklanjutmengubah. keputusan kepala badan nasional penanggulangan bencana epub indonesia nomor tahun ten tentang perubahan atassal beberapa ketentuan dalambjek pengaturan peraturan bupati ini meliputi: perorangan; pelaku usaha; pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; penyelenggara hajatan; dan pelaku perjalanan. ketentuan diubah[sin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan; meningkatkan dayarus lebih berhati hati sallam beraktivitas tempat dan fasilitas umum; etika.ruhruf huruf dan hurufberu{hand sanitizer); melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap .m' daerah diwajibkan melakukannya. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalagempa: bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf teguran lisan dan menyanyikan lagu indonesia raya atau mengucapkan teks pancasila disertai membuat tulisan tentang penyataan untuk mematuhi protokol kesehatan covid dan penyitaan kartu tanda penduduk; kerja sosial gempa membersihkan tempat publik tempat ibadah; atau denda administratif paling banyak sebesar rpl oo. (seratus ribu mpia). bagiteguran lisan atau teguran tertulis; denda. denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut: paling banyak sebesar rpl. (satu juta rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan atau penanggung jawab usaha angkringan, pedagang kaki lima, lapak sementara dan sejenisnya atau usaha mikro dan kecil; paling banyak sebesar rp5. (lima juta rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat, fasilitas umum, usaha rumah makan, restoran, cafe, usaha menengah, industri besar atau dunia usaha lainnya; penghentian sementara operasional usaha; dan atau pencabutan izin usaha. bagi penyelenggara hajatan sebagaimana dimaksud dalam huruf teguran lisan atau teguran tertulis; atau penyelenggaraan hajatan dibubarkan; penyelenggaraan hajatan yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada angka dikenakan denda administratif dan dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka dengan ketentuan sebagai berikut: jumlah tamu undangan paling banyak (lima ratus) orang denda administratif paling banyak sebesar rp2. (dua juta rupiah); jumlah tamu undangan (lima ratus satu) sampai dengan (seribu) orang denda administratif paling banyak sebesar rp3. (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan jumlah tamu undangan lebih dari (seribu) orang denda administratif paling banyak sebesar rp5. (lima juta rupiah). bagi pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan denda administratif paling banyak sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah) setiap orang. penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja. penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada untuk pelaksanaan operasi musisi tingkat kecamatan, satuan polisi pamong praja mendelegasikan kewenangan pengenaan denda kepada satuan tugas penanganan covid tingkat kecamatan. hasil pelaksanaan operasi musisi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada satuan polisi pamong praja. ketentuan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf angka huruf dan huruf>ketentuan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: protokol kesehatan kegiatan pada area publik, tempat penyelenggaraan event pertemuan dan tempat lainnya yang dap>at menimbulkan kerumunan massa harus mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas covid daerah dengan memperhatikan hasil penilaian (assessment oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, pariwisata, dan atau budaya, serta mengacu protokol kesehatan kegiatan pada area publik, tempat penyelenggaraan event pertemuan sebagaimana dimaksud dalam dan kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan yang menghadirkan massa dalam jumlah besar dan berpotensi menimbulkan kerumunan massa yang tidak dapat dilakukan penjagaan jarak aman secara efektif, antara lain berupa konser musik, pawai dan kegiatan sejenis. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan oleh gugus tugas covid atau sebutan nama lain daerah dan perangkat daerah yang membidangrtiningsih agnes pembina tingkat dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cilegon, menimbang bahwa pemungutan biaya perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan perlu ditinjau kembali bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. mengingat undang undang uap staadblad nomor. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota cilegon nomor tahun tentang retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan lembaran daerah kota cilegon tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan . ketentuan dalam bab angka diubah dan angka dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut dalam keputusanlego dan bantuan badan lainnya: dihapus: panitia pembina keselamatan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut p2k3 adalah suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu kelancarantenaga kerja perusahaan . perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan berbadan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja buruh untuk dipekerjakan perusahaan pemberi pekerjaan masa biaya pelayanan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib biaya pelayanan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kas daerah adalah kas pemerintah kota cilegon pada bank yang ditunjuk. ketentuan dalam bab dan dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut dihapus dihapus biaya izin lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam angka lampiran peraturan daerah ini dikenakan kepada badan biaya izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta links) dimaksud dalam angka lampiran peraturan daerah ini dikenakan kepada badan biaya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran kesepakatan kerja bersama kkb) dan biaya operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh sebagaimana dimaksud dalam angka lampiran peraturan daerah ini dikenakan kepada badan dihapus dihapus. ketentuan . ketentuan bab viii dan dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut dihapus dihapus dihapus. ketentuan dalam lampiran peraturan daerah kota cilegon nomor tahun tentang retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan diubah dengan rincian sebagai berikut angka bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja, angka dan dihapus serta ditambahkan (empat) angka baru yaitu angka s d angka bidang hubungan industrial, angka dan dihapus cc. angka iii bidang pengawasan ketenagakerjaan dihapus perubahan lampiran sebagaimana dimaksud huruf s d adalah sebagai berikut besarnya va. uraian penerimaan satuan tarif bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja dihapus. dihapus. biaya izin lembaga penempatan per lembaga rp. setiap tenaga kerja swasta links) penerbitan pendaftaran kantor cabang per kantor rp. setiap optis luar wilayah domisili penerbitan kantor pusat rekomendasi pembuatan per kantor rp. , | per orang, paspor tki setiap penerbitan tempat izin penampungan tki per kantor rp. setiap penerbitan izin lembaga pelatihan kerja per kantor rp. setiap penerbitan ii. bidang . dihapus dihapus biaya izin operasional perusahaan per perusahaan rp. setiap penyedia jasa pekerja buruh penerbitan 9m. bidang pengawasan ketenagakerjaan tamui: ajar adi setda rax d3: ariani kuta lembaran daerah kota cilegon tahun nomor |
nyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, telah dibentuk lembaga teknis daerah berdasarkanbahwa guna mengoptimalkan fungsi pelayanan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah perlu adanya pengabungan nomenklatur kantor penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu sebagaimana tertuang padahwa pemerintah daerah telah menetapkan jabatan fungsional pengawas pemerintah, maka jabatan struktural dibawah inspektur pembantu perlu dihapus menyesuaipenjelasanerdasarkan ketentuan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal bahwa pelayanan penanaman modal menjadi satu dengan pelayanan perizinan.sesuaikabupatensehubungan hal tersebutsesuaikanbadan penanaman modal dan pelayanan perizinan kabupaten sukoharjo kepala kelompok jabatananaman pengolahan informasi modal pelayanan perizinan dan pengaduan perizinan subbidang subbidang subbidang pengendalian subbidang perizinan data, sistem dan informasi pengembang dan pelaporan subbidang subbidang subbidang subbidang promosi dan koordinasi pengawasan kerjasama pena lan dan pengaduan lapangan non bupati sukoharjo, ttd wardoyo wijayainspektorat kabupaten sukoharjo inspektur sekretariat subbagian subbagian subbagian perencana evaluasi administrasi dan dan pelaporan umumbanana fungsional bupati sukoharjo, wardoyo angka dihapus dan diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka baru, yaitu angka 1sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sukoharjo. lembaga teknis daerah adalah organisasi perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, rumah sakit daerah, dan inspektorat kabupaten sukoharjmasyarakat dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat. dihapus. eselon adalah tingkatan jabatan struktural. unit pelaksana teknis badan yang selanjutnya disingkat upt badan adalah unit pelaksana teknis badan yang berada pada10tenaga tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, dan kantor pelayanan perijinan terpadu untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya. diantara huruf dan huruf angka disisipkan (satu) huruf baru yaitu huruf el, huruf angka dihapus, angka dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: dengan peraturan daerah ini, dibentuk organisasi: lembaga teknis daerah, terdiri atas: badan perencanaan pembangunan daerah, badan kepegawaian daerah, badan lingkungan hidup, kantor kesatuan bangsa dan politik, badan pemberdayaan masyarakat dan desa, el. badan penanaman modal dan pelayanan perizinan, badan ketahanan pangan, inspektorat, rumah sakit umum daerah: kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, j . kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi, dihapus, satuan polisi pamong praja, dihapus diantara paragraf dan paragraf disisipkan (satu) paragraf baru, yaitu paragraf sehingga berbunyi sebagai berikut: paragraf badan penanaman modal dan pelayanan perizinan. diantara dan disisipkan (tiga) baru, yaitu dantugas bupati bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. badan penanaman modal dan pelayanan perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok badan penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. badan penanaman modal dan pelayanan perizinan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi: a.perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, b., pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. susunan organisasi badan penanaman modal dan pelayanan perizinan, terdiri atas: kepala, sekretariat, yang membawahiyang membawahi: subbidang pengendalian dan pengembangan, subbidang promosi dan kerjasama. bidang pelayanan perizinan, yang membawahi: subbidang pelayanan administrasi, subbidang koordinasi dan penelitian lapangan. bidang pengolahan perizinan, yang membawahi: subbidang perizinan, subbidang non perizinan. bidang informasi dan pengaduan, yang membawahi: subbidang data, sistem informasi, dan pelaporan, subbidang pengawasan dan pengaduan. kelompok jabatan fungsional sesuai peraturan perundang undangan. tim teknis. bagan organisasi badan penanaman modal danangka dan angka pada huruf huruf huruf dan huruf dihapus, hurufdihapus. dihapus. dihapus. inspektur pembantu wilayah iii dihapus. dihapus. dihapus. inspektur pembantu wilayah dihapus. dihapus. dihapus.hapus. dihapus. dihapus. dihapus. bagian ketigajabat struktural pada kantor penanaman modal dan pejabat struktural pada kantor pelayanan perizinan terpadu, bahwa sehubungan huruf peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor tahun tentang izin ganggudan atau tidak mengajukan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:ppp. ketentuan diubah dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut setiap orang yang melanggar ketentuanihapuszin yang sudah dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini, tetap berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang sesuai ketentuan dalam izin. pada saat daftar ulang sebagaimana dimaksud pada dengan menyerahkan izin gangguan asli kepada ppp untuk selanjutnya diterbitkan izin sesuai dengan ketentuan dalamumum.. sehubungan hal tersebut maka peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor tahun tentang izin gangguan perlu disesuaia.b.. beberapa ketentuan dalamizin diajukan secara tertulis oleh pemohon izin kepada bupati melalui pppdan pernyataan jaminan atas keabsahan dokumen yang diajukanketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: guna mewujudkan pelayanan perizinan yang prima pppizipp, permohonan izin dianggap disetujui. dihapus ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemberian izin merupakan kewenangan bupati yang didelegasikan kepada kepala ppp. pelayanan izin dilaksanakan oleh ppp. kepala ppp dapat memberikan izin atau menolak izin setelah mendapat pertimbangan dari tim teknis atau petugas lapangan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pppgkoordinasi pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan apabila diperlukkelima masa berlaku izin berlaku selama usaha dan atau kegiatannya masih berjalan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan perubahzin dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin menghentikan usahanya. izin dicabut apabila: |
provinsi sumatera selatandengan rahmat tuhan yng maha esa bupati muara enim, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional lingkungan pemerintah kabupaten muara enim perlu terus dilakukan antara lain dengan pemberlakuan izin belajar dan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil yang akan meneruskan jenjang pendidikan tingkat yang lebih tinggi, pelaksanaan izin belajar dan tugas belajar disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pegawai negeri sipil tersebut bertugas dan jenjang pendidikan sebelumnya, bahwa pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten muara enim. bagi pegawai negeri sipil tugas belajar diwajibkan bekerja kembali pada pemerintah sekurang kurangnya (sepuluh) tahun setelah selesai pendidikan, bab sanksi pegawai negeri sipil izin belajar apabila tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan bupati ini akan dikenakan sanksi berupa penarikan surat izin belajar dan sanksi administrasi lainnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, pegawai negeri sipil tugas belajar yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan bupati ini akan akan dikenakan sanksi berupa pemutusan biaya pendidikan bagi yang dibiayai oleh apbd, pemutusan surat tugas belajar dan sanksi administrasi lainnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pegawai negeri sipil tugas belajar yang dibiayai dari danadiwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pendidikannya kepada pemerintah kabupaten, pegawai negeri sipil tugas belajar yang dibiayai dana selaineserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bagi pns pada saat ditetapkan peraturan bupati ini masih berstatus sebagai pns izin belajar dan pns tugas belajar tetap dinyatakan berlaku dan selanjutnya disesuaiizin belajar pemerintah kabupaten muara enim, maka selama mengikuti pendidikan sanggup menanggung biaya sendiri. pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan tugas sehari hari. setelah selesai pendidikan sanggup tetap bertugas instansi semula kabupaten muara enim sekurang kurangnya tahun setelah selesai pendidikan. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah yang telah saya dapatkan. tempat,tugas belajar pemerintah kabupaten muara enim dengan biaya dari apbd, apbn, pemerintah negara lain, badan internasional, badan swasta dalam negeri maupun luar negeri, maka akan tetap bertugas pemerintah kabupaten muara enim selama masa pendidikan ditambah (sepuluh) tahun setelah selesai pendidikan. ii. akan mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh apbd pemerintah kabupaten muara enim. apbn, pemerintah negara lain, badan internasional, badan swasta dalam negeri, apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaian saya sendiri atau mengajukan pindah sebelum selesai pendidikan atau sebelum (sepuluh) tahun mengabdi setelah selesai pendidikan. tempatdibawah ini adalah pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten muara enim sebagai pegawai tugas belajar nama nip pangkat golongan jabatan unit kerja program studi perguruan tinggi univ. pembiayaan dengan ini menyatakan kepada bupati muara enimsaya bersedia dan akan melepaskan jabatan struktural maupun fungsional serta tugas saya sehari hari instansi dinas tempat saya bekerja.maka tunjangan struktural atau kunjungan fungsional, tunjangan umum dan uang makan tidak dibayarkan. apabila saya menyelesaikan pendidikan yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten muara enim, saya akan kembali bekerja dilingkungan pemerintah kabupaten muara enim sekurang kurangnya selama masa pendidikan ditambah (sepuluh) tahun setelah selesai pendidikan. apabila saya menyelesaikan pendidikan maka saya tidak akan menuntut penyesuaian ijazah yang saya dapatkan. saya bersedia mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten muara enim apabila saya tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan atau diberhentikan oleh lembaga pendidikan tempat saya ditugasbelajarkan karena kelalaian saya sendiri. mengundurkan diri selama masa studi berlangsung dan atau saya pindah program studi atas kemauan saya sendiri. saya mengajukan pindah keluar dari pemerintah kabupaten muara enim atau diberhentikan baik dengan hormat tidak dengan hormat atau saya mengundurkan diri sebagai pns sebelum masa pengabdian yang ditetapkan pada point diatas. apabila saya melanggar pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya muara enim mengetahui bupati muara enim yang membuat pernyataan rp. materai ir. mutakhir sai solar aa) golongan memutuskan menetapkan peraturan bupati tentangab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan, kabupaten adalah kabupaten muara enim, bupati adalah bupati muara enim, pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten muara enim,ara enim, calon pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat cons adalah cons yang bertugas lingkungan pemerintah kabupaten,kabupaten, izin belajar adalah izin yang diberikan olehpada program studi yang telah mendapatkan persetujuan akreditasi minimal dengan biaya sendiri dan pelaksanaannya diluar jam kerja yang telah ditentukan, tugas belajar adalah tugas yang diberikandalam negeri maupun luar negeri pada program studi yang telah mendapatkan persetujuan akreditasi minimal dengan biaya bersumber dari apbd, apbd propinsi, apbn atau sumber dana lainnya dan tidak termasuk swadaya dan pelaksanaannya yang bersangkutan dibebaskan dari tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan,belanja daerah yang selanjutnya disingkat apbd adalah apbd pemerintah kabupaten, kementerian kesehatan adalah kementerian kesehat, bab tujuan pemberian izin belajar dan penunjukan pns tugas belajar tujuan pemberian izin belajar dan tugas belajar adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian dan atau keterampilan, sehingga mampu melaksanakan tugas tugas umum pemerintahan dan pembangunan kabupaten. bab iii pemberian izin belajar izin belajar diberikan oleh bupati. izin belajar diberikan kepada pns dengan masa kerja paling sedikit (satu) tahun terhitung. diusulkan oleh skpd yang bersangkutan kepada bupati melalui bpsdm untuk pemberian izin belajar. izin belajar diajukan sebelum yang bersangkutan menempuh pendidikan, dan bagi yang telah menempuh pendidikan dan baru mengusulkan izin belajar, maka usulan tersebut ditolak. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.atau berat. tidak pernah melanggar kode etik pns tingkat sedang atau berat. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pns. pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada skpd dan atau unit kerja. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan terakreditasi minimal dari lembaga yang berwenang. lokasi pendidikan radius paling jauh kilometer dari tempat tugasizin belajar harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dengan melampirkanil.akreditasi minimal: oo. surat keterangan bukan kelas jauh maupun kelas sejenisnya dari lembaga pendidikan yang dituju. membuat dan menandatangani surat pernyataan sesuai dengan lampiran (satu) peraturan bupati ini. izin belajar tidak berlaku apabila tahun pengeluarannya terbit setelah tanggal stub ijazah yang dimiliki. izin belajar tidak diberikan pada pns yang formasi jabatannya tingkat pendidikan sta dan atau sederajat yang mengambil pendidikan jenjang yang lebih tinggi bab penunjukan tugas belajar pemerintah menunjuk pegawai negeri sipil untuk mengikuti tugas belajar untuk mengikuti pendidikan yang lamanya lebih dari (enam) bulan guna memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. pejabat yang berwenang memberikan izin mulai dari izin seleksi masuk sampai dengan izin tugas belajar adalah bupati. tugas belajar ditetapkan dengan keputusan bupati muara enim, pegawai negeri sipil ditunjuk tugas belajar apabila memenuhi ketentuan dan ketersediaan dana: tugas belajar dapat diberikan kepada pns yang memenuhi ketentuan sebagai berikut berstatus pns dengan masa kerja paling kurang (satu) tahun, umur paling tinggi (dua puluh lima) tahun untuk program diploma (di), diploma (dii), diploma iii (diri), program diploma (div) dan program strata (s umur paling tinggi (tiga puluh tujuh) tahun untuk program strata (s atau setara umur paling tinggi (empat puluh) tahun untuk program strata iii (s atau setara khusus untuk spesialis disesuaikan dengan persyaratan lembaga pendidikan bersangkutanpersyaratan yang ditentukan untuk memasuki lembaga pendidikan yang bersangkutanberbadan sehat menurut keterangan dokter pemerintah, untuk pns yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dari pemerintah kabupaten, apabila akan mengajukan mengikuti kembali program tugas belajar harus lebih dahulu telah bekerja minimal selama (dua) tahun daerah sejak lulus pendidikan tugas belajar sebelumnya dan masa mengabdi diakumulasikan seluruhnya dikecualikan bagi jenjang pendidikan berkelanjutan. jangka waktu pelaksanaan pendidikprogram spesialis disesuaikan dengan ketentuan lembaga pendidikan, penunjukan pns tugas belajar ditetapkan dengan keputusan bupati dan wajib diperpanjang setiap tahun setelah dilakukan evaluasi oleh bupati melalui bpsdm, bagi pns yang belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya sebagaimana ketentuan pada huruf dapat diperpanjang paling lama (satu) tahun semester) dengan persetujuan dari penyandang dana tugas belajar dan pejabat pembina kepegawaian daerah, bagi pns tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu setelah diperpanjang dan atau berhenti atas inisiatif sendiri dan atau diberhentikan oleh lembaga pendidikan karena sesuatu hal dan atau berhenti menjadi pns sebelum habis masa pengabdian selama (sepuluh) tahun setelah selesai tugas belajar, maka pns tugas belajar dimaksud dan atau pns dimaksud harus mengembalikan semua biaya tugas belajar yang telah didanai melalui apbd, dikecualikan bagi pns tugas belajar yang sakit berdasarkan surat keterangan lembaga berwenang yang bisa dipertanggung jawabkantugas belajar dimaksud pegawai negeri sipil harus memenuhi ketentuan pada peraturan bupati ini dengan melampirkan untuk mengajukan izin seleksi:keterangan akreditasi minimal pengumuman penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan yang dituju.untuk mengajukan tugas belajarsurat permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada kepala skpd fotokopi (dilegalisir) surat izin seleksi dari bupati muara enim, bukti kelulusan yang sah dari lembaga pendidikan yang dipilihsumber pembiayaan untuk penyelenggaraan tugas belajar berasal apbn, apbd, pemerintah negara lain, badan internasional atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri, pembiayaan pendidikan bagi pegawai negeri sipil yang mendapatkan bantuan dari dana apbd dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari bupati, pencairan biaya pendidikan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bupati, pegawai negeri sipil tugas belajar yang mendapatkan bantuan dana pendidikan dari apbd diwajibkan memberikan pertanggungjawaban bantuan yang diterimanya pada akhir tahun anggaran, bab hak dan kewajiban pegawai negeri sipil yang memperoleh izin belajar wajib tetap melaksanakan tugas kedinasan sehari hari, pegawai negeri sipil izin belajar tetap mendapatkan hak haknya sebagai pegawai negeri sipil selama mengikuti pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, pns yang memperoleh tugas belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan sehari hari.pns tugas belajar selama mengikuti pendidikan tetap mendapatkan hak haknya sebagai pns kecuali tunjangan struktural bagi yang memangku jabatan struktural, tunjangan fungsional dan tunjangan umum serta uang makan tidak diberikan dan tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. pegawai negeri sipil izin belajar dan tugas belajar diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan pembelajaran kepada bupati melalui badan kepegawaian dan pengembangan sdm setiap akhir tahun akademik yang diketahui oleh lembaga pendidikan, menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditetapkan lembaga pendidikan yang bersangkutan. mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar kepada bupati muara enim. bagi pegawai negeri sipil izin belajar diwajibkan bekerja kembali pada pemerintah sekurang kurangnya (lima) tahun setelah selesai pendidikan, |
bupati natuna provinsi kepulauan riau peraturan bupati natuna nomorotahun 2ol8 tentang pedoman penilaian risiko pada perangkat daerahoo85rtahunafikepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor per kill 2oo9ol2 tentang pedoman pelaksanaan penilaian risiko)sebagai jra telah ubah dengan peraturan daerah kabupaten natuna nomor tahun oi7 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten natuna nomor tahun titre=rtoorgl!l$! tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah lembaran daerah kabupaten natuna tahun oltt4 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berita daerah kabupaten natuna ol7 nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pedoman penis,akan risiko pada perangkat daerah. pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah kabupaten natuna sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. bupati adalah kepala daerah kabupaten natuna. inspektorat adalah inspektorat kabupaten natuna. saraf koordinat$i inf'hisab; penilaian risiko adalah kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tuan dan sasaran pemerintah daerah kabupaten natuna. bab maksud, tujuan dan ruang lingkup pasa1 pedoman penilaian risiko disusun untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, lingkungan pemerintah daerah, penggunaan pedoman ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai: bahan acuan yang aplikatif dan integrative bagi perangkat daerah dalam melaksanakan penilaian risiko; menghasilkan informasi tentang daftar, status dan pewaris kenilaian risiko lingkungan pemerintah daerah. bab iii ruang lingkup pasa] ruang lingkup pedoman penilaian risiko ini meliputi penilaian risiko pada setiap perangkat daerahpemerintah daerah. tingkat organisasional yang meliputi penilaian risiko perangkat daerah yang bersifat manajerial manajemen dibawah kepala perangkat daerah. penilaian risiko dinilai dari operasional masing masing perangkat daerah. pengguna pedoman pelaksanaan penilaian risiko adalah perangkat daerah. perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan penilaian risiko secara berkelanjutan. perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada menerapkan prinsip kehati hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. bab iii evaluasi pedoman penilaian risiko evaluasi atas pelaksanaan penilaian risiko dilaksanakan oleh inspektorat dan atau bersama sama dengan badan pengawasan keuangan dan pembangun ln. laporan hasil evaluasi dituangkan kedalam laporan hasil evaluasi berisi simpulan pendapat dan saran atas proses penilaian risiko. (2t parafin{korea$i p&raf koo nft! na$i laporan hasil evaluasi disampaikan oleh inspektorat kepada perangkat daerah dengan tembusan kepada bupati setelah evaluasi selesai dilaksanakan. apabila perangkat daerah menolak untuk melakukan perbaikan koreksi seperti simpulan yang disampaikan, maka inspektorat melaporkan kondisi tersebut kepada bupati. tindak lanjut penilaian resiko yang dilakukan oleh perangkat daerah disampaikxrl diberitahukan kepada inspektorat dengan tembusan kepada bupati. pedoman penilaian risiko pada perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten natunmbiayaan pasa1 biaya sehubungan dengan pelaksanaan risiko dianggarkan dalam dokumen masing masing perangkat daerah. penilaian anggaran (s) bab ketentuan penutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ilc ,i'," agar setiap eflrna. diundangkan rantai padatanggal flair.^o zot sekretaris daerah kabupaten natuna, berita daerah kabupaten natuna tahun nomor tetapkan rantai tanggal {eretan zot{ manis ttr andi |
salinan bupati lingga provinsi kepulauan riau peraturan bupati linggalingglampiran peraturan bupati lingga nomor tahun tanggal januari2019 pagu dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah (dprd) per desa kabupaten lingga tahun anggaran|swa bnlemaseraamar bmfammasane mem seed mata egg serimemar sefemameemama jzajuameaammur bafumasa pan ampas oman sesacnran| oosasoo| tap siosesase| tense a5a| bupati lingga, dto alias wellkepala urusan dan stafcg. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan) selaku pejabat ketatausahaan keuangan daerah ppid) dan diketahui camattata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak pihak terkait dalam pengalokasian dan penyaluran bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa. tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah diberikan kepada desa dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangannya. bab iii asas pengelolaan bagian kesatu pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa adalah salah satu sumber pendapatan desa pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desanggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebesar rp. (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empatesarnya pembagian pajak proporsional untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan menggunakan rumus dpd dpd dpd dpd dpd ydbhpdm) rpd rudd1 keterangan dpd dana bagi hasil pajak daerah dpd dana bagi hasil pajak daerah untuk desa dpd dana bagi hasil pajak daerah merata untuk desa dpd dana bagi hasil pajak daerah proporsional untuk desa bobot desa dpd jumlah dana bagi hasil pajak daerah merata rpd realisasi pajak daerah desa rpd d1 jumlah realisasi pajak daerah desa besarnya pembagian dana bagi hasil retribusi daerah proporsional untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan menggunakan rumus dprd dprd dprd dprd dprd ydbhrd rrd rudd1 keterangan: dprd dana bagi hasil retribusi daerah dprd dana bagi hasil retribusi daerah untuk desa dprd dana bagi hasil retribusi daerah merata untuk desa dprd dana bagi hasil retribusi daerah proporsional untuk desa bobot desa dprd jumlah dana bagi hasil retribusi daerah merata rrd realisasi pajak retribusi desa yard d1 jumlah realisasi retribusi daerah desapelaksanaan kegiatan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam apb desa sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa desa). pengadaan barang dan jasa yang menggunakan sumber dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah mengikuti pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa desa yang diatur oleh peraturan bupati. bagian kelima pencairan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dalam (satu) tahapan yaitu pada semester (kedua) tahun berjalan. persyaratan penyaluran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut peraturan desa tentang apb desalaksana anggaran dpa) dan rencana anggaran kas desa rak desa), fotokopi print out buku rekening pemerintah desa, fotokopi npp pemerintah desa, surat pernyataan tanggung jawab fakta integritas bermaterai, laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya kepada bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh camat,pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan menyelesaikan surat pertanggungjawaban spj).ilamana terdapat sisa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang belum dibelanjakan maka dilaporkan pada apb desa apb desa dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran siapa). sisa dana sebagaimana tercantumkepala desa mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah dalam apb desa. tata usaha keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah kepada desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban apb desa. bab pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pengelolaan dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah. pembinaan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan secara bertingkatsalinan sesuai aslinya pada tanggal januari kepala bagian hukum sekretaris daerah kabupaten lingga, jat1s, sh., penata tk. nip. dto muhammad ramadi seram berita daerah kabupaten lingga tahun nomorerita daerah kota tegal tahun nomor memutuskan :. ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran uraian tugas inspektordinasdan fungsi bagian kesatu inspektoratesekretariataninspektur inspektur memimpin pelaksanaan tugas. |
salinan yj sannk perkreditan rakyat badan kredit kecamatan kota tegal, diperlukan penyertaan moduntuk memenuhi kewajiban modal minimum dan pemenuhan modal inti bprmerintah provinsi jawa tengah bersama dengan pemerintah kota tegal berkewajiban menyetorkan modal sebesar rp. (dua puluh milyar rupiah) kepada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan kota tegal dengan rincian sebagai berikut pemerintah provinsi jawa tengah sebesar dari modal dasar, yaitu rp. dan pemerintah kota tegal sebesar dari modal dasar, yaitu rppr bkk kota tegal sebesar rp. (dua puluh milyar rupiah) tercantum dalammodal dasar pemerintah provinsi jawa tengah sebesar yaitu (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) dan pemerintah kota tegal sebesar yaitu (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah). cukup jelas. besaran penyertaan modal pemerintah daerah pada pd. bpr bkk kota tegal tahun sampai dengan tahun berdasarkan penghitungan modal dasar pemerintah kota tegal dikurangi modal yang telah disetordan kredit kecamatan kota tegal yang selanjutnya disingkat pd. bpr bkk kota tegal adalah perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan kota tegalb.asas .kkkk kota tegal adalah: memperkuat permodalan pd. bpr bkk kota tegal sesuai yang ditetapkan rups, meningkatkan daya saing pd. bpr bkk kota tegalkk kota tegal melalui penempatan modal pada pd. bpr bkk kota tegalkk kota tegal adalah rp. dua empat puluh sembilan persen). bab besaran besaran penyertaan modal pemerintah daerah pada pd. bpr bkk kota tegal sampai dengan tahun adalah sebesar rp. satu milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), jumlah kewajiban modal yang harus disetor oleh pemerintah daerah sebesar (delapan milyar seratus sepuluhpr bkk kota tegal, menerima bukti setor modal dan atau recipes, menerima. cc, dan suara dalam rups pd. bpr bkk kota tegal. pemerintah daerah dan pd. bpr bkk kota tegal wajib melaksanakan keputusan rups dalam hal modal disetor. pd. bpr bkk kota tegalbpr bkk kota tegalpr bkk kota tegal. deviden yang diperoleh dari penyertaan modal pada pd. bpr bkk kota tegalkk kota tegalkk kota tegal dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pd. bpr bkk kota tegalkk kota tegalkk kota tegalumum penanaman modal kota tegalanaman modal, perlu menetapkan peraturan walikota tegal tentang rencana umum penanaman modalumum penanaman modal kota tegal tahunkota tegal. rencana umum penanaman modal kota yang selanjutnya disingkat rusak adalah dokumen perencanaan penanaman modal tingkat kota tegal yang berlaku sampai dengan tahu sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor tahun bidangdokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi skpd. rusak sebagaimana dimaksud pada berfungsi untuk mengnyinergikan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas. rumpf sebagaimana dimaksud dalam dengan sistematika sebagai berikut pendahuluan asas, tujuan dan sasaran visi dan misi arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari peningkatan iklim penanaman modal persebaran penanaman modal fokus pengembangan pangan, infrastkemudahan dan atau insentif penanaman modal promosi dan kerjasama penanaman modal tahapan pelaksanaan rusak tegal, yang terdiri dariuktur dan energi tahap pengembangan industri skala besar tahap pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge bases economy) proyeksi kebutuhan penanaman modal kota tegal rumpyang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang penanaman modal melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal daerah dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah. yang berlakusuai dengan rusaksesuai dengan rusak. pelaksanaan rusak dievaluasi secara berkala oleh kepala skpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang penanaman modal dengan melibatkan pemangku kepentingancasa dd, aaa bupati pati provinsi jawa tengah peraturan bupati pati nomor tahun tentang pengembangan masterplan smart city kabupaten pati tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pati, menimbang bahwa visi kabupaten pati adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, bahwatahun terwujudnya kabupaten pati yang cerdas, maju, dan inovatif dalam pelayanan publik yang berwawasan lingkungan pada tahun bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi kabupaten pati, diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada perangkat daerah yang disusun dalam bentuk masterplan smart city kabupaten mbangan masterplan smart citydai, cakap , cerdik, banyak akal , dan mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu) atau cerdas yang diartikan sebagai sempurna perkembangan akal bodinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya), tajam pikiran dan sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat) . kata kota pintar dipilih untuk menunjukkan pengertian yang lebih luas dari kata cerdas atau intelligent . namun demikian penggunaan kata kota cerdas juga diperkenankan jika ada daerah yang memilih menggunakan istilah tersebut. dalam membangun smart city, terlebih dahulu suatu kota kabupaten harus memiliki kesiapan daerah pintar atau smart city readiness. terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar,erstruktur), dan budaya (culture), untuk keperluan penyusunan masterplan ini, kajian smart city readiness difokuskan kepada elemen saja yaitu struktur, infrastruktur, dan suprastruktur. ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada gambareknologi informasi dan komunikasi, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum,smart city readiness ss: driver resources life ecosystem enabled gambar elemen smart readiness sumber: citiasia center for smart nation ccs). bab pendahuluanhealth community industry smart economy &,. smart city smart smart environment branding smart se) energy governance alien bureaucracy gambar dimensi smart city sumber: citiasia center for smart nation ccs). bab pendahuluan bab visi misi smart city visi smart city kabupaten pati dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) tahun pemerintah kabupaten pati telah menetapkan visi kabupaten pati pembangunan tahun dari tahun sampai dengan tahun visi kabupaten pati adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik . misi dari visi tersebut adalah sebagai berikut: meningkatkan akhlak budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal,, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan,dengan misi tersebut pemerintah daerah kabupaten pati mempunyai tujuan dalam realisasi smart city yaitu menjadikan kabupaten pati sebagai kota dengan keunggulan semua dimensi smart city. konsep smart city mulai diterapkan untuk digunakan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan kabupaten pati, serta diharapkan mengutamakan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapat pelayanan maupun dalam memberikan tanggapan terhadap program pembangunan yang sedang berjalan, dan mampu meningkatkan manajemen perkotaan. smart city digunakan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan kabupaten pati, serta diharapkan konsep smart city mengutamakan pelayanan publik yaitu pelayanan pada masyarakat.rpm) tahun tersebut,: bab visi misi smart city terwujudnya kabupaten pati yang cerdas, maju dan inovatif dalam pelayanan publik yang berwawasan lingkungan pada tahun visi smart city tersebut, kemudian dijabarkan dalam misi yaitu: meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabeldan mengutamakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi: meningkatkan daya saing daerah berbasis kearifan lokal, dan meningkatkan kualitas lingkungan yang nyaman. misi ke smart city meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. misi ke smart city meningkatkan daya saing daerah berbasis kearifan lokalmisi ke smart city meningkatkan kualitas lingkungan yang nyaman: meningkatkan akhlaklayananpendidikan dan kesehatan, meningkatkan layanan publik menuju kualitas lingkungan yang nyaman untuk masyarakat. sasaran smart city kabupaten patsasaran smart city kabupaten pati adalah: bab visi misipeningkatan daya saing daerah bertumpu pada potensi unggulan yang dimiliki,mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, dan nyaman bagi masyarakat,mewujudkan tata kelola lingkungan hidup kabupaten pati yang baik,dan berkelanjutan. strategi untuk mencapai sasaran yang pertamaadalah: meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi. strategi untuk mencapai sasaran kedua: peningkatan daya saing daerahbertumpu pada potensi unggulan yang dimiliki, adalah: membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah business branding): membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata tourism branding): membangun dan memasarkan wajah kota (branding) kabupaten pati. strategi untuk mencapai sasaran ketiga:adalah: membangun ekosistem transaksi keuangan, membangun ekosistem industri dan umkm yang berdaya saing, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. strategi untuk mencapai sasaran keempat: mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, dan nyaman bagi masyarakat, adalah: menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, bab visi misi smart city harmonisasi tata ruang wilayah, dan menyediakan fasilitas layanan publik yang nyaman. strategi untuk mencapai sasaran kelima:adalah: mewujudkan ekosistem belajar yang efisien (education), mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (communication), dan mewujudkan sistem keamanan masyarakat (security). strategi untuk mencapai sasaran keenam: mewujudkan tata kelola lingkungan hidup kabupaten pati yang baik, dan berkelanjutan, adalah: melindungi ekosistem penting dan mengembalikan kawasan lahan kritis: mengelola limbah dan sampah, dan penghematan energi. bab visi misi smart city bab iii strategi pembangunanlayanan yanglebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. dalam prakteknya, smart governance harus dapat diimplementasikan dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (service), birokrasi (bureaucracy), dan kebijakan (policy). sebagai smart governance memiliki tujuan yaitu meningkatnya kualitas layanan publik dengan kegiatan sebagai berikut: meningkatkan kapasitas sdm penyedia layanan, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang layanan publik. meningkatnya efisiensi manajemen birokrasi dengan kegiatan sebagai berikut: menyederhanakan prosedur birokrasi, pembuatan sop bersama pada opd yang memiliki pelayanan publikyang sama, meningkatkan saran dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan, optimalisasi sistem aplikasi data dan informasi. bab iii strategi pembangunan smart city kegiatan pembangunan smart governance tabel kegiatan pembangunan smart city pada elemen smart governance peningkatan daftar siji untuk telu meningkatkan peningkatan apbd disdukcapil pihak jangka pelayananpublik takjil oke) pelayanan kepada cakupanjumlah ketiga menengah dalam bidang masyarakat dalam akta kelahiran, kependudukan pendaftaran dokumen akta kematian kependudukan dan dan dan kia pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang mudah cepat, tepat dan gratis. peningkatan layanan jemput bola memudahkan layanan peningkatan apbd disdukcapil jangka pelayanan publik ktp perekaman data cakupan jumlah pendek bidang kependudukan perekaman ktp kependudukan masyarakat. penyedia pengembangan untuk target pad pad dpmptsp jangka pelayanan terpadu layanan publik memudahkan retribusi imb gmatch pendek perizinan dan non dengan pembayaran cepat tercapai perizinan berbasis tandatangan digital retribusi imb dan dan indonesia sistem pelayanan signature dan mempercepat pelayanan perizinan retribusi imb. pelayanan izin imk cepat berusaha masuk kota. terlayani. terintegrasi secara elektronik. memfasilitasi dan temu bisnis investor temu bisnis investor jumlah investor pad dpmptsp jangka koordinasi nasional umkm nasional, umkm yang pendek kerjasama dengan pemerintah denganpemerintah berinvestasi bidang investasi kabupaten pati pada kabupaten kabupaten pati kegiatan pati business pati meningkat forum. pengendalian sosialisasi kebijakan realisasi investasi tercapainya target dak dpmptsp jangka pelaksanaan penanaman modal kabupaten pati realisasi investasi pendek penanaman modal dan bimbingan kabupaten pati yang menjadi teknis lpm line kewenangan daerah kabupaten kota. bab iii strategi pembangunan smart city pembangunan mal pelayanan perizinan memberikan pelayanan pad dpmptsp jangka pelayanan publik dan non perizinan pelayanan masyarakat perizinan dan non (terlaksana pendek satu tempat. perizinan terlayani tahun dengan baik. pemeliharaan pelayanan mewujudkan meningkatnya apbd tahun bpp bkn jangka rehabilitasi gedung kepegawaian proses pelayanan kepuasan asn pendek 'kantor dan terpadu yang cepat, mudah, dalam pelayanan bangunan transparan, kepegawaian pengadaan mebeleir terukur sesuai pengadaan dengan standar komputer dan yang telah kelengkapannya ditetapkan memberikan pengadaan pelayanan yang (perlengkapan prima, akuntabel, gedung kantor danantikorupsi, pengadaan kolusi dan (perlengkapan dan nepotisme peralatan kantor nanas pengembangan simpati sistem terwujudnya suatu asn dapat apbd tahun bpp pihak jangka sistem informasi informasi sistem informasi mengakses ketiga pendek manajemen asn manajemen manajemen data informasi kepegawaian pati) kepegawaian yang kepiawaiannya terintegrasi dalam lebih mudah suatu jaringan komputer yang mampu menghasilkan bermutu untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen kepegawaian lingkungan pemerintah kabupaten pati pengelolaan sim ukpga mempercepat proses proses pengadaan apbd bagian jangka layanan pengadaan, karena transparandan tahun pengadaan pendek pengadaan secara semua dilakukan akurat serta cepat anggaran barang dan elektronik secara elektronik. jasa serta memberikan sekretariat data analisis untuk pektetamal mengambil keputusan: daerah kabupaten bab iii strategi pembangunan smart city penguatan aparat consulting memberikan pelaksanaan tugas apbd inspektorat jangka pengawas internal kemudahan pada opd dan fungsi sesuai daerah pendek pemerintah api) saat konsultasi tetang peraturan undang tata cara pengelolaan undang yang keuangan daerah, berlaku pengadministrasian spj, pengelolaan aset dan tindak lanjut hasil pemeriksaan penanganan kasus waduk memberikan layanan membantu apbd inspektorat jangka pengaduan pengaduan kepada pelayanan daerah pendek lingkungan masyarakat jumlah pengaduan pemerintah daerah pengaduan dari masyarakat masyarakat jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti. implementasi aplikasi masyarakat dapat tidak ada antrian apbd kecaman kecam jangka sistem permohonan mengajukan dari masyarakat tan pati atan pendek administrasi pelayanan permohonan saatmengurus gabus kependudukan kecamatan pelayanansecara permohonan atau (membangun, online sehingga jika ada syarat updating, dan petugas dapat yang kurang pemeliharaan) langsungproses dan tidak perlu bolak diambil saatsudah balik jadi kecamatan kegiatan aplikasi satripasar dan peningkatan wajib retribusi pad bukan bank jangka pengelolaan simpatik layanan online daerah dapat jateng pendek pendapatan daerah pembayaran melakukan mpu sub kegiatan retribusi daerah pembayaran jakarta pengolahan retribusi secara pemeliharaan dan online pelaporan basis data pajak daerah. kegiatan web bukan peningkatan web bukan pad bukan bank jangka pengelolaan layanan web dapat menyajikan jateng pendek pendapatan daerah bukan informasi sub kegiatan terupdate penagihan pajak daerah bab iii strategi pembangunan smart citygruenberita daerah kabupaten pati tahun nomor memutuskan menetapkan: peraturan bupati tentang pengembangan master plan smart city kabupaten pati. babi. kegiatan bpt peningkatan e bpt pad bukan bank jangka pengelolaan layanan online terupdate jateng pendek pendapatan daerah bpt sub kegiatan penagihan pajak daerah kegiatan pbb peningkatan e pbb terupdate pad bukan bank jangka pengelolaan layanan online pbb jateng pendek pendapatan daerah sub kegiatan penagihan pajak daerah kegiatan trayek pembangunan layanan pad bukan bank jangka pengelolaan billing center retribusi ijin jateng pendek pendapatan daerah retribusi trayek trayek dapat mpu sub kegiatan kabupaten pati dilakukan secara jakarta pembinaan dan online pengawasan pengelolaan pajak daerah dan distribusi daerah. penyusunan dokumen informasi mempermudah tersedianya data bagian pihak jangka informasi jabatan dalam memperoleh base informasi organisasi ketiga menengah jabatan data base informasi jabatan jabatan penyusunan dokumen laporan mempermudah tersusunnya apbd bagian pihak jangka laporan evaluasi kelembagaan dalam penyusunan bahan laporan organisasi ketiga menengah evaluasi laporan evaluasi evaluasi kelembagaan kelembagaan kelembagaan dari perangkat daerah masing masing perangkat daerah penyusunan dokumen laporan mempermudah terlaksananya apbd bagian pihak jangka laporan sistem sakit dalam pelaksanaan evaluasi organisasi ketiga menengah akuntabilitas evaluasi dan sakippada kinerja penyusunan perangkat daerah perangkat laporan kinerja daerah perangkat daerah bab iii strategi pembangunan smart city pengembangan layang layanan pengelolaan layanan seluruh opd .000apbn diskominfo pihak jangka aplikasi dan proses perbuatan digital) surat masuk dan surat menerapkan ketiga pendek bisnis pemerintahan keluar dan aplikasi layang berbasis elektronik tersinkronisasi dengan dalam pengelolaan data kepegawaian perbuatan opd penyelenggaraan aplikasi dashboard integrasi data dalam data opd dalam .000apbn diskominfo pihak jangka sistem penghubung portal terintegrasi dalam ketiga menengah layanan pemerintah layanan penyediaan filateli sistem memberikan memberikan apbd diskominfo pihak jangka layanan layanan layanan layanan ketiga menengah keamanan telekomunikasi) penghubung antar penghubung informasi pemda opd antar kab kota baik voice, data, opd baik dan deo voice, data, dan deo pelaksanaan paragraf layanan layanan surat terkirim apbd diskominfo pihak jangka keamanan radio gram) penghubung dengan cepat, ketiga pendek informasi pemda komunikasi antara tepat, kab kota diskominfo, selamatfterjaga berbasis kecamatandan kerahasiaan) elektronik dan antar opd hemat efisien non elektronik anggaran dan waktu pelaksanaan satelit layanan memberikan suksesnya apbd diskominfo pihak jangka keamanan telekomunikasi layanan telepon telekomunikasi ketiga menengah informasi pemda satelit) satelit kepada jikaterjadi kab kota pejabat vip dan trouble pada berbasis kepala opd jaringan umum elektronik dan tertentu pada saat telekomunikasi non elektronik jaringan umum telekomunikasi trouble (bencana alam) operasional lateral melayani melayaninya apbd diskominfo pihak jangka jaring layanan telekomunikasi radio pancar ketiga pendek komunikasi terpadu radio melaluifasilitas ulang sandi pemda pancar ulang rpu telekomunikasi kabupaten pati opd yang membutuhkan bab iii strategi pembangunan smart city pelaksanaan layanan counter menjamin terjaminnya apbd diskominfo bssn jangka keamanan surveillance kontra keamanan ruangan keamanan menengah informasi pemda pengindraan tertentu dari informasipada s d kab kota asesmen security) pengindraan dari ruangan tertentu berbasis pihak pihak yang ruang vip dan elektronik dan tidak berhak ruang ruang non elektronik. penting lainnya penyediaan layanan chart( computer pelayananpada opd sistem komputer apbd diskominfo bssn jangka keamanan informasi security insiden yang mengalami aman menengah pemda kab kota response team) kerusakan software akibat virus pelaksanaan soc security pemantauan trafik sistem siber apbd diskominfo pihak jangka keamanan operation center) siber aman ketiga pendek informasi pemda kab kota berbasis elektronik dan non elektronik. pelaksanaan liga teki libur siaga keamanan terlaksananya apbd diskominfo bssn jangka analisis siaga informasi,terima kiri kami dan pendek kebutuhan dan telekomunikasi berita surat cepat terkininya dan pengelolaan dan keamanan dan keamanan diterimanya dan sumber daya informasi informasi pada hari diterimanya kami dan hari diliburkan berita surat cepat dan keamanan informasi pada hari libur dan hari diliburkan penyediaan laksmi layanan memberikan masyarakat apbd diskominfo bssn jangka layanan edukasikeamanan edukasi sadarkan menengah keamanan informasi) keamanan informasi informasi pemda informasi kepada masyarakat pelaksanaan drc layanan layanan backup terjaminnya apbd diskominfo jangka keamanan informasi disaster recovery server utama kelangsungan con menengah pemda kab kota system) seluruh opd trinitas dan berbasis elektronik keamanan pada dan non elektronik saat terjadi bencana (bencana alam, ancaman, keadaan darurat) bab iii strategi pembangunan smart city pelaksanaan assessment untuk mendapatkan terlaksananya apbd diskominfo bssn jangka keamanan maturity kami tingkat keamanan kami dan pendek informasi pemda siber terkininya dan kab kota berbasis diterimanya dan elektronik dan non diterimanya elektronik berita surat cepat dan keamanan informasi pada hari libur dan hari diliburkan pelaksanaan tte terjaminnya terlaksananya apbd diskominfo bssn jangka keamanan keamanan dan tte bagi pendek informasi pemda kecepatan kepala opd kab kota validasi surat berbasis digital elektronik dan non elektronik. pelaksanaan fire wall terjaminnya terlaksananya apbd diskominfo pihak ketiga jangka analisis keamanan data penjaminan menengah kebutuhan dan pada server induk keamanan ata pengelolaan sumber daya kami pengolahan portal satu data program terciptanya apbd diskominfo jangka updating dan indonesia pengembangan data pendek analisis data dan data informasi st berkualitas statistik daerah artistik daerah mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat serta daerah informasi dan sedap informasi program terwujudnya apbd diskominfo jangka publikasi serambi depan pembuatan strategi peningkatan pendek masyarakat informasi komunikasi pengetahuan melalui media masyarakat yang pemerintah dan melek informasi dan non pemerintah iterasi digital bab iii strategi pembangunan smart city informasi dan ruang press room program pembuatan terwujudnya apbd diskominfo jangka publikasi strategi komunikasi peningkatan pendek masyarakat melalui media pengetahuan pemerintah dan non masyarakat yang pemerintah melek informasi dan literasi digital informasi dan ruang literasi program terwujudnya apbd diskominfo jangka publikasi masyarakat pembuatan peningkatan pendek masyarakat strategi pengetahuan komunikasi masyarakat melalui media yang melek pemerintah dan informasi dan non pemerintah literasi digital informasi dan sistem website program pemberian terwujudnya apbd diskominfo jangka publikasi ppid kabupaten pelayanan keterbukaan menengah masyarakat pati informasi dan informasi publik dokumentasi secara cepat,tepat waktu dan sesuai dengan yang berlaku. bab iii strategi pembangunan smart city sinkronisasi program dan kegiatan smart governance tabel sinkronisasi program dan kegiatan smart governance dengan rpm kabupaten pati tahun peningkatan penataan meningkatkan peningkatan daftar sisi apbd disdukcapil pihak ketiga jangka pelayanan administrasi pelayanan cakupan jumlah untuk telu menengah publik dalam kependudukan kepada akta kelahiran, takjil bidang masyarakat akta kematian, oke) kependudukan dalam ktp dan kia pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang mudah cepat, tepat dan gratis. peningkatan penataan memudahkan peningkatan layanan apbd disdukcapil jangka pelayanan administrasi layanan cakupan jumlah jemput bola pendek publik kependudukan perekaman data perekaman ktp kip bidang kependudukan kependudukan masyarakat. penyedia program untuk target pad pengembangan pad dpmptsp jangka pelayanan pengolahan memudahkan retribusi imb aplikasi gamatechno pendek terpadu data dan pembayaran cepat tercapai simyandu indonesia perizinan dan sistem retribusi imb dan pelayanan dengan sistem non perizinan berbasis sistem informasi dan tai cepat tandatangan pelayanan penanaman mempercepat terlayani. digital dan perizinan modal pelayanan izin pembayaran berusaha masuk kota. imb langsung terintegrasi bank jateng secara tanpa melalui elektronik. bendahara penerima bab iii strategi pembangunan smart city a.n pengendalian program realisasi tercapainya target kunjungan dak dpmptsp jangka pendek pelaksanaan pengendalian investasi realisasi investasi proyek penanaman pelaksanaan kabupaten pati kabupaten pati penanam modal yang penanaman modal, menjadi modal sosialisasi kewenangan kebijakan daerah penanaman kabupaten modal dan bimbingan teknis lpm online memfasilitasi program temu bisnis jumlah investor temu bisnis pad dpmptsp jangka dan koordinasi peningkatan investor yangberinvestasi investor pendek kerjasama iklim nasional, kabupaten tour umkm bidang investasi dan umkm dengan pati meningkat pbf investasi realisasi pemerintah pati investasi kabupaten pati business pemeliharaan peningkatan terlaksananya memberikan pelayanan pad dpmptsp jangka rutin berkala sarana dan pelayanan pelayanan perizinan pendek gedung kantor prasarana publik yang masyarakat dan non agar atur mudah cepat satu tempat. perizinan dan transparan terlayani denganbaik pemeliharaan program mewujudkan meningkatnya pelayanan apbd bpp bkn jangka rehabilitasi penunjang proses kepuasan asn kepegawaian tahun pendek gedung kantor urusan pelayanan dalam pelayanan terpadu dan bangunan pemerintahan yang cepat, kepegawaian pengadaan daerah mudah, mebeleir kab kota transparan, pengadaan terukur sesuai komputer dan engan standar yang kelengkapannya telah pengadaan ditetapkan perlengkapan memberikan gedung kantor pelayanan pengadaan yang prima, perlengkapan akuntabel, dan dan peralatan anti korupsi, kantor kolusi dan nepotisme bab iii strategi pembangunan smart city pengembangan program mewujudkan asn dapat simpati apbd bpp pihak ketiga jangka sistem informasi kepegawaian proses pelayanan mengakses sistem inform tahun sedang manajemen asn daerah yang cepat, data informasi asi manajemen mudah, epegawaiannya transparan, lebih mudah damn awalan terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pengelolaan program mempercepat proses pengadaan sim ukpga apbd bagian jangka layanan koordinasi proses pengadaan, transparan dan pengadaan pendek pengadaan pelaksanaan karena semua akurat serta cepat barang secara pembangunan dilakukan secara dan jasa elektronik infrastruktur elektronik. sekretariat daerah serta memberikan data analisis acara untuk mengambil kabupaten keputusan pati penguatan program memberikan pelaksanaan tugas consulting apbd inspektorat jangka aparat peningkatan kemudahan pada dan fungsi sesuai daerah pendek pengawas profesionalisme opd saat peraturan undang internal tenaga konsultasi tetang undang yang pemerintah pemeriksa dan tata cara berlaku api) aparatur pengelolaan pengawasan ruangan daerah, pengadministrasian spj, pengelolaan aset dan tindak lanjut hasil pemeriksaan penanganan program memberikan membantu waduk apbd inspektorat jangka kasus peningkatan layanan pelayanan daerah pendek pengaduan sistem pengaduan pengaduan lingkungan pengawasan kepada masyarakat pemerintah internal dan masyarakat, daerah pengendalian jumlah pelaksanaan pengaduan dari kebijakan kdh masyarakat, jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti bab iii strategi pembangunan smart city implementasi program masyarakat tidak ada antrian aplikasi apbd kecamatan kecamatan jangka sistem penataan dapat dimasyarakat permohonan pati gabus pendek administrasi administrasi mengajukan saat mengurus pelayanan (sudah kependudukan kependudukan permohonan permohonan atau kecamatan memiliki (membangun, pelayanan jikaada syarat aplikasi) updating, dan secara online, yang kurang tidak pemeliharaan) sehingga perlu bolak balik petugas dapat kecamatan langsung proses dan diambil saat sudah jadi pengolahan, program peningkatan wajib retribusi aplikasi pad bukan pt. mpu jangka pendek pemeliharaan pengelolaan layanan line daerah dapat satripasar jakarta dan pelaporan pendapatan pembayar melakukan dan dan bank basis data daerah retribusi pembayaran simpatik jateng pajak daerah daerah retribusi secara terupdate online. penagihan program peningkatan web bukan web bukan pad bukan jangka pendek pajak daerah pengelolaan layanan web dapat terupdate pendapatan bukan menyajikan daerah informasi terupdate penagihan program peningkatan e bpt e bpt pad bukan bank jangka pendek pajak daerah pengelolaan layanan online terupdate terupdate jateng pendapatan bpt daerah penagihan program peningkatan e pbb terupdate e pbb pad bukan bank jangka pendek pajak daerah pengelolaan layanan online terupdate jateng pendapatan pbb daerah pembinaan program pembangunan layanan e trayek pad bukan mpu jangka pendek dan pengelolaan billing center retribusi ijin terupdate jakarta pengawasan pendapatan retribusi trayek trayek dapat bank pengelolaan daerah kabupaten pati dilakukan jateng pajak daerah secara online dan retribusi daerah. bab iii strategi pembangunan smart city penyusunan penataan mempermudah tersedianya dokumen bagian pihak jangka informasi organisasi dalam data base informasi organisasi ketiga menengah jabatan memperoleh informasi jabatan data base jabatan informasi jabatan penyusunan penataan mempermudah tersusunnya dokumen apbd bagian pihak jangka laporan organisasi dalam bahan laporan laporan organisasi ketiga menengah evaluasi penyusunan evaluasi evaluasi kelembagaan laporan kelembagaan kelembagaan evaluasi dari masing kelembagaan masing perangkat perangkat daerah daerah penyusunan penataan mempermudah terlaksananya dokumen apbd bagian pihak jangka laporan organisasi dalam evaluasi sakit laporan organisasi ketiga panjang sistem pelaksanaan pada sakit akuntabilitas evaluasidan perangkat kinerja penyusunan daerah perangkat laporan kinerja daerah perangkat daerah pengembangan program aplikasi pengelolaan seluruh opd layang apbd diskominfo pihak jangka aplikasi dan informatika layanan surat menerapkan layanan ketiga pendek proses bisnis masuk dan surat aplikasi layang perbuatan pemerintahan keluar dan dalam pengelolaan digital) berbasis tersinkronisasi perbuatan opd elektronik dengan data kepegawaian penyelenggara program aplikasi integrasi data data opd dalam aplikasi apbd diskominfo pihak jangka sistem informatika dalam portal terintegrasi dalam dashboard ketiga menengah penghubung layanan layanan pemerintah bab iii strategi pembangunan smart cityplan adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan, smart city adalah kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosi administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. bab sistematika masterplan masterplan smart city kabupaten pati memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program perangkat daerah dalam jangka waktu (lima) tahun dari tahun sampai dengan tahun secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi kabupaten pati. . penyediaan program memberikan memberikan filateli apbd diskominfo pihak jangka layanan pengembangan layanan layanan sistem ketiga menengah keamanan komunikasi, penghubung antar penghubung antar layanan informasi informasi dan opd opd baik voice, telekomunikasi pemda media massa baik voice, data, dan deo si) kab kota data, dan deo pelaksanaan program layanan surat terkirim paragraf apbd diskominfo pihak jangka pendek keamanan pengembangan penghubung dengan layanan ketiga informasi komunikasi, komunikasi cepat,tepat,selamat radiogram) pemda informasi, dan antara diskominfo (terjaga kab kota media massa ,kecamatan dan kerahasiaannya) berbagai antar opd hemat efisien elektronik dan dan non elektronik pesan pelaksanaan program memberikan suksesnya satelit apbd diskominfo pihak jangka keamanan pengembangan layanan telepon telekomunikasi layanan ketiga menengah informasi komunikasi, satelit kepada jikaterjadi trouble telekomunikasi pemda informasi, dan pejabat vip dan padajaringan satelit) kab kota media massa kepala opd umum berbasis tertentu pada saat telekomunikasi elektronik dan jaringan umum non elektronik telekomunikasi trouble (bencana alam) operasional program melayani melayaninya radio lateral apbd diskominfo pihak jangka pendek jaring pengembangan telekomunikasi pancar ulang layanan ketiga komunikasi komunikasi, melalui fasilitas telekomunikasi terpadu sandi pemda informasi, dan rpu opd yang radio pancar kabupaten pati media massa membutuhkan. ulang) pelaksanaan program menjamin terjaminnya layanan apbd diskominfo bssn jangka keamanan pengembangan keamanan keamanan counter menengah informasi komunikasi, ruangan tertentu informasipada surveillance pemda informasi, dan dari pengindraan ruangan tertentu kontra kab kota media massa dari pihak pihak ruang vip dan pengindraan berbasis yang tidak berhak ruang ruang asesmen elektronik dan penting lainnya security) non elektronik. penyediaan program pelayanan pada sistem komputer chart apbd diskominfobssn jangka layanan pengembangan opd yang aman computer menengah keamanan komunikasi, mengalami security informasi pemda informasi, dan kerusakan insiden resp media massa software akibat once team) virus bab iii strategi pembangunan smart city pelaksanaan program pemantauan trafik sistem siber aman soc security apbd diskominfo pihak jangka pendek keamanan pengembangan siber operation ketiga informasi pemda komunikasi, center) kab kota informasi, dan berbasis media massa elektronik dan non elektronik pelaksanaan program siaga keamanan terlaksananya kami liga teki apbd diskominfo bssn jangka pendek analisis pengembangan informasi,terima ki dan terkininya dan libur siaga kebutuhan dan komunikasi, rim berita surat diterimanya dan telekomunikasi pengelolaan informasi, dan cepat dan diterimanya berita dan sumber daya media massa keamanan surat cepat dan keamanan kami informasi pada hari keamanan informasi informasi) dan hari diliburkan pada hari libur dan hari diliburkan penyediaan program layanan backup terjaminnya laksmi apbd diskominfobssn jangka layanan pengembangan server utama kelangsungan layanan menengah keamanan data seluruh opd kontinuitas dan edukasi informasi pemda informasi statistik keamanan pada keamanan daerah saatterjadi bencana informasi) (bencana alam, pelaksanaan program layanan backup terjaminnya drc apbd diskominfo jangka keamanan pengembangan server utama kelangsungan conti layanan menengah informasi pemda komunikasi, seluruh opd nulitas dan disaster kab kota informasi, dan keamanan pada saat recovery berbasis media massa terjadi bencana system) elektronik danassessment apbd diskominfobssn jangka pendek keamanan pengembangan mendapatkan dan terkininya dan maturity informasi pemda komunikasi, tingkat keamanan diterimanya dan kami kab kota informasi, dan siber diterimanya berita berbasis media massa surat cepat dan elektronik dantte apbd diskominfo bssn jangka pendek keamanan info pengembangan keamanan dibagi kepala opd masi pemda komunikasi, kecepatan validasi kab kota serba informasi, dan surat digital sis elektronik media massa dan non elektronik. bab iii strategi pembangunan smart city pelaksanaan program terjaminnya terlaksananya fire wall apbd diskominfo pihak jangka analisis pengembangan keamanan data penjaminan ketiga menengah kebutuhan dan komunikasi, pada serverinduk keamanan data pengelolaan informasi, dan sumber daya media massa kami penyediaan program memberikan masyarakat sadar portal satu apbd diskominfo jangka pendek layanan pengembangan edukasi keamananakan informasi data keamanan data informasi stat informasi kepada indonesia informasi pemda mistik daerah masyarakat pelaksanaan program layanan backup terjaminnya sedap apbd diskominfo jangka pendek keamanan pembuatan strategi server utama kelangsungan conti informasi informasi pemda komunikasi melalui seluruh opd nulitas dan serambi kab kota media pemerintah keamanan pada saat depan berbasis dan non terjadi bencana informasi) elektronik dan pemerintahruang press apbd diskominfo jangka pendek keamanan pembuatan strategi mendapatkan dan terkininya dan room informasi pemda komunikasi melalui tingkat keamanan diterimanya dan kab kota media pemerintah siber diterimanya berita berbasis dan non surat cepat dan elektronik dan pemerintahruang literasi apbd diskominfo jangka pendek keamanan pembuatan strategikeamanan dibagi kepala opd masyarakat informasi komunikasi melaluikecepatan validasi pemda media pemerintahsurat digital kab kota dan non berbasis pemerintah elektronik dan non elektronik. pelaksanaan program pemberian program pemberian terwujudnya sistem apbd diskominfo jangka pendek analisis pelayanan pelayanan keterbukaan website ppid kebutuhan dan informasi dan informasi dan informasi publik kabupaten pengelolaan dokumentasi dokumentasi secara cepat,tepat pati sumber daya waktu dan sesuai kami dengan yang berlaku. bab iii strategi pembangunan smart city peningkatan daya saing daerah bertumpu pada potensi unggulan yang dimiliki dimensi kedua dalam smart city adalah smart branding,. smart branding menjadi salah satu dimensi dalam smart city karena dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokalnya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.alam rangka mewujudkan smart branding memiliki tujuan meningkatnya daya saing komoditas unggulan berbasis potensi wilayah secara berkelanjutan dengan kegiatan sebagai berikut: sinergitas antarapengelolaan dan pengembangan dengan pemasaran, regulasi dan kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan produkunggulanj, fasilitasi pemasaran produk produk unggulan berbasis potensiwilayah, publikasi dan promosi secara multi channel terhadap komoditas unggulan mengacu pada potensi masing masing, meningkatkan indikator akses (terhadap kegiatan publikasi danpromosi). membangun infrastruktur dan memasarkan pariwisata, melaluikegiatan sebagai berikut: penyediaan infrastruktur pariwisata yang memadai, penyediaan jaringan transportasi penunjang pariwisata, pemasaran pariwisata melalui pariwisata digital, penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusiapenunjang interaksi, penguatan kapasitas kelompok sadar wisata dalam memanfaatkanteknologi informasi dan komunikasi. meningkatnya integrasi pemasaran offline dan online untuk produk produk unggulan usaha kecil dan menengah ukm), melalui kegiatan: pemasaran produk unggulan usaha kecil dan menengah ukm) secara online dan offline, bab iii strategi pembangunan smart city penguatan kapasitas kelembagaan usaha kecil dan menengah ukm) dalam hal marketing dan manajemen bisnis. bab iii strategi pembangunan smart city kegiatan pembangunan smart branding tabel kegiatan pembangunan smart city pada elemen smart branding pendampingan promosi memberikan tersampaikan apbd dinas pertanian jangka penggunaan sarana produksi jeruk informasi nyainformasi menengah pendukung pertanian. pamela bareng masyarakat hasil dan kelapa tentang produksi pertanian, kotor jeruk pamela dan peternakan kelapa kotor tam kabupaten pati perkebunan secara online (integrasi dengan web pemerintah kabupaten pati) pengendalian kawasan memberikan disampaikannya apbd dinas pertanian jangka penyediaan peternakan penyuluhan dan informasi tentang menengah benih bibit ternak unggas pendampingan potensi kawasan dan hijauan pakan serta peternakan. ternak mempromosikan program sentra unggas kepada peternak unggas penyelenggaraan sistem aplikasi smart city integrasi layanan data layanan apbn diskominfo jangka penghubung layanan publik dalam potalpublik terintegrasi menengah pemerintah pada layanan pengelolaan akun desk analisa memonitor jumlah apbd bag. prokompim jangka media sosial sosial media menganalisa dan interaksi dan setda pendek merespon topik follower sosial yang terkait media dengan pemerintah pemerintah dan kepala daerah meningkat, serta sentimen publik yang positif terhadap pemerintah daerah. bab iii strategi pembangunan smart city pengembangan festival untuk pelestarian jumlah apbd dinas pendidikan dan kolom jangka kebudayaan budaya pengenalan pesertayang kebudayaan pok pendek pariwisata daerah budaya ikut budaya menengah berpartisipasi dan seni masa rakyat dan fasilitasi proses untuk pelestarian jumlah peserta apbd dinas pendidikan dan kolom jangka penyelenggaraan boyongan danpengenalan ang ikut kebudayaan pok menengah festifal budaya dalam rangka budaya hariadhi berpartisipasi, budaya daerah peringatan hari pati jumlah adan jadi pati masyarakatyang seni berpartisipasi masa rakyat dan sekolah pembuatan aplikasi sarira smp untuk memudahkan apbd dan dinas pendidikan dan seluruh jangka sarira smp mengetahui dalam swadaya kebudayaan smp pendek tingkat kerusakan pengambilan kabur sarira smp keputusan. ten pati bab iii strategi pembangunan smart city sinkronisasi program dan kegiatan smart branding tabel sinkronisasi program dan kegiatan smart branding dengan rpm kabupaten pati tahun pendampingan program potensi memberikan tersampaikan nya apbd dinas jangka penggunaan penyediaan dan produksi informasi informasi hasil pertanian menengah sarana pengembangan jeruk pamela masyarakat pertanian, pendukung sarana pertanian dan kepala tentang produksi peternakan dan pertanian kotor truk pamela perkebunan dan kelapa kotor kabupaten pati secara online (integrasi dengan pemerintah kabupaten pati) pengendalian program kawasan memberikan tersampaikannya apbd dinas jangka penyediaan benih penyediaan dan peternakan penyuluhan dan informasi tentang pertanian menengah bibit ternak pengembangan unggas pendampingan potensi kawasan dan sarana pertanian serta peternakan mempromosikan kabupaten pati program sentra unggas kepada peternak unggas. penyelenggaraan aplikasi smart city integrasi data layanan apbn diskominfo penyelenggara sistem layanan publikpublik sistem penghubung dalam total terintegrasi pada penghubung layanan layanan layanan pemerintah pemerintah pengelolaan peningkatan desk analisa memonitor, jumlah interaksi apbd bag. jangka kun media pelayanan sosial media menganalisa dan follower sosial prokompim pendek sosial informasipublik dan merespon media milik setda topik yang pemerintah terkait dengan meningkat serta pemerintah dan baik kepala daerah seniman yang positif terhadap pemerintah daerah. bab iii strategi pembangunan smart city pengembangan program festival untuk jumlah peserta apbd dinas kolom jangka kebudayaan pengelolaan budaya pelestarian yang ikut pendidikan pok pendek me pariwisata kekayaan daerah dna berpartisipasi dan budaya tengah budaya pengenalan kebudayaan dan budaya seni magyar akan dan sekolah fasilitasi program proses untuk jumlah peserta apbd dinas kolom jangka penyelenggaraan pengelolaan boyongan pelestarian yang ikut pendidikan pok menengah festifal budaya keragaman dalam dan berpartisipasi, dan budaya daerah budaya rangka pengenalan jumlah kebudayaan dan peringatan budaya hari masyarakat seni hariadhi jadi pati yang masa pati berpartisipasi rakyat dan sekolah pembuatan aplikasi untuk memudahkan apbd dan dinas seluruh jangka aplikasi bisa mengetahui dalam swadaya pendidikan smp pendek sarira smp akses tingkat pengambilan dan kabur secara baik kerusakan keputusan kebudayaan ten pati sarira smp bab iii strategi pembangunan smart city smart economy dimensi ketiga dalam smart city adalah smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. smart economy dalamv ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. adapun tujuan dari smart economy ini yaitu: meningkatkan pembinaanpetani dan pelaku usaha penguatan komoditas unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing masing, melalui kegiatan sebagai berikut: memfasilitasi pemanfaatan market place untuk produsen dankonsumen dalam memasarkan produk, memfasilitasi produsen untuk melakukan ekspansi pasar, dalam rangka perluasan pasar untuk produk produk daerah. menyediakan ekosistem rantai pasokan (supply chain) komoditas unggulan, melalui strategi: menyediakan saluran distribusi, meningkatkan rantai dan kualitas pasokan serta pengembangan cluster industry, meminimalisasi biaya operasi. pemberdayaan petani dan masyarakat pelaku usaha mulai dari produksi hingga pemasaran komoditas komoditas unggulan melalui strategi meningkatkan pembinaan petani dan pelaku usaha. bab iii strategi pembangunan smart city masterplan sebagaimana dimaksud dalam bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan smart city kabupaten pati, sebagai pedoman pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan smart city kabupaten pati, cc. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung smart city kabupaten pati, dan partisipatifyelaraskan perkembangan dinamika masyarakat dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah pengampu kegiatan smart city. sistematika masterplan smart city kabupaten pati sebagaimana dimaksud dalam meliputi babi pendahuluan babi visi misi smart city babi strategi pembangunan smart city babi rencana aksi smart city babi peta jalan pembangunan smart city rincian sistematika masterplan smart city. kegiatan pembangunan smart economy tabel kegiatan pembangunan smart city pada elemen smart economy pengembangan sippa sistem membentuk peningkatan apbd dinas jangka lembaga informasi keterbukaan pasar pendapatan daerah kelautan pendek usaha pelelangan ikan ikan, meningkatkan dan nelayan dan perdagangan pati) kesejahteraan perikanan perikanan nelayan dan tangkap retribusi daerah (sistem non tunai bekerjasama dengan bank) informasi informasi memberikan meningkatnya jumlah apbd dinas jangka budidaya ikan budidaya ikan informasi kepada masyarakat yang kelautan pendek masyarakat melakukan budidaya dan tentang budidaya ikan perikanan penyusunan magnum membantu peningkatan jumlah apbd dinas opd terkait jangka data base sistem informasi pemasaran umkm, kub klaster usaha koperasi pendek umkm managemen sarana promosi mikro proporsi kub umkm umkm) dan perkumpulan klaster usaha mikro database umkm yang menjalin kemitraan. sosialisasi kopi sistem memudahkan prosentase apbd dinas opd terkait| jangka prinsip informasi pelaporan berkala, peningkatan koperasi pendek prinsip koperasi) memudahkan manajemen dan umkm pemahaman pemantauan kinerja koperasi beroperasi koperasi, prosentase mengetahui koperasi yang (sosialisasi keberadaan berkinerja baik. kopi) koperasi penyusunan informasi memudahkan akses masyarakat apbd dinas jangka data base ketahanan masyarakat untuk mengetahui akses ketapang pendek potensi pangan mengetahui pangan produk informasi ketahanan pangan pangan promosi informasi memberikan masyarakat apbd dinas jangka produk pangan lokal informasi mengetahui ketapang pendek pertanian masyarakat tentang tentang pangan perkebunan pangan lokal lokal unggul kabupaten pati daerah dan pangan lokal bab iii strategi pembangunan smart city pelaksanaan oleh produk peningkatan transaksi apbd disdagperin pihak jangka promosi, pemasaran lokal unggulan sertapeningkatan ketiga pendek dan peningkatan kabupaten pati pendapatan umkm penggunaan produk dapat dikenal dalam negeri. lebih luas dan sub kegiatan mempertemukan peningkatan sistem konsumen dan dan jaringan produsen informasi perdagangan. pembangunan dan pasar puri meningkatkan peningkatan transaksi apbd disdagperin pihak jangka pengelolaan sarana online transaksi perdagangan perdagangan pasar ketiga pendek distribusi papibejo) pasar puri melalui puri melalui jaringan perdagangan sub jaringan aplikasi aplikasi online. kegiatan online. sekaligus penyediaan sarana mengurangi! kla ster distribusi penularan covid asar. perdagangan. penyelenggaraan cek produk produk unggulan memudahkan apbd disdagperin pihak jangka promosi dagang melalui pati kabupaten pati penelusuran informasi ketiga pendek pameran dagang dan kenal luas dan terkait produk daerah misi dagang bagi identitas produk profit dan kontak produk ekspor sebagai produk serta media sosial ikm unggulan yang terdapat pati akan dengan yang memproduksi. ada (satu) daerah mudah diketahui kabupaten kota sub sehingga dapat kegiatan pembinaan mempromosikan dan pengembangan produk saha produk ekspor masyarakat luas. unggulan kab kota. bab iii strategi pembangunan smart city sinkronisasi program dan kegiatan smart economy tabel sinkronisasi program dan kegiatan smart economy dengan rpm kabupaten pati tahun pengembangan program sippa membentuk peningkatan apbd dinas jangka lembaga usaha keterbuk bendarnsit kelautan pendek perdagangan pengembangan sistem keterbukaan rapatan dam ende perikanan perikanan informasi pasar ikan, daerah dan berkenan tangkap tangkap pelelangan meningkatkan nelayan ikan pati) kesejahteraan nelayan dan retribusi daerah (sistem non tunai bekerjasama dengan bank) informasi program informasi memberikan meningkatnya apbd dinas jangka budidayalkan pengembangan budidaya informasikepadajumlah kelautan dan pendek budidaya ikan ikan masyarakat masyarakat yang perikanan tentang melakukan budidaya ikan budidaya ikan penyusunan program membantu peningkatan jumlah koperasi apbd diakon opd jangka data base pengembangan pemasaran jumlah yang mengikuti umkm pati terkait pendek umkm kewirausahaan umkm kub klaster sosialisasi dan sarana usaha mikro informasi dan keunggulan promosi dan proporsi perkembangan kompetitif terkumpul kub klaster regulasi usaha kecil data base usaha mikro pengoperasian dan menengah umkm yang menjalin (ukm) kemitraan sosialisasi program memudahkan prosentase jumlah koperasi apbd diakon opd jangka prinsip peningkatan pelaporan peningkatan yang mengikuti umkm pati terkait pendek prinsip kualitas berkala, manajemen sosialisasi pemahaman kelembagaan memudahkan koperasi dan informasi dan pengoperasian koperasi pemantauan prosentase perkembangan (sosialisasi kinerja koperasi yang regulasi kopi) koperasi dan berkinerja baik pengoperasian mengetahui keberadaan koperasi bab iii strategi pembangunan smart city penyusunan program memudahkan masyarakat masyarakat apbd dinas jangka data base peningkatan akses mengetahui mengetahui ketapang pendek potensi ketahanan masyarakat akses pangan akses pangan produk pangan untuk pangan pertanian mengetahui perkebunan informasi ketahanan pangan promosi program memberikan masyarakat masyarakat apbd dinas jangka produk peningkatan informasi mengetahui mengetahui ketapang pendek pertanian ketahanan masyarakat tentang pangan tentang pangan perkebunan pangan tentang lokal lokal unggul pertanian pangan lokal daerah dan perkebunan kabupaten pangan pati pon yokai pelaksanaan program aplikasi produk peningkatan apbd disdagperin pihak jangka promosi, peningkatan oleh lokal ung transaksi serta ketiga pendek pemasaran dan efesiensi bulan peningkatan peningkatan perdagangan kabupaten pendapatan penggunaan dalam negeri. pati dapat umkm produk dalam dikenal negeri. lebih luas sub kegiatan dan peningkatan temperate sistem dan bukan jaringan konsumen informasi dan produsen perdagangan. pembangunan program pasar puri meningkatkan peningkatan apbd disdagperin pihak jangka dan peningkatan online transaksi transaksi ketiga pendek pengelolaan efesiensi papibejo) perdagangan perdagangan pasar puri sarana perdagangan melalui pasar puri distribusi dalam negeri. jaringan melalui perdagangan aplikasi online. jaringan sub kegiatan sekaligus aplikasi online. penyediaan mengurangi sarana bian distribusi perdagangan. pasar. bab iii strategi pembangunan smart city kean penyelenggaraan program aplikasi cek produk memudahkan apbd disdagperin pihak jangka promosi peningkatan produk pati unggulan penelusuran ketiga pendek dagang melalui efesiensi kabupaten pati informasi pameran perdagangan dam kenifiae terkait produk dagang dan dalam negeri. produk sebagai daerah, profit misi dagang produk pati dan kontak bagi produk akan dengan serta media ekspor mudah sosial ikm yang unggulan yang diketahui memproduksi. terdapat pada sehingga dapat (satu) daerah produk logika kabupaten masyarakat kota sub luas. kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab kota. bab iii strategi pembangunan smart city smart living smart living menjadi salah satu dimensi dalam smart city untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat dalamnya. kelayakan taraf hidup ini dapatdalam sebuah smart city. sasaran dari smart living dalam smart city adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. adapun tujuan dari smart living ini yaitu: harmonisasi tata ruang wilayah berupa pembangunan infrastruktur fisik bagi masyarakat berbasis pendekatan spasial kewilayahan, melalui strategi pembangunan perumahan pemukiman bagi masyarakat yang sesuaidengan rencana pemanfaatan ruang, penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan, pembangunan fasilitas perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. penyediaan informasi spasial untuk masyarakat, melalui strategi menyiapkan informasi spasial yang dapat diakses oleh masyarakat melalui teknologi informasi yang ada. meningkatkan kualitas layanan transportasi melalui strategi menyiapkan jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyakat untuk mengakses lokasi lokasi penting pusat pusat perdagangan, pertanian, destinasi wisata, dan lokasi strategis lainnya, penyediaan moda transportasi umum bagi masyarakat pedesaan untuk mengakses lahan lahan produktif pertanian. peningkatan penyediaan akses terhadap layanan bagi masyarakat melalui strategi: penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, penyediaan fasilitas bagi masyarakat, penyediaan fasilitas sosial dan budaya tempat berkumpul bagimasyarakat. tab iii strategi pembangunan smart city ngen kegiatan pembangunan smart living tabel kegiatan pembangunan smart city pada elemen smart living penyusunan sistem untuk mengetahui data proses pengajuan apbd putra pihak jangka pengembangan informasi base bantuan keuangan proposal dan ketiga pendek sistem informasi database sarana dan prasarana laporan akhir jangka bantuan bantuan pedesaan dinas pekerjaan pelaksanaan menengah keuangan sarana keuangan umum dan penataan bantuan keuangan dan prasarana sarana dan ruang kabupaten pati pemerintah pedesaan prasarana kabupaten pati pedesaan dapat diperoleh secara date dan lebih cepat. penyusunan sistem menyediakan database proses perencanaan apbd putra pihak jangka informasi data base informasi jalan dan jembatan yang dan penanganan ketiga pendek jalan, database akurat, jalan dan jembatan jangka penyusunan jaringan lebih cepat dantepat menengah informasi data base jalan dan jembatan jembatan penyusunan sistem menyediakan data mempercepat proses apbd putra pihak jangka informasi informasi informasi perencanaan penyebarluasan ketiga pendek database tata penataan dan pemanfaatan ruang informasi rencana jangka ruang ruang kabupaten pati pemanfaatan ruang menengah kabupaten kabupaten pati pati yang mudah diakses oleh masyarakat pelaku usaha dan investor. pengembangan pendaftaran memberikan kemudahan pelayanan semakin blue upt rsud pihak jangka sistem informasi online pendaftaran online cepat, masyarakat raa ketiga pendek rumah sakit rawat jalan pengguna semakin secondo jangka puas pati menengah e rm rawat rekam kelengkapan catatan medis kepuasan pelanggan blue upt rsud pihak ketiga jangka jalan dan rawat medis pasien pasien kemudahan akses dan kepuasan raa pendek inap data pasien dan dapat pengguna rekam secondo jangka meningkatkan keamanan medis ppa) pati menengah. bab iii strategi pembangunan smart city penanganan sia pak mempercepat proses banyaknya apbd satpol pihak jangka gangguan pengaduan masyarakat pengguna sia pak, ketiga menengah ketentraman dan penanganan oleh waktu penanganan dan ketertiban petugas aduan singkat umum dalam (satu) daerah kabupaten pelayanan ifa untuk penanganan dini untuk mengurangi apbd bpbd pihak ke jangka pencegahan dan smart potensi bencana banjir, dampak negatif (tiga) dan menengah kesiapsiagaan informasi dari mulai peringatan, akibat bencana komunitas terhadap bencana) kesiapsiagaan hingga banjir yang timbul relawan bencana penanganan darurat secara cepat, tepat, kawasan bencana banjir wilayah efektif dan efisien daerah kabupaten pati aliran sungai pengelolaan pasien meningkatkan terwujudnya apbd upt. pihak pelayanan lansia kenyamanan dan kemampuan rsud ketiga kesehatan pada keselamatan pasien pada pelayanan beristri kayen usia lanjut lansia dengan mengurangi tingkat lengkap resiko sesuai pmk tahun penyediaan dan garda terselenggaranya cakupan pelayanan apbd dinas diskon jangka pengelolaan pelayanan terpadu bagi kegawatdaruratan kesehatan dan pendek sistem penderita dan bencana kabupaten pihak penanganan kegawatdaruratan sehari terlayani jumlah pati ketiga gawat darurat hari maupun keadaan kasus kecepatan terpadu sport) bencana. penanganan, prosentase jumlah korban yang tangani) bab iii strategi pembangunan smart city pengelolaan sig sistem tervalidasinya data terpublikasinya apbn (dak dinas pihak jangka pelayanan informasi stunting gizi narasumber (terkasesnya) non fisik kesehatan ketiga pendek kesehatan gizi geografis) data ppm, dengan aplikasi e stunting stunting) kabupaten masyarakat stunting menggunakan metode baik berbasis pati validasi apps berbasis website dan android, melalui berbasis android, terbentuknyaaplikasi sesuai dengan e stunting berbasis spesifikasi fungsi android untuk dan keamanan yang memetakan latitude telah tetapkan. dan longitudepenciptaan even untuk mengurai kemacetan apbd dinas pihak jangka pelayanan cepat, sistem kepadatan lalu lintas berkurang, terhubung ketiga pendek tepat, mudah informasi pelanggaran lalu gan dan murah electric lintas law berkurang education) bab iii strategi pembangunan smart city pengendalian uji pelayanan lebih efisien pelayanan lebih apbd dinas pihak jangka disiplindan dan mudah transparan, cepat terhubung ketiga pendek pengoperasian pergantian dari buku uji danefisien gan angkutan umum kir menjadi smart card, jalan raya pembayaran beralihdari non tunai pembayaran tunai. pendaftaran bida dilakukan secara online. penciptaan mantap untuk pemutakhiran data pelayanan lebih apbd dinas pihak jangka pelayanan angkudes transparan, cepat terhubung ketiga pendek cepat,tepat dan dan efisien. gan efisien sinkronisasi program dan kegiatan smart living tabel sinkronisasi program dan kegiatan smart living dengan rpm kabupaten pati tahun penyusunan sistem informasi laporan akhir untuk mengetahui proses apbd putra pihak jangka pengembangan database pelaksanaan data base bantuan pengajuan ketiga pendek sistem bantuan bantuan keuangan sarana proposal dan ngka anton asi keuangan keuangan dan prasarana laporan akhir menengah bantuan kabupaten pati ketone sarana dan pedesaan dinas pelaksanaan sarana dam prasarana pekerjaan umum bantuan prasarana pedesaan dan penataan keuangan pedesaan ruang kabupaten pemerintah pati kabupaten pati dapat diperoleh secara date dan lebih cepat. bab iii strategi pembangunan smart citsa dengan aslinya bagian hukum, to, sh. pembina tingkat nip: penyusunan program database jalan menyediakan proses apbd putra pihak jangka sistem pembangunan dan jembatan database jalanan perencanaan ketiga pendek informasi data sistem informasi jembatan yang dan jangka base jalan, data base jalan akurat penanganan menengah penyusunan dan jembatan jalan dan sistem jembatan informasi data lebih cepat base jembatan dantepat penyusunan sistem informasi menyediakan data mempercepat proses laporan ijin apbd putra pihak jangka informasi penataan ruang informasi penyebarluasan pemanfaatan ketiga pendek database kabupaten pati perencanaan dan informasi rencana tata ruang jangka tata ruang pemanfaatan pemanfaatan ruang kabupaten menengah ruang kabupaten pati pati kabupaten pati yang mudah diakses oleh masyarakat, pelaku usaha dan investor. pendaftaran program mempercepat kepuasan pelanggan pendaftaran blue upt raa pihak jangka online pemenuhan upaya pelayanan, online rawat secondo ketiga pendek rawat jalan kesehatan memberikan jalan menengah perorangan dan kemudahan upaya kesehatan pendaftaran masyarakat e rm program kelengkapan kepuasan pelanggan elektronik blue upt raa pihak jangka rawat pemenuhan upaya catatan medis dan kepuasan rekam medis secondo ketiga pendek jalan dan kesehatan pasien, pengguna rekam pasien menengah rawat inap perorangan dan kemudahan medis ppa) upaya kesehatan akses data masyarakat pasien dan dapat meningkatkan keamanan bab iii strategi pembangunan smart city penanganan program mempercepat banyaknya tertanganinya apbd satpol pihak jangka gangguan peningkatan proses pengguna sia pak, aduan singkat ketiga menengah ketentraman ketentraman dan pengaduan waktu penanganan masyarakat dan ketertiban umum masyarakat dan aduan singkat tepat waktu ketertiban penanganan oleh umum dalam petugas (satu) daerah kabupaten kota pelayanan penanggulangan ifa untuk penanganan untuk apbd bpbd pihak ke jangka pencegahan bencana smart informasi dini potensi bencana mengurangi (tiga) menengah dan bencana) banjir, dari mulai dampak negatif untuk kesiapsiagaan peringatan, akibat bencana aplikasi terhadap kesiapsiagaan banjir yang dan bencana hingga penanganan timbul secara komunitas darurat bencana cepat, tepat, relawan banjir wilayah efektif dan kawasan kabupaten pati efisien daerah aliran sungai das) pengelolaan program meningkatkan terwujudnya pasien lansia apbd upt. rsud pihak jangka pelayanan pemenuhan upaya kenyamanan kemampuan kayen ketiga pendek kesehatan kesehatan dan pelayanan beristri dan pada usia perorangan dan keselamatan tingkat lengkap menengah lanjut upaya kesehatan pasien pada sesuai pmk masyarakat lansia dengan tahun mengurangi resiko bab iii strategi pembangunan smart city penyediaan garda terselenggaranya cakupan apbd dinas diskominfo jangka pengelolaan pelayanan terpadu bagi| pelayanan kesehatan dan pihak pendek sistem penderita pesawat pesawat kabupaten ketiga daratan sehari hari pati penanganan maupun keadaan daratan dan gawat bencana bencana darurat terlayani jumlah terpadu kasus, sport) kecepatan penanganan, prosentase jumlah korban yang tangani) pengelolaan sig sistem tervalidasinya data terpublikasinya apbn dinas pihak jangka pelayanan informasi stunting gizi (terkasesnya) dak non kesehatan ketiga pendek kesehatan geografis) narasumber data aplikasi fisik kabupaten gizi stunting ppm, dengan stunting baik stunting) pati masyarakat menggunakan metode berbasis website validasi apps berbasis dan berbasis android, melalui android, sesuai terbentuknya dengan aplikasi e stunting spesifikasi fungsi berbasis android dan keamanan untuk memetakan yang telah latitude dan longitude tetapkan.bab iii strategi pembangunan smart city penciptaan program even untuk mengurai kemacetan apbd dinas pihak jangka pelayanan peningkatan sistem informasi kepadatan lalu berkurang, perhubungan ketiga pendek cepat, tepat, pelayanan electric law lintas pelanggaran mudah dan angkutan education) lalu lintas murah berkurang pengendalian program uji pelayanan lebih pelayanan apbd dinas pihak jangka disiplin dan peningkatan efisien dan lebih perhubungan ketiga pendek pengoperasian pelayanan mudah, transparan, angkutan angkutan pergantian dari cepat dan umum jalan buku uji kir efisien raya smart card, pembayaran beralih dari non tunai pembayaran tunai. pendaftaran bisa secara online penciptaan program mantap untuk pelayanan apbd dinas pihak jangka pelayanan peningkatan pemutakhiran data lebih perhubungan ketiga pendek angkudes cepat, tepat pelayanan transparan, dan efisien angkutan cepat dan efisien bab iii strategi pembangunan smart city smart society smart society sebagai bagian dari smart ci, dan sistem keamanan (security). adapun tujuan dari smart society ini yaitu: mewujudkan interaksi masyarakat yang efektif dan efisien (community) melalui strategi: menyediakan akses internet yang terhubung antar tetangga, menyediakan akses internet bagi masyarakat umum, menyediakan sarana dan pendukung dan penguatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh ketenagakerjaan. meningkatkan kualitas layanan pendidikan (formal dan informal), melalui strategi: meningkatkan kapasitas dan kualitas pengajar, penyediaan internet tempat pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi penjaga situs situs budaya dan memberikan publikasi informasi tentang situs situs budaya, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. mewujudkan sistem keamanan dan tanggap darurat masyarakat (security), melalui strategi sebagai berikut mengaktifkan kelompok siskamling, pembuatan early warning system ews), bab iii strategi pembangunan smart city peningkatan pemberdayaan pks penyandang masalah kesejahteraan sosial), melalui strategi sebagai berikut: pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia penyandang masalah kesejahteraan sosial sdm pks):, pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia penyandang masalah kesejahteraan sosial sdm pks). bab iii strategi pembangunan smart city kegiatan pembangunan smart society tabel kegiatan pembangunan smart city pada elemen smart society pengembangan otomasi mempermudah meningkatnya apbd dinas pihak ketiga jangka dan perpustakaan pengguna jumlah kearsipan dan pendek pemeliharaan (iblis lite) perpustakaan pengunjung perpustakaan layanan dalam mengakses perpustakaan dan perpustakaan informasi meningkatnya elektronik efektivitas dan kepuasan efisiensi layanan pengguna perpustakaan, terhadap layanan meningkatnya perpustakaan. jumlah pengunjung perpustakaan. pengelolaan pati pintar menyediakan meningkatnya apbd dinas pihak ketiga jangka dan koleksi buku jumlah kearsipan dan pendek pengembangan book berbasis pengunjung perpustakaan bahan pustaka aplikasi android melalui perpustakaan yang dapat aplikasi umum daerah. manfaatkan pengguna tanpa terkendala tempat dan waktu. penyediaan sistem mempermudah meningkatnya apbd dinas pihak ketiga jangka informasi informasi aksesarsip jumlaharsip yang kearsipan dan pendek akses dan kearsipan daerah dapat diakses perpustakaan layanan daerah( sid) oleh masyarakat kearsipan melalui tingkat sistem aplikasi kabupaten. penyediaan arsip mempermudah meningkatnya apbd dinas jangka informasi layanan arsip jumlah arsip yang kearsipan dan pendek akses dan secara digital dapat diakses oleh perpustakaan layanan masyarakat melalui kearsipan sistem aplikasi tingkat kabupaten bab iii strategi pembangunan smart city penilaian dan ardilla penyelamatan arsip meningkatnya arsip apbd dinas jangka penetapan pertanahan letter vital desa (letter kearsipan dan pendek autentikasi arsip desa kabupaten yang perpustakaan statis sesuai pati dialihmediakan. persyaratan penjaminan keabsahan arsip peningkatan arus mempermudah arus data pelaporan apbd dinas sosial pihak ketiga angka kemampuan pelaporan masyarakat untuk cepat, akurat dan pemberdayaan (untuk aplikasi), menengah petugas data melaporkan tindak tertangani dengan perempuan dinsosp3akb penginputan kekerasan kekerasan pada baik perlindungan untuk kegiatan data kekerasan pipa perempuan dan anak dan pembentukan, berbasis gender nak dengan cepat keluarga pelatihan dan dan anak berencana sosialisasi kader tingkat desa kelurahan desa dan kelurahan) pelaksanaan ormas mengetahui secara jumlah ormas apbd badan pihak ketiga angka koordinasi cepat jumlah ormas tercatat kesbangpol menengahgendalian peta ntuk mengecek prosentase pekerja apbd disnaker pihak ketiga angka dan pembinaan penyebaran keberadaan pekerja migran ilegal menengah perusahaan pekerja iran indonesia menurun penempatan migran uar negeri, sehingga pekerja migran indonesia jika ada masalah indonesia epat terdeteksi dan ppm ditangani bab iii strategi pembangunan smart city penyusunan sistem memudahkan masyarakat secara apbd disnaker pihak ketiga angka informasi informasi masyarakat cepat mendapat menengah bursa tenaga lowongan mengetahui informasi lowongan kerja kerja informasi kerja, bagi lowongan kerja perusahaan untuk mengiklankan menginformasikan kepada masyarakat fasilitasi sistem memudahkan laporan cepat apbd disnaker pihak ketiga jangka penyelesaian pengaduan pekerja dalam diterima oleh dinas menengah prosedur, pekerja mengadukan tenaga kerja penyelesaian buruh terkait masalah yang perselisihan hubungan adaterhadap hubungan industrial masalah yang industrial ada perusahaan peningkatan sistem mempermudah masyarakat cepat apbd dinas pihak ketiga jangka kemampuan informasi masyarakat untuk menerima kabupaten p3akb, pendek (capacity santunan pengajuan santunan pati disdukcapil, building) kematian santunan kematian bukan, petugas dan dan mempermudah diskominfo, pendamping pengawasan oleh kecamatan sosial, petugas verbal dan desa pemberdayaan fakir miskin, kat dan pks lainnya bab iii strategi pembangunan smart city sinkronisasi program dan kegiatan smart society tabel sinkronisasi program dan kegiatan smart society dengan rpm kabupaten pati tahun pengembangan program otomasi mempermudah meningkatnya apbd dinas pihak ketiga jangka dan pengelolaan perpustakaan pengguna jumlah kearsipan pendek perpustakaan pemeliharaan perpustakaan (iblis dalam mengakses pengunjung dan layanan tingkat daerah lite) informasi, perpustakaan perpustakaan perpustakaan kabupaten. efektivitas dan dan eletronik efisiensi layanan meningkatnya perpustakaan, kepuasan jumlah tanya pengguna pengunjung terhadap perpustakaan layanan perpustakaan. pengelolaan dan program pati menyediakan meningkat apbd dinas pihak ketiga jangka pengembangan pengelolaan pintar koleksi buku kan kearsipan pendek bahan pustaka perpustakaan book berbasis jumlah dan perpustakaan tingkat daerah aplikasi android pengunjuk perpustakaan umum daerah kabupaten. yang dapat melalui manfaatkan aplikasi. pengguna tanpa terkendala tempat dan waktu penyediaan program sistem mempermudah meningkatnya apbd dinas pihak ketiga jangka informasi akses pengelolaan informasi akses terhadap jumlaharsip kearsipan dan pendek dan layanan arsip kearsipan arsip daerah yang dapat perpustakaan kearsipan daerah diakses oleh tingkat sid) masyarakat kabupaten melaui sistem aplikasi penyediaan program arsip mempermudah meningkatnya apbd dinas jangka informasi akses pengelolaan layanan arsip jumlah arsip kearsipan pendek dan layanan arsip secara digital yang dapat dan kearsipan diakses oleh perusak tingkat masyarakat aan kabupaten melalui aplikasi. bab iii strategi pembangunan smart city lampiran peraturan bupati pati nomor tahun tentang pengembangan masterplan smart city kabupaten pati bab pendahuluan latar belakang seiring dengan perkembangan suatu daerah khususnya kabupaten pati, maka permasalahan permasalahan yang harus diselesaikan juga semakin berkembang dan semakin kompleks. penyelesaian permasalahan dengan cara yang biasa tentunya kurang tepat karena tidak seiring dengan perkembangan daerah. untuk itu butuh suatu cara percepatan penyelesaian masalah dengan cara yang cerdas yang melibatkan teknologi informasi dalamnya. selain untuk mempercepat dalam penyelesaian permasalahan, dibutuhkan juga kombinasi antara perencanaan daerah, peningkatan kualitas tata pemerintahan, teknologi yang inovatif, masyarakat yang lebih sejahtera dan bisnis yang berkembang untuk menghasilkan apa yang dikenal sebagai smart city. menjadi smart city juga berarti harus terus berinovasi dan berkembang dengan cara yang lebih baik. selain investasi modal, diperlukan metode yang inovatif dan efisien dalam menemukan kebutuhan masyarakat yang tinggal, bekerja, atau bahkan hanya mengunjungi kabupaten patiinformasi dan komunikasibab pendahuluan penilaian dan program ardilla penyelamatan meningkatnya apbd dinas jangka penetapan perlindungan arsip arsip vital desa kearsipan dan pendek autentikasi arsip dan pertanahan letter yang perpustakaan statis sesuai penyelamatan letter desai dialihmediakan persyaratan arsip kabupaten pati penjaminan keabsahan arsip. peningkatan program rus mempermudah arus data apbd dinas sosial pihak ketiga angka kemampuan peningkatan pelaporan masyarakat pelaporan pemberdayaan (untuk menengah petugas kualitas hidup dan data untuk cepat, akurat perempuan aplikasi), penginputan perlindungan kekerasan melaporkan dan tertangani perlindungan dinsosp3akb data kekerasan perempuan tindak dengan baik anak dan untuk kegiatan berbasis gender kekerasan pada keluarga pembentukan, dan anak perempuan dan berencana pelatihan dan anak dengan sosialisasi cepat kader tingkat desa kelurahan desa dan kelurahan) pelaksanaan program mengeja hui jumlah ormas data apbd badan pihak ketiga angka koordinasi pemberdayaan dan secara cepat tercatat ormas kesbangpol menengah dibidang pengawasan jumlah pendaftaran organisasi ormas ormas, kemasyarakatanb iii strategi pembangunan smart city pengendalian dan program peta untuk mengecek prosentase apbd disnaker pihak ketiga angka pembinaan peningkatan penyebaran keberadaan pekerja migran menengah perusahaan kualitas dan pekerja pekerja migran ilegal menurun penempatan produktivitas migran indonesia luar pekerja migran tenaga kerja indonesia negeri, sehingga indonesia jika ada masalah ppm) cepat terdeteksi dan ditangani penyusunan program sistem memudahkan masyarakat apbd disnaker pihak ketiga angka informasi bursa peningkatan informasi masyarakat secara cepat menengah tenaga kerja kesempatan lowongan mengetahui mendapat kerja kerja informasi informasi lowongan lowongan kerja, kerja bagi perusahaan untuk mengiklankan mengonfirmasi kan kepada masyarakat fasilitasi sistem memudahkan laporan cepat apbd disnaker pihak ketiga angka penyelesaian pengaduan pekerja terima oleh menengah prosedur, pekerja dalam dinas tenaga penyelesaian buruh mengadukan kerja perselisihan terkait masalah yang hubungan hubungan ada terhadap industrial. industrial masalah yang ada perusahaan peningkatan program sistem mempermudah masyarakat apbd dinas pihak ketiga jangka kemampuan pemberdayaan fakir informasi masyarakat cepat kabupaten p3akb, pendek (capacity building) miskin, komunitas santunan untuk menerima pati disdukcapil, petugas dan dat terpencil kat) kematian pengajuan santunan bukan, pendamping dan penyandang pati santunan diskominfo, sosial, masalah santun) kematian kecamatan pemberdayaan kesejahteraan dan desa fakir miskin, kat sosial pks) dan pks lainnya lainnya bab iii strategi pembangunan smart city smart environment dimensi keenam dalam sebuah smart city. sasaran dari smart environment adalah mewujudkan tata kelola lingkunganyang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. adapun tujuan dari smart environment ini yaitu: mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai, melalui strategi: optimalisasi ruang terbuka hijau semua kawasan sesuai standar pelayanan minimal ruang terbuka hijau, optimalisasi penerangan jalan umum skala perkotaan dan kawasan, mengintegrasikan semua unsur yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya yang ada baik sumber daya kehutanan, kelautan, dan sumber air bersih, optimalisasi penanganan sampah sampai ditingkat desa kelurahan dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir, optimalisasi pengelolaan air limbah dalam lingkungan permukiman, penanganan drainase skala perkotaan dan kawasan permukiman, perlindungan terhadap sumber air (mata air) dan identifikasi titik sumber air baku (air tanah) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, peningkatan jaringan air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur keamiran (bendungan, embung, saluran irigasi teknis dan non teknis), menyesuaikan pembangunan lingkungan berdasarkan daya dukung lahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan. meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan bab iii strategi pembangunan smart city lingkungan hidup, melalui strategi: meningkatnya penanganan pencemaran lingkungan hidup, meningkatnya ketersedian data dan informasi lingkungan hidup daerah, pemanfaatan potensi bahan bakar residu untuk penyediaan bahanbakar industri perkebunan. bab iii strategi pembangunan smart city kegiatan pembangunan smart environment tabel kegiatan pembangunan smart city pada elemen smart environment urusan propel psu meningkatkan infrastruktur terawat apbd dispersi pihak jangka penyelenggaraan program peduli responsivitas dan lingkungan kabupaten ketiga menengah psu perumahan. lingkungan pemda dalam tertata, keluhan psu) menanggapi masyarakat segera keluhan warga ditangani terkait kondisi infrastruktur yang layak lingkungan kelurahan dan perumahan peningkatan peningkatan tercapainya peningkatan score apbn dispersi komentar jangka kualitas kawasan kualitas kumuh desa kelurahan kumuh dan ian pupr menengah permukiman permukiman kabupaten pati (tujuh) kecamatan apbd satker kumuh kabupaten pati pkp) dan perkotaan pati hingga dibawah nilai bkm bebas kumuh) lkm peningkatan ling memudahkan pengurusan ijin apbd dinas pihak jangka perserta (lingkungan pengaduan lingkungan dan jin lingkungan ketiga menengah masyarakat dalam terhadap masalah plh dilakukan secara hidup pengendalian lingkungan hidup, online dan pengaduan lingkungan hidup pelayanan ijin masyarakat sudah lingkungan, dan terdata dan terlayani ijin plh perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup). peningkatan peran bank sampah memudahkan jumlah sampah yang apbd dinas pemerintah jangka serta masyarakat induk pemilihan dan dapat didaur ulang lingkungan desa dan menengah dalam pengelolaan pengumpulan dan atau guna ulang hidup kelompok sampah sampah yang dapat yang memiliki nilai masyarakat daur ulang dan atau ekonomis. guna ulang yang memiliki nilai ekonomi. koordinasi dan problem mengembangkan apresiasi problem dari apbd dinas pemerintah jangka sinkronisasi program partisipasi klik lingkungan desa dan menengah pelaksanaan kampung masyarakat dalam kelompok pengendalian emisi iklim) aksi mitigasi dan masyarakat grk mitigasi dan adaptasi perubahan adaptasi perusahaan iklim. iklim. bab iii strategi pembangunan smart city sistem menyediakan single data yang terupdate apbd bappeda dokumen perencanaan informasi dataakurat terkait menengah pembangunan daerah sinergi perencanaan dan infrastruktur infrastruktur pembangunan ipjp, rpm, dan infrastruktur rkd sinkronisasi program dan kegiatan smart environment tabel sinkronisasi program dan kegiatan smart environment dengan rpm kabupaten pati tahun koordinasi program propel meningkat infrastruktur apbd smart dispersi pihak jangka pengawasan lingkungan psu kan terawat kabupaten environment ketiga menang dan sehat program responsive dan pengendalian perumahan peduli pemda lingkungan pelaksanaan lingkup dalam tertata, kebijakan gan psu) menanggap keluhan tentang keluhan masyarakat pembangunan warga segera perumahan terkait ditangani kondisi infrastruktur yang layak lingkungan kelurahan dan perumahan peningkatan program peningkat tercapainya peningkatan apbn dan smart dispersi menteri jang kualitas lingkungan kumuh score apbd environment pupr kawasan sehat kualitas desa seluruh satker mene permukiman perumahan bermukim kabupaten kumuh pkp) dan ngah man pati (tujuh) bkm kumuh kecamatan lkm perkotaan kabupaten pati pati hingga bebas dibawah nilai kumuh) bab iii strategi pembangunan smart city peningkatan program ling memudahkan pengurusan apbd smart dinas pihak jangka peran serta pengendalian lingkungan pengaduan ijin environment lingkungan ketiga menengah masyarakat pencemaran terhadap lingkungan hidup dalam dan masalah dan ijin plh pengendalian perusakan lingkungan dilakukan lingkungan lingkungan hidup, secara online hidup hidup pelayanan dan ijin pengaduan lingkungan, masyarakat dan ijin sudah terdata plh dan terlayani perlindungan ndan pengelolaan lingkup gan hidup). peningkatan pengelolaan bank pemuda jumlah apbd smart dinas pemerintah jangka peran serta sampah sampah akan sampah yang environment lingkungan desa dan menengah masyarakat induk pemilih dapat didaur hidup kelompok dalam dan ulang dan masyarakat pengelolaan regnum atau digna sampah bulan ulang yang sampah memiliki nilai yang ekonomi dapat didaur ulang dan atau guna ulang yang memiliki nilai ekonomi. bab iii strategi pembangunan smart city koordinasi pencemaran problem mengembang problem dari smart dinas pemerintah jangka sinkronisasi dan atau program kan klik environment lingkungan desa dan menengah dan kerusakan kampung partisipasi hidup kelompok pelaksanaan lingkungan iklim) masyarakat masyarakat pengendalian hidup dalam aksi emisi grk kab kota mitigasi dan mitigasi dan adaptasi adaptasi perubahan perubahan iklim iklim koordinasi, program sistem menyediakan data yang apbd smart bappeda tenaga ahli jangka penyusunan perencanaan informasi single data terupdate environment menengah dokumen prasarana sinergi akurat terkait perencanaan wilayah dan infrastru perencanaan pembangunan daerah sumber daya tur dan bidang alam pembangunan infrastruktur infrastruktur ipjp, rpm, dan poo rkd) bab iii strategi pembangunan smart city bab rencana aksi smart city kabupaten pati pengembangan kebijakan dan kelembagaan smart city rencana pengembangan smart city pati untuk kebijakan cukup ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati. adapun yang perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati pati ditampilkan pada tabel sebagai berikut. dari tabel diturunkan dalam bentuk pelaksanaan teknis yaitu standar operasional prosedur. tabel rekomendasi suprastruktur smart city pati organisasi pengelola smart city: dewan smart city dan tim pelaksana pengembangan smart city pati yang terdiri dari smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, smart environment. ketetapan visi dan misi, bentuk organisasi, tupoksi, indikator keberhasilan, tunjangan kinerja, dan hubungan dengan perangkat daerah unit kerja. aplikasterintegrasi. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terpadu standardisasi metadata aset informasi daerah pemanfaatan software legal open source dan proprietary) pemanfaatan akses informasi keamanan informasi dan incident handling layanan publik berbasis elektronik proses birokrasi berbasis elektronik sistem pemerintahan berbasis elektronik spe) untuk kelembagaan, tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi dan tata kerja diskominfo bahwa telah terbentuk diskominfo kabupaten patibab rencana aksi smart city selain itu pemerintah kabupaten pati memiliki berbagai organisasi perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, antar perangkat daerah akan memiliki kepentingan teknis dan administrasi masing masing, maka perlu diatur koordinatnya untuk bisa bersinergi dalam rangka memenuhi semua kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi. semua perangkat daerah selain diskominfo merupakan pemilik data informasi dan proses birokrasinya menggunakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. berikut adalah faktor faktor yang harus dipatuhi dalam usaha transformasi proses birokrasi dan layanan publik dari manual menjadi berbasis elektronik tabel persyaratan transformasi birokrasi berbasis elektronik semua perangkat daerah harus berkoordinasi dengan diskominfo dalam memanfaatkan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi pemerintah kabupaten pati. data, informasi, dan proses birokrasi dimiliki oleh perangkat daerah sedangkan diskominfo berwenang untuk sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. proses bisnis re engineering yaitu melakukan inventarisasi proses birokrasi terkini yang bisa diotomatisasikan menjadi sistem informasi. pengelola data yang berfungsi untuk melakukan:pengamanan dan pemeliharaan data, pengembangan sistem terintegrasi, penetapan proses yang akan dijadikan modul sistem informasi. bab rencana aksi smart city oleh karena itu diperlukan adanya panduan agar pemerintah kabupaten dan kotaroses pembangunan smart city merupakan usaha yang memerlukan waktu dan tidak seketika. diperlukan komitmen dan perencanaan yang matang serta menyeluruh. pada tahap tahap tertentu, usaha pembangunan smart city juga perlu melibatkan semua pihak tingkat daerah maupun tingkat pusat, baik dari pihak warga, pemerintah maupun swasta. selain untuk mewujudkan terciptanya sinkronisasi, hal ini juga dimaksudkan untuk menyamakan (alignment) pemahaman akan visi, misi, dan mempertemukan kepentingan yang berbeda dari setiap pihak serta menumbuhkan rasa kepemilikan (sense belonging) atas rencana pembangunan smart city yang diinisiasi. dengan kata lain pembangunan smart city merupakan usaha yang berkelanjutan, bertahap, dan bersifat multi sektoral oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berjangka waktu dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen masterplan smart city. pada dasarnya konsep smart city berfokus pada pengembangan elemen manusia melalui pemanfaatan teknologi. jadi melalui teknologi setiap elemen didorong untuk berpikir kreatif dan aktif dalam melahirkan inovasi inovasi demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman. masterplan smart city hadir sebagai wadah berbagai inovasi yang muncul dari proses berpikir kreatif dan identifikasi aktif. masterplan smart city memungkinkan setiap ide dapat terakomodasi ataupun memperkaya ide yang lainnya. masterplan smart city juga memastikan bahwa suatu ide tidak akan berdiri sendiri melainkan akan menjadi bagian dari suatu rencana implementasi yang terintegrasi dan komprehensif. masterplan smart city berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan. masterplan ini berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kota. sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi, identitas dan karakter kota, masterplan smart city mempermudah pemerintah dalam mengurai masalahkhas perkotaan. masterplan smart city juga memastikan proses transformasi menuju konsep kota cerdas baik itu pada tahap perencanaan, implementasi, maupun monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. sehingga sebuah masterplan smart city haruslah memiliki kriteria sebagai bab pendahuluan perangkat daerah berkoordinasi dengan tim teknis pengembangan sistem diskominfo dalam hal: pengelolaan data,: pelaksana: kelayakan anggaran, pengelolaan sistem, sarana dan prasarana sistem (server, jaringan, terminal, dll): ketersediaan sistem pasaran. perangkat daerah juga berkoordinasi dengan diskominfo untuk mendapatkan ijin kelayakan tentang kebutuhan software proprietary dan aplikasi dari pemerintah pusat atau provinsi untuk dianalisa integrasi dengan sistem yang sudah ada. perangkat daerah pemilik data dan pemilik proses birokrasi juga berkoordinasi dengan perangkat daerah lain dalam hal akuisisi data, pengelolaan dan tanggung jawab kepemilikan data informasi proses birokrasinya. selanjutnya untuk pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dimana semua perangkat daerah berkoordinasi dengan diskominfo untuk hal hal berikut: kapasitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan, jumlah dan kualitas media komunikasi data: tingkat keamanan, sistem jaringan yang dibutuhkan, kapasitas hardware dan software, spesifikasi teknis kebutuhan pekerjaan, mekanisme pemeliharaan, pengoperasian dan pengendaliannya. semua perangkat daerah harus berkoordinasi dengan diskominfo dalam melaksanakan pengadaan, perawatan dan pengendalianinfrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. bab rencana aksi smart city rencana pembangunan infrastruktur pendukung smart city arsitektur infrastruktur smart city (essen kantor kecamatan kantor p3! beo intranet pemkab puskesmas internet mesoeeaan (io pa) opd opd opd opd ara kerta site kanterbesa stasiun pemantau (en gambar komponen infrastruktur data center daerah pusat data daerah) kabupaten pati perlu menyediakan pusat data daerah yang dapat dimanfaatkan bersama oleh seluruh aplikasi smart city. pusat data dimaksud akan menyediakan kapasitas penyimpanan (storage), pemrosesan (computing), dan distribusi data yang dibutuhkan oleh aplikasi aplikasi smart city. pusat data dimaksud setidaknya memiliki komponen dan perannya sebagaiberikut: database server, menyediakan kapasitas untuk penyimpanan data pokok, data transaksi, analisis dan pelaporan untuk seluruh aplikasi smart city, application server, menyediakan back end api dan front end bagi aplikasi smart city: file sharing server, menyediakan solusi cloud untuk penyimpanan bersama arsip arsip penting daerah, generic hosting service, menyediakan solusi hosting untuk aplikasi aplikasi generik off the shelf pendukung smart city, bab rencana aksi smart city mail server, menyediakan fasilitas email resmi lingkup pemerintah kabupaten pati, domain name server, menyediakan layanan domain resmi untukmemudahkan pemberian alamat layanan smart city, firewall, menyediakan layanan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan aplikasi layanan smart city. kabupaten pati telah membangun gedung server terpadu data center) pada tahun yang ditujukan untuk integrasi server server yang sebelumnya dikelola oleh masing masing perangkat daerah. untuk pelaksanaan fungsi data center seperti tersebut diatas maka secara bertahap dilakukan menyesuaikan dengan anggaran diskominfo kabupaten pati. jaringan ketersediaan ini jaringan ini mutlak diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya yang dibangun melalui inisiatif smart city secara optimal. infrastruktur jaringan yang akan dibangun dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yakni infrastruktur jaringan intra opd intranet kabupaten) dan infrastruktur jaringan internet masyarakat. jaringan intra pemerintah jaringan intra pemerintah adalah jaringan komputer yang menghubungkan seluruh kantor penyelenggara pemerintahan lingkup pemerintah kabupaten pati pada level kabupaten dan kecamatan. jaringan dimaksud dapat dibangun baik melalui jalur privat (baik fisik atau virtual) maupun publik (internet). kapasitas jaringan yang disediakan harus diproyeksikan untuk mampu menangani lalu lintas data dalam kapasitas besar, termasuk diantaranya untuk menyediakan jalur komunikasi dan video conference dalam lingkungan perangkat daerah kabupaten pati. jaringan intra pemerintah telah dibangun lingkup pemerintah kabupaten pati pada tahun berupa jaringan fiber optik untuk perangkat daerah. pembangunan jaringan intra pemerintah dilanjutkan pada tahun berupa pembangunan jaringan fiber optik kedua pada kantor kecamatan dan jaringan radio untuk kantor kecamatan. bab rencana aksi smart city jaringan internet masyarakat adalah infrastruktur jaringan internet yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan perangkat pemerintahan pada tingkat desa kelurahan. infrastruktur ini perlu disediakan untuk memastikan tersedianya jalur lalu lintas data hingga pada tingkatan yang terendah dengan jangkauan hingga titik titik yang tergolong jauh dari pusat pemerintahan (remote). tersedianya jalur tersebut akan memberikan manfaat antara lain: memberikan kemudahan akses layanan bagi perangkat pemerintahan maupun masyarakat seluruh wilayah kabupaten untuk memanfaatkan layanan pemerintah, memungkinan pemantauan kondisi daerah terotomasi menggunakan teknologi seperti video surveillance, stasiun monitoring cuaca dan iklim, monitoring kondisi lahan pertanian, hewan ternak, kondisi saluran irigasi dan lainnya internet things): mendorong munculnya inovasi pelayanan masyarakat tingkat desa kelurahan yang diprakarsai secara mandiri oleh pemerintah setempat dalam berbagai bentuk seperti implementasi sistem informasi desa, public hotspot, perpustakaan digital desa, rumah pintar dan lainnya. pusat kendali jaringan data infrastruktur pusat kendali jaringan dan data dibangun untuk memudahkan pemantauan kondisi operasional pusat data dan jaringan intra pemerintah untuk menjamin ketersediaan (availability) seluruh infrastruktur pendukung smart city. noc dan soc telah dibangun dalam gedung server terpadu dengan fungsi yang terus ditingkatkan bertahap menyesuaikan dengan tahapan pembangunan jaringan internet. pusat kendali operasi operation control center) infrastruktur pusat kendali operasi smart city merupakan fasilitas terpusat dimana seluruh sistem smart city dapat dipantau. pusat kendali operasi dilengkapi dengan berbagai tampilan yang menyajikan informasi real time dari perangkat dan sistem yang tersebar seluruh pati sehingga kondisi daerah dapat dipantau tanpa perlu menuju lokasi bersangkutan. pati command center telah dibangun lingkungan gedung sekretariat daerah dengan fungsi yang terus ditingkatkan bertahap menyesuaikan dengan tahapan integrasi aplikasi dan dashboard aplikasi. bab rencana aksi smart city disaster recovery center disaster recovery center melakukan replikasi dan backup secara berkala terhadap seluruh data yang tersedia data center. hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap terjadinya kejadian force majeure yang mengakibatkan gagalnya data center menyediakan layanan seharusnya. disaster recovery center dirancang untuk mampu mengambil alih sementara peran data center hingga keadaan berhasil dipulihkan. rencana pengembangan perangkat lunak smart city arsitektur aplikasi smart city dasi pon asi9 ssy, sana to, programming wrap data center gambar kerangka arsitektur perangkat lunak smart city kabupaten pati standar arsitektur penyimpanan data data seluruh sistem harus disimpan pada data center secara terpusat untuk kemudahan integrasi dan pengelolaan data. pengecualian dapat diberikan kepada sistem sistem khusus dengan karakter membutuhkan beban akses dan availability tinggi namun penggunanya terpusat satu lokasi, seperti rumah sakit dan puskesmas. khusus untuk sistem seperti ini, harus disediakan mekanisme sinkronisasi data dengan data center. bab rencana aksi smart city akses keamanan data akses dan pertukaran data dilakukan melalui api yang disediakan sebagai bagian dari infrastruktur data center. komunikasi data harus dibangun dan memperhatikan prinsip prinsip kemapanan data dan jaringan baik dari sisi confidentiality, integrity, availability dan authenticity. setiap komunikasi sistem melalui api harus dipastikan menggunakan protokol https. platform perangkat lunak platform front end perangkat lunak smart city kabupaten pati disediakan dengan teknologi web based dan atau mobile based. penggunaan platform berbasis desktop harus ditinggalkan untuk memudahkan kemungkinan pembaharuan, perawatan dan meminimalisir biaya, kecuali untuk kasus kasus khusus dimana penggunaan kedua platform tersebut tidak dimungkinkan. klasifikasi perangkat lunak smart city sistem informasi pengelolaan data induk utama data induk utama kabupaten mencakup data data utama yang menjadi rujukan lintas sektor. karena menjadi rujukan lintas sektor, sistem informasi ini harus disediakan pada tahap awal dari rangkaian pengembangan sistem dalam inisiatif smart city ini. data induk utama harus disusun dari feed basis data yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang secara nasional, untuk menjamin kemudahan integrasi dengan sistem informasi milik pemerintah luar kabupaten pati, baik dengan memanfaatkan api yang tersedia maupun cara manual. termasuk dalam kelompok ini adalah data induk wilayah administratif, mencakup data kecamatan, kelurahan, desa, lingkungan, rukun tetangga rt) dan rukun warga rw), data induk kependudukan berisi data dasar penduduk kabupaten pati minimal mencakup nomor induk kependudukan nik), dan informasi yang tertera data data kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk), data induk organisasi pemerintahan, berisi data organisasi penyelenggara daerah lingkup kabupaten pati minimal mencakup nama dan tupoksi perangkat daerah, struktur organisasi tiap tiap perangkat daerah, data induk aparatur sipil negara asn), berisi data dasar seluruh aparatur sipil negara asn) yang bekerja bawah naungan pemerintah kabupaten pati. bab rencana aksi smart city sistem informasi pengelolaan data induk sektoral data induk sektoral mencakup data data sektoral yang dicatat, dimutakhirkan, dan dianalisis oleh masing perangkat daerah sesuai sektor yang menjadi tanggung jawabnya. penekanan pada data sektoral ini adalah kepemilikan data ada pada perangkat daerah tertentu sehingga tanggung jawab atas pengelolaan data ada pada perangkat daerah bersangkutan namun hak akses terhadap data bersangkutan juga dimiliki oleh perangkat daerah lain yang memiliki kepentingan atas data tersebut. sistem ini harus didesain untuk bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah secara dinamis sehingga setiap ada penambahan klasifikasi data tertentu, tidak perlu pengembangan sistem baru. contoh yang termasuk dalam klasifikasi ini antara lain: database kawasan strategis kabupaten, database obyek wisata, database infrastruktur pendukung pariwisata, database pelaku pariwisata, database klasifikasi komoditas, database kelompok tani, database kelompok peternak, database lahan pertanian dan kapasitas produksi, database peternakan dan kapasitas produksi, database pelaku usaha penyedia jasa bidang pertanian, peternakandan perikanan, database infrastruktur pendukung pertanian, peternakan danperikanan, database klasifikasi produk umkm, database pelaku umkm beserta jenis usaha, kapasitas usaha, beserta produk dan jasa yang ditawarkan, database pasar, database tenaga kerja, database infrastruktur jalan, jembatan, database peruntukan kawasan, database prasarana, sarana dan utilitas kawasan, database ruang terbuka hijau, database penerangan jalan umum, database infrastruktur keamiran, database akses air bersih oleh rumah tangga, database kawasan kumuh perkotaan, database rumah tidak layak huni, database infrastruktur sanitasi dan drainase, database penyandang masalah kesejahteraan sosial, database produk hukum daerah, database lembaga pendidikan formal dan non formal. bab rencana aksi smart city sistem informasi pencatatan data rutin sistem ini memfasilitasi pencatatan data data yang dicatat secara rutin (reguler), pencatatan dapat dilakukan baik dengan cara manual (entry oleh petugas melalui aplikasi) atau dengan mendapatkan feed data secara otomatis dari sistem lain (misal: perangkat internet things t)). jenis data yang data dikelola dalam sistem ini sebagian besar adalah data data statistik sektoral, dimana tanggung jawab atas data berada pada perangkat daerah dengan bidang yang bersesuaian. akses terhadap pencatatan data diberikan melalui api dari data center. pilihan mekanisme pengiriman data sesuai karakter proses bisnis lapangan, yang sepenuhnya menjadi kewenangan perangkat daerah. aplikasi pembantu dapat berupa aplikasi front end berbasis web ataupun mobile. jenis data yang dikelola pada sistem ini harus dipahami sebagai sesuatu yang senantiasa berkembang, baik dari sisi kualitas (kedetailan data), maupun jenis data sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah. hal ini berarti bahwa sistem ini harus disiapkan untuk terus menerus berkembang. contoh yang termasuk dalam cakupan sistem ini antara lain: pencatatan data kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, danlainnya, pencatatan data tarif dan biaya, data agenda dan event pariwisata, pencatatan harga pasar, baik untuk komoditas pangan, pertanian, peternakan dan lainnya, pencatatan data produksi, pencatatan distribusi bantuan kepada masyarakat, pencatatan data stok dan distribusi pangan, pencatatan data terkait cuaca, suhu, kondisi udara dan parameterlingkungan lainnya, data agenda kerja aparat pemerintahan. sistem informasi dengan alur kerja workflow) khusus sistem dengan workflow khusus adalah sistem spesifik yang diperuntukkan untuk mendukung proses bisnis tertentu pemerintahan. sistem ini dibangun secara terpisah dari sistem pengelolaan maupun pencatatan data untuk mengakomodasi kekhususan dari setiap proses bisnis. contoh yang termasuk dalam kategori ini antara lain: sistem layanan pengajuan perijinan dan rekomendasi, sistem layanan pengaduan oleh masyarakat, sistem layanan darurat, sistem layanan pengaduan oleh aparatur sipil negara, bab rencana aksi smart city sistem pencatat kehadiran guru dan aparatur sipil negara, sistem pengelolaan aset daerah, sistem kepegawaian daerah, sistem perencanaan daerah, sistem keuangan daerah, sistem informasi desa. sistem pendukung diseminasi informasi sistem pendukung diseminasi informasi adalah sistem sistem yang dibangun untuk memberikan informasi tertentu yang bersifat untuk konsumsi publik. informasi yang disampaikan pada sistem ini dapat merupakan agregasi dari data yang telah disimpan pada sistem pengelolaan data induk, sektoral, dan pencatatan data rutin. berbagai bentuk dari sistem ini antara lain website resmi masing masing perangkat daerah, direktori data sektoral (misal: direktori umkm, direktori pariwisata, direktori pertanian, dan sebagainya): sistem informasi geografis peta kawasan strategis, peta wisata, peta infrastruktur, dan sebagainya), etalase komoditas dan produk unggulan, pusat arsip publik, perpustakaan digital daerah, sistem manajemen pengetahuan bagi aparat pemerintahan, pusat pembelajaran digital bagi masyarakat. untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses seluruh informasi yang tersedia, diperlukan sebuah pintu masuk khusus, baik dalam bentuk web portal maupun mobile apps yang didalamnya berisi tautan (links) maupun ringkasan dan agregat informasi dari seluruh sistem yang ada dalam klasifikasi ini. sistem pendukung pelaporan dan analisis sistem pendukung laporan dan analisis adalah sistem informasi untuk jajaran manajerial, yang menyajikan kemampuan agregasi dan analisis data dari seluruh data yang tersimpan pada data center. termasuk dalam sistem ini antara lain: dashboard executive, online analytical processing lap), business intelligence, data mining. bab rencana aksi smart city sistem pendukung komunikasi kolaborasi termasuk dalam kategori ini adalah sistem yang digunakan untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi baik internal jajaran pemerintah kabupaten maupun dengan publik yakni fasilitas email resmi perangkat daerah, dan video conference, akun resmi media sosial. sistem monitoring sistem monitoring yang dimaksud adalah sistem sistem yang dibangun untuk melakukan pemantauan otomatis terhadap kondisi kondisi yang perlu dipantau baik secara real time maupun berkala. termasuk dalamsistem ini adalah sistem monitoring fasilitas publik, sistem monitoring lalu lintas, sistem monitoring indikator kebencanaan, sistem monitoring indikator lingkungan. tahapan pengembangan perangkat lunak smart city prioritas pengembangan prioritas pengembangan perangkat lunak smart city disusun dengan memperhatikan setidaknya dua faktor yakni pola ketergantungan antar sistem dan prioritas pengembangan yang merujuk kepada kawasan strategis kabupaten. pola ketergantungan antar sistem perangkat lunak smart city tidak berdiri sendiri sendiri. terdapat perangkat lunak yang memiliki ketergantungan terhadap keberadaan infrastruktur tertentu dan perangkat lunak lain, terutama dari sisi ketersediaan data. secara garis besar ketergantungan tersebut dapat disajikan dalam diagram berikut. bab rencana aksi smart city berikut sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah, berpeluang untuk berhasil dilaksanakan secara maksimal, obyektif, tepat sasaran, dan tepat guna, berkesinambungan dalam menjaga keseimbangan kebutuhan ekonomi,sosial, dan lingkungan, dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan kemampuan daerah. tujuan masterplan adapun tujuan dari disusunnya pengembangan masterplan smart city kabupaten patipati, sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung smart city kabupaten patipati, dan partisipatif, menyesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan tugas pokok fungsi perangkat daerah pengampu kegiatan smart citybab pendahuluan ketergantungan mutlak ketergantungan parsial ken pengelolaan data pengelolaan data utama sektoral periodical) diseminasi informasi pendukung pelaporan dan monitoring komunikasi dan analisis kolaborasi gambar pola ketergantungan antar sistem ketergantungan mutlak menggambarkan bahwa sistem yang menjadi pendahulu (predecessor, pangkal panah) mutlak harus sudah ada sebelum sistem yang membutuhkan (successor, ujung panah). sebagai contoh, pengembangan sistem untuk diseminasi informasi beserta sistem untuk pelaporan dan analisis dapat dimulai setelah data induk utama dan sektoral yang bersesuaian selesai dikerjakan. seiring pengembangan, data data dari hasil pencatatan data rutin juga dapat dimasukkan dalam sistem. rencana penguatan literasi smart city selain literasi melalui website penguatan literasi smart city dilaksanakan paralel dengan penguatan komponen smart city lainnya, seperti penguatan infrastruktur dan suprastruktur. penguatan literasi dilaksanakan berkesinambungan melalui bintik, focus group discussion, sosialisasi, dan seminar tentang smart city. bimbingan teknis, focus group discussion, sosialisasi, dan seminar dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang terkait. semua pengembangan aplikasi dan layanan publik online memerlukan sosialisasi dan focus group discussion pada awal pengembangan, saat uji coba, dan saat implementasi. selanjutnya dilakukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, dan pengamanan aplikasi. bimbingan teknis, focus group discussion, sosialisasi, dan seminar tentang perkembangan teknologi, trouble shooting sistem, etika profesi, etika penyebaran dan penggunaan informasi. untuk itu diskominfo kabupaten pati memastikan adanya dokumentasi seperti manual book, standar operasional prosedur sop), dan buku petunjuk. bab rencana aksi smart city bab peta jalan pembangunan smart city rencana program pembangunan jangka pendek tahun smart governancepelayanan perizinan dan non perizinanaplikasi permohonan pelayanan kecamatan aplikasi satripasar dan simpatik web bukan bpt layanan counter surveillance kontra pengindraan asesmen security) chart( computer security insiden response team) soc(smart brandingbab peta jalan pembangunan smart city desk analisa sosial media pop festival budaya daerah proses boyongan dalam rangka peringatan hari jadi pati sarira smp smart economymart livingsmart society otomasi perpustakaan (iblis lite) pati pintar sistem informasi kearsipan daerah( sid) arsip lansmart environment bank sampah induk problem program kampung iklim) sistem informasi sinergi infrastruktur bab peta jalan pembangunan smart city rencana program pembangunan jangka menengah tahunterlaksananya pelayanan publik yang mudah, cepat dan transparan.pa) aplikasi permohonan pelayanan kecamatan aplikasi satripasar dan simpatik web bukan bpt e) layanan counter surveillance kontra |. pengindraan assesmensecurity) chart( computer security insiden response team) socdesk analisa sosial media festival budaya daerah proses boyongan dalam rangka peringatan hari jadi pati bab peta jalan pembangunan smart city sarira smpotomasi perpustakaan (iblis lite) pati pintar sistem informasi kearsipan daerah( sid) arsip) bank sampah induk problem program kampung iklim) sistem informasi sinergi infrastruktur program unggulan berkelanjutan kabupaten pati dalam menjalankan program dan kegiatan yang tertuang dalam masterplan smart city, memiliki program quick win yang merupakan program unggulan yang dilaksanakan dalam jangka pendek. program quick win smart city kabupaten pati terdiri dari program yang masing masing masuk dalam dimensi smart governance, smart branding, smart living, dan smart economy. quick win smart city kabupaten pati dapat dilihat tabel berikut. bab peta jalan pembangunan smart city tabel quick win smart city kabupaten pati sim ulp smart proses pengadaan setda bag. governor transparan dan pengadaan barang akuratserta cepat dan jasa portal pati smart pati dikenal dengan diskominfo smart city branding magelang baik dan meningkatkan daya saing pati garda smart living respon time dinkes menit angka kematian dan kecacatan menurun sia pak smart living banyaknya pengguna satpol sia pak, waktu penanganan aduan singkat oleh smart peningkatan transaksi disdagperin econom sertapeningkatan pendapatan umkm tabel program unggulan berkelanjutan smart city kabupaten pati sim ulp smart proses pengadaan setda bag. governance transparan dan pengadaan barang akuratserta cepat dan jasa wisata tolong smart pati dikenal dengan disporapar branding magelang baik dan meningkatkan daya saing pati kir online smart living respon time dinas menit angka perhubungan kematian dan kecacatan menurun pati santun smart society banyaknya pengguna dinas sosial sia pak, waktu penanganan aduan singkat sippa smart peningkatan dinas kelautan dan economy transaksi serta perikanan peningkatan pendapatan umkm bank sampah smart bank sampah dinas lingkungan induk environment induk bsi) hidup pengukuran keberhasilan smart city dalam mengukur smart city ada dua indikator utama yaitu indikator kualitas hidup dan indikator tingkat kematangan pengembangan smart city. indikator kualitas hidup akan mengukur hasil akhir dari berbagai upaya yangdiharapkan yang pada akhirnya seluruh masyarakat kabupaten pati akan meningkat kualitas hidupnya. sedangkan indikator yang kedua adalah akan mengukur sejauh mana tingkat kematangan bab peta jalan pembangunan smart city kabupaten pati baik sisi pemerintahannya dan stakeholdernya secara efektif, efisien, terintegrasi, berkelanjutan dan terukur untuk menghasilkan layanan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. model pengukuran sebagai kota yang dinyatakan smart city dapat digambarkan seperti bawah ini: sumiiher daya pengembangan tingkat kualitas dan pengelolaan layanan publik hidup dan enabled daerah sejahtera) bagaimana pemerintah berapa banyak daerah mengelola, potensi sumber daya mengerjakan semua daerah yang sudah potensi daerah dan layanan dan kualitas dimanfaatkan? mencari solusi inovatif layanan yang sudah untuk menyelesaikan diberikan untuk masalah daerah secara meningkatkan efektif dan efisien kualitas hidup masyarakat apakah seluruh apakah manajemen sumber daya dan efektif dan efisien apakah layanan enabled sudah dalam menciptakan efektif dan efisien dimanfaatkan secara layanan yang dalam meningkatkan jj gambar model pengukuran bab peta jalan pembangunan smart city setelah ditetapkan model pengukuran smart city, selanjutnya dirumuskan tentang indikator pengukuran smart city seperti skema bawah ini: dayadaerah yang mengerjakan bagaimana sudah semua potensi layanan dan persepsi dimanfaatkan? daerahdan kualitas layanan kencan yang sudah terhadaplayanan inovatif untuk diberikan untuk kota menyelesaikan meningkatkan masalah daerah kualitas hidup secaraefektif dan masyarakat efisien gambar indikator pengukuran smart city bab peta jalan pembangunan smart city proses selanjutnya adalah penilaian smart city terhadap indikator pengukuran yang telah ditetapkan, dengan demikian tahapan penilaian dapat dilihat dari seperti skema bawah ini: pengembangan dan layanan pengelolaan kota indeks kualitas hidup dan manajemen pca), integrasi antena ber persepsi masyarakat terhadap strategi dan rencana smart ane sumber daya city masalah umum daerah daftar sumber daya utama layanan kota dan kualitas genesis stilisasi sumber daya hidup layanan pemerintah daerah layanan non pemerintah layanan cerdas inovatif tingkat kematangan menuju kota cerdas kondisi kota kualitas hidup penilaian kota cerdas gambar penilaian smart city terhadap indikator kematangan kabupaten pati sebagai kota cerdas akan dilihat dari beberapa indikator pengukuran tingkat kematangan yang dinyatakan dalam pernyataan atau tingkat kematangan (maturity level) seperti bawah ini sah aa." ad hoc initial scattered integrated gambar tingkat kematangan smart city bab peta jalan pembangunan smart city tabel referensi tingkat kematangan smart city ad hoc belum ada inisiatif smart city initial sudah mulai ada inisiatif formal smart. city yang tercantum dalam rencana formal daerah, dilakukan oleh pemerintah daerah scattered pemerintah daerah mengajak berbagai pihak dalam daerah untukmelakukan berbagai inisiatif smart city, tetapi inisiatif inisiatif tersebut tidak dijamin terintegrasi satu sama lain integrated pemerintah daerah mengajak berbagai pihak dalam melakukan berbagai inisiatif smart city yang terintegrasi, dukung oleh forum resmi (misal: dewan smart city) yang melibatkan seluruh komponen kota, dan menyepakati rencana (formal) pengembangan smart city yang memperlihatkan rencana yang terintegrasi smart daerah yang sudah mencapai kondisi integrated dan melakukan pengukuran kinerja pencapaian targetserta melakukan improvement program program smart city bab peta jalan pembangunan smart citykerangka pikir smart city kerangka pikir (frameworks) smart city atau daerah pintar telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. beberapa lembaga seperti smart cities council, cisco, uni eropa, dan ieee telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan smart city. selain lembaga lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang dikembangkan oleh lembaga think tank dalam negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks indonesia. istilah smart dalam bahasa indonesia disebut dengan pintar , yang dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai bab pendahuluan bab penutup dalam dokumen masterplan smart city kabupaten pati ini disampaikan program inisiatif dan kerangka kerja smart city dengan fokus pada implementasi peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi dan program berkelanjutan kabupaten pati. selanjutnya dipaparkan profil serta kondisi kabupaten pati saat ini yang mencakup visi dan misi, target pencapaian, kajian geografi dan demografi, struktur organisasi tata kerja perangkat daerah, serta fokus bidang strategi yang dijadikan sebagai landasan implementasi smart city kabupaten patidalam (enam) bagian, yaitu: smart governance: smart economy, smart living, smart society: smart branding: smart environment. dari informasi profil, kondisi, dan potret arsitektur teknologi informasi dan komunikasi kabupaten pati, dilakukanlah analisis slot strengths, weaknesses, opportunities, threats) serta analisis risiko sehingga lahirlah rekomendasi implementasi smart city kabupaten pati dalam inisiatif untuk kurun waktu (lima) tahun yang dituangkan dalam bentuk roadmap smart city kabupaten pati tahun tiap inisiatif dalam roadmap smart city kabupaten pati dijabarkan secara rinci sehingga bisa dijadikan sebagai panduan yang holistik bagi pemerintah daerah kabupaten pati untuk melakukan implementasi inisiatif smart city. dokumen masterplan smart city kabupaten pati ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel yang, kebutuhan masyarakat kabupaten pati, serta perubahan perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintah daerah kabupaten pati. selain itu, yang lebih penting lagi adalah bahwa masterplan smart city kabupaten pati ini harus selalu selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan pemerintah daerahserta masyarakat kabupaten pati. bab penutup pada akhirnya, dokumen masterplan smart city kabupaten pati ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan strategis dalam membangun smart city kabupaten pati selama (lima) tahun depan. bupati pati, ttd. haryanto telinga panai dengan aslinya ati bagian hukum, lau ann jto, sh. pembina tingkat nip bab penutup |
ka) gerakan masyarakat hidup sehatkualitas hidup sehat melalui tindakan promosi dan preventif, maka perlu dilakukan pembangunan kesehatan yang digerakan oleh seluruh komponen masyarakat dalam berperilaku hidup sehat secara partisipatif, terencana, sistematik, terpadu dan menyeluruh:diperlukan pedoman umum pelaksanaan hidup sehat kabupaten paser: cc.aser tentang gerakan hidup sehat masyarak: memperhatikan: instruksi presiden nomor tahun tentang gerakan masyarakat hidup sehat. memutuskan menetapkan peraturan bupati paser tentang gerakan masyarakat hidup sehat kabupaten pasergerakan masyarakat hidup sehat kabupaten paserdengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. bab tujuan umum dan tujuan khusus tujuan umum german adalahmasyarakat kabupaten paser. tujuan khusus german adalah menurunkan beban penyakit menular dan tidak menular baik kematian maupun kecacatan, meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup bersih dan sehat: cc. meningkatkan produktivitas masyarakat:bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: perencanaan: pelaksanaan:dan pemantauan,evaluasi dan pelaporan. bagian kesatu perencanaan badan perencanaan pembangunanlaksanaan german dilakukan melalui tindakan promosi dan preventif hidup sehat yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dan pembinaan kesejahteraan keluarga pkk) secara terencana, sistematik, terpadu dan menyeluruh. bentuk kegiatan german adalah melakukan aktivitas fisik: mengkonsumsi buah dan sayur: cc. memeriksa kesehatan secara rutin: tidak merokok: tidak mengkonsumsi alkohol: membersihkan lingkungan:dan menggunakan jamban. bab komponen pelaku bagian kesatu jajaran pemerintah daerah pelaksanaan german sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut sekretariat daerah melalui bina kesejahteraan rakyat melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan perumusan kebijakan pengendalian german: bappeda mengkoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan german: dinas kesehatan: ktr):dan mendorong pengusaha warung mak kabupaten paser: dinas pendidikan dan kebudayaan:, dan mendorong sekolah ramah anak meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat:dan: melakukan pengawasan terhadap bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal: mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya:dan. dinas perikanan: meningkatkan dan memperluas:dan mengawasi penggunaan bahan bahan yang berbahaya dalam produk budidaya dan usaha usaha penangkapan ikan. dinas perumahan dan permukim::dan penataan kawasan dan permukiman kumuh. dinas pekerjaan umum dan tata ruang:::dan mendorong dan memfasilitasi untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai kabupaten paser. dinas perhubungan: mewujudkan terminal, dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bersih dan bebas asap rokomelakukan uji emisi kendaraan secara berkala: melaksanakan kampanye keselamatan berkendaraan dan penggunaan safety belahan. dinas lingkungan hidup: mengendalikan pencemaran air dan udara cerobong untuk industri: mengkampanyekan gerakan menanam pohon: mengawasi pelaku usaha dalam pengendalian limbah:dan. i. dinas perdagangan koperasi dan umkm:: mewujudkan kawasan zona pedagang kaki lima pkl) yang bersih dan sehat:dan meningkatkan pengawasan dan pembinaan pkl terhadap kualitas bersih dan sehat pada produk pkl. dinas tenaga kerja dan transmigrasi: mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang asi, melaksanakan kegiatan olahraga tempat kerja, dan menerapkan kawasan tanpa rokok:dan mendorong pemberi kerja untuk memfasilitasi setiap pekerjanya memiliki jaminan kesehatan. dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian: melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat:dan melakukan kerjasama dengan radio lokal swasta berizin pengusaha kabel dan media cetak dalam sosialisasi dan penyebaran informasi german. oo. dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan ana:dan meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) german bagi keluarga, perempuan, dan anak. kecamatan, kelurahan dan desa untuk: melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam wilayah kecamatan kelurahan desa::dan mendorong pembentukan bank sampah kelurahan dan desa. dalam pelaksanaan german perangkat daerah sesuai bidang tugasnya mengarahkan sekaligus menjamin hal hal berikut menyediakan penyediaan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka publik, kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day), jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman: pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah, serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan dalam atau luar kantor: pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok sesuai ketentuan yang berlaku: menyediakan sarana aktivitas fisik, melaksanakan olahraga, deteksi dini penyakit secara rutin dan menyediakan sarana pojok asi: melaksanakan intervensi intervensi yang mendukung german yang didasarkan pada kebijakan daerah:dan melaporkan pelaksanaan german kepada gubernur. terhadap jajaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan german sebagaimana dimaksud dalam dan aparatur sipil negara asn) untuk ikut serta dalam pelaksanaan german serta, perangkat daerah melakukan koordinasi dengan sekretaris daerah dalam hal: peningkatan peran serta perangkat daerah, asn, dan masyarakat: peningkatan prasarana dan sarana kebersihan: penegakan aturan dalam pemberian sanksi:dan monitoring dan evaluasi. bagian kedua pembinaan kesejahteraan keluarga pkk) pkk kabupaten paser dalam hal pelaksanaan german sebagai berikut: mensosialisasikan german melalui sepuluh program pkk: mendukung pelaksanaan kampanye german:dan cc. mengoptimalkan peran dasa wisma dalam upaya german. bagian ketiga pemantauan, evaluasi dan pelaporan badan perencanaan pembangunan daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan german. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada secara teknis dikoordinasikan oleh bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada badan perencanaan pembangunan dan pengembangan penelitian daerah kabupaten paser. bab peran masyarakat peran masyarakat dalam melaksanakan german meliputi: kerja bakti lingkungan rumah, masyarakat, atau tempat kerja:dan: memberi bayi asi eksklusif: menimbang bayi dan balita setiap bulan: menggunakan air bersih mencuci tangan dgn air bersih, mengalir, dan sabun: menggunakan jamban: memberantas jentik rumah: makan sayur dan buah setiap hari: melakukan aktivitas fisik setiap hari:dan tidak merokok dalam rumah. pubs sekolah: mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun: jajan kantin sekolah yang sehat: cc) membuang sampah pada tempatnya mengikuti kegiatan olah raga sekolah: menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan: tidak merokok sekolah: memberantas jentik nyamuk sekolah secara rutin:dan buang air besar dan buang air kecil jamban sekolah. pubs tempat tempat umum: menggunakan air bersih: menggunakan jamban: cc) membuang sampah pada tempatnya: tidak merokok: tidak meludah sembarangan memberantas jentik nyamuk: mencuci tangan dengan sabun dan air bersih:dan menutup makanan dan minuman. pubs tempat kerja: mengkonsumsi makanan bergizi: melakukan aktivitas fisik setiap hari: tidak merokok tempat kerja: mencuci tangan dengan air bersih dan sabun: menggunakan air bersih: memberantas jentik tempat kerja: menggunakan jamban:dan membuang sampah pada tempatnya. pubs unit kerja pelayanan kesehatan beserta jaringannya: menggunakan air bersih: mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun: cc) menggunakan jamban: membuang sampah pada tempatnya: tidak merokok institusi kesehatan: tidak meludah sembarangan:dan banyak makan sayuran dan cukup buah buahan: diadakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi: diadakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok: batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak: diadakan sarapan: diadakan minum air putih yang cukup dan aman: diadakan membaca label pada kemasan pangan: cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir:dan lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal.: penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin: cc) pemeriksaan antennata care anc) bagi ibu hamil: kelas ibu hamil dan senam ibu hamil: edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat pubs): edukasi tentang air susu ibu asi) eksklusif dan pemberian makanan bagi bayi dan anak (mba):dan kunjungan rumah untuk monitoring dan evaluasi sasaran pendampingan:::: mengelola sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik::dan pengendalian vektor penyakit menular:: mendukung pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok ktr)daerah kabupaten paseperubahan senja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan peraturan bupati paling lambat (satu) bulan setelah peraturan bupati tentang perubahanrubahan rencana kerja perangkat daerah lingkungan pemerintubahan rencana kerja pemerintah daerahsidoarjokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dpa pd,tahun merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh perangkat daerah dalam menyusun rka perubahan tahun rincian perubahan senjjamin keselarasan rka perubahan dengan perubahan senja perangkat daerah, tim anggaran pemerintah daerah tapi) perlu melakukan verifikasi terhadap rka perubahan pd. apabila terjadi perubahan belanja kegiatan perangkat daerah pada proses pembahasan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sidoarjo, maka perubahan senja perangkat daerah disesuaikan dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah berdasarkan dpa perubahan pd. penetapan kembali rka perubahan oleh kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui kepala badan perencanaan pembangunanaftar perubahan rencana kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten sidoarjo tahun senja dinas pendidikan dan kebudayaan senja dinas kesehatan senja rumah sakit umum daerah senja dinas bina marga dan sda senja dinas perumahan, permukiman, ctr senja satuan polisi pamong praja senja dinas sosial senja dinas tenaga kerja senja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa senja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, senja dinas pangan pertanian senja dinas lingkungan hidup kebersihan senja dinas kependudukan dan pencatatan sipil senja dinas perhubungan senja dinas komunikasi informatika senja dinas koperasi dan usaha mikro senja dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu senja dinas kepemudaan, olahraga pariwisata senja dinas perpustakaan kearsipan senja dinas perikanan senja dinas perindustrian dan perdagangan senja inspektorat senja bappeda senja badan pengelolaan keuangan aset daerah senja badan pelayanan pajak daerah senja badan kepegawaian daerah senja badan penanggulangan bencana daerah senja sekretariat daerah senja sekretariat dprd senja badan kesatuan bangsa dan politik senja kecamatan sidoarjo senja kecamatan candi senja kecamatan ukuran senja kecamatan wonoayu senja kecamatan krian senja kecamatan porong senja kecamatan kembung senja kecamatan jabon senja kecamatan balongbendo senja kecamatan tarik senja kecamatan taman senja kecamatan waru senja kecamatan gedangan senja kecamatan sejati senja kecamatan tanggulangin senja kecamatan tulangan senja kecamatan primbon senja kecamatan sukodono bupati sidoarjo, ttd saiful ilah bahwa untuk mengarahkan pembangunan kota bandar lampungtelah ditetapkanbahwa sejak ditetapkanny sehingga rtrw kota bandar lampungrencana tata ruang wilayah kota bandar lampselanjutnya disingkat menjadiarahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalkota. bab penyidikan selain pejabat penyidik kepolisian republik indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dilakukan oleh ppn bidang penataan ruang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada kitab undang undang hukum acara pidana. ppnkewajiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam dapat dikenakan sanksi pidana, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. bab xiii ketentuan lain lainpenataan daerah kotkpcc. pemanfaatan ruang yang iziesesuaian kegiatdengan berlakunya peraturan daerah ini, maktahun umum berdasarkan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang cipta kerjanya yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaanpembangunan kota. bahwa rtrw kota bandar lampung tahun merupakan revisi dari rtrw kota bandar lampung tahunsiun pengisian bahan bakar gas sbg)terbuka hijau publik terdiri dari taman, pemakaman, sempadan jaringan rel kereta api, dan rth jalur hijaunsitas pemanfaatan ruang pada huruf yaitu kdh minimal sebesar kdb maksimal sebesar klb maksimal sebesar dan peruntukan 20y6 sebagai sarana dan prasarana penunjang kawasan cagar budaya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelascukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perumahan akan diatur lebih lanjut dalam dtk kegiatan yang mengganggu pelayanan fasilitas sosial dan fasilitas umum akan diatur lebih lanjut dalam dtk cukup jelas yang dimaksud dengan kegiatan industri yang dilarang adalah kegiatan industri dengan skala besar cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasbandar lampung tahun nomor bagian kedua fungsi rtrw menjadi pedoman untukbab lingkup wilayah perencanaan wilayah perencanaan kota dengan luas kurang lebih hektar (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh). posisi geografis kota bandar lampung berada antara dan bt. batas batas wilayah kota meliputi: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan natar kabupaten lampung selatan), sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan padang cermin kabupaten pesawaran) dan katung kabupaten lampung selatan) serta teluk lampung, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan gedong tataan dan padang cermin kabupaten pesawaran), dan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan tanjung bintang kabupaten lampung selatan). wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kecamatan telukbetung barat, kecamatan telukbetung timur, oo. kecamatan rajasa, kecamatan tanjung senang, kecamatan labuhan ratu, kecamatan sukaraja, kecamatan sukabumi, dan kecamatan way halim. wilayah perencanaan kota bandar lampung sebagaimana dimaksud pada digambarkan dalam peta denganta bandar lampung yang selanjutnya dalam lingkup perencanaan dikembangkan menjadi (lima) wilayah perencanaan selanjutnya disingkat menjadi wp, yang meliputi: yang memiliki fungsi utama sebagai perdagangan dan jasa skala regional serta pusat pemerintahan dan fungsi tambahan sebagai simpul transportasi darat, permukiman perkotaan dan sarana olah raga terpadu meliputi kecamatan telukbetung selatan, telukbetung utara, enggan, tanjungkarang timur, tanjungkarang pusat, kedamaian, kedaton dan way halim, memiliki fungsi utama sebagai pusat pendidikan tinggi serta simpul utama transportasi darat dan fungsi tambahan sebagai kawasan peruntukan industri, permukiman perkotaan, infrastruktur perkotaan serta perdagangan dan jasa skala kawasan meliputi kecamatan sukaraja, tanjung senang, rajasa dan labuhan ratu, iii memiliki fungsi utama sebagai pelabuhan utama serta kawasan peruntukan industry dan fungsi tambahan sebagai permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa skala kota serta pariwisata meliputi kecamatan panjang, sukabumi dan bumi waras, memiliki fungsi utama sebagai kawasan konservasi dan fungsi tambahan sebagai wisata alam dan bahari, industri pengolahan hasil laut, pusat pengolahan akhir sampah terpadu dan pelabuhan perikanan meliputi kecamatan telukbetung timur dan telukbetung barat, dan memiliki fungsi utama sebagai ruang terbuka hijau kota dan fungsi tambahan sebagai pusat pendidikan khusus, permukiman perkotaan, agrowisata dan ekowisata, perdagangan dan jasa skala kawasan, sarana olah raga dan pendidikan tinggi meliputi kecamatan langkapura, keliling dan tanjungkarang barat. sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang rdr). rtrw kota bandar lampung ini,iii tujuan, kebijakan,wilayah kota adalah mewujudkan kota bandar lampung yang dinamis, cerdas, dan berkelanjutan sebagai pusat perdagangan dan jasa. bagian kedua kebijakan penataan ruang wilayah kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi:saling berhubungan untuk mendukung penetapan bandar lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan nasional, peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional, cc.pengendalian, pemulihan, pelestarian dan rehabilitasi kawasan lindung, dan pengembangan kawasan budidaya secara proporsional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. bagian ketiga strategi penataan ruang wilayah strategi penataan ruang kota meliputi: strategiterintegrasi untuk mendukung penetapan bandar lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan nasional, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: meningkatkan fungsi pusat kegiatan yang ada kota, mendorong berfungsinya pusat kegiatan baru kota, mengendalikan pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan perannya, mengembangkan aksesibilitas jaringan internal kota yang menghubungkan antar pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan dengan masing masing wilayah pelayanannya, dan jaringan eksternal yang menghubungkan pusat kegiatan dengan pusat kegiatan regional, melalui pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan yang ada maupun pembangunan jalan baru, dan melengkapi prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas pelayanan umum secara merata setiap hirarki pusat kegiatan pelayanan. strategi peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: mengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional untuk melayani penduduk kota dan wilayah disekitarnya, dan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi. cc. strategisebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat dan transportasi laut, dan meningkatkan sistem jaringan prasarana perkotaan. strategi pengendalian, pemulihan, pelestarian dan rehabilitasi kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: menetapkan dan mempertahankan fungsi kawasan lindung sebagai penyeimbang ekologis kota, mengendalikan secara ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi menganggu atau merusak kawasan lindung, membatasi atau mengalihkan kegiatan kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana, dan. strategi pengembangan kawasan budidaya secara proporsional sesuai dengan daya dukung dan daya samping lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal pada permukiman pada kawasan pusat kota, mengembangkan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan menetapkan dan mempertahankan fungsi kawasan lindung sebagai penyeimbang ekologis kota. bab rencana struktur ruang kota bagian kesatu umum rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi: sistem pusat pelayanan, danpelayanan rencana sistem pusat pelayanancamatan tanjungkarang pusat, kecamatan rajasa dan kecamatan panjang. sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kecamatan tanjungkarang timur, kecamatan kedaton, kecamatan sukaraja, kecamatan telukbetung barat, kecamatan telukbetung timur, dan kecamatan keliling. pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kecamatan enggan, kecamatan kedamaian, kecamatan way halim, kecamatan langkapura, kecamatan labuan ratu, kecamatan tanjung senang, kecamatan sukabumi, kecamatan bumi waras, kecamatan telukbetung utara, kecamatan tanjungkarang barat dan kecamatan telukbetung selatan. peta rencanadan sistem jaringan transportasi laut. petmeliputi: jalan umum, meliputi: jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan jalan tol, dan terminal penumpang. jalan arteri sebagaimana dimaksud pada huruf angka meliputi: jalan arteri primer, meliputi sp. tj. karang sp. tiga teluk ambon jln. soekarno hatta), jalan simpang tanjungkarang tanjungkarang jalan zainal abidin pagar alam dan jalan teuku umar, sp. tiga teluk ambon km. panjang): jalan km. panjang) bts. kota sukamaju), jalan malah, jalan tengiri, sp. teluk betung sp. pelabuhan panjang, dan sp. pelabuhan panjang km. jalan arteri sekunder, meliputi jalan end. ahmad yani, jalan end. sudirman, jalan end. gatot subroto, jalan kotapraja, jalan raden intan, jalan pangeran diponegoro, jalan pattimura, jalan sultan hasanuddin, jalan wr. suparman, jalan cut nyak dien, jalan taman, jalan agus salim, jalan raja sisingamangaraja, jalan pangeran antasari, jalan gajah mada, jalan dr. samratulangi, jalan pagar alam, jalan panglima polis, dan jalan sultan agung. jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada huruf angka meliputi: jalan kolektor primer, meliputi: jalan kolektor primer satu jkp meliputi ruas jalan: jalan teluk ambon, jalan imam bonjol, jalan kartini, jalan monginsidi, dan jalan prof. dr. ir. suami. jaringan jalan kolektor primer dua jkp meliputi ruas jalan: jalan r.e. martadinata, jalan tengiri, dan jalan mayjen h.m ryacudu. jalan kolektor sekunder, meliputi: jalan drs. warsito, jalan pemuda: jalan terusan pemuda: jalan hayam buruk, jalan putri balau: jalan hrm. mangundiprojo, jalan pangeran sultan ageng tirtayasa, jalan k.h. agus anang, jalan raya subang, jalan urip sukoharjo, jalan dimana, jalan terusan dimana, jalan ratu dibalas: jalan untung senopati, jalan rasyid, jalan pramuka: jalan terusan sultan hasanuddin, jalan terusan wr. suparman, jalan terusan drs. warsito, jalan terusan agus salim, jalan ir. juanda, jalan mursyid zaini, jalan padat karya, jalan indra bangsawanapten abdul hag, jalan kh. komarudin jalan teluk lampung, jalan terusan laksana malah, jalan martadinata: jalan dr. setia budi, jalan saleh raja kesuma muda, jalan hm. hasan rais: jalan raden ima kesuma, jalan teuku cik ditiru, jalan wan abdurrahman, jalan garuda: jalan purnawirawan raya, jalan mayor suwardi hamdani, jalan sultan haji, jalan sultan haji jalan pulau damar, jalan terusan pulau damar, jalan pulau legenda, jalan pulau sebesar: jalan limusin umar, jalan ikan bawal, jalan ikan hiu: jalan tulang bawang, jalan basuki rahmat, jalan cut mutia: jalan mayor salim batubara, jalan kh. achmad dahlan, jalan terusan ki. hi. achmad dahlan, jalan dr. cipta mangunkusumo, jalan rasa said, jalan dr. susilo, jalan kamboja, jalan hos coro amino, jalan terusan hos coro amino, jalan karel sakit tubuh, jalan brigjen katamu, jalan mh. thamrin, jalan mayjen mt. haryono, jalan pangeran emir noor, jalan dr. rivai: jalan pahlawan, jalan alamsyah ratu prawira negara, jalan arief rachman hakim, jalan ridwan rais, jalan pasir hadi broto, jalan perintis kemerdekaan, jalan kanoman, jalan pajajaran, jalan letkol enero suratan, jalan mata air, jalan rahman: dan jalan zulkarnain subang. jalan lokal sebagaimana dimaksud pada huruf angka yaitu berupa jalan lokal sekunder, tersebar seluruh kecamatan kota bandar llan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf angka berupa jalan lingkungan sekunder, tersebar seluruh kecamatan kota bandar lampung. jalan tol sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: rencana ruas exit toll lematang pelabuhan panjang, dan rencana ruas pelabuhan panjang padang cermin sp. kota agung. terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: terminal tipe berupa terminal rajasa kecamatan rajasa, dan terminal tipe meliputi: terminal keliling kecamatan keliling, terminal panjang kecamatan panjang, terminal sukaraja kecamatan bumi waras, terminal pasar bawah kecamatan enggan, rencana terminal leasing kecamatan telukbetung timur, rencana terminal lapangan tembak kecamatan sukaraja, dan rencana terminal suami kecamatan sukabumiringan jalur kereta api antarkota yang merupakan jaringan jalur kereta api nasional, meliputi: rencana jalur kereta api ganda (double track) tanjungkarang kertapati, reaktivasi jalur kereta api menuju pelabuhan panjang, dan rencana pembangunan shortcut tegineneng arahan. jaringan jalur kereta api perkotaan yang merupakan jaringan jalur kereta api provinsi yaitu pengembangan jalur kereta api tanjungkarang pringsewu. stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf berupa stasiun penumpang, meliputi: stasiun labuhanbatu kecamatan labuhan ratu, stasiun tanjungkarang kecamatan enggan, cc. stasiun gantang teluk betung kecamatan bumi waras, stasiun km. kecamatan panjang, stasiun sukamenanti kecamatan panjang, stasiun arahan panjang kecamatan panjang, dan reaktivasi stasiun pidada kecamatan panjang. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa rencana pelabuhan penyeberangan kelas teluk betung kecamatan telukbetung timur. sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pelabuhan utama berupa pelabuhan panjang kecamatan panjang, dan pelabuhan perikanan berupa pelabuhan perikanan pantai leasing kecamatan telukbetung timurberupa stasiun pengisian bahan bakar sbg) kecamatan sukabumi, dan jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan konsumen melewati kecamatan sukabumi, kecamatan bumi waras dan kecamatan panj berupa pembangkit listrik tenaga diesel pld) telukbetung berada kecamatan telukbetung selatan. sistem, meliputi: saluran udara tegangan ekstra tinggi stet) meliputi jaringan gemilang lampung melewati kecamatan sukabumi, kecamatan sukaraja, kecamatan tanjung senang, kecamatan labuhan ratu, dan kecamatan rajasa, saluran udara tegangan tinggi suit) meliputi jaringan transmisi gis rajasa kedaton inc. natar sukaraja), langkapura inc. new arahan teluk betung), sukaraja jatiagung, sukaraja inc. suami natar) telukbetung new arahan telukbetung gantang new arahan) melewati kecamatan keliling, kecamatan telukbetung barat, kecamatan telukbetung selatan, kecamatan tanjungkarang barat, kecamatan rajasa, kecamatan tanjung senang, kecamatan sukaraja, kecamatan sukabumi, kecamatan labuhan ratu, kecamatan way halim dan kecamatan panjang, dan saluran transmisi lainnya berupa rencana saluran kabel tegangan tinggi skt) gantang inc. new arahan telukbetung) melewati kecamatan telukbetung selatan, kecamatan bumi waras dan kecamatan panjang. gardu listrik meliputi: telukbetung kecamatan telukbetung selatan, langkapura kecamatan keliling, sukaraja kecamatan sukaraja, arahan kecamatan panjang, rajasa kedaton kecamatan rajasa, dan rencana gis gantang kecamatan bumi waraset dan kabel telepon fixed line yang dikembangkan untuk melayani seluruh kecamatan, dan jaringan tetap lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: rencana jaringan bergerak terestrial dikembangkan setiap kecamatan, jaringan bergerak seluler dikembangkan setiap kecamatan, cc. rencana jaringan bergerak satelit dikembangkan setiap kecamatan, dan jaringan bergerak lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. petjaringan irigasi tersier pada daerah irigasi way kandis kecamatan rajasa. petolahan air limbah (spal), cc. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun b3): sistem jaringan persamaan, sistem jaringan evakuasi bencana, sistem drainase: dan jaringan pejalan kaki. spam sebagaimana dimaksud pada huruf berupa jaringan perpipaan meliputi spam skala regional meliputi: unit produksi yang berada kecamatan rajasa, dan jaringan produksi yang berasal dari sungai way sekampung kecamatan tegineneng kabupaten pesawaran yang melewati kecamatan rajasa. spam skala kota meliputi unit air baku, berasal dari: mata air gahara kecamatan keliling, mata air tanjung aman kecamatan keliling, mata air batu putih kecamatan keliling, dan sungai way kutipan kecamatan telukbetung selatan, dan air tanah yang tersebar kecamatan telukbetung utara, kecamatan telukbetung selatan dan kecamatan sukabumi. unit produksi yang berada kecamatan telukbetung selatan, jaringan produksi berada kecamatan telukbetung selatan, dan unit distribusi berada seluruh kecamatan. spal sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang meliputi: sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa instalasi pengolahan air limbah ipar) yang berada kecamatan enggan, kecamatan sukaraja, kecamatan rajasa, kecamatan tanjungkarang timur, kecamatan tanjungkarang pusat, kecamatan telukbetung utara, kecamatan bumi waras dan kecamatan telukbetung selatan, dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa sistem instalasi pengolahan lumpur tinja plt) berada kecamatan telukbetung timupanjang, kecamatan sukabumi, kecamatan bumi waras, kecamatan enggan, kecamatan tanjungkarang pusat, kecamatan kedamaian, kecamatan way halim, kecamatan kedaton, kecamatan rajasa, kecamatan telukbetung utara dan kecamatan labuhan ratutersebar seluruh kecamatan, dan tempat pemrosesan akhir (tpa) berada kecamatan telukbetung timulur penyelamatan ditetapkan jalan sp. tj. karang sp. tiga teluk ambon, sp. tiga teluk ambon km. panjang), jalan selat malaka sp. telukbetung sp. pelabuhan panjang, jalan laksamana r.e. martadinata, jalan gatot subroto, km. panjang) bts. kota sukamaju), jalan sultan agung, jalan enero suratan, jalan urip sukoharjo, jalan pangeran antasari, jalan pagar alam, jalan pangeran tirtayasa, jalan prof. dr. ir. sumantri bojonegoro, jalan kapten abdul hag, jalan pramuka, jalan teuku cik ditiru, jalan cempaka, jalan dokter setia budi, jalan kartini, jalan jendral suprapto, jalan jendral ahmad yani, jalan pangeran diponegoro, jalan monginsidi, jalan pangeran ember moh. noer, jalan cut nyak dien, jalan gajah mada, jalan jenderal sudirman, jalan ir. juanda, jalan dokter susilo, jalan cut mutia, jalan dokter warsito, jalan sultan hasanuddin, jalan suparman, jalan ikan hiu, jalan tenggiri, jalan sinar mulya, jalan umbul kunci, jalan imam bonjol, jalan taman, jalan hayam buruk, jalan putri balau, jalan maja, jalan ikan bawal, jalan ikan nila, jalan pekon ampas, jalan slamet riyadi, jalan kyai haji ahmad dahlan, jalan salim batubara, jalan sulaiman ii, jalan raya puri gading, jalan raya gading permai, jalan teluk bone, jalan ikan kembung, jalan ikan kerapu, jalan ikan ketik, jalan selat malaka jalan teluk ambon dan seluruh jalan yang mengarah lapangan terbuka lainnya, dan tempat evakuasi bencana ditetapkan kecamatan rajasa, kecamatan way halim, kecamatan tanjungkarang timur, kecamatan enggan, kecamatan telukbetung utara, kecamatan telukbetung selatan, kecamatan bumi waras, kecamatan telukbetung timur, kecamatan telukbetung barat, kecamatan keliling, kecamatan sukabumi, kecamatan panjang serta dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana, petunjuk arah dan sarana dasar seperti sumber air bersih dan mandi cuci kakus. sistem drainase sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jaringan drainase primer, meliputi: sungai way kutipan, sungai way kupang, sungai way kunyit, dan sungai way bakung pada sistem zona telukbetung, sungai way kuala pada sistem zona tanjungkarang, sungai way lunak, sungai way pidada, sungai way galih panjang, dan sungai way brengsek pada sistem iii zona panjang, dan sungai way kandis pada sistem zona kandis. jaringan drainase sekunder, meliputi saluran drainase sekunder buatan disebagian jalan arteri primer, sebagian jalan arteri sekunder, sebagian jalan kolektor primer, sebagian jalan kolektor sekunder dan sebagian jalan lingkungan sekunder, cc. jaringan drainase tersier, meliputi sebagian jalan arteri sekunder, sebagian jalan kolektor primer, sebagian jalan kolektor sekunder, sebagian jalan lokal sekunder dan sebagian jalan lingkungan sekunder, dan sistem drainase lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada huruf melewati: kecamatan telukbetung selatan, kecamatan telukbetung utara, kecamatan telukbetung timur, kecamatan tanjungkarang pusat, kecamatan tanjungkarang barat, kecamatan tanjungkarang timur, kecamatan keliling, kecamatan rajasa, kecamatan langkapura, kecamatan labuhan ratu, kecamatan sukaraja: il. kecamatan kedamaian: kecamatan way halim, kecamatan bumi waras, oo. kecamatan kedaton, kecamatan panjang, dan g . kecamatan enggan. peta, meliputicagar budaya, kawasan ekosistem mangrove, dan ruang terbuka hijau rth)yang ditetapkan seluas kurang lebih (seratus lima puluh) hektar yang berada kecamatan panjang, pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan lindung menjadi kawasan perumahan (holding zone) seluas kurang lebih (dua) hektar sesuai dengan ketentuan perundang undangan dibidang kehutanan. kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa sempadan sungai dan sempadan pantai ditetapkan seluas kurang lebih (tiga ratus satu) hektar yang tersebar seluruh kecamatan. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan seluas kurang lebih (dua ratus sembilan puluh delapan) hektarditetapkan seluas kurang lebih (dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar berupa taman hutan raya wan abdul rahman meliputi: kecamatan telukbetung barat, kecamatan telukbetung timur, dan kecamatan keliling. kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud pada huruf berupa taman pulau kecil yaitu pulau kubur berada kecamatan telukbetung timurkawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan seluas kurang lebih (dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh) hektar berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yaitu kawasan imbuhan air tanah, meliputi: kecamatan telukbetung timur, kecamatan sukabumi, kecamatan kedamaian, kecamatan tanjungkarang barat, kecamatan panjang, kecamatan telukbetung barat, dan kecamatan keliling. kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas kurang lebih (tiga puluh satu) hektar berupa: situs kesatuan dibalas kecamatan kedamaian, dan kawasan permukiman tradisional meliputi: kecamatan telukbetung barat, dan kecamatan kedamaian. kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan seluas kurang lebih (tiga puluh delapan) hektar meliputi: kecamatan telukbetung timur, dan kecamatan telukbetung selatan. ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan seluas kurang lebih (empat ratus empat puluh) hektar, meliputi: taman kota, taman kecamatan, cc. pemakaman, dan jalur hijau. taman kota sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan bumi waras, kecamatan enggan, kecamatan kedamaian,, kecamatan tanjungkarang barat, kecamatan tanjungkarang pusat, il. kecamatan telukbetung barat, kecamatan telukbetung selatan, kecamatan telukbetung timur, oo. kecamatan telukbetung utara, dan kecamatan way halim. taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:: kecamatan tanjungkarang timur, kecamatan tanjung senang, kecamatan telukbetung barat, kecamatan telukbetung utara, dan kecamatan way halim. pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan bumi waras, kecamatan kedaton, kecamatan keliling, kecamatan labuhan ratu: kecamatan langkapura, kecamatan panjang, kecamatan sukabumi, kecamatan tanjungkarang barat, kecamatan tanjungkarang pusat, j . kecamatan tanjungkarang timur, kecamatan tanjung senang, il. kecamatan telukbetung barat, kecamatan telukbetung selatan, kecamatan telukbetung utara, dan oo. kecamatan way halim. jalur hijau sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan panjang, kecamatan rajasa, kecamatan sukaraja, kecamatan way halim, kecamatan kedaton, kecamatan sukabumi: kecamatan bumi waras, kecamatan tanjungkarang pusat, kecamatan enggan, j . kecamatan labuhan ratu, kecamatan tanjungkarang timur, dan il. kecamatan kedamaianj .tanaman pangan ditetapkan seluas kurang lebih (dua ratus dua puluh dua) hektar berada kecamatan rajasakurang lebih (seratus delapan puluh enam) hektar yang berada kecamatan rajas kawasan peruntukan pertambangan batuan yang ditetapkan seluas kurang lebih (seratus sembilan puluh lima) hektar berada kecamatan sukabumi dan kecamatan panjang. kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa kawasan perikanan budidaya ditetapkan seluas kurang lebih (enam) hektar berada kecamatan telukbetung timur. kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan seluas kurang lebih (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) hektar meliputi: kecamatan sukabumi, kecamatan bumi waras, kecamatan kedamaian, kecamatan sukaraja, kecamatan panjang, kecamatan kedaton: kecamatan tanjungkarang barat, dan kecamatan telukbetung timur. kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan seluas kurang lebih (seratus delapan puluh delapan) hektar meliputi kecamatan telukbetung timur, kecamatan tanjungkarang barat, kecamatan telukbetung barat, dan kecamatan keliling. kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan seluas kurang lebih (sepuluh ribu dua ratus enam puluh enam) hektar, meliputitersebar diseluruh kecamatan. fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan telukbetung timur, kecamatan telukbetung barat, kecamatan telukbetung selatan, kecamatan bumi waras:: oo. kecamatan rajasa, kecamatan tanjung senang, kecamatan labuhan ratu, kecamatan sukaraja, dan kecamatan way halim. kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kecamatan enggan, dan kecamatan way halim. kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tpa berada kecamatan telukbetung barat dan kecamatan telukbetung timur, dan pelabuhan perikanan pantai berada kecamatan telukbetung timur. kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf seluas kurang lebih (seribu enam ratus tiga) hektar tersebar diseluruh kecamatan. kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam huruf seluas kurang lebih (dua ratus delapan puluh lima) hektar meliputi: kecamatan telukbetung barat: kecamatan telukbetung utara, kecamatan enggan, kecamatan tanjungkarang barat, kecamatan keliling, kecamatan langkapura, il. kecamatan kedaton: kecamatan rajasa, kecamatan tanjung senang, oo. kecamatan labuhan ratu: kecamatan sukaraja, kecamatan sukabumi, dan kecamatan way halim. kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf seluas kurang lebih (tujuh puluh sembilan) hektar meliputi: kecamatan tanjungkarang timur, kecamatan enggan, kecamatan rajasa, dan kecamatan panjang. kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf seluas kurang lebih (dua puluh delapan) hektar, meliputi: satuan logistik komando resort militer provinsi lampung kecamatan way halim, komando resort militer garuda hitam provinsi lampung kecamatan kedaton, komando distrik militer kodim) kota bandar lampung kecamatan langkapura, detasemen polisi militer ii lampung kecamatan telukbetung selatan, komando rayon militer kecamatan panjang, komando rayon militer kecamatan bumi waras, komando rayon militer kecamatan telukbetung timur, komando rayon militer kecamatan kedamaian, komando rayon militer kecamatan enggan, komando rayon militer kecamatan labuhan ratu, batalion infantri tri eka wijaya kota bandar lampung kecamatan langkapura, il. kesatria dharma samudera kecamatan telukbetung selatan, sama pangkalan tni angkatan laut lampung kecamatan panjang, kepolisian daerah provinsi lampung kecamatan telukbetung utara, oo. kepolisian resort kota bandar lampung kecamatan tanjungkarang pusat, dan asrama brigade mobil brimob) kepolisian daerah provinsi lampung kecamatan enggan. bab kawasan strategis kota bagian kesatu kawasan strategis kota kawasan strategis kota meliputi ksk dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, ksk dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan meliputi: kawasan perdagangan dan jasa skala regional kecamatan tanjungkarang pusat dan kecamatan enggan, kawasan perdagangan dan jasa skala kota kecamatan telukbetung selatan dan kecamatan bumi waras, dan kawasan megapolitan leasing dan pulau pasaran kecamatan telukbetung timur. ksk dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawasan kota lama masjid anwar dan sekitarnya berada kecamatan telukbetung selatan, kecamatan telukbetung utara dan kecamatan bumi waras: kawasan situs kelurahan negeri olok gading berada kecamatan telukbetung barat, kawasan situs kesatuan dibalas berada kecamatan kedamaian, dan kawasan publik terpadu way halim berada kecamatan way halim. kskatu putu berada kecamatan keliling, kecamatan telukbetung barat dan kecamatan tanjungkarang barat, dan kawasan taman hutan kera berada kecamatan telukbetung utara.awasan perdagangan dan jasa skala regional kecamatan tanjungkarang pusat dan kecamatan enggan sebagaimana dimaksud dalam hurufdisekitarnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi. tujuan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota kecamatan telukbetung selatan dan kecamatan bumi waras sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa skala kota sebagai pendukung kegiatan pariwisata teluk lampung yang berbasis ekonomi kerakyatan. tujuan pengembangan kawasan megapolitan leasing dan pulau pasaran kecamatan telukbetung timur sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah mewujudkan kawasan megapolitan sebagai kawasan industri pengolahan hasil perikanan yang berwawasan lingkungan. tujuan pengembangan kawasan kota lama masjid anwar dan sekitarnya kecamatan telukbetung selatan, kecamatan telukbetung utara dan kecamatan bumi waras sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah mewujudkan kawasan kota lama masjid anwar dan sekitarnya sebagai kawasan wisata religi dan budaya. tujuan pengembangan kawasan situs kelurahan negeri olok gading kecamatan telukbetung barat sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah mewujudkan kawasan situs kelurahan negeri olok gading sebagai konservasi bangunan cagar budaya adat lampung. tujuan pengembangan kawasan situs kesatuan dibalas kecamatan kedamaian sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah mewujudkan kawasan situs kesatuan dibalas menjadi kawasan konservasi dan wisata sejarah. tujuan pengembangan kawasan publik terpadu way halim kecamatan way halim sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah mewujudkan kawasan publik terpadu way halim sebagai pusat kesenian dan kebudayaan kota bandar lampung. tujuan pengembangan kawasan batu putu kecamatan keliling, kecamatan telukbetung barat dan kecamatan tanjungkarang barat sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah mewujudkan pelestarian kawasan batu satu sebagai kawasan wisata alam dan kawasan konservasi. tujuan pengembangan kawasan taman hutan kera kecamatan telukbetung utara sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah mewujudkan kawasan taman hutan kera sebagai kawasan wisata alam yang berbasis ekowisata. bagian ketiga arahan pengembangan kawasan strategis kota arahan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pelayanan dan perdagangan grosir skala regional, penataan lingkungan dan bangunan koridor kawasan perdagangan dan jasperdagangan dan jasa skala kota sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota sebagai pendukung kegiatan pariwisata, penataan lingkungan dan bangunan koridor kawasan perdagangan dan jasa skala kotmegapolitan leasing dan pulau pasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: peningkatan atau penambahan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung megapolitan, dan pengembangan kawasan megapolitan berupa sistem dan mata rantai produksi yaitu sub sistem hulu dan hilir. arahan pengembangan kawasan kota lama masjid anwar dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata. arahan pengembangan kawasan situs kelurahan negeri olok gading sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: penataan kawasan situs kelurahan negeri olok gading,situs kesatuan dibalas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: penataan kawasan situs kesatuan dibalas,publik terpadu way halim sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: penataan kawasan publik terpadu way halim, penataan pedagang kaki lima, cc. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan, dan pengembangan sarana pendukung kegiatan seni dan budaya. arahan pengembangan kawasan batu putu sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: pengembangan kegiatan pariwisata dengan memperhatikan lingkungan hidup, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata, dan cc. pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada kawasan batu putu. arahan pengembangan kawasan taman hutan kera sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: pengendalian dalam pemanfaatan kawasan taman hutan kera, dan pelestarian kawasan taman hutan kera. bab vii arahan pemanfaatan ruang wilayah indikasi program utama jangka menengah lima tahun per perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah kot,dapat dilakukan oleh: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dunia usaha:pada huruf dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertamaterdiri atas: perwujudan struktur ruang wilayah kota, perwujudan pola ruang wilayah kota,nataan pusat pusat kegiatan perkotaan. perwujudan sistem jaringan transportasi, perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi: peningkatan jalan arteri, peningkatan jalan kolektor, pembangunan jalan tol, peningkatan jalan lokal sekunder, dan pengembangan terminal penumpang. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi: pengembangan jaringan jalur kereta api nasional berupa jaringan jalur kereta api antarkota,, meliputi, meliputi: pengembangan jaringan infrastruktur gas bumi kota bandar lampung, pengembanganpengembangperwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi: pengembangan jaringan transmisi listrik berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi stet) kv, pengembangan jaringan transmisi listrik berupa saluran udara tegangan tinggi (suit) kv, pengembangan gardu induk, dan pembangunan gardu induk,: meliputi pemeliharaan dan pemantapan kawasan imbuhan air tanah.ketiga terdiri atas: perwujudan struktur ruang wilayah kota, perwujudan pola ruang wilayah kota,ringzwp3k provinsi lampung tahutata ruang wilayndar lampung. provinsi adalah provinsi lampung.empata)., meliputi:, pemerintah provinsi.kota meliputi: ketentuan umum zonasi: ketentuan pemberian insentif dan disinsentif', arahan sanksi,ketentuan umum zonasi sekitar infrastruktur perkotaan, ketentuan umum zonasi kawasan lindung, meliputiketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya, ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove, dan ketentuan umum zonasi ruang terbuka hijau. ketentuan umum zonasi kawasanbudi daya, meliputi.ketentuan umum zonasikawasan pertahanan dan keamanan. ketentuan khususketentuan umum zonasi pusat pelayanan kota, ketentuan umum zonasi sub pusat pelayanan kota, dan ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kegiatan yang diperbolehkan pada pusat pelayanan kota, meliputi: kegiatan pelayanan pemerintahan skala kota atau regional dan perkantoran lainnya, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan, kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan kegiatan industri pengolahan, dan kegiatan industri lainnya. kegiatan bersyarat pada dan kawasan hutan lindung, penyediaan rth paling sedikit (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, dan penyediaan prasarana dan sarana minimum untukertahanan dan keamanan yang mencakup kawasan pusat konsentrasi pertahanan berikut prasarana dan sarana pendukungnya, dan prasarana dan sarana jalur dan tempat evakuasi bencana. ketentuan umum zonasi sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kegiatan yang diperbolehkan pada sub pusat pelayanan kota, meliputi: kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan pemerintahan skala kawasan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pengembangan pertanian, kegiatan pelayanan sarana dan prasarana permukiman, kegiatan pariwisata, kegiatan industri pengolahan, kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, dan kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang. kegiatan bersyarat pada subsub berupa taman kecamatan. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk subdan prasarana dan sarana jalur dan tempat evakuasi bencana. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kegiatan yang diperbolehkan pada pusat lingkungan, meliputi: kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan pemerintahan skala kawasanandar lampung. perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kota yakni pelaksana fungsi eksekutif sebagai penyelenggaraan pemerintahan. dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disingkat dprd adalah dprd kota bandar lampunguntuk rencana tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasikegiatan pariwisata, kegiatan industri pengolahan, kegiatan pelayanan sarana dan prasarana permukiman skala lingkungan, dan kegiatan pengembangan pertanian. kegiatan bersyarat pada pusat lingkunganlingkungan, meliputi. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat lingkungan meliputi kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah, limbah serta jalur dan tempat evakuasi bencana. paragraf ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan transportasi ketentuan umum zonasi disekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan jalan, ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan kereta api, ketentuan umum zonasi disekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, ketentuan umum zonasi sekitar pelabuhan laut, dan ketentuan umum zonasi sekitar pelabuhan perikanan pantai. ketentuan umum zonasi disekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ketentuan umum zonasi sekitar jalan umum meliputi: kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar sistem jaringan jalan, meliputi: pengembangan jalur hijau dan jalur pejalan kaki, pemanfaatan ruang manfaat jaldan pemanfaatan ruang milik jalkegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan dengan syarat tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, danjalan tol meliputi: kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar jalan tol, meliputi. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat,.terminal penumpang, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: penyediaan rth dengan luasan yang disesuaikan dengan luasan terminal, dan dan lalu lintas angkutan jalanyang tidak diperbolehkan, meliputi:.kawasan sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ketentuan umum zonasi disekitar jaringan jalur kereta api meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: penyediaan penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api, penyediaan rth, dan pemanfaatan garis sempadan rel kereta api untuk jalan dan rth, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:rmukiman eksisting yang ada pada garis sempadan rel kereta api secara bertahap ditata dan dikembangkan dengan konsep rumah menghadap rel kereta api. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: pemanfaatan ruang sepanjang sisi jaringan jalur kereta api yang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggisekitar stasiun kereta api, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: penyediaan rth, dan kegiatan operasional, penunjang operasional dan pengembangan stasiun kereta api. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api. kegiatan yang tidak diperbolehkan,. ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pelabuhan penyeberanganan kegiatan operasional pelabuhan penyeberangan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan penyeberangan, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberanganperairan. ketentuan umum zonasi sekitar pelabuhan lautpelabuhan sesuai dengan peraturan perundang undangan, danlingkungan. ketentuan umum zonasi sekitar, dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan pantai sesuai peraturan perundang undangan. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan. paragraf ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan energi ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: ketentuan umum zonasidisekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan ketentuan umum zonasi sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. ketentuan umum zonasi sekitardan kegiatan penunjang jaringan gas bumi, kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi:aman bagi instalasi jaringan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan gas bumi. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringekitarmbangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, dan kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik. kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi:, fasilitas pendukung operasional jaringan, pemanfaatan ruang sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman, dan pemanfaatan ruang bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: kegiatan yang mengganggu fungsi jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik, dan membangun bawah koridor utm, suit,prasarana dan sarana minimum meliputiparagraf ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan telekomunikasi ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa jaringan tetap dan jaringan bergerak meliputi: kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi, meliputi: pengembangan jalur hijau, kegiatan penyediaan sarana dan prasarana umum yang tidak mengganggu sistem jaringantelekomunikasi, dan kegiatan pengembangan menara telekomunikasi bersama. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu. paragraf ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan sumber daya air ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa jaringan irigasi tersier meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: penyediaan rthdaya air seperti rumah pompa, pos keamanan, dll, mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air, dan .anyang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak fungsi sungai, dan mata air sebagai sumber air, jaringan irigasi, dan sistem pengamanan sungai dan sumber air. paragraf ketentuan umum zonasi sekitar infrastruktur perkotaan ketentuan umum zonasi sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: ketentuan umum zonasi sekitar spam, ketentuan umum zonasi sekitar spal, ketentuan umum zonasi sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3): ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan persamaan, ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan evakuasi bencana: ketentuan umum zonasi sekitar sistem drainase, dan ketentuan umum zonasi sekitar jaringan pejalan kaki. ketentuan umum zonasi sekitar spamrasarana penunjang pengelolaan sistem jaringan air bersih, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi spam, kegiatan yang tidak diperbolehkan,ketentuan umum zonasi sekitar spalbersyarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah, dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional pengolahan air limbah, kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan barang berbahaya dan beracun (b3), dan kegiatan lain yang mengganggu sistem jaringan air limbah:umum zonasi sekitar sistem jaringan meliputi mendirikan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) serta pembangunan prasarana penumpangnya, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputitidak mengganggu fungsi jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu. ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan persamaair limbah, pengembangan pengelolaan tpakegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: kegiatan pertanian non pang, dan kegiatan pariwisata berbasis pendidikan pengelolaan sampah. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan tpa, dan. ketentuan umum zonasi sekitar: dan prasarana dan umum zonasi sekitarkegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase sesuai dengan ketentuan perundang undangan,sekitar, dan prasarana dan ,rikanan pantaijaringan irigasiragraf ketentuan umum zonasi kawasan lindunghuruf angka berupa kawasan hutan lindung. ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada meliputi: kegiatan yang diperbolehkan pada zona hutan lindung, meliputi: kegiatan usaha pemanfaatan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kehutanan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kehutanan: dan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kehutanan. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:atau terjadinya kerusakan akuifer air tanahpendidikan dan pengembangan kehutanan, penelitian dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya setempatpenyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana, dan penggunaan kawasan hu bidang kehutanansarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang angka meliputi: ketentuan umum zonasi sempadan sungai meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: pengembangan rth, pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan airsarana d, jembatan dan dermaga, jalur air minum, bangunan, bangunan dalam sempadan sungai, dengan ketentuan status guo artinya tidak boleh diubah dan ditambah luasan, dan kegiatan pertambangan yang tidak merubah bentang sungai, dan mengganggu fungsi sungai. kegiatan yang dilarang berupa hunian baru dan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai. intensitas pemanfaatan ruang meliputi kdh minimal sebesar 85y0. sarana dan prasarana minimum meliputi jalur inspeksi yang dilengkapi dengan sistem penerangan, dan tanggul sungai pada sungai yang melewati area perumahan. ketentuan umum zonasi sempadan pantai meliputi: pengembangan rth, kegiatan penelitian dan bangunan pengendali airkegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan kegiatan penunjang transportasi laut dan perikanan. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan sempadan pantai berupa semua kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan penurunan fungsi sempadan pantai. intensitas pemanfaatan ruang meliputi kdh minimal sebesar yo. sarana dan prasarana minimum meliputi: jalur inspeksi yang dilengkapi dengan sistem penerangan, dan penyediaan jalur evakuasi bencana atau relokasi. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angkakpa) berupa taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:giatan yang diperbolehkan bersyaratpengembangan rth yang tetap memperhatikan fungsi konservasi. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas taman hutan raya dan tutupan vegetasi, dan seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem taman hutan raya. sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan perundang undangan bidang kehutanan. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud pada (l)huruf berupa taman pulau kecil meliputi: kegiatan yang diperbolehkan yaitu perlindungan ekosistem pulau pulau kecil, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata, pembangunan sarana penunjang pariwisata, dan pengembangan permukiman penduduk lokal be, intensitas pemanfaatan ruang meliputi kdh minimal sebesar yo, kdb maksimal sebesar klb maksimal sebesar sarana dan prasarana minimum berupa jaringan jalan yang lengkapi dengan jalur pedestrian, dan penerangan jalan. ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: kegiatan perlindungan kawasan imbuhan air tanah, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan wisata alam, budidaya tanaman keras, dan budidaya hasil hutan: pemasangan jaringan kabel, listrik, telekomunikasi dan pipa air minum, penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan sesuai ketentuan yang berlaku dengan intensitas kdb maksimum dan kdh minimumkegiatan wisata yang terbatas hanya pada kegiatan wisata alam, kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku dengan intensitas kdb maksimum dan kdh minimum 70v yo, kegiatan perumahan eksisting dengan tidak mengubah luasan dan tata masa bangunan, dan. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: tidak diperbolehkan pembangunan hunian baru, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan, dan melakukan kegiatan pembuangan limbah baik padat, cair maupun limbah berbahaya. sarana dan prasarana minimum meliputi: jaringan listrik, jaringan air bersih, bangunan prasarana sumber daya air, dan fasilitas keamanan jalan inspeksi pada lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budayazona penyangga,pengembangan sarana dan prasarana pendukung zona penunjang. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk mendukung kegiatan pariwisata, kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi yaitu mengubah bentuk arsitektur bangunan cagar budaya zona intijalan yang dilengkapi dengan pedestrian dan penerangan jalanketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan mangrove, dan atau rehabilitasi hutan mangrove, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pendidikan, penelitian, ekowisata dan sarana pendukungnya, kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu menebang, membakar, memanfaatkan kayu, mengangkut, dan atau memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan mangrove, danketentuan umum zonasiruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mencakup taman kota, taman kecamatan, jalur hijau dan pemakaman meliputi: kegiatan yang diperbolehkan meliputi: kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam, kegiatan pemanfaatan ruang untuk tempat evakuasi bencana, dan penguatan dengan menggunakan tanaman keras terhadap tebing tebing yang lebih tinggi dari meter dengan kemiringan lebih besar dari y6. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi rth kota: dan kegiatan pendukung rekreasi dengan konstruksi tidak permanen. kegiatan sektor informal diperkenankan dengan menyesuaikan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: dilarang melakukan penebangan pohon tanpa seijin instansi atau pejabat yang berwenang, kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi rth, dan tidak diperkenankan melakukan alih fungsi lahan menjadi kegiatan budidaya, seperti mall, perkantoran, perumahan dan lainrthrthdan pengelolaan persamaan. pemakamdan pengelolaan persamaan. jalur hijau penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api, dan jaringan listrik. paragraf ketentuan umum zonasi kawasan budi daya ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf angka berupa kawasan tanaman pangan meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:yang diperbolehkan bersyarat, pengembangan perumahan berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama, kegiatan perikanan budidaya pada lahan yang tidak termasuk dalam kp2b, kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan pada lahan yang tidak termasuk kp2b, pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjut, mendirikan bangunan yang mengganggu saluran irigasi, dan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan kp2b kecuali pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana sesuai dengan peraturan perundang undanganirigasi dan utilitas, dan jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka berupa kawasan perikanan budidaya meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:pengembangan industri pendukung pengembangan perikanan yang tidak mengganggu lingkungan, pengembangan perumahsarana djaringan air bersih, jaringan listrik, sistem jaringan limbah terpadu, dan jaringan drainase. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: kegiatan penggalian, pengerukan pasir industri, pemotongan batu: kegiatan pemecahan dan penghancuran batu dan kerikil, serta penghalusan batu kasar, danruang terbuka hijau, permukiman, pertanian, kehutanan, pariwisata dan lain sebagainya. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan permukiman dengan jarak dari kegiatan eksploitasi antara (satu) kilometer. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial dan atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan atau merugikan masyarakat sekitarsarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan, jaringan energi dan listrik, penyediaan sumber air baku pertambangan, dan jaringan jalan. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industrdan jalur hijau sebagai penyangga fungsi antar kawasntukan industri wilayah pesisir, bangunan pengendali airmbangunan permukiman perkotaan dan perkantoran, pengembangan pembangunan sarana pendukung industri lainnya, dan kegiatan pertambangan mineral non logam, dan pertambangan batuan: kegiatan penunjang transportasi laut pada kawasan peruntukan industri wilayah pesisir, danelanjutnya disingkat spalur evakuasi bencanasistem jaringan. jalur(penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanahcc. intensitas pemanfaatan ruang meliputi, jaringan jalan dilengkapi dengan pedestrian dan peramban, penyediaan sumber air baku industri, jaringan energi dan kelistrik untuk kawasan peruntukan industri, jaringan drainase, pengelolaan persamaan, dan penyediaan fasilitas pemadam kebakaran untuk kawasan industri. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, dan pengembangan ruang terbuka hijau. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: industri kecil, kegiatan pertambangan, pengembangan budidaya pertanian, dan pembangunan perdagangan dan jasa, perumahan, dan perkantoran untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, pengembangan sarana dan prasarana wilayah. kegiatan yang dilarang pada kawasan pariwisata, meliputi: kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan industri menengah dan industri besar. intensitas pemanfaatan ruang meliputi kdh minimum sebesar kdb maksimal sebesar yo0, klb maksimal sebesar kawasan wisata pantai dan klb maksimal kawasan wisata lainnya. sarana dan prasarana minimum meliputi: jaringan jalan, penerangan jalan dan pedestrian dengan kontruksi yang bisa menyerap air dan disertai tanda atau rambu keselamatan, penyediaan sumber air baku pariwisata, jaringan energi dan kelistrikan, area parkir kendara: aksesibilitas untuk difabel, jaringan drainase, dan pengelolaan persamaan. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: ketentuan umum zonasi kawasan perumahan, ketentuan umum zonasi fasilitas umum dan fasilitas sosial, ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka non hijau,kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahmahan pesisir, bangunan pengendali air, danbersyarat, meliputi: kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan perkantoran dengan mempertimbangkan kajian lalu lintas, industri kecil dan menengah, kegiatan pariwisata kawasan pesisir, kawasan perumahan yang dibangun diatas kemiringan 15y6 wajib menggunakan rekayasa konstruksi serta memiliki kdh minimal kdb maksimal klb maksimal dan kegiatan penunjang transportasi laut pada kawasan perumahan wilayah pesisir. kegiatan yang dilarang, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perumahan perumahan yang dibangun oleh pengembang, jaringan jalan, penerangan jalan, jaringan air bersih, penyediaan sumur resapan air, penyediaan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana: jaringan telekomunikasi, jaringan energi dan listrik, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah. ketentuan umum zonasi fasilitas umum dan fasilitas sosialpembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung fasilitas umum dan fasilitas sosial. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pembangunan infrastruktur energi, air bersih dan telekomunikasi. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan yang mengganggu pelayanan fasilitas sosial dan fasilitas umumaksesibilitas untuk difabel, penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana, penyediaanruang terbuka non hijtempat evakuasi bencana dan landmark. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa,dan pembangunan sarana dan prasarana wilayah. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan kawasan ruang terbuka non hijaudan sarana dan prasarana minimum meliputifasilitas sanitasi: sistem pengelolaan sampah, dan aksesibilitas untuk difabel. ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan berupa tpa danpendukung kawasan sesuai peraturan perundang undangan, untuk infrastruktur perkotaan berupa tpa, meliputi: kantor pengelola, sarana dan prasarana penunjang kawasan, pengembangan pengelolaan tpa, kegiatan pengolahan limbah terpaduuntuk infrastruktur perkotaan berupa pelabuhan perikanan pantai meliputi: kegiatan perkantoran pendukung kawasan, kegiatan permukiman nelayan kawasan pelabuhan perikanan pantai, industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya, kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut pada kawasan pelabuhan perikanan pantai, dan bangunan pengendali air pada kawasan pelabuhan perikanan pantai. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: kegiatan pariwisata, dan kegiatan penunjang transportasi laut pada kawasan infrastruktur perkotaan wilayah pesisir. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan,infrastruktur dasar pengelolaan tpa, jaringan jalan, penerangan jalan daninstalasi bahan bakar minyak bbm), dermaga, kolam pelabuhan, dan pos jaga dan mck. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala regional, skala kota dan skala lokal: kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut pada kawasan perdagangan dan jasa wilayah pesisir, bangunan pengendali airhunian yang telah dibangun sebelum perda rtrw ini berlaku:, kegiatan hunian, fasilitas umum dan fasilitas sosial: pembangunan infrastruktur energi, air bersih dan telekomunikasi, dan kegiatan penunjang transportasi laut pada kawasan perdagangan dan jasa wilayah pesisir. kegiatan yang dilarang, berupa kegiatan yang mengganggu kawasan perdagangan dan jas, dan tanda atau rambu keselamatan,kantoran sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi: kegiatan perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, dan pembangunan sarana dan prasarana wilayah. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan industri, kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan perkantorantransportas, kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut pada transportasi laut, bangunan pengendali air pada transportasi laut, kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan transportasi untuk mendukung pergerakan orang dan barang. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan transportasitahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan budidaya terbatas sekitar kawasan pertahanan dan keamanatau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,sistem jaringan air bersih, sistem pengelolaan air limbah, jaringan drainase, pengelolaan persamaan, jaringan energi dan listrik, dan jaringan telekomunikasiresapan air, ketentuan khusus kawasan rawan bencana, dan ketentuan khusus kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan kp2b): ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada huruf yang bertampalan dengan kawasan perumahan, dan kawasan peruntukan industri, meliputi: regia tan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan wisata alam, budidaya tanaman keras, budidaya hasil hutan, dan bangunan pendukung kawasan, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan,, bangunan mengikuti kontur tanah dan berbentuk rumah panggung, diperbolehkan bangunan eksisting yang telah memiliki izin, dan pengembangan vegetasi tanaman yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah. peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan resapanrawan bencana, dan ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi. ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat tinggi pada perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove, pemakaman, dan jalur hijau meliputi: penyediaan infrastruktur tembok penahan gelombang pada garis pantai yang beresiko, penanaman mangrove serta tanaman lainnya sebagai upaya mitigasi bencana tsunami, pembangunan sistem peringatan dini tsunami dan rambu rambu peringatan bencana, dan penyediaan jalur evakuasi bencana ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi pada kawasan perikanan budidaya, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisatainfrastruktur perkotaan, dan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi: penyediaan infrastruktur tembok penahan gelombang pada garis pantai yang beresiko, penguatan struktur bangunan, penanaman mangrove serta tanaman lainnya sebagai upaya mitigasi bencana tsunami, penyediaan jalur evakuasi bencana, pembangunan tempat evakuasi sementara minimal (tiga) lantai dan mudah diakses: dan pembangunan sistem peringatan dini tsunami dan rambu rambu peringatan bencana. ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tinggi pada kawasan hutan lindung, berupa penerapan teknik pengendalian gerakan tanah dan stabilisasi tanah dengan metode vegetatif dengan tepat sasaran (dipisahkan antara bagian kaki, bagian tengah, dan bagian atas lereng) maupun bangunan. ketentuan khusus kawasan rawan gerakan tanah tinggi pada imbuhan air tanah meliputi: tidak diperkenankan adanya alih fungsi lahan, penerapan teknik pengendalian gerakan tanah metode vegetatif yang mampu menyerap air dan menahan erosi tanah:jalur hijau meliputi: penyediaan jalur evakuasi bencana dan pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan ntukan industrimahankawasan perlindungan setempat adalah adalah kawasan hutan produksi yang ditetapkan dengan fungsi utama memberikan perlindungan pada lokasi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air dan kawasan perlindungan jurang.pelestarian alamimbuhan mata air adalah kawasan resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanahpeta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencanyang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan kp2b) sebagaimana dimaksud pada huruf pada kawasan tanaman pangan meliputi: diperbolehkan kegiatan penunjang pertanian, dalam hal untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional, lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, ccuruf dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganpeta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan kp2administratifpemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata rupinsi jawa tengahpekerjaan umum, dan kode rekeningimas htsguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pajak, perlu mengatur tata cara pemeriksaan pajak daerah yang pemungutannya dibayar sendiri olehtata cara pemeriksaan pajak daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib, atauadan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. bab ketentuan peralihan pemenuhan terhadap standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan paling lama (lima) tahunegalsiti masih soekarnopakta integritas pakta integritas saya yang bertanda tangan bawah ini nama pennanaannanaaan nip nananananannanaan pangkat gol. ruang nnananananaanan jabatan nananananananananaan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pemeriksa pajak, dengan ini menyatakan bahwa saya bersikapjujur, transparan, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasmenggunakan keterangan, data, dan atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan pemeriksaan semata mata untuk pelaksanaan dan penyelesaian tugas. demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan atas, saya bersedia menerima sanksi baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, serta bentuk lainnya sesuai peraturan yang berlaku. yang membuat pernyataan nip. petunjuk pengisian pakta integritasruang pemeriksa pajak angka diisi dengan jabatan pemeriksa pajak angka diisi dengan tanggal membuat pakta integritas angka diisi dengan tanda tangan dan nama pemeriksa pajak angka diisi dengan nip pemeriksakertas kerja pemeriksaan kertas kerja pemeriksaan nama plkanaanannnn alamat kanaknnnnanananan aan naa dokumen yang diperiksa ii. pendapatan dan pajak yang disetorkan tel ii. uraian hasil pemeriksaan iv. koreksi pemeriksa kesimpulan jumlah pendapatan dari bulan .iii s d senen sebesar arp. annnanenanaannaanal koreksi dari tim pemeriksa arp. annnanenanaannaanal pajak yang dikenakan rp. annsananananana nanas pajak yang disetor rp. annsananananana nanas selisih kurang lebih rp. sean nasananenaaaan ana denda rp. sean nasananenaaaan ana jumlah pajak yang harus disetor rp. snncnnsaana sae vi. kekurangan pembayaran periode lalu periode. rpp anna periode .iii sam lensa rp sana periode .does sam lananaannaa brp tnnananaa nana periode. lannncnanananan tanaka jumlah kekurangan pembayaran snnnannaananananannakal semarang, . wajib pajak tim pemeriksa naknnnannannnaan emas) petunjuk pengisian kertas kerja pemeriksapokok wajib pajak daerah angka diisi dengan dokumen yang diperiksa angka diisi dengan pendapatan dan pajak yang disetorkan angka diisi dengan prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan dan data, keterangan, dan atau bukti yang diperoleh serta pengujian yang telah dilakukan angka diisi dengan koreksi dari pemeriksa angka diisi dengan jumlah pajak yang harus disetor angka diisi dengan jumlah kekurangan pembayaranmberitahuan pemeriksaan pemerintah kota tegal tan badan keuangan daerah dua jl. gede sebaya dan telepon fax. tegal tegal jp. m. nomor naannannananaan nana anakan kepada sifat dnanannnananananan nana ana yth. room peran ocean kenananatanan tatanan hal pemberitahuan pemeriksaan berdasarkan surat tugas pemeriksaan nomor . tanggal . bersama ini diberitahukan bahwa nama nip pangkat gol diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan pajak . terhadap perusahaan pekerjaan saudara dibawah ini nama kanaknnnaananaan aan aan aan aan aan alamat plkknaakaalnen nan ana masa tahun pajak .eooooooo woo oma pada hari tanggal kanaknnnaanananananaa aan ena aan waktu ddanaktanannnanan ana aantegal nomor ju. tentang . dan peraturan walikota tegal otot . nanaanananatanannnaa jabatan nanaanananatananannaa kenanananananananan nasa tanggal nanannnnannananann tanda tangan cap soo kananananannnananana kanan ana nip. petunjuk pengisian surat pemberitahuan pemeriksaan angka diisi dengan tanggal surat angka diisi dengan nomor surat angka diisi dengan sifat surat angka diisi dengan jumlah lampiran surat angka diisi dengan nama dan alamat wajib pajakjenis mata pajak yang diperiksa angka diisi dengan nama wajib pajak dan nama objek pajakmasa dan tahun pajak angka diisi dengan hari tanggal pemeriksaan angka diisi dengan waktu pemeriksaan angka diisi dengan peraturan daerah kota tegal tentang pajak daerah yang berkaitan. angka diisi dengan nama penerima surat pemberitahuan pemeriksaan angka diisi denganggal tangan penerima dan cap perusahaan penerima surat pemberitahuan pemeriksaan angka diisidengan namajabatan dari pejabat yang menandatangani surat angka diisi dengan tanda tangan, nama, nip pejabat yang menanda tangani surat dan cap badan keuangan daerahtanda pengenal pajak badan keuangan daerah kota tegal pemeriksa pajak berlaku.d: .voodoo pas foto nama lo. inna nana nama banana anna s5) nip pkn pangkat gol natananenn jabatan anatatanatannnannaasman adalah pegawai badan keuangan daerah kota tegal atau tenaga ahli yang berwenang melakukan pemeriksaan bidang perpajakan berdasarkan peraturan daerah kota tegal kepala badan keuangan daerah kota tegal nip. petunjuk pengisian tanda pengenal pemeriksa pajak angka diisi dengan tanggal berlakunya tanda pengenal angka diisi dengan fotopemeriksa pajak angka diisi dengan jabatan pemeriksa pajak angka diisi dengan tempat dan tanggal tanda pengenal diterbitkan angka diisidengantanda tangan, nama, nip kepala badan dan capjabatan badan keuangan daerahketentuan umum dan tata cara pemeriks: peraturan walikota tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajakdenkaakanannanannanaaaaa ana anna pekerjaan jabatan . alamat dankanananananannn ana dalam hal ini bertindak selaku wajib pajak wakil kuasa dari wajib pajak nama danlanud aan alamat dadakan aan sehubungan dengan pemeriksaanoleh tim pemeriksa pajak dari badan keuangan daerah kota tegal nama nip pangkat golongan dengan ini menyatakan menolak untuk diperiksaatas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini. yang membuat pernyataan, materai rp. petunjuk pengisian surat pernyataan penolakan pemeriksaan angka diisi dengan namapekerjaan jabatanalamattanda pada kotak yang sesuaialasan penolakan pemeriksaan angka diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan penolakan pemeriksaan dibuat angka diisi dengantanda tanganan nama wajib pajak, wakil wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaanberita acara berita acara .oooooooooooo. pada harian.tanggal. j.icu. bulan lidi. tahun penaaeasanatanamen berdasarkan surat tugas pemeriksaan nomor . jj. tanggal . maka kami yang tersebut dibawah ini nama nip pangkat golongan selaku tim pemeriksa pajak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak nama penkaaaananaananaaaaaaa aan sb) alamat dankakanalanananna dengan inisemarang, . wajib pajak tim pemeriksa nnnananaanannn ce) petunjuk pengisian berita acara angka diisi dengan jenis berita acara angka diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun berita acara dibuatarasi singkat sesuai dengan jenis berita acara(khusus untuk berita acara hasil pemeriksaan)walikota adalah walikota tegal. badan adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugasdidalamnya wakil atau kuasaan daerahbab iii ruang lingkup dan objekobjek pemeriksaan meliputi jenis pajak sebagai berikut pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, pajak parkir, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt). bab. bab tata cara pemeriksaan bagian kesatu kriteria pemeriksaan pemeriksaan dilakukan apabila memenuhi kriteria: wajib pajak tidak membayar pajak, wajib pajak kurang bayar pajak,sebagaimana dimaksud dalam dilakukan paling lama (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya sp2persyaratan . persyaratan kompetensi pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada meliputi berpendidikan paling rendah diploma iii atau sederajat, memiliki kemampuan dasar komputer, mempunyai kemampuan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan berintegritas yang dituangkan dalam pakta integritas. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dsesuai dengan tujuan pemeriksaan,dibentuk oleh walikota, pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dibantu oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikota, pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kkp, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format kkp sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. kegiatan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kkp sebagaimana dimaksud dalam hurufdalam huruf yaitu lhp disusun secara ringkas dan jelas. lhp untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang kurangnya memuat penugasan.tim pemeriksa pajak berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak, memperlihatkan tanda pengenalp2 kepada wajib pajak, menyampaikan temtemuan hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukanbentuk dan format surat pemberitahuan pemeriksaaniii dan lampiran peraturan walikota ini. tim pemeriksa pajak. meminta kepada wajib pajak untuk membantudan memanggil wajib pajak untuk datang kantor badan dengan menggunakan surat panggilan. bagian kelima hak dan kewajiban wajib pajak wajib pajak berhak meminta kepada tim pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenalp2) menerima temuan hasil pemeriksaan, menghadiri pembahasan temuan hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan: dan mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan tim pemeriksa pajak dalam pembahasan temuan hasil pemeriksaan.tataruang, barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diduga atau patutdantemuan hasil pemeriksaan, memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan, dan memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. bagian . bagian keenamtim pemeriksa pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh wajib pajak apabila wajib pajak tidak memenuhi panggilandan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan pajak secara jabatan. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dan berita acara sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran dan lampiran peraturan walikota initanggapan temuan hasil pemeriksaan wajib pajak berkewajiban memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan paling lambat (lima belas) hari kerja sejak temuan hasil pemeriksaan diterima oleh wajib pajak. pajak yang terutang dalam skpd dan atau std dihitung sesuai dengan lhp. bagian . |
menterikeuangan regu baik indonesia salin peraturan center! keuangan republik indonesia nomor pmk. tent nimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa center! keuangan republik indonesia, bahwarupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan; bahwa diperlukan payung hukum yang akomodatif dan aplikatif terhadap tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang semen tarian lem bag menjadi pedoman nonkemen tarian bagi teknis, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalamdalam bentukb.' perlu menetapkan peraturan menteri keuangadoman penggunaan transfer daerah dan dana desa untuk mendukung pelaksanaan keg ikatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi.kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi adalah aksi integrasi atau konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalamdesa, dalam rangka pencegahan terjadinya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak bawah lima tahun (stunting), yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunantodd untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi terdiri atas: dana alokasi khusus fisik; dana alokasi khusus nonfisik; dan dana desa. dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: bidang kesehatan; bidang air minum; dan bidang sanitasi. dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: bantuan operasional kesehatan; dan bantuan operasional keluarga berencana. dalam hal terdapat perubahan bidang dana alokasi khusus fisik dan atau dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana dimaksud pada dan kementerian keuangan membahas dan menyepakati perubahan bidang dana alokasi khusus fisik dan atau dana alokasi khusus nonfisik dengan kementerian perencanaan pembangunan nasional dan semen tarian lem bag nonkemen tarian teknisan tahan dang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. todd sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada daerah kabupaten kota prioritas dan daerah kabupaten kota nonprioritas. bantuan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada daerah kabupaten kota prioritas melalui bantuan operasional kesehatan stunting yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. daerah kabupaten kota prioritas sebagaimana dimaksud pada dan merupakan daerah fokusdaerah kabupaten kota prioritas sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemeran tahan bidang perencanaan pembangunan nasional kepada kementerian keuangan c.q. direktorat jenderal perimbangan keuangan dan kementerian lembaga nonkementerian teknis paling lambat bulan januari tahun sebelumnya. pemerintah daerah kabupaten kota prioritas menggunakan bantuan operasional kesehatan stunting sebagaimana dimaksud dalam untuk mendanai koordinasi kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi lintas sektor. penggunaan bantuan operasional kesehatan stuntingkesehatan. dalam hal bantuan operasional kesehatan stunting sebagaimana dimaksud pada tidak cukup untuk mendanai koordinasi kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi lintas sektor, pemerintah daerah kabupaten kota prioritaserintahan dalam negeri. pemerintah daerah kabupaten kota nonprioritas yang menghadapi permasalahan stunting, dapatsebagaimana,a dimaksud pada mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh semen tarian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri. pemerintah desa yang menghadapi permasalahan stunting, mengalokasikan anggaran esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi bagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada dibahas bersama oleh kementerian keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemeran tahan dang perencanaan pembangunan nasional, dan semen tarian lem bag nonkemen tarian teknis. rincian kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kementerian lembaga nonkementerian teknis dalam petunjuk teknis penggunaan masing masing jenis todd. penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan integrasi antarkegiatan antaretnis todd. koordinasi kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dilaksanakan secara berjenjang dan melalui kelembagaan yang berjenjang pada tingkat nasional, kabupaten kota, dan desa. koordinasi kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi lintas sektor tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh presiden. koordinasi kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi lintas sektor tingkat kabupaten kotkoordinasi kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi lintas sektor tingkat deskementerian keuangan c.q. direktorat jenderal perimbangan keuangan bersama kementerian lembaga nonkementerian teknis melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan todd untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: memantau kesesuaian antara realisasi dana dan capaian output kegiatan; memantau terjadinya integrasi intervensi pencegahan stunting tingkat kabupaten kota desa; dan antar kegiatan terintegrasi memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi. pemantauan dan evaluasi penggunaan todd sebagaimana dimaksud pada meliputi: realisasi anggaran; pencapaian target output; dan dampak dan manfaat pelaksanaan kegiat dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota depok, menimbang bahwa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan, telah ditetapkan peraturan wali kota depok nomor tahun tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa guna menunjang pelaksanaan kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu ditunjang dengan pembentukan lembaga oleh pemerintah daerah kota yang berperan sebagai fasilitator dalam mendorong peran serta masyarakat sebagai upaya pengembangan kebijakan dan implementasi sistem transportasi yang berkelanjutan, sehingga peraturan wali kota sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan perubahan dan penyempurn. beberapa ketentuan dalam peraturan wali kota depok nomor tahun tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan berita daerah kota depok tahun nomor diubah sebagai berikut: antara bab dan bab disiapkan (satu) bab, yakni bab va, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab dewan transportasi kota depok antara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyusunan kebijakan bidang tranportasi dibentuk dewan transportasi kota depok. pembentukan dewan transportasi kota depok ditetapkan dengan keputusan wali kota depok. dewan transportasi kota depok sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga independen yang berkedudukan kota depok. keanggotaan dewan tranportasi kota depok, terdiri dari: dinas, kepolisian resort metro depok, perguruan tinggi, pengusaha angkutan, masyarakat pemerhati transportasi, komunitas masyarakat pengguna transportasi. keanggotaan dewan transportasi kota depok yang berasal dari dinas dan kepolisian resort metro depok sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf secara ex officio dijabat oleh pejabat yang ditugaskan dari instansi masing masing. wali kota menetapkan keanggotaan dewan transportasi kota depok berdasarkan rekomendasi kepala dinas berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan asas proporsionalitas keterwakilan masing masing institusi sebagaimana dimaksud pada dewan transportasi kota depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada wali kota. masa bakti keanggotaan dewan transportasi selama (dua) tahun. dewan transportasi kota depok mempunyai tugas menampung aspirasi masyarakat terkait sistem transportasi, menerima pengaduan masyarakat dan menyelenggarakan mediasi terkait kebijakan bidang transportasi, memberikkota depok menyelenggarakan fungsi fasilitator partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan transportasi publik, konsultasi dengan memberikan masukan, saran dan rekomendasi kebijakan kepada wali kota melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan dalam proses perumusan kebijakan bidang tranportasi, membantu mendorong percepatan pelaksanaan program program bidang transportasi, dan merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan dewan transportasi kota depok. dalam melaksanakan tugas, dewan transportasi kota depok sebagaimana dimaksud pada mempunyai wewenang: meminta keterangan kepada pihak pengadu pelapor dan pihak terkait permasalahan transportasi, mengundangmeninjau dan mengumpulkan keterangan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu, melakukan kajian bidang transportasi baik dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain, memberikan pertimbangan kebijakan kepada wali kota melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan baik diminta maupun berdasarkan usul inisiatif dewan transportasi kota depok, dan mengelola administrasi, kelembagaan dan sumber daya dewan transportasi kota depok. dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, dewan transportasi kota depok dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dewan transportasi kota dibentuk sekretariat yang berkedudukan dinas dan keanggotaannya berasal dari dinas. sekretariat dewan transportasi kota sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada ketua dan secara administrasi bertanggung jawab kepada kepala dinas. kepala sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan serta dewan transportasi kota depok memperoleh dukungan administratif dari pemerintah daerah kota depok. pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanjatgn set ori salviadona ari p., sh, m.h. vip. |
bupatikarangasem provinsi bali peraturan bupati karangasem nomor tahun tentang komite daerah pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan rahmat tuhan yang maha esa bupatikarangasem, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perlu negara provinsi bali nomor peraturan daerah nomor tahun tentang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitaserta daerah provinsi bali tahun nomor memutuskanmasyarakat adalah masyarakat kabupaten karangasem. peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitaskoordinasi adalah sesuatu bentuk kerjasama antara bupati pemerintah daerah dengan badan hukum akomunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari komite daerah disabilitas dalam rangka penyelesaian permasalahan terkaitdaerah disabilitas dan pemantauan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas daerahdaerah disabilitas. pengaduan adalah penyampaian fakta oleh sesorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai adanya pelanggaran hak penyandang disabilitas agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh komite daerah disabilitkomendasi adalah saran yang dibuat oleh komite daerah disabilitas berdasarkan hasil pengumpulan fakta dan kajian yang dilakukan dan ditujukan kepada pihak yang berkepentinganperan manasi atau itigasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hukum pengadilan. non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum luar pengadilan. pemberian pendampingan hukum adalah perorangan, lembaga atau organisasi kemanusiaan yang kompeten memberikan layanan bantuan hukum. bab maksud dan tujuan maksud dan tujuan pembentukan komite daerah disabilitas yaitu memberikan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam pembangunan dan pelayanan publik; danbupati ini dibentuk komite daerah pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas selanjutnya disebut dengan nama komite daerah disabilitas. bab kedudukan komite daerah disabilitas sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada bupati. bab fungsi, tugas dan wewenang komite daerah disabilitas memilik; menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus kasus diskriminasi; dan menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas. komite daerah;erima, menampung dan menganalisis pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan atau non litigasi; menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak terkait;pemantauan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pemerintah daerah terkait pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; menghadiri pertemuan musyawarah perencanaan pembangunan daerah; mendapatkan dokumen perencanaan pembangunan daerah; mendapatkan dokumen rancangan peraturan yang dibuat daerah; mengundang pemerintah daerah; mengumumkan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah; dan melakukan investigasi atas dugaan terjadinya pelanggarsosialisasi mengenai hak penyandang disabilitas kepada penyandang disabilitas, keluarganya, dan masyarakat; dan melakukan pertemuan dengan penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakatminta keterangan kepada pihak yang menyampaikan pengaduan, pihak yang diadukan, dan pihak pihak lainya yang terkait dengan pengaduan yang diterima oleh komite daerah disabilitas; melakukan pemanggilan kepada pihak pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan pihak lainya yang terkait dengan pengaduan; menyelesaikan pengaduan yang diterima melalui upaya mediasi, koordinasi dan komunikasi dengan pihak pihak terkait; dan melimpahkan pengaduan yang diterima yang merupakan permasalahan hukum yang dihadapi penyandang disabilitas kepada pemberi pendampingan hukum untuk mendapatkan penyelesaianngumpulkan dan merumuskan aspirasi penyandang disabilitas. menyampaikan aspirasi penyandang disabilitas kepada pemerintah daerah serta dprd; dan menyelenggarakan pertemuan antar penyandang disabilitas dengan pemerintah daerahkerja sama dengan pihak lain untuk memperkuat pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. bab susunan organisasi susunan organisasi komite daerah disabilitas sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: ketua; wakil ketua; dan anggota. pembentukan dan susunan organisasi komite daerah disabilitas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. anggota komite daerah disabilitas berjumlah (sembilan) orang. komposisi anggota komite daerah disabilitas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (satu) orang dari unsur perangkat daerah yang mempunya1 tugas pokok dan fungsi bidang sosial; (satu) orang dari unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; (satu) orang dari unsur kepolisian resor; (empat) orang dari unsur organisasi penyandang disabilitas; (satu) orang dari unsur organisasi kemasyarakatan; dan (satu) orang unsur lembaga majelis desa adat kabupaten mda). anggota komite daerah dilantik oleh bupati. anggota komite daerah sebelum menjalankan integritas. disabilitas sebagaimana tuanya berkewajiban dimaksud pada menandatangani fakta disabilitas sebagaimana dimaksud pada komite daerahdaerah disabilitas. bab vii mekanisme seleksi anggota anggota komite daerah disabilitas dipilih oleh tim seleksi. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleha terdiri dari sekurang kurangnya (tiga) anggota yang berasal dari unsur masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada melakukan seleksi calon anggota komite daerah disabilitas dan selanjutnya menyerahkan hasil seleksi calon anggota komite daerah disabilitas kepada kepala berkewajiban memperhatikan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan komite daerah disabilitas. kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang sosial menyerahkan hasil seleksi calon anggota komite daerah disabilitas sebagaimana dimaksud pada kepada bupati paling lambat (satu) bulan sejak diterima dari panitia seleksi. untuk dapat diangkat menjadi anggota komite daerah disabilitas harus memenuhi persyaratan warga negara indonesia dan bertempat tinggal daerah; berusia paling rendah (tiga puluh) tahun dan paling tinggi (enam puluh lima) tahun; memiliki pengetahuan ten tang hak penyandang disabilitas; memiliki integritas moral yang tinggi; memiliki kemampuan dan pengalaman bidang pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan memiliki pengalaman berorganisasi minimal (lima) tahun. calon anggota komite daerah disabilitas dari perangkat daerah diangkat dari pejabat struktural yang menduduki jabatan serendah rendahnya eselon dan disertai surat penugasan dari bupati. calon anggota komite daerah disabilitas dari unsur penegak hukum yaitu kepolisian resort diangkat dari anggota kepolisian yang berpangkat serendah rendahnya komisaris polisi dan disertai surat penugasan dari kepala kepolisian resort. calon anggota komite daerah disabilitas dari unsur organisasi penyandang disabilitas harus menyerahkan surat persetujuorganisasi kemasyarakatan harus menyerahkan surat persetujuan pencalonlembaga majelis desa adat harus mendapatkan surat penugasan dari lembaganya dan diseleksi oleh tim seleksi. bab viii pemilihan ketua dan wakil ketua ketua komite daerah disabilitas berasal dari unsur penyandang disabilitas. pemilihan ketua dan wakil ketua komite daerah disabilitas dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan atau suara terbanyak oleh seluruh anggota. pemilihan ketua dan wakil ketua komite daerah disabilitas dipimpin oleh anggota yang termuda dan anggota yang tertua. bab masa jabatan, pemberhentian dan penggantian anggota masajabatan keanggotaan komite daerah disabilitas untukjangka waktu (tiga) tahun .terhitung sejak dikukuhkan oleh bupati dan dapat dipilih kembali paling banyak (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya. ketua komite daerah disabilitas wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis paling lama (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota komite daerah disabilitas kepada bupati. keanggotaan komite daerah disabilitas berhenti karena: habis masa jabatan; mengundurkan diri; tersangkut masalah hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap; kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang sosial wajib menyerahkan nama calon anggota pengganti anggota komite daerah disabilitas yang berhenti atau diberhentikan kepada bupati paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif. bupati menetapkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada menjadi anggota komite daerah disabilitas. habis masa jabatannya diberhentikan dengan disabilitas yang huruf meninggal dunia; atau melanggar pakta integritas. keanggotaan komite daerah sebagaimana dimaksud pada keputusan bupati. anggota komite daerah disabilitas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf berkewajiban melapor kepada bupati. anggota komite daerah disabilitas diberhentikan bupati karena melanggar kode etik;;anggota pengganti anggota komite daerah disabilitas yang mewakili unsur perangkat daerah dan kepolisian resort, diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. anggota pengganti anggota komite daerah disabilitas yang mewakili unsur organisasi penyandang disabilitas dan organisasi kemasyarakatan dipilih dari hasil seleksi sebelumnya yang menduduki peringkat dibawah dari anggota yang digantikannya. bab asisten dan staf sekretariat komite daerah disabilitas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, berhak memiliki sekretariat tetap yang berada ibukota daerah yang dibantu oleh asisten dan staf sekretariat. asisten sebagaimana dimaksud pada berjumlah paling ban yak (lima) orang. staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada berjumlah paling banyak (tiga) orang. pelaksanaan fungsi dan tugas asisten serta staf sekretariat diatur dengan keputusan ketua komite daerah disabilitaskomite daerah disabilitas. bab rapat dan pembuatan keputusan rapat komite daerah disabilitas terdiri dari rapat pleno; dan rapat bidang. rapat untuk pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri sekurang kurangnya (lima) anggota komite daerah disabilitas. keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan atau suara terbanyak. bab x atau menggunakan bahasa isyarat kepada komite daerah disabilitas disertai berita acara pelaporan yang ditandatangani oleh pelapor. pengaduan sebagaimana dimaksud pada hanya akan mendapatkan pelayanan apabila dilengkapi dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yangjelas tentang materi yang diadukan. pengaduan sebagaimana dimaksud padasetiap pengaduan yang diterima komite daerah disabilitas wajib ditindaklanjuti paling lambat (dua kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima. penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh komite daerah disabilitas apabila materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak penyandang disabilitas; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pihak yang mengajukan pengaduan; dan taudaerah disabilitas. bab xiii hakanggota anggota komite daerah disabilitas dapat diberikan uang kehormatan. uang kehormatan anggota komite daerah disabilitasuang kehormatan bagi anggota komite daerah disabilitas diatur dengan keputusan bupati. bab xiv pengelolaan keuangan dan aset rencana program kegiatan dan anggaran komite daerah disabilitas dituangkan dalam rencana strategis komite disabilitas (lima) tahunan. rencana program sebagaimana dimaksud pada dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang meliputi kegiatan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ditandatangani oleh ketua komite disabilitas dajuan usulan anggaran tahunan komite daerahgunaan anggaran oleh komite daerah disabilitas harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. ketua komite daerah disabilitas setiap bulan berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari apbd maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada bupati melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok clan fungsi bidang sosial setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penganggaran, ketatausahaan, pelaporan clan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari apbd dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. barang yang dipergunakan oleh komite daerahdaerahpbdpbd dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketua komite daerah disabilitas berkewajiban menyampaikan laporan pengelolaan barang milik pemerintah daerah kepada bupati melalui sekretaris daerah secara periodik setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pendanaan keuangan komite daerah disabilitas bersumber dari: apbd; dan sumberdiundangkan amlapura pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten karangasem, berita daerah kabupaten karangasem tahun nomor dana |
provinsi lampung peraturan bupati tulang bawang nomor tahunmekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah kabupaten tulang bawang, dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan atas, dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tulang bawangmemutuskan menetapkan peraturan bupatidaerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transferberita daerah adalah berita daerah kabupaten tulang bawang,skpd. kuasa bud dalam melakukan verifikasi anggaran kas skp dengan menggunakan instrument verifikasi sebagai berikut sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam dpa skpd.pemerintahan kabupaten tulang bawang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerahbulan. rincian anggaran kas per bulan padgeseran anggaran kas pergeseran anggaran kas pada skpd dapat dilakukan atas persetujuan ppid selaku bud pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan apabila terjadi pada program dan kegiatan yang pelaksanaannya mengalami percepatan atau penundaan pelaksanaanya dari jadwal yang telah ditetapkan diakibatkan oleh peristiwa luar kendali. bab ketentuan penutup peraturan bupati ini berlaku sejak tanggal januari sampai dengan tanggal desembiwuarr bupati tulang bawang, dinasti diundangkan menggali pada tanggal jowuawata code| uraiankelompokjensobtek, noor oo. arwana eke. mana kenneth erna atau rernupi oom og, gom aovrys september okrosra novel pesrmngn run ten keenan mang kena bnn nan maa saran ( j u jp dapatan aan ena enteng aaa nas ana naga aan bal pendapatan asi daerah (pad ,9a3 tat.o0 disisi,lop.co| ta.n09, .p9 . . pendapatan transfer oo. ,46e, 4or,4o7,21non.on| az.70eo9a sang juga452,en0.o0 o4n9o,po9, op05614801. j08, laa lain lain pendapatan daerah yang sah amg,iss,94a0. ampas5sas.c0o| a7ro, pen dapa 1a5gs03aneh1.oo| l071603431l. bengal laga.cor.ool (o4g001 ller.oo| 1o030a, bada7,ai9, as. se3255 aan tangga ana aan iesannasasssnal angenaeoooa giai rea ( utuh penerimaan pembiayaan oi. any as0oo0000| adanya2voodoo| 5g. a.aja (( iielaittt77.i. .pantat77t7. .zazazat.,. nan wear lah pendapatan dan penerimaan pembiayaan lasnanensa,s1900) 104ee,a22es7. 7ne7a.o24. .c0) 1se,e7,7sa,1s5. tan.se1,a00, ,0e4, sa.sate0, trans2santa.co| ,adn,a1a,a31. ilah alokasi tersedia nur dead peta perda3 las1assess1so0) te0asesamesto0l te0rao24a1: esa21.nas00| 1a0s01.a00, t04.a00.te1,tes. t00. .6e4. aisne10. ran400480. sass25445a1800| as,0t0, ran 7an.ss2as5. sewanaraaa1. pena era petir sap enteng eminent nama ael ana pan apa pom pertanda par mea mean bee men (biner pendidikan lof7abas1.oo| tomooeo0,3si.co teseogig.i7e.oo erosa035o5.o0 panas kesehatan asa 1ea. t0300 so2i, b714875, tato menguak j tampes0030800| biola,seo4e5. e9x401546500 biblio denda odbsasia hoo sato3e3ots.co| seondobdesog gsonsenaes.oo| dinas pengerjaan ungu dan pasuruan palang canaan.de1.o0 #se103540100) tecesaga.s01. aaa.c0ro1400 #sor2escape.o0| sees.tsn.e01. a2s42.s70. .o0 seri3oee100| owigoooweico| 8i02.s2100100| per aau rakyat dan kawasan ss5, 44g, ( satuan polisi pamong praja coisaasdodo0| 1sa2oos boson| larsderebooo|. lotgksngosog| 1arsasidiooo| 1oa, pik kini ois35203bo ( badan penanggulangan bencana daerah .d07, a97 y37, ,r85 ena pemadam vabanaren dan sewratamntan por benar tenaga kerja dan transmigrasi sis e14,d07. is138 disdobso1og| tigdnsseloo diah atas samaran a50.p07. s2sssaasaco) s2r,s05.a54. santosa. sonsenesao0) seni02s3400| dinas ketahanan pangan d35,a14458. ie1paisa0)| ii16963. peran bajo1asa00 ariaosasioo jan to4asa.co sae to7. benar lingkungan hidup open, tes bar tnngbaasa boo bian g3d bat lovosadar. tad7, ,l03 pola33 love,3i3,3a1.o0 tasi9sosa7o0 lig1,3i3sat.co| 6a3, pendudukan dan pencahntansipi images t6b15700| a08, aradusib7.o0 g0s0o,ast. tr2 kewandabhi part sen masyarakat dan gen, ,za1. amar pang menusuk keluarga 3e4,n27,s07. panas perhubungan e24. ad.s00.bo .d0 sos diesiabo ( dias komunikasi dan informatika t5, ataortaslo0 f89, sos melon| o o sesaandaloo| asasi.soo| good7, 4a5p03 dinas koperasi dan usaha kecil menang bos, tle,0e3 b20. etb, aa, terpadu satu pintu ten taran ( benar kepemudaan dan olahraga a71, te. a51 sad a7o. ss7, .0agama1. joins perpustakaan dan kearsipan a11, ae0hia,73nco| ap241t,atb.o0 itl nat 1g.0s7, .b0 an1,31a33800 dinas perikanan ,8tob91. endo1.o7 t1, ). t02, 37odn6a11. dinas pariwisata dan kebudayaan t729, a71, a40, dan, 0ba. od. dinas pertanian te0oee7, 4ice,saa,3n4. ip04. taasdesa01oo| laladassetoo) .s30001, dinas perdagangan sekretariat daerah tree dac. ed) uraian kec sap jenis obyek, anggaran rekan mincianobyek ata too februari oo maret ap, agustus seprrems top november desember pen peng pena aan png reg fhommutmpematereutatayntama sontodsnaeso| 4o0tata2nn00 4seesaneo0| stoaiseonoo sa1s.second0 padan perencanaan pembangunan daerah 7es4a242200) igssassesabo s05.i7202000| 1isieosesooo| i.i3se3i.o20o00| ag7e2lo2oo0| |. iondanpengstwnangesangan gan post daerah porwasesan100 used2200. l0sse.ak. 2or1es10se0. pass al3a21.c0 ieakope32g7. |badan pendapatan daerah tdigansdosoo lowest7. tai. bab. t1o, bas. o,e7a. efioeraoo| ssh tioarato k badan keperawatan, pendidikan dan pelatihan il26.cos,sas. jan don penelitan dan pengambangan daerah tanosomoao0| ast2es203.o0| toraoewsoa.oo| sst.e00.oa. so0.s20.24a. arg15. inspektorat tee bosiseatioo idarislas7.oo tisetseaayoo 1asoiseas7. 13toko1,s37. b6, lise150357. sede6, aeo,o1a.ob kecamatan manggala, kdi lean mometexgtat kim mmm ika atlncin mengecil lion mati2k ternak mme asn mammnkc2lkx cik minum negi hpn minmmmane jelek.i koni moment ktllictin mimameik chat mmc ets kecamatan banjar agung aja,03n t60, enya inn merek kek meme tercetak tengan is642546200) kecamatan gedung aji eft) telik lag anal ide jarsissedob teo, ( jkecarnatan rawa jitu selatan tio,a0g, tia, t10, te3, bob a72. kecamatan gedung menang meli geo maan eye mana 1a5, d4. (co kecamatan penawar tama a0. tas t37, kecamatan rawa jitu timur ( la79, kecamatan banjar margo |. . sunan kecamatan penawar iia.i40. song4soo0o| ge2il03000| | kecamatan manggala timur berenang anno penerapan ono ngn eng dib,sa5, i6o.sei4e500| needs40s00) tai 7lesi.do |. kecamatan banjar baru p kecamatan delta teladan lagi3jasad pa.asb.ktsoo| i04081,i90. kecamatan merasa aji e0, list20 1e5, t23, ts1, kecamatan gedung aji baru a61, tib,# tie.ss1.io2.oo b5, disisi kan laguna | badan kesatuan bangsa dan politik daerah dis,ze5 a75.do saksaboo2ool bands0 dagalaatooo |. a16, gibson,d3ooo| 4a1a7a.o7eo (man belanja b7055. asi,sia00| lno0,ion, a7o. o401. ,6s0. 1e3,a74,3eh,a oi.oo oog3o.s85, taxon, ta8,7e0. b3. s1. muka dai bea naa sea aka hai bo. pembiayaan nona masam yan benang sea pan asas asal javana menlanaapanasan manisan mma aka maangarkaantat panganan pengeluaran pembiayaan .ooo benai maa peran papan mean era aoa aas amalia amd .ooooooosoooeenanri jumlah pengeluaran pembiayaan. l. pen para barel ann aba batara bajang jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan isorssa.seasia.c0| @ro324a1.s1200) wi.seg.toa.s to.o0) p0, pesan4asasi1.oo onan0ase.x0000 ms. .7e3.c0| .cos.eoe.co| ideas.o23.a77.o0 iesengtn3non| taboo1ng8s00 panai olokan merica han demmatanng ianswssstinoo| @zo3s41 vasco| 1s250001. info0o| 3roof 11se0.74s.too0| ox. .15eee.co| s1.c0.iee.oe.o0 pengeluaran perbulan lo3asal81200| plants3sto. ois20.ce0co| issue7asasi1o0| ,2s5. era .7e0. iseiziea1s300 .s02, untuk pengeluaran setelah dikurangi belanja bupati tulang tas, para koordinat sy) apa bup cic asisten paras. asisten . kabar hukum . kas bar. bad anggar peng pen aan yam tan rekan opmcunostek oo o"no0kan hama ooreeruai meet ojo ot agustus serremeen oo| october november ese mrn reg pen man bean ken rea sekretariat dewan pervrakllan rakyat dawan os0 as0.s ta00|) a001asazoao0| cxe.w0o2c0o| e.oasis.eog00| bed15,e4. meeopeni te. tre0osa.a2000| 4si3700.co200| 4ws1.ca7. azo4osi3soo| toaositoa00 4as,lessons0| atas7o800 badan perancangan pembangunan daerah ia, be, tob,a32a2400 beneanozo.oo lorosataboo la2basidanoo| p0b178020. kangangzna| laoktodosona kerdil2bud| dat,ge5. badan pengelolaan kenangan dan aset edaran 3e01401asa1.o0| go,ton, i2221. s0,70ss44s2100 2dinas20. ,se0.o0o| 20ze5,si5,ea7.c0| 20213sasa77o0| ,s20, badan pendapatan daerah tar osn00| la12225, basri,sia oo) l.osa.e6. liiga7aste0o| pz5joo1360| kaitan pesmunes dan pem baik san,sesi0o| terosassn00| false3sss.co| pog, .s25. badan penelitian dan pengambangan daerah asa 3912e3. saban bewarna ,3o0. inspektorat nda ta, be, ia: rea tasrastas7oo tasogsssaroo yaseiseasnga taiosorsatoo| tisensossro0 tiseasessroo| tasgasaga7 iibetengsroo bug as7 oo) 1iba016337. dng a7a. kecamatan manggala |. kek penataan memmeteki menmnej efek oku ara kecamatan banjar agung bo1, eg,a33, kecamatan gedung aji tanoingesco| 1ed, kecamatan itu selatan ,a72. te1,es0.o7a.00o| 1is.e73.o1a.bo lejoorsog iaodoosiaco| 12isodaraco| iliolasiato| kecamatan gedung menang ti. menara7zo. ialasoeeco| 1ze7unesco tes.i tsesooo| wisata7foto| indeks22yo0| isooloo4ac0| tandosdasoo) iss 7areolata| isidasodsco| i98osa4050 kecamatan penawar .i301, )30so9. ||. ,a86. zos.eiga.o0| ,i1354600) daratan rawa jitu timur jer dan isg,lb0. kecamatan banjar margo ba, pak epl kesan menang key kebun bima keke teks momen rice woy eng mana ice efek magang aan es,oa7, a7300 ,a73. merek kun kecamatan penawar aji pak agar menara onsssiaroo|. |. jan,oee.oo tas.oba, kadang solo ton den amalan mong zaiasadnn.co bas ati,odz.co e975. fkg man key kecamatan hawa pitu z14. ina doaks0 t. tenasodnoa tah, fei,asi. |. kecamatan panjar baru te1.0so.2a7. 1asf3idseoo| tanda2soto| sie ra7atom) is3,b35,7a7. kecamatan senin teladan ee4item3o0o| io7oa4.0g3. |. kecamatan merasa aji inasossoloo tej asisazo0| tandai.soon ,doses.oo kecamatan gedung aji baru ti0, ti58s1, badan kesatuan bangsa dan politik daerah, ab8, kerek aon peek kering minmeteksot aan mem tee iek tok a28 ata91en0 a00036e te00 r000 pelan bela metal ngan san genta0oo bnbabaal taco latin3 stoo bani a2o.cen.0o ten a74,ssa.coi. sensors5 xob.o tab.p se.o0i, ,eos.0o akses,di7. ton dosossd t1. yahoo,tat band7 s.geb oot b1, kesana banner snnnngana sman poin eten masakan yaaa nun dadanya menatap ata kas alan serbuppansoonesonanan ban ( nemenanscae pengeluaran pembiayaan .ooooooocorcocoood ingnnnynynnonnnnnnangesi snogoonnnnngnononnonee maa aan h.asooooosooool |. o. jumlah pengeluaran pembiayaan tee eeeereeeyer rt: (ga eeeaeerere sererbrbn oooooa pee aan keenan mena maan jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan 4astsagssasiaon| moose431.si ro0) oreeslo2s7ao0| o9, .e74,asa. oasoasna0500| ,s53, setosa1z,roo0| trans0sua200 ssanostusang| jumlah alokasi belanja dan pembiayaan ara tana tae aer nana bag hab regal pengeluaran perbulan dorsonosaseasisoo| @nosnesrsisoo| olavoasz0c0| n0401,s20.0e0. les.a7asas01.o0| 6o. .ss.a05. 1s4588 a17, toswaesosaarzo0| .s00.74s.te000| 6s. o1.o0n,t40.so0.oo bulan alokasi dan pembiayaan pevinianan untuk pengeluaran setelah dikurangi belanja dan pengeluaran pembiayaan per triwulan) bupati tulang bawang, arti |
ata salinan sara provinsi lampung peraturan bupati tulang bawang nomor tahun tentang rencana strategis perangkat daerahdatahun serta rencana strategis perangkat daerah tahun yangulang bawang tentang rencana strategis perangkatipjp)strategis perangkat daerah kabupaten tulang bawang tahun bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang ulang bawangtahun, rencana pembangunan daerahakan digunakan oleh pejabat pj.) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah::tujuan dan sasar,strategis perangkat daerah renstra perangkat daerah merupakanstra perangkat daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam penyelenggarrenstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman dalam penyusunan senja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rkd, renstra sebagaimana dimaksud pada disusun denganperangkat daerah masing masing melalui evaluasi capaian rkd atau senentuan tujuan dan sasaran pada renstra perangkat daerah memperhatikan tujuan, sasaran rencana pembangunan daerah kabupaten tulang bawang tahun serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah. renstra digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan perangkat daerah: pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra perangkat daerah dilakukan oleh kepala perangkat daerah. renstra: hasil pengedarrta perubahan renstra perangkat daerah mempedomani perubahan rpd. perubahan renstra menjadi pedoman penyusunan senja perangkat daerah. renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut: bab pendahuluan ball gambaran pelayanan perangkat daerah ball gambaran keuangan daerah babvii rencana program dan kegiatan serta pendanaan bab viii kinerja penyelenggaraan bidang urusan babbelum renstra periode berikutnya ditetapkan, penyusunan senja perangkat daerah tahun pertama periode bupati berikutnya berpedoman pada renstratanggal matei,sh,mh,m. bina i iv.b lampiran peraturan bupati tulang bawang nomor tahun tanggal maret tahun daftar rencana strategis perangkat daerah kabupaten tulang bawang tahun dinas pendidikan: dinas kesehatan: rsud menggali, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, satuan polisi pamong praja: badan penanggulangan bencana daerah, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, dinas sosial:kampung kelurahan dan usaha kecil menegah: dinas pariwisata dan kebudayaan, dinas pertanian: dinas perdagangan, sekretariat daerah:, badan penelitian dan pengembangan daerah, badan kesatuan bangsa dan politik daerah. inspektorat, kecamatan menggali, kecamatan banjar agung, kecamatan gedung aji, kecamatan rawa jitu selatan, kecamatan gedung menang, kecamatan penawar tama, kecamatan rawa jitu timur: kecamatan banjar margo, kecamatan penawar aji, kecamatan menggali timur, kecamatan rawa pitu, kecamatan banjar baru, kecamatan dente teladan, kecamatan merasa aji, kecamatan gedung aji baru, bupati tulang bawang, ttd dinasti salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, pembina i iv.b htp. |
rms te, bahwabeserta perubahanny2layanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional)tidak mampu, program jamkesda non integrasi berupa bantuan pembayaran klaim tagihan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan milik pemerintah daerah, kecuali kasus kegawatdaruratan dapat dilayani pada instalasi gawat darurat milik swasta. dalam hal diperlukan pelayanan rujukan, maka rujukan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut dilakukan kepada fasilitas kesehatan yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pelayanan rujukan dilakukan sebagai upaya terakhir dan atau sifatnya yang darurat dan rsud dr. soekarno tidak mampu memberikan pelayanan. pembayaran klaim tagihan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh dinas kesehatan kepada fasilitas kesehatan setelah dilakukan verifikasi atas klaim tagihan pelayanan kesehatan. penerima program jamkesda non integrasi dapat diusulkan menjadi peserta jamkesda integrasi apabila kuota jamkesda integrasi mengalami perubahan data peserta program jamkesda integrasi. bagian kedua kriteria miskin program jamkesda non integrasi penduduk miskin dan atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada tiga prosedur pengajuan jaminan bagi penerima program jamkesda non integrasi calon penerima manfaat dan atau keluarga program jamkesda non integrasi mengajukan permohonan keringanan dan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan melalui ketua rt, ketua dan lurah setempat. lurah mengeluarkan surat keterangan tidak mampu untuk permohonan keringanan dan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada kepala dinas. calon penerima manfaat dan atau keluarga program jamkesda non integrasi wajib memberitahukan akan menggunakan fasilitas program jamkesda non integrasi sejak mendaftar fasilitas kesehatan. calon penerima manfaat dan atau keluarga program jamkesda non integrasi wajib melengkapi persyaratan administrasi pengajuan permohonan keringanan dan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan paling lambat jam kerja dinas. persyaratan administrasi sebagaimana adalah sebagai berikut: kartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku atau akta kelahiran bagi yang belum wajib memiliki ktp, dandari kelurahan, hasil verifikasi kategori miskin dan tidak mampu, surat rujukan dari puskesmas surat kontrol bagi peserta dirawat jalan, surat keterangan dirawat bagi peserta yang sudah dirawat inap, keputusan lurah keterangan dari kelurahan bagi kader sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf surat keterangan lainnya berdasarkan kebutuhan dilapangan. apabila persyaratan tidak dapat terpenuhi dalam waktu paling lambat jam kerja, maka keringanan dan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan tidak dijamin oleh program jamkesda non integrasi dan dikategorikan sebagai pasien umum. bagian keempat fasilitas pelayanan bagi penerima program jamkesda non integrasi setiap penerima manfaat program jamkesda non integrasi, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. pelayanan kesehatan bagi penerima manfaat program jamkesda non integrasi yang dijamin oleh program jamkesda non integrasi terdiri atas: pelayanan kesehatan tingkat pertama puskesmas, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan rumah sakit pemerintah yang bekerja sama. bagian kelima tarif klaim pelayanan kesehatan program jamkesda non integrasi tarif klaim pelayanan kesehatan program jamkesda non integrasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan berpedoman pada: peraturan daerah tentang tarif retribusi pelayanan jasa umum, peraturan daerah tentang tarif rsud, dan tarif ina cbg's. tarif klaim pelayanan kesehatan program jamkesda non integrasi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjian kerjasama. penerima manfaat program jamkesda non integrasitersedia, maka penerima manfaat program jamkesda non integrasiruang rawat inap kelas iii pada fasilitas lanjutan tidak tersedia, dan fasilitas kesehatan bersedia menitipkan penerima manfaat program jamkesda non integrasi kelas yang lebih tinggi bukan atas keinginan penerima manfaat program jamkesda non integrasi, maka pembayaran klaim tetap dengan menggunakan tarif pelayanan kelas iii. dalam hal penerima manfaat program jamkesda non integrasi menolak untuk dirujuk dan atau alih rawat fasilitas kesehatan laintidak diberikan jaminan dan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan. bagian keenam pelayanan kesehatan yang tidak dijamin program jamkesda non integrasi pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam program jamkesda non integrasiwalikota ini,non integrasiyang tidak dijamin jasa raharja (kecelakaan tunggal) dan atau dijamin jasa raharja tetapi jaminannya sudah maximalbunuh diripenduduk miskin dan atau tidak mampu yang diusulkan sebagai peserta jamkesda integrasi dan jamkesda non integrasi. bab vii pembiayaan pembiayaan program jamkesda integrasi dan program jamkesda non integrasi dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kota tasikmalaya. penggunaan anggaran jamkesda integrasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. anggaran program jamkesda non integrasi yang telah ditetapkan dalam apbd tahun berkenaan dapat digunakan untuk pembayaran klaim pelayanan baik pada tahun berkenaan maupun pelayanan tahun sebelumnya yang menjadi kewajiban pemerintah daerahpelaksanaan jaminan kesehatan kota tasikmalaya,kepesertaan dan pembiayaan penerima bantuan iuran daerjamkesda integrasi adalahnduduk miskin dan atau tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah pusatjamkesda non integrasi adalah program jaminan kesehatan daerah yang belum diintegrasikan dalam program jaminan kesehatan nasional, dimana pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan bersumber dardibayarkan atas klaim pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada penerima program jamkesda non integrasiverifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran penduduk miskin dan atau tidak mampu sebagai peserta jamkesda integrasi dan atau jamkesda non integrasi. validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan penduduk miskin dan atau tidak mampu untuk dimasukkan dalam data peserta jamkesda integrasi dan atau non integrasinerimnerima program jaminan kesehatan daerah, mengelola biaya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat penerimprogram jamkesda integrasi, program jamkesda non integrasi, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. bab program jamkesda integrasi bagian kesatu umum program jamkesda integrasi merupakangian kedua peserta program jamkesda integrasi jamkesda integrasiatau tidak mampu. sumber data peserta program jamkesda integrasi berasal dari: hasil pendataan dan atau basis data terpadu masyarakat miskin kota tasikmalaydan atau instansi yang ditetapkan, penduduk miskin dan tidak mampu baru yang belum masuk dalam hasil pendataan dan atau basis data terpadu, yang diusulkan rt, rw, kelurahan, dan kecamatan dengan melalui proses verifikasi, validasi dan proses prioritas kepesertaan program oleh tim pengelola jamkesda dan atau unit kerja lain yang ditetapkan. data sebagaimana dimaksud pada dapat berubah dengan bertambah dan atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat. bagian ketiga kriteria miskin program jamkesda integrasi penduduk miskin dan atau tidak mampu sebagaimana dimaksud dalamempat perubahan data peserta program jamkesda integrasi perubahan data jamkesda integrasi dilakukan dengan penghapusan data peserta jamkesda integrasi karena peserta jamkesda integrasi berubah status ekonomi menjadi mampu, peserta jamkesda integrasi yang meninggal dunia, peserta jamkesda integrasi yang menjadi pekerja penerima upah, peserta jamkesda integrasi yang memiliki jaminan kesehatan lain, peserta jamkesda integrasidan peserta jamkesda integrasi terdaftar ganda duplikasi kepesertaan. penambahan data peserta jamkesda integrasi karena: bayi baru lahir dari keluarga peserta jamkesda integrasi, pekerja penerima upah yang mengalami pemutusan hubungan kerja phk) dan atau pensiun tanpa jaminan pensiun, yang memenuhi kriteria miskin dan ataumiskin dan atau tidak mampu, korban bencana yang menjadi penduduk miskin dan atau tidak mampu sesuai kriteria yang ditetapkan. perubahan data peserta jamkesda integrasi sebagaimana dimaksud dapat melalui proses penggantian (mutasi) peserta jamkesda integrasi dan atau proses penambahan kuota peserta jamkesda integrasi. calon peserta penerima program jamkesda yang melalui proses penggantian (mutasi) dan atau proses penambahan kuota diprioritaskan sesuai dengan ketentuan penggantian (mutasi) peserta jamkesda integrasi sebagaimana dilaksanakan secepat cepatnya dalam waktu satu bulan satu kali. penambahan kuota peserta jamkesda integrasi sebagaimana paling lambat satu kali dalam satu tahun anggaran. hasil penggantian (mutasi) dan penambahan kuota peserta jamkesda integrasi ditetapkan pada akhir tahun anggaran dengan keputusan walikota. bagian kelima prosedur dan manfaat jamkesda integrasi prosedur pelayanan, manfaat, dan aturan lainnya dalam penyelenggaraan jamkesda integrasi berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang mengatur jaminan kesehatan nasional dengan penyelenggara bpjs kesehatan bab program jamkesda non integrasi bagian kesatu penerima program jamkesda non integrasi penerima program jamkesda non integrasi adalah penduduk miskin dan atau tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan, kader pos pelayanan terpadu, kader pos pembinaan terpadu, kader pos keluarga berencana dan sub pos keluarga berencana, kejadian luar biasa, kejadian ikutan pasca imunisasi. kader sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan lurah sesuai wilayah kerjanya. |
bupati pati provinsi jawa tengahencanaan dan penganggaran apbd tahun anggaran yang telah dilakukan prosesnya sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku, tetap menggunakan struktur perencanaan dan penganggaran apbdalam peraturan bupati ini,patipatkpd serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan apbd. rencana bisnis dan anggaran badan layanan umum daerah, yang selanjutnya disingkat rba blue adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerjapedoman. pedoman penyusunan rka skpd, rka ppid dan rka blue adalah pokok kebijakan yang ditetapkan oleh bupati pati setiap tahun sebagai petunjuk dalam penyusunan rka skpd, rka ppid dan rka blue. rencana kerja dan anggaran perubahan pejabat pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disingkat rap ppikegiatan ppirencana bisnis dan anggaran perubahan badan layanan umum daerah, yang selanjutnya disingkat rap blue adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja. pedoman penyusunan rka skpd, rka ppid dan rka blue disusun masih menggunakan struktur pengdoman penyusunan rka skpd, rka ppid dan rka blue tahun anggaran meliputi prinsip penyusunan anggaran, penyusunan rka skpd, rka ppid dan rba blue, penyusunan rap skpd, rap ppid dan rba p blue, pokok pokok kebijakan penyusunan rka skpd, hal hal khusus lainnya. uraian pedoman penyusunan rka skpd, rka ppid dan rba blunyusunan rka skpd, rka ppid dan rbanomor nk viii dan nomor nk viii tentang prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pati tahun anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara, rka ppid dan usulan rbadua september dalam bentuk print out rangkap (dua). rka skpd, rka ppid, dan rka blue merupakan dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd tahun anggaran dan disampaikan tepat waktu, tepat perencanaan, dan tepat anggaran. penyusunan rap skpd, rap ppid dan raptentang perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara apbd tahun anggaran perubahan . perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara apbd tahun anggaran dan jadwal penyampaian usulan rap skpd, rap ppid dan rap blue tahun anggaran akan disampaikan melalui surat edaran bupati setelah kesepakatan bersama antara bupati pati dengan pimpinan dprd kabupaten pati ditandatangani. rap skpd, rap ppid dan raptiga agustus dalam bentuk print out rangkap (dua). rap skpd, rap ppid dan rap blue merupakan dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd kabupaten pati tahun anggaran dan disampaikan tepat waktu, tepat perencanaan, dan tepat anggaran. penyusunan rka skpd, rka ppid dan rka blue sebagaimana dimaksud dalam dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja yangsatuan hargahuruf merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapksebagaimana dimaksud pada huruf merupakanetentuan penyusunan rka skpd, rka ppid dan rka blue dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap penyusunan rap skpd, rap ppid dan rap bluemenimbang mengingat gubernur jawa barat peraturan gubernur jawa barat nomor tahun 2oi9 tentang penyelenggaraan live pesantren o]ve product dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa barat, bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah daerah provinsi jawa barat melakukan upaya pemberdayaan sosial kepada umat sebagai kelompok komunitas lingkungan pesantren melalui program one pesantren one product; bahwa melalui program one pesantren one product, umat lingkungan pesantren menjadi agen pembangunan yang berperan dalam menggerakan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bah'*ra untuk melaksanakan program one pesantren one productone pesantren one produc0); undang ulrrsantren, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaani);tentang penyelenggaraan o]ve desa.iviei one product menetapkan bab ketentuan umum bagian kesatu definisione pesantren one product yang selanjutnya singkat pop adalah suatu program dalam menciptakan, mengembangkan, dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh setiap pesantren daerah provinsi yang dapat mewujudkan kemandirianduk adalah setiap barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan. pelatihan adalah kegiatan untuk mengajarkan keahlian praktis tertentu oleh ahli kepada peserta pop untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang benar dalam mengembangkan bisnis berbasis pesantren dengan menggunakan metode yang tepat. pendampingan adalah kegiatan memfasilitasi peserta pop untuk mengembangkan diri melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan usaha. pemasaran adalah kegiatan mempromosikan dan menjual, termasuk melakukan riset pasar dan pengiklanan, atas produk yang dihasilkan bisnis berbasis pesantren. bagian kedua maksud dan t\juan penyelenggaraan program pop daerah provinsi dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian pesantren melalui menumbuhkembangkan usaha pesantren dalam menggerakan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. penyelenggaraan program pop sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk: mewujudkan pesantren yang mempunyai usaha yang mandiri, berkelanjutan dalam jangka panjang, menghasilkan manfaat ekonomi bagi pesantren dan lingkungan masyarakat; menumbuhkembangkan kewirausahaan lingkungan pesantren; dan mengembangkan kolaborasi melalui kemitraan antar usaha pesantren dan antara usaha pesantren dengan badan usaha lainnya. bab ruang lingkup (l) gubernur menyelenggarakan program pop kepada pesantren daerah provinsi. pesantren penerima program pop sebagaimana dimaksud pada merupakan pesantren yang mengikuti seleksi tingkat kecamatan dan tingkat daerah kabupaten kota daerah provinsi, serta tingkat daerah provinsi. pesantren yang mengikuti seleksi program pop sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (dua) kriteria, yaitu: pesantren yang sudah melakukan usaha; dan pesantren yang belum memiliki usaha. pesantren yang lolos seleksi masing masing tingkat kecamatan, tingkat daerah kabupaten kota, dan tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada dan diberikan fasilitasi dan hadiah. bab iii pelaksanaan bagian kesatu umum dinas koperasi dan usaha kecil pemerintah daerah provinsi melaksanakan penyelenggaraan program pop sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua seleksi kepala dinas koperasi dan usaha kecil pemerintah daerah provinsi membentuk tim juri untuk melaksanakan seleksi pemilihan pesantren peserta program pop pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, dan tingkat provinsi. tim juri sebagaimana dimaksud pada paling kurang terdiri atas unsur: pengelola usaha pesantren; praktisi bisnis; dan akademisi. seleksi pesantren peserta terdiri atas: program pop tingkat kecamatan, seleksi administrasi; dan penilaian proposal usaha dan wawancara. seleksi pesantren peserta program kabupaten kota dilakukan melalui penilaian serta wawancara. seleksi pesantren peserta program pop tingkat provinsi, terdiri atas: peninjauan lokasi usaha; dan penilaian proposal usaha dan wawancara; kriteria dan metode penilaian seleksilebih lanjut mengenai petunjuk teknis seleksi pesantren peserta program pop diatur oleh kepala dinas koperasi dan usaha kecil pemerintah daerah provinsi. pop tingkat proposal usaha bagian ketiga pemberian fasilitasi dan hadiah pemerintah daerah provinsi memberikan fasilitasi dan hadiah diberikan kepada: pesantren yang lolos seleksi tingkat kecamatan; pesantren yang lolos seleksi tingkat daerah kabupaten kota; dan pesantren yang lolos seleksi tingkat daerah provinsi. pemberian fasilitasi program pop sebagaimana dimaksud dalam meliputi: fasilitasi peningkatan kapasitas; fasilitasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya; dan fasilitasi akses pemasaran. hadiah sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan uang. pemberian hadiah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai besaran yang ditetapkan dalam standar biaya dan belanja pemerintah daerah provinsi. fasilitasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada: peningkatan keahlian usaha pesantren; dan penguatan kelembagaan usaha pesantren; dan pengembangan kelembagaan usaha pesantren. pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: pelatihan dan praktek magang; dan pendampingan, bimbingan, dan advokasi. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanatenaga kerja dan transmigrasian dinas komunikasi dan informatika pemerintah daerah provinsi. pelaksanaan pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai fungsi masing masing perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh dinas koperasi dan usaha kecil pemerintah daerah provinsi. dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah dapat melibatkan tenaga ahli atau pelaku usaha sesuai keahliannya. fasilitasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada upaya pemenuhan modal, peralatan usaha, tempat usaha, dan prasarana lain pendukung usaha. pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: fasilitasi akses pengembangan sumber permodalan; fasilitasi dalam rangka ketersediaan peralatan usaha, tempat usaha, dan prasarana lain pendukung usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan fasilitasi pengembangan kemitraan dalam rangka pemenuhan dan atau pengembangan sumber daya. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan oleh dinas koperasi dan usaha kecil pemerintah daerah provinsi fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakuinas komunikasi dan informatika pemerintah daerah provinsi; dan dinas energi dan sumber daya mineral pemerintah daerah provinsi. pelaksanaan pemberian fasilitasi dilakukan sesuai fungsi masing masing dinas dan dikoordinasikan oleh dinas koperasi dan usaha kecil pemerintah daerah provinsi. fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam upaya memasarkan hasil produk pesantren. pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: fasilitasi pengembangan kemitraan, meliputi: kemitraan dengan dunia usaha; kemitraan antar pesantren dan kemitraan lainnya dalam rangka pemasaran produk seperti off taker, dan lain sebagainya; fasilitasi dalam rangka pemasaran produk, meliputi: gelar produk; pameran; temu bisnis; kemasan; sertifikasi; bentuk pemasaran produk lainnya. fasilitasi prasarana untuk pemasaran produk. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada (f) dan dilakukan oleh: dinas koperasi dan usaha kecil pemerintah daerah provinsi; dinas komunikasi dan informatikan dinas perindustrian dan perdagangan pemerintah daerah provinsi. bab sistem informasi pesantren gubernur membentuk sistem informasi pesantren meliputi database usaha berbasis pesantren. database usaha berbasis pesantren sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: data awal usaha pesantren; data pesantren penerima pop; data pesantren yang memiliki potensi melakukan usaha; dan data koperasi pesantren. dinas koperasi dan usaha kecil pemerintah daerah provinsi melaksanakan pembentukan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam dengan berkoordinasi kepada dinas komunikasi dan informatika pemerintah daerah provinsi. bab kolaborasi gubernur mengembangkan kolaborasi dalam rangka penyelenggaraan program pop. kolaborasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: pemerintah pusat pemerintah daerah kabupaten kota; perguruan tinggi; dunia usaha; komunitas masyarakat; dan media. bab monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dinas koperasi dan usaha kecil pemerintah daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada program pop. dinas koperasi dan usaha kecil pemerintah daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan program pop kepada gubernur secara periodik setiap tahun dan atau sesuai kebutuhan. bab vii pembiayaan pembiayaan pelaksanaan program pop bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan sumber lainnya gagal juni .t, nur jawa hamad ridwan kamil diundangkan bandung tan gagal juni dae daerah provinsi barat, karunia berita daerah provinsi jawa barat tahun nomor perangkat daerah pelaksana kegiatan program pop melaporkan pelaksanaan kegiatan program pop kepada gubernur melalui dinas koperasi dan usaha kecil pemerintah daerah provinsi. lampiran kriteria dan metode penilaian seleksi pesantren penerima program site pesantren live product peraturan gubernur jawa barat nomor bahan tanggal ;.uni tentang penyelenggaraan one pesantren one product. kriteria seleksi dan penilaian kriteria seleksi dan penilaian, meliputi: aspek keuangan dan risiko usaha; aspek produk, produksi dan operasi; aspek pasar dan pemasaran; dan aspek tim pengelola dan organisasi. penilaian menggunakan skala sampai dengan metode seleksi seleksi tingkat kecamatan, mencakup: kelengkapan administrasi; penilaian proposal usaha; dan wawancara. seleksi tingkat daerah kabupaten kota, mencakup: penilaian proposal usaha; dan wawancara. seleksi tingkat daerah provinsi, mencakup: penilaian proposal usaha; wawancara; dan tinjauan lapangan. .jawa baka* ') ridwan kamil\ |
pr. gubernur jawa barat peraturan gubernur jawa barat nomor # yang dilakukan penyelenggara negaradaerah provinsi jawa baratew benturan kepentingan (bk) adanya laporan ada tidak menjalankan pernah kegiatan potensi dampak menetapkan dampak menetapkan potensi dampak tidak ada yang tidak dapat ditoleransi dikelola dikelola tidak petugas pimpinan pelaksana pimpinan penugasan alternatif kasaitecaakii cegahmakagawai pemerintah daerah:gubernur jawa barat nomor . tahun tentang pedoman penanganan benturan kepentingan lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa baramenara ann pama nek era jabatan ann ppn unit kerja nana ann uraian benturan kepentingan penyebab geser kru kap neh ngo marga prosedur penanganannya neoareersan penanya sanak demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. bandung, bandang, sae menelaah pelapor diberi tanda bila telah tatacara mengatasi terjadinya:daridaripj. gubernur jawa barat, ttd mohamad irawan lampiran peraturan gubernur jawa barat nomor tanggal tentang :pedoman umum penanganan benturan kepentingan lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa barat contoh identifikasi dan penanganan benturan kepentingan lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa barat. pejabat nas sentral pan nya penyebab prosedur kepentingan kan bai penanganan pencegahan terkait jha pejabat yang pimpinan dan hubungan pemutakhiran sop melakukan evaluasi pejabat terkait afiliasi, penugasan, pembinaan juga melakukan keterbatasan dan evaluasi, pembinaan sdm, vested penguatan mekanisme instansi pemerintah interest, supervisi, revi dan yang sama. penyalahgunaan penelaahan tim panel wewenangdan vested interest, keteladanan pimpinan, objektif yang pejabat terkait penyalahgunaan meningkatkan kualitas dipengaruhi target wewenang, quality assurance, kinerja pimpinan. tekanan politik penetapan prioritas pimpinan dan hubungan peningkatan kualitas daerah pembinaan pejabatterkait afiliasi, penetapan peta potensi dipengaruhi oleh keterbatasan daerah binaan, "kualitas layanan" sdm, vested peningkatan kualitas daerah dan interest, api dalam rangka kemudahan akses. penyalahgunaan desentralisasi wewenang pembinaan sakit dan daerah. perencanaan pimpinan dan sop penetapan hasil penetapan pengadaan cons pejabat terkait formasi belum formasi oa, yang kurang ada, peluang pemisahan fungsi obyektif, transparan penerimaan pejabat penyusun dan akuntabel. gratifikasi, formasi dan perepis hubungan penetapan formasi: jaran benturan pada dati jera prosedur pegawai yang penyebab kepentingan hanetarga nata gokeegalakeaa afiliasi, vested menyusun sop interest,rencanaan pimpinan dan sistem penyusunan pedoman penetapan pejabat terkait penilaian penilaian audit organisasi k l dan kelayakan kelayakan organisasi, pemda tidak organisasi yang pemutakhiran sop objektif, transparan belum penetapan organisasi, dan akuntabel. transparan, pemisahan fungsi peluang pejabat penilai dan penerimaan perepis atas gratifikasi, kelayakan organisasi, hubungan keteladanan pimpinan, afiliasi, vested mendorong pejabat interest, yang mempunyai tekanan politik,pimpinan dan hubungan pengadaan b j sesuai barang dan jasa pejabat terkait afiliasi, ketentuan, yang tidak keterbatasan mendorong pejabat transparan atau sdm, potensi yang mempunyai profesional yang gratifikasi, benturan kepentingan menguntungkan vested interest, untuk menyatakan pihak tertentu. penyalahgunaan ketidak wewenangakan pas tentang cairan benturan pajak kdi sai prosedur pesrawail yang penyebab (ga pen gan nani digi penanganan pencegahan lala paru hee) penggunaan fasilitas pimpinan dan hubungan pemutakhiran sop jabatan untuk pejabat terkait afiliasi, vested pemanfaatan asset, kepentingan pribadi interest, mendorong pejabat penyalahgunaan yang mempunyai wewenang benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensian pfa, pimpinan kekurangan program diklat sdm tugas sebagai sdm pengelola pengelolaan keuangan pengelola keuangan keuangan yang (optimalisasi kapasitas unit kerja. handal sdm unit kerja ybs): pemisahan fungsi antara pfa ditugaskan sbgpimpinan ketiadaan kode menyempurnakan kode kegiatan lain luar etik pegawai etik mengatur tugas pada waktu yang mengatur outside employment, menjalankan dinas outside internalisasi kode etik luar. employment. dan aturan perilaku pegawai, pemberian sanksi dalam rangka menimbulkan efek jera. melakukan pfa, pimpinan hubungan deklarasi pfa adanya pengawasan tidak afiliasi potensi benturan sesuai dengan (pertemanan) kepentingan karena norma, standar dan pertemanan prosedur. rekomendasi pimpinan hubungan piagam audit audit dengan dipengaruhi afiliasi charter), hubungan afiliasi. (pertemanan) komitmen pimpinan. penetapan daerah pfa, pimpinan kepentingan perencanaan tujuan perjalanan pribadi perjalanan dinas dan dinas dan alasan rdk yang akuntabel pelaksanaan rdk penyerapan yang didasarkan anggaran kepentingan pribadi golonganjawa baratinspektorat adalah inspektorat daerah provinsi jawa barat.pejabat, lane raja kam pegawai yang penyebab han (ea kepentingan maan penanganan pencegahan naa pertimbangan profesional. komunikasi terbuka dan penegakan integritas. pengabaian pfa, pimpinan kebijakan pendanaan integritas dalam kegiatan non budget pengelolaan internal yang transparan dan karena pengaruh akuntabel: kepentingan laicatatan: pfa pejabat fungsional auditor pj. gubernur jawa barat, ttd mohamad irawan benturan kepentingan adalahab pelaksanaan benturan kepentingan setiap unit kerja lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa baratsekretaris daerah, para kepala perangkat daerah, para kepala biro sekretariat daerah,nya. ketentuan mengenai pedoman penanganan benturan kepentingan lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa baratgubernur inipj. gubernur jawa barat, ttd mohamad irpendahuluan latar belakang pemerintah daerah provinsi jawa baradan mengimplementasikannya secara seksama, diharapkan pemerintah daerah provinsi jawa barat menjadi organisasi yang mampu menjadi penggerak reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah kabupaten kota. pemerintah daerah provinsi jawa barat berharap dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten kota provinsi jawa baratdaerah provinsi jawa barakerjana pns pemprov jaba media bel aanprovinsi jawa bara provinsi jawa baraprovinsi jawa bara, yang dipadukan dengan nilai nilai organisasi pemerintah daerah provinsi jawa barat. maksud, tujuan dan manfaat menjadprovinsi jawa barat.barat dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan. memberikan manfaat bagi unit kerja maupun pejabat pegawai lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa bara kinerja pejabat pegawaipegawai adalah aparatur sipil negara yang terdiri daratau untuk pemerintah daerah provinsi jawa barat: provinsi jawa barat, pemerintah daerah adalah pemerintah daerah provinsi jawa barapemerintah daerah antara lain: situasi yang menyebabkanpemerintah daerah provinsi jawa barat, dan pihak lain,provinsi jawa barat: penangkapan jabatan,(ha gratifikasi hadiah ann mempengaruhi al, budaya organisasi kebijakan kelemahan (pengabaiannilai kepentingan sistem organisasi) kelompok strukturorganisasi sop tidakmemadai kepentingan pribadi (vested interest) hangat hubungan afiliasi pena kompetensi buruk pertertnanjbeneran pejabat pegawai penebar prosedur yang terkait penanganan pencegahan kepentingan contoh identifikasi potensi benturan kepentingan yang ada pemerintah daerah provinsi jawa barat pada setiap perangkat daerah dan biro terlampir pada(asean chinrakyat tiongkokwwjatni pokok gbif system dan asean harmonis tariff nomenclature dalam (at ema tee haho207 tidak dipotong menjadi bagian not cut pieces, frozen o,00a bagian, beku hati berlemak, segar atau dingin fatty lives, fresh called o00togees tidak dipotong menjadi bagian met cut pieces, fresh killed bagian, segar atau dingin idak dipotong menjadi bagian not cut pieces, frozen bagian, beku hatsain lain, beku:semulao,00ta dingin potongan dan sisanya, beku sechild frozen. dingin atau beku. dari kelincratau hare rabbits harus o00tat dari ordo cetacea: (mammals office order cetacea)erpec, dari mandate dan dugong manageo205. dari unta dan camelia lainnya camels and other camels ooo camelia) camelia) o208. lain jan: other: kaki kodok tropoffline: paha, bahu dan potongannya, hamas, shoulders and cuts thereof, bertulang smith bone perut (streak) dan potongannya belles (streak)and cus thereof ojo lain lain other: bacon paha tanpa tulang bacan, homeless hams lain lain other daging binatang jenis lembu meat bovine animals sat matang) pemtpnatcoar snnionoea lal om lain lain other lakton lactose kumar n fi. benzopironj, coumarin (l2 benzopytone), metnlkumarin dan etilkumarnn methyicoumarins and ethylcoumarins lain lain other lain lain other isosafrol isosafrole bengzodioxol s yl)propana one 1i ( benzodioxol yl)propana one piperonal piperonal safron safron tetrahidrokanabinol (semua tetrahydrocannabinsis fallisomers) isomernya) karbotndak menyatu (dehidrogenase maupun pyrazole ring whether not tidak) dalam struktur hydrogenated) the structure: fenazon fantipirin) dan turunannya phenazone fantipyrn) and iis lam ajakan derivatives lain lain other senyawa mengandung cincin imnidasola compounds containing unused ndak menyatu (dihudrogerasi maupun imidazole ring (whether nopipendina dan garamnya piperidine and its salefentanil (inn), dil ketobemidon (inn), tentang (inn), ketobemidons (inn), metlferidat (ielidine (inn) (inn), pipradol urnn) pintramide (inn), program (inn), timeperidin (in njs garamnya remifentani! inn) and trimependine inn salts thereof fentanil lainnya dan turunannya other fentanil and their derivatives guinuclidinol guinuclidinol ailing ndenetlpipendina app) ailing n phenethylpiperidine or00 app) genetik4 piperidon mpp) m phenethyl piperidone npp) lain lain other klorfeniramin dan isoniazid chnlorphenyamite and isoniazid garam paraguay paraguay salts lain lain other senyawa dalam strukturnya compounds containing: further fused levorfanol inn) dan garamnya levorphanol inn) and its salts lain lain: other ekstrem6irian dextromethorphan o,00a ain lain otherring (whether not hydrogenated) atau cincin piperasina dalam struktur:bumi koma got o alobarbital inn), amoinn), phenobarbital (inn), (inn) sekobarbital (inn) dan vinilbital scebutabarbital (inn) secobarbital (inn) (nb) garamnya and vinylbital (inn), sales thereof turunan lain dari malonilurea asam | other derivatives malonylurea barbiturat): garamnya (barbiturat acid), salts thereof' loprazolam inn), mekilokualon (inn), loprazolam inn), meclogualonc metakualon (inn) dan zipeprol (inn), (inn) methagualone (inn) and zipeprol garamnya (imb) salts thereof lain lain other: diazinon diazinon lain lain other senyawa mengandung cincin tsabina compounds containing unused tidak disatukan (dibidrogenasi maupun |nadine ring whether not ndak) dalam struktur hydrogenated) the structure: melamin melamin lain lain other bantan lantas: heksanalaktam (epsilon hexanelactam epsilon kaprolaktam)| caprolactam) kobaran inn) dan mebprilon (inn) clobazam inn) and methyprylon (inn) laktam lainnya other lantas lain lain other:|ehlordiazepoxide (inn), clonazepam keloraszepat, delorazepam (inn), diazepam (itn), clorasepate, deloraszepam (inn), inn), estazolam (inn), etil loflazepat drazepam (inn), estazolam (inn) ethyl (inn), fludiazepam (nn), flunitrazepam loflazepate (inn), fludiazepam (inn), inn), tlurazepam inn) halazepam mamtrazepat inn, tlarazeparn (inn), (inn) lorazepam (inn), lormetasepan halazepam (inn), lorazepam (isepam (inn), midazolam (inn), nitrazepam (inn), nordasepam (inn), mimetazepam (inn), nitrazepam (inn), oxazepam (inn), pinezepam (inn), nordazepam (inn, oxazeparn (inn), prazepam (inn), pirovalezsepam (inn), tnazolam (inn garamnya tetrazeparn (inn and tnasolam (inn sales thereof infos metil iso) heinphos methyl (iso) ain: others mebendazol dan parbendazol mebendazole and parbendazols lain lain other asam nukleat dan garamnya, nucleic acids and their salts, whether iempinyal ramus kimia tertentu not chemical defined, other maupun tidak, senyawa heterosiklik heterseyelieihiazole ring (whether not tidak) dalam struktur hydrogenated) the structure senyawa dalan strukturnya compounds containing the structure mengandung sistem cincin berzobazol benzothiazole ring system (whether tdihidrogerasi maupun tidak), tidak not hydrogenated), not further fuscam cincin fenotiazin phenothiazine ring system (whether f brotsolara (inn), minors inn) brotzolam (inn), klotiazepam pemoline (inn), fendimetrazin (inn), fenmetrazin (inn) phendimetrazine (inn), phemmetrasine dan sufentarni inn garamnya (inn and fentanil (inn)dan garamnya t nucleus acids and their salts ooo wwjainkema few.coba tool sultan, sultan, diliazem stones: sultats, diltiam lam other sulfonamida. sulphonamides. metilperflyorooktara sulfonamida methylperfluorooctane sulphonamide n btlperflucrooktana sulfonamida ethnylperfluorooctane suiphonamide etil n ( hidroksictil) ethyl n ( hydroxyethyl) perflucrooktana sulfonamida perflucrooctane sulphonamide n ( hidroksietilj n ( hydroxyethy!l) metilperfluorooktana sulfonamida methylperfluorooctane sulphonamide perlluorsoktana sulfonamida lainnya other periluo00a atau di asam pantotenat vitamin dl pantothenic acid vitamin 00ta dan turunannya bs) and its derivatives vitamin dan turunannya vitamin and its derivatives vitamin b,yjn, hormon polipeptida, hormon protein polypeptide hormones, protein dan hormon glikoprotein, urutan dan hormones and glycoprotein hormones, analog strukturnya: their derivatives and structural analogues somatotreis saltcortisone, hydrocortisone, prednisone (dehidrokoalogenated derivatives oro ota hormon kortikosteroid corticosteroidal hormones estrogen dan progesiogen destroyers and propestogmain kemdafbuaoia ber mamamanag mempimotsotr kantata dari senyawa amino dengan fungsi ofoxypen function asing compounds o,00o oksigen epinefrin, turunan asam amino epinephrine, amino acid derivatives lain lain other sub bae5lolo0e buprenortimorphine, hidrokodon (inn, hidromorfon (inn), morphine (inn), heroin, hydrocodone morfin, nikomorfin (inn), oksikodon (inn), hydromorphone (inn), morphine, (inn), oksimorfon (inn), folkodin (inn), micomorphine (inn), oxycodone (inn), tebakan (inn) dan telain, garamnya oxy morphine (inn), pholcodine (inn), thebacon (inn) and thebainej salts theron: konsentrat jerami poppy dan concentrated poppy straw and men garamnya salts thereof lain lain other men lain lain other mpn alkaloid dari kina dan turunannya, alkaloids cinchona and their perannya derivatives, salts thereof kini dan garamnya outline and its salts lain lain other klein dan garamnya caffeine and its sales oo0ta alkaloid dari ephedra dan turunannya, alkaloids ephedra and their garamnya derivatives, salts thereof eferin dan garamnya ephedrine and its salts pseudoefedrin inn) dan garamnya pseudoephedrince inn) and its salts latin inn dan garamnya machine inn) and sis sales norefedrin dan garamnya norephedrine and its salts levometamictamin, metamielamin levometamfetamine, metamfetaminc men (nn metarafetamin rasemat dan (inn), metamfetamine acetate and garamnya their salts lain lain other terpilin dan aminolilin (terpilin theophylline and aminophylline etilenadiamina) dan turunannya, (theophylline ethylenediamine) and their garamnya derivatives, salts thereof fenetilin inn) dan garamnya fenctylline inn and its salts lain lain other alkaloid dari rye ergo dan alkaloids rye ergo and their turunannya: garamnyaambahan other, ofvepetal origin kokain, eksonim, garam, ester dan cocaine, eegoninc: salei senyawa organik lainnya other organic compounds istat matang pumtpiotomts kaimana vit hciooili gula, murni secara kimia, selain sugars, chemical pure, other than sulctosa, laktosa, malta, glukosa dan |sunrise, lactose, maltese, glucose and fruktosa:: amoksisilin dan garamnya: amoricillin and its salts non steril non steril tilt9 lain lain other ampisilin dan garamnya ampicillin bandits salts saman other strepiomisin dan turunannya: streptomycins and their derivatives: garamnya salechloramphenicol and its derivatives, garamnya saltik thereof eritromisin dan turunannya:1ts salts: other bulso01rah manusia,diagnostic uses) antisera, other blood antiserari, bagian darah dan produk #empan tidak, processes vaccines, toxins, cultures vaksin, toksin, kultur dari mikro micro organisms (excluding mee(cdihed obtained means mapun tidak:y larutan plasma protein, | antisera,attimmunctogical products, mixed, not disiapkan dalam dosis tertentu atau pub measured doses forms dalam bentuk atau kemasan untuk packing for retail sale penjualan eceran nan lara ihei organisms excluding cn veterinary medicutc lain lain other kultur scl, dimodifikasi maupun tidak cell cultures, whether not modified produk terapi scemisin atau structure, streptomyelitbai lan, mengandung hormon atacleric atau hartanya containing ephedrine its salts mengandung pseudoefedrin inn) containing psceudocphedrne inn atan garamnya its|s004 mengandung penisilin atau containing perucili ogoillin atau garamnya, dari jenis pemakaian salts thereof, ofa kind taken orally oral lain lain other mengandung strc: mengandung gentamisin, vankomisin, containing gentamofa kindi otheraro mengandung insulin containing insulin emakemanuokinolon aseton succinate slnorephedring its saleslpine sulphate 00ta mengandung kini hidroklorida containing cuisine hydrochloride|isaac mawtamap pensintanotooar kepang gag oo: ofa kind suitable for children, o00to anak, dalam bentuk sirup syrup form lain dan, mengandung lebih dari other, containing more than one satu vitamin sitemhbpos pada bab'ini: this chapter:chart diseases 2e22. other analgesik, antipirctik dan obat analgesik, antipyretics and other lainnya untuk pengobatan batuk atau medicamenis for the treatment petugas pilekctylsalicylic acid, parasetamol atau dition inn), dari paracetamol diphone (inn), etaora kind o00ta pemakaian oral taken orally mengandung piroksikam inn atau containing piroxicam inn) o00mengandung pipcrasin atau containing piperazine mebendazol inn) mebendazole (inn) lain lainthat anti hiv aids anti hiv aids medicaments lain lain other lain lain: other:infusion enomntihornentmomemt2heme obi mengandung orbital atau containing orbital sambutan6ol, salbutamol, dalam bentuk lamanya other forint mengandung simetidina inn) atau containing cimetidine inn) ranitidina (inn) selain yang digunakan taniudine inn) other than for injection antek suntik mengandung fenobarbital, diazkdrop medicamenis containing naphazoline, xylometazoline atau maphazoline, xylometazoline oxnymetasoline oxymetazoline lain lain:r: other: pembalut manages peta, steril absorbabie mengembang, hacmostatik gigi atau surgical dental hac:nua sulphate,ofa kind taken oral orally reagen berasal dari mikroba, dari|s006. heaven diagnosis mikroba lainnya other microbial diagnostic repens o00to2ebiimbricatamy use untuk keperluan bottom limbah farmasi waste pharmaceuticals dari jenis obat yang digunakan ofmedicaments for the treatment mpmainan ter mpmal, products. semata mata berasal dari nabati solely vegetable origin lainlain: other: berasal dari hewan (selain pupuk animal origin (other than guanoo00 solution amonium sifat,ig260 garam ganda dan campuran dari double sales and mixtures calcium kalsium nitrat dan amonium nitrat nitrate and ammonium nitrate 28r3 bol001 campuran dari urea dan amonium mixtures bursa and ammonium o00 putra dalam larutan air atau larutan nitrateisial| ttg reed grade reed grade ota lain lain other lain lain other feed grade feed grade lain lain other lain lain: other: pupuk fosfat yang divaksinasi calcined phosphate fertilizer lain lain other wwjainkomdika.go.ic gagal same | pempotoma akan lauo00a dari paus, lumba lumba dan whales, dolphins and purposes porpoisc (binatang menyusui dari ordo (mammals the order cetacea): cetacea) mandate dan dugong (binatang |(managers and dugong (mammals the menyusui dari ordo serendah: anjing laut, order serena): seals, sca lions and singa laut dan beruang laut (mamalia walrus (mammals often border dari sub ordo pinnipedia) pinnipedia) dari paus, lumba): cetacea), dari mandate dan dugong manages and dugong mammals the (binatang menyusui dari ordo serena) order serial) lainlain other dari binatang melata (termasuk ular reptiles (including snakes and dan penyu) turtles) ain dan: either daging ayam dipotong berbentuk freeze dried died chicken oro: ain lawan: freshwater: benih ikan lain lain other: koi cyprirrus carpio) koi carp cyprus carpio| ikan mas koki crassus auratus) goldfish crassus @ratus) ikan cupang aduan beta ames fighting fish beta o00ta splendens splendens) arwana scleropages formosus) arwana (seleropages formosus o00te lain lain other lain lain other: benih ikan fry lain lain other jamalus clarki, inskis, oncornyncnus clark, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus mile, oncorhynehus oncorhynchus gila, oncorhynchus apache dan oncorhynehus chrysogaster) |apache and oncorhynehus chrysogaster) sidat anguilla spp.) els anguilla spp.) ikan mas cyan sup, arssills carp cyprus spp., crassus spp., spp, cteropharyngodon idealis, ctenopharyngodon telus, hypopkthalnmehthys spp. citrinus eypophthalntehthys spp. cumulus spp., mylopharyngodon piceus, carla spp. mylopharyngodon piceus, caa carla, label spp., ostecehilus asset, carla, label spp, osteocinprimus spp. situs spp., ctenopharyngodon idealis, ctenopharyngodor idealis, bypophthalmtehthys spp. cimino hypophthalnichthys spp., cirrhatus spp., mylopharyngodon piceus spp. hyropharyngodon pixels bibit, selain benih ikan breeding, other than fry benih ikan fry lain lain other carla cara, label spp., osteochilus catid carla, label spp, osteochikhusus tenants, humus orientalis) una sirip biru selatan (fungus southern buletin tunas thunnus maccogii) maccorii lain lain other: benih bandeng dan kerapu milkfish and grouper, fry bibit breeding wmwjain kenitakew.coid ban sate) pemnatsmar ketam low itsi iiisofa gross weight not exceeding kg. ke. os. barang dari bab ini dalam bentuk goods this chapter tebcis tablet atau bentuk semacam itu atau similar forms orig packages ora gross dalam kemasan dengan berat kotor weight not exceeding tidak melebihi pupuk superlosiat dan pupuk fosfat superphosphates and calcined yaphree the feru,00a pupuk mineral atau kimia mineral chemical ferfilisersos. diazonium hidrogenortolosfat ammonium hydrogenorthophosphate (diazonium fosfat) (diarmamontum phosphate) sos amonium dihidrogenortofosiat ammonium dihydrogenorthophosphate o00ta (monoamonium fosfat) dan imoncaodianmomlertestos. pupuk mineral atau kimia mineral chemical fertilizer o00taentang extracts vegetable origin,ojo ekstrak native waris extract ooolutilomwjain kontrak |
r20) andalasemaandalasprogram pendidikan profesi danusat bahasa, www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia tarif penggunaan gedung dan ruangan, dan tarif penggunaan asrama. tarif seleksi ujian masuk, tarif program pendidikan dan profesi dan pascasarjana, tarif akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan tarif pusat bah, tarif penggunaan gedung dan ruangan, dan tarif penggunaan asrama sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan hurufgedung dan ruangan dan tarif penggunaan asramamenteri keuangan republik indonesia atesan ramda pep kepala kementerian broumum tirto nip www .jdih.kemenkeu.go.id bah indah h lan, lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. png tentang tarif layanan badan layanan umum ini universitas andalasrogram diploma per calon mahasiswa program pendidikan profesi akuntansi per calon mahasiswa apoteker per calon mahasiswa magister kenotariatan per calon mahasiswa program per calon mahasiswa program per calon mahasiswa program pendidikan profesi dan pascasarjana sumbangan pembinaan pendidikan( spp) pendidikan profesi akuntansi per mahasiswa semester keperawatan per mahasiswa semester magister kenotariatan per mahasiswa semester magister kenotariatan per mahasiswa semester kelas penyetaraan apoteker per mahasiswa semester spp program agronomi agroekoteknolo per mahasiswa semester akuntansi per mahasiswa semester biologi per mahasiswa semester biomedis per mahasiswa semester ekonomi pertanian per mahasiswa semester farmasi per mahasiswa semester farmasi klinis per mahasiswa semester farmasi double degree per mahasiswa semester fisika per mahasiswa semester www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia hama dan penyakit per mahasiswa semester tumbuhan ilmu hukum per mahasiswa semester ilmu komunikasi per mahasiswa semester ilmu lingkungan per mahasiswa semester ilmu peternakan per mahasiswa semester ilmu politik per mahasiswa semester: ilmu tanah per mahasiswa semester kebidanan per mahasiswa semester keperawatan per mahasiswa semester kesehatan masyarakat per mahasiswa semester kimia per mahasiswa semester linguistik per mahasiswa semester magister manajemen per mahasiswa semester matematika per mahasiswa semester pembangunan wilayah per mahasiswa semester dan pedesaan pengelolaan terpadu per mahasiswa semester sumber daya alam perencanaan per mahasiswa semester pembangunan sejarah per mahasiswa semester sosiologi per mahasiswa semester teknik elektro per mahasiswa semester teknik industridustri per mahasiswa semester pertanian spp program biologi per mahasiswa semester ilmu biomedis per mahasiswa semester ilmu ekonomi per mahasiswa semester ilmu hukum per mahasiswa semester (fa www .jdih.kemenkeu.go.id sms menteri keuangan republik indonesia ilmu pertanian per mahasiswa semester kimia per mahasiswa semester pengembangan institusi program pendidikan profesi per mahasiswa apoteker bagi mahasiswa yang bukan alumni universitas andalas. akademik lainnya legalised ijazah dan transkrip per lembar nilai (untuk alumni) perpustakaan denda atas keterlambatan per buku hari pengembalian buku penggantian kartu per kartu anggota yang rusak hilang layanan penunjang akademik pusat bahasa pendaftaran ujian total mahasiswa unand per mahasiswa dosen, alumni, pasca, per orang pds unand umum per orang sertifikat per orang pelatihan general english, per orang conversation pelatihan total preparation english conversation per orang english for specific purposes per orang english for academic writing per orang pelatihan bahasa mandarin level per level level per level level per level www .jdih.kemenkeu.go.id sr), menteri keuangan republik indonesia 'total preparation (paper per paket based) topic preparation per paket belts preparation per paket pelatihan bahasa korea level per level level per level level per level pelatihan bahasa perancis level per level level per level level per level pelatihan bahasa jerman level per level level per level level per level oo. pelatihan bahasa jepang level per level level per level level per level pelatihan bahasa arab level per level level per level level per level pelatihan bahasa belanda level per level level per level level per level menteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoro salinan kepala kepa ako ormberian hibah kepada pemerintah daerahwww jdih.kemenkeu.didin komerkoso pemerintah daerah menyampaikan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada kepada untuk mendapat persetujuan. (l) phd sebagaimana dimaksud dalam berlaku paling lama (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani. phd sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan perubahan, dalam hal: terdapat perubahan besaran hibah, dan atau terdapat usulan perubahan atau amandemen dari yang disetujui oleh direktur jenderal perimbangan keuangan dan gubernur atau bupati wali kota. bab penyaluran kpa bun pengelolaan hibah daerah menyusun rka bun pengelolaan hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negerihibah daerah menyampaikan rk(l) kepada kpa bun penyaluran hibah daerah sebagai dasar penyusunan rdpberupa.usunan dipapemimpin ppa bun pengelolaan hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.aluran hibah penanganan pandemi covid penyaluran hibah penanganan pandemi covid dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari akun rsud. penyaluran hibah penanganan pandemi covid sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat tanggal desember. penyaluran hibah penanganan pandemi covid sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai wmwjainkemenkeugdr dengan tahapan penyaluran yang diatur melalui keputusan menteri keuangan yang ditetapkan oleh direktur jenderal perimbangan keuangan atas nama menteri keuangan dan sesuai dengan capaian kinerja berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh ea. penyaluran hibah penanganan pandemi covid sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah kpa bun pengelolaan hibah daerah menerima surat permintaan penyaluran hibah dari gubernur atau bupati wali kota atau pejabat yang diberi kuasa, cc. surat pertimbangan rekomendasi penyaluran hibah dari ea) laporan penggunaan dana hibah penanganan pandemi covid rekapitulasi surat perintah pencairan dana, dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam phd. surat permintaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada diterima oleh kpa bun pengelolaan hibah daerah paling lambat tanggal desember. dalam hal kpa bun pengelolaan hibah daerah tidak menerima surat permintaan penyaluran hibah penanganan pandemi covid dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dari pemerintah daerah sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada penyaluran hibah penanganan pandemi covid kepada pemerintah daerah tidak dapat dilakukan. dalam hal penyaluran hibah penanganan pandemi covid kepada pemerintah daerah tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada penyelesaian kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. dalam hal pemerintah daerah telah menyelesaikan kegiatan penanganan pandemi corona virus disease covid dan sasaran keluaran telah tercapai, namun masih terdapat sisa dana hibah rsud, sisa dana hibah tersebut disetorkan akun. dalam hal terdapat sisa dana hibah penanganan pandemi covid sebagaimana dimaksud pada yang belum disetorkan akun sampai dengan (enam) bulan terhitung sejak batas akhir waktu penyelesaian sasaran keluaran, menteri keuangan c.g. direktur. pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah sisa dana hibah pandemi covid yang belum disetorkan akun dan atau kriteria yang ditentukan oleh ppa bun pengelolaan hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. tata cara pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasanggal desembermengenai: format surat permintaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada format spam sebagaimana dimaksud pada huruf format berita acara pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf format surat pertimbangan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf format laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada huruf dan format rekapitulasi surat perintah pencairgaran hibah penanganan pandemi covid dalam apbd dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri mengenai pedoman penyusunan apbd. ketatausahaan dan pelaporan hibah penanganan pandemi covid dilaksanbab vii pemantauan dan evaluasi kementerian keuangan dan melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan hibah penanganan pandemi covid dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam phd sesuai dengan kewenanganhal terdapat penyimpangan dan atau penyalahgunaan hibah penanganan pandemi covid dari maksud dan tujuan pemberian hibah dalam phd, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam menteri keuangan dapat menghentikan penyaluran hibah penanganan pandemi covid setelah mendapat pertimbangan dari ea. penghentian penyaluran hibah penanganan pandemi covid sebagaimana dimaksud pada (l) dilaksanakan oleh kpa bun pengelolaan hibah daerah. dalam hal penyaluran hibah penanganan pandemi covid dihentikan, pemerintah daerah menyelesaikan kegiatan hibah penanganan pandemi covid dalam phd menggunakan dana dari apbd. bab viii ketentuan penutup peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. rep ug (na mro rrisniati nip. ra start lampirformat surat permintaan penyaluran hibah (kop surat) nomor pnnaananantatannaman ka) lampiran panen nenek dr) perihal permintaan penyaluran hibah kepada yth. direktur dana transfer khusus, djpk kementerian keuangan selaku kuasa pengguna anggaran pengelolaan hibah jln. wahidin jakarta berdasarkan perjanjian hibah daerah nomor . tanggal keesekekammen bersama ini kami mengajukan permintaan penyaluran hibah untuk kegiatan . jjm. tahun anggaran. sebesar lisan cena rupiah). dana hibah dimaksud agar disalurkan rekening kas umum daerah provinsi kabupaten kotakementerian lembaga non kementerian, laporan penggunaan dana, rekapitulasi surat perintah pencairan dana sp2d), demikian disampaikan dan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih. keesaan, tanggal. nip nannananannnnannllllaa tembusan: petunjuk pengisian surat permintaan penyaluran hibah atau pejabat yang diberi kuasa) diberi kuasa) pejabat yang diberi kuasa) kota atau pejabat yang diberi kuasa), jika tersedia terkait? enkenatannakanata anakan jabatan loka sebagai pengguna dana hibah pada provinsi kabupaten kota. untuk kegiatan hibah . dan sesuai dengan perjanjian hibah daerah nomor . tanggaluntuk permintaan tahap. sebesar. li. rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan menyatakan bahwa kegiatan hibahrataan, ngg al.iii.oo. materai. bi. rp6000, nip nnnananannan nana tembusan: memutuskan:hibah penanganan pandemi covid adalah hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari penerimaanbupati wali kota atau pejabat yang diberi kuasa) diisi jabatan pengguna dana hibah gubernur bupati wali kota atau pejabat yang diberi kuasa) diisi nama pemerintah daerah yang menerima hibah diisi nama kegiatantahapli) diisi jabatan pengubernur bupati wali kota atau pejabat yang diberi kuasa), jika tersedia diisi kementerian negara lembaga pemerintah non kementerian terkait format berita acara pembayaran berita acara pembayaran (bap) nomor pada hari ini, . tanggal . bulan . tahun . kami yang bertanda tangan bawah ini: nama hananananannnnnnanaanannnnanaaan jabatan pejabat pembuat komitmen hibah kepada pemerintah daerah alamat jl. pr. wahidin gedung radius prawira jakarta selanjutnya disebut pihak pertama: nama nannaanannanaanannn ana kanan nan ff) jabatan bendaharawan umum daerah prov kab kota . alamat knanananananan anna nana kanan alan aan mana) selanjutnya disebut pihak kedua. ii. berdasarkan phd nomor dan tanggal pagananananananananans besaran hibah dalam phd rpi.ssssseese nomor dan tanggal dipa onananananaantannnannn nilai hibah (bagian dipa) nnnanananannnnanann uraian kegiatan onanananananann permintaan pencairan terbilang onannanannna nanas ena ii. pihak kedua berhak menerima pembayaran dari pihak pertama sebesar #rentetan lu.kas umum daerah prov kab kota.bendaharawan umum daerah pejabat pembuat komitmen materai. m17) keeantnennansemaanana rp6000, knnannannanasanaasaaaa nip lean ena kananananan nip seenenannnesensaananan petunjuk pengisian berita acara pembayaran nomor uraian isian diisi nomor berita acara pembayaran diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan berita acara pembayaran diisi nama pejabat pembuat komitmen hibah daerah diisi nama jabatan bendaharawan umum daerah penerima hibah diisi nama daerah penerima hibah isi alamat bendaharawan umum daerah penerima hibah diisi nomor dan tanggal perjanjian hibah daerah diisi pagu hibah sesuai perjanjian hibah daerah diisi nomor dan tanggal dipa bun hibah daerah sesuai tahun anggaran berjalan diisi pagu hibah sesuai dipa bun hibah daerah tahun anggaran berjalan diisi uraian kegiatan sesuai dipa bun hibah daerah diisi nilai permintaan pencairan hibah (dalam angka) diisi nilai permintaan pencairan hibah (dalam huruf) diisi nilai pembayaran hibah (dalam angka) diisi nilai pembayaran hibah (dalam huruf) diisi nama daerah penerima hibah diisi tanda tangan bendaharawan umum daerah penerima hibah diisi nama penanda tangan bendaharawan umum daerah penerima hibah) diisi nomor induk pegawai penanda tangan bendaharawan umum daerah penerima hibah) diisi tanda tangan pejabat pembuat komitmen hibah daerah diisi nama penanda tangan pejabat pembuat komitmen hibah daerah) diisi nomor induk pegawai penanda tangan pejabat pembuat komitmen hibah daerah) format surat pertimbangan penyaluran hibah (kop surat) surat pertimbangan penyaluran hibah kepada yth. gubernur bupati wali kota atau pejabat yang diberi kuasa tempat berdasarkan surat saudara nomor . jl) tanggal . perihal keeeaauean sesuai dengan perjanjian hibah daerah nomor. tanggal. setelah dilakukan verifikasi secara teknis dan substantif, maka kamisebesar rp. (asean ee.sena, tanggal . suku nip ana neknanatanakkankknnn tembusan: petunjuk pengisian surat pertimbangan penyaluran hibah terkait wuw'jdih.kemenkeu.go.id format laporan penggunaan dana laporan penggunaan dana untuk kegiatan hibah io. provinsi kabupaten kota me. sesuai phd nomor oi. tanggal lo. tahap . tahun anggaran . kera mula low untuk bulan . kegiatan . untuk bulan . la. jat loo yoo yo. aaa demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. teu, tanggal penanaman nana naa panas maan gowa yen detasemen nip need net annan nanas petunjuk pengisian laporan penggunalaporanuraian detil kegiatan dengan keterangan sesuai bulan periode pelaksanaan kolom (ec) diisi jumlah sasaran penerima manfaat kegiatan hibah kolom (d) diisi satuan untuk sasaran penerima manfaat (contoh: unit, keluarga, jiwa, dsb) kolom fe) diisi biaya satuan (unit cost) per sasaran penerima manfaat untuk masing masing kegiatan hibah, jika tersedia kolom (f) diisi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan (dalam rupiah) kolom diisi jumlah output penerima manfaat kegiatan hibah kolom (h) diisi satuan untuk output penerima manfaat (contoh: unit, keluarga, jiwa, dsb) kolom fi) diisi biaya satuan (unit cost) per output penerima manfaat untuk masing masing kegiatan hibah, jika tersedia kolom diisi realisasi penggunaan dana dari pelaksanaan kegiatan (dalam rupiah) kolom kk) diisi persentase capaian berupa perbandingan antara realisasi penggunaan dana dengan anggaran kolom diisi keterangan yang dianggap perlukegiatan hibah ii. provinsi kabupaten kota see. sesuai phd nomor . tanggal oo. tahap . tahun anggaran . nomor manga lag .odl uh) tea, tangga al. prana namamu dennnananan anna nana nip erereaan naas petunjuk pengisian rekapitulasi surat perintah pencairrekapitulasi sp2dnomor dan tanggal sp2d yang diterbitkan untuk dan (c) melaksanakan kegiatan hibah kolom (d) diisi nilai sp2d yang diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan hibah (dalam angka) kolom (e) diisi keterangan yang dianggapada bagian administrasi kementerian tangan un, akan yana tao can titin dati nipa49730115 dalam negeri yang diberikanebupengelolaan hibah daerah yang selanjutnya disebut ppa bun pengelolaan hibah daerahbab bentuk dan sumber hibah hibah penanganan pandemi covid berbentuk uang. hibah sebagaimana dimaksud pada bersumber dari penerimaan dalam negeri. bab iii ppa bun dan kpa bun menteri keuangan, direktur dana transfer khusus sebagai kpa bun pengelolaan hibah daerah, dan direktur kapasitas dan pelaksanaan transfer sebagai kpa bun penyaluran hibah daerah. dalam hal kpa bunerah dan atau kpa bun penyaluran hibah daerah. bab penganggaran dan pengalokasian bagian kesatu penganggaran hibah penanganan pandemi covid menyampaikan usulan pendanaan untuk hibah penanganan pandemi covid kepada menteri keuangan selaku bendahara umum negara. usulan pendanaan untuk hibah penanganan pandemi covid sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan hasil rev aparat pengawas internal pemerintah kementerian lembaga pemerintah nonkementerian. berdasarkan usulan pendanaan sebagaimana dimaksud pada menteri keuangan selaku bendahara umum negara c.g. direktur jenderal anggaran menerbitkan penetapan pergeseran bun untuk hibah penanganan pandemi covid usulan pendanaan sebagaimana dimaksud pada dan pergeseran anggaran buevi aparat pengawas internal pemerintah kementerian lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar pelaksanaan revi atas rka bun pengelolaan hibah daerah hibah penanganan pandemi covid dapat diberikan untuk: penanganan pandemi corona virus disease covid dan atau penanganan dampak ekonomi dan atau sosial akibat pandemi corona virus disease covid bagian kedua alokasi hibah penanganan pandemi covid dan penghitungan alokasi per daerah berdasarkan penetapan pergeseran bun sebagaimana dimaksud dalam menghitung alokasi dan daftar nama pemerintah daerah calon penerima hibah penanganan pandemi covid dan mengusulkan kepada kpa bun pengelolaan hibah daerah. penghitungan alokasi hibah penanganan pandemi covid per daerah sebagaimana dimaksud pada berdasarkan: arah dan prioritas nasional, sebaran bencana dan besarnya dampak pandemi corona virus disease covid cc. sinkronisasi program kegiatan hibah dengan sumber pendanaan lainnya, kesiapan daerah, dan pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direktorat jenderal perimbangan keuangan bersama dengan melakukan pembahasan alokasi hibah penanganan pandemi covid sebagaimana dimaksud pada hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan alokasi hibah. bab spp dan phd berdasarkan berita acara hasil pembahasan alokasi hibah sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal perimbangan keuangan atas nama menteri keuangan menerbitkan spp. spp sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan kepada pemerintah daerah calon penerima hibah. berdasarkan spkeuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan sppantara menteri keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan dandalam hal menteri keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan tidak menerimamenyusun petunjuk teknis hibah penanganan pandemi covid yang ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. petunjuk teknis hibah penanganan pandemi covid sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: petunjuk penggunaan pelaksanaan: cakupan kegiatan, kriteria daerah penerima: sasaran keluaran dan biaya: dan mekanisme perhitungan alokasi. dalam rangka menyusun petunjuk teknis kegiatan hibah penanganan pandemi covid sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan kementerian keuangan c.g. direktorat jenderal perimbangan keuangan. kpa bun pengelolaan hibah daerah bertanggung jawab sepenuhnya secara formal atas pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran hibah penanganan pandemi covid gubernur atau bupati wali kota bertanggung penanganan pandemi covid berdasarkan spp sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah menyusun rencana kegiatan. dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada gubernur atau bupati wali kota atau pejabat yang diberi kuasa berkoordinasi dengan ea. hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara koordinasiir. etis suharto., m.s pekerjaan pns alamat jalan bukit asam nomor rt. rw. desa aladin, kecamatan ciomas, kabupaten bogor, selanjutnya disebut . pemohon nama rita hendrawaty sebagi, pekerjaan karyawan swasta alamat kencana loka blok sektor xii rt. rw. kelurahan rawabuntu, kecamatan serpong, kota tangerang selatan: selanjutnya disebut . pemohon ii, nama dr. dinar dewi kana pekerjaan karyawan swasta dosen merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god alamat jalan tanjung blok nomor rt. rw. kelurahan tanjung barat, kecamatan jarakarna, kota jakarta selatan, selanjutnya disebut . pemohon iii, nama dr. sukaresmi sulistyawati soeharto pekerjaan ibu rumah tangga dosen universitas indonesin nun. pemohon iv: nama nurul hindi kusumahastuti upaya, s.s., mba pekerjaan ibu rumah tangga alamat jalan parkit rt. rw. kelurahan sawah besar, kecamatan ciputat, kota tangerang selatan: selanjutnya disebut . pemohon nama dr. sabriaty aziz pekerjaan ibu rumah tangga alamat jalan kalimulya rt. rw. kelurahan kalimulya, kecamatan cilodong, komplek pesantren hiduplah kota depok: selanjutnya disebut n nnn n. pemohon vi, nama fitur faisal hastiadi, s.e., m.a. sc., ph. pekerjaan dosen alamat jalan taman buatan indah iii blok a3 rt. rw. kelurahan klender, kecamatan duren sawit, kota jakarta timur, selanjutnya disebut . pemohon vii: nama dr. tiap anwar bachtiar, s.s., hum pekerjaan dosen pascasarjana jika bogor merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god dan dan kitab undang undang hukum pidana kuhp), hak hak tersebut adalah sebagai berikut: hak untuk mendapat perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradabsila kedua pancasila yang juga termaktub dalam pembukaan uud yang bunyi: .rasa aman untuk bebas dari rasa takut dan ancaman bagi diri, martabat dan keluarga sebagaimana hak untuk dihormati hak asasi manusia sebagai sesama warga negara indonesia sebagaimana dalamprof. mauer ternyata amerika karena perkawinan sejenis sudah disahkan. timbul penyakit baru, silakan dicari internet, namanya sarkoma kapas, pada lsl itu gay. hiv yang sudah diobati dia muncul, bahkan yang hiv negatif ini muncul, bapak dan ibu. penyakit baru, jangan sampai ada indonesia. cabul sesama jenis, lgbt. apa artinya lgbt, adalah lesbian, definisinya adalah woman who having seks with woman (perempuan hubungan seks dengan perempuan). gay, kita sebut man who having seks with man (lelaki seks dengan lelaki). bisnis itu berhubungan seks dengan lawan jenis juga dan sesama jenis kelamin. transgender itu adalah waria. ada lagi ag, queer, queer itu dia enggak ngerti dia itu apa jenis kelaminnya, ini sudah terjadi indonesia sekarang. tahun bahkan ada yang dari tahun sampai sekarang terbit sebuah buku pendidikan seks, disahkan oleh departemen pendidikan dan departemen kesehatan, sini sebutkan ini pendidikan seks untuk remaja oleh remaja sendiri. sini materinya saya bacakan sudah difotokopikan mungkin. fakta menunjukkan bahwa kini identitas gender tidak lagi hanya sebatas perempuan dan laki laki. boleh memilih dengan siapa kita tertarik secara seksual fisik, spiritual, atau emosional adalah definisi apakah kamu hetero, bisnis, homo, aseksual? maaf, anak anak kita ternyata sudah diajari seperti ini dan kita lalai tidak tahu seperti ini. tidak heran banyak sekali sekarang terjadi. kompas.com ada namanya aplikasi chatting kalangan gay indonesia, grind dan jack'd. jangan coba coba di download. kita masuk situ, kita bisa cari radius 1km, radius berapa pun mana ada gay situ. kita bisa chatting an sama dia, bisa janjikan pertemuan, dan pertanyaan adalah, kamu top atau bottom? kamu yang menyoroti atau yang sodomi? sesuaikan ini dengan pancasila,? mana ketuhanan yang maha esa? apakah hubungan lewat dubur itu kemanusiaan yang adil dan beradab? tidak usah membawa bawa agama. apakah itu beradab? dubur tempat kotoran dan itu harus kita akui sebagai hak asasi? dan itu normal? berikutnya, risiko penularan tertinggi jangan lupa. dari satu nomor dari: anus merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold vagina mulut. cdc adalah departemen kesehatan amerika, anal sex the highest risk sexual behavior, reseptif anal seks adalah rivier dan insentif. jadi, dia yang penerima. jadi, kita nomor satu adalah anus. bayangkan kalau sampai nanti negara ini mengakui gay, bahkan mengesahkan perkawinan sejenis, bagaimana? pancasila kita mana? dan kami akan bagaimana berteriak lagi karena kalau kami kongres dengan dokter dokter sana, sama mereka bergeraknya karena kita ini menghadapi penyakit. berikut, ini gay, lsl, ini heteroseksual, tetapi berikut, prevalensi persentase orang dengan hiv aids pada populasi lgbt belum ada data karena saya kemarin langsung telepon dr. subuh, belum ada data resmi jumlah populasi lgbt indonesia, tapi angka prevalensinya jauh lebih besar dibandingkan oda kalangan heteroseksual. saya waktu itu dengan dr. makoto memeriksa waktu saya mau pergi aceh ikut suami, saya tinggalkan setelah tiga tahun, lsm kita periksa waria dan gay ternyata positif hiv. terbanyak antara usia sampai artinya, usia produktif. hiv aids terbanyak laki laki indonesia, lgbt meningkat, penderita hiv laki laki meningkat, kelompok usia produktif. biaya pengobatan hiv per bulan per orang adalah sampai seumur hidup dan harus ditanggung negara. coba kita hitung berapa harus ditanggung negara, berapa triliun yang habis karena kalau tidak dibayarkan oleh negara, maka ham akan menuntut, risiko penularan tertinggi adalah dari dubur, vagina, baru oral. tidak bisa dicegah dengan antibiotik, banyak penderita penyakit kelamin tidak bergejala, tampak sehat, tapi bisa menularkan penyakit. berikutnya. kondom hanya mampu mengurangi risiko tertular aids saja dan ini bisnis jutaan dollar. cdc, dari departemen kesehatan ini dia, the most reliable ways avoid std, penyakit kelamin, termasuk hiv adalah jangan berzina, dan setia pada pasangan. save sex adalah zina, bukan save sex use condom. salah. ini dari who, untuk mencegah penyakit kelamin dan aids. dan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mohon dilihat bahwa tidak berzina, dan jadi, kami memohon juga untuk tadi dan ini nanti yang kami diajukan mungkin ahli sangat senang sekali bisa membantu untuk pemohon. ini adalah proxy war (perang tanpa senjata) yang akan menghancurkan negara ini. neng djubaedah pertama dari pancasila mengutip dari prof. bojonegoro pada tanggal september yogyakarta universitas gajah mada, dimana beliau ketika melantik bung karno menjadi doktor honoris causa bidang ilmu hukum bahwa pancasila dalam pembukaan undang undang dasar republik indonesia adalah sebagai dasar filsafat negara republik indonesia. tentunya, sudah kita pahami semuanya bahwa pancasila yang terdapat dalam pembukaan undang undang dasar tahun itu adalah dalam alinea keempat. izinkan saya membaca alinea keempat dari pembukaan undang undang dasar bahwayang abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesiandapat hadirin tentang pembukaan undang undang dasar yang bermuatan pancasila. bahwa menurut hadirin pembukaan undang undang dasar mengandung pancasila menguasai setiap garis hukum maupun yang tumbuh dalam masyarakat ataupun yang diciptakan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold oleh badan badan legislatif dalam negara republik indonesia malah menguasai setiap keputusan mpr sendiri. negara republik indonesia berdasarkan pancasila yang sila pertamanya bulat bulat telah menjadi satu garis hukum dalam undang undang dasar berkewajiban menjalankan hukum setiap agama yang ber ketuhanan yang maha esa jika agama itu ada memberikan hukum yang memerlukan kekuasaan negara untuk dapat menjalankannya. selanjutnya, negara juga berkewajiban mengindahkan kesusilaan masyarakat yang diberikan oleh setiap agama yang ber ketuhanan yang maha esa, kecuali dalam hal hal darurat, yakni jika ada suatu garis hukum yang bertentangan dengan sistem kenegaraan pancasila yang bukan negara islam, bukan pula negara gereja, dan bukan pula negara hindu atau negara buddha. saya tambahkan, bukan juga negara kong karena waktu prof. hadirin menulis ini kong sudah dicabut. pendeknya, menurut hadirin, negara republik indonesia bukan suatu negara teokrasi dan bukan pula suatu negara sekularisasi. bahwa pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, tentunya adalah sudah kita ketahui bersama bahwa dasarnya ada dalam pembukaan undang undang dasar alinea keempat, kemudian undang undang dasar yang menentukan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, kemudian juga dalam undang undang dasar menentukan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. saya ingin juga mengemukakan tafsir hadirin atas ini yang kurang lebih adalah hampir sama dengan tafsiran beliau terhadap pembukaan undang undang dasar tapi ini terkait dengan yang sedang diajukan oleh para pemohon. menurut hadirin, tafsiran terhadap undang undang dasar bahwa dalam negara republik indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah kaidah islam bagi umat islam atau yang bertentangan dengan kaidah kaidah agama nasrani bagi umat nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah kaidah agama hindu bagi umat hindu, atau yang bertentangan dengan kesusilaan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold agama buddha bagi orang orang buddha, atau yang bertentangan dengan agama kong bagi pemeluk agama kong cu. yang kedua, menurut hadirin, negara republik indonesia wajib menjalankan syariat islam bagi orang islam, syariat nasrani bagi orang nasrani, syariat hindu bagi orang hindu, sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan adalah menjadi kewajiban pribadi terhadap allah bagi setiap orang itu yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing masing. undang undang nomor tahun menentukan bahwa pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. begitu juga dalam penjelasan yang kurang lebih adalah sama dengan pembukaan undang undang dasar tetapi ingin saya sampaikan adalah menempatkan pancasila sebagai dasar dan ideologi negara,tentunya hal ini dalam menentukan pancasila sebagai sumber hukum negara, lalu sumber bahan hukumnya seperti apa? itu terdapat dalam tap mpr nomor tahun ternyata setelah saya mengkaji dari undang undang nomor tahun tentang rancangan pembangunan jangka panjang nasional, tap mpr tersebut adalah masih berlaku. jadi pada intinya adalah juga sesuai dengan pendapat muhammad radi sic! teuku muhammad radi sic!) bahwa sumber bahan hukum pembentukan hukum indonesia adalah hukum adat, hukum agama, termasuk hukum islam, hukum warisan nasional atau barat, termasuk hukum barat yang kontemporer asal saja sesuai dengan falsafah bangsa kita, yaitu pancasila. tiga sistem hukum yang menjadikan sumber bahan hukum tadi bagi pembentukan hukum nasional indonesia. pertama adalah menurut hukum adat, saya sini mengambil hukum adat bali. bahwa dalam kitab adi gama merumuskan tentang logika sanggahan adalah hubungan cinta antara seorang laki laki dengan seseorang wanita. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kemudian, bali pun ada namanya delik kesusilaan disebut dratikrama, yaitu hubungan seksual antara lelaki dengan perempuan yang keduanya terikat perkawinan dengan yang lain. kemudian yang berikutnya tentang gamma gimana, yaitu hubungan seksual antara lelaki dengan perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga, mungkin atau incest. yang berikutnya, meminta galang, yaitu seorang lelaki beristri mempunyai hubungan dengan wanita lain yang belum diyakininya secara sah. kemudian juga sana ada kumpul kebo. jadi, kesimpulannya adalah menurut hukum adat yang diwakili oleh hukum adat bali bahwa zina menurut hukum adat adalah hubungan seksual luar perkawinan antara lelaki dan perempuan yang mana antara mereka tidak terikat perkawinan. kemudian, menurut hukum islam sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa zina adalah persetubuhan luar nikah yang dilakukan oleh laki laki, baik yang terikat perkawinan maupun tidak terikat perkawinan, dengan perempuan yang terikat perkawinan atau tidak terikat perkawinan yang mana antara mereka juga tidak terikat perkawinan yang sah dan dilakukan berdasarkan suka sama suka. kuhp memang tidak merumuskan tentang apa itu zina, tetapi bisa disimpulkan dari kuhp bahwa zina adalah atau persetubuhan luar nikah yang dilakukan oleh laki laki yang sedang terikat perkawinan atau sedang beristri, dengan perempuan yang bukan istrinya, atau persetubuhan luar nikah yang dilakukan perempuan yang sedang terikat perkawinan atau bersuami, dengan laki laki yang bukan suaminya. ketentuan hukuman perzinaan, perkosaan, dan percabulan sesama jenis yang terdapat indonesia. pertama, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kitab undang undang hukum pidana adalah dahulu webbook van strafrecht ini adalah diundangkan indonesia atau berlaku indonesia pada tanggal januari pada masa penjajahan hindia belanda. dalam kuhp seperti yang diajukan oleh para pemohon bahwa ditentukan hukum penjara selama bulan lelaki yang beristri berbuat zina yang diketahuinya bahwa kitab undang undang hukum perdata berlaku padanya. yang berikutnya adalah berbuat zina. kemudian, pada angka laki laki yang turut melakukan perbuatan zina, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami. huruf perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri. dan kitab undang undang hukum perdata berlaku pada kawannya itu. rumusan kuhp tentang perkosaan bahwa karena memperkosa dengan hukum penjara selama lamanya tahun. dalam kuhp ditentukanbukanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama lamanya tahun. itu dalam kuhp. pendapat ter haar dan imam diyat, bahwa akibat dari zina itu. anak yang dilahirkan luar perkawinan dalam beberapa lingkungan hukum masyarakat adat adalah mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tidak menikah yang melahirkannya. itu ada minahasa, ambon, timor, dan mentawai. menurut ter haar dan imam diyat bahwa tempat tempat lain terdapat penolakan yang keras dari masyarakat terhadap ibu yang tidak menikah beserta anak yang dilahirkan luar perkawinannya itu. pada awalnya dahulu menurut ter haar dan imam diyat, mereka diasingkan dari masyarakat, dibunuh, atau dimatikan lemas, atau ditenggelamkan, atau diserahkan kepada raja sebagai budak. jadi, mereka dipindahkan golongan orang orang yang asing bagi masyarakat yang bersangkutan. tapi kemudian sekarang ada aturan aturan adanya kawin paksa, yaitu perempuan hamil luar nikah itu dinikahkan dengan laki laki yang ditunjuk oleh perempuan tersebut untuk menjadi suaminya. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bali, hukuman dijatuhkan terhadap laki laki yang menghamili perempuan karena dia tidak mau mengawasinya. sutomo juga mengungkapkan hal yang sama itu jawa barat. pendapat dari made suara mengemukakan dalam kitab adi gama yang menentukan bahwa logika sanggahan adalah hubungan cinta antara seorang laki laki dengan seorang wanita, namun pihak laki laki tidak melanjutkan cintanya atau tidak setia akan janjinya karena takut akan dipersalahkan, maka mencari upaya untuk menghindarkan diri dari kesalahannya, dimana pihak pria mengaku diperkosa oleh wanita. kalau demikian halnya, maka sepatutnya dihukum denda sebesar uang kepeng. perkembangan berikutnya peradilan bali bahwa mengenai logika sanggahan itu merupakan tindak pidana materiil karena kehamilan merupakan syarat untuk dapat diajukannya tuntutan logika sanggahan tersebut. ternyata indonesia, beberapa tahun tentang perundang undangan majapahit yang berlaku pada abad ke dan ke masehi tentang ketentuan hukuman terhadap pelaku perzinaan, perkosaan, dan pencabulan sejenis kelamin. sini dalam ini diterjemahkan oleh prof. dr. slamet mulyana tentang perundang undangan majapahit, dalam itu mengenai larangan meniduri istri orang lain ditentukan bahwa barang siapa meniduri istri orang lain setelah mengikutinya sampai rumah perempuan itu karena berminat kepadanya dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa. begitu juga mengenai larangan pencabulan, hukumannya adalah denda kali. bahwa siapa pun guru, anak anak, orang yang telah lanjut usianya, brahmana, cendikiawan, dan semua orang yang dipandang pendeta seperti orang banyak jika melakukan tetapi atau kejahatan kemudian perbuatan itu terbukti, maka akan dikenakan hukuman mati. itu ada dalam dari perundang undangan majapahit. apa yang disebut tetapi? yaitu membakar rumah orang, terutama membakar rumah raja yang berkuasa, meracuni sesama manusia, menenun sesama manusia, mengamuk, memfitnah raja yang berkuasa, merusak kehormatan wanita. barang siapa melakukan salah satu dari enam kejahatan atas, tidak layak diampuni oleh raja yang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold berkuasa. jika kesalahannya terbukti, harus dipidana dengan pidana mati tanpa proses apapun. larangan homoseksual terdapat dalam dari perundang undangan majapahit, yaitu baik orang kedai sic!) artinya sini homoseksual, pencuri maupun pendusta jika telah terbukti, dikenakan hukuman mati oleh raja yang berkuasa. barang siapa menghalangi atau (suara tidak terdengar jelas) orang yang mendapat perintah untuk (suara tidak terdengar jelas) orang kedai dikenakan denda laksa orang raja yang berkuasa. setelah membayar denda, maka orang itu pun dikenakan pidana mati. ini antaranya ada beberapa peraturan dalam perundang undangan majapahit begitu juga dalam jika ada wanita mengawinkan atau menyuruh kawin temannya perempuan, jika ada wanita yang hidup bersama dengan wanita lain yang lari dari kejaran suaminya, jika ada wanita yang memberi tempat kepada wanita yang lari, tiga macam wanita itu dikenakan denda tali oleh raja yang berkuasa. nah, ini ada juga ternyata larangan perzinaan juga terdapat dalam serat anggur anggaran jawi yang berlaku kerajaan surakarta dan yogyakarta pada tahun dalam mungkin boleh saya bacakan mohon izin. bila ada orang yang berselingkuh dengan istri orang lain atau sanak saudara, dan sebagainya sedangkan orang yang berbuat serong itu tertangkap, maka serahkanlah kepada pengadilan, jika sudah jelas, dipaksa oleh ngabehi pamong praja segera diteruskan pemerintah, dan adipati sosodiningrat yang akan menjatuhkan hukuman real kepada orang yang bertindak serong tadi. kalau tidak membayar dendamnya, daratan sebanyak kali dan segera dibuang luar daerah. ini ada beberapa peraturan berikutnya, tetapi mungkin untuk menyingkat waktu saya bacakan sampai ketentuan tersebut saja. ketentuan hukum mengenai perzinaan, perkosaan, dan pencabulan sejenis kelamin menurut hukum islam. sebelumnya saya ingin menyampaikan dalam hukum islam itu ada hak allah, antaranya adalah tentang hukuman terhadap orang yang melakukan zina yang dapat dibuktikan menurut syariat islam, yaitu had zina. ada hak manusia yang terkait dengan hak kepercayaan, ada hak allah, dan hak manusia yang tergabung sini misalkan terhadap orang yang dituduh melakukan zina merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold padahal dia tidak dapat membuktikan orang saksi had gaza, kemudian juga ada had sultan. ini adalah hak negara berkaitan dengan hukuman berdasarkan ta'zir, misalkan perzinaan yang tidak dapat disaksikan oleh orang saksi lelaki yang memenuhi syarat, itu bisa ditentukan hukumannya berdasarkan ta'zir. dasar hukum alquran dalam surat an nur yang terjemahannya adalah pezina perempuan dan pezina laki laki, maka derajat masing masing dari keduanya kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya untuk menjalankan agama allah jika kamu beriman kepada allah dan hari kemudian dan dalam pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sekumpulan dari orang orang yang beriman. begitu juga perbuatan mendekati perbuatan zina pun sudah dilarang dalam surat al isra dalam hadist rasulullah itu mengenai hukuman zina sini adalah tentang ma'iz bin malik hadist yang dirikan oleh ahmad bukhari, muslim dari abu hurairah yang mana pada waktu itu secara singkat bahwa ma'iz bin malik datang kepada rasulullah yang mengaku dirinya adalah telah berzina diakui kali, dan kemudian dikenakan hukuman rajam oleh rasulullah saw. begitu juga ghamidiyah, ghamidiyah juga mengaku hadapan rasulullah bahwa dia telah berzina dan sedang mengandung anak hasil sisanya. kemudian oleh rasulullah karena dia sedang hamil dan dia sudah mengakui juga kali hadapan rasulullah, maka ditunda hukumannya karena dia sedang hamil. kemudian, ditunggu sampai dia melahirkan dan akhirnya juga dikenakan hukuman zina. tentang pemerkosaan. ini menurut saya adalah hukumannya sama dengan hadis zina karena saya sendiri tidak mendalami tentang pemerkosaan ini, tetapi menurut imam malik dan imam syafii, dan imam kembali, korban perkosaan dapat ganti kerugian sebesar mahar misil. nah, setelah saya kaji, mahar misil ini cukup besar juga karena mungkin kalau indonesia mahar misil ini tidak ada, artinya tidak disebutkan seperti daerah daerah yang lain. saya mengakuinya adalah kepada imam syafii yang mengatakan bahwa mahar untuk perempuan itu sebanyak dirham. dan rasulullah juga memberikan mahar kepada istrinya menurut siti aisyah r.a. adalah sebesar aliyah. setelah merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god bahwa pemohon sampai dengan pemohon xiidan perlindungan sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat atas berlakunya dan dan kuhp. hal ini dikarenakan tersebut isinya tidak lagi dapat menjangkau kejahatan yang terjadi sekarang ini. sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi para pemohon yaitu tidak adanya rasa aman dari kejahatan kejahatan tersebut, terbukti dari tidak dapatnya ditindak oleh aparat hukum kejahatan kejahatan yang berkembang sekarang ini sebagai akibat tidak terjangkau oleh ketiga tersebut, . bahwa para pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat atas maraknya perilaku seks bebas luar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan dan cabul sesama jenis yang semakin marak terjadi indonesia. perilaku amoral demikian dewasa ini makin marak terjadi indonesia namun tidak dapat ditindak secara hukum dikarenakan guo pada khususnya dan dalam kuhp pada umumcabul sesama jenis bagi pelaku yang sama sama dewasa maupun dilakukan oleh anak anak kepada anak anak: bahwa kejadian kejadian ini sebenarnya amat memprihatinkan dan mendorong para pemohon untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi sebagai the guardian constitutions, mana mahkamah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga indonesia atas kejahatan tersebut, bahwa kekhawatiran ini bukan saja telah merugikan para korban namun juga memberikan ketakutan bagi para pemohon yang merupakan para orang tua atas keselamatan anggota keluarganya, bahwa para pemohon khawatir adanya celah terhadap tindak kejahatan yang tidak dicakup dalam kuhp memungkinkan seorang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dihitung ada sekitar dirham. rasulullah juga pernah memberikan mahar kepada istrinya ummu hadiah kalau tidak salah, itu atas pemberian seorang raja sebesar dinar dan dirham, ternyata miliaran juga. nah, ini mengenai ganti kerugian memang kalau dalam hukum islam tidak dibedakan secara tegas antara hukum publik atau hak allah dengan hukum privat. ini dasar hukum dari larangan hubungan sesama jenis dalam surah syarah yang terjemahannya, mengapa kamu mendatangi jenis laki laki antara manusia untuk berbuat homoseks? dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan tuhan untuk menjadi istri istri kamu, kamu memang orang orang yang melampaui batas. dalam hadis rasulullah saw yang dirikan oleh imam yang kecuali nasa'i dan kiriman dari ibnu abbas, berkata bahwa rasulullah s.a.w bersabda, siapa yang menjumpai seseorang yang bermain lihat atau homoseks, maka bunuhlah fa'il dan maf'hanya. begitu juga dengan lesbian. banten, itu kota tangerang ternyata kabupaten pandeglang nah, mengapa demikian? karena sana adalah dekat pantai carita itu yang saya ketahui sehingga pantai carita adalah lingkungan kabupaten pandeglang. sini saya menyampaikan tentang tabel mengenai sebab orang islam tidak melakukan zina. pertama adalah karena kesadaran dan ketaatan orang islam menjalankan hukum agama islam yang melarang zina itu jakarta diberikan oleh responden. kemudian, tangerang pandeglang kemudian, mereka tidak melakukan zina adalah karena dilarang oleh norma masyarakat atau hukum adat yang berdasarkan hukum islam. sini berlaku teori reception contrary. jakarta tangerang kemudian pandeglang jadi, sini mereka setelah saya hitung bahwa jumlah responden yang memilih hukum islam dan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum islam adalah sebanyak jakarta, tangerang, dan pandeglang. kemudian anggota masyarakat atau responden yang memilih kuhp adalah jadi, menurut mereka sebab orang tidak melakukan zina itu adalah karena kuhp melarang zina dengan hukuman bulan penjara. nah, ini dijawab oleh jakarta responden x6, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold tangerang dan pandeglang yang berikutnya adalah ketentuan hukuman yang dapat mencegah orang islam dari perbuatan zina. menurut responden jakarta, ketentuan apa yang dapat mencegah orang berbuat zina? ketentuan menurut hukum islam yaitu zina, jakarta dijawab oleh responden, tangerang dan pandeglang kemudian yang dapat mencegah orang islam untuk tidak berzina juga penerapan terhadap orang pelaku zina adalah hukum islam, hukum adat, dan juga ruu kuhp. hukum adatnya seperti apa? misalkan diusir atau diarak keliling kampung. jakarta kemudian, tangerang pandeglang nah, jumlahnya ini adalah setelah digabungkan, hukum islam dan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum islam jakarta. mereka berpendapat bahwa hukum islam dan hukum adat atau kuhp yang tidak bertentangan dengan hukum islam yang diterapkan atau mencegah orang islam tidak berbuat zina adalah kemudian, tangerang pandeglang kemudian masyarakat yang berpendapat bahwa kuhp dapat mencegah orang tidak berbuat zina bagi orang islam. ada jakarta, tangerang pandeglang kemudian, responden yang menjawab bahwa ruu kuhp tahun yang mengancam hukuman lima tahun dapat mencegah orang islam yang tidak melakukan zina, dipilih oleh responden jakarta, tangerang kemudian pandeglang responden memilih hukum adat dan kuhp. hubungan hukum islam dengan hukum adat dan hukum barat, ada lima teori, theory reception complex, theory receptor, theory receptor exit, theory receptor contrary, dan yang saya temukan sendiri theory neo reception contrary. mungkin sini yang disampaikan adalah mengenai akibat zina terhadap keluarga dan tatanan masyarakat. sini adalah dalam undang undang nomor tahun dalam itu ditentukan tentunya juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii pada tahun dahulu. bahwa ini berkaitan dengan hubungan nasab karena hubungan nasab itu untuk anak hasil zina atau anak hasil perkosaan, itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah yang pemilik sperma sekalipun merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold itu telah dibuktikan menurut yang telah rasanya diubah oleh putusan mk. begitu juga mengenai hukum adat juga sama. bahwa anak hasil zina itu menurut soepomo sic!) adalah hanya punya hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. nah, sedangkan menurut hukum islam, sini sudah saya sampaikan tadi. kalau dalam hukum barat, tentunya itu bisa dilakukan pengakuan terhadap anak hasil zina tersebut yang kedudukannya dalam hukum pewarisan dia tidak sebanyak seperti anak sah. karena anak hasil zina, menurut imam syafi'i dan imam maliki, jadi seorang laki laki dapat menikahi anak perempuan hasil zina, atau cucu perempuan hasil zina, saudara perempuan dan keponakan perempuan dari anak perempuan hasil sisanya karena perempuan perempuan tersebut tidak mempunyai hubungan nasab secara syari, tetapi berbeda dengan imam kembali dan imam hanafi sini. jadi, kalau tentang waris pewaris, memang antara mereka sudah ditentukan tidak bisa saling pewaris sebagaimana ditentukan dalam kompilasi hukum islam bidang pewarisan sudah saya sampaikan. kemudian, berkaitan juga dengan undang undang perlindungan anak. karena sini adalah dalam undang undang perlindungan anak dihubungkan dengan nomor tahun tentang pengangkatan anak. ada syarat untuk orang menjadi calon orang tua angkat, yaitu bukan merupakan pasangan sejenis. jadi, tidak boleh pasangan sejenis melakukan pengangkatan anak. kemudian, undang undang yang lain, yaitu undang undang kesehatan juncto dihubungkan dengan nomor tahun tentang kesehatan reproduksi. ternyata, reproduksi dengan bantuan atau kehamilan luar cara alamiah, hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. artinya, pasangan sejenis juga tidak boleh, berzina juga demikian. malaysia. nah, kemudian, sini saya juga ingin menyampaikan bahwa menurut saya, berdasarkan keterangan atas bahwa pancasila adalah sebagai dasar ideologi filosofis bangsa dan negara republik indonesia dan seterusnya. kemudian, kuhp, itu tidak memberikan peluang bagi banyaknya anak hasil zina yang dilahirkan. nah karena apa? karena merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold ternyata anak hasil zina itu hak kepercayaannya juga menurut hukum adat maupun hukum islam adalah tidak terpenuhi dalam melakukan hubungan dengan ayah biologisnya. karena kalau misalkan anak hasil zina itu atau anak hasil perkosaan itu perempuan, maka ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah dari anak perempuan tersebut kalau menurut islam, juga sebagian masyarakat adat. asrorun ni'am sholeh presiden sebagai kepala negara telah menetapkan kejahatan seksual, khususnya kepada anak sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga harus ada langkah langkah luar biasa dalam mencegah dan menanganinya, hal ini disampaikan oleh presiden pada mei dan ditegaskan kembali pada mei mengapa luar biasa? yang pertama, bentuk kekerasan yang sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual termasuk dalamnya adalah dunia maya. jumlahnya cenderung meningkat berdasarkan data pelaku mulai dari pelaku, korban, jenis usia, dan juga jenis kelaminnya. profil pelaku juga beragam, orang tua, guru, tokoh agama, kakak kelas, pembantu, dan lain sebagainya. fokusnya pun juga beragam, termasuk dalamnya adalah jenis kelamin yang sesama. data kasus anak turunnya cenderung meningkat dan tercatat bahwa kasus pelanggaran hak anak yang berkaitan dengan kasus anak berhadapan dengan hukum, menduduki peringkat pertama dalam rentan waktu sampai dan secara khusus kasus kekerasan berbasis seksual menempati urutan yang pertama. lanjut. ini data secara kuantitatifnya. langkah pencegahan yang sudah dilakukan. saya kira ini sebagai wujud komitmen penanganan luar biasa itu, juni presiden telah menerbitkan inpres tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak. tanggal oktober ada komitmen negara melalui dpr dan juga presiden sebagai penyusun undang undang terkait dengan perumusan dan juga penerbitan undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang tahun tentang perlindungan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold anak yang intinya adalah penegasan soal mekanisme pencegahan sedari hulu dan juga pemberkatan hukuman terhadap pelaku. tanggal mei diterbitkan perpu oleh presiden yang intinya juga fokus pemberkatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. hari ini, tanggal agustus dpr sedang dilaksanakan sidang paripurna untuk pengesahan perpu menjadi undang undang. hal komitmen masyarakat, norma yang hidup tengah tengah masyarakat mengakui bahwa perbuatan cabul dan juga kejahatan berbasis seksual adalah pidana dan ditolak dalam nilai yang hidup tengah masyarakat. samping komitmen pemerintah, masyarakat indonesia dengan nilainya yang hidup, menolak aktivitas praktik perzinaan dan juga pencabulan sesama jenis, salah satunya pada akhir pada desember majelis ulama indonesia menetapkan fatwa yang terkait dengan aktivitas lesi, gay, pencabulan, dan juga sodomi, dan salah satu klausulanya aktivitas pencabulan yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis kepada dewasa maupun anak anak hukumnya haram. ada ketentuan hukum yang tidak sejalan dengan komitmen perang terhadap kejahatan seksual. salah satunya kpai menilai khususnya kuhp memberikan kesan toleransi dan juga permitivitas terhadap terjadinya kejahatan seksual tengah masyarakat. bisa dimaknai secara contrary ketika terjadi pencabulan sesama jenis saat sudah dewasa dibiarkan oleh hukum atau setidaknya tidak dianggap salah oleh ini. pembiaran terhadap perbuatan cabul dan kejahatan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa akan melahirkan kesan mata anak anak bahwa perbuatan tersebut adalah absah. anak anak kemudian mencontoh dengan teori imitasinya yang akhirnya akan mengantarkan terjadinya pencabulan dan juga kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dengan anak. mana tanggung jawab kita? undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak menegaskan ada pilar penyelenggara perlindungan anak, keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan juga merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold negara. untuk itu, sebagai bagian penting dari pilar penyelenggara perlindungan anak, kita semua sini elemen negara bertanggung jawab mewujudkan komitmen perlindungan anak yang salah satunya melalui perbaikan regulasi. perspektif kajian kpai diklasifikasi menjadi dikelompokkan menjadi yang pertama, kajian umum terkait dengan kritik perspektif perzinaan dan juga pencabulan kuhp. delik perzinaan dalam kuhp menganut paham liberal atas tubuh manusia. paham liberal membebaskan atau melepaskan konteks kepentingan masyarakat, tertib sosial atas tubuh seseorang. tubuh hanya urusan otonomi dirinya, termasuk alat reproduksi dan kelamin sehingga menghalalkan seks bebas dengan atas dasar suka sama suka. tubuh bagi orang atau pemiliknya diasumsikan urusan personal dan domestik, bukan urusan sosial dan bukan urusan negara, dan saya kira ini berbeda derajat dengan komitmen pascareformasi kita terkait dengan menjadikan urusan domestik ketika itu terkait dengan tertib sosial, itu masuk dalam lingkup pengaturan hukum. termasuk secara ekstrem membebaskan bahkan melawan kehadiran negara atas tubuh orang sehingga perbuatan zina yang pelakunya tidak terkait keluarga dirumuskan kuhp bukan sebuah delik. paham liberal delik zina dalam kuhp tidak memiliki legitimasi dan justifikasi yuridis konstitusional, khususnya pascaamandemen. undang undang dasar mengakui hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. saya kira ini poin yang sangat penting. lanjut, lanjut saja. sudah, agak cepat. nah, ini kajian kpai per dan ini secara khusus kita penekan kemarin. artinya ini bukan pandangan saya secara pribadi. hubungan seks bukan sekadar pelampiasan hasrat seksual semata, akan tetapi dia menjadi salah satu sarana untuk melahirkan anak. bagian dari hak dasar anak adalah hak untuk memperoleh identitas. undang undang perlindungan anak disebutkan secara eksplisit dan karenanya proses melahirkan anak harus melalui jalur yang dibenarkan guna menjamin perlindungan terhadap anak. satu satunya cara absah merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold untuk penyaluran hasrat seksual adalah melalui perkawinan merujuk kepada undang undang nomor tahun tentang perkawinan. problem utama yang seringkali dialami anak yang berasal dari hubungan seks luar nikah adalah persoalan layanan administrasi kependudukan, persoalan psikis, persoalan sosiologis tengah masyarakat dia akan dicederakan sebagai anak yang tidak terpenuhi hak dasarnya. upaya perlindungan terhadap anak harus diselesaikan dari hulu. sungguhpun mahkamah konstitusi sudah mengeluarkan terobosan hukum dengan putusannya khususnya yang terkait dengan undang undang perkawinan, akan tetapi faktanya secara sosiologis dan juga secara psikis, anak tetap melanggar hak hak dasarnya. itu penegasan larangan terhadap hubungan seks luar nikah agar menjamin pemastian tidak adanya anak yang terhalang hak dasarnya karena faktor tindakan seks luar nikah. hubungan seks luar nikah jelas tidak dibenarkan oleh norma agama dan juga hukum positif kita. akan tetapi, perlindungan terhadap anak belum cukup maksimal diberikan mengingat belum adanya rumusan yang secara eksplisit melarang dan mempidanakan orang yang melakukan hubungan seks luar nikah. hubungan seks luar nikah, baik dengan paksaan maupun dengan persetujuan kedua belah pihak, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah harus terlarang karena akan menyebabkan melanggarnya hak dasar anak karena perbuatan orang tua biologis yang tidak secara sah secara hukum, maka anak terlahir menanggung akibat hukum seperti yang tadi saya sampaikan, disamping anak juga menanggung beban sosial dan juga beban psikologis. dengan pendekatan preventif untuk memastikan perlindungan anak dilakukan secara holistik, maka lingkup pidana hubungan seks luar nikah sebagaimana dimaksud dalam kuhp harus meliputi juga pada hubungan seks luar nikah, baik dengan paksaan maupun dengan persetujuan, baik dilakukan orang yang sudah ataupun belum menikah, kedua belah baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. membatasi pemidanaan pada hubungan seks luar nikah hanya bagi yang sudah menikah dan dengan delik aduan adalah bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, tidak mempertimbangkan kepentingan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold terbaik bagi anak juga bertentangan dengan hak untuk menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar untuk memastikan jaminan perlindungan anak dari kelahiran dari pasangan yang tidak absah, maka hubungan seks luar nikah harus dilarang. perzinaan, khususnya kuhp yang hanya dibatasi oleh salah satu pelakunya dalam ikatan perkawinan padahal perzinaan luar perkawinan merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak anak terutama hak sipil dan juga hak sosialnya. anak yang terlahir dari hubungan perzinaan rentan terjadi kekerasan, penelantaran, dan juga pengabaian hak hak kepercayaannya. kpai melihat bahwa lingkup perlindungan anak dalam hal larangan perbuatan cabul tidak hanya terbatas kepada anak yang menjadi korban langung, yaitu dengan mempidanakan orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak. akan tetapi lebih luas dari itu, perbuatan cabul sesama jenis cenderung mengulangi perbuatannya karena ada faktor adisi. saya kira pendekatan ilmiah menunjukan itu. yang kemudian jika perbuatan tersebut tidak dilarang secara tegas dengan sanksi pidana yang jelas, maka orang tersebut akan cenderung mencari dan mengulangi perbuatannya. dan kelompok yang paling rentang untuk menjadi korban tipu daya tersebut adalah anak anak. hal ini sejalan dengan penjelasan ahli psikologi ketika menerangkan soal bahaya pornografi salah satunya melahirkan kecanduan atau adisi, samping juga disentisisasi menjadi sangat tidak sensitif terkait dengan tindak kejahatan seksual yang terjadi tengah masyarakat. dalam rangka melakukan pencegahan sedari dini terhadap potensi ancaman kekerasan dan pencabulan terhadap anak, maka negara harus memastikan perlindungan sedari awal dari hulunya dengan mencegah praktik pencabulan sesama jenis dan memberikan hukuman. bagi pelakunya. kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi sebuah merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sekolah besar kawasan jakarta selatan, pelakunya adalah pernah menjadi korban hubungan sesama jenis sebelumnya dengan pelaku orang dewasa atau guru yang kemudian menjadi buruan fbi. kita bisa baca link nya dan juga berita itu kita ketahui secara bersama sama. dengan tidak diberlakukannya hukuman pidana bagi pelaku, maka yang terjadi adalah semakin terbukanya praktik perbuatan cabul yang kemudian bisa dimutasi oleh anak anak. temuan secara langsung dari data pengaduan kpai. pada tanggal februari menerima kasus pengaduan terkait dengan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh anak dengan nomor pengaduan kpai pgm! ! dimana anak usia tahun siswa slip kawasan cibubur jakarta timur berbuat cabul dengan teman kelas sesama jenis dan berdasarkan penjelasan dari hasil penanganan yang dilakukan oleh kpai ini dilakukan karena pernah melihat aktivitas orang dewasa melakukan hal serupa. proses rehabilitasi dilakukan dan ternyata dalam proses recovery itu diperoleh informasi bahwa anak ini melakukan sejak usia sd. atas dasar ini, perlindungan substantif bagi anak harus diwujudkan dengan menegaskan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin diancam dengan pidana penjara paling lama tahun. larangan ini untuk memberikan efek jera tentunya, sekaligus mencegah pemaknaan yang dipahami anak sebagai pemakluman tehadap perbuatan cabul jika pelakunya sudah dewasa. samping itu, juga untuk mencegah timbulnya korban anak akibat adanya adisi dari pelaku dewasa yang setiap saat bisa mencari korban dan kelompok yang paling rentan itu adalah anak anak. konstruksi hukum ini bisa ditambahkan agar penekanan terhadap anak dalam kerangka pemberkatan bukan pembatasan. artinya, dalam anak itu menjadi syarat terjadinya penghukuman. dalam berbagai peraturan perundang undangan, undang undang perlindungan anak, dan juga undang undang pornografi, undang undang penyiaran menjadikan anak menjadi fokus, tetapi dia pada aspek pembuatannya ketika dia melibatkan anak termasuk juga undang undang narkotika. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sepanjang dimaknai hanya terbatas pada anak yang anak akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang amat berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi banyak kelompok orang dan mengancam eksistensi serta semangat perlindungan anak untuk tumbuh dan berkembang, serta tidak adanya jaminan hak atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana diatur dalam undang undang dasar kesimpulan. norma hukum terkait kejahatan seksual dalam peraturan perundangan undangan harus senapan dengan undang undang dasar yang bermuara kepada kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat dan martabatnya. karenanya kuhp harus harmonisasi dengan norma hukum dasar dalam undang undang dasar khususnya serta semangat reformasi hukum dalam legislasi pascaamandemen undang undang dasar seperti undang undang perlindungan anak. kpai berkesimpulan dari telaah yang dilakukan bahwa dan juga kuhp merugikan hak dasar anak, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan juga hak untuk berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya, dan potensial membuka peluang terjadinya tindak kekerasan. bahwa kerugian hak anak akibat kuhp sepanjang memberikan ruang terjadinya perbuatan cabul sesama jenis sangat nyata karena akan tejadi proses imitasi melahirkan permitivitas terhadap tindakan percabulan, samping sangat potensial terjadinya ancaman kekerasan terhadap anak yang dapat dipastikan akan terjadi karena tidak adanya larangan secara eksplisit terhadap perbuatan cabul sesama jenis, bahkan dimaknai secara tersirat dan ketentuan ini, terhadap adanya permitivitas terhadap perbuatan cabul sesama jenis, maka anak anak tidak memperoleh kepastian hukum untuk memperoleh jaminan hak dasar atas kelangsungan hidup dan hak untuk perlindungan dari kekerasan. jika ada aturan secara tegas terhadap larangan perbuatan cabul sesama jenis dan sanksi pidana terhadap pelakunya, maka akan semakin memantapkan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar anak. kpai berpendapat merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold lelaki memperkosa lelaki lainnya tanpa ada hukuman yang jelas. pun bagi perempuan yang memperkosa perempuan, anak anak yang mencabut anak anak, maupun orang dewasa yang mencabulisesama orang dewasa secara nyata tidak dapat dijangkau oleh peraturan perundang undangan yang berlaku indonesia:di: bahwa secara bersama sama para pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya ketiga tersebut, karena ketiga tersebut tidak dapat menjangkau kejahatan kejahatan sebagaimana tersebut atas,di mana kejahatan tersebut bisa terjadi baik pada diri para pemohon maupun keluarganya. oleh karenanya maka para pemohon mengajukan judicial review atas pemberlakuan ketiga tersebut: bahwa secara khusus masing masing dari pemohon mengalami pula kerugian konstitusional atas berlakunya ketiga tersebut, kerugian mana adalah khas sesuai dengan kapasitas masing masing pemohon sebagai berikut: bahwa disamping merupakan seorang ibu dari empat orang anak dan menjadi nenek dari seorang cucu, pemohon profesor etis suharto adalah seorang guru besar dalam bidang ketahanan keluarga dari institut pertanian bogor ipb). pemohon memiliki keterkaitan erat dalam posisinya sebagai seorang akademisi, pendidik dan tokoh yang menaruh perhatian besar dalam pentingnya menjaga institusi keluarga merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa kuhp yang berbunyi, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis, dengan ketentuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tahun bertentangan dengan konstitusi jika memunculkan pengertian larangan tidak berlaku bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis yang sudah dewasa. kpai merekomendasikan mahkamah konstitusi untuk menerima permohonan pemohon karena tersebut bertentangan dengan undang undang dasar dan tidak sejalan dengan prinsip prinsip perlindungan anak. bahkan ketentuan ini sepanjang tidak dimaknai larangan orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin secara umum, bertentangan dengan semangat perlindungan anak secara substantif dan mengancam hak dasar anak untuk kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar anak juga harus dipastikan memperoleh perlindungan dari kepastian kelangsungan hidup dengan tidak mengkriminalkan perbuatan cabul sesama jenis, maka negara telah secara nyata ikut andil dalam memusnahkan generasi dan karenanya mengancam kelangsungan hidup anak indonesia. atap lagipula tiga isu utama yang muncul dalam pengujian ini adalah pertama, perzinaan yang ruang lingkup norma yang terbatas itu hanya bagi mereka yang sudah menikah. kedua, perkosaan yang juga ruang lingkupnya terbatas itu korbannya hanya perempuan. ketiga, perbuatan cabul yang juga terbatas hanya korban yang belum dewasa. ketiga isu tersebut dalam kuhp digolongkan dalam bab mengenai kejahatan kesusilaan. norma yang digunakan dalam kuhp tersebut, didasarkan atas nilai nilai yang oleh para pemohon dianggapgi pihak yang setuju dengan norma yang ada dalam tersebut dan menggunakan ham sebagai argumen utamanya, pada umumnya akan mengklaim bahwa norma dalam tersebut sudah sesuai dengan norma universal hak asasi manusia. sebaliknya, yang menolak tersebut, khususnya dalam konteks indonesia akan menolak klaim universalitas ham tersebut karena bertentangan dengan norma konstitusi. bagi para penganut universalis ham absolut, nilai nilai partikular bukan saja menghambat pelaksanaan ham, tapi juga dianggap tidak ada sama sekali yang namanya nilai nilai partikular, baik yang bersumber dari ajaran agama atau kearifan kearifan dan nilai nilai fundamental suatu bangsa. pertanyaan pokoknya adalah apakah ada universalisme ham absolut tersebut? majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia, ham adalah hak yang melekat pada manusia sebagai mahluk tuhan, manusia terlahir dengan hak hak dasar yang melekat kepadanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menegaskan bahwa manusia adalah mahluk tuhan yang paling mulia, dalam konteks ini, maka ham sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat given adalah ajaran agama dan nilai nilai kearifan fundamental bangsa bangsa yang menjadi sumber utama norma norma ham. ham adalah manusia itu sendiri, ham tidak pernah terpisahkan dari manusia, kecuali dengan perbuatan manusia yang telah kehilangan jati diri kemanusiaannya. lahirnya ham modern yang antara lain ditandai dengan terbentuknya instrumen instrumen hukum internasional mengenai ham, khususnya pasca perang dunia kedua utamanya disebabkan karena imperialisme dan kolonialisme yang substansinya tidak lain adalah dehumanisasi. imperialisme dan kolonialisme telah mengubur ham. dalam konteks ini ham harus dipahami sebagai proses dan upaya untuk memanusiakan manusia (humanisation human being), ham modern adalah menemukan kembali manusia dan kemanusiaannya, dengan demikian ham itu ada dan tertanam setiap kehidupan manusia dari berbagai merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bangsa. ham adalah universal dalam tataran nilai atau prinsip, namun ketika nilai atau prinsip tersebut diformulasikan dalam norma norma konkret, ham tidak lain adalah kumpulan dari nilai nilai particular. universalisme ham tidak lain adalah common platform yang berbahan baku nilai nilai particular, dalam pengertian ini universalisme ham tidak berfungsi dan menempatkan dirinya sebagai hakim pemutus bagi nilai nilai particular, melainkan menempatkannya sebagai penguat common platform tersebut. universal declaration human rights yang dianggap sebagai instrumen hukum yang meneguhkan universalisme ham sebetulnya menguatkan pandangan bahwa universalisme ham itu lebih pada tataran nilai dan prinsip universalisme ham yang dikandungnya merupakan sebuah pengakuan akan nilai dan prinsip ham. universal declaration human rights dimaksudkan sebagai standard setting and implementation yang dapat dijadikan model dalam pembentukan konstitusi atau perundang undangan nasional lainnya. penjelasannya dalam bentuk deklarasi lewat instrumen resolusi majelis umum pbb daripada sebuah perjanjian internasional menunjukkan pemahaman dan pengakuan secara implisit terhadap eksistensi nilai nilai particular. para penyusun deklarasi sadar betul bahwa perumusannya secara prosedural kurang defisit demokrasi karena hanya melibatkan sejumlah kecil negara, ditambah dengan fakta sejumlah negara menyatakan keberatan atas tertentu, misalnya saudi arabia berkeberatan terhadap mengenai kebebasan beragama, khususnya hak murtad (apostasy). oleh karenanya instrumen deklarasi dianggap sebagai pilihan moderat. lewat mekanisme ini, universalitas ham bukan sesuatu yang bersifat top down, melainkan mekanisme sinergis dengan nilai nilai particular. perbedaan pandangan antara konsep universalisme dan partikulisme ham ini sebenarnya sudah berakhir sejak ditandatanganinya deklarasi wina yang menyatakan bahwa terdapat pengakuan terhadap adanya standar minimum regional. deklarasi tersebut menyatakan pula bahwa penerapan nilai universalisme ham harus memperhitungkan juga kondisi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold khusus setiap negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, sosial, ekonomi, dan politik. menteri luar negeri singapura saat itu, shunmugam jayakumar, mengingatkan bahwa pengakuan terhadap ham universal itu berbahaya apabila kaum universalis menggunakan pengakuan tersebut untuk meniadakan realitas keberagaman ham. ham itu adalah universal particular, bukan universal absolut. ham justru harus menjadi penengah yang hadir antara keberagaman atau perbedaan tersebut. praktik ham eropa yang sering dianggap sebagai kiblat perlindungan ham khususnya yang mengklaim universal absolut justru memperlihatkan perkembangan yang sebaliknya yang lebih memahami dan menyadari arti penting nilai nilai particular dalam ham. prof. willem van genugten, guru besar internasional dari limburg university yang juga presiden internasional law association eropa dalam suatu diskusi dengan saya clingendael institute belanda pada bulan agustus mengatakan bahwa saat ini tidak mungkin dapat menerapkan prinsip prinsip ham secara top down dengan dalih universalisme ham, tetapi harus bottom up dengan mempertimbangkan nilai nilai particular masing masing negara. pernyataan prof. genugten dalam banyak hal terkonfirmasi dengan melihat praktik ham eropa bawah ini. mahkamah ham eropa selain mengacu kepada pembatasan ham yang terdapat dalam european convention human rights, juga menggunakan doktrin margin appreciation dalam menganalisis dan memutuskan kasus. doktrin ini merupakan ruang bagi mahkamah eropa untuk mempertimbangkan kepentingan nasional suatu negara dalam memenuhi kewajiban konvensi. novak dalam bukunya introduction international human rights regime menyatakan bahwa doktrin ini adalah suatu pembatasan ham (limitation human rights). latar belakang lahirnya doctrine margin appreciation dipaparkan dengan baik oleh (suara tidak terdengar jelas) sebagai berikut, izinkan kami mengutip bahasa aslinya, the background the doctrine the difficulty memposting the rule law set out the european merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold convention human rights, because the divers social, economics, politics, and culture. was recognized the european themselves, that they are heterogen reverse the non european often thinks that european was homogen. margin appreciation will allowed applied, where there absent uniform european conception the implicated the convention. dalam konteks pengakuan atas hak hak kaum lgbt, yaitu tuntutan agar kaum lgbt diterima secara hukum untuk misalnya melakukan perkawinan sejenis, untuk menggunakan identitas sebagai individu transeksual, maka konsep partikularisme ham lah yang berlaku. hak untuk menikah adalah hak yang dimiliki oleh semua orang laki laki dan perempuan, tapi bukan berarti bahwa hak tersebut memberikan definisi bahwa laki laki dapat menikah dengan laki laki ataupun perempuan dengan perempuan. adapun ketika suatu negara memberikan hak atas perkawinan sejenis pada kaum lgbt, bukan berarti bahwa penerapannya harus sama semua negara dunia. nilai ham universal yang ada dalam konteks ini adalah hak untuk menikah yang pada dasarnya untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. hal tersebut didasari oleh prinsip bahwa ham itu sendiri adalah hak yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh tuhan. lalu bagaimana dengan klaim para universalis bahwa kebebasan memilih pasangan itu adalah hak yang fundamental? hukum perkawinan dalam suatu negara yang satu tentu berbeda dengan negara lainnya dan biasanya sesuai dengan kehidupan sosial, budaya, dan agama setempat. sinilah partikularisme ham dalam praktik. hal tersebut dapat juga terlihat dari berapa putusan kasus yang diadili oleh mahkamah ham eropa, misalnya pada kasus the schalke and kopf austria. schalke and kopf adalah pasangan sesama jenis austria yang menuntut perkawinannya diakui secara hukum negara austria. mereka berpendapat bahwa pemerintah austria gagal dalam memberikan perkawinan sejenis dan telah melanggar konvensi ham eropa. tersebut berbunyi, men and women marriageable age has the rights marry and found the family recording the national laws governing the exercise this rights. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mahkamah dalam putusannya menolak tuntutan dari schalke and kopf dengan menerapkan white margin appreciation. pertimbangan mahkamah adalah bahwa austria dan masyarakatnya masih memegang teguh nilai nilai kristiani dan dalam kristiani, perkawinan sejenis dilarang. berbeda dengan kasus kasus perkawinan sejenis yang diajukan oleh warga negara belanda pada saat belanda belum memberikan legalitas perkawinan sejenis, mahkamah selalu memenangkan tuntutan penuntut dan menyatakan bahwa pemerintah belanda telah melanggar dari konvensi ham eropa. alasan mahkamah adalah bahwa pemerintah belanda dan masyarakatnya dalam praktiknya telah menerima dengan baik mereka yang memutuskan untuk hidup sebagai pasangan sesama jenis. pasangan sesama jenis belanda ini cukup tinggi dibandingkan dengan eropa lainnya. oleh karena itu ketika ada permintaan dari warga negaranya agar perkawinan sesama jenis ini diakui dalam hukum belanda, mahkamah pun mendukungnya dan memutuskan kalau pemerintah belanda harus mengakui perkawinan sesama jenis tersebut. sampai pada akhirnya pemerintah belanda resmi memberikan pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis. dari dua kasus atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan hukum lgbt, termasuk dalamnya pengakuan atas perkawinan sejenis adalah sepenuhnya keputusan masing masing negara. praktik terhadap pengakuan kaum lgbt eropa saja masih beragam. bahkan mahkamah ham eropa sampai saat ini pun belum pernah memberikan kepastian yang menyatakan bahwa hak atas perkawinan sejenis itu adalah hak universal. apalagi jika kita melihat praktik yang lebih luas lagi level internasional. memperhatikan kasus kasus atas, doctrine margin appreciation tampaknya didesain untuk memberikan kelenturan dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan dalam penerapan ham yang disebabkan oleh keberagaman sosial, politik, kultur, dan budaya hukum antara negara eropa. dalam hal ini, freeman mengatakan sebagai berikut, rights must understood within their culture context. they should not subdued other cultural practices. expected nevertheless that even (suara merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold tidak terdengar jelas) universal human rights, that maybe some defenceble local qualification. praktik eropa memperlihatkan bahwa universalisme ham itu hanya ada pada tataran nilai, sedangkan pada tataran praktik, ham justru sangat memperhatikan nilai partikular. nilai nilai partikular bukan nilai subordinat, melainkan bagian tidak terpisahkan dari ham itu sendiri. bercermin dari praktik eropa yang menjadikan margin appreciation sebagai batasan terhadap klaim universalisme ham memberikan pesan kuat bahwa pemaksaan claim ham yang mensubordinatkan nilai nilai partikular justru sangat potensial untuk melahirkan pelanggaran ham baru atas nama universalisme ham. hal ini menjadi sangat serius apabila nilai nilai partikular itu bersumber dari ajaran agama atau justru nilai nilai partikular itu sendiri bersumber dari konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasar memberikan batasan dalam pelaksanaan kebebasan yang lahir dari ham. dari perspektif ini, maka norma kesusilaan yang dianut dalam sampai dengan dan kuhp bertentangan dengan nilai nilai partikular bangsa indonesia baik yang bersumber dari filsafat negara pancasila, undang undang dasar maupun ajaran ajaran agama yang dianut oleh bangsa indonesia. hamid chalid konstitusional urgensi atau urgensi konstitusional karena ada setidak tidaknya dua alasan. yang pertama adalah alasan sosial, yang kedua alasan hukum tentu saja. dalam alasan sosial kenapa hal hal sosial ini saya pakai, saya ingin memperlihatkan beberapa fakta masyarakat kita, keadaan sosial kita hari ini. ini adalah contoh dari sebuah berita, dimana berita yang begitu kasar dan jorok tentang keadaan masyarakat kita, siswi smk jadi kayak bola diaper dan dijebol sama sebelas cowok, hamil minta tanggung jawab pacar terakhir yang ngegolin. sesuatu bahasa yang sangat tidak patut untuk kita baca, tetapi itulah yang terjadi dalam masyarakat kita. kemudian ini yang selanjutnya, waspada lgbt mulai sebarkan penyakitnya. gay depok meresahkan, bagikan kondom, dan cara merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold berhubungan sejenis. bahkan mereka menyampaikan modus atau cara cara bagaimana mereka melakukan hubungan sejenis. artinya adalah bahwa hubungan lgbt bukan sekedar hubungan antara sesama laki laki atau sesama perempuan bergandengan tangan, tetapi kalau kampanye kondom sudah masuk dalamnya kemudian mereka mengeluarkan semacam manual untuk mengatakan bagaimana mengajari bagaimana cara mereka melakukan hubungan badan. artinya, apa yang mereka lakukan dalam keseharian mereka adalah suatu percabulan yang merupakan kebiasaan sehari hari mereka. kemudian ini contoh lain, losmen mesum digerebek mahasiswi, pns, sampai kepala desa kena biduk. keadaan kita juga. lanjut! nah, video pasangan mesum samarinda diarak bugil, cewek dialek warga hingga menangis. ini keadaan dimana street law akhirnya bekerja, dimana masyarakat akhirnya melakukan tindakan tindakan sendiri untuk menghukum pelaku pelaku kejahatan seksual itu. padang darurat moral, abg mesum toilet masjid didenda dengan sak semen. ini juga merupakan bentuk tindakan sepihak dari masyarakat mungkin pengurus masjid yang kebetulan lagi butuh semen untuk membangun masjid, akhirnya disuruh saja keluarkan sak semen dan kemudian bebas. mengapa terjadi main hakim sendiri? karena hukum positif tidak sejalan dengan kesadaran, ketuhanan, dan nurani masyarakat. apakah betul begitu? benarkah demikian? nah, untuk menjawab itu mari kita melihat pertama tama pada keadaan hukum kita, hukum positif kita sekarang ini. yang tadi saya katakan dua aspek, aspek sosial baru saja saya paparkan barusan, dan ini adalah aspek hukumnya. kuhp, ahli sedikit banyak satu pendapat dengan pak ni'am dalam hal ini untuk melihat penafsiran contrary dari bunyi bunyi kita. kuhp melarang zina ketika salah satu pihak atau keduanya sudah terikat pernikahan. ini artinya kalau kita tafsirkan secara contrary, maka zina jika dilakukan tidak dalam ikatan pernikahan, maka dia menjadi legal. lanjut. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god kuhp yang melarang perkosaan kepada wanita, maka secara contrary perkosaan terhadap laki laki, tidak peduli dilakukan oleh laki laki juga atau oleh perempuan, atau dikeroyok rame rame adalah legal. kemudian melarang tindakan cabul sesama jenis antara orang dewasa kepada anak anak, maka penafsiran contrarionya perbuatan cabul sesama jenis antar orang dewasa, legal. perbuatan cabul sesama jenis antar anak anak juga legal. artinya perbuatan yang boleh dilakukan. kesimpulan kita bahwa negara kita ternyata secara diam diam telah melegalkan zina luar pernikahan, perkosaan kepada laki laki, dan juga percabulan sesama jenis antar orang dewasa maupun antar anak anak. artinya undang undang kita telah demikian liberal sebetulnya dan kita biarkan selama ini. apakah itu yang sesungguhnya kita kehendaki? apakah memang sudah seharusnya demikian? apakah memang itu yang dikehendaki masyarakat? yang terjadi masyarakat kita dimana masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri sebetulnya salah satu bukti dimana sebetulnya apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. sekarang, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa pertanyaan pertanyaan filosofis berikut ini. yang pertama. atas nama cinta dan hak asasi manusia, bolehkah dan pentaskan seorang anak laki laki mengenai ibunya sendiri? apakah atas nama kebebasan dan hak asasi, seorang bapak dapat mengenai anak perempuannya sendiri? pertanyaan semacam ini penting sekali, bapak lbu sekalian, ahli ajukan hadapan kita semua karena sebetulnya ada persoalan consciousness situ yang diabaikan dalam gagasan hak asasi manusia universal yang sekarang ini ditawarkan oleh dunia, oleh barat kepada kita yang tadi secara sangat baik telah disampaikan oleh ahli kedua, yaitu pak atap lagipula. apakah diterima oleh ibu bapak sekalian, anak perempuan dari ibu bapak kumpul kebo melakukan zina dengan pacarnya? apakah diterima oleh bapak lbu sekalian, anak laki laki ibu atau bapak berzina dengan pelacur? pergi rumah rumah bordil. apakah para istri senang dan rela jika kedapatan suaminya melampiaskan nafsu syaratnya rumah rumah bordil? senang hatilah ibu bapak sekalian apabila melihat anak laki laki kita yang telah menginjak dewasa merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bertelur cium, bermesraan tepi jalan dan melakukan sodomi dengan teman laki lakinya sesama jenis? bapak lbu sekalian, kampus saya sendiri ui, telah tampak fotonya beredar media media sosial. laki laki sesama laki laki, stasiun kereta, kampus, mereka berciuman ruang ruang publik. apakah itu yang kita kehendaki? apakah diterima oleh bapak lbu sekalian anak kita dicabut oleh teman sekolahnya sesama jenis? sodomi oleh teman sekolahnya sesama jenis? jika jawabannya atas semua pertanyaan itu adalah ya, maka itulah saatnya yang pantas bagi kita memang untuk berdiam diri. saya mau berhenti sejenak pada slide ini bapak lbu sekalian. pertanyaan pertanyaan tadi itu saya ajukan sebetulnya berangkat dari sebuah batu uji yang pertama kali diperkenalkan tahun pengadilan amerika oleh hakim yang namanya felix frankfurt. felix frankfurt mengajukan batu uji yang dia debutnya sebagai shock the conscience test kejutan kesadaran kemanusiaan kita. kalau seorang teman kita remaja tentu bisa merasakan dengan mudah datang kepada kita teman laki laki kita minta karena patah hati diputuskan sama pacarnya, minta dibunuh dengan sukarela karena keinginannya sendiri dan kemudian kita karena kerelaan juga karena kebebasan, kita membunuhnya. ternyata hukum tidak bisa menerima itu sebagai kebenaran. kenapa itu bisa terjadi? kenapa hukum sampai hari ini bahkan barat yang paling liberal sekalipun tidak bisa menerima membenarkan bahwa seorang ayah mengenai anak perempuannya sendiri? itu artinya bahwa ada batas batas dimana human consciousness, kesadaran kemanusiaan yang digetarkan begitu kalimat itu bahkan sekadar kalimatnya saja dibacakan, kita sudah merasa sangat terganggu dengan itu. consciousness inilah yang sebetulnya hendak dihidupkan, bapak lbu sekalian. consciousness ini yang tertinggi dari human consciousness ini yang tertinggi dari human consciousness ini adalah kesadaran ketuhanan atau kesadaran keagamaan yang bagi kita negeri kita indonesia, kesadaran ketuhanan, kesadaran keagamaan ini diimplementasikan secara sangat jelas dan nyata dalam undang undang dasar sehingga kemudian perlindungannya sangat konstitusional. tidak lagi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dan perkawinan indonesia yang dijamin dalam uud sayangnya, gelombang besar perzinaan secara bebas, tindakan perkosaan baik berbeda jenis kelamin maupun terhadap yang sama jenis kelaminnya yang tak tersentuh hukum, serta perilaku seks menyimpang, yakni cabul sesama jenistelah memberikan ancaman serius pada konsep dan institusi keluarga serta institusi perkawinan. pemohon sebagai guru besar dalam bidang ketahanan keluarga melihat praktik praktik demikian mengancam ketahanan keluarga 'yang pada akhirnya mengancam ketahanan nasional. maka pemohon sebagai seorang guru besar, yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan danberkewajiban untuk melakukan judicial review ini mahkamah konstitusi, bahwa pemohon ii, rita hendrawaty sebagi, si. adalah seorang ibu dari tiga orang anak yang tengah beranjak remaja. pemohon juga merupakan peneliti psikologi yang menelaah kebebasan seksual yang terjadi saat ini,di mana pemohon mendapati bahwa perzinaan, juga rumusan yang tidak tegas dan jelas tentang perkosaan dan tidak terbentuknya secara hukum perbuatan cabul sesama jenis bagi orang dewasa adalah gangguan terhadap kehidupan masyarakat, mana pemohon secara nyata merasa amat ketakutan akan menjadi korban pula dari situasi tersebut, misalnya anak anak pemohon yang beranjak remaja menjadi bingung mendapati maraknya perzinaan secara bebas, kemudian pemohon pun khawatir tentang keselamatan anak anaknya yang sudah tergolong dewasa itu jika menjadi korban perkosaan dan atau percabulan sesama jenis. pemohon juga merasakan kegelisahan luar biasa atas cabul sesama jenis yang menyasar pada remaja remaja yang secara psikologis merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold hanya didasarkan atas consciousness sebagaimana hakim hakim amerika yang dimana consciousness itu bergeser dari waktu waktu karena nafsu manusia karena memang ditutupi oleh kehendak buruk untuk melakukan kejahatan dalam keinginan mereka untuk semakin bebas, dan bebas, dan bebas, dan seterusnya, sampai akhirnya tidak ada batas sama sekali. hari ini kita melihat peradilan amerika membebaskan tindakan lgbt sebagai tindakan yang legal. beberapa tahun yang lalu, belum lama, mereka masih menganggap dan masih merupakan sesuatu yang secara consciousness secara kesadaran mereka tidak bisa terima bahwa tindakan lgbt itu, perkawinan sesama jenis itu dapat mereka terima. hari ini mereka lakukan. apakah besok, apakah dua tahun, tiga tahun, lima tahun yang akan datang akan keluar lagi keputusan dari mahkamah agung amerika bahwa nikah antara ayah dengan anak perempuannya sah atau anak laki laki dengan ibunya sah secara hukum? kita tidak bisa bayangkan, apakah akan mana larinya hukum itu dibawa? kita harus bersyukur bahwa kita consciousness kita sebagai manusia ber tuhan telah dilindungi secara sangat baik oleh konstitusi kita sendiri sehingga batasan konstitusi kita itu sudah memberikan ruang gerak yang cukup jelas bagi kita. mana yang pantas untuk kita bolehkah, mana yang tidak? sehingga karenanya kemudian, undang undang dasar kita menjadi pedoman yang cukup bagi kita, khususnya para hakim konstitusi ini, untuk mengatakan bahwa tidak, kita berhenti sampai sini. kesadaran kita sebagai manusia, kesadaran kita sebagai makhluk yang bertuhan tidak membenarkan kita seluruh tindakan tindakan yang saya pertanyakan tadi dalam pertanyaan filosofis itu untuk kita lakukan. begitu juga, apa yang secara contrary oleh hukum kita telah dibenarkan untuk dilakukan secara diam diam. karenanya kami memandang bahwa sangat penting dan kalau dilihat slide selanjutnya, saya mohon maaf, saya tayangkan slide saya selanjutnya. silakan lanjut! jika jawaban atas semua pertanyaan atas adalah tidak, maka inilah saatnya bagi para hakim mahkamah konstitusi yang mulia untuk menorehkan tinta emas sejarah untuk membenahi moral bangsa kita. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god inilah peran yang kita inginkan dari mahkamah konstitusi sebagai protector constitution rights. dampak putusan mk. gambar berikut ini, bapak, ibu sekalian. setelah putusan nanti, pesta inikah yang akan terjadi depan gedung mahkamah konstitusi yang kita cintai? ini pesta yang terjadi mahkamah amerika, bukan kita. beginilah mereka berpesta. inikah yang kita inginkan?kuhplam kuhp sebagai berikut: 284 kuhp(sipil) berlaku kepadanyasepanjang frasa yang bersuamisepanjang frasa sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami adalah bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca: laki laki yang turut melakukan perbuatan itu . angka sepanjang frasa yang tiada bersuami dan frasa sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan dan kitab undang undang hukum perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu adalah bertentangan dengan uud tahun dan tidak memiliki kekuatan hukum' sehingga harus dibaca: perempuan yang turutdan adalah bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum.ud sehingga harus dibaca. bahwa para pemohon beranggapan isi ketentuan guo adalah sebagai berikut: kuhp dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan: (a) laki laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa berlaku: (b) perempuan yang bersuami, berbuat zina, (a) laki laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami, (b)merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan oleh perbuatan itu juga. terhadap(kuhpkuhphak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap para pemohon dirugikan oleh berlakunya kuhbahwa para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan atas berlakunya dan dan kuhp. hal ini dikarenakan tersebut isiperbuatan cabul merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sesama jenis bagi pelaku yang sama sama dewasa maupun dilakukan oleh anak anak kepada anak anak, (vide permohonan halaman (vide permohonan halaman guo, (vide permohonan halaman.: menyatakan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun khususnyalamanya lima tahun : menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:jakarta tel.rdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold masih labil, mana anak anak pemohon adalah juga bagian dari kelompok remaja tersebut. oleh karenanya, menggunakan dasar hak konstitusional dan uud pemohon memohon kepada mahkamah untuk dapat menegakkan perlindungan atas martabat dan derajat manusia dengan cara melakukan judicial review mahkamah agung, bahwa pemohon iii, dr. dinar dewi kana, adalahcermati bahwasanya liberalisme dan sekularisme yang dibawa oleh kampanye kebebasan seksual saat ini yang memandang remeh perzinaan dan secara masif berupaya melegalisasi perbuatan cabul sesama jenis adalah telah mencapai titik pemikiran yang mengancam keutuhan nkri, dan sayangnya dan kuhp sekarang ini justru menjadi celah yang tidak bisa menyentuh permasalahan tersebut sehingga sepatutnya ditinjau keberlakuannya. pemohon iii menyayangkan bahwasanya makna kebebasan dalam hak asasi manusia ham) dalam uud telah disalahgunakan oleh para pelaku perzinaan, perkosaan, dan perbuatan cabul sesame jenis sebagai akibat dari tidak tertangkapnya prilaku mereka oleh hukum karena rumusan dan kuhp tersebut. aktivitas perzinaan, perkosaan, dan perbuatan cabul sesama jenis jelas jelas bertentangan dengan nilai nilai moral dan nilai nilai agama yang ada indonesia dan berpotensi mengancam ketahanan keluarga yang merupakan landasan dari ketahanan nasional. sehingga pemohon iii perlu menggunakan hak konstitusionalnya selaku ibu dari tiga anak anak yang masih kecil untuk melindungi masa depan anak anaknya tersebut dengan mempertegas batasan batasan kebebasan ham sebagaimana tercantum dalam uud dalam upaya untuk menghormati hak asasi orang lain dalam merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus golrdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold11 dan putusan nomor puu v mengenai parameter kerugian konstitusional. pengujian materiil atas kuhp terhadap uud bahwa pemberlakuan kuhp dari perspektif sejarah, kuhp yang digunakan untuk mengatur perbuatan pidana secara materiil indonesia bersumber dari hukum kolonial belanda, yakni webbook van. strafrecht voor nederlandsch indie, yang disahkan melalui staatsblad tahun nomor dan mulai berlaku sejak tanggal januari pemberlakuan kuhp seluruh wilayah republik indonesia baru dilakukan pada tanggal september dengan diundangkannynamun meskipun demikian, sampai dengan saat ini indonesia tidak memiliki terjemahan resmi pemerintah tentang webbook van strafrecht yang menjadi kuhp tersebut. undang undang nomor tahun hanya menyebut webbook van strafrecht yang berlaku dan tidak berlaku dalam kuhp. bahwa akibat dari tidak adanya terjemahan resmi kuhp dari pemerintah tersebut, maka terdapat beragam versi penafsiran dari berbagai pakar hukum soesilo andi hamzah santri dll). hal ini berdampak pada perbedaan penafsiran secara kontekstual undang undang dari segi bahasa dan teknis penulisan peyang bergeser ataupun menjadi jauh berbeda maknanya. perbedaan penafsiran tersebut meliputi juga guo yang diajukan oleh para pemohon. contoh perbedaan penafsiran: kuhp kuhp dihukum penjara selama diancam dengan pidana penjara lamanya sembilan bulan: paling lama sembilan bulan: .a. laki laki yang beristri, seorang laki laki yang telah berbuat zina, sedang kawin yang melakukan diketahuinya,bahwa mudah (overset), padahal berlaku: diketahui bahwa perempuan yang bersuami, berlaku baginya. berbuat zina, seorang perempuan yang laki laki yang turut telah kawin yang melakukan perbuatan itu, melakukan mudah:, sedang diketahuinya, a.seorang laki laki yang turut bahwa kawannya itu serta melakukan perbuatan bersuami: itu, padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah b.perempuan yang tiada telah kawin: bersuami yang turut b.seorang perempuan yang melakukan perbuatan itu, tidak kawin yang turut serta sedang diketahuinya, melakukan perbuatan itu, bahwa kawannya itu padahal diketahui olehnya beristeri dan kitab bahwa yang turut bersalah undang undang hukum telah kawin dan perdata (sipil) berlaku pada berlaku baginya. kawannya itu. tidak dilakukan penuntutan penuntutan hanya dilakukan atas melainkan atas pengaduan pengaduan suami (isteri yang suami istri yang tercemar, dan mendapat malu dan jika pada bilamana bagi mereka berlaku suami (isteri) itu berlaku bw, dalam enggan kitab undang undang hukum waktu tiga bulan diikuti dengan perdata (sipil) dalam tempo permintaan bercerai atau pisah bulan sesudah pengaduan itu, meja dan ranjang karena alasan diikuti dengan permintaan akan itu juga. bercerai atau bercerai tempat terhadap pengaduan ini tidak tidur dan meja makan oleh berlaku dan perbuatan itu juga. pengaduan dapat ditarik terhadap pengaduan ini kembali selama pemeriksaan dan tidak berlaku. dalam sidang pengadilan belum pengaduan itu boleh dicabut dimulai. selama pemeriksaan muka jika bagi suami istri itu berlaku sidang pengadilan belum bw, pengaduan tidak dimulai. diindahkan selama perkawinan kalau bagi suami dan istri itu belum diputuskan karena berlaku kitab undang perceraian atau sebelum undang hukum perdata (sipil putusan yang menyatakan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold diindahkan sebelumnya mereka tetap.bahwa pada dasarnya dpr sependapat dengan pernyataan para pemohon yang menyatakan bahwa perilaku zina secara bebas, pemerkosaan, dan perbuatan cabul sesama jenis telah memberikan ancaman serius pada konsep dan institusi keluarga serta institusi perkawinan, mengancam ketahanan keluarga yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan nasional. bahwa benar para pemohon menyatakan secara sosiologissosiologis. bahwa tidak adanya ketentuan dalam kuhp yang secara tegas mengaturorang dewasa, tidaklah berarti dan kuhp inkonstitusional. oleh karena pokok perkara yang dipersoalkan para pemohon adalah persoalan norma yang belum diatur dalam guo kuhp, sehingga menurut para pemohon terdapat kekosongan hukum. bahwa dalam hal tersebut, disarankan para pemohon usulan norma baru sebagaimana yang dikehendaki para pemohon kepada dpr untuk dilakukan legislative review yang merupakan kewenangan pembentuk undang undang untuk menyempurnakannya. bahwa walaupun tidak adanya ketentuan yang demikian bukan merupakan alasan untuk mendalilkan konstitusionalitas dan kuhp. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pengaturandewasa adalah penting guna memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh bangsa indonesia. bahwa selain hal tersebut, dengan adanya keragaman perspektif penafsiran kuhp maka berimplikasi pada permohonan guo bahwa permohonan para pemohon menjadi kabur (obscura), karena makna yang diajukan dalam permohonan guo tidak jelas ketentuan mana yang dianggap bertentangan dengan uud karena terdapat perbedaan berbagai penafsiran isi kontekstual kuhp. bahwa pada saat ini dpr sedang melakukan pembahasan ruu kuhp bersama pemerintah yang salah satu materi yang akan diatur adalah mengenai perzinahan diluar perkawinan. hal hal yang dimohonkan para pemohon dalam permohonan guo merupakan kewenangan dari pembentuk undang undang. para pemohon seyogyanya memberikan masukan kepada dpr dan presiden sebagai pembentuk undang undang jika memang dipandang terdapat substansi terkait pokok permohonan yang perlu untuk dimasukkan dalam kuhp yang baru. bahwa berdasarkan hal tersebut dpr berpandangan bahwa dan kuhp tidak bertentangan dengmenyatakan permohonan guo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), menyatakan keterangan dpr diterima secara keseluruhan,ara pemohon ada dua alasan paling mendasar pengujian ini dilakukan oleh para pemohon, yakni karena alasan. ketahanan keluarga, dan perlindungan terhadap nilai nilai agama indonesia. bahwa menurut para pemohon terkait dengan perzinaan dan kuhp merupakan yang sangat mengancam merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god ketahanan keluarga indonesia yang dapat mengancam ketahanan nasional. bahwa dalam hal uji materi kuhp perihal pemerkosaan yang dibatasi hanya kepada perempuan sebagai korban ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena konsep perkosaan juga dapat terjadi pada laki laki yang dilakukan oleh perempuan. bahwa kuhp, para pemohon menilai adanya gerakan sistematis yang secara masif berupaya melegalkan hubungan sesama jenis dengan alasan bahwa konsep hubungan sesama jenis merupakan konsep yang tidak diakui dan tidak dapat diterima dalam budaya keluarga indonesia. kerugian konstitusional para pemohon diantaranya bahwa para pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud dalam undang undang dasar merasa melanggar atau berpotensi untuk melanggar dengan keberadaan dan kuhp. ii. tentang kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. bahwa terhadap kedudukan hukum, selanjutnya disebut undang undangxino6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gol.nya adanya hubungan sebab akibat atau causal terbang antara kerugian yang dialami oleh para pemohon, baik yang bersifat spesifik,il ini, yang pada pokoknya para pemohon mendasarkan pada pandangan pandangan keilmuannya yang kemudian menganggap guo tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum indonesia. alasan alasan para pemohon dalam mengajukan uji materiil tidak didasarkan kerugian konstitusional yang nyata bagi para pemohon, tetapi berdasarkan pandangan pandangan para pemohon terhadap norma dalam kuhp, terutama masalah perzinaan dan pemerkosaan guo sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan. hal ini dapat dipahami yang dinyatakan oleh para pemohon antaranya. pemohon prof. etis suharto. guru besar ilmu ketahanan keluarga, seorang akademisi, pendidik yang menaruh perhatian yang besar terhadap pentingnya menjaga institusi keluarga dan perkawinan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold indonesia. berpendapat bahwa perilaku perzinaan, perkosaan, perilaku seks menyimpang, cabul, atau homoseksual baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis yang tidak terbentuk oleh hukum telah memberikan ancaman serius pada konsep institusi keluarga dan institusi perkawinan, sehingga merasa terpanggil untuk melakukan uji meter mahkamah konstitusi. pemohon ii, rita hendrawaty sebagi. peneliti psikologi. yang menganggap rumusan masalah perzinaan dan perkosaan tidak tegas merupakan gangguan terhadap kehidupan masyarakat dan menyayangkan tidak ada peraturan yang dapat secara tegas menindak kampanye homoseksual yang merendahkan derajat manusia yang dapat mempengaruhi psikologi remaja yang ditayangkan berbagai media elektronik atau media online yang dianggapnya sebagai kejahatan dalam kuhp. c. pemohon iii, dr. dinar dewi kana. doktor dalam bidang pendidikan dan pemikiran islam. yang mencermati bahwa kampanye liberalisme dan sekularisme yang membawa kebebasan seksual, perzinaan, dan legalisasi homoseksual telah mencapai titik pemikiran yang mengancam keutuhan nkri. pemohon iv, dr. sukaresmi sulistyawati soeharto. dosen agama islam ui. berpendapat bahwa homoseksual tidak dapat ditindak tegas karena tidak adanya kejelasan hukum yang mengatur perzinaan, pemerkosaan, dan larangan cabul. pemohon nurul hindi kusumahastuti. pengelola majelis taklim. menganggap maraknya perzinaan, perkosaan, dan kekerasan seksual amat mengganggu kenyamanan dan ketenangan. pemohon vi, dr. sabriaty aziz dan pemohon vii sri vira chandra. pimpinan majelis taklim. menyatakan bahwa perbuatan cabul merupakan perbuatan yang dilarang agama. pemohon viii, pemohon ix, fitur faisal hastiadi. perzinaan, perkosaan, dan kekerasan seksual adalah amat menganggu kenyamanan dan ketenangan. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god kehidupan bermasyarakat dan berbangsa uud dengan cara melakukan judicial review mahkamah konstitusi, bahwa pemohon iv, dr. sukaresmi soeharto, selain seorang ibu dari (tujuh) orang anak dan (empat) orang cucu, adalah juga seorang dosen agama islam universitas indonesia. pemohon menaruh perhatian tentang maraknya kegiatan kegiatan yang mempromosikan penyimpangan seksual sehingga merupakan pelanggaran norma agama islam (mata kuliah yang diajarkan pemohon iv). kegiatan kegiatan tersebut pada akhirnya akan memicu perzinaan, perkosaan dan perbuatan cabul sesama jenis yang tidak terjangkau oleh rumusan dan kuhp sekarang ini. pemohon berpendapat bahwa maraknya kegiatan tersebut disebabkan yakni cabul sesama jenis. sehingga pemohon iv, memiliki hak konstitusional selaku ibu dan nenek yang khawatir akan masa depan anak anak dan cucu cucunya dari perilaku seksual menyimpang, untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud dan uud sehingga perlu adanya judicial review dan kuhp: bahwa pemohon nurul hindi kusumahastuti upaya, ss. mba adalah seorang ibu rumah tangga dan pengelola majelis taklim dan organisasi pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga yang memiliki jejaring kaum ibu seluruh indonesia. pemohon dan jejaring kaum ibu seluruh indonesia amat berkepentingan dengan pemberdayaan perempuan, terciptanya ketahanan keluarga serta perlindungan anak seluruh indonesia, dalam hal ini pemohon hendak memastikan anak dan keluarganya tidak merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pemohon gurita ayun. ibu rumah tangga yang khawatir dengan perzinahan secara masif yang berpotensi menganggu dan merupakan ancaman serius. i. pemohon dan pemohon xii, akmal dan dona fusion. lsm. aktif dalam bidang ketahanan keluarga. yang menyatakan perzinaan dan perkosaan merupakan ancaman dalam ketahanan keluarga. dari pandangan para pemohon, pemerintah memandang tidaklah tepat jika hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan uji materiil mahkamah konstitusi, akan tetapi lebih tepat jika pandangan pandangan tersebut sebagai bahan, atau materi, atau masukan dalam pembentukan undang undang, atau dalam rangka memberikan masukan perubahan kuhp yang pada saat ini sedang dibahas dpr. bahwa berdasarkan undang undang dasar secara tegas dinyatakan mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, atau terhadap suatu norma undang undang bertentangan dengan konstitusi. sementara terhadap constitutional complaint undang undang dasaratau legal standing. terhadap permohonan para pemohon, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. menurut para pemohon terkait dengan perzinaan kuhp, perkosaan dan homoseksual merupakan yang amat mengancam ketahanan keluarga indonesia, sehingga pada merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold akhirnya mengancam ketahanan nasional. dalam hal ini pemerintah menyampaikan sebagai berikut. ketentuan guo dalam hal ini pemerintah bersama dpr sedang melakukan perubahan kuhp yang telah tersusun satu rancangan undang undang kitab hukum pidana. tujuan dari perubahan tersebut diantaranya adalah untuk menyempurnakan suatu ketentuan pidana yang selama ini dianggap masih banyak kekurangan dalam pengaturannya. termasuk penyempurnaan masalah pidana perzinaan, pemerkosaan, dan homoseksual yang dalam rumusan ruu kuhp berusaha memberikan pengaturan yang lebih konkret. penyempurnaan dalam ruu kuhp khususnya masalah perzinaan, pemerkosaan, dan. homoseksual tidak hanya dalam rangka memberikan perlindungan ketahanan keluarga. akan tetapi lebih luas lagi, yakni dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi manusia yang selama ini masih kurang dalam perlindungan hukumnya. ketahanan keluarga. bahwa pemerintah memberikan apresiasi yang baik atas kajian yang dilakukan oleh para pemohon terhadap ketahanan keluarga dalam rangka mendorong yang kemudian dikaitkan dengan guo karena ada keterkaitannya dengan hasil kajiannya. dalam pembangunan hukum, masyarakat dapat berperan serta baik melalui kegiatan penelitian, kajian, atau lainnya yang kemudian dapat dijadikan dasar atau alasan untuk membentuk hukum positif. pembentukan hukum positif peraturan perundang undangan indonesia telah menunjukkan kemajuan yang sangat baik, diantaranya adanya keterbukaan baik tingkat legislatif maupun tingkat eksekutif yang mendasar padadalam bab undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan baik secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang undangan. masyarakat yang dimaksud adalah orang per orangdalam hal para pemohon mempunyai kepentingan atau substansi terhadap masalah perzinaan, pemerkosaan, dan homoseksual untuk diatur dalam hukum positif atau kuhp, sebagaimana dimaksud hasil kajian para pemohon, maka para pemohon dapat diberi kesempatan untuk memberikan masukan, baik secara lisan atau tertulis dalam rancangan kuhp yang sekarang ini sedang dibahas. penerapan hukum pidana pada prinsipnya dalam suatu negara dapat berbeda beda. hal ini dilandaskan terhadap atas kebutuhan negara yang disesuaikan dengan karakteristik negara yang bersangkutan, sehingga dalam penerapannya dilakukan secara selektif dan terukur untuk mempertimbangkan kemanfaatan atau ketentuan pidana yang akan diatur. sesuai apa yang disampaikan dalam permohonan para pemohon, pemerintah berpendapat bahwa keinginan para pemohon tidak lagi terbatas pada sekedar mengubah substansi ketentuan pidana sebagaimana guo, tetapi sudah merupakan perubahan sistem pidana indonesia. hal ini dapat dilihat dari argumentasi yang dimohonkan oleh para pemohon sebagai berikut. para pemohon menilai bahwa kuhp yang berlaku saat ini adalah produk warisan pemerintah kolonial belanda yang merupakan hasil dari concordance atas webbook van strafrecht dari kuhp belanda sejak tahun sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi indonesia. bahwa para pemohon juga telah mengetahui adanya ruu kuhp, tapi merasa belum yakin karena prosesnya memerlukan waktu yang lama. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dalam hal ini para pemohon mempunyai konsep untuk mengubah norma perzinaan yang semula hanya terbatas dengan ikatan perkawinan menjadi lebih luas lagi, menjadi luar ikatan pernikahan, termasuk persetubuhan yang dilakukan secara sukarela. para pemohon juga mempunyai konsep untuk mengubah norma pemerkosaan yang saat ini dipahami korbannya hanya seorang perempuan untuk diubah bahwa yang menjadi korban dalam pemerkosaan bisa juga laki laki. para pemohon menginginkan adanya pengaturan yang secara tegas dan jelas melarang adanya praktik cabul sesama jenis indonesia. cc. perlindungan terhadap nilai nilai agama indonesia. pandangan para pemohon berdasarkan filosofis yang pada dasarnya terdapat pada agama agama indonesia yang melarang perzinaan luar perkawinan, sebagaimana kuhp melarang pemerkosaan kepada siapa saja, sebagaimana kuhp dan melarang hubungan sesama jenis, sebagaimana kuhp, pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut. bahwa pembentukan hukum positif suatu negara dapat bersumber dari berbagai hal, antaranya teori hukum, asas hukum, kaidah hukum, kaidah agama, budaya, atau sumber sumber hukum lain yang dapat dikombinasikan sebagai perbuatan hukum yang kemudian disahkan menjadi norma hukum positif. tetapi dalam proses pembentukan hukum positif tersebut, nilai nilai yang menandainya tetap harus disaring atau diukur untuk menjadi norma dan tidak serta merta apa yang dilarang dalam nilai nilai tersebut, baik yang dilarang dalam agama atau yang dilarang dalam suatu budaya bisa langsung diterapkan menjadi larangan hukum. bahwa tidak semua larangan norma agama serta merta menjadi tindak pidana dalam hukum positif. karenanya, penerapan suatu norma pidana yang berkaitan dengan larangan agama dalam proses pembentukan undang undang harus dipublikasikan secara terbuka untuk mendapatkan masukan, sehingga ketika larangan. agama menjadi larangan hukum, dapat dilaksanakan dengan baik. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold perkembangan pembahasan ruu kuhp dpr. pemerintah menyampaikan hal hal sebagai berikut. pembahasan ruu kuhp yang sedang dilaksanakan pada saat ini, telah masuk tingkat tim perumus untuk buku yang menyangkut asas, istilah, atau definisi. sedangkan pembahasan buku baru akan dilaksanakan setelah masa reses dpr, setelah sekitar bulan agustus terkait yang dimohonkan oleh para pemohon yang mempermasalahkan ketentuan pidana perzinaan kuhp, pemerkosaan dan homoseksual dalam ruu kuhp telah diatur sebagai berikut. bab xvi mengatur tentang tindak pidana kesusilaan, antaranya: kesusilaan muka umum. pornografi. mempertunjukkan pencegah kehamilan dan pengguguran kandungan. zina dan perbuatan cabul. perkosaan dan perbuatan cabul. percabulan. sebagai contoh terhadap substansi perzinaan, sebagaimana dimohonkan para pemohon telah terakomodir dalam huruf ruu kuhp yang berbunyi,, dipidana tahun penjara. jika para pemohon masih ingin memberikan masukan sesuai aspirasi, sebagaimana yang dipermasalahkan para pemohon, maka masih ada kesempatan untuk menyampaikan hal tersebut kepada tim pembahasan ruu kuhp yang selama ini sedang berjalan. bahwa permasalahan terhadap penyelesaian ruu kuhp yang dianggap pemohon terlalu lama, pemerintah menyadari dan menyampaikan hal hal sebagai berikut. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold lamanya penyusunan ruu kuhp dipengaruhi oleh banyaknya dinamika, antaranya masalah budaya, agama, serta hal hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas. dalam perumusan ketentuan pidana, berbeda dengan perumus ketentuan lain. karena untuk mengukur satu norma pidana, harus ada unsur pidananya yang dalam implementasinya harus dapat dibuktikan secara hukum, sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan ruu kuhp, para pemohon dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap materi ruu kuhp, terutama masalah perzinaan, pemerkosaan, dan homoseksual. hal ini dapat disampaikan melalui dpr atau pemerintah. pemerintah juga berpendapat bahwa problematika kuhp tidak dapat diselesaikan secara tuntas melalui uji materi mahkamah . uji materi mahkamah konstitusi dengan alasan bahwa norma hukum dalam suatu peraturan merupakan suatu sistem yang saling terkait dan saling memengaruhi yang jika tidak diatur secara konkret dan terinci, maka akan dapat memengaruhi berlakunya suatu aturan atau undang undang. begitu juga kuhp dalam hal ini harus dibuat secara komprehensif yang dapat memenuhi kebutuhan hukum, terutama hukum pidana. iv. petit berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut atas, pemerintah . menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan.tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). menyatakan ketentuan dan kuhprisalah sidang tanggal juli dengan ini pemerintah menyampaikan keterangan tambahan pemerintah sebagai berikut: pertanyaan hakim konstitusi materialis akbar: dalam pernyataannya memberikan pandangan agar pemerintah melakukan kajian lagi atas sikapnya yang menyatakan bahwa para pemohon dalam permohonan perkara nomor puu xiv tidak mempunyai kedudukan hukum legal standing) menyampaikan apresiasi atas adanya perubahan konsep dalam ruu perubahan kuhp atas apa yang dimaksud dengan perzinahan dan ancaman pidananya. tetapi hakim materialis akbar mempertanyakan atas pernyataan pemerintah yang menyatakan guo tidak bertentangan dengan uud bagaimana pandangan pemerintah atas hal ini? adakah dan bolehkah larangan larangan dalam suatu agama dapat dijadikan hukum positif sebuah negara karena menurut hakim materialis akbar kaidah agama itulah yang dijadikan sebagai salah satu pembatasan oleh negara dalam kebebasan seseorang melaksanakan ham. pertanyaan hakim konstitusi suhartono pemerintah telah memberikan contoh saja, apakah subtansi dan kuhp juga telah diatur dalam ruu kuhp? jelaskan apa yang menjadi kendala sehingga ruu kuhp hingga kini masih konsep terus. jawaban dan penjelasan atas pertanyaan hakim materialis akbar: pandangan pemerintah yang menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai legal standing: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pandangan pemerintah dalam melihat kedudukan hukum (legal standing) pemohon tetap berdasarkan nomor tahun tentang mahkamah konstitusiberdasar putusan nomor puu i11 dan nomor puu vnya tidak bisa menjelaskan kerugian yang nyata akibat berlakunya guo atau tidak dapat menjelaskan dengan berlakunya guo hak hak para pemohon hilang atau terhalangi, pemohon tidak bisa memberikan penjelasan hubungan sebab akibat kerugian para pemohon yang diakibatkan berlakunya guo atau tidak ada hal hal yang nyata terjadi atau melanggar akibat guo, terhadap kerugian para pemohon: kerugian konstitusional para pemohon dinyatakan pada permohonan halaman angka dengan berlakunya dan kuhp menimbulkan hilangnya rasa aman, dan perlindungan ham serta ancaman atas generasi penerus, keluarga pemohon dan seluruh bangsa indonesia. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sedangkan kerugian potensial dinyatakan juga dalam halaman angka kerugian yang akan didapatkan adalah kerugian oleh anak anak, remaja dan generasi penerus indonesia. dari pandangan tersebut pemerintah berkesimpulan bahwa para pemohon tidak mengalami kejadian atau dirugikan secara langsung yang mengakibatkan guo menghentikan atau mengurangi hak hak konstitusionalnya. para pemohon justru mengajukan uji materi berdasarkan gagasan gagasan atau konsep konsepnya untuk merubah ketentuan guo. oleh karena itu, pemerintah menyatakan para pemohon tidak mempunyai legal standing. pandangan pemerintah atas perubahan kuhp: bahwa sistem pembentukan undang undang indonesia bersifat fleksibel, artinya sepanjang terdapat kebutuhan hukum yang harus dipenuhi, negara dapat membentuk atau merubah suatu undang undang, kapan saja jika hal tersebut diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. perubahan kuhp indonesia tidak hanya didasarkan karena bertentangan dengan uud tetapi dilakukan karena memang sudah merupakan kebutuhan hukum positif indonesia yang disebabkan banyak kekurangan dalam praktik penegakan hukum sebagai akibat perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks. tentang larangan dalam suatu agama dapat menjadi hukum positif dalam hal ini pemerintah menjelaskan bahwa ketentuan dari sebuah undang undang atau peraturan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti ilmu pengetahuan teori teori hukum, asas asas hukum, norma agama, adat atau bahkan mengadopsi dari peraturan negara lain. jika suatu ketentuan undang undang ingin mengadopsi dari peraturan negara lain. bila norma suatu agama hendak diadopsi menjadi ketentuan hukum positif atau hukum nasional maka tidak serta merta begitu saja menjadi hukum positif, namun harus diproses secara teknis hukum perundang undangan nasional sehingga memungkinkan keberlakuannya secara nasional. apabila hendak menerapkan konsep perzinaan menurut ajaran dan hukum islam, misalnya, maka harus mempertimbangkan banyak hal antara lain merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kemanfaatan, kemungkinan dapat diterapkan, kesiapan penerapannya, menjamin toleransi antara umat beragama, tiadanya diskriminasi, dsb. pemerintah sependapat bahwa hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai agama dan sumbernya digali dari nilai nilai agama. jawaban dan penjelasan pemerintah atas pertanyaan yang mulia hakim konstitusi suhartono: subtansi dan kuhp dalam ruu kuhp diatur dalam bab xvi tindak pidana kesusilaan sampai dengan substansi kuhp dalam ruu kuhp sampai dengan substansi kuhp dalam ruu kuhp: substansi kuhp dalam ruu kuhp. kendala ruu kuhp sangat lama untuk disahkan, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: ruu kuhp rancang sejak tahun sampai dengan tahun dan telah melibatkan berbagai tokoh ahli hukum pidana kesulitan dalam mengukur subtansi ketentuan pidana, karakteristik bangsa yang terdiri bermacam macam suku, agama, budaya sehingga sangat sulit untuk menyesuaikan subtansi yang dibahas untuk mendapatkan kesepakatan dari berbagai pihak. kesulitan dalam mengukur implementasi penegakan hukumnya sehingga perlu penelitian yang sangat dalam baik dikalangan akademisi maupun juga praktisi. perbedaan para ahli hukum pidana dalam menentukan subtansi pidana, sehingga sangat sulit untuk memutus suatu subtansi yang diatur. sistem penyusunan ruu kuhp juga kurang memadai disamping sering terjadi pengalihan pucuk pimpinan juga terkendala dengan anggaran. cc. kesulitan pembentukan ruu kuhp juga terlihat dari sejarahnya, berikut ini disampaikan catatan singkat tentang riw penyusunan ruu kuhp diantaranya: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold menjadi korban dari kekosongan hukum terkait perzinaan, perkosaan dan perbuatan cabul sesama jenis. maraknya perzinaan, kekerasan seksual dan perkosaan serta perilaku seks sesama jenis adalah amat mengganggu kenyamanan dan ketenangan pemohon dalam memberdayakan perempuan indonesia dan turut serta dalam membangun ketahanan keluarga dan perlindungan anak indonesia sebagaimana dijamin dalam dan uud sehingga pemohon memutuskan untuk bertindak nyata sehingga perlu adanya judicial review dan kuhp: bahwa pemohon vi, dr. sabriaty aziz, dan pemohon vii sri vira chandra adalah para ibu yang juga menjadi pimpinan majelis taklim muslimah indonesia yang amat mengutuk keras praktik perzinaan secara bebas, perkosaan dan kekerasan seksual, serta praktik cabul sesama jenis. pemohon dan pemohon vii juga yakin bahwa semua agama indonesia juga tidak memperbolehkan adanya praktik seks menyimpang yakni perzinaan, perkosaan dan cabul sesama jenis sebagaimana yang sekarang ini menjadi wabah indonesia. ternyata pemohon dan pemohon vii dapati dan kuhp saat ini justru tidak dapat menjangkau aktivitas seks menyimpang yang marak terjadi. pemohon dan pemohon vii menyadari bahwa dasar dasar fundamental negara indonesiaberbasiskan nilai nilai ketuhanan yang maha esa sebagaimana dijamin dalam pembukaan uud sebagaimana dikenal sebagai sila pertama pancasila serta uud yang memiliki dasar luhur dan beradab, sehingga perlu adanyajudicial review terhadap dan kuhp, bahwa pemohon viii dan pemohon ix, fitur faisal hastiadi, ph. dan dr. tiap anwar bachtiar adalah para dosen merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god tahun prof soeharto membentuk tim bpn untuk mengkaji penyusunan kuhp duduk dalam tim prof gemar seno adji prof ruslan saleh dan j.e. sahetapy. lurida erwin (mulai sebagai sekretaris dan staf pembantu dari bpn. ketua bpn pada awal adalah t.m. radio, kemudian setelah beliau wafat diganti oleh sunaryati harto tim diperluas dengan a.l. margono reksodiputro ul mulai budiarti kehakiman mulai haris kejaksaan), h.a.k. moh anwar kepolisian), karena kepolisian), kardinal subroto mahkamah agung mulai andi hamzah kejaksaan mulai mulai undip mulai bara nawawi undip mulai zulkarnaen yunus kehakiman mulai dicipta kehakiman mulai bagi manan kehakiman mulai tim sepakat untuk tidak membuat kuhp dari nol tetapi akan melakukan re kodifikasi kuhp hindia belanda, dengan menghilangkan buku menambah mengubah dan membuat penjelasan setiap tahun prof soeharto wafat, diganti oleh prof rowspan saleh beliau memimpin selama setahun dan kemudian minta diganti sebagai ketua tim (dengan alasan kesehatan), tetapi tetap bersedia jadi anggota. tahun ketua tim adalah margono reksodiputro dengan wakil ketua budiarti. beberapa prinsip yang disepakati yang terkandung dalam penyusunan rancangan kuhp nasional ini adalah: bahwa hukum pidana juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai nilai sosial dasar (basic social values) perilaku hidup bermasyarakat dalam negara kesatuan yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara pancasila, bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan dimana cara lain melakukan pengendalian sosial tidak atau belum dapat diharapkan keefektifannya: dalam menegakkan hukum pidana sesuai dengan kedua pembatasan atas, harus diusahakan dengan sungguh sungguh bahwa caranya seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu, tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kolektivitas masyarakat demokratik modern: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold oleh karena itu pula rancangan kuhp nasional harus secara jelas dan dalam bahasa yang dapat dipahami warga masyarakat, merumuskan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana, dan kesalahan macam apa yang disyaratkan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku. selama tahun menteri kehakiman ismail saleh dan ketua bpn adalah t.m. radio yang ketika wafat diganti oleh sunarjati harto tahun buku asas asas penjelasan demi tentang asas selesai), dimulailah perumusan buku (dengan menggabungkan yang masih relevan. dari buku lama dalam buku baru). menteri ismail saleh dan kepala bpn sunarjati terus memonitor dan mendorong agar tim segera menyelesaikan tugasnya (sampai tahun sudah tahun sejak prakarsa diajukan tahun oleh prof sudarto). menteri ismail saleh minta agar selesai sebelum beliau menyerahkan jabatan sebagai menteri kehakiman. margono reksodiputro didampingi kepala bpn dan anggota tim menyerahkan naskah lengkap kuhp nasional kepada menteri kehakiman ismail saleh kantor menteri kuningan tanggal maret j)) ismail saleh diganti oleh tojo oesman dan dirjen hukum dan per uu adalah bagi manan. selama masa kepemimpinan tojo dan bagi, kuhp nasional olah kembali dengan alasan modelnya tidak sesuai dengan pakem lama, a.l dalam penjelasan tidak semua perlu dijelaskan. bantahan tim bahwa ini dimaksudkan agar sekaligus dapat dipergunakan sebagai bahan ajar dalam pendidikan penegak hukum memakai kuhp baru nasional) nantinya, tidak diindahkan dan kemudian dilakukan pembongkaran penjelasan kuhp . menteri kehakiman mulai (di bawah presiden habibie) mengajukan kuhp ini sekretariat negara untuk dikirim dengan nota presiden dpr. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold berdasarkan hal tersebut atas maka dapat disimpulkan bahwa: diperlukan tahun untuk menyusun konsep rancangan kuhp nasional, dan diperlukan tahun untuk sampai kepada keputusan melakukan penyempurnaan naskah untuk menjadi naskah i2.5j menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan dari para pihak terkait tidak langsung pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: il. komnas perempuaperempuan indonesia. jika mengacu kepada, bai, pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya, atau yang perlu didengar keteranganri penjelasan tersebut, kami memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara ini. saya akan langsung masuk kepada poin tanggapan kami terhadap legal standing pemohon uji materiil. dalam pandangan kami, pemohon tidak memiliki legal standing untuk melakukan uji materiil terhadap dan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kuhp karena pemohon tidak bisa membuktikan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik ataupun khusus dan aktual, serta memilikipenjelasan lebih lengkap tentang ini ada dalam memori permohonan kami. yang kedua mengenai kewenangan mahkamah konstitusi. sebagaimana dinyatakan oleh para pemohon bahwa tujuan pengujian ini untuk meminta agar melakukan penghapusan dan penambahan kata dan atau frasa dalam hal ini perluasan makna perzinahan, perkosaan, dan juga perbuatan cabul. jika merujukgaskan bahwa putusan mahkamah konstitusi tidakmaka dalam pandangan kami, tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini. kepentingan pemohon seharusnya disampaikan kepada lembaga legislatif dalam hal ini dpr dan pemerintah yang saat ini sedang pada proses revisi kitab undang undang hukum pidana. tanggapan kami terhadap pokok permohonan pemohon. dalam upayakan hak hak asasi manusia perempuan indonesia, selama ini komnas perempuan merasa cukup terbantu dengan keberadaan dan sebagaimana yang saat ini ada dalam kuhp dan juga kitab undang undang hukum pidana. ruang lingkup zina sebagaimana yang ada dalam dan telah melindungi hak konstitusional warga negara termasuk dalam hal ini perempuan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan kehormatannya. hak setiap orang untuk mempertahankan perkawinan dan keutuhan rumah tangganya dalam pandangan kami melalui ini dilindungi secara utuh oleh negara. selain itu, keberadaan kuhp dengan rumusan yang sekarang telah membantu perempuan korban perkosaan seksual untuk merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mendapatkan keadilan. dalam beberapa kasus, penyidik menggunakan tentang perbuatan cabul ini untuk menjerat pelaku dalam kasus kasus perkosaan yang sulit dibuktikan karena definisi perkosaan yang masih sangat terbatas dalam kuhp, akhirnya pelaku dijerat dengan jadi kami membayangkan kalau ini kemudian dicabut atau diubah, satu satunya yang bisa melindungi perempuan dari perkosaan itu menjadi tidak ada lagi, sementara kita juga belum memperbaiki kuhp kita. mengenai permohonan pemohon untuk memperluas cakupan perkosaan, sehingga perkosaan bukan saja bisa terjadi terhadap wanita, tetapi juga terhadap laki laki. kami sependapat tentang pentingnya merumuskan ulang kuhp, tapi kami mendapatkannya pada perlindungan yang lebih utuh untuk warga negara, khususnya perempuan dari ancaman pemaksaan hubungan seksual. kami menggarisbawahi pernyataan pemohon bahwa perkosaan adalah bukan tindakan gairah melainkan tindakan kejahatan dan kekerasan dengan maksud menyakiti, merendahkan dengan menggunakan seks sebagai senjata, dan tindakan kejahatan akibat relasi kuasa yang tidak seimbang. karenanya siapa saja dalam kondisi subordinasi berpotensi menjadi korban perkosaan. lintas usia, latar belakang, jenis fisik, dan cara bertingkah laku. jadi mengenai bahwa laki laki bisa menjadi korban perkosaan, kami sependapat dengan pemohon. perubahan kuhp menurut kami perlu dilakukan menyeluruh, bukan sekedar mencabut frasa wanita yang bukan istrinya. pencabutan frasa ini justru menyebabkan relasi kuasa berbasis gender yang itu khas mewarnai perkosaan menjadi tidak tampak. kekhawatiran pemohon tentang tidak adanya perlindungan hukum bagi putera puterinya adalah tidak berkaitan dengan perluasan definisi kuhp. karena sudah ada undang undang perlindungan anak, khususnya dan yang menjamin perlindungan anak dari tindak hubungan seksual apalagi pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold jadi meskipun itu tidak diperluas, anak anak kita tetap akan terlindungi karena ada undang undang perlindungan anak untuk melindungi mereka. dalam pandangan kami, dalam perumusan norma hukum indonesia, kita penting mengguna realita dalam negeri. kasus zimbabwe yang disebutkan oleh pemohon ditengarai terkait dengan ritual setempat, yang tentunya masayarakat kita tidak punya ritual itu. jadi, dalam pandangan kami situasi tersebut tidak pernah ditemui dalam konteks indonesia. kami ingin menginformasikan benar ada laporan tentang perkosaan terhadap laki laki dewasa sesuai dengan definisi yang disampaikan pemohon, tapi kejadian ini hampir selalu berkaitan dengan kondisi korban sebagai laki laki dengan ekspresi gender yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. maupun dalam hal ini transeksual, transgender, waria, maupun terhadap laki laki dengan orientasi seksual sejenis. jadi, kondisi ini yang membuat mereka rentan menjadi korban perkosaan. hal ini menunjukan bahwa tindakan perkosaan tersebut ditujukan sebagai hukuman yang didasarkan pada diskriminasi berbasis ekspresi gender dan orientasi seksual. jika kita mengacu kepada undang undang nomor tahun tindakan ini merupakan bagian dari kejahatan penyiksaan. karenanya perluasan cakupan perkosaan dalam perlu memastikan pengalaman laki laki indonesia sebagai korban pemaksaan hubungan seksual tidak direduksi sekedar tindak perkosaan, tetapi juga pengalaman mereka sebagai korban penyiksaan sesuai. pemantauan komnas perempuan menunjukkan kebutuhan untuk membuat norma baru bukan saja terbatas pada pemidanaan, melainkan juga penanganan dan pencegahan, termasuk dalam ini mengubah kebiasaan yang menyalahkan korban, mengawinkan korban dengan pelaku, dan lain lain. mengingat kompleksitasnya persoalan kekerasan seksual ini komnas perempuan dan jaringannya lebih berorientasi pada proses legislasi dpr bersama pemerintah dari pada menyoal satu persatu lewat mekanisme judicial review karena dia butuh perubahan yang menyeluruh. kebutuhan perluasan definisi perkosaan dan memberikan payung hukum pada penyiksaan seksual telah diakomodasi dalam penghapusan kekerasan seksual yang saat ini sudah masuk dalam proleknas prioritas tahun menanggapi mengenai yang dianggap oleh pemohon menyebabkan kekosongan hukum karena tidak ada larangan cabul terhadap apa orang dewasa. tidak benar ada kekosongan hukum dalam hal ini karena kita punya kuhp. sana disebutkan, barang diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama tahun. jadi, laki laki dewasa terlindungi oleh ini. jadi, tidak ada kekosongan hukum sini. yang kedua tidak benar bahwa pelaku pencabulan yang belum dewasa tidak berhadapan dengan sanksi hukum. kita tahu undang undang perlindungan anak juga mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hal ini anak yang menjadi pelaku pencabulan. namun kita tentu.harus melihat penerapan sanksi pada anak dia harus mengacu kepada undang undang perlindungan anak. yang terkahir tanggapan kami mengenai permintaan pemohon untuk memperluas cakupan perzinaan dari yang terbatas ada salah satu pelaku terikat perkawinan menjadi kepada siapa pun, baik luar maupun dalam perkawinan. kami berpandangan dan ini hasil pemantauan kami, perluasan cakupan perzinaan berpotensi mengkriminalisasi pasangan yang perkawinannya masih belum dianggap sah oleh negara. dalam hal ini perempuan perempuan suami istri dari kelompok penuh kepercayaan. banyak diantara mereka yang sampai saat ini perkawinannya belum diakui sebagai perkawinan yang sah. kami akan menghadirkan saksi dari mereka pada persidangan yang akan datang. yang kedua perluasan cakupan zina, juga berpotensi kriminalisasi korban perkosaan dan korban perkosaan dan pencabulan akibat dalil pelaku yang menyatakan tindakan perkosaan yang dilakukan itu adalah suka sama suka. ini banyak dialami oleh anak anak remaja kita. nah, kalau kemudian kita perluas cakupan perkosaan sampai kepada tindakan yang dilakukan oleh anak anak remaja kita ini, apakah kita akan mengantarkan mereka semua merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold penjara? mereka masih harus bersekolah karena masa depannya masih sangat panjang. yang ketiga, persoalan hak kepercayaan anak lebih pada kasus eksploitasi seksual. kesengajaan untuk mengiring imigran perkawinan guna mendapatkan layanan seksual. kejahatan perkawinan, melakukan pernikahan poligami tanpa persetujuan istri istri yang sah sehingga perkawinannya tidak tercatat, dan perkawinan tidak tercatat lainnya. jadi, kami melihat persoalan kepercayaan anak itu muncul dari semesta persoalan kejahatan perkawinan, bukan karena cakupan zina yang terbatas ruang lingkupnya dalam . yang batasan ruang lingkupnya dalam perkawinan. hal yang lain dari hasil pantun kami tindakan masyarakat main hakim sendiri tidak terkait dengan substansi hukum melainkan ketidaksadaran hukum. dalam kasus penghakiman terduga zina beberapa daerah, dalam konteks penegakan perda pelarangan zina dan maksiat dan ketidakpercayaan pada institusi penegak hukum. jadi ini yang membuat, yang mendorong terjadinya penghakiman, tindakan main hakim sendiri. jadi bukan karena substansi hukum yang bermasalah. perluasan cakupan zina, dalam pandangan kami akan mengancam perlindungan normatif anak karena berpotensi mengkriminalisasi anak yang tertata aktivitas seksual. peningkatan jumlah anak tertata seksual yang oleh banyak orang tua dianggap itu sex bebas kalangan anak adalah gejala kegagalan sistemik pendidikan nasional, dalam ruang formal maupun informal. kegagalan ini tidak boleh dibebani pundak anak, melainkan menjadi tanggung jawab orang dewasa khususnya pendidik dan pemuka agama. dalam konteks ini pula mungkin kita penting merefleksikan kembali tujuan dan efektivitas hukum. selanjutnya, penekanan pada institusi perkawinan sebagai media sah praktik seksual sebagai cara menghadapi peningkatan jumlah anak terlibat aktivitas seksual, dalam pandangan kami menjauhkan dari tujuan untuk merawat institusi perkawinan dan ketahanan keluarga. makna institusi perkawinan direduksi sekadar menghindari kriminalisasi daripada mengajarkan tentang tujuan membentuk keluarga, sebagaimana yang sudah disampaikan pemohon. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold perkawinan usia anak berkorelasi positif pada tingkat perceraian dan keterpurukan perempuan, baik dalam hal risiko kematian ibu, maupun perempuan yang kemudian dilakukan. keinginan pemohon mencampuradukkan antara zina dan prostitusi, menurut kami ini bagian dari belum memahami secara utuh persoalan kekerasan seksual. untuk yang berkaitan dengan prostitusi sendiri, itu sudah ada hukum nasional yang mengatur tentang prostitusi dalam kuhp, kita tahu, dan juga ada dalam dan undang undang penghapusan tindak pidana perdagangan orang. justru bangunan hukum yang paling lemah melindungi masyarakat itu adalah melindungi perempuan yang dilakukan. pihak yang dihukum adalah mucikari, pihak yang mendapatkan keuntungan. mencampuradukkan prostitusi dengan konsep zina, sebagaimana yang diajukan pemohon, akan mengkriminalkan perempuan yang sudah menjadi korban perdagangan orang atau pun dilakukan. kemudian mereka kita giring menjadi tersangka tindak pidana perzinahan. mencampuradukkan ini akan berpotensi juga mengkriminalkan anak anak perempuan yang sudah menjadi korban eksploitasi seksual karena kondisi kemiskinannya. permohonan mengubah zina menjadi delik biasa dan bukan delik aduan, dalam pandangan kami juga bertentangan dengan tujuan untuk menjaga institusi perkawinan dan ketahanan keluarga. tidak jarang perempuan memutuskan untuk tidak melaporkan zina yang dilakukan oleh suaminya, atau sebaliknya karena mereka tidak mau perkawinannya terhenti dan juga tidak mau anak anaknya mengetahui apa yang terjadi, apalagi kemudian menanggung stigma sebagai anak narapidana akibat zina, jadi ini yang mungkin kita perlu juga memikirkannya bersama depan. dari seluruh argumentasi yang sudah kami sampaikan tadi, yang mulia dan ini bagian dari keseluruhan argumentasi yang kami rumuskan dalam berkas dalam memori permohonan pihak terkait, komnas perempuan, kami ingin meminta kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia, agarjakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god menyatakan menolak atau tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon, dalam perkara nomor puu xiv khususnya terhadap pengujian dan dan dan kitab undang undang hukum pidana terhadap undang undang dasar menyatakan ketentuan dalam dan dan kitab undang undang hukum pidana tidak bertentangan dengan undang undang dasar apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya. selain itu, mahkamah juga telah mendengar keterangan tujuh orang ahli dan seorang saksi yang didengar dalam persidangan tanggal oktober oktober oktober dan november yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli pihak terkait prof. irianto tujuan dari pemohon adalah untuk memperkuat ketahanan keluarga dan untuk melindungi anak anak kita dengan lebih baik. persoalannya adalah apakah dengan permohonan yang dimohonkan, ketahanan keluarga akan lebih baik, atau justru akan lebih runyam dalam perlindungan anak apakah akan lebih baik, atau justru dikompromikan? salah satu argumen yang dikemukakan adalah bahwa pemohon mempunyai pendapat, zina merupakan salah satu biang kerok penyebaran infeksi hiv aids yang mengancam keluarga dan anak anak. oleh karena itu, zina perlu kriminalisasi tadi sudah kita dengar, bahkan diperluas dan kriminalisasi. saya berpendapat sebagai ahli bahwa memang benar bahwa zina merupakan faktor yang penting, yang cukup kuat bahwa penyebaran hiv aids, meskipun demikian perbuatan zina tersebut mempunyai unsur unsur yang dapat merugikan keluarga jika kriminalisasi. yaitu, pertama. tadi juga sudah dikemukakan bahwa penyebab utama infeksi hiv masuk dalam keluarga itu karena adanya kecerobohan atau kurang bertanggung jawabnya laki laki beresiko tinggi. laki laki merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold akademisi pria sekaligus ayah dan kepala keluarga yang amat peduli dengan pendidikan anak dan ketahanan keluarga. maraknya perzinaan secara massif, kekerasan seksual dan perilaku seksual sesama jenis amat mengusik kenyamanan pemohon viii dan pemohon ix, terlebih lagi dan kuhp tidak dapat menjangkau kejahatan yang terjadi saat ini. hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan, keselamatan dan masa depan bangsa serta anak anak dan keluarga dari pemohon viii dan pemohon sebagaimana dijamin dalam dan dan uud sehingga perlu adanya judicial reviewterhadap dan kuhp, bahwa pemohon gurita ayun, s.h. pemohon akmal, s.t., pd. dan pemohon xii dona fusion, s.h.i., m.h. adalah paraorang tua dan aktivis lsm indonesia yang peduli dengan ketahanan keluarga dan perlindungan anak. para pemohon sangat khawatir dengan kekerasan seksual terhadap anak, perkembangan perzinaan secara massif, kekerasan dan perkosaan serta perilaku seks sejenis yang makin provokatif menampakkan diri masyarakat sebagai akibat dari tidak terjangkau oleh hukum dalam hal ini dan kuhp. dimana kesemuanya berpotensi mengganggu masa depan anak anaknya. perilaku menyimpang ini merupakan sebuah ancaman serius yang dapat merusak lingkungan sosial tempat tumbuhkembanganak sebagaimana dijamin dalam uud sehingga perlu adanya judicial review terhadap dan kuhpkuhp ternyata menimbulkan hilangnya rasa aman, dan perlindungan atas hak merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold beresiko tinggi dalam survei kemenkes, didefinisikan sebagai buruh termasuk bongkar muat, pelaut, supir truk, kemudian tukang ojek, dan sebagainya. tetapi dalam literatur hiv aids ini termasuk pria beristri maupun tidak beristri yang mempunyai uang dan remaja yang mempunyai uang dengan mobilitas tinggi. nah, dapat dikatakan bahwa perilaku laki laki beresiko tinggi ini merupakan salah satu penyebab mengapa hiv aids masuk dalam keluarga karena dalam penelitian dijelaskan bahwa jika mereka berhubungan seks, terutama dengan pihak yang bukan istrinya, maka kepatuhan mereka untuk melindungi dirinya sendiri yaitu memakai kondom hanya tetapi ini lebih runyam karena ketika mereka berhubungan dengan istrinya sendiri, mereka cenderung tidak melakukan hubungan yang aman. jadi tidak memakai kondom dengan istrinya, memakai kondom hanya sedikit sekali dengan pihak yang berisiko. otomatis terjadi ada penularan penyakit kalau mereka tertular penyakitnya pada waktu melakukan hubungan seks dengan populasi yang juga berisiko. jadi hanya yang konsisten berhubungan menggunakan kondom. jadi implikasinya karena driver utama atau penyebab utama penyebaran penyakit menular seksual termasuk hiv kepada istri dan anak anak adalah pria berisiko tinggi, jika mereka kemudian memperoleh implikasi kriminalisasi sesuai yang diajukan oleh pemohon, maka penjara akan penuh dan penuh dengan orang orang yang sebetulnya bekerja dengan baik dan rumah tangga akan banyak kehilangan ayah yang sebetulnya pekerja keras untuk menghidupi mereka. pendapat pemohon yang berikutnya adalah bahwa pekerja seks, baik laki laki maupun perempuan dan populasi kunci lainnya yaitu lgbt maupun pemakai narkotik suntik atau pensiun adalah agen utama penyebaran infeksi hiv dan aids. mereka disebut sebagai populasi kunci bukan karena cenderung menyebarkan ini kepada populasi umum. mereka disebut sebagai populasi kunci karena mereka rentan terinfeksi untuk dirinya sendiri. jadi posisi sosial, ekonomi, dan budaya merekalah yang menyebabkan mereka mudah terinfeksi karena mereka cenderung menderita stigma dan diskriminasi, dan ketika sakit dan ketika mereka merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dalam suatu hubungan apalagi komersial, dalam hubungan seks komersial, mereka tidak dapat dengan semau mereka sendiri untuk memakai kondom karena pelanggan sering tidak mau, dan mereka tidak bisa berbuat apa apa, posisi mereka sangat lemah, dan pada waktu mereka sakit mereka tidak serta merta mendapat akses pada perawatan kesehatan. bahkan banyak antara mereka yang tidak mempunyai informasi yang baik yang mereka butuhkan untuk melindungi diri mereka sendiri. populasi kunci dengan demikian bukan penyebab utama penyebaran karena pada waktu mereka masuk industri seks, jadi pada saat saat seorang pekerja seks masuk industri seks, mereka itu sehat, mereka semua sehat. mereka sakit justru karena tertular oleh pelanggan mereka. berikutnya kalau lgbt merupakan bagian dari populasi kunci tadi yang berisiko dalam hal penyebaran hiv kepada keluarga, kelompok lesbian adalah bagian komunitas lgbt yang paling rendah risiko tertular oleh hiv. data kemenkes juga menunjukan bahwa jumlah kumulatif kasus hiv aids yang dilaporkan, ya, sampai dengan maret didominasi oleh kasus kasus dari kalangan heteroseksual. penyebabnya sudah dijelaskan atas adalah laki laki pembeli seks yang tidak melindungi dirinya sendiri dengan kondom, dan pensiun yang tidak terbuka terhadap pasangannya bahwa mereka sudah terinfeksi, lalu menularkan kepada istrinya. jadi data yang dilaporkan sangat jombang justru pada kelompok heteroseksual, bukan pada kelompok yang disebut risiko tinggi. infeksi indonesia disebut sebagai infeksi terkonsentrasi karena kebanyakan infeksi terkonsentrasi itu ada dalam kelompoknya masing masing. tetapi kalau pria berisiko tinggi karena mempunyai pasangan rumah, mereka menyebarkan dalam rumah tangga. jika logika pemohon digunakan, hasilnya konsisten dengan tanggapan kami depan, yaitu kenyataan menunjukkan bahwa paling tidak laki laki yang membeli seks lah yang patut kriminalisasi sebagai biang keladi dari persoalan yang hendak dicegah. akibatnya, sangat serius karena selain keluarga tanpa ayah menjadi banyak, anak mengalami stigma karena ayahnya dianggap pezina, dan ada merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kemungkinan ini hanya asumsi dengan stigma seperti itu banyak anak anak akan keluar sekolah dan program kemiskinan kita, program penanggulangan kemiskinan kita akan berantakan kalau itu dilaksanakan sungguh sungguh. pertanyaannya apakah negara siap menanggung konsekuensi seperti itu? dalam berbagai riset, bahkan mereka pada waktu mengalami kekerasan tidak berani lapor kepada polisi karena mereka tahu kalau mereka melapor pun kepada polisi, mereka juga yang akan disalahkan. mereka lapor kepada pihak pemberi layanan kesehatan, mereka juga masih disalahkan dan seringkali tidak dilayani. pendapat pemohon yang berikutnya adalah homoseksual merupakan penyakit jiwa yang dapat disembuhkan, saat yang bersamaan pemohon ingin mengkategorikan homoseksual sebagai sebuah kejahatan. dan berikutnya memang ada kesan bahwa pemohon tidak dapat membedakan apa yang disebut orientasi seksual dengan kekerasan seksual. american psychological association pada tahun menyatakan bahwa orientasi seksual, dalam hal ini hetero maupun homoseksual adalah ketertarikan emosional, romantis, seksual, atau fiksional yang berlangsung terus menerus kepada orang lain. nah, kepada orang lain tadi bisa sejenis atau lawan jenis. orientasi seksual juga merujuk pada identitas seorang pelaku seksual maksudnya dan keanggotaannya dalam komunitas yang memiliki ketertarikan yang sama, dalam hal ini hetero atau homoseksual. kekerasan seksual adalah tindakan kekerasan yang dilakukan pada orang lain pada seseorang karena alasan alasan yang bersifat seksual, termasuk orientasi seksual tadi. untuk menjawab apakah satu, homo seksual itu penyakit atau homo seksual itu kejahatan? sigung freud adalah bapak psikologi klinis yang diakui seluruh dunia. dia memberikan surat kepada seorang ibu yang menitipkan anaknya untuk terapi dan dia mengatakan, ibu, tidak perlu malu mempunyai anak yang homoseksual karena banyak sekali orang terkenal, yaitu plato, michael angelo, leonardo vinci, dan sebagainya adalah homo seksual. mereka menjadi orang yang baik, mereka menjadi merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god terkenal, sangat produktif, sangat dihormati, oleh karena itu tidak perlu merasa malu mempunyai anak yang berorientasi seksual, homoseksual. selain itu, dia mengatakan, hanya sedikit yang dapat saya lakukan, tetapi saya tidak mungkin mengubah apa yang sudah terjadi pada anak anda. jadi, artinya dia mengatakan homoseksual itu bukan penyakit, itu dalam suratnya floyd. kemudian pada tahun american psychiatrist association telah mencabut homoseksualitas dari diagnostic and statistical manual mental disorder atas dasar tidak ditemukannya bukti bukti ilmiah yang mendukung bahwa homoseksualitas adalah sebuah penyakit. kemudian, laporan ilmiah yang terbit mana mana, termasuk laporan ilmiah yang diproduksi oleh kemenkes uganda pada februari menyatakan bahwa homoseksual bukan penyakit. samping itu juga dijelaskan banyak sekali cabang ilmu pengetahuan yang mencoba untuk mencari tahu mengapa terjadi orientasi seksual yang berbeda beda. ternyata tidak satu pun cabang pengetahuan yang dapat menjelaskan itu dengan sendirinya. oleh karena itu, hipotesis yang berlaku sampai hari ini orientasi seksual disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu genetik, pengalaman atau belajar, dan lain lain. karena ini menyangkut persoalan biologis, genetika, oleh karena itu teori kepribadian juga mendukung itu, kepribadian selalu merupakan kombinasi antara unsur nature, unsur alam, dengan unsur nurture, yaitu unsur asuhan. kalau unsur asuhannya itu dicoba dicoba diatasi katakanlah kalau dianggap unsur asuhan itu yang salah, unsur biologisnya masih belum dapat diatasi. jadi, kombinasi antara dua itu memang sangat complicated. untuk perluasan dan kuhp, maka sebuah kesimpulan umum bahwa perluasan tersebut bukan solusi untuk melindungi anak dari perilaku seks yang menyimpang dan mencegah anak menjadi korban kejahatan seksual. beberapa alasan tambahan saya berikan sini. pertama, perilaku seksual berisiko, termasuk perilaku seks bebas berkaitan dengan beberapa faktor yang sudah riset. pertama, kurangnya monitoring orang tua terhadap anak. monitoring itu penting merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sekali, mengetahui anak berada mana, bersama siapa, sedang melakukan apa sangat penting dan kelemahan atau kekurangan dalam hal itu menjadi bagian dari anak anak mempunyai kesempatan untuk bereksperimentasi dengan perilaku berisiko. kedua, gencarnya pemaparan informasi yang tidak disertai oleh kemampuan orang tua, guru, dan tokoh agama dalam membantu anak memahami informasi yang tersedia. bayangkan kalau anak anda yang masih kecil atau cucu atau seseorang yang dekat dengan kita bertanya mengenai seks atau mengenai homoseksualitas, saya berasumsi tidak semua antara kita yang ada ruangan ini akan siap menjelaskan kepada mereka dengan sebaik baiknya, terutama juga karena materi pendidikan seksual atau pendidikan reproduksi sehat sekolah itu belum memadai dan hanya diajarkan, dengan menghafal, tetapi tidak diajarkan secara kritis karena tabu yang berlebihan. tabu yang berlebihan menyebabkan bertanya salah, menjelaskan pun salah. membuat orang yang sedang belajar, anak anak yang sedang ingin tahu menjadi akhirnya mencari informasi itu sendiri melalui lembar kuning, pornografi dan sebagainya tentu sangat merugikan. kemudian, saya juga melihat lemahnya penerapan hukum yang mengatur sektor industri hiburan, pariwisata, dan media informasi. kalau kita lihat jakarta itu ada dua koran besar yang iklannya belakang jelas sekali ya, iklan iklan tentang parafilia seks, iklan iklan seks itu ada sana, tetapi yang jelas jelas ada publik pun itu tidak diatasi dengan baik menurut hukum yang berlaku. ini indikator yang sangat meresahkan. dari data bukan tahun remaja berusia sampai tahun yang belum menikah sudah pernah melakukan hubungan seksual. oleh karena itulah maka perbuatan zina pada anak dan remaja harus dilihat sebagai akibat, bukan sebagai sebab dan tentunya karena itu tidak mungkin kriminalisasi. zina dan kemiskinan ada hubungannya, tidak adanya keadilan sosial dan kemiskinan absolut menyebabkan orang orang tertentu kehilangan hak haknya untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang bermartabat. saya mau beri contoh yang paling jelas itu adalah riw seorang waria. waria sejak kecil merasa dirinya itu lahir dengan casing yang salah, dengan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold tubuh yang salah, tidak pernah mendapatkan jawaban mengapa mereka merasa seperti itu, bahkan mendapatkan bullying keluarga maupun sekolah, sehingga kebanyakan waria itu putus sekolah tingkat sd. tiga studi saya mengatakan hal yang sama, dan pada waktu mereka putus sekolah tingkat sd, mereka tidak mempunyai keterampilan yang memadai untuk bekerja mendapatkan penghidupan yang bermartabat. dan pada waktu mereka berangkat mulai mencari pekerjaan, referensi utama mereka adalah waria waria senior. dengan mudah mereka akan melakukan pekerjaan yang selama ini memang menjadi pekerjaan survival, pekerjaan untuk bertahan hidup bagi waria itu, yaitu menjajakan diri sebagai pekerja seks. itu salah satunya, tetapi banyak sekali komunitas mana entah ibu, entah seorang laki laki yang juga bekerja dalam industri seks komersial, bukan karena mereka mau bekerja seperti itu, tetapi karena tuntutan tuntutan dalam rumah tangga yang harus mereka atasi, antara lain dengan bekerja seperti itu. sebagai penutup, bahwa kebijakan publik termasuk dalam ranah hukum adalah produk negara untuk menyejahterakan seluruh rakyat yang mempunyai kedudukan sama depan hukum. usulan pemohon akan memposisikan negara sebagai kekuatan yang memecah belah keharmonisan sosial yang selama ini telah terjalin dan bahkan berpotensi menghancurkan keluarga dalam usulan yang seharusnya dilindungi. ketiga, bahwa untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak, cara terbaik adalah melakukan investasi yang sebesar besarnya. investasi yang signifikan pada pendidikan yang kritis, pada sektor kesehatan yang responsif, dan pada perlindungan hukum, dan menegakkan keadilan sosial bagi siapapun. penghukuman atau kriminalisasi terhadap perbuatan yang dianggap zina atau menyimpang tidak akan memberikan efek jera dan tidak mengubah perilaku manusia secara signifikan, sebagaimana dibuktikan beribu ribu tahun banyak negara dunia ini, tidak satupun yang berhasil mengatasi perbuatan itu secara sangat bermakna. penghukuman dan kriminalisasi hanya menghilangkan gejala sementara dan belum menyentuh. kekar permasalahannya. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold prof. mustofa sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya perlu menjelaskan apa itu kriminologi. tujuannya agar supaya bisa dipahami secara proporsional. secara umum kriminologi didefinisikan sebagai kajian ilmiah tentang kejahatan. sebagai kajian ilmiah sini adalah kajian ilmiah empiris yang setiap pernyataannya didukung oleh realitas empiris. kemudian setiap bidang ilmu pengetahuan, ada yang mempelajari masalah kejahatan menurut sudut pandang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. dalam kriminologi yang modern, hanya dijalankan oleh ilmu pengetahuan ilmiah tertentu seperti sosiologi, hukum, psikologi, psikiatri, dan biologi. keahlian saya adalah bidang kriminologi yang berbasis sosiologi dan ini merupakan bidang ilmiah modern yang paling berpengaruh dalam kriminologi karena menghasilkan banyak sekali teori yang menjelaskan realitas sosial tentang kesehatan. dan kriminologi sosial mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial yang ciri cirinya dapat diamati dengan mempergunakan konsep konsep sosial atau sosiologis. gejala sosial yang dipelajari dalam kriminologi meliputi pola kejahatan, pola pelaku kejahatan, pola korban kejahatan, pola reaksi sosial terhadap kejahatan. jadi, yang dipelajari bukan peristiwa tunggal, tetapi peristiwa yang merupakan indikator dari gejala sosial. pola kejahatan yang dipelajari dibedakan dalam kategori besar, yaitu kejahatan, yaitu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat secara ekonomi, secara fisik, secara psikologis, termasuk dalamnya kerusakan alam. yang pertama adalah perilaku menyimpang, yaitu pola tingkah laku yang bertentangan dengan moralitas masyarakat. dalam kategori ini tidak ada kerugian yang diakibatkannya. objek objek yang dipelajari tersebut tidak tergantung pada ada tidaknya rumusan hukum formal terhadapnya, tetapi tergantung pada bagaimana masyarakat bereaksi terhadapnya. nah, bagaimana pola reaksinya? pola reaksi terhadap kejahatan dan pelaku menyimpang meliputi pola reaksi formal dalam bentuk adanya peraturan hukum, sanksi hukum, dan eksekusi sanksi hukum. yang kedua, pola reaksi informal, yaitu reaksi yang sesungguhnya dilakukan oleh aparat formal, tetapi tidak mengacu pada aturan formal. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold yang ketiga adalah reaksi nonformal, yaitu reaksi yang diberikan masyarakat secara langsung terhadap kejahatan atau terhadap perilaku menyimpang. bagaimana sudut pandang kriminologi terhadap zina? zina atau perzinahan dikategorikan sebagai perilaku menyimpang, bukan kejahatan, atau perilaku yang tidak selaras dengan sentimen moral masyarakat. dalam konteks indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa tidak ditemukan adanya persepsi yang sama tentang benar dan salah, termasuk terhadap perzinaan. pengakuan perbedaan ini secara jelas tercantum dalam pita yang dipegang oleh garuda pancasila dengan tulisan bhinneka tunggal ika. sekarang bagaimana reaksi sosial terhadap zina? karena tidak terdapat adanya persepsi yang sama antarsuku bangsa yang ada indonesia tentang zina menjadi tidak relevan untuk membuat aturan atau reaksi formal yang tunggal terhadap zina. rkheim sebagai salah satu tokoh sosiologi yang mempelajari masalah kejahatan mengatakan bahwa hukum atau reaksi formal mencerminkan moralitas masyarakat yang dapat berbeda beda dari kelompok yang satu, dari kelompok yang lain. kemudian, gay, salah seorang ahli tentang sosiologi perilaku menyimpang mengatakan bahwa perilaku menyimpang sebagai not the lost business, ini urusan pribadi sepanjang tidak dilakukan ranah publik. menyikapi kekhawatiran maraknya perzinaan, kriminologi menawarkan pengendalian sosial yang komprehensif. maraknya perzinaan dan kemaksiatan lebih dipengaruhi oleh melemahnya pengendalian sosial terhadapnya sebagai faktor penyebab. dan pengendalian sosial diartikan sebagai berbagai mekanisme yang dibuat oleh masyarakat atau etnisitas dalam rangka memastikan bahwa warganya tidak melakukan pelanggaran nilai dan norma. unsur unsur dari pengendalian sosial itu sendiri meliputi nilai, norma, tadi saya sudah sebutkan. indonesia ini setiap suku bangsa mempunyai nilai dan norma yang berbeda. bahkan sebuah pepatah mengatakan lain ladang lain belakangnya, lain lubuk lain ikannya. namun demikian, setiap masyarakat, setiap etnisitas mempunyai mekanisme menanamkan nilai dan norma sosial tersebut kepada generasi mudanya. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold selain itu, juga dilengkapi dengan fasilitas agar supaya setiap warga negara dapat melakukan perilaku yang tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku masyarakat tersebut, baru kemudian memikirkan kebijakan pengendalian bahkan dalam ilmu hukum dikatakan penghukuman adalah ultimatum medium (upaya yang paling akhir). dengan demikian, kita harus mengkaji yang mengawalinya. nilai norma itu apakah disosialisasikan dengan baik kepada generasi muda? kemudian, apakah ada fasilitas agar supaya setiap individu tidak melanggar nilai dan norma bersama? agen agen sosialisasi yang harus melakukan sosialisasi nilai dan norma seksualitas kepada anak anak hingga menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab secara hukum, sosial, dan ekonomi adalah orang tuanya, guru dan sekolah, masyarakat lokal dan umum. namun karena kemampuan agen agen pengendalian sosial tersebut menurun atau tidak kompeten menjadi agen agen sosialisasi dan pengendalian sosial, hasilnya adalah peningkatan masalah kemaksiatan. saya skeptis bahwa setiap orang tua sekarang ini menjadi agen penanaman nilai norma sosial yang kompeten. banyak yang tidak tahu bagaimana melaksanakan fungsinya sebagai agen sosialisasi nilai dan norma. guru dan sekolah pun demikian. bahkan yang ironis adalah untuk dapat diakui sebagai guru yang kompeten, baru akan dinilai setelah tahun menjalankan fungsinya sebagai guru sehingga memperoleh sertifikat guru. sebelum memperoleh sertifikat, siapa yang bertanggung jawab? dan guru pada masa ini tidak dididik untuk menjadi pendidik yang kompeten menanamkan nilai norma sosial masyarakat. masyarakat umum juga demikian. kekuatan bisnis lebih kuat dibandingkan penanaman nilai norma sosial. sebagai contoh, warnet menyebar dimana mana. tidak pernah peduli bahwa ada anak anak yang masih belum dewasa tentunya berada warnet sampai menginap, tidak pulang, dan seterusnya, tidak peduli bahwa konten yang ditawarkan dalam internet tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai norma sosial masyarakat. demikian juga media sosial amat sangat tidak terkendali dalam menyebarkan pornografi yang berdampak negatif terhadap anak anak. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold oleh karena itu, harus ada program pemberdayaan orang tua, pemberdayaan guru dan sekolah, serta masyarakat agar supaya mereka menjadi agen sosialisasi nilai dan norma seksualitas yang kompeten. ketika sudah ditetapkan kapan dan bagaimana dorongan seksualitas dapat dilakukan sesuai dengan nilai dan norma etnisitas, harus diikuti dengan fasilitasi agar supaya individu yang sudah dewasa dapat memenuhi dorongan tersebut sesuai dengan nilai dan norma etnisitas. dorongan seksual dan melakukan hubungan seksual tanpa diajari akan tahu sendiri, tapi bagaimana melakukan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada etnisnya, pada masyarakatnya? itu harus ditanamkan, disosialisasikan karena dorongan seksualitas yang sesuai dengan nilai dan norma yang benar adalah dilakukan dalam lembaga perkawinan, maka harus ada penataran pranikah untuk menanamkan nilai kesetiaan, menjelaskan hak dan kewajiban suami istri, dan sebagainya. sekarang ini, tidak jelas siapa yang berperan menjelaskan hak dan kewajiban suami istri sebelum menikah. orang yang menikah dalam agama islam perlu rekomendasi dari bp4, tapi sekarang sekadar formalitas, tiada mekanisme yang menjamin bahwa setiap orang yang menikah tahu hak dan kewajibannya. kemudian karena peran utama suami dalam rumah tangga adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka harus ada kepastian bahwa setiap orang dewasa akan memperoleh pekerjaan yang layak penghasilannya dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. sekarang tidak ada jaminan bagi mereka yang dewasa yang ingin memenuhi dorongan seksualnya untuk mampu secara ekonomi, secara sosial, menghidupi keluarganya karena mempunyai pekerjaan dan setiap rumah tangga baru harus dijamin kepastian memperoleh tempat hunian yang layak bagi kemanusiaan. pengaturan desain rumah harus mempertimbangkan bahwa ranah privat tidak sekadar rumah, tetapi kamar kamar yang dimiliki oleh anak anak juga merupakan ranah privat. bahkan negara negara barat yang sering kita katakan sebagai negara yang tidak peduli dengan hubungan seks merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god asasi manusia serta ancaman atas generasi penerus indonesia atas maraknya zina, seks bebas, prostitusi, perkosaan dan cabul sesama jenis telah nyata memberikan ancaman kepada para pemohon pada khususnya, keluarga pemohon maupun kepada seluruh bangsa indonesia, bahwaoleh anak anak, remaja dan generasi penerus indonesipermohonan pokok pokok permohonan kuhp diambil dari buku berjudul kitab undang undang hukum pidana kuhp) serta komentar komentarnya lengkap demi tulisan soesilo, penerbit politik bogor (vide bukti kerangka acuan permohonan pengujian undang undang dan kuhp: penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan nilai nilai agama indonesia bahwa ada dua alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh para pemohon yakni alasan ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai nilai agama indonesia. kedua isu ini, dalam era masyakarat yang semakin liberal dan bebas nilai sering dianggap sebagai isu isu domestik yang tidak dapat dijadikan dasar dalam membatasi perilaku masyarakat yang semakin berbahaya dan merugikan bangsa. padahal, sebagai sebuah negara besar dengan segala sejarah dan nilai nilai luhur yang dimiliki indonesia, peran keluarga dan agama merupakan sebuah entitas penting yang dicatat sejarah dalam membangun bangsa dan negara indonesia, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sesuai dengan nilai norma. setiap orang tua ketika mau memasuki kamar anaknya akan minta izin karena dia ranah privat. dengan demikian, desain rumah harus sesuai dengan sistem sosial budaya indonesia yang antara lain rumah juga merupakan tempat singgah kerabat dan sahabat yang perlu kamar khusus, tidak digabung dengan anak anak atau anggota keluarga yang lain. banyak kekerasan seksual, banyak perzinaan terjadi wilayah domestik rumah. tapi kita tidak pernah memikirkan desain rumah yang mampu mencegah terjadinya perzinaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual terhadap anak anak dan sebagainya. sebagai penutup. penghukuman yang keras bukan cara efektif dalam mengatasi masalah kejahatan dan kemaksiatan. sosialisasi nilai dan norma serta fasilitasi agar setiap warga dapat bertingkah laku selaras dengan nilai dan norma merupakan upaya pencegahan yang lebih efektif dibandingkan menindak setelah peristiwanya terjadi. ibarat mahasiswa tahun pertama, pada pertemuan awal, dan belum memperoleh materi kuliah sama sekali, diuji untuk menentukan kelulusan dan ini adalah kezaliman. kebijakan pengendalian terhadap pelaku pelanggaran adalah memberikan sosialisasi yang berangkat dari pengakuan bersalah yang bersangkutan agar dapat terintegrasi kembali masyarakat, sehingga keadilan restoratif dapat terbentuk. kamala candrakirana khusus terkait materi pembahasan kita hari ini, saya mengacu pada pengalaman tahun masa bakti komnas perempuan sebagai sekretaris jenderal selama tahun dan ketua selama tahun semenjak awal pendiriannya pada tahun oleh presiden b.j. habibie. saya juga mengacu pada pengalaman sebagai anggota kelompok kerja yang dibentuk oleh dewan ham perserikatan bangsa bangsa tentang diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan praktik, posisi ini saya jalankan sejak tahun mewakili seluruh kawasan asia dan pasifik. pandangan yang saya sampaikan hari ini berpijak pada undang undang dasar khususnya jaminan yang diberikan kepada setiap merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold orang untuk bebas dari diskriminasi. dengan penekanan khusus pada aspek penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. sesuaiyang dimaksudkan dengan diskriminasi terhadap perempuan adalah pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang memiliki dampak dan atau dengan tujuan untuk mengurangi atau mengabaikan pengakuan, kenikmatan, dan penggunaan oleh perempuan terlepas dari status perkawinannya atas dasar kesetaraan antara laki laki dan perempuan, hak asasi, dan kemerdekaan fundamental mereka bidang politik, ekonomi sosial, budaya, sipil, dan lainnya. artinya, aturan hukum yang bersifat netral dalam tujuan bisa mempunyai dampak yang diskriminatif terhadap perempuan sebagai akibat pelaksanaannya tengah kondisi dan praktik praktik yang berlaku masyarakat. dalam konteks ini, kesetaraan yang substantif menuntut adanya upaya upaya khusus. untuk menghilangkan seluruh hambatan yang ada dalam masyarakat, termasuk kondisi sosial ekonomi dan praktik praktik budaya yang melanggengkan ketimpangan relasi kuasa antara laki laki dan perempuan. semesta upaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dijabarkan sesuai standar ham internasional dalam kerangka tiga ranah kewajiban negara, yaitu sebagai berikut. kewajiban untuk menghargai. maksudnya, menghindari pembuatan peraturan perundangan, kebijakan, program program, prosedur administratif, dan struktur kelembagaan yang mengakibatkan secara langsung atau tidak langsung terjadinya diskriminasi. kewajiban untuk melindungi. yang maksudnya adalah melindungi setiap orang dari tindakan diskriminasi oleh aktor aktor privat mengambil langkah langkah yang secara langsung bertujuan untuk menghapuskan praktik praktik adat dan lainnya yang mengarah dan melanggengkan gagasan tentang inferioritas dan superioritas dan tentang peran peran yang mengikuti pandangan stereotype. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dan terakhir, kewajiban untuk memenuhi, maksudnya adalah kewajiban untuk mengambil beragam langkah untuk memastikan persamaan hak secara jure dan facto, termasuk melalui upaya upaya khusus sementara. penghargaan terhadap universalisme hak asasi manusia merupakan bagian integral dari prinsip perikemanusiaan dan berkeadilan yang tertera dalam kalimat pertama pembukaan undang undang dasar dan tidak terlepas dari niat dan upaya indonesia untuk ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. salah satu pokok permohonan pemohon adalah untuk melakukan perluasan makna perzinaan yang ada pada dari yang hanya terbatas pada ikatan perkawinan menjadi kepada siapa pun, baik dalam maupun luar perkawinan. perkenankanlah saya untuk mengajukan pertimbangan tentang siapa yang berpotensi menjadi korban jika permohonan pemohon ini dikabulkan oleh mahkamah konstitusi? untuk ini, saya akan mengacu kepada data data sosial ekonomi yang menggambarkan kondisi nyata masyarakat indonesia saat ini, khususnya terkait situasi pencatatan perkawinan. saya mengacu kepada hasil penelitian yang diterbitkan tahun oleh sebuah konsorsium yang terdiri dari peneliti peneliti sosial kemitraan australia indonesia untuk keadilan, pusat kajian perlindungan anak pustaka) universitas indonesia, sekretariat nasional pemberdayaan perempuan kepala keluarga peka), bersama lembaga penelitian semeru. untuk mendukung pemerintah republik indonesia dalam pelaksanaan strategi nasional tentang akses pada keadilan, penelitian ini membuat baseline study pada tahun sampai tentang akses pada identitas hukum dalam rangka penyelenggaraan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya warga miskin dan marginal. penelitian ini dikerjakan melalui kerja sama dengan bappenas, mahkamah agung, kementerian dalam negeri, dan kementerian agama. dalam laporan penelitian ini, dinyatakan bahwa lebih dari separuh perkawinan indonesia tidak tercatat. setiap tahun diperkirakan terdapat pasangan yang berada dalam perkawinan tanpa memiliki akta nikah. proporsi pasangan yang tidak mempunyai akta nikah semakin tinggi kalangan penduduk miskin. jika merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold permohonan pemohon dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, khususnya terkait perluasan pidana zina luar ikatan perkawinan yang sah, maka pasangan per tahun akan mengalami kerentanan menjadi korban pidana zina. dari survei yang dijalankan oleh peka bersama lembaga penelitian semeru kabupaten kota provinsi yang mencakup keluarga dan lebih dari penduduk, ditemukan bahwa pasangan tidak mempunyai akta nikah. khusus kalangan keluarga termiskin negeri kita, proporsi pasangan yang tidak memiliki akta nikah semakin tinggi, yaitu mencapai kondisi ini semakin buruk provinsi provinsi termiskin kita, misalnya pasangan termiskin yang punya akta nikah hanya mencapai ntt dan ntb. antara perempuan kepala keluarga yang berstatus sebagai janda cerai hanya yang punya akta cerai. ntb angka ini lebih kecil lagi, yaitu hanya janda cerai yang memiliki akta cerai. sebagaimana kita ketahui tanpa akta cerai, maka mereka. tidak bisa mendapatkan akta nikah jika pada suatu saat nanti mereka bermaksud menikah lagi. menurut baseline study yang dibuat atas dasar data susunan alasan tidak punya akta nikah mencakup beberap hal. pertama, biaya yang terlalu mahal, dari responden. ini terkait biaya perkara pengadilan, biaya bagi perempuan untuk mengurus mencatatkan perkawinan atau perceraian bisa mencapai kali pendapatan bulanan dari seseorang yang hidup bawah garis kemiskinan, juga biaya yang terlalu mahal ini mencakup transportasi. alasan kedua adalah jarak yang harus ditempuh terlalu jauh, dari responden menyatakan ini. untuk kantor kecamatan atau kabupaten misalnya, bisa mencapai jam dan bisa menuntut kunjungan beberapa kali. tentu hal ini memberi kesulitan khusus bagi para penyandang disabilitas. alasan ketiga adalah tidak tahu, dari responden tidak tahu bagaimana mendapatkan dokumen dokumen identitas atau akta nikah tersebut. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dan alasan terakhir, yaitu menyangkut responden, mereka menganggap proses terlalu kompleks untuk mendapatkan dokumen dokumen identitas dengan penanganan tiga kantor pemerintahan yang berbeda. baseline study ini juga menemukan dari respondennya berada dalam perkawinan poligami. antara perempuan yang berada dalam perkawinan poligami, istri pertama kali lebih mungkin memiliki akta nikah dibandingkan istri istri berikutnya dalam perkawinan poligami yang sama. semua ini berlaku dalam kondisi dimana jajaran pengadilan agama kita sudah sangat optimal menangani permintaan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan dan perceraian mereka. pada tahun tercatat dari perkara yang diterima oleh pengadilan agama adalah terkait perceraian dan pencatatan perkawinan. perkara isbat nikah yang diputus oleh pengadilan agama sejak tahun hingga meningkat terus secara teratur dari perkara pada tahun menjadi perkara pada tahun perkara putus isbat nikah aceh termasuk dalam provinsi dengan angka tertinggi menurut data hal ini menunjukkan bagaimana pencatatan perkawinan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik yang lebih luas, dalam hal ini konflik bersenjata yang berkepanjangan. tidak semua perkawinan yang tidak tercatat bisa diselesaikan melalui pengadilan agama. laporan pemantauan komnas perempuan tentang diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh perempuan penuh kepercayaan penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat yang diluncurkan pada bulan agustus yang lalu, menyatakan bahwa dari kasus diskriminasi yang didata lebih dari setengahnya atau kasus adalah kasus pengabaian dalam administrasi kependudukan dimana diantaranya terkait hambatan mencatatkan perkawinan karena agama dan kepercayaan yang tidak diakui oleh negara. perkenalkan saya mengutip laporan komnas perempuan tersebut, sebanyak perempuan dalam pemantauan ini melaporkan betapa penolakan negara untuk mencatatkan perkawinannya menyebabkan mereka menderita akibat ketidakadilan berkepanjangan. tiga antaranya adalah penganut sunda wiwitan yang tidak dapat memiliki surat nikah merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold karena mereka melangsungkan pernikahan dengan cara adat sunda wiwitan. mereka tidak rela berbohong dengan memilih salah satu agama yang diharuskan oleh negara yang bukan agama dan keyakinan mereka sendiri. jika permohonan pemohon terkait perluasan cakupan dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka kita juga harus menghadapi risiko reviktimisasi bagi perempuan korban kekerasan seksual yang tidak bisa memenuhi tuntutan pembuktian sesuai kuhp dan kurap yang berlaku. para korban kekerasan seksual ini dapat dipidanakan sebagai zina luar perkawinan dalam konteks dimana sasaran penghukuman adalah kedua belah pihak yang diputuskan sebagai pelaku zina. menurut data tahunan komnas perempuan, cukup banyak antara mereka adalah perempuan yang belum menikah dan mengalami kekerasan seksual dalam pacaran. data catatan tahunan komnas perempuan menunjukkan bahwa gejala kekerasan dalam pacaran terus terjadi setiap tahun. kasus pada tahun tahun dan kasus pada tahun menyimak realita sosial ini, saya meminta agar dipertimbangkan potensi korban dari pencabulan permohonan pihak pemohon terkait akan mencapai jutaan penduduk miskin dan marginal seluruh pelosok negeri ini, khususnya perluasan pidana zina pasangan yang berada luar perkawinan yang sah membawa risiko kriminalisasi warga negara indonesia yang termiskin dan termarginal. padahal justru merekalah yang sewajarnya mendapatkan perlindungan dan dukungan negara. melalui data data ini saya bermaksud menekankan bahwa pertimbangan yang penting dilakukan dalam perkara ini tidak semata bidang norma norma kesusilaan dan agama, tapi juga berkaitan dengan efektifitas hukum tengah fakta fakta sosial dalam hal ini fakta fakta kemiskinan dan fakta keberagaman yang hidup masyarakat kita. perkenalkan saya juga menanggapi permohonan pemohon untuk mengubah pidana zina dari delik aduan menjadi delik biasa. jika dikabulkan, perubahan ini akan berdampak pada pembatasan hak diri merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pribadi untuk menentukan pilihan sendiri terkait tindakan yang akan diambil hadapan terjadinya pengingkaran terhadap ikatan perkawinan oleh pasangan. sementara itu, konstitusi indonesia menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi pada sebagaimana kita ketahui, pengemban hak asasi manusia adalah diri perseorangan sebagaimana ditegaskan dalam undang undang dasar dan dalam hukum ham internasional. jika menjaga ketahanan institusi keluarga merupakan salah satu niat dari pemohon, maka perlu kiranya dicatat bahwa hal ini dapat dicapai justru dengan melindungi hak perseorangan untuk memutuskan nasibnya sendiri. cukup banyak perempuan yang suaminya berselingkuh kemudian memilih untuk tidak membawa pasangannya pengadilan demi ketahanan keluarga. perkenalkan saya mengutip testimoni dari seorang perempuan yang membuat pilihan yang banyak diambil oleh perempuan perempuan lain yang senasib. sebagai gambaran atas kedalaman pertimbangan yang dilakukan oleh seorang istri yang diadu, tidaklah kata katanya, saya marah, sedih, kecewa, dan merasa sangat terpukul, orang yang saya anggap selama ini tegas, jalannya lurus, dan selalu menjadi panutan untuk adik adiknya, sekarang terbukti tidak setia. saya ingin sekali pergi meninggalkan rumah dan dengan anak anak saya, toh rumah orang orang tua saya tidak jauh dari rumah kami. tapi saya bingung, anak anak masih perlu perhatian bapaknya, mereka terutama yang kecil juga sangat dekat dan segan dengan bapaknya. meskipun anak yang pertama akhirnya tahu keburukan bapaknya, tetapi anak perempuan saya tetap tidak ingin kami berpisah. anak saya bilang malu kalau ketahuan bahwa ibu dan bapaknya berpisah karena bapaknya mau kawin lagi dengan orang lain. kami sempat bulan tidak saling bicara karena masalah ini. tapi mungkin karena rahmat allah lah dari doa doa saya, saya seperti mendapat petunjuk untuk mendengarkan suara anak anak saya bahwa mereka ingin bapaknya dan ibunya tetap rumah. akhirnya suami saya yang berawal juga tidak berani mengajak saya bicara duluan, memulai bicara dan kembali menyampaikan maaf dan penyesalannya. dia berjanji akan memperbaiki semua, menyampaikan bahwa mulai saat itu saya boleh datang tempat kerjanya, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold boleh tanya berapa gaji dan penghasilannya dan akan diserahkan semua penghasilannya, sehingga tidak akan ada curiga kalau ada orang lain yang juga ikut menikmati. saya memutuskan untuk memaafkan kesalahan ini karena anak anak menjadi pertimbangannya. sebagai informasi, kini perkawinan sang ibu sudah memasuki usia tahun. jika bersifat delik biasa, maka ketahanan keluarga ibu ini tidak mungkin terselamatkan. kapasitas seseorang untuk mengambil keputusan yang membela ketahanan keluarganya dikuatkan oleh institusi institusi sosial yang ada dalam masyarakat, baik lingkungan keagamaan dan kekerabatan maupun melalui jasa konseling perkawinan atau keluarga yang disediakan oleh kalangan profesi, psikologi, dan pekerja sosial. dalam konteks ini . dalam konteks tertentu, lembaga keagamaan juga membangun mekanisme mekanisme khusus untuk ikut merawat ketahanan keluarga termasuk melalui pemberian sanksi sosial kepada pelaku perselingkuhan dalam perkawinan. artinya, niat untuk menjaga ketahanan keluarga dapat dijawab dengan baik melalui modal sosial yang tersedia dalam masyarakat tanpa harus bergantung pada berlakunya delik biasa pada pidana zina. majelis hakim konstitusi yang mulia, akhir kata sebagaimana diketahui dpr telah menetapkan rancangan undang undang kekerasan penghapusan kekerasan seksual sebagai salah satu prioritas agenda legislasi nasional. rancangan undang undang ini menjanjikan sebuah sistem penanganan yang komprehensif dan sesuai standar ham serta tanggap terhadap konteks nasional kita. tentu kita berharap dengan adanya undang undang tentang penghapusan kekerasan seksual kita dapat menjawab kebutuhan perlindungan hukum terkait persoalan yang sangat kompleks ini. sejalan dengan itu tugas kita bersama lingkungan lembaga lembaga negara dan masyarakat adalah untuk terus memperkuat penerapan hukum yang sudah tersedia termasuk aturan hukum tentang larangan cabul yang memang sudah tersedia pada kurap. bagi para pemohon, pihak terkait dalam perkara ini proses deliberate parlemen nasional akan. segara dimulai dan memberi mereka peluang untuk mengajukan segala pemikiran merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dan kekhawatirannya terkait persoalan persoalan sosial yang diangkat dalam perkara ini kepada dpr republik indonesia. lies sulistijowati secondo keterangan ini didasarkan pada pengalaman selama puluhan tahun yang terbangun dari rasa keadilan, hak asasi manusia, dan anti diskriminasi. sesungguhnya ketiga faktor tersebut merupakan cakupan dari hak asasi manusia dalam arti luas. pengalaman saya selama mengemban tugas komisi nasional hak asasi manusia atau komnas ham selaku komisioner yang bertanggung jawab bidang hak sipil dan politik tahun sampai mendorong memperjuangkan hak sipil warga negara utamanya bagi perempuan untuk memperoleh hak haknya. hak perempuan untuk memperoleh akta perkawinan adalah hak dasarnya, selain guna memperkuat statusnya dalam perkawinan sebagai alat bukti juga berimplikasi pada anak anaknya yang lahir dalam perkawinan berstatus sah pula. melalui akta perkawinan membuktikan adanya hubungan suami istri yang sah, baik menurut agama maupun hukum negara yaitu undang undang undang undang nomor tahun tentang perkawinan. yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamsedangkan asas perkawinan menurut undang undang nomor tahun tentang perkawinan adalah monogami. hal tersebut diatur dalam adapun pengecualiannya diatur lebih lanjut dalam tersebut atas izin pengadilan dengan memenuhi syarat syarat sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun kalau saya kaitkan dengan kurap, khususnya huruf maka dalam kitab undang undang hukum perdata atau burgerlijk webbook juga diatur tentang asas tersebut sebagai perkawinan monogami. kuhp mencantumkan burgerlijk webbook bukan berarti napas tersebut beraroma barat ataupun belanda. seperti kita ketahui merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bersama bahwa lahirnya kuhp adalah memang masih dalam suasana kolonial apalagi sesuai dengan ketentuanoleh karenanya penyebutan atau kuh perdata tersebut masih berlaku dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar jadi, walaupun kuh perdata tersebut tidak dicantumkan dalam huruf sekalipun, namun pengaturan masalah zina dengan kuhp tetap dimaknai sebagai perkawinan yang monogami karena sebagai warga negara indonesia mana pun berada tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan republik indonesia termasuk harus tunduk pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang perkawinan. pembuat atau penyusun kuhp sadar bahwa pencantuman asas perkawinan dalam adalah sangat mendasar. penghapusan atas asas perkawinan tersebut pemakamannya akan bias menjadi tanpa kepastian hukum yang jelas. selain demi kepastian hukum juga untuk menopang ketertiban rumah tangga yang merupakan modal bagi ketahanan rumah tangga. inilah wujud perlindungan negara kepada warga negaranya. perlindungan negara terhadap ketertiban perkawinan juga diatur dalam kompilasi hukum islam. instruksi presiden republik indonesia nomor tahun yang menyatakan sebagai berikut. agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. pencatatan perkawinan tersebut pada dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun selanjutnya menyatakan untuk memenuhi ketentuan dalam setiap perkawinan harus dilangsungkan hadapan dan bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. perkawinan yang dilakukan luar pengawasan pegawai pencatat nikah,bahwa kata keluarga sebagaimana dijamin dalam uud serta uud tidak dapat semata mata dimaknai sebagai bentuk hubungan lahiriah biologis antara seorang ibu bapak dan anak anak, melainkan pula terkandung unsur unsur psikologis, keagamaan, keamanan dan pendidikan yang terkandung dalam hubungan keluarga sebagai sebuah institusi konstitusional yang diakui oleh negara karena ketahanan keluarga berpengaruh langsung terhadap ketahanan nasional (jika keluarga keluarga dalam republik indonesia ini tidak kuat, maka bangsa dan negara republik indonesia berada dalam ancaman kehancuran yang bisa berujung kepada perpecahan bangsa dan negara atau mudahnya negara dikuasai oleh pihak asing), bahwa perihal nilai nilai agama juga sudah tegas diakui dalam uud serta sila pertama pancasila yang dicantumkan dalam pembukaan uud yang juga harus dimaknai bahwasanya negara didasarkan pada nilai nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan negara dan menyelenggarakan pemerintahan (sebagaimana tercatat dalam sejarah), ketahanan keluarga bahwa sejak tahun1980 an pbb menyadari pentingnya institusi keluarga dan upaya pembuatannya setelah menemukan hasil kajian bahwa kegagalan pembangunan berbagai negara berkembang adalah karena terlalu menekankan kepada perubahan tingkat individu dan mengabaikan keluarga sebagai unit penentu pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya, bahwa selama ini, keluarga seringkali dianggap sebagai lapisan tersembunyi antara individu dan masyarakat. kesadaran akan pentingnya strengthening the family membuat pbb menetapkan tahun sebagai international year the family. sayangnya keluarga masih menjadi lapisan tak terlihat" antara individu dan masyarakat, padahal keluarga bukan sekedar kumpulan individu semata, tapi merupakan sistem yang memiliki nilai dan tujuan, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dengan diusulkannya oleh pemohon, penghapusan dan tentang delik aduan tentu akan berimplikasi pada pengurangan perlindungan negara atas ketertiban perkawinan warga negaranya. akibat lebih jauh negara dapat dituntut telah melanggar hak asasi warga negaranya, padahal perkawinan merupakan hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam undang undang dasar juncto undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. dalam kaitan dan justru melalui delik aduan, terhadap masalah zina dalam perkawinan adalah upaya negara untuk tidak serta merta menghukum dalam bentuk pidana, tetapi semata mata terlebih dahulu mempertahankan atau mengupayakan harmonisa keluarga yang bersangkutan. karena negara menyadari bahwa perkawinan adalah hak setiap individu, tanpa intervensi dari luar. bahkan. kalau boleh saya menyitir adenium yang mengatakan, hukum berhenti depan pintu kamar. kecuali kalau pihak suami istri yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya, sebagai akibat perbuatan zina, salah satu dari mereka dalam waktu bulan, salah satunya yang merasa dicemarkan oleh keluarganya mengajukan gugatan cerai, atau pisah meja dan tempat tidur (shedding van tabel bed). kalau mengikuti alur pemikiran pemohon yang tertuang dalam permohonannya, merubah delik aduan menjadi delik biasa bagi setiap orang, baik yang terikat dalam perkawinan, maupun yang tidak terikat perkawinan, yang melakukan zina atau overset, akan menimbulkan akibat yang sangat luas dalam masyarakat. karena seperti yang banyak kita ketahui bahwa kenyataannya belum atau tidak semua perkawinan dicatatkan pada kua atau pun catatan sipil. hal tersebut dikarenakan, beberapa sebab misalnya: kerancuan pemahaman atas informasi bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agam sudah cukup sah. pada umumnya, mereka tidak paham tata cara perkawinan yang benar pada undang undang nomor tahun tentang perkawinan. masih mewajibkan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pencatatan pada pejabat pencatat nikah. atau karena keterbatasan pengetahuan, ekonomi, yang menganggap perkawinan adalah mahal. pencatatan ditunda tunda sampai berkemampuan finansial, utamanya bagi masyarakat miskin, jarak domisili dengan kua, atau pencatat nikah yang sangat jauh, adanya kesengajaan karena menyimpan rahasia tertentu, dan yang tak kalah pentingnya adalah bagi mereka mereka yang tidak termasuk dalam pnas nomor tahun seperti para penuh kepercayaan masyarakat adat. bagi mereka mereka tersebut belum mulus pendapatannya. walaupun sudah pernah diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang nomor tahun bahwa, yangyang terakhir tersebut menurut pengakuan salah satu tokoh penuh sunda wiwitan bahwa mereka tidak mau mengikuti ketentuan tersebut karena mereka merasa perkawinannya sudah sah menurut agamanya . kalaupun pencatatan perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan, hal tersebut bukanlah kesalahan mereka selaku warga negara. apalagi kalau agama ktp kosong, bagi mereka hal tersebut sangat menyakitkan. pada umumnya para penuh menganggap, peraturan pemerintah tersebut bertele tele, berbelit belit, bahkan telah terjadi perlakuan dalam pelayanan yang diskriminatif. untuk bahan pertimbangan bahwa seandainya permohonan pemohon mengubah delik aduan menjadi delik biasa, dengan kenyataan tersebut atas akan penuh dan tak akan tertampung lembaga lembaga pemasyarakatan se indonesia, para terpidana kasus perzinaan sebagai akibat tidak tercapainya perkawinan para penuh tersebut oleh pejabat pencatat nikah atau catatan sipil. dalam kesempatan ini mohon izin nanti ada testimoni dari yang bersangkutan, terima kasih. apalagi kalau pemahaman zina, bahkan akibat lebih lanjut malah anak anak mereka menjadi kehilangan hak asuh orangtuanya selama merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold ayah ibunya pidana. selain daripada itu beban pembuktian bagi istri istri atau perempuan menjadi lebih berat dan pada umumnya sulit dibuktikan. utamanya bagi perempuan korban kekerasan seksual akan mengalami kesulitan dalam tuntutan pembuktian sesuai kuhp dan kurap. apalagi kalau pemahaman zina sebagaimana dimaksud oleh pemohon mencakup pula luar perkawinan, maka berapa ribu tenaga kerja wanita republik indonesia luar negeri, seperti arab saudi, malaysia, singapura, hongkong, dan lain lain, akan terkena dampak kriminalisasi, pada umumnya perempuan perempuanlah yang terkena imbasnya. mereka mancanegara menerima nasib dinikahi secara sirih atau bawah tangan karena hanya disaksikan oleh sosok yang tahu agama saja, hal itu dapat dimaklumi karena keberadaan mereka ada kebun kebun kelapa sawit, seperti malaysia. dalam kasus tersebut negara sudah berupaya untuk melindungi agar perkawinan menjadi sah, diusahakan adanya sidang isbat, seperti halnya pernah. dilakukan arab saudi, mahkamah agung republik indonesia bekerja sama dengan kementerian agama republik indonesia menghadirkan majelis hakim pengadilan agama beserta kua untuk menggelar sidang isbat kbri sekaligus dicatatkan perkawinan mereka. permohonan pemohon atas kuhp yang mengubah redaksi tersebut sedemikian rupa perlu adanya pemahaman tentang latar belakang bagi pembuat kuhp untuk orang yang cukup umur guna menegaskan bahwa orang perlu dijelaskan yang memiliki cukup usia dewasa karena konteksnya adalah mengenai perbuatan cabul terhadap orang lain yang sama jenis kelaminnya, yang belum cukup umur. artinya untuk menunjukkan bahwa orang yang cukup umur tersebut seharusnya tidak pantas melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap anak anak bawah umur, yang akan merusak masa depan anak tersebut, yang seharusnya membimbing anak bawah umur dan melindunginya, sehingga sebagai konsekuensinya ancaman hukuman pun lebih berat. henry solo berbicara mengenai masa depan, dunia pendidikan mengenal riset yang dilakukan oleh nasional education association atau nea yang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold menyimpulkan bahwa sangat penting bagi seorang anak untuk memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kreatif, dan kritis untuk persiapan memasuki masa depan mereka. salah satu pola yang untuk membiasakan ini adalah dengan terus menerus belajar mengenali diri dan juga mengenali lingkungannya, menemukan kekuatan diri sendiri, kekuatan lingkungan, dan memakai keduanya untuk perbaikan bersama. inilah proses belajar yang selayaknya ditempuh oleh anak anak kita bersama itu dengan pendampingan kita sebagai orang tua, guru, dan juga orang dewasa sekitar mereka. konsep diri positif yang, memberikan kepercayaan untuk mengembangkan kemerdekaan berpikir adalah tugas berat kita semua. masalahnya selalu ada anak anak yang beruntung dalam proses pendampingan ini, tapi juga ada anak anak yang tidak beruntung lainnya. dan dalam keterbatasan pemahaman saya itulah sebetulnya inti dari ketahanan keluarga. ketahanan keluarga adalah proses pendampingan yang seharusnya dimiliki anak agar bisa memahami proses pembelajaran yang terjadi dalam dirinya sendiri. ketahanan keluarga dari perspektif pendidikan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan dengan dasar kasih saying. kita sering sekali mendengar semboyan yang diperkenalkan oleh hajar dewantara dan bahkan mungkin bisa mengucapkannya dengan lancar, ing ngarai sung tulah, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. berada depan memberi contoh samping mendampingi dan memberikan kepercayaan pada anak dengan prinsip kesetaraan, dimana kita sama sama belajar, serta belakang mendorong dan memberi semangat untuk melangkah dan belajar dari setiap langkah yang diayunkan. dalam proses pendampingan yang masing sangat relevan bahkan untuk kebutuhan menyongsong masa depan anak abad ini proses belajar yang reflektif menjadi sangat penting, pengetahuan yang diberikan perlu disertai pemahaman secara kontekstual dan kesadaran penuh apa yang tengah terjadi pada diri sendiri. kemandirian dan kemerdekaan berpikir akan menjadi bagian penting menuju proses pendewasaan, perkembangan anak perlu dipupuk melalui proses pembelajaran yang dimaknai oleh anak itu sendiri. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sebaliknya model penghukuman bila salah ataupun pemberian hadiah bila berbuat baik tidak memberikan kesempatan pada anak anak untuk belajar dari proses belajarnya sendiri. system hukuman yang berasa dari penguasa dalam hal ini orang tua penguasa , guru, atau bahkan negara sekalipun tidak akan efektif karena meniadakan pengembangan kesadaran dan proses pembelajaran yang seharusnya ditemukan oleh anak itu sendiri. dunia pendidikan mengenal apa yang kami sebut disiplin positif, yaitu jenis disiplin yang mengajarkan nilai kehidupan, mengembangkan karakter, ramah tapi tegas pada waktu yang sama, membantu anak merasa dirinya berharga, punya perasaan memiliki, mengembangkan kecakapan hidupnya, dan mendorong anak untuk menemukan kekuatannya sendiri. tetapi memang semua ini butuh proses dalam jangka panjang. pengembangan disiplin positif dilakukan oleh dr. jane nielsen dan riset penerapannya menunjukkan bahwa anak yang merasa memiliki kaitannya dengan lingkungan, dengan keluarga, dan sekolah memiliki catatan perkembangan yang positif. saat berbicara mengenai perzinaan, saya ingin sekali memakai data yang disebut oleh pemohon bahwa dari juta aborsi dilakukan oleh remaja. saya ingin juga menarik perhatian kita pada data badan kependudukan dan keluarga berencana nasional pada tahun yang menyatakan bahwa remaja usia tahun pernah melakukan hubungan seksual. juga ada data sensus nasional yang menunjukan sampai perempuan hamil adalah remaja. pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lakukan untuk mendampingi mereka? kita tahu persis bahwa apa yang dihadapi oleh anak anak kita sekarang ini jauh lebih mengerikan dibanding saat kita remaja dahulu. seberapa jauh kita sudah bisa mengatakan bahwa kita telah melaksanakan tugas kita sebagai orang tua anak bersama kita itu? seberapa jauh kita sudah mendampingi mereka, memasuki proses menuju masa dewasa mereka? seberapa jauh kita bisa jadi contoh kita sudah berada mendampingi mereka atau berada belakang mendorong mereka untuk merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold menghadapi dunia dengan kekuatan yang mereka miliki setelah memberikan berbagai pengetahuan yang mereka butuhkan? pendekatan hukuman tanpa melihat kembali seberapa jauh pola asuh telah kita lakukan, merupakan satu jalan pintas. dan maaf sekali, ini adalah cermin keinginan untuk mencuci tangan atas tanggung jawab kita bersama yaitu menyiapkan anak anak menyongsong masa depan mereka. anak anak adalah anak anak yang langkahnya merupakan tanggung jawab kita bersama. sebagai contoh, orang dewasa sebetulnya kita sudah patut merasa gagal. kita tahu pemberitaan demi pemberitaan mengenai skandal seksual para pesohor dewasa sering sekali terdengar dan dalam pendampingan samping mereka, langkah besar yang kita dapatkan dari bukan atas, apakah cukup menyadarkan kita untuk memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi yang sangat dibutuhkan agar anak memahami perubahan hormonal yang terjadi pada diri mereka? nyatanya berdasarkan penelitian tahun oleh pusat kajian gender dan seksualitas fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas indonesia hanya dari guru yang pernah mengikuti pelatihan ekspor yang pernah mereka berikan yang pernah memberikan ilmunya pada murid. itu pun caranya hanya ceramah. dan ceramah tentunya tidak membuat murid merasa memiliki atau terhubung sebagaimana disyaratkan dalam pengembangan disiplin positif yang tadi saya sebutkan. tidak perlu susah susah mencari, sepulangnya kita dari ruangan ini. tanyakan pada remaja yang kita temui, apakah orang tua atau guru, atau orang dewasa yang mereka percaya telah memberikan mereka pengetahuan cukup untuk memahami perkembangan diri mereka. perubahan menuju akil baligh mereka. padahal menjadi tugas kita bersama untuk menambal kekurangan kekurangan itu dengan menemani para guru dan orang tua, kita harus bergandengan tangan. dan bilamana perlu, mendorong satu sama lain menyatakan, kesalahan yang telah kalian lakukan, nak, merupakan bagian dari proses pendewasaan yang harus dan bisa kalian makna. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dan untuk melakukan itu, memang dibutuhkan kebesaran hati kita untuk tidak semata mata mengandalkan hukum apalagi hukuman. karena kita sangat memiliki andil, kita memiliki andil besar dalam kesalahan itu. bahwa semua yang hadir ruangan ini memiliki niatan sama. menyiapkan anak anak kita bersama untuk menyongsong masa depan gemilang demi indonesia yang lebih baik. karena itu saya sungguh merasa penghapusan kata belum dewasa dalam tentang perluasan over spell menjadi hubungan seksual luar perkawinan, sebagaimana dimintakan pemohon, melupakan tugas utama orang tua dan orang dewasa yaitu memberikan pengasuhan untuk anak kita bersama. ya, anak kita yang akan menggantikan kita kelak, yang juga akan berdiri sini, ruangan ini dengan kemandirian dan idealisme sebagaimana kita lakukan bersama saat ini. bukankah saat ini kita berbicara hal sama, mendidik dan menumbuhkembangkan karakter anak anak kita. saya berusia tahun dan punya anak. saya paham kecemasan pemohon mewakili kecemasan kita semua. namun demikian, kecemasan itu tidak boleh mematikan masa depan anak anak kita. karena itu saya ingin membacakan beberapa nasihat dari hajar dewantara, guru, kepala sekolah, pejuang kemerdekaan, ayah, suami, panutan kita bersama yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak anak itu. hidup dan tumbuhnya anak anak itu terletak luar kecakapan dan kehendak kita. anak anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, terangan hidup dan tumbuh menurut kodratnya. untuk keperluan pendidikan, hajar dewantara mengatakan, maka umur anak anak didik itu dibagi menjadi masa, masing masing sampai tahun atau windu. waktu pertama, sampai tahun adalah masa anak anak. waktu kedua, sampai tahun, yaitu masa pertumbuhan jiwa dan pikiran. masa ketiga, tahun sampai tahun, inilah yang dinamakan masa terbentuknya budi pekerti. hajar dewantara juga menyebutkan cara belajar yang meliputi pengenalan alam, memasukkan budaya, kemerdekaan pada anak, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kebangsaan, dan menitikberatkan kemanusiaan. dan yang terakhir ini adalah pendapat serta peringatan beliau yang ternyata sejalan dengan hasil riset dari jenson yang saya sebut atas mengenai hukuman, yaitu ganjaran dan hukuman itu tidak perlu diberikan untuk menjaga jangan sampai anak biasa bertenaga hanya kalau ada untung, atau ganjaran, atau hanya karena takut untuk mendapatkan hukuman. hajar dewantara juga menyebutkan bahwa anak anak rusak budi sepertinya disebabkan selalu hidup bawah paksaan dan hukuman. secara sederhana sebetulnya budi pekerti adalah perilaku baik yang berulang, itu yang disebut pekerti. yang dilandasi oleh budi atau kesadaran. anak yang berbudi pekerti adalah anak yang mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah, anak yang berkesudahan, anak yang bisa memilih tindakan berdasarkan hasil pemikirannya sendiri, sehingga mampu dan mau menanggung konsekuensinya dan itulah sebetulnya guna kita untuk mendampingi mereka arah sana, sehingga itulah yang patut kita upayakan bersama sama bilamana masa depan anak bahkan bangsa menjadi taruhannya. lucky endrawati yang pertama bahwasanya undang undang dasar menggarisbawahi dan menegaskan bahwasanya indonesia adalah negara hukum, dimana negara hukum ini dapat dikonstruksikan hukum dalam makna beberapa aturan, atau sekumpulan aturan, sekumpulan norma, baik itu secara tertulis atau tidak tertulis yang berlaku dalam hukum positif indonesia. konstruksi yang kedua terkait dengan bab kitab undang undang hukum pidana kita tentang batas batas berlakunya aturan pidana dalam perundang undangan, yakni beserta konsekuensinya, dimana kuhp itu mengatur tentang asas legalitas. konstruksi yang ketiga terkait dengan buku kedua kuhp bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. jadi yang dimaksudkan dalam dan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold titik temu antara etika dengan hukum. konstruksi dari masing masing bab yang saya jelaskan dalam legal argumentasi ini. jadi, konstruksi sederhananya dalam judicial review ini mestinya dimaknai bahwasannya hukum pidana yang berlaku indonesia saat ini, dalam hal ini kuhp merupakan hukum pidana positif, hukum pidana yang berlaku indonesia dan diberlakukan pada saat ini. apabila kita ketahui bahwasannya hukum pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku suatu negara dan itu berisi norma beserta sanksi serta larangan yang ada dalamnya. semuanya juga sudah mengerti bahwasanya hukum pidana itu fungsinya bagai pedang bermata dua. satu sisi mengatur tentang bagaimana negara itu mengatur perilaku tatanan sosial yang berlaku masyarakat, dalam artian melindungi, dalam hal ini negara melindungi setiap warga negaranya. satu sisinya lain, yaitu hukum pidana ini sebagai obat terakhir, ultimatum medium. jadi jangan sampai hukum pidana itu digunakan pada saat awal awal ada perbuatan yang mencederai tatanan sosial. jadi hukum pidana itu ibaratnya hal yang terakhir. karena obat terakhir, maka sebelumnya harus didahului dengan upaya upaya atau kebijakan kebijakan selain hukum pidana. sekarang yang terjadi salah kaprah. salah kiprahnya semua hal yang menyangkut adanya ancaman terhadap perbuatan perbuatan yang melanggar tata kesusilaan itu sudah otomatis perbuatan pidana. ini yang seharusnya jadi penegasan bahwasannya hukum pidana adalah berfungsi sebagai obat terakhir. kemudian yang perlu untuk diketahui juga, kita tidak boleh melupakan sejarah perkembangan hukum pidana itu sendiri. dimana kuhp itu merupakan produk kolonial yang tentu saja ada maksud maksud dari pembuat undang undang yang hendak memberikan penekanan bahwasannya negara harus ikut campur dalam mengurusi warga negaranya. hal ini terlihat dalam kuhp, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundangan undangan pidana yang telah ada sebelumnya. jadi, kita tidak boleh mengkriminalisasi atau mengklasifikasikan suatu perbuatan itu, jika tidak ada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur khusus tentang pidana untuk itu. itu yang perlu digarisbawahi. implikasi atau konsekuensi dari kuhp ini yang pertama adalah bahwa indonesia berlaku asas legalitas. yang kedua, peraturan perundang undangan hukum pidana tidak berlaku surut. dan yang ketiga, yang paling mendasar adalah larangan penggunaan interpretasi analogi. itu harus dititikberatkan bahwasanya mengandung beberapa konsekuensi. jadi terkait dengan konsekuensi itu, tiada pidana, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu tindak pidana dan peraturan itu memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. jadi ada dua norma yang mengatur tentang perbuatan dan sanksi. jadi kita tidak bisa menganalisis suatu norma dalam kuhp itu secara terpisah. misalnya, terpisah dengan atau sebaliknya. jadi itu merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana dalam norma dalam hukum pidana itu terkait dua hal yang saya utarakan tadi, yaitu peraturan dan ancaman pidana yang diberlakukan karena melanggar aturan itu. kemudian yang terkait dengan masih terkait dengan konsekuensi yang ketiga, yaitu dilarang menggunakan penafsiran analogi. ada beberapa teori dalam hukum pidana yang mengatur tentang penafsiran dan perlu untuk diketahui bahwasannya penafsiran itu merupakan salah satu produk, salah satu objek dalam logika dan penalaran hukum. bagaimana menginstruksikan suatu hukum, suatu aturan, itu dalam pelaksanaannya itu harus memenuhi, harus mencakup syarat syarat dari asas hukum berpikir atau yang disebut dengan logika. dalam logika itu ada beberapa penafsiran, ada penafsiran otentik, sistematis, gramatikal, historis, ekstensif, teologis, dan sosiologis. kemudian dalam kuhp kenapa kok sampai dilarang analogi? karena penafsiran analogi merupakan salah satu penafsiran yang tidak berpedoman, yang tidak mengacu pada norma yang sudah ada. ini berbeda dengan penafsiran ekstensif. kalau penafsiran ekstensif itu masih berdasar merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold alamat kampung cikarang rt. rw. desa cita, kecamatan pemulihan, kabupaten sumedang, selanjutnya disebut . pemohon viii, nama sri vira chandra s.s., pekerjaan ibu rumah tangga alamat komplek kalibata baru rt. rw. kelurahan rawajati, kecamatan pancoran, kota jakarta selatan, selanjutnya disebut 5n0n2 n n. pemohon ix, nama gurita ayun, s.h. pekerjaan ibu rumah tangg0n 0000n0020 n. pemohon nama akmal sjahrir, s.t., pd. pekerjaan karyawan swasta alamat villa bogor indah blok hh1 nomor kelurahan parigi, kecamatan bogor utara, kota bogor, selanjutnya disebut . pemohon xi, nama dona fusion pekerjaan karyawan swasta alamat cendana residence blok c1 rt. rw. kelurahan serta, kecamatan ciputat, kota tangerang selatan, selanjutnya disebut . . pemohon xii dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada evi rina yanti, s.h. kn., faizal syahmenan, s.h. m.h., ahmad wirawan adnan, s.h., warisnya kusuma dewi, s.h., guntur fatahillah, s.h., zubaidah, s.h. kn., mahendradatta, s.h., m.a., m.h., merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god bahwa pada dasarnya setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya mempertimbangkan kaitannya dengan dan atau dampaknya terhadap keluarga. sebagai pilihan penting yang dibuat pemerintah, kebijakan hendaknya ditujukan untuk ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga. oleh karenanya jangan sampai terdapat aturan aturan yang bertentangan sehingga menyebabkan keluarga tidak mampu melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya: bahwa pemohon sebagai guru besar dalam ketahanan keluarga melalui tridharma perguruan tinggi yang diembannya dituntut untuk menyediakan rekomendasi kebijakan dan program percepatan dan terobosan pembangunan keluarga yang sifatnya holistik dan komprehensif. hal tersebut sebagaimana kehidupan dan aktivitas keluarga yang bersifat multi faktor, multi aspek, multi dimensi, dan melibatkan berbagai bidang ilmu dalam kajiannya. bidang kajian keluarga merupakan cross cutting issues implementasi dari berbagai keilmuan. dengan demikian, ahli keluarga tidak bisa hanya mendalami aspek kehidupan pada system mikro, melainkan juga sistem meso, hex, dan system makro terkait kebijakan pembangunan nasional bahkan regional dan global. ahli keluarga dituntut untuk menegakkan, bahwa ketiga yang diajukan oleh para pemohon adalah terkait dengan perzinaan kuhp), pemerkosaan kuhp) dan perbuatan cabul sesama jenis kuhp). perzinaan kuhp) yang hanya dibatasi oleh salah satu pelakunya dalam ikatan perkawinan,(salah satu pelaku) menurut kuhp masih dianggap sebagai hal yang tidak dilarang dalam hukum positif indonesia, padahal, perzinaan luar perkawinan merupakan salah satu merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pada norma aturan yang ada, yang ditentukan dalam kuhp. saya beri contoh dalam kuhp, situ ditentukan bahwasanya barang siapa mengambil barang atau benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum dan seterusnya, dan seterusnya. pengertian barang atau pengertian mengambil, sebelum pengertian barang. pengertian mengambil dalam hal ini tidak serta merta dimaknai sebagai perbuatan fisik mengambil dengan tangan atau dengan alat bantu yang lain. pengertian mengambil dalam hal ini kalau kita menggunakan penafsiran yang ekstensif itu berarti berpindahnya barang atau benda dari empu nya kepada orang lain. nah, ini masih dibenarkan dalam penafsiran ekstensif. berikutnya sebagai konsekuensi yang berikutnya adalah kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum. lah, apa hal hal yang perlu digarisbawahi dalam penemuan hukum ini? terkait dengan penemuan hukum ini kita harus menginstruksikan bahwasanya ada dasar atau landasan yuridis terkait dengan penemuan hukum, yakni undang undang nomor. tahun bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, dankalau menggunakan interpretasi secara gramatikal, memang sini tidak ada menemukan hukum, frasa atau kalimat menemukan hukum tidak ada. situ hanya secara kontekstual, secara kalimat hanya disebutkan bahwasanyawajib memeriksa dan menghadirinya ini dinotasikan sebagai menemukan norma atau menemukan hukum. itu terkait dengan dari kuhp. yang berikutnya terkait dengan buku kedua kuhp bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. perlu dimaknai bahwasanya untuk penggunaan dan saya tidak perlu untuk menyebutkan unsur unsurnya karena itu nanti akan terlalu lama. apabila kita ingin memaknai secara yuridis, kita harus menggunakan cara cara atau asas asas dalam hukum berpikir, dimana asas atasnya itu ada dua. yang pertama asas identitas dan asas kontradiksi, yang itu merupakan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kesemuanya asas dalam hukum berpikir yang ada dalam logika dan penalaran hukum. contoh sederhana dari logika dan penalaran hukum. terkait dengan adanya frasa kalimat yang biasa kita temui dalam dunia akademis. misalnya, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. kalau dinyatakan diidentifikasi sebagai pernyataan, apakah ini sebuah pernyataan? ini tolong dibedakan pernyataan dalam kalimat sosiologis yang dimengerti oleh masyarakat akan berbeda dengan pernyataan dalam dunia akademis. tolong untuk tidak tidur selama kuliah. kalau dalam istilah sosiologis itu merupakan sebuah pernyataan. tetapi dalam hukum berpikir atau yang disebut logika berpikir itu adalah bukan pernyataan tapi permintaan, kenapa? ada kata kata tolong, berarti itu frasa pertama tidak memenuhi hukum berpikir. yang kedua, apakah ini sebuah proposisi? karena yang pertama tadi bukan merupakan pernyataan, maka yang kedua ini adalah bukan proposisi. lah, kemudian apakah dari kalimat tersebut bisa ditarik sebuah kesimpulan? jawabannya tidak bisa. karena apa? berkonotasi negatif dan negatif. sebuah kesimpulan bisa ditarik apabila kalimat itu mengandung pernyataan dan mengandung proposisi, baru kemudian bisa ditarik sebuah kesimpulan yang benar. hal hal yang sering kita temui contoh sederhana lagi kalau dimungkinkan terkait dengan jangan menggunakan lift pada saat kebakaran. ketika ada kebakaran, orang dalam situasi panik, yang dituju adalah lift. kesimpulan itu adalah menyesatkan. karena menginstruksikan pikiran manusia seolah olah lift itu satu satunya alat untuk atas dan bawah, padahal selain lift ada tangga, ada tali yang memungkinkan untuk turun bawah, ada pohon misalnya gedung itu dekat pohon. jadi kesimpulannya untuk membuat suatu kesimpulan, itu harus menggunakan hukum berpikir atau yang disebut sebagai logika. itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang akademisi atau seorang hakim yang menginstruksikan atau yang berikhtiar untuk menemukan hukum. terkait dengan hal itu, pentingnya logika berpikir itu selain itu adalah untuk menganalisis atau untuk memaknai beberapa yang tercantumapabila kita berdiskusi tentang etika dan hukum, mempunyai derajat persamaan dan perbedaan. persamaannya adalah dua hal itu antara etika dan hukum, itu mempunyai permasalahan terkait dengan perilaku manusia. etika berbicara tentang perilaku, hukum juga berbicara tentang perilaku, hanya bedanya ketika etika itu tidak diformalkan dalam bentuk undang undang, tapi kalau hukum kaidah kaidah perilaku itu ditentukan dalam rumusan norma, kalau dalam hal ini hukum pidana adalah dikualifikasikan sebagai unsur unsur perbuatan pidana. jadi dengan demikian, apabila kita menemukan persoalan persoalan tentang etika, kita patut bertanya, itu apakah etika itu sudah diformalkan dalam bentuk norma yang dalam hal ini disahkan oleh pembuat undang undang ataukah etika itu masih berstatus sebagai tingkah laku perilaku yang hanya berlaku pada internal, artinya dengan sesama manusia? itu dua hal yang perlu untuk digarisbawahi bahwasanya antara kaidah hukum dengan etika itu mempunyai persoalan dan ruang lingkup yang berbeda sekaligus mempunyai persamaan yang seharusnya kita harus memaknai dua hal itu sebagai bukan perbedaan, tapi saling mendukung. kemudian yang perlu saya tegaskan dalam hal ini terkait dengan bahwasanya dalam memaknai dan serta kuhp kita harus menginstruksikan beberapa asas berpikir dalam logika dan penalaran hukum sehingga nantinya dalam memaknai tiga tersebut kita tidak membuat kesimpulan yang menyesatkan dan itulah yang sering kita alami, sering kita jumpai dalam penanganan kasus kasus yang terkait dengan pelanggaran dan bahwa perlunya memaknai beberapa unsur unsur yang ada dan ini secara menyeluruh, jangan sampai memaknai dalam tersebut atau frasa frasa dalam tersebut menjadi bagian yang terpisah yang tersendiri atau yang termarjinalkan dalam memakainya. ini yang perlu untuk digarisbawahi. jadi kesimpulan pada pagi hari ini yang pertama, yaitu kita harus berpikir menginstruksikan bahwa indonesia itu adalah negara hukum. hukum sini adalah dimaknai sebagai sekumpulan norma, sekumpulan kaidah kaidah, baik itu secara tertulis atau tidak tertulis. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold yang kedua, kesimpulan yang kedua, yaitu terkait dengan bahwasanya dalam memaknai atau memberikan legal argumentatif itu harus menggunakan logika dan penalaran hukum. dan yang terakhir untuk memaknai beberapa yang ada dalam kuhp itu merupakan suatu keseluruhan dari yang tidak terpisahkan dengan yang lain. michael dua terkait dengan usul penghapusan frasa yang telah kawin dan dan pada kata wanita pada kuhp, dan frasa belum dewasa dalam kuhp. sejauh saya tangkap kuhp berbicara tentang perzinaan karena itu subjek hukum dibatasi pada pria dan wanita yang sudah menikah dan pria dan wanita yang terlibat dalam pengetahuan bahwa pria dan wanita yang turut bersalah sudah menikah. kuhp berbicara tentang kekerasan seksual dan perlindungan wanita. kuhp berbicara tentang pencabulan, perlindungan bagi anak anak yang belum dewasa. saya coba berusaha untuk mempelajari teks itu dan saya kira seluruh polemik yang ada dalam diskusi antara pro dan kontra itu berkaitan dengan perspektif tentang etika, norma moral, dan norma hukum. dan yang kedua berkaitan dengan apa artinya perlindungan terhadap wanita dan anak anak yang belum dewasa lihat dari segi norma moral. ini asumsi dan karena itu saya coba bicara tentang asumsi ini. asumsi pertama seluruh keberatan dari komnas perempuan atas perubahan dan kuhp berhubungan dengan masalah moral. saya kira mereka menyadari bahwa kita berada dalam krisis moral yang mendalam. ada korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, perselingkuhan, konsumerisme, dan masih ada gejala gejala lain lagi. dalam keadaan krisis masyarakat tersebut semua kita ingin menawarkan agenda pembangunan moral dalam kehidupan bersama dan menggunakan hukum sebagai instrumennya. dengan demikian pertanyaan pokok yang segera harus jawab sekarang adalah dengan moralitas macam apa? setiap orang memiliki loyalitasnya. mother teresa dari valuta maupun adolf hitler sama sama merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold memiliki moralitas. kalau mother teresa fokus pada bagaimana memberikan caring dan perhatian pada orang orang yang miskin. sementara adolf hitler dalam prinsip ein volk ein reich satu bangsa satu jawaban, itulah loyalitasnya. begitu juga dengan pemerintahan otoriter dan pemerintahan demokratis masing masing memiliki pertimbangan moral tertentu dan kukuh dengan argumentasi argumentasinya. tugas utama setiap bangsa adalah menemukan moralitas bangsanya dan karena itu pertanyaannya adalah apakah yang ingin kita bangun, apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang baik dan tidak baik, apa yang adil dan tidak adil dalam? adalah pertanyaan pertanyaan yang harus dijawab oleh bangsa yang sedang mengalami krisis ini. namun, untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu pertimbangan rasional kritis sehingga tidak mudah terjebak dalam fundamentalisme atau dogmatis etis satu sisi dan relativisme etis sisi lain. ini adalah tugas etika karena etika adalah usaha rasional kritis mendasar atas moralitas balik prilaku, pemikiran, dan ideologi ideologi tertentu. kita harus akui bahwa kesadaran moral, kesadaran tentang baik dan buruk itu memiliki sumbernya pada agama dan tradisi. dan kita bersyukur bahwa agama dan tradisi menjadi orientasi moral pertama yang membuat kita bisa mengambil bagian dalam kehidupan bersama. perbedaan agama dan tradisi menunjuk juga pada perbedaan pandangan moral karena itu kita tidak pernah memiliki pandangan moral yang sama. dalam latar belakang pluralitas moral tersebut hukum memiliki tugas yang tidak mudah, yaitu memelihara pluralitas dengan membangun bahasa bahasa hukum yang dapat diterima dengan akal sehat oleh semua pihak, sambil mencermati paradigma paradigma yang ada balik semua gagasan moral itu. dalam rangka membangun hukum atas moralitas, perlu kita bicara tentang hubungan antara moral dan hukum dalam beberapa catatan berikut. hukum yang baik menentukan moralitas. pepatah latin mengatakan, oid legs sine tribus. apa artinya hukum kalau tidak disertai moralitas? tetapi, moralitas juga membutuhkan hukum karena hukum dapat meningkatkan dampak sosial dari moralitas, sebagai contoh hormatilah milik orang lain, itu adalah prinsip moral. perlu mendapat hukum antara lain, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold hukum hak milik intelektual. jadi, hukum dan moral tidak sama, contoh hukum zaman kolonial dan hukum apartheid afrika selatan. secara deskriptif karena itu hukum mementingkan kodifikasi, bersifat lahiriah, mengutamakan hukuman, dibangun atas dasar kehendak negara, sedangkan moral itu bersifat subjektif, batiniah, hukumannya adalah hati nurani yang tidak tenang, dibangun oleh kehendak masyarakat dan individu. dengan demikian, moralitas tidak dengan sendirinya menjamin kebaikan, keadilan, sikap tanggung jawab, dibutuhkan refleksi etika untuk melakukan kejernihan yang serius atas moralitas agar kita lebih bertanggung jawab memaksakan moralitas menjadi produk hukum tanpa nalar etika dapat berakibat menghancurkan sendi sendi kehidupan bersama. sebaliknya, agar hukum dapat menjamin kehidupan bersama, common good, keadilan, maka hukum selayaknya juga tunduk pada pertimbangan etika rasional, bukan pada moralitas begitu saja. karena itu hukum dan moral membutuhkan refleksi rasional. asumsi yang kedua yang sebetulnya cukuplah kuat ditemukan oleh kelompok komnas perempuan itu berkaitan dengan perlindungan terhadap kelompok rentan masyarakat terkait orientasi seksual manusia, yaitu perempuan dan anak anak yang belum dewasa. dalam penilaian komnas perempuan dalam kuhp sudah memiliki makna dan tujuan perlindungan tersebut. dari etika, pertimbangan itu memiliki mutu moral yang tinggi karena balik pertimbangan terdapat penghormatan yang tinggi pada martabat manusia, keadilan, dan tanggung jawab terhadap perempuan dan anak anak. banyak filsuf besar seperti aristotle, immanuel kant, john stuart mill itu memberikan pertanggungjawaban yang serius mengenai hal itu. immanuel kant misalnya berbicara, bagaimana pentingnya perlindungan martabat manusia dan karena itu manusia tidak boleh diperalat, termasuk juga dalam hubungan seks. dan prinsip ini bersifat universal, bukan karena kita manusia saja, tapi karena kita harus menggunakan seluruh akal kita untuk mengerti hal itu. juga ketika berbicara tentang hal hal yang tentang kelompok kelompok rentan, yang lemah, yang sakit, anak anak, sini berlaku prinsip sense justice. dalam sense merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold justice itu kita harus memberikan perhatian yang lebih serius pada kelompok itu. jadi, membatasi penghormatan terhadap martabat manusia terutama dalam hal ini perempuan dan anak anak itu justru membuat kita memperkuat moralitas yang memiliki fokus dan perhatian yang serius pada mereka yang lemah dan tertindas baik dari segi kultural maupun dari segi politik. jadi, dengan tidak menghapus frasa yang telah kawin, pada kuhp, komnas perempuan ingin membatasi subjek hukum, yaitu orang orang yang sudah kawin sehingga tidak menjarah setiap orang termasuk anak anak yang belum dewasa. dan pertanyaannya adalah mengapa dibatasi? saya kira kita perlu mempelajari psikologi moral. lawrence hlberg itu melihat bahwa tahap perkembangan kesadaran moral tentang baik dan buruk itu sangat bervariatif pada usia masih sangat muda, sampai tahun itu yang disebut dengan amoral, pada saat itu anak boleh bertingkah laku baik, tapi dia tidak punya kesadaran tentang baik dan buruk. pada fase yang berikut, pada fase prakonvensional, pada fase itu anak bertindak sebagai nice girl dan good boy, tetapi ada kecemasan dan ketakutan. dan pada fase konvensional dimana anak sudah berusia atas sampai dengan tahun, situ sudah ada ketaatan pada kelompok, geng, suku, agama bahkan, dan karena itu dia pasti akan sangat taat pada kelompok kelompok itu. tetapi yang kita butuhkan dan itu pentingnya pendidikan, yaitu bahwa kita beranjak tidak hanya pada tahap konvensional, tapi maju tahap pascakonvensional dimana kita akan mengerti tentang apa artinya martabat manusia, persetujuan demokratis, jadi kita bisa katakan bahwa setelah tahun seseorang dikatakan dewasa dan sadar moral dan hukum, mengerti konsekuensi hukum, perjanjian bebas, kesetiaan, persetujuan demokratis. yang kedua, hubungan seks dapat terjadi setelah perkawinan agama. hubungan seks pada tahap ini memiliki dasar yang pantas diperhatikan karena dalam undang undang kita katakan bahwa perkawinan agama lebih dulu daripada catatan sipil. jadi orang boleh melakukan hubungan seks justru sebelum catatan sipil. ada agama yang melihat perkawinan sebagai perjanjian bebas antara pria dan wanita untuk hidup merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bersama seumur hidup. menurut konsep ini hubungan seks mencampurkan ikatan perkawinan, namun hubungan seks juga perkawinan tidak menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan dan menjadi dasar untuk seseorang masuk dalam perjanjian nikah. jadi hubungan seks tidak identik lah dengan perkawinan karena inti perkawinan adalah perjanjian demokratis dan cinta. yang ketiga. mengapa meski dibatasi? perkawinan adat indonesia perlu diperhatikan, jenis perkawinan ini karena mendahului perkawinan agama dan catatan sipil. perkawinan adat mengandalkan kesucian perempuan, tapi tolong perhatikan motif balik itu. kesucian perempuan menjadi basis dari harmoni masyarakat dan kosmis. penelitian banyak tempat, levis strauss selalu katakan sayang bahwa perempuan sering dipakai sebagai sarana kultural untuk kesucian masyarakat. perkawinan adat ini memang menjadi masalah jika kita menganut norma penghargaan terhadap martabat manusia. namun ada hal yang pantas. diperhatikan karena praktik ini cukup menjadi beban bagi perempuan indonesia, maka membatasi subjek hukum yaitu wanita dan pria yang menikah kita sebenarnya sudah mengurangi beban bagi perempuan dan anak anak indonesia. dengan melihat konsep ini, maka saya kira hal yang paling penting yang menjadi catatan penting berkaitan dengan larangan hubungan seks luar perkawinan itu rata rata ambigu. didukung oleh motif perlindungan kesucian perkawinan, usul penghapusan frasa yang telah kawin, wanita, atau yang belum dewasa perempuan belum dilihat sebagai subjek moral dalam perkawinan tersebut. kuhp sudah memiliki basis filosofis dan inti melindungi martabat perempuan dan anak anak dalam kerancuan filosofis perkawinan tersebut. hubungan seks memang menjadi inti lembaga perkawinan, tapi perkawinan tidak identik dengan hubungan seks. hubungan seks justru terjadi atas dasar kepercayaan cinta dan persahabatan, tanpa terjadi itu terjadilah zina, kekerasan, pencabulan, dan itu bisa terjadi dalam keluarga. hubungan seks memiliki alasan alasan psikologis karena itu dapat terjadi kapan pun dan dengan orang orang terdekat. yang perlu merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold diperhatikan dalam masalah manipulasi, objektifikasi, instrumentalisasi melalui kekerasan, semua ini melalui etika rasional, menghargai kebebasan, kebaikan bersama, dan keadilan. dan secara sosiologis kita masih melihat fakta bahwa banyak orang hidup tanpa mengikatkan diri pada perkawinan dengan alasan agama, ekonomi, dan psikologi. hubungan seks mereka lah dapat terjadi karena relasi yang intim dapat juga terjadi karena keterpaksaan. jadi ini ambiguitas ambiguitas yang perlu kita perhatikan. dengan catatan ini saya kira perlu kita memperhatikan alasan alasan akademik yang menjadi alasan mengapa ini memang menjadi yang diangkat pada kuhp. saksi pihak terkait dewi anti keterangan saya untuk mendukung permohonan oleh pihak terkait tidak langsung komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan komnas perempuan. keterangan ini didasarkan pada pengalaman, baik pribadi maupun dalam komunitas adat karuhun sunda wiwitan sebagai bagian dari warga negara indonesia yang hingga saat ini masih belum terpenuhi hak konstitusi terkait ketidakhadiran negara dalam pelayanan administrasi kependudukan. tidak didapatkannya perkawinan adat oleh negara dan sejatinya ini memicu kami untuk . sebagai masyarakat hukum adat sangat rentan untuk kriminalisasi. sebagai masyarakat hukum adat, kami melaksanakan nilai tuntunan kehidupan secara turun temurun dari leluhur. sistem nilai kehidupan dalamnya mengajarkan kesadaran diri selaku manusia dan kesadaran pribadi selaku suatu bangsa. seperti warga negara indonesia lainnya, kami pun memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara melaporkan segala peristiwa yang berakibat hukum seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. sejak berdirinya negara kesatuan republik indonesia hingga tahun hak sipil terutama peristiwa perkawinan masyarakat kami dicatatkan oleh seorang wedana kantor kabupaten. namun pada tahun mulai terjadi beberapa fitnah dan stigma pada komunitas adat kami. setelah sebelum zaman jepang kami pun mengalami tekanan ketika hendak mencatatkan perkawinan adat, padahal pada zaman belanda saja, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold belanda mengakui perkawinan kami sebagai perkawinan hukum adat dan itu tercatat dalam buku dikukus agama jawa pasundan yang dikontrol oleh j.a.l jacobs tahun nanti akan kami sertakan. peristiwa tahun itu menjadi gambaran awal bagaimana terjadi upaya sistemik dalam melanggengkan stigma pada komunitas kami. betapa tidak, media massa yang ada pada saat itu pun belum cukup membuka informasi yang berimbang, lebih didominasi oleh tekanan politik, terjadi tekanan terhadap beberapa calon pasangan pengantin yang harus disibukkan bolak balik diinterogasi kejaksaan melalui bakorpakem. bahkan ayah kami sendiri, bapak. djatikusumah, sempat ditahan kejaksaan tanpa proses peradilan. bahkan saat itu terjadi peristiwa yang sangat cukup aneh karena jaksa malah meminta ayah saya untuk meyakinkan saksi yang bisa memberikan keterangan palsu untuk memberatkan ayah saya. situasi itu sangat mencekam untuk warga adat, sehingga sesepuh adat saat itu kakek saya, bapak tedjabuwana, demi menyelamatkan warga adatnya menyatakan membubarkan diri sebagai organisasi ads agama djawa sunda) dari tuduhan komunis dan intrik intrik politik lainnya. bukan hanya sebagai aliran sesat, tapi juga stigma tentang perkawinan liar itu sangat melekat kami. kebanyakan warga adat akhirnya dibebaskan untuk memilih agama yang ada pada saat itu dan kebanyakan warga adat memilih katolik, kristen, kemudian sebagian kecil beragama islam. kebijakan tersebut kini menyadarkan kami bahwa itulah satu satunya jalan saat itu agar kami terlepas dari tuduhan komunis, intrik intrik politik, hingga kemungkinan pemusnahan massal pada saat itu seperti yang dialami oleh saudara saudara kami jawa tengah dan jawa timur tahun dari tahun hingga sebagian dari komunitas kami beragama katolik sampai hingga akhirnya kami membentuk kembali paguyuban adat sesuai cara leluhur kami terdahulu dengan tergabung dalam paguyuban adat cara karuhun urang yang telah terdaftar resmi dalam kementerian pendidikan dan kebudayaan. artinya kami sudah mencoba melegalformalkan sebuah kelembagaan paguyuban adat kami. namun, tidak lama kemudian, satu tahun kemudian tanpa proses investigasi yang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold biang keladi kehancuran masa depan generasi muda dan menambah problem keluarga dan masyarakat, baik pada keluarga induk, maupun keluarga baru yang terbentuk akibat perzinaan: bahwa perilaku zina luar perkawinan akan berdampak besar dalam pembentukan institusi keluarga. hal ini dikarenakan gaya hidup seks bebas yang berdampak pada keengganan generasi muda untuk menikah dengan cara yang baik dan benar. perilaku zina diluar perkawinan, bukan saja dapat mengacaukan pertumbuhan demografi indonesia pun juga akan mengurangi kualitas keluarga indonesia karena terjalin hubungan sosial, psikologis dan biologis yang tidak didasari oleh pernikahan yang sah sehingga rentan atas kekerasan, ketidaksetiaan, dan berujung pada ketidakjelasan tujuan dari hubungan perkawinan itu sendiri yang berakibat jatuhnya institusi keluarga sehingga pada akhirnya merapihkan ketahanan nasional: bahwa dalam hal judicial review kuhp perihal pemerkosaan yang dibatasi hanya kepada wanita saja sebagai korban nya, ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin menantang dan berbahaya. konsep perkosaan ternyata bisa juga terjadi pada laki laki yang dilakukan oleh wanita maupun laki laki. perkosaan yang semakin marak mengancam seluruh generasi indonesia, ternyata bukan saja dapat dilakukan kepada wanita saja, melainkan pula dilakukan juga kepada sesama laki laki, dan juga bisa terjadi dewasa terhadap anak anak maupun sesama anak anak bahkan dewasa terhadap manula, pendeknya masalah perkosaan ini sudah menjadi ancaman nyata bagi bangsa dan negara sehingga hukum yang ada harus ditinjau ulang agar lebih memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat indonesia, bahwa perkosaan baik dilakukan kepada wanita dan laki laki harus dipandang sebagai sebuah kejahatan yang sangat berbahaya. apalagi jika dilakukan oleh orang sesama jenis. hal ini dikarenakan perkosaan merupakan sebuah peristiwa traumatis yang memiliki dampak amat buruk bagi korban yang diperkosa. bahkan dalam sejumlah peristiwa, peristiwa pemerkosaan dapat merubah identitas psikologis seseorang yang amat merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold berimbang, kejaksaan negeri jawa barat malah mengeluarkan pelarangan terhadap paguyuban kami lewat keputusan vii1 pelarangan tersebut memang terlihat dipaksakan atas dasar kehendak penguasa politik tanpa investigasi yang nyata dan dalam pelarangan itu dikatakan juga menyangkut tentang perkawinan adat yang dianggap sebagai perkawinan liar, lebih jelasnya nanti kami sertakan juga sebagai bukti. dampak dari surat keputusan) tersebut melanggengkan stigmatisasi pada komunitas kami hanya karena kami melestarikan apa yang menjadi tuntunan leluhur untuk tetap merawat kesadaran diri selaku manusia dan kesadaran pribadi selaku satu bangsa. kami ingin tetap hidup negeri yang sudah dikodratkan oleh sang maha pencipta dengan menjalankan cara dan ciri bangsa kami sebagai orang yang berbudaya sunda, mempertahankan nilai spiritual dengan lelaki adat dan tradisi kami. itulah kami, bukan komunitas yang ingin makar terhadap negeri yang sangat kami cintai, bahkan pembunuhan karakter terhadap leluhur kami, bapak madras dewa alibaba adalah juga kami rasakan sebagai upaya sistematis menghilangkan jejak seorang nasionalis sejati pada zamannya yang sangat diperhitungkan bahkan oleh belanda hingga mengalami dan diasingkan merauke tahun hingga sejak tahun segala sisi kehidupan kami dikebiri. pintu masuk melalui administrasi kependudukan, ktp digiring menjadi ktp kosong ataupun dipaksakan untuk beragama yang tidak kami yakini. proses pengajuan pencatatan perkawinan macet dan tidak dilayani sama sekali. juga proses pembuatan akta kelahiran, balapan diterbitkan akta kelahiran hanya berstatus anak seorang perempuan. hingga sekarang masih terjadi, bahkan kami merasa secara sistemik. negara telah berperan untuk memisahkan hubungan biologis antara anak dan bapak. padahal apa yang kami lakukan, menuju proses perkawinan adat itu sebuah perjalanan yang tidak singkat. penderitaan lewat tekanan psikologis menjadi makanan sehari hari bagi para perempuan adat seperti kami. saya mengutip curahan hati, salah satunya sebagai berikut, saat anak anakku sekolah, ditanya akta kelahiran dan dalam akta kelahiran itu hanya ditulis lahir dari seorang perempuan. anak anakku merasa ditekan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold ketika pelajaran sekolah, anak anakku merasa ditekan lagi. betapa sakit hati sebagai seorang ibu saat itu, saat kami didiskriminasi oleh pihak pihak tertentu. pengalaman ini sangat berharga bagi kami dan tidak akan pernah kami lupakan sampai kapanpun. aku sebagai ibu akan selalu tetap berjuang demi kenyamanan anak anakku. dengan diberi pengertian pengertian, anak anakku mulai mengerti dan lebih kuat, tapi apakah mereka akan tetap optimis? miris hati kami saat ini. sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama depan hukum, upaya upaya telah dilakukan untuk bagaimana agar perkawinan adat kami bisa dicatatkan oleh negara. pada tahun kakak saya mengajukan gugatan tingkat ptun, untuk menggugat kepala catatan sipil dan kami dimenangkan. namun, pada tingkat ptun kami dikalahkan, hingga akhirnya kami kehilangan kemampuan untuk memproses hukum lebih lanjut. antara kami masyarakat. adat tidak banyak yang memilih jalan untuk secara . menempuh keadilan dengan cara perdata. berangkat dari kasus tersebut, sempat menjadi stigma masyarakat sebagai perkawinan yang dianggap kumpul kebo. penderitaan media nasional saat itu begitu kuat dan lebih banyak yang monostigma dan menguatkan stigma kepada kami sebagai perkawinan kumpul kebo. pada tahun saya menikah dengan tata cara adat dan sebetulnya kami berpikir saat itu bagaimana cara supaya negara mau mencatatkan peristiwa hukum tersebut. saya berinisiatif dengan suami saya saat itu, mengundang semua tokoh agama untuk turut mendoakan kami sebagia saksi dalam perkawinan. namun ternyata, upaya itu pun tidak cukup untuk melegalkan perkawinan yang kami lakukan. untuk dapat diketahui, sejatinya dalam tata cara perkawinan adat untuk menuju jenjang perkawinan, melalui beberapa tahapan. dalam keyakinan kami, satu perkawinan bukanlah sekadar temu dan menyatunya dua manusia, tetapi dua keluarga besar. tahapan tahapan tersebut yang harus dilalui adalah pertama potongan, menjajaki calon pasangan apakah sudah terikat hubungan atau belum dengan yang lain, dengan salah satu pihak, bagaimana latar belakang keluarga. yang kedua neundeun omong, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold satu tahap mana keluarga calon mempelai pria menitipkan kepada keluarga calon mempelai wanita. bahwa ingin menjalin hubungan yang lebih serius. yang ketiga lengket tanah, upacara menentukan hari perkawinan antara dua keluarga. yang keempat adalah masa, pendidikan pranikah yang diberikan oleh sesepuh adat kepala calon mempelai. yang kelima adalah ngarai dan siraman, tahapan bakti seorang putra dan putri untuk memohon izin kepada orang tua, membasuh kaki para orang tua dalam meminta izin menempuh kehidupan yang baru. yang keenam adalah ngeuyeuk seluruh, pendidikan pranikah dengan metode pembelajaran pendidikan seksual lewat materi sajian ubarampai. jadi pendidikan seksual yang disajikan lewat simbolisasi apa yang ada disekitar kita. misalnya, tanaman, along dan lesung, padi, jadi pendidikan pranikah untuk calon pasangan yang akan menikah. yang ketujuh, yang terakhir adalah ikrar pangestu jatukrami, janji yang diucapkan kedua mempelai hadapan orang tua untuk menempuh kehidupan baru dan mandiri. rasanya ketika kami sudah melalui proses sedemikian panjang untuk sebuah perkawinan dan masih distigma sebagai perkawinan yang liar dan kumpul kebo, begitu menyakitkan. begitu negara tidak pernah melihat kondisi nyata baik yang ada. sejatinya hukum adat sudah ada sebelum negara kesatuan republik ini membentuk dan menyusun undang undangnya sendiri, tetapi kenapa hukum adat tidak diakomodir dalam hukum positif dan dilegalkan. dalam masyarakat kami, perzinaan tidak ada dalam istilah sunda wiwitan. seks luar perkawinan tidak ada dalam komunitas kami. adapun beberapa kasus yang terjadi luar komunitas antaranya kebanyakan ada beberapa generasi muda yang menjadi masyarakat urban perkotaan dan mereka tidak mampu menghadapi tantangan zaman dan godaan, sehingga kalau ada kasus seperti itu, kami tetap menanyakan dan mengklarifikasi kepada mereka apakah mereka menyadari kesalahan yang sudah dilakukan. kami mempertemukan pasangan dan keluarga untuk mendapatkan titik temu dari jalan keluar memperbaiki kesalahan dalam melanggar adat. bila kedua belah pihak menyadari kekeliruan dan menemukan titik kesadaran pertanggungjawaban bersama, jadi bukan pada merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold posisi saling menyalahkan berebut benar, tetapi bersikap bahwa kekeliruan itu harus diperbaiki. apalagi ternyata bila sudah ada janin yang dikandung oleh pihak perempuan, pantang bagi kami untuk menggugurkan kehidupan yang sudah diberikan oleh yang maha pencipta. secara psikologis pun bagi seorang perempuan yang mengandung harus dijaga untuk dalam situasi yang aman dan nyaman untuk perkembangan janin. jadi dalam dampak dari perkawinan yang tidak dicatat juga sangat panjang dan sejatinya hukum adat itu kami berharap ingin diakomodir oleh hukum negara. karena bila tidak segera, maka rentan untuk kriminalisasi karena perkawinan yang tidak dicatat. permasalahan yang kini masih dirasakan adalah adanya upaya pemaksaan untuk berorganisasi sesuai tata cara parpol dan ormas yang tentunya sangat berbeda dengan fakta sistem hukum adat. pertanyaannya apakah warga negara yang beragama antara agama itu, ketika ingin mengajukan perkawinan apakah harus memilih organisasi tertentu? atau penghulu yang menikahkan mereka, pasangan tersebut, apakah ditanya organisasinya apa? sampai saat ini kami sering dianggap sebagai masyarakat yang tidak mau tertib administratif. padahal dari setiap peristiwa yang terjadi kami selalu melaporkan, tetapi apa daya kami ketika aparatur negara selalu menolak untuk mencatatkan dengan alasan belum ada jumlah atau jenis, belum ada perundang undangan yang menaungi kami. yang terbaru, memang kementerian dalam negeri sudah mengeluarkan kemudahan, sedikit kemudahan untuk akta kelahiran anak, dimana nama ayah bisa muncul dalam akta kelahiran. tetapi tetap saja bawah akta kelahiran itu dikatakan bahwa perkawinan orang tua tersebut belum dicatat sesuai perundang undangan. pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab untuk membuat undang undang? kenapa kami lagi yang menjadi dipersulit, begitu. jadi, harapan kami dengan kesaksian kami ini juga menambah mungkin majelis yang mulia belum terlalu detail masalah yang terjadi bagi masyarakat atau warga negara pemeluk penganut agama leluhur bukan hanya sunda wiwitan, tetapi seluruh nusantara masih ada komunitas komunitas seperti kami yang masih diabaikan, yang masih dipaksakan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold untuk beragama dan ujung ujungnya adalah hak sipil administratif, hak mencatatkan nikah, hak akta kelahiran, itu kami tidak bisa mendapatkannya. ii. institute for criminal justice reform (cjr) cjr akan melihat dua utama yang diajukan para pemohon, yaitu terkait dan kuhp. terkait sepanjang ini kami tidak memberikan keterangan. pertama, terkait dengan legal standing pemohon tidak terpenuhi. kami memandang bahwa permohonan legal standing dari para pemohon tidak terpenuhi karena pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional dari berlakunya yang diajukan mahkamah konstitusi. pun begitu terkait dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia, para pemohon tidak mampu untuk menjelaskan dan tidak mampu untuk menunjukkan keterkaitan terhadap adanya pelanggaran hak asasi manusia dan kerugian konstitusional yang dirasakan oleh para pemohon. pokok permohonan yang pertama adalah tidak bertentangan dengan dan dan undang undang dasar perlu untuk kami jelaskan kepada para pemohon bagaimana kemudian sejarah panjang dari pembentukan kuhp. didasarkan pada pondasi mengenai adanya kepentingan negara dalam menjaga lembaga perkawinan. ini, sudah ada mulai dari zaman romawi, code penal perancis, kuhp belanda, dan berdasarkan asas konkordansi diberlakukan dalam kuhp indonesia. dalam konteks itu dimaksudkan untuk menjaga sarannya lembaga perkawinan yang disahkan oleh negara. bahwa zina dalam konteks bukanlah zina sebagaimana dimaksud dalam ajaran agama tertentu atau seluruh ajaran agama yang ada indonesia. kegagalan konsep inilah yang diajukan oleh para pemohon. jejak ini sebetulnya dapat dilihat dari kuhp versi badan pembinaan hukum nasional. dalam konteks bpn, bpn mengatakan, overset. dalam bahasa belanda, zina yang saat ini dalam bahasa indonesia disebut merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dengan hendak atau adanya kekasih gelap, atau dalam konteks lain hendak artinya perselingkuhan. ini untuk membuka ruang untuk membedakan zina dalam konteks perkawinan, dalam konteks agama dengan zina dalam konsep konstelasi kesalahan ini juga yang mendasari kemudian permohonan para pemohon untuk mengeluarkan adanya syarat aduan dan kemudian adanya syarat perkawinan. mengapa kemudian syarat perkawinan ada dalam apabila kita membuka memorie van toelichting dari kuhp yang saat ini berlaku indonesia, terdapat dua perdebatan utama. yang pertama adalah menurut pompeii dalam memorie van toelichting nya alasan adanya delik aduan dikarenakan pertimbangan beberapa delik tertentu, ikut campuran alat alat negara akan mendatangkan kerugian yang lebih besar dari kepentingan tertentu dari orang yang percaya atau secara nyata telah dirugikan oleh suatu perbuatan zina, dibandingkan tidak ada ikut campuran negara dalam kasus tersebut. kedua. perdebatan ini kemudian disampaikan oleh smith, masih dalam memorie van toelichting penyusunan kuhp yang saat ini berlaku indonesia. dalam konteks itu dikatakan ada adalah alur berpikir tidak mungkin dalam konteks pasangan yang sedang berzina, seorang yang tidak punya masalah untuk mengajukan perceraian tempat tidur atau dapur, kemudian meminta negara untuk ikut serta atau campur tangan dalam proses perkawinan yang dilakukannya. dalam konteks ini pada saat itulah alasannya kenapa alasan delik aduan masuk dalam kuhp kita saat ini. menurut pihak terkait bahwa menghilangkan konteks frasa telah menikah dan adanya delik aduan justru bertentangan dengan hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang berdasarkan undang undang dasar konstitusi yang juga diajukan oleh para pemohon sebagai landasan bertentangan dengan kuhp konteks apabila permohonan ini diterima oleh mahkamah konstitusi. dalam beberapa penelitian yang sudah dilakukan luar negeri atau pun dalam negeri, maka kita bisa melihat salah satu dampak terbesar dari apabila disahkannya atau diterimanya permohonan ini, adanya over merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kriminalisasi. over kriminalisasi adalah kelebihan beban terhadap pidana atau banyaknya perbuatan pidana yang dikriminalkan dalam suatu negara. ada tiga hal pokok mendasar mengapa kami mengatakan bahwa over kriminalisasi sangat berbahaya indonesia: yang pertama adalah permohonan para pemohon akan berakibat pada tingginya penghukuman dan memperbesar jumlah pelaku tindak pidana. ini akan berimbas langsung kepada kewajiban negara terkait kebijakan penal. memperbanyak fasilitas dalam proses pengadilan, penegakan hukum, dan lapas. kondisi ini juga akan mengakibatkan berubahnya prioritas kebijakan kriminal indonesia. prioritas pemerintah saat ini sudah banyak. kita dihadapkan dengan kasus korupsi, baru baru ini kita dihadapkan dengan kasus terorisme, kita masih punya kasus narkotika, kita punya kasus transaksional yang sangat banyak. fokus ini akan terganggu dengan banyaknya jumlah tindak pidana yang akan masuk dalam pengadilan, kepolisian, kejaksaan, apabila permohonan ini diterima. kedua, kebijakan pidana yang ingin memperluas tindak pidana kesusilaan, maka negara akan masuk terlalu jauh untuk mengontrol hak yang sangat privasi dari warga negara. negara akan sangat mudah untuk mencampuradukkan persoalan yang bersifat privat dengan persoalan persoalan yang bersifat publik. hal ini justru mengingkari kedudukan hukum pidana sebagai upaya terakhir menyelesaikan masalah hukum atau ultimatum medium. dengan kata lain, tidak akan ada lagi penghormatan akan hak atas privasi warga negara sebab atas nama hukum pidana, negara akan sangat bebas untuk mencampuri urusan privat warga negara. sebenarnya jalan panjang terkait penghormatan terhadap hak privasi sudah ada dalam kuhp kita. kami meminta pemohon untuk kemudian membaca ulang kuhp. adanya pelanggaran kesusilaan kriminalisasi dalam hal terjadi muka umum atau depan publik. ini menunjukkan bahwa dalam konteks kesusilaan yang terjadi ruang ruang tertutup, yang terjadi dengan concern, atau dalam bahasa lain suka dengan suka sepanjang tidak dilakukan dalam konteks trafficking, sepanjang tidak dilakukan dalam konteks terhadap anak, maka hal itu adalah hak privasi dari setiap warga negara yang mana apabila negara masuk terlalu jauh, maka merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kita akan melihat banyak sekali campur tangan negara dalam kehidupan privat warga negaranya. ketiga, ini yang salah satu yang paling penting. asumsi bahwa negara memiliki kapasitas untuk menjamin rasa aman, menjaga tingkat kepatuhan hukum dan mampu mengedepankan dan mampu mengendalikan tingkat kriminalitas akan berbenturan dengan kemampuan terbatas yang dimiliki negara. hasilnya masyarakat justru akan menilai negara tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya. hal yang paling buruk, maka akan ada main hakim sendiri dari warga negara akibat ketidakpercayaan publik yang tinggi dikarenakan terbatasnya kemampuan negara dalam menangani banyak kasus. pemohon mengajukan ahli dari komisi perlindungan anak indonesia, kami ingin mengutip suatu hasil survey dari komisi perlindungan anak indonesia, remaja kita sudah berhubungan seksual, antaranya perempuan melakukan aborsi dari hasil hubungan suka sama suka antarwarga remaja. kita kutip yang pertama, yang kedua adalah data unicef dari tahun 1y9 dari anak laki laki berusia bawah tahun sudah melakukan hubungan seksual, perempuan bawah umur tahun sudah melakukan seksual. kalau permohonan yang diajukan oleh pemohon diterima oleh yang mulia, maka anak kita yang berhubungan seksual, sudah melakukan aborsi, anak laki laki bawah tahun sudah melakukan hubungan seksual, anak perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual akan kriminalisasi. konteks inilah yang kemudian tidak dipahami oleh pemohon dalam mengajukan permohonan ini. pada unicef mengeluarkan laporan terkait dengan tingginya angka hiv aids indonesia. salah satu poin yang diajukan unicef, badan pbb yang mengurusi hak anak indonesia mengatakan bahwa tingginya angka hiv aids indonesia dikarenakan bahwa konteks berhubungan seksual masih dianggap tabu sepanjang dibicarakan ruang publik pendidikan indonesia. pada saat itu unicef mengambil satu yaitu yang melarang adanya pengenalan alat kontrasepsi terhadap warga negara indonesia. jadi kuhp itu melarang adanya penyebaran dan pengenalan hak kontrasepsi indonesia. menurut unicef, ini saja merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sudah berdampak dari anak anak kita, remaja remaja kita menganggap pendidikan seksual, berhubungan seksual adalah suatu konteks yang tabu. kita bisa bayangkan ketika anak anak remaja kita berhubungan seksual, ketika karena ketidaktahuan dan keingintahuan mereka yang terbatas berhubungan seksual kriminalisasi, maka penjara penjara kita akan penuh dengan anak anak, dengan anak anak saya, dengan anak anak kita yang ruangan ini. anak dalam konteks ini bukan hanya anak dalam konteks biologis, tapi juga anak anak indonesia depan. mengutip putusan mahkamah konstitusi terkait dengan uji materiil perkawinan usia anak. dalam konteks itu, majelis mahkamah konstitusi mengatakan bahwa saat ini usia perkawinan anak tidak bisa diangkat maksimum menjadi tahun karena anak anak kita daerah dan anak anak kita indonesia masih banyak yang melakukan hubungan seksual yang kemudian dapat berdampak terhadap kriminalisasi yang dilakukan apabila ada pelarangan terhadap perkawinan usia anak. ini yang menjadi konteks yang kami harapkan supaya diperhatikan baik ruangan ini. konteks berikutnya adalah mengenai open legal policy. saat ini rancangan kuhp sedang dibahas dpr. apa yang diajukan oleh pemohon sesungguhnya sudah dibahas dan akan dibahas dpr. untuk itu kami meminta mahkamah konstitusi untuk melihat konteks pembatasan terhadap hak asasi manusia baiknya harus dilakukan dalam bentuk undang undang. konteks diatur dalam bentuk undang undang tidak semata mata dalam konteks undang undang, tetapi dia karena bentuknya pidana karena dia bentuknya potensi pelanggaran hak asasi manusia, maka harus dibahas oleh wakil wakil rakyat atas meja parlemen yang didasarkan dalam konteks pembahasan pemerintah dan konteks pembahasan dpr. apa yang kita lakukan ruangan ini dalam konteks mahkamah konstitusi, sebaiknya baik, sepanjang mahkamah konstitusi mendudukkan dirinya sebagai penjaga konstitusi dan sebagai satu satunya penafsir konstitusi negara kita. sehingga dalam hal potensi yang begitu besar, yang sudah kami sampaikan datanya, kegagalan paham dalam konteks dampak yang terjadi akibat dari permohonan para pemohon, maka kami meminta supaya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pembahasan pembahasan seperti ini, baiknya kita lakukan dpr dengan wakil wakil rakyat kita yang sudah ada dpr. bahwa apa yang diajukan para pemohon bisa berdampak besar pada adanya mekanisme diskriminasi yang diatur dalam undang undang. apa yang dimintakan pemohon sebetulnya sangat bertujuan untuk melakukan diskriminasi pada suatu konteks tertentu. pandangan dari mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu yang pada dasarnya mahkamah konstitusi mengatakan bahwa menimbang bahwa hak hak asasi yang disebutkan dalam undang undang dasar tersebut atas, masing masing mendiskriminasi.. akan tetapi undang undang dasar tidak memberikan pengertian yang jelas tentang prinsip prinsip tersebut. sehingga mahkamah harus memperhatikan instrumen instrumen hak asasi manusia, baik yang bersifat nasional maupun internasional. bahwa kerangka kerja anti diskriminasi, melarang setiap perbedaan keterlibatan atau pembatasan berdasarkan basis seks, usia, gender, identitas, orientasi seksual, status perkawinan, riw atau perilaku seks, nyata atau salah ras, warna, etik, bahasa, agama, politik, dan lain lain. kami meminta dengan sangat bahwa para hakim mahkamah konstitusi dapat melihat kembali putusan yang sudah dihasilkan, lalu kemudian dikontraskan dengan konteks nasional dan internasional. hal ini sangat penting dilakukan indonesia karena setiap langkah salah yang dilakukan, maka akan berdampak buruk pada konteks peradilan pidana indonesia..no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold berbahaya bagi seluruh masyakarat indonesia, baik wanita, maupun laki laki, bahwa pemberlakuan kuhp selama ini justru tidak melindungi kelompok korban orang dewasa dan juga tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal pelakunya adalah bukan orang dewasa. dasar filosofis negara: agama bahwa dasar filosofis negara adalah ketuhanan yang maha esa sebagaimana termaktub dalam sila pertama pancasila, pembukaan uud serta uud yang menjamin negara untuk berpegang pada nilai nilai ketuhanan yang maha esa, bahwa founding fathers indonesia telah mufakat mencantumkan prinsip ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama pancasila sebagai norma dasar (groundwork) yang menjadi dasar negara republik indonesia. dalam buku uraian pancasila tahun anggota panitia lima, yakni mohammad hatta, prof. subordo djoyoadisuryo s.h., mr. alex andres maramis, prof. sunarko s.h., dan prof. abdoel jafar pringgodigdo s.h., merumuskan: dasar ketuhanan yang maha esa jadi dasar yang memimpin cita cita negarawan kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi." lihat, muhammad hatta, pengertian pancasila, jakarta: haji manggung, bahwa para pendiri bangsa indonesia sama sekali tidak menciptakan indonesia sebagai negara "netral agama" atau "negara sekuler"karena itu, seyogianya, pemahaman terhadap pancasila dan uud tidak dilepaskan dari kerangka nilai nilai agama terlebih diseret kutub netral agama. pemahaman semacam ini, selain keliru, juga merupakan pengkhianatan terhadap cita cita luhur para pendiri bangsa, juga akan berakhir dengan sia sia, sebab bangsa indonesia pada umumnya tidak mungkin bisa dilepaskan dari ajaran ajaran agama,secara khusus ummat merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold menyatakan menolak atau setidak tidaknya tidak dapat menerima permohonan diajukan oleh para pemohon dalam perkara nomor puu xiv menyatakan ketentuan dalam kitab undang undang hukum pidana. agoseptember yang pada pokoknya sebagai berikut: roichatul akidah pemidanaan dalam perspektif hak asasi manusia sebagai wujud pelaksanaan kewajiban negara atau state obligation. seperti kita ketahui bersama, negara memiliki posisi yang sangat sentral dalam hak asasi manusia, yaitu sebagai penanggung jawab serta penanggung kewajiban negara (state obligation) untuk mewujudkan hak asasi manusia. konstitusi indonesia mengatur tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia, dimanwajiban negara atau state obligation juga diaturkovenan tersebut mendefinisikan ruang lingkup kewajiban negara negara pihak, dimana negara negara pihak diwajibkan untuk menghormati (obligation respect), hak hak yang dijamin oleh kovenan, dan untuk menjamin (obligation ensure), hak hak tersebut bagi individu wilayah kekuasaan mereka dan yang menjadi subjek yuridiksi mereka. kewajiban untuk menghormati seperti kita tahu bermakna bahwa negara diwajibkan untuk menahan diri dan tidak mengintervensi hak hak individu. sementara kewajiban untuk menjamin meliputi kewajiban untuk memenuhi (obligation fulfill) dan kewajiban untuk melindungi (obligation merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold protect). sesuai dengan prinsip yang dinyatakan dalam konvensi wina tentang hukum perjanjian vienna convention the law treaties) negara negara pihak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban kewajibannya berdasarkan kovenan dengan iktikad baik (in good vibe). dalam hal ini, izinkan kami untuk mendalami satu kewajiban, yaitu kewajiban untuk melindungi (obligation protect). kewajiban ini memiliki rujukan utama pada ketentuan kovenan internasional hak sipil dan politik yang memuat terminologi hak atas perlindungan hukum (rights the protection the law) yang memang memberi amanah kepada negara untuk mengambil langkah melakukan perlindungan, bukan hanya dari aparatur negara, namun juga terhadap intervensi pihak ketiga atau sesama masyarakat. hal ini memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan perlindungan dengan dalam beberapa hal membatasi hak, termasuk dalam hal ini kemudian mengkriminalkan (criminalization) suatu perbuatan apabila langkah lain tidak mencukupi. beberapa perbuatan pelanggaran hak asasi manusia kemudian ditetapkan sebagai sebuah tindakan pidana. dengan demikian, sebagaimana kita ketahui bersama, mengkriminalkan suatu perbuatan menjadi tindak pidana adalah sebuah langkah yang menjadi pelaksanaan kewajiban negara, yaitu untuk melindungi (obligation protect). namun demikian, hal ini dilakukan sebagai langkah terakhir (ultimatum medium) atau last resort apabila langkah lain dianggap tidak mencukupi. negara negara pihakbeberapa orang atau kemudian beberapa aparat negara. hal kedua, hak yang paling terkait dengan yang dimohonkan untuk diuji adalah hak atas privasi (rights privacy). hak ini diatur dalam yang mengaturini juga diatur dalam merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kovenan internasional hak sipil dan politik yang seperti disampaikan sebelumnya telah disahkan oleh indonesia melalui undang undang nomor tahun dimana menyatakan, tidak seorang pun yang dapat secara sewenang wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. nya menyatakan, setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut. hak atas privasi memiliki gagasan dasar yang menempatkan manusia sebagai subjek otonom atas dirinya sendiri. hak atas privasi memberikan hak pada individu untuk mengisolasi diri dari orang lain untuk keluar dari kehidupan publik dan masuk dalam ruang dirinya yang paling privat, serta untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan harapan dan keinginannya. hak ini juga melindungi tindakan individu sepanjang tindakan tersebut tidak mengintervensi orang lain dan bila tidak membahayakan privasi .orang lain. titik inilah pandangan absolut terhadap privasi mencapai titik akhir. maka hak atas privasi melindungi ruang otonom individu bagi eksistensi diri serta tindakannya sepanjang tidak menyentuh ruang kebebasan orang lain. yang dilindungi adalah ruang khusus dari eksistensi individu serta otonomi yang tidak bersentuhan dengan ruang kebebasan orang lain. hak atas privasi ini memiliki beberapa berapa lingkup. pertama adalah identitas atau identity yang melindungi kualitas atau keistimewaan seseorang yang meliputi antara lain nama seseorang, penampilan seseorang, bagaimana orang berpakaian, memiliki perasaan, memiliki pemikiran, dan juga memiliki keyakinan. hal kedua adalah integrity atau integritas yang melindungi integritas diri seseorang yang kemudian melarang antara lain perlakuan atau penghukuman yang tidak manusiawi ataupun misalnya penggeledahan badan secara sewenang wenang. hal ketiga adalah intimacy atau keintiman yang meliputi kerahasiaan dari publik atas karakteristik pribadi, tindakan, ataupun data yang dimiliki oleh seseorang. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold yang keempat adalah otonomi atau ruang otonomi yang melindungi upaya individu untuk merealisasikan diri dengan tindakan yang tidak mengintervensi privasi orang lain. hal kelima yang dilindungi oleh hak atas privasi adalah seksualitas atau sexuality, hal ini berlaku bagi perilaku seksual dari seseorang dalam ranah privat atau konsumsi pornografi dalam ranah privat. intervensi negara tentu diperbolehkan tatkala secara mutlak diperlukan untuk mereka yang terdampak seperti anak anak. regulasi yang mengatur perilaku seksual dalam hal ini harus secara hati hati. apabila tidak, maka kemudian dapat merupakan sebuah intervensi yang sewenang wenang atas hak atas privasi. hak atas privasi seperti yang disampaikan atas tidaklah bersifat absolut. hak ini dapat dibatasi oleh privasi orang lain dan dengan demikian per definition, hak ini tidak dibatasi sepanjang tidak melanggar hak orang lain. akan tetapi, sering kali hal ini justru berbenturan dengan larangan negara khususnya apabila tindakan privat dianggap menyimpang dari hal yang diakui secara umum oleh norma norma keagamaan, moral, ataupun sosial dimana publik kemudian merasa bertanggung jawab. jadi sekali lagi, privasi mengatur dan melindungi ruang otonom dan ruang yang paling privat dari seseorang. pembatasan atas norma keagamaan, sosial, maupun moral melangkah sah. deklarasi dan program hak asasi wina yang merupakan hasil konferensi hak asasi manusia dunia pada tahun menyatakan dengan tegas bahwa semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung, dan berkait. kekhususan nasional dan regional atau particularly, serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan. adalah tugas tugas negara apa pun sistem politik, ekonomi, dan budayanya untuk kemudian tetap memajukan, melindungi semua hak asasi manusia, dan kebebasan asasi. dengan demikian, partikularitas melangkah kemudian diakui dan harus menjadi pertimbangan. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god yang kemudian menjadi pertanyaan adalah saat manakah alasan partikularisme sebagai alasan pembatasan hak menjadi sah dan tidak dalam kaitan dengan hak atas privasi, sebuah intervensi secara sewenang wenang atau tidak sah sebagaimana dilarang oleh covenant international hak sipil dan politik. situlah ruang diskusi yang kemudian harus terus menerus meningkat kita pertanyakan dan harus terus menerus kita lakukan dengan hati hati. putusan putusan pengadilan hak asasi manusia eropa the european court human rights) dan pengadilan ham inter amerika the inter american court human rights), serta pandangan dari komite hak asasi manusia pbb the human rights committee) menjadi rujukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. dalam hal ini, seperti kita ketahui bersama bahwa pengadilan ham eropa menjadi rujukan yang penting oleh karena pengadilan ham eropa memiliki doktrin margin appreciation. doktrin margin appreciation didasarkan pada gagasan bahwa setiap masyarakat memiliki ruang untuk menyelesaikan benturan antara hak individu dan kepentingan nasional berdasarkan standar moral masing masing masyarakat. dengan demikian, doktrin ini dapat menjadi rujukan bagaimana kita menafsirkan sejauh mana partikularisme kemudian dapat kita pakai sebagai alasan untuk membatasi hak hak asasi manusia. negara pihak, dalam hal ini dari negara negara eropa yang menjadi negara pihak dari konvensi hak asasi manusia eropa, lebih lanjut memiliki kesempatan dan ruang untuk menjaga keseimbangan antara kebaikan bersama (the common good) dan kepentingan serta hak individu saat membatasi hak. prinsip dasarnya adalah bahwa negara dipandang lebih memahami daripada hakim international untuk menilai bagaimana menerapkan konvensi pada konteks masing masing negara. doktrin ini menempatkan perlindungan berdasarkan konvensi hak asasi manusia eropa the european convention human rights) adalah sekunder (secondary) atau subsider (subsidiary) dari perlindungan yang disediakan oleh masing masing negara. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold terminologi margin appreciation memberikan diskresi kepada negara untuk menilai situasi faktual yang dihadapi dan mempertimbangkan kondisi, serta lingkungan khusus particular dalam penerapan serta pelaksanaan ketentuan konvensi. namun demikian, tetap harus kita ingat bahwa diskresi tersebut, diskresi dari negara untuk membatasi berdasarkan situasi faktual yang dihadapi oleh negara harus tetap diletakan dalam prinsip prinsip umum pembatasan hak yang sebagaimana kita ketahui bersama adalah sebagai berikut. pertama, seluruh pembatasan harus berdasarkan hukum (prescribed law) yang kemudian dapat dikontrol untuk menghindari pelaksanaan pembatasan hak yang sewenang wenang. yang kedua, harus didasarkan atas tujuan yang sah (legitimate aim) yang mengizinkan memang adanya pembatasan hak hanya berdasarkan hukum dan hanya apabila diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (necessary democratic society). diperlukan dalam masyarakat demokratis (necessary democratic society) kemudian harus dilengkapi dengan alasan pembatasan yang dilakukan memang sungguh sungguh diperlukan. kata necessary ditaksir oleh pengadilan ham eropa harus berarti ada kebutuhan yang mendesak dan untuk adanya pembatasan. sinilah kemudian sebuah negara memang diperkenankan untuk menggunakan margin appreciation. akan tetapi penilaian atas frasa diperlukan dalam masyarakat demokratis, kemudian juga memasukan sebuah prinsip yang paling mendasar dalam pembatasan hak, yaitu the principal proportionality (prinsip proporsionalitas). yang pada dasarnya kemudian mempertanyakan the recipient ness reasonableness dari pembatasan, apakah sebuah pembatasan itu reasonable atau tidak? walaupun sebuah negara memiliki diskresi dengan doktrin marginal appreciation, tetapi tetaplah bahwa pembatasan yang tidak diperlukan tidak seharusnya dilakukan. pengadilan ham eropa dalam kasus handyside u.k. kemudian memberlakukan pertanyaan untuk melakukan tes, apakah pembatasan sungguh sungguh diperlukan? pertama, apakah ada kebutuhan yang mendesak untuk adanya pembatasan hak? yang kedua, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold apabila ada kebutuhan yang mendesak tersebut, apakah pembatasan tersebut bersesuaian dengan kebutuhan yang ada? lalu yang ketiga, apakah langkah itu kemudian merupakan langkah yang proporsional untuk merespon kebutuhan tersebut? yang keempat, apakah alasan alasan yang dikemukakan relevan dan juga memadai? dalam kasus yang lain, pengadilan ham eropa secara sederhana menggunakan frasa adanya hubungan yang masuk akal antara cara dan tujuan yang diharapkan, serta adanya affair balance antara kepentingan individu dan kepentingan umum. pengadilan ham eropa biasanya mempertimbangkan beberapa faktor untuk melaksanakan prinsip proporsionalitas. pertama adalah signifikansi hak, dimana dalam hal ini pengadilan ham eropa memberlakukan beberapa hak yang bersifat fundamental untuk secara sangat hati hati dibatasi. dari putusan kasus codgioc u.k. hak atas privasi masuk dalam kategori sebagai hak yang bersifat fundamental. yang kedua adalah objektivitas sejauh mana pembatasan diberlakukan untuk yang kemudian membedakan antara sifat objektif dari majelis dengan sifat objektif dari negara dengan alasan perlindungan moral yang dalam hal ini juga mendengar pandangan domestik atas masalah tersebut. hal lain yang kemudian seringkali dipertimbangkan oleh majelis pengadilan ham eropa adalah adanya konsensus dalam hukum dan praktik antara negara negara eropa. pengadilan ham eropa dalam hal ini menafsirkan konvensi ham eropa sebagai sebuah dokumen hidup (the living document). yang dalam penerapannya juga memperhatikan konsensus yang muncul antara negara negara. oleh karena itu, dalam hal ini harus kita sadari bersama bahwa walaupun intervensi atas privasi mungkin justified. namun demikian intervensi yang luas atas nama ketertiban umum, kebaikan bersama (common good), ataupun sosial mengurangi ruang privasi individu. pembatasan oleh karenanya dan juga intervensi negara terhadap hak atas privasi tetap harus sungguh sungguh memperhatikan prinsip prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, serta salah satunya sungguh sungguh harus merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold menghormati (reasonableness) walaupun terkait dengan tindakan yang terkait dengan kebaikan bersama. sehubungan dengan yang dimohonkan kita mendalami satu putusan pengadilan eropa untuk kasus codgioc u.k. kasus ini memiliki kemiripan dalam beberapa dengan permohonan atas yang dimohonkan. dalam hal ini pemerintah inggris atau uk) menyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis. codgioc u.k., yang mulia, adalah sebuah kasus yang masih menerapkan kriminalisasi atas tindakan home seksual yang terjadi dalam ruang privat untuk orang orang dewasa. hukum yang diadukan oleh pengadu kepada pengadilan disahkan oleh pemerintah inggris pada tahun dan dan saat ini hanya berlaku irlandia utara. pengadilan ham eropa, dalam hal ini kemudian dengan sungguh sungguh menafsirkan, apakah betul seperti yang dinyatakan oleh pemerintah inggris bahwa pembatasan ini sungguh sungguh diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk melindungi moral serta hak orang lain? dan apakah betul bahwa ada kebutuhan yang mendesak dan bukan . dan kemudian juga apakah betul pembatasan tersebut reasonable? dalam hal ini, pengadilan ham eropa juga lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam lingkup margin appreciation, pengadilan ham eropa kemudian juga mempertimbangkan apakah sifat dari kegiatan yang dibatasi tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilindungi atau boleh dibatasi? dalam kasus dungeon versus uk, pengadilan ham eropa berpandangan bahwa dalam kasus ini terdapat fakta bahwa yang menjadi isu atau masalah adalah aspek yang paling intim dari kehidupan privat most intimate aspect private live). pada kasus ini, pengadilan hak asasi manusia eropa kemudian memutuskan bahwa pembatasan homoseksual pada orang dewasa yang berdasarkan konsensual atau suka sama suka dan mengkriminalkannya sebagai pelanggaran konvensi ham eropa. pengadilan ham eropa memperkenankan adanya pembatasan homoseksualitas pada anak anak dan memperkenankan juga untuk merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mengkriminalkannya, tetapi hanya pada anak anak. hal ini serupa dengan pandangan komite ham pbb. komite menyatakan bahwa kita semua menyadari homoseksualitas melangkah dilarang berdasarkan alasan moral, keagamaan, maupun budaya banyak negara, dan dianggap sebagai hal yang kontroversial. namun demikian, badan ham pbb human rights pbb dalam kasus token versus australia memutuskan dengan bulat apa yang diputuskan juga oleh pengadilan ham eropa. komite ham pbb memutuskan bahwa larangan semua bentuk kontak seksual antara orang orang dewasa, homoseksual dalam ruang privat merupakan pelanggaran atas kovenan hak sipil dan politik. tentang argumen pemerintah australia bahwa hal ini dilakukan dengan alasan melindungi kesehatan publik, yaitu mencetak hiv aids. komite menyatakan bahwa hal itu dapat dilakukan dengan berbagai macam program pendidikan. pengadilan ham eropa dan komite ham pbb dalam hal ini sungguh sungguh memperhatikan prinsip prinsip umum proporsionalitas serta sungguh sungguh menempatkan pemidanaan sebagai last result atau ultimatum medium yang kemudian berpandangan bahwa pemidanaan hanya diperlukan untuk anak anak guna melindungi mereka oleh karena memang mereka belum maupun melindungi diri sendiri, serta belum mampu mengatur diri sendiri, termasuk ruang otonominya. dengan demikian kiranya dapat kita simpulkan bahwa hak atas privasi adalah hak yang mendasar yang mengakui dan melindungi manusia sebagai individu yang memiliki ruang otonom. setiap manusia dewasa, lebih lanjut mampu mengatur ruang otonominya berdasarkan akal budi yang diberikan sebagai karunia tuhan yang maha kuasa. akal budi ini menjadi dasar dirinya dalam mengatur ruang otonominya, termasuk untuk berbuat atau tidak berbuat atas sesuatu. intervensi atau pembatasan yang tidak menganut prinsip prinsip yang disebutkan sebelumnya akan merupakan sebuah intervensi yang sewenang wenang terhadap ruang otonomi tersebut yang kemudian dapat berimplikasi secara luas, utamanya terhadap berbagai macam pelanggaran hak hak kaum minoritas. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dengan demikian, walaupun pembatasan hak atas privasi diperkenankan, akan tetapi pembatasan hanya apabila bersentuhan, dan melanggar hak dan privasi orang lain, serta dengan tetap memperhatikan prinsip prinsip umum pembatasan hak. seperti disebutkan sebelumnya, yaitu prescribed law, berdasarkan tujuan yang sah dan juga memang diperlukan pada sebuah negara yang demokratis. pembatasan juga harus menjawab berbagai pertanyaan yang telah disebutkan sebelumnya sungguh sungguh ada kebutuhan yang mendesak dan apakah pembatasan tersebut memang bersesuaian dengan masalah yang ada? mengkriminalkan sebuah perbuatan sebagai bagian dari pembatasan hak asasi manusia, harus merupakan langkah terakhir dan hanya diberlakukan bagi mereka yang belum mampu melindungi diri sendiri, ataupun belum mampu mengatur ruang otonominya seperti anak anak, ataupun bila perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan kekerasan atau pemaksaan. bagi berbagai masalah luar itu yang muncul sejauh mungkin diatasi dengan memampukan akal budi dari setiap individu agar kemudian setiap individu dapat bertindak secara dewasa. anugerah rizky akbar yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kebijakan pidana dia akan selalu membenturkan dua hak, dua kepentingan. yang pertama adalah kepentingan kolektif dan keamanan kolektif yang ingin diambil oleh negara untuk menyelesaikan persoalan persoalan yang dicari cari dalam masyarakat. tetapi, jangan lupa bahwa satu hal lagi, satu kepentingan lagi yang harus kita benar benar perhatikan adalah perlindungan hukum untuk individu dan juga kebebasan sipil. dua kepentingan ini harus benar benar diseimbangkan dalam konteks negara hukum, dalam konteks the rule law. itulah kenapa pada akhirnya kebijakan pidana tidak bisa diberikan kepada setiap perbuatan yang dianggap salah oleh masyarakat. ketika satu perbuatan dianggap menjadi salah, itu menjadi satu hal dan banyak sekali sarana sarana yang bisa digunakan sebelum akhirnya hukum pidana masuk dalam konteks ini. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold islam sebagai mayoritas masyarakat indonesia tentu saja sulit untuk bisa dilepaskan dari ajaran ajaran agama islambaik secara akidah maupun syariah nya, bahwa almarhum prof. hadirin dalam bukunya, demokrasi pancasila jakarta: rangka cipta, cet ke hal. menulis: bahwa yang dimaksud dengan tuhan yang maha esa itu ialah allah, dengan konsekuensi (akibat mutlak) bahwa ketuhanan yang maha esa' berarti pengakuan kekuasaan allah' atau kedaulatan allah" (hlm negara wajib menjalankan syariat islam bagi orang islam, syariat nasrani bagi orang nasrani, dan syariat hindu bali bagi orang bali, sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. , (bukti bahwa menurut bung hatta, dasar ketuhanan yang maha esa jadi dasar yang memimpin cita cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik, sedangkan dasar perikemanusiaan adalah kelanjutan dalamperbuatan dan praktik hidup daripada dasar dasar yang memimpin tadi. dan dasar ketuhanan yang maha esa tidak hanya dasar hormat menghormati agama masing masing, melainkan pula menjadi dasar yang memimpin jalan kebenaran, keadilan dan kejujuran. natsir, agama dan negara dalam perspektif islam, halaman bahwa dalam persidangan majelis konstituante, gagasan natsir menjadikan sila ketuhanan yang maha esa sebagai point reference ternyata juga didukung oleh arnold mononutu, anggota konstituante dari partai nasional indonesia pni) dan beragama nasrani, dengan lantang menafsirkan pancasila menurut iman kristiani. mononutu yang menolak mengakui pancasila sebagai hasil penggalian dari masyarakat indonesia, menafsirkan sila demi sila dari pancasila dengan memakai dari kitab injil. bagi mononutu, pancasila merupakan manifestasi dari ajaran ajaran injil. mononutu antara lain menerangkan: ketuhanan yang maha esa adalah bagi kami, pokok dan sumber dari sila sila lain. tanpa ketuhanan yang maha esa, pancasila akan menjadi satu filsafat materialistis belaka. substansi kalimat itu diulangi oleh merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold selanjutnya, pendapat yang ingin saya sampaikan kepada sidang kita kali ini adalah satu pendapat dan satu riset dari daniel papers, dia mencoba untuk mengutip apa yang disampaikan oleh robert dan salman tahun bahwa pada dasarnya masyarakat dan juga pengambil kebijakan tidak memiliki pemahaman yang akurat mengenai tipe atau jumlah kejahatan, begitupun juga dengan pilihan hukuman atau tindakan pencegahan kejahatan. tetapi satu sisi ketika satu kejahatan terjadi, masyarakat dan pengambil kebijakan selalu percaya bahwa angka ini semakin naik dari tahun tahun, dari waktu waktu. tapi, pada dasarnya kebijakan kebijakan dan rasionalitas yang diambil oleh masyarakat dan pengambil kebijakan begitu lemah, sehingga akhirnya hukum pidana sini dipergunakan secara sewenang wenang. apa yang disampaikan oleh robert dan salman tahun dikonfirmasi oleh david garland tahun beliau mengatakan bahwa untuk menyelesaikan segala persoalan masyarakat, segala persoalan sosial, hukum pidana dianggap sebagai sarana yang paling mudah, untuk apa? untuk menunjukkan kedaulatan negara bahwa negara hadir dan negara bisa mengatasi kejahatan ini. tetapi persoalannya adalah apa yang disampaikan oleh garland hukum pidana tidak akan berfungsi maksimal ketika dia dimanfaatkan sebagai sarana pertama dan satu satunya sarana untuk menyelesaikan segala persoalan ini. garland menyatakan bahwa kedaulatan negara hanya akan menjadi seorang mitos belaka ketika negara mencoba untuk menyelesaikan segala persoalan dengan menggunakan hukum pidana. persoalannya adalah menurut david garland, negara memiliki sumber daya yang terbatas banyak hal yang kemudian harus dilakukan oleh negara dan akhirnya hukum pidana dianggap sebagai sarana paling mudah sebagai simbol bahwa negara hadir. tetapi sebenarnya problem ini menjadi satu hal problematika karena menurut garland harusnya negara mengajak masyarakat bersama sama dengan seluruh elemennya untuk menyelesaikan masalah ini dan bukan menggunakan sarana penal. dan itu yang dikonfirmasi juga oleh hasad tahun dengan mengatakan bahwa hukum pidana harus selalu ditempatkan sebagai sarana terakhir merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dalam penyelesaian masalah sosial. prinsip ini adalah prinsip yang paling utama adalam hukum pidana, mau negara common law, mau negara civil law, belahan dunia mana pun hukum pidana harus selalu tempatkan sebagai sarana terakhir untuk penyelesaian masalah sosial. para pemohon mencoba untuk meminta kepada mahkamah konstitusi untuk membuat norma baru memperluas dengan turunannya, begitu juga dan yang semuanya berada dalam satu kategori delik yang bernama delik kesusilaan. tetapi satu hal sebelum kita sampai pada kesimpulan apakah yang dimohonkan oleh pemohon kita akan diberikan konsekuensi pidana dalamnya, ada beberapa constraints yang harus kita perhatikan. satu study yang saya riset, yang saya satu kutip dalam keterangan saya kali ini adalah satu studi yang disampaikan oleh douglas rusak. rusak mengatakan, ada beberapa constraints yang harus diperhatikan oleh kita, khususnya bagi pengambil kebijakan sebelum menentukan apakah satu persoalan akan dikenakan konsekuensi pidana atau tidak. rusak membedakan dua constraints, yang mulia. ada constraints internal yang dia berasal dari konsep konsep hukum pidana yang harus juga diperhatikan oleh kita semua khususnya pengambil kebijakan, dan juga legislator, dan juga sini, sebelum kita sampai pada keputusan satu persoalan ini akan kriminalisasi atau tidak. constraints lain ada constraints yang berasal dari eksternal yang mencoba lagi lagi tadi menyeimbangkan adalah kepentingan kepentingan kolektif dan keamanan kolektif dengan perlindungan hukum untuk individu, dengan juga kebebasan sipil. constraints yang pertama adalah non trivial harm evil artinya apa, satu perbuatan ketika dia ingin disampaikan dalam konteks pidana, perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan diri yang jahat. rusak mengatakan bahwa jahat saja tidak bisa dijadikan justifikasi, sebelum dia menimbulkan kerusakan kepada yang lain. dia mengambil contoh adalah berbohong atau kita selingkuh itu merupakan satu hal yang jahat, tapi dia tidak menimbulkan kerusakan. oleh karenanya ketika ini ditarik menjadi hukum pidana atau menjadi satu hal yang lain lagi. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dalam prinsip nontrivial harm evil, ada defense yang biasa digunakan oleh pengacara untuk membebaskan, paling tidak minimal menghindarkan konsekuensi pidana kepada kliennya. yang pertama adalah defense lesser evil. defense lesser evil, dia akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan klien saya sebenarnya tidak jahat. tetapi untuk sampai pada kita menggunakan defense ini, kita harus percaya bahwa perbuatan yang dipidana itu adalah perbuatan yang jahat dan menimbulkan kerusakan. defense yang kedua adalah defense content. pengacara biasanya mengatakan bahwa klien saya tidak sengaja untuk melakukan perbuatan itu atau sama sekali tidak punya kesalahan dalam hal ini. tapi ketika content ini diberikan dalam pengadilan, kita juga harus sekali lagi percaya bahwa apa yang dilakukan minimal apa yang dituduhkan dilakukan oleh klien pengacara ini adalah suatu hal yang jahat. oleh karenanya, nilai nontrivial harm evil menjadi satu hal yang penting. satu lagi yang biasa digunakan adalah defense the minimize. ketika misalkan apa yang dilakukan oleh klien ya, terdakwa dalam hal ini sebenarnya tidak terlalu merusak. tetapi sebelum kita sampai pada tiga defense ini, harus percaya bahwa satu perbuatan ini adalah satu perbuatan yang jahat dan menimbulkan kerusakan. concern yang kedua adalah concern wrong fullnews atau kesalahan. statement yang disampaikan oleh rusak adalah ada beberapa hal dalam hukum pidana kita yang bisa mengecualikan pertanggungjawaban pidana meskipun dia sebenarnya melakukan tindak pidana itu. ada kondisi kondisi yang kemudian mengecualikan pertanggungjawaban pidana. seperti misalnya ketika saya membunuh seseorang, tapi kemudian saya adalah eksekutor pada hukuman mati, saya akan dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. ada hal hal yang mengecualikan pertanggungjawaban pidana, dan inilah kenapa satu hal lagi concern yang harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan adalah pertanggungjawaban pidana tidak akan dilakukan kecuali memang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini adalah satu perbuatan yang salah. ini satu hal yang kemudian melingkupi dan harus juga disampaikan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sini dan juga harus melolong tes ini sebelum kita sampai pada kesimpulan bahwa satu perbuatan adalah satu perbuatan yang pantas untuk dikenakan konsekuensi pidana. itu dua hal yang bisa kita temukan dalam konteks hukum pidana dan kita temukan dalam hukum pidana kita,. concern yang kedua adalah concern yang berhubungan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh negara. rusak mengatakan bahwa pembeda hukum pidana dengan bidang hukum lainnya terletak pada kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman, dan beliau juga percaya yang namanya tindakan itu akan menjadi kriminal ketika negara memberikan hukumannya, dan hukuman yang diberikan negara bukanlah merupakan hukuman kecuali memang tindakannya adalah tindakan kriminal. concern yang ketiga menurut douglas rusak adalah yang harus diperhatikan bahwa pidana baru bisa menjustifikasi ketika memang dia pantas dan bisa dirasionalisasikan kepada satu perbuatan tertentu. ada banyak hal yang menjadikan ini menjadi satu hal yang penting karena pidana bisa saja dia menjadi tidak pantas untuk dijatuhkan ketika memang tadi, mendakwanya mempunyai kondisi kondisi yang mengecualikan pertanggungjawaban pidana tadi. atau pidana memang menjadi satu hal yang tidak pantas dijatuhkan ketika memang dia terlalu ekstensif. ketika tingkat keseriusan tindak pidana tidak relevan dengan tinggi rendahnya pidana yang coba dijatuhkan. concern yang keempat berkaitan dengan burden proof. rusak mengatakan sini bahwa pidana pada intinya adalah memberikan kenderaan. dia memberikan derita kepada pelakunya dan oleh karena itu, ketika kita percaya bahwa hukuman yang akan dijatuhkan negara dalam konteks ini bukan sekadar hukuman dalam konteks hukum, tapi memberikan konsekuensi pidana terhadap terdakwa, maka kita harus menerapkan satu standar yang lebih tinggi lagi daripada nilai nilai hukum yang lain untuk kemudian menjadikan satu tindakan ini menjadi kriminal. dan menurut rusak, burden proof atau pertanggungjawaban untuk menentukan apakah ini tindakan pantas untuk dikriminalkan atau tidak, itu diserahkan kepada mereka yang mendukung permohonan ini. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa hukum pidana dia memiliki segala jenis upaya yang dimiliki oleh negara untuk menghabisi atau memberikan derita kepada terdakwa. oleh karenanya, ketika hukum pidana diposisikan sebagai sarana terdepan untuk menyelesaikan masalah sosial dan kita tidak bisa menyajikan bukti bukti dan data data yang berbasis pada saat scientific evidence, bukti bukti yang ilmiah menjadi dipertanyakan, apakah memang justifikasi ini memang jelas atau tidak. anggaplah negara ingin mengkriminalisasi perbuatan memakan donat. donat dianggap sebagai penyebab terjadinya diabetes, penyebab rusaknya kesehatan. negara bisa memberikan justifikasi seperti ini, memberikan justifikasi bahwa donat meningkatkan angka gula darah, kemudian banyak masyarakat memakan donat, dan lain lain. ketika negara memberlakukan larangan terhadap pemakan kegiatan memakan donat itu tidak menjadi soal ketika sarana yang digunakan adalah sarana sarana nonpidana. misalnya, negara masih bisa menggunakan pembatasan pembatasan dari bidang hukum lain. seperti misalnya meningkatkan pajak bagi mereka yang memproduksi donat atau misalkan melarang iklan, periklanan mengenai donat atau bahkan memberikan sarana sarana lain selain menggunakan hukum pidana. ketika negara melarang melakukan kegiatan memakan donat, satu orang dia sudah merenggut kebebasannya untuk memakan donat. satu hal bahwa pembatasan yang dilakukan negara dengan menggunakan sarana non penal memiliki implikasi terhadap hak hak yang dimiliki oleh individu. konteks yang ingin saya sampaikan sini betul negara memiliki kewenangan untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan pidana tapi yang penting lagi untuk diperhatikan adalah bahwa individu juga memiliki hak untuk tidak dihukum. individu memiliki hak untuk menanyakan kepada negara, dasar dasar apa yang harus disampaikan oleh negara sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan tertentu menjadi perbuatan pidana? dan oleh karena itu menurut rusak, ketika negara melarang perbuatan memakan donat itu satu kebebasan sendiri sudah direnggut, tapi menjadi hal lain ketika negara memutuskan untuk memberikan konsekuensi pidana terhadap kekuatan memakan donat. satu kebebasan sudah terambil karena larangan larangan, tapi ketika negara juga kemudian menghukum merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold orang ini memberikan, memberikan stigma, memberikan perlakuan yang keras terhadap orang ini ada satu justifikasi lain yang harus juga diperhatikan oleh negara dan ini satu constraints, satu kelompok constraints yang berada dalam konteks internal. ini adalah constraints constraints yang internal yang harus diperhatikan sebelum negara memutuskan satu perbuatan menjadi perbuatan kriminal atau tidak. constraints lain berada dalam konteks eksternal. ada tiga constraints sini, yang pertama bahwa perbuatan untuk mengkriminalisasi, satu perbuatan tertentu itu harus memiliki satu kepentingan negara yang substansial. tiga constraints ini merupakan satu kelompok constraints yang harus diperhatikan secara keseluruhan. jadi yang pertama negara harus membuktikan bahwa negara memiliki kepentingan yang substansial ketika memutuskan untuk mengkriminalisasi satu perbuatan. yang kedua, tidak hanya berhenti sana tetapi negara atau siapapun yang mendukung itupun harus bisa membuktikan bahwa tindakan mengkriminalisasi memiliki tujuan yang langsung bisa masuk dalam tujuan yang tadi atau direct advancement substantial state interest. jadi, tidak hanya negara harus bisa membuktikan bahwa negara punya kepentingan yang substansial tapi negara juga harus bisa membuktikan bahwa kriminalisasi adalah sarana yang paling bisa mencapai tujuan negara yang substansial tadi. constraints yang ketiga dari konteks eksternal adalah kalau pun memang akhirnya negara bisa membuktikan substansial state interest dan juga direct advancement dari kriminalisasi negara juga masih harus bisa membuktikan bahwa kriminalisasi yang dilakukan tidak melebihi dari apa yang seharusnya diberikan. constraints constraints ini, penting untuk kita diskusikan bersama sama dalam sidang ini sebelum masuk dalam satu konteks yang lebih jauh untuk menentukan apakah satu perbuatan diberikan konsekuensi pidana atau tidak. karena tadi, hukum pidana bukan hukum yang mudah untuk dimengerti, bukan hukum yang mudah untuk dilakukan, tetapi konsekuensinya sangat berat, konsekuensinya sangat keras. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dalam konteks indonesia kita bisa memilih jenis hukuman apapun dari denda hingga hukuman mati. dari denda, penjara, kurungan, hingga hukuman mati. dan ini yang tidak dimiliki oleh bidang hukum yang lain. kebebasan satu orang melanggar tetapi memberikan konsekuensi pidana dalam satu konteks tertentu itu menjadi satu hal yang berbeda. satu hal lain yang ingin saya sampaikan kepada sidang ini adalah bahwa saat ini kita sudah terlalu banyak menggunakan sarana hukum pidana untuk menyelesaikan persoalan sosial. satu studi yang disampaikan oleh john miller tahun john miller sudah memprediksikan bahwa negara belahan dunia manapun akan menggunakan hukum pidana sebagai bagian integral dari sarana kontrol sosial. karena tadi yang saya sampaikan bahwa hukum pidana adalah hukum yang paling mudah untuk menunjukkan keleluasaan negara bahwa negara ada, negara akan menyelesaikan masalah ini, tetapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah itu. rusak menyampaikan bahwa semakin banyak tindak pidana akan memberikan konsekuensi langsung pada makin banyaknya pemidanaan. ketika makin banyak pemidanaan akan lebih banyak juga ketidakadilan yang hadir sana. semakin banyak tindak pidana nanti saya akan coba sampaikan nanti bagaimana kondisi sekarang indonesia tetapi satu hal ketika negara ingin mengkriminalisasi hampir semua perbuatan yang dianggap salah dan tidak menempatkan dua constraints tadi yang saya sampaikan, akibatnya apa? negara tidak akan punya koleksi perbuatan perbuatan apa saja yang sebenarnya dilarang dan diberikan konsekuensi pidana. nanti saya akan sampaikan bagaimana kondisi aktual indonesia. tetapi karena semakin banyaknya pidana yang akan diberikan kepada setiap perbuatan yang dianggap salah, kemudian kita tidak bisa melihat bahwa apakah memang pada akhirnya penegak hukum bisa merasionalisasikan pilihan untuk memberikan satu tertentu dalam hukum pidana untuk diterapkan dalam konteks yang benar. dua pemikir dalam hukum pidana herbert packer dan mengatakan bahwa semakin banyaknya tindak pidana yang diciptakan oleh negara, akan membuat kekhawatiran dan ketidakadilan semakin tinggi. tetapi menurut packer dan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold gadis mereka mengatakan bahwa yang diperhatikan adalah kultur penegak hukum. satu hal untuk hukum pidana adalah membuat satu perbuatan menjadi kriminal adalah satu bagian tertentu, tetapi mengimplementasikannya menjadi suatu perbuatan yang lain. dan banyak permasalahan dalam hukum pidana terjadi karena penegak hukum tidak bisa mengimplementasikan dan menginterpretasikan apa yang menjadi perbuatan kriminal dengan baik. dan ada satu jurang yang begitu luas karena legislator kita tidak pernah memberikan panduan yang cukup kepada penegak hukum untuk menjelaskan mana perbuatan yang dikriminalkan dan tidak melebar kepada konteks konteks yang lain. ini dalam kondisi yang ideal. ketika kondisinya menjadi over kriminalisasi, banyak tindak pidana yang diberlakukan menjadi satu perbuatan yang lain. selanjutnya. ini dari studi yang saya lakukan, dari tahun sampai dalam jangka waktu tahun, seperti yang ditampilkan dalam presentasi. yang garis biru itu menunjukan produktivitas indonesia dalam menghasilkan undang undang, cukup tinggi kalau dilihat. dari catatan saya, dari tahun sampai tahun ada undang undang yang telah kita sahkan. yang menariknya, hampir sepertiganya undang undang itu memiliki ketentuan pidana. ini menunjukkan bahwa indonesia masih menginginkan hukum pidana diberlakukan untuk mengontrol perilaku masyarakat dengan asumsi tadi, pidana bisa memberikan efek jera, pidana bisa mengontrol perilaku, tetapi tanpa pernah mengevaluasinya, apakah sebenarnya tujuan itu sudah masuk atau tidak. ini menunjukkan kalau tadi yang pertama itu adalah jumlah undang undang yang ditampilkan oleh dpr dan pemerintah dari tahun sampai dan perbandingannya satu banding tiga. jadi, satu undang undang dari tiga undang undang itu pasti punya ketentuan pidana. warna biru itu adalah produktivitas undang undang setelah dikurangi undang undang yang sifatnya administrasi. seperti misalkan undang undang pembentukan kabupaten, undang undang pengesahan perjanjian, undang undang yang sebenarnya tidak memiliki materi lain selain memang pengesahan. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god perbandingannya dengan undang undang yang memiliki ketentuan pidana menjadi semakin besar. kalau tadi satu banding tiga, hampir setengahnya kali ini, pasti memiliki ketentuan pidana. undang undang dengan undang undang yang menciptakan kriminalisasi. artinya satu undang undang mungkin memiliki ketentuan pidana, tapi satu undang undang lain dia bisa menciptakan tindak pidana baru. inilah yang saya sampaikan sebagai undang undang dengan kriminalisasi. dalam catatan saya, dari undang undang yang memiliki ketentuan pidana, undang undang hampir undang undang menciptakan tindak pidana baru. jadi, dari tadi hampir sekitar sampai menciptakan tindak pidana baru. tetapi dari proses tindak pidana baru dan tindak pidana yang ada, dari proses penciptaan kriminalisasi tadi. lebih banyak diberlakukan untuk tindak pidana yang telah ada. artinya proses kriminalisasi yang kita miliki itu sebenarnya untuk me update lagi tindak pidana yang baru dan memberikan hukuman yang lain. hanya tindak pidana baru. ini satu tampilan yang menurut saya penting harus kita perhatikan bahwa sebenarnya dari semakin banyak tindak pidana yang diciptakan dari garis tren yang warna biru dan dia semakin naik itu adalah tindakan tindakan yang pelanggaran. tindakan tindakan yang sebenarnya tidak memiliki konteks pidana, tetapi karena kemudian undang undang mencantumkan pidana, ini menjadi satu hal yang dikriminalkan. selanjutnya. ini adalah proporsi hukuman yang dicantumkan undang undang. hampir sekitar mereka dpr dan pemerintah indonesia memiliki pilihan untuk menciptakan hukuman dua, kumulatif. penjara atau denda, kurungan atau denda lain lain. jadi, kita selain memang mengutamakan pendekatan pidana, kita juga ternyata juga ingin menghukum dengan berat, dengan double hukuman. kalau yang tadi lebih banyak untuk menunjukkan bahwa tindak pidana yang baru diciptakan itu lebih banyak dihukum dan hukuman penjara. bahwa sanksi pidana berbeda dari sanksi dari hukum lain, dia memiliki dua elemen yang harus kita perhatikan baik baik sebelum menentukan apakah satu perbuatan dipidana atau tidak. dia memiliki merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold perlakuan keras, tapi tidak berhenti sana saja, dia juga memiliki stigma. ketika perbuatan memakan donat tadi dilarang, dia masih belum menimbulkan konsekuensi apa pun selain terenggutnya kebebasan untuk memakan donat. tapi ketika hukum pidana masuk, dia memberikan konsekuensi perlakuan keras dan dia juga memberikan stigma kepada orang yang memakan donat bahwa perbuatan itu jahat, perbuatan itu dilarang, dan anda merupakan satu orang yang salah. terakhir, bahwa begitu seringnya kita menggunakan hukum pidana mengakibatkan bahwa hampir semua perbuatan dikenakan konsekuensi pidana. bahkan saya bisa meyakinkan bahwa anggota dpr pasti tidak hapal tindak pidana yang mereka ciptakan dari tahun sampai kita tidak tahu lagi perbuatan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak dilakukan. tidak berhenti sana juga, semua orang juga berpotensi dipidana. satu hal lain yang harus kita perhatikan baik baik adalah semakin banyaknya tindakan kriminalisasi kita akan semakin memberikan wewenang dan kesempatan kepada penegak hukum untuk memproses perbuatan yang dilarang. dalam konteks amerika serikat misalnya, penegak hukum kemudian karena begitu banyaknya menu dari tindak pidana yang diberikan, penegak hukum bisa mendakwa banyak orang dengan dakwaan yang begitu banyak. kemudian negosiasi dimulai untuk memberikan mana yang akan prebergain, mana yang tidak, mana yang akan didakwa mana yang tidak, dan ini ruang yang harus diambil oleh negara untuk menyelesaikan masalah masalah sosial dengan mengontrol penggunaan hukum pidana dalam kondisi yang masih paling minimal. dia juga merusak rule law, dan sistem hukum pidana karena dengan banyaknya tadi kejahatan dan pelanggaran, begitu banyaknya pelanggaran kita tidak lagi punya kategori mana perbuatan yang serius, mana perbuatan yang tidak serius karena semuanya masuk pidana. dan satu hal sebelum saya menutup keterangan saya bahwa hukum pidana adalah hukum yang keras, hukum pidana adalah hukum yang ingin menyeimbangkan antara kepentingan kolektif dan keamanan kolektif, tetapi satu sisi dia juga harus melindungi perlindungan hukum untuk individu dan juga kebebasan sipil dari masyarakat. dan oleh karena itu, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mononutu: pancasila tanpa ketuhanan yang maha esa merupakan ideologi materialistik semata mata yang secara prinsipil kami tidak dapat menerimanya. natsir, agama dan negara dalam perspektif islam, halaman (bukti bahwa atas atas dukungan arnold mononutu, natsir berkata: bukankah ini berarti, (kalau sudah demikian), sinilah kita sampai pada satu titik pertemuan, antara umat kristen dan umat islam, yakni sama sama hendak mencari dasar negara yang bersumberkan wahyu ilahi? baik yang melalui injil ataupun melalui @uran. dengan demikian akan terdapatlah kiranya kenyataan, baik golongan saudara mononutu dan golongan kami mendapat bersesuaian dalam satu hal esensial, yakni sama sama menolak faham sekularisme sebagai falsafah negara. natsir, agama dan negara dalam perspektif islam, halaman bahwa dalam bagian pendapat mahkamah putusan nomor puu vii disebutkan bahwasanya, bader djohan untuk membuat kebijaksanaan pendidikan yang menjembatani sistem pendidikanpesantren dan sistem pendidikan persekolahan, bahwa mahkamah konstitusi pada putusan mengenai pengujian undang undang nomor tahun tentang penyalahgunaan penodaan agama putusan nomor puu vii menyatakan,rdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold menyambung apa yang disampaikan oleh ibu roy bahwa hukum pidana tidak boleh diperlakukan sebagai sarana utama, harus dipikirkan cara cara lain yang kira kira bisa masih digunakan sebelum kita sampai kepada keputusan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan. karena itu pada akhirnya ketika hukum pidana diberlakukan begitu masif seperti saat ini akan justru banyak ketidakadilan yang tumbuh dan masyarakat akan semakin skeptis dengan negara dan menimbulkan turunnya angka kepercayaan masyarakat kepada negara karena negara terlalu banyak ekstensif dan terlalu memudahkan menggunakan konsekuensi pidana terhadap perbuatan perbuatan yang dianggap salah oleh kepentingan. iii. koalisi perempuan indonesia berkaitan dengan permohonan uji materi terhadap kuhp, koalisi perempuan indonesia sebagai organisasi perempuan yang beranggotakan perorangan dengan anggota desa, kabupaten, dan provinsi, merasa berkepentingan untuk menyampaikan pengalaman hidup sehari hari perempuan dan pengalaman kader dalam advokasi kasus kasus terkait dengan yang dimohonkan oleh pemohon. kuhp tentang perzinaan. dalam petit perkara nomor puu xiv pemohon mengajukan permohonan terhadap tersebut agar frasa yang telah kawin pada butir ta, 1b, za, pada tersebut dihapuskan. pemohon juga memohon agar dan dari tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. makna permohonan. dalam pandangan kami, permohonan pemohon yang telah disampaikan memiliki makna: penghapusan frasa yang telah kawin, berarti menghapuskan pembatasan terhadap pelaku tindak pidana. hal tersebut juga dapat bermakna bahwa adanya perluasan subjek hukum yang dapat dipidana, yaitu setiap orang tanpa memandang status perkawinannya bila melakukan perbuatan zina, maka mereka akan dipidana. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold penghapusan dan berarti terjadi perubahan dari delik pengaduan menjadi delik biasa. akibat hukum yang akan terjadi dalam pandangan koalisi perempuan indonesia adalah pertama perluasan subjek hukum ini akan berakibat dari yang terikat dalam perkawinan dan melakukan kehendak dan orang yang turut serta, yang terikat pada perkawinan berubah menjadi setiap orang melakukan perbuatan zina terlepas dari status perkawinannya, maka akan berakibat meningkatnya jumlah tindak kriminal dan kemudian berpengaruh pada indikator kriminalitas nasional juga statistik nasional indonesia. perluasan subjek hukum tersebut. sekaligus mengakibatkan perubahan predikat pada setiap orang yang melakukan perbuatan zina atau hendak dari orang yang bersalah karena melanggar norma kesusilaan atau orang yang berdosa karena melanggar norma agama menjadi orang yang jahat atau penjahat. perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa hal tersebut berarti setiap orang dapat melaporkan atau aparat dapat masuk dalam kehidupan setiap orang untuk melakukan penindakan hukum tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakan penegakan hukum tersebut bagi keluarga dan pihak yang terpidana. penghapusan delik aduan dan akan berdampak luas dalam jangka waktu yang panjang bagi keluarga terpidana. otonomi keluarga untuk menentukan pilihan pilihan terbaik bagi keluarga dan upaya upaya terbaik untuk mempertahankan keluarga seketika itu hilang ketika delik aduan dihapuskan. oleh karenanya mereka kemudian harus menanggung beban kerugian dan penderitaan, seperti kehilangan nafkah, kehilangan harga diri mata masyarakat dan keluarga, dan kehilangan kesempatan untuk mempertahankan ketahanan dan kesejahteraan keluarga atas tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat atau pihak yang lain yang melaporkan. pemberlakuan delik biasa dalam kasus perzinaan memiliki potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. karena aparat penegak hukum dapat dengan mudah masuk dalam kehidupan pribadi dan keluarga. keenam, perlakuan delik biasa dalam kasus perzinaan dapat juga digunakan oleh setiap orang dengan leluasa merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold melaporkan seseorang sebagai penjahat, pelaku perzinaan dengan tujuan menjatuhkan martabat, merintangi karier, dan bahkan dengan tujuan untuk memiliki istri atau suami yang terlahir tanpa mempertimbangkan dampak negatif terhadap pihak terlahir dan keluarganya. dalam pengalaman koalisi perempuan sehari hari. ketentuan dalam kuhp yang membatasi bahwa tindakan pidana hanya . tindakan seksual yang dilakukan luar perkawinan yang dilakukan oleh orang yang telah terikat perkawinan dinyatakan sebagai tindak pidana dan orang yang turut melakukan dinyatakan sebagai turut dalam tindak pidana didasarkan atas pertimbangan bahwa istri atau suami dari orang yang melakukan perzinaan itulah yang paling dirugikan dari tindak perzinaan tersebut. oleh karenanya kepada istri atau suami dari celakalah yang diberi hak untuk melakukan pengaduan agar pelaku dipidana. tindak pidana perzinaan sebagaimana diatur dalam kuhp merupakan delik aduan, yaitu hanya dilakukan penegakan hukum apabila ada pengaduan dari istri atau suami dari pihak yang berzina. hal ini mempertimbangkan konsekuensi konsekuensi yang timbul dari keluarga. kuhp juga memberikan keleluasaan bagi pihak istri atau suami yang melakukan pengaduan untuk dapat mencabut pengakuannya. apabila dalam suatu proses penegakan hukum tersebut muncul pertimbangan pertimbangan baru yang mendorong istri atau suami untuk melakukan pencabutan pengaduan. pada praktiknya dalam kehidupan sehari hari banyak sekali perzinaan dilakukan oleh laki laki atau perempuan yang salah satu atau keduanya sudah terikat perkawinan. bahwa setiap istri atau suami akan marah, sedih, dan kecewa ketika mengetahui pasangannya berzina tentu hal itu terjadi dan hal itu manusiawi. namun, jarang sekali suami atau istri dari pelaku tindak perzinaan melakukan opsi untuk melakukan pengaduan atau pemidanaan suami atau istri yang berzina dengan mempertimbangkan: adanya ketergantungan ekonomi, dimana istri atau suami yang berhak melakukan pengaduan memiliki ketergantungan ekonomi pada pelaku perzinaan, sehingga apabila pelaku perzinaan mengalami tindak merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pidana maka seluruh keluarga, suami atau istri, anak anak, dan orang orang dalam tanggungan keluarga tersebut akan mengalami kehilangan pencari nafkah utama dalam keluarga sehingga hilangnya pencari nafkah tersebut pada gilirannya akan mengakibatkan kemiskinan, krisis dalam keluarga dan hancurnya ketahanan keluarga. demi melindungi perasaan dan tumbuh kembang anak. anak anak merupakan pertimbangan paling utama ketika seorang suami atau istri akan menggunakan jalur hukum terhadap pasangannya yang berkhianat atas ikatan perkawinan. seorang suami atau seorang istri tidak melakukan tuntutan hukum pada pasangannya karena mempertimbangkan perasaan dan tumbuh kembang anak anaknya, karena anak anak akan kehilangan figur seorang ayah atau figur seorang ibu, menjadi rendah diri dalam pergaulan masyarakat, mengalami ketidakstabilan emosi dari akibat proses hukum yang dijalani oleh kedua orang tuanya. cinta memaafkan dan berharap tidak terulang. ini bagian yang paling sering muncul dalam kasus, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki laki ketika pada perjalanan perkawinannya salah satu diantaranya melakukan perzinaan tidaklah mudah bagi istri atau suami tersebut untuk segera menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahannya. bahwa perzinaan adalah hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan kebencian dari pasangan yang dikhianati, namun pada titik tertentu mereka memutuskan untuk memaafkan dan meminta suami atau istri yang menjadi pelaku perzinaan untuk mengakui kesalahannya dan tidak mengulanginya, karena masih ada perasaan cinta diantara keduanya dan ada kehendak untuk mempertahankan perkawinan yang telah mereka bina. menjaga hubungan dan dukungan keluarga besar. pola kekerabatan masyarakat indonesia menjadikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri dan juga antara kedua keluarga besar dari kedua belah pihak. dalam mengambil tindakan banyak perempuan meletakkan dirinya sebagai bagian dari keluarga besar, apalagi merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god seorang istri yang memiliki hubungan dan mendapatkan dukungan baik dari keluarga besar suami, sehingga ketika memiliki persoalan rumah tangga akan menjadikan mertua, ipar sebagai tempat untuk mengadu dan membantu menyelesaikannya dimana mertua dan ipar dapat memberi nasihat pada suaminya untuk mengubah perilakunya yang menyakiti istrinya. dalam pemikiran jangka panjang sebagai menantu perempuan ingin tetap menjaga hubungan baik dengan mertua, serta kerabat suaminya. sebagai ibu, perempuan ingin anak anaknya memiliki hubungan yang baik dengan kakek, nenek, serta keluarga besarnya. pada umumnya istri atau suami yang pasangannya melakukan perzinaan tidak serta merta mengambil tindakan hukum mengadukan pasangannya agar dipidana. dengan mempertimbangkan lama usia perkawinan, ekonomi keluarga, perkembangan jiwa anak anaknya, dan pergaulan dalam masyarakat dan keluarga besarnya. biasanya opsi yang dipilih adalah memberikan kesempatan pada pasangannya untuk mengakui kesalahan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. opsi lain yang juga diambil adalah suami atau istri dari pasangan yang telah berzina akan berpisah ranjang. dan opsi terakhir biasanya yang diambil adalah suami atau istri dari pasangan yang mengulang perbuatan perzinaan adalah dengan mengakhiri perkawinannya atau perceraian. akan tetapi hukum perkawinan indonesia mengatur bahwa perkawinan dilakukan menurut agama, beberapa agama indonesia melarang adanya perceraian atau cerai hidup dan hanya mengakui perceraian karena kematian. pengalaman sehari hari koalisi perempuan indonesia menunjukkan bahwa dalam keluarga yang menikah berdasarkan agama yang melarang perceraian, jika salah satu antara pasangan melakukan perzinaan maka opsi yang dipilih adalah mempertahankan perkawinan dan mencegah terjadinya pengulangan terjadinya tindak perzinaan. perluasan subjek hukum yang dipidana karena perzinaan dari laki laki atau perempuan, atau yang keduanya terikat oleh perkawinan menjadi setiap orang harus mempertimbangkan fakta dan risiko sebagai berikut. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa berbagai penelitian menunjukkan hubungan perilaku seksual yang tidak aman atau perilaku seksual berisiko tinggi, terutama risiko terpapar penyakit menular seksual, hiv, aids, dan kanker serviks adalah benar adanya. oleh karenanya pemerintah dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian serius terhadap perilaku seksual berisiko tinggi melalui langkah langkah pencegahan dari berbagai aspek, terutamanya dari pendidikan dan kesehatan. bahwa para pemuka agama rohaniwan telah berkontribusi besar dalam memberikan pendidikan keimanan untuk mencegah anak anak ataupun orang dewasa berbuat zina agar tidak jatuh dalam dosa melalui dakwah, khutbah, ceramah, dan berbagai metode lainnya. masyarakat baik organisasi masyarakat sipil maupun keluarga dan individu telah berkontribusi dalam promosi atau kampanye hidup sehat, dan perilaku seksual aman melalui pendidikan masyarakat dan pendidikan dalam keluarga. bahwa setelah semuanya itu dilakukan oleh berbagai pihak toh masih banyak pelaku seksual tidak aman adalah kenyataan yang tidak terbantahkan. kenyataan ini harusnya menjadi pertimbangan dalam melakukan refleksi atas peran dan upaya setiap pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap risiko dari perilaku seksual yang tidak aman. bahwa menjadikan setiap hubungan seksual luar pernikahan sebagai tindak pidana memiliki risiko mengubah predikat orang yang bersalah karena melanggar norma asusila dan berdosa karena melanggar agama menjadi penjahat. yang kedua, mengubah hubungan antara orang yang berpredikat sebagai penjahat dengan keluarga dan dalam . lain dan dalam masyarakat. menimbulkan goncangan dalam keluarga dan pada akhirnya berakibat menghilangkan keharmonisan dan kesejahteraan lahir batin keluarga. ketiga, hubungan antara orang yang berpredikat sebagai penjahat dengan warga masyarakat menimbulkan keresahan dan rasa takut yang berakibat terjadinya berbagai tindak pengucilan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa menempatkan orang berperilaku seksual tidak aman dalam penjara sangat mungkin memperburuk kondisi fisik dan mental yang bersangkutan karena masih banyaknya kekerasan, pemerasan sesama narapidana ataupun petugas. keluarga dari laki laki maupun perempuan yang terpidana mengalami goncangan dan beban bahkan konflik dan menjadi objek diskriminasi dalam masyarakat. perempuan dan anak anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran kekerasan dan diskriminasi. bahwa fakta menunjukkan banyak orang dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak anak, tetapi hal ini sudah diresponsmengatur ketentuan pidana bagi orang dewasa yang bersetubuh dengan anak. sebagaimana diatur pada bahwa setiap orang dilarang. dan aturan pidana terdapat dalam setiap orang yang melakukan tindakan pelanggaran dimaksud dipidana dengan penjara paling singkat tahun dan paling lama tahun dengan dendatersebut dalam hal tindak pidana dilakukan sebagaimana dimaksudkan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah sebagaimana dari ancaman yang disebutkan pada namun sayangnya, ketentuan ini masih belum mensosialisasikan dalam masyarakat dan masih belum sepenuhnya ditegakkan. bahwa hubungan seksual luar perkawinan dilakukan oleh anak anak dengan anak anak. dalam kasus demikian, penyelesaian tindak pidana . penyelesaian terhadap anak yang melakukan hubungan seksual tersebut merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold diserahkan kepada orang tua dari kedua anak kedua belah pihak. hal tersebut sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak. bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi. menumbuhkembangkan dan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. cc. mencegah terjadinya perkawinan anak anak. dalam kasus kasus hubungan seksual yang kedua pelakunya adalah anak, aparat penegak hukum melakukan mediasi terhadap kedua orang tua pelaku untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan kepentingan antara pelaku dan korban dalam kerangka pelaksanaan restoration justice (keadilan restoratif). bahwa hubungan seksual luar perkawinan juga dilakukan oleh orang yang tergolong sudah dewasa atas tahun, akan tetapi mereka masih menjadi tanggungan orang tua, maka penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan cara dikembalikannya mereka kepada orang tuanya dan diterapkan konsep restoration justice dengan tujuan mengembalikan peran dan tugas orang tua sebagai pendidik dan pelindung bagi anak anaknya, serta memperkecil risiko kehancuran ketahanan keluarga. bahwa hubungan seksual luar perkawinan juga dilakukan oleh orang orang yang telah dewasa dan mandiri. pada praktiknya, upaya pencegahan atau mengatasi hubungan seksual luar perkawinan tersebut menjadi bagian dari tertib masyarakat yang disepakati bersama dalam masyarakat. dilaksanakan dalam kerangka sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. kesimpulan. berdasarkan hal hal tersebut atas, koalisi perempuan indonesia menyimpulkan bahwa perluasan subjek hukum pada pihak yang dapat dikenai pidana berakibat pada: perubahan predikat seorang yang bersalah menjadi penjahat. mempengaruhi hubungan seorang yang pernah berzina dan yang dianggap penjahat dengan keluarga dan masyarakat. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold cc. meningkatkan jumlah pelaku kejahatan karena semua pelaku perzinaan dikategorikan sebagai penjahat. hal ini berakibat pada perubahan indikator kriminalitas nasional dan indikator statistik kriminal indonesia. indikator tersebut menjadi salah satu tolok ukur dari kesejahteraan nasional yang digunakan sebagai acuan tingkat nasional maupun internasional. pelaku perzinaan dan keluarga kehilangan kesempatan untuk menjaga ketahanan keluarga dan justru menghancurkan ketahanan keluarga karena menghilangkan sumber ekonomi, martabat, dan rasa aman. bahwa perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa berakibat pada: terlepasnya otonomi keluarga untuk menentukan pilihan pilihan terbaik dalam mempertahankan keutuhan dan membangun ketahanan keluarga. b. adanya potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum untuk memasuki wilayah pribadi dan wilayah kehidupan privat warga negara. dapat digunakan oleh setiap orang untuk merusak keharmonisan keluarga seseorang, bahkan untuk membunuh karakter seseorang, dan merintangi karier seseorang. dengan melihat pengalaman pengalaman sehari hari perempuan sebagaimana yang disampaikan dan risiko yang telah disampaikan, apabila terjadi perubahan kuhp, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, koalisi perempuan indonesia merekomendasikan agar kuhp tetap dipertahankan dan tidak memerlukan perubahan. kuhp tentang perkosaan. dalam petit perkara nomor puu xiv pemohon mengajukan permohonan terhadap kuhp agar frasa wanita dalam tersebut dihapuskan, sehingga menjadi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorangtahun. makna permohonan bagi koalisi perempuan indonesia adalah: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold permohonan terhadap kuhp sebagaimana dimohonkan oleh pemohon bermakna penghapusan pembatasan atau perluasan korban dan tindak pidana perkosaan. hal ini berarti perempuan, atau wanita, maupun laki laki dapat menjadi korban tindak perkosaan. perubahan terhadap sebagaimana dimohonkan oleh pemohon juga memiliki makna bahwa perkosaan dapat dilakukan oleh orang yang memiliki orientasi heteroseksual dan orientasi homoseksual. akibat hukum yang akan terjadi: perempuan dan laki laki yang menjadi korban perkosaan memiliki persamaan kesempatan untuk menuntut keadilan. rumusan perubahan sebagaimana dimohonkan oleh pemohon tetap tidak efektif untuk menjerat pelaku tindak pidana perkosaan. karena hingga saat ini, tindakan bersetubuh dimaknai sebagai tindakan memasukkan kelamin pelaku terhadap kelamin korban. kesulitan menjerat pelaku dengan pidana masih saja tetap terjadi. karena dalam perkosaan yang dianggap sebagai tindak pidana apabila tindak tersebut memenuhi cara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. padahal senjatanya, perkosaan yang dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan relasi yang timpang, penggunaan obat bius, daya tipu, bujuk rayu, situasi rentan, dan keadaan fisik, atau mental yang disabilitas. hal hal ini tetap tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, namun hal hal ini tetap tidak dimasukkan sebagai tindak pidana perkosaan. bahkan, korban perkosaan akan dengan sangat mudah dituduh melakukan hubungan seksual suka sama suka apabila dihubungkan dengan permohonan pihak pemohon dari ketentuan maka, korban perkosaan yang tidak dapat membuktikan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dengan mudah dituduh melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka dan masuk dalam kategori perzinaan dan pada akhirnya dia dipidana. pengalaman koalisi perempuan indonesia dalam menerima pengaduan dan kasus menunjukkan bahwa perkosaan yang dilakukan pelaku terhadap korban bukan hanya dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold, bahwa lebih jauh lagi, menyatakan putusan nomor puu vii )): bahwa dengan adanya dasar filosofis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka para pemohon yakin bahwasanya kebutuhan untuk mendasarkan seluruh perundang undangan dalam konsep dasar moral yang berlandaskan nilai nilai ketuhanan yang maha esa adalah sebuah keniscayaan dalam tatanan negara republik indonesia yang tidak dapat ditawar tawar atas dasar apapun: bahwa agama agama indonesia pada dasarnya juga melarang perzinaan luar perkawinan kuhp), melarang pemerkosaan kepada siapa saja kuhp) dan melarang hubungan sesama jenis kuhp). oleh karena itu, tidak ada kebutuhan lain untuk mempertahankan guo (yang merupakan produk kolonial dari zamankolonial yang sudah lama berlalu) selain dari pada harus ditetapkannya kembali nilai nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup bermasyarakat yang tertuang dalam hukum positif negara, bahwa oleh karenanya berdasarkan dua alasan utama sebagai framework permohonan judicial review inilah, maka kemudian seorang guru besar, lima orang doktor dari berbagai bidang keilmuan serta para ibu dan ayah indonesia menggunakan hak konstitusionalnya untuk bersama sama membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diberikan dalam uud untuk melakukan uji materiil atas dalam kuhp yakni dan kuhp: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold melainkan dapat terjadi dengan cara penyalahgunaan relasi yang timpang dan posisi rentan yang dialami oleh korban atau calon korbannya. kedua. bahwa kuhp merumuskan perkosaan sebagai tindakan memaksa bersetubuh yang selama ini dimaknai sebagai tindakan pelaku memasukkan alat kelaminnya dalam alat kelamin korban. terbatasnya pengertian ini mengakibatkan modus operandi perkosaan selain penetrasi atau masuknya kelamin pelaku terhadap kelamin korban tidak diakui dan tidak dipidana perkosaan. misalnya, pemaksaan hubungan seks melalui anus atau mulut. sehingga kalaupun permohonan yang disampaikan oleh pemohon dikabulkan, korban kejahatan perkosaan sesama jenis tetap tidak dapat memperoleh keadilan karena tindakan pelaku terhadap korban tidak dimaknai sebagai tindakan memaksa bersetubuh. ketiga. bahwa perkosaan pada anak anak laki laki, pada praktiknya dilakukan dalam bentuk perlakuan memasukkan kelamin pelaku terhadap anus korban. terbatasnya pengertian perkosaan mengakibatkan bentuk bentuk lain perkosaan selain yang dinyatakan bersetubuh dikategorikan sebagai tindak pencabulan, padahal hukuman tindak pencabulan lebih ringan daripada hukuman perkosaan. bahwa kasus kasus perkosaan yang dilaporkan kepada kepolisian seringkali tidak dapat ditindaklanjuti hingga sampai proses persidangan karena alat bukti yang tidak cukup. problem utama sulitnya menghukum pelaku tindak pidana perkosaan adalah problem pembuktian dimana proses berbicara dalam kasus perkosaan menggunakan hukum acara pidana pada umumnya yang mewajibkan sekurang kurangnya saksi dan alat alat bukti yang lain. sulitnya menyediakan alat bukti yang cukup karena tindak kejahatan selalu dilakukan tempat yang sepi dimana hanya ada orang dan hanya ada korban dan pelaku tempat tersebut sehingga dalam proses pemeriksaan persidangan tidak bisa dihadirkan orang saksi. upaya menyediakan alat bukti lain juga mengalami kesulitan. upaya menyediakan alat bukti seperti tanda tanda adanya perkosaan sulit sekali dilakukan karena umumnya korban melaporkan setelah kejadian berselang beberapa waktu dari kejadian perkosaan itu sendiri dan bukti bukti atau tanda tanda perkosaan sudah hilang. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold p5) kesimpulan. bahwa gagasan pemohon untuk mewujudkan persamaan hak dan persamaan kesempatan bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum melalui perubahan rumusan kuhp adalah gagasan yang patut dihargai. namun, perubahan rumusan kuhp sebagaimana dimohonkan oleh pemohon tidak cukup untuk menegakkan keadilan bagi korban. problem utama dalam penegakkan keadilan bagi korban adalah terbatasnya syarat atau cara cara yang digunakan oleh pelaku hingga tindakan pelaku tidak dapat dikategorikan dalam tindakan pidana perkosaan. menentukan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai perkosaan apabila telah ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. proses pemeriksaan hukum menggunakan hukum acara yang tidak ramah terhadap korban. bahwa upaya untuk memberikan keadilan bagi korban perkosaan tidak cukup dengan menghilangkan frasa wanita dalam melainkan membutuhkan perumusan hukum materiil yang lebih komprehensif antara lain dengan menghilangkan frasa wanita. merumuskan ulang frasa bersetubuh menjadi lebih luas dan lebih rinci, memperluas cara cara pelaku untuk mencapai tujuan dan perubahan terhadap hukum formil terutama dalam pembuktian yang lebih ramah terhadap korban. peraturan tentang tindak pidana perkosaan membutuhkan perubahan secara komprehensif dari sisi hukum materiil dan formil. saat ini ada rancangan undang undang kitab undang undang hukum pidana atau kuhp yang sedang berproses dpr dan hingga sekarang masih dalam proses pembahasan. karena berdasarkan hal hal tersebut atas, koalisi perempuan indonesia merekomendasikan agar perubahan yang diusulkan diintegrasikan pada perubahan ruu kuhp yang rujukannya sudah lebih lengkap, namun belum mengatur pengecualian hukum formil dan yang lebih ramah terhadap korban. kuhp tentang pencabulan. dalam petit perkara nomor puu xiv pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap undang undang dasar mengusulkan, memohonkan untuk dihapuskannya frasa dewasa dan frasa yang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold diketahui atau sepatutnya harus diduga belum dewasa dalam tersebut sehingga rujukannya menjadi, orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin diancam dengan pidana paling lama tahun. makna permohonan. dalam pandangan koalisi perempuan indonesia, permohonan ini bermakna: penghapusan frasa dewasa dan penghapusan frasa yang diketahui atau sepatutnya harus diduga belum dewasa dapat dimaknai bahwa ketentuan pidana tersebut tidak hanya terbatas pada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, melainkan berlaku bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis dengan orang dewasa. jika dalam kuhp terdapat pelaku dan korban, dimana pelaku adalah orang dewasa dan korban adalah anak anak, maka dalam rumusan yang dimohonkan oleh pemohon dapat dimaknai bahwa kedua belah pihak pelaku perbuatan cabul sesama jenis adalah pelaku dan hal ini dapat berakibat pemidanaan terhadap setiap orang yang memiliki orientasi seksual sejenis. akibat yang akan terjadi. dalam rumusan yang dimohonkan oleh pemohon jika dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka setiap orang dewasa yang memiliki orientasi seksual sesama jenis adalah kriminal atau penjahat sehingga terjadi kriminalisasi terhadap setiap orang yang berorientasi seksual sejenis. setiap orang yang memiliki orientasi sejenis dianggap melakukan perbuatan cabul sehingga setiap orang dapat masuk dalam wilayah kehidupan privat orang orang berorientasi sejenis dan melaporkan mereka sebagai pelaku kejahatan. ketiga, aparat negara atau aparat penegak hukum dapat dengan mudah memasuki wilayah kehidupan privat orang orang yang berorientasi sesama jenis dan memperlakukan mereka sebagai pelaku kejahatan. pengalaman koalisi perempuan indonesia. anak anak adalah kelompok yang rentan yang harus dilindungi dalam praktik hubungan seksual atau tindak cabul yang dilakukan oleh orang dewasa, baik dalam hubungan heteroseksual maupun homoseksual karena merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold anak anak belum memahami tentang tindakan cabul atau hubungan seksual tersebut. bahwa kasus kasus perbuatan cabul oleh orang dewasa terhadap anak anak sampai saat ini masih sangat banyak indonesia. bahwa pengalaman koalisi perempuan indonesia menunjukkan anak anak menjadi korban pencabulan sesama jenis oleh orang dewasa yang tidak mempunyai layanan rehabilitasi negara dengan baik dapat menjadi pelaku perbuatan cabul terhadap sesama anak anak. berdasarkan fakta fakta butir dan atas, maka koalisi perempuan indonesia berpandangan kuhp telah dengan sangat baik melindungi anak anak dari perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa. bahwa tidak semua laki laki maupun perempuan yang memiliki orientasi seksual sejenis menjadi pelaku kejahatan seksual pencabulan terhadap anak. bahwa telah mengatur, barang nya perbuatan cabul, diancam dengan melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana paling lama tahun. ketentuan tersebut mengatur secara umum tentang perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang dewasa. namun, oleh karena orang dewasa dinyatakan sebagai pihak yang dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri untuk menyetujui atau menolak terjadinya tindakan cabul tersebut, maka kuhp mengatur bahwa tindakan pencabulan oleh orang dewasa kepada orang dewasa hanya dipidana apabila dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. dalam konteks keluarga dan ketahanan keluarga, terdapat fakta fakta sebagai berikut. bahwa kenyataan terdapat orang orang yang sejak masih usia anak anak telah memiliki kecenderungan dengan menyukai sesama jenis, itu luar kehendak mereka. bahwa setiap orang tua, ayah, ibu yang mengetahui anak anaknya atau anak mereka memiliki orientasi seksual sejenis dihadapkan pada beban merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mental yang cukup berat karena mereka menyadari bahwa orientasi seksual anaknya berbeda dengan orientasi seksual mayoritas masyarakat. bahwa setiap orang tua, ayah, dan ibu yang anaknya memiliki orientasi seksual sejenis dipersalahkan dan dihakimi oleh masyarakat, pemimpin agama, dan rohaniwan, serta kaum intelek yang sekelilingnya sebagai orang tua yang salah memberikan pengasuhan kepada anak anaknya, padahal faktanya tidak semuanya itu terjadi atas kesehatan mereka. beban orang tua tersebut semakin berat apabila anak anak mereka baik yang masih anak anak ataupun yang sudah dewasa diancam dengan pidana sebagaimana dimohonkan oleh pemohon. d. bahwa tekanan dari masyarakat atau keluarga besar telah membuat orang tua yang memiliki anak anak dengan orientasi seksual sejenis dengan terpaksa melakukan kekerasan dan beberapa tindak korektif terhadap anaknya seperti menyuruh seseorang untuk menjadi pacarnya dan. bahkan kami menemukan orang tua menyuruh orang lain memperkosa anaknya demi mengubah orientasi seksual anaknya agar mereka menjadi heteroseksual sesuai dengan kehendak masyarakat dan keluarga besarnya. bahwa orang tua membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berjuang dan memahami perbedaan orientasi seksual anaknya, sehingga sampai pada titik dapat menerima keberadaan anaknya dengan orientasi seksual yang dimiliki sekda adanya anak mereka. bahwa banyak anak anak ataupun orang dewasa melakukan percobaan bunuh diri atau bersikap membenci terhadap dirinya sendiri karena orientasi seksual yang dimilikinya. bahwa sebagian besar dari perempuan dan laki laki yang memiliki orientasi seksual sejenis adalah pencari nafkah keluarga dan seperti halnya warga negara indonesia lainnya, mereka memiliki sumbangan dan ikut menentukan terwujudnya ketahanan keluarga. bahwa penghukuman atau pemidanaan terhadap anak anak atau orang dewasa karena dia memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan orientasi seksual masyarakat mayoritas akan menimbulkan beban merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold penderitaan bagi keluarga dan orang atau anak yang memiliki orientasi seksual sejenis tersebut yang pada gilirannya menghancurkan ketahanan keluarga. jika pemidanaan dimaksudkan untuk menghentikan atau mengubah orientasi seksual seseorang, maka penjara bukanlah tempat yang ideal baginya karena menempatkan mereka dalam penjara justru akan membuat mereka menjadi korban kekerasan dan sasaran tindak kekerasan seksual. kesimpulan. berdasarkan hal hal tersebut atas, koalisi perempuan indonesia menyimpulkan. bahwa anak atau anak anak adalah pribadi yang rentan yang harus dilindungi dari segala bentuk perbuatan cabul demi pemenuhan hak anak. bahwa rumusan perubahan yang dimohonkan oleh pemohon mengkriminalkan setiap orang dewasa melakukan perbuatan cabul tanpa memasukkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sesungguhnya telah mengingkari hakikat orang dewasa yang mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya. bahwa melekatkan predikat sebagai pelaku kejahatan kepada orang orang yang berorientasi seksual sejenis akan mengakibatkan kerentanan yang dialaminya berlipat ganda. orang orang yang memiliki orientasi seksual sejenis semakin rentan terhadap berbagai tindak kekerasan, kejahatan, dan tindak sewenang wenang dari aparat dan anggota masyarakat. bahwa rumusan perubahan yang dimohonkan oleh pemohon mengkriminalkan setiap orang yang memiliki orientasi sejenis mengakibatkan semakin bertambahnya beban dan guncangan keluarga yang pada akhirnya justru menghancurkan ketahanan keluarga. bahwa pemidanaan terhadap orang orang yang memiliki orientasi sejenis . orientasi seksual sejenis bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. bahwa pemidanaan tehadap orang orang yang memiliki orientasi sejenis . orientasi seksual sejenis justru memperburuk kehidupan pihak yang dipidana dan keluarganya. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pny! berdasarkan hal hal tersebut atas, koalisi perempuan indonesia merekomendasikan agar permohonan yang agar perubahan yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikabulkan. bagian tentang ketahanan keluarga. koalisi perempuan indonesia untuk keadilan dan demokrasi sepakat bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan berdampak pada ketahanan dan kesejahteraan bangsa karena keluarga adalah elemen pembentuk bangsa. bahwa undang undang nomor tahun tentang kependudukan dan pembangunan keluarga pada butir telah mendefinisikan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai beriku guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. bahwa perubahan yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara nomor puu xiv justru mencederai ketahanan dan kesejahteraan keluarga karena menghancurkan hidup harmonis keluarga karena campur tangan masyarakat atau aparat keamanan dalam keluarga dalam mengatasi persoalan zina dan mengatasi adanya anggota yang memiliki orientasi seksual sejenis. merintangi pelaksanaan fungsi keluarga sebagaimana dinyatakan dalamterutama dalam fungsi fungsi. fungsi keagamaan, fungsi sosial, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi sosial dan pendidikan, serta fungsi ekonomi. kesimpulan akhir. koalisi perempuan indonesia untuk keadilan dan demokrasi berharap bahwa penyampaian hal hal yang telah disampaikan tersebut sebagaimana dimohonkan oleh pihak pemohon pada dan apabila hal itu dikabulkan oleh pemohon, hal ini dimaksudkan agar pertimbangan pertimbangan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam keputusan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold berdasarkan pengalaman koalisi perempuan indonesia dalam menangani kasus kasus terkait perzinaan, perkosaan, dan pencabulan, baik dialami oleh anggota ataupun masyarakat, perubahan kuhp sebagaimana dimohonkan oleh pemohon justru menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap perempuan dan keluarga karena memperbesar kewenangan negara dan masyarakat untuk campur tangan terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan pribadi seseorang. oleh karenanya sebagai pihak terkait tidak langsung, koalisi perempuan indonesia memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia untuk menolak permohonan para pemohon.november dan desember yang pada pokoknya sebagai berikut: budhi munawar rahman pertama, berkaitan dengan konsep ketahanan keluarga dalam islam dan peranan institusi keluarga dalam pembangunan masyarakat yang beradab dan toleran. kedua, mengenai bagaimana institusi keluarga dalam agama islam mencegah atau menyelesaikan kasus jika ada anggota keluarga yang melakukan perzinaan, pencabulan, atau adanya anggota keluarga yang memiliki orientasi seksual sejenis. pertama, saya akan memulai dengan hal yang paling dasar dalam agama, yaitu tentang asas hidup. bahasa kita sebenarnya sudah mengenai kata asas, yaitu asas dalam alquran yang mengandung pesan moral, yang terkandung dalam berikut, yaitu: manakah yang terbaik, mereka yang mendirikan bangunan atas dasar takwa kepada keridhaan allah atau yang mendirikan bangunannya atas tanah pasir tepi jurang, lalu runtuh bersamanya dalam api neraka? ini adalah gambaran dalam kitab suci mengenai asas hidup. asas hidup itu hanya ada dua, yaitu yang benar dan yang salah. dalam agama islam, asas hidup yang benar adalah takwa kepada allah dan keinginan untuk mencapai rodanya. karena itu, asas hidup manapun selain takwa kepada allah dan keinginan untuk mencari rodanya adalah tidak benar atau asas hidup yang salah. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold manusia menurut islam diciptakan oleh allah dalam keadaan fitrah. fitrah adalah kelanjutan dari perjanjian kita dengan allah ketika kita masih berada alam rohani. agama pun sebetulnya adalah perjanjian yang dalam bahasa arab sebut sebagai mitra atau ahun perjanjian dengan allah, sehingga seluruh hidup kita merupakan realisasi atau pelaksanaan untuk memenuhi perjanjian dengan allah. yang intinya adalah ibadah memperlombakan diri kepada allah. karena allah telah kita akui sebagai rabb atau sebagai pangeran yang implikasinya adalah kita akan menempuh jalan hidup yang benar. masalah yang sedang kita bicarakan sini, seperti perzinaan, pencabulan, dan adanya anggota keluarga yang memiliki orientasi seksual adalah sejenis masalah yang kita bisa menafsirkannya sebagai melanggar aturan allah. kita semua pernah surga, alam kebahagiaan. kalau surga berintikan cinta kasih, maka sebetulnya surga kita yang paling dekat adalah ketika masih berada dalam perut ibu. sehingga, tempat itu disebut rahim yang artinya cinta kasih, yaitu cinta kasih allah. karena perkataan rahm adalah satu akar kata dengan rahmat, rahman, dan rahim, maka kita yang terjatuh atau yang melanggar aturan allah itu harus atau dalam agama kita diajarkan perlu menyucikan diri kembali. dan untuk kembali kepada kesucian itu dengan melakukan berbagai macam tindakan tindakan kebaikan dengan makna kata kata yang terkait dengan cinta allah, maka kasih allah jadi lebih tinggi daripada pengumumannya. allah sendiri telah memperingatkan kita bahwa daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis ini adalah sesuatu yang alami dan sejalan dengan hukum dan punahnya, lebih dari itu, hal tersebut adalah salah satu dari tanda tanda kebesaran sang maha pencipta, yang apabila manusia memahami dan menghina, maka akan dibimbing arah keindahan yang lebih mendalam akan kehadiran allah dalam hidup ini dan dituntun menuju pendekatan atau takarir kepada allah. persahabatan antara jenis, sesama jenis, persahabatan antara dua orang sesama jenis bisa jadi adalah hal yang terpuji. namun mempunyai makna dan suasana yang berbeda dengan rasa tertarik yang tak ternoda merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold antara dua manusia dari dua jenis, yaitu laki laki dan perempuan karena dalamnya ada unsur unsur ini yang biasa disebut dengan mawaddah, ketresnaan, rahmah, cinta kasih yang amat khusus antara keduanya. karena itu, kebahagiaan dan ketenteraman yang kita sering sebut dengan sarinah dalam hidup dunia ini serta perasaan aman dan sentosa ditemukan dalam hubungan yang sejati dan wajar antara suami dan istri yang mungkin menjadi ayah dan ibu yang hidup bersama dan membangun rumah tangga. begitulah kita pahami ajaran dalam agama. tingkat yang lebih tinggi, yaitu terjadi ketika seseorang tertarik kepada lawan jenisnya tidak semata mata karena segi kejasmaniannya melainkan karena hal hal yang lebih abstrak. misalnya, segi kepribadian atau nilai nilai pada seseorang yang hidup dalam dirinya. kecintaan antara jenis pada tingkat yang lebih tinggi ini disebut dengan mawaddah. sebagaimana tingkat yang lebih tinggi daripada mahabbah atas, mawaddah umumnya berpotensi untuk bertahan lebih lama, lebih kuat, dan karena memiliki unsur kesehatan yang lebih mendalam secara spiritual dan psikologi, sehingga juga dapat memberikan rasa bahagia yang lebih tinggi daripada rasa bahagia pada tingkat yang dasar, yaitu mahabbah. pada tingkat inilah segi lahiriah dan jasmaniah sasaran cinta itu tidak lagi menjadi pertimbangan. kualitas kepribadian adalah lebih penting dan lebih utama daripada persoalan yang berkaitan dengan fisik dan seksual. berdasarkan pandangan islam ini, tujuan keluarga ialah untuk mencapai kualitas hidup sarinah yang berpangkal dari cinta kasih yang tulus antara dua pribadi dari dua jenis. membina hubungan yang akrab antara pribadi pria dan wanita itu dalam kehidupan manusia adalah kenyataan fitrah yang amat penting. pernikahan adalah cara yang alami dan wajar untuk mewujudkan kecenderungan alami seorang laki laki kepada seorang perempuan secara timbal balik dan untuk membangun keluarga. oleh karena itu, pernikahan yang setia berada dalam santunan allah dan perlindungan nya karena pernikahan yang setia itu sesungguhnya dibuat dan ditegakkan bawah nama nya. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold del problematika kuhp bahwa kitab undang undang hukum pidana kuhp) yang berlaku saat ini adalah produk hukum warisan pemerintah kolonial belanda, yang merupakan hasil dari konkordansi atas webbook van strafrecht dari kuhp belanda sejak tahun sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi indonesia: bahwa kuhp saat ini adalah terjemahan dari webbook van strafrecht voor nederlandsch indie, yang diberlakukan indonesia atas dasar nomor tahun untuk jawa dan madura dan pemberlakuan seluruh wilayah republik indonesia baru dilakukan pada tanggal september dengan diundangkannya nomor tahun bahwa keinginan untuk memperbahperlunya kuhp baru. para pakar hukum indonesia itu, bahwa prof. rowspan saleh dalam lokakarya mengenai bab bab kodifikasi hukum pidana buku ii) yang diselenggarakan oleh bpn departemen kehakiman pada april jakarta menggarisbawahi pandangan prof. gemar senoadji, bahwa dalam menentukan isi (materi substansi) (delik kesusilaan) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada nilai nilai kesusilaan nasional nkn) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. nkn ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk uud atau uu). dalam struktur masyarakat indonesia, nkn itupun tentunya bersumber dari nilai nilai agama dan kesusilaan yang hidup tengah tengah masyarakat(bukti merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dalam alquran kaidah digambarkan, wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada tuhan yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, kemudian dari satu jiwa itu diciptakanlah oleh nya jodohnya dan dari pasangan dua jiwa itu dikembangkan banyak laki laki dan perempuan. bertakwalah kamu sekalian kepada allah yang dalam nama nya kamu berpohon dan jagalah hubungan kasih sayang atau tali kekeluargaan itu. sesungguhnya allah mengawasi atas kamu sekalian. tujuan berkeluarga. yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi, yang terhormat perwakilan dari. pemerintah dan dewan perwakilan rakyat, yang terhormat pemohon dan pihak terkait. pandangan keagamaan yang mendalam tentang keluarga atas telah ditantang dewasa ini oleh paham kenisbihan atau relativitas yang berlebihan pada zaman sekarang ini yang membuat sebagian orang melangkah mundur dari kejelasan moral karena takut terlibat jauh dalam sesuatu apapun, sebagian orang kemudian menekankan pentingnya untuk saling memperhatikan karena tidak sepakat dengan makna mendalam dari ajaran pernikahan. mereka kemudian cukup puas dengan hidup kumpul bersama, hidup bersama secara seksual tanpa ikatan pernikahan. mereka mengejar pemenuhan diri dan komitmen, namun mereka selalu dibayangi oleh kenyataan bahwa sekadar omongan tidak akan banyak berfaedah. dan bahwa yang mereka sebut sebagai komitmen itu ternyata juga mudah menguap seperti air ditelan gurun, maka karena itulah perkawinan yang baik menurut agama adalah sebuah ikatan seumur hidup yang disahkan oleh tuhan, perkawinan memerlukan sesuatu yang lebih banyak daripada sekadar peduli, pemenuhan diri, atau komitmen dalam hidup bersama, yang tidak dilandaskan pada ikatan perkawinan. perkawinan memerlukan adanya kesadaran tentang kehadiran tuhan dalam hidup manusia, kehadiran sang maha pencipta yang akan membimbing kita jalan yang lurus, jalan kebahagiaan, jalan yang sejati dan abadi. perkawinan menurut agar masing masing kita jujur kepada diri sendiri, kepada jodoh kita masing masing, dan kepada tuhan. jujur merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kepada diri sendiri, jujur kepada pasangan hidup, jujur kepada allah, ikhlas, tulus, dan murni, jujur kepada pasangan hidup karena pasangan hidup adalah jodoh atau jodoh adalah pakaian, dan suami istri adalah pakaian satu terhadap yang lain. seperti dalam firman allah swt, al bayaran mereka para istri itu adalah pakaian untuk kamu, dan kamu para suami adalah pakaian untuk mereka. sebagai pakaian untuk satu untuk yang lain, suami dan istri memerlukan sikap saling membantu, saling mendukung, saling melindungi, dan saling mencolok sebagaimana pakaian mencolok tubuh kita. dan tujuan kita berpakaian adalah sekaligus untuk perhiasan dan sekaligus untuk perlindungan badan. sebagai perhiasan suami atau istri saling menunjukkan rasa santun, rasa saling cinta mencintai, dan memperlihatkan kebahagiaan, dan sebagai perlindungan masing masing suami dan istri berkewajiban untuk saling menjaga nama, kehormatan, dan hak hak pribadinya. persoalan hubungan perjodohan dalam dunia kenyataan seringkali sangat rumit untuk ditangani, tetapi sebagaimana kita telah ketahui dan yakini allah akan senantiasa membimbing kita, jalan yang benar selama kita masih menginysafi kehadirannya dalam hidup ini. dan selama kita tetap bersedia menempuh hidup kita bawah bimbingan keinsyafan dan kesadaran akan adanya allah yang maha hadir itu. untuk mendapatkan kualitas perjodohan ini, harus terlebih dahulu disadari bahwa ikatan pernikahan adalah sebuah ikatan atas dasar perjanjian yang berat. seperti istilah dalam alquran, mana allah memberikan peringatan yang keras kepada orang orang yang menganggap ringan ikatan pernikahan ini. jika kita simak benar benar petunjuk keagamaan tentang hubungan laki laki dan perempuan dalam pernikahan, maka jelas sekali bahwa tujuan tujuan lahirnya itu sangat kuat ditekankan dalam agama. dalam konteks masyarakat manapun, persoalan pertama dan utama ialah persoalan perlindungan hak asasi, serta harkat dan martabat dari pihak pihak yang terlibat dalam pernikahan ini. korelasi penting antara konsep keagamaan, tentang hubungan laki laki dengan perempuan atau merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pernikahan ialah usaha untuk membangun budhi pekerti yang luhur atau akhlakhul karimah, sebagai sendi dasar masyarakat yang sehat. hubungan suami istri dalam bangunan rumah tangga memperhatikan pesan pesan ilahi, akan menjadi pangkal pembangunan moril . moralitas yang tinggi dan budhi pekerti yang luhur dalam masyarakat. karena itu pergaulan lelaki dan perempuan itu sendiri haruslah suci, jujur, dan terbuka, berdimensi sosial, dan tidak boleh semata mata sebagai alat atau wahana pemuasan nafsu rendah sehingga harus tertutup, gelap, dan dirahasiakan. hukum islam dalam alquran tidak ada yang lebih rinci daripada yang menyangkut soal hubungan laki laki dan perempuan. sebab unit keluarga memang merupakan sendi utama dalam masyarakat. atas landasan unit unit keluarga yang sehat, akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. berdasarkan pandangan dan ajaran agama ini, kiranya dapat dimengerti mengapa banyak masyarakat tidak toleran terhadap penyelewengan laki laki dan perempuan dalam lingkungannya. apalagi jika menyangkut para pemimpin sebagai publik figur, banyak bangsa dan masyarakat yang hancur karena rumah tangga para pemimpinnya hancur. pertanyaan yang mendasar tampaknya ialah mengapa pernikahan? dalam zaman yang ditandai oleh paham relativitas atau kenabian yang hampir tidak terkendali, khususnya paham kenisbihan nilai nilai hidup, pertanyaan tersebut sangatlah penting untuk kita jawab dengan cara yang jelas dan gamblang. pertanyaan semacam ini adalah indikasi kepada hal hal yang amat gawat, yaitu ayahnya fondasi kehidupan keluarga atas sendi perkawinan. tetapi, pertanyaan serupa ini harus dijawab, untuk memulai jawabnya, alquran mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini pada dasarnya baik dan diciptakan dengan maksud yang baik pula, dengan hukumnya sendiri yang telah tetapkan oleh allah. alquran juga mengajarkan bahwa manusia yang hidup dalam dunia ini adalah makhluk yang bahagia sepanjang mereka tetap setia pada kesucian asalnya sendiri yang disebut dengan fitrah dan tetap menempuh merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold cara hidup mengikuti kebenaran atau hanif sejalan dengan keindahan hati nuraninya yang suci. dengan penggambaran atas, jelaslah bahwa islam sangat mementingkan konsep ketahanan keluarga, serta peranan institusi keluarga dalam pembangunan masyarakat yang beradab dan toleran. jika dalam proses mewujudkan etika keluarga ini, bukan penghukuman. kesediaan menerima perbedaan dengan rahmat allah juga merupakan pangkal persaudaraan, termasuk dan terutama persaudaraan yang berdasarkan iman yang disebut dengan ukhuwah islamiyah. menyelesaikan masalahpenyelesaiannya adalah melalui sikap kasih bukan penghukuman. inilah jalan yang disebut ukhuwah islamiyah. teladan jiwa persaudaraan ialah yang ada pada pribadi nabi muhammad saw, ini tidak saja sejalan dengan penegasan bahwa dalam diri beliau terdapat teladan untuk kita, kaum beriman, tapi lebih dari itu karena secara spesifik kitab suci sendiri menyebutkan kepribadian nabi yang penuh dengan pengertian, penuh dengan kasih, dan toleransi serta lapang dada. seperti dalam imannya, dan dengan adanya rahmat allah, maka engkau muhammad bersikap lunak lemah lembut kepada mereka. seandainya engkau kasar dan keras hati, maka pastilah mereka akan menyingkir dari sekeliling karena itu makanlah mereka, mohon ampunan bagi mereka, dan adalah mereka bermusyawarah dalam urusan kedutaan. dan bila engkau telah berketetapan hati, maka bertakwalah kepada allah, sesungguhnya allah cinta kepada orang orang yang bertakwa. itulah salah satu rujukan mediasi yang diajarkan dalam agama dalam memecahkan masalah apapun, termasuk dalam masalah kita sini. masalah keluarga, yaitu prinsip musyawarah dengan meneladani nabi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold muhammad saw yang diperintahkan allah untuk menjalankan prinsip ini dengan sikap lemah lembut, penuh pengertian, dan perilaku yang simpatik. perintah allah untuk bermusyawarah itu, yaitu mengikutsertakan orang banyak. dari semua sifat allah yang paling banyak disebut dalam alquran ialah sifat rahmah atau kasih sayang dengan berbagai dedikasinya, seperti rahman, rahim dan salah satu sifat ilahi yang diwajibkan allah atas dirinya sendiri adalah rahmah atau kasih sayang itu. ini juga tercermin dalam petunjuk allah dan hasilnya bagaimana bersikap sebaik baiknya kaum beriman yang penuh sikap kasih sayang rahmah dan pengertian. dan bila datang kepada engkau muhammad, orang orang yang beriman kepada ajaran kami, maka ucapkanlah kepada mereka salam sejahtera atas kamu sekalian. allah mewajibkan atas dirinya kasih sayang atau rahmat. bahwasanya jika seseorang antara kamu melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian setelah itu bertaubat dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya dia adalah maha pengampu dan maha penyayang. sebagai pelengkap argumen keagamaan mengenai konsep ketahanan keluarga dan peran institusi keluarga dalam membangun masyarakat yang beradab dan toleran, seperti telah digambarkan panjang lebar atas, jika dalam proses mewujudkan etika keluarga ini ada. seperti sudah diuraikan atas, maknanya dan bukan melalui penghukuman, apalagi penghukuman yang melibatkan hukum negara karena persoalan seperti ini adalah persoalan dalam ranah keluarga yang penyelesaiannya sebaiknya dipecahkan secara kekeluargaan, mendahului proses mediasi sebelum proses levitasi. biarlah hukum keluarga muslim yang hidup dalam masyarakat yang menyelesaikan permasalahan ini, bukan hukum keluarga. sini kita masuk isu agama dan negara, dan indonesia sebagai negara pancasila, bukan negara islam, mengimplementasikan syariah dalam kehidupan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold masyarakat. tapi pada tatanan negara indonesia adalah negara hukum, didasarkan pada konstitusi mana syariah tempatnya adalah dalam kehidupan komunitas muslim, termasuk dalam keluarga. saya berpendapat bahwa politik bukanlah bagian yang absolut dari inti agama islam. sini tampak bahwa politik merupakan aspek konsekuensi hal yang sangat penting dari ajaran islam, namun bukanlah satu satunya aspek yang terpenting dan nampak jelas bahwa politik bukan bagian yang absolut dari inti agama islam. hakikat dan nilai keagamaan syariat sama sekali tidak boleh dilebih lebihkan. kebanyakan penulis yang menulis tentang syariat gagal membedakan antara apa yang benar benar murni agama dan apa yang merupakan transaksi keduniawian. meskipun, keduanya berasal dari sumber yang sama, namun keduanya harus dilihat sebagai sebuah sistem dari hukum sipil atau duniawi sesuai yang berlandaskan pada kepentingan kepentingan dan manfaat umum, oleh karena itu selalu berubah dan menuju yang terbaik dan ideal. nabi sendiri bahkan lebih mengutamakan hubungan religius duniawi tatkala beliau bersabda, aku hanyalah manusia biasa. jika aku perintahkan sesuatu yang menyangkut agama, pastilah dan jika perintahkan sesuatu yang berdasarkan pendapatmu sendiri, maka pertimbangkanlah hal itu dengan mengingat bahwa aku hanyalah seorang manusia biasa. atau tatkala beliau bersabda, kamu lebih mengetahui tentang urusan duniaku. jika kita merujuk kepada permasalahan agama dan negara indonesia, pepatah kiranya kita mengutip mohammad hatta, figur kedua terpenting setelah sekar hatta adalah seorang dari sedikit pemikir indonesia yang paling berhasil dalam menangkap semangat yang benar dari toleransi beragama. pandangan hatta mengenai islam dan negara terseleksi dalam pernyataannya bahwa keadilan yang digaungkan agama islam, yaitu keadilan sosial yang hanya dapat dirasakan jika umat manusia bebas dari segala tekanan. dengan perkataan lain, hatta tidak melihat perlunya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold didirikannya sebuah negara agama atau negara yang secara resmi berlandaskan agama. bagi beliau, masalah yang terpenting adalah substansinya, yaitu keadilan yang harus diperjuangkan dan dilaksanakan oleh sebuah negara. tanpa harus menamakan negara tersebut sebagai negara islam mungkin akan mendapati basis etis substansi ini dalam ajaran islam, hatta sebagaimana diakui oleh kalangan luas adalah seorang patriot samping orang kedua setelah soekarno, dia juga mengorbankan jiwa raganya demi negara namun dalam hal pemikiran politik sosial, beliaulah yang paling konsisten. dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh mohammad hatta ini, indonesia mungkin akan mendapati solusi terhadap masalah masalah religiopolitis seperti yang sedang kita bicarakan sekarang ini. tidak diragukan bahwa indonesia adalah negara muslim, ada kesamaan antara indonesia dengan negara muslim yang lain, tapi ada pula perbedaannya, dan istimewanya perbedaan tersebut adalah notable (dapat diterima). indonesia seperti negara negara muslim lainnya dapat menetapkan hukum penyelesaian baru bagi masalah baru dengan mengambil cara penyelesaian itu dari prinsip prinsip umum syariah dan mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. karena itulah, kita bangsa indonesia sangat comfortable dengan gagasan gagasan mereka yang berkenaan dengan hubungan agama dan negara yang didasarkan pada pancasila sebagai titik temu antara seluruh golongan. dengan pandangan agama dan negara didasarkan pada pancasila ini, maka kita pun mengedepankan prinsip subsidiaries yang sangat penting. prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tanggung jawab itu mengandung arti setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, itu adalah hak yang harus dihormati. konsekuensinya orang lain sama sekali tidak bisa begitu saja mencampuri urusan dan tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri. hal ini sama juga berlaku untuk lembaga atau komunitas seperti mulai dari keluarga, komunitas yang lebih besar, masyarakat, sampai negara. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold begitu pula menugaskan kepada asosiasi yang lebih tinggi atau lebih besar apa yang dapat dilakukan oleh lembaga yang lebih kecil dan berada bawahnya merupakan ketidakadilan, dan sekaligus kejahatan besar, serta gangguan terhadap tatanan yang besar. komunitas atau lembaga yang lebih tinggi seharusnya tidak mencampuri urusan individu atau lembaga bawahnya jika hal itu dapat mereka kerjakan sendiri dengan baik. dengan argumen seperti ini, sebenarnya saya ingin menegaskan bahwa apa yang bisa diselesaikan oleh keluarga sebaiknya juga diselesaikan oleh keluarga, tidak perlu diurus oleh negara. demikianlah pemikiran saya terkait dengan masalah bagaimana konsep ketahanan keluarga dalam islam, serta peranan institusi keluarga dalam membangun masyarakat yang beradab dan toleran, dan bagaimana institusi keluarga dan agama islam mencegah atau menyelesaikan kasus kasus jika. jika masalah ini diselesaikan secara hukum positif, ini akan membawa kemungkinan negara melakukan pelanggaran konstitusi dan hak asasi manusia karena negara mengurus apa yang seharusnya sudah bisa diurus dan diselesaikan dengan baik oleh keluarga dan masyarakat. belum lagi terkait dengan masalah lanjutan yang bisa muncul pada kehidupan anak dan istri sebagai pihak yang paling dirugikan, yang argumennya sudah disampaikan oleh koalisi perempuan, dalam sidang sidang sebelumnya. undang binaan pada intinya, dari pandangan katolik, keluarga adalah sebuah sekolah cinta. perkawinan dan keluarga sebagai sekolah cinta ini menjadi sebuah ungkapan yang umum dan juga pernah disampaikan secara panjang lebar oleh mendiang paus yohanes paulus ke dalam suratnya yang berjudul familiaris consort pada tahun sederhananya, cinta yang ada dalam diri setiap anggota keluarga dipandang ditaburkan oleh allah bapa sendiri. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold benih itu harus dijaga baik baik dan tanahnya dipupuk serta digambarkan agar benih itu bisa tumbuh dan berbuah banyak, dengan kata lain keluarga menjadi tempat persemaian bagi benih cinta itu. berbuah banyak menjadi tujuan penting, tetapi yang lebih penting adalah proses untuk bisa berbuah, dikatakan dalam al kitab bahwa ada yang berbuah 100x lipat, ada yang 60x lipat, ada yang 30x lipat. perumpamaan tentang benih yang ditabur ini menekankan tentang pentingnya proses bertumbuh dan berbuah itu. tidak perlu terpanjang panjang saya menjelaskan apa arti berbuah karena cukup jelas, yaitu menjadi berkah bagi anggota keluarga yang lain dan juga bagi masyarakat. berkah tidak hanya berarti sesuatu yang besar, bisa juga yang kecil. tidak berarti hanya yang material, tetapi juga yang spiritual. tidak hanya yang menggembirakan, bisa juga yang kurang atau tidak menggembirakan. pendeknya, menjadi berkah adalah menghadirkan wajah allah dalam hidupnya bagi yang lain agar pribadi lain itu bisa tumbuh dan berbuah. karena itu dalam keluarga tidak hanya orangtua yang menjadi berkah bagi anak anak, tetapi juga sebaliknya anak anak menjadi berkah bagi orangtua. dengan segala keunikannya anak anak membuat orangtua bisa tumbuh dan berbuah pula, itulah proses. menjalani proses itu dengan gembira adalah bagian dari menjadi berkah. yang menjadi arah dari proses itu adalah sebuah cita cita yang namanya cinta sempurna, yaitu agape. cinta yang murni, mutlak, dan tak bersyarat, seperti yang dicontohkan oleh yesus dalam hidupnya. cinta agape mempunyai buah yang sempurna, manusia mengarah padanya tetapi setiap orang mempunyai ukurannya masing masing, yang penting adalah berusaha terus menerus menjadi lebih baik, menjadi berbuah. cinta agape ini sangat kontras dengan cinta yang masih primitif, yaitu cinta diri yang bersifat egosentris dan masih berbalut libido. karena itu, cinta primitif ini perlu disekolahkan dalam dinamika berkeluarga justru dalam menghadapi segala macam ujian dalamnya persis seperti ketika seorang menghadapi ujian waktu sekolah semakin berat ujiannya, semakin tinggi naik kelas. ujian inilah yang sebenarnya merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god membuat setiap pribadi menjadi bertumbuh dan berbuah, seperti halnya sekolah orang tidak akan belajar jika tidak ada ujian atau ulangan. pentingnya upaya menerima dan mengampuni kelemahan dan kegagalan pihak lain itu sangat terkait dengan ideal cinta agape seperti disebut atas. cinta mengandung tiga unsur penting, yaitu penghargaan, penerimaan, dan pengakuan. penghargaan adalah apresiasi terhadap kelebihan pihak lain. yang kedua adalah penerimaan atas kelemahan pihak lain. jika dua unsur pertama ini lebih bersifat statis, yang ketiga, yaitu pengakuan sifat atau dimensi dinasnya menjadi tampak. dalam prinsip pengakuan ini seorang pribadi yang mencintai pribadi yang lain memberikan kesempatan untuk dicintai dan menjadi seorang aku. seorang pribadi yang utuh dengan segala keunikannya. dalam makna cinta ini kata penerimaan menjadi sungguh berarti dalam proses menumbuhkan cinta. penerimaan membuat satu sisi pihak yang menerima akan keluar dari egosentrismenya. lain sisi, pihak yang diterima akan merasakan hidupnya bermakna dengan segala kekurangannya tentunya. demikian pula pengampunan. pengampunan juga mempunyai makna yang sangat penting bagi kedua belah pihak. bagi pihak yang dicintai itulah bagian penting dari penerimaan dan sekaligus kesempatan untuk menjadi aku . bagi pihak yang mencintai itulah kesempatan untuk bertumbuh dan makin dekat dengan cinta agape. dalam ajaran yesus, cinta agape berunsur penting pada pengampunan. beberapa kali mengatakan, kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata masihlah musuhmu, perbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. selanjutnya kesempatan lain, dia mengatakan, barangsiapa menampar dipicu yang satu, berikanlah juga kepadanya dipicu yang lain. kepada petrus muridnya yang bertanya kepadanya, tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa terhadap aku, sampai tujuh kali kah? yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai kali kali. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa proses perumusan kuhp baru, utamanya delik kesusilaan, telah mengalami berbagai macam dinamika. dimulai dari konsep basaroedin tahun konsep konsep konsep konsep konsep konsep kumbang konsep (mulai memasukkan perumusan delik dari ruu pornografi pornoaksi, konsep november), konsep konsepnamun hingga permohonan ini disusun, kuhp yang baru belum juga lahir sehingga melahirkan ketidakpastian hukum, termasuk untuk perumusan baru tentang apa dan bagaimana delik kesusilaan, (vide bukti bahwa parnya revisi kuhp ini nampaknya memerlukan waktu yang tidak sedikit. sedangkan, gejolak sosial, bahwa saat ini sudah terjadi pergeseran nilai nilai dikarenakan ketidakjelasan hukum yang ada indonesia perihal kesusilaan terutama dalam hal perzinaan, pemerkosaan dan cabul sesama jenis. sehingga para pemohon bersepakat untuk mengajukan permohonan pengujian kuhp dan mahkamah konstitusi sebagai cara upaya percepatan penanggulangan bencana sosial yang terjadi dimasyarakat, sehingga timbul kepastian hukum dan kaedah yang melarang perbuatan perbuatan guo demi kepastian hukum yang lebih melindungi masyarakat indonesia pada umumnya dan memberikan rasa aman dari ancaman perkosaan, prostitusi, cabul sesama jenis dan zina bagi para pemohon pada khususnya, alasan para pemohon untuk pengujian kuhpapakah dalam sekolah ini perlu bantuan pihak luar seperti misalnya keluarga besar atau bahkan negara? memang mungkin perlu, tetapi baru diperlukan ketika situasinya sudah sangat kritis atau dalam bahasa sekolah cinta, ujiannya sudah menjadi terlalu berat supaya kehidupan pribadi pribadi yang ada dalamnya tidak dikorbankan. ambil contoh, undang undang nomor tahun tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memang diperlukan supaya kekerasan yang mengancam martabat hidup individu dalam keluarga tetap dijamin. negara juga perlu berperan menyediakan suasana yang kondusif dari sisi poleksosbud agar keluarga dapat berkembang, tetapi peran negara tidak bisa lebih dari itu. dalam bahasa injil, apabila saudaramu berbuat dosa, teguran bawah empat mata. jika mendengarkan nasihat, engkau telah mendapatkannya kembali. jika tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu telah tidak disaksikan. jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandangan sebagai seorang yang tidak mengenal allah atau seorang pemungut cukai. sekali lagi, yang justru lebih bernilai adalah pengampunan dalam keluarga. dalam hal inilah yesus pernah mengajarkan, jagalah dirimu. jikalau saudaramu berbuat dosa, teguran dan jikalau menyesal, ampunilah dia. bahkan, jikalau berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia. dalam hal perzinaan, benar injil matius bab ada kata kata, kamu telah mendengar firman jangan berzina? tetapi itu harus dilihat dalam kalimat yang lebih utuh bersama kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepada kamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dia dalam hatinya. yang sangat radikal ini jauh lebih radikal dari dalam perjanjian lama menegaskan bahwa perzinaan, baik yang hetero merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pap maupun yang homo adalah pertama tama pelanggaran moral karena berarti orang tidak bisa beranjak dari ekosentrismenya, dia tidak tumbuh dan dia tidak berbuah. tidak semua pelanggaran moral adalah pelanggaran pidana karena hukum pidana adalah last resort. jika kehidupan sudah terancam dan membutuhkan aturan yang jelas (nulla pena sine lege) kata orang latin. dalam perkara last resort inilah negara baru bisa campur tangan. itu pulalah yang dikatakan mendiang paus yohanes paulus dalam charter the rights the familia the family has the right exist and progress family. public authorities must respect and foster the dignity, lawful independence, privacy, integrity, and stability every family. dengan kata lain, gereja katolik lebih mempercayakan pergumulan keluarga itu menjadi masalah keluarga itu sendiri. memang sering tidak gampang, tetapi gereja membantunya dengan mekanisme internal yang tetap menjadi cita cita adalah bahwa perkawinan itu satu untuk seumur hidup. bisa dicatat dalam kitab hukum kanonik kanon jika terjadi perzinaan, gereja katolik mencoba mengaturnya, misalnya dalam kitab hukum kanonik kanon suamifjistri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali ada alasan legit yang membebaskan mereka. kanon selanjutnya paragraf sangat dianjurkan agar pasangan tergerak oleh cinta kasih kristiani dan prihatin akan kesejahteraan keluarga tidak menolak mengampuni pihak yang berzina dan tidak memutus kehidupan perkawinan. namun, jika tidak mengampuni kesalahannya secara jelas atau diam diam berhak untuk memutus hidup bersama perkawinan, kecuali menyetujui perzinaan atau menyebabkannya atau sendiri juga berzina. paragraf dianggap sebagai pengampunan diam diam jika pasangan yang tidak bersalah setelah mengetahui perzinaan itu tetap hidup bersama secara bebas dengan sikap sebagai seorang pasangan. hal itu diandaikan jika meneruskan hidup bersama sebagai suami istri selama enam bulan tanpa membuat kursus pada otoritas gerejawi atau sipil. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold paragraf jika pasangan yang tidak bersalah dari kemauannya sendiri memutus kehidupan bersama perkawinan, hendaknya dalam waktu enam bulan mengajukan alasan perpisahan itu kepada otoritas gerejawi yang berwenang. otoritas gerejawi ini hendaknya menyelidiki segala sesuatunya dan mempertimbangkan apakah pasangan yang tak bersalah ini dapat diajak untuk mengampuni kesalahan serta memperpanjang perpisahan untuk seterusnya. perzinaan yang dimaksud dalam kitab hukum kanonik atau hukum gereja katolik yang sekarang berlaku adalah perzinaan umum, yaitu hubungan seksual dengan siapapun luar pernikahan. benar bahwa perzinaan tidak dibenarkan secara moral, tetapi tidak berarti menyerahkan perkara ini langsung pada institusi luar negara. alasannya sederhana, keluarga itu akan kehilangan kesempatan untuk mengolah pengalaman penderitaan itu sebagai proses untuk bertumbuh bersama dalam iman. bahkan menyerahkan perkara ini langsung pada negara sebagai perkara kriminal, ibarat mengobati sakit flu dengan kemoterapi. dalam hal ini, baik juga dicatat dalam pengalaman gereja katolik dalam mempertimbangkan pelanggaran perzinaan. selain kanon kanon atau atas, hampir tidak ada perzinaan yang diatur dalam kitab hukum kanonik itu berarti bahwa perkara perzinaan dipandang sebagai perkara moral yang lebih dalam, yang lebih menekankan penahan personal. dalam bahasa immanuel kant seorang filosof, gereja tidak ingin umatnya sekadar mengi moral heteronom yang dipaksakan dari luar. moralitas harus sungguh keluar dari dalam diri, dalam hati. karena itulah yang menewaskan dan membuat manusia sungguh manusiawi." lebih dari itu, dalam hukum tentang sanksi dalam kitab hukum kanonik atau buku kanon kanon sampai delik pidana yang dicantumkan tidak sebanyak kitab hukum kanonik dalam hal ini, gereja memang masih mempertahankan beberapa delik pidana, tetapi hanya yang sangat berat dan harus dirumuskan secara sempit. salah satu prinsip pembaruan hukum yang dianut ditulis dalam pengantar kitab hukum kanonik yang mengatakan, mengenai merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold hukum pidana yang dibutuhkan gereja sebagai masyarakat lahiriah, kelihatan, dan berdaulat, hendaknya hukuman hukuman pada umumnya bersifat ferensi sententiae atau melalui proses dan hendaknya dijatuhkan dan dihapuskan hanya dalam tata lahir. hukuman hukuman yang bersifat tematis senter sententiae atau otomatis, hendaknya dibatasi pada beberapa kasus. dijatuhkan hanya atas delik delik yang sangat berat. bisa dilihat dalam prinsip nom pembaharuan nomor pengantar halaman iv. yayasan peduli sahabat sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya yayasan peduli sahabat, sebagaimana termuat dalam anggaran dasarnya. yayasan peduli sahabat bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan secara spesifik yayasan peduli sahabat atau yang selanjutnya disebut peduli sahabat, mengkhususkan kiprahnya melakukan kegiatan pendampingan terhadap orang orang yang mengalami keterkaitan terhadap sesama jenis atau same sex attraction, untuk selanjutnya disebut ssa, melakukan kegiatan pendampingan terhadap orang orang yang mengalami kecanduan terhadap pornografi, gadget, games, serta melakukan edukasi mengenai dunia nonheteroseksual, termasuk dalamnya sini lgbt. peduli sahabat sampai saat ini sepengetahuan kami, merupakan satu satunya lembaga pendampingan yang berbadan hukum yangsecara parsial ataupun secara keseluruhan, agar mereka yang mengalami keamanan identitas nonheteroseksual dapat tetap berdensitas heteroseksual. dan dalam kegiatan pendampingan, peduli sahabat memberikan layanan konsultasi terhadap lainya, memanfaatkan sarana media online, charting, dan sebagainya. dengan tujuan untuk menanamkan kesadaran kepada klien kami bahwa apa saja masalah dunia ini termasuk ketertarikan sesama jenis, tetap diselesaikan berdasarkan norma agama, undang undang, dan kultur setempat. perlu dicatat tidak ada paksaan, ancaman, atau intimidasi dari peduli sahabat dalam mengajak klien karena merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold keberhasilan menjalankan pendampingan. sangat tergantung dari niat kuat dari klien kami. cikal bakalnya dimulai tahun oleh saya sendiri (learning doing), kemudian tahun berdirilah yayasan peduli sahabat. dari berbagai pengalaman pendampingan yang telah kami lakukan, peduli sahabat berhasil merumuskan metode pendampingan yang dikenal dengan nama sop peduli sahabat dan data data yang kami kumpulkan sendiri. yang awalnya hanya sendirian, kemudian sekarang banyak menjadi salah satu rujukan para ilmuwan untuk meneliti orang orang yang tertarik sesama jenis, tetapi mereka tetap ingin berdensitas heteroseksual. beberapa istilah sini agar tidak miss persepsi, gitu. yang pertama, awalnya dunia ini hanya ada identitas hidup heteroseksual. karena memang pada dasarnya manusia diciptakan sepasang berlainan jenis, seiring berkembangnya zaman maka ada sekelompok orang muka bumi ini yang menginginkan identitas selain heteroseksual atau kita sebut nonheteroseksual. identitas hidup yang dimaksud sini meliputi tiga hal. identitas formalitas atau legalitas. contohnya, ktp, kartu keluarga, dan lain lain. identitas sosial. bahwa masyarakat harus menerima keberagaman sosial, sehingga segala hal yang berbeda dianggap sebagai sesuatu yang wajar selama tidak melanggar undang undang. identitas normalitas. bahwa semua bentuk ragam atau variasi berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seperti biologi, kimia, fisika, dan sebagainya dalam diri manusia. misalnya, ekspresi gender, hubungan atau tindakan seksual antar sesama jenis adalah sesuatu yang natural atau alami apa adanya. identitas nonheteroseksual ini yang kemudian oleh banyak orang disingkat dengan mudah menjadi lgbt atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender mewakili nonheteroseksual. sehingga urusan lgbt ini bukan hanya sekedar orientasi atau tindakan seks nonheterokseskual, tetapi identitas secara keseluruhan. banyak orang ysebagaian, tetapi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold secara sadar dia tetap ingin berdensitas heteroseksual, tidak ingin berdensitas lgbt. secara gamblang kita akan menyebut seseorang berdensitas lgbt jika memenuhi dua syarat. pertama, dia mengakui bahwa ketertarikan sesama jenis atau nonheteroseksual itu adalah anugerah kebaikan dari tuhan yang harus disikapi dengan rasa syukur. syukur berarti bahagia atau gay. yang kedua, dia menginginkan identitas lgbt. nah, satu sisi ada kita menyebut orang ssa atau same sex attraction berkebalikan dengan yang tadi. dia mengakui bahwa ketertarikan sesama jenis, nonheteroseksual itu anugerah keburukan dari tuhan yang harus disikapi dengan kesabaran. jadi, secara sadar dia menganggap tertarik sesama jenis, tetapi itu sebagai cobaan hidup dan harus diterima dengan kesabaran, gitu. dan yang kedua, dia tidak ingin berdensitas homoseksual dia tetap ingin berdensitas heteroseksual. dengan kata lain, orang dengan ssa ini jelas berbeda dengan apa yang disebut gay denial dan sebagainya bahwa kita tidak . mereka tidak menginginkan berdensitas nonheteroseksual walaupun tertarik sesama jenis. jadi, mereka tetap ingin hidup sebagai orang heteroseksual. tentang kekhawatiran pihak terkait bilamana permohonan dari pemohon tidak dikabulkan. dengan adanya permohonan dari pemohon dalam perkara nomor puu xiv untuk melakukan pengujian material atas terkait perzinaan pemerkosaan dan homoseksual pihak terkait berkeyakinan inilah momentum yang sangat tepat untuk menutup celah celah hukum yang masih menganga untuk melindungi warga negara indonesia termasuk klien kami. bahwa para klien dari peduli sahabat dengan ketertarikan terhadap sesama jenis yang sedang dalam masa pendampingan merasa dirugikan atas implementasi dan dan kitab undang undang hukum pidana. bahwa kerugian yang timbul akibat implementasi dan sebagainya itu, banyaknya propaganda mengenai perilaku tindakan pencabulan sesama jenis melalui media sosial, seperti grup grup rahasia facebook. berbagai iklan aplikasi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold lgbt. contohnya, yang mulia, dari bulan februari kami amati adalah blue yang luar biasa sekali secara masif dan massal. bahwa para klien peduli sahabat dengan kecanduan pornografi yang sedang dalam masa pendampingan juga merasa dirugikan atas maraknya situs situs perzinaan seperti pornografi yang mudah diakses oleh siapa pun, tidak memandang umur, latar belakang, pendidikan, maupun jenis kelamin. klien peduli sahabat juga merasa banyak mendapatkan ancaman dari pihak lgbt karena mereka ingin keluar, tetapi juga tidak dibolehkan, gitu. yang pertama bahwa klien peduli sahabat, baik heteroseksual ataupun yang nonheteroseksual yang ingin keluar dari dunia seks sesama jenis atau relasi cinta sesama jenis sering kesusahan bahkan mendapatkan ancaman atau intimidasi karena tidak adanya payung hukum tentang hal ini, sebagaimana yang saya sertakan situ ada contoh contohnya bagaimana mereka cara mengancamnya, dengan memberikan video, ancaman, dan sebagainya. pihak peduli sahabat yang ingin tetap berdensitas heteroseksual benar benar digempur oleh media dengan iklan iklan mesum dan cabul dari kelompok lgbt yang tidak terbatas. hal ini jelas tidak bisa diperkarakan karena nihil payung hukum urusan zina atau perbuatan cabul antar laki laki dewasa. kami sudah menyampaikan situ ada gambar game mass effect, kemudian berbagai iklan yang muncul setiap saat aplikasi berbagai aplikasi. ada twitter, android, dan sebagainya. sudah saya sertakan situ dan itu benar benar sangat mengganggu bagi klien kami. janganlah bagi orang umum yang merasa fisik , bagi klien kami yang tertarik sesama jenis itu betul betul sangat membangkitkan gairah untuk melakukan tindakan homoseksual. klien peduli sahabat juga kita menerima para wanita yang menikah dengan orang orang lgbt. jadi, orang orang lgbt indonesia ini ada sebagian yang menikah karena pura pura, dipaksa oleh keluarganya, oleh masyarakat, dan sebagainya sehingga ketika para istri ini mau meminta cerai dan sebagainya, mereka kebingungan karena enggak ada bukti karena selingkuh sesama jenis tidak bisa dijadikan bukti dan sebagainya, seperti itu. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kami ada tidak untuk mencaci dan memaki. bahwa selama ini kaum lgbt dan kaum feminisme indonesia menyatakan bahwa mereka banyak disakiti oleh masyarakat dan sebagainya, kita ada. sini kita memberi solusi bagi yang mau, seperti itu. dan kita juga berdamai dengan mereka, bagi siapa yang ingin berdensitas heteroseksual, kita dampingi. contohnya bagi kita yang heteroseksual, malam pertama tidak jadi masalah, bahkan senang. bagi laki laki yang tertarik sesama jenis, janganlah melihat istrinya, melihat luna maya dan sebagainya mereka muntah muntah, mual mual gitu, dan itu kita ajarkan sampai malam pertama. demikian tentang permintaan kita, yaitu mengabulkan permohonan pihak pemohon untuk mengabulkan karena klien peduli sahabat adalah juga warga negara indonesia yang ingin berbuat baik. kalau selama ini tidak ada solusi, kami sementara ini masih menjadi satu satunya lembaga resmi yang mempunyai metode untuk mendampingi mereka. tidak untuk mengubah orientasi seksualnya, tetapi mendampingi mereka jika ingin tetap berdensitas heteroseksual, kami ajari dan kami dampingibagus riyanto ahli dari bidang ilmu psikologi menjelaskan tiga hal dalam sidang ini. tiga hal tersebut adalah pertama, bagaimana ilmu psikologi menjelaskan perilaku manusia dan dinamainya. yang kedua, menjelaskan tentang para tokoh psikologi yang masing masing memiliki fokus atau spesialisasi yang berbeda dalam menjelaskan sifat dan perilaku manusia. dan yang ketiga, saya akan menyampaikan fenomena terkait bagaimana organisasi profesi american psychological association atau apa telah dipolitisir sedemikian rupa, sehingga sampai sekarang sedang mengalami masalah yang berkepanjangan. majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia dan hadirin sekalian. ilmu psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia. dalam rumpun ilmu sosial, ilmu psikologi termasuk ilmu dasar. artinya, ilmu sosial yang lain akan sangat dipengaruhi oleh ilmu psikologi. posisi ini menjadikan ilmu merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold psikologi sebagai ilmu yang sangat penting dalam menjelaskan perilaku manusia. dalam bidang hukum, ilmu psikologi juga menjadi sumber referensi untuk merumuskan pernyataan dalam perundang undangan. izinkan saya menjelaskan makna dari deklarasi universal tentang hak asasi manusia dengan perspektif ilmu psikologi. artikel dari dunam berbunyi,dalam artikel dunam tersebut, pertama disebutkan bahwa manusia memiliki tiga bawaan lahir yang berupa kebebasan, kehormatan, dan hak. kemudian, disebutkan bahwa manusia dikarunia akal sehat dan hati nurani untuk menjaga kebebasan, kehormatan, dan haknya dan sekaligus untuk bisa memperlakukan orang lain dengan semangat persaudaraan. dalam ilmu psikologi sebenarnya ada tiga pendorong perilaku manusia, yaitu akal sehat, hati nurani, dan hawa nafsu. mengapa dalam dunam hawa .nafsu tidak disebutkan? jawabannya adalah karena hawa nafsu secara psikologis seharusnya tidak disejajarkan posisinya dengan akal sehat dan hati nurani. hawa nafsu juga dimiliki semua manusia, tetapi dia adalah kekuatan yang seharusnya dikendalikan dan bukan menjadi pertimbangan pertama dalam berperilaku. kekuatan hawa nafsu adalah kekuatan yang akan cenderung merusak dan tidak sehat jika tidak dikendalikan. adanya undang undang atau hukum itu secara psikologis adalah sebagai perangkat atau sistem sosial yang bertujuan untuk mengendalikan hawa nafsu manusia. dalam dunia pendidikan, prinsip yang sama juga diterapkan. pendidikan adalah proses pembinaan akal sehat dan penguatan hati nurani, penguatan hati nurani anak didik dan sekaligus pelatihan untuk mengendalikan hawa nafsu. oleh karena itu, dalam dunia pendidikan dengan metode apa pun pasti akan ada aturan tata tertib yang mencegah hawa nafsu supaya tidak menguasai perilaku anak didik. jadi tidak benar dan tidak logis jika pendidikan hanya melulu memberikan pemaknaan atau nilai nilai tanpa adanya disiplin. disiplin, disiplin ini bentuknya adalah aturan atau batasan yang harus ditaati oleh anak didik yang sifatnya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold preventif. jadi, sistem kedisiplinan ini tidak selalu berarti hukuman. hukum atau undang undang disusun bukan untuk menghukum, tetapi untuk mencegah perilaku yang didominasi oleh hawa nafsu. perlu saya tegaskan bahwa hukum atau law tidaklah sama dengan hukuman atau punishment. bahwa dengan adanya hukum lalu menyebabkan orang menjadi takut untuk berbuat buruk adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari sistem sosial yang baik. secara psikologis, rasa takut yang proporsional adalah sehat karena dengan adanya rasa takut tersebut, maka seseorang akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsunya. dalam khazanah psikologi dan juga pada disiplin ilmu apa pun, setiap ahli tentu memiliki fokus kajian yang spesifik dan memiliki spesialisasi tertentu. kali ini saya akan menyampaikan tiga tokoh dengan spesialisasinya masing masing, yaitu sigung freud, abraham maskot, dan skinner. sigung freud memfokuskan studinya terhadap hawa nafsu manusia yang disebutnya sebagai libido seksual. abraham maskot lebih fokus pada akal sehat dan hati nurani manusia dengan memperkenalkan teori tentang aktualisasi diri. sedangkan skinner lebih fokus pada perilaku manusia yang dikelola melalui rekayasa sosial yang dikenal dengan istilah reinforcement. sigung freud secara mendetail menjelaskan bagaimana perilaku manusia ketika dia mengikuti libido seksualnya. pertama, mereka yang mengikuti libido seksualnya akan mengesampingkan kepentingan umum atau masyarakat. yang mereka pikirkan atau perjuangkan adalah pemenuhan kebutuhan pribadinya yang menurut mereka seharusnya tidak diatur. kedua, bagi orang orang yang mengikuti libido seksualnya, maka perkawinan adalah penderitaan karena hanya membatasi hubungan seksual dengan istri atau suami saja. yang mereka inginkan adalah kebebasan berhubungan seksual dengan siapa saja yang mereka sukai. ketiga, mereka akan tertekan oleh norma norma sosial yang mengajarkan sopan santun atau dalam istilah sigung freud itu totem and taboo karena menjadi penghalang dari pemenuhan libido seksualnya. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kuhp, dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan: 1a. laki laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa kitab undang undang hukum perdata sipil) berlaku 1b. perempuan yang bersuami, berbuat zina 2a. laki laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami 2b.kuhp, kalau bagi suami dan isteri itu berlaku kitab undang undang hukum perdata (sipil)bertentangan dengan dan dan undang undang dasar uud negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa uud setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sahmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold jadi menurut freud, manusia yang menghambat pada libido seksual atau nafsu, syahwat, akan selalu menderita dalam hidupnya sehingga cenderung agresif yang dikenal dengan dalam ilmu psikologi sebagai teori frustasi agresi. abraham maskot mengatakan bahwa manusia seutuhnya memiliki harkat dan martabat yang lebih tinggi dari sekadar gambaran manusia yang dikemukakan oleh freud. manusia sejati akan memiliki aspirasi yang luhur dan mulia dan memilih dorongan untuk peduli dan berkontribusi pada masyarakat, bahkan jika perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadi. manusia seperti itu disebut sebagai self actualite person. skinner melengkapi gambaran tentang manusia dengan memperkenalkan pengaruh rekayasa sosial dalam membangun masyarakat yang sehat. dia mengatakan bahwa perilaku manusia membutuhkan intervensi dari lingkungan untuk dapat terarah menuju kehidupan yang ideal. lembaga lembaga sosial yang menurut skinner penting dalam membentuk perilaku positif masyarakat ada lima, yaitu yang pertama government and law. yang kedua, religion. yang ketiga, psychotherapy. yang keempat, economic control, dan yang kelima, education. lima lembaga sosial ini harus dioptimalkan untuk mencegah perilaku buruk manusia dan mendorong perilaku yang baik. menurut pertimbangan ilmu psikologi secara komprehensif, undang undang kesusilaan dalam kuhp dan sudah seharusnya ditinjau kembali karena jika tidak, maka kita akan membiarkan masyarakat indonesia terjebak dalam perilaku perilaku menyimpang yang hanya didorong oleh hawa nafsu dan mengabaikan akal sehat dan hati nurani sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa. dengan demikian, kuhp dan bukan hanya tidak sejalan dengan pancasila, tetapi juga bertentangan dengan deklarasi universal tentang hak asasi manusia. bagian terakhir dari kesaksian saya hari ini adalah tentang permasalahan yang dihadapi oleh organisasi profesi psikologi amerika yang dikenal sebagai apa. pada tahun an, para ahli psikologi amerika menyadari bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang mendasar dan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold memiliki pengaruh besar pada kemaslahatan umat manusia. oleh karena itu, para ilmuan psikologi mengusahakan untuk setia pada prinsip prinsip ilmiah dalam mengambil kesimpulan dan komitmen ini disebut sebagai leon tyler principle. leon tyler adalah presiden dari american psychology association atau apa pada tahun dan apa adalah organisasi profesi yang memiliki otoritas untuk mempublikasikan dan menentukan standar keilmuan bidang psikologi. sebagai presiden apa leon tyler sadar bahwa ilmu psikologi harus dijaga objektivitasnya supaya tidak menyesatkan. oleh karena itu, dia menginisiasi sebuah komitmen dalam apa untuk tidak mempublikasikan sebuah standar keilmuan sebelum teruji dengan kuat melalui prinsip prinsip ilmiah. aturan ini kemudian disebut sebagai leon tyler principle, prinsip ini terus ditegakkan dalam apa sampai pada tahun ketika jabatan presiden apa dipegang oleh nicholas cummings, ph. dr. cummings menyaksikan perubahan tren apa pada era tersebut. dia mengatakan bahwa pada waktu itu muncul gerakan feminisme, woman rights movement, yang mulai masuk dan mempengaruhi apa. gerakan feminisme ini kemudian menjelma menjadi gerakan mendukung homo seksual atau gay rights movement dan menurut dr. cummings sulit membedakan antara gerakan pembela perempuan dan gerakan pembela homoseksual karena orangnya sama. demikian kesaksian dr. cummings. semakin banyaknya psikolog yang homoseksual dalam tubuh apa menyebabkan perkembangan wacana yang mengarah pada topik homoseksual. pada waktu itu homoseksual masuk dalam klasifikasi abnormalitas atau mental illness. kelompok pembela homoseksual dalam tubuh apa ini, kemudian mengusulkan sebuah resolusi melalui dewan pakar apa atau apa council untuk mengambangkan status abnormalitas ini dengan janji akan dilakukan penelitian ilmiah untuk nantinya memutuskan apakah homoseksual itu normal atau abnormal. keputusan diambil dengan suara terbanyak atau voting dan dewan pakar apa menyetujui untuk mengeluarkan resolusi tersebut, maksudnya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold menerbitkan. kesaksian dr. cummings mengatakan bahwa setelah itu tidak penelitian ilmiah tentang homoseksual seperti yang sudah disepakati bersama. leon tyler principle sudah tidak dipakai lagi walaupun tidak ada pencabutan prinsip itu secara resmi, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi dr. cummings. belakangan diketahui bahwa para pimpinan apa sebagian besar adalah kaum homoseksual, baik gay maupun lesbian. akhirnya, dr. cummings, seorang ilmuan senior, mantan presiden apa didepak dari apa karena tidak sejalan dengan mayoritas. dokter cummings kemudian mendirikan north national association for research and therapy homosexuality) dengan menegakkan kembali leonard tyler principal. namun demikian, sebagai organisasi baru, north belum bisa menyaingi apa yang sudah menjadi organisasi raksasa yang telah menguasai keilmuan psikologi dunia termasuk indonesia. belakangan, apa melakukan penelitian penelitian yang mendukung kelompok homoseksual. penelitian penelitian yang dilakukan oleh kelompok homoseksual ini bertujuan untuk melegalkan homoseksual, homoseksualitas, sebagai sesuatu yang normal. penelitian penelitian tersebut tidak mengikuti kaedah kaedah ilmiah dan bias kepentingan. namun publikasi penelitian penelitian prohomoseksual ini didukung media massa yang juga sudah dikuasai oleh kaum homoseksual. apa sudah menjadi organisasi politik untuk kepentingan kaum homoseksual. pada tahun gerakan pendukung homoseksual ini berhasil meloloskan legalisasi pernikahan sejenis dalam mahkamah agung amerika melalui voting. dengan bekal legalitas tersebut, kelompok pendukung homoseksual semakin merajalela. mereka menguasai american psychiatric associations yang kemudian disebut sebagai little apa. pada maret little apa ini menegur pengurus pusat perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia hanya karena ada psikiater indonesia yang mengatakan bahwa homoseksual dapat disembuhkan. surat teguran ini menunjukkan sikap arogan little apa yang didasarkan atas argumen yang secara ilmiah tidak valid. penelitian merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold penelitian ilmiah yang objektif telah membuktikan bahwa homoseksual adalah sebuah kecenderungan yang dapat disembuhkan. spitzer, tahun melakukan hasil eksperimen dari longitudinal yang menunjukkan bahwa penderita homoseksual dapat dikembalikan menjadi heteroseksual. para peneliti prohomoseksual juga mengklaim bahwa homoseksual adalah bawaan lahir. sebagian mengklaim bahwa ada gen homoseksual dan sebagian mengklaim bahwa kaum homo memiliki bentuk otak yang berbeda. klaim klaim tersebut telah terbantahkan secara ilmiah. dr. joseph davis, tahun menyampaikan bahwa dia menemukan jurnal ilmiah yang menunjukkan data bahwa homoseksual disebabkan oleh banyak faktor dan kebanyakan adalah faktor sosial seperti pola asuh dan pergaulan. dr. joseph davis juga mengatakan bahwa klaim terhadap adanya gen homoseksual juga tidak valid karena penelitian terhadap kembar identik menunjukkan bahwa tidak ada kepastian bahwa jika salah satu dari kembar identik tersebut homoseksual, berarti saudara kembarnya juga homoseksual. sedangkan penelitian mengenai otak yang dilakukan para homoseksual penderita hiv, sedang penelitian mengenai otak dilakukan pada para homoseksual penderita hiv dibandingkan orang sehat yang bukan homoseksual. perbedaan otak antara kelompok tersebut bisa disebabkan karena virus hiv yang merusak otak, bukan bentuk otak sejak lahir. politisasi yang telah terjadi dalam ilmu psikologi ini perlu diwaspadai oleh ilmuan, terutama ilmuan psikologi indonesia. karena tanggung jawab kepada masyarakat menuntut para ilmuan psikologi dan psikiatri untuk menjaga prinsip prinsip ilmiah. samping itu, gerakan pendukung homoseksual ini telah menjadi ancaman bagi bangsa dan negara indonesia. baik secara kesehatan, kemasyarakatan, moralitas, maupun pertahanan dan keamanan negara. masyarakat bersama pemerintah harus bekerjasama segala bidang untuk mencegah dampak buruk politisasi ilmu psikologi ini terhadap generasi masa depan bangsa. penyadaran, pencegahan, pencerahan, dan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kecerdasan kehidupan bangsa indonesia harus dilakukan segala lini, yaitu hukum, pendidikan, parenting, terapi, dan rehabilitasi, dan bahkan politik. saya mengajak diri sendiri dan ibu, bapak sekalian, marilah kita menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam membuat keputusan yang sangat penting ini. jangan biarkan generasi muda kita terjebak dalam kehidupan yang tidak terjaga dari hawa nafsu mereka sendiri. fidiansjah mursyid spesialis kedokteran jiwa magister public health, dalam kesempatan ini memberikan keterangan sebagai seorang praktisi psikiatri yang diajukan oleh pihak terkait yayasan peduli sahabat dalam perkara nomor puu xvi bahwa berdasarkan perkara tersebut, terkait pengujian terhadap ketentuan yang diatur dalam kitab undang undang hukum pidana dan dan terhadap undang undang dasar dengan pertimbangan sebagaimana termaktub dalam alasan yang dimuat dalam surat permohonan. bahwa dalam hal tersebut, mengingat ketentuan juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk peraturan perundang undangan memberikan ruang yang cukup bagi pihak pihak yang tugas pokok dan fungsinya perlu didengar keterangannya atau memiliki kepedulian yang tinggi untuk menambahkan keterangan terhadap permohonan yang diajukan. yayasan peduli sahabat sebagai sekumpulan insan yang peduli atas perkembangan same sex attraction atau selanjutnya disebut dengan ssa. mengkhususkan kiprahnya melakukan kegiatan pendampingan terhadap orang orang yang mengalami ketertarikan terhadap sesama jenis yang jumlahnya semakin mengkhawatirkan. maka dengan mengucapkan bismillahirrahmaanirrahiim, atas nama allah stw yang maha pengasih dan penyayang, atas izin allah sebagai ahli yang ditunjukkan oleh yayasan peduli sahabat, perlu memberikan keterangan ahli seputar keberadaan ssa negara yang kita cintai ini, sehingga dapat dijadikan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahan pertimbangan bagi yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi dalam menjatuhkan putusan atas permasalahan ini yang kiranya putusan tersebut dapat menjadi dasar kebijakan yang memberi kedamaian bagi segenap masyarakat indonesia yang berdaulat dalam naungan negara republik indonesia berdasarkan pancasila. peduli sahabat sebagai salah satu lembaga pendampingan yang berbadan hukum yang telahtertarik secara keseluruhan atau sebagian agar mereka yang mengalami keamanan identitas dapat tetap berdensitas heteroseksual yang bertanggung jawab. banyak orkeseluruhan. tapi mereka secara sadar tetap ingin berdensitas heteroseksual atau disertai perasaan galau atau cemas dengan orientasi homoseksualnya, yang dalam istilah ini dikenal kalangan psikiatri disebut dengan kondisi ego diatonik. hal ini tercantum dalam buku pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa atau yang dikenal dengan pdj) edisi ketiga, kode f66. yaitu gangguan psikologi dan perilaku yang berhubungan dengan masalah orientasi seksual. majelis yang kami tuliskan, kami akan memberikan pandangan ahli tentang persoalan yang memang jadi metatable dalam konteks bagaimana seseorang praktisi, khususnya para psikiater, melakukan sebuah proses pedoman diagnosis gangguan jiwa? dalam rangka memberikan panduan bagi profesional yang berkecimpung dalam bidang kedokteran, lebih khusus para praktisi kedokteran jiwa atau psycho psikiater dan secara umum kesehatan jiwa indonesia, maka telah disepakati sebuah buku pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa yang telah dimulai edisi kesatu pada tahun mohon maaf ada kesalahan, majelis, yang tertulis yang benar adalah tahun yang terus disesuaikan berdasarkan buku tersebut sejak tahun adalah diharapkan terjadi revisi setiap tahun dalam rangka meng merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold update dan menyesuaikan dengan perkembangan perkembangan keilmuan. sehingga, edisi terakhir yang berlaku dan diterbitkan oleh kementerian kesehatan adalah edisi ketiga terbitan tahun yang tentu juga telah menyesuaikan aturan yang dipakai oleh organisasi internasional dalam proses mengklasifikasi penyakit internasional yang dikenal dengan international classification diseases, edisi kesepuluh. pada buku pdj ini telah disertai juga sebuah buku yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang, yaitu disebut dengan suplemen, majelis. jadi, buku ini sebetulnya ada dua buku, buku yang disebut dengan pdj yang menjadi acuan icd. yang dipakai oleh banyak pihak. namun, berdasarkan juga kearifan lokal indonesia telah diterbitkan juga buku tambahan yang disebut dengan suplemen, ini yang tidak banyak diketahui banyak pihak. karena buku inilah yang sebenarnya nanti akan menjelaskan tentang konsep kearifan lokal dari sebuah pedoman yang berlaku secara internasional, namun disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan agama dari suatu komunitas yang diyakini oleh suatu negara. buku pdj ini memang telah memberikan suatu perubahan yang sebagaimana tadi telah disampaikan oleh dr. bagus terhadap suatu kesepakatan yang terkait dengan masalah orientasi seksual. namun, sekali lagi dalam buku suplemen telah dijelaskan bebarapa hal hal khusus yang terkait dengan aspek sosial, budaya, dan norma norma agama yang berlaku indonesia. dan hal ini penting diketahui semua pihak bahwa unsur sosial, budaya, dan agama harus menjadi perhatian yang mengikat dalam mempertimbangkan masalah atau gangguan kesehatan jiwa. pertimbangan sosial, budaya, dan agama dalam masalah dan gangguan jiwa juga diperkuat dengan beberapa alasan. yang pertama, dikalangan para praktisi sangat paham ada sebuah pendekatan yang dikenal untuk melakukan upaya penatalaksanaan dalam masalah atau gangguan jiwa yang disebut dengan istilah eclectic holistik. pendekatan ini melalui empat aspek, yaitu aspek organ biologi, yang kita kenal sebagai aspek fisik. yang kedua adalah aspek psikologi. yang ketiga adalah aspek sosial budaya. dan yang keempat adalam aspek spiritual religi. dengan demikian, empat pendekatan ini sudah menjadi pedoman merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold baku kalangan para praktisi yang terikat dalam kode etik dan pelaksanaan dalam profesional bidang psikiatri ini. yang kedua, alasannya adalah organisasi psikiater dunia world psychiatry association dan perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia juga telah membentuk sebuah seksi khusus yang mencoba menghubungkan bagaimana keterkaitan ilmu psikiatri dengan aspek religi dan spiritual yang dikenal dengan seksi religi, spiritualitas, dan psikiatri. alasan yang ketiga adalah undang undang kesehatan nomor tahun dan undang undang kesehatan jiwa nomor tahun telah menegaskan bahwa unsur kesehatan paripurna terdiri aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. alasan keempat adalah hasil hasil penelitian ilmiah telah membuktikan adanya peran dan pengaruh spiritual religi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas terapi dalam mengatasi masalah atau gangguan jiwa dan ini telah sejalan sebagaimana einstein telah memberikan sebuah dogma, agama tanpa ilmu lumpuh dan ilmu tanpa agama buta. berdasarkan hal tersebut, maka yayasan peduli sahabat telah melakukan upaya pendampingan bagi klien dengan masalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender karena merupakan suatu bentuk masalah kejiwaan yang perlu mendapatkan bantuan dari profesional agar bisa kembali heteroseksual yang bertanggung jawab. pdskji sebagai penghimpunan komunitas psikiater resmi indonesia juga telah memberi pernyataan dan sikap resmi terkait dengan masalah dalam konteks masalah orientasi seksual dan ini tentu menjadi acuan yang harus dipedomani oleh seluruh profesional bidang kedokteran jiwa, sebagaimana yang mungkin seandainya nanti diperlukan, kami telah mengutip lampiran daripada keputusan yang telah diputuskan oleh kode etik perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa yang menyatakan bahwa transeksualisme adalah gangguan identitas jenis kelamin yang jelas tercantum dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa edisi ketiga dan ini dikategorikan sebagai odg. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sedangkan lesbian, gay, dan biseksual itu tergolong menurut undang undang nomor tahun berdasarkan hasil pertimbangan dari seluruh komponen majelis yang ada perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia memberikan kategori bahwa lgb adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, dan sosial sehingga pertumbuhan dan pengembangan dan atau kualitas hidupnya memiliki risiko mengalami gangguan jiwa atau dikenal dengan sdmk. jadi, memang dari istilah yang digunakan dalam undang undang kesehatan jiwa telah dipisahkan kalau seandainya dalam icd atau odg tidak masuk dalam sebuah penggolongan jiwa, maka dimungkinkan untuk dimasukkan dalam istilah sdmk, yaitu orang dengan masalah kejiwaan yang merupakan kelompok yang berisiko tinggi dari sudut pandang ilmu kedokteran dan kesehatan dalam konteks kesehatan jiwanya. bukan hanya pdskji, ada profesi lain yang juga telah memberikan pandangan dan rekomendasi yang serupa, yaitu ikatan psikologi klinis dan ikatan perawat jiwa indonesia yang juga telah memberikan gambaran dan perspektif yang hampir sama bahwa orang dengan masalah kesehatan jiwa dalam konteks lgbt perlu mendapatkan bantuan terapi profesional yang bisa diupayakan untuk dikembalikan kepada kondisi heteroseksual yang bertanggung jawab. dengan adanya permohonan dalam perkara nomor puu xiv untuk melakukan pengujian materiil atas terkait perzinaan, pemerkosaan, dan homoseksual, maka dalam pandangan keahlian yang saya ketahui, permohonan ini merupakan momentum yang strategis untuk menutup celah celah hukum yang belum menyeluruh untuk melindungi warga negara indonesia termasuk orang dengan masalah ssa. bahwa dan kitab undang undang hukum pidana dapat memberikan celah kepada para klien peduli sahabat melakukan tindakan pencabulan sesama jenis kembali, baik yang dilakukan secara suka sama suka ataupun paksaan dan hal tersebut sangat mengganggu mereka yang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sedang dalam masa pendampingan untuk kembali fitrah heteroseksual yang sesuai dengan norma sosial budaya dan agama yang diyakini. bahwa pembiaran atas tindakan pencabulan sesama jenis yang tidak tercantum dalam dan dan kitab undang undang hukum pidana sama saja artinya dengan mengabaikan hak perlindungan untuk setiap warga negara dari tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama hak perlindungan untuk para klien peduli sahabat yang sedang dalam masa pendampingan. bahwa secara historis berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan yayasan peduli sahabat yang menggerakkan dari suatu upaya pendampingan, maka gerakan lgbt secara resmi baru masuk indonesia sekitar tahun an, bukan pada saat dan dan kitab undang undang hukum pidana diberlakukan, yakni pada tahun sehingga seharusnya sudah sejak dari lama ketiga tersebut memang perlu direvisi dan ada penambahan mengenai tindakan pencabulan sesama jenis. bahwa berdasarkan dan undang undang dasar negara dalam hal ini adalahyang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, tidak terkecuali pada klien peduli sahabat yang sedang dalam masa pendampingan dan sangat rentan terhadap kekerasan dari kelompok lgbt yang tidak suka agar mereka kembali kepada fitrah heteroseksual yang sesuai dengan norma sosial budaya dan agama diyakini dan telah juga banyak diupayakan untuk mereka mendapatkan keturunan dan berkeluarga sebagaimana pada umumnya. karena itulah tentang petit yang diajukan oleh pemohon berdasarkan uraian uraian dan data yang kami sebutkan sebagaimana atas, maka kami selaku ahli memohon kepada mahkamah konstitusi republik indonesiapada prinsipnya para pemohon memohon agar mahkamah konstitusi menghilangkan sejumlah kata dan atau frasa dalam kuhp sebagaimana berikut: angka kuhp sepanjang frasa yang beristri' dan frasa'sedang diketahuinya, bahwa kitab undang undang hukum perdata (sipil) berlaku kepadanya""sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami"yang turut melakukan perbuatan itu . angka .a. sepanjang frasa padahal diketahuinya,.a. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu,. . angka .b. sepanjang frasa padahal diketahuinyaseorang wanita yang turut sertaduli sahabat sebagai pihak terkait dalam perkara nomor puu xiv mempertimbangkan dalil dalil yang dikeluarkan oleh pihak terkait sebagai bahan pertimbangan untuk menerima permohonan dari pemohon. mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon dalam perkara nomor puu xiv sebagaimana termuat dalam petit permohonannya atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia berpendapat lain mohon putusan diputuskan berdasarkan pertimbangan yang seadil adilnya. syamsudin arif saya ingin memberikan pandangan mengenai konsep kriminalisasi atau pemidanaan dari perspektif filosofis. kalau kita baca literatur, maka kejahatan atau tindak pidana biasanya secara yuridis diartikan sebagai perbuatan yang salah menurut undang undang atau tindakan melanggar aturan hukum yang berlaku dan diakui secara legal. sementara, para sosiolog biasanya memaknai kejahatan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat. dengan kata lain, mereka mensyaratkan adanya korban untuk suatu perbuatan dikatakan kejahatan atau kriminal. mereka juga mengatakan bahwa yang disebut tindakan kriminal adalah pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. secara filosofis ini yang ingin saya sampaikan. kejahatan dalam arti perbuatan sini, sebenarnya tidak terbatas pada persoalan apakah itu melanggar undang undang atau tidak saja, bukan sekadar persoalan legal atau illegal, bukan sekadar apakah itu lawful atau unlawful, legitimate atau illegitimate, juga bukan sekadar mempertimbangkan ada atau tidak ada korban yang terlibat situ. baik korban itu diri sendiri ataupun pihak lain. apakah korban itu perorangan, kelompok masyarakat, bangsa, ataupun negara? korban dalam arti pihak yang merasa atau dianggap terganggu, diganggu, dirugikan secara material maupun nonmaterial. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold secara filosofis dari perspektif filsafat, hukum sebenarnya tidak mesti dipisahkan dari moralitas. hal ini karena sebagaimana dikatakan oleh gratis, ini pemikir abad pertengahan. hukum itu sendiri adalah aturan perilaku moral yang mewajibkan kita, orang, untuk melakukan tindakan perbuatan yang benar. dalam bahasa lainnya saya kutip, lex sic regula acutum morality obligasi, quote rektum est. sini barangkali yang perlu digarisbawahi adalah regula acutum morality. lex sic regula acutum morality. sini jelas dari kutipan ini bahwa pedoman hukum atau kaidah hukum, legal norms, dan. ukuran baik buruk atau ukuran benar dan salah menurut masyarakat yang kita silahkan social norms atau moral norms, tidak selalu mesti kita bedakan. lebih jauh lagi, tindakan pidana atau kejahatan yang sesungguhnya terkait dengan esensi manusia sebagai makhluk rasional, ini perlu dipertimbangkan. ini seperti dikatakan oleh filosof jerman, immanuel kant, manusia pada hakikatnya adalah makhluk rasional yang memiliki kewajiban moral. kewajiban yang disebutkan sebagai kategorischen imperative. kewajiban ini membedakan manusia dengan makhluk makhluk tuhan lainnya. seperti binatang, hewan, dan tumbuh tumbuhan. mereka tidak punya kewajiban moral. ada pedoman bertindak bagi manusia menurut immanuel kant sebagai makhluk rasional. yang ditekankan oleh immanuel kant adalah tindakan immoral adalah tindakan irasional dan makhluk rasional seharusnya makhluk yang bermoral. lima prinsip yang dikemukakan oleh immanuel kant, saya pikir menarik dan cukup relevan. yang pertama kata beliau, hendaklah kita berbuat menurut prinsip yang kita kehendaki bisa berlaku secara umum, bisa berlaku semesta. handle nur nach derjenigen maxime, durch die zugleich wollen cannot, dag sie ein allgemeine geser were). kedua, kata immanuel kant, hendaklah kita berbuat seolah olah prinsip dasar perbuatan kita itu sebagaimana yang kita kehendaki akan menjadi hukum alam. handle so, als die maxime einer handling durch dein willem zum allgemeinen naturgesetz warden sole). merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold yang ketiga, hendaklah kita berbuat sedemikian rupa, sehingga kita memperlakukan orang lain sebagai manusia, bukan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat mencapai tujuan. handle so, die menschheit wohl einer person, als auch der person eines eden anderen jederzeit zugleich als week, animals blo als little branches). yang keempat, perbuatlah sedemikian rupa, sehingga kehendak diri sendiri sebagai makhluk rasional menjadi peletak hukum universal melalui prinsip tersebut. handle so, der will durch seine maxime sich selbst zugleich als allgemeine gestzgebend betrachten konde). prinsip yang kelima dikemukakan oleh immanuel kant, hendaklah kita berbuat sesuai prinsip anggota lembaga legislatif universal sebuah kerajaan tujuan. ini kerajaan hipotetis. handle so, als durch eine maxime jederzeit ein gesetzgebendes glide allgemeinen reich der zweite warmest). dalam pemikiran immanuel kant ini, dapat kita simak sebenarnya terselip sebuah pesan. bahwa dengan akal sehatnya manusia yang normal, yang rasional, sebenarnya dapat menemukan standar moral yang objektif, standar moral yang universal yang diakui semesta, bukan standar moral yang relatif, yang subjektif, sebagai landasan pembentukan hukum, termasuk dalam konteks persidangan ini, diskusi kita ini. patokan apa yang patut dianggap sebagai perbuatan jahat, perbuatan kriminal, atau tindakan pidana, ataukah bukan. sebagai penutup, saya ingin mengulas beberapa poin yang telah disampaikan berupa pernyataan maupun pertanyaan pada sidang sidang sebelum ini. yang pertama, sudah jelas dari argumen maupun data hasil riset yang dikemukakan oleh dr. fidiansjah, pak dadang hawaii, kemudian dr. bagus rio bahwa orang orang yang disebut sebagai lgbt ataupun yang dikatakan mempunyai orientasi seksual berbeda, itu bukan nature, tetapi nurture. bukan lantaran sebab genetik atau herediter, tetapi karena faktor sosial. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold juga cukup jelas dari pemaparan saksi ahli sebelum ini bahwa hal itu merupakan gangguan jiwa yang bisa disembuhkan kata prof. dadang hawaii bisa disembuhkan. ada pertanyaan apakah jika bukan hanya orientasi, tetapi perilaku hubungan atau menyukai sesama jenis itu dilarang oleh agama, apakah larangan agama mesti menjadi larangan hukum? saya pikir jawaban sini bisa kita kemukakan secara tentatif bahwa ada bidang bidang irisan, dimana larangan agama bisa menjadi larangan hukum, seperti larangan mencuri, larangan membunuh, dan larangan berzina. saya pikir juga pertanyaan yang cukup mendasar secara filosofis ketika kita berbicara soal perbuatan yang patut atau tidak patut, perlu atau tidak perlu dianggap sebagai kejahatan adalah hak untuk berbuat salah, hak untuk melakukan kesalahan yang disebut the right wrong. tetapi sebagaimana kita ketahui, presiden amerika abraham lincoln pada sebuah debat menjelang waktu itu mengatakan, one has the right wrong. people have right wrong. jadi, hak untuk melakukan kesalahan, hak untuk melakukan kejahatan itu tidak bisa diakui. pertanyaan berikutnya, yang saya pikir menarik dari apa yang telah disampaikan oleh ahli ahli sebelum ini adalah perbedaan konsep kejahatan mala atau per dengan mala prohibits. ini menyangkut apakah kita bisa pemidanaan pelaku zina, kalau misalnya pihak yang terlibat situ melakukannya bukan coercion, tetapi concern. bukan karena dipaksa, bukan dengan kekerasan, bukan dengan tekanan, bukan dengan ancaman, tetapi karena suka sama suka. saya pikir destinasi antara mala dengan mala prohibits ini, ini bisa kita jadikan acuan sini bahwa memang zina itu adalah mala se. tetapi kalau prostitusi dan kejahatan seksual yang diistilahkan sexual crime mana situ ada korban, ada kekerasan, dan ada eksploitasi yang merefleksikan relasi kuasa yang tidak simetris, tidak seimbang antara pelaku dan korban, itu adalah mala prohibits. tetapi, saya setuju dengan pendapat salah seorang hakim yang mengatakan bahwa zina the gate sexual crime. artinya adalah penting sini negara ataupun pemerintah itu intervensi untuk membuat merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold aturan hukum, bukan untuk mengkriminalisasi perempuan, tetapi justru untuk melindungi perempuan dan calon korban. sini saya pikir kita tidak hanya melihat hukum sebagai berfungsi positive, tetapi hukum sini berfungsi preventif. terakhir, bahwa juga perlu kita tidak selalu menceraikan konsep sin dengan crime, konsep dosa dan kejahatan. artinya, ada perilaku yang dianggap sinful, perilaku yang dianggap salah, dosa dalam agama, itu juga merupakan tindakan kriminal. sehingga tidak salah kalau kemudian kita mengatakan bahwa ada pendosa yang menjadi penjahat dan banyak penjahat itu juga pendosa. poin yang terakhir, terkait dengan pentingnya apa yang diajukan oleh para pemohon adalah tentang ini data yang ingin saya sampaikan dari majalah sten jerman edisi tahun bahwa kalau angka kelahiran jerman dan negara negara eropa yang sekarang ini mengalami krisis demografis, itu tetap rendah dan terus merosot, niscaya tahun ini laporan utama majalah sten, tahun jerman diprediksi akan menjadi (ahli menggunakan bahasa asing), menjadi negara yang isinya yang penduduknya orang orang tua jompo. kenapa begitu? karena ini adalah dampak dari seks bebas dan dampak dari perzinaan yang dianggap sebagai hak asasi manusia. persatuan islam isteri (persisten) persatuan islam istri persisten) adalah bagian otonom dari ormas yang bernama persatuan islam disingkat persis. yang didirikan bandung pada tanggal september persis merupakan badan hukum indonesia yang telah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta telah memiliki keputusan menteri hukum dan ham. salah satu pimpinan kami adalah bapak muhammad nasir, almarhum., yang telah mendapat gelar pahlawan nasional. organisasi kami bergerak bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan lainnya. persis telah memiliki anggota serta kepengurusan hampir seluruh provinsi indonesia. jenjang kepengurusan kami mulai dari tingkat nasional disebut pimpinan pusat, tingkat provinsi disebut pimpinan wilayah, tingkat merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kabupaten kota disebut pimpinan daerah, tingkat kecamatan disebut pimpinan cabang, tingkat desa kelurahan disebut pimpinan ranting, dan tingkat lingkungan pemukiman disebut pimpinan jamaah. persisten sebagai bagian otonom dari persis didirikan bandung pada tanggal desember berkedudukan jalan kalimah apo nomor bandung. kami berusaha membantu pemerintah antara lain dengan menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini dan perempuan dewasa atas tahun atau sudah menikah. karena bagi yang belum menikah dan belum usia tahun itu diserahkan kepada bagian otonom lainnya, yaitu pemudi persis. kami telah memiliki paud yang tersebar berbagai provinsi. dalam bidang pembinaan bagi perempuan dewasa kami menyelenggarakan dakwah dan kajian berbagai majelis taklim, serta menyelenggarakan pendidikan nonformal dan telah tersebar lebih dari tempat. tujuan kami adalah agar masyarakat muslimah indonesia menjadi perempuan sholihin, sehingga terbentuk keluarga sarinah yang pada gilirannya mewujudkan ketahanan keluarga yang berkualitas sebagai pondasi negara yang kuat. kami mengajukan permohonan sebagai pihak terkait tidak langsung, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait dalam perkara nomor puu xiv permohonan pengujian dan dan kuh pidana terhadap undang undang dasar bahwa pihak terkait sangat berkepentingan dengan pokok perkara yang sedang diuji. permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara atas sangat terkait dengan kegiatan yang kami laksanakan, baik pembinaan terhadap anak usia dini, maupun pembinaan terhadap perempuan dewasa. perzinaan yang dilakukan oleh orang yang tidak menikah, hubungan sesama jenis baik sesama orang dewasa maupun sesama anak anak, sudah menjadi teror kejahatan seksual yang sangat meresahkan bagi ketahanan keluarga yang berkualitas. demikian pula pemerkosaan yang dilakukan baik terhadap perempuan maupun fakta bahwa laki laki pun bisa mengalami pemaksaan untuk berhubungan seksual dengan perempuan yang tidak diinginkannya. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bunyi tersebut atas jelas bertentangan dengan dasar negara republik indonesia yang berketurunan yang maha esa dan tidak sesuai dengan undang undang dasar terutama dan bahwa kami dalam hal pengajuan judicial review ini memfokuskan pada fakta bahwa undang undang dasar merupakan pedoman utama bagi semua undang undang lainnya. dan dalam hal undang undang lain tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam undang undang dasar maka yang harus diubah sesuaikan dan ditafsirkan ulang adalah undang undang yang tidak sejalan dengan ketentuan undang undang dasar tersebut. dan kami sependapat dengan para pemohon bahwa sudah selayaknya dan sepantasnya dan kuhp diubah sesuai dengan napas yang ada dalam undang undang dasar juga dengan memasukkan pertimbangan keyakinan agama agama yang ada indonesia dan nilai nilai moral yang dianut oleh hampir seluruh rakyat indonesia. kami tetap meyakini bahwa ketika terjadi pertentangan antara yang ada dalam beberapa undang undang, maka batu uji bagi semua tersebut tetaplah harus undang undang dasar sehingga kami berpendapat adalah tidak pantas dibiarkan bebas terjadinya perzinaan antara mereka yang tidak terikat dalam perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam kuhp. yang pada akhirnya, kami menemukan teramat banyak kejadian hamil luar nikah, pembunuhan dan pembuangan bayi yang tidak diinginkan, bahkan sampai pembunuhan pihak perempuan yang sedang hamil tersebut. dan kami sudah sampai pada keyakinan yang didukung oleh fakta bahwa indonesia sudah darurat kekerasan seksual dan mengalami degradasi moral kesusilaan yang luar biasa. dengan demikian, permohonan pemohon dalam perkara atas menurut pandangan kami sudah tepat. salah satu program kami persisten adalah melakukan sosialisasi perundang undangan negara indonesia agar anggota kami khususnya dan masyarakat pada umumnya taat hukum yang berlaku indonesia. dari berbagai pengalaman sosialisasi dan kajian hukum tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur oleh kuhp, khususnya dan kami menyimpulkan bahwa tersebut merupakan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold yang tidak layak disosialisasikan. masyarakat yang semula tidak mengira ada yang sungguh bertentangan dengan persepsi dan nilai nilai yang mereka anut sejak lama secara turun temurun, semuanya memberikan reaksi yang negatif. mulai dari terbentang bengkong keheranan, mencair, memaki, bahkan geram dan marah. bagi pemohon pihak terkait tidak langsung adalah suatu kesalahan besar ketika kita terus mempertahankan pemberlakuan kuhp belanda tanpa mereduksi hal hal yang bertentangan dengan yang ada undang undang dasar yang menjadi aturan dasar bernegara kita. dan kita sudah melihat penerimaan tanpa syarat kita yang akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial dan kesehatan masyarakat. perempuan indonesia tidak mengharapkan yang diajukan dalam judicial review ini terus dipertahankan hanya karena dalil dalil ketentuan internasional tentang hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai ketuhanan yang maha esa. padahal kita sudah memiliki rumusan sendiri tentang ham tersebut. kami melihat bahwa beban negara tidaklah ringan dengan terus diberlakukannya kuhp tersebut. akan terjadi kerusakan moral yang luar biasa dan itu sudah kita alami saat ini. sebagai contoh, data anak sekolah yang sudah tidak perawan lagi sudah menakutkan kami, diikuti dengan tingkat aborsi yang tinggi karena kebebasan berzina tidak diikuti dengan tanggung jawab atas akibat perzinaan. dan ini menjadi salah satu penyebab putusnya proses pendidikan formal yang sedang diikuti anak anak tersebut. akan sangat banyak sisa perempuan yang hancur masa depannya akibat telah melakukan perzinaan yang berdampak pada kehamilan luar pernikahan. perempuan menanggung risiko yang lebih besar dari kejahatan perzinaan. belum lagi upaya pembunuhan terhadap perempuan hamil yang juga semakin marak terjadi. sehingga rasanya cukup kuat alasan bagi mahkamah untuk mengabulkan permohonan para pemohon. tercatat dalam sejarah hukum bahwa sebelum christian stock hurgronje mengemukakan pendapatnya pada kalangan ahli hukum dan ahli kebudayaan hindia belanda dianut suatu pendapat yang mengatakan bahwa indonesia berlaku hukum islam. pendapat ini dikemukakan antara lain oleh solomon kiper, seorang ahli bahasa dan ahli kebudayaan hindia merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold belanda. pendapat tersebut dikuatkan oleh lodewijk willem christian van den berg, seorang ahli hukum belanda. mengatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. jika orang itu memeluk agama islam, hukum islamiyah yang berlaku baginya. van den berg mengatakan bahwa orang islam indonesia telah melakukan resepsi hukum dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan tidak hanya bagian bagian hukum islam. pendapat van den berg ini disebut dengan teori reception complex. pendirian peradilan agama pada tahun besar kemungkinan dipengaruhi oleh pemikiran scrollen van oud harlem. berdasarkan para pemikiran tersebut, pemerintah voc meminta kepada freezer untuk menyusun suatu compendium yang memuat hukum perkawinan dan pewarisan islam. setelah disempurnakan oleh para penghulu dan ulama islam, kitab hukum tersebut diterima oleh voc yang dipergunakan oleh pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi kalangan umat islam daerah daerah yang dikuasai voc. kitab hukum ini dalam kepustakaan terkenal dengan nama compendium freezer. selain kitab tersebut, terdapat pula kitab hukum muharram karangan rafi yang memuat sebagian besar hukum pidana islam. christian stock hurgronje sebagai penasihat hindia belanda urusan islam dan bumiputera sangat menentang teori reception complex ini yang dikemukakan oleh van den berg. kemudian mengemukakan suatu teori yang dikenal dengan teori resepsi, teori ini dikembangkan secara sistematis dan ilmiah oleh cornelis van vollenhoven dan bertrand verhaal sic!|. selanjutnya pada masa kemerdekaan, abdul gani abdullah mengemukakan bahwa pemberlakuan hukum islam indonesia secara konstitusional memiliki tiga dasar. dasar filosofis. ajaran islam merupakan pandangan hidup, cita cita, dan landasan moral umat islam indonesia, sehingga memiliki peran penting bagi terciptanya norma fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara. dasar sosio historis. perjalanan sejarah umat islam indonesia membuktikan bahwa cita cita hukum dan kesadaran hukum yang berdasarkan ajaran islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dasar yuridis. dan uud memberi ruang terbuka bagi pemberlakuan hukum islam secara legal formal. berdasarkan pendapat hadirin menurut ichtianto, teori resepsi telah atau harus dinyatakan hapus dengan berlakunya uud ini disebut teori resepsi exit yang lahir setelah kemerdekaan indonesia dan setelah diundangkan uud intinya bahwa teori resepsi yang terdapat dalam inde staatsregeling secara otomatis sudah tidak berlaku setelah diberlakukannya uud manusia berasal dari tuhan, diciptakan oleh tuhan, dan akan kembali kepada tuhan. kenapa harus membenci hukum tuhan? dan lebih percaya kepada teori hasil pemikiran manusia daripada aturan ciptaan tuhan. kita sudah saksikan bersama betapa semakin hari semakin terbukti kekuasaan tuhan, tidak ada yang dapat menandingi apalagi mencegah. ajaran atau paham yang selalu menyepelekan aturan tuhan telah merugikan hak konstitusional umat islam karena tidak dapat meyakini ajaran agamanya secara utuh. jangan dibayangkan bahwa apabila diubah, maka orang orang yang sudah melakukan perbuatan tersebut sebelum mahkamah konstitusi ini mengabulkan permohonan pemohon dapat dipidana. hukum pidana tidak berlaku surut (null delicatus pula pena sine praevia lege penari) sebagaimana diatur dalam uud hal ini sejalan dengan prinsip islam yang disebut syari atau asas legalitas, yaitu bahwa seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada aturan yang disertai ancaman terhadap perbuatan yang dilakukannya. selain itu, hukum acara pidana dalam islam terutama pembuktian perzinaan sangat ketat, orang yang dapat dipidana terkait dengan perzinaan dalam islam hanyalah orang yang berani melakukan zina hadapan orang saksi, bukan yang berzina sembunyi sembunyi. pengakuan dari pelaku masih harus diklarifikasi kebenarannya. hal ini sebagaimana dilakukan oleh rasulullah saw ketika ada orang yang mengaku telah berbuat zina dan minta ditegakkan hukuman kepadanya, rasulullah saw selain beberapa kali memalingkan muka, beliau bertanya kepada orang tersebut, barangkali kamu cuma meraba? barangkali pikiranku sedang tidak sehat? merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold ph. d., adrian kamil, s.h., m.h., arah madani, s.h., anggi prabowo, s.h., ahmad jamaluddin, s.h., aid syari, s.h., baldwin rahadian, s.h., m.h., aulia rahman, s.h., afrizal, s.h., busyraa nasution, s.h., dedy ikhsan, s.h., khairul anwar hasibuan, s.h., fauzi abar, s.h., firman hid, s.h., freddy andreas caesar, s.h., heru susanto, s.h., ismail nganggur, s.h., deviani dwiningsih, s.h., m.h, liza fitri, s.h., m.h., luthfi hakim, s.h., m.h., roda asyari, s.h., m.h., ridwan, s.h., nurul amalia, s.h., rizky azmi, s.h., m.h., hikmat pribadi, s.h., sabarudin, s.h., kn, sidik effendi, s.h. m.h,. tulus wahjuono, s.h., m.h., asri saputra, s.h., m.h., dan widi kartika, s.h., m.h., para advokat dan para pengabdi bantutim advokasi untuk indonesia beradab yang beralamat komplek perkantoran ciputat indah permai blok jalan juanda nomor kecamatan ciputat, kota tangerang selatantidak langsungri persisten), yayasan lembaga bantuan hukum ylbhi), dan majelis ulama indonesia mui), membaca keterangan informandum abi maruyama dan aliansi remaja independen mendengar keterangan ahli para pemohon: mendengar keterangan ahli para pihak terkait, memeriksa bukti bukti para pihak: membaca kesimpulan para pihak. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god bahwa maksud dari penghapusan kata dan atau frasa yang diajukan oleh para pemohon adalah untuk melakukan perluasan makna perzinaan dari yang hanya terbatas pada salah satu pelaku yang terikat perkawinan bw) menjadi kepada siapapun baik diluar maupun didalam perkawinan: bahwa kuhp mengatur tentang perzinaan (mudah hendak overset) yang nyata nyata rumusan pengaturannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial budaya indonesia mengingat kitab undang undang hukum pidana indonesia, webbook van strafrecht voor nederlandsch indie, merupakan produk asli bangsa belanda yang diterapkan bagi bangsa indonesia. sebagai konsekuensi logis kuhp indonesia pada dasarnya memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa indonesia. kuhp warisan zaman hindia belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental civil law system) atau menurut rene david disebut dengan the romano germany family. the romano germany family dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme individualis, liberalism, and individual right). rene david dan john briefly, hlm. hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa indonesia yang menjunjung tinggi nilai nilai sosial. jika kemudian kuhp ini tetap dipaksakan untuk berlaku tanpa menyesuaikan nilai nilai sosial yang hidup masyarakat indonesia bukan mustahil justru akan menimbulkan konflik konflik baru. lintang, bahwa dalam agama islam, sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat indonesia, zina tidak hanya dilakukan antara laki laki dengan perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan. zina (bahasa arab: bahasa ibrani: tanah) adalah. dalam islam ulama fikih sepakat bahwa perzinaan diharamkan sebagaimana disebutkan dalam surat an nur artinya: pezina perempuan dan pezina laki laki, cambuk kalianlah setiap mereka adalah seratus kali cambukan.: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold hasil fgd antara persis dengan dosen fakultas syariah nisba ditemukan bahwa ketika menjelaskan tersebut kepada para mahasiswa, terjadi pertentangan dengan hati nurani dan menjadi bahan tertawaan mahasiswa. ketika mereka bertanya dengan menggunakan penafsiran arguments contrary yang hasilnya bahwa hubungan kelamin antara yang belum menikah itu tidak melanggar undang undang asalkan suka sama suka. perempuan memerkosa laki laki tidak melanggar undang undang, perbuatan cabul sesama jenis kelamin asal sama sama dewasa atau sama sama anak anak tidak melanggar undang undang. bagi seorang pendidik tentu saja masalah ini menjadi beban moral yang sangat berat dan harus menjelaskannya dengan panjang lebar. jika tidak demikian, maka dikhawatirkan para mahasiswa kita yang notabene merupakan generasi harapan bangsa akan hancur dan dimulai allah swt. indonesia saat ini sudah darurat lgbt. sudah menjadi tren menakut nakuti masyarakat dengan sanksi yang ada dalam hukum pidana islam. sadar atau tidak sadar bahwa cara berpikir seperti itu sudah memposisikan masyarakat sebagai calon penjahat, bukan sebagai masyarakat yang akan terlindungi dengan hukum tersebut. alangkah temanya orang tua yang memposisikan anaknya sebagai calon pendosa, sebagai calon pelaku kejahatan. bukankah seharusnya orang tua memiliki tekad yang kuat agar anaknya memiliki pandangan yang sama terhadap suatu kejahatan? bahwa kejahatan tetaplah kejahatan. mari kita hentikan memposisikan anak kita, keluarga kita sebagai calon pelaku kejahatan. mari kita ganti atau kita ubah dengan doa agar anak dan keluarga kita menjadi orang saleh salah. keluarga yang baik akan berusaha sekuat kemampuan untuk menjaga anaknya agar hidup secara benar dan wajar. kesalehan anak harus dimulai dari kesalehan orang tuanya, perilaku dipengaruhi oleh pandangan hidup. pandangan hidup berketurunan akan meluluhkan hati dan pikiran sehingga tunduk pada hukum tuhan. telah banyak penelitian bahwa perilaku seks yang tidak benar dapat menyebabkan pelakunya terjangkit penyakit berbahaya. pengakuan tentang adanya hasil penelitian bahwa tingginya penularan hiv aids indonesia disebabkan tamunya membicarakan penggunaan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kondom. patut diduga bahwa ini merupakan penelitian yang dilatarbelakangi dengan pemahaman bahwa zina tidak dilarang, bukan mencari penyebab aslinya. mari kita syukur nikmat kemerdekaan dengan mencintai karya bangsa sendiri termasuk dalam masalah hukum, bukan mempertahankan produk kolonial yang nyata nyata bertentangan dengan nilai nilai bangsa sendiri. idealnya suatu undang undang itu disosialisasikan agar masyarakat tahu hukum, walaupun berlaku teori fiksi hukum. kuhp tidak layak disosialisasikan dan sampai saat ini tidak secara sengaja disosialisasikan karena memang tidak pantas dan tidak layak disosialisasikan. bayangkan saja kalau ada orang tua yang menasihati anaknya agar tidak melakukan hubungan kelamin yang tidak benar. kemudian anaknya mengatakan, pak, bu, yang dilarang berzina oleh undang undang itu bapak dan ibu yang sudah menikah. saya yang belum menikah tidak dilarang. jadi biarkanlah mumpung belum menikah yang penting suka sama suka. pak, bu, hubungan sesama jenis yang dilarang itu kalau orang dewasa terhadap anak anak, sesama dewasa. sementara sesama anak anak tidak dilarang oleh undang undang. mungkin kelompok yang tidak sependapat dengan pemohon mengatakan bahwa samping ada norma hukum, kan ada norma lain. tidak semua aturan hidup harus diangkat undang undang. sini mereka memakai standar ganda. suatu saat kalau ada pelaku kejahatan kesusilaan yang mendapat hukuman sosial, mereka akan mengatakan, kan tidak melanggar undang undang. bahkan tidak mustahil depan mereka akan menjadi pembela muda mudi yang mendapat sanksi sosial akibat melakukan perzinaan. pembelaan kemungkinan dilakukan depan sidang pengadilan dengan tuntutan mempidanakan masyarakat yang memberi sanksi sosial. mengenai alasan bahwa saat ini rancangan kuhp sedang dibahas. kami memiliki pengalaman belasan tahun, beberapa ormas islam antara lain persatuan islam, dan beberapa perguruan tinggi antara lain pasca sarjana nisba, dan beberapa partai islam, dan yang berbasis islam telah menyelenggarakan seloka nasional yang menghasilkan draft kuhp yang yang diberi nama kuhp harapan umat, pada awal masa multipartai tahun kami terlibat dalamnya. antara yang paling banyak mendapat perhatian adalah mengenai perzinaan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold draft kuhp harapan umat tersebut telah diserahkan kepada fraksi dpr saat itu. setelah tahun lamanya, sampai saat ini dpr masih belum selesai merumuskan kuhp nasional. entah berapa lama lagi kami harus menunggu. sementara menunggu, entah berapa banyak lagi tragedi yang akan terjadi, berapa banyak lagi korban yang akan berjatuhan. mahmud salut mengemukakan ada berkaitan dengan kebutuhan primer manusia yang dilindungi hukum, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. perilaku seks menyimpang telah menghancurkan tatanan agama, bukan saja agama islam. tidak ada agama yang membolehkan perilaku seks menyimpang tersebut. mengenai perlindungan terhadap jiwa, banyak pembunuhan terjadi diawali dengan perzinaan, baik itu dilakukan oleh yang sudah menikah maupun yang belum menikah. mengenai perlindungan akal, perilaku seks tidak benar menimbulkan ketagihan yang berarti dapat mengganggu fungsi otak. berkaitan dengan perlindungan terhadap keturunan, perzinaan dapat melahirkan anak yang rentan dengan kekerasan dan penelantaran, bahkan pembunuhan bayi bayi hasil perzinaan sangat banyak terjadi masyarakat kita. perilaku seks tidak benar merusak moral bangsa dan generasi muda. mengenai perlindungan harta, berapa banyak pemerintah harus mengeluarkan biaya demi mengobati penyakit menular dan membahayakan akibat dari persetubuhan yang tidak sehat, baik itu berganti pasangan maupun sesama jenis? penyakit ini menyerang tidak pilih bulu hanya yang kepada sudah menikah saja. beban biaya negara bertambah dengan harus menyediakan dana untuk memelihara kesehatan para pengidap penyakit akibat perzinaan. padahal, apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang menurut norma agama, adat, dan moralitas adalah perbuatan dosa dan terlarang. larangan melakukan hubungan kelamin yang tidak benar adalah karunia dari allah swt bagi manusia sebagai takluknya yang paling mulia. firman allah swt dalam surat nur mengakhiri filmnya tentang aturan perzinaan. allah swt menyatakan yang terjemahan, sekiranya bukan karena karunia dan kasih sayang allah kepadamu, bla, bla, bla. ini maksudnya adalah manusia dilarang melakukan hubungan seksual yang tidak benar adalah semata mata merupakan karunia dan kasih sayang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold allah kepada seluruh manusia. tinggal terserah kepada manusia itu sendiri, apakah mau diberi karunia dan mau disayangi atau tidak? masyarakat banyak yang mempertanyakan, kenapa undang undang yang tidak sesuai dengan nilai nilai luhur bangsa indonesia itu tidak diubah? temannya tidak bisa diubah? kini saatnya bagi mahkamah konstitusi untuk dapat merealisasikan harapan jutaan umat yang ingin hidup normal dan sesuai dengan tuntunan syariah semua agama yang diakui indonesia ini sebagaimana tertuang dalam pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun jika setelah uji materiil ini mahkamah konstitusi menolak permohonan pemohon, maka akan semakin menjadi kekuatan dan alat pembesar bahwa perzinaan bagi yang belum menikah, hubungan sesama jenis kelamin selama tidak dilakukan terhadap anak, dan perempuan memerkosa laki laki itu diakui sebagai perilaku normal. hukum itu selain bisa menjadi alat kontrol sosial (social control), juga bisa menjadi alat rekayasa sosial (social engineering) menuju suatu masyarakat yang dicita citakan. kita diberi pilihan, apakah mau merekayasa masyarakat agar menjadi pezina, homo, lesi, dan membiarkan perkosaan terhadap laki laki? atau akan mengembalikan manusia kepada fitrah dan martabatnya? pemohon berkeyakinan bahwa dan dan kuh pidana bertentangan dengan nilai nilai ketuhanan dimana allah swt melarang dengan tegas perbuatan zina, homoseksual, dan segala bentuk kejahatan, dan penyimpangan seksual demi menjaga kehormatan, dan harkat martabat manusia, serta menjaga kejelasan keturunan. jika selama ini dikatakan negara ini bukan negara islam, memang betul adanya. namun dengan nafas, darah, perjuangan, serta doa para ulama, dan pejuang terdahulu, negara indonesia ini dapat merdeka. jangan sampai hal ini menjadikan indonesia selalu dijajah dengan invasi pemikiran impor barat tentang kebebasan yang tanpa batas. kembali hasil diskusi antara persisten dengan dosen nisba didapat kesimpulan bahwa perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata, dalamnya juga mencakup masalah yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak hak asasi manusia, khususnya hak hak wanita, namun tidak terkecuali laki laki. dalam gurun, allah swt merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold menceritakan dimana nabi yusuf pun pernah dijebak oleh godaan perempuan. hal tersebut menjadi salah satu contoh bahwa tidak hanya perempuan saja yang menjadi korban perkosaan, namun bisa pula menimpa pada laki laki. sehingga selayaknya hukum dapat melindungi keduanya, baik laki laki maupun perempuan dalam masalah kesusilaan. darurat kejahatan seksual indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga perlunya kembali membangun nilai moral dan kesadaran masyarakat sesuai dengan isi pembukaan undang undang dasar bahkan negara kita berdasarkan ketuhanan yang maha esa, serta menjadikan segenap rakyat indonesia sebagai manusia yang adil serta beradab. jika perzinaan, homoseksual yang juga dapat mengakibatkan pedofilia, dan berbagai bentuk kejahatan seksual berkeliaran bebas tanpa ada jerat hukum yang jelas, menjadikan manusia terancam menjadi manusia yang tidak memiliki adab. karena dengan sesuka hatinya, akan menumpahkan nafsu syaratnya tanpa mengindahkan nilai moral, agama, dan hukum. jika selama ini ada yang berpandangan bahwa dengan adanya pemidanaan pelaku kejahatan dan penyimpangan seksual, akan menjadikan penjara penuh, sehingga akan menghabiskan dana negara yang begitu banyak. hal tersebut merupakan konstruksi pemikiran yang salah dan tidak utuh. darurat kejahatan seksual memiliki nilai kudarat yang jauh lebih besar daripada sekadar masalah kepadatan penjara. perilaku seks yang tidak benar, selain menimbulkan kemelaratan, keamanan, dan kehormatan yang terancam, juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit menular yang membahayakan, yang akhirnya menguras biaya negara yang tidak sedikit. perilaku seks yang tidak benar tersebut dapat mengakibatkan efek domino terhadap tindak kejahatan lainnya, seperti prostitusi, pembunuhan, dan banyak lagi. perumusan delik perzinaan yang hanya terikat oleh pernikahan dalam konteks budaya indonesia bertentangan dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat indonesia serta bertentangan dengan nilai nilai ajaran agama indonesia. dan kuh pidana bertentangan dengan jiwa, dan ruh pancasila, dan undang undang dasar karena tidak memberikan perlindungan terhadap keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman, serta bertentangan dengan berdasarkan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, ketertiban umum. perilaku seks tidak benar merupakan ancaman bagi ketahanan keluarga yang berkualitas, yang pada akhirnya akan mengancam ketahanan bangsa. berdasarkan berbagai pertimbangan atas, maka pihak terkait tidak langsung, memohon agar mahkamah konstitusi republik indonesia dapat mengabulkan uji materi nomor perkara puu xiv permohonan pengujian dan kuh pidana terhadap undang undang dasar yang diajukan oleh para pemohon tersebut. selain itu, mahkamah telah mendengar keterangan lima orang ahli yang didengar dalam persidangan tanggal januari januari dan februari yang pada pokoknya sebagai berikut: edi setiap sebagai seorang yang selalu terkait dengan masalah hukum, khususnya kehidupan hukum pidana, saya satu perasaan dan satu visi dengan pemohon tersebut. selain itu, sebagai seorang pendidik perguruan tinggi hukum yang sehari hari bergaul dengan generasi muda dapat merasakan kegelisahan sebagai besar orang tua dan masyarakat yang mendambakan kehidupan yang tentram lahir batin, padahal sekitar kita dalam kehidupan masyarakat godaan untuk berperilaku permisif dan cenderung bebas selalu membayangi generasi muda kita dengan dalih kebebasan yang merupakan fitrah asasi manusia. pada intinya saya sepaham dan sependapat dengan pendapat ahli lain dari pemohon sendiri. oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya tidak akan mengulang ulang uraian tentang kedudukan dan kuhp. saya akan menguatkan dengan sedikit renungan bahwa tersebut harus dilakukan re evaluasi dan re orientasi. berbicara dalam kuhp yang berlaku sekarang, berdasarkan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun haruslah membicarakan sejarah dibuat dan berlakunya kuhp tanpa melakukan telaah terhadap sejarah berlakunya kuhp, maka pandangan kita akan bersifat parsial dan tidak komprehensif. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sebagaimana diketahui bahwa sejak indonesia merdeka, pemerintah dengan serta merta memberlakukan segala macam bentuk perundang undangan peninggalan kolonial cast kuhp, gunanya untuk mengisi kekosongan hukum sebelum undang undang yang bersifat nasional diberlakukan. sayangnya, pemberlakuan kuhp tersebut membawa pula spirit dan jiwa yang melingkupinya, yaitu spirit kolonial dan individualistis yang tentu saja bertolak belakang dengan spirit dan jiwa bangsa indonesia yang sudah merdeka dan menetapkan ideologi negara, yaitu pancasila yang mempunyai spirit persamaan, persaudaraan, dan gotong royong. memahami kuhp yang berlaku sekarang, tidaklah dengan serta merta harus mengikutinya tanpa reserve, sebab selain apakah jiwa dan siripnya sama dengan kondisi sekarang atau tidak, akan tetapi apakah penerapannya juga masih relevan diterapkan. oleh karena itu, melakukan re evaluasi dan re orientasi terhadap isi dan spirit kuhp termasuk nya merupakan condition sine gua non sebab tanpa ini dilakukan maka penegakkan hukumnya hanya akan mendatangkan ketidakadilan dan disharmoni dalam masyarakat. sebenarnya sebelum berdirinya mahkamah konstitusi untuk menguji suatu undang undang khususnya menguji kuhp sudah diberikan oleh undang undang nomor tahun khususnya dalam nya. undang undang nomor tahun berbunyi bahwa peraturan peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian tidak dapat dijalankan lagi harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku. inti sari dari undang undang nomor tahun adalah sebagai batu penguji, apakah suatu ketentuan dalam kuhp masih layak dipertahankan atau tidak? jadi ini mempunyai makna dan fungsi sebagai alat untuk menilai kembali, menguji kembali ketentuan kuhp yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. dengan demikian apabila ketentuan dalam kuhp itu bertentangan dengan undang undang nomor tahun maka ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold berdasarkan konteks undang undang nomor tahun tersebut, perdebatan apakah kuhp tidak sesuai lagi dengan keadaan, kondisi, dan suasana kebatinan sebagian rakyat indonesia tentu tidaklah terlalu sulit menjawabnya. secara tegas kuhp harus ada re evaluasi, re orientasi, dan re formulasi. penjelasan bahwa keberadaan kuhp seperti yang dirumuskan sekarang maksudnya untuk melindungi lembaga perkawinan sungguh bertentangan dengan undang undang perkawinan dan konstitusi karena dari undang undang dan konstitusi inilah kita dapat mengetahui cita cita dari sebuah perkawinan dan cita cita dari mensejahterakan rakyat. dasar dan tujuan tuhan an yang maha esa undang undang nomor tahun tentang perkawinan). membentuk keluarga artinya tidak hanya ikatan antara suami dan istri saja, akan tetapi dalamnya meliputi anak dan keluarga besar lainnya, apalagi dalam masyarakat indonesia yang masih erat tali kekerabatannya. beberapa catatan terhadap kuhp menurut pengertian hukum barat, perbuatan zina adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh para pihak yang kedua duanya masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan teman kawinnya masing masing atau salah satu pihak daripadanya yang bersuami atau beristri dengan pihak yang masih lajang, duda, atau janda. menurut hukum adat dan hukum islam, perbuatan zina adalah setiap perbuatan hubungan kelamin luar perkawinan yang sah. berdasarkan asas konkordansi kuhp, secara mutasi mutans adalah sama dengan nederland strafwetboek, hanya saja ketentuan nederland strafwetboek tersebut yang menjadi kuhp disesuaikan dengan ciri khas dari susunan penggolongan masyarakat hindia belanda sehingga adanya persyaratan tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam bw. rasio dari ketentuan kuhp adalah untuk melindungi lembaga perkawinan itu sendiri dari perpecahan dengan tersebarnya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold skandal rumah tangga dan untuk membuka kesempatan dan kemungkinan untuk saling memaafkan, sehingga tercipta lagi disharmoni . sehingga tercipta lagi harmoni dalam rumah tangga. dari penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kuhp hanya memandang ikatan perkawinan itu meliputi suami dan istri saja. padahal sebagaimana disebutkan atas, pengertian keluarga dalam masyarakat indonesia adalah meliputi anak anak dan keluarga besar lainnya. dus perlindungan sini dalam konteks ke indonesian harus dibaca sebagai perlindungan terhadap istri, suami, anak anak, dan keluarga besar. dan kalau bentuk perlindungan itu mencakup seluruhnya, maka mutasi mutans rumusan ini harus juga meliputi perzinaan yang dilakukan oleh anak, walaupun anak tersebut belum menikah. alangkah absurdnya kalau perzinaan yang dilakukan oleh manusia yang tidak terikat perkawinan dianggap bukan sebagai pelanggaran hukum. betapa tradisinya suatu ketika anak anak datang rumah membawa wanita laki laki yang bukan suami istrinya, dan mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia akan tidur sekamar, sekaligus akan . mohon maaf, menyetujuinya karena dianggap bukan suatu pelanggaran hukum. apakah orang tua atau masyarakat yang tidak menyetujui perluasan makna kuhp akan bahagia dan membiarkan ini terjadi hadapannya? keluarga macam apa yang ingin dibangun yang dalamnya berisi anak anak yang menjadi pezina dan oleh orang tuanya dibiarkan karena bukan pelanggaran terhadap hukum dan merupakan hak asasi? sungguh kalau ini terjadi, maka banyaklah bahwa masyarakat indonesia disebut kumpulan binatang karena hanya binatanglah yang menginginkan kebebasan berzina. apakah tindakan remaja atau orang yang belum terikat perkawinan sebagaimana disebutkan tadi tidak perlu diatur oleh hukum? saya menjawabnya dengan tegas yaitu perlu. hukum adalah satu satunya institusi netral dalam masyarakat. masyarakat tanpa hukum hanya akan mendatangkan ketidaktertiban dan akan terjadi homo hominid lupus. pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat betul tidak hanya dapat diselesaikan saja dengan hukum, tetapi juga memerlukan instrumen merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold lainnya seperti pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. oleh karena itu, dalam bidang penegakkan hukum, kita mengenalnya opsi nonmetal dan otopsi penal. kedua opsi ini harus bahu membahu menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. karakteristik masyarakat pezina tentu bukanlah seperti yang diinginkan oleh pendiri negara ini dan tujuan berdirinya negara ini pun bukan menciptakan masyarakat pezina, tetapi yang diinginkan adalah masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan undang undang dasar yang mengatakan,indonesiaun demikian, dalamdengan tegas dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. dalam bahasa tegas, tujuan pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah alias berbudi pekerti yang baik. tujuan yang mulia ini tentu saja harus didukung oleh semua pihak baik melalui kelembagaan dan regulasi yang memungkinkan cita cita ini terwujud. adanya kekhawatiran dari para orang tua bahwa saya yakin dari sebagian besar yakni tentang bahaya dekadensi moral yang dimulai dari rusaknya fondasi keluarga harus mendapat perhatian kita semua, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa dalam agama kristen, dalam injil matius yang bersabda: kamu telah mendengar firman: jangan berzina. serta dalam surat yakobus2 yang menyatakan sebab yang mengatakan: jangan berzina", mengatakan juga: jangan membunuh". jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. , bahwa dari sejarah pembentukan kuhp dapat dilihat bahwa pembentuk undang undang hanya menafsirkan makna zina dalam arti sempit. yaitu yang dianggap menurut romawi ataupun gereja katolik sebagai perbuatan hubungan kelamin antara laki laki dan perempuan yang bukan suami atau istrinya. pembentuk kuhp hanya beranggapan perbuatan zina (dalam arti sempit) merupakan perbuatan pengkhianatan perikatan suci perkawinan. padahal dalam nilai nilai yang ada dalam masyarakat indonesia makna zina lebih luas dari apa yang terkandung dalam kuhp. makna zina mencakup bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang. bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita mana keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan. sah disini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. sehingga zina meliputi pula fornication yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). meskipun persetubuhan itu bersifat voluntary, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. menurut anggota masyarakat, persetubuhan sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. dengan demikian pengertian berzina mencakup pengertian overset, fornication, dan prostitusi. sahetapy dan reksodiputro, hlm. bahwa secara sosiologis zina dalam kehidupan sosial masyakarat indonesia merujuk pada hubungan badan yang tidak sah baik didalam lembaga pernikahan ataupun luar lembaga pernikahan. hal ini sangat dapat dimengerti mengingat zina sendiri kata serapan dari bahasa arab yang dalam kamus besar bahasa indonesia yang diartikan: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold khususnya majelis hakim yang mulia ini. memberi makna kepada dan kuhp dengan suasana ke indonesian adalah salah satu upaya membangun masyarakat indonesia yang beradab dan memperhatikan moral religius, serta tatanan adat istiadat yang sejak zaman penjajahan masuk nusantara diakui oleh mereka sebagai tatanan hukum yang sangat bagus. sekarang kita yang sudah merdeka dan berdaulat ingin mengabaikan hal tersebut dengan alasan bertentangan dengan ham, sungguh kemunduran cara berpikir dan tidak menunjukkan jati diri sebagai bangsa yang beradab dan mandiri. sejak adanya universal declaration human rights, mohon kiranya saya ditunjukkan negara mana dunia ini terutama yang mengaku kampiun demokrasi dan ham yang telah melaksanakan atau menjunjung tinggi ham. bukanlah yang terjadi adalah penindasan terhadap sesama manusia. kenapa kita harus selalu berlindung dan menjadi pengekor ham absolut, padahal negara yang selalu menggembar gemborkan ham justru merupakan pelanggar ham berat baik terhadap negara lain maupun terhadap warganya sendiri. oleh karena itu, sudah selayaknya kita mengembangkan dan menganut ham yang berpijak dari akar budaya bangsa sendiri atau ham partikuler menurut para ahli. atas dasar ini sebenarnya negara wajib berpihak kepada masyarakat yang mengkhawatirkan dekadensi moral dengan memberikan payung hukum bagi perlindungan rasa aman dan asas serta yang terpenting adanya kepastian hukum. negara tidak boleh lelah melaksanakan tugas tugasnya memberi keadilan kepada rakyatnya demi tercapainya amanat konstitusional yang diembannya. negara wajib menciptakan hukum untuk memastikan bahwa tidak ada celah sedikit pun terjadinya kejahatan kesusilaan yang terjadi dalam masyarakat. kekhawatiran sebagian kecil orang bahwa akan terjadi over kriminalisasi sungguh alasan alasan yang dicari cari. hukum pidana telah membatasi dengan ketat bagaimana sebuah perbuatan dikriminalisasikan dan mengkriminalisasikan perbuatan zina yang dilakukan oleh sepasang manusia yang tidak terikat perkawinan hanya dari merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god suatu tolak ukur kriminalisasi saja sudah memenuhi syarat, yaitu adanya kerugian dan korban yang besar dari masyarakat, dus dimensi korbannya bukan saja individu dan keluarga bahkan generasi suatu bangsa. ada pendapat yang mengatakan bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang menambahkan kaidah baru dalam perundang undangan terutama undang undang hukum pidana yang kaidah baru yang bersifat keras, akan tetapi sebagai the guardians constitution, apakah mahkamah ini juga akan membiarkan kejahatan merajalela yang nantinya dapat menghancurkan tatanan moral dan pertahanan suatu negara. sinilah bagaimana mahkamah konstitusi dapat memberi makna terhadap rumusan dan kuhp. mahkamah konstitusi tidak boleh terbelenggu oleh bunyi teks undang undang yang sebenarnya tidak menguntungkan kepada kehidupan dan keberadaan sebuah generasi bangsa, mahkamah konstitusi selalu responsif terhadap keinginan sebagian besar masyarakat indonesia, walaupun kritik terbesar masyarakat kita terhadap peradilan adalah bahwa pengadilan selalu responsive the need the people. kembali kepada rumusan kuhp, merumuskan kembali sebuah peninggalan kolonial yang didasarkan kepada pandangan individualistis dan berasal dari sebuah bangsa penganut free sex, kemudian kita adopsi tetapi dengan menyelesaikan sesuai adat istiadat dan keluhuran bangsa adalah suatu tugas mulia dari mahkamah ini. putusan mahkamah akan menjadi tonggak sejarah apa pun keputusannya, apakah menolak atau menerima permohonan ini. mengkonstruksi kembali rumusan dan sebagainya dalam konteks nurani dan keluhuran bangsa ini sesuai dengan doktrin hukum pidana modern, yaitu apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan maka yang harus dimenangkan adalah keadilan. bangsa ini menganggap bahwa keadilan dalam kuhp khususnya dalam pengertian zina haruslah sesuai dengan religious law dan traditional law. lihat beberapa yurisprudensi mahkamah agung tentang delik asusila yang mengambil normalnya dari hukum adat, sedangkan saksinya mengambil yang equivalent dengan kuhp, misalnya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kasus gamma gimana dan nambarayang yang pengadilan negeri denpasar. saya sangat bersyukur dan memberi penghargaan yang tidak terhingga kepada pemohon dan pemohon terkait atas kepedulian dan usaha mereka yang terus menerus menyerukan bahwa pengaturan masalah kejahatan kesusilaan dalam kuhp sudah tidak sesuai lagi dengan alam indonesia dan mengancam keberlangsungan kehidupan generasi muda bangsa. kondisi darurat kejahatan seksual berkorelasi juga dengan rumusan lainnya sehingga pantas pemerintah sampai mengeluarkan perpu, sekarang sudah menjadi undang undang tentang hukum kebiri. artinya, pemerintah sendiri pun menganggap bahwa kejahatan seksual dalam bentuk jenis apapun sudah mengkhawatirkan. mudah mudahan medan jihad mahkamah konstitusi ini mendapat ridha allah dan dicatat sebagai amal ibadah, kepada illallah kami berlindung dan memohon, kepada illallah kami bergantung dan memohon perlindungan. syamsul yusuf berbicara tentang semakin maraknya perilaku asusila kalangan generasi muda bangsa saat ini dikaitkan dengan pendidikan dan peran pendidik dalamnya, saya mengibaratkan pendidik itu seperti petani yang berjuang menanam padi sawah. dia merawat padinya dengan berbagai cara, mengairi, memupuk, dan menjaganya dari berbagai hama yang menyerangnya. dalam upaya menjaga padi dari hama, ternyata petani merasa kewalahan karena hama yang menyerang itu banyak macamnya, datang dari berbagai arah, dan bisa memangsa setiap saat. dampaknya banyak padi yang hidup meranggas, akhirnya sebagian padi yang didalamnya terkulai mati. perjumpaan atas merupakan gambaran nasib sebagian generasi muda bangsa tercinta sekarang ini. kami para pendidik termasuk orang tua yang punya hati nurani dan masih menyayangi anak anaknya merasa sangat khawatir dan sedih terhadap nasib bangsa masa depan karena banyak peserta didik yang terjerat, terperangkap, atau kena ranjau hama, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold virus asusila, narkoba, miras, free sex, perkosaan, pornografi, dan gerakan lgbt. semua hama itu merupakan pembunuh karakter dan perusak akal sehat siapa pun yang mengkonsumsinya atau melakukannya, termasuk peserta didik. hama yang disebutkan terakhir, bukan hanya pembunuh karakter dan perusak akal sehat, tetapi juga dapat disebut sebagai pemutus kelahiran spesies umat manusia. sebutan itu sangatlah beralasan karena apabila gerakan ini berhasil mendapatkan legalitas hukum untuk melakukan same sex marriage, maka tidak akan lahir lagi manusia baru dunia ini. yang mengkhawatirkan lagi adalah semakin meningkatnya perkembangan kaum lgbt indonesia. bagi kami sebagai pendidik, hal itu merupakan bencana moral yang dampak negatifnya jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan bencana alam dan bencana sosial. untuk mengeliminasi kekhawatiran tersebut, diperlukan berbagai upaya. strategis, antaranya melalui pendidikan dan hukum. terkait bidang hukum, sini pemerintah dan pihak legislatif mempunyai peran penting untuk membuat perangkat hukum sebagai aturan yang mengikat dan memagari anak anak atau remaja dari perbuatan asusila tersebut. jika tidak ada aturan, maka bagi sebagian remaja yang kurang mampu mengendalikan dirinya cenderung merasa leluasa untuk melakukan perbuatan asusila karena ada pembiaran dari pihak pemerintah seperti marak yang terjadi dewasa ini. perbuatan tersebut berdampak buruk terhadap masa depan mereka karena tidak sedikit antara mereka yang hamil, melakukan aborsi, perkawinan dini, dan ada yang terkena virus hiv. bahkan dikemukakan oleh luh putu ika bidang dari kita sayang remaja bali. jumlah kasus aborsi indonesia setiap tahun mencapai antaranya dilakukan oleh para remaja. sementara kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja menunjukkan kecenderungan meningkat antara sampai per kasus setiap tahun. berdasarkan kenyataan yang sangat merugikan terhadap masa depan generasi muda yang kita cintai, maka saya sebagai pendidik sangat merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold menyetujui dan mendukung usulan pemohon kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian material dan kitab undang undang hukum pidana. melalui perubahan ini, saya dengan teman teman pendidik lainnya merasa nyaman untuk menyosialisasikannya kepada peserta didik karena kontennya selaras dengan nilai nilai agama dan budaya kita yang beradab. apabila keputusan hukum yang sudah berubah seperti yang diajukan pemohon tersebut diterapkan dengan penuh tanggung jawab, maka kami para pendidik merasa optimis bahwa masa depan bangsa ini akan tercerahkan. dalam proses pendidikan, penerapan hukuman atau pemberian sanksi teguran kepada siswa atau anak bertujuan untuk mencegah tingkah laku atau kebiasaan buruk yang tidak diharapkan atau yang bertentangan dengan norma sehingga anak akan berhati hati dalam melakukan sesuatu. dengan demikian, hukuman merupakan teknik untuk meluruskan tingkah laku anak. pemberian hukuman hendaknya didasari perasaan sayang kepada anak, bukan atas dasar rasa benci atau dendam. kita menyadari memang manusia adalah mahluk yang samping memberikan potensi positif, akan berkembang menjadi manusia yang baik yang saleh. tetapi juga adalah memiliki potensi buruk. dalam alquran dikatakan, lama futurama taiwana. bahwa kami atau diilhamkan kepada jiwa manusia adalah fuji dan tawa. fuji adalah potensi buruk dan tawa adalah potensi baik. dan ada seorang berpendapat bahwa kecenderungan berbuat buruk, bersikap buruk, berperilaku yang kurang ajar adalah itu adalah dorongan dari pleasure principle katanya, prinsip kesenangan. jadi, kecenderungan orang untuk bagaimana memperoleh kesenangan dengan tidak memperhatikan hukum, halal haram, baik buruk, dan dampaknya seperti apa. kecenderungan itu adalah akan senantiasa melabrak aturan atau norma. untuk mengendalikan kecenderungan kecenderungan itu, maka diperlukan rambu rambu yang mengatur lalu lintas perilaku kehidupan manusia. dan saya yakin kalau tidak ada rambu rambu, maka sidang seperti ini juga akan tidak senyap dan tidak tertib seperti ini karena pada merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dasarnya adalah orang akan senantiasa berperilaku sejenak dewa kalau tidak ada aturan. mengingat tidak mudahnya membentuk pribadi anak yang baik, maka kita berkomitmen dan saya berkomitmen untuk bagaimana senantiasa mengusung atau meningkatkan kualitas pendidikan lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan menciptakan iklim ekonomi kehidupan yang kondusif bagi pemberdayaan perkembangan fitrah atau potensi peserta didik sebagai mahluk bio psycho spiritual. semua upaya pendidikan dalam berbagai setting tersebut diharapkan dapat mewujudkan terbentuknya suatu pribadi bangsa pemuda indonesia yang memiliki karakteristik sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan, yaitu beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, serta memiliki rasa tanggung jawab kemaslahatan dan kebangsaan. pendidikan dalam keluarga sangatlah penting karena keluarga merupakan faktor penentu utama terhadap perkembangan kepribadian, karakter, atau akhlak anak. perlakuan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai kehidupan, baik agama maupun dari sosial budaya terutama usah hasanah dan pembiasaan berakhlak mulia yang diberikan kepada anak merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat, baik fisik, maupun mentalnya, jasmani, rohaninya. keluarga memiliki peranan penting karena dipandang sebagai sumber pertama dalam proses sosialisasi dan berfungsi sebagai transfer budaya atau mediator sosial budaya bagi anak. keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya. kebahagiaan itu diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik antara anggota keluarga. hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, tetapi juga menyangkut pemeliharaan rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold respek, dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak yang dicintainya. keluarga yang hubungan antara anggotanya tidak harmonis, penuh konflik, atau gap communication dapat mengemban masa masa kesehatan mental bagi anak. seorang ahli mengatakan bahwa keluarga merupakan training center bagi pengalaman nilai nilai, termasuk juga nilai agama. pendapat ini menunjukkan bahwa keluarga mempunyai peran sebagai pusat pelatihan bagi anak untuk memperoleh pemahaman tentang nilai nilai tata krama, sopan santun, atau ajaran agama, atau hukum agama yang menyangkut perintah.dan larangan, dan kemampuan untuk mengamalkan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, baik secara personal maupun secara kemasyarakatan. alasan dan pentingnya peran keluarga bagi berkembangnya anak adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. keluarga merupakan lingkup pertama yang mengenalkan nilai nilai kehidupan kepada anak. orang tua dan anggota keluarga lainnya merupakan significant people bagi perkembangan kepribadian anak. keluarga sebagai instruksi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani manusia, baik yang bersifat fisik, biologis, maupun sosial psikologis dan anak banyak menghabiskan waktunya lingkungan keluarga. namun, seiring perjalanan hidup keluarga yang diwarnai faktor internal maupun eksternal, suasana kehidupan setiap keluarga itu mengalami perubahan yang beragam. ada keluarga yang semakin kokoh dalam menerapkan fungsi fungsinya menjadi fungsional dan normal, sehingga setiap anggota merasa nyaman dan bahagia. bait januari, rumahku surga. dan ada juga keluarga yang mengalami broken home, keretakan, atau ketidakharmonisan, disfungsional, tidak normal, sehingga setiap anggota keluarga merasa tidak bahagia, bait nagari (rumahku neraka). keluarga yang fungsional atau ideal bercirikan minimnya perselisihan antara orang tua dan antara orang tua dan anak, ada kesempatan untuk mengatakan keinginan, penuh kasih sayang, menerapkan disiplin yang tidak keras, memberikan peluang untuk bersikap merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mandiri, dan berpikir, merasa, dan berperilaku, saling menghargai atau menghormati (mutual respect) antaranggota keluarga, ada konferensi musyawarah keluarga, menjalin kebersamaan, dan orang tua memiliki emosi yang stabil, berkecukupan dalam bidang ekonomi, dan mengamalkan nilai nilai agama. sementara, keluarga yang disfungsional ditandai dengan karakteristik kematian salah satu anggota keluarga, kedua orang terpisah dan bercerai, hubungan kedua orang tua kurang baik, hubungan orang tua dan anak tidak baik juga, suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan, orang tua sibuk dan jarang berada rumah, salah satu atau kedua orang tua mempunyai kelainan kepribadian atau gangguan kejiwaan. dampak ketidakharmonisan, termasuk perceraian terhadap perkembangan karakter atau kepribadian anak sangat tidak baik. hanya terungkap dari hasil penelitian beberapa ahli yang menunjukkan bahwa remaja yang orang tuanya bercerai cenderung berperilaku nakal, mengalami depresi, melakukan hubungan seksual secara aktif, dan mengonsumsi obat obat terlarang. peran keluarga dalam perkembangan pribadi anak samping faktor keberfungsiannya, juga adalah faktor pola asuh yang diterapkan kepada anak. seorang ahli mengemukakan bahwa dampak pola asuh terhadap perilaku anak, yaitu remaja yang orang tuanya otoriter cenderung bersikap permusuhan dan memberontak, remaja yang orang tuanya permisif cenderung berperilaku bebas, kurang kontrol, dan remaja yang orang tuanya otoritatif cenderung terhindar dari kegelisahan, kekacauan, atau perilaku nakal. hasil penelitian atas, jika dikaitkan dengan maraknya perilaku asuh dan perilaku menyimpang kalangan anak dan remaja saat ini, maka patut diduga bahwa gaya pola asuh orang tua indonesia pada umumnya adalah lebih cenderung kepada pola asuh otoriter dan permisif. lingkungan pendidikan yang juga berpengaruh terhadap perkembangan pribadi anak adalah sekolah. sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan dalam rangka membantu para siswa agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik motornya. seorang ahli mengatakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun berperilaku. sekolah berperan sebagai substitusi keluarga dan guru sebagai substitusi orang tua. seiring dengan program pemberitaan mengenai penguatan pendidikan karakter, maka sekolah memiliki tanggung jawab untuk merealisasikannya melalui pengintegrasian pendidikan karakter tersebut dalam program pendidikan secara keseluruhan. sebagai lembaga pendidikan, sekolah diharapkan menjadi center nation character building, pusat pembangunan karakter bangsa, pendidikan karakter, ini bukan mata pelajaran tetapi dari karakter itu harus ditanamkan pada peserta didik melalui proses pembelajaran kelas maupun luar kelas. dari karakter yang dikembangkan ini bersumber kepada empat komponen, agama, pancasila, budaya, tujuan pendidikan nasional. pada dasarnya pun sekolah dari awal pendidikannya mempunyai misi untuk membangun karakter atau akhlak para siswa, disamping mengembangkan wawasan dan penguasaan ilmu dan teknologi. untuk melaksanakan pendidikan karakter sekolah, ada berapa strategi yang sudah jarang ditempuh, yaitu menciptakan iklim religius yang kondusif, menata iklim sosial emosional, membangun budaya akademik, pembinaan hidup disiplin, terpadu dengan proses pembelajaran, terpadu dengan program bimbingan dan konseling, terpadu dalam kegiatan ekstrakulikuler dan kerja sama dengan pihak lain. majelis hakim konstitusi yang saya tuliskan. usaha pendidikan lingkungan keluarga dan sekolah dalam menekan karakter atau akhlak mulia kepada siswa akan kurang baik hasilnya bahkan sungguh sia sia apabila faktor yang menyebabkan rusaknya moral tidak diperhatikan atau diberantas. faktor faktor tersebut seperti dikemukakan pada awal, yaitu yang bersifat hama hama tersebut. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold berdasarkan tersebut, maka perjuangan untuk membangun generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia dan cinta tanah air, serta tercerah dari pelaku asusila. perlu keterlibatan dan dukungan dari semua pihak, disamping orang tua lingkungan keluarga, para pendidik lingkungan pendidikan formal dan nonformal, juga lembaga sosial kemasyarakatan, partai politik, para pengusaha, dan terutama pihak pemerintah. dukungan tersebut diwujudkan dalam kolaborasi dan penyatupaduan komitmen dari berbagai pihak dan membangun iklim kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan bermartabat. majelis hakim mahkamah konstitusi yang saya tuliskan. dari paparan ini saya akan membacakan satu hadist yang artinya sebagai berikut. apabila umatku telah menganggap halal lima perkara, maka mereka pasti ditimpa kehancuran, yaitu apabila: saling mengutuk antara mereka. . mengkonsumsi minuman keras. berpakaian yang mewah atau gaya hidup mewah. senang berzina. pria mengawini pria dan wanita mengawini wanita." elly risma setelah mempelajari dalam keterbatasan ilmu yang kami miliki, ketiga dalam persidangan ini membahas satu topik saja, zina. yang melanggar batasan agama dan hukum yang berlaku. jadi, seks sebetulnya adalah fitrah, yang memang diberikan allah kepada kita sebagai manusia, tetapi kan seks ini punya batasan perilaku yang diatur oleh agama dan oleh hukum. dalam agama, terutama yang saya yakini, yang mulia, seks haruslah dengan pasangan yang sah, dengan lawan jenis, dan menjauhi zina. sedangkan aturan hukumnya, inilah yang teman teman saya pemohon mengajukan kepada yang mulia untuk melakukan judicial review terhadap tiga ini. rupanya undang undang ini setelah saya pelajari itu dibuat tahun ketika nenek kita semua masih pergi hutan mengambil kayu, membelanya menjadi kayu bakar kemudian bergerak arah orang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold zina zi"na: perbuatan bersenggama seorang laki laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki laki yang bukan suaminya, diakses tanggal bahwa dari pengertian atas,kenyataan sosial,: bahwa hubungan badan antara sepasang manusia yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan memberikan dampak yang sangat buruk antara lain: ancaman terhadap perlindungan normatif hak hak anak. bahwa walaupun mahkamah konsitusi telah mengeluarkan putusan nomor puu viii yang antara lain menyatakannamun demikian tetap saja hak hak anak baru bisa dipenuhi setelah dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain. sedangkan tidak semua masyarakat dapat mengakses pengadilan. sehingga hal ini harus diartikan sebagai ancaman atas ketidak terpenuhi hak hak anak, tindak kriminalitas akibat perzinaan sepertimaraknya kasus pembuangan bayi yang juga erat kaitannya dengan hamil luar nikah akibat dari hubungan zina. tercatatpada tahun terdapat kasus per tiga hari satu bayi dibuang kota jakarta. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold menggunakan kompor sumbu sumbu lalu menggunakan kompor gas, sekarang orang sudah pakai microwave. saya ingin melihat perjalanan zina ini, yang merupakan old wine the new bottle seperti apa sekarang terjadinya. jadi, apa yang terjadi seperti kita sudah jalani bersama peralihan era dari agent culture industri kemudian teknologi. lalu mulailah orang tua penuh diserap dunia kerja, apa yang terjadi? kita menjadi subkontraktor, mensubkontrakkan anak kita dalam pengasuhan orang lain. jadi, banyak sekalian terjadi kesalahan pengasuhan dan tiba tiba kita punya handphone, kita punya internet, kita berada era digital, apa kabar itu semua terhadap diri kita, dan terhadap keluarga kita? ingin ditingkatkan saja, penyebab utama genap menjadi last child adalah saya fokuskan saja aspek utama, yaitu kesalahan pengasuhan dan pornografi yang berakibat dari dampak utama dari era digital. dari. kajian kami bertahun tahun, kami menemukan bahwa mudahnya semua ini terjadi adalah kurang kokohnya pilar pengasuhan. pertama adalah kurang sikapnya orang tua menjadi orang tua. kita menyiapkan anak kita untuk saintis, entrepreneur, ya, sarjana, tapi coba dilihat apakah kita menyiapkan mereka untuk menjadi suami, istri, menjadi ayah dan ibu? jadi, mereka enggak siap mengasuh anak anak mereka, dari mana ilmunya? yang kedua adalah enggak jual parenting, kita terjebak zaman agriculture bahwa ayah pergi mencari rezeki, ibu mengasuh anak. kan, ayah ibu sekarang diserap oleh dunia kerja. terutama ayah, mohon maaf, dari riset kami jarang terlibat dalam pengasuhan. yang ketiga adalah pasangan muda dari kajian kami tahun itu menunjukkan tidak merumuskan tujuan pengasuhan, akhirnya enggak ada yang disepakati antara suami dan istri, mana arahnya pengasuhan ini? main sepak bola saja ada golnya, masak mengasuh anak manusia enggak punya tujuan? yang terakhir adalah komunikasi kita yang sangat buruk. penelitian saya tahun tentang bagaimana cara kita ngomong dengan anak ini. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold fokus dalam komunikasi saja yang banyak riset menunjukkan kaitannya dengan sexual addiction. dan yang berikutnya adalah karena kita terlalu tergesa gesa, terlalu sibuk, kita tidak menyiapkan anak kita atau mengajarkan anak kita agama sendiri. ada edit, buat orang yang muslim atau sekolah katolik kita ekspor tanggung jawab pendidikan agama anak kita sekolah, lalu banyak sekalian yang alpa. satu yang paling alpa menghadapi era digital ini adalah ketika rumah wifi, berbayar, handphone tangan, games tersedia, kita lupa bilang sama anak kita buat yang muslim, nak, tolong tahan, ya, nak, pandangan, tolong jaga kemaluan. kita lupa, maka anak kita berselancar dunia maya tiada bertepi, jam sehari, rp1. dengan im3 atau simpati. lalu, kita juga tidak mempersiapkan anak kita menjadi balig. yang kita kejar adalah sekolah mana, sekolah mana, sekolah mana, les mana, pr, les, pr, les, pr, les, anak kita tiba tiba tumbuh besar tangannya menjadi panjang panjang, badannya besar, testosteron bergerak kali lebih cepat daripada biasa. anak kita sexually active, kita lupa mempersiapkan dia menghadapi baliknya. yang terakhir, alpa kita menyiapkan anak kita untuk bijak berteknologi, sementara percepatan perkembangan teknologi menjadi luar biasa. komunikasi kita dari riset kami selama belasan tahun itu terjadi selalu tergesa gesa. pagi tergesa gesa, sepanjang hari tidak ketemu anak, sore tergesa gesa juga, malam apalagi. kita tidak kenal diri kita siapa, kalau kita tidak kenal diri kita siapa, bagaimana mungkin kita kenal anak kita satu satu. ya, kalau dua. delapan? jadi, kita enggak pernah menyapa keunikan anak kita dan kita tidak jelas mana yang kita penuhi kebutuhannyakah atau kemauannya. inilah kalau seumpama kantung jiwa kita. kalau zaman dulu orang zaman ketika kuhp ini dibuat, orang menyimpan uangnya berupa kepeng bawah bantal. ini adalah kata kata yang masuk dalam jiwa kita, seandainyalah kata kata ini disampaikan oleh orang tua, guru, kakek, nenek dan orang sekitarnya dengan penuh kasih sayang, penghargaan, cinta, maka beginilah jadinya kantung jiwa kita dan kantung jiwa anak kita. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold ini yang terjadi. konsep diri kempot, anak tidak merasa berharga, harta depan ibu bapaknya, dia tidak merasa tidak berharga. jadi dia enggak percaya diri. percaya diri bukan soal latihan naik atas panggung, yang mulia. percaya diri adalah how you feel about yourself, nun jauh sana. jadi, orang suka mengatakan keluarganya oke oke saja. kalau anak kita konsep dirinya seperti ini, kempot, saya jelek, saya tidak berharga, ini konsep diri yang bagus apa tidak? kalau konsep dirinya seperti ini, apakah hangat hubungan dia dengan orang tuanya? apakah relasi anak dan orang tua baiklah atau burukab? dan apakah kalau relasi seperti itu, kebutuhan anak terpenuhi? itulah menurut patrick cannes, saya enggak keluar sini, yang menulis out the shadows. dont call love. seorang peneliti dan ahli terapi seksual terkemuka dunia, meneliti orang yang addicted sex. ini, yang mulia, faktor ini, bapak, ibu sekalian yang menyebabkan kecanduan seks dan yang menghasilkan zina. ini faktor aspek keluarga. tahun kami telah menemukan dari gedung mahkamah konstitusi yang mulia ini arah timur. enam anak johar baru menonton pornografi, lalu mereka masturbasi dan berlomba jauh pancaran matinya. data yang saya kumpulkan sekarang ini saya majikannya tahun maaf, pada saat itu, apakah anak saja melihat pornografi? bukan ada anak smp juga? bukan ada anak sma juga? bukankah ada mahasiswa juga? usia berapa mereka sekarang? itu tahun yang lalu. berarti mereka sekarang pasangan muda, ya. coba kita lihat perbandingan sebentar dari data keterpaparan anak pada pornografi dan dari anak yang kami datangi kelas jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi, cirebon, bandung, yogyakarta, semarang. itu terpapar pornografi baru kita lihat sumbernya dari mana? lihat, komik, games, film, tv, vcd, majalah, koran. sini video klip, games, komik, situs internet, handphone, kabel, lihat perbedaannya. berbelanja ketika kuhp ini dirumuskan dan kenapa ini sekarang menjadi pandemi? jadi, kami telah mendatangkan ahlinya. sahabat saya dr. donald hilton, ahli bedah otak terkemuka dunia tahun auditorium depkes. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold akibat memahami dahsyatnya kerusakan otak. jadi, otak itu rusaknya dahsyat. memahami dahsyatnya kerusakan otak akibat kecanduan pornografi, narkoba, dan dari tinjauan kesehatan. bagaimana rusaknya? ini mobilnya donald hilton yang dicontohkan kepada kami. mobil berjalan sangat kencang lalu tabrakan, sopirnya mengalami luka atas alis mata. apabila sopir itu dibawa mri rumah sakit, pecandu pornografi mri, dia mengalami kerusakan otak yang sama dengan sopir mobil tabrakan. tapi, kerusakan otak ini telah merusak seluruh fungsi ini, termasuk ketakutan konsekuensi. hukum apa pun yang dilancarkan pada orang yang ketakutan otak, kedirikab? enggak ada pengaruhnya. jadi, anak anak kita, terutama melihat pornografi lewat matanya, maka pornografi disebut visual crack cocaine, narkoba lewat mata, yang kami ringkas narkolema. begitu masuk matanya ini, bagian direktur otak ini belum berfungsi. dia langsung masuk bagian perasaan karena anak anak menghadapi yang jijik, takut, pengin muntah, dan sebagainya, pusat perasaan, tetapi begitu menyentuh pusat perasaan, image ini, paduka yang mulia, ini mencetuskan keluarnya dopamin. dopamin bikin orang fokus, dopamin bikin orang ecstasy, dopamin bikin kecanduan. saya libatkan sebentar. jadi, banyak sekali kerusakan limpahan dopamin yang terus menerus itu tadi karena orang kecanduan, itu mengalir, membanjiri kena kebahagiaan prefrontal cortex. prefrontal cortex menyusut, fungsinya terganggu. jadi, jangan jangan banyak sekali sekarang orang orang sekitar kita, naudzubillah anak keturunan kita, keluarga kita, mukanya manusia, otaknya sedang beralih fungsi menjadi otak binatang. jadi, kalau saya ingin dapat menjelaskan adalah ada lima hormon atau neurophemical yang berproduksi pada saat seseorang melihat pornografi terlalu lama khawatir jelaskan. tetapi, dopamin fokus pada saat orang bersetubuh juga fokus ketika orang melihat pornografi, ya. keluar testosteron yang membangkitkan semangat. tapi pada pornografi, ini akan membuat orang semakin bergairah untuk menyaksikannya. kemudian, norepinefrin itu membakukan hal hal yang esensial pada saat kita melakukan hubungan suami istri, begitu jugalah pornografi. dia merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god juga membuat mengingatkan orang orang pada detail detail tubuh atau detail detail gambaran yang mereka saksikan. oxytocin bonding hormone. mengikat kita sebagai suami istri, mengikat juga orang yang penikmat pornografi dengan gambar gambar yang dia nikmati. kemudian serotonin bikin kita jadi rileks. setelah ejakulasi, bahagia. begitu jugalah dengan pornografi, tapi sini adalah kebahagiaan, sini adalah kehampaan. research yang terakhir untuk meringkaskanya saja? dari majalah times, ada seorang anak muda yang mencoba menikah, tapi dia mengalami gangguan ereksi. kalau dia kembali laptopnya, dia bisa. bahaya terbesar, berapa banyak anak anak kita terutama anak laki laki kita akan mengalami disfungsi ereksi. karena yang dituju oleh bisnis pornografi adalah anak laki laki yang belum baligh, yang (sangat smart, sensitive, juga spiritualnya rendah dan jelas boring karena terlalu cepat sekolah, lazy, lonely, pulang rumah hanya dapat kunci bawah karpet, afraid.tentang banyak hal, marah kepada orang tuanya, (stress), dan (tired). kejahatan seksual yang juga zina, itu kasus dari analisa berita online yang kami lakukan terjadi provinsi. saya mengerti pimpinan sidang yang mulia waktu kita terbatas, izinkan saya menyelesaikan dulu menunjukkan data ini. provinsi provinsi yang telah terjadi kejahatan seksual situ, kemudian ini suka sama suka, provinsi, ya. ini anak smp, sma, contohnya adalah ini salah satu kota saja karena ini yang ada beritanya. anak sma lhokseumawe, melakukan seks bebas. jadi, guru sebagai pelaku kejahatan, itu sudah provinsi. gambaran guru sebagai pelaku kejahatan seksual sekolah provinsi. anak smp, sma provinsi, anak sd provinsi, anak pelaku kejahatan sekolah provinsi. ada hasil research pbb dan published desember bahwa penggunaan gadget tangan anak kita, dimana guru mengirimkan pesan, dia juga berkomunikasi dengan teman temannya, terus kemudian dia juga bikin situ, kirim situ, kemudian semua situ, itu akan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold meningkatkan kemampuan mereka untuk gesek secara bebas, yang orang tuanya mungkin tidak tahu. bahkan orang tuanya mungkin tidak tahu dia ada kecanduan pada pornografi. anak anak akan rentan sekali menderita hiv aids dengan segitiga api, bangkok, jakarta, hanoi. itu kan menurut kantor cabang pbb bangkok, tapi dari data yang tadi bukankah kejahatan seksual dan seks (suka sama suka) sudah merupakan pandemi hampir seluruh provinsi? itu anak siapa? saudara siapa? lepas daripada suku bangsa, lepas daripada agama, mereka adalah kita, indonesia. ini menghancurkan atau mengancam juta anak yang tinggal pulau berpenghuni. inses provinsi. kakek memperkosa cucu, ayah memperkosa anak, paman memperkosa keponakan, abang memperkosa adiknya, dan kadang kadang tidak lawan jenis, sejenis. saya tidak bicara karena saya bukan ahli hukum, tapi bukan hanya laki laki dewasa yang melakukan hubungan seks dengan anak sejenis, pelaku sekarang bisa juga perempuan. laki dan perempuan bisa jadi korban. dua bocah surabaya dicabut pegawai perempuan. jadi, yang mulia dan bapak ibu yang saya hormati, donald hilton mengatakan bahwa kalau narkoba saja itu merusak tiga bagian otak apabila seseorang dewasa mencabut anak kecil itu pedophilia, maka allah rasakan otaknya lima bagian. mereka ini yang rusak otak bagian direkturnya, rusak otak lima bagiannya, berkeliaran sekitar kita seperti yang disampaikan kedua bapak bapak yang saya hormati tadi dan mungkin pada penyampaian penyampaian sebelumnya. tidak dikenali oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dirasakan oleh hati. bahwa permintaan atau permohonan kawan kawan untuk judicial review terhadap tiga tersebut bukan karena hanya untuk masalah hukum saja. kami telah melakukan edukasi yang selama ini saja sudah orang dan anak anak yang kami datangi untuk membelokkan mereka, membuka mata mereka, dan insight mereka tentang bencana zina ini, berakibat karena pornografi. sebetulnya ini sudah fenomena masyarakat dan sangat popular sekitar tahun yang lalu. mohon maaf, kita semua pasti pernah merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mendengar lagu ini. bang, sms siapa ini, bang. bang, kok pakai kata sayang sayang. dulu hendak pakai gundik. sekarang, lakon sama minor. apa itu lakon? laki orang. minor (bini orang), kenapa? jangan jangan mereka sudah terpapar pornografi dan kesalahan pengasuhan yang berpengaruh sekarang terhadap kehidupan dia, saya bisa menjelaskan cuma karena waktunya terlalu pendek, luar biasa. izinkan saya menceritakan dua kasus saja,. satu, teman baik kami, anaknya beraktivitas bersama sama dengan kami. anaknya anak baik, kalau masakan, welldone pengakuannya. tiba tiba anak ini berubah. tidak ada angin, tidak ada hujan, astaghfirullahal azim kelakuannya, yang mulia, luar biasa. saya sebagai psikolog hilang akal habis ilmu. suatu hari, dini hari datanglah ayahnya rumah kami pagi hari sekali, makanan sarapan belum siap rumah saya, dia dengan tangisan dan mengatakan kepada saya, istri saya mau bunuh diri. saya terkejut sekali. kalau seorang elly risma derajat bunuh diri, begitulah teman saya itu mau bunuh diri. jadi, akal sehat enggak masuk. pendek cerita, yang mulia, bapak ibu yang saya hormati, saya tanya dia, ada apa sama mas? lalu dia mengalah pada timnya yang lalu, dia terpeleset melakukan zina. dari pengalaman praktik saya tahun dan teman teman saya dua klinik kami, orang yang berzina afrika selatan, amerika utara, kalimantan timur, sulawesi tenggara, jawa barat, yang pertama tahu ayahnya. yang kedua tahu anaknya, istrinya bisa dia tahu setelah suaminya meninggal. kalau anak yang bermasalah kita hadapi secara psikologis dengan segala kemampuan sedikit yang saya miliki, dites ini, diperiksa itu, enggak nyambung, apa yang kami lakukan, yang mulia? kami kiriman dia ahli lain, rsc, pondok indah, rumah sakit mana. kalau hasil itu nihil juga, saya minta kedua orang tuanya datang, jangan salah satu. seorang itu bersetubuh dengan pasangan yang sah ataukah selingkuhannya, cairan otak dikeluarkan allah sama, dia ada dopamin, ada testosteron, ada vasopressin, ada oksitosin serotonin, sama. jadi, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold terbarukan sini, terpatri pengalaman dia dengan perempuan ini, premaritalkah atau dalam perkawinankah dengan lelaki itu, dengan ini, dengan itu? bayangkan dia masuk dalam perkawinan, itu menurut kalau saya bahas satu satu hormon ini, dia akan mencuat dengan sendirinya, tidak bisa dikendalikan. sama, sama gambar gambar pornografi itu, vasopressin membuat dia menjadi file file. semua orang yang pernah berzina, paham benar apa yang saya maksudkan. individu berganti pasangan seks, ya. mekanisme bonding tidak pernah sempurna, individu tidak pernah puas terhadap pasangannya. ada saja kenapa? ini mencuat, yang terpatri tadi itu mencuat, ya. lalu dia merasa kecewa, ada saja yang dikecewakan, dan tidak menemukan the ultimate pleasure, never ever, sampai dia terapi, selalu ada harapan. indonesia belum ada lagi kita sempat melakukan penelitian, saya kira itu hanya pengalaman elly risma, dan timnya saja, dan teman teman saya psikolog lainnya, ternyata ada hasil risetnya sini, jelas bahwa penelitian "menunjukkan premarital sex berkorelasi negatif dengan relationship stability. dan karena ini menimbulkan efek psikologis dan emosional jangka panjang terhadap pasangan dan anak anaknya. zina dan yang ingin saya sampaikan zina dalam perkawinan adalah pandemi. teman teman saya menjadi konsultan, saya luar negeri ketika saya ceritakan ini, mereka bilang, no, elly. not epidemic anymore, it's pandemic. ya, pandemilah, yang mulia, sudah provinsi menunggu berapa? cabul sesama jenis. jadi, temuan lapangan kami menunjukkan cabul sesama jenis bukan hanya orang dewasa dengan anak anak, remaja sama remaja, dewasa dewasa, dewasa remaja, dewasa anak, remaja dengan remaja, remaja dengan anak, kadang kadang sejenis, dan anak dengan anak. waktu saya sempit, kalau enggak, saya tunjukkan film filmnya, berita beritanya. kan sudah lama, yang mulia, sudah dibuatkan sinetronnya, kan sudah lama dibuatkan film layar lebarnya, dan websitenya. mau lesi kek, mau homo kek ada, dan ini merangsang anak anak, bukan sendiri, seperti halnya tadi pornografi dibilang ranah individu, maksudnya? pornografi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold telah mencetuskan, saya lupa tadi pornografi telah mencetuskan seks bebas. seks bebas itu telah menimbulkan kejahatan. contohnya, yang mulia, saya dan dr. inang sahabat saya, kami sempat dipertemukan kepada tujuh orang pembunuh duyun. allah akbar, rekamannya masih disimpan oleh inang. yang mulia, ketujuh anak itu, bapak, ibu yang saya hormati, dia dendam pada siapa? ibu kandungnya. gara gara apa? komunikasi. nih, komunikasi rumah itu telah menjadikan kantong jiwa, ini tadi, yang patrick cannes bilang mencetuskan adisi sosial. bukankah itu juga salah satu bukti saja bahwa pornografi . dia atas puncak gunung itu untuk mendapat sinyal dan ada melakukannya dua kali, umur mereka belum lagi dewasa. jadi kembali mari, ini juga bukan hanya antara orang dewasa dan anak anak, ya. ini sangat jelas, kayak wave, ya. apps nya kayak wave, kita bisa tahu dalam satu jarak kilometer ada berapa, lalu kemudian say hi, share your photo, and meet up. sudah juga lama, false ya, ada berbayar rumah, handphone tangan, games tersedia, anak kita punya akses luar biasa untuk seks sejenis, contohnya,. kemudian, ini kan kalau anak kita pesta, remaja kita. lalu ini dari kecil sudah terbiasa, sponge bob square pants, dan ini games nya kenapa anak kita sekarang melakukan main dom domain usia lima tahun, dan ini kan sampai anak kita mengakui, baru kita geger, kan? ketika mereka telah mengakui bahwa mereka (suara tidak terdengar jelas). saja sekarang sampai usia anak itu sudah mulai terinfeksi, itu sudah hiv, dari usia berapa? kira kira berapa banyak, indonesia nanti akan mempunyai kasus hiv? yang dulu dr. inang pernah menyatakan sini bahwa satu bulan, satu orang. faktor lain penyebab cabul sesama jenis. selain dari pengasuhan dan pornografi, saya ingin mengemukakan satu hal lagi yang juga belum banyak diketahui orang adalah krisis usia separuh baya. banyak sekali kasus sekarang kami hadapi. ibu ibu datang dan minta pertolongan karena dia salah satu kasus ini menggugat cerai suaminya. anaknya marah semua karena dia adalah ayah yang baik, ayah yang taat, ayah yang hangat, tetapi seseorang datang ibu ini dan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mengatakan, ibu, suami ibu punya istri lain, istri itu adalah saya. ini fotonya. dia tunjukkan semua fotonya. tapi sekarang, bu, dia punya yang lain, makanya saya datang ibu. yang datang itu laki laki. jadi, lakon lakon. kalau kita teliti banyak sekali laporan grup whatsapp tentang ibu ibu desa yang suami suaminya enggak pulang lagi dan tidak lagi melakukan hubungan seks dengan mereka. jadi, bukan hanya laki laki dewasa dengan anak anak, remaja dengan remaja, pemuda dengan pemuda, bapak bapak dengan bapak bapak. sudah kayak air mandi, its pandemic. inilah yang disebut wildlife crisis, ya, ketika ada perubahan fisik diikuti dengan perubahan hormonal. perubahan hormonal membuat emosi menjadi kacau. tersenggol sedikit, marahnya gede. tersenggol sedikit, marahnya gede. singgung sedikit, sedihnya lama, ya. kalau itu boleh kita rasakan berarti kita sudah masuk usia separuh baya. lalu terjadilah perubahan: persepsi tentang kehidupan, macam macam, tergantung bagaimana orang itu menjalani masa mudanya. kalau masa mudanya banyak sekali masalah dalam perkawinannya, lalu kejenuhan yang luar biasa dengan pasangannya, ada himbauan yang lain tadi, dari website, dari sinetron, dari standup comedy, dari segala macam yang mencoba mengajak untuk melakukan hubungan sejenis. apa yang terjadi? penyusutan testosteron pada bapak bapak menyebabkan menopause, pada kami menopause. kekacauan emosi ini perubahan persepsi tentang kehidupan dihadapkan kepada imbauan itu. enggak berani? belum coba? coba saja. dokter inang mungkin telah mengemukakan dulu kenapa laki laki suka berhubungan dengan laki laki, mana enaknya? maaf, yang mulia, kan yang tersenggol prostat dan prostat itu menimbulkan kenikmatan dan itu pandemik. cabul sesama jenis juga pandemik. closing statement, telah terjadi perubahan dari tahun hendak menjadi lifestyle. bagaimana semua masalah ini bisa kita atasi menggunakan undang undang yang lama? ini kan kita bukan bicara sektoral, ini kita bicara kita sebagai bangsa, sebagai bangsa. berbagai upaya seperti saya menyamakan diri saya cacing tanah, yang mulia, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sumber tiap hari bayi dibuang di jakarta diakses tanggal bahwa dalam buku berjudul perzinaan tulisan dr. neng djubaedah, menyatakan bahwasanya konsep zina yang dianut dalam kuhp merupakan cara pandang dan cara pikir orang barat belanda), maka hal demikian akan sangat berbeda dengan cara pandang orang islam (dan budaya timur) yang mendasarkan pemikirannya dan pandangannya kepada hukum islam. penjajah belanda, selalu berusaha tidak memberlakukan hukum islam melalui teori receptor, teori belah bambu, dengan menganakemaskan hukum (pidana) adat dan menyingkirkan atau menghapuskan hukum (pidana islam). dr, neng djubaedah, perzinaan , kencana grenada media group, hal (bukti bahwa dilanjutkan kembali dalam buku tersebut: orang orang barat belanda) menanamkan dan memaksakan pandangan dan ajarannya mengenai perbuatan zina sebagai tindak pidana sesuai versi barat, diantaranya melalui peraturan perundang undangan yang dimuatkan dalam kuhp. sehingga perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang orang dewasa yang tidak terikat perkawinan dan sama sama suka adalah sebagai hak pribadinya (privat), bukan merupakan bidang hukum publik, maka para pelaku zina hingga saat ini tidak dapat dipidana. dr, neng djubaedah, perzinaan , kencana grenada media group, hal (vide bukti bahwa, hal tersebut atas dapat dikecualikan jika hakim dalam menerapkan kuhp melakukan penafsiran tentang makna zina sesuai hukum adat, sebagaimana yurisprudensi tetap mahkamah agung nomor kr tanggal november mana ditentukan kaidah hukum bahwa berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan yang mempunyai bandingannya dengan kuhp. delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tidak, perbuatan tersebut dilakukan seperti disyaratkan oleh kuhp ataupun terlepas dari merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bagaimanakah cacing tanah mau menyuburkan tanah kalau tak ada hujan. hujan itu adalah peraturan, bukankah hukum, bukan hanya untuk menghakimi, tapi juga untuk mencegah. bagaimana kami mencegah kalau perangkatnya tidak ada? lelah sekali. jadi cacing tanah, lelah sekali. semoga apa yang kami kerjakan dinilai allah. tapi kalau yang mulia tidak bersedia menerima permohonan judicial review ini, kita hancur sudah tiga generasi kalkulasi kami. pornografi bukan ruang individu, zina telah jadi pandemik, betul zina terjadi sejak dunia berkembang, but that's the own old wine now the very new bottle. aliah purwakarta dosen pada program studi kajian timur tengah universitas indonesia dan dosen fakultas psikologi dan pendidikan universitas al azhar indonesia. pada kesempatan ini, saya mencoba membahas tentang teori fitrah. jadi, dalam konsep psikologi yang saya pelajari, manusia itu adalah pada dasarnya memiliki fitrah. fitrah yang diberikan oleh tuhan sebagai potensi dan dalamnya ada ruh, nafs, dan akal, dan manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. nah, fitrah ini mengukuhkan manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial sehingga kemudian ketika kita mencoba untuk memberikan konsep pendidikan dalam psikologi islam, manusia itu bertugas untuk menjaga fittahnya masing masing yang sebetulnya dikaruniakan oleh allah sebagai suci dan beriman. bahwa kemudian dalam kehidupannya manusia mendapatkan godaan untuk berjalan lurus sesuai dengan kiprahnya, maka timbullah berbagai perilaku abnormal dan secara psikologis normal itu merupakan keadaan sehat, tidak patologis dalam hal fungsi keseluruhan, jadi ada normal normatif atau normal statistik. itu berbicara tentang lgbt, maka konsep ini menunjukkan, teori fitrah menunjukkan bahwa lgbt itu bukan fitrah manusia. jadi, kalau kita lihat acuan dalam islam bahwa ini merupakan perbuatan yang tidak baik dan kemudian juga dinyatakan bahwa belum pernah ada pada nenek moyang sebelum nabi luth. nah, kalau kita melihat secara empirik psikologi, maka sebetulnya masalah lgbt ini merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold merupakan kontroversi yang cukup lama bahkan tubuh apa sendiri, jadi apa atau american psychiatrist association itu memiliki sejarah panjang dan seringkali banyak orang yang mencoba untuk melihat apa yang terjadi dalam apa sebagai rujukan ilmiah. bahwa nicholas cunningham yang merupakan presiden apa menyatakan bahwa gerakan lgbt ini memiliki muatan politik dan kemudian juga ada beberapa pihak yang kemudian mencoba untuk mengemukakan pentingnya objektivitas ilmu pengetahuan sehingga timbul yang disebut dengan diana taylor principles. diana taylor merupakan presiden apa tahun yang paling menarik adalah bapak dan ibu hakim agung yang mulia dan hadirin sekalian bahwa ternyata pada tahun terjadi perubahan stance dari apa. apa pada sekarang lebih melihat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih sehingga kemudian terjadi pergeseran dalam melihat lgbt sebagai sesuatu yang dianggap born that way. apa sempat terjadi ada dua pihak yang berbeda pendapat. satu pihak mencoba untuk mendirikan yang disebut dengan national association research therapy homosexuality north) dan kemudian perubahan ini menunjukkan penghargaan terhadap penelitian penelitian yang dilakukan oleh north, oleh apa. karena itu, bapak bapak dan ibu ibu sekalian, izinkanlah saya mencoba untuk memperlihatkan penelitian yang dilakukan oleh north yang pada dasarnya menunjukkan bahwa lgbt itu bukan sesuatu yang merupakan fitrah manusia. bahwa ada kinsey scale pada intinya ini menunjukkan bahwa permasalahan dari homoseksualitas itu derajatnya berbeda beda dan kemudian juga tadi banyak . sebetulnya penelitian tentang orientasi non heterosexual amerika serikat cukup banyak dan kemudian salah satu yang memperlihatkan bahwa ini adalah politik adalah jurnal yang ditulis oleh charles silverstein yang menyatakan bahwa penting untuk melepaskan norma agama dalam ilmu psikiatri sehingga kemudian dia juga mengusulkan legalisasi homoseksualitas dalam jangka pendek dan juga pada jangka panjang melegalisasi semua parafilia, dan kemudian merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold juga kita lihat bahwa komunitas lgbt aktif dalam berbagai kampanye ham. bahwa hasil penelitian ilmiah tentang masalah heteroseksualitas homoseksualitas ini menjadi berada bawah tekanan politik tadi, kemudian ada berbagai pihak, jadi ada orang yang menjadi ilmuan yang mencoba mendekati apa, baik little apa maupun bigger apa, tapi kemudian juga ada pihak pihak yang mencoba untuk mendirikan national association research therapy homosexuality dan alliance for therapeutic choice and scientific integrity. kalau kita lihat perbedaan ini adalah sebagai berikut. perspektif apa sebelum terjadi perubahan stance menyatakan bahwa homoseksualitas semata mata disebabkan oleh faktor genetik. sementara dalam perspektif north, mereka menyatakan tidak ada gen gay, jadi lingkunganlah yang berpengaruh. kemudian juga dalam perspektif apa, perubahan orientasi seksual tidak mungkin dilakukan, sementara perspektif north homoseksual dapat disembuhkan. kemudian dalam perspektif apa, social orientation change itu berbahaya, tetapi kemudian perspektif north terapi reparative, kita tidak membahas tentang hormonal terapi, itu tidak berbahaya. kemudian homoseksualitas tidak meningkatkan risiko penyakit, perspektif north adalah penyakit tertentu yang risikonya meningkat karena homoseksualitas. jadi, ada penyakit tertentu. pada saat sekarang, apa kemudian memberikan penghargaan yang lebih baik pada tahun terhadap penelitian yang dilakukan north dan melihat bahwa penelitian yang dilakukan north ternyata juga memiliki bukti bukti sebagai penelitian ilmiah. penelitian ilmiah yang seringkali membuat kita melihat apakah ini gen atau sebetulnya lingkungan adalah penelitian tentang twin studies. yang bisa kita lihat bahwa ternyata angka dari twin studies itu berbeda. ada yang memang kemudian menunjukkan pengaruh lingkungan lebih besar, tetapi kemudian juga sebetulnya banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwa lingkungan lebih besar, tetapi juga ada yang menyatakan bahwa gen lebih besar. nah, sini saya menunjukkan beberapa penelitian yang dilakukan bailey, merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god pillar, bailey benaman, yang menunjukkan bahwa sebetulnya lingkungan punya pengaruh yang cukup. dan sebelumnya kita tahu bahwa banyak pihak yang mencoba untuk menghilangkan pengaruh lingkungan ini. padahal dari sini kita bisa melihat bahwa pengaruh lingkungan itu ada. tentang gay gene dan epigenetik. penelitian tentang gay gene dengan marker xg28 sebetulnya belum konklusif, jadi penelitian ini direplikasi oleh berbagai pihak dan ternyata boleh dikatakan ini gagal direplikasi. dan kemudian juga kalau kita melihat penelitian dean haber, dia menyatakan bahwa gay gene itu diturunkan dari ibu anak laki laki. jadi, jelas bahwa sini yang menjadi temuan dean haber itu adalah gay gene, walaupun kemudian kita tahu bahwa itu tidak bisa direplikasi, sehingga sampai sekarang marker epigenetik itu boleh dikatakan belum konklusif. tetapi bahwa dia menggunakan istilah gay gene, bukan homoseksual gene, itu merupakan hal yang membuat kita bertanya tanya dan kita menemukan jawabannya dari bagaimana itu diturunkan dari ibu anak laki laki, sehingga jelas bahwa sini penelitian gay gene tidak menemukan lesbian gene. tetapi pada kenyataannya kemudian ini dipolitisasi menjadi homoseksual gene. penelitian neurosains memang menunjukkan bahwa terjadi perbedaan otak pada orang homoseksual dan heteroseksual. tetapi sekali lagi bahwa bahkan penemu ini pun menyatakan bahwa ini tidak menunjukkan bahwa homoseksual born that way. jadi, perbedaan ini bisa terjadi karena peristiwa yang terjadi setelah kelahiran. kemudian lingkungan sosial dan ternyata juga kita mendapatkan penelitian penelitian bahwa lgbt itu lebih banyak terjadi pada lingkungan yang permisif sehingga kemudian juga pendidikan diarahkan, kalau itu diarahkan untuk mentolerir perilaku homoseksualitas, itu akan menimbulkan homo permissiveness yang justru akan meningkatkan jumlah perilaku homoseksualitas. bahwa ternyata norma itu membantu untuk mencegah manusia dalam lingkaran lgbt dan kemudian juga banyak komunitas lgbt yang justru mencegah pengobatan bagi mereka yang ingin memiliki orientasi heteroseksual. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold ini adalah hasil penelitian north atau atasi tentang banyaknya terapi terapi penyembuhan lgbt yang dikatakan cukup memiliki evidence based, baik dari hypnosis, psychoanalysis, behavior and cognitive therapies, grup therapies, hypnosis, sex therapies, pharmacological interventions, religiously spontaneous reorinentation, dan lain lain. dan kemudian, penelitian nicholas cunningham juga cukup menarik yang menyatakan bahwa pemberian kebebasan treatment itu hanya menarik orang amerika serikat yang ingin sembuh. dan dari yang ingin sembuh itu menunjukkan kebahagiaan dan menunjukkan kemajuan. kriteria kesembuhan yang diberikan. jadi, ada beberapa tingkatan, yang pertama adalah sembuh. sembuh itu adalah memiliki dorongan heteroseksual, dorongan homoseksualnya hilang dan terbangunnya identitas diri sebagai heteroseksual. kemudian, semakin banyak yang . tahap kedua adalah semakin banyak perbaikan atau much improvement itu adalah timbul dorongan heteroseksual, tetapi dorongan homoseksual tidak hilang. kemudian semakin baik atau improvement adalah dapat mengontrol dorongan homoseksual. karten juga menyatakan ada empat yang menunjukkan suksesnya treatment. yang pertama adalah meningkatnya perasaan seksual terhadap lawan jenis. kemudian, berkurangnya perasaan dan perilaku seksual terhadap gender yang sama atau jenis kelamin yang sama. kemudian, identitas yang kuat akan heteroseksualitas dan kemudian meningkatnya kesejahteraan psikologis. north juga memperlihatkan bahwa banyak sebetulnya mitos tentang terapi orientasi yang menyatakan bahwa yang pertama adalah percaya bahwa genetik itu satu satunya penyebab dari seksual sesama jenis (ssa) sexual attraction sesama jenis ini, same sexual attraction. kemudian, juga usaha untuk mengubah sexual orientation itu sangat berbahaya. kemudian juga tadi menghindari itu juga bahkan menimbulkan bahaya yang banyak. dan kemudian juga bisa dilihat bahwa prinsip prinsip terapi pun kemudian dicoba untuk dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kemudian misalkan terjadi . dikatakan bahwa walaupun ada pelarangan terhadap hormonal repetitif terapi, tetapi kemudian itu digeneralisasi pada merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold jenis jenis terapi lainnya. dan kemudian juga bahwa banyak sebetulnya masalah kesehatan mental yang dihadapi. yang pertama adalah ketergantungan obat, alkohol, kemudian hiv aids, kemudian penyakit infeksi menular seksual dan risiko kesehatan lain, kanker anal, bunuh diri, kemudian juga kesulitan dalam hubungan romantis, kemudian ada perasaan tidak suka dan depresi, dan kemudian diskriminasi. dalam teori fitrah, depresi misalkan itu sebetulnya lebih disebabkan oleh terjadinya penyimpangan dari fitrah manusia. sementara posisi agama adalah sebagai pengingat. manusia akan kiprahnya. jadi, ketika seseorang misalkan mengalami depresi, itu lebih karena ada kebutuhan kebutuhan dasar yang dia lawan, bukan karena tekanan agama. intinya adalah kalau misalkan kita lihat bahwa pemberian hukuman itu merupakan upaya untuk mendukung upaya preventif. dan kemudian, pemberian hukuman secara teoritis dapat menurunkan perilaku dan pendidikan itu akan lebih kuat jika ada konsekuensi yang jelas. dan kemudian juga sebetulnya pemberian hukuman itu juga akan membuat menghindari kriminalisasi para pendidik yang bebannya sebetulnya sudah berat. tetapi kemudian bisa jadi ini kriminalisasi karena ketidaksetujuan terhadap massa lgbt. kemudian juga kesimpulannya adalah bahwa hukuman terhadap perzinaan itu bisa dilakukan dan sebetulnya itu yang kita harapkan. kemudian juga kita juga bisa belajar pada kasus narkoba, bagaimana tentang pemberian hukuman pada lgbt. citra arsip tema yang ingin ahli sampaikan adalah tentang pengujian pengujian undang undang yang sedang dibahas perubahannya dpr. kuhp yang menjadi objek dalam perkara ini juga merupakan materi yang sedang dibahas dpr dalam rangka melakukan perubahan terhadap kuhp tersebut. izinkanlah ahli memberikan pendapat tentang kewenangan mahkamah konstitusi mengadili perkara pengujian undang undang yang sedang dibahas perubahannya oleh parayang pertama, pengujian kuhp merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. secara formal dalam semua ketentuan undang undang dasar maupun undang undang tidak terbantahkan bahwa kuhp memang berbentuk undang undang, baik jika dilihat dari segi formil maupun dari segi materialnya. kuhp yang merupakan terjemahan dari webbook van strafrecht voor nederlandsch indie yang diberlakukan indonesia atas dasar undang undang nomor tahun untuk jawa madura dan pemberlakuan seluruh wilayah republik indonesia yang dilakukan pada tanggal september dengan diundangkannya undang undang nomor tahun memang merupakan undang undang sesuai dengan pasa 24c undang undang dasalatif tanpa kontroversi bahwa kuhp merupakan undang undang sebagaimana ketentuan undang undang dasar kuhp tidak seperti undang undang yang menimbulkan kontroversi, misalnya seperti apbn atau undang undang ratifikasi yang ada kontroversi apakah itu produk legislasi ataukah produk dari fungsi yang lain dpr atau juga sifatnya yang regering atau juga apakah proses pembentukannya berbeda dari undang undang pada umumnya. kuhp semuanya mengikuti dengan proses produk legislasi, dia juga bersifat regering. bahkan sebenarnya sendiri telah menjelaskan bahwa undang undang yang berhak dirinya tidak perlu mempersoalkan undang undang dalam arti formil dan materiil dan bagaimana proses pembentukannya. asalkan undang undang tersebut memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang undangan, maka cukuplah alasannya untuk diuji oleh mahkamah konstitusi. hal ini bisa dilihat dalam perkara nomor puu iii perihal pengujian undang undang nomor tahun tentang apbn tahun terhadap undang undang dasar mahkamah konstitusi menjelaskan antara lain: merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god undang undang dasar maupun undang undang tidak membedakan jenis undang undang yang merupakan wewenang mahkamah untuk mengujinya. bahwa hierarki perundang undangan menempatkan undang undang dasar sebagaimana hukum dasar atau hukum yang tertinggi dengan mana berarti setiap undang undang yang bawahnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan undang undang dasar bahwa tugas dan wewenang untuk menjaga konstitusi memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk menguji dengan memeriksa kemudian memutus apakah undang undang tersebut telah sesuai dengan hukum tertinggi, yaitu undang undang dasar mahkamah sendiri pernah menguji kuhp sebelumnya antara lain dengan berbagai macam putusan, saya menyampaikan ada putusan sini. pada semua putusan tersebut tidak ada putusan yang menyatakan tidak dapat diterima karena mahkamah tidak berwenang menguji kuhp. dengan demikian, seharusnya tidak ada yang dapat menghalangi mahkamah untuk menguji kuhp. terhadap undang undang yang sedang dibahas perubahannya oleh dpr, tidak ada perubahan status sedikit pun baik dari segi formil, materiil, daya ikat, maupun kedudukannya dalam hierarki perundang undangan. undang undang tersebut tetap dapat dipakai untuk menghukum orang yang melanggar ketentuan pidananya, tetap dapat melakukan pengaturan, tetap dapat membebankan kewajiban terhadap warga negara ataupun memberikan hak seperti undang undang pada umumnya, sementara ruu yang sedang dibahas membutuhkan persetujuan dalam sidang paripurna dan mengikatnya kepada seluruh warga negara perlu diundangkan demi memenuhi promulgation law. tidak ada undang undang yang mengikat warga negara tanpa terlebih dahulu disetujui oleh pembentuknya dan disahkan oleh presiden serta diundangkan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dengan demikian, tidak ada satu ketentuan pun yang dapat digunakan untuk membatasi untuk melakukan pengujian terhadap kuhp yang masih merupakan undang undang yang berlaku tanpa ada kekurangan apa pun. yang kedua, mahkamah konstitusi adalah penafsir tertinggi konstitusi. lembaga lembaga negara dalam melaksanakan kewenangannya melakukan interpretasi interpretasi terhadap ketentuan ketentuan undang undang dasar atau dalam konstitusi. dalam proses pembentukan undang undang, interpretasi interpretasi terhadap ketentuan konstitusi juga terjadi yang dilakukan oleh pembentuknya, yakni dpr, presiden, dan dpd. interpretasi yang dilakukan oleh lembaga negara terhadap ketentuan konstitusi memiliki kemungkinan saling berbeda, mungkin juga bertentangan. oleh karena itu, konstitusi juga menyebutkan kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan lembaga negara dalam melakukan interpretasi kewenangannya menurut undang undang dasar dpr, presiden, dan dpd dalam melakukan proses legislasi juga mungkin melakukan proses interpretasi terhadap undang undang dasar secara tidak tepat sehingga dianggap menimbulkan kerugian konstitusional pada warga negara. jika terjadi sengketa lembaga negara dan atau kerugian konstitusional pada warga negara akibat lahirnya suatu undang undang, lembaga yang mengatasi persoalan tersebut adalah mahkamah konstitusi. mahkamah konstitusi diberikan kewenangan oleh undang undang dasar sebagai the highest interpreter the constitution. dengan menyadari konsep tersebut, maka permintaan penafsiran kepada lebih diutamakan daripada lembaga negara lainnya. jika terjadi tafsir yang berbeda antara tafsir dengan lembaga negara lainnya, maka tafsir mk lah yang dianggap benar. oleh karena itu, dalam kondisi ada dua lembaga membahas ketentuan yang sama, maka harus didahulukan adalah pembahasan yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi, maka sudah tepat yang dilakukan pemohon untuk datang kepadayang ketiga, putusan dan proses legislasi. secara teknis, mekanisme hubungan antara putusan dan proses legislasi dpr dapat dilihat pada hurufyang harus diatur dengan undang undang, salah satunya berisi tentang tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi. dalam nya disebutkan bahwa tindak lanjut putusan tersebut dilakukan oleh dpr atau presiden. ini dapat dimaknai menurut pendapat ahli bahwa: undang undang memerintahkan pembentuk undang undang untuk berkewajiban menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi. putusan wajib menjadi materi muatan undang undang selain materi muatan lainnya. putusan tidak dapat dilepaskan dalam setiap proses legislasi. presiden dan dpr selaku pembentuk undang undang memiliki posisi penting dalam implementasi putusan mk. dengan demikian, putusan satu sisi dan proses legislasi sisi lain sesungguhnya memiliki hubungan yang sistemik, bukan saling bertentangan. proses legislasi membutuhkan putusan sebagai materi muatan dan putusan membutuhkan proses legislasi sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, maka posisi putusan dalam sistem ini seharusnya lebih dahulu dan selanjutnya diikuti dalam proses legislasi. dalam setiap proses legislasi, putusan hendaknya menjadi rujukan yang bersifat paradigmatis karena putusan bukan saja memuat ketentuan ketentuan yang harus diakomodasi oleh undang undang, tapi juga memuat landasan konstitusionalnya yang merupakan tafsiran dari konstitusi. dengan demikian, jika terjadi dua momentum yang hampir bersamaan antara pengujian undang undang dan pembahasan perubahan undang undang tersebut dpr, maka sebisa mungkin proses pengujian justru didahulukan untuk menghasilkan kualitas peraturan perundang undangan yang lebih menjamin konstitusionalitasnya. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold persyaratan apakah salah satu pihak itu kawin atau tidak seperti dimaksudkan oleh kuhp. situ hakim dapat memaknai zina dalam kuhp sebagaimana dimaknai oleh hukum adat, padahal dalam sistem hukum indonesia yang mengikuti sistem eropa kontinental para hakim tidaklah terikat kepada yurisprudensi sehingga jika kita hanya menggantungkan pemaknaan zina dalam kuhp kepada yurisprudensi akan mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum, olehkarena itu tetap diperlukan peninjauan terhadap pemberlakuan kuhp tersebut. zina seks bebas) dan ancaman terhadap keturunan bahwa perzinaan merusak sistem keturunan, sistem keluarga dan tatanan sosial sehingga pada akhirnya merusak negara. sehingga jikalau zina hanya dipahami sebagai hubungan yang dilakukan oleh seorang yang dilakukan telah menikah maka hal ini tidak melindungi kepentingan masyarakat dan sistem keluarga secara umum: bahwa tafsir dari mushaf al gurun departemen agama republik indonesia penerbit wicaksana: hal zina merupakan perbuatan keji yang mengakibatkan kerusakan antara lain: perbuatan zina itu mencampuradukkan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir sebagai keturunannya yang sah atau hasil dengan lelaki lain, perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan diantara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan. perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup berumah tangga. seorang wanita atau laki laki yang telah (pernah) berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat. bahwa perubahan sosial, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial yang demikian cepat pada hampir semua kebudayaan manusia. perubahan sosial ini mempengaruhi kebiasaan hidup manusia, termasuk mempengaruhi pola merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold yang keempat. ahli mencoba menganalisis, menggunakan logika mahkamah konstitusi dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu. melalui putusan nomor puu vii mahkamah konstitusi menyatakan berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang. dalam putusannya antara lain, menyampaikan pendapatnya bahwa perpu melahirkan norma hukum sebagai norma hukum baru yang dapat menimbulkan: status hukum baru, hubungan hukum baru,dari persetujuan dpr untuk menerima atau menolak norma hukum perpu. namun demikian, sebelum adanya dpr untuk menolak atau menyetujui perpu, norma hukum tersebut sah dan berlaku seperti undang undang. oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang berka mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materil dengan undang undang dasar pertimbangan tersebut ditambahkan lagi dengan pertimbangan hakim mahfud yang ketika itu menyampaikan pendapat berbeda mengenai pertimbangan hukumnya dan menyampaikan penafsiran dari sisi sosiologis dan teologis yang intinya menyampaikan bahwa proses persetujuan dpr terhadap perpu yang beberapa kali memiliki masalah sehingga menganggu kepastian. antara lain disampaikan kalau perpu tidak dapat diuji oleh mahkamah, maka sangat mungkin suatu saat ada perpu yang dikeluarkan,yang bertentangan dengan konstitusi. ahli berpendapat bahwa logika dalam argumentasi atas dapat pula digunakan dalam pengujian undang undang perubahannya sedang dibahas dpr. walaupun pembahasan perubahan undang undang tersebut sedang dibahas dpr, namun sebagai undang undang, sebagai merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold undang undang tidak sedikit pun berubah keberlakuannya, undang undang tersebut masih berlaku, ketentuan ketentuan tetap memiliki akibat mengenai status hukumnya, hubungan hukum, dan akibat hukumnya, sementara undang undang perubahan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. jika dihalangi untuk melakukan pengujian terhadap undang undang tersebut, maka status hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh undang undang tersebut jika ternyata terbukti menimbulkan kerugian konstitusional, maka berarti membiarkan tetap berlangsungnya kerugian konstitusional tersebut dan memungkinkan lahirnya kerugian kerugian konstitusional yang baru. apalagi pembahasan ruu dpr juga dapat berlangsung dalam waktu yang panjang dan tidak dapat dipastikan kapan disetujuinya ruu tersebut. ruu kuhp yang sekarang sedang dibahas dpr saat ini sudah dibahas dalam tujuh kali masa persidangan, padahal target penyelesaian pembahasan ruu dpr adalah tiga kali masa persidangan. jika terdapat kondisi ternyata ruu diputuskan cepat ini secara teknis, jika terdapat kondisi ternyata ruu diputuskan cepat mendahului putusan mk, maka dapat membuat putusan yang tidak dapat diterima seperti yang dilakukan terhadap perpu yang sebelum diputus sudah selesai pembahasannya dpr, objek permohonannya menjadi tidak ada karena sudah diganti dengan undang undang yang baru. namun demikian catatan pentingnya adalah jangan sampai terjadi perlambatan pemenuhan hak konstitusional warga negara dan potensi lahirnya kerugian konstitusional, seperti kita ketahui bersama justice delayed, justice denied. yang kedua, izinkanlah ahli menyampaikan pendapat ahli tentang makna ekspresi religius dalam konstitusi. the rule law dan hukum agama (the rule god) adalah dua tema besar dalam hukum yang seringkali dibicarakan dalam konteks ketegangan dan sering juga dianggap berseberangan seakan kedua duanya benar benar mengatur wilayah yang berbeda sehingga tidak bisa saling berpasangan. namun merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold anggapan tersebut jauh dari kenyataan yang sebenarnya. interaksi ketuhanan dalam produk hukum telah terjadi dengan harmonis dalam waktu yang sangat panjang dan hingga kini tetap mendapat pengakuan dalam semua sistem hukum. indikasi interaksi kuat antara hukum negara dan hukum agama, antara lain dapat dilihat dari terdapatnya ekspresi keagamaan dalam konstitusi berbagai negara dengan derajat yang berbeda beda. implikasi ekspresi keagamaan dalam konstitusi. gagasan gagasan ketuhanan dalam materi hukum, tampak terus berkembang seiring waktu dan tempat. menurut pengamatan ahli terhadap berbagai konstitusi dunia, terdapat paling tidak empat penggolongan dapat dilakukan terkait ekspresi keagamaan dalam konstitusi konstitusi dunia, yaitu negara negara yang berketurunan atau atheis yang tidak berketurunan atau atheis, negara negara sekuler, negara negara yang berketurunan, dan negara negara yang secara formal tidak menunjukkan eksistensi agama, namun menjamin kebebasan beragama. dalam negara yang berketurunan atau negara negara yang menyebutkan ekspresi ketuhanan dalam konstitusinya, penyebutan tuhan atau ekspresi keagamaan lainnya dalam konstitusi terbukti sangat berpengaruh pada pengaturan pengaturannya yang lain. menurut penelitian ran hirsch yang ditulis dalam artikel berjudul comparative constitutional law and religion", disebutkan bahwa negara negara yang golongkan sebagai weak religious establishment, jadi sebenarnya ini sedikit lemah tentang ekspresi religiusnya, namun karena memiliki ekspresi keagamaan dalam konstitusinya, terlihat tetap memiliki implikasi yuridis dan ketatanegaraan cukup besar. ahli menyampaikan tentang konstitusi norwegia yang dapat disebutkan sebagai contoh pada konstitusional norwegia meskipun disebutkan bahwa terdapat jaminan tentang kebebasan beragama, namun juga disebutkan bahwa ada agama yang menjadi agama resmi negara, yaitu evangelical lutheranism. implikasi penyebutan ini dapat terlihat dari ketentuan ketentuan lain dari konstitusi norwegia yang antara lain menyebutkan bahwa kepala merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold negara harus berasal dari agama resmi tersebut. dan juga merupakan pemimpin gereja tersebut. dalam konstitusi norwegia juga ditentukan bahwa raja membentuk dewan negara atau council state, sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif yang terdiri dari perdana menteri dan setidaknya tujuh anggota lain yang ditunjukkan bahwa lebih dari setengahnya adalah dari anggota dewan negara harus berasaskan dari agama resmi negara. pengaturan seperti atas, dapat ditemui pada negara negara yang menyebutkan evangelical lutheran church sebagai agama resmi negara, yaitu norwegia, denmark, finlandia, dan islandia seperti juga yang terjadi yunani dan siprus yang secara formal menyebutkan gereja ortodoks yunani sebagai agama negara. kemudian penghilangan ekspresi keberagaman dalam konstitusi terbukti juga membuat liberalisasi dalam hukum. ini disampaikan oleh penelitian yang sama oleh ran hirsch, irlandia pada naskah konstitusinya tahun memberi tempat pada gereja katolik, namun pada tahun melalui amandemen kelima menghapus teks tersebut dan pengaruh katolik awalnya terlihat dominan dalam konstitusi seperti adanya larangan untuk bercerai, keluarga sebagai unit yang diakui harus fundamental. namun setelah itu, terjadi liberalisasi memperbolehkan perceraian dan bahkan konstitusi memasukkan marriage equality. menurut jimmy asshiddigie dapat dikatakan bahwa antara konstitusi konstitusi tertulis berbagai negara dunia, undang undang dasar tahun memuat kata kata tuhan dan agama paling banyak dunia. kata allah disebut dua kali, tuhan dua kali, kata agama disebut kali, kepercayaan dua kali, keimanan satu kali, kata ketakwaan juga satu kali, pernyataan yang maha esa dua kali, yang maha kuasa satu kali, dan semuanya ada tempat. penempatan ekspresi keagamaan dengan konstitusi indonesia bahkan terdapat dalam pembukaan dalam pembukaan undang undang dasar yang dikategorikan sebagai staat fundamental norm. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold jimmy asshiddigie menyebutkan bahwa undang undang dasar merupakan very goals constitution indonesia, undang undang dasar adalah konstitusi yang sangat berketurunan sehingga tidak mungkin ditafsirkan sebagai goddess constitution yang dapat mengusung ide freedom from religion sebagai bentuk ekstrem dari prinsip freedom religion. namun, kekhasan indonesia dibanding negara lainnya konstitusi indonesia yang berlaku saat ini meskipun sangat berketurunan, namun tidak menyebut satu agama tertentu dalam konstitusinya, berbeda dengan konstitusi konstitusi lain negara negara yang menyebutkan prinsip ketuhanan. yang mulia majelis hakim konstitusi, untuk mengakhiri pembahasan ini izinkanlah ahli menyegarkan ingatan kita kepada seorang yang sering menjadi rujukan pembahasan hukum ketatanegaraan, yaitu john locke. john locke adalah orang yang mempunyai ide tentang pembatasan. menurut pengamatan ahli dari bacaan bacaan ahli tentang buku buku yang diproduksi oleh locke, hampir semua ide ide locke adalah tentang pembatasan terhadap kekuasaan. locke membatasi kekuasan awalnya bahwa ketika terjadi perjanjian masyarakat, locke mengatakan bahwa ada hak hak rakyat yang tidak dipindahkan kepada penguasa menjadi hak hak dasar rakyat. tetapi locke mengkritik pendapatnya thomas hobbs dalam hal ini. kemudian, locke tidak berhenti situ. menurut locke, kekuasaan yang dimiliki secara konstitusional itu karena menghasilkan konsep hierarki konstitusional harus juga dibagi, menurut locke harus dibagi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan federasi. dan locke tidak berhenti sampai situ juga bahwa kekuasan legislatif menurut locke, potensi menghasilkan penyelewengan juga karena kekuasaan tidak ada peraturan perundang undangan yang bisa lahir lewat kekuasaan legislatif, kekuasaan legislatif kekuasan yang besar, kata locke, harus dibatasi. bagaimana cara membatasinya? kata locke, dengan mengikatkan para pembentuk undang undang sebagai orang yang harus juga melaksanakan undang undang tersebut. jadi, ketika dia membentuk undang undang, dia mau berpikir bahwa dia akan terkena juga ketikadiberlakukan. lalu, tetapi locke terus berpikir lagi, jadi ide dia tentang pembatasan tidak berhenti, terus berpikir lagi. ternyata yang terakhir dia mengatakan bahwa mungkin saja produk hukum yang dibentuk itu menguntungkan sebagian kelompok, tapi merugikan kelompok yang lain. kelompok pembentuk untung, kelompok yang lain mungkin rugi. lalu, apa ide locke? ide locke adalah mengatakan bahwa pembentuk undang undang harus mendasarkan pembentukan undang undangnya kepada gagasan gagasan yang lahir dari hukum kodrat atau hukum yang berasal dari tuhan agar dia, hukum tersebut, menjadi hukum yang adil bagi yang melaksanakannya. vi. yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (ylbhi) berkenaan dengan alasan alasan hukum pemohon sebagai pihak terkait tidak langsung: permohonan uji materiil yang diajukan oleh para pemohon yang meminta untuk membuat norma baru dengan memperluas definisi yang diuji adalah bertentangan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat seseorang, sebagaimana yang dijamin dalam juncto putusan nomor puu vi serta bertentangan dengan undang undang dasar permohonan uji materiil yang diajukan para pemohon adalah pertama, memperluas definisi kuhp dengan membentuk norma baru yang merupakan upaya untuk mengkriminalisasikan semua bentuk relasi seksual orang dewasa luar perkawinan baik ekstra, marital, maupun nonmarital atas dasar kesepakatan suka sama suka atau konsensual adults seksual relationship. kedua, memperluas definisi kuhp sehingga tampak menggunakan bahasa yang netral, gender karena juga menempatkan laki laki sebagai potensial korban meski tetap dalam hubungan luar perkawinan dengan pelakunya. dan ketiga, memperluas definisi kuhp tentang perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap orang orang yang belum dewasa. dalam jenis kelamin yang sama, guna mengkriminalisasikan hubungan seksual antara dua orang dewasa dalam jenis kelamin yang sama. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dengan demikian, jelaslah bahwa ide dasar balik permohonan uji materiil ketentuan dalam kuhp, kuhp, dan kuhp yang diajukan oleh para pemohon adalah agar membuat norma baru sehingga negara dapat memenjarakan mereka yang melakukan hubungan seksual luar perkawinan antara orang dewasa atas dasar suka sama suka, perkosaan terhadap laki laki dan perempuan luar perkawinan, serta kriminalisasi terhadap kelompok masyarakat yang memiliki orientasi seksual nonnormatif, nonheteroseksual atau disebut juga sebagai kelompok seksual minoritas. karena para pemohon sebagai perorangan merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan. kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat atas berlakunya guo. bahwa upaya para pemohon untuk menjadikan negara mempunyai wewenang untuk mengkriminalisasikan orang orang dewasa yang tidak terikat perkawinan dalam kaitan permohonan perluasan kuhp dan melakukan kriminalisasi terhadap kelompok kelompok seksual minoritas berkaitan dengan perluasan kuhp adalah bertentangan dengan prinsip mendiskriminasi yang dijamin dalam undang undang dasar kemudian bertentangan pula dengan hak atas dasar kehidupan pribadi atau privacy right dan penghormatan terhadap martabat manusia the right dignity yang dijamin oleh serta bertentangan pula dengan undang undang dasar tentang persamaan muka hukum atau equality before the law. bahwa hak atas dasar martabat manusia the right dignity dipahami sebagai pondasi dan memberikan substansi untuk hak asasi manusia lainnya. misalnya, hak untuk kesetaraan, mendiskriminasi, privasi, dan kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat atau hukuman, dalam makalahnya berjudul martabat manusia dan penentuan judicial hak asasi, prof. christopher mac raden mengeksplorasi sejarah dan evolusi martabat manusia sebagai prinsip agama, filsafat, politik, dan hukum yang menelusuri sumbernya dari berbagai karya filsafat dan teori politik abad ke seperti yang dikemukakan immanuel kant dan married. bahwa penghapusan perbudakan didasarkan kepada penghormatan terhadap merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold martabat indonesia, dan pentingnya konsep martabat manusia sebagai dasar untuk pengembangan piagam pbb dan deklarasi hak asasi manusia. lebih penting lagi bahwa instrumen tersebut didasarkan kepada pandangan bahwa hak asasi manusia tidak hanya tentang etika radikal, individualisme, melainkan karena esensial bagi promosi atas kebajikan bersama. terjemahan bebas atau pihak terkait. bahwa dasar dasar pertama dan utama pengakuan atas hak dan penghormatan terhadap martabat manusia termuat dalam piagam perserikatan bangsa bangsa charter yang menyatakan, the people the united nation determined reform fight the fundamental human right the dignity and work the human person the equal right man and women and national and skull. sejak itu, hak atas penghormatan terhadap manusia menjadi sangat sentral dan mendasar dalam perumusan semua deklarasi ataupun konvensi konvensi hak asasi manusia. sebagai misalnya tercantum dalam deklarasi umum hak asasi manusia atau dunam yang menyatakan, recognition the hand dignity and the equal enable right the all members the human family the foundation freedom, justice and peace the world, dan dunam yang menyatakan, all human being are born free and equal and dignity and right. bahwa baik konvensi hak sipil dan politik maupun konvensi hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah diratifikasi oleh pemerintah indonesia juga membuat penghormatan terhadap martabat manusia dengan menyatakan menimbang bahwa sesuai dengan prinsip prinsip yang diproklamirkan dalam piagam perserikatan bangsa bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat sesuai dengan hak hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia, mengakui bahwa hak hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia. prinsip tersebut kemudian ditegaskan dalam konvensi hak sipil dan politik dan konvensi hak ekonomi sosial dan budaya serta berbagai instrument ham regional seperti asian human right declaration, african human right charter, review arab, human right charter,selain bertentangan dengan hak atas martabat manusia tersebut atas, permohonan para pemohon juga bertentangan dengan hak atas perlindungan diri pribadi yang dijamin oleh undang undang dasar tahun hak atas perlindungan diri pribadi atau disebut juga dengan hak privacy merupakan hak fundamental bagi setiap orang. hak ini mendasari hak atas otonomi dan integritas tubuh (the body integrity) serta identitas pribadi dan dalam kaitan dengan dan kuhp berkaitan pula dengan identitas gender dan seksualitas manusia. ini berarti bahwa masalah aktivitas seksual masuk dalam kategori dan definisi urusan pribadi karena tidak satu pun orang mempunyai hak yang mempertanyakan bagaimana dua orang dewasa yang atas kesepakatan atau suka sama suka melakukan hubungan seksual sebagaimana hak privacy itu melindungi juga hubungan seksual dari kelompok berorientasi heteroseksual, maka hak privacy harus pula diberlakukan terhadap kelompok homoseksual atau kelompok dengan identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda dengan kelompok heteroseksual yang selama ini menikmati hak haknya yang dijamin oleh konstitusi. hak atas privacy juga berkaitan erat dengan harkat, derajat, dan kehormatan sebagai manusia, hak atas kesetaraan, dan hak untuk tidak didiskriminasikan, serta hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi, serta berkaitan dengan hak menyatakan pendapat dan berkumpul. sebagai contoh dalam masyarakat yang demokratis penting untuk menjaga privacy dalam komunikasi antara masyarakat. kekhawatiran akan adanya pantauan terhadap anggota masyarakat dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan ketidakjelasan dalam berpendapat. keadaan tersebut dapat mengakibatkan ide ide konstruktif dalam kehidupan demokrasi tidak dapat disuarakan artinya hak privacy menjamin hak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang dinyatakan dalam undang undang dasar bahwa hak atas privacy dan atau hak kebebasan pribadi juga berkaitan dengan hak untuk mendefinisikan dan memutuskan diri sendiri. hak berekspresi dan hak untuk mempunyai relasi seksual dasar konsesus selain merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold keterkaitan yang bersifat saling menguatkan kehadiran hak privacy juga harus diartikan sebagai balancing dari hak atas kebebasan berpendapat. maksud dari balancing tersebut adalah hak atas reputasi yang merupakan bagian dari hak privacy harus menjadi batasan dari hak atas kebebasan berpendapat. konsep balancing tersebut dinyatakan secara tegas dalam undang undang dasar yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak aslinya hak asasi seseorang akan dibatasi oleh hak asasi orang lain. namun demikian ini tidak boleh dijadikan alasan pula untuk menghormati, tidak menghormati, dan atau menghilangkan hak asasi orang lain sebagaimana yang dinyatakan dalam deklarasi umum hak asasi manusia dan sirakh prinsip. dalam hal hak atas kebebasan berpendapat, maka hak atas reputasi orang lain menjadi batasan setiap warga negara dapat menjalankan hak berpendapatan. berdasarkan uraian atas, meski tidak secara eksplisit kata kata yang digunakan mengenai hak atas privacy rumusan telah mengandung nilai nilai hak atas privacy yang dijamin dalam deklarasi umum hak asasi manusia dan konvensi hak sipil politik yang telah diratifikasi dengan undang undang nomor tahun oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privacy.kel udh dan artikel occur. dalam terjemahan tersebut kata privasi diterjemahkan sebagai urusan pribadi atau masalah pribadi sebagaimana yang tertera dalam undang undang dasar sebagai beriku serta berhak atas rasa aman dan perlindungan, dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. bahwa dalam putusan guo, mahkamah konstitusi dalam mendefinisikan hak privasi telah menggunakan universal declaration human rights yang berbunyi,merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pola seks yang konvensional menjadi keluar dari jalur jalur konvensional kebudayaan, sehingga bertentangan dengan sistem regulasi seks yang konvensional, dan terjadilah apa yang dinamakan seks bebas. karton, bahwa dengan ketiadaan bersesuaian konstruksi zina antara yang dianut oleh masyarakat dan konstruksi kuhp sering mengakibatkan masyarakat melakukan tindakan eigen resting atau main hakim sendiri terhadap pelaku perbuatan yang diduga zina. sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi mengganggu dan merusak ketahanan nasional: bahwa perbuatan seks bebas yang terjadi dikalangan remaja dan orang dewasa, merupakan salah satu bentuk akibat dari tidak dilarangnya perzinaan luar perkawinan indonesia. padahal seks bebas merupakan salah satu biang keladi kehancuran masyarakat bukan saja bagi para pelaku melainkan pula bagi keluarga induk pelaku, bahwa maraknya perzinaan mengakibatkan perempuan yang selalu menderita kerugian paling besar, terutama dengan hak hak kesehatan, mana peningkatan angka perzinaan berkaitan erat dengan angka aborsi ilegal yang sering berujung pada kematian perempuan. bahwa aborsi atas kehamilan luar menikah menyumbang angka 30x dari total kematian ibu melahirkan. aborsi sumbang persen kematian ibu diakses tanggal bahwa perilaku perzinaan remaja kemudian berkembang menjadi semakin serius ketika dewasa. dari tahun tahun data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat. dari sekitar lima persen pada tahun an, meningkatmenjadi lebih dari duapuluh persen pada tahun an. kisaran angka tersebut, dikumpulkan dari berbagai penelitian beberapa kota besar indonesia, seperti jakarta, surabaya, palu dan banjarmasin. bahkan palu, sulawesi tengah. bahwa kelompok remaja yang masuk dalam penelitian tersebut rata rata berusia tahun, dan umumnya masih bersekolah tingkat sekolah lanjutan tingkat atas sta) atau mahasiswa. namun merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold upon his honour and reputation. everyone has the right protection the law against such intervene. isi tersebut dalam putusan mahkamah konstitusi guo diterjemahkan sebagai berikut.kan perlindungan hukum terhadap gangguan gangguan atau pelanggaran seperti itu. bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan guo juga mengacu occur. mahkamah konstitusi menterjemahkan occur tersebut sebagai berikut, tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang wenang atau secara tidak sah dicampurinya masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinyatersebut. bahwa dalam general common human rights commodity nomor tentang occur yang memberikan jaminan terhadap hak atas privasi, tidak dijelaskan makna yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan privasi. namun, beberapa pakar hukum memberikan definisi dan makna dari atas privasi, misalnya russell brown, hakim agung kanada mengartikan hak atas privasi sebagai hak lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu. hak ini juga bermakna untuk melindungi segala hal yang bersifat informasi, pribadi yang tak dapat dibuka umum. akan tetapi, dalam kasus token australia human right community pada pokoknya menyatakan bahwa adult konsensual sexual activity private covert the concept privacy. bahwa hak atas privasi tidak sekadar sebagai hak untuk memiliki rahasia pribadi atau sifat kerahasiaan, melainkan merupakan sebuah justifikasi untuk memproteksi otonomi manusia yang bermartabat sehingga dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sosial. dalam makalahnya the concept rights privacy, colin dari law school dublin menyatakan, privacy great the regret beyond the simple merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold protection the secret confident include the social dimension human right existence. protection privacy and court the individual fully and then social spare facility experimentation demands and the development the sense individual and social identity. sebagaimana layaknya sifat dasar dari hak asasi manusia yang tidak terbagi, saling berkaitan, dan bergantung satu sama lainnya, hak atas privasi memiliki kaitan erat dengan hak atas untuk menentukan nasib sendiri yang melahirkan juga apa yang disebut dengan hak atas integritas tubuh yang merupakan fokus penghormatan terhadap hak seksual dan kesehatan, reproduksi, sebagaimana tercantum dalam consensus icd yang juga ditandatangani oleh indonesia. bahwa selain bersumber pada dunam dan konvensi hak sipil dan politik yang telah diratifikasi dengan undang undang nomor tahun hak atas privasi juga diakui dalam deklarasi hak asasi manusia asean, juga liga arab, dan negara amerika, afrika, eropa, dan lainnya. dengan bunyi yang sama, hak hak yang disebut dalam berbagai instrumen ham internasional dan regional terkomputasi dalam yogyakarta principal. bahwa argumen sosiologis dan publik moral digunakan oleh para pemohon untuk melakukan intervensi terhadap hak atas privasi dan kehormatan pribadi, dan keluarga seseorang, bertentangan dengan hak asasi manusia cast hak atas privasi, prinsip non diskriminasi, dan prinsip equality before the law yang dijamin dalam undang undang dasar para pemohon juga telah menghalangi sekolompok orang untuk menikmati hak asasi manusianya termasuk nilai nilai demokrasi lainnya termasuk hak untuk menikmati pluralitas dan keberagaman gender dan seksualitas yang diakui oleh banyak komunitas indonesia seperti bali, makassar, ponorogo, dan menjadi praktik dalam masyarakat tertentu dan bahkan lembaga pendidikan keagamaan. bahwa atas dasar uraian tersebut atas bahwa upaya para pemohon melakukan kriminalisasi, diskriminasi, dan pengabaian atas martabat manusia dan hak atas privasi serta adalah inkonstitusional serta bertentangan dengan konvensi hak sipil dan politik yang berbunyi, tidak satupun dalam merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu negara, kelompok, atau persenvensi ini. bahwa mahkamah konstitusi sebagai bagian dari instrumen negara hendaknya melaksanakan pula undang undang dasarjuncto undang undang nomor tahun untuk mempromosikan, menghormati, memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan hak asasi manusia khususnya semua konvensi internasional yang telah diratifikasi. bahwa selain itu, pihak terkait tidak ingin menyampaikan kepada bahwa dalam melakukan pengujian terhadap undang undang selain harus sesuai dengan undang undang dasar dan prinsip prinsip hak asasi manusia yang universal, juga harus memperhatikan ethic the care terhadap kelompok kelompok yang selama ini didiskriminasikan karena pada umumnya negara atau pemerintah hanya memperhatikan kepentingan kelompok mayoritas. putusan pengadilan nepal dalam perkara sunil babu part, nepal dapat menjadi acuan sebagai sebuah pengadilan tidak saja memperhatikan hak hak asasi manusia dalam putusannya, juga menggunakan ethic care terhadap kelompok yang selama ini tidak dikenal dan tidak diketahui eksistensinya oleh hukum. bahwa terkait ethic the care kiranya juga perlu melihat bagaimana mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu i yang menggunakan international covenant civil and politics rights dalam pertimbangan hukumnya, padahal saat itu indonesia belum melakukan atau meratifikasi konvensi atau covenant tersebut. bahwa selain itu juga, perlu memahami tap mpr nomor mpr tahun tentang etika kehidupan berbangsa bahwa etika sosial dan budaya bertolak rasa dari kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, sikap kembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai nilai keluhuran bangsa indonesia. untuk itu juga perlu ditumbuhi kembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin, baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat. etika ini dimaksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi, untuk itu perlu diperlakukan penahan dan pengalaman agama yang benar, kemampuan adaptasi ketahanan dan kreatifitas budaya dari masyarakat. bahwa terkait juga perlu memperhatikan tap mpr nomor mpr tentang etika kehidupan berbangsa disebut bahwa etika penegakkan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan,masyarakat. bahwa dari perspektif hukum islam, maka ethic care sangat sentral dalam menunjukkan visi kemanusiaan islam sebagai agama ramalan lil alamin. seperti dirikan dalam sebuah hadis sahih imam bukhari dari abu hurairah, rasulullah saw bersabda, telah diampuni seorang wanita pezina yang lewat depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. dia berkata, anjing ini hampir mati kehausan, lalu lepasnya sepatunya dan dekatnya dengan kerudungnya lalu diberikan minum, maka diampuni wanita itu karena memberikan minum. dalam syarah sahih bukhari yaitu kitab mdatl gari jilid halaman disebutkan bahwa antara faedah hadis ini adalah diterimanya amal seseorang pelaku dosa besar, asalkan dia seorang muslim. dan bahwa allah mungkin saja mengampuni dasar besar dengan amal yang kecil sebagai keutamaan. kisah wanita pelacur bani israel sungguh menunjukkan betapa besar kasih sayang allah terlebih hamba hambanya yang teramati bersama. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold baginda rasul pernah bersabda dalam hadis sama bin zaid, sungguh allah teramati hamba hamba nya yang penyayang. bahwa pembukaan undang undang dasar selain menegaskan ethics the rights, tapi juga menegaskan ethics care yang harus dijalankan oleh para hamba negara sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan undang undang dasar sebagai berikut.. bahwa alinea keempat pembukaan undang undang dasar tersebut atas menyatakan bahwa negara wajib memberikan rasa aman dan nyaman dengan cara memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh warganya. bahwa ketentuan ketentuan undang undang dasar terutama yang termuat dalam bab tentang hak asasi manusia, harus dilihat dalam framework dan prinsip prinsip universal, non derogable rights dan pembatasan yang sah. oleh karena itu, dalam kerangka standar pelaksanaan hak asasi manusia tersebut, maka tidak terpisahkan pula tanggung jawab untuk ikut serta menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap setiap warga negara indonesia, baik laki laki maupun perempuan, termasuk setiap orang yang mempunyai orientasi seksual, identitas, ekspresi gender yang berbeda dengan mayoritas sebagaimana telah menjadi kesepakatan nasional. bahwa setiap orang berhak bebas dari diskriminasi dan dalam bentuk apa pun, maupun internasional yang tertuang dalam yogyakarta principal. untuk itu, diharapkan pula untuk memenuhi standar due dilligence standar uji tuntas, yaitu kewajiban untuk mengidentifikasi dampak yang sudah dan mungkin terjadi. kewajiban mencegah dan mengurangi dampak yang mencederai kewajiban untuk menghukum, transparan, dan akuntabel. pihak terkait berpendapat bahwa dan kitab undang undang hukum pidana sama sekali tidak bertentangan dengandan tidak ada kerugian konstitusional yang didera oleh para pemohon akibat adanya guo. selain itu, mahkamah telah mendengar keterangan enam orang ahli yang didengar dalam persidangan tanggal januari februari dan februari yang pada pokoknya sebagai berikut: ahmad sofia delik zina dan hubungan seksual sesama jenis dalam kuhp. apa yang ada dalam kuhp dan dikaitkan dengan teori teori yang ada dalam hukum pidana. sebelum saya menguraikan tentang perbuatan pidana, maka saya mengutip pandangan seorang ilmuwan hukum pidana douglas rusak dalam bukunya overcriminalization yang terbit tahun pada halaman dan dia mengatakan, banyak negara terjadi kecenderungan terhadap apa yang disebutnya dramatik expansion. expansion the substantive criminal law dan extraordinary rise the use punishment. dengan kata lain, terjadi ekspansi yang berlebihan dalam penggunaan hukum pidana dan sudah melampaui batas batas yang dikehendaki oleh hukum pidana dalam memberikan sanksi atau punishment kepada orang yang melakukan tindak pidana. dalam mengkriminalisasi sebuah perbuatan seharusnya tidak saja didasarkan pada tercela atau tidak mencelanya perbuatan tersebut, tetapi juga harus didasarkan pada sejumlah pembenaran dalam teori teori yang berkembang dalam hukum pidana atau dalam bahasa rusak dia debutnya, theory criminalisation. teori pemidanaan ini dibungkus oleh sebuah normative framework dalam rangka membatasi penggunaan hukum pidana yang melampaui batas. teori ini juga berperan dalam memastikan bahwa prinsip prinsip dasar hukum pidana dipatuhi, sehingga tidak menimbulkan apa yang disebutnya dengan terlalu banyak hukum pidana pada akhirnya menimbulkan overcriminalization. pandangan douglas rusak ini sebenarnya pernah juga dikemukakan oleh ahli hukum terkemuka indonesia prof. moeljat dia mengatakan bahwa untuk menyatakan sebuah perbuatan menjadi tindak pidana, tidak merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold selamanya didasarkan pada tercela atau tidak mencelanya perbuatan itu. dalam bukunya asas asas hukum pidana, prof. moeljatno yang terbit tahun halaman s.d. halaman ada banyak faktor untuk menentukan bahwa sebuah perbuatan masuk dalam kategori perbuatan pidana. antaranya delik tersebut mudah diterapkan dalam praktik penegakan hukum, bisa dirumuskan unsur unsurnya, menimbulkan kerugian besar dalam masyarakat. selain itu, kebijakan pemerintah juga menentukan apakah suatu perbuatan dapat diberikan sanksi pidana atau tidak. beliau juga mengatakan bahwa tidak semua perbuatan yang tercela itu harus mendapat sanksi pidana, bisa saja perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan pidana, tapi menurut beliau, tidak harus diberikan sanksi pidana. penggunaan hukum pidana yang berlebihan cenderung menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian yang lain. ketidakadilan ini berada pada lapisan lapisan yang tidak terdeteksi pada hukum pidana. dan yang akhirnya, menimbulkan ekses negatif. ada banyak perbuatan yang seharusnya tidak menggunakan hukum pidana, tetapi hukum pidana dipaksa untuk digunakan, seolah olah hukum pidana akan mampu menjaga moral dan mengubah perilaku seseorang dari yang baik menjadi tidak baik, tidak selamanya hukum pidana akan mengubah perilaku, tidak selamanya hukum pidana akan menyebabkan orang taat pada moral yang dikehendaki. moralitas adalah unsur perseorangan dan bukan sesuatu yang dipaksakan oleh hukum pidana, dan sarana pidana. saya hanya menyoroti dua terkait pertama adalah zina. nah, secara teoretis, ada banyak definisi zina. bisa dilihat dari perspektif sosial, bisa dilihat dari perspektif hukum, bisa juga dilihat dari perspektif agama. dari perspektif hukum misalnya, bisa juga dilihat dari berbagai sistem hukum, baik sistem hukum common law maupun civil law. saya melihat satu definisi, ya, secara yang biasa digunakan oleh mahasiswa mahasiswa fakultas hukum, yang sering digunakan sebagai rujukan, yaitu black's law dictionary yang ditulis oleh bryan garner. dalam black's law dictionary yang terbit tahun halaman zina itu bukan didefinisikan, tapi diartikan dalam bahasa hukum menurut beliau merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold adalah adultery. adultery ini didefinisikan oleh beliau dalam kamus tersebut adalah voluntary sexual intercourse between married person and someone other than the person's spouse. artinya, kalau kita artikan secara umum adalah sebuah hubungan seks, antara seseorang yang menikah dan seseorang lain dengan yang pasangannya, jadi ada yang menikah dan ada seseorang lain. banyak yurisdiksi, menurut beliau, adultery ini adalah sebuah kejahatan, tetapi banyak negara lain, walaupun ini dianggap sebagai kejahatan, jarang dituntut pengadilan. kemudian, penerapan adultery banyak undang undang ternyata juga dipengaruhi atau dalam rangka mencegah terjadinya, atau sebagai alat bukti untuk gugatan pihak lain, misalnya gugatan untuk perceraian. jadi dengan adanya hukuman kepada pelaku zina, ini bisa dijadikan bukti, proof adultery sebagai dasar bagi pengadilan untuk melakukan gugatan perceraian. konsep adultery ini, kalau kita lihat amerika serikat, negara bagian, ya, masih dianggap atau masih dianggap dinilai sebagai perbuatan pidana dengan konsep seperti yang ada dalam black's law dictionary. masih dikategorikan sebagai hukum pidana, masih digolongkan sebagai tindak pidana atas pengaduan dari salah satu pasangannya. meskipun dia yang dituntut amerika serikat, tetapi ancaman hukuman bagi pelaku zina bisa sampai denda maksimum dollar dan kurungan maksimum sampai dengan hari. dalam konteks sosial, saya mengutip pandangan seorang kriminolog indonesia muhammad mustofa. dia mengatakan bahwa zina merupakan perilaku menyimpang dari norma norma hidup yang hidup dalam masyarakat. tingkat penyimpanannya tergantung dari norma yang hidup tersebut, apakah rendah atau tinggi. menurut pengamatan beliau yang dikutip oleh dian andriasang dalam jurnal yang terbit fakultas hukum nisba bahwa persepsi masyarakat terhadap tingkat penyimpangan perbuatan zina itu berbeda beda. kemudian dalam konteks hukum islam, saya pikir pemohon lebih paham soal ini. tetapi saya ingin mengutip pandangan tiba mir hossseini, sebuah artikel yang terbit tahun dipandang sebagai hubungan seksual yang terlarang antara seorang laki laki dan seorang perempuan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold luar pernikahan dan dipandang sebagai kejahatan, dan sanksi pidananya bisa sampai cambukan bagi yang belum menikah dan dirajam sampai mati bagi yang sudah menikah. tiba menambahkan bahwa meskipun sanksi pidana cukup khas, hukuman tersebut jarang didokumentasikan dalam berbagai literatur sejarah. penerapan sanksi pidana zina dalam praktiknya jarang sekali diterapkan dan menjadi hukum yang tidak hidup lagi sebagian negara islam. dari uraian uraian atas terjadi perbedaan konsepsi tentang pemaknaan zina dan unsur unsurnya karena dalam hukum pidana yang paling penting adalah bagaimana mendefinisikan sebuah perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana. kemudian, apa unsur unsur dari perbuatan pidana tersebut sehingga bisa dikatakan sebuah perbuatan adalah perbuatan pidana. karena ada perbedaan konsepsi, maka penyusun kuhp itu ya, juga menempatkan zina sebagai kejahatan kesusilaan. dalam konteks kesusilaan ini maka kuhp memberikan batasan zina sebagai perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain dimana salah satu pihak sudah menikah. karena saya diminta untuk memberikan pandangan, tafsir yang bisa diberikan terhadap kuhp. jadi, kuhp ternyata mengambil posisi pada perlindungan pernikahan atau perlindungan keluarga. kuhp memberikan perlindungan atas ikatan lahir batin sehingga ketika salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang, zina, maka kuhp memberikan peluang bagi salah satu pihak untuk menuntutnya. tuntutan itu sifatnya tidak mutlak, opsional karena tergantung pada pengaduan. dan sangat ditentukan oleh salah satu pasangan yang dinilai menjadi korban dan bukan orang lain yang bisa mengadukan itu. perlindungan terhadap pernikahan atau keluarga merupakan filosofis dibidangnya perbuatan zina. argumentasi atas sebetulnya tidak bertolak belakang dari pandangan seorang profesor hukum pidana, prof. maria carnelley yang saya kutip pandangannya yang menyatakan bahwa secara historis dimasukkannya delik zina dalam kuhp banyak negara adalah dalam rangka melindungi stabilitas institusi pernikahan dan munculnya potensi ketidakpastian dari asal usul keturunan dari perbuatan zina tersebut. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pemidanaan zina tidak dimaksudkan untuk mengatur soal moralitas seseorang karena akan menimbulkan banyak kesulitan terutama beragamnya nilai nilai dan ideologi yang dianut dalam suatu masyarakat. maria carnelley dalam sebuah jurnal yang terbit tahun halaman kuhp tidak ingin membenturkan semua perilaku menyimpang untuk dibawa ranah hukum pidana karena pada akhirnya akan membuat banyaknya tugas tugas yang harus dibebankan pada hukum pidana. pemidanaan terhadap perbuatan zina yang tidak diikat oleh pernikahan akan membuat terjadinya apa yang disebut dengan douglas rusak sebagai over criminalization. makin banyak hukuman, makin banyak pidana dan belum tentu akan membuat rasa tertib dan damai. pada akhirnya negara akan menjadi penjaga moral individu, bukan menjaga ketertiban masyarakat. ada sebuah pandangan dalam hukum pidana, saya tidak mengutip dari pandangan seseorang karena literatura sudah cukup tua. zina atau delik delik kesusilaan sebuah pandangan dalam hukum pidana, the criminal law dictatorial power must end the door bedroom barn door. tafsirkan secara umum adalah hukum pidana harus berhenti ketika berada depan pintu kamar. jika klausul penafsiran atau tafsir terhadap lebih kepada melindungi sebuah ikatan lahir batin, melindungi keluarga, memastikan keturunan yang sesuai dengan pernikahan tersebut, maka itulah filosofis disusunnya kuhp tersebut. komentar saya terhadap kuhp yang memberikan sanksi pidana kepada perbuatan cabul sejenis yang korbannya adalah anak anak. dalam konteks ini dapat ditafsirkan bahwa anak anak merupakan kelompok orang yang belum bisa melindungi dirinya, melindungi dirinya sendiri. belum mampu memikirkan secara mendalam konsekuensi yang terjadi ketika anak tersebut melakukan hubungan seksual sesama jenis. oleh karena itu, negara patut dan wajib memberikan perlindungan terhadap anak tersebut. tidak dibidangnya hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa lebih disebabkan. karena hubungan seksual tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, dalam merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dalam beberapa kasus juga terjadi pada anak anak yang duduk tingkat sekolah menengah pertama smp), bahwa tingginya angka hubungan seks pranikah kalangan remaja erat kaitannya dengan meningkatnya jumlah aborsi saat ini, serta kurangnya pengetahuan remaja akan kesehatan reproduksi. jumlah aborsi saat ini tercatat sekitar juta, dan persen diantaranya dilakukan remaja. hal ini pula yang menjadikan tingginya angka kematian ibu indonesia, menjadikan indonesia sebagai negara yang angka kematian ibu nya tertinggi seluruh asia tenggara, bahwa ancaman tersebut merupakan sebuah dampak yang diakibatkan tidak adanya aturan yang melarang zina luar perkawinan. sehingga lambat laun terjadi pergeseran nilai nilai yang mengancam generasi muda harapan bangsa pada umumnya dan generasi penerus para pemohon pada khususnya dikarenakan tidak dilarangnya perbuatan zina luar perkawinan sehingga menciptakan lingkungan yang buruk bagi anak anak para pemohon dan anak anak bangsa indonesia pada umumnya, bahwa tidak adanya larangan zina ternyata bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam uud yang menyata: bahwa lingkungan memainkan peran penting dalam tumbuh kembang anak. adanya realitas akan maraknya zina serta dampak yang pengikutnya tentunya berdampak buruk bagi anak anak para pemohon serta anak anak indonesia pada umumnya sehingga kuhp sepanjang permohonan para pemohon tidak dikabulkan maka secara logis akan berakibat pada peningkatan angka seks bebas yang berdampak pada peningkatan angka aborsi serta angka kematian ibu, merusak tatanan keluarga bahwa tidak dilarangnya perzinaan luar perkawinan juga memberikan dampak atas kecenderungan untuk enggan menikah. hal ini telah terjadi sejumlah negara negara barat yang menganut seks bebas sehingga merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold ranah privat, dan orang dewasa sudah dapat mempertimbangkan segala konsekuensi yang terjadi ketika hubungan seksual tersebut dilakukan. ranah privat ini sepatutnya tidak perlu diintervensi negara terlepas dari apakah perbuatan tersebut menyimpang atau tidak menyimpang. saya pikir ini pandangan pandangan saya ya, tafsir saya dan saya tidak ingin menjustifikasi persoalan persoalan yang muncul, tetapi lebih kepada bagaimana sebenarnya hukum pidana itu berfungsi dan digunakan dalam rangka memastikan nilai nilai moral suatu bangsa ada dalam hukum pidana? tetapi, nilai nilai moral itu tidak selamanya harus dipaksakan dalam hukum pidana dan negara bertindak untuk memastikan bahwa warga negaranya patuh dan tunduk kepada moral moral yang ada tersebut. jadi damanik adalah bagaimana perspektif hak asasi manusia dalam hubungannya dengan zina sebagaimana dimaksud dalam kuh pidana dan perspektif ham dalam hubungannya dengan perkosaan, kuh pidana, dan perspektif ham dalam hubungannya dengan kuh pidana perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama. saya akan membahasnya secara singkat, berurutan satu demi satu. untuk itu, saya ingin memulai dari merujuk pada pendapatnya prof. maurice cranston dalam bukunya what are human rights tahun beliau membedakan antara human rights moral rights dan human rights legal rights. jadi, ada hak asasi manusia yang berada ranah ranah moral dan ada juga hak asasi manusia yang berada dalam ranah ranah hukum. senada dengan itu, saya tambahkan bahwa buku yang ditulis oleh janus symonides berjudul human rights: concept and standards, tahun dengan menggunakan istilah yang hampir sama, tapi substansinya tidak jauh berbeda, yaitu menggunakan konsep moral judgement paralel dengan moral rights dan human rights sebagai legal judgement. selanjutnya, juga ingin saya sampaikan bahwa kita mengetahui selain norma agama, ada juga norma kesusilaan, ada norma kesopanan, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dan norma hukum. saya mau memulai dengan zina dalam hubungannya dengan perspektif ham sebagaimana dimaksud dalam kuh pidana yang dalam tersebut menunjuk padri perspektif hak asasi manusia dengan merujuk pada pendapatnya maurice cranston tadi dan paralel dengan pendapatnya janus symonides itu tadi bahwa ini tergolong sebagai legal rights dimana sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran ini adalah sanksi hukum dimana negara hadir situ. bagaimana halnya kalau kita lihat sisi lain dari kuh pidana itu, bagaimana kalau persetubuhan yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang belum kawin dengan para laki laki, para perempuan atau laki laki yang juga belum kawin? nah, itu tidak masuk dalam bagaimana itu? dari perspektif pendapat maurice cranston dan janus tadi, itu masuk wilayah moral rights. oleh karena itu, maka sanksi yang kemudian datangnya itu adalah rasa bersalah dari dalam diri yang bersangkutan. kehendak menempatkan norma norma kesusilaan dalam norma hukum dalam hal ini adalah hukum pidana tergolong sebagai pengingkaran terhadap hak asasi manusia. mengapa? karena tidak menghormati hak asasi manusia sebagai moral rights. seolah olah nantinya kalau kemudian hal hal yang diatur atau memperoleh sanksi dari moral rights kemudian menjadi legal rights, maka perspektif hak asasi manusia itu seolah olah hanya diwadahi dalam perspektif legal rights. padahal ada bidang atau ranah yang masuk klasifikasi moral rights yang pelakunya, saksinya datang dari dalam diri yang bersangkutan. ketidaksetujuan terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh laki laki atau perempuan yang belum kawin dengan perempuan atau laki laki yang juga belum kawin, dalam hal ini adalah kita pahami sebagai moral rights, tidak untuk dikodifikasi dalam ranah hukum, dalam arti legal rights. biarlah kedudukan norma tersebut berada dalam ranah moral dan atau ranah agama. kehendak untuk memindahkannya dalam ranah moral dan atau agama, justru sebagai wujud ketidakpercayaan atau keraguan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pada norma norma agama. justru mereduksi peran agama dan atau moral, padahal ham bukan sebagai tergolong sebagai legal rights, tetapi juga moral rights. bila dicermati ruang lingkupnya, berikut ini akan saya sebutkan satu per satu, maka alasan ketertiban umum untuk tidak termasuk sebagai alasan yang dapat dibenarkan, menyatakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki laki perempuan yang belum kawin dengan para laki laki atau laki perempuan atau laki laki yang juga belum kawin itu tergolong dalam ranah hukum pidana karena ruang lingkup dengan alasan ketertiban umum terbatas, dari perspektif hak asasi manusia, yang dimaksud dengan ketertiban umum itu terbatas pada pembatasan untuk yang pertama, next. yang pertama adalah hak atas kebebasan setiap orang untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya wilayah suatu negara. itu occur. itu boleh dibatasi dalam perspektif ketertiban umum. yang kedua, hak atas kebebasan setiap orang untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri, occur. yang ketiga, hak atas kebebasan pers untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang depan pengadilan dan badan peradilan, itu yang keempat, hak atas kebebasan setiap orang untuk menjalankan agama atau kepercayaan, yang kelima adalah hak atas kebebasan setiap orang untuk menyatakan pendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atau dalam bentuk cetakan dan seterusnya, kemudian, hak untuk berkumpul secara damai, occur. dan hak atas kebebasan setiap orang untuk berserikat dengan orang lain dan seterusnya, itu dari tujuh hak itu, maka materi muatan yang dalam tidak termasuk untuk digunakan sebagai alasan ketertiban umum, kemudian memasukkan sebagai perbuatan pidana. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold saya lanjutkan yang kedua, perspektif hak asasi manusia dalam hubungannya dengan perkosaan kuh pidana. perkosaan dalam pengertian memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dalam hal ini laki laki, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. itu yang dimaksud dalam oleh karena itu, haruslah diterapkan asas nondiskriminatif bahwa memaksa perempuan yang adalah istrinya bersetubuh dengan dia laki laki dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, itu tergolong juga pelanggaran hak asasi manusia. dengan kata lain, tidak hanya yang bukan istrinya, istrinya sekali pun kalau itu dilakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, masuk klasifikasi pelanggaran hak asasi manusia. sebaliknya, memaksa laki laki yang bukan suaminya bersetubuh dengan dia, dalam hal ini perempuan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, juga tergolong pelanggaran hak asasi manusia. jadi, tidak hanya laki laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan yang bukan.suaminya, perempuan terhadap laki laki yang suaminya pun masuk klarifikasi pelanggaran hak asasi manusia. oleh karena itu, ketentuan dalam kuh pidana, dari sisi ini, kami lihat sebagai ranah legal rights. oleh karena itu, maka itu tepat untuk memberikan sanksi oleh negara terhadap mereka yang terkait dengan tersebut. memaksa perempuan yang adalah istrinya bersetubuh dengan dia dalam hal ini laki laki dengan kekerasan atau ancaman, kekerasan ini tergolong sebagai pelanggaran ham dalam ranah moral rights. materi ini tidak untuk kemudian dikodifikasi dalam kuh pidana sehingga negara harus masuk mencampuri itu, biarlah itu ranah dari agama dan mereka yang bekerja bidang moral. sebaliknya memaksa laki laki yang bukan suaminya bersetubuh dengan dia dalam hal ini perempuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan juga tergolong sebagai pelanggaran ham, yaitu dalam kerangka moral. kami ingin sampaikan ini bahwa jangan sampai kita terlalu tergesa gesa untuk memasukkan semua hal dalam ranah hukum pidana, padahal sesungguhnya habitatnya ada dalam ranah agama atau ranah moral. oleh karena itu, biarlah dua jenis yang disebut terakhir tetap dalam merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god ranah moral rights tidak perlu dipindahkan ranah legal rights, dikodifikasi. terakhir yang ketiga adalah perspektif ham dalam hubungannya dengan cabul dengan seseorang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama. ketentuan dalam tentu sudah masuk sebagai legal rights karena sudah diwadahi dalam kuh pidana. bagaimana halnya dengan cabul dengan seseorang yang sudah dewasa dari jenis kelamin yang sama? kalau yang dalam hubungannya dengan seseorang yang belum dewasa. oleh karena itu, secara konsisten pula maka biarlah jenis yang disebut terakhir ini tetap dalam ranah moral rights tidak perlu dipindahkan dalam legal rights. andre ata ujan kriminalisasi dan problem hukum, dan hukuman berkaitan dengan kasus yang kriminalisasi. istilah kriminalisasi berkonotasi membuat sesuatu yang bukan kriminal menjadi kriminal. perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa hukum dalam hukum kriminal adalah kekerasan terhadap hak hak fundamental manusia, khususnya hak asasi yang disebut kebebasan yang sekaligus menceritakan stigma dan menjadi penghinaan bagi terhukum. hukum menciptakan rasa tidak bahagia bagi terhukum, baca murphy dan coleman. hal ini mudah dipahami karena kita ketahui bersama publik cenderung lebih mengingat kekurangan kekurangan dan keburukan keburukan seseorang ketimbang perbuatan baik yang dilakukannya. mengingat efek efek negatif yang disebutkan atas maka menetapkan sebuah tindakan sebagai perbuatan kriminal termasuk perbuatan asusila, serta hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran terhadapnya harus dilakukan dengan penuh kehati hatian yang didukung dengan alasan dan data data yang bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. dalam rumus yang sangat umum hukum dan hukuman kriminal dibenarkan berkaitan dengan tindakan tindakan yang dipandang membahayakan atau merugikan pihak lain. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold rumusan umum ini berpotensi membuka peluang untuk memasukkan tindakan apa saja, tak terkecuali tindakan tindakan asusila dalam kategori kriminal karena dianggap membahayakan. akan tetapi, mengingat efek negatif hukuman sebagaimana disebutkan atas, dan demi mencegah potensi kesewenang wenangan dalam mengkriminalisasi sebuah tindakan, cast guo tindakan asusila, penting mencermati dan menjawab pertanyaan pertanyaan kritis berikut ini secara objektif. siapa atau siapa saja yang dibahayakan atau dirugikan dalam tindakan asusila? apa bentuk bahaya dan kerugiannya? seberapa besar tingkat bahaya atau kerugian? apakah bahaya atau kerugian bersifat potensial atau faktual? majelis hakim yang saya tuliskan dan bapak lbu sekalian yang saya hormati. pertanyaan yang menyusul adalah apakah perlu mengkriminalkan semua bentuk perilaku dan tindakan asusila? selain alasan membahayakan atau merugikan hukum dan hukum kriminal, juga dipandang penting untuk mempertahankan, melindungi, dan memulihkan hak hak individu, segel berpendapat seperti itu. namun alasan itu hanya bisa dibenarkan ketika hukum kriminal diterima dan diakui sebagai satu satunya cara efektif untuk mempertahankan, melindungi, dan memulihkan hak hak individu. pemikir lain guido calabresi dan douglas misalnya, meminta perhatian kita untuk membedakan tiga macam peraturan. yang pertama disebut property rule, yang basisnya adalah individual consent. yang kedua, liability rule, ini kewajiban untuk kompensasi. dan yang ketiga, inalienability rule. robert notice salah satu pemikir hukum terkenal yang modern sekarang ini menegaskan bahwa hukum dan hukuman kriminal hanya berlaku demi melindungi hak hak yang sifatnya tidak dapat dikompensasi. khususnya apabila mengancam otonomi individu. sementara murphy dan coleman merumuskan definisi yang lebih tegas. tindakan yang disebut kriminal dan perlu mendapat hukuman apabila dan hanya apabila risiko yang ditimbulkan bersifat ekstrem dan merupakan akibat dari tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dari definisi itu, kita lalu bisa bertanya apakah semua risiko tindakan asusila bersifat ekstrem dan merupakan hasil dari sikap tidak bertanggung jawab, serta merampas otonomi individu? menjawab pertanyaan atas, mari kita membedakan dan mengelompokkan tindakan asusila dalam dua kategori sederhana. yang pertama, tindakan asusila yang sifatnya paksaan, kekerasan. dan kedua, tindakan asusila nonpaksaan yaitu yang melalui individual consent. individual consent pun perlu kita bedakan lagi menjadi dua. yang pertama, saya ingin menyebut consent begitu saja dalam arti genuine consent. dan yang kedua, saya menyebutnya gusi consent. dalam gusi consent terjadi kekerasan yang terutama bersifat psikis. sedangkan dalam perkosaan, terjadi kekerasan fisik yang juga berpotensi menimbulkan kerugian psikis. karenanya baik tindakan pemerkosaan maupun tindakan asusila sebagai akibat gusi consent, layak disebut kekerasan dan karenanya patut masuk kategori tindakan kriminal. mengikuti definisi murphy dan coleman atas, perlu ditegaskan bahwa kedua tindakan ini bukan dikriminalkan, melainkan nature criminal. persoalan berbeda dan lebih kompleks ketika berhadapan dengan kasus asusila yang terjadi antara dua orang dewasa dalam arti usia dan kesadaran atau pengertian. entah berlainan jenis atau yang berjenis sama. pada dua orang dewasa yang baik consent melakukan perbuatan asusila, alumninya adalah bahwa kedua pihak mengerti dan memahami nature dari tindakannya. dari segi moral bahwa diandaikan bahwa keduanya mengerti bahwa tindakan itu buruk dengan segala implikasi entah negatif atau positif yang bisa dialami sebagai akibat dari tindakan itu. dari segi etika harus dikatakan keputusan mereka menjadi legit. mengapa? pertama, diambil dalam kesadaran dan kebebasan penuh. kedua, konsekuensi adalah yang pertama, otonomi masing masing individu tetap terjaga. dalam kondisi seperti ini harus dikatakan bahwa keduanya memutuskan melakukan perbuatan yang menurut pandangan umum problematis secara moral itu karena mengejar kebahagiaan sesuai dengan pemahaman dan ukuran mereka pada waktu itu. pertimbangan yang merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god kurang lebih sama ini bisa juga diterapkan pada pasangan suami istri yang pernikahannya tidak diakui oleh negara karena berbagai alasan. pernikahan terjadi karena dibayangi oleh konsep kebahagiaan yang bakal mereka nikmati dalam hidup bersama sebagai suami istri. dalam kasus seperti ini, tidak ada relasi instrumental apalagi paksaan antara keduanya untuk membuat salah satu pihak layak disebut korban. kondisi ini tentu saja berbeda dengan tindakan pemerkosaan atau tindakan asusila lewat gusi consent. dalam kedua kasus yang terakhir itu, otonomi salah satu pihak dirampas melalui instrumentalisasi relasi yang dibangun oleh satu pihak melalui paksaan atau kekerasan entah bersifat fisik, seperti pemerkosaan, atau psikis, khususnya gusi consent. meskipun begitu, tidak ada jaminan definitif apa pun bahwa penguasa atau negara tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya. karena itu, warga negara juga harus hemat dalam melimpahkan kedaulatannya pada negara. mempercayakan setiap aspek kehidupan, baik privat maupun publik. pada negara justru berpotensi mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. akumulasi kekuasaan yang besar akan membuka potensi itu. kita tidak ingin terjebak dalam asumsi state nature dari seorang hobbs yang berujung pada penyerahan seluruh kedaulatan warga negara kepada penguasa. apabila hal itu terjadi, maka negara akan berubah fungsi dari mengatur kepada menghukum ketika kekuasaannya terganggu. itu sebabnya penyerahan kekuasaan kepada negara harus dilakukan dengan sikap kritis untuk memastikan bahwa hak hak individu apalagi dalam ruang privat tidak dilanggar begitu saja dengan alasan apa pun, termasuk atas kepentingan umum. otonomi dan kebebasan adalah mahkota martabat manusia dari sisi etika. dan karenanya, tidak boleh dirampas begitu saja atas nama kepentingan umum sekalipun. meskipun lain pihak, tetap harus dicatat juga. perlu disadari bahwa otonomi individu tidak boleh digunakan untuk melanggar ketertiban dan kesejahteraan umum. yang diperlukan berkaitan dengan apa yang umum disebut tindakan asusila adalah pertama, menetapkan secara jelas tindakan mana yang disebut kriminal, dan karenanya layak dihukum ketika terjadi pelanggaran, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold serta memastikan mana yang tidak termasuk wilayah kriminal meskipun secara moral problematis. kategorisasi terhadap tindakan tindakan seperti ini dilakukan dengan alasan kuat, terbuka, dan didukung oleh data data dan fakta fakta yang valid. kedua, perlu definisi yang jelas dan tegas antara ruang privat dan ruang publik untuk mengakomodasi kepentingan atau hak privat satu pihak dan hak dan kepentingan publik lain pihak. idealnya, negara tidak boleh mengganggu ruang privat dengan berbagai peraturan yang justru melanggar kebebasan dan otonomi privat. lain pihak, warga negara atau masyarakat jangan mudah menyerahkan pengaturan ruang rivalnya kepada negara. moralitas individual tidak menjadi wilayah privat, tidak menjadi urusan negara. baru menjadi urusan negara ketika persoalan privat diekspos dalam ruang publik, sehingga berdampak negatif bagi kepentingan umum. menyerahkan kontrol ruang privat pada negara justru berpotensi mengancam hak hak asasi individu yang seharusnya dilindungi oleh negara. hak asasi individu adalah tameng moral melawan kesewenang kewenangan kekuasaan. dan karena itu, harus dirawat. penutup. moralitas dan kepribadian positif yang matang dan genuine tumbuh dan berkembang dalam iklim kebebasan, mana individu menikmati otonominya tanpa distorsi intervensi sewenang wenang. pengembangan moralitas dan kepribadian melalui paksaan yuridis hanya akan menghasilkan manusia manusia robot yang bermental dan moralitas budak. pendekatan paksa yuridis dalam pembangunan perkembangan moralitas dan karakter bangsa hanya akan melahirkan manusia manusia hipoklorit yang lebih mengedepankan formalitas ketimbang substansi agus wahyudi demokratisasi yang dimulai tahun indonesia, diiringi oleh munculnya tafsir tentang pancasila yang menjadi alternatif dari tafsir hegemoni sebelumnya. pancasila yang kita maksudkan menunjuk pada kesepakatan sebagai dasar negara. contoh realisasi tafsir baru pancasila setelah presiden soeharto berhenti dari tampuk kekuasaannya, tercermin dalam produk uud yang diamandemen, yang sedikitnya menjawab dimensi kebutuhan baru. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god bentuk dan cara bekerjanya institusi institusi publik dan kenegaraan. prinsip tentang hubungan negara dan warga negaranya. dua aspek ini menjelaskan segi segi perbedaan penting antara uud yang asli dan uud dengan amandemen yang antara keduanya mengandung landasan filsafat dan teori yang berbeda. meskipun demikian, esensi pancasila sebagai dasar negara tidak pernah berubah. sejak ir. soekarno mengajukan pertama kali gagasan tentang pancasila pada sidang punk juni dan kemudian diterima sebagai dasar negara, esensi pancasila masih sama dan terus bertahan. pancasila menjadi simbol dan sumber inspirasi yang dapat menyatukan orang dan kelompok yang berbeda dalam sebuah susunan atau organisasi negara yang bernama indonesia. salah seorang guru besar ugm prof. bojonegoro (almarhum) menjelaskan pancasila dengan teori hierarkis piramidal, yang artinya menjelaskan sifat hubungan antara sila sila pancasila yang tak seharusnya saling dipisahkan. tetapi, dalam istilah yang dia pakai adalah saling mengualifikasi, memberikan sifat atau ciri satu sama lain. ini adalah konsepsi awal yang sangat penting untuk memahami pengertian tentang tata susunan sila sila pancasila dan yang dapat dijadikan pegangan bagi usaha mengembangkan kebijakan tentang hubungan negara dan warga negaranya. tafsir dominan pancasila sebelum tahun berakar pada gagasan integralistik atau negara organis. tetapi, sejak tahun landasan atau teori untuk menafsirkan pancasila mengalami pergeseran, tidak lagi didimoniasi oleh gagasan dan pandangan organis. meskipun pendukung gagasan ini masih ada dan cukup banyak. dengan kata lain, perspektif kajian tentang pancasila sebenarnya semakin beragam. misalnya tahun kami ugm pernah mendiskusikan tafsir pancasila yang menyarankan pancasila sebaiknya tidak dipahami sebagai doktrin komprehensif, tetapi sebagai konsepsi politis. definisi doktrin komprehensif adalah sistem ajaran yang berlaku untuk semua subjek dan kebijakan dari ajaran ini mencakup. seluruh kehidupan. semua doktrin komprehensif memiliki ciri penting. pertama, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold angka pertumbuhan penduduknya menjadi (nol) atau yang dikenal dengan zero growth population: bahwa perzinaan dianggap sebagai hubungan fisik semata mata untuk mengejar kepuasan badani tanpa adanya tanggung jawab lebih lanjut menjadikan banyak pelaku tidak merasa perlu adanya institusi perkawinan dan institusi keluarga. pemikiran demikian sudah barang tentu merupakan pemikiran yang berbahaya dan mengancam ketahanan keluarga dan menjadi ancaman ketahanan nasional: bahwa salah satu tujuan pembentukan keluarga hughes hughes secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga seperti: menyusun keturunan yang baik dan utuh dengan cara manfaat yang sangat diperlukan dalam membangun keluarga dan mengembangkan keturunan, berpikir positif, fokus pada sesuatu yang bersifat baik, dan menjalankan sistem kekeluargaan berdasarkan keturunan garis ayah. meningkatkan sikap positif dengan keyakinan bahwa anak adalah suatu hadiah dari tuhan dengan menjadikan fungsi parenting sebagai pengaruh besar bagi anak. menyesuaikan sikap antar suami istri dalam hal personalitas, strategi resolusi, cara berterima kasih, spiritual. meningkatkan afeksi keluarga yang meliputi cinta, saling menyukai dan bahagia apabila bersama. adapun landasan dari afeksi keluarga adalah kecintaan pada tuhan untuk saling menyayangi suami istri. cara meningkatkan afeksi keluarga adalah dengan membiasakan makan bersama, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi (bertanya, mendengarkan, perhatian dan berpikiran positif), liburan bersama, merencanakan hari hari istimewa bersama, dan pemeliharaan keunikan keluarga serta memelihara tradisi. mengembangkan spiritual keluarga dengan cara meningkatkan kegiatan rohani untuk pembinaan jiwa, berdoa, dan meningkatkan rasa bersyukur. meningkatkan kehidupan keluarga sehari hari dengan cara menerapkan disiplin yang layak, mendidik anak anak untuk merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold berlaku menyeluruh, jadi dapat dipergunakan untuk mengatur, bukan hanya kehidupan publik dan politik, tapi juga kehidupan privat. kedua, tidak ada kebenaran lain luar sebuah doktrin komprehensif yang diyakini. jadi, doktrin komprehensif bisa sekuler, bisa keagamaan, islam misalnya doktrin komprehensif memiliki ajaran tentang ekonomi islam, politik islam, tapi juga dalam islam mengatur bagaimana kehidupan privat, dijaga cara berwudhu, cara membersihkan diri, dan sebagainya. dalam masa demokrasi dan pascapolitik otoritarianisme tafsir baru pancasila sebagai bukan doktrin komprehensif, tetapi sebagai konsepsi politikus, waktu itu kami anggap penting dan relevan. salah satunya adalah konsepsi ini adalah memberikan konstribusi untuk menjawab pertanyaan tentang apa idealnya hubungan negara dan warga negara dalam negara pancasila yang dicirikan oleh pluralisme sebagai fakta permanen. sebab dalam masyarakat pancasila kita akan selalu menjumpai kelompok kelompok dalam masyarakat pengelompokan masing masing dengan konsepsi kebaikan (conception good) yang berbeda beda. misalnya, sebagian kelompok masyarakat menganut hindu percaya bahwa sapi harus dihormati dan tidak bisa dikonsumsi dagingnya. sementara kelompok islam percaya bahwa babi tidak boleh dimakan. ini hanya contoh tentang bentuk konsepsi kebaikan yang berbeda beda. pancasila sebagai dasar negara yang ditafsirkan sebagai konsepsi politis, artinya negara atau pemerintah tidak akan menjadikan salah satu doktrin komprehensif yang dianut atau dikenali dalam negara itu untuk dicoba dipaksakan berlaku bagi kelompok lain dalam masyarakat yang menganut doktrin komprehensif yang berbeda. tetapi sebaiknya peran pemerintah dalam negara pancasila keberadaan doktrin komprehensif, baik moral, kefilsafatan, dan keagamaan tidak akan ditolak atau ditiadakan, tetapi akan dilihat sebagai fakta umum yang harus diterima. jadi, diperlakukan sebagai ciri permanen dari kebudayaan publik yang demokratis. mengembangkan pancasila sebagai konsepsi politis bertujuan memperkuat pancasila sebagai dasar negara. pancasila sebagai konsepsi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold politis tidak identik atau tidak sama dengan pengertian pancasila sebagai kesepakatan politik sebagai kontrak sosial, atau sebagai konsensus politik, atau sebagai titik temu, atau sebagai kalimat sawa. sebab semua pengertian yang terakhir ini mengandaikan pancasila diterima secara tidak tulus atau tidak permainan atau dibacanya sebagai modus vivendi. jadi, modus vivendi itu ibaratnya dua pasukan yang sedang bermusuhan, berperang, lalu sepakat untuk berdamai, tapi sebenarnya juga siap siap untuk menghancurkan. nah, kita tidak ingin seperti itu. sebagai sebuah konsepsi politis, pancasila tidak menolak nilai nilai atau paham lain yang berlaku atau dianut oleh asosiasi keagamaan, universitas, lsm, pesantren, seminar, keluarga, orang per orang. pancasila sebagai konsepsi politis tidak mengatakan bahwa pengertian yang politis sama sekali terpisah dari semua nilai atau paham lain yang ada dalam masyarakat. tujuan menempatkan pancasila sebagai konsepsi politis adalah untuk memastikan bahwa institusi dan struktur kenegaraan dapat memperoleh dukungan dari konsensus melalui konsensus bersama. pancasila sebagai konsepsi politis berlaku untuk wilayah terbatas, yaitu domain politik yang mengandung atau mengandaikan hubungan politik, yang ciri utamanya adalah sebagai hubungan antara orang dalam dasar masyarakat, seperti institusi ekonomi kenegaraan. kedua, kekuasaan politik yang dijalankan dalam hubungan politis lalu merupakan kekuasaan yang koersif, didukung oleh perlengkapan negara dalam memaksakan hukum hukumnya. dengan mengambil pengertian yang politis sebagai domain pancasila, konsepsi politis menerima prinsip prinsip pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan pandangan yang berdiri sendiri, free standing view. ini mungkin sejalan dengan pandangan bojonegoro tentang susunan pancasila sebagai hierarkis piramidal. karena pancasila sebagai konsepsi politis membatasi domain pancasila hanya pada hubungan hubungan politis, maka pancasila hanya berlaku pada struktur dasar masyarakat dari kehidupan kenegaraan, yaitu lembaga lembaga politik, ekonomi, sosial, dan kesatuan skema kerja sama dalam hidupjika pancasila berlaku pada individu, maka ini hanya dalam kapasitas publik sebagai warga negara, bukan dalam kapasitas privat sebagai individu dengan konsepsi kebaikan komprehensif mereka sendiri. untuk memperjelas pengertian ini, sebagai ilustrasi dengan mengutip pertanyaan yang pernah diajukan oleh sidney hook waktu diskusi tahun an dapat dijadikan bahan renungan. hook bertanya, sekiranya ada orang indonesia berkata, saya tidak percaya bahwa benda ada, saya kira hanya jiwa yang ada. maka, apa pengaruh dari konsepsi metafisika realitas terakhir itu atas tingkah laku politik dan dapatkah dia merupakan seorang indonesia yang baik, sebagaimana orang lain yang mempunyai kepercayaan bahwa berdarah yang merupakan realitas terakhir? pancasila sebagai konsepsi politis tidak akan sulit menjawab pertanyaan ini karena setiap individu dan sesungguhnya semua organisasi asosiasi pengelompokan masyarakat, universitas, lsm, maupun kehidupan keluarga dipercaya dan harus dipastikan memiliki kebebasan dalam.memilih dan menentukan konsepsinya sendiri tentang kebaikan itu. pancasila sebagai konsepsi politis karena itu dimaksudkan untuk menghindarkan pancasila atau pemerintah dan negara dalam hal ini, agar tidak terbawa atau terseret, hanyut dalam kontroversi atau perbedaan yang sangat mendalam yang selalu ada dalam perdebatan filsafat dan agama, serta dalam teori teori moral yang hidup dan selalu dipeluk oleh warga negara, baik sebagai individu maupun kelompok. mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kemudian kesepakatan atau konsensus tentang hal hal yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara tercapai? pertanyaan ini muncul karena meskipun mudah menegaskan bahwa pancasila sebagai konsepsi politis akan memperkuat status pancasila sebagai dasar negara, tetapi selalu terdapat kemungkinan alternatif pilihan bagi kebijakan yang menentukan bentuk tatanan politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda. hal ini berarti bahwa dalam kontes menentukan berbagai pilihan kebijakan, pancasila sebagai konsepsi politis tidak mungkin mengabsolutkan sebuah pilihan kebijakan hanya berdasarkan pada salah satu teori moral, atau filsafat, atau agama, melainkan harus membuka diri merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pada berbagai ragam dan jenis teori moral dan filsafat sosial. kuncinya akan terletak pada kemampuan menggunakan nalar publik dalam menilai berbagai pilihan kebijakan negara, termasuk dalam kasus hukum yang menyangkut seksualitas. ugm, kami masih terus mengembangkan dan mengkaji pancasila menjadi ajaran atau ideologi yang hidup, living ideology, bukan doktrin yang mati. sementara interpretasi pancasila dalam pengertian sebagai konsepsi politis yang saya uraikan atas, sampai kini masih dapat diargumentasikan mengandung kebenaran dan masuk akal ketika dihadapkan pada realitas faktual empiris, kami terus melakukan kajian dan usaha untuk memperkaya kajian pancasila dan beragam perspektif agar pancasila tetap relevan. salah satu yang kami lihat adalah kelemahan pendekatan multikultural terkait dengan pancasila yang pada umumnya gagal mempertimbangkan hubungan hubungan kekuasaan dan struktur ketidakadilan ketika menghadapi hak hak warga negara yang terutama lemah. dan terpisahkan, dan hanya memusatkan perhatian pada penyediaan jaminan atas persamaan politik formal dan persamaan kesempatan dan pada pengakuan atas perbedaan. nah, bagaimana interpretasi atau tafsir pancasila yang diuraikan atas berhubungan dengan uji materi sidang hari ini? sejumlah garis besar ingin saya sampaikan. satu. mahkamah konstitusi adalah institusi kenegaraan produk era reformasi dan demokratisasi. karena itu, kita sebagai warga negara kiranya dapat berharap bahwa memiliki komitmen dalam memperkuat dan memperluas perlindungan hak hak warga negara secara lebih bermakna dalam kaitannya dengan kekuasaan negara yang memiliki hak atas pengunaan sarana kekerasan atau pemaksaan terhadap warga negaranya. berbeda dengan tatanan masyarakat nondemokratis, pancasila setelah orde baru menekankan pentingnya warga negara yang bebas dan otonom dalam menentukan kehidupannya, dan membuat keputusan dalam kehidupan bersama. pengertian sila ketuhanan yang maha esa dalam pancasila tidak niscaya menjustifikasi kesimpulan bahwa hukum nasional dapat merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mengambil begitu saja konsepsi kebaikan dari ajaran atau doktrin komprehensif tertentu sebab sebagaimana teori hierarki piramidal tentang pancasila menyarankan, ketuhanan yang maha esa juga harus dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab yang juga dijiwai oleh persatuan indonesia, dan dijiwai oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga dijiwai oleh keadilan sosial, dan seterusnya. ada pertanyaan yang selalu menarik secara moral yang negara pancasila harus selalu mempertimbangkan beragam teori moral tentang ukuran dan batas bagi legalitas dan legalitas. pertanyaannya, apakah semua yang dikategorikan sebagai tindakan dosa (sins) atau yang kita namakan immoral dapat dijadikan sebagai illegal? negara pancasila sejauh yang saya pahami dan berdasarkan pengertian pada teori teori moral yang kita kenal akan menjawab negatif terhadap pertanyaan ini sebab ukuran dosa dan immoral bisa berbeda menurut doktrin komprehensif dan standar moral yang berbeda. dalam ajaran agama tertentu misalnya, divorce (perceraian) dianggap immoral dalam katolik sebagian. kita juga dapat bertanya, bagaimana hanya dengan inseminasi buatan yang dilakukan seorang bukan dengan suaminya? kita selama ini negara pancasila, masih tidak menganggap perceraian walaupun itu immoral dari sudut pandang agama yang diakui indonesia sebagai hal yang harus dilegalkan. kita tidak pernah membuat hukum berupa larangan terhadap tindakan perceraian yang menurut agama katolik adalah immoral, alasannya mungkin cukup jelas untuk pertanyaan ini bahwa ukuran untuk menjadikan sesuatu itu ilegal bukan didasarkan hanya karena dianggap immoral oleh sebuah doktrin komprehensif tertentu, tetapi karena tindakan itu melibatkan kerugian pihak ketiga. nurrohman sesuai dengan judul yang dipaparkan atas, maka izinkanlah saya sebagai ahli ingin menyampaikan sikap dasar awal ya, sebelum kita mengambil suatu kesimpulan, sikap dasar awal kami adalah bahwa perzinaan dalam pengertian hubungan seksual luar pernikahan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold merupakan perbuatan yang secara moral tidak dapat dibenarkan menurut hukum islam atau syariat islam, ini sudah jelas terdapat dalam alquran surat an nur bahkan sampai dengan beberapa pertimbangan yang kiranya mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan dari majelis hakim yang mulia. sebelum melakukan suatu kriminalisasi perzinaan. pertimbangan pertama, saya ingin mengatakan, saya berpendapat bahwa hukum islam adalah sebenarnya hukum moral yang berdasarkan keyakinan. guru besar hukum islam, filsafat hukum islam misalnya prof. dr. budaya praja, dari universitas islam negeri sunan gunung dati bandung, melalui teori yang disebutnya sebagai teori credo. menjelaskan bahwa kesetiaan umat islam untuk mengamalkan norma norma yang digariskan dalam syariat islam bersumber dari tuntutan keyakinannya atau konsekuensi logis dari syahadat yang diucapkannya. selanjutnya. pertimbangan kedua. bahwa hukum islam secara umum. dikembangkan oleh para ahlinya dengan metodologi yang berbeda dan karenanya plural dan pada dasarnya tidak bergantung kepada negara. salah satu profesor ahli hukum islam juga itu khaled abou fall, ahli hukum islam dalam bukunya speaking god's name: islamic law authority and woman. membedakan antara hukum tuhan atau syariat dan fikih atau hukum islam dengan mengatakan, god's law abstraction called abstract called shari'ah (literally, the way), while the concrete understanding and implementation this will called the high (literally, the understanding)." selanjutnya. luna alam dalam tulisannya yang berjudul keeping the state out: the separation law and state classical islamic law. sebagaimana dimuat dalam jurnal law review tahun volume mengatakan bahwa sejarah islam klasik yang berakhir pada abad ke xvi telah memperlihatkan munculnya negara negara islam yang dibarengi dengan formasi sistem hukum yang kompleks, sejak awal kandungan hukum islam sebagian besar dikembangkan luar pengaruh maupun tekanan politik. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold black, kemudian esmaelli, kemudian nadirsyah dosen, dalam pengantar bukunya yang berjudul modern perspective islamic law, menyatakan bahwa islamic law, sebenarnya hukum islam represents extreme case jurassic . jurists law. was created and developed private specialists: legal science and not the state, plays the part legislator, and scholarly handbooks have the force law. islamic law therefore neither common law . common civil law, but jurassic law. jadi, hukum islam ini sini memang orang menyebutnya sebagai the third, ya, jadi aliran ketiga dari aliran hukum, sistem hukum yang ada dunia samping sistem civil law, common law, hukum islam itu juga dianggap sebagai jurassic law yang berbeda dengan sistem common law dan civil law. kemudian pertimbangan ketiga, hukum islam dapat berkembang atau berubah. hal yang paling penting, perubahan itu sendiri sebenarnya sudah lama diprediksi ataupun sudah diamanatkan oleh baginda rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadist yang dirikan oleh abi hurrairata. innallaha zza alla yab'atau lihadzihil ummat 'ala ra'si kuli mi'ati santai man yujaddidu lama dinata. sesungguhnya allah yang maha perkasa akan mengutus dalam umat ini (mujahid mujahid) ataupun pembaharu pembaharu pada setiap permulaan seratus tahun, yang akan memperbarui agama nya. selanjutnya, pertimbangan keempat. bahwa syariat islam sebagai bentuk ideal hukum islam memiliki tujuan. kalau disederhanakan, sebenarnya tujuan syariat islam itu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu untuk menegakkan hak hak dasar umat manusia. yang kedua adalah menegakkan keadilan. yang ketiga adalah membawa kemaslahatan. salah seorang pakar dalam hukum islam juga, dalam masa klasik, yaitu yang dikenal ibnu hasyim, itu mengatakan bahwa hakikat hukum islam harus mengandung unsur keadilan, kemaslahatan, hikmah, dan membawa rahmat. artinya, hukum islam itu mesti adil, membawa rahmat, mesti juga hikmah atau dalam bisa dikatakan bijak, ya, dan membawa rahmat. dalam kitabnya alam al mulai'in, beliau mengatakan, inna merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold al syari'ata manah sasha 'ala vitamin mashalihil abad al ma'asy ma'ad hiya alun kultura rahmat kultura mashalihun kultura hikmat kultura. ini diambil dari lam al mulai'in, jilid terbitan beirut, halaman oleh karena itu, mohamed ali seorang peneliti dari raja artman school international studies, singapore, dalam tulisannya berjudul understanding sharia law atau hubud, dia mengatakan . dalam sebuah tulisan itu dia mengatakan bahwa perceived money, hubud not rarely about reputation for those whose ill and stoning for those who committed adultery respectively, about holding justice the society. the sharia guarantees justice for everyone and safeguard their well being, sharia law such the hubud are not mean positive, their intention keep the law and order muslim society through clear deterrence. itu kata dia yang kira kira bahwa memang hubud itu adalah bukan tujuan, tujuannya adalah sebenarnya untuk menjaga . apa itu . keharmonisan ataupun hubungan baik yang ada dalam masyarakat. sehingga mohamed ali itu kemudian menyimpulkan, when the society avoid the application hubud mercy," jika masyarakat mencoba menghindar memberlakukan hubud dengan melalui pemakaman dan toleransi, sebenarnya, ".ifs accordance with the spirit islam," sebenarnya itu adalah tindakan yang sudah sejalan dengan spirit islam dan .".and adherence the teaching the prophet," dan sebenarnya juga mengikuti ajaran ajaran nabi muhammad, ".as peace loving religion, the essence sharia also characteristic mercy and compassion." jadi sebagai agama yang cinta damai (peace loving) esensi syariat adalah sebenarnya . apa itu . kasih sayang. pertimbangan kelima, nabi muhammad cenderung melihat perzinahan sebagai urusan privat. jadi, ada kecenderungan dalam hadist nabi itu salah satunya adalah hadist ini. dari aisyah r.a berkata, rasulullah bersabda hindarilah hukuman hubud dari kaum muslimin sedapat mungkin jika ada jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hukuman, maka lepaskanlah. sesungguhnya kesalahan imam atau hakim dalam memberi pemakaman itu lebih baik dibanding dengan kesalahannya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dalam memberi hukuman. ini sebenarnya tidak hanya hadist ini, banyak juga keterangan keterangan ataupun pendapat ulama yang sejalan dengan apa yang dikatakan dalam hadist ini, dimana nabi muhammad juga sempat menyayangkan orang yang mengaku dia melakukan perzinahan, kemudian dia ingin dihukum pada saat sahabatnya menghukum, kemudian mau menghukum dia lari, kemudian dikejar, akhirnya dihukum. nabi amat menyesal dan amat menyayangkan tindakan para sahabatnya itu. karena beliau sempat mengatakan bahwa alangkah malangnya, kira kira seperti itu, seandainya dia diberi kesempatan untuk bisa bertaubat dan memperbaiki diri. seandainya dia masih hidup tentu dia akan bisa memperbaiki diri dan ada kesempatan lagi untuk bertaubat dan memperbaiki diri, kira kira seperti itu. kemudian, pertimbangan berikutnya adalah bahwa konstitusi sebagai payung hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara itu pada dasarnya sudah islami. sebagai payung atau sumber hukum tertinggi, peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi atau the guardian constitution pada dasarnya merupakan negative legal drafted, bukan positive legal drafted. dari perspektif hukum islam, konstitusi indonesia juga sudah cukup islami atau sudah mencerminkan nilai nilai yang terkandung dalam ajaran islam. kemudian, pertimbangan ketujuh adalah yang diajukan oleh mohammad abad al jari dan ulama lainnya untuk dimungkinnya pidana hubud, pidana islam atau hubud. jadi, secara garis besar para ulama juga memberikan persyaratan yang sebenarnya cukup sulit, untuk bisa diterapkannya pidana islam ataupun hubud itu. persyaratan yang diajukan oleh para ulama bagi berlakunya hubud atau pidana islam, terkait dengan pidana yang terkait seksual, hubungan seksual, itu adalah antara lain mestinya harus terpenuhinya hak hak dasar yang fundamental. kemudian, tidak adanya pemakaman, kalau memang tidak adanya pemakaman, tidak adanya taubat, misalkan, tidak adanya unsur syubhat, baru bisa dilaksanakan. sebagai contoh misalnya, apa itu . mohammad abad al merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold jari dalam bukunya democracy, human rights and law islamic thought menjelaskan bahwa menurut al jari alquran maupun hadis itu terkandung ada tujuh poin hak asasi yang bisa diambil dari alquran, yaitu: hak hidup dan menikmati kehidupan. kemudian, hak berkeyakinan. hak memperoleh pengetahuan. hak untuk tidak setuju. hak bermusyawarah. hak kesetaraan dan keadilan. hak orang orang yang tertindas. inilah hak dasar yang jika rakyat tidak bisa menikmatinya, maka hukuman yang ada dalam syariat, termasuk hubud tidak bisa dilaksanakan dengan adil, kata al jari. beliau menambahkan, without putting end poverty, ignorance and the injustice the rulers and the injustice the strong against the weak, the hubud will remain exposed doubt. and, the prophetic hadith says, 'avoid the hubud (penalties) when doubt. jadi, kira kira kata mohammad abad al jari, selama kira kira hak hak dasar rakyat itu belum bisa terpenuhi, negara bisa belum memenuhinya, maka pelaksanaan hubud itu masih dalam kondisi diragukan atau belum memenuhi syarat. dan sesuai dengan hadis nabi, udara'uu al hubud bi. al syubhat. jadilah pelaksanaan hubud bila memang ada hal hal yang masih meragukan atau ada pertimbangan pertimbangan yang menjadikannya itu sesuatu yang masih meragukan. kemudian, pertimbangan yang delapan. ini adalah pertimbangan mengenai dampak penerapan pidana islam yang dirumuskan oleh para fuqaha pada masa klasik terhadap perlindungan hak asasi manusia. ini seorang ahli hukum, misalnya abdullah ahmed an na'im dalam bukunya toward islamic reformation, beliau antara lain mengatakan bahwa when the called islamic alternative the term sharia'a has been attempted countries like iran, pakistan, and sudan, has created more problems than has solved because those country who realized syari'ah merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold berperilaku baik, dan meningkatkan kualitas hidup berkelanjutan yang baik. bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang perkawinan disedangkan konsep perzinaan sungguh bertentangan dengan konsep perkawinan yang diakui indonesia, bahwa faktor ketahanan dan kesejahteraan keluarga menunjukkan pentingnya kesiapan pernikahan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumberdaya, pengelolaan stress, pencegahan dan prediksi kerentanan, dan peningkatan kepentingan keluarga. keberfungsian ekspresif (sosialisasi, pendidikan, cinta kasih, perlindungan, keagamaan) keluarga terkait erat dengan fungsi instrumental keluarga yaitu bagaimana pola nafkah keluarga (jenis, stabilitas, tempat, lama kerja, besarnya gaji upah, single dual warner). demikian halnya pengelolaan stress dan krisis keluarga. penurunan kerentanan, pengurangan risiko, peningkatan kepentingan menjadi penting mengingat indonesia merupakan wilayah rawan bencana yang menyebabkan gangguan dan dampak yang besar dalam kehidupan keluarga korban bencana. hasil kajian mengkonfirmasi bahwa ketahanan keluarga sangat dipengaruhi faktor eksternal diantaranya adalah pembangunan wilayah dan sistem ekonomi makro, (bukti bahwa konsep konsep ketahanan keluarga dan nilai nilai perkawinan tidak akan mungkin dapat diwujudkan apabila perzinaan masih marak terjadi indonesia. lebih jauh, keberadaan perzinaan luar maupun didalam perkawinan, bukan sekedar tidak mampu mewujudkan konsep ketahanan keluarga dan tujuan dari perkawinan, tetapi bahkan perzinaan justru menjadi ancaman yang akan merusak ketahanan keluarga dan perkawinan indonesia: bahwa risiko risiko ketidaksiapan dalam menghadapi akibat dari perzinaan seperti hamil, berpisah, tidak diakui keberadaan anak, aborsi, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold faced some problems connection with global demand like international law and human rights. pernyataan ini mesti dipahami bahwa syariat yang dimaksud an na'im adalah syariat sebagaimana dimuat, sebagaimana dipahami dalam kitab kitab teks fikih yang ditulis oleh ulama sejak zaman klasik yang cenderung tekstual dalam memahami ajaran agama. pertimbangan yang kesembilan, itu adalah dampak perluasan makna pada jadi, ada beberapa potensi yang bisa berdampak luas atau berdampak negatif bila kuhp diperluas maknanya. jika rumusan diperluas pendanaannya sampai luar ruang lingkup perkawinan dan detiknya diubah dari delik aduan menjadi delik biasa, sebagaimana yang diinginkan oleh pemohon, maka bukan saja mengubah secara keseluruhan struktur tetapi juga akan menyebabkan beberapa potensi, seperti potensi kriminalisasi terhadap orang orang yang karena satu dan lain hal perkawinannya tidak diakui oleh negara. jadi karena perkawinannya tidak diakui, kemudian amat rentan untuk dituduh sebagai berzina dan itu akan rentan menjadi objek kriminalisasi. merugikan hak konstitusional korban kekerasan secara seksual, ini juga berpotensi menjadi korban hak konstitusional perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, terutama karena mengingat kekerasan ini juga ada yang berbentuk kekerasan yang sifatnya langsung maupun kekerasan yang tidak langsung, terutama dengan modus modus eksploitasi seksual yang dilakukan kadang kadang dalam masa masa pacaran dan seterusnya misalnya. ini sering kali perempuanlah yang menjadi korban eksploitasi ataupun korban kekerasan seksual, baik kekerasan yang langsung maupun yang tidak langsung. jika rakyat indonesia benar benar ingin merubah kitab undang undang hukum pidana yang dalamnya termasuk perubahan pengertian perzinaan yang diadopsi dari high atau hukum islam atau dari paham keagamaan apa pun, sehingga bisa mencakup hubungan seksual luar nikah, termasuk yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat oleh perkawinan, maka sebaiknya dibahas dalam lembaga legislatif dengan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold melibatkan stakeholder yang lebih luas, termasuk bagian bagian dari masyarakat indonesia yang akan terkena dampak dari perubahan aturan itu. sehingga akan lahir hukum yang benar benar adil, arif, bijaksana, dan membawa rahmat bagi seluruh rakyat indonesia tanpa diskriminasi atas dasar apa pun. lanjut. untuk itu, demi keadilan bagi seluruh rakyat indonesia, mahkamah konstitusi sebaiknya menolak permohonan pemohon, biarlah perubahan atau penyempurnaan dalam kitab undang undang hukum pidana diserahkan kepada lembaga pembuat undang undang yakni pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sehingga lebih mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. dengan kata lain, biarlah tetap menjadi kebijakan yang terbuka atau sering dipahami sebagai open legal policy. mahmud syaltout secara sederhana, sebenarnya pendekatan hukum ada lima pendekatan, pertama pendekatan positivis, yaitu saya tidak akan berbicara sini. terus yang kedua, pendekatan post positivism, ini tidak terlalu popular indonesia. terus yang kedua, pendekatan transformatif, cukup popular, misalnya teman teman yang beraliran atau sepakat dengan aliran pak satjipto rahardjo itu lebih cenderung pendekatan transformatif, terus selanjutnya adalah pendekatan legal constructivism, ini pendekatan antropolog atau sosiologi yang kemudian masuk wilayah hukum. terus yang terakhir ini pendekatan pragmatis, ini pendekatan yang seharusnya digunakan oleh legal drafted dari sisi pemerintah. sedangkan pendekatan post positivism sendiri ada beberapa pendekatan. yang pertama ada benefit the doubt. jadi, kira kira kalau misalnya ini diubah, akan ada benefitnya. pendekatan seperti itu biasanya pendekatan digunakan oleh para antropologi hukum yang kemudian masuk wilayah hukum dan kemudian bermain dengan kuantitatif. terus kemudian yang kedua, ini pendekatan penyempurnaan dari analytical hierarchy process, namanya analytical reproduction process dari thomas saat. ini pendekatannya pakai algoritma, ini saya ajarkan juga kampus, kajian wilayah eropa, hukum eropa. terus kemudian ada merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold lagi yang namanya kita sebut observed component model, ini memang pendekatan kuantitatif dan kemudian lebih cenderung pendekatan american approach. terus kemudian ada system dynamics, itu semua data dimasukkan, di running, terus kita punya semua equation dan sebagainya, kita bisa tahu dampaknya seperti ini kalau masuk budget nya seperti apa, seperti apa, bisa pakai. menggunakan pendekatan budget allocation process, ini pendekatan dipakai oleh oecd negara negara maju dan kemudian negara negara yang tergabung uni eropa. kemudian dari pendekatan budget allocation process, saya menggunakan namanya pieces approach atau political, institutional, social, cognitive, and economic systemic approach, dimana semua semua kasus, semua literatur kita dudukan dengan lima variabel. bagaimana dampaknya cost maupun benefit nya secara politis, secara institutional, secara social, secara cognitive, secara economic? kemudian kita bisa mengukur dampak yang bisa terlihat forcibly dan nonforcible. kemudian impact nya kita lihat dari dua aspek onward maupun outward looking, dari situ kita punya pemahaman yang komplet tentang bagaimana dampak sistemik sebuah perubahan atau perubahan undang undang, atau peraturan perundang undangan. lanjut analisis permohonan. nah, untuk masuk analisis permohonan, maka mau tidak mau kita harus melihat maupun yang secara nomenklatur berada sebagai kasus kesusilaan. jika misal kemudian kita buka data drops polri, itu bisa tahu bahwa kasus kesusilaan itu porsinya dari total banyaknya kasus yang ditangani oleh polri, ini kemudian kita belum ngomong wilayah kejaksaan dan seterusnya, itu besarnya sebenarnya tidak terlalu signifikan. kalau main statistik ini enggak signifikan bisa dibuang, tapi kan kita enggak bisa seperti itu, hanya kalau misalnya kita bandingkan dengan curator enggak ada apa apanya, curator itu kali lipat dibandingkan misalnya kasus ini. bahkan kebetulan lebih spesifik, kasus kesusilaan yang ditangani oleh polri ada cabul, perzinaan, ada perkosaan artinya sebenarnya perzinaan juga diatur sini oleh negara sebenarnya, tetapi kemudian sangat merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold spesifik yang seperti kita ketahui bersama. sebenarnya porsi perzinaan sendiri bisa diketahui sebenarnya sebagai kasus itu tidak besar ditangani polri, hanya yang besar itu sebenarnya tindak pidana pencabulan dia besar y6, sedangkan perkosaan coding terhadap dokumen yang ada, yang diberikan oleh teman teman ylbhi. nah, dari sini kita bisa tahu bahwa porsi terbesar dari aspek sistemik itu dari pertimbangan ekonomi, kemudian kedua aspek politik sebesar y5, institusional sosial kognitif kita juga mengukur misalnya kita mengasumsikan semua yang diajukan oleh pemohon sebagai benefit, kita hitung juga. tetapi misalnya kemudian dari perhitungan komputer statistik kualitatif data analisis sebenarnya dalil dalil yang diajukan pemohon lebih besar aspek kognitif, dan sosial, ekonomi itu hanya sekitar kecil tidak signifikan. yang pertama, tentu saja poligami yang tidak sesuai dengan undang undang nomor tahun misalnya kemudian, seharusnya misalnya undang undang nomor tahun kan ada strict, misalnya istri pertama tidak bisa memenuhi kewajiban, terus kemudian ada persetujuan, dan seterusnya. pada saat tidak memenuhi, berarti sebenarnya hubungan dengan istri kedua yang kemudian selama ini kita anggap biasa biasa saja, itu menjadi kriminal. terus kedua, misalnya kawin siri yang hanya sesuai dengan agama. terus ketiga, korban perkosaan yang hamil dan tidak bisa dibuktikan. ini juga bisa kena norma perluasan semua yang diajukan oleh pemohon. kemudian, terakhir. perkawinan berdasarkan agama atau adat yang tidak selalu diakui oleh negara. misalnya, untuk beberapa kasus, perkawinan yang dilakukan oleh kawan kawan ahmadiyah, misalnya. atau misalnya, perkawinan yang dilakukan oleh wet telu, dan sebagainya, yang kemudian itu tidak selalu diakui oleh negara. kemudian, dari sini kita ambil saja parameter paling sederhana. estimasi paling minimal yang kemudian datanya ada. kalau datanya enggak ada, kemarin kita sempat berdiskusi. oke, kita mau hitung semuanya. datanya dari mana? oke. kita tahap pendekatan post positivisme pakai kuantitatif selalu berbasis data. datanya dari mana? merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold data kita pakai data data dari mahkamah agung. kita dapat kasus poligami yang menyebabkan perceraian seluruh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi agama. kemudian, kita juga dapat data isbat nikah. mereka yang sebelumnya nikah siri, kemudian minta dicatatkan. kita punya semua, punya data walaupun dari tren yang ada. kecenderungan mereka mengajukan isbat nikah menurun, kecuali bulan februari tahun turunnya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. dari total yang ada, kemudian kita bisa melakukan penghitungan secara sistemik dengan. dari total budget yang dianggarkan oleh kepolisian negara, kejaksaan, maupun pengadilan negeri, misalnya dari kepolisian dari penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya, akumulasinya rp3. terus kemudian, kejaksaan negeri berapa. terus kemudian, kejaksaan tinggi berapa, dan seterusnya. kemudian, begitu juga pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi sampai mahkamah agung. besar total biaya penanganan tiga kasus kasus pidana berdasarkan, ya, tiga delik kuhp nomor dan nomor maupun nomor itu memakan biaya rp322 miliar, dua ratus rp331. apabila kemudian dan kuhp itu diubah, maka beban biaya negara untuk penegakan hukumnya sebesar rp7. artinya, akan terjadi kenaikan biaya signifikan untuk penegakan hukum dalam perubahan tiga kuhp tersebut sebesar kali lipat. vii. majelis ulama indonesia (mui) indonesia sebagai negara hukum berketurunan yang maha esa bahwa sebagaimana telah terjadi perubahan undang undang dasar yang cukup mendasar, yaitu pada ketentuan norma dan undang undang dasar pada undang undang dasar yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar dan seterusnya. bahwa pernyataan kemerdekaan rakyat indonesia untuk berdaulat dalam suatu negara pasarkan pada.niat yang luhur agar berkehidupan kebangsaan yang bebas dan terhormat, oleh karena merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold itulah indonesia dan seterusnya. bahwa dalam pandangan majelis ulama indonesia kemajemukan masyarakat indonesia dicerminkan oleh baik kondisi geografis, etnis, budaya, maupun agama, tetapi dari segi politis merupakan kesatuan yang saling melengkapi sebagaimana yang disimpulkan dalam semboyan negara bhinneka tunggal ika. bahwa sejalan dengan itu dalam pandangan majelis ulama indonesia, hukum harus dipandang sebagai suatu kesatuan, hukum tidak berdiri sendiri melainkan ada kaitannya yang sangat erat, ada kaitannya yang sangat kuat dengan tuhan bahkan tuhan dilihat yang menyatakan atas berkat rahmat allah yang maha kuasa dan seterusnya. bahwa pandangan tersebut memiliki konsekuensi yuridis terhadap segala peraturan perundang undangan yang harus mengacu dan bersumber pada nilai nilai teologis, yakni nilai ketuhanan yang maha esa. pandangan majelis ulama indonesia seperti demikian itu sejalan dengan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viibahwa berdasarkan uraian atas, maka negara hukum yang hendak dibangun dan ditegakkan adalah negara hukum yang bangunan hukumnya dalam berbagai peraturan perundang undangan bersesuaian dan mendasarkan perumusannya pada nilai nilai pancasila yang mengacu pada nilai ketuhanan yang maha esa. ketentuan dan dan kuhp tidak sejalan dengan nilai pancasila. sebagaimana diuraikan atas, majelis ulama indonesia berpendapat bahwa nilai pancasila sebagai nilai filosofis bangsa telah dituangkan dalam pembukaan undang undang dasar pada alinea ketiga. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa dalam pandangan majelis ulama indonesia, hukum islam yang bersumber dari alquran dan sunah rasulullah s.a.w. dirumuskan oleh para ulama dengan metode ijtihad. telah melahirkan produk hukum berupa fikih dan penetapan hukum (fatwa) yang bertujuan untuk mencapai macam kemaslahatan. uddin (kemaslahatan agama), lunas (pemeliharaan jiwa), hifdhul (pemeliharaan akal), hifdhul nasal (pemeliharaan keturunan), dan hifdulmal (pemeliharaan harta). bahwa luar tujuan pemeliharaan agama, apa yang dikehendaki oleh hukum islam pada dasarnya sama dengan yang dikehendaki oleh hukum pidana produk zaman kolonial belanda. mungkin juga oleh sistem hukum pidana lainya. bahwa hukum islam mengatur kebebasan pribadi dalam melakukan hubungan seksual. yaitu hanya boleh dilakukan oleh suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah. hukum islam mengatur kebebasan seksual adalah untuk kepentingan pribadi dan sekaligus juga untuk kepentingan masyarakat. sebab hubungan seksual luar perkawinan yang sah dapat mengancam kehidupan masyarakat dan merendahkan martabat kemanusiaan. larangan zina tidak semata berpotensi menimbulkan kekacauan garis keturunan anak atau nasab. melainkan juga penyebaran penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan seks bebas. larangan hubungan seksual tidak semata mata antara laki laki dan perempuan luar perkawinan, melainkan juga hubungan seksual sesama jenis. laki laki dengan laki laki, dan hubungan seks sesama perempuan atau pihak. hubungan seks dengan binatang (suara tidak terdengar jelas), dan hubungan seks dengan perkosaan. bahwa kuhp menegaskan diancam dengan pidana penjara paling lama bulan. seorang pria telah menikah atau beristri yang berbuat zina sedang diketahuinya. bahwa kitab undang undang hukum pidana berlaku padanya. seorang wanita telah menikah atau yang bersuami berbuat zina. seorang pria yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah. dan seterusnya. bahwa mencermati ketentuan dan kuhp adalah norma hukum pidana yang tidak mengancam merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god setiap orang yang melakukan perbuatan zina tetapi hanya mengancam pria atau wanita yang berstatus dalam perkawinan. sedangkan pria atau wanita yang tidak berstatus nikah, tidak diancam sanksi apa pun. padahal perbuatannya adalah sama sama merusak sendi sendi moralitas masyarakat indonesia. tidak adanya sanksi tindak pidana zina bagi pria dan wanita yang tidak berstatus nikah menunjukkan kelemahan atas norma hukum tersebut. dikarenakan jenis dan indikator perbuatan sama tetapi saksinya berbeda. oleh karena itu, perlu adanya perluasan pengertian zina pada kuhp agar sejalan dengan asas ketuhanan yang maha esa. bahwa dikaitkan dengan ketentuan undang undang perkawinan rumusan dan kuhp jelas jelas mencederai, mengancam, dan bahkan merusak nilai nilai ketentuan bahwa dalam pandangan majelis ulama indonesia, pengertian perbuatan zina atau perzinaan harus dikembalikan pada pengertian dasar. yaitu sanggama antara pria dan wanita luar nikah. baik dilakukan orang yang masih terikat dalam suatu perkawinan, maupun yang belum atau tidak terikat perkawinan atau pernikahan. baik dilakukan lokasi umum pelacuran, maupun ruang privat. pengertian mendasar ini didasarkan pada alquran surat anam surat nur dan surat isra. wala taliabu fawahisa dhoharo minta nama baton, azani azani fajlidu kula wahidin min huma miatakjaldah ayah. dan surat isra, wala taliabu zina indah kana aisyah wasat nabila. bahwa majelis ulama dapat memahami hukum pidana kolonial memang menyatakan bahwa zina merupakan delik kesusilaan. oleh karena itu, dipandang sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang melanggar kesusilaan. bahwa oleh karena itu, pengertian dan sejalan dengan undang undang dasar dan seterusnya. bahwa oleh karena itu, majelis ulama indonesia memohon agar mahkamah konstitusi mempertimbangkan hukum islam sebagai landasan untuk memperluas pengertian zina sebagaimana diuraikan atas sesuai dengan asas ketuhanan yang maha esa yang tercantum dalam pancasila merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. demikian pula asas kemanusiaan yang adil dan beradab. tanpa perubahan makna perzinaan yang tercantum dalam kuhp, berarti negara membiarkan praktik hubungan bebas luar perkawinan yang sah yang sudah terbukti banyak menimbulkan kemelaratan tidak hanya bagi keutuhan keluarga, melainkan juga merosotnya akhlak dan moral bangsa, serta munculnya berbagai perilaku sosial dan penyakit masyarakat yang disebabkan merajalelanya perbuatan zina tengah masyarakat. bahwa dengan demikian, majelis ulama indonesia memohon agar mahkamah konstitusi menyatakan bahwa norma zina dalam kuhp hanya terjadi apabila dilakukan oleh pria atau wanita yang terikat dengan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai laki laki dan perempuan yang melakukan zinaangka kuhp sepanjang frasa yang beristri dan frasa sedang diketahuinya. bahwa kitab undang undang hukum perdata sipil) berlaku kepadanyaberbuat zina. angka sepanjang frasa sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuamiyang turut melakukan perbuatan itu.perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu. padaseorang wanita yang turut sertakita halaman bahwa ketentuan kuhp merupakan peraturan yang membuka peluang dan membebaskan pelaku, baik laki laki maupun perempuan untuk memaksa laki laki bersetubuh dengan cara memaksa dan melakukan kekerasan karena dalam guo hanya memberikan sanksi bagi pelaku yang memaksa seseorang wanita, tetapi seorang laki laki yang diperkosa, pelakunya tidak dikenakan sanksi. bahwa berdasarkan uraian atas, ketentuan kuhp tidak mampu lagi sebagai norma hukum tertulis yang dapat melindungi atau mencegah terjadinya tindak pidana seksual, baik secara heteroseksual maupun homoseksual. oleh karena itu, ketentuan kuhp masih bersifat diskriminatif dan harus dipandang secara utuh dampaknya kepada masyarakat, baik perkosaan yang dilakukan secara heteroseksual maupun homoseksual. sehingga dengan demikian, kuhp tidak sejalan dengan ketentuan dan undang undang dasar bahwa menurut majelis ulama, ketentuan hukum pidana belanda yang baru tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam yang memandang perkosaan dapat terjadi antarlawan jenis maupun sesama jenis. dengan demikian, perempuan atau laki laki yang diperkosa bebas dari tuntutan hukum. berdasarkan hadis rasulullah yang menyatakan bahwa orang yang dipaksa adalah bebas dari tuntutan hukum. bahwa menurut hukum islam, perkosaan secara heteroseksual adalah termasuk tindak pidana zina. selain heteroseksual, perkosaan juga dapat terjadi secara homoseksual. bahwa menurut majelis ulama indonesia, pengertian perkosaan yang tercantum dalam kuhp perlu diperluas maknanya sehingga tidak terbatas hanya kepada perkosaan seorang laki laki terhadap perempuan yang bukan istrinya, namun mencakup perkosaan dalam arti luas, baik laki laki terhadap perempuan, laki laki terhadap laki laki, perempuan terhadap laki laki, maupun perempuan terhadap perempuan. atas dasar itu, majelis ulama indonesia menyampaikan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk memperluas makna norma kuhp sehingga ini tidak mempunyai kekuatan hukum. mengikat merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold stress dan tidak terpenuhinya afeksi masing sayang yang dibutuhkan layaknya pasangan suami istri, juga berdampak pada mekanisme pertahanan perempuan dalam memandang konflik ataupun situasi konflik yang dialaminya, bahwa tidak sedikit dari perempuan yang mengalami dampak akibat dari perzinaan yang akhirnya memiliki anak, menganggap bahwa anak tersebut bukanlah anak yang diinginkan dan paradigma demikian menyumbang besar dalam pola pengasuhan anak yang buruk. dalam kasus lainnya, dampak perzinaan juga mengakibatkan adanya rasa cemas berlebihan akan dicampakkan, rasa tidak berharga yang berlebihan dikarenakan tidak diakuinya hubungan antara perempuan dan laki laki mata hukum sehingga tidak dapat menuntut hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, bahwa ancaman krisis demografi, ancaman ketahanan keluarga, pengabaian atas institusi perkawinan sebagaimana dijelaskan pada point sebelumnya, maka hal hal tersebut dirasakan oleh para pemohon telah mengabaikan hak konstitusional yang dijamin dalam uud sebagai hak yang seharusnya digagas, dilindungi dan dituangkan oleh negara, bahwa kuhp yang hanya membatasi zina sebagai tindak pidana selama salah satu pelaku terikat dalam perkawinan secara contrary memiliki makna bahwa persetubuhan suka sama suka luar perkawinan bukan merupakan tindak pidana. hal ini lah yang akhirnya menimbulkan banyak kerancuan mengenai pelacuran yang terjadi indonesia. hingga saat ini, tidak ada hukum nasional yang melarang zina sekaligus prostitusi secara langsung, sementara zina dan prostitusi merupakan sebuah kegiatan asusila yang bukan saja meresahkan tatanan sosial masyarakat, tetapi juga menimbulkan sejumlah penyakit bagi pelakunya maupun bagi masyarakat seperti penyakit menular seksual, dan lain lain: bahwaberdasarkan uraian diatas, maka konsep perzinaan dalam kuhp saat ini tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sepanjang tidak dimaknai perkosaan laki laki terhadap perempuan, perkosaan laki laki terhadap laki laki, perkosaan perempuan terhadap laki laki dan perempuan terhadap perempua kuhp sepanjang frasa kata perempuan yang bukan istrinya adalah bertentangan dengan undang undang dasar tahun dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia dihukum karena memerkosa dengan hukuman penjara selama lamanya tahun. dengan catatan kata dia dalam tersebut menjadi kata seseorang. kuhp merendahkan martabat manusia dan tidak memiliki kepastian hukum. bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan undang undang dasar yang menyatakan,dan seterusnya. bahwa ketentuan kuhp yang menyatakan bahwabukanya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama tahun, merupakan norma yang membuka peluang untuk melakukan perbuatan cabul seperti melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, yaitu antar sesama perempuan, sesama lelaki, perbuatan pencabulan sesama jenis sebagaimana ketentuan kuhp hanya menekankan pada perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa. ketentuan ini mengandung arti jika perbuatan cabul dilakukan sesama jenis dan sesama orang dewasa tidak mendapatkan ancaman hukuman. ketentuan tersebut justru memberikan peluang dan melegalisasi hubungan orang dewasa sesama jenis, padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat dilarang. oleh karena itu, ketentuan kuhp pemakainya harus diperluas, yaitu pencabulan tersebut tidak terbatas pada korban pencabulan orang belum merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dewasa, tetapi juga kepada orang dewasa sesama jenis, laki laki dan sesama jenis perempuan. bahwa dalam pandangan majelis ulama indonesia, perbuatan cabul yang dilakukan antar sesama perempuan, sesama lelaki adalah perbuatan keji yang dimaknai allah swt. hal ini telah ditegaskan dalam beberapa alquran antara lain, innakum lata'tuna arrival syahwat min dunia annisa bal annum game musrifun. menegaskan ini diulang dalam alquran sebanyak kali, bandingkan dengan larangan membunuh hanya kali. bahwa ketentuan kuhp yang memuat ketentuan pengaturan yangwarga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. bahwa dengan uraian atas, majelis ulama indonesia memohon agar mahkamah konstitusi mempertimbangkan adanya perluasan makna perbuatan cabul sejenis dalam kuhp, yaitu tidak hanya terhadap orang belum dewasa, tetapi juga meliputi orang dewasa. dengan demikian, kuhp tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatkitab undang undang hukum pidana sepanjang frasa dewasa, frasa yang belum dewasa,tahun sehingga, harus dibaca sebagpetit. berdasarkan dalil dalil pihak terkait atas, maka pihak terkait memohon agar mahkamah konstitusi dapat mengabulkan hal hal sebagai berikut. mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. menyatakanmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldtahun. menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. angka undang undangdan seterusnyalima tahu apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnyasyaiful bakeri bahwa pada dasarnya zina berasal dari bahasa arab, yaitu tanah yang artinya persenggamaan antara laki laki perempuan yang tidak terikat pernikahan. secara harfiah zina berarti perbuatan yang keji. dalam pengertian istilah zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan yang satu sama lainnya tidak terikat hubungan perkawinan. tentang zinalam pasal yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama bulan. kesatu, seorang pria telah nikah yang melakukan zina padahal diketahui bahwa burgerlijk webbook) atau kitab undang undang hukum perdata berlaku baginya. seorang wanita telah nikah melakukan zina. kedua, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah. seorang tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya yang turut bersalah telah menikah dalam berlaku baginya. tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar dan bilamana bagi mereka berlaku dalam tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga. terhadap pengaduan ini tidak berlaku dan kuhp. pengaduan dapat ditarik merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godapat diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. dari pengaturan yang disebutkan atas dalam kuhp, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana perzinaan adalah sebagaimana dalam bw, hubungan seksual luar perkawinan antara dua orang yang sama sama lajang, sama sekali tidak merupakan tindak pidana perzinaan. tindak pidana perzinaan atau overset yang dimaksud dalam kuhp itu merupakan offset the lead delik atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja itu berarti bahwa unsur .kesengajaan harus terbukti ada pada diri pelaku agar dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinaan sebagaimana diatur dalam angka huruf dan dan angka huruf dan kuhp. bahwa oleh karena itu, perzinaan kemudian telah dicantumkan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan dalam webbook van strafrecht atau kitab undang undang hukum pidana dan bagi wanita itu telah diberikan kedudukan yang sepenuhnya sama dengan kedudukan pria, yakni bukan hanya kedudukan masing masing sebagai pihak yang dapat menjadi subjek dari tindak pidana perzinaan melainkan juga dalam kedudukan masing masing sebagai pihak yang dapat mengajukan pengaduan dan mengajukan gugatan perceraian jika mereka itu merasa perlu berbuat demikian karena dilakukan perzinaan oleh suami mereka dengan wanita lain atau karena telah dilakukannya perzinaan oleh istri mereka dengan laki laki lain.rdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mengatur mengenai perzinaan. berikut isi dari ruu tersebut. dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama li padahal diketahui bahwa laki laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan atau laki laki dan perempuan masing masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah istri atau pihak ketiga yang tercemar. terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud padari pengaturan yang disebutkan atas dalam ruu kuhp maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana perzina, dalam ini spesifikasi tindak pidana zina diperluas, yaitu diperuntukkan juga terhadap seorang laki laki dan perempuan yang melakukan persetubuhan yang masing masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah. selain itu, terkait dengan sanksi pidana akan diperlihatkan pengertian, tujuan, dan macam macam sanksi pidana terdapat, baik dalam kuhp maupun ruu kuhp sanksi pidana merupakan masalah pokok ketiga dalam hukum pidana. masalah pokok yang pertama, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana. dan masalah pokok yang kedua yang dipertanggungjawabkan pidana dari pelaku tindak pidana atau kesalahan sebenarnya merupakan sarana atau instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dengan demikian, sanksi pidana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya terkait bahasan mengenai sanksi tindak pidana zina, baik dalam kuhp maupun dalam ruu kuhp dalam kuhp disebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. dengan demikian, bagi seseorang yang melanggar ketentuan kuhp atau telah melakukan kejahatan kesusilaan, maka sebagai sanksi atas perbuatan tersebut, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan. ketentuan sanksi atas tindak pidana zina dalam kuhp tersebut telah sesuai dengan pendapat prof harta. mana menyebutkan bahwa karakteristik pidana adalah mengandung penderitaan atau konsekuensi konsekuensi lain yang tidak menyenangkan. dikenakan pada seorang yang benar benar atau disangka benar benar melakukan tindak pidana. dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum. dilakukan dengan sengaja oleh . oleh orang selain pelaku tindak pidana. dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut. selain telah sesuai dengan pendapat prof harta, satu, pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan nestapa atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan. dua, diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan. tiga, dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang undang. sanksi bagi tindak pidana zina dalam ruu kuhp telah disebutkan dalam yang menyatakan, bahwa dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama tahun. dengan demikian, dapat diketahui bahwa ancaman sanksi dalam kuhp jelas terlihat berbeda dengan ancaman sanksi dalam ruu kuhp bagi seseorang melanggarvmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dijamin dalam uud sehingga hak hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dapat terjamin dengan dilakukannya tindakan preventif pencegahan atas terjadinya penularan penyakit penyakit tersebut yang salah satunya melalui rekayasa hukum dengan dilakukannya judicial review kuhp: bahwa dalam hal permohonan mengenai peninjauan pemberlakuan dan kuhp merupakan konsekuensi hukum atas judicial review terhadap pemberlakuan kuhp sehingga sepatutnyalah dan dinyatakan bertentangan dengan uud karena dengan demikian terpenuhilah hak hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam dan uud bahwa dengan demikian para pemohon meyakini bahwa: kuhp sepanjang frasa yang beristri' dan frasa sedang diketahuinya, bahwa kitab undang undang hukum perdata (sipil) berlaku kepadanya'.a. sepanjang frasa 'adalah bertentangan dengan uud sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold ketentuan dalam ruu kuhp atau telah melakukan kejahatan kesusilaan, yaitu tindak pidana zina sebagaimana sanksi atas perbuatan tersebut, maka dikenakan pidana penjara paling lama tahun. mana sanksi bagi tindak pidana zina dalam ruu kuhp telah sesuai dengan pendapat ahli hukum pidana prof harta, dan prof mulai. keduanya menyebutkan karakteristik dari pidana atau sanksi yang mana karakteristik dari sanksi itu mengandung penderitaan, nestapa, dan konsekuensi konsekuensi lain yang tidak menyenangkan. karena sanksi bagi tindak pidana zina dikenakan dalam ruu kuhp, yakni dengan pidana penjara paling lama tahun merupakan hukuman yang tidak menyenangkan dan mengandung kesengsaraan. dengan demikian, agar tercapainya tujuan dari hukum pidana tersebut, menurut ahli, untuk ketentuan sanksi yang dikenakan bagi tindak pidana zina sebaiknya mencantumkan ketentuan sanksi tindak pidana zina dalam. ruu kuhp. mana dalam ruu ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan ketentuan sanksi tindak pidana zina dalam kuhp. karena dengan melihat ancaman pidananya lebih berat diharapkan masyarakat lebih tunduk dalam suatu peraturan tersebut dan bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana zina dengan didakwa pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara selama paling lama tahun diharapkan dapat menimbulkan efek jera. berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud, ketentuann atau kuhp dengan pengaturan atas. dalam kuhp maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana perzinaan merupak. sebagaimana dalam bw. hubungan seksual luar perkawinan antara dua orang yang sama sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold perzinaan. pelaku zina dalam pengaturan kuhp diancam dengan pidana paling lama bulan,ngatur mengenai perzinaan. berikut isi dari ruu kuhp yang mengatur soal perzinaan. dipidana karena zina dengan pidana penjara paling la,, padahal diketahui bahwa laki laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan. atau laki laki dan perempuan yang masing masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah,, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalampat dilihat bahwa kuhp disebutkan bahwa sanksi yang melakukan tindak pidana zina diancam dengan pidana penjara paling lama bulan. sedangkan sanksi bagi tindak pidana zina yang diatur dalam ruu kuhp telah disebutkan dalam menyatakan bahwa dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama tahun. berdasarkan uraian atas dapat kita ketahui bahwa sanksi yang dikenakan bagi tindak pidana zina dalam ruu kuhp ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang dikenakan dalam kuhp. dengan demikian, agar tercapainya tujuan dari hukum. pidana tersebut, ahli berpendapat bahwa ketentuan sanksi yang dikenakan bagi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pelaku tindak pidana zina sebaiknya menggunakan ruu kuhp 2015d. dimana dalam ruu kuhp diancam pidananya lebih berat dibanding dengan ketentuan sanksi tindak pidana zina dalam selain itu, ketentuan serupa yang mendapatkan perubahan dikarenakan adanya nasionalisasi norma adalah berkenaan dengan delik pencabulan yang semestinya mencakup delik homoseksual atau lesbian. ketentuan sebagaimana dimaksud kitab undang undang hukum pidana yang berbunyi, orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tahun. sesungguhnya telah mendapatkan wadahnya melalui undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak yang mengatur setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksatahun dan paling singkat tahun dan denda paling banyak rp300. dan paling sedikit rp60. bahwa penentuan batas umur yang demikian itu sebagaimana dimaksud dalam kuhp jelas inkonstitusional sebagaimana diatur dalamn undang undang dasarmerupakan norma norma hukum dasar tertulis yang antaranya mengatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. hak mendapatkan kepastian hukum yang adil ini dapat dipenuhi negara dengan membentuk suatu ketentuan norma hukum tertulis yang sifatnya tidak multitafsir tidak membingungkan bagi masyarakat. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold samping itu, ketentuan kuhp adalah muatan hukum tertulis yang absurd dan tidak memiliki kepastian hukum yang adil. frasa orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam guo, tidak memberikan kejelasan makna frasa orang dewasa. dalam guo, tidak ditentukan apa parameter dan kriteria yang menyatakan pelaku adalah orang dewasa atau bukan orang dewasa karena sesungguhnya kedewasaan seseorang dapat diukur dari berbagai hal, yaitu umur, perilaku, maupun ritual ritual yang dilakukan sebagai pertanda seorang telah dewasa. ketentuan kuhp yang juga mengandung frasa lain yang absurd, yaitu frasa belum dewasa. pada frasa belum dewasa ini juga janggal karena perihal parameternya yang juga tidak jelas. belum dewasa dalam kuhp, apakah belum dewasa dalam artian sikap atau dari segi umurnya? inilah yang kemudian merupakan norma yang memiliki materi muatan yang absurd, sehingga tidak memiliki kepastian hukum yang adil. berdasarkan hal tersebut, ahli berpendapat ketentuan kuhp yang memuat ketentuan pengaturan yang absurdhak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. dengan demikian, ketentuan kuhp bertentangan dengan dan konstitusi. abdul muji pada ada kata kunci yang barangkali perlu mendapatkan perluasan makna yang lebih lanjut. yaitu, situ ada kata kata bahwa dalam tindak pidana hanya dikaitkan oleh suami istri yang telah kawin. jadi delik aduan, tuntutan itu hanya diperbolehkan oleh suami atau istri. lalu dalam permohonan kami, dalam tersebut terkesan membatasi bahwa yang dirugikan dalam kasus hendak adalah suami atau istri yang terikat dalam perkawinan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold melalui ikatan perkawinan, suami atau istri dapat melakukan penuntutan. lalu yang kita pertanyakan adalah bagaimana posisi jika ada pria atau wanita yang sudah dewasa, tetapi dia belum kawin, dan dia atau status janda yang melakukan hubungan seksual suka sama suka dengan tidak adanya ikatan suami dan istri, atau istri. apakah penuntutan tidak bisa dilakukan? yang kami inginkan adalah apakah orang tua tidak bisa mengajukan tuntutan? kenapa itu saya katakan karena orang tua sesungguhnya adalah pemilik anak yang sejati. anak sesungguhnya merupakan tanggung jawab orang tua. apa pun yang terjadi pada anak, orang tua dapat mengayomi, melindungi, dan membantu untuk kebaikan anaknya. sekalipun anak sudah dewasa, ikatan anak dan orang tua masih terus berlanjut. bahkan sampai kematian pun berlanjut, seperti pembagian harta waris. orang tua dapat menuntut pelaku yang berbuat zina pada anaknya. sekalipun hubungan perzinaan tersebut dilakukan suka sama suka. yang mulia majelis hakim yang saya hormati. orang tua adalah pemilik dari anak sendiri. karena apa? karena suami merupakan individu yang mendapatkan limpahan tanggung jawab dari mertua. suami sesungguhnya bukan pemilik tanggung jawab sejati. karena terbatas dengan hubungan perkawinan. begitu hubungan perkawinan itu tidak ada atau cerai, maka dengan serta merta tanggung jawab itu hilang. posisi suami sebab itu saja bisa menuntut atas perzinaan istrinya, apalagi orang tua yang menjadi pemilik sejati tanggung jawab itu. orang tua dan keluarga merupakan korban akibat pelaku dari perzinaan terhadap anaknya. oleh karena itu, yang mulia, jika orang tua tidak dapat menuntut atas masalah anaknya melalui delik aduan, maka mengakibatkan: hubungan atau ikatan orang tua anak menjadi melemah, bahkan terputus. anak tidak memiliki perlindungan dari orang tua. sekalipun anak merasa sudah dewasa. hilangnya tindakan preventif melalui pencegahan dini atas kasus yang menimpa pada anaknya. yang mulia, saya juga sebagai praktisi, kadang kadang membuka konsultasi. ada tiga kasus yang terjadi pada seorang gadis. saya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mendapatkan tiga klien yang merasakan kecemasan luar biasa ketika akan melangsungkan perkawinan. mereka cemas ketika akan menghadapi malam pertama yang mana mereka tidak gadis lagi alias tidak perawan lagi. mereka ingin terus terang kepada calon suaminya sebelum pernikahan berlanjut, tapi mereka takut. jangan jangan calon suaminya marah dan perkawinan dibatalkan. kalau tidak terus terang, jangan jangan malam pertama menjadi malam yang petaka dan menceraikannya dalam waktu yang dekat. peristiwa ini pernah terjadi pada seorang bupati dan artis yang nikah sehari atau tiga hari kemudian bercerai, akibat tidak merasakan kejadian istrinya. secara psikologis, yang mulia, seandainya suami menerima malam pertama istrinya apa adanya seperti itu, namun jiwa penasaran akan tumbuh untuk merasakan kejadian ketika telah memungkinkan melakukannya. oleh karena itu, yang mulia. ini adalah kasihan pada anak yang sudah. dewasa, tapi belum nikah. kalau dia tidak dapat perlindungan dari orang tuanya melalui delik delik acuannya, nanti akan ada efek domino yang terjadi pada anaknya. demikian juga masalah janda, mana dia tidak terikat dengan perkawinan. seorang janda pun bisa jadi . orang tuanya kembali menjadi tanggung jawabnya. ada kasus yang saya . yang saya ajukan adalah kasus gb, yang sekarang lagi . lagi ramai dibicarakan. banyak dari kalangan korban, menginginkan agar korban dibentuk dan diingatkan tentang keanehan padepokan tersebut, tetapi tidak diperbolehkan, dihalangi oleh . oleh pemiliknya untuk masuk padepokan tersebut. korban sendiri ketika itu membela padepokan, bahkan membela pembimbing spiritualnya. namun ketika kasus itu terbongkar, korban mulai sadar dan menuntut balik pembimbing spiritualnya akan tuduhan penipuan penggunaan obat obat terlarang. walaupun enggan melaporkan kasus pelecehan seksual. karena jarang sekali korban melapor dalam persoalan pelecehan seksual, karena itu adalah aib. yang mulia, jika gadis atau janda kemudian tidak memiliki keterikatan dengan orang tua dan orang tua tidak bisa mengadukan delik aduan, maka merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dia akan mengalami hambatan untuk berikutnya. oleh karena itu, kesimpulan pada perluasan ini adalah kami mohon untuk ini menekankan akan arti peran dan tanggung jawab orang tua atau keluarga pada masalah anaknya, terutama masalah perzinaan, bukan hanya terfokus pada suami atau istri. kemudian, ada kata kata situ,. kata kunci yang kita permasalahan dalam aspek ini adalah kata kata wanita. mengapa kata wanita itu masih ada dalam kalimat itu? apa tidak sebaiknya langsung saja memaksa seorang? karena dengan demikian, kalau seorang objek dari kasus tersebut bukan hanya wanita, tetapi juga laki laki atau pria. alasan penghapusan kata wanita adalah pertama, menghilangkan kata wanita berarti memperluas makna korban pemerkosaan. korban bukan hanya wanita, tetapi juga pria. pelaku pemerkosa boleh jadi sesama pria yang dilakukan oleh kaum gay yang orientasi seksualnya adalah homoseksual. pria menjadi korban pemerkosaan bisa jadi karena kini telah banyak dan secara terang terangan kaum pria memiliki orientasi seksual homoseksual. ada yang skalanya dari nol, sebelumnya heteroseksual, dan ada yang skalanya enam, sepenuhnya homo, tengah tengah adalah biseksual. kalau orang itu kaum homo, kaum gay, yang orientasi seksualnya homoseksual tidak akan bergairah melakukan hubungan seksual dengan wanita. hanya bisa bergairah berhubungan seksual dengan sejenis. pada kondisi ini sudah pasti korbannya adalah pria, bukan wanita. maka jika masih ada kata wanita pada selain tidak melindungi korban pria, juga melestarikan kaum gay yang membahayakan bangsa indonesia akhir akhir ini. kaum gay adalah kaum yang menyalahi fitrah asli seksual manusia. dikatakan demikian karena pada awalnya dalam dsm diagnostic and statistical manual mental disorders) yang disusun dari asosiasi psikiater amerika yang kemudian disadur dalam pdj pedoman penggolongan diagnostik gangguan jiwa). pada awalnya, pada dsm dan itu adalah penyakit, tetapi kemudian itu dihapus ketika dsm yang merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god ketiga dengan hasil voting dan itu bukan dari hasil penelitian, tetapi dari hasil kesepakatan karena sebagian dari yang memotong itu adalah mereka kaum gay. sehingga dihilangkanlah bahwa homoseksual itu bagian dari penyakit. tetapi kata kuncinya adalah bahwa pada awalnya homoseksual itu dikabarkan penyakit, itu artinya bahwa homoseksual adalah dilarang. dan kami mengajukan alasan, yang mulia bahwa bahaya kaum gay, kesehatan dalam psikologi itu ada empat: bio, psiko, sosio, spiritual. menurut saya, dari keempat aspek tersebut kaum gay itu tidak sehat. dari segi biologis, pertama melakukan hubungan seksual yang tidak tepat sasaran karena mereka adalah melakukan dengan sodomi. kemudian, rentan terhadap penyakit, terutama kaum gay dan biseksual. dan yang ketiga, kegagalan dalam reproduksi. sementara dalam aspek psikologi, ketidaksehatannya adalah kegagalan perkembangan seksual inversi karena objek seksual sejenis dan jijik dengan lawan jenis. cintanya posesif pada pasangan sejenis terutama ketika move on. banyak kasus kalau misalnya mereka sudah pasangan, kemudian salah satunya ingkar, maka keinginannya harus dibunuh. kenapa demikian? karena dia sulit untuk mencari pengganti lagi. sebab kalau sudah dia pisah, tidak dibunuh, maka dia akan menceritakan masalah masalahnya. kemudian yang ketiga, tingginya gejala depresi mengakibatkan penyalahgunaan napa dan bunuh diri. lalu, ketidaksehatan secara sosiologis adalah mereka sulit menyesuaikan diri terhadap masyarakat yang mayoritas heteroseksual, seperti saja ketika mereka masuk toilet. kemudian, perilaku maladaptif atau antisosial karena memusnahkan umat manusia. dan yang ketiga, tidak mampu menurunkan generasi baru, sehingga tradisi atau ideologi bangsa terputus karena pernikahannya tidak bisa melahirkan keturunan. yang berikutnya adalah pengucilan sosial dan yang terakhir internalisasi stereotip negatif. lalu dari ketidaksehatan spiritual adalah mereka itu mengalami guilty feeling, mengalami rasa bersalah karena berkecamuk pemenuhan hasrat yang terlarang. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold saya ingin membandingkan ada dua teori. ada teori yang disampaikan oleh abraham maskot, seorang ahli bidang psikologi. kemudian, ada teori dari asas dalam syariah. budaya barat seperti dalam teori abraham maskot, seks adalah kebutuhan dasar, bahkan tujuan dalam kebutuhan dasar. siapa pun butuh untuk melakukan hubungan seksual dengan objek atau cara apa pun. sementara dalam budaya islam yang banyak dianut oleh bangsa indonesia, sik adalah sarana, bukan tujuan untuk memperoleh keturunan, sehingga sik harus dilakukan pada objek dan cara yang benar. oleh karena itu, yang mulia, kami mohon untuk perluasan makna pada ini dengan menghilangkan kata wanita pada tersebut. atau juga bisa jadi dengan seseorang, baik wanita maupun pria. jadi, tidak semata mata pada wanita. kemudian, orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin adalah yang diketahuinya atau sepatutnya harus dibukanya sebelum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. perluasan makna pada adalah kata orang dewasa. jika batasan dewasa usia lebih dari tahun sesuai dengan undang undang perlindungan anak, bagaimana posisi pelaku yang belum usia tersebut? perluasan makna pada tersebut adalah usia tahun menurut elizabeth sherlock seorang ahli psikologi perkembangan adalah usia awal dewasa dan ini sesuai dengan batasan usia menurut undang undang perlindungan anak. sedangkan usia sampai tahun adalah usia puber atau praremaja. sementara usia sampai adalah usia remaja. yang mulia, tugas perkembangan usia puber dan remaja yang itu belum dikategorikan dewasa menurut undang undang perlindungan anak adalah mencari hubungan baru dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita, mencapai peran sosial pria atau wanita, menerima keadaan fisiknya, dan menggunakan fisiknya secara efektif, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang orang dewasa lainnya, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mempersiapkan karier ekonomi, mempersiapkan perkawinan dan berkeluarga, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku pengembangan ideologis. yang mulia, dalam kasus seksual apalagi dikaitkan dengan pencabulan, usia kronologis terkadang lebih lamban dibanding dengan usia mental. artinya, anak lebih cepat dewasa dalam hal seksual. sehingga usia kronologis tidak bisa dijadikan acuan untuk penentuan dewasa seseorang. kalau kita lihat dalam tingkatan i@, kadang kadang anak itu yang tingkat ia nya superior, kadang kadang dia itu lebih cepat dewasanya. bisa jadi anak usia puber yang baru puber, usianya kira kira tahun, itu tingkat kedewasaannya, apalagi dalam konteks seksual, itu bisa lebih tinggi dibanding dengan mereka yang usianya mungkin tahun. bahkan menurut teorinya freud seorang ahli psikoanalisis, apa pun yang mengaktual dalam perilaku kita, itu semata mata karena libido seksualnya. orang. itu berperilaku misalnya pintar, orang itu berperilaku produktif dan sebagainya, itu adalah merupakan aktualisasi dari libido seksualnya. berarti kalau ada anak anak yang prestasinya tinggi sekali, produktivitasnya tinggi sekali, sekalipun usianya masih puber, sudah seksualnya matang, dan itu dewasa secara seksual karena ada korelasi antara tingkat kecerdasan seseorang dengan perilaku seksualnya. oleh karena itu, perlu ditelaah kembali mengenai istilah dewasa itu. apalagi sekarang ini banyak hal hal yang bisa mempercepat orang itu dewasa dalam hal seksual. masa pubertas, baik normal maupun prefiks sesuai dengan tugas tugas perkembangan, mendorong individu untuk melakukan hubungan seksual karena masa ini adalah masalah gejolak dalam seksual itu. tidak harus menunggu mereka usia tahun kalau ingin melakukan hubungan seksual. kemudian akhir akhir ini juga dikenal ada istilah pubertas prefiks, yaitu masa puber lebih dini. bahkan dalam penelitian, itu usia tahun, orang itu sudah matang secara seksual. usia sampai tahun karena semakin hari dengan makan bergizi dan sebagainya, kematangan orang dalam seksual itu lebih cepat dibanding dengan usia kronologinya. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold alasan pemohon untuk pengujian kuhp bertentangan dengan dan undang undang dasar kuhp,bertentangan dengan pembukaan uud dan. untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asa, (vide bukti bahwa berlakunya kata perempuan yang bukan istrinya dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp) harus ditinjau keberlakuannya, sehingga kuhp selanjutnya dibaca menjadi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold apalagi dengan pengaruh film film porno mempercepat kedewasaan anak dalam hubungan seksual. dengan demikian, perlu dikaji ulang istilah dewasa dalam sebab jika tidak, memberikan peluang seluas luasnya pada pelaku pencabulan bawah usia tahun dengan berdalih belum dewasa. perluasan makna pada kata cabul. saya belum tahu batasan cabul dalam tersebut. cabul meliputi segala bentuk pelecehan seksual, baik verbal, nonverbal, maupun fisik. atau paling tidak, pelecehan seksual jenis fisik. pelecehan seksual ada tiga macam, ada verbal, nonverbal, dan fisik. yang verbal itu meliputi memanggil berbau seksual, misalnya kata kata, hai, honey. hai, cantik, gitu ya. itu kalau misalnya panggilan itu disampaikan pada wanita, mana sampingnya ada suaminya, itu bisa jadi masalah. atau bukan suaminya atau misalnya pacarnya, itu akan jadi masalah. padahal itu juga mengandung pelecehan seksual itu. menelepon atau kirim surat berbau seksual, bersiul nakal, menggoda, bertanya tentang seksual, sindiran seksual, menyebarkan seksual tanpa persetujuan, berkomentar tentang cara berpakaian, bentuk tubuh, gaya seorang yang menjurus seksual dan lelucon seksual, ini adalah bentuk bentuk verbal dari pelecehan seksual. kemudian yang non verbal meliputi memperlihatkan gerak gerik seksual seperti main mata, menjilat lidah, lempar ciuman, mengikuti belakang, menatap arah tubuh tertentu secara seksual, memperlihatkan alat kelamin, penyuapan seksual, dan kirim gambar seksual apalagi kirinya itu melalui kemudian hp nya itu dilihat oleh suami atau istri itu akan jadi masalah. lalu jenis pelecehan seksual yang fisik dan ini yang berat adalah seperti menyentuh pakaian atau rambut, cubitan, coleman, tepukan, bersandar, dan menyudutkan, pijakan leher atau pundak, mencium, memeluk, membelai, meraba raba tubuh, menyentuh alat kelamin, menggesekkan kelamin, pemerkosaan, dan melakukan tes keperawanan. lalu situ ada pola pelecehan seksual mulai dari bujukan, penguasaan, paksaan, dan pemerkosaan. tambah bawah itu menunjukkan pelaku merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold semakin punya power semakin bawah korban semakin tidak punya daya. oleh karena itu, yang mulia, dengan demikian perlu diperluas makna istilah cabul dalam tersebut. sebab jika tidak, akan memperluas, akan memberikan peluang seluas luasnya pada pelaku pencabulan untuk melakukan perbuatan yang bukan cabul menurut padahal sesungguhnya perbuatan itu kategorinya adalah cabul. kemudian itu juga ada kata kata sesama kelamin, mengapa ini membatasi pada sesama kelamin? sebab pencabulan bisa saja sesama kelamin atau juga berbeda kelamin. kami mohon agar kata tersebut dibuang saja, jadi cukup dengan kalimat perbuatan cabul dengan orang lain yang diketahuinya tanpa menyebutkan sesama kelamin, sehingga bisa luas bukan hanya sesama kelamin tetapi juga beda kelamin. dan yang terakhir, perluasan makna adalah kata belum dewasa. kenapa ini dibatasi pada kata belum dewasa? padahal korban pencabulan bukan hanya belum dewasa, tetapi juga ada orang dewasa, bisa jadi dewasa belum dewasa, bisa jadi dia dewasa secara kronologis usia tetapi dalam hal tertentu dia dalam penguasaan sehingga dia tidak berdaya. oleh karena itu, beberapa hal tersebut yang saya sampaikan mudah mudahan dikabulkan agung riyanto topik bahasan saya akan terdiri dari pertama aspek preventif dalam undang undang kesehatan jiwa nomor tahun dan sikap perhimpunan profesi kami, kedua definisi dan kriteria diagnosis, dan ketiga upaya preventif dan tata laksana, dan keempat kami juga meninjau dari aspek bio etika kedokteran, dan kelima kesimpulan. majelis hakim yang mulia yang saya hormati. pertama saya akan mengutip dari undang undang kesehatan jiwa. yang dimaksud kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seseorang ytanpamerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold upaya kesehatan jiwa itu sama dengan bidang kedokteran pada umumnyrehabilitasi. pada kesempatan kali ini saya akan lebih mengedepankan aspek preventif yang dimana semua aspek tersebutberikutnya adalah terminologi orang dengan masalah kejiwaan atau sdmk adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. sini saya tampilkan dari royal college psychiatrist inggris yang juga menampilkan bahwa dari anak maupun dewasa para individu dengan perilaku lesbian, guy, biseksual, dan transgender people itu masuk dalam kategori orang dengan masalah kejiwaan atau population risk yang dapat berkembang menjadi masalah kesehatan jiwa pada mendatang. ini juga pada yang dewasa juga masuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender. sementara itu yang dimaksud dengan orang dengan gangguan jiwa undang undang kesehatdia sebagai manusia. ini adalah sekilas sikap pernyataan perhimpunan profesi kami tentang lesbian, gay, biseksual, dan transeksual yang dimana disebutkan bahwa lesbian, gay, biseksual, itu masuk dalam kategori orang dengan masalah kejiwaan, sementara yang transeksual itu masuk dalam kategori orang dengan gangguan jiwa. upaya preventif kesehatan jiwa ditujukan untuk pertama,erdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold masyarakat secara umum atau perorangan, dan atau mencegah timbulnya dampak masalah psikososial. apa yang dimaksud dengan masalah psikososial? dalam undang undang kesehatan jiwa disebutkan bahwa masalah psikososial mempunyai dampak negatif dan berpengaruh terhadap munculnya gangguan jiwa dan, pemanasan global, industrialisasi, urbanisasi, kemiskinan, kemajuan teknologi informasi, adisi narkotika, psikotropika, zat adiktif, pornografi, cyber crime, game online, dan lain lain. ini adalah termasuk kategori masalah psikososial. sementara menurut seorang ahli, (suara tidak terdengar jelas) pada tahun diperlukannya upaya preventif primer adalah harus lebih berorientasi kepada kelompok masyarakat atau komunitas. pretensi ditargetkan pada kelompok yang belum mengalami gangguan jiwa, termasuk dalamnya adalah orang yang dengan masalah kejiwaan tersebut. terdapat cara yang digunakan untuk melakukan program pretensi ini, yaitu modifikasi lingkungan dan memperkuat kapasitas individu atau masyarakat. kemudian dalam hal ini undang undang kesehatan jiwa sendiri disebutkan bahwa orang dengan masalah kejiwaan itu mempunyai hak, yaitunya, nah, sini adalah lingkungan yang kondusif, menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. adik sendiri berkewajiban memelihara kesehatan jiwanya dengan cara menjaga perilaku kebiasaan gaya hidup yang sehat dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial. kembali merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kepada individu dengan lgb dan ini, termasuk kategori memiliki risiko tinggi (populations risk) untuk mengalami gangguan jiwa dan gangguan fisik. kita ketahui bersama bahwa terdapat berbagai psikapatologi dari berbagai penelitian yang ada luar negeri itu bahwa para penyandang atau individu dengan gay, lesbian, dan biseksual itu ternyata lebih tinggi mempunyai rata rata prevalensi untuk perilaku bunuh diri dan berbagai jenis gangguan jiwa lainnya dibanding yang heteroseksual. misalkan depresif mayor, gangguan cemas, gangguan perilaku, dependen pada nikotin ya, atau dependensi dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. disebutkan juga bahwa lgb dan ini, ini juga sangat terkait dengan isu isu kesehatan jiwa. pertama bahwa lgbt people ini atau individu dengan perilaku lgbt ini mempunyai risiko tinggi untuk depresi. kemudian juga mempunyai risiko tinggi untuk mengalami kecemasan dan penyalahgunaan zat sepanjang hidupnya. dan dia juga mempunyai risiko untuk peningkatan mengalami atau mencoba untuk melakukan bunuh diri suicide). samping itu, ada dampak juga secara fisik, yaitu para pria dengan perilaku gay ini sangat terkait dengan peningkatan risiko untuk mengalami kanker, ya. sini disebutkan dampak dari seringnya melakukan kegiatan seksual sesama jenis dapat menyebabkan terinfeksi oleh penyakit seks yang bisa mematikan, yaitu anal atau kanker dubur. berdasarkan penelitian penelitian terbaru yang dilakukan oleh kumar dan kawan kawan pada ditemukan peningkatan kasus kanker dubur ini sekitar sampai ditemukan sekitar sampai dari kasus kasus tersebut berhubungan dengan dubur dan menjelaskan lebih lanjut bahwa kasus cancer dubur ini paling banyak ditemukan pada pasangan homoseksual. lesbian dan cancer juga disebutkan bahwa ternyata peningkatan risiko mengalami cancer pada lesbian juga terjadi peningkatan, terutama pada risiko peningkatan cancer payudara. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold biseksual dan suicide, sini juga disebutkan bahwa dari beberapa penelitian bahwa terjadi peningkatan angka bunuh diri pada individu dengan biseksual. transgender people atau transeksual juga mengalami angka yang cukup tinggi prevalensinya untuk mengidap hiv aids. majelis hakim yang saya hormati, yang mulia, dari berbagai dampak perilaku homoseksual tersebut adalah anggapan bahwa perilaku homoseksual sebagai suatu yang normal dan alamiah amatlah berbahaya karena dapat memengaruhi kesehatan fisik dan psikologi masyarakat. mempunyai orientasi seksual terhadap sesama jenis bukanlah karena faktor biologis, akan tetapi disebabkan karena faktor lingkungan. dalam bahasa lain bahwa homoseksual adalah bentukan dari lingkungan. oleh karena itu, jika homoseksual dibuat karena lingkungan atau dikondisikan, maka bisa juga dibuat kembali untuk conditioning menjadi heteroseksual. penelitian penelitian atas, sesungguhnya dengan jelas menunjukkan bahwa homoseksualitas bukanlah fitrah manusia. tidak ada seorang yang lahir homoseksual. homoseksualitas merupakan perilaku yang kompleks disebabkan oleh faktor faktor yang lebih bersifat psikologis (psychogenic) yang diakibatkan pergaulan atau lingkungan sosial (sociogenic) dibandingkan dengan bawaan lahir (biogenik). berkaitan dengan teori psikososial dan biological yang menyebabkan perilaku seksual, seorang profesor psikiatri dari universitas columbia william byrne dan bruce parsons menyatakan bahwa tidak ada bukti yang valid dan reliabel pada saat ini untuk menyatakan teori biologis, munculnya daya tarik dari penjelasan biologis dari orientasi seksual lebih karena ketidakpuasan akan status penjelasan psikososial. selanjutnya, herbert hendak juga menyatakan bahwa tidak terdapat konsensus ilmiah tentang penyebab genetik homoseksualitas. situ disebutkan juga, american psychology association mengajukan pernyataan bahwa most scientists today agree that sexual orientation most likely result complex interaction environmental, cognitive and merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold biological factors. pernyataan ini lebih menekankan pada faktor faktor lingkungan dan kognitif karena dapat dipelajari secara ilmiah. majelis hakim yang mulia, ada satu lagi teori dari bidang kedokteran, yaitu teori dna atau epigenetik yang menyatakan bahwa dalam dunia otak ada istilah neuroplastisitas. neuroplasticity atau neuroplastisitas adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa perubahan fungsi dan struktur otak itu bisa terjadi dikarenakan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. jika membiasakan diri dengan orientasi atau lifestyle homoseksual, maka otak pun akan berubah seperti yang dibiasakan tersebut, menuntun untuk semakin memperkuat menyukai sesama jenis. jadi, ini adalah perubahan neuroplastisitas akibat lifestyle dan pengaruh lingkungan. dari beberapa penelitian, disebutkan bahwa ternyata faktor faktor yang berhubungan dengan terjadinya individu melakukan perilaku lgbt ini adalah pertama pengalaman masa kecil. kedua, korban pelecehan seksual. ketiga, pornografi. keempat, pola asuh lingkungan yang permisif. dan oleh karena sebab itu, homoseksual disebabkan karena faktor lingkungan atau nurture dan bukan biologis atau nature. kembali dari upaya preventif dari bidang kami kedokteran jiwa, ada beberapa hal. yang pertama adalah melakukan upaya advokasi secara teraktif kepada masyarakat, pendidikan life skill, pendidikan seksualitas usia dini, anak, dan remaja, konseling pranikah, dan parenting skill. pada strategi pencegahan tingkat pertama, perlu dilakukan pendidikan fitrah kepada seluruh masyarakat sejak dini dimulai dari rumah. pada strategi pencegahan tingkat kedua, perlu dilakukan usaha yang lebih besar untuk memelihara fitrah pada kelompok yang berisiko tinggi. kelompok yang berisiko tinggi, termasuk mereka yang berorientasi heteroseksual, tetapi lingkungannya banyak menemukan perilaku homoseksual. atau mereka yang memiliki ketertarikan terhadap jenis kelamin yang sama, tetapi tidak pernah melakukan perilaku homoseksual. pada strategi pencegahan tingkat ketiga, perlu dilakukan langkah langkah untuk mencegah mereka yang pernah melakukan perilaku homoseksual untuk tidak mengulangi perilakunya masa yang akan datang. pada saat ini, berbagai upaya menasihati dan mendampingi dapat dilakukan untuk merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold menanamkan pendidikan fitrah bagi kelompok yang homoseksual ini kembali kepada kiprahnya yang lurus. majelis hakim yang mulia, izinkan saya juga menjelaskan. dari tinjauan bioethics kedokteran, baik itu kedokteran islam dan kedokteran pada umumnya. disebutkan bahwa pertama individu mempunyai tugas, yaitu memelihara agamanya, jiwa, kehormatan, akal, dan hartanya. dari sudut ini bioetika kedokteran islam melihat bahwa yang masalah lgbt ini ada kecenderungan untuk melanggar memelihara hak untuk kehormatan dan keturunan atau yang disebut sebagai gives aliases. menciptakan generasi yang baik dan sehat itu terdiri dari dua upaya, yaitu preventif dengan menjaga kesehatan dan menjauhkan perzinaan dan perilaku seksual yang menyimpang. sebagai penentu untuk menjamin kehormatan martabat manusia atau respect for human dignity. dari bioetika kedokteran sendiri ada yang disebut sebagai kaidah dasar bioethics. saya melihat bahwa sini adalah yang terpenting adalah mengupayakan kaidah dasar bioethics beneficence yang mengutamakan manfaat, malahan untuk masyarakat dibandingkan kudarat, dan yang keempat adalah justice keadilan untuk kesehatan bersama. majelis hakim yang mulia. selama saya bertugas sebagai praktisi klinis, kami diwajibkan untuk tidak saja melihat aspek medis semata, tapi juga melihat clinical ethics untuk mengambil keputusan bioethics itu mempertimbangkan teori etika, prinsip moral, ketentuan moral, dan keputusan khusus pada kasus klinis. pada clinical ethics ada empat hal, yaitu indication for medical treatment, yaitu diagnosis berbasis ilmu pengetahuan. tapi tidak hanya itu, kita juga harus mengetahui preferences patients, quality life, dan contextual features. sini saya dapatkan bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan klinis juga, kita harus tetap wajib melihat aspek sosial, budaya, hukum, agama dari individu atau pasien tesebut. jadi kita tidak boleh melepaskan aspek aspek budaya, agama, dan hukum dari latar belakang masing masing pasien. dalam hal ini perhimpunan profesi kami, kami sudah membentuk sebuah seksi yang disebut sebagai seksi religi, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold spiritualitas, dan psikiatri dan ini sangat terkait dengan aspek preventive psychiatry. sini saya akan tampilkan sebuah penelitian dari oxford university yang menyatakan bahwa religion dan spiritualitas itu sangat besar pengaruhnya dalam status derajat kesehatan jiwa seseorang. kita lihat bersama bahwa seseorang yang sehat jiwa dengan lingkungan yang meng support dengan baik dan perilaku yang sehat jiwa, itu akan meningkatkan daya tahan imannya, menurunkan stres hormatnya, juga menstabilkan autonomy nerve system, dia juga akan ada disease detection dari penyakit penyakit yang saya sebutkan tadi dan dia akan menurunkan perilaku perilaku high risk atau perilaku perilaku yang beresiko tinggi, seperti yang disebutkan awal tadi, seperti infeksi, cancer, penyakit jantung, hipertensi, hingga penyakit penyakit sexual transmitted disease dis). bahwa pertama, sinergitas aspek hukum dan kesehatan penting untuk optimalisasi derajat kesehatan jiwa. upaya preventif kesehatan jiwa penting untuk mencegah orang dengan masalah kejiwaan menjadi orang dengan gangguan jiwa. derajat kesehatan yang optimal adalah sehat fisik, mental, spiritual, dan sosial. tata laksana yang komprehensif bio, psikososial, dan spiritual serta mengacu pada bioetika kedokteran. dan pada akhirnya kami mendukung permohonan judicial review sebagai bagian dari sinergitas dengan upaya preventif kesia menuju bangsa yang sehat jiwa.februari dan paralanjutnya disebut kuhprang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaks. dihapuskannya kata perempuan yang bukan istrinya menjadikan perkosaan tidak hanya dibatasi bisa terjadi terhadap wanita, melainkan menjadi bisa terjadi pula terhadap laki laki, terbuka pula pengertian perkosaan bisa terjadi atas sesama jenis, kedua situasi tersebut adalah kondisi nyata yang berkembang dalam masyarakat saat ini dan menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa indonesia yang mana telah dijamin keselamatan dan keamanan hidupnya dalam pembukaan undang undang dasar dan uud (vide bukti bahwa pria adalah juga dapat menjadi korban perkosaan, apakah dilakukan oleh sesama pria, maupun oleh wanita terhadap pria, yang seringkali terjadi karena adanya relasi kuasa. studi menunjukkan bahwa pria adalah dapat juga menjadi korban perkosaan, seperti yang disampaikan jessica turchik . although the majority adult sexual crimes are committed men against women, other forms sexual assault, such those perpetrator against men, are often ignored. estimated that approximately american and british men have experienced adulthood incident sexual assault their life time terjemahan: meskipun mayoritas kejahatan seksual dewasa dilakukan oleh laki laki terhadap wanita, bentuk lain serangan seksual terhadap laki laki seringkali diabaikan. diperkirakan sekitar pria inggris dan amerika pernah mengalami insiden serangan seksual masa dewasa nya. kemudian, riset dari lara temple mengungkapkan bahwa: the centers for disease control and prevention and the national institute justice found that adult men are forcibly raped each year the united states, and that approximately all american men a total million men have experienced attempted completed rape their lifetime. the bureau justice statistics national crime victimization survey found that total sexual assault victims are male. datauhp yang masing masing menyatakan sebagai berikut: angka .b. sepanjang frasa 'yang bersuami' angka .a. sepanjang frasa sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami' angka .b. sepanjang frasa "merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kuhp, kalau bagi suami dan isteri itu berlaku kitab undang undang hukum perdata kuhp sepanjang frasa kata 'perempuan yang bukan istrinya'ahwa pokok argumentasi para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam permohonan guo adalah sebagai perseorangan warga negara indonesia. para pemohon menganggap hak hak konstitusionalnya telah melanggar atau berpotensi untuk melanggar yang disebabkan oleh berlakunya dalam kuhp sebagaimana disebut pada angka adapun hak hak konstitusional dimaksud, menurut para pemohon, adalah: hak untuk mendapatkan perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan uudkedua pancasila dan sebagaimana juga diatur dalam pembukaan uud hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara, sebagaimana diatur dalam uud hak atas rasa aman untuk bebas dari rasa takut dan ancaman bagi diri, martabat, dan keluarga sebagaimana dijamin dalam uud hak untuk dihormati hak asasi manusia sebagai sesama warga negara indonesiahak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai peribadi, keluarga, dan masyarakat. para pemohon menganggap bahwa kuhp yang dimohonkan pengujian tersebut tidak mampu menjangkau hal hal yang oleh para pemohon dianggap sebagai kejahatan yang terjadi pada saat ini, seperti seks bebas luar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan dan cabul sesama jenis baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak anak. hal itu, menurut para pemohon, telah menimbulkan kerusakan moral yang berdampak pada lingkungan sosial para pemohon, mana hal itu dapat terjadi pada diri para pemohon atau keluarganya. selanjutnya para pemohon masing masing secara tersendiri juga menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya karena berlakunya norma undang undang yang dimohonkan pengujian sebagai berikut: pemohon prof. dr. ir. etis suharto, si, perorangan warga negara indonesia, menyatakan dirinya sebagai guru besar dalam bidang ketahanan keluarga dari institut pertanian bogor ipb) sehingga menganggap memiliki keterkaitan erat dengan materi permohonan guo dalam posisinya sebagai akademisi, pendidik, dan tokoh yang menaruh perhatian besar dalam menjaga institusi keluarga dan perkawinan. karena itu, pemohon merasa hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan uud dirugikan: pemohon ii, rita hendrawaty sebagi, sp. psi., si, menyatakan dirinya sebagai ibu dari tiga orang anak yang telah beranjak remaja yang juga seorang peneliti psikologi yang menelaah kebebasan seksual. pemohon khawatir anak anaknya menjadi korban perkosaan atau pencabulan sesama jenis yang menyasar remaja remaja yang secara psikologis masih labil, karenanya pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan uud dirugikan: pemohon iii, dr. dinar dewi kana, menyatakan dirinya sebagaiyatakan telah terjadi liberalisme dan sekularisme yang dibawa oleh kampanye kebebasan seksual yang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold memandang remeh perzinahan dan secara masif berusaha berupaya melegalisasi perbuatan cabul sesama jenis. pemohon iii juga menganggap bahwa kebebasan dalam tentang hak asasi manusia dalam uud telah disalahgunakan dan karenanya, menurut pemohon iii, perlu pembatasan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam uud perlu dipertegas, pemohon iv, dr. sukaresmi sulistyawati soeharto,adalah seorang dosen agama islam universitas indonesia dan juga ibu dari tujuh orang anak serta memiliki empat orang cucu. pemohon menyatakan menaruh perhatian terhadap maraknya kegiatan yang menurutnya mempromosikan kegiatan penyimpangan seksual yang merupakan pelanggaran terhadap norma agama islam. hal itu, dalam penilaian pemohon iv, disebabkan oleh, yakni cabul sesama jenis. sebagai seorang ibu dan nenek, pemohon merasa khawatir terhadap anak dan cucunya dari perilaku menyimpang tersebut dan hal itu dirasakannya sebagai tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam dan uud pemohon nurul hindi kusumahastuti upaya, s.s., m.b.a., menyatakan dirinya sebagai seorang ibu rumah tangga serta pengelola majelis taklim dan organisasi pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga. pemohon menganggap terjadi kekosongan hukum berkenaan dengan perzinaan, kekerasan seksual, dan perkosaan serta perilaku seks sesama jenis yang menurutnya amat mengganggu kenyamanan dan ketenangannya dalam memberdayakan perempuan dalam membangun ketahanan keluarga dan perlindungan anak indonesia sebagaimana menurut pemohon dijamin dalam dan uud pemohon vi, dr. sabriaty azis,dan pemohon vii, sri vira chandra d., menerangkan dirinya sebagai ibu rumah tangga dan pimpinan majelis taklim muslimah indonesia yang menyatakan mengutuk keras praktik perzinaan secara bebas, perkosaan dan kekerasan seksual serta praktik merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold cabul sesama jenis yang menurutnya tidak terjangkau oleh pengaturan dalam kuhp yang dimohonkan pengujian: pemohon viii, fitur faisal hastiadi, s.e., m.a., sc., ph. d., dan pemohon ix, dr. tiap anwar bachtiar, menerangkan dirinya sebagai dosen akademisi dan ayah serta kepala keluarga yang menyatakan peduli terhadap pendidikan anak dan keluarga. pemohon viii dan pemohon khawatir akan keamanan, keselamatan, dan masa depan bangsa serta anak anak dan keluarganya, yang menurut pemohon viii dan pemohon dijamin oleh dan serta uud yang disebabkan tidak tertangkapnya kejahatan perzinaan secara masif, kekerasan seksual, dan perilaku seksual sesama jenis oleh dalam kuhp yang dimohonkan pengujian: pemohon gurita ayun, s.h., pemohon xi, akmal. s.t., pd. dan pemohon xii, dona fusion, s.h.i., m.h., menerangkan dirinya sebagai orang tua dan aktivis lsm yang peduli dengan ketahanan keluarga perlindungan anak. pemohon pemohon xi, dan pemohon xii menganggap kekerasan seksual terhadap anak, perkembangan perzinaan masif, kekerasan dan perkosaan serta perilaku seks sesama jenis yang makin provokatif yang tidak terjangkau oleh pengaturan dalam pada kuhp yang dimohonkan pengujian merupakan ancaman serius yang dapat merusak lingkungan sosial tempat tumbuh kembang anak sebagaimana dijamin dalam uud berdasarkan seluruh uraian pada angka sampai dengan angka atas, mahkamah berpendapat bahwa terlepas dari persoalan terbukti tidaknya dalil para pemohon perihal konstitusionalnya kuhp yang dimohonkan pengujian, dalam kedudukan sebagai perseorangan warga negara indonesia dan sepanjang berkenaan dengan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana diatur dalam uud sertapara pemohon telah secara spesifik dan jelas menerangkan tanggapannya tentang kerugian hak hak konstitusionalnya dimaksud dan hubungan asalnya dengan berlakunya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kuhp yang dimohonkan pengujian. oleh karena itu, para pemohonara pemohon mendalilkan dan kuhp yang rujukannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf atas): menurut para pemohon, ada dua alasan mendasar yang dijadikan alasan pengujian konstitusionalitas norma undang undang guo, yaitu ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai nilai agama. dalam masyarakat yang menurut para pemohon makin liberal, kedua hal tersebut sering dianggap sebagai isu domestik yang tidak dapat dijadikan dasar membatasi perilaku masyarakat. padahal, peran keluarga dan agama sangat penting dalam membangun bangsa dan negara. menurut para pemohon, kata keluarga yang dijamin dalam dan uud tidak dapat semata mata dimaknai sebagai bentuk hubungan lahiriah biologis antara ibu bapak dan anak anak melainkan terkandung pula unsur unsur psikologis, keagamaan, keamanan, dan pendidikan sebagai institusi konstitusional yang diakui negara karena ketahanan keluarga berpengaruh langsung terhadap ketahanan nasional. sementara itu, nilai nilai agama juga tegas diakui dalam uud dan sila pertama pancasila yang tercantum dalam pembukaan uud sehingga harus dimaknai bahwa negara didasarkan pada nilai nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional. menurut para pemohon, ketiga dalam kuhp yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo,yaitu (perzinaan), (perkosaan), dan (perbuatan cabul) sangat mengancam ketahanan keluarga yang pada akhirnya mengancam ketahanan nasional. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kuhp (perzinaan) yang hanya berlaku jika salah satu pelakunya terikat dalam perkawinan pada dasarnya sangat berbahaya bagi kultur keluarga indonesia dan merusak tatanan masyarakat. adapun kuhp (perkosaan) yang membatasi korban hanya kepada wanita tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. perkosaan juga dapat terjadi terhadap laki laki, baik yang dilakukan oleh wanita maupun laki laki dan juga dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak anak maupun sesama anak anak. sementara itu, kuhp, menurut para pemohon, selama ini justru tidak melindungi kelompok korban orang dewasa dan tidak memberi rasa keadilan serta kepastian hukum dalam hal pelakunya bukan orang dewasa. menurut para pemohon, indonesia bukanlah negara yang didirikan oleh para pendiri bangsa ini sebagai negara yang netral agama atau negara sekuler dengan dasar filosofi demikian, kebutuhan untuk mendasarkan seluruh perundang undangan dalam konsep dasar moral yang berdasarkan nilai nilai ketuhanan yang maha esa merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar tawar. agama agama indonesia pada dasarnya juga melarang perzinaan luar perkawinan, melarang pemerkosaan kepada siapa saja, dan melarang hubungan sesama jenis. menurut para pemohon, kuhp yang merupakan produk pemerintah kolonial belanda dan diberlakukan sejak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial budaya indonesia. oleh karena itu, keinginan untuk memperbarui kuhp telah lahir sejak namun hingga saat ini tidak ada tanda tanda untuk segera disahkannya revisi terhadap kuhp tersebut sementara gejolak sosial masyarakat, menurut para pemohon, sudah demikian parah dan memerlukan tindakan serius pembuat kebijakan. dalam penilaian para pemohon, saat ini telah terjadi pergeseran nilai nilai dikarenakan ketidakjelasan hukum perihal kesusilaan, terutama dalam hal perzinaan, pemerkosaan, dan cabul sesama jenis. menurut para pemohon, meskipun telah ada program legislasi nasional yang akan merevisi kuhp yang telah berlangsung sejak lama, belum tampak ada merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold tanda tanda bahwa revisi tersebut akan segera disahkan sementara gejolak sosial memerlukan tindakan dan aksi serius dari pembuat kebijakan. setelah menguraikan secara panjang lebar alasan alasan permohonannya yang disertai dengan berbagai rujukan, para pemohon berkesimpulan bahwa dan kuhp bertentangan dengan dan dan dan uud dan karena itu memohon agar mahkamah menyatakan: angka le. huruf kuhp bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai laki laki berbuat zina : angka 1e. huruf kuhp bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai seorang perempuan berbuat zina , angka 2e. huruf kuhp bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai laki laki yang turut melakukan perbuatan itu , angka 2e. huruf kuhp bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai perempuan yang turut melakukan perbuatan itu , dan kuhp bertentangan dengan uud kuhp bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai barang siapa yang deng: kuhp bertentangan dengan uudserta dan (sembilan) orang ahli yang masing masing telah didengar merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold keterangannya dalam persidangan tanggal juli tanggal agustus dan tanggal agustus i3.8jselengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, i3.9j menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan presidelah diuraikan dalam bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan beberapa pihak terkait yaknieri persisten), yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi), dan majelis ulama indonesia mui), dalam persidangan yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan para ahli dan saksi yang diajukan para pihak terkait dalam persidangan yang selengkapnya telah diuraikanmempertimbangkan sebagai berikut: bahwa maksud permohonan para pemohon, sebagaimana secara tegas termuat dalam petit permohonannya, pada intinya adalah meminta mahkamah untuk memperluas cakupan atau ruang lingkup, bahkan mengubah, jenis jenis perbuatan yang dapat dipidana dalam kuhp yang dimohonkan pengujian karena, menurut para pemohon, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, sementara jika merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold male rape outside the united states even less common. the only population based survey conducted outside the united states nonconsensual sex experienced adult men, study england found prevalence rate also, england and wales, reported male rape comprises all rape reported criminal authorities. one analysis prevalence studies concluded that men worldwide have been raped their lifetime (as children adults), contrast women. the world health organization gives higher estimate for males, assessing that between and men throughout the world reported history childhood sexual abuse, while acknowledging that most studies have been conducted developed countries. prevalence studies conducted developing countries, the findings were peru, namibia, and the united republic tanzania. terjemahan: pusat pengendalian dan pencegahan penyakit dan institut keadilan nasional menemukan data bahwa pria dewasa telah diperkosa secara paksa setiap tahunnya usa, kemudian sekitar dari total pria amerika (atau total nya juta jiwa) pernah mengalami perkosaan ataupun percobaan perkosaan dalam hidupnya. statistik dari badan keadilan tentang survey nasional kejahatan dan viktimisasi menemukan bahwa dari total korban serangan seksual adalah laki laki. data tentang perkosaan terhadap laki laki luar usa bahkan kurang umum tersedia. pada satu satunya survey populasi yang dilakukan terhadap laki laki sebagai korban insiden seksual secara paksa yang dilakukan england menemukan angka prevalensi kemudian england dan wales, kasus kasus pemerkosaan laki laki adalah berjumlah dari total kasus perkosaan. satu analisis yang dilakukan terhadap studi tentang prevalensi menyimpulkan bahwa laki laki seluruh dunia pernah diperkosa sepanjang hidupnya (baik ketika anak anak maupun ketika sudah dewasa). angka prevalensi yang sama adalah terhadap perempuan. who bahkan menyebutkan angka yang lebih tinggi dengan menyampaikan data bahwa laki laki seluruh dunia pernah mengalami kekerasan seksual waktu anak anak. sementara itu, data prevalensi kejahatan seksual terhadap korban laki laki menghadirkan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold menunggu proses legislasi yang sedang berlangsung saat ini tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. dengan kata lain, para pemohon meminta mahkamah untuk melakukan kebijakan pidana (criminal policy) dalam pengertian merumuskan perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana (depict), yaitu: zina, sebagaimana diatur dalam kuhp, akan menjadi mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam kuhp, akan menjadi mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki laki, perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam kuhp, akan menjadi mencakup setiap perbuatan cabul oleh setiap orang dengan orang dari jenis kelamin yang sama, bukan hanya terhadap anak bawah umur, dengan demikian, apabila ditelaah lebih jauh berarti para pemohon memohon agar mahkamah bukan lagi sekadar memperluas ruang lingkup perbuatan atau tindakan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana tetapi juga mengubah sejumlah hal pokok atau prinsip dalam hukum pidana, bahkan merumuskan tindak pidana baru. sebab, dengan permohonan demikian secara implisit pemohon memohon agar mahkamah mengubah rumusan delik yang terdapat dalam kuhp yang dimohonkan pengujian sehingga dengan sendirinya bukan hanya akan mengubah kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana tetapi juga kualifikasi subjek atau orang yang dapat diancam pidana karena melakukan perbuatan tersebut. hal itu lebih jauh juga berarti akan mengubah konsep konsep mendasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, sebagaimana diuraikan bawah ini: kuhp (terjemahan soesilo) yang selengkapnya berbunyi: dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan: te. laki laki yang beristri, berbuat zina, sedangkan diketahuinya, bahwa kitab undang undang hukum perdata sipil) berlaku padanya,, berbuat zina, 2e. laki laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:. penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami (istri) yang mendapat malu dan jika pada suami (istri) itu berlaku kitab undang undang hukum perdata tentangsipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan,oleh para pemohon dimohonkan agar: angka le. huruf kuhp dimaknai yaki laki berbuat zina , angka le. huruf kuhp dimaknai seorang perempuan berbuat zina , angka 2e. huruf kuhp dimaknai laki laki yang turut melakukan perbuatan itu , angka 2e. huruf kuhp dimaknai perempuan yang turut melakukan perbuatan itu , dan kuhp dinyatakan bertentangan dengan uud yang artinya dihapuskan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dengan permohonan demikian, jika dikabulkan maka: dalam konteks angka huruf kuhp, yang oleh para pemohon dimohonkan untuk dimaknai laki laki berbuat zina maka yang akan terjadi adalah: pelaku perbuatan yang dapat dipidana yang semula adalah laki laki yang beristri dan baginya berlaku kitab undang undang hukum perdata berubah menjadi semua laki laki tanpa kecuali, termasuk jika belum cukup umur atau masih anak anak, sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dalam perbuatan yang diancam pidana dalam norma ini juga berubah. sebagaimana diketahui, melawan hukum" adalah salah satu elemen dari perbuatan pidana samping elemen memenuhi unsur delik dan elemen dapat dicela . oleh karena itu, terlepas dari perdebatan apakah perlu dicantumkan secara tegas atau tidak dalam rumusan delik, elemen melawan hukum itu harus ada. sebab tidak mungkin suatu perbuatan dapat dipidana (strafbaar) jika perbuatan itu tidak melawan hukum. dalam konteks permohonan para pemohon guo, maka sifat melawan hukum umum (generale wederrechtelijkheid) dalam angka le. huruf kuhp itu berubah: semula dipersyaratkan laki laki itu harus beristri, yang secara implisit berarti sudah dewasa, dan tunduk pada kitab undang undang hukum perdata menjadi tidak harus beristri dan tidak harus tunduk pada kitab undang undang hukum perdata dan tidak harus sudah dewasa. dengan kata lain, semula jika perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam angka 1e. huruf kuhp itu dilakukan oleh seorang laki laki yang tidak beristri, apalagi masih anak anak atau belum dewasa, dan tidak tunduk pada kitab undang undang hukum perdata, tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, berubah menjadi melawan hukum. konsekuensinya, kalau semula penuntut umum harus membuktikan dalam dakwahnya bahwa laki laki yang bersangkutan sudah beristri, yang artinya sudah dewasa, dan tunduk pada kitab merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold undang undang hukum perdata berubah menjadi tidak perlu lagi membuktikan semua hal itu, alasan penghapusan pidana pun berubah, dalam hal ini alasan penghapus pidana yang bersifat khusus. semula, jika seorang laki laki yang meskipun terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka le. huruf kuhp itu namun ternyata tidak beristri dan tidak tunduk pada kitab undang undang hukum perdata, lebih lebih jika masih anak anak atau belum dewasa, maka laki laki itu harus dilepaskan dari tuntutan hukum karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana, berubah menjadi dipidana karena hilangnya syarat beristri dan syarat tunduk pada kitab undang undang hukum perdata. dalam konteks angka huruf kuhp, yang oleh para pemohon dimohonkan untuk dimaknai seorang perempuan berbuat zina maka keadaan yang serupa dengan uraian atas akan terjadi kepada seorang perempuan, yaitu: pelaku perbuatan yang dapat dipidana berubah, semula adalah seorang perempuan yang bersuami, yang secara implisit berarti sudah dewasa, menjadi hanya seorang perempuan, termasuk perempuan yang belum dewasa atau masih anak anak, sifat melawan hukum perbuatan itu juga berubah, semula jika perbuatan itu dilakukan oleh seorang perempuan yang tidak bersuami, yang secara implisit termasuk pula perempuan yang belum dewasa, maka hal itu tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, berubah menjadi melawan hukum kendatipunalasan penghapus pidana juga berubah: semula jikahal itu dapat menjadi alasan penghapus pidana yang bersifat khusus, sehingga pelakunya harus dilepaskan dari tuntutan hukum, alasan demikian menjadi tidak dapat lagi digunakan sehingga yang bersangkutan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold (perempuan yang tidak bersuami atau masih anak anak) tetap harus dipidana. dalam konteks angka huruf kuhp, yang oleh para pemohon dimohonkan untuk dimaknai yaki laki yang turut melakukan perbuatan itu makakarena turut melakukan perbuatan yang oleh undang undang disebut sebagai perbuatan zina adalah laki laki yang mengetahui bahwa perempuan yang diajaknya berzina adalah perempuan yang bersuami, berubah menjadi tidak perlu lagi adanya pengetahuan itu, sifat melawan hukum perbuatan itu juga berubah: semula, sifat melawan hukum dianggap ada jika laki laki yang turut serta melakukan perbuatan itu mengetahui bahwa perempuan yang diajaknya berzina itu adalah perempuan yang bersuami berubah menjadi tetap dianggap melawan hukum terlepas dari persoalan apakah laki laki itu mengetahui bahwa perempuan dimaksud bersuami, bahkan juga terlepas dari persoalan apakah perempuan itu bersuami atau tidak. konsekuensinya, dalam proses persidangan, jika semula penuntut umum harus membuktikan adanya pengetahuan laki laki yang turut melakukan perbuatan bahwa perempuan dimaksud adalah perempuan yang bersuami dan juga membuktikan bahwa perempuan itu adalah bersuami, berubah menjadi tidak perlu lagi membuktikan hal hal tersebut: alasan penghapus pidana pun berubah: semula, jika ternyata terbukti bahwa laki laki yang turut melakukan perbuatan dimaksud tidak tahu kalau perempuan yang diajaknya melakukan perbuatan itu adalah bersuami atau kalau ternyata perempuan itu ternyata tidak bersuami, hal itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang bersifat khusus sehingga laki laki tersebut harus dilepaskan dari tuntutan hukum, berubah menjadi tidak lagi dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana sehingga laki laki dimaksud tetap harus dihukum. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dalam konteks angka huruf kuhp, yang oleh para pemohon dimohonkan untuk dimaknai perempuan yang turut melakukan perbuatan itu maka bunyi ini akan berubah menjadi dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan . 2e. perempuanberlaku pada kawannya itu . dengan demikianperempuan yang tidak bersuami dan tahu bahwa laki laki yang diajaknya melakukan perbuatan dimaksud adalah laki laki beristri dan tunduk pada kitab undang undang hukum perdata, berubah menjadi setiap perempuan, baik bersuami maupun tidak, dan tahu bahwa laki laki yang diajaknya melakukan perbuatan itu sudah beristri dan tunduk pada kitab undang undang hukum perdata, sifat melawan hukum dari perbuatan itu juga berubah: semula, sifat melawan hukum dari perbuatan itu dianggap ada jika perbuatan itu dilakukan oleh perempuan yang tidak bersuami dan mengetahui bahwa laki laki yang diajak melakukan perbuatan itu ketahui telah beristri dan tunduk pada kitab undang undang hukum perdata, berubah menjadi semua perempuan, baik bersuami maupun tidak, sepanjang perempuan dimaksud mengetahui bahwa laki laki yang bersamanya melakukan perbuatan itu sudah beristri dan tunduk pada kitab undang undang hukum perdata, berkenaan dengan dalil para pemohon ini, mahkamah menemukan adanya inkonsistensi antara polita dan petit permohonan guo, sebagaimana akan tampak dalam pertimbangan mahkamah pada angka dalam konteks dan kuhp yang oleh para pemohon dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan uud yang berarti dimohonkan untuk dihapuskan, maka yang akan terjadi adalah: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold perbuatan pidana yang diatur dalam kuhp itu berubah dari delik aduan (klachtdelict) menjadi delik biasa. dengan kata lain, jika semula terhadap perbuatan itu tidak dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jika tidak ada pengaduan, menjadi berubah mana pengaduan menjadi tidak lagi merupakan syarat yang harus ada untuk dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perbuatan itu, dengan perubahan kualifikasi delik sebagaimana diuraikan pada huruf atas berarti tindak pidana yang dirumuskan dalam kuhp itu yang semula dikonstruksikan sebagai urusan domestik laki laki yang sudah beristri atau perempuan yang sudah bersuami sehingga karenanya negara baru akan turun tangan apabila pihak pihak tersebut memintanya (melalui pengaduan, delik aduan absolut) dan campur tangan negara itu pun harus dihentikan apabila pihak pihak tersebut mencabut pengakuannya, berubah menjadi urusan negara sepenuhnya, kuhp yang selengkapny. oleh para pemohon dimohonkan untuk dimaknai. dengan demikian, yang akan terjadi adalahbahwa meskipun dalam hubungan dengan sifat melawan hukum tidak ada perubahan karena terletak pada ada atau tidak adanya paksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun pelaku perbuatan yang dapat dipidana berubah: semula, pelaku yang dapat dipidana adalah laki laki yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya, berubah menjadi setiap orang, baik laki laki maupun perempuan, yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seseorang, baik laki laki maupun perempuan, bersetubuh dengannya. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold satu hal mendasar yang perlu dikemukakan yaitu bahwa pertimbangan atas diberikan dalam konteks kuhp, tidak berkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dengan undang undang tersendiri, yaitu undang undang nomor tahun tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. kuhp yang selengkapnya berbunyi: itu, dihukum selama lamanya lima tahun. oleh para pemohon dimohonkan untuk dimaknai orangdengan demikian,orang dewasa, baik laki laki maupun perempuan, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama dengan pelaku dan pelaku mengetahui atau patut harus menyangka kebelumdewasaan orang yang dicabut, berubah menjadi setiap orang, baik laki laki maupun perempuan, baik sudah dewasa maupun masih anak anak, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama, baik orang lain itu sudah dewasa maupun masih anak anak, sifat melawan hukum perbuatan itu juga berubah: semula, sifat melawan hukum itu dianggap ada jika pelaku mengetahui atau patut harus menyangka bahwa orang yang dicabut itu belum dewasa, berubah menjadi tidak perlu ada pengetahuan itu: cc. alasan penghapus pidana juga berubah: semula, ada kemungkinan (meskipun sulit) pelaku dilepaskan dari tuntutan hukum jika terbukti bahwa tidak mengetahui perihal kebelumdewasaan orang yang dicabut, berubah menjadi tidak ada kemungkinan itu. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dengan seluruh pertimbangan berkenaan dengan dan kuhp atas maka telah nyata bahwa, secara substansial, permohonan para pemohon bukan lagi sekadar memohon kepada mahkamah untuk memberi pemaknaan tertentu terhadap norma undang undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo, bahkan bukan pula sekadar memperluas pengertian yang terkandung dalam norma undang undang yang dimohonkan pengujian itu, melainkan benar benar merumuskan tindak pidana baru, sesuatu yang hanya pembentuk undang undang yang berwenang melakukannya. argumentasi bahwa proses pembentukan undang undang memakan waktu lama tidak dapat dijadikan alasan pembesar bagi mahkamah untuk mengambil alih wewenang pembentuk undang undang. lagi pula, menghilangkan frasa tertentu dan atau menambahkan pemaknaan baru terhadap suatu norma hukum pidana, yang berarti mengubah pula sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) perbuatan itu, tanpa melakukan perubahan atau penyesuaian dalam ancaman pidana (strafmaat) nya dan bentuk pengenaan pidana (stafmodus) nya tidaklah dapat diterima oleh penalaran hukum dalam merancang suatu norma hukum pidana karena hal itu melekat pada jenis atau kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana (strafbaarfeit) yang bersangkutan. dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka atas telah menjadi terang pula bahwa secara esensial permohonan guo menjadi berhadapan dengan asas legalitas yang wajib diterapkan secara ketat dalam hukum pidana. sebagaimana diketahui, asas legalitas yang secara doktrin diturunkan dari adenium nulla pena sine lege: nulla pena sine criminal, null crime sine pena legal, yang dalam perkembangannya kemudian diringkas menjadi adenium null delicatus, nulla pena sine praevia lege punai, mengandung empat makna sebagai satu kebulatan pengertian, yaitu: tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada undang undang yang telah mengatur sebelumnya (null crime, nulla pena sine lege praevia). dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa norma hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada norma hukum tertulis atau undang undang (null crime, nulla pena sine lege scripta). dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa norma hukum pidana harus tertulis, demikian pula pidananya. artinya, baik perbuatan yang dilarang maupun pidana yang dilancarkan terhadap perbuatan yang dilarang itu harus tegas dituliskan dalam undang undang, cc. tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada aturan tertulis atau undang undang yang jelas rujukannya (null crime, nulla pena sine lege certa). dalam pernyataan ini terkandung pengertian bukan hanya larangan untuk memberlakukan hukum tidak tertulis dalam hukum pidana dan dalam menjatuhkan pidana tetapi juga larangan menjatuhkan pidana jika rumusan norma dalam hukum tertulis (undang undang) itu tidak jelas: tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana jika tidak ada hukum tertulis yang ketat (null crime, nulla pena sine lege stricta). dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa ketentuan yang terdapat dalam undang undang pidana harus ditafsirkan secara ketat. dari sini pula lahir pemahaman yang telah diterima kalangan hukum bahwa dalam hukum pidana dilarang menggunakan analogi. dengan merujuk pada empat makna yang terkandung dalam pengertian asas legalitas tersebut jika dikaitkan dengan permohonan guo dan jika mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon maka timbul pertanyaan, apakah putusan mahkamah konstitusi dalam konteks ini memenuhi ukuran empat makna yang membentuk kebulatan pengertian yang terkandung dalam asas legalitas tersebut? dalam hukum pidana, terminologi undang undang yang terkandung dalam keempat makna asas legalitas atas adalah merujuk pada pengertian undang undang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu produk hukum tertulis yang dibuat oleh pembentuk undang undang (di indonesia, oleh dewan perwakilan rakyat bersama presiden). artinya, produk hukum yang lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy)temuan angka 20x peru, namibia dan republik kesatuan tanzania. bahwasanya kasus kasus kejahatan aktual juga menunjukkan bahwa pria, tidak hanya wanita, adalah juga dapat menjadi korban perkosaan, antara lain yang terjadi bengkulu: emayartini tante may) yang sekaligus istri ketua memperkosa enam anak laki laki dari april sampai januari tindakan asusila itu dilakukan emayartini kediamannya jalan kopi raya nomor kelurahan pengiring, muara bangkahulu, bengkulu. pengadilan negeri bengkulu menjatuhi hukuman penjara tahun pada desember karena memperkosa enam anak laki laki. padahal jaksa mengajukan tuntutan tahun penjara. putusan pengadilan negeri bengkulu diperkuat tingkat banding oleh pengadilan tinggi bengkulu pada maret hakim ketua sunarko dan hakim. anggota alfred pariaman serta bambang widiyatmoko memenuhi banding terdakwa karena hukuman itu sudah setimpal dengan kesalahan emayartini. kemudian, mahkamah agung ma) memenuhi permohonan kasasi jaksa penuntut umum yang menginginkan emayartini dihukum tahun penjara. putusan dengan nomor k pid.sus itu ditetapkan pada rabu, juni (bukti para pemohon meyakini bahwa kasus seperti atas bisa terjadi lagi manapun wilayah indonesia sehingga para pemohon merasa khawatir akan keselamatan putra putri terhadap ancaman perkosaan kelak kemudian hari. luar negeri, kasus serupa terjadi antara lain zimbabwe dan amerika serikat usa). kasus zimbabwe antara lain sebagai berikut: bulawayo kasus seorang pria diperkosa para perempuan untuk diambil permana kembali terjadi zimbabwe. kali ini tiga perempuan memperkosa seorang pria dengan modus memberi tumpangan mobil. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dengan demikian, anggaplah diterima pandangan yang menyatakan bahwa karena putusan mahkamah setara dengan undang undang sehingga dengan sendirinya tiga makna pertama yang terkandung dalam asas legalitas itu terpenuhi (null crime, nulla pena sine lege praevia null crime, nulla pena sine lege scripta: null crime, nulla pena sine lege certa), good non, tetapi makna keempat (null crime, nulla pena sine lege stricta) jelas tidak terpenuhi. sebab, jika penggunaan analogi (oleh hakim yang mengadili perkara pidana concrete) dilarang, apakah tepat jika mahkamah yang mengadili norma dapat memperluas makna yang termuat dalam norma hukum pidana yang merupakan hasil kebijakan pidana pembentuk undang undang? sekali lagi ini karena menyangkut hukum pidana mana asas legalitas diterapkan secara ketat.lebih lebih dalam bidang hukum pidana. lebih jauh perihal kebijakan pidana atau politik hukum pidana dikaitkan dengan permohonan guo, benar bahwa putusan mahkamah konstitusi memiliki kedudukan setara dengan undang undang sehingga daya ikannya pun setara dengan undang undang. namun kesetaraan itu adalah dalam konteks pemahaman akan kedudukan mahkamah sebagai negative legislator, bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang undang (positive legislator). benar pula bahwa mahkamah melalui putusannya telah berkali kali menyatakan suatu norma undang undangion i, yang artinya jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka norma undang undang dimaksud adalah inkonstitusional. namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). pengujian undang undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh mahkamah karena hal merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang mana pembatasan demikian, sesuai dengan uud adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang undang. hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang undang. berbeda dengan bidang hukum lainnya, hukum pidana dengan saksinya yang keras yang dapat mencakup perampasan kemerdekaan seseorang, bahkan nyawa seseorang, maka legitimasi negara untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta jenis sanksi yang dilancarkan terhadap perbuatan itu dikonstruksikan harus datang dari persetujuan rakyat, yang dalam hal ini mewujud pada organ negara pembentuk undang undang dewan perwakilan rakyat bersama presiden yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat), bukan melalui putusan hakim atau pengadilan. hanya dengan undang undangan hak dan kebebasan seseorang dapat dibatasi. sejalan dengan dasar pemikiran ini, dan lampiran ii, angka undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menegaskan bahwa materi muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam produk perundang undangan yang harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat lembaga perwakilan, yaitu dpr atau dprd, seperti undang undang dan peraturan daerah. sedangkan mahkamah berada dalam posisi menguji apakah pembatasan yang dilakukan dengan undang undang itu telah sesuai dengan konstitusi atau justru melampaui batas batas yang ditentukan dalam konstitusi. oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan hukum pidana, selama ini permohonan yang diajukan justru memohon agar dilakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang diatur dalam undang undang karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sehingga harus dapat diuji konstitusionalitasnya. sebab, kewenangan pengujian undang undang memang ditujukan untuk menjaga agar hak dan kebebasan konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi tidak dilanggar oleh kebijakan kriminalisasi yang dibuat oleh pembentuk undang undang. oleh karena itu, meskipun secara konstitusional memiliki kewenangan menetapkan kebijakan kriminalisasi, pembentuk undang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold undang pun harus sangat berhati hati. pembentuk undang undang harus benar benar memperhatikan bukan hanya perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pandangan hidup bangsa indonesia tetapi juga perkembangan dunia. simposium pembaruan hukum nasional yang dilakukan semarang pada bulan agustus untuk menunjuk sebuah referensi, merekomendasikan bahwa untuk menetapkan kebijakan kriminalisasi perlu diperhatikan kriteria umum, yaitu, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai,, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat. berbagai kriteria umum atas tentu harus dipertimbangkan dari berbagai aspek. penilaian terhadap kriteria pertama akan bersentuhan dengan aspek norma norma moral, adat, dan agama. pada ranah ini, kesepakatan kesepakatan politik melalui lembaga perwakilan antara kelompok yang berbeda agama, aliran, dan golongan indonesia amat diperlukan. sementara kriteria kedua harus dipenuhi dengan melakukan penghitungan secara cermat ihwal dampak dikriminalkannya suatu perbuatan. sedangkan kriteria ketiga mesti dipenuhi dengan mempertimbangkan beban kerja aparat penegak hukum jika suatu perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana. adapun untuk kriteria terakhir dibutuhkan simulasi dan antisipasi yang memadai ihwal akibat dari penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana agar keseimbangan hak individu dan masyarakat sebagai salah satu tujuan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pemidanaan tetap dapat dijaga. sekali lagi, meskipun pembentuk undang undang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan kriminalisasi, hanya dengan dukungan hasil riset yang intensiflah kiranya segala argumentasi yang akan dipakai untuk memenuhi keempat kriteria umum atas memperoleh legitimasinya. berkait dengan permohonan guo, sesungguhnya mahkamah telah menyatakan pendiriannya tatkala memutus permohonan dengan substansi yang serupa dengan permohonan guo, sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii bertanggal april dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, mahkamah telah menegaskan, antara lain: t3.9j.bentuk tindakan pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan parlemen merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldebih jauh, dengan memeriksa secara saksama dalil dalil yang dikemukakan para pemohon, nyata kalau permohonan guo bertolak dari anggapan bahwa semua persoalan yang merupakan fenomena sosial dalam masyarakat berupa perbuatan yang oleh para pemohon dinilai sebagai perbuatan atau perilaku menyimpang, bahkan sebagai persoalan besar bangsa, akan terselesaikan secara efektif apabila perbuatan atau perilaku menyimpang yang menjadi fenomena sosial itu dinyatakan sebagai tindak pidana dan menghukum atau menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. dalam hubungan ini, penting direnungkan bahwa hukum hanyalah salah satu kaidah sosial atau kaidah kemasyarakatan yang bertujuan menciptakan sekaligus memelihara tertib sosial dalam kehidupan masyarakat. terdapat banyak kaidah sosial atau kaidah kemasyarakatan lainnya yang juga bertujuan menciptakan dan memelihara tertib sosial dimaksud, yaitu kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah agama. pandangan para sosiolog yang telah diterima secara umum menyatakan bahwa ketertiban sosial akan tercipta manakala segenap kaidah kemasyarakatan itu bekerja atau berfungsi dengan baik, dimulai dari kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah agama, dan terakhir barulah kaidah hukum. tugas hukum akan menjadi jauh lebih ringan manakala kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah agama itu ditaati oleh masyarakat yang lahir dari kesadaran bahwa kaidah kaidah itu dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan rasa wajib moral untuk menaatinya. khusus dalam kaitannya dengan kaidah hukum, kaidah yang ada dalam bidang atau lapangan hukum pidana menempati urutan terakhir. artinya, hukum pidana baru akan digunakan apabila kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah agama, dan kaidah hukum dalam bidang atau lapangan hukum lainnya telah tidak memadai lagi. oleh karena itulah hukum pidana dikatakan sebagai obat terakhir (ultimatum medium). dengan demikian, membebankan seluruh tanggung jawab dalam menata fenomena sosial berupa perilaku yang dianggap menyimpang (devant behavior) semata mata merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kepada kaidah hukum, lebih lebih hanya kepada kaidah hukum pidana, tidaklah proporsional, bahkan cenderung terlalu menyederhanakan persoalan. sebab belum tentu akar dari semua problema sosial itu bersumber pada lemahnya kaidah hukum, cast hukum pidana, sehingga obat yang dibutuhkan guna mengatasinya juga belum tentu semata mata berupa perbaikan kaidah hukum, khususnya kaidah hukum pidana. membangun argumentasi bahwa menata tertib sosial harus dilakukan dengan cara memaksa anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang itu dengan ancaman hukuman, lebih lebih hukum pidana, sama artinya dengan menyatakan bahwa tertib sosial hanya mungkin tercipta bawah ancaman. andaikatapun asumsi ini benar maka ketertiban yang lahir darinya, yaitu dalam hal ini berupa perilaku taat hukum, adalah ketertiban semu. sebab ketaatan yang menghadirkan ketertiban itu lahir semata mata karena ancaman hukuman, bukan karena dilandasi atau dimotivasi oleh kesadaran yang lahir dari adanya rasa wajib moral untuk taat. pertimbangan ini bukan hendak menafikan. peran hukum, termasuk hukum pidana, melainkan semata mata untuk menegaskan bahwa tertib sosial itu tidak semata mata tercipta karena paksaan kaidah hukum melainkan harus didasari oleh adanya rasa wajib moral untuk taat kepada seluruh kaidah sosial atau kaidah kemasyarakatan yang ada dengan kesadaran bahwa kaidah kaidah sosial itu dibutuhkan dalam kehidupan bersama. dalam konteks itu, pendidikan memegang peranan penting sehingga dibutuhkan kesatuan pandangan perihal tata nilai yang harus dikembangkan dalam ketiga lingkungan pendidikan yang ada, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. setelah mempertimbangkan secara saksama terhadap substansi permohonan para pemohon yang pada dasarnya memohon agar mahkamah melakukan kebijakan kriminalisasi, sebagaimana diuraikan pada angka sampai dengan angka atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan secara satu demi satu dalil dalil para pemohon sebagai berikut: bahwa, menurut para pemohon, frasa yang beristri dan frasa sedang diketahuinya bahwa kitab undang undang hukum perdata sipil) berlaku kepadanya dalam angka le. huruf kuhp, frasa yang bersuami dalam angka le. huruf kuhp: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold frasa sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami dalam angka 2e. huruf kuhp: frasa yang tiada bersuami dalam angka 2e. huruf kuhp: dan dan kuhp bertentangan dengan dan dan uud dengan argumentasi bahwa ketiadaan larangan zina selain makna yang dipersempit dalam kuhp menyebabkan rusaknya sistem dan tatanan keluarga dan tatanan sosial serta tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum, mahkamah mempertimbangkan: uud mengatur bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. sebagai dasar pengujian, dengan menguji ketentuan ketentuan yang dimohonkan para pemohon terhadap ketentuan uud tersebut, sama sekali tidak terdapat pertentangan. dengan adanya frasa frasa yang disebutkan oleh para pemohon tersebut, mana laki laki beristri atau perempuan bersuami yang berbuat zina dinyatakan sebagai tindak pidana justru sejalan dengan norma uud apalagi telah menjadi pemahaman umum bahwa tidak satu pun agama membenarkan adanya perbuatan zina. ihwal pengaturan zina dalam kuhp tersebut belum lengkap atau belum mencukupi semua perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai zina tidak berarti norma undang undang guo inkonstitusional. persoalan kekuranglengkapan dalam konteks ini berbeda dengan persoalan konstitusionalitas. tugas pembentuk undang undang lah untuk menyempurnakan atau melengkapi kekurangan itu setelah memperhatikan perkembangan hukum yang hidup indonesia maupun dunia, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumya: uud mengatur tentang hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah. maka, beberapa frasa dalam dan kuhp alih alih bertentangan, sebagaimana didalilkan para pemohon, justru turut menopang bagaimana hak untuk berkeluarga dan melanjutkan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold keturunan yang sah tetap terjaga. begitu pula halnya dengan yangengan adanya larangan bagi suami atau istri untuk melakukan zina, perlindungan terhadap anak justru makin terjamin, uud merupakan ketentuan yang berkenaan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang ditetapkan dengan undang undang untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. sebagaimana halnya dengan norma uud yang telah disinggung sebelumnya, justru pembatasan terhadap laki laki yang beristri dan perempuan yang bersuami untuk berzina dalam kuhp tersebut adalah dalam rangka membatasi hak pelaku perbuatan itu mana pembatasan tersebut dilakukan sesuai dengan tuntutan moral, nilai nilai agama, dan ketertiban umum: bahwa terjadinya kerusakan sistem dan tatanan sosial serta keluarga akibat perbuatan perzinaan, salah satu penyebabnya adalah tidak dikriminalkannya perbuatan zina dalam arti yang lebih luas dalam ketentuan hukum pidana indonesia, sebagaimana didalilkan para pemohon, sangat mungkin terjadi. namun, hal itu bukan berarti jenis perbuatan yang sudah ditetapkan sebagai perbuatan zina dalam kuhp bertentangan dengan uud apalagi menjadi penyebab terjadinya kerusakan sebagaimana didalilkan para pemohon. bila mengikuti rangkaian dalil para pemohon, penyebab terjadinya kerusakan tatanan sosial dan keluarga dimaksud lebih dikarenakan terjadinya kekosongan hukum yang belum menjangkau pengertian zina dalam arti yang lebih luas sebagaimana dimaksud oleh para pemohon. kekosongan demikian seharusnya diisi melalui proses legislasi oleh pembentuk undang undang, bukan dengan memohon kepada mahkamah untuk memperluas pengertian zina yang diatur dalam kuhp tersebut. lagi pula, kalaupun mahkamah melakukan hal yang dimohonkan para pemohon tersebut, good non, tidak ada jaminan bahwa masalah yang dipisahkan oleh para pemohon akan teratasi. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldperempuan yang bukan istrinya dalam kuhp bertentangan dengan dan uud dengan alasan tidak menjamin kepastian adanya perlindungan yang setara baik terhadap perempuan maupun laki laki setiap usia dari ancaman perkosaan, mahkamah mempertimbangkan: uud sebagaimana diuraikan sebelumnya,rbuatan pidana pemerkosaan terhadap perempuan, lebih lebih perempuan yang bukan istrinya, sebagaimana diatur dalam kuhp, justru merupakan salah satu jaminan kepastian bahwa seorang perempuan terlindungi dari tindakan pemerkosaan. pengkhususan pengaturan subjek yang hanya mencakup perempuan dalam tersebut tidak dapat diartikan bertentangan dengan uud sebab, pada saat norma tersebut dirumuskan, hanya perempuanlah yang kerap menjadi korban perkosaan. andaikata pun ada perkembangan baru pemerkosaan yang juga bisa dilakukan oleh seorang perempuan terhadap laki laki, maka perbuatan itu yang mesti diputuskan lebih jauh apakah akan dikriminalkan atau tidak melalui proses pembentukan atau perubahan undang undang. sehingga dengan demikian, menyatakan kuhp bertentangan dengan uud karena tidak mencakup pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap laki laki tidak memiliki koherensi: uud mengatur tentangoleh karena itu, janganlah bertentangan, keberadaan kuhp justru sebagai instrumen hukum untuk memastikan bahwa seorang perempuan dilindungi dari perbuatan pemerkosaan, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold uud memuat ketentuan yang terkait dengan hak hidup sejahtera lahir batin dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. sesungguhnya hak konstitusional yang diatur dalam uud yang lahir dari konsepsi hak hak ekonomi dan sosial, tidak ada relevansinya dengan substansi atau materi muatan yang diatur dalam kuhp. namun, jika menurut para pemohon dipandang ada relevansinya maka, sama halnya dengan pertimbangan mahkamah yang telah dikemukakan sebelumnya, justru dengan keberadaan kuhp seorang perempuan dijamin haknya untuk hidup sejahtera lahir dan batin karena terlindungi dari ancaman pemerkosaan, uud sebagaimana telah disinggung sebelumnya, merupakan ketentuan yang terkait dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang yang (harus) ditetapkan dengan undang undang semata mata untuk menjamiuhp justru membatasi kebebasan seseorang agar tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertentangan dengan norma agama, moral, dan ketertiban umum dan sekaligus untuk menjamin penghormatan dan kebebasan orang lain, sebagaimana maksud uud bahwa adalah benar kuhp tidak dapat menjangkau tindakan kekerasan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki laki, hanya saja karena ketidakterjangkauan itu tidak lantas berarti kuhp bertentangan dengan uud sebab yang sesungguhnya terjadi adalah kekosongan hukum yang dikarenakan kebijakan kriminalisasi pembentuk undang undang belum menetapkan atau mengatur perkosaan oleh perempuan terhadap laki laki. maka, yang seharusnya dilakukan bukanlah memohon kepada mahkamah untuk mengisi kekosongan itu, yang membuat mahkamah menjadi bertindak sebagai positive legislator, melainkan mengusulkan dan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold tujuan ketiga perempuan itu pun sama dengan kasus sebelumnya, yakni mengambil sperma korbannya. aksi geng perempuan pemerkosa terbaru ini terjadi kota bulawayo, wilayah barat daya zimbabwe. kisahnya, seorang pemuda tiba tiba dihampiri sebuah mobil yang dalamnya terdapat tiga perempuan. pemuda itu lantas ditawari tumpangan mobil toyota crest warna putih oleh tiga perempuan tersebut. korban mulai curiga, ketika mobil tersebut tiba tiba mengubah rute perjalanan. kepada polisi, korban mengatakan bahwa ketiga perempuan misterius itu memberhentikan mobilnya sebuah lokasi pedesaan. salah satu perempuan lantas mengeluarkan senjata. bawah todongan senjata itulah, pemuda itu diperkosa bergantian oleh ketiga perempuan. setelah sperma korban diambil, dia lantas diturunkan dari mobil sebelum akhirnya ketiga perempuan itu melarikan diri. (http.: international.sindonews.com read lagi pria zimbabwe diperkosa tiga wanita untuk diambil permana kasus lain terjadi amerika serikat: amerika serikat megan mahone guru cantik yang mengajar olahraga sekolah terkenal, ditangkap polisi. diduga kali melakukan hubungan seksual dengan murid laki lakinya. megan dipastikan melakukan pemerkosaan , karena korbannya masih bawah umur. melakukan hal tersebut hampir dua kali dalam sepekan. dilansir dari new york post, murid laki lakinya yang masih berumur tahun itu bahkan pernah dilaluinya dalam lingkungan sekolah. guru seksi ini juga didakwa melakukan pelecehan seksual dengan kata kata dan perbuatan, termasuk oral seks yang kerap dilakukan selama mereka berhubungan. perkasa murid lelaki yang minta diajari basket) bahwa keberadaan kata perempuan yang bukan istrinya dalam kuhp justru bertentangan dengan pembukaan uud dan uud karena membatasi perkosaan hanya bisa terjadi terhadap seorang wanita, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mendorong agar pembentuk undang undang untuk memasukkan pemerkosaan oleh perempuan terhadap laki laki itu dalam kebijakan pidananya.dewasa , frasa yang belum dewasa , dan frasa sedang diketahuinya atau patut harus diangkatnya hal belum dewasa itu dalam kuhp bertentangan dengan dan uud karena tidak memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi korban cabul sesama jenis yang korbannya bukan anak bawah umur, melainkan orang dewasa, serta ketidakpastian hukum bagi pelaku yang bukan orang dewasa, mahkamah mempertimbangkan: uud adalah norma konstitusi yang menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum. keberadaan frasa frasa dalam kuhp yang dimaksud oleh para pemohon sama sekali tidak bertentangan dengan gagasan bahwa indonesia adalah negara hukum. justru karena merupakan negara hukuman hal demikian diatur sebagai salah satu bentuk jaminan dan perlindungan terhadap anak dari perbuatan cabul, uud adalah berkenaan dengan pengaturan perihal hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. rumusan ketentuan pidana dalam kuhp memang hanya ditujukan bagi subjek tertentu, yaitu orang dewasa dan korbannya anak anak. rumusan demikian sama sekali tidak bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. sebab, subjek yang diatur dalamnya sangat jelas dan pasti. perihal ada bentuk perbuatan cabul dan pelaku perbuatan cabul lainnya tentu tidaklah menafikan bahwa perbuatan cabul orang dewasa terhadap anak, sebagaimana diatur dalam kuhp, sebagai sebuah tindak pidana: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold uud sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adalah mengatur tentang hal ihwalpengaturan perbuatan cabul terhadap anak sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam kuhp, justru merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, dan martabat seseorang, terutama dalam hal ini anak, dari ancaman ketakutan: sama halnya dengan uraian dalam pertimbangan sebelumnya, dalam perkembangan perilaku sosial masyarakat ternyata terdapat bentuk dan pelaku perbuatan cabul yang belum terakomodasikan dalam ketentuan yang ada, cast kuhp. terhadap kondisi demikian, upaya yang semestinya ditempuh adalah mengajukan usul dan mendorong perubahan undang undang kepada pembentuk undang undang untuk menjadikan pencabulan terhadap orang dewasa atau pencabulan anak terhadap anak sebagai tindak pidana, bukan dengan melakukan pengujian undang undang. proses pembahasan rancangan kitab undang undang hukum pidana yang tengah berlangsung dapat dijadikan momentum untuk mengajukan usul demikian. pembentuk undang undang seharusnya menangkap aspirasi ini sebagai bagian dari masukan dalam menyusun substansi rancangan kitab undang undang hukum pidana yang baru. berdasarkan pertimbangan atas, mahkamah berpendapat permohonan para pemohon sepanjang berkenaan dengan kuhp tidak beralasan menurut hukum. bahwa dengan seluruh pertimbangan atas bukanlah berarti mahkamah menolak gagasan pembaruan para pemohon sebagaimana tercermin dalam dalil dalil permohonannya. bukan pula berarti mahkamah berpendapat bahwa norma hukum pidana yang ada dalam kuhp, khususnya yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo, sudah lengkap. mahkamah hanya menyatakan bahwa norma dalam kuhp yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guorihal perlu atau tidaknya dilengkapi, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang undang melalui kebijakan pidana (criminal policy) nya yang merupakan bagian dari politik hukum pidana. oleh karena itu, gagasan pembaruan yang ditawarkan para pemohon seharusnya diajukan kepada pembentuk undang undang dan hal tersebut seharusnya menjadi masukan penting bagi pembentuk undang undang dalam proses penyelesaian perumusan kuhp yang baruamar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. pendapat berbeda (d sepenting opinion) terhadap putusan mahkamah tersebut terdapat (empat) orang hakim konstitusi yakni hakim konstitusi arief hid, hakim konstitusi anwar usman, hakim konstitusi wahiduddin adams, dan hakim konstitusi santo, yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldpancasila, nilai ketuhanan dibaca dan dimaknai secara hierarkis. nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum tuhan. berikutnya, dalam bacaan pancasila juga, prinsip ketuhanan diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai watak kebangsaan indonesia. dalam pandangan jimmy asshiddigie, dorongan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang antara sesama manusia sehingga berkehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil sehingga kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat antara bangsa bangsa. nilai nilai ketuhanan yang dikehendaki pancasila, meminjam ungkapan bung karno, merupakan nilai nilai ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadilan. artinya, nilai nilai etis ketuhanan yang digali dari nilai profetik agama agama dan kepercayaan bangsa yang bersifat membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan ketuhanan lapang, dan toleran yang memberi semangat kegotong royongan dalam etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. sejalan dengan itu, bung hatta mengungkapkan, sila ketuhanan menjadi dasar yang memimpin jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. sila ketuhanan mengajak bangsa indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan permusyawaratan dan keadilan sosial. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dalam pemahaman atas, ketuhanan yang maha esa bukan merupakan prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama, melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara tengah masyarakat dengan keragaman agama dan keyakinan. the founding fathers tidak memaknai sila ketuhanan dalam makna yang terlalu teologis dan filosofis. tidak ditampilkan sebagai konsep ilahiah menurut klaim agama dan filsafat tertentu. ketuhanan dimaknai dalam konteks kehidupan praksis, suatu kehidupan yang dicirikan dengan bagaimana nilai nilai ketuhanan itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari hari, seperti bersikap adil terhadap sesama, berkata dan bertindak jujur, dan menyambung silaturahmi, sehingga perpecahan antar sesama dapat dihindari. dari nilai nilai demikian itulah, negara memperoleh fundamennya. undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang undanganundang undangan bawah uud berdasarkan dan uud dapat dipahami bahwa negara indonesia merupakan negara hukum yang berdasar atas ketuhanan yang maha esa yang senantias . konsepsi ini menegaskan bahwa peraturan perundang undangan indonesia harus senantiasa sejalan dan sama sekali tidak boleh bertentangan dengan dasar ketuhanan yang maha esa dan nilai agama serta living law yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip nkri. terkait dalam konteks ini pula, dalam uud disebutkan bahwa salah satu hak konstitusional setiap orang adalah kepastian hukum yang adil, bukan kepastian hukum semata, sehingga jika terdapat suatudasar ketuhanan yang maha esa serta nilai agama dan living law yang sesuai dengan perkembangan merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god masyarakat dan prinsip nkri maka kepastian hukum tersebut bukanlah kepastian hukum yang adil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sama sekali tidak boleh diserahkan sebagai open legal policy dari pembentuk undang undang. eksistensi dan uud serta uud sejatinya tidaklah menegaskan hak dan kebebasan manusia. manusia tetap mendapat jaminan konstitusional untuk menjalankan hak dan kebebasannya sebagaimana yang diatur dalam bab uud mengenai hak asasi manusia, namun uud menegaslam konteks inilah uud menegaskan jati diri dan identitasnya sebagai konstitusi yang berketurunan goals constitution) sehingga terlihat jelas bahwa nilai agama dan ketertiban umum diberi posisi dan fungsi oleh konstitusi sebagai salah satu rambu atau pedoman yang harus dipatuhi dalam membentuk norma undang undang sehingga manakala terdapatnilai agama maka norma undang undang itulah yang harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan nilai agama dan ajaran ketuhanan. elaborasi jati diri dan identitas uud sebagai konstitusi yang berketurunan goals constitution) sekaligus hukum dasar dalam peraturan perundang undangan selanjutnya senantiasa tercermin dalam frasa dengan rahmat tuhan yang maha esa pada setiap bagian awal peraturan perundang undangan serta dalam setiap arah arah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pada suatu putusan pengadilan. hal ini merefleksikan bahwa setiap kepastian hukum indonesia, baik dalam bentuk norma peraturan perundang undangan (termasuk undang undang) maupun putusan pengadilan, harus senantiasa disinari oleh nilai agama dan sinar ketuhanan sehingga sistem merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold hukum indonesia (termasuk hukum pidana) sama sekali tidak boleh memberikan atau membiarkan adanya eksistensi norma hukum yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan atau justru bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan. mahkamah yang diberikan tugas dan kewenangan oleh uud sebagai the sole interpreter andnilai agama dan sinar ketuhanan, mengingat putusan mahkamah juga senantiasa diawali dengan arah arah. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta mengingat sumpah janji jabatan tiap tiap hakim konstitusi yang juga senantiasa diawali dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang antara lain muncul dalam frasa demi allah , demi tuhan , atah paramawisesa serta diakhiri pula dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang antara lain muncul dalam frasa kiranya tuhan menolong saya atau om, shanti, shanti, shanti, om . kuhp yang mengatur delik overset pada hakikatnya sangat dipengaruhi filosofi dan paradigma sekuler hedonistik yang menjadi hegemoni pembentukan norma hukum eropa pada masa silam yang tentunya sangat berbeda dengan kondisi sosiologis masyarakat nusantara, baik secara historis maupun dalam konteks kekinian negara republik indonesia. ruang lingkup kuhp sejatinya (hanya) meliputi kriminalisasi dan realisasi terhadap perbuatan overset echtbreuk, spending van huwelijkstrowlpelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan) sehingga sifat ketercelaan (verwijtbaarheid) delik overset sebagai persetubuhan luar perkawinan dalam kuhp adalah hanya karena perbuatan tersebut dianggap merusak kesucian dan keutuhan lembaga perkawinan. noon langemeijer mengemukakan overset kan aller door een gehuwde gepleegd wooden: ongehuwde met wie gepleegd wordt fulgens wet medepleger overset hanya dapat dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sedangkan orang yang tidak terikat perkawinan namun tersangkut dalam perbuatan tersebut dikonstruksikan sebagai turut serta). begitu pula arrest home raad belanda mei menyebutkan bahwa yang dimaksud overset adalah met begrepenvleselijke gemeenschap met een desde ander goedkewing van den anderen echtgenaat. die dood dan geen spending van huwelijkstrow. i.c. was depan souteneur: hij had zijn vrouw tat publiek row jemaat. hij verde haar levenswijze lander voorbhoud aged (tidak termasuk persetubuhan dengan orang ketiga luar perkawinan yang dilakukan atas persetujuan suami atau istrinya (dalam kasus guo: suami menjadi germo dari sang istri). perbuatan ini bukanlah merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, melainkan bahwa suami istri tersebut telah bersepakat menyetujui cara hidup mereka berdua dalam menjalani bahtera perkawinan). dengan demikian, jelaslah bahwa kriminalisasi dan realisasi delik overset dalam kuhp hanya berlaku terhadap mereka yang sudah menikah saja berdasarkan pengaduan (klachtdelict) dan dalam hal pasangan yang disetujui belum menikah maka pasangan yang disetujui itu dikonstruksikan sebagai turut serta (medepleger). paradigma dan filosofi sebagaimana tersebut atas jelas mempersempit, bertentangan, dan sama sekali tidak memberi tempat bagi nilai agama, sinar ketuhanan, serta nilai hukum yang hidup dalam masyarakat indonesia (living law) yang memandang bahwa sifat ketercelaan (verwijtbaarheid) dari persetubuhan luar perkawinan sejak dahulu bumi nusantara sejatinya lebih luas, yakni termasuk juga karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai agama serta living law masyarakat indonesia, sebab menurut nilai agama dan living law yang hidup dan berkembang masyarakat indonesia dari dulu hingga kini (minus kuhp), persetubuhan hanya boleh dilakukan antara laki laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. dengan demikian, konsep overset (hendak permukaan) dalam kuhp jelas mempersempit ruang lingkup dan bahkan bertentangan dengan konsep persetubuhan terlarang (zina) menurut nilai agama dan living law yang hidup dan berkembang masyarakat indonesia yang sejatinya lebih luas, yakni meliputi baik persetubuhan luar perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang terikat perkawinan (adultery) maupun persetubuhan yang dilakukan oleh pihak yang tidak terikat perkawinan (fornication). merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dalam kehidupan masyarakat nusantara, zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak pernah dipandang sebagai perbuatan yang hanya berdimensi privat, sebab secara sosiologis dan antropologis, kehidupan masyarakat indonesia yang terdiri dari beragam agama dan suku bangsa lebih identik dengan nuansa komunal religius ketimbang nuansa individual sekuler sehingga setiap perbuatan tercela yang dilakukan oleh individu (khususnya zina) senantiasa dianggap menimbulkan dampak negatif secara komunal, sebab yang dianggap primer dalam living law masyarakat indonesia adalah masyarakat, bukan individu, sebab individu bukanlah manusia yang terasing dan bebas dari segala ikatan struktur masyarakatnya. begitu pula dalam ajaran agama manapun yang hidup dan berkembang indonesia, zina merupakan perbuatan yang sangat tercela. dalam agama islam misalnya, terdapat norma larangan dari allah swt kepada manusia yang secara eksplisit menyebutkan .dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (@. isra: dalam ajaran islam, ruang lingkup ketercelaan perbuatan zina jelas meliputi adultery dan fornication, meskipun memang besaran ancaman hukuman terhadap keduanya berbeda. upaya perlawanan terhadap kepastian hukum yang tidak adil sebagaimana yang tercantum dalam kuhp juga telah beberapa kali dilakukan oleh mahkamah agung, antara lain dalam putusan mahkamah agung nomor kr yang telah berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde) yang pada esensinya memandang bahwa ruang lingkup delik kuhp seharusnya meliputi pula persetubuhan luar perkawinan, terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak terikat perkawinan atau tidak. selain itu, surat edaran mahkamah agung sema) nomor tahun juga telah menyatakan bahwa pasca putusan nomor kr yurisprudensi telah menggariskan keseimbangan dalam perlakuan hukum dalam konteks pemaknaan kuhp. begitu pula dalam ruu tentang kuhp yang diajukan presiden kepada dpr sebagai ius constituendum yang telah disusun oleh para ahli hukum pidana sejak merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold lebih dari tahun yang lalu juga telah mencoba untuk mengembalikan konsep bahwa ketercelaan (verwijtbaarheid) dari perbuatan persetubuhan luar perkawinan sejatinya bersifat intrinsik dan bukan sekedar karena merusak kesucian dan keutuhan perkawinan sebagaimana konsep yang dianut sejak lama oleh masyarakat bumi nusantara jauh sebelum diberlakukannya webbook van strafrecht berdasarkan asas konkordansi oleh pemerintah kolonial hindia belanda. dengan demikian, dari waktu waktu semakin dirasakan bahwa eksistensi kepastian hukum yang ada dalam norma kuhp jelas bersifat tidak adil, baik secara sosiologis historis maupun dalam konteks kekinian, sebab filosofi dan paradigma yang menjiwai norma kuhp jelas mempersempit dan bahkan bertentangan dengan konsep persetubuhan terlarang menurut berbagai nilai agama dan living law masyarakat indonesia yang oleh konstitusi diakui sebagai salah satu rambu atau pedoman utama dalam setiap pembentukan norma hukum guna menjamin kepastian hukum yang adil. selain itu, rumusan dan pemberlakuan kuhp juga menyebabkan terjadinya segregasi penduduk sebagai bagian dari politik kolonial berdasarkan status perkawinan, jenis kelamin, dan golongan penduduk, khususnya dalam frasa telah kawin dan frasa burgerliik webbook berlaku baginya sebagaimana yang diuraikan dalam surat edaran mahkamah agung sema) nomor tahun sehingga jelas juga bertentangan dengan uud jika eksistensi kuhp tetap dipertahankan sebagaimana adanya (pro status guo) maka kewibawaan supremasi konstitusi dan hukum indonesia akan sangat terancam manakala suatu undang undang yang senantiasa memuat frasa dengan rahmat tuhan yang maha esa justru mencantumkan norma hukum yang bertentangan atau setidak tidaknya mempersempit dan mereduksi ruang lingkup ketercelaan suatu perbuatan yang telah digariskan secara jelas menurut hukum tuhan. begitu pula putusan pengadilan yang senantiasa memuat arah arah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa juga harus senantiasa membebaskan pelaku yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang sangat dilarang menurut hukum tuhan semata mata hanya karena tidak memenuhi unsur delik, padahal perbuatan tersebut jelas dilarang dan bersifat sangat tercela menurut nilai agama dan sinar ketuhanan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold padahal kenyataannya saat ini banyak terjadi pula perkosaan terhadap laki laki maupun sesama jenis baik sesama lelaki maupun sesama wanita, sehingga demi memastikan perlindungan negara terhadap warga negaranya berdasarkan pembukaan uud dan uud maka sepatutnyalah kata perempuan yang bukan istrinya tersebut dihapuskan. tambahan pula kata bersetubuh harus dimaknai sebagai hubungan seksual baik antara kelamin laki laki dan wanita maupun hubungan seksual sesama jenis, sehingga perkosaan pun terjadi baik dengan adanya hubungan seksual antara kelamin laki laki dan wanita maupun hubungan seksual sesama jenis. pemaknaan tersebut diperlukan demi melindungi hak warga negara indonesia yang dilindungi oleh negara republik indonesia berdasarkan pembukaan uud dan uud bahwa berdasarkan pembukaan yang ada dalam uud yang, maka pembatasan perlindungan terbatas terhadap wanita bertentangan dengan pembukaan uud karena kenyataannya ancaman terhadap perkosaan tidak hanya terjadi pada wanita, namun juga terjadi pada kaum laki laki, bahwa selain dalam pembukaan uud tersebut atas, yang lain yaitu dalam juga disebutkan dengan tegaspembatasan ancaman perkosaan terhadap wanita juga bertentangan dengan bahwa para pemohon menilai dengan dihapusnya kata perempuan yang bukan istrinya dalam kuhp maka akan tercipta kepastian hukum mengenai adanya perlindungan baik terhadap wanita maupun laki laki dari ancaman perkosaan, selain itu para pemohon juga menilai bahwa merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold jika hal ini dibiarkan terus menerus atau diputuskan sebagai open legal policy dari pembentuk undang undang yang sepenuhnya tergantung pada kekuatan dan konfigurasi politik yang senantiasa dinamis maka mahkamah sejatinya memberikan kesempatan atau setidak tidaknya ikhlas membiarkan eksistensi suatu norma hukum dalam undang undang dan putusan putusan pengadilan yang tidak diterangi dan bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan serta living law masyarakat indonesia, padahal mahkamah agung sebagai sesama pelaku kekuasaan kehakiman dan sebagian besar ahli hukum pidana indonesia bersama pemerintah dalam tim penyusunan dan pembahasan ruu tentang kuhp sebagai ius constituendum kodifikasi hukum pidana nasional yang rancangannya telah disampaikan dewan perwakilan rakyat dpr) melalui surat presiden susilo bambang yudhoyono pada desember dengan surat nomor pres dan surat presiden joko widodo nomor pres tanggal juni yang sekarang dalam tahap pembahasan dengan komisi iii dpr ri, telah lama berjuang dan menunjukkan langkah nyata keberpihakannya dengan menyatakan sikap bahwa ketercelaan perbuatan persetubuhan luar perkawinan sejatinya bersifat intrinsik dan bukan sekedar karena perbuatan tersebut merusak kesucian dan keutuhan lembaga perkawinan sehingga ruang lingkup ketercelaan (verwijtbaarheid) perbuatan zina dalam konteks tertib hukum pidana indonesia harus dikembalikan lagi seperti sediakala sebelum dipersempit ruang lingkupnya oleh pemerintah kolonial hindia belanda berdasarkan webbook van strafrecht dan asas konkordansi oleh pemerintah kolonial hindia belanda sehingga seharusnya meliputi baik adultery maupun fornication. dalam konteks kriminalisasi, kami sependapat bahwa mahkamah seharusnya mengambil sikap membatasi diri (judicial restraint) untuk tidak menjadi positive legislator dengan memperluas ruang lingkup suatu tindak pidana (strafbaar feat), namun lain persoalannya manakala norma undang undang guo secara nyata mereduksi dan bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang pada dasarnya bersifat 'terdiri' (given) bagi ketertiban dan kesejahteraan kehidupan manusia, sebab adultery dan fornication sejatinya merupakan mala dan bukan mala prohibits karena sifat ketercelaannya (verwijtbaarheid) bersifat intrinsik dan jelas disebutkan dalam gurun serta berbagai kitab suci lain merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sehingga aspek persetujuan (perwakilan) rakyat tidaklah menjadi aspek yang sine gua non seperti manakala suatu negara harus memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang bersifat mala prohibits. dengan menyatakan bahwa zina seharusnya meliputi adultery dan fornication, kami berpendapat bahwa mahkamah sejatinya tidaklah menjadi positive legislator atau memperluas ruang lingkup suatu tindak pidana (strafbaar feat), melainkan mengembalikan kembali konsep zina sesuai dengan nilai hukum dan keadilan menurut berbagai nilai agama dan hukum yang hidup dalam masyarakat indonesia yang telah dipersempit ruang lingkupnya selama ratusan tahun oleh hukum positif warisan pemerintah kolonial hindia belanda sehingga hanya meliputi adultery saja berdasarkan kuhp. oleh karena itu, mahkamah dalam konteks ini seharusnya ber ijtihad dengan melakukan moral reading the constitution dan bukan justru menerapkan prinsip judicial restraint. upaya kriminalisasi melalui putusan pengadilan sejatinya juga bukanlah hal yang tabu atau bahkan diharamkan bagi hakim, sebab melalui judicial activism, hakim (khususnya hakim konstitusi) justru berkewajiban untuk menjaga, meluruskan, dan menyelaraskan hukum pidana dengan dinamika kehidupan masyarakat, bahkan home raad mahkamah agung belanda) beranggapan bahwa memang ada kemungkinan arti satu kata atau pengertian yang dirangkaikan dalam perundang undangan akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu sehingga perbuatan yang dulu tidak tercakup, sekarang justru masuk dalam rumusan delik tertentu sehingga metode interpretasi harus dapat dilakukan oleh hakim guna menyelaraskan berkaitan antara masa lalu dengan masa kini (die verbindungen von western heute herzustellen) jan remmelik: him. nomor tentang kekuasaan kehakiman juga memerintahjika terdapat ketidaksesuaian antara norma undang undang dengan nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maka hakim merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dan hakim konstitusi wajib mengikuti dan berpihak pada nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat . benar bahwa dalam konteks hukum dan dinamika masyarakat, rasio dan kalbu manusia harus digunakan secara seimbang, namun penggunaan rasio secara berlebihan hingga membuat peran kalbu semakin marjinal hanya akan menciptakan despiritualisasi hukum yang pada akhirnya dapat membinasakan hidup dan kehidupan manusia. penyempitan makna zina yang hanya meliputi adultery menurut kuhp jelas merupakan despiritualisasi hukum, sebab menurut ajaran agama dan ketertiban umum yang memang oleh konstitusi dijadikan sebagai salah satu rambu atau pedoman yang harus dipatuhi dalam membentuk norma undang undang, persetubuhan antara laki laki dan perempuan secara manusiawi hanya dapat dibenarkan melalui sarana lembaga perkawinan. dengan diakuinya zina sebagai suatu konsep yang meliputi adultery dan fornication maka konsep zina dalam hukum pidana indonesia seharusnya juga tidak perlu lagi mensyaratkan pengaduan (yacht) dan tidak lagi menginstruksikan pelaku zina yang tidak terikat perkawinan sebagai turut serta (medepledger)zinakosaan pada hakikatnya mengatur kriminalisasi dan realisasi terhadap laki laki yang melakukan perbuatan perkosaan terhadap perempuan. perkosaan dalam guo dikonversikan sebagai perbuatan laki laki yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan untuk bersetubuh luar perkawinan sehingga menegaskan kemungkinan terjadinya perkosaan yang dilakukan oleh pelaku perempuan terhadap korban laki laki. paradigma dan filosofi dalam kuhp ini memiliki persoalan konstitusionalitas yang sangat serius, sebab substansi guo memandang bahwa perkosaan sebagai perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh laki laki terhadap merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold perempuan. paradigma dan filosofi male superiority complex yang terkandung dalam guo jelas mengancam dan tidak sejalan dengan beberapa jaminan hak konstitusional menurut dan uud sebab norma norma konstitusi ini menyebutkan prinsip kesamaan kedudukan hadapan hukum (equality before the law) tanpa membedakan jenis kelamin dan secara historis maupun kontemporer dapat dibuktikan bahwa baik laki laki maupun perempuan sama sama berpotensi menjadi pelaku ataupun korban dalam konteks delik perkosaan (verkrachting). percobaan perkosaan dan perkosaan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki laki bukanlah sesuatu yang historis dan seiring perkembangan budaya dan teknologi medis (rekayasa genetik obat obatan), hal ini ternyata justru seringkali juga terjadi. ketercelaan dan kerugian akibat delik perkosaan (verkrachting) tidaklah semata mata karena berpotensi menyebabkan perempuan hamil dan melahirkan anak luar kawin, melainkan termasuk pula trauma fisik dan psikis serta stigma sosial yang negatif bagi korban, yang hal ini tentunya dapat dialami baik oleh laki laki maupun perempuan. dengan diakuinya konsepsi perkosaan sebagai pemaksaan persetubuhan yang dapat dilakukan baik oleh laki laki maupun perempuan maka kami berpendapat frasa perempuankosaan (verkrachting)cabulan pada hakikatnya mengatur kriminalisasi dan realisasi terhadapduga belum dewasa. paradigma dan filosofi guo jelas hanya mengutamakan pelindungan terhadap seorang yang masih berada bawah umur (minderjarige) agar tidak menjadi korban percabulan dari orang dewasa yang berjenis kelamin sama sehingga sifat ketercelaannya (verwijtbaarheid) lebih merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dikarenakan aspek viktimogen, yakni semata mata karena korbannya merupakan seorang yang masih berada bawah umur" (minderjarige). secara historis, pencantuman unsur objektif anak bawah umur dari jenis kelamin yang sama dalam guo jelas merupakan kemenangan' kaum homoseksual dan sebagian anggota tweede kamer belanda yang memang afirmatif terhadap praktik homoseksualitas, padahal praktik homoseksualitas jelas merupakan salah satu perilaku seksual yang secara intrinsik, manusiawi, dan universal sangat tercela menurut hukum agama dan sinar ketuhanan serta nilai nilai hukum yang hidup masyarakat (living law) sehingga kami berpendapat bahwa kata dewasa , frasa yang belum dewasa , dan frasa yang diketahuinya atau sepatutnya harus dibukanya belum dewasacabulan sesama jenis, kami berpendapat hal ini merupakan open legal policy pembentuk undang undang. dengan demikian, uud tidak boleh membiarkan kebebasan absolut setiap orang untuk berbuat semata mata menurut kehendaknya, terlebih lagi dalam hal perbuatan tersebut jelas mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan bertentangan dengan nilai agama serta sinar ketuhanan. oleh karena itu, manakala uud bersinggungan dengan nilai agama (religion), uud sebagai konstitusi yang berketurunan goals constitution) harus menegaskan jati dirinya sebagai penjamin freedom religion dan bukan freedom from religion sehingga segalabahkan bertentangan dengan nilai agama serta sinar ketuhanan haruslah dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. kekhawatiran akan adanya potensi penyimpangan kekuasaan (abuse power) yang akan dilakukan aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana zina, perkosaan, dan homoseksual, sejatinya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. setiap proses pembuktian unsur merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold unsur tindak pidana negara manapun senantiasa mensyaratkan proses pembuktian yang profesional serta wajib dilandasi dengan itikad baik dan prinsip praduga tak bersalah (resumption innocence) dan bahkan dalam ajaran islam, terdapat ancaman hukuman yang tak kalah beratnya bagi setiap orang yang beritikad buruk menuduh orang lain berbuat zina tanpa didasarkan bukti dan proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. maraknya perilaku main hakim sendiri (eigenrichting) yang selama ini dilakukan masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual terlarang (baik dalam bentuk zina, perkosaan, maupun homoseksual) justru terjadi karena nilai agama dan living law masyarakat indonesia tidak mendapat tempat yang proporsional dalam sistem hukum (pidana) indonesia sehingga jika telah terdapat modifikasi norma hukum (legal substance) mengenai hal ini maka diharapkan struktur (legal structure) dan budaya hukum (legal culture) masyarakat indonesia dalam menyikapi fenomena perbuatan perbuatan guo juga dapat berubah menjadi lebih baik. dengan demikian, berdasarkan ratio decided sebagaimana tersebut atas, kamiuhartono, maria farida indrawi, menahan sitompul, santo,dan wahiduddin adamssitompul, santo, wahiduddin adams, dan saudi isramerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold para pihak terkait tidak langsungttd. wahiduddin adams saudi isra panitera pengganti, ttd. fadzlun budi s.n. merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god perlindungan tersebut adalah bagian dari hak asasi sebagai warga negara republik indonesia yang nantinya akan terpenuhi, merasa dijamin dan dilindungi oleh negara: sehingga dengan dihapuskannya kata perempuan yang bukan istrinya dan pemaknaan terhadap kata bersetubuh sebagaimana tersebut diatas, menjadikan hak hak warga negara indonesia menjadi terlindungi sepenuhnya oleh negara dan para pemohon pun secara serta merta juga terlindungi hak haknya, bahwa perumusan delik perkosaan juga perlu diperluas: tidak hanya dalam artian bersetubuh dengan cara memasukkan alat kelamin dalam vagina, tetapi juga memasukkan alat kelamin dalam anus atau mulut meninggalkan jejak kolonialisme: catatan kritis ruu kuhp, position paper bersama yayasan tifa, et.al) atau memasukkan sesuatu benda dalam vagina atau memasukkan penis laki laki mulut. caranya tidak hanya dengan kekerasan ancaman kekerasan tetapi juga dengan cara apapun luar kehendak atau persetujuan korban. bahwa korban perkosaan bisa perempuan, anak anak dan laki laki setiap usia, juga orang dengan beragam jenis fisik dan cara bertingkah laku. perkosaan tidak hanya terjadi terhadap perempuan dengan karakteristik tertentu, juga tidak hanya terjadi terhadap orang yang keluar malam atau sering berpapasan dengan orang asing, melainkan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk terhadap laki laki. data statistik tentang ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk studi tentang perkosaan amerika yang dilakukan oleh national victim center, federal bureau investigation fbi) dan national crime survey tahun bagus tanwin, jurnal perempuan nomor november hal (bukti bahwa perkosaan adalah tindakan kekerasan, sebuah kejahatan kekerasan, bukan tindakan gairah. perkosaan adalah sebuah usaha untuk menyakiti dan merendahkan yang menggunakan seks sebagai senjatanya. selain senjata lainnya. korbannya bisa perempuan atau laki laki, bisa anak anak atau orang dewasa, bahkan manula. mitos bahwa hanya perempuan dan laki laki yang memiliki kecenderungan penyuka sesama jenis yang diperkosa jelas tidak sesuai dengan kenyataan. mayoritas laki merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold laki yang menjadi korban perkosaan adalah heteroseksual. motifnya, sekali lagi, kekuasaan dan control terhadap orang lain. pemerkosa dimotivasi oleh hasrat untuk menguasai dan mengontrol orang lain, bukan daya tarik seksual. banyak laki laki yang diperkosa tidak melaporkan perkosaan yang mereka alami karena takut dipermalukan bagus tanwin, jurnal perempuan nomor november ,hal ).(vide bukti bahwa woman danoekoesoemo dalam wawancara dengan jurnal perempuan menyebutkan bahwa: . korban kekerasan seksual bisa siapa saja. bicara perempuan, laki laki juga korban meski tidak sebanyak perempuan. bicara perempuan muda, anak kecil juga banyak yang mengalami. jadi kalau ditanya korban siapa, siapapun bisa jadi korban, lintas gender, sosial, kelas, ras dan ekonomi. terbukti anak kecil laki laki juga banyak yang jadi korban. suatu hari kita akan berhadapan dengan korban seksual yang notabene laki laki dan kita juga sudah mulai menerima email email dari korban laki laki yang ingin bergabung dalam komunitas lentera indonesia. korban pria tidak banyak yang mengadukan karena budaya patriarki biasanya membuat laki laki punya ego dan dominasi sehingga merasa kuat dan ketika mereka sudah berani untuk bicara, sepertinya kita tidak bisa bilang mereka mengada ngada. jurnal perempuan nomor november hal. (vide bukti alasan para pemohon bahwa kuhp bertentangan dengan dan undang undang dasar kuhpbertentangan dengan undang undang dasar uud negara indonesia adalah negara hukum uud hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama depan hukumkitab undang undang hukum pidana disebut(vide bukti bahwa para pemohon memohon pengujian kitab undang undang hukum pidana sepanjang katmaknaikepastian hukum bahwa sebagai negara. hingga saat ini belum ada peraturan yang secara tegas dan jelas melarang adanya praktik cabul sesama jenis indonesia. sedangkan kampanye kampanye dan praktik praktik cabul sesama jenis telah banyak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. hal ini tentunya menimbulkan ancaman sosial dan budaya yang mana tidak sesuai dengan nilai nilai luhur yang dianut indonesia, bahwa pengaturan mengenai pelarangan cabul sesama jenis memang telah diatur dalam kuhp ini namun hanya sebatas pada pelarangan hubungan cabul sesama jenisterhadap anak dibawah umur. sedangkan kondisi saat ini, sudah terjadi wabah sosial mana terjadi perbuatan cabul sesama jenis sesama orang dewasa yang mengancam struktur sosial dan struktur kemasyarakatan indonesia, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus golara pemohon memohon agar melakukan pengujiankonstitutionalitas kuhp kuhp dan kuhp (bukti yakni: kuhp angka kuhp sepanjang frasa yang beristri dan frasa'""yang tiada bersuami' dan frasa 'bahwa maraknya perilaku cabul sesama jenis ini menimbulkan keresahan yang luar biasa bagi para orang tua, guru, dan masyarakat indonesia pada umumnya. mana para pelaku dan para provokator dengan mudah mengkampanyekan perilaku cabul sesama jenis tersebut sebagai sebuah hal yang wajar dan normal sehingga meresahkan dan menodai nilai nilai luhur yang sejak lama dianut oleh bangsa indonesia, bahwa untuk melindungi nilai nilai budaya, sosial dan agama yang telah menjadi identitas bangsa indonesia sebagai bangsa yang beradab, maka dibutuhkan sebuah pengaturan khusus mengenai larangan cabul sesama jenis bukan saja terhadap korban. anak dibawah umur melainkan juga terhadap korban orang dewasa, bahwa pengaturan ini menjadi penting, dikarenakan ketidakjelasan aturan akan membuat penularan perilaku cabul sesama jenis akan semakin meluas disebabkan korban (dicabut) yang dewasa akan merasa kebingungan untuk melapor dan mendapatkan keadilan tanpa adanya jelas yang melarang cabul sesama jenis, bahwa pada banyak kasus, seseorang lelaki maupun perempuan menjadi pelaku cabul sesama jenis dikarenakan adanya trauma atau pernah menjadi korban cabul. sayangnya, ketiadaan pengaturan atau yang jelas mengenai pelarangan cabul sesama jenis bagi orang dewasa memungkinkan korban akan menjadi ragu dan malu untuk melapor guna mendapatkan keadilan. sehingga pengaturan untuk melarang perbuatan cabul sesama jenis ini menjadi amat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja untuk mendapatkan keadilan apabila diperlakukan cabul sesama jenis oleh orang lain, bahwa pemberlakuan kuhp selama ini justru tidak melindungi kelompok korban orang dewasa, dan juga tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal, pelakunya adalah bukan orang dewas, mengenai syarat syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold orang orang yang dapat dihukum dan ketentuan ketentuan mengenai hukuman hukumannya sendiri. : bahwa hal ini berakibat untuk mereka yang tidak masuk dalam kriterimaka tidak dapat dikenakan rumusan dari tindak pidana, sekalipun semua unsur perbuatan cabul telah terpenuhi dalam perbuatannya. hal ini jelas tidak memberikan perlindungan hukum bagi korban dan tidak adanya jaminan keadilan bagi korban dan keluarganya serta masyarakat, bahwa frasa dewasajuga bertentangan dengan asas hukum kitab undang undang hukum pidana sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam, bahwa kuhp menyata, dihukum penjara selama lamanya lima tahun . kata dewasa dan frasa pada kalimat: orang dewasa , dan yang diketahuinya atau sepatutnya harus dibukanya belum dewasa : justru melindungi pelaku bukan orang dewasa dan membatasi hak hak korban orang dewasa , karena adanya batasan pihak pihak yang dapat dikenakan hukuman pidana. sehingga batasantersebut memberikan kebebasan untuk orang yang belum dewasa secara hukum karena tersebut tidak dapat diterapkan pada dirinya. hal ini menimbulkan ketidakadilan pada korban, mengingat pelaku tidak memenuhi unsur kejahatan sebagaimana yang tertera kuhp. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa keadaan ini memberikan ketiadaan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi korban, sebagaimana: (vide bukti bahwa pada.: bahwmenunjukkan bahwa negara hanya memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap korban yang diketahuinya atau sepatutnya harus dibukanya belum dewasa, sedangkan terhadap korban yang telah dewasa atau yang diketahuinya atau sepatutnya diduga telah dewasa tidak diberikan kepastian dan perlindungan hukum.: bahwa hal demikian dapat menyebabkan rasa tidak aman dan rasa ketakutan bagi warga negara yang telah dewasa sehingga menyebabkan hilangnya hak untuk mendapatkan rasa aman, tenteram, damai, bahagia, dan mendapatkan kepastian dan keadilan dihadapan hukum, sebagaimana juga dijamin dalam uud yang menyatakan negara indonesia adalah negara hukum" sert. '(vide bukti bahwa selama ini, negara membiarkan terjadinya ketidakadilan dengan membiarkan pemberlakuan kuhp, yang merupakan warisan pemerintahan belanda, dan sangat tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum bagi semua warga negara. padahal undang undang dasar memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil: bahwa sudah seharusnya negara menyetujui perubahan kuhp ini, dan menyesuaikannya demi kepastian hukum dan keadilan bagi semua orang, termasuk pelaku yang belum dewasa, dan ataupun korban yang telah dewasa, mana jika negara tetap menggunakan ketentuan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold kuhp yang ada sekarang, jelas negara mengabaikan kewajibannya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap orang, baik dewasa maupun yang belum dewasa, bahwa dengan demikian nyata bahwa kata yang belum dewasa dalam kuhp dan frasa dan frasa sedang diketahuinya atau patut harus diangkatnya hal belum dewasa , yang hanya memberikan perlindungan kepada korban yang belum dewasa saja, tetapi tidak memberikan perlindungan kepada korban orang dewasa, dan juga tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban, dalam hal pelakunya adalah orang yang belum dewasa. hal ini jelas bertentangan dengan uud mana seharusnya perlindungan terhadap korban tidak lagi melihat siapa korbannya, dan juga siapa pelakunya, bahwoleh karenanya kata dan frasa sedang diketahuinya atau patut harus diangkatnya hal belum dewasa , orang dewasa dalam kuhp bertentangan dengan asas umum hukum pidana dan uud lebih lanjut pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. mengingat yang dilindungi adalah kepentingan umum, maka seharusnya tidak dilihat lagi siapa korbannya: perlindungan atas rasa aman bahwa dengan demikian kuhp tebarat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold atbahwa dalam hal anak sebagai pelaku pencabulan tidak mendapatkan sanksi, karena tidak terpenuhinya unsur kejahatan sebagaimana disebutkan dalam kuhp, maka tidak menutup kemungkinan pelaku belum dewasa tersebut mengajak temannya untuk melakukan hal yang sama, dan atau orang orang belum dewasa lainnya, melakukan peniruan atas perilaku tersebut, dengan pertimbangan, tidak merupakan kejahatan jika pelakunya masih belum dewasa.: bahwa tindakan mengajak, atau. meniru tersebut, akan sangat sulit dibendung, mengingat undang undang memang tidak menyebutnya sebagai kejahatan,setiap orang berhak atas perlindungan. bahwa pembiaran terhadap pemberlakuan kuhp, dapat pula mengakibatkan meningkatkan terjadinya jumlah penularan penyakit menular seksual, karena pelaku dengan kriteria orang belum dewasa, masih akan bebas melakukan perbuatan cabul pada baik orang belum dewasa lainnya ataupun orang dewasa.bahwa perlindungan hukum membutuhkan instrument kepastian hukum yang akan memberikan pondasi bagi pemenuhan hak hak warga negara. dalam hal ini, hanya negara yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum. hal ini dikarenakan negara memiliki kewenangan yuridis untuk membentuk dan review peraturan perundang undangan yang melanggar hak hak warga negara dalam mencapai perlindungan hukum, bahwa salah satu ciri adanya kepastian hukum adalah dengan adanya keselarasan hukum yang berlaku indonesia. dalam hal ini, memang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sudah ada beberapa ketentuan perundangan yang memberikan ketentuan bahwasanya hubungan seksual dan hubungan kekeluargaan yang sah diakui indonesia adalah hubungan perkawinan dan kekeluargaan yang terdiri dari suami dan istri, ayah dan ibu yang berjenis kelamin laki laki dan perempuan. sehingga dapat secara sederhana diartikan bahwa hubungan seksual antara sesama jenis merupakan sebuah perilaku menyimpang dari hukum: bahwa ketentuan hubungan laki laki dan perempuan dalam konteks keluarga dan perkawinan diatur dalam beberapa peraturan perundang undangan yakni: undang undang nomor tahun tentangundang undang nomor.etentuan hukum positif indonesia memang tidak menyiratkan adanya kemungkinan dan peluang hubungan cabul sesama jenis. sehingga perlu untuk ditegaskan kembali pelarangan cabul sesama jenis sebagai bentuk penokohan nilai nilai dan kepastian hukum indonesia, bahwa dengan mengabulkan permohonan pemohon. untuk menghapuskan kata yang belum dewasa dan frasa sedang diketahuinya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold atau patut harus diangkatnya hal belum dewasa , dalam kuhp maka perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara untuk tidak diperlakukan cabul sesama jenis, khususnya bagi mereka yang dewasa, baik secara sadar maupun dalam pengaruh godaan dan komunitas tidak akan terjadi. sehingga perlindungan atas tatanan sosial, agama dan budaya bangsa indonesia mampu terselamatkan oleh mahkamah konstitusi. alasan ketahanan keluarga dan perlindungan anak bahwa kuhp sepanjang masih ada kata yang belum dewasa" dan frasa sedang diketahuinya atau patut harus diangkatnya hal belum dewasa , merusak institusi keluarga serta desakralisasi lembaga perkawinan yang bertentangan dengan uud serta uud bahwa pembatasan hukuman yang hanya dapat diterapkan pada mereka yang memenuhi kriteria kuhp, yaitu hanya orang dewasa melakukan perbuatan cabul pada korban dibawah umur, dan mereka yang sejenis, jelas bertentangan dengan bunyi dan karena keluarga tidak dapat mempertahankan kehormatannya, jika salah satu anggota keluarga yang sudah dewasa menjadi korban, tetapi terhadap pelaku tidak dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. atau jika pelakunya dibawah umur, maka korban juga tidak bisa meminta pertanggungjawaban. padahal hak asasi diri pribadinya, kehormatannya, harta benda yang dimilikinya sudah dirugikan. dan juga tidak ada lagi rasa aman. dan korban dewasa juga berhak untuk tidak direndahkan derajat martabat kemanusiaannya, bahwa para pemohon sejatinya adalah para ibu dan para bapak yang merasa perlunya penegasan dan pengaturan larangan perilaku cabul sesama jenis. hal ini dikarenakan hubungan sesama jenis merupakan bentuk hubungan yang tidak sesuai dengan konsep perkawinan dan konsep keluarga yang dianut indonesia, bahwa undang undang nomor tahun menyatakan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldbahwa mahkamah konstitusi pernah memberikan pendapat mengenai isu perkawinan dalam perkara nomor puu xii perihal pengujian undang undang nomor tahun tentang perkawinan yang dalam pendapat mahkamah menyatakan bahwa: bahwa alinea keempat pembukaan uuddasar. bahwa dalam menurut mahkamah dalam putusan nomor puu x11no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold divide uud sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan uubermasyarakat, bahwa menurut mahkamah dalam poin putusan nomor puu x11.merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa menurut mahkamah dalam putusan nomor puu xii tentang pengujian nomor tentang perkawinan,sbahwa melalui pendapat mahkamah dalam putusan nomor puu x11 mengenai pengujian undang undang nomor tahun maka telah tegas dinyatakan bahwa negara hanya mengakui hubungan perkawinan antara laki laki dan perempuan. hal ini didasari oleh hukum agama berdasarkan prinsip ketuhanan yang maha esa mana tidak dikenal adanya hubungan sesama jenis yang mana hubungan sesama jenis tidak dapat menghasilkan nilai nilai luhur perkawinan yang mana ditujukan untuk menghasilkan keturunan, bahwa institusi keluarga merupakan institusi penting dalam membangun negara indonesia. ibarat sebuah rumah, batu bata merupakan pondasi yang akan mengokohkan rumah tersebut. sama seperti pada sebuah negara, institusi keluarga akan menjadi batu bata yang akan membangun sebuah negara: bahwa beberapa peraturan perundangan menegaskan konsep keluarga sebagai: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold ki)itab undang undang hukum pidanabaca sebagai,bahwa para pemohon menyatakan bahwa kuhp kuhp dan kuhp bertentangan dengan dan dan dan dan uud yang berbunyi: uud negara indonesia adalah negara hukum dan uud setiap orang berhakundang undang nomoronsep keluarga dan orang tua yang sejalan dengan nilai pembangunan indonesia adalah konsep keluarga yang didasari oleh hubungan pernikahan yang terdiri dari laki laki dan perempuan: bahwa keberadaan hubungan cabul sesama jenis tidak memungkinkan adanya pembentukan keluarga yang sehat dikarenakan hubungan dasar itu sendiri merupakan sebuah penyimpangan dan dosa sehingga secara spiritual tidak dapat dengan nyaman dijalankan sebagai keluarga yang sehat dan berkualitas: bahwa hingga saat ini hubungan cabul sesama jenis tidak dapat diikat dalam perkawinan. dalam konteks ini maka legalisasi hubungan sesama jenis jelas jelas akan meruntuhkan konsep keluarga dikarenakan hubungan tersebut tidak dapat menikah, bertentangan dengan agama dan budaya indonesia serta tidak dapat menghasilkan keturunan yang sah: bahwa apabila hubungan cabul sesama jenis ini dibiarkan yang dewasa ini makin menjadi wabah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dimasa yang akan datang generasi muda tidak akan merasa penting untuk membangun keluarga sebagaimana tercantum dalam uud bahwa dalam konteks syariat islam, penerapan hukum dilakukan dengan tujuan luhur mencakup: pemeliharaan atas keturunan (al muhafazhatu 'ala nasi), pemeliharaan atas akal (al muhafazhatu 'ala 'agl), merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pemeliharaan atas kemuliaan (al muhafazhatu 'ala karomah), pemeliharaan atas jiwa (al muhafazhatu 'ala nafs), pemeliharaan atas harta (al muhafazhatu ala maal), pemeliharaan atas agama (al muhafazhatu ala dini), pemeliharaan atas ketentraman keamanan (al muhafazhatu 'ala amn), pemeliharaan atas negara (al muhafazhatu 'ala daulah) muhammad husain abdullah, hal. alasan keagamaan dan keyakinan bahwa dalam semua agama, termasuk agama islam yang menjadi agama dari para pemohon, perbuatan cabul sesama jenis antar orang dewasa merupakan sebuah perbuatan yang diharamkan bahkan dimaknai oleh allah swt: bahwa sebenarnya fenomena penyimpangan seksual sudah muncul jauh sebelum masa nabi muhammad saw, tepatnya pada masa nabi luth yang diutus untuk kaum saum sodom). kitab suci al gurun merupakan kitab yang paling otoritatif dalam menjelaskan perilaku homoseksual pertama muka bumi. nabi luth bin harian bin azar, anak saudara nabi ibrahim kepada penduduk sodom dan negeri negeri sekitarnya untuk menyeru kepada kebenaran. allah swt berfirman surat al a'raaf dan bahwa kaum sodom telah melakukan perbuat haram aisyah, yang belum pernah seorang manusia pun pernah melakukannya. ibn kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa aisyah adalah laki laki menggali laki laki lainnya dan bukan wanita, padahal allah swt menciptakan wanita melainkan untuk laki laki. hal tersebut menurut ibn kasir, merupakan perbuatan yang melampaui batas karena kaum sodom telah menempati sesuatu bukan pada tempat semestinya. dalam surat hud diceritakan dalih mereka melakukan perbuatan cabul sesama jenis karena tidak menyukai wanita. para mufasir mengatakan maksud tersebut adalah ketika kaum laki laki merasa cukup dengan laki laki dan kaum wanita tidak lagi memerlukan kaum laki laki. muhammad nasib ar rifai. ringkasan tafsir ibn kasir. jilid depok: gema insani press. hlm. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa allah menggambarkan azab yang menimpa kaum nabi luth: maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum luth itu yang atas bawah kami balikkan), dan kami hujan mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi tubi, yang diberi tanda oleh tuhan, dan siksaan itu adalah jauh dari orang orang yang zalim (@. hud bahwa sikap keras melaknat perbuatan cabul sesama jenis bukan hanya ada pada agama islam, namun juga pada agama kristen. praktik cabul sesama jenis juga menjadi momok yang menakutkan agama kristen. bibel menyebutnya sebagai ibadah kafir yang lazim dikenal dengan nama pelacuran kudus . sangat mengutuk dan mengecam pelakunya karena itu bertentangan dengan moral: bahwa dalam perjanjian baru, roma rasul paulus mengingatkan, bahwa praktik cabul sesama jenis adalah sebagian dari bentuk kebejatan moral, dari mana orang orang kristen sebenarnya telah dibebaskan dan disucikan oleh kristus. dalam imamat berbunyi, janganlah engkau tidur dengan laki laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri?. yang melakukannya diancam dengan hukuman mati, bahwa dalam khazanah keilmuan islam khususnya fikih, perbuatan cabul sesama jenis dalam islam disebut faahisyah (dosa besar) yang sangat menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. oleh karenanya para ulama sangat mengutuk, mengecam dan mengharapkannya, bahwa apabila ditelusuri secara gramatikal (bahasa) tidak ada perbedaan penggunaan kata antara homoseksual dan lesbian. dalam bahasa arab kedua duanya namakan lihat. pelakunya namakan luther (lotte). namun imam al mawardi membedakannya. beliau menyebut homoseksual dengan lihat dan lesbian dengan sha atau musaahagah. (lihat: hari kabir karya mawardi: juz hal: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa ibn gudamah mandiri menyebutkan bahwa penetapan hukum haramnya praktik homoseksual adalah ijma' (kesepakatan) ulama, berdasarkan nash nash al gurun dan al hadits. murni juz hal: adapun imam mawardi berkata, penetapan hukum haramnya praktik homoseksual menjadi ijma' dan itu diperkuat oleh nash nash al gurun dan al hadits . kitab hari kabir, juz hal: bahwa dari atas a'raf: dan hud: secara jelas berisi kutukan dan larangan allah swt terhadap pelaku praktik homoseksual. itu juga diperkuat oleh hadits hadits berikut: hadits riw ibn abbas: siapa saja yang engkau dapatkan mengerjakan perbuatan homoseksual maka bunuhlah kedua pelakunya . iditakhrij oleh abu dawud ibn wajah tarmizi dan barru guchi hadits jabar: sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum luth ibnu wajah: kirmizi berkata: hadits ini hasan ghaib, hakim berkata, hadits shahih islam|. hadits ibnu abbas: allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum luth, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali) ihr nasa'i dalam as sunan al kubra iv nomor bahwa perbedaan tsar (penyiapan baik dengan kata atau perbuatan) para sahabat adalah dalam menentukan jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku. diantara perbedaannya adalah: membakarnya dengan api, menindihnya dengan dinding, dijatuhkan dari tempat yang tinggi sambil menumpuknya dengan batu, ditahan tempat yang paling busuk sampai mati, bahwa para ulama fikih setelah menyepakati haramnya praktik cabul sesama jenis, mereka hanya berbeda pendapat mengenai hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku. perbedaan hanya menakut dua hal: pertama: perbedaan sahabat dalam menentukan jenis hukuman, sebagaimana tersebut atas. kedua: perbedaan ulama dalam mengkategorikan perbuatan tersebut, apakah dikategorikan zina atau tidak? dan itu berimplikasi terhadap kadar atau jenis hukuman yang dikenakan, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana dijamin oleh uud maka para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menghilangkan sepanjang frasa dewasa , frasa yang belum dewasa'dan frasa yang diketahuinya atau sepatutnya harus dibukanya belum dewasa dalam kuhp. hal ini ditujukan agar para pemohon dapat terpenuhi hak konstitusionalnya untuk hidup dalam negara dengan nilai nilai moral agama sesuai dengan cita pancasila khususnya ketuhanan yang maha esa dan uud alasan pembangunan karakter bangsa dan ketahanan nasional bahwa uud mengamanatkan bangsa ini untuk melindungi institusi keluarga dan perkawinan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. dalam konteks ini, sebagai bentuk perlindungan sebagai bagian tidak terpisahkan dari konsep ketahanan keluarga yang berujung pada ketahanan nasional, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, untuk menghilangkan frasa ' pada kuhp maka hubungan luar nikah sesama jenis, yang juga merupakan perbuatan cabul sesama jenis dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. hal ini pada akhirnya akan memberikan lingkungan yang sehat bagi perkembangan institusi perkawinan, institusi keluarga yang berujung pada ketahanan nasional indonesia, alasan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat yang adil dan beradab kuhp sepanjang masih ada frasa dewasa', frasa yang belum dewasa" dan frasa sedang diketahuinya atau patut harus diangkatnya hal belum dewasa , telah merusak tatanan masyarakat yang adil dan beradab yang tanpa mengindahkan batasan hak asasi orang lain dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam dan uud bahwa uudsedangkan merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god: bahwa dan uud telah memberikan batasan konstitusional mengenai pelaksanaan hak asasi manusia. dalam banyak putusan telah disebutkan mengenai penggunaan pembatasan dalam dan uud mana dalam menerapkan ham diharuskan untuk menghormati hak dan kebebasan orang laimengenai hal ini, para pemohon menyatakan bahwasanya konsep ham yang ada indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep ham pancasila yakni ham yang ber ketuhanan yang maha esa yang merupakan penghormatan bangsa indonesia terhadap nilai nilai yang hidup indonesia, bahwa melarang perilaku seksual cabul sesama jenis pun bukan juga merupakan sebuah perbuatan yang salah. sebagai contoh tetangga terdekat indonesia, yaitu singapura dan malaysia, yang memiliki hukuman pidana (pada article penal code kanan kesetiaan malaysia) bagi perilaku seks sodomi bahkan oral seks. untuk konteks singapura menjadi menarik karena singapura adalah negara yang maju dan modem mana penduduk muslim adalah minoritas, namun singapura tetap menjaga nilai nilai khas budaya setempat, dalam hal melarang praktik seksual cabul sesama jenis: bahwa cita negara indonesia untuk menjadi masyarakat beradab, sebagai negara yang mengutamakan nilai nilai ketimuran sebagai identitas bangsa, indonesia sudah seharusnya bisa memilah mana nilai nilai yang akan mereduksi nilai nilai luhur tersebut. dalam dunia globalisasi yang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold sedemikian pesat, kemerosotan nilai nilai luhur indonesia merupakan sebuah gejala yang massif terjadi diberbagai lini. padahal, adalah tugas negara untuk bisa memfasilitasi masyarakatnya menjadi masyarakat yang beradab dan membangun peradaban indonesia itu sendiri, bahwa mewujudkan indonesia yang beradab tidak bisa dihasilkan dengan membiarkan perilaku cabul sesama jenis. hal ini dikarenakan perbuatan seksual sesama jenis merupakan buah dari kebiasaan seks menyimpang yakni cabul dan sodomi yang telah menjadi sebuah penistaan menurut adat istiadat indonesia. perbuatan seksual sesama jenis juga melibatkan dua manusia sesama jenis, yang mana terdiri dari sesama pasangan laki laki maupun sesama pasangan perempuan yang dalam konsep budaya indonesia tidak dapat menikah, bahwa beberapa alasan diatas merupakan isu isu konstitusional yang menjadi landasan utama mengapa negara memiliki kewenangan untuk melarang cabul sesama jenis indonesia. negara, dalam hal ini tidak dapat lepas tangan melihat gesekan gesekan sosial antara kampanye perilaku seks sesama jenis dan masyarakat indonesia seolah olah negara hilang dari konteks sosial kemasyarakatan. sesuai dengan amanat pancasila, negara wajib untuk menangani gejala ini sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap masyakarat indonesia sebagai amanat para founding fathers indonesia serta amanat nenek moyang nusantara, bahwa dalamtelah memberikan penjelasan mengenai batasan yang harus ditaati sesuai dengan nilai nilai agama sebagaimana ditafsirkan sesuai dengan uud lebih jauh menyatakan,merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold, bahwa dalam poin darilebih jauh menegaskan: alam poin dari putusan nomor puu vi1itu lebih jauh menyatakan: , bahwa dalam poin dari putusan tersebut dilanjutkan bahwa: merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold : bahwa lebih jauh dibahas mengenai peran negara dalam poin dari putusan tersebut menyatakan bahwa : bahwa (vide putusan nomor puu vii poin bahwa(, (vide putusan nomor puu vii poin bahwamerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold yang telah dijamin oleh uud (vide putusan nomor puu vii poin .25j1, bahwa berdasarkan alasan alasan diatas, maka pembatasan untuk pelarangan hubungan sesama jenis dapat dilakukan dengan adanya pembatasan mengenai pelaksanaan ham yang disesuaikan dengan nilai nilai agama dan nilai nilai sosial budaya bangsa indonesia sebagaimana dalam dan uud alasan kesehatan kuhp sepanjang masih terdapattelah menimbulkan wabah penyakit jiwa dan raga yang mengancam adab dan kesehatan bangsa sebagaimana dijamin dalam uupara pemohon menilai merupakan tugas negara untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam uud sedangkan penyebaran wabah cabul sesama jenis secara nyata telah meningkatkan berbagai permasalahan kesehatan baik hiv aids maupun penyakit kelamin lainnya, bahwa human rights campaign grc) melalui rilisnya pada http: menyampaikan bahwa dari kasus infeksi hiv baru tiap tahunnya nya adalah gay dan biseksual. selain itu, perempuan transgender memiliki kemungkinan kali lebih besar mengidap hiv dari perempuan lainnya. lebih dari itu dalam international journal epidemiology melalui rilisnya pada .short. menyampaikan bahwa menurut cdc insiden hiv pada homoseksual sebanyak sejak amerika, dari juta penduduk yang terinfeksi hiv, nya adalah kaum homoseksual. mana hiv pada homoseksual bertanggung jawab menyumbangk bahwrhadap uud dengan demikian, mahkamah berwenang mengadili permohonan guo.merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dari total kasus baru hiv pada homoseksual. hal ini menunjukkan betapa tingginya resiko terinfeksi hiv pada kaum homoseksual. penelitian parcel et.al. menunjukkan bahwa pada pasangan homoseksual, dipastikan menderita hiv. ini menunjukkan bahwa hubungan antar laki laki kali lebih rentan disinfeksi virus. sumber: abdul hadir dan roda lathifah, aids dan homoseksual, jurnal islamic republika desember alasan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bebas dari pengaruh asing yang destruktif terhadap kehidupan bangsa bahwa adalah tugas negara untuk memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara indonesia. dalam hal ini dengan dihapuskannyapada kuhp maka negara secara tegas memposisikan bahwa perilaku cabul sesama jenis merupakan sebuah tindakan yang dilarang. sehingga perilaku demikian tidak dapat menyebar secara masif yang pada akhirnya menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan bangsa dan ketahanan nasional, bahwa demi alasan alasan tersebut atas, maka jelas keberadaan sepanjang frasa yang belum dewasa' dan frasa sedang diketahuinya atau patut harus diangkatnya hal belum dewasa' undang undang nomor tahun tentang kuhp. sehingga bertentangan dengan uud dengan demikian ketentuan sepanjang frasa''harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. petit berdasarkan seluruh uraian atas dan bukti bukti terlampirkhususnya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus goldbarat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi godnyatak apabila mahkamahpro. dr. hadirin s.h, cetakan enam, demokrasi pancasila, rangka cipta, hal bukti fotokopi natsir, agama dan negara dalam perspektif islam, media dakwah, hal bukti fotokopi prof. dr. bara nawawi arief, s.h., cetakan keempat, maret kebijakan hukum pidana, perkembangan penyusunan konsep kuhp baru, kencana grenada media group, hal bukti fotokopi neng djubaedah, s.h., m.h cetakan kesatu, april perzinaan dalam peraturan perundang undangan indonesia ditinjau dari hukum islam , jakarta, kencana grenada media group, hal bukti fotokopi orasi ilmiah guru besar institut pertanian bogor ipb) ketahanan keluarga indonesia: dari kebijakan dan penelitian menuju tindakan , penulis oleh prof. dr. ir. etis suharto, si, disampaikan auditorium rektorat, gedung andi hakim nasution ipb, juni bogor: bukti fotokopi salinan putusan mahkamah agung nomor pid. sus bukti fotokopi laporan nasional indonesia tinjauan dan analisa partisipatif tentang lingkungan hukum dan sosial bagi orang dan masyarakat mani lesbian, gay, biseksual dan transgender lgbt), laporan oleh usaid dan. united nations development program undp!): merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bukti fotokopi dr. asian husain lgbt indonesia, perkembangan dan solusinya , institute for the study islamic thought and civilizations insist), bukti fotokopi lara temple male rape and human rights bukti fotokopi jessica turchik national center for pts palo alto health care system and stanford university medical school). katie edwards ohio university) myths about male rape: literature review bukti fotokopi jurnal perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan nomor perkosaan dan kekuasaan, bukti fotokopi skripsi oleh fitrotul amalia hf, kejahatan kesusilaan dalam perspektif hukum positif (analisis putusan nomor pid pn jaksel) bukti fotokopi artikel, tinjauan yuridis atas delik perzinahan (overset) dalam hukum pidana indonesia) ahmad babies, bukti fotokopi artikel, homoieroticism and homosexuality islam, review article oleh sabina schmidti, cambridge university press bukti fotokopi article perbuatan kekerasan pelecehan seksual terhadap perempuan oleh marchella sutera jurnal lex societa vol apr jun selain itu, para pemohon mengajukan sembilan orang ahli yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal juli agustus dan agustus yang pada pokoknya sebagai berikut: murni umar setiap orang atau manusia, apalagi masyarakat, selalu dipengaruhi oleh agama yang dianut, adat istiadat, dan budaya yang diamalkan sehari hari. begitu pula setiap orang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya, ekonomi, hukum, dan politik. john locke dengan teori tabula rasa nya mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang lahir bagaikan kertas putih. yang akan mengisi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold lembaran putih itu adalah lingkungannya, mulai dari keluarga, kedua orangtua, sekolah, lingkungan, pergaulan, dan sebagainya. nabi muhammad saw, jauh sebelum itu telah mengeluarkan dengan adanya, kull mauludin pulau awal fitrah. setiap orang itu dilahirkan sesuai dengan fitrah. maka kedua orang hanyalah yang akan menentukan mau mana anak yang dilahirkan. maka faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan setiap orang dan masyarakat. tugas kaum cendikiawan, masyarakat madani, dan aktivis pergerakan sosial ialah mendorong supaya lingkungan sosial semakin baik, tercipta hukum yang mencegah masyarakat melakukan kejahatan seks bebas, pemerkosaan, dan pencabulan sesama jenis. pengajuan uji materiil dan kuhp adalah dalam rangka terus mengobarkan, dan menyalakan api, dan semangat amar ma'ruf nahi munkar tengah tengah masyarakat indonesia yang sedang berubah. adapun peranan hukum dalam social engineering, emile rkheim, tahun sampai beliau adalah seorang filsuf berkebangsaan perancis mengeluarkan bahwa penggunaan hukum secara sadar adalah untuk mengubah masyarakat sesuai yang diinginkan. teori rkheim memberi dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkan yang disebut oleh rkheim sebagai social engineering, social engineering law. hukum yang diciptakan penjajah untuk mengubah masyarakat indonesia telah gagal mengubah indonesia sesuai yang diinginkan, tetapi berhasil merusak masyarakat indonesia, sehingga bersifat ambivalensi, perasaan mendua dalam mengamalkan hukum, sehingga hukum sulit tegak negeri yang kita cintai ini. indonesia menghadapi banyak masalah. salah satu persoalan besar yang dihadapi adalah rusaknya akhlak anak bangsa dengan merajalelanya perzinaan, praktik perzinaan, perkosaan, dan pencabulan kalangan masyarakat. sebagai bukti atau fakta sosiologis. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pada tahun yogyakarta, lembaga studi cinta dan kemanusiaan serta pusat pelatihan bisnis dan humaniora mengemukakan hasil penelitiannya bahwa hampir mahasiswa yogyakarta sudah hilang keperawanannya saat kuliah. ini dikutip sumber dari merdeka.com, februari demikian juga halnya bandung, jawa barat. lembaga lain mengungkapkan bahwa hubungan seks luar nikah seolah tak lagi tabu, masyarakat bandung mengaku sudah pernah melakukan hubungan seks bebas, ini sumber merdeka.com, februari begitu pula semarang, prilaku seks bebas yang terjadi kalangan pelajar dan mahasiswa memang cukup memprihatinkan. minimnya pengawasan orang tua membuka peluang untuk terlibat dalam hubungan seks pranikah, kos kosan menjadi tempat ideal untuk saling berbumbu selain kamar hotel dan fasilitas umum pusat keramaian. seperti diungkapkan (usia salah seorang mahasiswa perguruan tinggi semarang yang gemar melakukan hubungan seks luar nikah. baginya seks sudah menjadi salah satu kebutuhan utama, bahkan dalam hitungan bulan mengaku bisa melakukan hubungan seks hingga kali (sumber metro semarang, desember demikian juga surabaya, salah satu kota besar, salah satu kota terbesar jawa timur juga kalangan pelajar dan mahasiswa terjadi pergaulan bebas. hal tersebut dikemukakan oleh hasil penelitian universitas negeri surabaya atau unesa bahwa terjadi seks bebas kalangan mahasiswa perantau (sumber: jurnal unesa paradigma, volume nomor masalah perkosaan bagaikan puncak gunung yang terjadi masyarakat. banyak kasus perkosaan yang terjadi masyarakat, tetapi tidak diketahui oleh publik karena mereka korban pemerkosaan menutup diri, malu kalau diketahui keluarga, tetangga, dan teman teman pergaulan. kasus pemerkosaan terhadap duyun, siswi sekolah menengah pertama satu atap padang ular tanding, kabupaten rejang lebong, bengkulu menjadi kasus yang amat menggemparkan beberapa waktu lalu. karena setelah diperkosa oleh orang disertai pula pembunuhan yang amat keji. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold lebih menyedihkan lagi, korbannya anak bawah umur dan mayoritas pelakunya juga anak anak bawah umur. sedang kasus pencabulan sesama jenis yang juga amat menggemparkan dan mencuat publik ialah kasus saiful jamil, artis tersohor yang dituduh melakukan pencabulan terhadap anak bawah umur yang menjadi fansnya. kasus serupa diduga banyak terjadi masyarakat, tetapi ditutup, tidak dipublikasikan karena dianggap sebagai aib. berdasarkan fakta fakta sosiologis yang dikemukakan atas dapat disimpulkan bahwa bangsa indonesia sedang mengalami kerusakan akhlak. pertanyaannya, mengapa kerusakan akhlak melanda bangsa indonesia? penyebabnya sangat banyak, setidaknya ada lima penyebab bangsa indonesia mengalami kerusakan akhlak. pertama, kita tidak mempersiapkan akhlak manusia indonesia dalam pembangunan, kita langsung memberi prioritas pada pembangunan ekonomi, sehingga produk pembangunan ekonomi lahir manusia indonesia yang hedonis, materialis, pragmatis, dan menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya atau mencapai sesuatu. kedua, hukum indonesia tetap mengamalkan hukum warisan penjajah yang memiliki budaya, agama, adat istiadat, dan segala hal yang sangat berbeda dengan hukum yang diyakini, diri, dan diamalkan oleh masyarakat kita. maka ada anekdot atau kelakar, hukum dibuat untuk dilanggar, tidak ditegakkan. ketiga, orde baru menafikan seluruh pemikiran dan pandangan bung karno sebagai pendiri bangsa dan negara indonesia, padahal bung karno menyebut tiga hal pokok yang mesti dipersiapkan sebuah bangsa yang akan membangun. pertama, investasi keterampilan manusia (human skills investment), investasi material material investment, dan investasi mental (mental investment). kalau human skills investment dan mental investment yang diutamakan dalam pembangunan yang saya sebut akhlak investment, maka kemajuan yang dicapai bangsa indonesia akan sangat hebat. sekarang ini dilihat dari luar indonesia sudah maju karena berdiri bangunan pencakar langit berbagai jalan protokol jakarta dan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold. berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut ataspentingan konstitusional para pemohon il1. kedudukan hukum para pemohon .uuberbagai kota besar indonesia, tetapi bangunan tersebut terutama jakarta adalah milik asing dan konglomerat yang dibesarkan oleh rezim orde baru. keempat, runtuhnya akhlak penegak hukum, hukum bisa dibeli oleh mereka yang berduet, sehingga terjadi demoralisasi dalam penegakan hukum. banyak hakim yang terkena operasi tangkap tangan oleh kpk, ini memalukan dan amat memprihatinkan. sehingga presiden jokowi menegaskan pada saat silaturahmi dan halal halal tanggal juli gedung serba guna senayan jakarta dengan ribuan relawan dari organ yang mendukung beliau pada pemilihan presiden akan melakukan reformasi hukum. hal tersebut merupakan bukti bahwa pembangunan sejak orde baru sampai era orde reformasi telah melahirkan manusia indonesia yang hedonis treadmill, para oknum hakim dan mereka yang diberi amanah memimpin dan mengelola negara ini termasuk pns, pns tidak ada luasnya dan tidak ada bukunya, sehingga berjalan atas treadmill. diberi gaji berapa pun besarnya tidak ada bukunya, sehingga masih korupsi. memulai dari mana dan dari pendidikan dan hukum. bangsa dan negara indonesia yang besar ini akan hancur jika akhlak masyarakat dan pemimpinnya rusak. perkenalkan saya, saya mengutip syair ahmad saudi bek, penyair mesir yang wafat yang berbunyi, innamal mandul akhlak bagian ibumu sahabat akhlaguhum dzahabu. hidup dan bangunnya suatu bangsa tergantung pada akhlaknya. jika mereka tidak lagi menjunjung tinggi norma norma akhlak karimah, maka bangsa itu akan musnah bersamaan dengan keruntuhan akhlaknya. maka salah satu misi nabi muhammad saw dan para nabi ialah untuk mereformasi akhlak manusia sesuai sabda nabi muhammad saw, nama buiitstu liutammima maksimal akhlak. sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. untuk memperbaiki dan membangun kembali masyarakat bangsa dan indonesia yang kita cintai ini, menurut saya harus dilakukan setidaknya hal. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold memberikan prioritas pada pendidikan. pendidikan dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat. harus bangun dengan mengajarkan, menanamkan, mengi, dan mengamalkan akhlak mulia seperti shedding, benar perkataan dan perbuatan. amanah, benar benar bisa dipercaya. fathanah, cerdas. manusia indonesia harus mendapatkan pelajaran dan pengajaran yang membuat cerdas dan pintar, supaya bisa bersaing tingkat nasional dan global. terakhir, tabligh, menyampaikan tidak menyembunyikan kebenaran dan keadilan. akan tetapi dalam menyampaikan kebenaran dan keadilan harus dengan penuh hikmat kebijaksanaan, nasihat nasihat yang baik, dan jika perlu debat dengan cara yang baik. mereformasi hukum indonesia. tidak hanya materi hukumnya, tetapi juga manusia dan institusi hukumnya. pemerintah semakin aktif dan hadir melindungi segenap bangsa indonesia dari berbagai macam yang bisa meruntuhkan akhlak masyarakat indonesia. pemerintah semakin aktif, semakin kerja keras, dan fokus memajukan kesejahteraan umum dengan mendayagunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn dan anggaran pendapatan belanja daerah atau apbd. sebagai instrumen untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dengan melaksanakan pemerataan dan keadilan dikalangan wong cilik. mencerdaskan kehidupan bangsa. dengan mewujudkan education for all, mereka yang memperoleh pendidikan yang tinggi tidak hanya dari kelas menengah (middle class) dan kelas atas (high class), tetapi diutamakan mereka yang dari kelas bawah (lower class) dan kelas paling bawah ( over lower class). untuk mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa secara adil dan luas, maka saya menyerukan supaya diwujudkan satu keluarga miskin, satu sarjana. melindungi bangsa kita. secara konstitusi, sosiologis, dan teologis kita wajib melindungi segenap bangsa indonesia dari kerusakan akhlak seperti perzinaan bebas, pemerkosaan dalam segala bentuknya, serta merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pencabulan sesama jenis, sesuai amanah pembukaan undang undang dasar oleh karena itu, saya mendukung dan menyampaikan permohonan kepada yang mulia ketua, wakil ketua, dan seluruh anggota mahkamah konstitusi untuk mengabulkan permohonan tim pemohon tentang kuhp tentang perzinaan. sesuai hukum yang diresapi, diri, dan diyakini oleh bangsa indonesia. bahwa perbuatan zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki laki dan perempuan yang tidak disertai dengan ikatan pernikahan dan perkawinan. dengan demikian, pengertian zina tidak hanya mereka yang sudah nikah atau kawin, sesuai kuhp, tetapi siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki laki lain tanpa melalui ikatan perkawinan atau akad nikah. begitu juga kuhp tentang perkosaan, bisa dialami oleh wanita atau laki laki, sehingga sangat tepat jika diperluas maknanya yaitu wanita dan laki laki. begitu pula kuhp tentang pencabulan. bisa terjadi pada semua usia, sehingga sangat tepat jika tidak dibatasi usianya sehingga bisa mencegah perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh siapapun. kesimpulan. secara konstitusi seluruh bangsa indonesia harus dilindungi perbuatan seks bebas yang merajalela dalam segala bentuk. baik zina, perkosaan, maupun pencabulan. karena secara sosiologis memberi dampak negatif yang besar bagi masyarakat, tidak hanya merusak akhlak masyarakat, tetapi membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan bangsa indonesia. karena perbuatan zina, perkosaan, dan pencabulan merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus disadari. perbuatan semacam itu mengakibatkan manusia indonesia berubah watak dan perilaku dari manusia yang sangat mulia dan sempurna menjadi manusia yang berperilaku binatang yang hidup tanpa norma, tanpa hukum, tanpa adat istiadat, budaya, dan agama. secara teologis, perbuatan zina, perkosaan, dan pencabulan harus dihentikan. cara mencegah perbuatan zina, pemerkosaan, dan pencabulan dengan meningkatkan monitoring, pengawasan, edukasi, dan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold pendidikan hukum karena mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. pemerintah sesuai pembukaan undang undang dasar tahun wajib melindungi segenap bangsa indonesia. hal hal yang harus dilindungi yaitu keyakinan agama, norma, adat istiadat, budaya, dan hukum yang berlaku masyarakat. oleh karena itu, sesuai tujuan indonesia merdeka seperti yang tercantum dalam pembukaan undang undang dasar saya mengharapkan kepada yang mulia ketua, wakil ketua, dan anggota untuk berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan usulan tim pengusul dan tim kuasa hukum bila indonesia untuk keluarga indonesia yang beradab sesuai norma, keyakinan agama, adat istiadat, dan budaya yang bersumber kearifan lokal yang diyakini dan diamalkan oleh masyarakat indonesia dadang hawaii manusia dilahirkan sesuai dengan fitrah. yaitu pada waktu dilahirkan ada sudah ada daerah erotis (erotic zone). yang mula mula pada mulutnya. oleh karena itu, kita bisa melihat bayi sering menghisap jempol. apa pun yang dihisap jebolnya. sekitar dua tahun menikmati menghisap jempol, kemudian menghilang, pindah erotic zone nya itu dubur. kita lihat kan anak anak menikmati kalau dia buang air, nikmat sekali. hilang, kemudian muncul pada usia sekitar tahun daerah ironisnya pindah alat kelamin. kita sering kalau kita perhatikan, anak kecil suka menggesek gesekan alat kelaminnya dan sebagainya. itupun menghilang. lingkungan dalam rumah, pola pendidikan orang tua. lingkungan luar rumah atau masyarakat. antara tahun sampai puber, yaitu ditandai dengan ejakulasi pada anak laki laki atau menstruasi pada anak wanita. kalau terjadi pengaruh pengaruh yang negatif, pengaruh pengaruh homo seksual misalnya, atau lgbt, situlah terjadi penyimpangan. pendapat para ahli sudah mengatakan bahwa penyimpangan yang terjadi pada lgbt bukan karena gen, bukan karena bawaan, tapi karena lingkungan perkembangannya mengalami gangguan. itulah secara kilas garis besar apa yang dikemukakan oleh sigung freud, pakar yang ahli bidang seksual. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold yang kedua adalah pendapat para ahli. lgbt lahir bukan karena gen, yaitu pendapat dari prof. gary mardi sic!) dari universitas minnesota, amerika serikat. gay termasuk homo seksual disebabkan karena trauma masa anak anak, trauma masa anak anak. gay dapat disembuhkan menjadi heteroseksual dengan menjalani restoratif terapi. jadi, gay terjadi bukan karena faktor gen. hal ini penting bagi pencegahan lgbt, antara lain pendidikan agama sejak dini. sejak dini anak laki laki harus bagaimana, anak perempuan harus bagaimana. itu diajarkan dalam semua agama. sekarang ada lagi pendapat bukan karena gen juga, yaitu pendapat bukan karena faktor genetik. adalah pendapat dari paul cameron, ph. d., dari family research institute. bahwa klaim homoseksual tidak bisa diubah secara psikologis juga keliru besar. faktor penyakit ini bisa diobati secara psikologis. dari hasil penelitian beliau disampaikan, antara penyebab munculnya dorongan perilaku homoseksual adalah pernah sodomi waktu kecil. ini sangat penting ini. dan menurut penelitian amerika serikat, wanita dewasa dan laki laki dewasa, masa kecilnya pernah mengalami pencabulan. penyebab lain adalah pengaruh lingkungan antara pendidikan yang pro homoseksual, toleransi seksual, dan hukum terhadap perilaku homoseksual, adanya figur yang secara terbuka berperilaku homoseksual secara penggambaran bahwa homoseksual adalah perilaku yang normal yang bisa diterima. sekarang kampanye, ini harus hati hati. perilaku lgbt bisa menular kepada orang lain. pendapat pengaruh negatif dari segi sosial, adalah teori pengaruh lingkungan, dirumuskan oleh psikolog alex bandara, yaitu teori belajar sosial. teori ini mengungkapkan, individu memahami sesuatu, tertarik, dan bahkan menunjukkan perilaku tertentu itu diinspirasi, dipengaruhi, difasilitasi oleh orang lain, terutama orang yang dianggap penting oleh individu itu. hubungannya dengan penyakit. sangat mengkhawatirkan. dikemukakan oleh badrul munir (spesialis penyakit saraf) dari rumah sakit syaiful anwar malang. data centre diseases control amerika serikat pada merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold tahun memaparkan, dari infeksi hiv baru, ternyata dari mereka adalah kelompok gay. dan yang mengejutkan, satu antara lima gay yang terinfeksi hiv, tidak peduli penyakit hiv itu. masa bolehlah, kepulauan dibiarkan, memang saya saja yang kepulauan. artinya, tidak ada usaha untuk mencegah tertular orang lain dan berpotensi menular kepada partner seks lain. dibandingkan dengan terjadi meningkatkan gay yang tertular hiv. wanita transgender mempunyai risiko terinfeksi hiv kali lebih besar dibandingkan wanita biasa. tahun hasil screening gay umur tahun atas didapatkan terinfeksi hiv dan terdiagnosis aids. ada lagi anal cancer, anal dubur. ini juga kejadiannya luar biasa. hubungan seksual yang tidak wajar, misalnya melalui dubur, sodomi pada lgbt merupakan risiko besar bagi penularan hiv dan terjadinya anal cancer. kementerian kesehatan menyebutkan, perilaku seks menyimpang ini rentan hiv aids dan anal cancer. sampai kasus kasus anal cancer ditemukan pada perilaku melalui dubur. yang tidak wajar, bukan tempatnya situ. miras dan narkoba. apa hubungannya, dikemukakan oleh jerry mohon, sebagaimana halnya dengan pendapat penularan penyakit hiv aids, lgbt rawan minuman keras dan narkoba. orang yang punya orientasi homoseksual sekitar kali lebih banyak menggunakan amfetamin (sabu sabu), sekitar kali lebih banyak menggunakan heroin (putar), sekitar kali lebih banyak menggunakan marijuana (ganja), dan kali lebih banyak menggunakan alkohol, dibandingkan yang orientasi seksualnya normal. suatu penyimpangan orientasi seksual, homoseksual, ada heteroseksual, ada bisexuality dengan have fun. apakah itu hak asasi? bukan, hak asasi harus menggunakan ketuhanan yang maha esa. mereka tidak menggunakan ketuhanan. sinilah pandangan pandangan yang keliru. mereka mengatakan, ini bukan penyakit. cuma orientasi seksual. , orientasinya yang normal adalah heteroseksual. homo justru kayak normal. itu kan pandangan berbeda. jadi, terjadi eufemisme, penghalusan, kelembutan kata kata. sebetulnya intinya gangguan jiwa. dalam american psychological association merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold textbook nya yang jadi kitab sucinya, yang dipakai juga referensinya oleh penggolongan gangguan jiwa indonesia, disebutkan, lgbt termasuk gangguan jiwa. edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat berubah lagi. lbft dibagi dua, yang diatonik dan sinonim, artinya yang mempunyai perasaan guilty feeling, gelisah, tenang karena perilakunya, nah itu bisa diobati itu. yang kelima terbitan yang terbaru, hilang sama sekali lbft. bagaimana terjadinya? sebetulnya mudah, kalau mau. kadang kadang tidak mau karena merasa normal atau malu. pertama, yang kita kenal dengan bass, biologi, psikologi, sosialnya, dan satu lagi spiritualnya. ini yang tidak dipunyai oleh negara negara barat. spiritual sangat penting. tadi dikemukakan pendidikan agama oleh orang amerika sendiri. apa itu biologi? kita tahu perilakunya tidak normal sebetulnya, yang normal adalah heteroseksual. apalagi dengan binatang itu lebih enggak normal lagi. perilaku itu pusatnya otak, bagaimana perasaannya? bagaimana pikiran orang itu? kok bisa perilakunya begitu?, otaknya inilah yang kita obati dengan obat obat antipsikotik ada itu golongannya. supaya tidak error lagi, naluri seksualnya tidak error lagi. kedua, psikologi. dikonsultasikan ada masalah apa, kenapa, bagaimana? dari pengalaman sekian banyak pasien, pada waktu lima tahun terjadi krisis identitas jenis, orang tua tidak sadar, anak anak tidak tahu. tahu tahunya waktu puber, nah sudah mulai menyimpang, itu juga tidak diketahui. bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis? anak harus hubungannya erat. jangan karena krisis rumah tangga, anak jadi galau, lepas dari pengawasan orang tua, luar dari rumah tangga. predator predator inilah yang memanfaatkan, anaknya, kenapa begini, kenapa begitu, diberikan materi banyak banyak, diajak mal banyak banyak, itu satu antara banyak kasus kasus yang terungkap pengadilan kemukakan bahwa kerusakan moral itu luar biasa. ketiga sosialnya diubah, artinya jangan ikut grup lagi. dulu justru kalangan kalangan orang yang terpelajar yang sukses dalam hidupnya, termasuk golongan dokter ada banyak yang homoseksual. seperti narkoba, hampir semua kena sekarang. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold keempat, spiritual. mereka itu tidak shalat lagi. seperti saiful jamil, dia memang shalat, mengaji. fawailul lil musholla, masuk neraka orang orang yang shalat karena salatnya lalai, karena salatnya tidak karena allah, ini yang harus diperhatikan. spiritual. habluminallah, harus kita sambung lagi. habluminannas, dengan sesama manusia harus baik lagi, itulah pendapat para ahli. terjadinya secara garis besar dan pengobatannya ada. semua itu bisa kalau orang mau bertaubat. pintu taubat masih terbuka. mudzakkir terkait dengan pengujian materiil terhadap dan kuhp. pertama, mengenai konten atau norma dari hukum pidana dalam dalam yang dikenal dengan apa yang disebut sebagai ganda atau overset. norma yang dilarang adalah suami atau istri melakukan hubungan, sebut saja ini adalah persetubuhan dengan laki laki atau perempuan lain yang baik itu dalam pernikahan maupun luar pernikahan. jadi intinya syarat dalam ini adalah salah satu antara pelaku hubungan seksual itu, khususnya dalam konteks ini adalah suami atau istri. artinya kalau bukan suami istri, tidak berlaku. kecuali dia adalah sebagai partner atau turut serta dalam melakukan perbuatan ini atau dengan kata lain turut sertanya dalam konteks ini adalah orang lain. kedua, penegasan dalam konteks ini adalah jadi kalau begitu kehendak sini adalah hanya ditujukan kepada laki laki perempuan yang masih atau berada dalam ikatan perkawinan, sedangkan yang lain adalah dia adalah sebagai turut serta bisa juga dalam ikatan perkawinan atau mungkin tidak. ketiga, yang dimohonkan uji materiil yang kedua uji materiil ini adalah yang dikenal dengan pemerkosaan atau perkosaan. dalam perkosaan ini adalah tekanan dalam perbuatan yang dilarang adalah kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa orang seorang wanita bersetubuh dengannya atau dengan dia luar ikatan perkawinan. ini dua hal yang menjadi menarik dalam hubungan dengan ini yang sini yang dilarang adalah bukan pada bersetubuh dengannya luar perkawinan dari sisi analisis filsafat hukumnya dengan filsafat perbuatannya. yang dilarang merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god sini adalah kekerasan dan ancaman kekerasan, sedangkan variabelnya situ adalah melakukan persetubuhan luar perkawinan dalam hubungan perlawanannya adalah persetubuhan dalam perkawinan, maka dalam kuhp tidak ada namanya pemerkosaan suami istri kecuali itu nanti dalam undang undang kdrt. jadi, sini yang dilarang adalah sesungguhnya bukan hubungan seksual, tetapi yang hubungan seksual yang dilarang itu sebenarnya adanya dalam oleh sebab itu yang dilarang sini adalah kekerasan ancaman kekerasan, kebetulan objek kekerasan itu adalah masalah persetubuhan atau seksual. kalau itu tidak persetubuhan, maka sebetulnya dimasukkan dalam kekerasan atau tindak pidana penganiayaan. jadi, landasan filsafatnya sini berbeda dalam satu konteks ini. sedangkan yang berikutnya adalah ini terkait dengan masalah perbuatan pencabulan. perbuatan cabul,. jadi, perbuatan cabul ini berbeda dengan zina atau sebut saja persetubuhan. perbuatan cabul bukanlah perbuatan persetubuhan, tetapi ini adalah perbuatan penyimpangan seksual yang tadi sudah dijelaskan, sehingga dengan demikian konstruksinya agak sedikit berbeda, cuma sini variabel yang menjadi pokok masalah adalah sini ada unsur yang disebut sebagai diketahuinya atau sepatutnya harus juga dia adalah belum dewasa. ahli ingin sampaikan beberapa istilah yang nanti relevan dalam hubungan dengan ini dan kami akan membuat konstruksi norma yang semestinya seperti apa dalam sistem hukum nasional indonesia yang kami sudah membaca ruang sidang mahkamah konstitusi ini, banyak norma norma yang berhubungan dengan masalah perkawinan, berhubungan dengan anak yang lahir dari perkawinan sudah diputus oleh mahkamah konstitusi, tapi kita akan melihat dalam konteks ini. dalam hukum pidana yang sampai hari ini kita baca dari perkembangan perkembangan rumusan hukum, maka istilah yang pertama dikenal dengan kehendak overset yang tadi sudah ahli jelaskan. situ tidak bisa digeneralisir berlaku untuk semuanya, tetapi dia harus ada unsur yang harus ada situ adalah perkawinan dan dia termasuk delik aduan. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold risikonya kalau tidak ada aduan tidak bisa diproses, tetapi kalau mengadu entah suami atau istri, syaratnya apa? dia juga harus bubar perkawinannya. jadi, kalau dia mengadu salah satu antaranya mengadu karena sebut saja itu kehendak salah satu antaranya, maka risikonya harus diikuti dengan tuntutan perceraian. kalau tidak diikuti, dia tidak bisa diproses. artinya bagian daripada tindakan itu adalah semata mata dia melindungi perkawinan, bukan pada melakukan hubungan seksualnya itu. kalau kita balik dari analog atau sebut saja contrary kalau sekiranya suami dia adalah melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain kemudian istrinya ronggo, silakan. istrinya juga melakukan hubungan seksual dengan laki laki lain, ronggo, silakan. perkawinan masih jalan, mereka tidak bisa diproses. karena apa? yang dilindungi hubungan mereka dalam konteks perkawinan. ini yang menjadi masalah hukum dalam konteks indonesia. demikian juga dalam dari undang undang perkawinan. ini bukannya dia membuat utuh perkawinan, tapi itu mungkin sekali terjadi. jadi kalau ada misalnya saja, oh, ada arisan pintu kamar hotel. mungkin sekali tidak bisa dituntut, polisi juga tidak bisa menuntut. karena kenapa? dia disetujui oleh suami atau istrinya untuk mencari pasangan pasangan mereka. jadi ini bisa terjadi seperti itu. apakah boleh dalam konteks indonesia? risikonya karena rumusan nya seperti itu, konsekuensinya agak sulit untuk polisi melakukan tindakan mendasarkan pada yang kedua adalah zina. dalam ruu kuhp, disebutkan tentang zina, yang itu tidak dihubungkan dengan masalah perkawinan, esensi berbuat zina adalah melakukan hubungan seksual luar ikatan perkawinan atau tanpa ikatan perkawinan. baik situ diuraikan satu per satu perbuatannya, baik dalam perkawinan, luar perkawinan, dan seterusnya. intinya adalah melakukan hubungan persetubuhan luar ikatan perkawinan. bagaimana dengan istilah terminologi persetubuhan? itu juga berkonotasi atau bermakna zina. ada seluruh atau persetubuhan, itu dipakai dalam kuhp dan juga dalam ruu kuhp, dan juga dalam undang undang yang lain yang terkait dengan masalah yang berhubungan denganngujian kuhp, kuhp, dan kuhpxii berkualifikasi sebagai perorangan warga negara indonesia wni)merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold masalah seksual. jadi isinya terminologi persetubuhan, kalau kita simpulkan itu sebetulnya dilarang dalam hukum kita, dalam hukum kita, dilarang semuanya, lewat kuhp, ruu kuhp, dan juga yang lain. cuma masalahnya adalah persetujuannya sendiri itu tidak dilarang, yang dilarang adalah variabel variabel yang mengikuti dari perbuatan persetubuhan itu, misalnya perempuannya adalah masih bawah usia, bawah umur, pingsan, dan seterusnya. jadi, kalau misalnya dia dewasa dan dewasa, tidak diatur itu dalam kuhp dalam hubungan dengan ini, sehingga larangan itu bukan kepada hubungan seks, persetujuannya sesungguhnya, kalau kita cari politik hukumnya yang dilarang adalah melindungi kaum perempuan, melindungi anak, dan juga melindungi orang yang sedang pingsan, dan seterusnya. karena substansi pokok daripada perbuatan itu adalah tidak dilarang dalam norma hukum pidana. atas dasar itu, maka lahirlah istilah yang lain, percabulan. bahwa dalam hukum pidana, percabulan itu berbeda dengan persetubuhan. kalau persetubuhan maknanya adalah hubungan seksual seperti suami istri, kalau percabulan adalah penyimpangan bidang seksual tetapi mengarah kepada melakukan hubungan seksual, tapi tidak seperti hubungan seksual. mungkin materinya, apa perbuatannya? bapak dan ibu sekalian sudah menangkap maksud yang saya sampaikan, cuma saya ingin menyampaikan tidak tega. berikutnya adalah istilah yang lain, terminologi ini belum dimasukkan namanya adalah pelecehan seksual. cabul itu sudah mengarah pada zina yang paling dekat dengan persetubuhan, tapi kalau pelecehan seksual adalah hinaan yang terkait dengan bidang seksual. menyerang kehormatan atau kehormatan bidang kesusilaan seksual. saya kira jakarta ini banyak sekali kalau kita lihat dulu ada berita berita misalnya orang dipecat laki laki, laki laki mepet terhadap seorang perempuan, maka laki laki itu mempunyai klimaksnya bidang seksual. itu yang disebut pelecehan yang dalam konteks ini juga mengarah kepada perbuatan cabul. yang terakhir ini namanya adalah penyimpangan seksual, itu istilah terminologi umum, mungkin nanti dalam bahasa hukum bisa dibenahi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold dalam konteks ini. apa sesungguhnya dalam aturan aturan yang tersebar dalam peraturan perundang undangan itu yang terkait dengan masalah persetubuhan dan sejenisnya. bisa saya tarikan dalam konteks ini dari sisi politik hukum dan asas serta filsafat hukumnya. bahwa semua aturan hukum kalau kita tangkap maksudnya sesungguhnya dalam hukum pidana itu adalah adanya larangan melakukan persetubuhan luar perkawinan atau tanpa ikatan perkawinan. itu kesimpulan yang kalau kita bisa tarik dari semuanya tadi. walaupun tadi ada unsur unsur tertentu yang membedakan, tetapi esensinya adalah dalam hukum pidana yang ada berlaku sekarang maupun dalam ruu semuanya mengatur, intinya adalah larangan melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan. maka namanya bisa zina, ganda, atau mungkin persetubuhan, atau mungkin bentuk bentuk yang lain. sedangkan yang disebut pencabulan itu adalah penyimpangan seksual dengan parameter ukurannya adalah dari norma dalam perkawinan atau singkat kata dari undang undang nomor tahun untuk indonesia. sehingga susunan gambarannya konstruksinya seperti itu. berbicara tentang masalah seksual yang melahirkan keturunan dan sebagainya tidak akan bisa lepaskan dari apa yang saya sebut sebagai hukum perkawinan atau undang undang perkawinan. dan alhamdulillah ketika reformasi dan melahirkan namanya adalah perubahan undang undang dasar lahirlah huruf yang tegas tegas memberi dasar situ perkawinan dalam konteks ini kutipan mengenai dikitu artinya negara, pemerintah punya kewajiban untuk melindungi namanya adalah perkawinan yang sah. oleh sebab itu, segala bentuk penyimpangan dari perkawinan, maka wajib untuk dilarang baik dalam hukum administrasi maupun juga dalam hukum pidana. kembali lagi pada pokok persoalan yang hendak kita bahas sini, maka kalau ingin menyatukan sistem yang tersebar dalam konteks hukum khusus yang terkait dengan masalah hubungan persetubuhan tadi, ya, sebaiknya kita akan membuang atau meninggalkan dulu filsafat yang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mendasari kuhp yang ada situ karena kuhp melarang bukan pada hubungan seksnya karena kita lihat filsafat yang background daripada ini, ini saya mencoba menggali makna dalam seluruh teks yang terkait dengan kuhp dapat saya simpulkan bahwa kuhp itu filsafatnya adalah kebebasan seksual. karena dia kebebasan seksual yang dilarang pemerkosaan, sisi yang lain dilarang adalah bawah usia dan sebagainya, tapi begitu masuk seksual itu ternyata itu tidak ada larangannya. atas dasar itu, maka kita harus kembalikan pada republik indonesia yang tercinta ini. dengan ada perubahan undang undang dasar amandemen yang keempat. dengan adanya perubahan undang undang dasar maka saya kira menjadi cantelan bagi kita untuk merumuskan kembali. karena sudah ada undang undang perkawinan, maka perlu diperkuat sistem hukum yang melindungi perkawinan. norma hukum yang melindungi perkawinan, baik dalam bidang administrasi maupun dalam bidang hukum pidana. sesuai dengan sistem hukum nasional indonesia, sistem hukum nasional indonesia. kalau kita punya kuhp, maka kuhp harus dinasionalisasi melalui apa? melalui pemikiran hukum, penegakan hukum, dan seterusnya, maka cantelan yang atas filsafatnya adalah pancasila, ketuhanan yang maha esa dan seterusnya, pembukaan undang undang dasar dan yang terakhir adalah maka itu harus untuk menginterpretasi norma norma yang telah ada. oleh sebab itu, dengan adanya dan juga maka dengan undang undang perkawinan yang terang benderang sesuai dengan situ dikatas dasar itulah, secara filsafat hukumnya satu satunya lembaga negara yang bisa mengesahkan hubungan seksual itu adalah undang undang perkawinan dan undang undang perkawinan mengesahkan perkawinan apabila dia sah menurut agama, satu satunya lembaga yang mengesahkan hubungan seksual, selebihnya itu tidak ada lembaga yang mengesahkan hubungan seksual. dan oleh sebab itu, maka tuntutan moral merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold buat kita semuanya berdasarkan amandemen undang undang tersebut, maka kita harus menyusun tentang apa yang disebut sebagai permohonan uji materiil ini mengubah susunan makna daripada yang disebut sebagai persetubuhan dan kita harus merumuskan bahwa persetubuhan tanpa atau luar ikatan perkawinan adalah dilarang. sedangkan bentuk bentuknya kita bisa mendasarkan pada situ. sehingga majelis hakim yang saya tuliskan, kalau presiden menerbitkan perpu nomor tahun sangat logis sekali kalau presiden mengatakan walaupun mungkin materinya agak sedikit berbeda, dikatakan kejahatan seksual terhadap anak adalah extraordinary crimes dan oleh sebab itu hukumnya diperbesar, harus ada cantolannya, seksualnya itu harus dilarang, bukan karena anak. seksualnya dilarang, apalagi terhadap anak. pantas kalau dia dihukum dikebiri, dengan demikian kalau dengan teori pembentukan hukum maka genus, spesies, dalam suatu perumusan delik akan tampak konstruksi bagaimana mengandalkan itu sehingga dengan melarang persetubuhan luar ikatan perkawinan yang sah, maka memperkuat perpu nomor tahun ada alasan hukum bahwa hubungan seksual dengan anak itu hukumannya berat. samping dia melanggar karena dia melakukan hubungan seksual yang tidak wajar, tapi juga hukumannya diperbesar karena objeknya anak diperbesar lagi, apalagi dilakukan dengan cara kekerasan dan itu menjadi dasar sesungguhnya kdrt dan sebagainya, akan tampak jelas konstruksi logis dan landasan filsafatnya, atasnya, dan normalnya akan menjadi tampak jelas. bahwa rumusan dalam adalah harus harmonisasi dengan norma hukum dasar undang undang dasar karena dia datang lebih dulu dan undang undang dasar datang kemudian, terutama dan juga harmonisasi dengan perkembangan dalam legislasi pasca amandemen undang undang dasar dan memberi penegasan bahwa hubungan seksual atau persetubuhan tanpa ikatan perkawinan adalah dilarang dalam hukum pidana. tentang pemberlakuan subjek hukum pidana pada kuhp tidak hanya ditujukan kepada subjek hukum laki laki saja, tapi juga merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold subjek hukum perempuan karena dalam perkembangannya perempuan juga dapat melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap laki laki, jadi prinsipnya seperti itu. yang terakhir mengenai ahli berpendapat bahwa penyimpangan seksual dalam bentuk pencabulan prinsipnya adalah dilarang dan sebaiknya diperluas subjek hukumnya bukan hanya ditujukan kepada orang bawah umur, tetapi juga berlaku bagi orang dewasa dan terhadap orang dewasa, keduanya itu sebagai delik berpasangan, maka bagi orang dewasa keduanya dapat dipidana. asian husain bahwa sebetulnya dalam undang undang pendidikan nasional maupun dalam undang undang pendidikan tinggi bangsa kita telah sepakat. tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi itu adalah membentuk manusia yang beriman ya, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan seterusnya. tujuan ini begitu mulia dan sayangnya kemudian bagi kami yang bidang pendidikan, merasakan betapa beratnya menghadapi tantangan tantangan moral, yang baik melalui media, bahkan juga lingkungan lingkungan lembaga pendidikan itu sendiri. khususnya, tentang perkembangan lgbt. sebab dalam dunia kawin sejenis ini, bahwa yang berlaku bukan saja hasilnya, perkembangan orang orang yang melakukan praktik kawin sejenis, ini yang pernah tekankan juga waktu bulan yang lalu dewan pertimbangan presiden, juga berapa kali saya diundang oleh pemerintah malaysia untuk menyampaikan masalah lgbt ini kepada guru guru sekolah. karena meskipun malaysia undang undangnya tegas, menyatakan bahwa masalah homoseksual, lesbian itu adalah kejahatan, tapi ternyata perkembangan praktik homoseksual khususnya sekolah berasrama, itu luar biasa. sampai ketika itu sekretaris perdana menteri sendiri mengaku, sehingga beliau peduli karena pernah beliau hadir suatu majelis perguruan tinggi ketika menyampaikan tantangan lgbt ini banyak sekali mahasiswa yang menyoroti dia. akhirnya, dia kumpulkan banyak guru dan waktu itu saya berkesempatan untuk berbilah tentang masalah lgbt, juga indonesia. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold bahwa sebetulnya yang kita hadapi masalah lgbt ini bukan sekadar maraknya, praktik homoseksual, tapi yang memisahkan adalah ada usaha yang sangat sistematis dan masif untuk melegalkan praktik kawin sejenis ini. amerika merupakan negara ke yang mengesahkan perkawinan sejenis, kemudian dijadikan momentum untuk gerakan ini lebih masif lagi, termasuk lsm lsm indonesia. kasus yang terjadi amerika, tahun new hampshire amerika seorang pendeta, seorang pastur tepatnya, dari gereja anglican, gene robinson kawin dengan mark andrew selama tahun berkeluarga serumah sebagai suami istri. tahun ada pemilihan uskup, maksudnya kepala gereja anglican tingkat negara bagian dan kemudian voting dia menang. itulah waktu media massa internasional menyebutkan ini peristiwa yang luar biasa karena selama tahun baru terjadi seorang homo bisa memimpin gereja untuk tingkat negara bagian. ini menjadi isu dan perkembangan cepat sekali, tahun kemudian sudah resmi perkawinan sejenis ini legal, itu. dan pola inilah yang mirip sekali yang terjadi amerika ini sekarang sedang terjadi irlandia, bagaimana kampanye yang masif selalu memanfaatkan media sosial, film, dan sebagainya dan mengubah persepsi bangsa irlandia yang mayoritasnya katolik dengan kampanye akhirnya mereka referendum dan menang, ini yang sangat memprihatinkan bagi vatikan, khususnya karena vatikan tetap menegaskan bahwa perkawinan sejenis ini tidak sah. rupanya dari hasil penelitian tidak mengejutkan bahwa ternyata yang melakukan gerakan legalisasi ini adalah sekelompok kecil kaum yahudi amerika. tahun mereka sebenarnya sudah melakukan gerakan untuk melegalkan kawin sejenis sinagoga sinagoga mereka, liberal judaism ini, mereka sudah mengesahkan kawin sejenis dan sekarang berhasil memaksakan paham ini dan akhirnya menjadi legal. ini pengakuan resmi dari wakil presiden amerika, joe biden yang mengucapkan terima kasihnya kepada tokoh tokoh yahudi karena telah berhasil mengubah persepsi bangsa amerika dari yang asalnya tidak suka merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god kawin sejenis sampai akhirnya mereka menyetujui dan bahkan melegalkan. adalah sesuatu yang sebetulnya dari segi nilai nilai moral bangsa amerika dan eropa mengalami suatu keamanan yang sangat serius, khusus dalam masalah homoseksual. dulu kalau kita lihat dalam sejarah orang homo dan lesi itu dihukum sangat berat oleh gereja. hukumannya adalah digergaji hidup hidup, dibelah dua tubuhnya. sekian ribu tahun kemudian, ya, kemudian nilai moral itu bergeser dan terpaksa kemudian banyak gereja, bahkan banyak warga masyarakat yang mengesahkan. indonesia, tahun waktu itu sedang terjadi kasus. judul beritanya selangkah lagi tokoh gay hingga dokter menjadi komisioner" ini sampai kepada nama. artinya, memang ada usaha usaha serius untuk legalisasi, ya, terutama masuk lembaga lembaga yang strategis ya. lembaga lembaga negara yang strategis. ini ada legalisasi tingkat masyarakat, pesantren waria sudah dibubarkan yogya. yang pojok kiri itu adalah seorang mantan waria ya, kalau malaysia disebut mak nyah dia. akhirnya dia bertobat dan oleh pemerintah malaysia kemudian diberikan biaya untuk membentuk suatu lsm, menyadarkan waria yang lain. ada komitmen waktu pertemuan dewan pertimbangan presiden, insya allah kementerian sosial juga sudah aktif membina para waria khususnya dan untuk mereka sekarang dikasih fasilitas untuk bekerja bengkel bukan salon. yang dikasih biaya oleh pemerintah supaya dijauhkan dari sifat yang agak feminin begitu, ya, tetapi itu sudah berjalan. tingkat keagamaan, sama kasusnya amerika dan lain lain. biasanya legalisasi dimulai dari perubahan tafsir terhadap bible maupun terhadap alquran. ini buku yang saya temukan soal school oriental and african studies) london ini. buku ini menjadi rujukan karena buku ini dari sudut pandang islam, dia bahas tentang alquran, hadist, dan lain sebagainya, tapi ujungnya adalah kawin sesama jenis itu halal. indonesia juga sudah mulai, jurnal komnas perempuan yang wawancara dengan seorang professor yang terang terangan juga memberikan pendapat yang baru bahwa boleh kawin sejenis ini. jadi merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold berapa mahasiswa fakultas syariah yang menerbitkan buku indahnya kawin sesama jenis. dari segi lgbt dari segi homoseksual. juga misalnya legalisasi pelacuran. ini buku yang luar biasa cetak ulang sampai belasan kali judulnya tuhan izinkan aku menjadi pelacur seorang pelacur berjilbab, kemudian dia bukannya tobat, tetapi malah dia kemudian berkampanye bahwa menjadi pelacur itu juga mulia. inilah beberapa contoh gerakan masyarakat, buku, gerakan intelektual melalui pendanaan yang besar, melalui film, dan seterusnya. itu ada usaha untuk melegalkan terutama atas nama indonesia tanpa diskriminasi. tanpa diskriminasi. agama, tanpa diskriminasi aliran keagamaan, tanpa diskriminasi gender, dan tanpa diskriminasi orientasi seksual. sebetulnya ini adalah gejala umum dari modernity. mana masyarakat modern tidak mau menerima standar moral dari tuhan. sastra mengatakan bahwa kalau tuhan pun itu ada, harus kita tolak karena ide tentang tuhan membunuh kebebasan kita. yang sangat diagungkan adalah freedom . our freedom. mana mana legalisasi kampanye untuk kawin sejenis, seks bebas, ini adalah atas nama kebebasan. aparat hukum kalau tidak ada dasar hukumnya mereka susah lapangan. kalau orang zina karena sama sama dewasa, sama sama suka tidak masuk dalam pidana, tidak masuk dalam bentuk kejahatan. anak anak yang bingung mengapa kok orang dewasa boleh kami tidak boleh? padahal mereka sekarang sudah mereka sekarang sudah merasa mereka sudah bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa itu. begitu juga dalam soal kasus homoseksual, pengalaman malaysia menunjukkan bagaimana mereka hukumnya sudah tegas pun, ternyata marak sekali usaha untuk promosi praktik perkawinan sejenis ini. dewi inang ariana tinjauan medis tentang zina, cabul sesama jenis dan perkosaan, serta pengaruhnya terhadap ketahanan nasional. ahli pernah bekerja selama tahun mengurusi waria dan gay daerah ancol yang kalinya bau itu, depan. bayarannya mereka jual diri dengan harga cuma rp3. sampai rp5. waktu itu lsm yakni bekerja sama dengan app (hiv aids prevention program) dari amerika, merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold mereka memberikan dana untuk kita berikan pelatihan supaya mereka tidak menjajakan diri. bapak bapak, ibu lbu mungkin tidak mau lihat apa yang ahli lihat, dan bagaimana kalau sudah kena hiv aids, sedih sekali sudah tidak ada lagi yang peduli, para temannya yang katanya pacarnya gay dan lain lain itu. ada juga gay yang menjadi peliharaannya waria, dia punya isteri dan anak, bayangkan betapa banyak penyebaran semua data saya dapatkan dari sahabat saya sekarang nanti ada data data dari departemen kesehatan, beliau adalah pejabat direktur jendral penyakit menular dr. muhammad subuh. jadi pengalaman sebagai dokter kami menyimpan ini semua selama ini, barangkali bisa menjadi pertimbangan nanti untuk dan penyakit kelamin dulu sekarang debutnya ims, tahun sifilis sama dengan aids sekarang. hubungan penyakit kelamin itu adanya dari hubungan seks sebagian besar, jadi hubungan seks yang bisa menularkan penyakit infeksi menular seksual adalah kelamin kelamin, kelamin mulut atau oral, kelamin anal, atau dubur, atau anus yang terjadi pada kaum gay, kelamin pada alat pada lesbian, kelamin dengan tangan itu juga pada lesbian. bukan hanya hubungan kelamin dengan kelamin saja, ini sangat penting karena sekarang pembunuh nomor satu wanita indonesia adalah kanker mulut rahim atau kanker serviks. itu penyebabnya adalah virus hpv tipe tertentu, tipe tipe dan itu terjadi penularannya terjadi melalui hubungan seks berganti ganti pasangan atau zina. kalau dia tidak berzina, suaminya yang berzina. kelihatannya seriawan, padahal ini penyakit similis stadium kalau bapak main sama perempuan kantor yang berapa penis sudah masuk dalam mulutnya dan ada seperti ini. kemudian, ini stadium dia hilang sendiri, sembuh sendiri, tidak usah diobati. ada yang pergi dukun, disebut, disembah. dikiranya sembuh, padahal masuk dalam darah, menjadi stadium laten dan bisa menular. tidak ada gejalanya, tapi menularkan kepada istri atau kepada orang lain. begitu seorang laki laki sodomi, sini ada prostat dubur sini kalau sodomi masuk sini penis, kena prostat sini, laki laki yang sodomi merasa nikmat dan tetap ejakulasi, keluar sperma. jadi rasanya katanya merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold menagih, ingin terus, itulah sebabnya. begitu sekali sodomi, biasanya ingin terus, jadi korban akhirnya. itu perkosaan, berikutnya. kalau perempuan mungkin tahu, sini ada leher rahim sini. mulut rahim sini kalau tersenggol sama penis yang mengandung virus jadi kanker mulut rahim. hepatitis sudah menjadi masalah sekarang, tapi sudah ada vaksinasinya. hepatitis sekarang jadi liver. jadi ini semua yang virus yang tidak ada obatnya. jadi bukan hanya aids hiv, tapi herpes, hepatitis, condyloma yang bikin kanker serviks, kanker mulut rahim, baru hiv. ini semua tidak ada obatnya, tidak bisa sembuh kalau sudah kena ini. berikutnya. ini kencing nanah, mohon maaf. kalau ada yang merekam, boleh kalau bisa jangan untuk dipublikasi karena gambarnya tidak sopan. ini gonore (cairan nanah). virus menular melalui plasenta kalau ibunya hamil dan kambuh. kematian janin dari yang hidup cacat syaraf atau mata. bayangkan, kalau semakin banyak perzinahan terjadi indonesia, kemudian bayi bayi yang dilahirkan oleh ibu ibu yang kena penyakit ini, tanpa diketahui. karena dia bisa tidak ada gejalanya dulu, baru muncul ketika daya tahan tubuhnya rendah. bayangkan, bagaimana mutu anak anak indonesia kita kemudian hari? data depkes mil penyebab kematian nomor lebih tinggi dari kanker payudara mil. dan sebabnya adalah virus hpv yang ditularkan melalui hubungan seksual berganti ganti pasangan atau zina. berarti, bapak, ibu sekalian sudah tahu bahwa sekarang indonesia angka perzinahan sangat tinggi yang kita tidak ketahui. virus hiv itu adalah tanpa gejala tahun pengobatan sulit dan mahal, menular pada bayi dalam kandungan. berikutnya. kita lihat tadi angka, kembali naik dengan sangat cepat. berikutnya. penularan hiv adalah menulari hubungan seks, kontak darah, penggunaan jarum suntik pada pengguna narkoba. suntik dari ibu terhadap yang terinfeksi hiv terhadap bayi dan kandungannya. tidak menular melalui gigitan nyamuk, bersalaman, berpelukan, makan dan minum, tinggal serumah. merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlus gold |
sa) salinandiajukan oleh: okta nama dr. edi riyanto, s.h., m.m. pan har kewarganegaraan indonesia pekerjaan dosen saka te: alamat krajan, rt. rw. andongsari, kecamatan bulu, kabupaten jember jaw,hurufmahkamah konstitusi berwenang memeriksa, memutus dan(c) dinas pendidikan kabupaten jember membatalkan surat dengan nomor tertanggal januari perihal pemberitahuan dan mohon ijin kepada bupati jember: (d) bupati jember membatalkan disposisi dengan nomor agenda tertanggal januari yang ditujukan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten jember: (e) dinas pendidikan kabupaten jember membatalkan piagam kerjasamyang berakhir januari sehingga dengan dilakukannya hal hal tersebut atas maka dinas pendidikan kabupaten jember atau pemerintah kabupaten jember tidak bertanggung jawab lagi atas konsekuensi hukum apabila program kerjasama peningkatan pendidikan formal lanjutan doktor pendidikan) tetap dilaksanakan: bahwa fakta menunjukkan hal hal tersebut atas, huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) tidak pernah dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten jember maupun bupati jember sebelum dijatuhkan keputusan bupati jember. hal itu menunjukkan arogansi pejabat yang memiliki wewenang untuk bertindak sewenang wenang dengan mengabaikan prinsip been bevoegdheid zonder verantwoord enlijkheid (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban), memperhatikan fakta tersebut atas jelas telah terjadi tindakan maladministrasi atas keputusan bupati jember dengan nomor tanggal desember bahwa sekalipun telah diberlakukan peraturan pemerintah nomor tahun tentunya tidak serta merta menggugurkan hal hal tersebut atas, huruf (a), (b), (c), (d), dan (e): bahwa ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun jelas mengatur yang memberikan kesempatan bagi pns guna mengembangkan karier. dengan demikian jelas keputusan bupati jember tidak memperhatikan dalam hal membaca, menimbang, dan mengingat ketentuan angka nomor tahun bahwa lagi pula keputusan bupati jember sama sekali merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] tidak memperhatikan ataupun mempertimbangkan ketentuan penjelasan pada angka nomor tahun dengan dirasakannya keputusan bupati jember, sementara yang menjadi alasan ketidakhadiran pemohon adalah, huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) yang kemudian hal tersebut dianggap tidak sah atau tidak dapat diterima akal sehat oleh bupati jember, sungguh sangat ironis, bupati jember merendahkan harkat dan martabatnya sendiri atas keputusan nomor tanggal desember bahwa jelas fakta menunjukkan huruf adalah produk administrasi yang dikeluarkan langsung oleh bupati jember, sehingga bupati jember menunjuk dirinya sendiri yang tidak sehat akalnya. jika seorang pejabat yang berprinsip hukum bisa dibeli atau diarahkan menurut maksud dan tujuan pemerannya sangatlah memungkinkan itu dilakukan oleh pejabat yang arogansi dan sewenang wenang, bahwa keputusan bupati jember dalam hal membaca, menimbang, dan mengingat, sama sekali tidak memperhatikan adanya substansi dasar angka s.d. atas dalam menjatuhkan putusan, dengan demikian telah nyata terjadi tindakan maladministrasi yang dilakukan bupati jember dalam menerbitkan keputusan nomor tanggal desember bahwa mengingat ketentuan nomor tahu: bahwa pelaporan dan pengaduan pemohon ombudsman republik indonesia tertanggal januari dan diterima ombudsman republik indonesia tanggal januari dengan registrasi laporan nomor lm jkt: bahwa alasan alasan serta bukti bukti telah terjadi tindakan maladministrasi secara lengkap telah pemohon ajukan dalam bentuk pelaporan dan pengaduan yang pemohon tujukan kepada ombudsman sebagaimana bukti merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid (terlampir), dimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini,v i1 tundang undang nomor tahun sebagaimana bukti (terlampir), upaya hukum melalui peradilan guna mempertegas latar belakang pengujian terhadap uud dan sekaligus menjadi pintu masuk bahwa ketentuan norma huruf undang undang nomor tahun tidaklah tepat digunakan oleh ombudsman republik indonesia menolak laporan dan dinyatakan ditutup, perlu kiranya pemohon menguraikan poin poin upaya hukum pemohon melalui peradilan dan bukanlah kemudian hal ini dimaknai tindakan maladministrasi terjadi pada proses peradilan: bahwa benar pemohon telah melakukan upaya penyelesaian substansi perkara melalui jalur peradilan, pemohon bermaksud untuk menemukan keadilan dan kebenaran substansi materiil atas keputusan bupati jember nomor tanggal desember upaya hukum yang telah pemohon lakukan adalah sebagai berikut: gugatan melalui ptun pengadilan tinggi tata usaha negara) nomor ptun jakarta tanggal juli kabul gugatan): bahwa kabul gugatan karena adanya cacat prosedural atas keputusan tergugat dan tidak didasarkan adanya substansi perkara, kasasi nomor k tun amar putusan: kabul kasasi batal a.s tolak gugatan): bahwa fakta substansi tidak dipermasalahkan pada tingkat kasasi, melainkan penerapan hukumnya yang dipermasalahkan. penafsiran hukumnya tepat atau tidak, melampaui kewenangan atau tidak, cara menghadirinya benar atau tidak, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kabul kasasi dikarenakan adanya kesalahan judex facts ptun jakarta tidak memeriksa substansi perkara, peninjauan kembali pk tun amar putusan: menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali: edi riyanto, pd., m.m.). bahwa pemohon didasarkan pada: adanya ovum: kesalahan judex juris dan bukan didasarkan pada, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab sebabnya. hal pokok berdasarkan upaya hukum yang telah dilakukan pada tingkat gugatan, kasasi, dan peninjauan kembali adalah sebagai berikut: bahwa tingkat gugatan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta dengan nomor pt.tun jakarta tanggal juli gugatan pemohon dikabulkan akan tetapi menurut pemohon dalil atau yang dipergunakan oleh hakim pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta dalam mengabulkan gugatan, masih lemah atau setengah hati sehingga memberikan ruang guna dibatalkan dalam tingkat kasasi, bahwa hakim mengabulkan gugatan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan pertimbangan kepegawaian bapak) akan tetapi putusan bapak dalam waktu bahwa hakim sama sekali tidak menyentuh atau mempertimbangkan substansi dasar dalam gugatan: bahwa hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan hakim ptun jakarta dengan dalil sebagai berikut: bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan, karenadengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan pertimbangan kepegawaian menentukan bahwa bapak wajib mengambil keputusan dalam tenggang waktu (seratus delapan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid puluh) hari sejak diterimanya banding administratif, tetapi ketentuan tersebut tidak mengatur akibat hukum dari berlakunya suatu keputusan apabila tenggang waktu itu terlampaui: bahwa ketentuan tersebut merupakan hukum acara bagi bapak, sehingga tidak ada ruang bagi hakim untuk menafsirkan ketentuan itu apalagi membuat kaidah hukum baru secara konkret seperti terlihat dalam putusan judex facts, yang berpendapat bapak telah melanggar prosedur dalam melaksanakan kewenangannya, bahwa terlepas dari alasan alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh pemohon kasasi, persoalan substantif yang harus dipertimbangkan adalah asas personal responsibility yang mengajarkan bahwa masing masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri atau dengan kata lain kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri , dan merusak sendi sendi pertanggungjawaban hukum apabila kesalahan bapak tersebut menyebabkan penggugat terbebas dari kesalahan dan pertanggung jawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil: bahwa walaupun bapak memutus telah melewati tenggang waktu,, bahwa karena penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibanmaka sudah tepat apabila dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana telah diputuskan oleh tergugat: bahwa tanpa mengurangi menyimpang arti dari pertimbangan tersebut atas, yaitu tentang asas personal responsibility , selaku badan atau pejabat tata usaha negara hendaknya bapak memperhatikan dengan sungguh sungguh seluruh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan pemerintah nomor merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tahun guna konsistensi dan tertib hukum pelaksanaan tugas tugas pemerintahan depan, bahwa terlihat dengan jelas kebimbangan judex juris dalam pertimbangannya hal mana: bahwa judex juris dalam pertimbangannya menyatakanakan tetapi sisi yang lain judex juris berpendapat. bahwa judex juris dalam pertimbangannya menyatakan akan tetapi justru judex juris sendiri tidak memahami makna yang terkandung secara komprehensif serta penjelasan atas peraturan pemerintah nomor tahun angka beserta penjelasannya dan penjelasan angka peraturan pemerintah nomor tahun bahwa judex juris dalam pertimbangannya wajib mengembalikan pada substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin yaitu serta penjelasan atas peraturan pemerintah nomor tahun akan tetapi judex juris membawa substansi pada asas personal responsibility yang merupakan prinsip dari hukum pidana. bahwa hakim tentunya sangat paham perbedaan mencolok antara hukum pidana dengan hukum administrasi hukum tata usaha negara), terdapat ruang tersendiri tentang teori, fiksi, dan konstruksi dalam penerapan hukum pidana, hukum pidana memiliki otonomi tersendiri dengan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum yang lain dalam hal ini hukum tata usaha negara, pun demikian sebaliknya. prinsip pada hukum pidana mengenal asas personal responsibility pada hukum administrasi hukum tata usaha negara) mengenal prinsip liability jabatan (pertanggungjawaban jabatan) jika wilayah abu abu ini dipergunakan hakim dalam memutus perkara sangat merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memungkinkan tujuannya melindungi kesalahan bapak dan menjadi alat membatalkan putusan judex facts, bahwa benar nomor tahun mengatur tentang kekuasaan kehakiman, akan tetapi sebuah keputusan dengan menyebutkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa akan sangat mencederai kata kata keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa itu sendiri. bahwa hakim tidak boleh ragu akan keputusannya dan pertimbangan hukumnya, justru akan jauh lebih bermartabat jika hakim menerapkan pepatah lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menghukum orang tidak bersalah , bahwa pertimbangan hukum judex juris adalah dasar yang melahirkan keputusan pada tingkat kasasi. jika yang menjadi dasar substansi tentang disiplin pegawai negeri sipil seperti tersebut atas sudah barang tentu judex juris, membaca, menimbang, dan mengingat secara komprehensif dan bukan secara parsial serta penjelasan atas peraturan pemerintah nomor tahun jika judex juris benar benar telah membaca secara komprehensif serta penjelasan atas peraturan pemerintah nomor tahun maka akan terbaca dengan jelas: angka beserta penjelasannya sebagai berikut: setiap pns wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.penjelasan angkajka judex juris benar benar telah membaca tentang alasan ketidakhadiran dalam gugatan, sudah barang tentu membaca adanya merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid huruf s.d. tersebut atas sebagai alasan ketidakhadiran penggugat. bahwa hakim agung pada tingkat memperkuat putusan judex juris dengan dalil sebagai berikut: menimbang, bahwa selanjutnya mahkamah agung mempertimbangkan alasan alasan peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali sebagai berikut: putusan judex juris sudah benar dan tepat pemohon peninjauan kembali dahulu memohon kasasi penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban.ovum yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali itu bukan merupakan ovum. bahwa senada dengan judex juris, hakim agung pada tingkat baik dalam pertimbangan hukum maupun keputusannya, tidak memperhatikan materiil substansi perkara huruf angka s.d. tersebut atas, bahwa substansi perkara huruf angka s.d. adalah hal paling mahal, terlarang, dan tabu bagi hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum sebelum memutus perkara guo, bahwa pemohon sama sekali tidak mempersoalkan tentang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, akan tetapi pertimbangan pertimbangan hakim tersebut atas bagi pemohon sudah cukup mencerminkan kondisi peradilan indonesia saat ini yang jauh dari marwah proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur, serta keputusan yang memenuhi keadilan dan kebenaran materiil, bahwa dokumen putusan peninjauan kembali pk) website info perkara mahkamah agung dengan nomor pk tun tanggal mei sudah tidak dapat diakses lagi sangat sangat pemohon pahami. sudah barang tentu memori peninjauan kembali yang merupakan. bagian merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid permohonan peninjauan kembali jika menjadi konsumsi publik tentunya akan menjadi persoalan tersendiri bagi pihak pihak yang berkepentingan. bahwa upaya hukum pemohon melalui peradilan baik pada tingkat gugatan, kasasi, dan peninjauan kembali dalam perkara guo dalam pertimbangan hukum maupun keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bagi pemohon sama sekali tidak memperoleh keadilan atas kebenaran materiil substansi perkara, bahwa dengan hakim tidak mempertimbangkan dalam keputusannya bukti bukti tersebut pada huruf angka s.d. atas sebagai substansi perkara sama halnya sebagaimana keputusan bupati jember, dengan demikian pemohon memiliki alasan guna mengajukan laporan dan pengaduan ombudsman terkait dengan tindakan maladministrasi atas keputusan bupati jember nomor tanggal desember dengan demikian upaya melalui peradilan sudah terlewati dan untuk menguji hal hal terkait keadilan dan kebenaran substansi materiil adanya tindakan maladministrasi atas perkara guo merupakan kewenangan dari ombudsman, bahwa kemudian ombudsman republik indonesia menolak laporan dan dinyatakan ditutup berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun yang berbunyi, substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, sementara jelas dalam tingkat gugatan, kasasi maupun peninjauan kembali, tentang adanya substansi dasar huruf angka s.d. atas perkara guo yang menjadi akar masalah tindakan maladministrasi atas keputusan bupati jember nomor tanggal desember sama sekali tidak dijadikan dasar oleh hakim dalam pertimbangannya memutus perkara, bahwa jika kemudian substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan merupakan harga mati bagi ombudsman menolak laporan dan dinyatakan ditutup sekalipun adanya bukti bukti akan tindakan maladministrasi atas keputusan bupati jember sama halnya norma undang undang guo membatasi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan atas tindakan maladministrasi yang dilakukan terhadap pemohon: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa berdasarkan hal hal yang melatarbelakangi pengujian terhadap uud yang pemohon kemukakan atas, maka pemohon bermaksud melakukan pengujian materiil undang undang huruf undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar pengujian materiil undang undang terhadap undang undang dasar . norma materiil undang undang yang dimohonkan pengujian yaitu: (materi muatan dan atau bagian dari undang undang)norma materiil undang undang dasar yang menjadi penguji, yaitumenurut pemohon bertentangannya norma materiil undang undang yang dimohonkan pengujian yaitu: huruf undang undang nomor tahun tentang ombudsman republik indonesia, terhadap merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiduud khususnya dan dan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, dan pengakuan perlakuan yang sama setiap warga negara hadapan hukum. negara harus hadir dalam upaya mewujudkan hak warga negaraharus hadir dalam upaya memenuhi hak warga negaranya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang sama terhadap upaya warga negaranya untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran substansi materiil atas tindakan maladministrasi yang merupakan ranah kewenangan dari ombudsman. setiap warga negara berhaktermasuk dalam hal ini membuat laporan dan pengaduan ombudsman apabila diketemukan adanya tindakan maladministrasi, akan tetapi dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam huruf undang undang nomor tahun jaminan tersebut menjadi terhalangi untuk seseorang yang telah mengupayakan keadilan atas kebenaran substansi materiil melalui peradilan: tentunya tidak menutup kemungkinan banyak yang terjadi saat berproses peradilan: keadilan dan kebenaran substansial materiil tentang tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia sia apabila tidak memberikan keadilan dan kebenaran substansi materiil tentang adanya tindakan maladministrasi: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dengan demikian setiap warga negara yang telah menjadi korban tindakan maladministrasi oleh penyelenggara negara, menimbulkan kerugian materiil dan atau materiil, kemudianunya tidak harus ada pembatas. hal tersebut atas merupakan ranah kewenangan ombudsman, tetapi apabila dibatasi adanya materi muatan dalam huruf undang undang nomor tahun jelas jelas bertentangan dengan undang undang dasar sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti tentang norma yang terdapat pada tersebut, terlebih bagi setiap warga negara untuk mendapatkan dan menegakkan keadilan.kan tetapi pada kenyataannya tidaklah mudah dipahami dan dimengerti: bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan kemudahan guna memanfaatkan keberadaan lembaga ombudsman sehingga keadilan dan kebenaran substansi materiil benar benar bisa ditegakkan manakala terjadi tindakan maladministrasi, tetapi justru bagi pencari keadilan dan kebenaran substansi materiil atas tindakan maladministrasi dihadapkan pada aturan yang membatasi hak warga negaranya dengan ketentuan materi muatan dalam huruf undang undang nomor tahun tentunya hal yang paling elegan adalah negara harus hadir tengah warga negaranya dalam upaya menegakkan keadilan dan kebenaran substansi materiil akan tindakan maladministrasi bukan malah sebaliknya:undang undang dasar dan mempertegas adanya hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun diantaranya hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak untuk diakui sebagai pribadi hadapan hukum, lagi pula setiap orang berhak bebas dariengan dalih agar terjaga adanya kepastian hukum atau adanya ketentuan undang undang huruf undang undang nomor tahun sehinggdibatasi sama saja bermakna bahwa muatan materi huruf undang undang nomor tahun telah mengabaikantiap warga negaranya. sehingga dalam keadaan apa pun atau atas dasar apa pun membatasiterhadap warga negaranyadalah tindakan yang inkonstitusional,dan undang undang dasar mengingat ketentuan undang undang nomor tahun tentang ombudsm . sementara norma. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa muatan norma huruf undang undang nomor tahun bermakna lembaga ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masih tergantung pada lembaga lain artinya ombudsman merupakan lembaga negara yang sudah tidak bersifat mandiri lagi: dengan demikian muatan norma huruf undang undang nomor tahun disandingkan dengan undang undang nomor tahun itu sendiri adanya pertentangan, terlebih lagi apabila norma materiil undang undang dasar sebagai batu uji sudah tidak diragukan lagi adanya pertentangan yang nyata, bahwa dan dan undang undang dasar menyatakan indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan,: bahwa penegakkan hukum i.negaraik praktik merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid:kepastian disini haruslah dimaknai yang mengandung dan mengutamakan keadilan atas dasar kebenaran materiil, keadilan substantif, dan bukan semata mata keadilan formil. sementara sisi lain asas kepastian hukum dalam uud memberik: keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasinya, sehingga dengan adanya pembatasan tersebut pemohon tidak mendapatkan keadilan depan hukum sebagai warga negara indonesia (vide uud 1945j, bahwa ketentuan huruf undang undang nomor tahun sama saja bermakna sebuah substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan ataupun keputusan pengadilan dibatasi untuk dilakukan pengujian oleh ombudsman. hal ini sama diartikan keadilan dan kebenaran substansi materiil adanya maladministrasi bukan lagi menjadi ranah kewenangan ombudsman.: merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] bahwa apabila undang und, maka sama saja bermakna bahwa undang undang telah membatasi hak seorang untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil substansi tentang adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh bupati jember, kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan uud telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil : bahwa kebenaran materiil substansipastian hukum layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya mencari keadilan atas kebenaran materiil substansi tidaklah demikian, keadilan atas kebenaran materiil substansi merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar karena menyangkut harkat dan martabat manusia, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum: dengan mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materiil substansial, sangat bertolak belakang dengan prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan seadil adilnya. sehingga pencari keadilan atas kebenaran materiil substansi sudah jelas tidak boleh ada pembatasan,benarmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidaksud pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang adalah semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. hak dan kebebasan orang lain mana yang terganggu apabila terdapat warga negara yang menjadi korban adanya tindakan maladministrasi mengalami kerugian baik materil maupun materiil mengajukan laporan dan pengaduan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran substansi materiil ombudsman? bahwa pembatasan yang dimaksud oleh uud tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi warga negara yang menjadi korban adanya tindakan maladministrasi mengalami kerugian baik materiil maupun materiil mengajukan laporan dan pengaduan ombudsman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran substansi materiil sangat terkait dengan harkat dan martabat manusia sertatetap mengandung syarat terpenuhinya rasasi sehingga pembatasan sebagaimana ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang ombudsman republik bukan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tentang adanya pembatasan diantaranya sebagai berikut: mahkamah konstitusi pernah menguji undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana. dalam perkara nomor puu xi mahkamah konstitusi memutusdasarkan pertimbangan mahkamah lembar yang pada pokoknya sebagai berikut,dimerdeka barat jakarta telo fax ema [email protected],:merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mahkamah konstitusi pernah menguji undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang grasi. dalam perkara nomor puu xiii mahkamah konstitusi memutusberdasarkan pertimbangan mahkamah (lembar adalah sebagai berikut:.,ubstansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali ditemukan bukti bukti terjadinya tindakan maladministrasi menjadi wewenang ombudsman menerima laporan atau laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan pengwarga negara indonesia yang telah mengajukan pelaporan dan pengaduan ombudsman republik indonesia bertanggal januari tentang dugaan maladministrasi atas keputusan bupati jember nomor dan diterima ombudsman republik indonesia tanggal januari dengan registrasi laporan nomor lm ! jkt:bjo. huruf undang undang nomor tahun bahwa pelaporan dan pengaduan pemohon ombudsman republik indonesia tentang tindakan maladministrasi, hal mana telah terjadi perilaku atau perbuatan melawan hukum, kelalaian atau pengabaian merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusisurat pemohon tentang pelaporan dan pengaduan tentang tindakan maladministrasi ombudsman republik indonesia, bukti fotokopi surat ombudsman dengan nomor: srt ll tim terwarga negara indonesia yang pernah mengajukan laporan dan aduan kepada ombudsman republik indonesia (selanjutnya disebut ori), bahwa sebagai pelapor, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya huruf khususmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama uud dan hak untuk diakui sebagai pribadi hadapan hukum dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan uud bahwa pemohon pernah mengajukan laporan yang registrasi ori dengan nomor lm ! jkt. laporan tersebut telah dinyatakan ditolak dan ditutup oleh ori sebagaimana telah diberitahukan kepada pemohon melalui surat nomor srt l1. tim v i11 bertanggal maret perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan laporan: bahwa alasan penolakan ori atas laporan pemohon adalah didasarkan pada huruf dimana ori dapat menolak bilamana substansi laporan sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan pengadilanpernah menjadi pelapor kepada ori. bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo adalah berkenaan dengan kewenangan ori untuk menolak laporan pengaduan bilamana substansinya sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan. bahwa terhadap pengujian norma tersebut dengan dikaitkan pada kerugian hak hak konstitusional yang didalilkan oleh pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: jaminan hak hak konstitusional yang dilindungi dalam uud adalah mencakup orang orang yang perlu mendapatkan perlakuan khusus seperti anak anak atau kalangan difabel. dengan demikian, perlindungan ini tidak tepat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya kerugian hak konstitusional pemohon, jaminan hak hak konstitusional yang dilindungi dalam dan uud adalah berlaku bagi perseorangan yang berada hadapan hukum, yang berarti bahwa orang tersebut sedang mengalami merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid permasalahan hukum dan perlu memperoleh jaminan kesetaraan. sedangkan pemohon, dalam konteks menyampaikan laporan kepada ori tidaklah termasuk sebagai perorangan yang perlu mendapatkan jaminan perlindungan kesetaraan hadapan hukum, begitu pula dengan perlindungan atas perlakuan diskriminatif. dalam konteks ini, diskriminasi tidak diartikan hanya semata mata sebagai perlakuan yang tidak sama atau berbeda antara satu sama lain. akan tetapi lebih dalam dari itu, perlakuan diskriminatif haruslah dimaknai pada alasan dari perlakuan yang berbeda itu. bahwa diskriminasi berarti adanya perbedaan perlakuan tersebut atas dasar suku, agama, ras, atau gender, atau perbedaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. berdasarkan pengertian diskriminasi tersebut jika dihubungkan dengan perkara ini pemohon tidaklah dapat dikatakan mendapat perlakuan diskriminatif dalam penolakan laporan pengakuannya kepada ori, terhadap hak konstitusional yang didalilkan pemohon mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, mahkamah berpendapat bahwa dihubungkan dengan pengujian norma huruf tidak terdapat kerugian konstitusional karena maladministrasi yang dimaksudkan oleh guo adalah maladministrasi dalam proses pemeriksaan pengadilan, sedangkan dalil pemohon adalah mempersoalkan maladministrasi yang diduga dilakukan oleh bupati jember mana hal tersebut telah diputus oleh pengadilan sampai tingkat peninjauan kembali oleh mahkamah agung. i3.6j menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional pemohon baik secara nyata maupun potensial sebagaimana didalilkan oleh pemohon, oleh karena itufebruari, tahun dua ribu delapanmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidanwar usman anggota anggota, ttd ttd wahiduddin adams suhartono ttd ttd santo maria farida indrawi ttd ttd dewa gede laguna saudi isra ttd menahan m.p sitompul panitera pengganti, ttd wisma silalahi merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] kewajiban hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan menimbulkan kerugian materiil dan atau materiil bagi pemohon: bahwa tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh bupati jember dengan menerbitkan keputusan nomor tanggal desember telah nyata terjadi, serta menimbulkan kerugian materiil dan atau materiil bagi pemohon, dengan demiki, bahwa, ombudsman republik indonesia menolak laporan dan ditutup berdasarkan ketentuan huruf juncto huruf undang undang nomor tahun maka hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian: sehingga kerugian konstitusional pemohon jelas bersifat spesifik (khusus) dan aktual sudah dapat dipastikan terjadi, bahwa pelaporan dan pengaduan pemohon ombudsman republik indonesia dinyatakan ditolak dan ditutup berdasarkan ketentuan huruf juncto hurufombudsman republik indonesia yang berbunyi ombudsman menolak laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam halbahwa pelaporan dan pengaduan pemohon dinyatakan ditolak dan ditutup berdasarkan ketentuan huruf juncto huruf undang undang nomor tahun oleh ombudsman melalui surat dengan nomor: srt l1. tim v !! bertanggal maret sehingga berlakunya norma undang undang tersebut menjadi penghalang bagi pemohon untukdengan demikian jelas terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, dirugikan oleh berlakunya huruf undang undang nomor tahun yang dimohonkan pengujian,jadi tidak akan terhalang lagi:i1 dan putusan nomor puu vii. alasan permohonan (polita): latar belakang pengujian terhadap uud bahwa sebelum pemohon memberikan dalil disertai dengan dasar hukum dan argumentasi prihal pertentangan materi muatan dan atau bagian dari undang undang dengan uud disertai bukti bukti yang berkaitan dengan dalil permohonannya tentang pengujian materiil undang undang terhadap batu uji uud perlu kiranya pemohon batasi hal hal yang melatarbelakangi pengujian terhadap uud dan agar nantinya permohonan tidak dikategorikan sebagai constitutional complaint semata, hal hal itu sebagai berikut: tentang terjadinya tindakan maladministrasi mengingat nomor tahun tentang ombudsman republik indonesia, angka dan menyatakan sebagai berikutmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwa berdasarkan ketentuan nomor tahun tentang ombudsman republik indonesia angka dan tersebut atas, jelas menjadi kewenangan dari ombudsman dalam menangani perkara maladministrasibahwa maladministrasi yang dimaksud pemohon adalah berupa tindakan bupati jember dalam menerbitkan keputusan nomor tanggal desember bahwa tindakan maladministrasi berupa perbuatan melawan hukum, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan, wewenang, serta kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh bupati jember, hal mana dalam membaca, menimbang, dan mengingat keputusan, sama sekali tidak memperhatikan adanya bukti bukti yang menjadi substansi dasar angka s.d. sebagai berikut: adanya surat permohonan kerjasama dinas pendidikan kabupaten jember dengan nomor 5813a tanggal november ditujukan kepada direktur universitas islam nusantara bandung, ketentuan angka nomor tahun setiap pns wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier. merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected]: adanya surat perintah penugasan nomor tanggal desember dari dinas pendidikan kabupaten jember yang ditujukan kepada pemohon dengan dictum mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama meningkatkan sumber daya manusia pendidikan formal lanjutan) pegawai negeri sipil lingkup dinas pendidikan kabupaten jember dengan universitas islam nusantara bandung pada program studi doktor pendidikan: adanya surat kepala dinas pendidikan kabupaten jember dengan nomor tertanggal januari perihal pemberitahuan dan mohon ijin kepada bupati jember tentang kerja sama peningkatan sumber daya manusia pendidikan formal lanjutan) dinas pendidikan kabupaten jember dengan universitas islam nusantara bandung, adanya disposisi bupati jember nomor agenda tertanggal januari bahwa surat kepala dinas pendidikan kabupaten jember nomor tertanggal januari diterima oleh bupati jember tanggal januari dengan nomor agenda dalam bentuk disposisi yang berisi: dikomunikasikan status dan performance perguruan tinggi departemen: acara pribadi lihat kampus yang bersangkutan sehingga hangul yakin. adanya piagam kerjasama antardengan dictum sebagai berikut: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid didasari keinginan untuk saling menunjang dan mendukung mengembangkan program pendidikan (peningkatan jenjang pendidikan formal lanjutan program studi doktor pendidikan), pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kerja sama berlaku untuk jangka waktu (tiga) tahun sejak piagam kerja sama ditandatangani (tertanggal januari dan berakhir januari dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak, hal hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas kuasa oleh masing masing pihak yang tidak terpisahkan dari piagam kerja sama tersebut. mempertimbangkan bahwa pemohon menjadi mahasiswa unicus bandung akibat adanya program kerja samadanya mahasiswa yang juga mengikuti program kerja sama antara dinas pendidikan kabupaten jember dengan unicus bandung, ketentuan penjelasan pada angka nomor tahunpemohon sangat tidak keberatan, menerima dengan tulus ikhlas keputusan bupati jember nomor tanggal desember akan tetapi dengan catatan hal hal tersebut atas tidak pernah ada atau sebelum diputuskan keputusan bupati jember telah dilakukan hal hal sebagai berikut: (a) dinas pendidikan kabupaten jember mencabut atau membatalkan surat permohonan kerja sama dengan nomor 5813a tanggal november (b) dinas pendidikan kabupaten jember mencabut atau membatalkan surat perintah penugasan nomor tanggal desember merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid |
zeatanesmodal alat pemadam kebakaran, setelah uraian kode rekening selang pemadam kebakaran ukuran 30m puluh duadelapan)rawon mopprekemna ran seruan manca pemerataan gea eren ompong sama oat pemadam ketaatan oalooil cal nomesunis" doa massa| 2o| oalooil cal omega dan assoooo| bee mala) oal online| beta barangpanaitantakesetatn info|hasil diametsannmei dome assa| oal onlonolsasa| dumersannye2 mer among| online|asal dumersannyea mer soo onlonolsase| dumersannmea dome sooko| onfonoltaas| dumersannyes mer 2cbooo| onloolsase| dumersannyeo mer soo 20m onfoao|task| dumersanner mer semoga| onfoaolsasa| tacesmsamer dam amor| info|task| acesmsamme2 oam soo onlonolsaoo| racesmsammea 0mam soo 20m only|taoi| handsmemermmet mer oal onlonolsaoa| manasanmerne2 mer among| oal online|tasa| anasammernmes mer sasa oal onlonoltaoe| mermomeernyet dame sooko| doa oal oglobo|tass| termomeernye2 dame woo| ao| oaf onfosojuasef temomeertme3 sopo o2| ox| ordo2o|1a97| thermometertype4 unit o2| ox| orjozolia98| thermometer1ype5 unit o2| ox| ordo2o|1a99| thermometer type6 unit voodoo| o2| ox| ordo2alison| thermometer1ype7 unit voodoo| o2| ox| ordo2o|1so1| thermometer1ype8 unit ss0000| o2| ox| ordo2o|iso2| thermometer1ype9 unit o2| o7| orjooil belanja modal alat kedokteran umum sol saj on) oafooa| tenamewrmmet sanaa| oo) o7j oafoonf os| ensmewrmype2 soon sanaa| oa) o7j oafooaf 1sa| emsimewrmes soon sanaa| on) og| oafooa| emsimewrmpea soo sawan oa) ogj oafooif toa| emsimewrnes ama soon saran| oal onlooal tol tenamaermpeo ami cbooo| saran| oal onlooal tol tenamaermper ame asoooooo| saran| oal onlooal t01| tenamaermpes ame o2| os| o1joo| belanja modal alat kantortannya o2| os| o1joo| 3e| alatukurtinggielektik o2| os| or1joo| geodesik oo as0000000| salinan sesuai dengan aslinya pen hukum bupati pati, setia ttd. a asf to, sh., mh. nos pembina haryanto mp3 |
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pati, menimbang bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui, perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan bupati patiizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung berupa persetujuan bangunan gedung sehinggaan peraturan bupati pati nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunsudah tidak sesuai dan perlu dicabut, bahwa.gelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan melalui perizinan berusaha sehingga peraturan bupati pati nomor tahun tentang izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, danyusunan dokumen lingkungan hidup diajukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup sehinggaaka ketentuan mengenai analisis dampak lalu lintas dalam rangka memenuhi perizinan berusaha sehingga peraturan bupati pati nomor tahun tentang analisis dampak lalu lintas sudah tidak sesuai dan perlu dicabutkewenangan pengelolaan air tanah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga peraturan bupati pati nomor tahun tentang izin air tanah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut, bahwa. bahwa dengan diundangkannya peraturan daerah kabupaten pati nomor tahun tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten pati, maka izin gangguan tidak memiliki landasan hukum sehingga peraturan bupati pati nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan retribusi izin gangguan danncabutan peraturan bupaticabutan peraturcabutan peraturan bupati pati. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka: peraturan bupati pati nomor tahun tentang izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun berita daerah kabupaten pati tahun nomordaerah kabupaten pati tahun nomor peraturan. peraturan bupati pati nomor tahun tentang analisis dampak lalu lintasgangguan berita daerah kabupaten pati tahun nomor peraturan bupati pati nomor tahun tentang izin air tanah berita daerah kabupaten pati tahun nomorberita daerah kabupaten pati tahun nomor dan peraturan bupati pati nomor tahun tentang pedoman penyelenggaraan izin mendirikan9ir to, sh. pembina tingkat nip |
takpati, menimbang bahwa untuk menyelaraskan pengaturan insentif pemungutan pajak daerah lingkungan pemerintah kabupaten pati, makaketentuan huruf huruf huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk petugas pemungut tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf peruntukannya diatur sebagai berikut bupati sebesar ,2250o (nol koma dua ribu dua ratus lima puluh keseratus), wakil bupati sebesar (nol koma seribu delapan ratus tujuh puluh lima keseratus), sekretaris daerah sebesar (nol koma seribu lima ratus keseratus), badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pati sebesar (dua koma empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima keseratus) akan ditindaklanjuti dengan peraturanmerupakan imbalan atas jasa layanan www jdih kemenkeu.gp.id tiaswww jdih.kemenkeu.god sedang per tindakan cc.man eicu) per hari administrasi rawat inap per hariwww jdih kemenkeu.gold poli bedah per tindakan s.d. poli telinga hidung tenggorokan per tindakan s.d. tht)isluar per tindakan s.d. tarif pusat pelayanan terpadu per tindakan s.d. ppt) surat keterangan lahir skl) per pasien surat keterangan sehat dokter per orang umum surat keterangan sehat dokter per orang spesialis surat keterangan kesehatan per orang jiwa surat keterangan bebas narkoba| per orang parameter) surat keterangan bebas narkoba| per orang parameter)www jdih.kemenkeu.go dedi yukon org nip yang diberikan olehcc.jdih.kemenkeu.gg,id mafia tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan, ii. tarif penggunaan bantuan kesehatan, dan j . tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan. (l)www jdih.kemenkeu.gg.idedwww jdih kemenkeu.ggwww jdih.kemenkeu.goldojmalkelas| per kunjungan asuhan keperawatan per hari intervensi gizi per pasien makan pasien per porsi tindakan medis operatif bedah umum kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. |
wali kota baubau provinsi sulawesi tenggara peraturan wali kota baubau nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota baubau, menimbang yang berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi:m pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagatuan kerja perangkat daerah adalah satuan kerja perangkat daerah kota baubau. unit perlindungan perempuan dan anak adalah unit perlindungan pada institusi kepolisian yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. rumah sakit adalah rumah sakit bhayangkara, rumah sakit jiwa propinsi sulawesi tenggara atau rumah sakit yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota baubau. pusat kesehatan masyarakat puskesmas) adalah puskesmas kota baubau. koordinasi adalah bentuk kerjasama antar lembaga layanan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. koordinasi program adalah suatu kegiatan antar lembaga layanan dalam melakukan pencegahan, pelayanan, penanganan maupun pemberdayaan terhadap kasus kasus atas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. konfirmasi layanan adalah pemberitahuan pelayanan untuk penguatan penanganan dan hasil layanan oleh lembaga layanan dalam penanganan. evaluasi koordinasi adalah suatu upaya sinkronisasi yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan layanan yang telah diberikan oleh lembaga layanan atas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. lembaga layanan dalam penanganan korban kekerasan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai layanan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak kota baubau. pelayanan terpadu adalah bentuk pelayanan secara komprehensif kepada korban kekerasan perempuan dan anak serta pelaku anak dibawah umur. korban adalah perempuan dan anak dibawah umur yang mengalami tindak kekerasan. korban anak bawah umuryang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, kekerasan ekonomi dan atau kekerasan sosial. pelaku tersangka terdakwa dalam peraturan wali kota ini ialah anak dibawah umur yang melakukanyang diduga melakukan tindak pidana. anak adalah seseorang yang belum berusia tahun termaksud anak yang masih dalam kandungan yang mengalami penderita fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, kekerasan adalah setiap tindak kekerasan berupa fisik, psikis, seksual, atau penelantaran keluarga yang berakibat kesengsaraan atau penderita. pendamping adalah pihak yang mendampingi korban dan pelaku pada tahapan tertentu dalam peraturan wali kota ini. bantuan hukum adalah layanan yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan instansi terkait untuk mendampingi korban kekerasan dan mendampingi pelaku anak dibawah umur. p2tp2a adalah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang berkedudukan kota baubau. rumah aman adalah tempat yang disediakan bagi korban kekerasan khususnya perempuan dan anak dibawah umur yang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman pasca terjadinya tindak kekerasan. bab maksud dan tujuan peraturan wali kota ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan penanganan korban kekerasan dan pelaku anak bawah umur, peraturan wali kota ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu untuk penanganan korban kekerasan dan pelaku anak bawah umur, bab iii layanan, perlindungan dan pendampingan bagian kesatu unit layanan unit layanan terhadap korban kekerasan terdiri dari penegak hukum unit perlindungan perempuan dan anak pada kepolisian daerah sulawesi tenggara dan kepolisian resort kota baubau kejaksaan negeri baubau khususnya jaksa yang memiliki kompetensi penanganan hukum korban kekerasan perempuan dan anak: pengadilan negeri, khususnya perkara perempuan dan anak dilakukan oleh hakim yang memiliki kompetensi penanganan hukum korban kekerasan perempuan dan anak bawah umur bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang kekerasan perempuan dan anak bawah umur: layanan medis yang diberikan oleh puskesmas, rumah sakit pemerintah, rumah sakit bhayangkara, rumah sakit jiwa propinsi sulawesi tenggara dan rumah sakit lainnya yang bermitra dengan pemerintah: pendamping adalah lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi mendampingi korban kekerasan layanan terhadap pelaku yang hanya terbatas pada pelaku anak dibawah umur terdiri dari penegak hukum unit perlindungan perempuan dan anak pada kepolisian resort kota baubau: kejaksaan negeri khusus jaksa yang memiliki kompetensi penanganan hukum pelaku anak bawah umur, pengadilan negeri, khusus perkara perempuan dan anak bawah umur dilakukan oleh hakim yang memiliki kompetensi penanganan hukum pelaku anak bawah umur. lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan pemerintah kota baubau jika anak dibawah umur yang merupakan pelaku kejahatan telah ditetapkan menjadi tersangka, psikolog yang bertujuan untuk mengetahui alasan anak tersebut melakukan tindak pidana. bagian kedua bentuk perlindungan bentuk perlindungan yang dimaksud dalam peraturan ini, meliputi perlindungan khusus korban korban berhak untuk dilindungi identitasnya materi kasus tidak dapat dipublikasi tanpa izin korban, keluarga atau wali korban, pendamping atau penasihat hukum korban, korban berhak disediakan rumah aman oleh p2tp2a kota baubau korban berhak mendapat bimbingan konseling dari psikologi, anak korban kekerasan berhak mendapatkan kepastian pendidikan. perlindungan terhadap pelaku anak dibawah umur pelaku anak dibawah umur berhak didampingi penasehat hukum pelaku anak dibawah umur berhak dilindungi identitasnya, pelaku anak dibawah umur berhak untuk tidak dipublikasi kasusnya tanpa izin dari orang tua, wali, pendamping atau penasehat hukum tersangka, penyediaan lembaga penempatan anak sementara luas): pelaku anak dibawah umur berhak untuk mendapatkan bimbingan konseling dari psikologi, pelaku anak dibawah umur berhak mendapatkan kepastian pendidikan. bagian ketiga pendampingan pihak pihak yang dapat berperan sebagai pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terdiri dari penasehat hukum advokasi pengacara yang memahami perkara perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perempuan dan anak lembaga pemerintah yang terdiri dari dinas kesehatan kota baubau dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kota baubau rumah sakit dalam hal pelayanan medis korban kekerasan pusat kesehatan masyarakat puskesmas) dalam hal pelayanan medis korban kekerasan p2tp2a pada pemerintah kota baubau bagian keempat kriteria pemberian layanan, perlindungan, dan pendampingan untuk mendapatkan layanan, perlindungan, dan pendampingan, maka korban dan pelaku harus memenuhi kriteria sebagai berikut korban terbatas pada perempuan, anak dan pelaku anak dibawah umur yang telah melakukan pengaduan polisi, p2tp2a, atau lembaga yang bergerak dibidang perlindungan perempuan dan anak, korban berdomisili hukum kota baubau: korban mengalami tindak kekerasan wilayah hukum kota baubau. bab koordinasi layanan bagian kesatu bentuk koordinasi bentuk koordinasi pelayanan terpadu atas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi koordinasi program: konfirmasi layanan, evaluasi koordinasi. bagian kedua mekanisme koordinasi pelayanan hukum proses penyidikan dan penuntutan peradilan yang dilakukan oleh penegak hukum dilaporkan kepada p2tp2a dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota baubau: surat kuasa pendampingan dilakukan oleh p2tp2a atas persetujuan korban, dan untuk korban anak dan pelaku anak bawah umur diwakili oleh orang tua wali, pendamping hukum direkomendasikan oleh p2tp2a: penanganan korban secara mediasi dilakukan oleh p2tp2a secara tertulis atas persetujuan korban, dan untuk korban anak dan pelaku dibawah umur diwakili oleh orang tua wali, penanganan korban dan pelaku anak bawah umu dikoordinasikan oleh p2tp2a secara periodik kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota baubaumedis pelayanan medis terhadap korban dan pelaku anak bawah umur dilakukan dengan pendampingan yang direkomendasikan oleh p2tp2a atas persetujuan korban dan pelaku anak bawah umur secara tertulis, pihak puskesmas, rumah sakit, pendamping, korban dan pelaku anak bawah umur berkewajiban memberikan informasi layanan medis kepada p2tp2a, p2tp2a berkewajiban memberikan informasi layanan medis kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara periodik selama bulan sekalisosial rehabilitasi konseling dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerjasama dengan p2tp2a menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan dan reintegrasi sosial dan pelayanan, p2tp2za wajib menerima pengaduan dari korban dan pelaku anak bawah umur, evaluasi atas koordinasi pelayanan terpadu terhadap penanganan korban kekerasan terhadap perempuan, anak dan pelaku anak bawah umur dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam forum konsultasi regular setiap enam bulan sekali, dengan melibatkan semua pihak sektor layanan terkait. bab pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi pelayanan terpadu atas korban kekerasan terhadap perempuan, anak dan pelaku bawah umur, dilakukan oleh tim pengawasan yang beranggotakan lembaga pemerintah, institusi penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati masalah perempuan dan anak yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab pendanaan segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan p2tp2a dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dan sumber dana lain yang sah. bab vii ketentuan penutup peraturan wali kota baubper wali kota baubau thamrin diundangkan baubau pada tanggal, sepicrik sekretaris daerah kota baubau, para koordinasi memasukan kedua (oa kas roni mustar (aa images. worm tak delkaria varun ang berita dae kota baubau tahun nomor |
fin walikota tasikmalaya peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun tentang pendataan barang milik daerahngelola dan pengguna melaksanakan pendataan barang milik daerah setiap (lima) tahun sekali, bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu diatur ketentuan teknis berkenaan denganatdataan barang milik daerah. bab ketentuan umumsensus barang milik daerah yang selanjutnya disebut sensus adalah kegiatan pendataan barang untuk mendapatkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan setiap (lima) tahun sekali. panitia sensus barang milik daerah yang selanjutnya disebut panitia adalah panitia yang bertugas melaksanakan sensus barang milik daerahadalah kompilasi gabungan dari buku inventaris. bab maksud dan tujuan sensus dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan barang yang dikuasai pemerintah daerah. sensus bertujuan untuk mendapatkan data barang yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaannya. bab iii ruang lingkup peraturan walikota ini mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendataan barang milik daerah yang meliputi kewenangan, sasaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pembiayaan. bab kewenangan pengelola dan pengguna wajib. pendataan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui sensus. pengelola berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus. kepala skpd berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus yang berada dalam lingkup tugasnya. wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dan meliputi melaksanakan pencocokan data dengan kondisi riil keberadaan barang, melaksanakan inventarisasi barang yang belum tercatat, melakukan monitoring pelaksanaan sensus, melaksanakan rekapitulasi hasil sensus, mengajukan usul penghapusan barang yang memenuhi syarat untuk dihapuskan, dan menyusun dan menyampaikan laporan hasil sensus. bab sasaran sasaran sensus meliputi barang milik pemerintah daerah, barang milik pemerintah provinsi yang dikuasai oleh pemerintah daerah: dan barang milik pemerintah yang dikuasai pemerintah daerah. barang milik daerahdilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan walikota. panitia sebagaimana dimaksud pada keanggotaannya terdiri dari a.tim pengarah, yang keanggotaannya meliputi unsur sekretariat daerah dan atau skpd yang membidangi pengelolaan barang milik daerah, b.tim pelaksana teknis, yang keanggotaannya terdiri dari unsur skpd dan instansi vertikal sesuai kebutuhan. tim pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf diketuai oleh sekretaris daerah. tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada huruf diketuai oleh kepala skpd selaku pengguna. sensus dilaksanakan dalam jangka waktu (satu) tahun kalender untuk periode (lima) tahun. sensus dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. sekretaris daerah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sensus sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada merupakan pedoman bagi panitia dalam melaksanakan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawabnya. bab vii pelaporan laporan pelaksanaan sensus dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah. pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola melalui pembantu pengelola paling lambat (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan sensus. pembantu pengelola menghimpun laporan hasil sensus seluruh skpd sebagai bahan penyusunan laporan akhir sensus. laporan akhir sensus ditandatangani oleh sekretaris daerah dan disampaikan kepada walikota. laporan hasil sensus digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tahun berkenasensunomor tahun |
bupati buru provinsi maluku peraturan bupati buru tahun 2alb tentang penetapan rencana strategis badan pengelola pendapatan menimbang: daerah kabupaten buru tahun afi2aubadan pengelola pendapatan daerah kabupaten buru tahun a22;afipendapatan daerah kabupaten buru tahun 20t7 a luasoi5mbu:a22 penyebaran daerah kabupaten buru tahun olt nomor o). memutuskan mcn atap peraturan bupati buru tentang rencana strategis dinas sosial kabupaten buru tahun 2ol7 2o22. bab ef, bagelola pendapatan daerah adalah badan pengelola pendapatanpendapatan daerahbadan pengelola pendapatan daerah kabupaten buru tahun ot7 o22 ditetapkan oleh bupati kabupaten buru; badan pengelola pendapatan daerah kabupaten buru rnen pendapatant; hasil kajian lingkungan strategis lhs); rencana strategis kementerian keuangan; rencana strategis badan pengelola pendapatan daerah provinsi maluku. bab renstra badan pengelola pendapatan daerah tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan renstra badan pengelola pendapatan daerah harus selaras dengan dokumen rpm kabupaten buru tahun a17 program kegiatan yang tertuang dalam renstra badan pengelola pendapatangelola pendapatan daerah sebagaimana terlampir dalam dokumen renstra badan pengelola pendapatan daerah kabupaten buru tahun ol7 merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini. renstra badan pengelola pendapatangelola pendapatan daer ependapatan daerah kabupaten buru tahun 20t7 pengendalian dan evaluasi renstra badan pengelola pendapatan daerah{ peralihan kerangka pendanaan yang sebagaimana tercantum dalam dokumen renstra badan pengelola pendapatan daerah bersifat indikatif. apabila dalam pelaksanaan rpm kabupaten bur"u tahun a77 mengalami perubahan, maka renstra badan pengelola pendapatan daerah kabupaten buru tahun oi7 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan peraturan bupati. bab ef,diundangkan namea pada tanggal juni ol8 spr* rro rrs da e bah kabupaten buru, ahmad assegaf berita daerah kabupaten buru tahun 2ol8 nomor rahim masuki para koordinasi asisten iii kepala bappeda kabar hukum |
tas walikota kediri dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota kediri, menimbang bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sebagai pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi dalam memperoleh perkuatan permodalan masih dirasakan belum optimal serta belum memberikan peluang kemudahan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, bahwa untuk memperlancar pelaksanaan dana bergulir dan lebih mengoptimalkan pembinaan serta pengawasan terhadap peserta program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, maka peraturan walikota kediri nomor tahun tentangdan lain lain yang dianggap perlu. bagian ketiga persyaratan bagi pengusaha kecil dan menengah persyaratan bagi pengusaha kecil dan menengahpunyai legalitas usaha berupa sup, tdp, npp atau legalitas perijinan lainnya sesuai bidang usaha yang dilakukanbersedia dilakukan uji penilaian kelayakan usaha relokasi pemohon, surat pernyataan sanggup menyerahkan anggukan jaminan atas pinjaman perkuatan permodalan apabila permohonan pinjaman dikabulkan (dua) lembar), mengajukan permohonanfoto berwarna pemilik ukuran 4x6 sebanyak (dua) lembar berwarna: foto kegiatan usaha ukm, mengikutperizinan usaha yang dimiliki sup, tdp, npp, (bagi usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan) dan perizinan lainnya, foto copy ktp kk pemohon yang masih berlaku, foto copy surat nikah pemohon (suami istri), pas photo suami istri ukuran 4x6 sebanyak (dua) lembar, foto kegiatan usaha, foto copy sertifikat jaminan, denah lokasi, rencana kebutuhan dana: profil perusahaan, j . surat pernyataan bersedia menyerahkan jaminan asli, surat pernyataan sanggup disurvei, il.foto copy ktp, surat nikah, pemilik jaminan (bila jaminan bukan atas nama pemohon atau istri pemohon), oo. surat pernyataan persetujuan suami istri, foto lokasi barang yang dijadikan. bab seleksi calon peserta program seleksi terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm) sebagai calon peserta program dilakukan dengan tahapan sebagai berikut pemberitahuan dan penjelasan program kepada masyarakat pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm), penerimaan permohonan dari masyarakat pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm), melakukan seleksi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan memberi tanda terima penyerahan permohonan kepada umkm yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan, penyampaian hasil seleksi calon peserta program kepada bank pelaksana: melakukan uji penilaian kelayakan usaha lokasi pemohon dengan memperhatikan tata cara penilaian atas identifikasi pemohon, penanggung jawab pengembalian, identifikasi usaha, rencana penggunaan dana pinjaman serta prospek perkembangan kedepan dan kelengkapan pendukung lain: melakukan penetapan baik persetujuan atau penolakan sebagai peserta program melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala dinas dengan tembusan bank pelaksana. bab status dana program dana pinjaman perkuatan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm) berasal dari modal penyertaan pemerintah daerah melalui program pemberdayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm) dengan penempatan pada bank pelaksana yang ditunjuk melalui perjanjian kerjasama. bab penyaluran dana program sistem penyaluran dana program dilaksanakan dengan pola channing. pemerintah daerah melakukan penyertaan dana dalam bentuk penempatan dana dan atau titipan bank pelaksana yang ditunjuk. atas penempatan dana dan atau titipan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menetapkan bunga sebesar (empat persen) dengan perincian (satu persen) sebagai pendapatan asli daerah pad) dan langsung disetorkan kas daerah setelah realisasi pinjaman. (satu persen) untuk tim teknis dinas. (dua persen) untuk bank pelaksana. penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada kepada peserta program dilakukan bank pelaksana. bab vii pembayaran kewajiban dan sanksi bagian kesatu pembayaran kewajiban peserta program wajib membayar biaya pengikatan barang jaminan agunan barang bergerak atau barang tidak bergerak kepada notaris pada saat realisasi pinjaman. mekanisme pembayaran kewajiban peserta program kepada bank pelaksana diatur sebagai berikut peserta program dikenakan bunga sebesar (empat persen) pertahun dibayar didepan, jangka waktu pinjaman maksimal bulan tahun) dengan grace periode (tiga) bulan berlaku pada bulan (satu), bulan (tiga belas) dan bulan (dua puluh lima), cc. rincian bunga sebesar (empat persen) sebagaimana dimaksud pada huruf penggunaannya diatur dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan bank pelaksana, peserta program membayar angsuran pokok pinjaman sebanyak (tiga puluh tiga) bulan melalui rekening bank pelaksana dan tidak dapat diambil kembali, pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan setiap bulan sesuai ketentuan yang disepakati, pelunasan sebelum jatuh tempo, perhitungan bunga yang sudah terbayar tidak dapat diminta kembali. bagian kedua sanksi bagi peserta program yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran, dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai ketentuan dalam perjanjian pinjaman dan disetor sebagai penambahan pendapatan asli daerah pad). denda sebagaimana dimaksud pada dikenakan sebesar (satu persen) dari angsuran pokok tiap bulan terhitung tanggal jatuh tempo bulan yang bersangkutan. bab viii pengembalian, pengalihan dan penyaluran dana bergulir baru bagian kesatu pengembalian dana bergulir peserta program wajib mengembalikan dana bergulir sampai lunas dalam jangka waktu (tiga puluh enam) bulan termasuk grace periode selama (tiga) bulan. peserta program wajib membayar angsuran pokok sebanyak (tiga puluh tiga) kali atau (tiga puluh tiga) bulan. pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada diangkut oleh peserta program rutin setiap bulan setelah pembayaran bunga tahun (dua) dan tahun (tiga). bagian kedua pengalihan dana bergulir dana bergulir yang diterima oleh peserta program dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada calon peserta program lainnya, apabila peserta program dimaksud, berdasarkan pemantauan monitoring menunjukkan kinerja sebagai berikut penilaian terhadap peserta program menunjukkan hasil yang tidak baik, peserta program melanggar ketentuan tentang penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini, apabila pengurus atau pengelola melakukan penyimpangan, penyalahgunaan dan atau penyelewengan atas pinjaman dana bergulir yang diterima. dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada maka peserta program dimaksud wajib mengembalikan seluruh pinjaman dana bergulir dengan memperhitungkan jumlah pinjaman dana bergulir yang telah dikembalikan. dana pengembalian dan atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada dapat dialihkan kepada calon peserta program dana bergulir lainnya yang ditunjuk. pengalihan dana bergulir kepada calon peserta program lainnya dilakukan oleh bank pelaksana berdasarkan usulan dan persetujuan dari kepala dinas dengan persyaratan dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini. bagian ketiga penyaluran dana bergulir baru dana pinjaman bergulir baru yang dihimpun dan berasal dari angsuran masing masing peserta program disalurkan kepada calon peserta program lainnya berdasarkan ketetapan kepala dinas. peserta program baru (penerima dana bergulir baru) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam dan bab organisasi pelaksana dan bank pelaksana bagian kesatu organisasi pelaksana organisasi pelaksana kegiatan program dilaksanakan oleh tim teknis dinas. tim teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala dinas. tim teknis dinas sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada walikota melalui kepala dinas. bagian kedua bank pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan program, walikota menetapkan bank pelaksana yang hak dan kewajibannya diatur dalam naskah perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan bank pelaksana. bank pelaksana membuat skim khusus dari program tersebut secara terpisah dalam pengelolaan administrasinya dengan pinjaman umum yang lain. bank pelaksana memiliki kewenangan membantu tim teknis dinas untuk menentukan kriteria peserta program dan jenis usaha atau komoditi yang dapat diberikan pinjaman program, membantu tim teknis dinas dalam melakukan analisis pinjaman terhadap permohonan calon peserta program, cc. membantu tim teknis dinas dalam penagihan pinjaman dan pembinaan bekerjasama dengan dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kepada peserta program, melaksanakan proses penyitaan, pelelangan terhadap jaminan agunan bagi peserta program yang wanprestasi. bank pelaksana secara periodik setiap tanggal (lima) bulan berikutnya menyampaikan laporan perkembangan dan kinerja pinjaman atas program kepada walikota melalui dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan tembusan inspektorat kota kediri. bab pengendalian kegiatan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan langkah langkah preventif dan pengendalian antara lain sosialisasi, koordinasi, verifikasi, pemantauan dan monitoring evaluasi secara berkala. langkah preventif dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim teknis dinas. bab pembiayaan biaya administrasi pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk mendukung program penyertaan modal dianggarkan dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kota kediri. bab xii ketentuan peralihan dana bergulir yang direalisasi sebelum berlakunya peraturan walikota ini tetap mengunakan ketentuan sesuai denganmkm kota kediri. bab xmberdayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, memutuskan:kediri. kepala dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengahota kediri. program pemberdayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut program adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota kediri dalam bentuk pinjaman perkuatan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm) kota kediri agar mampu berperan sebagai badan usaha umkmperkuatan modal kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm) adalah berasal dari penyertaan modal pemerintah kota kediri melalui program pemberdayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah umkm) dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm) guna pengembangan usahanya. modal penyertaan pemerintah kota kediri yang selanjutnya disebut modal penyertaan adalah pengalihan kepemilikan asetuntuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah melalui program pemberdayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm) kota kediri. pendapatan asli daerah pad) adalah kontribusi dari masyarakat pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm) sebagai peserta program pemberdayaan. dana bergulir baru adalah dana bergulir yang berasal dari angsuran pokok yang dibayarkan oleh masyarakat pelaku koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah umkm) sebagai peserta program dari pinjaman dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada anggota anggotanya, maupun kepada masyarakat pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm) lainnya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengalihan dana bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari masyarakat pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm) sebagai peserta program yang kinerjanya tidak baik kepada masyarakat pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm) lainnya yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penyehatan dana bergulir adalah perbaikan dari pelaku kop umkm yang kinerjanya tidak baik atau menurut penilaian bank pelaksana tergolong pinjaman bermasalah untuk di restrukturisasi disematkan dengan terlebih dahulu mendapat pembinaan. tim teknis dinas adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk dan diatur dengan keputusan kepala dinas koperasi dan umkm yang keanggotaannya dari unsur dinas sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya yang sesuai dengan program pemberdayaan kepada koperasi,nilai,umkm adalah kelompok usaha produktif masyarakat yang telah memperoleh sertifikat kelompok umkm dari dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah kota kediri. bank pelaksana adalah bank yang ditetapkan dengan keputusan walikota kediri untuk membantu menyalurkan dana penyertaan modal serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam: perjanjian kerjasama antara bank pelaksana dengan pemerintah kota kediri. channing adalah pinjaman yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada koperasi dan usaha mikro kecil dan menengahtujuan dan sasaran bagian kesatu tujuan tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah untuk mendorong koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah agar lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat untuk memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, untuk lebih mempertegas status dan kedudukan modal penyertaan melalui program pemberdayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pinjaman perkuatan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah umkm), untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan arah bagi pengurus pengelola koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pemodal, pembina pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta bank pelaksana yang ditunjuk. bagian kedua sasaran tersalurnya dana pinjaman penyertaan modal kepada masyarakat pelaku koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah umkm) yang bergerak diidaerah melalui program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi masyarakat pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak aerah. terwujudnya penerimaan asli daerah pad) dari masyarakat pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai bentuk keikutsertaan secara langsung dalam proses pembangunan daerah. terwujudnya penyaluran dana pinjaman penyertaan modal kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan kelompok umkm, maupun pergiliran baru kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lainnya dalam rangka peningkatan dan pengembangan usahanya. terlaksananya program yang mengacu pada prinsip tri sukses, yaitu sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif maupun usaha jasa pada masyarakat. bab iii persyaratan sebagai peserta program bagian kesatu persyaratan bagi koperasi persyaratan bagi koperasi yang akan menjadi peserta program ditetapkan sebagai berikut koperasi yang memiliki badan hukum kota kediri minimal (dua) tahun, melaksanakan rat secara rutin setiap tahun tutup buku, minimal (dua) tahun tutup buku terakhir berturut turut, cc. mempunyai anggota yang memiliki usaha produktif pelaku usaha mikro, kecil dan menengah minimal (dua puluh) orang, diprioritaskan koperasi yang mendapat penilaian paling rendah cukup sehat dari dinas koperasi dan umkm kota kediri. persyaratan sebagaimana dimaksud pada wajib dilengkapi dengan data pendukung sebagai berikut surat pernyataan sanggupcc.aset koperasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penentu nilai kredit, sebagaimana ketentuan yang berlaku bank pelaksana, memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan olehnaskah rat dalam (dua) tahun terakhir, foto copy akta pendirian dan perizinan lainnya, foto copy ktp pengurus lengkap, pas photo pengurus ukuran 4x6 sebanyak lembar, foto copy sertifikat penilaian kesehatan, susunan pengurus dan pengawas dilegalisir kepala dinas, berita acara rapat anggota tentang pengajuan dana bergulir. surat kuasa anggota kepada pengurus, foto copy sertifikat atau dokumen jaminan, j . surat keterangan taksiran harga dari kelurahan (apabila jaminan berupa sertifikat), foto copy pajak bumi dan bangunan sertifikat jaminan, il. foto copy ktp kk, surat nikah pemilik jaminan (apabila jaminan bukan milik koperasi), surat pernyataan sanggup survey, surat pernyataan bersedia menyerahkan jaminan, surat pernyataan aset koperasi sebagai jaminan pinjaman (apabila jaminan tidak mencukupi), denah lokasi, foto kegiatan usaha koperasi identitas koperasi, rencana kebutuhan dana: foto lokasi barang yang dijadikan. bagian kedua persyaratan bagi usaha mikro persyaratan bagi usaha mikroiliki legalitas pembentukan paguyuban usaha atau kelompok usaha minimal (dua) tahun yang dihampiri daftar susunan keanggotaan paguyuban usaha atau kelompok usaha minimal beranggotakan (lima) orang pengusaha mikro, yang diketahui oleh lurah, camat, dan kepala dinastanggung renteng diketahui lurah setempat: surat pernyataan bersediasurat pernyataan sanggup menyerahkan agunan jaminan, baik milik paguyuban atau kelompok usaha ataupun anggotanya atas pinjaman perkuatan modal apabila permohonan pinjaman dikabulkan sebanyak (dua) lembar bermateraipas photo berwarna masing masing pemilik usaha dengan ukuran sebanyak (dua) lembar, foto kegiatan usahasurat pernyataan pembayaran kewajiban, memenuhsertifikat kelompok, susunan pengurus kelompok, foto copy ktp suami istri pengurus dan anggota yang dipinjam, pas photo pengurus ukuran 4x6 sebanyak lembar, foto copy surat nikah, ktp, dan serta pas photo suami istri pemilik jaminan, berita acara rapat anggota kelompok tentang pengajuan dana bergulir, surat kuasa dari anggota kepada pengurus, surat keterangan usaha dari kelurahan, surat persetujuan suami istri peminjam, foto copy dokumen jaminan, surat pernyataan bersedia menyerahkan jaminan, foto kegiatan usaha peminjam, denah lokarbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbubhaperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbub.docperpustakaan bidang pengembangan perpustakaan mempunyai tugas: melaku perpustakaperpustakaan, penyelenggaraanhaperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbub.doc mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dan referensi, kerjainformasi pengembangan perpustakaan, pengembangan minat baca, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan perpustakaan. bidang pengembangan perpustakaan terdiri dari: seksi pengembangan perpustakaan sekolah dan khusus, seksi pengembangan perpustakaan desa, dan seksi pelayan. paragraf seksi pengembangan perpustakaan sekolah dan khusus seksi pengembangan perpustakaan sekolah dan khusus, mempunyai tugas: menyusun rencana operasional kegiatan pengembangan perpustakaan sekolah dan khusus, menyusun rencana dan pengembangan peningkatan sumber daya manusia perpustakaan sekolah dan khusus melalui pendidikan dan pelatihan, melaksanakan kegiatan kerjasama dan jaringan perpustakaan sekolah dan khusus dengan lembaga terkait, menyelenggarakan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah dan khusus, haperbup tahun nomor tahun wperpustakaanperbub.doc melaksanakan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan pengembangan minat baca perpustakaan sekolah dan khusus, melaksanakan evaluasi untuk pengembangan perpustakaan sekolah dan khususngembangan perpustakaan desa seksi pengembangan perpustakaan desa mempunyai tugas: menyusun rencana operasional kegiatan pengembangan perpustakaan desa, menyusun rencana dan pengembangan peningkatan sumber daya manusia perpustakaan desa melalui pendidikan dan pelatihan, melaksanakan kegiatan kerjasama dan jaringan perpustakaan desa dengan lembaga terkait, menyelenggarakan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan desa, melaksanakan kegiatan penyuluhan, bimbingan dan pengembangan minat baca perpustakaan desa, melaksanakan evaluasi untuk pengembangan perpustakaan deslayanan perpustakaan seksi pelayanan perpustakaan, mempunyai tugas: menyusun rencana operasional kegiatan pelayanan perpustakaan, haperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbub.doc menyelenggarakan promosi perpustakaan, melaksanakan kegiatan pelayanan bidang perpustakaan kepada pustaka, mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dan referensi dengan badan lembaga instansi lainymelaksanakan kegiatan referensi, perawatan dan pengamanan bahan pustaka, merancang inovasi pelayanan untuk keperluan kepuasan pemakai serta meningkatkan citra perpustakaan umum daerah:bagian kelima bidang deposit, preservasi dan pengelolaan bahan pustaka bidang deposit, preservasi dan pengelolaan bahan pustakadeposit, preservasi dan pengelolaan bahan pustakdeposit, preservasi dan pengelolaan bahan pustaka mempunyai fungsi: perencanaan kegiatanmelaksanakan perumusan kebijakan teknis kegiatan deposit, preservasi dan pengelolaan bahan pustaka, perencanaan pengadaan bahan pustaka, perencanaan pengolahan dan pendistribusian bahan pustaknetapan standardisasi penilaian konservasi dan bahan pustaka, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang deposit, preservasi dan pengolahan bahan pustaka, dan mengoordinasikan penyelenggaraan deposit, preservasi dan pengolahan bahan pustaka dengan badan dinas instansi yang terkait. bidang deposit, preservasi dan pengelolaan bahan pustaka, terdiri dari: seksi deposit bahan pustaka, seksi preservasi pemeliharaan bahan pustaka: dan seksi pengolahan dan pengelolaan bahan pustaposit, preservasi dan pengelolaan bahan pustaka. paragraf seksi deposit bahan pustaka seksi deposit bahan pustaka mempunyai tugas: menyusun rencana program kerja deposit bahan pustaka, merencanakan dan melaksanakan pengadaan bahan pustaka, haperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbub.doc mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang temukan oleh pemerintah daerah, melaksanakan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan deposit bahan pustaka, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, melaksanakan kegiatan pembinaan depositreservasi pemeliharaan bahan pustaka seksi preservasi pemeliharaan bahan pustaka, mempunyai tugas: menyusun rencana program kerja preservasi pemeliharaan bahan pustaka, melaksanakan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan preservasi pemeliharaan bahan pustaka, menyusun standardisasi penilaian konservasi dan pemusnahan bahan pustaka, melaksanakan pelestarian naskah kuno milik pemerintah daerah, menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, melaksanakan kegiatan pembinaan preservasi atau pemeliharaanengolahan dan pengelolaan bahan pustaka seksi pengolahan dan pengelolaan bahan pustaka, mempunyai tugas: menyusun rencana program kerja pengolahan dan pengelolaan bahan pustaka, haperbup tahun nomor tahun wperpustakaanperbub.doc melaksanakan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan bahan pustaka, mengolah dan mendistribusikan bahan pustaka, melaksanakan kegiatan pengelolaan bahan pustaka, melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan bahan pustaka dengan badan dinas instansi yang terkait, menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas:bagian keenam bidang pengembangan kearsipan bidang pengembangan kearsipan mempunyai tugas: melaksanakan sebagian tugas dinas dalam merencanakan, melaksanakan, menyusun, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengelolaan arsip dinamis dan penyusunan pedoman kebijakan kearsipkearsipan mempunyai fungsi: perencanaan operasional kegiatan penyusunan program pembinaan, pengolahan arsip dinamis, dan penyusunan pedoman kebijakan kearsipan, pelaksanaan, perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengolahan arsip dinamis dan penyusunan pedoman kebijakan kearsipan, pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia kearsipan, haperbup tahun nomor tahun wperpustakaanperbub.doc pelaksanaan sosialisasi pedoman kebijakan kearsipan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengawasan bidang kearsipan, pelaksanaan inventaris arsip dinamis, pelaksanaan penyusunan pedoman kebijakan bidang kearsipan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja arsiparisdinamis dan penyusunan pedoman kebijakan kearsipan. bidang pengembangan kearsipan terdiri dari: seksi pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, seksi pengawasan pengelolaan arsip dinamis, dan seksi pedoman kearsiparsipan. paragraf seksi pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia seksi pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia mempunyai tugas: menyusun rencana dan program kerja pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia kearsipan, merencanakan operasional kegiatan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia kearsipan, melaksanakan pembinaan kearsipan kepada unit kerja lembaga instansi dan pihak ketiga, haperbup tahun nomor tahun wperpustakaanperbub.doc melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kearsipan kepada unit kerja lembaga instansi dan desa kelurahanpembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, melaksanakan kerja sama dengan unit kerja lembaga instansi atau pihak ketiga, masyarakat dalam pengembangan kearsipan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja arsiparisngawasan pengelolaan arsip dinamis seksi pengawasan pengelolaan arsip dinamis mempunyai tugas: menyusun rencana dan program kerja pengelolaan arsip dinamis, merencanakan operasional kegiatan pengelolaan arsip dinamis, melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis, melaksanakan pengawasan pengelolaan arsip dinamis milik pemerintah daerah dan bumi, melaksanakan kegiatan inventaris arsip dinamis dan membuat daftar arsip dinamis pada unit kerja lembaga instansi, mengoordinasikan dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan inventaris arsip dinamis, melaksanakan pengawasan, pemantauan penyusutan arsip dinamisdoman kearsipan seksi pedoman kearsipan mempunyai tugas: menyusun rencana dan program kerja penyusunan pedoman kebijakan kearsipan, merencanakan operasional kegiatan penyusunan pedoman kebijakan kearsipan, melaksanakan kajian pedoman kearsipan, melaksanakan penyusunan pedoman kebijakan kearsipan, melaksanakan penelitian dan pengembangan sistem kearsipan, mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penyusunan pedoman kebijakan kearsipan dan pengembangan sistem kearsipan, melaksanakan sosialisasi pedoman kebijakan kearsipan yang dibuat, melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan persiapan akreditasi dan sertifikasi lembaga kearsipanbagian ketujuh bidang penyelamatan dan pelestarian arsip bidang penyelamatan dan pelestarian arsipyelamatan dan pelestarian arsip, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. haperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbubpustakaan dan kearsipan kabupaten malang. kepala dinas adalah kepala dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten malang. sekretaris dinas adalah sekretaris dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten malhaperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbub.doc untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penyelamatan dan pelestarian arsip mempunyai fungsi: perencanaan operasional kegiatan penyusunan program penyelamatan dan pelestarian arsip, pelaksanaan, perumusan kebijakan bidang penyelamatan dan pelestarian arsip, pelaksanaan akuisisi kearsipan, pelaksanaan pengelolaan arsip statis, pelaksanaan jasa layanan dan informasi arsip statis, pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang kurangnya (sepuluh) tahun, pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala daerah, pelaksanaan pengelolaan simpul jaringan dalam sign dan jika tingkat daerahinaktif dan penyusunan pedoman kebijakan kearsipan. bidang penyelamatan dan pelestarian arsip, terdiri dari: seksi akuisisi dan pelestarian, seksi pengelolaan arsip statis, dan seksi layanan dan informasi arsip statamatan dan pelestarian arsip. paragraf seksi akuisisi dan pelestarian seksi akuisisi dan pelestarian mempunyai tugas: menyusun rencana dan program kerja akuisisi dan pelestarian arsip, haperbup tahun nomor tahun wperpustakaanperbub.doc merencanakan operasional kegiatan akuisisi dan pelestarian arsip, melaksanakan kegiatan akuisisi dan pelestarian arsip, melaksanakan pembentukan tim penilai dan tim pemusnahan arsip daerah, melaksanakan kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala daerahakuisisi dan pelestarian arsipengelolaan arsip statis seksi pengelolaan arsip statis mempunyai tugas: menyusun rencana dan program kerja pengelolaan arsip statis, merencanakan operasional kegiatan pengelolaan arsip statis, melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan arsip statis, melaksanakan pengelolaan arsip statis milik daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, melaksanakan kegiatan inventaris arsip statis dan membuat daftar arsip statis milik unit kerja lembaga instansi, melaksanakan alih media dan autentikasi arsip statis, membuat daftar arsip yang dinyatakan hilang, mengoordinasikan dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pengelolaan arsip statis, melaksanakan penyerahan, evaluasi dan laporan penyerahan arsip statis pada anrilayanan dan informasi arsip statis seksi layanan dan informasi arsip statis mempunyai tugas: menyusun rencana dan program kerja layanan dan informasi arsip statis, merencanakan operasional kegiatan layanan dan informasi arsip statis, melaksanakan layanan dan informasi arsip statis, melaksanakan penyusunan dan penerbitan informatika kearsipan bentuk baru, melaksanakan publikasi dan pameran kearsipan, melaksanakan pelayanan konsultasi kearsipan, melaksanakan pengelolaan website dinas, melaksanakan pengelolaan simpul jaringan sign dan jika tingkat daerah, mengoordinasikan dengan seksi pedoman kearsipan dalam rangka menentukan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutuerpustakaan dan kearsipan. haperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbub.doc pembentukan upt perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud padahaperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbub.docluar biasa yang bermanfaat bagi daerah haperbup tahun nomor tahun wperpustakaanperbub.doc diberikan penghargasertapustakaan, arsip dan dokumentasi berita daerah kabupaten malang tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai januari haperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbubhaperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbub.dochaperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbub.dockearsipan adalah hal hal yang berkenaan deng tugas dan tanggung jawab dihaperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbub.doc unit kearsipan adalah satuanbabdinas terdiri dari: kepala dinas, sekretariat: bidang pengembangan perpustakaan, bidangbidang pengembangan kearsipan, bidang penyelamatan dan pelestarian arsippustakaan dan kearsiphaperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbub.doc cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan, dan pelaksanaan administrasi padahaperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbub.haperbup tahun nomor tahun wperpustakaanperbub.dochaperbup tahun nomor tahun perpustakaaniperbub.doc |
bupati mojokerto peraturan bupati mojokerto nomor47ojokerto, menimbang:atas peraturan bupati mojokertora kementerian keuangan. bea masuk. ditanggung pemerintah. pembuatan dan atau perbaikan: bahwa terhadap impor barang dan bahan untukdan atau perbaikan kapalkawaslima ratu(d). semarmari1marinstalasi bedah: dan tarif tindakan persalinan: tarif instalasi gawat darurat: tarif tindakan penunjang, tarif pelayanan non medik lainnya, tarif bimbingan dan penelitian, dan tarif,salindisampaikan0fkelas tarif rawat inap, visite dan konsultasi administrasi sekali selama dirawat rawat inap kelas per hari ruang rawat icu per hari visite dokter umum per kunjungan visite dokter gigi per kunjungan visite dokter spesialis per kunjungan visite dokter spesialis per kunjungan jiwa konsultasi dokter gizi per kunjungan tarif instalasi bedah sentral belum termasuk bedah ortopedi bahan sedang per tindakan habis besar per tindakan pakai untuk khusus per tindakan tindakan bedah kebidanan dan bedah kandungan emergency ditambah sedang per tindakan 50x dari besar per tindakan tarif bedah umum besar per tindakan tindakan bedah mata sedang per tindakan besar per tindakan khusus per tindakan tarif tindakan persalinan per tindakan normal s.dpoliklinik rawat jalan administrasi pasien baru sekali awal pasien lama per kunjungan pemeriksaan dokter umum per pemeriksaan dokter spesialis per pemeriksaan dokter gigi per pemeriksaederhana per tindakandan kelaminkecil per tindakan s.d sedang perpindahpemeriksaan dokter pendaftaran pasien baru sekali awal pendaftaran pasien lama per kunjungan pemeriksaan dokter umum per pemeriksaan pemeriksaan dokter spesialis per pemeriksaan observasi per tindakan tindakan bedah kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d190. besar per tindakan s.d tarif tindakan penunjang radiologi sederhana per tindakan s.d ekstremitas sederhana per tindakan s.d sedang per tindakan s.d canggih perpindahan s.d laboratorium hematologi per s.d pemeriksaan kimia darah per s.d pemeriksaan serologi imunologi per s.d pemeriksaan urine, feces, dan cairan tubuh per s.d pemeriksaan rehabilitasi medik fisioterapi per tindakan s.d tarif pelayanan non medik lainnya tindakan pemulasaraan jenazah sederhana per tindakan sederhana per tindakan s.d sederhana iii per tindakan s.d kecil per tindakan medical check per paket s.d tarif bimbingan dan penelitian penelitian karya tulis per orang judul skripsi per orang judul thesis per orang judul tugas mata kuliah per orang judul fotokopi dokumen per lembar fotokopi (kurang dari per eksemplar aan fotokopi (lebih dari per eksemplar halaman) praktek kerja lapangan smu per orang minggu d iii per orang minggu s i per orang minggu smu per orang bulan d iii per orang bulan s i per orang bulan tarif sarana dan prasarana tarif ambulance paket s.d km) per belum paket s.d km) per 'masuk dokter, paket iii s.d km) per perawat paket (lebih dari km) per yan bahan habis pakai paket p3k dalam kota (per per paket jam) paket p3k luar kota (per jam) per paket kantin (4m2) per tahun atm m2) per tahun lahan parkir m2hingga berbunyi,il. luhut m.r. lambang nip ' tanggal juni telah mengajukanext pmk. per. htm. jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas jasa layanan pendidikan formal, jasa layanan diklat keahlian dan keterampilan pelaut, jasa layanan penunjang pendidikan, dan jasa layanan bidang pendidikan pelayarketua sekolah tinggi ilmu pelayaran dengan pengguna jasa. terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sebesar (lima puluh persenberdasarkan keputusan ketua sekolah tinggi ilmu pelayaran. terhadap taruna yang melaksanakan pendidikan formal badan layanan umum sekolah tinggi ilmu pelayaran dapat diberikan tarif layanan sebesar (lima puluh persen) dari tarif jasa layanan diklat keterampilan pelaut badan layanan umum sekolah tinggi ilmu pelayaran, berupa: bst basic safety training), text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor tanker familiarization): oil tanker): lgt liguefied gas tanker): chemical tanker): aff advanced fire fighting), scr survival craft and rescue boat), mfa medical first aid): medical care): radar simulator area automatic radar plotting aid) simulator, mass general maritime distress signal system), ccm crowd and crisis management), sso ship security officer): cso company security officer): poso port facilities security officer): fst familiarization safety training), frb fast rescue boat): img code international maritime dangerous goods code): ibc code international bulk chemical code): code international code safe practice for solid bulk charges): dan psc passenger safety course). terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sebesar rp0, (nol rupiahyang berasal dari wilayah indonesia bagian timur atau daerah lain wilayah indonesia yang tertinggal berdasarkan keputusan ketua sekolah tinggi ilmu pelaykementerian keuangan. bea masuk ditanggung pemerintah. impor barang. bahanoleh9. (sembilan miliar limarpet dan atau permadan'ftar barang dan bahan baku guna pembuatan karpet dan atau permadanigment color master batch butiran bubuk chips cairan untuk polipropilena pasta gel foam latex dari stirena butadiena styrian gel foam latex dari butanol senyawa yang bersifat basa wol fiber wol tidak ditarik atau disisir, berlemak, termasuk wol fledged washed, wol cukur juta yan rangkap (dilipat) atau dibentuk kabelrimary carpet backing man made textile net fabric secondary carpet backing material menteri keuangan, agus d.w. martowardojo |
tas kemenkeu. dana bagi hasil. cukai hasil tembakau. perkiraanatur ketentuan mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau, bahwa berdasarkalokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau diusulkan gubernur kepada menteri keuangan untuk mendapatkan penetperkiraan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dbh cht) tahun anggaran ditetapkan berdasarkan perkiraan penerimaan cukai hasil tembakau tahun anggaran perkiraan alokasi dbh cht tahun anggaran adalah sebesar rp2. (dua triliun dua ratus tiga belasdelapan puluh tujuh rupiah). rincian perkiraan alokasiiraan alokasi dbh cht sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan per provinsi menggunakan variabel dengan masing masing bobot sebagai berikut: penerimaan cukai hasil tembakau (dua) tahun sebelumnya dengan bobot sebesar (lima puluh delapan persen), rata rata produksi tembakau kering selama (tiga) tahun sebelumnya dengan bobot sebesar (tiga puluh delapan persen), dan dengan bobot sebesar (empat persen). perkiraan alokasi dbh cht sebagaimana dimaksud pada untuk provinsi, kabupaten, dan kota diatur dan ditetapkan oleh gubernur daerah yang, amir syamsudin lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk.(dalam rupiah) kab. aceh tengah kab. aceh timur kab. aceh utara kab. labuhan batu kab. mandailing natal kab. nis y15. .89t ' ) ) | kab. tanjung jabung timur kab. ogan komeringllir kota palembang kota pagar alam kab. lampung timur kab. tulang bawang kab. way kanan kab. cianjur kab. garut kab. indramayu kab. boyolali kab. clean kab. demak kota yogyakarta kab. bondowoso kab. jember kab. jombang kab. donggala kab. poso kota palu kab. enrekang kab. jeneponto kab. luwu kab. jembrana kab. klungkung kab. tabanan kab. lombok timur kota mataram kota bima kab. kupang kab. manggarai kab. ngada terasdari: sub keluaran sub output) perencanaan, pemeriksaan, pendidikan, dan pelatihan: dan sub keluaran .revisi anggaran. dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk sub keluaran , bagian t.u. kementerian sai rie bintaro yuwono "nip197709121997031001 peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. standar biaya keluaran tahun anggaran sub keluaran (sub output) perencanaan, pemeriksaan, pendidikan, dan pelatihan (dalam rupiah) volume dan ket tee tam maa eastaj16 s.d. satker dokumen s5)unit vertikal s.d. unit dokumen1ae aima d.i. yogyakarta lha jawa timur lima sulawesi tenggara lha maluku limima bengkulu lha bangka belitung lha banten lha jawa barat lha d.k.lw aman d.i. yogyakarta lha jawa timur lima sulawesi tenggara lha maluku lha maluku utara lima papua lha papua barat lha sub keluaran (sub output) penelitiani3k riset dasar bidang fokus kesehatan obat laporan sbk riset dasar i3bidang fokus transportasi laporan sii3k riset dasar bidang fokus material maju laporan sbk riset dasar bidang fokus kemaritiman laporani3ibui3k riset terapan bidang fokus pangan pertanian laporan sbk riset terapan bidang fokus energi isbnidasardasar bidang fokus sosial humaniora, seni budaya, naskah pendidikan desk study luar negeri kebijakan sibu. laporan si3liccdasar bidang fokus energi ebt sbk riset dasar bidang fokus energi ebt adalah sbk riset (hegunlteterapan bidang fokus hankamlhoe terhadap objek yang adaon dan:lewabasi.tanuraian besaran publikasi artikel jurnal nasional tidak terakreditasi po. publikasi artikel jurnal nasional terakreditasi publikasi artikel jurnal regional internasional tidak terindeks publikasi artikel jurnal regional internasional terindeks prototipe r&d digunakan dalam kebijakan prototipe laik industri digunakan dalam kebijakan buku internasional naskah kebijakan uraian besaran material spesimen jenis kekayaan penambahan material spesimen jenis kekayaan galur perbaikan untuk seed sistem ekspresi protein rekombinan jenis hasil penangkaran temuan senyawa baru sintetis untuk obat temuan senyawa baru dari natural ketat temuan senyawa science dna maa temuan senyawa baru dari natural protokol riset keanekaragaman metajenis isolasi ekstraksi bioresources untuk bahan pangan, obat, dan energi jenis kehati sebagai bioindicator kualitas lingkungan dan sebagai penyerap karbon produk biosimiliar, protein therapeutic, vaksin, blood produk, atau kit diagnostic (se100y6 span bagian t.u. kementerian ai, @dapat pes) start yuwonr sekretariat jenderal sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) penilaian kompetensi laporan sbk totalpemberkatan laporan laporan hasil revi atas spm kinerja pemeriksaan laporan lhphasil evaluasi kap laporan lipi akn lhp lhp akn lhp lhp akn lhp lhp akn lhp lhp akn lhp lip akn lhp lhp akn vii lhp lipi investigatif lhp lipi tematikkementerian negara lembaga: badan pemeriksa keuangan (dalam rupiah)kaltarat lhp lhp bpk perwakilan provinsi papua lhp lhp bpk perwakilan provinsi papua barataaa.ketsbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) laporan pemantauan bpk perwakilan provinsi kalmahkamah agung (dalam rupiah) kepaniteraan sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) putusan perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali penyelesaian perkara pidana umum perkara penyelesaian perkara pidana khusus perkara penyelesaian perkara phi yang nilai gugatannya kurang perkara dari juta rupiah penyelesaian perkara pidana militer perkaramelalui sidang luar gedung pengadilan perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara sidang luar gedung pengadilan wilayah kupang perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara sidang luar gedung pengadilan wilayah ambon perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara sidang luar gedung pengadilan wilayah malukupapua perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara sidang luar gedung pengadilan wilayah acehjambibengkulu perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara sidang luar gedung pengadilan wilayah lampung perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara sidang luar gedung pengadilan wilayah bangka belitung perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara sidang luar gedung pengadilan wilayah kepulauandki jyogytimur perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara sidang luar gedung pengadilan wilayah banteimur kementerian negara lembaga: mahkamah agung (dalam rupiah)gorontalogara perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara sidang luar gedung pengadilan wilayah bali perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara sidang luar gedung pengadilan wilayah nusa tenggara barat perkara yang diselesaikan tingkat pertama dan banding yang tepat waktuwilayahwilayahaceh perkara pidana korupsi yang diselesaikan tingkat perkara pertama wilayah aceh perkara phi yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah aceh perkara pidana yang diselesaikan tingkat banding perkara wilayah aceh perkara pidana korupsi yang diselesaikan tingkat perkara banding wilayah aceh perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah sumatra utara perkara pidana korupsi yang diselesaikan tingkat perkara pertama wilayah sumatra utara kementerian negara lembaga: mahkamah agung (dalam rupiah) delman tai eta raman perkara phi yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah sumatra utara perkara pidana yang diselesaikan tingkat banding perkara wilayah sumatra utara perkara pidana korupsi yang diselesaikan tingkat perkara banding wilayah sumatra utara perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah sumatra barat perkara pidana korupsi yang diselesaikan tingkat perkara pertama wilayah sumatra barat perkara phi yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah sumatra barat perkara pidana yang diselesaikan tingkat banding perkara wilayah sumatra barat perkara pidana korupsi yang diselesaikan tingkat perkara banding wilayah sumatra baratsumatra selatan perkara pidana korupsi yang diselesaikan tingkat perkara pertama wilayah sumatra selatan perkara phi yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah sumatra selatan perkara pidana yang diselesaikan tingkat banding perkara wilayah sumatra selatan perkara pidana korupsi yang diselesaikan tingkat perkara banding wilayah sumatra selatanwilayah bengkulu perkara phi yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah bengkuluwilayah lampung perkara phi yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah lampung perkara pidanabangka belitung btw kementerian negara lembaga: mahkamah agung (dalam rupiah)wilayahwilayahwilayahtengah kementerian negara lembaga: mahkamah agung (dalam rupiah) bee maa (sean yana aan naaampkementerian negara lembaga: mahkamah agung (dalam rupiah)bali perkara pidana korupsi yang diselesaikan tingkat perkara pertama wilayah bali perkara phi yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah bali perkara pidana yang diselesaikan tingkat banding perkara wilayah bali perkara pidana korupsi yang diselesaikan tingkat perkara banding wilayah balieradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah kupang perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah ambon perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah maluku utara perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah jayapura perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah acehutarabarat perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah riau perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah jambiselatan perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah bengkulu perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah lampbangka belitkepulauan riaudki jakartajawa barat perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah yogyakarta perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah jawa timur perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah bantenbaratengahselatan kementerian negara lembaga: mahkamah agung (dalam rupiah) bem sean raman ttt:tzt### www vr wimurutara perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah gorontaloahselatangara perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah bali perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui perkara pembebasan biaya perkara wilayah nusa tenggara barat badan penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional pendalaman materi diklat tenaga teknis peradilan pendalaman materi orang kementerian negara lembaga: kejaksaan republik indonesia (dalam rupiah) promo| wetan doataanutu berman keteranganyang angkatan diselenggarakiii laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikkementerian negara lembaga: dalam negerigbpv sap penyusunan garis besar pokok pengajaran gbpv sap (gbpv) sap silabus program dan si) silabusilabus semester ganjil dan genapdirektorat jenderal bina keuangan daerah sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) kebijakan regulasi pedoman bidang perencanaan anggaran daerah evaluasi perda tentang apbd provinsi dan peraturan raperkada tentang penjabaran apbd provinsi evaluasi perda tentang perubahan apbd peraturan provinsi dan raperkada tentang penjabaran perubahan apbd provinsi kebijakan regulasi pedoman bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah evaluasi perda tentang pertanggungjawaban peraturan pelaksanaan apbd provinsi dan raperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinssumber daya manusia bidang teknologi pembelajaran diklat hari angkatan diklat hari angkatan diklat teknis bidang keuangan daerah diklat hari angkatan angkatan pengembangan sumber daya manusia bidang kepamongprajaan diklat hari angkatan angkatan pengembangan sumber daya manusia bidang pengembangan kompetensi jabung| kemendagriangkatan diklat teknis pemerintah daerah diklat hari angkatan aku kementerian negara lembaga: pertahanan (dalam rupiah) aro o " " i :wintensif bahasa inggris pasukan orang perdamaian lulusan kursus intensif bahasa inggris wilayah orang lulusan kursus intensif dasar instruktur bahasa inggris orang lulusan kursus persiapan basis sesko orangorang lulusan kursus manajemen penelitian dan pengembangan orang tk. pertama pertahanan lulusan kursus dasar manajemen pertahanan orang lulusan kursus kepemimpinan dan manajemen pertahanan orang lulusan kursus manajemen perencanaan dan penganggaran) orang pertahanan lulusan kursus manajemen penelitian dan pengembangan orang tk. muda pertahanan lulusan kursus manajemen bendaharawan keuangan orang pertahanan lulusan kursus manajemen perencanaan strategis orang pertahanan lulusan kursus manajemen penanggulangan bencana orang lulusan kursus manajemen pembangunan karakter bangsa orang lulusan kursus manajemen administrasi pelaksanaan orang anggaran pertahanan lulusan diklat teknis administrasi jabatan penyusun dan orangorang golongan iii bagi pnsidana militer| laporan militer tk. banding laporan bantuan dan nasihat hukum perkara pidana laporan militer tk. kasasi laporan bantuan dan nasihat hukum perkara pidana| laporan militerbanding laporan bantuan dan nasihat hukum perkara pidana| laporan umum tk. kasasi laporan bantuan dan nasihat hukum perkara pidana| laporanma laporan pemohon tk. rayon:|ulusan kursus intensif bahasa indonesia tk. dasar dibina tk. dasar sesko matra orang dibina tk. dasar sesko tni orang lulusan kursus intensif inggris kiri reguler orang kiri executive, pns kemhan, total, alih bahasa, beltsementerian negara lembaga: pertahanan (dalam rupiah) rsv #5sa . a so kursus manajemen pengelolaan barang milik negara orang pertahanan lulusan diklat min diklat teknis administrasi umum tingkat orang diklat teknis administrasi umum tingkat iii orang lulusan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan diklat teknis administrasi jabatan operator komputer dan orang jabatan agcndaris jabatan setingkattempur tni orang peserta penggelaran satgas operasi intelijen taktis tni orang peserta operasi rutin integratif orang peserta penggelaran satgas ops intelijen strategis tni orang lulusan seskooperasi pemeliharaan perdamaian dunia seleksi yon mekanis tni kong unfit lebanon giat kegiatan yon mekanis tni kong unfit lebanon giat seleksi satgas force protection company fpc) tni kong giat unfit lebanon kegiatan satgas force protection company fpc) tni giat kong unfit lebanon seleksi satgas military police unit mpu) tni kong unfit giat lebanon kegiatan satgas military police unit mpu) tni kong giat unfit lebanon seleksi satgas jhosu tni kong unfit lebanon giat kegiatan satgas jhosu tni kong unfit lebanon giat seleksi satgas mou tni kong unfit lebanon giat kegiatan satgas mou tni kong unfit lebanon giat seleksi satgas comic tni kong unfit lebanon giat kegiatan satgas comic tni kong unfit lebanon giat seleksi satgas level hospital tni kong unfit lebanon giat kegiatan satgas level hospital tni kong unfit giat lebanon seleksi satgas maritime task force mtf) tni kong giat unfit lebanon kegiatan satgas maritime task force mtp) tni kong giat unfit lebanon seleksi yon komposit tni kong named darfur giat kegiatan satgas yon komposit tni kong named darfur giat seleksi satgas yon komposit tni kong manusia central giat african republic kegiatan satgas yon komposit tni kong manusia giat central african republic seleksi satgas gizi tni kong monaco kongo giat kegiatan satgas kiri tni kong monaco kongo giat seleksi satgas kiri tni kong manusia central african giat republic kegiatan satgas kiri tni kong manusia central african giat republic seleksi satgas passes tni kong manusia car giat kegiatan satgas passes tni kong manusia car giat seleksi satgas imt filipina giat kegiatan satgas imt filipina giat peserta operasi intelijen rutin rayon orang rayon orang rayon iii orang rayon orang rayoncalon pajkementerian negara lembaga: pertahanan (dalam rupiah) iwa eta umum tema menark pria pendidikan pertama dika) pria tni orang lulusan dika park wanita pendidikan pertama wanita tni orang peserta sesko tni seleksi dekret sesko tni orang lulusan pendidikan spesialisasi pengembangan profesi tni lulusan dikbangspcs sus tni orang lulusan dikbangspcorang kursus perwira kontra intelijensekolah perwira manajemen dan analisis intelijen orang seleksi kursus perwira manajemen dan analisis intelijen orang seleksi kursus perwira intelijen orang seleksi kursus bintara intelijemillupaya banding perkara pidana laporan militerlaporan pembinaan napiyang disusun pada keluaran output)operasi intelijen taktis tni rayon orang rayon orang rayon iii orang rayon orang rayon orangiiialutsista orang kementerian negara lembaga: pertahanan (dalam rupiah) benda beres mnnow kementerian negara lembaga: pertahanan (dalam rupiah) ps0 eman iiaamttar peran serangan .. iptek orang dik. iptek rayon orang dik. iptek rayon ii) orang dik. iptek rayon iii) orang dik. iptek rayon iv) orang dik. iptek rayon orang dik. iptek smk rayon orang dik. iptek smk rayon ii) orang dik. iptek smk rayon iii) orang dik. iptek smk rayon iv) orang dik.3i3iiipertahanan (dalam rupiah) volume dai3a: orang lulusan dik seskoal dik.kementerian negara lembaga: pertahanan (dalam rupiah) a n. brevet peserta dik brevet kementerian negara lembaga: pertahanan (dalam rupiah) maa tee (aakementerian negara lembaga: pertahanan (dalam rupiah) volume dan proof man poin been serangan pn. scckeruing taruna taruna orang calon bintara matra udara keruing bintara matra udara orang calon tamtama matra udara kerukementerian negara lembaga: pertahanan (dalam rupiah) tempo gamma me' |hukum dan ham (dalam rupiah) volume dan bea erp "ap ,:)? airiau upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah kepulauan upt riau pembinaan upt pemasyarakatan wilayah jambidki jakarta upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah banten upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah jawa barat.yogyakarta upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah bali upt upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah gorontalo upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah nusa tenggara upt timurselatan)| upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah sulawesi barat upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah nusa tenggara upt barat layanan bimbingan kegiatan keterampilan dan kegiatan kerja pembinaan kemandirian narapidana napi dan klien layanan pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak pelatihan keterampilan anak napi anak agv kementerian negara lembaga: hukum dan ham (dalam rupiah)oraklien pas layanan pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak pendampingan peradilan anak napi anak direktorat jenderal imigrasi sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) operasi intelijen keimigrasian operasi intelijen keimigrasian oleh ditjen imigrasi lhk penyidikan keimigrasian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian lhkpengawasan orang asing dan wni lhk pengawasan keimigrasian operasi intelijen keimigrasian aceh lhk operasi intelijen keimigrasian sumatera utara lhk operasi intelijen keimigrasian riau lhk operasi intelijijen keimigrasian nusa tenggara timurkementerian negara lembaga: hukum dan ham (dalam rupiah) volume dan promo etan ganas seruan keterangan operasi pemantauan keimigrasian yogyakusa tenggara lhk timuroperasibelitung operasi gabungan pengawasan keimigrasian banten lhk operasi gabungan pengawasan keimigrasian jawa lhk barat operasi gabungan pengawasan keimigrasian jakarta lhk operasi gabungan pengawasan keimigrasian jawa lhk tengah operasi gabungan pengawasan keimigrasian lhk yogyausa lhk tenggara timurlhk kalimantan tengahkementerian negara lembaga: hukum dan ham (dalam rupiah) volume dan )mberian tindakan administratif keimigrasianaten oleh kantor imigrasi riau orang pemindahan detensi oleh kantor imigrasi kepulauan orang riau pemindahan detensi oleh kantor imigrasi jambi orang pemindahan detensi petanorang utaraorang barat pemindahan detensi oleh kantor imigrasi sulawesi orang selatan pemindahan deteksi oleh kantor imigrasi sulawesi orang tengah|bee tan mna| orang tengah pemindahan daten oleh rumah detensi imigrasi jawa|orang papua peminj70 pendeportasian oleh kantor imigrasi nusa tenggara orang barat pendeportasian oleh kantor imigrasi nusa tenggara orang timur||| orang utara pendeportasianoma bee ema rama nn .usa orang tenggara timurddusa tenggara timurperaturan perundang undangan sbk indeks biaya keluaran disusun pada sub keluaran sub output) pembahasan rancangan undang undang dpr pembahasan ruu dan penyusunan dim ruu rancangan peraturan presiden dan rancangan peraturan menteri penyusunan rancangan peraturan presiden perpres permen direktorat jenderal hak asasi manusia sbk indeks biaya keluarankementerian negara lembaga: hukum dan ham (dalam rupiah) telaahan rekomendasi produk hukum daerah dari laporan perspektif imimam kanwil aceh telaahan rekomendasi produk hukum daerah dari laporan perspektif imimtelaahan rekomendasi produk hukum daerah dari laporan perspektif imimimimimbadan pembinaan hukum nasional sbk indeks biaya keluaran disusun pada sub keluaran sub output) kegiatan bantuan hukum litigasi perkara hukum pidana dki jakarta orang perkara hukum perdata dki jakarta orang perkara hukum tata usaha negara dki jakarta orang perkara hukum pidana jawa barat orang perkara hukum perdata jawa barat orang perkara hukum tata usaha negara jawa barat. orang perkara hukum pidana jawa tengah orang perkara hukum perdata jawa tengah orang perkara hukum tata usaha negara jawa tengah orang perkara hukum pidana jawa timur orang perkara hukum perdata jawa timur orang perkara hukum tata usaha negara jawa timur orang perkara hukum pidana sumatera utara orang perkara hukum perdata sumatera utara orang perkara hukum tata usaha negara sumatera utara orang kementerian negara lembaga: hukum dan ham (dalam rupiah) mem tenan lao . perkara hukum pidana sulawesi selatan orang perkara hukum perdata sulawesi selatan orang perkara hukum tata usaha negara sulawesi selatan orang perkara hukum pidana aceh orang perkara hukum perdata aceh orang perkara hukum tata usaha negara aceh orang perkara hukum pidana sumatera barat orang perkara hukum perdata sumatera barat orang perkara hukum tata usaha negara sumatera barat orang perkara hukum pidana riau orang perkara hukum perdata riau orang perkara hukum tata usaha negara riau orang perkara hukum pidana sumatera selatan orang perkara hukum perdata sumatera selatan orang perkara hukum tata usaha negara sumatera selatan orang perkara hukum pidana lampung orang perkara hukum perdata lampung orang perkara hukum tata usaha negara lampung orang perkara hukum pidana kalimantan barat orang perkara hukum perdata kalimantan barat orang perkara hukum tata usaha negara kalimantan barat orang perkara hukum pidana kalimantan selatan orang perkara hukum perdata kalimantan selatan orang perkara hukum tata usaha negara kalimantan selatan orang perkara hukum pidana kalimantan timur orang perkara hukum perdata kalimantan timur orang perkara hukum tata usaha negara kalimantan timur orang perkara hukum pidana sulawesi utara orang perkara hukum perdata sulawesi utara orang perkara hukum tata usaha negara sulawesi utara orang perkara hukum pidana bali orang perkara hukum perdata bali orang perkara hukum tata usaha negara bali orang perkara hukum pidana nusa tenggara timur orang perkara hukum perdata nusa tenggara timur orang perkara hukum tata usaha negara nusa tenggara timur orang perkara hukum pidana maluku orang perkara hukum perdata maluku orang perkara hukum tata usaha negara maluku orang perkara hukum pidana papua orang perkara hukum perdata papua orang perkara hukum tata usaha negara papua orang perkara hukum pidana jambi orang perkara hukum perdata jambi orang perkara hukum tata usaha negara jambi orang perkara hukum pidana bengkulu orang perkara hukum perdata bengkulu orang perkara hukum tata usaha negara bengkulu orang perkara hukum pidana yogyakarta orang perkara hukum perdata yogyakarta orang perkara hukum tata usaha negara yogyakarta orang perkara hukum pidana kalimantan tengah orang perkara hukum perdata kalimantan tengah orang perkara hukum tata usaha negara kalimantan tengah orang perkara hukum pidana sulawesi tenggara orang perkara hukum perdata sulawesi tenggara orang perkara hukum tata usaha negara sulawesi orang perkara hukum pidana sulawesi tengah orang perkara hukum perdata sulawesi tengah orang perkara hukum tata usaha negara sulawesi tengah orang perkara hukum pidana nusa tenggara barat orang perkara hukum perdata nusa tenggara barat orang perkara hukum tata usaha negara nusa tenggara barat orang perkara hukum pidana banten orang perkara hukum perdata banten orang perkara hukum tata usaha negara banten orang perkara hukum pidana bangka belitung orang perkara hukum perdata bangka belitung orang perkara hukum tata usaha negara bangka belitung orang perkara hukum pidana gorontalo orang perkara hukum perdata gorontalo orang perkara hukum tata usaha negara gorontalo orang perkara hukum pidana maluku utara orang perkara hukum perdata maluku utara orang perkara hukum tata usaha negara maluku utara orang perkara hukum pidana papua barat oran apv kementerian negara lembaga: hukum dan ham (dalam rupiah) gea mma bee aman perkara hukum berkata papua barat orang perkara hukum tata usaha negara papua barat orang perkara hukum pidana kepulauan riau orang perkara hukum perdata kepulauan riau orang perkara hukum tata usaha negara kepulauan riau orang perkara hukum pidana sulawesi barat orang perkara hukum perdata sulawesi barat orang ki) perkara hukum tata usaha negara sulawesi barat orang kegiatan bantuan hukum non litigasi penyuluhan hukum dki jakarta kegiatan konsultasi hukum dki jakarta kegiatan investigasi perkara dki jakarta kegiatan penelitian hukum dki jakarta kegiatan mediasi dki jakarta kegiatan negosiasi dki jakarta kegiatan pemberdayaan masyarakat dki jakarta kegiatan pendampingan luar pengadilan dki jakarta kegiatan drafting dokumen hukum dki jakarta kegiatan penyuluhan hukum jawa barat kegiatan konsultasi hukum jawa barat kegiatan investigasi perkara jawa barat kegiatan penelitian hukum jawa barat kegiatan mediasi jawa barat kegiatan negosiasi jawa barat kegiatan pemberdayaan masyarakat jawa barat kegiatan pendampingan luar pengadilan jawa barat kegiatan drafting dokumen hukum jawa barat kegiatan penyuluhan hukum jawa tengah kegiatan konsultasi hukum jawa tengah kegiatan investigasi perkara jawa tengah kegiatan penelitian hukum jawa tengah kegiatan mediasi jawa tengah kegiatan negosiasi jawa tengah kegiatan pemberdayaan masyarakat jawa tengah kegiatan pendampingan luar pengadilan jawa tengah kegiatan drafting dokumen hukum jawa tengah kegiatan penyuluhan hukum jawa timur kegiatan konsultasi hukum jawa timur kegiatan investigasi perkara jawa timur kegiatan penelitian hukum jawa timur kegiatan mediasi jawa timur kegiatan negosiasi jawa timur kegiatan pemberdayaan masyarakat. jawa timur kegiatan pendampingan luar pengadilan jawa timur kegiatan drafting dokumen hukum jawa timur kegiatan penyuluhan hukum sumatera utara kegiatan konsultasi hukum sumatera utara kegiatan investigasi perkara sumatera utara kegiatan penelitian hukum sumatera utara kegiatan mediasi sumatera utara kegiatan negosiasi sumatera utara kegiatan pemberdayaan masyarakat sumatera utara kegiatan pendampingan luar pengadilan sumatera utara kegiatan drafting dokumen hukum sumatera utara kegiatan penyuluhan hukum sulawesi selatan kegiatan konsultasi hukum sulawesi selatan kegiatan investigasi perkara sulawesi selatan kegiatan penelitian hukum sulawesi selatan kegiatan mediasi sulawesi selatan kegiatan negosiasi sulawesi selatan kegiatan pemberdayaan masyarakat sulawesi selatan kegiatan pendampingan luar pengadilan sulawesi selatan kegiatan drafting dokumen hukum sulawesi selatan kegiatan penyuluhan hukum aceh kegiatan konsultasi hukum aceh kegiatan investigasi perkara aceh kegiatan penelitian hukum aceh kegiatan mediasi aceh kegiatan negosiasi aceh kegiatan pemberdayaan masyarakat aceh kegiatan pendampingan luar pengadilan aceh kegiatan drafting dokumen hukum aceh kegiatan penyuluhan hukum sumatera barat kegiatan konsultasi hukum sumatera barat kegiatan investigasi perkara sumatera barat. kegiatan penelitian hukum sumatera barat kegiatan mediasi sumatera barat kegiatan negosiasi sumatera barat kegiatan pemberdayaan masyarakat sumatera barat kegiatan pendampingan luar pengadilan sumatera barat kegiatan drafting dokumen hukum sumatera barat kegiatan penyuluhan hukum riau kegiatan konsultasi hukum riau kegiatan investigasi perkara riau kegiatan 69x kementerian negara lembaga: hukum dan ham (dalam rupiah) beres (aa taman n a penelitian hukum riau kegiatan mediasi riau kegiatan negosiasi riau kegiatan pemberdayaan masyarakat riau kegiatan pendampingan luar pengadilan riau kegiatan drafting dokumen hukum riau kegiatan penyuluhan hukum sumatera selatan kegiatan konsultasi hukum sumatera selatan kegiatan investigasi perkara sumatera selatan kegiatan penelitian hukum sumatera selatan kegiatan mediasi sumatera selatan kegiatan negosiasi sumatera selatan kegiatan pemberdayaan masyarakat sumatera selatan kegiatan pendampingan luar pengadilan sumatera selatan kegiatan drafting dokumen hukum sumatera selatan kegiatan penyuluhan hukum lampung kegiatan konsultasi hukum lampung kegiatan investigasi perkara lampung kegiatan penelitian hukum lampung kegiatan mediasi lampung kegiatan negosiasi lampung kegiatan pemberdayaan masyarakat lampung kegiatan pendampingan luar pengadilan lampung kegiatan drafting dokumen hukum lampung kegiatan penyuluhan hukum kalimantan barat kegiatan konsultasi hukum kalimantan barat kegiatan investigasi perkara kalimantan barat kegiatan penelitian hukum kalimantan barat kegiatan mediasi kalimantan barat kegiatan negosiasi kalimantan barat kegiatan pemberdayaan masyarakat kalimantan barat kegiatan pendampingan luar pengadilan kalimantan barat kegiatan drafting dokumen hukum kalimantan barat kegiatan penyuluhan hukum kalimantan selatan kegiatan konsultasi hukum kalimantan selatan kegiatan investigasi perkara kalimantan selatan kegiatan penelitian hukum kalimantan selatan kegiatan mediasi kalimantan selatan kegiatan negosiasi kalimantan selatan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalimantan selatan kegiatan pendampingan luar pengadilan kalimantan selatan kegiatan drafting dokumen hukum kalimantan selatan kegiatan penyuluhan hukum kalimantan timur kegiatan konsultasi hukum kalimantan timur kegiatan investigasi perkara kalimantan timur kegiatan penelitian hukum kalimantan timur kegiatan mediasi kalimantan timur kegiatan negosiasi kalimantan timur kegiatan pemberdayaan masyarakat kalimantan timur kegiatan pendampingan luar pengadilan kalimantan timur kegiatan drafting dokumen hukum kalimantan timur kegiatan penyuluhan hukum sulawesi utara kegiatan konsultasi hukum sulawesi utara kegiatan investigasi perkara sulawesi utara kegiatan penelitian hukum sulawesi utara kegiatan mediasi sulawesi utara kegiatan negosiasi sulawesi utara kegiatan pemberdayaan masyarakat sulawesi utara kegiatan pendampingan luar pengadilan sulawesi utara kegiatan drilling dokumen hukum sulawesi utara kegiatan penyuluhan hukum bali kegiatan konsultasi hukum bali kegiatan investigasi perkara bali kegiatan penelitian hukum bali kegiatan mediasi bali kegiatan negosiasi bali kegiatan pemberdayaan masyarakat bali kegiatan pendampingan luar pengadilan bali kegiatan drafting dokumen hukum bali kegiatan penyuluhan hukum nusa tenggara timur kegiatan konsultasi hukum nusa tenggara timur kegiatan investigasi perkara nusa tenggara timur kegiatan penelitan hukum nusa tenggara timur kegiatan mediasi nusa tenggara timur kegiatan negosiasi nusa tenggara timur kegiatan pemberdayaan masyarakat nusa tenggara timur kegiatan pendampingan luar pengadilan nusa tenggara timur kegiatan drafting dokumen hukum nusa tenggara timur kegiatan penyuluhan hukum maluku kegiatan konsultasi hukum maluku kegiatan kementerian negara lembaga: hukum dan ham (dalam rupiah) tea investigasi perkara maluku kegiatan penelitian hukum maluku kegiatan mediasi maluku kegiatan negosiasi maluku kegiatan pemberdayaan masyarakat maluku kegiatan pendampingan luar pengadilan maluku kegiatan drafting dokumen hukum maluku kegiatan penyuluhan hukum papua kegiatan konsultasi hukum papua kegiatan investigasi perkara papua kegiatan penelitian hukum papua kegiatan mediasi papua kegiatan negosiasi papua kegiatan pemberdayaan masyarakat papua kegiatan pendampingan luar pengadilan papua kegiatan drafting dokumen hukum papua kegiatan penyuluhan hukum jambi kegiatan konsultasi hukum jambi kegiatan investigasi perkara jambi kegiatan penelitian hukum jambi kegiatan mediasi jambi kegiatan negosiasi jambi kegiatan pemberdayaan masyarakat jambi kegiatan pendampingan luar pengadilan jambi kegiatan drafting dokumen hukum jambi kegiatan penyuluhan hukum bengkulu kegiatan konsultasi hukum bengkulu kegiatan investigasi perkara bengkulu kegiatan penelitian hukum bengkulu kegiatan mediasi bengkulu kegiatan negosiasi bengkulu kegiatan pemberdayaan masyarakat bengkulu kegiatan pendampingan luar pengadilan bengkulu kegiatan drafting dokumen hukum bengkulu kegiatan penyuluhan hukum yogyakarta kegiatan konsultasi hukum yogyakarta kegiatan investigasi perkara yogyakarta kegiatan penelitian hukum yogyakarta kegiatan mediasi yogyakarta kegiatan negosiasi yogyakarta kegiatan pemberdayaan masyarakat yogyakarta kegiatan pendampingan luar pengadilan yogyakarta kegiatan drafting dokumen hukum yogyakarta kegiatan penyuluhan hukum kalimantan tengah kegiatan konsultasi hukum kalimantan tengah kegiatan investigasi perkara kalimantan tengah kegiatan penelitian hukum kalimantan tengah kegiatan mediasi kalimantan tengah kegiatan negosiasi kalimantan tengah kegiatan pemberdayaan masyarakat kalimantan tengah kegiatan pendampingan luar pengadilan kalimantan tengah kegiatan drafting dokumen hukum kalimantan tengah kegiatan penyuluhan hukum sulawesi tenggara kegiatan konsultasi hukum sulawesi tenggara kegiatan investigasi perkara sulawesi tenggara kegiatan penelitian hukum sulawesi tenggara kegiatan mediasi sulawesi tenggara kegiatan negosiasi sulawesi tenggara kegiatan pemberdayaan masyarakat sulawesi tenggara kegiatan pendampingan luar pengadilan sulawesi tenggara kegiatan drafting dokumen hukum sulawesi tenggara kegiatan penyuluhan hukum sulawesi tengah kegiatan konsultasi hukum sulawesi tengah kegiatan investigasi perkara sulawesi tengah kegiatan penelitian hukum sulawesi tengah kegiatan mediasi sulawesi tengah kegiatan negosiasi sulawesi tengah kegiatan pemberdayaan masyarakat sulawesi tengah kegiatan pendampingan luar pengadilan sulawesi tengah kegiatan drafting dokumen hukum sulawesi tengah kegiatan penyuluhan hukum nusa tenggara barat kegiatan konsultasi hukum nusa tenggara barat kegiatan investigasi perkara nusa tenggara barat kegiatan penelitan hukum nusa tenggara barat kegiatan mediasi nusa tenggara barat kegiatan negosiasi nusa tenggara barat kegiatan pemberdayaan masyarakat nusa tenggara barat kegiatan pendampingan luar pengadilan nusa tenggara barat kegiatan drafting dokument hukum nusa tenggara barat kegiatan penyuluhan hukum banten kegiatan konsultasi hukum banten kegiatan kementerian negara lembaga: hukum dan ham (dalam rupiah) mmm tema investigasi perkara banten kegiatan penelitian hukum banten kegiatan mediasi banten kegiatan negosiasi banten kegiatan pemberdayaan masyarakat banten kegiatan pendampingan luar pengadilan banten kegiatan drafting dokumen hukum banten kegiatan penyuluhan hukum bangka belitung kegiatan konsultasi hukum bangka belitung kegiatan investigasi perkara bangka belitung kegiatan penelitian hukum bangka belitung kegiatan mediasi bangka belitung kegiatan negosiasi bangka belitung kegiatan pemberdayaan masyarakat bangka belitung kegiatan pendampingan luar pengadilan bangka belitung kegiatan drafting dokumen hukum bangka belitung kegiatan penyuluhan hukum gorontalo kegiatan konsultasi hukum gorontalo kegiatan investigasi perkara gorontalo kegiatan penelitian hukum gorontalo kegiatan mediasi gorontalo kegiatan negosiasi gorontalo kegiatan pemberdayaan masyarakat gorontalo kegiatan pendampingan luar pengadilan gorontalo kegiatan drafting dokumen hukum gorontalo kegiatan penyuluhan hukum maluku utara kegiatan konsultasi hukum maluku utara kegiatan investigasi perkara maluku utara kegiatan penelitian hukum maluku utara kegiatan mediasi maluku utara kegiatan negosiasi maluku utara kegiatan pemberdayaan masyarakat maluku utara kegiatan pendampingan luar pengadilan maluku utara kegiatan drafting dokumen hukum maluku utara kegiatan penyuluhan hukum papua barat kegiatan konsultasi hukum papua barat kegiatan investigasi perkara papua barat kegiatan penelitian hukum papua barat kegiatan mediasi papua barat kegiatan negosiasi papua barat kegiatan pemberdayaan masyarakat papua barat kegiatan pendampingan luar pengadilan papua barat kegiatan drafting dokumen hukum papua barat kegiatan penyuluhan hukum kepulauan riau kegiatan konsultasi hukum kepulauan riau kegiatan investigasi perkara kepulauan riau kegiatan penelitian hukum kepulauan riau kegiatan mediasi kepulauan riau kegiatan negosiasi kepulauan riau kegiatan pemberdayaan masyarakat kepulauan riau kegiatan pendampingan luar pengadilan kepulauan riau kegiatan drafting dokumen hukum kepulauan riau kegiatan penyuluhan hukum sulawesi barat kegiatan konsultasi hukum sulawesi barat kegiatan investigasi perkara sulawesi barat kegiatan penelitian hukum sulawesi barat kegiatan mediasi sulawesi barat kegiatan negosiasi sulawesi barat kegiatan pemberdayaan masyarakat sulawesi barat kegiatan pendampingan luar pengadilan sulawesi barat kegiatan drafting dokumen hukum sulawesi baratspa bagi apgakum bagi instansi terkait kementerian negara lembaga: keuanganap kap) laporan pemeriksaan penilai publikpenegakan hukum yang efektif laporan policy recommendation hasil pengawasan pada djp policy recommendation policy recommendation hasil pengawasan pada jbc policy recommendation policy recommendation hasil pengawasan pada dpb dan policy dpr recommendation policy recommendation hasil pengawasan pada djka dan policy bkp recommendation policy recommendation hasil pengawasan pala dja, djpk, policy dan pelaksanaan belanja modal recommendation policy recommendation hasil pengawasan pada setjen dan policy bpk recommendation kebijakan pengembangan pengawasan internpenyidikan tindak pidana bidang perpajakan untuk wilayah luar jawa penyidikan tindak pidana bidang perpajakan berkas penyidikan tindak pidana bidang perpajakan untuk wilayah jawa penyidikan tindak pidana bidang perpajakan berkas dokumen bidang penyidikan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan dokumen sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) penyanderaan gijzeling) penanggung pajakopp tingkat kuasa buiii laporan lopp tingkat kuasa bun ppn jakarta laporan kementerian negara lembaga: keuangan (dalam rupiah) ann mania mang lopp tingkat kuasa bun ppn jakarta laporan lopp tingkat kuasa bun ppn khusus pinjaman dan hibah laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bandung laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bandung laporan lopp tingkat kuasa bun ppn cirebon laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bogor laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sukabumi laporan lopp tingkat kuasa bun ppn tasikmalaya laporan lopp tingkat kuasa bun ppn purwakarta laporan lopp tingkat kuasa bun ppn karawang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn garut laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sumedang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn kuningan laporan lopp tingkat kuasa bun ppn jakarta vii laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bekasi laporan lopp tingkat kuasa bun ppn banjarnegara laporan lopp tingkat kuasa bun ppn purwodadi laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sragen laporan lopp tingkat kuasa bun ppn klaten laporan lopp tingkat kuasa bun ppn cilacap laporan lopp tingkat kuasa bun ppn pati laporan lopp tingkat kuasa bun ppn purworejo laporan lopp tingkat kuasa bun ppn tegal laporan lopp tingkat kuasa bun ppn magelang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn kudus laporan lopp tingkat kuasa bun ppn pekalongan laporan lopp tingkat kuasa bun ppn purwokerto laporan lopp tingkat kuasa bun ppn surakarta laporan lopp tingkat kuasa bun ppn semarang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn semarang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn blitar laporan lopp tingkat kuasa bun ppn tuban laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sidoarjo laporan lopp tingkat kuasa bun ppn jember laporan lopp tingkat kuasa bun ppn pacitan laporan lopp tingkat kuasa bun ppn mojokerto laporan lopp tingkat kuasa bun ppn banyuwangi laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bojonegoro laporan lopp tingkat kuasa bun ppn pamekasan laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bondowoso laporan lopp tingkat kuasa bun ppn madiun laporan lopp tingkat kuasa bun ppn kediri laporan lopp tingkat kuasa bun ppn malang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn surabaya laporan lopp tingkat kuasa bun ppn surabaya laporan lopp tingkat kuasa bun ppn wonosari laporan lopp tingkat kuasa bun ppn wates laporan lopp tingkat kuasa bun ppn yogyakarta laporan lopp tingkat kuasa bun ppn lhokseumawe laporan lopp tingkat kuasa bun ppn kutacane laporan lopp tingkat kuasa bun ppn takengon laporan kementerian negara lembaga: keuangan (dalam rupiah) lopp tingkat kuasa bun ppn tapak tuan laporan lopp tingkat kuasa bun ppn langsa laporan lopp tingkat kuasa bun ppn meulaboh laporan lopp tingkat kuasa bun ppn banda aceh laporan lopp tingkat kuasa bun ppn padang sidempuan laporan lopp tingkat kuasa bun ppn balige laporan lopp tingkat kuasa bun ppn tebing tinggi laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sibolga laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sidikalang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn rantau rapat laporan lopp tingkat kuasa bun ppn tanjung balai laporan lopp tingkat kuasa bun ppn gunung sitoli laporan lopp tingkat kuasa bun ppn pematang siantar laporan lopp tingkat kuasa bun ppn medan laporan lopp tingkat kuasa bun ppn medan laporan lopp tingkat kuasa bun ppn mainan laporan lopp tingkat kuasa bun ppn lubuk skating laporan lopp tingkat kuasa bun ppn solok laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sijunjung laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bukittinggi laporan lopp tingkat kuasa bun ppn padang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sedayu laporan lopp tingkat kuasa bun ppn baturaja laporan lopp tingkat kuasa bun ppn lubuklinggau laporan lopp tingkat kuasa bun ppn lahat laporan lopp tingkat kuasa bun ppn palembang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn dumai laporan lopp tingkat kuasa bun ppn rengat laporan lopp tingkat kuasa bun ppn pekanbaru laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bangko laporan lopp tingkat kuasa bun ppn kuala tunggal laporan lopp tingkat kuasa bun ppn muara bungo laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sungai penuh laporan lopp tingkat kuasa bun ppn jambi laporan lopp tingkat kuasa bun ppn metro laporan lopp tingkat kuasa bun ppn liwa laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bandar lampung laporan lopp tingkat kuasa bun ppn kotabumi laporan lopp tingkat kuasa bun ppn pontianak laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sintang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn ketapang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn singkawang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn putussibau laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sanggau laporan lopp tingkat kuasa bun ppn palangkaraya laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bunton laporan lopp tingkat kuasa bun ppn pangkalan bun laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sampit laporan lopp tingkat kuasa bun ppn amlapura laporan lopp tingkat kuasa bun ppn singaraja laporan lopp tingkat kuasa bun ppn denpasar laporan kementerian negara lembaga: keuangan (dalam rupiah) mma sa: teman lopp tingkat kuasa bun ppn sumbawa besar laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bima laporan lopp tingkat kuasa bun ppn selong laporan lopp tingkat kuasa bun ppn mataram laporan lopp tingkat kuasa bun ppn kupang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn larantuka laporan lopp tingkat kuasa bun ppn atambua laporan lopp tingkat kuasa bun ppn ruteng laporan lopp tingkat kuasa bun ppn waingapu laporan lopp tingkat kuasa bun ppn ende laporan lopp tingkat kuasa bun ppn toli toli laporan lopp tingkat kuasa bun ppn poso laporan lopp tingkat kuasa bun ppn luwuk laporan lopp tingkat kuasa bun ppn palu laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sinjai laporan lopp tingkat kuasa bun ppn makale laporan lopp tingkat kuasa bun ppn benteng laporan lopp tingkat kuasa bun ppn watampone laporan lopp tingkat kuasa bun ppn palopo laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bantaeng laporan lopp tingkat kuasa bun ppn pare pare laporan lopp tingkat kuasa bun ppn makassar laporan lopp tingkat kuasa bun ppn makassar laporan lopp tingkat kuasa bun ppn raha laporan lopp tingkat kuasa bun ppn kolaka laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bau bau laporan lopp tingkat kuasa bun ppn kendari laporan lopp tingkat kuasa bun ppn jayapura laporan lopp tingkat kuasa bun ppn biak laporan lopp tingkat kuasa bun ppn merauke laporan lopp tingkat kuasa bun ppn nabire laporan lopp tingkat kuasa bun ppn wamena laporan lopp tingkat kuasa bun ppn serui laporan lopp tingkat kuasa bun ppn timika laporan lopp tingkat kuasa bun ppn muko muko laporan lopp tingkat kuasa bun ppn curup laporan lopp tingkat kuasa bun ppn manna laporan lopp tingkat kuasa bun ppn bengkulu laporan lopp tingkat kuasa bun ppn ternate laporan lopp tingkat kuasa bun ppn tobelo laporan lopp tingkat kuasa bun ppn pangkal pinang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn tanjung pandan laporan lopp tingkat kuasa bun ppn fak fak laporan lopp tingkat kuasa bun ppn sorong laporan lopp tingkat kuasa bun ppn manokwari laporan lopp tingkat kuasa bun ppn mamuju laporan lopp tingkat kuasa bun ppn majene laporan lopp tingkat kuasa bun ppn masehi laporan lopp tingkat kuasa bun ppn saumlaki laporan lopp tingkat kuasa bun ppn tual laporan lopp tingkat kuasa bun ppn ambon laporan tuai kementerian negara lembaga: keuangan (dalam rupiah) lopp tingkat kuasa bun ppn bitung laporan lopp tingkat kuasa bun ppn kotamobagu laporan lopp tingkat kuasa bun ppn tahuna laporan lopp tingkat kuasa bun ppn manado laporan lopp tingkat kuasa bun ppn gorontalo laporan lopp tingkat kuasa bun ppn marisa laporan lopp tingkat kuasa bun ppn banjarmasin laporan lopp tingkat kuasa bun ppn barabai laporan lopp tingkat kuasa bun ppn tanjung laporan lopp tingkat kuasa bun ppn kotabaru laporan lpp tingkat kuasa bun ppn pelaihari laporan lopp tingkat kuasa bun ppn samarinda laporan lopp tingkat kuasa bun ppn balikpapan laporan lopp tingkat kuasa bun ppn tanjung resep laporan lopp tingkat kuasa i3un ppn tarakan laporan lopp tingkat kuasa bun ppn nunukan laporan lopp tingkat kuasa bun ppn rangkasbitung laporan lopp tingkat kuasa bun ppn tangerang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn serang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn tanjung pinang laporan lopp tingkat kuasa bun ppn batam laporalayanan kedaulatan bidang anggaran dan perbendaharaan diklat 3layanan kedaulatan bidang kepabeanan dan cukai diklat fungsional pemeriksa dokumen bea dan cukai layanan diklat teknis substantif dasar kepabeanan dan cukai layanan diklat teknis substantif dasar kepabeanan dan cukai layanan luar kantor) diklat teknis umum bidang bea dan cukai kesamaptaan layanan diklat teknis umum bidang bea dan cukai kesamaptaan layanan luar kantor) diklat teknis umum bidang bea dan cukai ketrampilan layanan senjata diklat teknis substantif spesialisasi bidang bea dan cukai layanan post clearance audit diklat teknis substantif spesialisasi penindakan kepabeanan layanan dan cukalayananlayanan bidang bea dan cukai selama s.d. hari workshop bidang bea dan cukai luar kantor) layanan kementerian negara lembaga: keuangan (dalam rupiah) volume dan workshop bidang i3ca dan cukai dengan praktek kerja layanan lapangan) workshop bidang bea dan cukai tanpa praktek kerja layanan lapangan) layanan kedaulatan bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan diklat bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan layanan selama s.d. hari tidakluar kantorlayanan kedaulatan bidang keuangan umumlayanan kedaulatan bidang perpajakan diklat bidang perpajakan selama s.d. hari tidak layanan disamakan) diklat bidang perpajakan selama s.d. hari disamakan) layanan diklat bidang perpajakan selama s.d. hari luar layananasrama layanan eksternal luarluar layanan kantor) diklat bidang perpajakan orientasi layanan diklat teknis substantif dasar bidang perpajakan selama layanan hari diklat teknis substantif dasar bidang perpajakan selama layanan hari layanan diklat kepemimpinan dan manajemen serta pasca sarjana diklat ujian dinas layanan diklat ujian penyesuaian kenaikan pangkat pkp) layanan diklat bidang pengembangan sdm capacity building layanan house training diklat bidang pengembangan sdm selama s.d. hari layanan diklat bidang pengembangan sdm persiapan luar negeri layanan layanan pendidikan program diploma keuangan program pendidikan diploma reguler sekolah tinggi layanan akuntansi negara program pendidikan diploma iii reguler sekolah tinggi layanan akuntansi negara program pendidikan diploma reguler sekolah tinggi layanan akuntansi negara kementerian negara lembaga: keuangan (dalam rupiah) volume dan . i # laporan penelitian dan pengembangan kajian akademis badan pendidikan dan pelatihan keuangan layanan jurnal badan pendidikan dan pelatihan keuangan layanan kementerian negara lembaga: pertanian (dalam rupiah) dem tai ora teman sekretariat jenderal sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) tersedianya dokumen anggaran dan pelayanan ketatausahaan biro rapat kerja nasional rakernas) pembangunan pertanian dokumen pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerjakinerja laporan sekretariat jenderal kementerian pertanian tersedianya dukungan kegiatan perstatistikan dan sistem informasi pertanian publikasi statistik pertanian dokumekinerja pada satkerpengawalan lingkup sekretariat jenderal, rekomendasisakit kementerian rekomendasi hasil revi laporan keuangakinerja pada satker lingkuppengawalanevaluasi sakit lingkup ditjen tanaman rekomendasi pangan dan ditjen prasarana dan sarana pertanian rekomendasi hasil revi laporan keuangaaudit kinerjalingkup ditjen perkebunan, rekomendasi badan litbang pertanian dan badan ketahanan pangan rekomendasi hasil evaluasi sakitaudit kinerja pada satkerrekomendasi hasil pengawalan lingkup inspektorat jenderal,| rekomendasi ditjen peternakan dan kesehatan hewan, badan karantina pertanian rekomendasi hasil evaluasi sakit lingkup inspektorat rekomendasi jenderal, ditjen peternakan dan kesehatan hewan, badan karantina pertanian rekomendasi hasil revi laporan keuangantujuan tertentu rekomendasi audit investigasi rekomendasi kementerian negara lembaga: pertanian (dalam rupiah) volume dan ehguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan opt dan dpi penerapan penanganan dpi biopori) hektar penerapan penanganan dpi biopori) wilayah khusus hektar ntt, papua, papua barat, maluku, maluku utara) penerapan penanganan dpi sumur antek) hektar penerapan penanganan dpi sumur antek) wilayah khusus hektar ntt, papua, papua barat, maluku, maluku utara) direktorat jenderal holtikultura sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) gap cabai kelompok gap bawang merah kelompok gap sayuran dan tanaman obat kelompok sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) pht pit wilayah barat: kelompok pht wilayah timur kelompok gap buah dan florikultura gap buah kelompok gap florikultura kelompok ghp holtikultura buah kelompok ghp florikultura kelompok ghp sayuran kelompok gmp tanaman obatiit perkebunan provinsi sumatera barat sl pnnt perkebunan provinsi lampung sl piini3kementerian negara lembaga: pertanian (dalam rupiah) volume danunit pengolahan pupuk organik ppo) mendukung desa organik unit pengolah pupuk organik mendukung desa organik unit wilayah barat unit pengolah pupuk organik mendukung desa organik unit wilayah tengah unit pengolah pupuk organik mendukung desa organik unit wilayah timurbibit unggul ternak ayam kub ekor bibit unggul ternak itik petelur ekor bibit unggul ternak domba compass agrinak ekor publikasi yang diterbitkan penerbitan publikasi hasil litbang pertanian berbahasa judul dan lingkungan pertanian) penyusunan satuan biaya penelitian rumah kaca teknologi benih sumber kentang benih sumber kentang benih sumber bawang merah benih sumber bawang merah ton vub bibit tebu bibit tebu budget benih sumber tanaman padi produksi benih sejenis bs) padi ton produksi benih dasar fs) padi ton produksi benih sebar ss) padi (per ton) ton benih sumber tanaman jagungkerjasama hasil inovasi balitbangtan lisensi sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) rumusan alternatif kebijakan responsif dan antisipasi isu isu rekomendasi aktual pembangunan pertanipeningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian diklat teknis agribisnis sapi potong wilayah barat orang diklat teknis pemeriksaan kesehatan daging keurmaster) orang bagi petugas, wilayah barat diklat teknis pemeriksaan kepentingan pkb) pada sapi bagi orang petugas, wilayah barat diklat teknis kesehatan hewan bagi petugas, wilayah orang barat kementerian negara lembaga: pertanian (dalam rupiah) volume dan diklat teknis pengolahan limbah ternak, wilayah barat. orang diklat inseminasi buatan wilayah barat. orang diklat agribisnis sapi perah wilayah barat. orang diklat pakan ternak wilayah barat orang diklat sapi potong wilayah barat. orang diklat pasca panen dan pengolahan daging wilayah barat. orang diklat pasca panen dan pengolahan susu wilayah barat. orang diklat butcher wilayah barat. orang diklat teknis perlindungan tanaman pangan wilayah tengah. orang diklat teknis perlindungan tanaman perkebunan wilayah orang tengah. diklat teknis budidaya kakao wilayah tengah orang diklat teknis agribisnis kelapa sawit wilayah tengah orang diklat penanganan pasca panen jagung wilayah tengah orang diklat teknis tata guna air tga) wilayah tengah orang diklat penanganan pasca panen kakao wilayah timur orang diklat teknologi budidaya kakao wilayah timur orang diklat teknologi budidaya melon wilayah timur orang diklat pengolahan limbah pertanian dan pupuk organik orang wilayah timur diklat pasca panen dan pengolahan hasil pertanian wilayah orang timur diklat penanganan alat mekanisasi pertanian wilayah timur orang diklat operator mesin pertanian wilayah timur orang diklat bongkar pasang mesin pertanian wilayah timur orang diklat teknis pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas orang clan pupuk organik wilayah timur diklat teknis pemeriksaan kepentingan wilayah timur orang diklat agribisnis sapi potong wilayah timur orang diklat pengolahan hasil ternak wilayah timur orang diklat manajemen hijauan pakan ternak wilayah timur orang diklat perawatan induk dan pelet wilayah timur orang diklat pengolahan dan pengawetan hijauan pakan ternak orang wilayah timur diklat agribisnis ternak kambing wilayah timur orang diklat teknis pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas orang dan pupuk organik wilayah timur diklat teknis agribisnis tanaman pangan wilayah barat orang diklat teknis terakreditasi karet wilayah barat orang diklat teknis terakreditasi kelapa sawit wilayah barat orang diklat teknis terakreditasi pasca panen kakao wilayah barat orang diklat teknis terakreditasi budidaya jamur tiram wilayah orang barat diklat teknis terakreditasi budidaya buah naga wilayah orang barat diklat teknis terakreditasi budidaya durian wilayah barat orang diklat teknis agribisnis tebu wilayah barat orang diklat teknis agribisnis sayuran organik wilayah barat orang diklat teknis agribisnis pisang wilayah barat orang diklat pengolahan dan pemasaran hortikultura wilayah orang timur diklat budidaya sayuran bagi petugas wilayah timur orang diklat diversifikasi pangan dan gizi bagi petugas wilayah orang timur diklat media tercetak bagi penyuluh wilayah barat orang diklat alat bantu presentasi wilayah barat orang diklat pembuatan display pameran wilayah barat orang diklat audio visual bagi penyuluh pertanian wilayah barat orang diklat pembuatan website bagi petugas wilayah barat orang diklat penulisan ilmiah populer wilayah barat orang diklat teknis perencanaan bagi petugas wilayah barat orang diklat keprotokolan bagi petugas wilayah barat orang diklat dasar fungsional pengawas bibit ternak terampil orang wilayah barat diklat alih kelompok bagi fungsional pengawas bibit ternak orang wilayah rapat kementerian negara lembaga: pertanian (dalam rupiah) volume dan sai diklat dasar fungsional pengawas mutu pakan ternak orang terampil wilayah barat diklat alih kelompok bagi pengawas mutu pakan ternak orang wilayah barat diklat dasar php ahli wilayah barat orang diklat dasar pop terampil wilayah barat orang diklat dasar terampil wilayah barat orang diklat dasar pop ahli wilayah barat orang diklat alih kelompok bagi pbt wilayah barat orang diklat alih kelompok bagi wilayah barat orang diklat dasar pbt terampil wilayah barat orang diklat pengawas mutu pakan ahli wilayah barat orang diklat pengawas bibit ternak ahli wilayah barat orang diklat fungsional paramedis veteriner wilayah barat orang diklat dasar penyuluh pertanian terampil wilayah tengah orang diklat dasar penyuluh pertanian ahli wilayah tengah orang diklat dasar alih kelompok penyuluh pertanian wilayah orang tengah diklat dasar terampil pengawas bibit ternak wilayah tengah orang diklat dasar terampil pengawas mutu pakan wilayah timur orang diklat dasar penyuluh pertanian terampil wilayah timur orang diklat atc bagi pelajar wilayah timur orang diklat teknis tematik bp3k wilayah barat orang diklat teknis tematik bp3k wilayah tengah orang diklat teknis tematik bp3k wilayah timur orang diklat teknis tematik bp3k wilayah kepulauan orang aparatur dan non aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan kedinasan pertanian penyelenggaraan pendidikan diploma penyuluhan orang pertanian stop medan penyelenggaraan pendidikan diploma penyuluhan orang perkebunan stop medan penyelenggaraan pendidikan diploma penyuluhan orang pertanian stop bogor penyelenggaraan pendidikan diploma penyuluhan orang peternakan stop bogor penyelenggaraan pendidikan diploma penyuluhan orang pertanian stop magelang penyelenggaraan pendidikan diploma penyuluhan orang peternakan stop magelang penyelenggaraan pendidikan diploma penyuluhan orang pertanian stop malang penyelenggaraan pendidikan diploma penyuluhan orang peternakan stop malang penyelenggaraan pendidikan diploma penyuluhan orang pertanian stop gowa penyelenggaraan pendidikan diploma penyuluhan orang peternakan stop gowa penyelenggaraan pendidikan diploma penyuluhan orang pertanian stop manokwari aag ana penyelenggaraan pendidikan diploma penyuluhan orang peternakan stop manokwari peningkatan kapasitas kelembagaan petani pembinaan kelompok tani oleh penyuluh lokasi sentra unit pangan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian pelaksanaan kegiatan penyuluhan bp3k wilayah barat unit pelaksanaan kegiatan penyuluhan bp3k wilayah tengah unit pelaksanaan kegiatan penyuluhan i3p3k wilayah timur unit badan ketahanan pangan sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi penanganan skpd lokasi kementerian negara lembaga: pertanian (dalam rupiah) volume dan penyusunan rencana program, anggaran dan kerja samaperumusan kebijakan dewan ketahanan pangan sidang regional dewan ketahanan pangan wilayah tengah rekomendasi kebijakan sidang regional dewan ketahanan pangan wilayah timur rekomendasi kebijakan sidang regional dewan ketahanan pangan wilayah barat rekomendasi kebijakan badan karantina pertanian sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) sdm aparatur sipil negara karantina pertanian yang kompeten dan profesional penguatan sdm dasar teknis calon pop ahli kegiatan penjualan sdm dasar teknis calon medik veteriner kegiatan penguatan sdm dasar teknis calon pop terampil kegiatan penguatan sdm dasar teknis calon paramedis veteriner kegiatadokumen pengembangan teknik dan metoda pengujian laboratorium karantina pertanian dan pengawasan keamanankoleksi standar hph pink dokumen koleksi standar opt optik dokumen kementerian negara lembaga: perindustrian (dalam rupiah) volume dan sekretariat jenderal sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) penyelenggaraan pelatihan industri berbasis spesialisasi dan kompetensi penyelenggaraan diklat operator mesin industri garmen orang sistem selama hari penyelenggaraan diklat operator sektor alas kaki sistem orang selama hari kementerian negara lembaga: energi dan sumber daya mineral (dalam rupiah) volume dan tee ema comma ian sana tani sedan metan tangan badan diklat energi dan sumber daya mineral sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) jumlah spk diklat yang ditetapkan oleh kepala badan diklat esdm penyusunan, pembakuan dan penyempurnaan materi uji dokumen kompetensi muk) penyusunan, pembakuan dan penyempurnaan standar dokumen operasi prosedur sop) penyusunan dan penyempurnaan pedoman penyelenggaraan dokumen diklat dan sertifikasi penyusunan dan penyempurnaan bahan ajar dan kurikulum dokumen diklat bidang migas penyusunan modul diklat aparatur bidang migas dokumen penyusunan modul diklat industri bidang migas dokumen penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi diklat teknis bidang minerva durasi hari bandung diklat diklat fungsional inspektur tambang pertama bandung diklatlulusan mahasiswapenyelenggaraan diklat berbasis kompetensi dalam satu tahun diklat teknis koridor kantor pusdiklat keke diklat diklat teknis koridor kantor pusdiklat keke diklat kementerian negara lembaga: perhubungan (dalam rupiah) volume dan urai: ehi w rm badan penelitian dan pengembangan perhubungan sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) laporan hasil kajian kelompok studi sedang transportasi antarmoda laporan dilaksanakan bulan kalender laporan hasil kajian perorangan studi kecil transportasi antarmoda laporan dilaksanakan bulan kalender laporan hasil penelitian swakelola studi besar transportasi antarmoda laporan dilaksanakan bulan kalender laporan hasil kajian kelompok studi sedang transportasi jalan dan perkeretaapian laporan dilaksanakan bulan kalender laporan hasil kajian perorangan studi kecil transportasi jalan dan perkeretaapian laporan dilaksanakan bulan kalender laporan hasil penelitian swakelola studi besar transportasi jalan dan perkeretaapian laporan dilaksanakan bulan kalender laporan hasil kajian kelompok studi sedangkajian perorangan studi kecilpenelitian swakelola studi besar transportasi laut, sungai, danau dan laporan dilaksanakan penyeberangan bulan kalender laporan kajian kelompok studi sedang transportasi udara laporan dilaksanakan bulan kalender laporan kajian perorangan studi kecil transportasi udara laporan dilaksanakan bulan kalender laporan penelitian swakelola studi besar transportasi udara laporan dilaksanakan bulan kalender badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) lulusan diklat teknis diklat calon purna bhakti pns kementerian perhubungan orang angkatan hari jawa barat diklat teknis transportasi tingkat jawa barat orang angkatan hari diklat teknis transportasi tingkat iii jawa barat orang angkatan hari diklat budaya keselamatan transportasi jawa barat orang angkatan hari diklat evakuasi keadaan darurat jawa barat orang angkatan hari diklat manajemen alam terbuka sdm jawa barat orang angkatan hari diklat manajemen alam terbuka sdm transportasi tingkat orang angkatan hari manajerial jawa barat diklat manajemen alam terbuka sdm transportasi tingkat orang angkatan hari pelaksana jawa barat diklat masa dasar pembentukan karakter taruna tingkat orang angkatan hari slip bpsdm jawa barat kementerian negara lembaga: agama (dalam rupiah) inspektorat jenderal sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) audit inspektorat investigasi audit investigasi wilayah dki jakarta laporan audit investigasi wilayah luar dki jakarta (dalam pulau jawa) laporan audit investigasi wilayah luar dki jakarta (luar pulau jawa) laporan badan penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) dokumen pentashihan mushaf al quran dokumen sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) laporan penelitian kehidupan keagamaan laporan penelitian bahan kebijakan kehidupan keagamaan laporan bla jakarta laporan penelitian evaluasi kebijakan kehidupan keagamaan laporan bla jakarta laporan penelitian isu isu aktual kehidupan keagamaan bla laporan jakarta) laporan penelitian bahan kebijakan kehidupan keagamaan laporan bla makassar| laporan penelitian evaluasi kebijakan kehidupan keagamaan laporan bla makassar| laporan penelitian isu isu aktual kehidupan keagamaan bla laporan makassar) laporan penelitian lektur dan khazanah keagamaan laporan penelitian bahan kebijakan lektur dan khazanah laporan keagamaan bla jakarta) laporan penelitian evaluasi kebijakan lektur dan khazanah laporan keagamaan bla jakarta) laporan penelitian isu isu aktual lektur dan khazanah laporan keagamaan bla jakarta) laporan penelitian bahan kebijakan lektur dan khazanah laporan keagamaan bla makassar) laporan penelitian evaluasi kebijakan lektur dan khazanah laporan keagamaan bla makassar) laporan penelitian isu isu aktual lektur dan khazanah laporan keagamaan bla makassar) laporan penelitian pendidikan agama dan keagamaan laporan penelitian bahan kebijakan pendidikan agama dan laporan keagamaan bla jakarta) laporan penelitian evaluasi kebijakan pendidikan agama dan laporan keagamaan bla jakarta) laporan penelitian isu isu aktual pendidikan agama dan laporan keagamaan bla jakarta) laporan penelitian bahan kebijakan pendidikan agama dan laporan keagamaan bla makassar) laporan penelitian evaluasi kebijakan pendidikan agama dan laporan keagamaan bla makassar) laporan penelitian isu isu aktual pendidikan agama dan laporan keagamaan bla makassar) laporan penelitian bahan kebijakan pendidikan agama dan laporan keagamaan kualitatif laporan penelitian bahan kebijakan pendidikan agama dan laporan keagamaan kuantitatif laporan penelitian evaluasi bahan kebijakan pendidikan laporan agama dan keagamaan kualitatif laporan penelitian evaluasi bahan kebijakan pendidikan laporan agama dan keagamaan kuantitatif laporan penelitian isu isu aktual pendidikan agama dan laporan keagamaan laporan penelitian lektur dan khazanah pendidikan keagamaan laporan penelitian bahan kebijakan lektur dan khazanah laporan pendidikan keagamaan bla jakarta) laporan penelitian evaluasi kebijakan lektur dan khazanah laporan pendidikan keagamaan bla jakarta) laporan penelitian isu isu aktual lektur dan khazanah laporan pendidikan keagamaan bla jakarta) laporan penelitian kebijakan lektur dan khazanah pendidikan laporan keagamaan bla makassar) laporan penelitian evaluasi lektur dan khazanah pendidikan laporan keagamaan bla makassar) laporan penelitian isu isu aktual lentil dan khazanah laporan pendidikan keagamaan bla makassar) sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) alumni diklat tenaga administrasi diklat teknis administrasi selama hari pusdiklat orang administrasi kementerian negara lembaga: agama (dalam rupiah) diklat teknis administrasi selama hari pusdiklat orang administrasi) diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang administrasi hari bdk aceh) dtk diklat teknis substantif peningkatan kompetensi orang tenagadiklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orangadministrasi hari bdk palembang) orang alumni diklat administrasi hari bdk palembang) orang diklat tenaga administrasi hari bdk surabaya) orang diklat tenaga administrasi hari bdk surabaya) orang diklat teknis administrasi pengadaan barang dan jasa bdk orang denpasar) diklat tempat kerja hari prov. bali bdk denpasar) orang diklat tempat kerja hari prov. ntb (bdk denpasar) orang diklat tempat kerja hari prov. ntt (bdk denpasarmpat kerja teknis administrasi prov. orang sulsel bdk makassar) alumni diklat tempat kerja teknis administrasi prov. orang sulteng bdk makassar) alumni diklat tempat kerja teknis administrasi prov. orang sultra bdk makassar) alumni diklat tempat kerja teknis administrasi prov. orang sulbar bdk makassar) alumni diklat dan ujian sertifikasi bjp bdk makassar) orang alumni diklat reguler tenaga teknis administrasi bdk orang manado alumni diklat tenaga teknis administrasi hari bdk orang ambon| alumni diklat tenaga teknis administrasi hari bdk orang ambon) alumni diklat tenaga teknis administrasi hari bdk ambon| orang alumni diklat tenaga teknis administrasi hari bdk ambon| orang alumni diklat tempat kerja (dtk) bdk ambon) orang alumni diklat tenaga teknis administrasi hari bdk orang padding) alumni diklat tenaga teknis administrasi hari bdk orang padang) alumni diklat tenaga teknis administrasi hari bdk orang padang diklat tenaga teknis administrasi tempat kerja hari orang bdk semarang) diklat barang dan jasa hari bdk semarang) orang diklat tenaga administrasi hari bdk bandung) orang diklat tenaga administrasi har) bdk bandung) orang alumni diklat tenaga teknis keagamaantk teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang keagamaan hari bdk aceh) alumni diklat tenaga teknis keagamaan hari bdk medan| orang alumni diklat tenaga teknis keagamaan hari medan| orang alumni diklat fungsional keagamaan hari bdk orang palembang diklat teknis keagamaan substantif hari bdk palembang) orang alumni diklat teknis fungsional keagamaan berjenjang orang dalam kampus hari bdk jakarta) alumni diklat teknis fungsional keagamaan berjenjang orang dalam kampus hari bdk jakarta) kementerian negara lembaga: agama (dalam rupiah) tee lo " " alumni diklat tenaga teknis substantif keagamaan dalam orang kampus hari jakarta) alumni diklat tenaga teknis substantif keagamaan dalam orang kampus hari bdk jakarta) alumni diklat tenaga teknis substantif keagamaan orang wilayah kerja prov. dki jakarta hari bdk jakarta) alumni diklat tenaga teknis substantif keagamaan orang wilayah kerja prov. banten hari bdk jakarta) alumni diklat tenaga teknis substantif keagamaan orang wilayah kerjapertama hari bdk surabaya) diklat teknis fungsional peningkatan kompetensi tingkat orang muda hari bdk surabaya) diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang keagamaan hari bdk surabaya) diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang keagamaan wilayah kerja hari bdk surabaya) alumni diklat fungsional keagamaan hari bdk denpasar)| orang diklat teknis substantif peningkatan kompetensi keagamaan orang hari diklat tempat kerja teknis keagamaan prov. sulsel orang bdk makassar) diklat tempat kerja teknis keagamaan prov. sulteng orang bdk makassar) diklat tempat kerja teknis keagamaan prov. sultra orang bdk makassar) diklat tempat kerja teknis keagamaan prov. sulbar orang ibdb makassar) diklat tenaga teknis fungsional keagamaan tingkat dasar orang bdk manado diklat tenaga teknis fungsional keagamaan tingkat orang menengah bdk manado diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang keagamaan hari bdk manado) diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang keagamaan hari bdk manado alumni diklat pembentukan jabatan fungsional keagamaan orang bdk ambon alumni diklat jabatan fungsional keagamaan berjenjang orang hari bdk ambon| alumni diklat jabatan fungsional keagamaan berjenjang orang hari) bdk ambon) alumni diklat tenaga teknis substantif keagamaan hari) orang bdk ambon) alumni diklat jabatan fungsional keagamaan berjenjang orang hari bdk padang alumni diklat jabatan fungsional keagamaan berjenjang orang hari bdk padang) diklat teknis fungsional keagamaan hari bdk semarang) orang diklat teknis fungsional keagamaan hari bdk semarang) orang diklat teknis substantif keagamaan hari bdk semarang) orang diklat teknis fungsional peningkatan kompetensi tingkat orang pertama hari bdk bandung) diklat teknis fungsional peningkatan kompetensi tingkat orang muda hari bdk bandung diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang keagamaan hari bdk bandung diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang keagamaan luar kampus hari bdk bandung) alumni diklat tenaga teknis pendidikan diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang pendidikan hari bdk aceh| diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang pendidikan hari bdk aceh diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang tenaga pendidikan hari bdk aceh) dtk teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang pendidikan hari bdk aceh| orang alumni diklat tenaga teknis pendidikan hari bdk medan) orang alumni diklat teknis pendidikan fungsional hari bdk orang palembang diklat teknis fungsional pendidikan hari bdk palembang| orang diklat teknis pendidikan substantif hari bdk palembang)| orang kementerian negara lembaga: agama (dalam rupiah) naa diklat substantif pendidikan hari bdk palembang) orang diklat teknis pendidikan substantif peningkatan kompetensi orang hari provinsi lampung bdk palembang) diklat teknis pendidikan substantif peningkatan kompetensi orang hari provinsi bengkulu bdk palembang) diklat teknis substantif peningkatan kompetensi hari orang provinsi bangka belitung bdk palembang) diklat teknis pendidikan substantif peningkatan kompetensi orang hari provinsi sumatera selatan bdk palembang) alumni diklat teknis fungsional pendidikan berjenjang orang dalam kampus hari bdk jakarta) alumni diklat teknis fungsional pendidikan berjenjang orang dalam kampus hari bdk jakarta alumni diklat teknis substantif pendidikan dalam kampus| orang hari bdk jakarta) alumni diklat teknis substantif pendidikan wilayah kerja orang prov. dki jakarta hari bdk jakarta) alumni diklat teknis substantif pendidikan wilayah kerja orang kota adm. kepulauan seribu hari bdk jakarta) alumni diklat teknis substantif pendidikan wilayah kerja orang prov. banten hari bdk jakarta) alumni diklat teknis substantif pendidikan wilayah kerja orangdasar hari bdk surabaya) diklat teknis fungsional peningkatan kompetensi tingkat orang menengah hari bdk surabaya) diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang pendidik hari bdk surabaya) diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang pendidik wilayah kerja hari bdk surabayasubstantif penugasan tam bahan orang hari bdk denpasar) alumni diklat teknis substantif peningkatan kompetensi orang hari bdk denpasar) alumni diklat teknis substantif peningkatan kompetensi orang hari prov. bali bdk denpasar) alumni diklat teknis substantif peningkatan kompetensi orang hari prov. ntb (bdk denpasar) alumni diklat teknis substantif peningkatan kompetensi orang hari prov. ntt (naga teknis substantif hari bdk banjarmasin) orang diklat tenaga teknis substantif hari bdxpendidikan hari bdk orang alumni diklat tenaga teknis pendidikan hari bdk orang alumni diklat tempat kerja teknis pendidikan prov. orang sulsel bdk makassar) alumni diklat tempat kerja teknis pendidikan prov. orang sulteng bdk makassar) alumni diklat tempat kerja teknis pendidikan prov. orang sultra bdk makassar) alumni diklat tempat kerja teknis pendidikan prov. orang sulbar bdk makassar) alumni diklat tenaga teknis pendidikan hari bdk orang diklat jabatan fungsional pendidikan berjenjang tingkat orang dasar bdk manado) diklat jabatan fungsional pendidikan berjenjang tingkat orang menengahalumni diklat pembentukan jabatan fungsional pendidikanteknis substantif tenaga pendidik hari orang bdk ambon) alumni diklat wilayah kerja ddk) hari bdk ambon) orang alumni diklat jabatan fungsional pendidikan berjenjang orang kari bdk padang kementerian negara lembaga: agama (dalam rupiah) alumni diklat jabatan fungsional pendidikan berjenjang orang hari bdk padang alumni diklat teknis substantif tenaga pendidik hari bdk orang padang) diklat teknis fungsional pendidikan hari bdk semarang)| orang diklat teknis fungsional pendidikan hari bdk semarang)| orangwilayah kerja orang hari bdk semarang) diklat teknis fungsional peningkatan kompetensi tingkat orang dasar hari ibdb bandung) diklat teknis fungsional peningkatan kompetensi tingkat orang menengah hari bdx bandung) diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang pendidik hari bdx bandung) diklat teknis substantif peningkatan kompetensi tenaga orang pendidik luar kampus hari bdk bandung) abe kementerian negara lembaga: ketenagakerjaan o26) (dalam rupiah) volume dan urai direktorat jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) pemberdayaan melalui kegiatan padat karya padat karya produktif wilayah barat dan tengah orang paket orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik dan bantuan sarana usaha padat karya produktif wilayah timur orang paket orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik dan bantuan sarana usaha padat karya infrastruktur wilayah barat orang paket orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik padat karya infrastruktur wilayah tengah orang paket orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik padat karya infrastruktur wilayah timur orang paket orang, tidak termasuk bahan bangunan fisik peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja mandiri untuk penciptaan wirausaha baru peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja mandiri orang angkatan untuk penciptaan wirausaha baru orang, tidak termasuk bantuan peserta program pemberdayaan masyarakat melalui terapan tentang sektor jasa dan industri kreatif untuk masyarakat penganggur dan setengah menganggur penciptaan wirausaha baru melalui terapan tentang sektor orang angkatan jasa dan industri kreatif untuk masyarakat penganggur dan orang, tidak setengah menganggur termasuk bantuan sarana usaha penciptaan wirausaha baru melalui terapan tentang sektor orang angkatan pertanian dan maritim untuk masyarakat penganggur dan orang, tidak setengah menganggur termasuk bantuan sarana usaha direktorat jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) perjanjian bersama pb) yang dihasilkan oleh mediator perjanjian dalam penyelesaian perselisihan bersama pb) direktorat jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) lsp terlisensi asesmen lembaga witness lsp lembaga peserta pemasangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi penyelenggaraan program pemasangan dalam negeri orang angkatan untuk orang kementerian negara lembaga: sosial (dalam rupiah) bemya" sumutgalih pakuan" bogormelati" jakartaelata" kupang""" banjarbaruwisata guna"""a" tabanan baliungwanara"" palu" bogor" makassar kementerian negara lembaga: sosial (dalam rupiah) volume dnuai" kendari wanita tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi dan orang" bekasi sbk)" makassar" mataram"karbonat"orang kesejahteraan sosial anak paksa) panti sosial asuhan anak marissa'adah" aceh lanjut usia yang memperoleh pelayanan sosial panti orang sosial kresna berdua budhi dharma" bekasi lanjut usia yang memperoleh pelayanan sosial panti orang sosial kresna berdua gau abadi" gowa rehabilitasi sosial lanjut usia pada panti sosial kresna orang berdua minuta" kendarikajian evaluasi model laporan pelayanan kesejahteraan sosialdiseminasi model laporan pelayanan kesejahteraan sosial laporan hasil penelitian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial laporan penelitian kebijakan pembangunan kesejahteraan laporan sosial laporan penelitian evaluasi kebijakan pembangunan laporan kesejahteraan sosial laporan penelitian quick survei kebijakan pembangunan laporan kesejahteraan sosial sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output hari) kementerian negara lembaga: sosial (dalam rupiah) volume dan bem tee ama(40kementerian negara lembaga: sosial (dalam rupiah) lao " tw13pks banjarmasin jamaat.i3pks banjarmasin jamaattenaga kesejahteraan sosial tks) pekerja sosial ca prai3uppks makassarbi3pks jayapura jamaat hari) diklat teknis bidang pembangunan kesejahteraan sosial orang ejahteraan sosial orang tof pendamping pkh orang tof operator pkh orang tof fds pkh orang pegawai dan task yang telah mengikuti diklat kesejahteraan sosial pegawai dan task yang telah mengikuti diklat operator orang pendamping pkh kementerian negara lembaga: sosial (dalam rupiah) bem (ea pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang telah mendapatkan sertifikasi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial orang mendapatkan sertifikasi lembaga bidang kesejahteraan sosial yang telah mendapatkan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial mendapatkan akreditasi lembaga mahasiswa program d.iv pekerjaan sosial mahasiswa program d.iv pekerjaan sosial orang mahasiswa program pasca sarjana pekerjaan sosial mahasiswa program pascasarjana sp pekerjaan sosial orang jumlah kabupaten kota yang mendapatkan penyuluhan sosial penyuluhan sosial keliling penyelenggaraan program lokasi kess (car free day) kementerian negara lembaga: pariwisata (dalam rupiah) volume dan kementerian pariwisata deputi plembaga institusi dokumen sertifikasi profesi orang kementerian negara lembaga: badan pusat statistik (dalam rupiah) volume dan bloom taat ema taman uuu uj j 7uiu.a.a j56t et badan pusat statistik sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output)iii kementerian negara lembaga: agraria dan tata ruang bpn (dalam rupiah) volume dan bala tan seanilaila atas tanah kategori bidang kalsel, riau, jambi, sumsel, bengkulu, lampung sertifikat ilallcform tanpamelaluicbali, ada penggarapan kategori diy, jatim, banten bidang tanahkementerian negara lembaga: agraria dan tata ruang bpn (dalam rupiah) oo.can bali bidang tanah yang inventarisasi p4t kawasan hutan bidang intoi.000fmei kementerian negara lembaga: agraria dan tata ruang bpn (dalam rupiah) . . sertifikat konsolidasi tanah sertifikat konsolidasi tanah kategori bidangtsertifikat konsolidasi tanah kategori bidang wilayah kepulauanmaluku, maluku utara, papua barat, papua peta potensi obyek konsolidasi tanah kecamatan kategori bidang into, ntb, kalbar, kalteng, kalsel, kaltim, sulut, gorontalo, sulbar, sulsel, sulteng, sultra peta potensi obyek konsolidasi tanah kecamatan kategori iii bidang aceh, sumut, riau, kepri, jambi, sumbar, sumsel, lampung, bengkulu, babelkementerian negara lembaga: komunikasi dan informatika (dalam rupiah)dokumen dalam kota jakarta) observasi dan monitoring danlanjut hasil penertiban dokumen ujian amatir radio dokumen joint measurement inspeksi pelabuhan penggunaan dokumen frekuensi maritim dengan ditjen hula otoritas pelabuhan joint measurement inspeksi bandara halim dokumen penggunaan frekuensi penerbangan dengan ditjen hubud otoritas banvalidasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen transportasi udara observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar dokumen kota transportasi u) dokumen observasi dan monitoring frekuensi radio luar kota) dokumen penertiban frekuensi radio dalam kota dokumennardokumen semarang) observasi dan monitoring frekuensi radio luar kota dokumen semarang) penertiban frekuensi radio dalam kota semarang dokumen penertiban frekuensi radio luar kota semarang) dokumen validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota dokumen semarang) validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen semarang)amatir radio dokumen abw kementerian negara lembaga: komunikasi dan informatika (dalam rupiahjatim) dokumen operasi penertiban frekuensi radio luar kota jatim) dokumen tindak lanjut hasil penertiban dokumen validasi data frekuensi radio dalam kota jatim) dokumen validasi data frekuensi radio luar kota jatim) dokumen ujian amatir radio dokumen pengukuran frekuensi radio dokumen pengukuran frekuensidokumen dalam kota samarinda observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar dokumen kota samarinda transportasi darat observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar dokumen kota samarinda transportasi udara observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar dokumen kota samarinda transportasi laut dan udara operasi penertiban frekuensi radio dalam kota dokumen samarindasamarinda validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen transportasi darat validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen samarinda transportasi udara validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen samarinda transportasi laut dan udara pengukuran frekuensi radio dalam kota samarinda dokumen pengukuran frekuensi radio luar kota samarinddokumen dalam kota makassar observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio dokumen luar kota makassar transportasi laut observasi monitoring frekuensi radio luar kota dokumen operasi penertiban frekuensi radio dalam kota makassar| dokumen operasi penertiban frekuensi radio luar kota makassar dokumen transportasi darat validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota dokumen makassar validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen makassar transportasi laut validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen makassar transportasi darat pengukuran frekuensi radio luar kota makassar dokumen transportasi laut pengukuran frekuensi radio luar kota makassar dokumedokumen validasi data pengguna frekuensi dalam kota dokumen pengukuran frekuensi radio dokumen kementerian negara lembaga: komunikasi dan informatika (dalam rupiah) lah operasi penertiban frekuensi radio luar kota dokumen transportasi laut validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen transportasi laut pengukuran frekuensi radio luar kota transportasi laut dokumen pengukurantransportasi lautdokumen palembang) observasi dan monitoring frekuensi radio luar kota dokumen palembang) operasi penertiban frekuensi radio dalam kota dokumen palembang operasi penertiban frekuensi radio luar kota dokumen palembang) validasi datdokumen dalam kota d.i. yogyakarta) observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio dokumen luar kota d.i. yogyakarta) operasi penertiban frekuensi radio dalam kota dokumen d.i. yogyakarta)' operasi penertiban frekuensi radio luar kota dokumen d.i. yogyakarta) validasi data frekuensi radio dalam kota dokumen d.i. yogyakarta) validasi data frekuensi radio luar kota d.i. yogyakarta) dokumen pengukuran frekuensi radio d.i. yogyakarta) dokumen tindak lanjut hasil penertiban d.i. yogyakarta) dokumen ujian negara amatir radio d.i. yogyakartaokumen dalam kota badung observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar dokumen kota badung operasi penertiban frekuensi radio dalam kota dokumen badung operasi penertiban frekuensi radio luar kota badung) dokumen validasi data frekuensi dalam kota badung dokumen validasi data frekuensi luar kota badung)dokumen observasi monitoring luar kota transportasi darat dokumen observasi monitoring luar kota transportasi udara ntt dokumen penertiban frekuensi radio dalam kota kupang dokumen penertiban frekuensi radio luar kota transportasi darat dokumen ntt penertiban frekuensi radio luar kota transportasi udara dokumen ntt validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota dokumen kupang validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen transportasi darat ntt validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen transportasi udara pengukuran stasiun radio dalam kota kupang dokumen abe kementerian negara lembaga: komunikasi dan informatika (dalam rupiah) volume dan pengukuran stasiun radio luar kota transportasi darat dokumen pengukuran stasiun radio luar kota transportasi udara dokumen ntt tindak lanjut hasil penertiban dalam kota kupang dokumen tindak lanjut hasil penertiban luar kota transportasi dokumen darat ntt tindak lanjut hasil penertiban luar kota transportasi dokumen udara ntt pelaksanaadokumen observasi dan monitoring bergerak frekrad luar kota dokumen operasi penertiban frekrad dalam kota dokumen operasi penertiban frekrad luar kota dokumen validasi data pengguna frekrad dalam kota dokumen validasi data pengguna frekrad luar kotadokumen dalam kota papua observasi dan monitoring frekuensi radio bergerak luar dokumedokumen operasi penertiban frekuensi radio luar kota papua) dokumen validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota dokumen papua) validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen menggunakan transportasi darat papua) validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen menggunakan transportasi udara papua validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen menggunakan transportasi udara dan laut papua) pengukuran frekuensi radio dalam kota papua) dokumen pengukuran frekuensi radio luar kota papua) dokumen tindak lanjut hasil penertiban dalam kota papua) dokumen tindak lanjut hasil penertiban luar kota papua) dokumen ujian negara amatir radio dalam kota papua) dokumen ujian negara amatir radio luar kota papua) dokumen pengukuran frekuensi radio luar kota menggunakan dokumen transportasi darat papuadokumen dalam kota aceh) observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio dokumen luar kota aceh) observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio dokumedokumen validasi dan pendataan pengguna spektrum frekuensi dokumen radio dalam kota aceh) validasi dan pendataan pengguna spektrum frekuensi dokumen radio luar kota aceh) pengukuran frekuensi radio dalam kota aceh) dokumen pengukuran frekuensi radio luar kota aceh) dokumen tindak lanjut hasil penertiban aceh) dokumen ujian amatir radio dokumen operasi penertiban frekuensi radio dalam kota aceh) dokumen pengukuran frekuensi radio luar kota dengan dokumen menggunakan kapal laut aceh) atv kementerian negara lembaga: komunikasi dan informatika (dalam rupiah) wwwdokumen dalam kota menggunakan bbm observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar dokumen kota transportasi laut observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar dokumen kota transportasi udara monitoring bordercomm upt perbatasan)dan pengurangan frekuensi dokumen radio dalam kota menggunakan bbm validasi data pengguna dan pengurangan frekuensi dokumen radio luar kota transportasi laut validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumenlaut dokumen pengukuran frekuensi radio luar kota transportasi dokumen udara tindak lanjut hasil penertiban dokumen ujian negara amatirdokumen dalam kota padang observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar dokumen kota padang operasi penertiban frekuensi radio dalam kota padangpadang dokumen validasi data frekuensi radio luar kota padangdokumen observasi dan monitoring luar kota jambi) dokumen operasi penertiban frekuensi radio dalam kota jambi) dokumen operasi penertiban frekuensi radio luar kota jambi) dokumen validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota dokumen jambi) validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen jambi)dokumen bengkulu observasi monitoring frekuensi radio luar kota bengkulu| dokumen observasi monitoring frekuensi radio luar kota dokumen transportasi udara) bengkulubengkulu dokumen tindak lanjut hasil penertiban bengkulu dokumen validasi data frekuensi radio dalam kota bengkulu dokumen validasi data frekuensi radio luar kota bengkulu dokumen pengukuran frekuensi radio bengkulu dokumen ujian amatir radio dalam kota bengkulu dokumen ujian amatir radio luar kota bengkulualidasidokumen dalam kota pontianak observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio dokumen luar kota pontianak observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio dokumen luar kota pontianak transportasi udara observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio dokumen luar kota pontianak transportasi sungai operasi penertiban frekuensi radio dalam kota dokumen pontianak operasi penertiban frekuensi radio luar kota dokumen pontianak validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota dokumen pontianak validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen pontianak validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen pontianak transportasi sungai validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen pontianak transportasi udara dan daratdokumen banjarmasidokumen dalam kota kalteng) observasi monitoring bergerak frekuensi luar kota dokumen kalteng) operasi penertiban frekuensi radio dalam kota dokumen kalteng) operasi penertiban frekuensi radio luar kota kalteng) dokumen validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota dokumen kalteng) validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen kalteng) pengukuran frekuensi radio dokumen tindak lanjut hasil penertiban frekuensi radio dokumen pelaksanaadokumen dalam kota inti observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio dokumen luar kota inti observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio dokumedokumen operasi penertiban frekuensi radio luar kota ntb) dokumen operasi penertiban frekuensi radio luar kota ntb) dokumen transportasi penyeberangan air laut validasi data frekuensi radio dalam kota nabi dokumen kementerian negara lembaga: komunikasi dan informatika (dalam rupiah) validasi data frekuensi radio luar kota nabi dokumen validasi data frekuensi radio luar kota ntb) dokumen transportasi penyeberangan air laut pengukuran parameter teknis frekuensi radio dalam dokumen kota nabi pengukuran parameter teknis frekuensi radio luar dokumen kota inti pengukuran parameter teknis frekuensi radio luar dokumen kota ntb) transportasi penyeberangan air laut tindak lanjut hasil penertiban inti dokumen ujian negara amatir radio pulau lombok inti dokumen ujian negara amatir radio pulau sumbawa nabdokumen kota monitoring observasi frekuensi radio luar kota dokumen observasi monitoring frekuensi radio luar kota dengan dokumen transportasi lautbservasi dan monitoring frekuensi radio luar kota dokumen melalui laut observasi dan monitoring frekuensi radio melalui udarsultra melalui dokumen darat validasi data frekuensi radio luar kota sultra melalui dokumen validasi data frekuensi radio luar kota melalui udara dokumen pengukuran frekuensi radio dalam kota dokumen pengukuran frekuensi radio luar kota melalui darat dokumen pengukuran frekuensi radio luar kota melalui laut dokumen pengukuran frekuensi radio luar kota melalui udaradokumen observasi dan monitoring luar kota merauke dokumen operasi penertiban frekuensi radio dalam kota merauke dokumen operasi penertiban frekuensi radio luar kota merauke dokumen kementerian negara lembaga: komunikasi dan informatika (dalam rupiah) keasaman validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota dokumen merauke validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen pengukuran frekuensi radiodokumen observasi dan monitoring frekuensi radio luar kota dokumen ambon transportasi laut observasi dan monitoring frekuensi radio luar kota dokumen ambon transportasi udara operasi penertiban frekuensi radio dalam kota ambon dokumen operasi penertiban frekuensi radio luar kota ambon dokumen transportasi laut operasi penertiban frekuensi radio luar kota ambon dokumen transportasi udara validasi data frekuensi radio dalam kota ambon dokumen validasi frekuensi radio luar kota ambon transportasi dokumen laut validasi frekuensi radio luar kota ambon transportasi dokumen udara pengukuran parameter teknis dalam kota ambon dokumen pengukuran parameter teknis luar kota ambon dokumen transportasi laut pengukuran parameter teknis luar kota ambon dokumen transportasi udara tindak lanjut hasil penertiban dokumen ujian amatir radio luar kota ambondokumen dalam kota ternate observasi dan monitoring frekuensi radio luar kota dokumen transportasi kapal ferry maluku utara observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar dokumen kota kepulauan maluku utara operasi penertiban frekuensi.kapal ferry dokumen validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen kepulauan maluku utara pengukuran frekuensi radio transportasi kapal ferry dokumen maluku utara pengukuran frekuensi radio kepulauan maluku utaramenggunakan transportasi laut udaraudara validasi data frekuensi radio dalam kota dokumen validasi data frekuensi radio luar kota dokumen validasi data frekuensi radio luar kota menggunakan dokumen transportasi laut udaroperasi penertiban frekuensi radio luar kota dokumen menggunakan transportasi laut udaradokumen dalam kota gorontalo observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar dokumen kota kementerian negara lembaga: komunikasi dan informatika (dalam rupiah) volume daujian negara amatir radio luar kota dokumen ujian amatir radio dalam kota dokumen validasi data frekuensidengan transportasi laut observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio dokumen luar kota dengan sarantindak lanjut hasil penertiban frekuensi dalam kota dokumen tindak lanjut hasil penertiban frekuensi luar kota dokumen ujian negara amatir radio dalam kota dokumen ujian negaradokumen dalam kota mamuju observasi dan monitoring bergerak frekuensi radio luar dokumen kota mamuju operasi penertiban frekuensi radio dalam kota mamuju dokumen operasi penertiban frekuensi radio luar kota mamuju dokumen validasi data pengguna frekuensi radio dalam kota dokumen mamuju validasi data pengguna frekuensi radio luar kota dokumen mamuju pengukuran frekuensi radio dalam kota mamuju dokumen pengukuran frekuensi radio luar kota mamuju dokumen tindak lanjut hasil penertiban pengguna frekuensi radio| dokumen luar kota mamuju ujian negara amatir radio dalam kota mamuju dokumen ujian negara amatir radio luar kota mamuju dokumesamarinda penanganan gangguan frekuensi radio luar kota dokumen samarindadokumekupangkementerian negara lembaga: komunikasi dan informatika (dalam rupiah) manapua penanganan gangguan frekuensi radio luar kota dokumen papua)aceh) penanganan gangguan frekuensi radio luar kota aceh)bengkulumamujuolume dan angsofia kementerian negara lembaga: badan pengawas obat dan makanan (dalam rupiah) sep virpmtrs sean reteraga satuan ukur sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran sub sit. pontianak sample yang diuji menggunakan parameter kritis sampel palangkarayakuserang sample yang diuji menggunakan parameter kritis sampel bakementerian negara lembaga: badan narkotika nasional (dalam rupiah) volume dan reel setan iiuaatar 2e0nn seberangsbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output)besar rehabilitasi bnn program rehabilitasi bulan orang program rehabilitasi bulan orang program rehabilitasibatam rehabilitasi bulan loka rehabilitasi batam orang rehabilitasi bulan loka rehabilitasi batam orang rehabilitasi rawat jalan loka rehabilitasi batamkalinya rehabilitasi bulan loka rehabilitasi kalinya lampung orang rehabilitasi bulan loka rehabilitasi kalinya lampung orang rehabilitasi rawat jalan loka rehabilitasi kalinya lampung| orang kementerian negara lembaga: badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (dalam rupiah) volume dan badan meteorologi, klimatologiberpotensial dan tanda waktu layanan informasi tanda waktu layanan informasi kementerian negara lembaga: mahkamah konstitusi (dalam rupiah) volume dan beo (san apa nusa .ship gubernur, php bupati, php walikota,ipe, laporan, kategori iii) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah iii banten laporan, kategori ii) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah dki jakarta laporan, kategori dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah dki jakarta laporan, kategori ii a) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah dki jakarta laporan, kategori ii b) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah dki jakarta: laporan, kategori iii) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah jawa barat laporan, kategori ii a) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah jawa barat laporan, kategori ii b) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah jawa barat laporan, kategori iii) dokumen laporan hasil audit. satuan kerja lipi wilayah jawa laporan, tengah kategori iii) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah vii yogyakarta laporan, kategori ii) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah viii jawa laporan, timur kategori ii) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah bali laporan, kategori ii) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah nusa laporan, tenggara barat kategori iii) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah sulawesi laporan, utara kategori iii) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah xii maluku laporan, kategori ii) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah xii maluku laporan, kategori iii) dokumen laporan hasil audit satuan kerja lipi wilayah xiii papua laporan, kategori iii) dokumen kementerian negara lembaga: badan tenaga nuklir nasional (dalam rupiah) volume dlaporan pemantauan tingkat radioaktivitas air hujan laporan wilayah indonesia sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output)kementerian negara lembaga: badan pengkajian dan penerapan teknologi (dalam rupiah) volume dlayanan jasa teknologi polimer pnb) layanan jasa pelatihan teknologi polimer layanan jasaasa teknologi pnb) audit internal sistem mutu layanan jasa kementerian negara lembaga: lembaga penerbangan dan antariksa nasional (dalam rupiah) volume dan promo wetan sintasan peran keterangan poo. absantariksa dan atmosfer balai pengamatan antariksa dan atmosfer sumedang) data antariksa dan atmosfer balai pengamatan antariksa dan atmosfer agam) kementerian negara lembaga: badan informasi geospasial (dalam rupiah) volume dan oo. eih i badan informasi geospasial sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) pembangunan jaring kontrol geodesi titik kementerian negara lembaga: badan pengawasan keuangan dan pembangunan (dalam rupiah)ip pemantauan pada perwakilan bpk provinsi laporan bengkuluip audit pada perwakilan bpk provinsi sulawesi laporan tenggaralaporan tenggaralaporan jakarta lipiipilaporan baratjawa tengah lipitengah lhp evaluasi pada perwakilan bpk provinsi jawa tengah laporan lid.i. yogyakarta laporan lhp pemantauan pada perwakilan bpk provinsi d.i. laporan yogyakarta lhp evaluasi pada perwakilan bpk provinsi d.i. laporan lhp review pada perwakilan bpk provinsi d.i. yogyakarta laporan lhp pemberian keterangan ahli pada perwakilan bpk laporan provinsi d.i. yogyakartalaporan timur lhp evaluasi pada perwakilan bpk provinsi jawa timur laporan liilaporan utara lhp review pada perwakilan bpk provinsi sumatera laporan utaralaporan selatan lhp pemantauan pada perwakilan bpk provinsi sumatera laporan selatan lipilaporan selatipilaporan barat lipi review pada perwakilan bpk provinsi sumatera barat laporan lip pemberian keterangan ahli pada perwakilan bpk laporan provinsi sumatebarat lip audit pada perwakilan bpk provinsi kalimantan laporan barat lhp pemantauan pada perwakilan bpk provinsi laporan kalimantlaporan barat lilaporan selatan lhp pemantauan pada perwakilan bpk provinsi laporan kalimantan selatan lii ip pemantauan pada perwakilan bpk provinsi sulawesi laporan utara li ip evaluasi pada perwakilan bpk provinsi sulawesi laporan utara liilaporan selatan lip review pada perwakilan bpk provinsi sulawesi laporan selatip evaluasi pada perwakilan bpk provinsi maluku laporan liii ip evaluasi pada perwakilan bpk provinsi bali laporan liiipi audit pada perwakilan bpk provinsi riau laporan li ii iii p evaluasi pada perwakilan bpk provinsi lampung laporan li iabuimur lipi audit pada perwakilan bpk provinsi kalimantan laporan timur lhp pemantauan pada perwakilan bpk provinsi laporan kalimantan timur lhp evaluasi pada perwakilan bpk provinsi kalimantan laporan timur lipi review pada perwakilan bpk provinsi kalimantan laporan timur liipi pemantauan pada perwakilan bpk provinsi jambi laporan lipi evaluasi pada perwakilan bpk provinsi jambi laporan lipi review pada perwakilan bpk provinsi jambi laporan lipii ip evaluasi pada perwakilan bpk provinsi sulawesi laporan tengah lhp review pada perwakilan bpk provinsi sulawesiip provinsi ntt laporan lip pemantauan pada perwakilan bpk provinsi ntt laporan lipiipiipiipipi pemantauan pada perwakilan bpk provinsi laporan kepulauan riau lipi evaluasi pada perwakilan bpk provinsi kepulauan laporan riau lip review pada perwakilan bpk provinsi kepulauan laporan riau lipilaporan bangka belitung lipi pemantauan pada perwakilan bpk provinsi laporan kepulauan bangka belitung lhp evaluasi pada perwakilan bpk provinsi kepulauan laporan bangka belitung lipi review pada perwakilan bpk provinsi kepulauan laporan bangka belitung lipiip audit pada perwakilan bpk provinsi nusa tenggara laporan barat lipilaporan tenggara barat lhp review pada perwakilan bpk provinsi nusa tenggara laporan barat lipi pemberian keterangan ahli pada perwakilan bpk laporan provinsi nusa tenggalaporan tengah lipi pemantauan pada perwakilan bpk kalimantan laporan lhp evaluasi pada perwakilan bpk provinsi kalimantan laporan tengah lip review pada perwakilan bpk provinsi kalimantan laporan tengah lipiipi evaluasi pada perwakilan bpk provinsi sulawesi laporan barat lhp review pada perwakilan bpk provinsi sulawesi barat laporan lipiilipiiip review pada perwakilan bpk provinsi maluku utara laporan liip audit pada perwakilan bpk provinsi papua barat laporan lipi pemantauan pada perwakilan bpk provinsi papua laporan barat lipiiipi pembinaan spip pada perwakilan bpk provinsi laporan sulawesiipiipid.i. laporan yogyakarta lhp pembinaan spip bpk provinsi jawa timur lipiipi1atra selama kementerian negara lembaga: badan pengawasan keuangan dan pembangunan (dalam rupiah)ipiipi pembinaan spip pada perwakilan bpk provinsi laporan sulawesi utara lhp pembinaan spip bpk provinsi sulawesi selatan lhp pembinaan spip pada perwakilan bpk provinsi laporan sulawesi selatan lhp pembinaan spip bpk provinsi maluku lhp pembinaan spip pada perwakilan bpk provinsiipi pembinaan spip pada perwakilan bpk provinsi laporanipiipi pembinaan spip pada perwakilan bpk provinsi laporan sulawesiipi pembinaan spip pada perwakilan bpip provinsii iiip pembinaan spip pada perwakilan bpk provinsi laporan sulawesilhp pembinaan spip bpk provinsi maluku utara lhp pembinaan spip pada perwakilan bpk provinsi laporan maluku utara lhp pembinaan spip bpk provinsi papua barat lip pembinaan spip pada perwakilan bpk provinsi laporan papua barat lhp peningkatan kapabilitas api bpk provinsi bengkulu lipitenggarajakarta lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk laporan provinsi dki jakarta kementerian negara lembaga: badan pengawasan keuangan dan pembangunan (dalam rupiah) tee lhp peningkatan kapabilitas api bpk provinsi jawa barat litengahyogyakartatimurlhp peningkatan kapabilitas api bpk provinsi sumatera utara lipiipi.iipiipiipi peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk laporan provinsi sulawesi tengah kementerian negara lembaga: badan pengawasan keuangan dan pembangunan (dalam rupiah) volume dan au. lhp peningkatan kapabilitas api bpk provinsi nusa tenggara timur liipilhp peningkatan kapabilitas api bpk provinsi nusa tenggara barat lipiipikementerian negara lembaga: komisi yudisial (dalam rupiah) volume dan sea malin buronan rengiin mantap oelaatap tag komisi yudisialsbk indeksgadilan tingkat laporan pertama banding mahkamah agungsae atan tetuamrkmebap mma tan (tea towoaan mi fr: ##t.siaran report the spot ros) paket program siaran flash news paket program siaran wawancara paket program siaran pendekatan development broadcasting paket unit dbu) program produksi alias paketsiaranproduksi report the spot ros) paket program produksi pendekatan development broadcasting paket unit dbu) program siaran wawancara paket penyelenggaraan siaran pemberitaankomentar paketsiaran wawancara paket acara program produksi pendekatan development broadcasting paket acara unit dbu) program produksi alias paket acara menteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoro sesuai dengan aslinya a5: bala biro umum gb. kepala bagian t.u. kementerian maan ep ala ssariebintarto yuwono nipukur dan memonitor kinerja perusahaan perseroan persero) bawah pembinaan dan pengawasan menteri keuangan, perlu melakukan pengelolaan terhadap kinerjabahwa untuk melakukan pengelolaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf memerlukan suatu pengaturan sehingga menteri keuangan berwenang menetapkan aturan mengenai widi kemenkewgo pembinaan dan pengawasan perusahaan perseroan persero)usunan, penyampaian dan pengubahan rencana jangka panjang dan rencana kerja. dan anggaranwidth.kemenkes.o.id memutuskan:persero) bawah pembinaan dan pengawasan menteri keuangncana jangka panjangkinerja adalahtertentu. kontrak kinerja adalah suatu dokumen kesepakatan kinerja antara direksi atau dewan komisaris secara kolegial dengan rups untuk mewujudkan target kinerja tertentu yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. penilaian kinerja adalah suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas tugasnya, peta strategi adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran strategis perseroan dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi perseroan. sasaran strategis yang selanjutnya disingkat adalah sasaran kerja perseroan yang disusun sejalan dengan rap dan akan dicapai dalam satu tahun anggaran. www .jdih.kemenkeu.go.id y indikator kinerja utama yang selanjutnya disingkat iku adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian dan atau tugas dan fungsinya. inisiatif strategis yang selanjutnya disingkat adalah satu atau beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target iku sehingga berimplikasi pada pencapaian sasaran strategis. target iku adalah suatu ukuran kuantitatif iku yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. realisasi iku adalah capaian iku yang diperoleh dalam periode tertentu. capaian kinerja adalah nilai capaian iku pada kontrak kinerja. nilai kinerja adalah nilai keseluruhan capaian iku dengan memperhitungkan bobot iku dan bobot perspektif. pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kontrak kinerjakontrak kinerja.ngelolaan kinerja direksi dan dewan komisaris. peraturan menteri ini bertujuan sebagai: pedoman dalam menyusun dan menilai kontrak kinerja direksi dan dewan komisaris dalam rangka memacu kontribusi maksimal persero, alat pengendali strategis dalam mewujudkan visi dan misi persero sesuai dengan mandat yang diberikan pemerintah: www .jdih.kemenkeu.go.id cc. pedoman bagi rups dalam melakukan penetapan kontrak kinerja dan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan kontrak kinerja direksi dan dewan komisaris, dan acuan bagi rups dalam pertimbangan remunerasi dan penetapan besaran anthem bagi direksi dan dewan komisaris persero. ruang lingkup pengelolaan kinerja meliputi: pengelolaan kinerja direksi, dan pengelolaan kinerja dewan komisaris. bab pengelolaan kinerja direksi bagian kesatu umum pengelolaan kinerja direksi meliputi: penyusunan dan penyampaian kontrak kinerja, penetapan kontrak kinerja, cc. pengukuran kinerja, penilaian capaian kinerja, pelaporan capaian kinerja, dan evaluasi capaian kinerja. bagian kedua penyusunan dan penyampaian kontrak kinerja penyusunan kontrak kinerja bertujuan sebagai: dasar pelaksanaan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan komitmen direksi, dan www .jdih.kemenkeu.go.id dasar pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas, serta perbaikan berkelanjutan yang dilakukan direksi dalam pencapaian tujuan persero. kontrak kinerja disusun berdasarkan atas asas: objektivitas, yaitu penyusunan target capaian kinerja memiliki ukuran yang jelas, realistis, menantang dengan memperhitungkan peluang dan tantangan serta tingkat kesulitan yang dihadapi. keadilan, yaitu penilaian capaian kinerja dilakukan secara objektif dan terukur serta didukung data dan informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan. transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengungkapan informasi terkait indikator, metode, dan sumber data penilaian yang digunakan. hasil pencapaian kontrak kinerja direksi dapat digunakan sebagai: dasar penilaian keberhasilan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran persero selama satu tahun anggaran, tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja persero: dan. sanksi kepada direksi. direksi menyusun usulan kontrak kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. usulan kontrak kinerja direksi memuat paling sedikit: yang akan dicapai dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pendirian persero oleh pemerintah: width komentken iku untuk setiap ss, cc. target kuantitatif iku dalam satu tahun anggaran beserta rincian target secara periodik (bulanan, triwulanan, semester, atau tahunan), dan inisiatif strategis. direksi menyampaikan usulan kontrak kinerja kepada rups setelah mendapat persetujuan dewan komisaris. usulan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada disusun dengan tahapan sebagai berikut: penerjemahan visi, misi, dan persero yang tertuang dalam rjp dalam suatu peta strategi, penyusunan peta strategi, cc. penentuan iku dan bobot iku untuk setiap ss, sesuai dengan yang tertuang dalam rap, dan penyusunan inisiatif strategis untuk mencapai target. usulan kontrak kinerja sebagaimana tersebut pada dan disampaikan paling lambat (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku rap. usulan kontrak kinerja dibahas dalam rapat teknis yang dapat melibatkan pihak pihak terkait. bagian ketiga penetapan kontrak kinerja penetapan kontrak kinerja dilaksanakan oleh rups pada saat rups dalam rangka mengesahkan rap. direksi harus menandatangani kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh rups. www .jdih.kemenkeu. pny dalam hal terjadi pergantian direksi pada tahun berjalan, dilakukan serah terima kontrak kinerja kepada pejabat pengganti direksi. pejabat pengganti direksi sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab atas pemenuhan pencapaian sisa target kontrak kinerja yang telah diserahterimakan. perubahan atas kontrak kinerja dapat dilakukan, dalam hal: terdapat perubahan struktur persero yang mengakibatkan adanya perubahan tugas dan fungsi direksi: terdapat perubahan ss, target kinerja, iku dan atau inisiatif strategis, dan atau cc. terdapat perubahan rap. perubahan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan paling lambat (lima belas) hari setelah direksi yang baru diangkat dan berlaku surut sejak tanggal pengangkatannya. perubahan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan bersamaan dengan persetujuan perubahan rap. dalam hal perubahan kontrak kinerja menyebabkan perubahan iku dan atau target kinerja, dibuat dalam addendum kontrak kinerja. addendum kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. perubahan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada tidak mengubah target kinerja pada periode sebelumnya yang telah dilaporkan capaiannya. setiap perubahan atas kontrak kinerja harus mendapatkan persetujuan rups. bagian keempat pengukuran kinerja pengukuran kinerja direksi disusun dengan menggunakan .metode pengukuran kinerja yang terintegrasi yang merupakan penerjemahan visi, misi dan strategi persero dalam seperangkat ss. sebagaimana dimaksud pada dirumuskan dengan menggunakan (empat) perspektif yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu: perspektif mandat dan keuangan, berfungsi untuk mengukur pencapaian mandat, kemampulabaan (profitabilitas) dan atau nilai pasar (market value) perseroan, perspektif stakeholder, berfungsi untuk mengukur kepuasan pemangku kepentingan, dan pengguna jasa layanan yang meliputi mutu, dan atau pelayanan, cc. perspektif proses bisnis internal, berfungsi untuk mengukur efisiensi dan efektivitas persero dalam kegiatan operasionalnya, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, berfungsi untuk mengukur kemampuan persero untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia sehingga tujuan strategis persero dapat tercapai untuk waktu sekarang dan masa yang akan datang. www .jdih.kemenkeu.go.id pencapaian sasaran strategis diukur dalam iku. penentuan iku sebagaimana tersebut pada disusun berdasarkan prinsip: specific, yaitu iku harus mampu menyatakan sesuatu yang khas unik dalam menilai kinerja, measurable, yaitu ikugreeable, yaitu iku harus disepakati dalam rups, realistic, yaitu iku harus dapat dicapai, namun menantang, time bounded, yaitu iku harus memiliki batas waktu pencapaian, dan continuously improved, yaitu dapat menyesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi. iku dituangkan dalam manual iku. manual iku sebagaimana tersebut pada berisi berbagai informasi tentang iku, meliputi: definisi iku, yaitu uraian mengenai apa yang dimaksud dengan iku tersebut, tujuan iku, yaitu uraian mengenai alasan dimasukkannya iku dalam pengukuran kinerja, formula, yaitu uraian bagaimana cara untuk memperoleh nilai iku, satuan pengukuran, yaitu unit pengukuran yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas iku, seperti (persentase), rupiah, kali, buah, atau orang, www .jdih.kemenkeu.go.id target, yaitu ukuran kuantitas iku yang ingin dicapai secara periodik dalam (satu) tahun sesuai dengan periode pelaporan (bulanan, triwulanan, semester, atau tahunan): baseline, yaitu realisasi capaian iku. tahun sebelumnya atau benchmarking dengan industri sejenis: polarisasi data, menunjukkan ekspektasi arah nilai aktual dari iku dibandingkan relatif terhadap nilai target, periode pelaporan, menunjukkan seberapa sering data aktual iku perlu dilaporkan pencapaiannya (bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan), pihak yang bertanggung jawab atas iku, yaitu unit individu yang bertanggung jawab terhadap pencapaian iku, pihak yang menyediakan data iku, yaitu unit individu yang bertanggung jawab mengoordinasikan dan menyediakan data pencapaian iku, sumber data, yaitu uraian dari mana sumber data iku diperoleh, dan il. jenis konsolidasi periode, menunjukkan jenis pola perhitungan angka capaian iku, yaitu dapat berupa penjumlahan angka capaian per periode laporan (sum), angka capaian periode terakhir (take last known value), atau rata rata dari penjumlahan angka capaian per periode pelaporan (average). www .jdih.kemenkeu.go.id bagian kelima penilaian capaian kinerja penilaian capaian kinerja dilakukan secara self assessment oleh direksi. penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada merupakan nilai kinerja direksi, yang terdiri dari (tiga) unsur, yaitu: capaian iku, nilai sasaran strategis nss), yaitu nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh iku dalam satu ss, dan nilai kinerja perspektif nkp), yaitu nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh nss dalam satu perspektif. perhitungan nilai kinerja direksi ditetapkan denganlaporan capaian kinerja direksi harus menyampaikan laporan capaian kinerja. laporan capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada rups secara triwulanan bersama laporan realisasi rap. laporan capaian kinerja. widi kemenkenco.i dalam hal laporan capaian kinerja triwulan disampaikan bersamaan penyampaian laporan tahunan persero, laporan capaian kinerja disampaikan paling lambat (enam puluh) hari setelah triwulan berakhir. laporan triwulan merupakan laporan capaian kinerja yang bersifat kumulatif dalam jangka waktu (satu) tahun. laporan capaian kinerja (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada wajib diaudit oleh kantor akuntan publik. dalam hal batas akhir penyampaian laporan capaian kinerja jatuh pada hari sabtu, minggu, dan atau hari libur, laporan capaian kinerja disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya. bagian ketujuh evaluasi capaian kinerja menteri keuangan selaku rups menugaskan direktur jenderal kekayaan negara untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja persero melalui capaian kinerja direksi secara periodik dengan mengacu pada kontrak kinerja direksi. evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja dan manual iku direksi setiap triwulan, dan membuat suatu kesimpulan, dan memberikan rekomendasi, pada setiap periode pelaporan. owwidih moment evaluasi capaian kinerja dilakukan terhadap setiap iku dalam (empat) perspektif sebagaimana dimaksud dalam evaluasi capaian kinerja terhadap kontrak kinerja triwulan dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan rups tahunan persero. bab iii pengelolaan kinerja dewan komisaris ketentuan mengenai pengelolaan kinerja direksi, sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku mutasi mutans terhadap pengelolaan kinerja dewan komisaris. hasil pencapaian kontrak kinerja dewan komisaris dapat digunakan sebagai: dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi selama satu tahun anggaran, sanksi kepada dewan komisaris. dewan komisaris menyampaikan usulan kontrak kinerja yang telah ditandatangani kepada rups. usulan kontrak kinerja disusun dengan tahapan sebagai berikut: penerjemahan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dewan komisaris perseroan, penentuan iku dan bobot iku untuk setiap ss, www .jdih.kemenkeu.go.id: dan penyusunan inisiatif strategis untuk mencapai target. usulan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan paling lambat (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku rap. pengukuran kinerja dewan komisaris disusun dengan menggunakan metode pengukuran kinerja yang terintegrasi yang merupakan penerjemahan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dewan komisaris dalam seperangkat ss. sebagaimana dimaksud pada dirumuskan dengan menggunakan perspektif yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, meliputi: perspektif pengawasan, berfungsi untuk mengukur keefektifan pengawasan dan pemberian nasihat oleh dewan komisaris terhadap tugas dan tanggung jawab direksi dalam pengurusan persero, dan perspektif pelaporan, berfungsi untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. www .jdih.kemenkeu.go.id babatau anak perusahaan persero atau badan hukum yang kepemilikannya oleh negara tidak terbagi atas saham serta kekayaan awalnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui penyertaan modal negara secara langsung atau dinyatakan sebagai kekayaan negara dipisahkankontrak kinerja yang telah mendapat pengesahan menteri keuangan selaku rups sebelum berlakunya peraturan menteri ini dinyatakan tetap sah dankementerian at arebintarkoax won nip paul 2ggformula perhitungan nilai kinerja perhitungan nilai kinerja persero ditetapkan dengan formula sebagai berikut: capaian iku realisasi target nss capaian iku bobot akhir iku) nilai perspektif nss yss) nilai kinerja nilai perspektif bobot perspektif penentuan bobot iku dan bobot perspektif bersifat fleksibel, disesuaikan dengan karakteristik persero serta mempertimbangkan prioritas kegiatan dan perspektif yang menjadi fokus persero. angka maksimum indeks capaian setiap iku ditetapkan sebesar dan angka minimum adalah ketentuan iku yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target: indeks capaian iku dapat dikonversi menjadi dengan ketentuan: iku mengukur kualitas, waktu atau biaya jumlah iku yang dapat dikonversi adalah maksimal 20y6 dari total iku dalam iku dari iku, dan berlaku kelipatan) penghitungan indeks capaian adalah: apabila realisasi iku sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian iku tersebut dikonversi menjadi apabila realisasi iku tidak memenuhi target, maka indeks capaian iku tersebut tidak dapat dilakukan konversi. www .jdih.kemenkeu. co.id formula penghitungan indeksindeks capaian iku realisasi target polarisasi minimize, nilai aktual realisasi pencapaian iku diharapkan lebih kecil dari target. indeks capaian iku (i realisasi target)) cc.. in l intl in cn cn 1l) dimana, indeks capaian ini indeks capaian bawahnya inimaksimum adalah cn capaian bawahnya cn capaian atasnya dengan grafik rentang target iku, adalah sebagai berikut: poles aaaa indeks so| capaian www .jdih.kemenkeu. 201p ekspektasi) indeks capaian merah (tidak memenuhi ekspektask pan kementerian an) birohukum e netmergh nip t90947199703100jdih.kemenkesjdih.semen (l)lpersen) dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran untuk kategori sangat tinggi, www jdih.kemenkeu.ofi. penyampaian surat permohonan persetujuan penampakan batas maksimal defisit apbd sebagaimana dimaksud dalam dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:, ringkasan rancangan peraturan daerah mengenai apbd tahun anggaran dan cc. rencana penarikan pinjaman daerah yang diusulnsebagaimana dimaksud dalam dan format rencana penarikan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c:,ykereaeran (maa) biro und luhut m.r. nip owl. ool. www .jdih.kemenkeu.go.id 1tnomor surat!oo.o sesuai naskah perjanjian pinjaman) akan digunakan untuk ocu.. tanda tangan cap basah) s) tidak perlu dilampirkan jika pinjaman berasal dari masyarakat (obligasi daerah) ""peamaaa pendapatan asti daerah pad) (ajo hasil pengelolaan kekayaan dasrahyang pisahkan tandan dyangsah tambah pad gado (al pendapatan transfer ( 5a|o transfer pemerintah pusat dana transfer umum) (ol bana bagasi pajak sao dana bagi hasi sumber daya alam selo bana lokasi umum go. dunia transfer pemerian pusat dara transfer umum osg12) mal transfer pemerintah pusat dana transfer khusus) sal dana alokasi khusus fisik bana alokasi khusus non fisik umah transfer pemerintah pusat dana transfer khusus tanker pemerintah pusat (lainnya) (aj banainsentif daerah bana sarjana keistimewaan diy umah transfer pemerah pusatlamnya (os) aa| total pendapatan transfer maintain pendapatan yang sah asl pendapatan iban bel pendapatan bana dara bar pendapatan lainnya dal juin maintain pendapatanyang sah total pendapatan bela ar belanja operasi sep belanja pegawai bag belanja barang sanga bs dae) hibah bantuansosal sel julian berada operasi besa) belanja modal bango ema peratatandan mesin belanja redundan bangunan belanja jalan rigasidan jaringan baal belanja aset tetaptainnya las| belanja setannya baso jumlah belanja modal dosa) kemenkeu.g aro belamjatisak terduga benda tidak terduga hal jumlah belanja tidak terduga goa) so| total belanja (set4614) safamasek rap transfer bagi hasil relibusike kabupaten kola seal. bagi hasil pajak kabupaten kota coal bagi hasil retribusi kabupaten kota ssio. bagi pendapatan lainnya kabupaten kota sol) jumlah transfer kabupaten kota ber total belanja dan transfer bsafsurp users esa bee aan eol penerimaan pembiayaan penggunaan spa 5e2lo pencairan dana cadangan se3|. hasil penjualan kekayaan daerahyang dipisahkan cea, pinjaman dalam negeri pemerintah pusat bes|. pinjaman dalam negeri pemerintah daratannya es). pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank ser| pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bukan bank |es| pinjaman dalam negeri obligasi beo. pinjaman dalam negeri lainnya (ol. penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara sal penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah |o penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya dao jumlah penerimaan pembiayaan @1s. pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan h7o|tainnya z9| pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank ) bank enl pembayaranpokok pinjaman dalam gegen obligasi tap pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya |iss| pemberian pinjaman kepada perusahaan negara ) |8a| pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah ben). pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya seo, jumlah pengeluaran pembiayaan oral perayaan nemtogaa)ran anggaran keagamaan pendapatan asi daerah pad) sao pak daerah sao retribusi daerah oajkoiasl pengertian kekayaan daerah yang dipisahkan sel rindam pandangan amended gag ajo pendapatan transfer bal transfer pemerintah pusat dana transfer umum) gol bana bagi hasi pajak ajo bana bagi hasil sumber daya sel bana alokasi umum gas durian transfer pemerintah pusat dana transfer umum os312 transfer pemerintah pusat dana transfer khusus) (5s bana alokasi khusus fisik yte|o dana alokasi khusus non fisik jumlah transfer pemerintah pusat dana transfer khusus bs316) selo transfer pemerintah pusat( lainnya) la9| danainsentif daerah danaotsus masa 2g) jumlah transfer pemerintah pusat hanya dosa bej ata transfer pemerintah pusat bal transfer pemerintah provinsi pendapatan bagi asi pajak 2elo pendapatan bagi hasi lainnya aro julian transfer pemerintah provinsi a| total pendapatan transfer o| maintain pendapatanyang sah pendapatan iban bani pendapatan dana dara bendapatantaimnya baal jumlah maintain pendapstanyang sen os33) total pendapatan (7a243 beam openai bari belaapegawah baal belanja barang jago bunga bola bel bantuan dih.kemenkeu.g as) belanja peralatan dan mesin (sar belanja gedung dan bangunan gas belanja jalan, irigasi dan jaringan belanja aset tetapiainnya belanja asetlainya sar jumlah belanja modal seal belanja tidak terduga 5aal beam tidak terduga sal jumlah belanja tidak terduga san ter belanja sassy transfer sari transfer bagi hasil desa gas bagi hasi pajak bagi asi retribusi solo bagi pendapatan lainnya seng transfer dana desa see umah transteragi hasi desa she sesi total belanja dan transfer sr62) isu retusa ers gas) pembiayaan seo penerimaan pembiayaan terj penggunaan siapa esj pencairan dana cadangan eootsinnya (gl pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bukan bank (ai .jumlah penerimaan pembiayaan aol. pengeluaran pembiayaan (ar) pembentukan dana cadangan 5a2| penyertaan modal pemerintah daerah pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah pusat sal sama keimanan dalam eget pemerintah daerah lainnya yas| 7j pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank bank ar) pembayaran pokok pinjaman dalam negeri obligasi (ag) pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya ( eo| pemberian pinjaman kepada perusahaan negara ( gol 7j pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah er| pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya bowl dunia pengeluaran pembiayaan s9) total pembiayaan netto ss) tempat, tanggal bulan tahun bupati walikota pejabat pengelola keuangan daerah nama surat perjanjian pinjaman pinjaman oo. ea. kepala daerah . (tanda tangan cap basah) diisi berdasarkan rencana penarikan pinjaman misalnya per semester, per tahun, dan seterusnya #. (tanda tangan cap basah| nama kepala daerah)uno inn una lon lon kepala daerah.. . kepala biro umum again u.b. pi. kepala bagian kementerian berbunga tuh m.r. lambang, menimbangtext pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomordalam rangka pemberian pembebasan bea masuk bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara yang selanjutnya disebut kantor pabean adalah kantor pelayanan utama kpu) bea dan cukai atau kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kpc)direktur jenderal sarana pertahanan departemen pertahanan, asisten logistik panglima tni, deputi logistik kepolisian republik indonesia, atau pejabat setingkat eselon yang ditunjuk oleh menteri pertahanan atau panglima tni atau kepala kepolisian republik indonesia.(l)text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor keamanan negara,ditetapkan dalam lampiran peraturan menteri keuangan ini. (l) barang sebagaimana dimaksud dalam huru diimpor oleh lembaga badan yang meliputiatau kontrak jual beli dengan departemen pertahanan, tentara nasional indonesia dan ataulembaga badan sebagaimana dimaksud dalam dan pihak ketiga sebagaimana dimaksudi, lampiran viii, lampiran ix, lampiran lampiran xi, lampiran xiibarang diimpor oleh lembaga kepresidenan:text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor oleh departemen pertahanan,dsurat kontrak kerja atas pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada huruf harus menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam surat kontrak kerja tidak meliputi pembayaran pajak dalam rangka imporlembaga badan sebagaimana dimaksud dalam dan pihak ketiga sebagaimana dimaksuddirektur jenderal, dengan melampirkan kontrak jual beli yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam kontrak jual beli tidak meliputi pembayaran bea masuk dan atau pajak text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor dalam rangka impor, atau perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan industri tertentu, sebagaimana dimaksud padaidentitas kepabeanan nik), fotokopi angka pengenal importir api p apit), dan rencana impor barang rib) yang disetujui dan ditandasahkan oleh pejabat terkait sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran xiii. atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal atas nama menteri menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk. atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padadengan menggunakan kartu kendali(l)lampiran lampiran ii, lampiran iii, lampiran iv, dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam lampiran sebagaimana text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor dimaksud dalam lampiran vii, lampiran viii, lampiran ix, lampiran lampiran xi, dan lampiran xii sebagaimana dimaksud dalam dan lampiran xiii sebagaimana dimaksud dalam hurufrmohonan pembebasan yang sedang dalam proses12 lam ikan.oo.ooooow xxx. |
peraturan menteri keuangan z dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan, menimbang bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang hak keuangan administratif bagi ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan daerah serta mantan ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan daerah beserta janda mudanya, hak keuangan administratif ketua, wakil ketua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, telah dipungut quran tabungan hari tua dari penghasilan ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah setiap, mengingat undang undang nomor tahun tentang hak keuangan administratif pimpintext pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuang. dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud dengan: peserta adalah ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah. adalah penghasilan terakhir peserta sebulan sesaat sebelum berhenti sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah yang menjadi dasar potongan premi yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan isteri, dan tunjangan anak. isteri suami adalah isteri suami sah peserta menurut hukumtext pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangantahun. kurang dari tahun hak hak peserta, adalah: tabungan hari tua tht), asuransi kematian asked). tabungan hari tua tht), diberikan dalam hal peserta: berhenti karena habis masa jabatannya, meninggal dunia pada masa aktif, berhenti karena sebab sebab lain. asuransi kematian asked), diberikan dalam hal: peserta meninggal dunia pada masa aktif, isteri suami atau anak peserta meninggal dunia sepanjang masa aktif. besarnya tabungan hari tua tht) peserta sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: bagi peserta yang berhenti karena habis masa jabatannya atau sebab sebab lain adalah lima puluh lima per seratus dikalikan penghasilan sebulan, atau dengan rumus: bagi peserta yang meninggal dunia adalah lima puluh lima per seratus kali hasil penjumlahan lima ditambah dibagi dua belas dikalikan penghasilan sebulan, atau dengan rumus: besarnya asuransi kematian asked) sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: dalam hal peserta meninggal dunia, adalah sebesar (dua ratus keseratus) dalam hal isteri suami peserta meninggal dunia, adalah sebesar (seratus lima puluh keseratus) dalam hal anak peserta meninggal dunia, adalah sebesar (tujuh puluh lima text pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan keseratus) (l) ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan hanya berlaku apabila seluruh iuran peserta diterima secara teratur. ketentuan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan peraturan tentang penggajian tunjangan ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah. ketentuan teknis mengenai pelaksanaan peraturan menteri keuangan ini akan diatur lebih lanjut oleh direksi aspen perserolembaran daerah kabupaten ogan komering ulu selatan asean kenangan sea tahun nomor:a. bahwa sesuai denglaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota dilaksanakan oleh gubernur selaku wakil pemerintah wilayah provinsi. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf maka.tnsperkuwrar yrovursi bukti era bertani,satuan polisi pamong praja, khususnya mengenai tugas dan fungsi perlindungan masyarakat, perlu mengadakan perubahan terhadap nomenklatur dan struktur organisasi badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakatrnetinakan dera, jam koran kreditnya:nn eni time), nomor tahun lembaran daerah tahun nomor seri d), nomor tahun (lembaran daerah tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan bab vii sampai dengan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bab vunjang pemerintah provinslaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian, dan keuangan, perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan penegakan hak asasi manusia, pembantuan penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik, penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi,provinsitata usaha, subbagian penyusunan program, subbagian keuangan dan perlengkapan. bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, membawahi subbidang bina ideologi, subbidang wawasan kebangsaan. bidang kewaspadaan nasional, membawahi subbidang kewaspadaan dini, pengawasan orang dan lembaga asing, submembawahii pemilu dan politikeuangan, nn,khusus investigasi, kelompok jabatan fungsional. penetapan wilayah kerja, pembinaan dan pengawasan pada satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota serta susunan jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan gubernur. bagan susunanmei bil iii ale (es af ms: (es, zes sz) (sesal 2eh iss dinas mm: her me: #li has ter gas see3: ket se5ese53 ani sil zee 25e$ mag masa (ni ed beom dna nan sa: i sel sasa 2x5 sesi ias2l sesi les ' . tai dal iss pengasas lea insects5 a50 mma fan! lol vgz , ::| issei 22on sell sisir s31 es5ll mana s280 gee soal ser beri aga lokal sa3i tekak sesi legal isi gan |
pet tetttideng. kepala bukan adalah kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten ogan komering ulu selat selatan. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukanbagian ketiga fungsidan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya. bab susunan organisasi susunan organisasi bukan terdiri dari:anggaran, membawahi subbidang perencanaan anggaran, subbidang pengendalian anggaran. bidang perbendaharaan, membawahi subbidang belanja langsung, subbidang belanja tidak langsung dan pembiayaan. bidang aset, membawahi subbidang ketatausahaan, subbidang pemanfaatan, subbidang pengamanan dan pemeliharaan. bidang akuntansi, membawahi subbidang verifikasi dan pembukuan, subbidang pelaporan. kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi bubukanbab viii ketentuan penutup uraian tugas dan fungsi bumuhtadin seratgan struktur susunan organisasi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten ogan komering ulu selatan kelompok jabatan fungsional tan seni subbab subbab uii subbab umum dan kepegawaian keuangan perencanaan dan dan dan dana dan dea bidang bidang bidang sub bidang sub bidang ketatausahaan verifikasi dan pembukuan sub bidang sub bidang pengamanan dan pemeliharaansa. bahwa dengan peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu nomor tahun sebagaimana telah diubah: bahwa sehubungan dengan hasil inventarisasi terhadap asset perusahaan daerah pasar kabupaten ogan komering ulu dan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia tahun dipandang perlu meninjau kembali dan menyempurnakan besaran penyertaan modal pemerintah kabupaten ogan komering ulu padad. pasar ditetapkand. pasar kabupaten ogan komering ulurp. empat puluh delapan miliyrp. bupati ogan komering ulu, cap dto yulius nawawi diundangkan baturaja pada tanggalad bana pak datanggaran pendapatan dan belanja daerah perubahandan rancangan peraturan walikota prabumulih tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah perubaherubaherubahankib aaa dawaarakbalk kian takhta onan tangan ciawperubahanntaian mental salah jennesini kuda aeameiamatan halaman dan malah mjanaaneapbd perubahsiahaan cahadaai landasan nneracianal nalakcanaan adtanggal september walikota prabumulih, ridho yahya diundangkan prabumulih pada tanggal september sekte baris daerah kota prabumulih, djoharuddin aini lembaran daerah kota prabumulih tahun nomorlum selesainya pelaksanaan pembangunan fisik gedung dewan perwakilan rakyat daerah kota palembang, yang diatursebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota palembang nomor tahun perlu pengaturan pengikatan dana anggaran penyelesaian pembangunan gedung dan pembayaran penyesuaian harga pelaksanapembayaran penyesuaian harga adalah pembayaran penyesuaian harga terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan dprd kota palembang yang dilaksanakan. bab maksud dan tujuan pengikatan dana anggaran ini dimaksudkan untuk penyelesaian pembangunan gedung dprd dan pembayaran penyesuaian harga. tujuan pelaksanaan penyelesainyelesaian pembangunan gedung dprd dan pembayaran penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam adalah sebesar rp. (dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah). dana sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk penyelesaian pembangunan gedung dprd sebesar rp. dua puluh lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan pembayaran penyesuaian harga sebesar rp. (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah). bab sumber dana pelaksanaan pekerjaan jl) pelaksanaan pembayaran penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung dprd sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari apbd tahun anggaran sebesar rp. (dua puluh milyar rupiah) dan apbd perubahan tahun anggaran sebesar rp. jima milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah). pelaksanaan pembayaran penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari apbd perubahan tahun anggaran sebesar rp. (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah). bab ketentuan penutup dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, makadicabut dan dinyatakan tidakron nu: peraturan daerah kabupaten bunngo, menimbang bahwa dalam upaya memelihara dan meningkatkan keselamatan para pengguna jasa angkutan dan pengguna jalan, perlu dilakukan pengujian terhadap setiap jenis kendaraan bermotor wajib uji,ngujian kendaraan bermotoretribusi pengujian kendaraan bermotor tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dan disempurnakan sesuahubuhubungan kabupaten bungo.adalah mengenai ketentuan pengujian kendaraan bermotor dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. bab. bab iii ketentuan pengujianwajib uji sebagaimana dimaksud pada meliputi: mobil bus: mobil penumpang umum: mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan:dan kereta tempelanbupati.dian habis. pelaksanaan uji berkala bagi setiap kendaraan wajib uji dapat dilaksanakan apabila: pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala luar wilayah pengujian yang bersangkutan. pelaksanaan uji berkala luar wilayah pengujian harus dilengkapi dengan rekomendasi numpang uji. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji berkala luar wilayah pengujian diatur dengan peraturan bupati. bab nama, obyek dan subyedan jenis kendaraan bermotor. bab vibiaya berkala pertama mobil bus dan mobil barang rp. mobil penumpang umum rp. kereta gandengan kereta tempelan rp. pengujian berkala kedua dan seterusnya: mobil bus dan mobil barang rp. mobil penumpang umum rp. kereta gandengan kereta tempelan rp. biaya. biaya pendaftaran uji rp. biaya penggantian buku uji rp. penggantian plat uji rp. pemasangan stiker uji berkal. a40bagian ketiga2dinas instansi yang membidangi perhubungan, komunikasi dan informatika. a43. a4a45,ebagai salah satu cara untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, maka perlu mengubah ketentuan peraturan daerah kabupaten bungo nomor tahun tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi masyarakat saat ini. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten bungo tentang retribusirevolusi: bencana alam banjir, gempa bumi,badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan. pemogokan: kebakaran:ari pemerintah kabupaten sinjai peraturan daerah kabupaten sinjaingat pemerintah kabupaten sinjaisertaabupateninjingattutupan lahan kabupaten dan kecamatan serta desa kelurahan, peta kontur, peta kelerengan, peta jaringan jalan dan sungai, peta selebaran fasilitas pendidikan, peta selebaran fasilitas kesehatan, peta fasilitas kawasan pariwisata, peta kawasan hutan, peta kawasan areal pertanian, peta kawasan areal perkebunan dan hortikultura, dan peta sebaran permukimingat pemerintah kabupaten sinjaicetakan, ukuran kerta, bahan cetakan dijumlah peta yang dicetgat pemerintah kabupaten sinjaiwilayah daerah kabupaten sinjai. bab saat retribusi terutang lis jai pemerintah kabupaten sinjai6ingat pemerintah kabupaten sinjalemari pemerintah kabupaten sinjailemari pemerintah kabupaten sinjaingat pemerintah kabupaten sinjainyediaan peta dilaksanakan oleh skpd yang terkait dengan pemetaan. skpd sebagaimana dimaksud pada diatas diatur dengan peraturan bupati bab pemerintah kabupaten sinjamerintah kabupaten sinjdaerah kabupaten sinjai, taire paser lembaran daerah kabupaten sinjai tahun nomor pemerintah kabupaten sinjai lampiran peraturan daerah kabupaten sinjai nomor tahun tentang retribusi penggantian biaya cetak peta struktur dan besaran tarif retribusi penggantian biaya cetak peta cetak peta tidaktidak berwarna,lima pemerintah kabupaten sinjai cetak digital peta ukuran peta topografi rupa bumi rp. , file (60x60 cm) minimal layer tambahan per layer rp. , file editing peta yang sudah ada rp. , file bupati sinjai, labirin yahyenggantian biaya cetak petabahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta wilayah kabupaten sinjakabupaten sinjai. ii. demi cukup jelas. cukup dengan skala tertentubadan perencanaan penelitian dan pembangunan daerah dan dinas pekerjaan umum kabupaten sinjpemerintah kabupaten sinjaipemerintah kabupaten sinjaiizin trayek dengan rahmat tuhan yang maha kuaizin trayek dalam kabupaten daerah tingkat sidenreng rappang perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian: bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan, baik angkutan orang dan angkutan barang seiring penggunaan ruang lalu lintas jalan yang semakin padat, maka perlu adanya revisi dan perubahan peraturan daerah yang lebih proporsional dengan menyesuaikan perkembangan perundang undangan dan peraturan pemerintah yang terbaru serta kondisi setiap wilayah daerah kabupateneluaran izin dan pemungutan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang perundangkendaraan bermotor roda (empat) yang dioperasikan untuk melayani penumpang umum dalam wilayah daerah kabupaten dan atau pedesaan dengan jaringan trayek tertentu yang telah ditetapkan. angkutan pedesaan adalah kendaraan bermotor roda (empat) yang dioperasikan untuk melayani penumpang umum pedesaan dan atau ibu kota kabupaten serta sebaliknya. angkutan barang adalah jenis angkutan yang menggunakan mobil barang yang mengangkut barang umum, barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat. trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap atau tidak terjadwal. izin trayek adalah adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur. izin operasi adalah adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengangkutan orang barang khususonal untuk melayani angkutan orang luar trayek daerah operasi yang telah ditentukecelakaan, pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan jalan. kendaraan penumpang umum adalah adalah setiap kendaraan bermotor yang terdiri dari bus dan mobil penumpang yang dikabupaten sidenreng rappang yang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun angkutan kabupaten kota adalah angkutan dari satu tempat tempat lain dalam wilayah kabupaten kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum dalam trayek tetap dan teratutempat duduksurat tanda uji kendaraan yang selanjutnya disingkat stub adalah surat yang dikeluarkan bagi kendaraan wajib uji yang dinyatakan laik jalan. kendaraan antar jemput anak sekolah adalah kendaraan bus atau mobil penumpang yang menjemput dan mengantar anak anak sekolah. 4x retribusi izin traysurat izin trayek dan atau izin operasi untuk setiap kendaradan pelayanan angkutan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat berupa pelayanan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur, pelayanan angkutan umum tidak dalam trayek.. pelayanan angkutan dalam trayek tetap dan teratur dilaksanakan dalam jaringan trayek. jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam adalah kumpulan trayek penumpang umum yang seluruhnya berada dalam daerah. setiap kendaraan untuk angkutan penumpang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: papan jurusan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang kendaraan: cc. identitas pengemudi yang ditempatkan pada das board kendaraan, kotak obat lengkap dengan isinya, alat kelengkapan lain yang diperlukan. kendaraan yang digunakan untuk angkutan daerah dapat dipasang papan reklame. pemasangan reklame pada mobil bus dan mobil penumpang sebagaimana dimaksud pada tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku. bentuk dan identitas kendaraan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab iii perizinan untuk melakukan kegiatan operasional pelayanan penumpang angkutan umum, setiap kendaraan wajib memiliki izin trayek. penerbitan izin trayek untuk angkutan dalam wilayah daerah dipergunakan bagi permohonan izin trayek baru, permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlakunya. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi penambahan jumlah kendaraan bermotor, pengalihan pemilikan perusahaan, perubahan lintasan trayek: penggantian kendaraan, dan perubahan domisili pemilik. permohonan izin trayek diajukan kepada bupati melalui kepala dinas. untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada wajib dilengkapi dengan persyaratan administrasi, yang meliputi aspek teknis lalu lintas, terdiri dari kelancaran lalu lintas: keamanan lalu lintas, kondisi ruas jalan yang dilalui. aspek teknis angkutan umum, terdiri dari faktor muatan: unjuk kerja pelayanan angkutan umum yang ada, tingkat dampak terhadap unjuk kerja pelayanan angkutan umum yang bersinggungan. apabila persyaratan administrasi dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud telah terpenuhi, maka kepala dinas mengeluarkan izin trayek dalam jangka waktu (empat belas) hari. izin trayek sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala dinas atas nama bupati. pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin diwajibkan untuk mengoperasikan kendaraan yang laik jalan, awak kendaraan yang mengoperasikan kendaraan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: melaksanakan wajib angkut penumpang, melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan, melayani lintasan trayek yang diberikan, dengan ketentuan mengangkut jumlah penumpang sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat tanda uji kendaraan stub), kecuali untuk angkutan bus diberikan dispensasi muatan sebanyak (dua puluh persen) dari jumlah tempat duduk sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada penumpang. menyerahkan kartu pengawasan sewaktu kendaraannya beroperasi: mematuhi segala ketentuan yang berlaku. pengusaha angkutan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud padasurat izin trayek. kartu pengawasan berlaku selama (satu) tahun. pengusaha angkutan wajib mengajukan perpanjangan izin dan atau kartu pengawasan satu) bulan sebelum habis masa berlakunya. izin trayek dicabut apabila pengusaha angkutan melanggar ketentuan sebagaimana maksud pada tidak merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan: cc. melakukan pengangkutan yang melebihi daya angkut kendaraan: 0d. memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat, memperoleh izin trayek dengan tidak sah: tidak melakukan perpanjangan kartu pengawasan selama (satu) tahun, telah habis masa berlakunya tanpa pemberitahuan kepada dinas, permintaan dari pengusaha pemilik kendaraan angkutan umum: dan ii. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf dan dilakukan setelah melalui proses peringatan sebanyak (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing (satu) bulan, khusus untuk huruf dan pencabutan izin dilakukan tanpa proses peringatan: setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek dan melaksanakan operasi kendaraan yang bersifat komersil dengan kendaraan umum khusus wajib mendapat izin operasi dari bupati, izin operasi sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala dinas atas nama bupati, permohonan izin diajukan kepada bupati melalui kepala dinas: izin operasi berlaku untuk jangka waktu (enam) bulan: persetujuan atau penolakan izin operasi selain berdasarkan persyaratan administrasi, juga mengacu kepada hasil analisis dan evaluasi kerja lalu lintas dan angkutan lapangan, s7 pengusaha angkutan yang telah mendapat izin operasi,izin operasi. kartu pengawasan berlaku selama (satu) tahun. pemegang izin trayek izin operasional yang melayani angkutan orang luar trayek daerah operasi yang telah ditentukan dapat diberikan izin insidentil. permohonan izin insidentil diajukan kepada kepala dinas. izin insidentil berlaku untuk jangka waktu sampai dengan hari: ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin, bentuk surat izin, bentuk kartu pengawasan, bentuk izin insidentil serta formulir penolakan izin diatur dengan keputusan bupati.atau badan yang mendapatkan izin trayek dari pemerintah daerah: wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin trayek. babtrayek adalah berdasarkan permohonan dari orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin trayek dan lamanya beroperasi. tarif retribusi angkutan penumpang umum ditetapkan sebagai berikut maksimum tempat duduk rp. mobil bus maksimum tempat duduk rp. mobil bus tempat duduk atas rp. tarif retribusi bagi kendaraan operasional yang sudah ada dalam trayek dan atau memiliki izin trayek, dibebankan biaya izin insidentil, apabila menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki. besarnya tarif retribusi izin insidentil yang dimaksud pada adalah sebesar rp. (tiga puluh lima ribu rupiah). izin trayek berlaku (lima) tahun bagi kendaraan umum dan perusahaan angkutan umum. izsetiap pemohon sebelum menerima izin trayek dan izin lainnya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan penagihan retribusi, diatur dengan keputuss11izin yang telah dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku sampai masa berlaku izin tersebut habis, dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi izin trayek kabupaten daerah tingkat sidenreng rappang lembaran daerahn, (c3denreng rappang menimbang aa. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat terhadap kegiatan rekreasi dan olahraga, maka pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan atau fasilitas sarana olahraga perlu ditingkatkan: bahwa dalam rangka mendukung pelayanan, pembiayaan terhadap pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan atau fasilitas sarana olahraga, maka tarif retribusi tempat rekreasi dan atau fasilitas sarana olah raga seperti tercantum, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau untuk diperbaharuobjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga menjadi retribusi tersendiri dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahragmpat rekreasi dan olahragakan dengan daerah,dibidang olahraga drda tempat rekreasi dan olahraga: fasilitas sarana olah raga adalah fasilitas sarana olah raga milik pemerintah daerah' disewakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, pertunjuk raga dan kegiatan penunjang kepariwisata yangadalah pelayanan tempat rekreasi dan sarana olahraga yang: latihan militer dan sejenisnya, dan tugas kedinasan yang berhubungan dengan pengembangan pariwisataerda tempat rekreasi dan olahraga:sarana, jangka waktu pemakaian, waktu pemakaian dan usia pengguna. bab wilayah pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut tempat rekreasi dan olahraga yang berada wilayah daerah. bab prinsip retribusi ditetapkan sebagai berikut tarif pemakaian dan atau penggunaan pelataran stadion ganggang rp. , hari tarif penggunaan sarana olahraga penggunaan stadion untuk olahraga komersil rp. , hari non olahraga komersil rp. , hari kamar istirahat rp. , hari penggunaan gelanggang olahraga untuk olahraga komersil rp. , hari non olahraga komersil rp. , hari penggunaan lapangan tennis rp. , hari penggunaan lapangan volly rp. , hari penggunaan lapangan takraw rp. , hari penggunaan lapangan basket rp. , hari penggunaan lapangan sirkuit rp. , hari cc. tarif masuk dan penggunaan tempat rekreasi serta fasilitas lainnya hari minggu libur orang dewasa rp. anak anak rp. hari biasa orang dewasa rp. anak anak rp. penggunaan fasilitas tempat rekreasi kamar ganti pakaian perorangan rp. perorangan rp. , sekali pakai ban mengapung rp. , jam gazebo rp. , sekali pakai perda tempat rekreasi dan olahraga: kamar istirahat biasa rp. , hari vip rp. , hari rumah adat rp. hari baruga rp. , hari panggung kesenian rppada saat masuk tempat rekreasi dan atau akan menggunakan fasilitas sarana olah raga tempat rekreasi. pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. kerjasama pemungutan retribusi adalahinstansi dengan kelompok kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dan institusi sosial, lembaga lain yang berbadan huku raga dibayarkan sekaligus pada saat masuk atau menggunakan tempat rekreasi dan olah raga, pemungut retribusi paling lama (tujuh) hari kerja wajib menyetorkan kepada skpd teknis. bagian ketiga angsuran dan penundaan pembayaran retribusi dibayar tunai pada saat orang pengunjung dan kendaraan yang masuk tempat rekreasi dan atau menggunakan fasilitas sarana olah raga tempat rekreasi, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaran perda tempat rekreasi dan olahraga:penagihan dan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsatata cara penagihan dan insentif pemungutkepala instantempat rekreasi dan olahraga: bab xii keberatan wajib retribusi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan yang jelas kepada bupati melalui kepala skpd teknisdimaksud kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan. bab xtempat rekreasi dan olahraga:tempat rekreasi dan olahraga:dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jenepontodaerah mempunyai kewenangan bidang perhubungan khusus perhubungan laut yang merupakan salah satu kewenangan yang perlu segera ditangani untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah bahwa untuk pembinaan,ukuran isi kotor lebih kecil dari gt. dalam wilayah kabupaten jeneponto bahwa untuk maksudk.keputusan menteri nomor km. tahun tentang kewenangan dan prosedur penunjukan pegawai negeri sipil pemerintah daerah selaku pembantu syahbandar keputusan menteri nomor km. tahun tentang pengukuran kapal kapal indonesia keputusan menteri perhubungan nomor tahun tentang pendaftaran kapalapal layar dengan pesawatdapat berlayar dengan aman garis lambuang timbul hingga ujung atas dari garis muatkapal syahbandar adalah petugas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tehnik kapal pembantu syahbandar adalah petugas dari pemerintah daerah setempat atau instansi lain yang samping menjalankan tugas utamanya ditunjuk dan ditetapkan untuk melakukan tugas tugas syahbandar surat pas kecil adalah bagian dari surat tanda kebangsaan kapal dan untuk memudahkan sesorang mengenal suatu kebangsaan maka kepada subyeknya diberi tanda kebangsaan retribusi, wajib retribusi adalah orang atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan air kapalsuatu jangka tertentu yang merupakan atasbutuhan pemenuhan kewajiban distribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangank dan laik laut serta pemenuhan perlengkapan administrasi kas daerah adalah kas pemerintah daerah kabupaten jeneponto. bab ketentuan pengukuran serta pendaftaran kapal setiap kapal yang berukuran isi kotor lebih kecil dari gt. yang dioperasikan laut dan sungai harus memenuhi syarat syarat tehnis dan laik laut sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk menetapkan kapal yang telah memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud pada ini, dilakukan pemeriksaan fisik dan alat perlengkapan keselamatan pelayaran pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh petugas yang mempunyai sertifikat syahbandar, pembantu syahbandar atau dipersamakan dan ditunjuk oleh bupati. (l). jenis kapal wajib diukur serta didaftarkan adalah kapal motor perahu gae, perahu barang speed boat perahu motor perahu layar ukuran tertentu perahu motor ketek. masa berlakunya surat tanda kebangsaan kapal pas kecil) dan sertifikat kesempurnaan selama satu tahun dan dapat dilakukan penggantian surat baru bab iii pengelolaan jl). pelaksanaan pengulang retribusilaksanakan oleh instansi tehnik yang ditunjuk oleh bupati instansi tehnik yang mempunyai fungsi melaksanakan inventarisasi kendaraan kapal laut dan sungai untuk pemberian surat tanda kebangsaan kapal pas kecil dan sertifikat kesempurnaan melaksanakan pengukuran serta pendaftaran dan penyelesaian administrasi melaksanakan penetapan, penagihan dan penerimaan retribusi pengukuran, pendaftaran pemberian surat tanda kebangsaan kapal pas kecil dan sertifikat kesempurnaan menangani pengadaan bangko surat tanda kebangsaan kapal pas kecil dan sertifikat kesempurnaan serta tanda selar kepada pemilik kapal. bab tata cara permohonan pelaksanaan pengukuran dan pendaftaran kapal (l). permohonan pengukuran dan pendaftaran kapal diajukan secara tertulis oleh pemilik kapal kepada kepala instansi tehnik dan mengisi formulir permohonan dengan melengkapi permohonan tertulis dari pemilik kapal surat bukti kepemilikan dari kepala desa lurah, surat keterangan domisili kapal dari kepala desa lurah surat pajak (keterangan tukang foto copy kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya foto kapal. setelah didaftar oleh bagian pendaftaran kapal, pemilik kapal diperintahkan membawa kapalnya pada tempat yang telah ditentukan untuk dilakukan pengukuran apabila pemilik kapal tidak dapat membawa kapalnya pada tempat yang telah ditentukan maka pemilik kapal memanggil petugas untuk dilakukan pengukuran petugas melakukan pemeriksaan identitas kapal maupun kelengkapan kelengkapan dan pemeriksaan fisik kapal apabila dianggap laik laut maka dilakukan pengukuran setelah kapal dianggap laik laut, maka hasil pengukuran diberikan kepada bagian pendaftaran kapal untuk diproses lebih lanjut. bab nama, obyek dan subyek retribusi dengan namapungut retribusi sebagai pembayaran atasobyek retribusi adalasubyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleab golongan retribusigolongkan sebagai retribusi jasa umum. bab vii prinsip dan sasaraian atau sama dengan biaya penyelenggaraarviii struktur dan besarnya tarif retribusi struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kapal struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut kapalukuran s d gt. sebesar rp. kapalukuran s d gt. sebesar rp. kapalukuran gt. s d gt. sebesar rp. kapalukuran gt. s d sebesar rp. rincian komponen biaya dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. jl). penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini seluruhnya disetor kas daerah secara bruto paling lama jam kepada petugas pemungut kolektor diberikan upah pungut insentif sebesar (lima persen) dari jumlah penerimaan. bab wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah dimana kapal dilakukanmasa retribusi dan saat retribusi terutang masa retribusi adalah pada saat dit, ditetapkan kemudian dengan keputusan bupati. bab penetapan retribusi (l). retribusi yang terutang berdasarkan skr dibayarkan dengan menggunakan ssd atau dokumen lain yang dipersamakan bentuk isi dan tata cara penerbitan ssd atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan kemudian dengan keputusan bupati. bab xii tata cara pemungutan dan pembayaran (l).. (l). pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur kemudian dengan keputusan bupati.retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan std. bab xiv pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi jl).adalah pelanggaran. bab xvi bab xvii ketentuan peralihan hasilyang dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku samapai akhir masa berlakukeputusan bupation, salinan (ckdeluk bakung kecamatan pondok subuh wilayah kabupaten mukomuko .eluk bakung kecamatan pondok subuh dalam wilay:css iiieluk bakung kecamatan pondok subuh dalam wilayah kabupaten mukomuko. babipondok subuhperda kabupaten mukomuko tahun tekteluk bakung kecamatan pondok subuh wilayah kabupaten mukomuko: batas wilayah desa teluk bakung kecamatan pondok subuh sebelah utara dengan desa teraman. sebelah selatan dengan desa air hitam. sebelah timur dengan desa induk pondok subuh. sebelah barat dengan lautan samudra hindia. luas wilayah desa teluk bakung kecamatan pondok subuh dengan luas wilayah km, dengan jumlah jiwa jiwa, kk. lampiran peta batas wilayah bab ii!sana ini iii iii iii int sii nii iii, apabila sebelum terbentuknya desa teluk bakung kecamatan pondok subuhteluk bakungeluk bakung kecamatan pondok subuhteluk bakung kecamatan pondok subuheluk bakung kabupatenea pain aga alan peta bupati situbondo peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasar, diperlukan sumber sumber pembiayaan yang salah satunya adalah dengpasar kabupaten situbondo sebagaimana telah diatur dengan peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang retribusi pasar perlu diganti, bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf dan hurufidik pegawai negeri sipilar hewan. pasar tradisional sederhanaok, kios, los, dan tendaengan melalui tawar menawar. pasar hewan adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli hewan ternaksar yang beratap tidak dipisahkaadalah bagian dari pasar yang berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar. tambatan ternak adalah tempat menempatkan hewan ternak yang beratap ataupun tidak beratap dipisahkan dengan pagar besi. kas umum daerah adalah kas umum daerah kabupaten situbondoasar, dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional sederhana yang dikelola oleh pemerintah daerah. (l) obyyang berupa pemakaian los: pemakaian kios: pemakaian halaman pelataran, pemakaian mck: parkir bongkar muat barang ternak, tambatan hewan ternak. tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah penggunaan fasilitas pasar tradisional sederhana yang diselenggarsar tradisional sederhana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk pemungut pemotong retribusi sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah initradisional sederhana yangpasar adalah kabupaten situbondo dimana fasilitas pasar tersebut digunakan. bab viii masayang diperlukan untuk pelayanan pasar tradisional sederhana yang diberikan oleh pemerintah daerah. saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya skr atau dokumen yang dipersamakan. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada adalah karcisumum daerah sebagai penerimaan daerah dalam waktu paling lama jam setiap harinya. dalam hal hari pemungutan sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnyii) dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjukretribusi pelayanan pasar kabupaten situbondo. bab pemanfaatan pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan pasar diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan fasilitas pasartan bab xiv pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pasakedaluwarsa penagihan pamsanksi administrasi diberikan dalam haisama ann del bupati situbondo, team per sel sy vndndkha widianto, s.h diundangkan situbondo pada tanggal des2011 sekretaris daerah pen situbondo, aj) ogan pre. harv icon, s.t.,m.m. ehibafa utama muda iv c) lam nip. lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor kena car lai farmer mantan pakta data |
bupati badung peraturan daerah kabupaten badung nomor tahun tentang pengelolaan rumah kos dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati baddalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahwa dengan semakin meningkatnya urbanisasi kabupaten badung seiring dengan berkembangnya berbagai macam fasilitas bidang: bahwa rumah kos telah berkembangmasyarakat yang berdasarkan prinsip tri hita kara467rencana tata ruang kawasan perkotaan denpasar, badung, gianyar dan tabanan:gedung: peraturan daerah kabupaten badung nomor tahun tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten badung, peraturan daerah kabupaten badung nomor tahun tentang izin gangguan: peraturan daerah kabupaten badung nomor tahun tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan:daerah. kepala badan adalah kepala bpp pengelolaan rumah kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan fasilitas rumah kos dengan jumlah kamar paling sedikit kamar paling banyak kamar untuk disewakan kepada penghuni untuk jangka waktu minimal bulanbab asas, tujuan dan ruang lingkup pengelolaan rumah kos berasaskan pada kepastian hukum: kesejahteraan: kebhinekaan tunggal ikan: keadilan dan pemerataan: keefisienan dan kemanfaatan, kemandirian dan kebersamaan: keterpaduan: kesehatan: keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan: dan kearifan lokal. pengelolaan rumah kos dilaksanakan dengan tujuan: memberikan kepastian hukum: mewujudkan rumah kos yang layak,aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya::izin pengelolaan rumah kos, tata tertib pengelolaan rumah kos, pengelolaan rumah kos, peran serta masyarakat, pengawasan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana. bab iii izin pengelolaan rumah kos setiap orang yang melakukan pengelolaan rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan rumah kos. izbppt. untuk memperoleh izin pengelolaan rumah kos, pengelola rumah kos harus mengajukan permohonan kepada bupati melalui bppt dengan persyaratan sebagai berikut memiliki persetujuan prinsip membangun: memiliki rekomendasi ukl upl: memiliki izin lingkungan: memiliki izin mendirikan bangunan (imb):dan memiliki izin gangguan (ho). izin pengelolaan rumah kos berlaku selama pengelola rumah kos menjalankan usahanya. izin sebagaimana dimaksud pada untuk kepentingan pembinaan, dan pengendalian pengelolaan rumah kos wajib mendaftar ulang setiap (lima) tahun sekali. dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, dan atau perubahan jumlah kamar pengelola rumah kos wajib mengajukan permohonan penyesuaian izin pengelolaan rumah kos. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan,pendaftaran kembali, dan penyesuaian izin pengelolaan rumah kos diatur dalam peraturan bupati. ketentuan teknis dalam pemberian izin mendirikan bangunan berpedoman kepada pedoman persyaratan teknis mendirikan bangunan gedung dan teknis mendirikan bangunan gedung. bab tata tertib setiap pengelola rumah kos berkewajiban untuk: memiliki izin pengelolaan rumah kos: bertanggungjawab secara keseluruhan atas segala aktivitas yang terjadi dalam rumah kos khususnya dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta tidak menyewakan rumah kos kurang dari (satu bulan: menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu, dapur, mck yang memadai dan layak: setiap bulan melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni kepada kalian banjar dinas kepala lingkungan setempat: mencegah rumah kos sebagai tempat melakukan perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma norma lainnya: meminta identitas dan mengajak penghuni baru untuk melapor paling lama 1x24 jam kepada kalian banjar dinas kepala lingkungan setempat: memberitahukan paling lama 1x24 jam setelah kedatangan kepada kalian banjar dinas kepala lingkungan setempat apabila menerima tamu yang menginap, membuat tata tertib rumah kos: i. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni rumah kosmemiliki nama yang terpasang dan mudah terlihat dengan jelas oleh umum, sebagai identitas rumah kos. dalam hal terjadi perubahan nama atau ganti pemilik dan perubahan jumlah kamar dan atau lantai, pengelola rumah kos wajib mengajukan permohonan perubahan: menyediakan buku register penghuni dan buku tamu: membuat perjanjian tertulis antara pengelola rumah kos dengan penyewa: penghuni rumah kos berkewajiban menjaga dan menjalankan tata tertib dalam rumah kos: memiliki identitas yang lengkap dari daerah asal dan mentaati aturan tertib administrasi kependudukan: melapor paling lama 1x24 jam kepada kalian banjar dinas kepala lingkungan dengan didampingi oleh pengelola rumah kos, melapor paling lama 1x24 jam kepada kalian banjar dinas kepala lingkungan dalam hal ada tamu yang menginap dengan didampingi oleh pengelola rumah kos: dan mengikuti dan mematuhi kewajiban sebagai penduduk setempat dan menyesuaikan dengan kehidupan sosial budaya setempat. bab pengelolaan rumah kos pengelolaan rumah kos dilakukan oleh pemilik rumah kos. pengelola rumah kos berkewajiban tinggal wilayah rumah kos. pengelolaan rumah kos sebagaimana dimaksud pada dapat dikelola sendiri atau dilimpahkan kepada pihak lain. dalam hal pengelolaan rumah kos melakukan pelimpahan pengelolaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut pihak yang menerima pelimpahan berdomisili desa kelurahan tempat rumah kos berada dan memiliki kartu tanda penduduk dan memberitahukan kepada pemerintah desa kelurahan melalui kalian banjar dinas kepala lingkungan setempat: bab larangan setiap pengelola rumah kos dilarang:dan menyewakan rumah kos kurang dari (satu) bulan. setiap penghuni dilarang menerima tamu selain diruang tamu atau tempat lain yang disediakan:gelolaan rumah kos. dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada bupati dapat menugaskan satuan kerja perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. guna efektifitas pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud berbekal lurah dibantu oleh kalian bajar dinas kepala lingkungan berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penghuni rumah kos wilayahnya masing masing dan melaporkan setiap terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah ini kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait. dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan rumah kos, bupati dapat membentuk tim koordinasi yang beranggotakan dari instansi terkait. bab viii sanksi administratif dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan rumah kos, bupati dapat meng: pembekuan izin pengelolaan rumah kos:dan pencabutan izin pengelolaan rumah kos. pengelola rumah koskali dengan tenggang waktu masing masing tujuh hari kalender. pengelola rumah kos yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dikenakan sanksi berupa pembekuan izin pengelolaan rumah kos. apabila pengelola rumah kos tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal pembekuan izin dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan rumah kosgelolaan rumah kos dibawah koordinasi pemerintah desa kelurahan setempasa saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka pengelola rumah kos yang telah melaksanakan pengelolaan rumah kos berkewajiban melakukan penyesuaian dengan peraturan daerah ini paling lama (enam) buc, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah. pengaturan hukum pengelolaan rumah kos dalam peraturan daerah iniearifan lokal. berdasarkan pemikiran sebagaimana diatasstabilitas wilayah kabupaten badung. il"asas keefisieten mua rea ko, salinan ka dicabut dengan perda tega tahun kes enabupaten mukomuko, menimbang la. bahwa dengan berkembangnya tempat pariwisata dan olah raga dalam wilayah kabupaten mukomuko, maka dipandang perlu adanya pengaturan retribusi yang jelas dan sistematis: bahwa untuk melaksanakrekreasi dan olah raga. perda kab. mukomuko tahun wwwda kab. mukomuko tahun bab nama, objek dan subjek retribusi retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyedia tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga disebut dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas meliputi tempat rekreasi tempat pariwisata cc. olah raga raga.serif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku daerah tersebutbiaya langsung unsur biaya persatuan penyediaan biaya tidak langsung cc. unsur biaya persatuan penyusunan aktiva tetap dan tidak tetap unsur biaya persatuan lain lain berkenan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut fasilitas golongan tarif tarif masuk anak anak rp. orang tempat rekreasi. hmm mann masuk dewasa rp. orang masuk anakanaka rp. soojorang tempat pariwisata naa man abad diah masuk dewasa rp. orang masuk #nakcanak rp. orang tempat olahraga knmomeamnnaamam ana raga perda kab. mukomuko tahun bab vii wilayah pemungutan retribusi yang berutang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan penyediatt, wajib retribusi wajib mengisi ordtata cara pengisian dan penyampaian ord sebagai rda kab, mukomuko tahupersamaan bab xiijs aek mukomuko, ts.) yg. uaa tiny unus kon! januari sekretaris oara"tempat usaha d..izin tempat usaha dan retribusi atasnyrepublik indonesia tahun tentang pengangkatan drs. h.r. makagansa, sebagai pejabat bupati bolaang mongondow utara propinsi sulawesi utara.. peraturan daerah nomo tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariattempat usahatertentucc.9g. foto copy ktpspor impor .ocoooneeeeeaaa rp. antar pulau, penyalur, distributor, agen, grosir dan sejenisnya .oooooooooooooon aan rp. toko swalayan supermarket) . cet rp. toko perabot furniture . rp. tok tekstil .ooooooooooooooeeeeeteaan rp. toko kelontong. rp. toko bahan bangunan . rp. toko alat alat kendaraan ber ot.oo rp. toko alat alat listrik . rp. toko sepatu dan sejenisnya . ses rp. toko barang barang elektronik . mona rp. toko arloji, kacamata dan rp. sejenisnya.o.oooooooo.oee tee toko buku dan alat tulis menulis.ooo teen rp. toko obat. rp. oo rp. toko emas .ooooooooooooooomeee matan rp. toko pakaian jadi . ena rp. toko penyewaan kaset vide0 . rp. toko alat alat pertanian . rp. toko alat peternakan perikanan . rp. toko makanan minum oc# #co .comosssvroennnanan rp. toko alat alat olah raga dan kesenian . rp. toko kembang dan lain lain . rp. toko telepon seluler hp) dll . rp. toko barang barang campuran . oom rp. toko penjualan hasil bumi . . sonoerisss0nsssonannsnan rp. toko cerdramnata source oooooomomomxeonenanan rp. nan nan aaa rp. nai nan rp. warung telekomunikasi wartel) .ooo rp. warung internet warnet) . rp. mesra maa mama rp. rumah makan .oooooooo.oooooom rp. tai rp. show room kendaraan beroda empat) . rp. show room kendaraan beroda dua dan tiga . rp. show room bahan bahan bangunan dan rumah tangga seer wol &mm.mcccanaaawasa rp. tempat permainan video game .ooo.oo. rp. perusahaan foto copy menggunakan unit media foto copy. rp. menggunakan unit media foto opy . rp. menggunakan unit mesin foto copy atau rp. rental mobil .o.voodoo@@jaa rp. rena memes rp. rp. tempat mainan anak anak.oooooooo rp. perusahaan golongan terdiri atas jenis usaha yaitu penggergajian sawmill) penenang hpa bersama rp. catatan pengendara pengendara alat berat penggunaan alat area hph nan rp. pembuatan barang kendaraan rp. pembuatan perabot rumah tangga meter).o.oooooooooocooonnnenne rp. aman aan rp. percetakan penjilidan . rp. pembuatan tekel, genteng dan sejenisnya.ooooocooooooooooom rp. pembuatan batu bata. rp. konfeksi.o.o.ooooooooooooooo nee rp. industri makanan dan minuman. css rp. bengkel mobil. oo. wetan rp. bengkel sepeda ot.ooooooooooo rp. a2. vulkanis.ooooeeee aan rp. bengkel besi pembuatan pagar,alat rumah tangga dan lain lain . rp. bengkel service barang barang rp. eiekefonik. oooocoomoean tempat pencucian kendaraan bermotor dan pengganti bahan pelumas. rp. studio foto dan cuci cetak foto . ne rp. usaha lainnya yang menggunakan tempat tenaga mesin pabrik: besar.ooooocooooo wooooom eter rp. sedang.oooooooooooooome rp. rp. tong pengolahan limbah emas menggunakan an. iii rp. gilingan batu emas. rp. mo. spbu.oo.ooooooooo memohon rp. jl, arms sea. keren anno rp. pangkalan minyak tanah. . rp. penyalur bbm kusmnrmsoenee era tesioansamantanh rp. perusahaan golongan iii terdiri atas jenis usaha yaitu bank swa .ooooooooooooooeeteee rp. asu ansi swasta .ooooooooooeai rp. angkutan laut meme aan atap nan rp. angkutan udara . rp. angkatan darat kendaraan roda empat) .voodoo rp. kendaraan roda enam) atau fobia rp. tao senenesenst sunan nasa senna penamaan rp. ruangan .ooooooooooowo.o week rp. tempat praktek dokter dokter spesialis . seen rp. dokter umum gigi .e went rp. praktek dokter bersama s d dokter. rp. tempat praktek tukang gigi. rp. tempat praktek mantri dan bidan praktek swasta eeeooo one nenek rp. lo, pati pijat .ooooooooooooooooooooooooom rp. laboratorium sta . rp. rumah sakit swasta . seen rp. rumah bersalin swasta . seen rp. klinik swasta .o.o mean rp. akuntan, pengacara, konsultan dan notasi s. rp. tukang jahit menyediakan kain . nen rp. tidak menyediakan kain leher rp. hotel bintang .voodoo rp. bintang il.ooo one rp. bintang iii . esa saves cmnemnten ann aam san rp. bintang paman rea rp. hotel melati siitaseaveonekemeae ena mena ana oran rp. tempat kos atas kamar rp. wisma penginapan hotel.oooooooooa rp. bioskop mititeen merah bar maaeceman nan oua aman nana rp. tukang gunting rambut, salon kecantikan rp. tata rias rambut demam mana rumah bola bil frd) . rp. dl, wassefey leo. rp. koperasi dan sejenisnya dame mee eat kana nan nana rp. perusahaan angola oes eretan bean aan era erp rekaman rp. perusahaan catering makanan jadi .o rp. tempat kursus bahasa inggris, komputer dan sejenisnya.ooo.oo.oo.ooooooom rp. tempat pendirian antena tower, pemancar . rp. tv, radio amatir dan sejenisnya .o rp. kolam renang .ooooooonneataaabupatiy4odan alasan yang singkat dan jelasurat permohonan diterima oleh bupati. pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan melakuk.pelanggaran bab ketentuan penutup pengurusan surat izin tempat usaha kabupaten bolaang mongondow utara mengacu pada peraturan daerah ini. peraturan daerah ini berlaku pada tanggalpada lembaran daerah kabupaten bolaang mongondow utara. ditetapkan di: borok pada tanggal jei.supa bolaang mongondow aankusumah pembina utama muda nip. lembaran daerah bolaang mongondow utara tahun nomor penjelasan atas peraturan daerah tentang izin tempat usaha dan pungutan retribusi atasnyasalinan ap, dicabut dengan perda paiperkebunan, dan industri perkebunan, sehingga untuk menjamin kelestarian lingkungan, hak hak masyarakat lokal dan dalam rangka menjalankan peran pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang undangan, maka perlu pengaturan perizinan bidang usaha perkebunanmemiliki izin dan memenuhi persyaratan sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf dan huruf aat perda kabupaten mukomukoini"ab viii masa berlaku izin iu: dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap surat pendaftaran usaha perkebunan sup), pengusaha perkebunan wajib mengajukan pendaftaran ulang dengan ketentuan sebagai berikut usaha budidaya perkebunan dilakukan pendaftaran ulang setiap (tiga) tahun. usaha industri perkebunan dilakukan pendaftaran ulang setiap (tiga) tahun bab golongan retribusi retribusi izin usaha perkebunan termasuk golonganusaha perkebunan diukur berdasarkan jumlah,volume, jenis dan luasusaha perkeb, yang meliputi biaya orientasi lapangan, pengukuran, penggambaran, pembuatan rancangan teknis dan pelayanan. perda kabupaten mukomuko tahun bab xusaha budidaya perkebunan sebesar rp. sepuluh ribu rupiah) per surat pendaftaran usaha perkebunan sup) sepuluh ribu rupiah) per pendaftaran ulang iup terhadap usaha budidaya perkebunan sebesar rp. lima ribu rupiah) per pendaftaran ulang sup terhadap usaha budidaya perkebunan sebesar rp. tiga ribu rupiah) per izin usaha industri perkebunan dipungut sebagai berikut kapasitas mesin sampai dengan ton per tiga juta dua ratus ribu rupiah) kapasitas mesin diatas ton perjam sebesar rp. empat juta delapan ratus ribu rupiah) kapasitas mesin diatas ton perjam sebesar rp. delapan juta rupiah) kapasitas mesin diatas ton perjam sebesar rp. enam belas juta rupiah) pendaftaran ulang usaha industri perkebunan sebagai berikut kapasitas mesin sampai dengan ton per jam sebesar rp. empat ratus ribu rupiah) kapasitas mesin diatas ton perdua juta empat ratus ribu rupiah kapasitas mesin diatas ton perjam sebesar rp. empat juta rupiah) kapasitas mesin diatas ton perjam sebesar rp. delapan juta rupiah) 9g. retribusi usaha penangkap pembibitan dipungut sebesar rp. satu juta rupiah) sekali perizinan retribusi dipungut pada saat perusahaan menyelesaikan perizinan perda kabupaten mukomuko tahun aan . bab xiii wilayah pemungutan retribusi wilayah pemungutan adalah kabupaten mukomuko bab xiv masa retribusi dan saat retribusi terhitungberhdalam disetor kas daerah. bab xvi sanksi administrasi perubahan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan tetapi tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan satu kali peringatan tertulis tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan pencabutan izin usaha perkebuperda kabupaten mukomuko tahun . nummer bab xviyang dipersamakan!perda kabupaten mukomuko tahunpembinaan dan pengendalian perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan wajib menyelesaikan hak hak atas tanah selambat lambatnya (dua) tahun sejak diterbitkan iup,: mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, berdaya guna dan berhasil guna, membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumberdaya alam secara lestari, melakukan sertifikasi benih bibit penangkap benih usaha bina perorangan badan, melaporkan kegiatan diversifikasi usaha selain usaha pokok perkebunanyang terkait sesuai ketentuan yang berlaku: perda kabupaten mukomuko tahunsecara berkala setiap (enampengolahan, pemasaran hasil pertanian dan instansi terkait. dalam pengelolaandalam pembinaan dan pengendalian terhadap usaha perkebunan dilakukan kegiatan klarifikasi usaha perkebunan setiap (tiga) tahun sekali dan melaksanakan sertifikasi benih pembinaan dan pengendalian usaha perkebunan diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten sesuai lingkup kewenangannya, dalam rangka pembinaan dan pengendaliperkebunan dalam huruf (h). bab xxiii instansi pemungut instansi pemungut retribusi izin usaha perkebunan ditetapkan oleh kepala daerah, uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar (lima persen) dari jumlah pungutanperda kabupaten mukomuko tahunda kabupaten mukomuko tahun bab xxvancam pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak rp. lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar retribusi yang berhutang: tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran: atau sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab xxvii ketentuan peralihan bud, maka izin usaha perkebunan atau surat pendaftaran usaha perkebunan dinyatakan tetap berlaku dan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang sejak diberlakukannya perda ini. perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hgu sebelum tanggal atau pengurusan hgu sudah sampai tahap panitia tetapi belum mendapatkan surat pendaftaran usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan, wajib mengajukan pendaftaran usaha perkebunan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan fotokopi sertifikat hgu, akta perusahaan dan perubahannya dan laporan kemajuan perusahaan, panitia sebagaimana dimaksud dalam merupakan tim yang dibentuk daerah dalam rangka memberikan pertimbangan pemberian hak guna usaha. perda kabupaten mukomuko tahunz27perkebunan perda kabupaten mukomuko tahun babi ketentuan umum dalam peraturan daerah ini dimaksud dengan kabupaten adalah kabupaten mukomuko, bupati adalah bupati mukomuko, dinas adalah dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan kabupaten mukomuko: kepala dinas adalah kepala dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan kabupaten mukomuko, budidaya perkebunan adalah jenis tanaman yang dikelola oleh sub sektoranen:guna usaha atau hak atas tanah lainnya dengan luas areal minimal ha, pp! izin usaha industri perkebunan yang selanjutnya disebut iupusaha budidaya tanaman tag perkebunan yang meliputi kegiatan pratama, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen dan atau usaha industri perkebunan, izin usaha industri perkebunanuntuk melakukan kegiatan pengolahan hasil komoditi perkebunan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan,:, perda kabupaten mukomuko tahumbuka lahan untuk usaha budidaya perkebunan: tam, surat pendaftaran usaha perkebunan yang selanjutnya disebut sup adalah surat yang diberikan pejabat pemberi izin yang berlaku seperti layaknya iup. bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi izin usaha perkebunan dipungut retribusi terhadap pemberian izin usaha perkebunan, objek retribusi adalah setiap pemberian izin usaha perkebunan: subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh izin usaha perkebunan. bab iii jenis, usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ini terdiri atas usaha perkebunan rakyat adalah usaha perkebunan yang luasnya sampai ha, usaha perkebunan besar skala kecil adalah usaha perkebunan dengan luas areal atas sampai dengan ha, usaha perkebunan besar skala menengah adalah usaha perkebunan dengan luas areal atas sampai dengan ha, usaha perkebunan besar skala besar adalah usaha perkebunan dengan luas areal atas sampai dengan ha, luas maksimum usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam angka.perda kabupaten mukomuko tahun usaha industri perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ini meliputi industri ekstraksi kelapa sawit, industri penyulingan minyak atsiri, industri perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan,i: pola kemitraan petani atau masyarakat dengan investor yaitu pola pengembangan dengan mengikut , bab perizinan setiap perorangan badan yang melakukan usaha perkebunan wajib memilki izin usaha perkebunan iup). izin sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. untuk mendapatkan izin usaha perkebunan setiap orang atau badan harus terlebih dahulu melengkapi syarat syarat yang ditetapkan oleh kepala daerah. perda kabupaten mukomuko tahun . . usaha budidaya perkebunan yang luas lahan (dua puluh lima) atau lebih wajib memiliki izin usaha perkebunan iup). usaha budidaya perkebunan yang luasnya kurang dari (dua puluh lima) ha, wajibsetiap perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada angka harus memiliki izin usaha industri perkebunan. usaha industri perkebunan yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam harusbab syarat syarat perizinan perkebunan usaha perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara indonesia atau badan. untuk memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud wajib memenuhi syarat syarat sebagai berikut akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang terakhir, nomor pokok wajib pajak npp) dan nomor pokok wajib pajak daerah ppd(da kabupaten mukomuko tahun uulakukan kemitraan sesuai dengan untuk memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi pola sebagaimana diatur pada pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan menerima pasokan bahan baku dari kebun masyarakat: pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan pasokan bahan baku yang tersedia. bab tata cara memperoleh perizinan usaha perkebunan permohonan izin usaha perkebunan disampaikan kepada kepala daerah melalui kepala dinas yang membidangi perkebunan dengan temuannya kepada menteri pertanian dan instansi terkait. setelah menerima permohonan izin usaha perkebunan dari pemohon dalam jangka waktu selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja, kepala daerah telah dapat memberikan jawaban setuju atau menolak izin usaha perkebunan. sebelum kepala daerah memberikan jawaban terhadap permohonan izin usaha perkebunan,perda kabupaten mukomuko tahun u uuu,, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari kepala daerah: untuk memperoleh persetujuanterkait. perusahaan perkebunan yang telah memiliki iup yang akan mengadakan perluasan kapasitas pabrik terlebih dahulu wajib memperoleh izin peningkatan kapasitas dari kepala daerah, untuk memperoleh izin penambahan kapasitas pabrikningkatan kapasitas pabrik dari kepala dinas yang membidangi perkebunan. nana perda kabupaten mukomuko tahun mau di bab vii izin pembukaan lahan (land clearing) izin pembukaan lahan land clearing) ditertibkan oleh kepala dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan kabupaten mukomuko, izin pembukaan lahan land clearing) diberikan kepada perusahaan pemegang iup: untuk memperoleh izin pembukaan lahan land clearing) perusahaan harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan kabupaten mukomuko dengan tembusan camat setempat dengan dihampiri rencana kerja tahunan: laporan kegiatan perusahaan, jumlah bibit siap tanam, dalampenuhi: perusahaan wajib menyampaikan laporan tertulis setiap bulan kepada pemberi izin,,pertanian, perkebunan dan kehutanan kabupaten mukomuko. kepala dinas pertanian, perkebunan dan kehuta,:dung, menimbang dan olahraga. (l))waktu penggunaan jasa pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga: tempat rekreasi objek wisata sangertaman ayunuluwatu dewasa domestik sebesar rp. per orang, manca negara sebesar rp. per orang. anak anak domestik sebesar rp. per orang, manca negara sebesar rp. per orang. objek wisata air terjun punggung dewasa domestik sebesar rp. per orang, manca negara sebesar rp. per orang. anak anak domestik dan manca negara sebesar rp. per orang. tempat olahraga sewa penggunaan (satu) lapangan tenis setiap bulan dengan (empat) kali pemakaian, yaitu sebagai berikut: lapangan tertutup (in door): pukul pukul wita rp. pukul pukul wita rp. pukul pukul wita rp. pukul pukul wita rp. lapangan terbuka: pukul pukul wita rp. pukul pukul wita rp. pukul pukul wita rp. pukul pukul wita rp. sewa lapangan yang digunakan khusus untuk pertandingan insidentil besarnya untuk setiap (satu) jam pemakaian yaitu sebagai berikut lapangan tertutup (in door) satu lapangan rp. lapangan terbuka, satu lapangan rp. sewa penggunaan (satu) lapangan bulu tangkis setiap bulan dengan (empat) kali pemakaian selama (tiga) jam yaitu sebesar rp. sewa penggunaan (satu) lapangan tembak setiap (satu) jam yaitu sebesar rp. sewa penggunaan gor setiap (satu) jam yaitu sebesar rp. , : yang digunakan khusus untuksepak bolgor tenis mejpanjat tebing setiap (satu) jam yaitu sebesar rp. , : untuk kegiatan pertandingan untuk setiap (satu) jam pemakaian sebesar rp. , : sewa penggunaan kolam renang untuk karcis masuk dewasa rp. per orang anak anak rp. per orang. bagi lembaga pemerintah daerah dan sekolah daerah yang menggunakan memanfaatkan tempat olahraga tidak dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf setelah mendapat rekomendasi dari dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten badubadung atau dimana tempat olah raga itu beradarekreasi dan olahraga umum bahwa keberadaan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten badung, perlu dikelola secara baik sebagai sarana pelayanan umum yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. untuk mendukung dan memenuhi biaya pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang merupakanraga termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha, sehingga dalam penyelenggaraan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layakanak anak adalah usia tahun sampai dengan tahun. yang dimaksud dengan dewasa adalah usia diatas tahun. huruf yang dimaksud dengan insidentil adalah penggunaan pemanfaatan tempat olahraga untuk kepentingan diluar kegiatgelolaan air tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bad, bahwa pengendalian pengambilan air tanah sebagaimana diatur dalamsudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum d:badung dan bupati badbali.inas adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kewenangan bidang pengelolaan air tanah daerah. kepala dinas adalah kepala dinas yang membidangi air tankepala badan adalah kepala badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten baddaya rusaktujuan, fungsiair tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selarasbab iii wewenang dan tanggung jawab (dl) wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan air tanah meliputi: menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah daerah berdasarkan kebijakan air tanah nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah, menetapkan pola pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh daerah berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dengan air permukaan,ekungan air tanah dalam satu daerah:daerah, mengatur dan memberikan izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah: mengatur dan memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah: il. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh daerpelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas. dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada kepala dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah provinsi. bab landasanjdaerah. (l) daerdaerah sebagaimana dimaksud dalam penyusunan kebijakan teknisdalam daerah. ( pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada yaitu strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah. (sebagaimana dimaksud padab penyelenggaraancc. pemantauan dan evaluasi: konservasi air tanah: pendayagunaan air tanah:(l)sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada menteri dan gubernur. paragraf penetapan zona konservasi jbagaimana dimaksud pad(laksanakan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pad(dalam peraturan bupati. bagian keempat pemantauan dan evaluasi (l) bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam hurufpemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah diatur dalam peraturan bupati. (l) bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalamsetiap orangair tanah. ( atau disesuaikan dengan perkembangan teknologi. s5)disediakan dan dipelihara oleh bupati sesuai dengan kewenangannya(jjl)s5) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan air tanah diatur dalam peraturan bupatid(dl) setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan air tanah wajib memiliki izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui bpptjl) dikecualikan bagi pemanfaatan air tanah tanpa izin pemanfaatan air tanah apabila penggunaan air tanah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari bagi perorangan, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan air tanah tanpa izin sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. (dl)berkewajibandisampaikan kepada menteri dan gubernur. bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah kepada kepala badan. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dan rekomendasi teknis diatur dalam peraturan bupati. (jl) pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dilarang melakukan pengeboran atau penggalian air tanah lokasi selain yang telah ditetapkan. pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada (l)l)ngguna izin yang akan melaksanakan perpanjangan kegiatan pemanfaatan air tanah wajib memiliki izin perpanjangan. (l) perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diajukan secara tertulis kepada bupati melalui bppt paling lambat (tiga) bulan sebelum izin berakhir. bupati memberikan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada jl) setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dan bupatidapat melimpahkan kewenangan penerbitan perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah kepada kepala badan. jl)ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diatur dalam peraturan bupatisetiap orang dilarang: merusak, melepas, memindahkan dan menghilangkan meter air dan atau merusak segel dari instansi terkait pada meter air, mengambil air pada pipa sebelum meter air, tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin, menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya, melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air, melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air, dan atau melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana pada cekungan air tanah yang tidak didasarkan pada norma, standar, dan pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat berakhirnya izin (l)pembiayaan ( untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah, anggaran swasta, dan atau hasil penerimaan biaya jasayang bersangkutan dalam bentuk kerjasama. bab viii(djl)ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah diatur dalam peraturan bupati. bab sanksi administrasi jl)huruf dan hurufhuruf danair tanair tan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dixii ketentuan peralihan jpermohonan izin pengambilan air bawah tanah yang sedang dalam prosesrizinan, pengawasan, dan pengendalian pengambilan air bawah tanah dan air permukamakaian dan pengusahaan air diberikan oleh bupati setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pemerintah atau pemerintah provinsidan antara lain antara laindenganjain untuk pertambangan dan energi serta konantara lain, penambangan batuan. huruf cukup jelas yang dimaksud dengan kegiatan yang dapat mengganggu sisa sumur pengeboran atau penggalian air tanah didasarkan pada kondisi hidrogiologis setempat.iyang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan lingkungan adalah keadacukup jelasdengan para pemilik kepentingan: pelaksanaan uji pemompaan air tanah, analisis kualitas air tanah:psasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa ruko, toko, kios bedak, los glee lesehan, aset pemerintah kabupaten lainnya dalam radius dari pasar, jasa kebersihan dan keamanandaerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah kabupaten dengan tempat usaha berupa ruko, toko, kios bedak, los glee lesehan, yang dipakai dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan menengah, modal kecil dan menengah, dengan proses jual beli melalui tawar menawar. pasar kelas adalah pasar daerah yang mempunyai fasilitas bangunan memadai dan atau tempat strategis dengan ditunjang animo pedagang dan pengunjung pasar yang besar. pasar kelas adalah pasar daerah yang mempunyai fasilitas bangunan kurang memadai dan tempat yang kurang strategis. bangunan pasar adalah semua bangunan dalam pasar dengan bentuk permanen atau semi permanen yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten yang merupakan tempat usahapasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa ruko, toko, kios bedak, los glee lesehan. rumah toko adalah bangunan permanen dalam pasar yang dibangun dan atau dikuasai oleh pemakai dengan status hak guna bangunan, hak pakai, terdiri dari (dua) lantai yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk berjualan atau memperagakan dagangan usahanya secara grosir atau eceran. tokobedakglee lesehan adalahadalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. fasilitas pasar adalah fasilitas fasilitas yang menunjang kegiatan dan usaha para pedagang pasar. bukti pemakaian tempat usaha yang selanjutnya disingkat batu) adalah bukti diri yang diberikan kepada pedagang untuk memakai tempat berjualan pada ruko, toko, kios beddiberi wewenang menyelenggarakan pengelolaan pasar. pejabat yang ditunjuk adalah kepala skpd yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengelolaan pasabagian kesatu pengelolaan pasar pemerintah kabupaten berwenang untuk melaksanakan pengelolaan pasar daerah. pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada meliputi pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan pasar. ketentuan mengenai pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua ketentuan perizinan setiap pedagang baik perorangan maupun badan yang memakai tempat usaha berjualan pasar wajib memiliki surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan. surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk buku bukti pemakaian tempat usaha batu). batu sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pedagang yang memakai tempat berjualan pada ruko, toko, kios bedak. untuk mendapatkan surat keterang, tata cara pengajuan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. batu sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun. batu yang telah habis masa berlakunya, dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan darilima belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya. batu sebagaimana dimaksud dalam dapat dipindahtangankan kepada orang lain. pemindahtanganan batu sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk. biaya permohonan batu sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: pasar kelaspasar kelas ii:bab iii nama, objek dan subjek retribusi setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar dipungut retribusi dengan nama retribusi pelayanan pasar. objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa ruko, toko, kios bedak, los glee lesehan, jasa kebersihan dan keamanan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang. subjek retribusi adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan menikmati pelayankelas tarif no| pasan sensfasiltas retribusi (rp).pasar hewan besar sapi, ekor hari hewan kerbau, kuda) hewan kecil kambing, ekor hari domba) ketentuan mengenai nama, lokasi pasar dan kelas pasar diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatsarsegala bentuk pemberian hak pemanfaatan kios los, tenda lesehan didalam pasar milik pemerintah kabupatenplay pasar.doc penjelasan atas peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasar umum pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melaksanakan kegiatan ekonomi pertukaran produksi dan konsumsi. semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi maka pasar akan semakin berkembang dan semakin banyak barang yang dipertukarkan. dari segi fisik bangunan pasar daerah yang ada kabupaten, antara pasar yang satu dengan pasar yang lain tidak selalu sama. ada pasar daerah yang dibangun secara permanen dan ada yang semi permanen. demikian juga dengan fasilitas yang tersedia antara pasar yang satu dengan yang lain tidak sama. perbedaan fisik bangunan, fasilitas dan tingkat frekuensi kegiatan ekonomi inilah yang menjadi dasar pemerintah kabupaten menetapkan klasifikasi pasar menjadi (dua) yaitu pasar kelas dan pasar kelas dalam rangka melaksanakan pengelolaan pasar agar lebih berdaya guna, tertib, aman dan nyaman sesuai perkembangan masyarakat dan dapat memajukan perekonomian maka pemerintah kabupaten mengatur ketentuan tentang perizinan pemakaian tempat pada pasar dan menetapkan retribusi pelayanan pasarsar harus disesuaikan baik dasar hukum maupun materi muatan termasuk penyesuaian tarif retribusinya. demi cukup jelas. cukup jelas. pembangunan adalah suatu keadaan dimana ada pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar yang meliputi pembangunan pasar baru maupun perbaikan bangunan pasar yang sudah ada. pengembangan pasar meliputi kegiatan memperluas pasar, menambah potensi pasar lama dengan pasar baru pembinaan dilakukan dalam bentuk penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaindeks harga dan perkembangan perekonomian adalah peninjauan tarif disesuaikan dengan laju inflasi dan perkapita masyarakattarif ditetapkan dengan peraturan bupatiapa muka dicabut dengan perda salinan tahun peraturan daerah kabupaten mukomuktse@&. dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksudkanatasan retribusi bupati dapat memberikan pengurungan keringanan dan pembebasan retribusi. . wait ane sea perda kab. mukomuko tahuapabila wajib mana dimaksudkan pada terganggu apabila: diterbitkan surat teguran: atauperda kab. mukomuko tahun bab ketentuan penyidikan pejabat pegawai negaretribusi daerah., melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut: meminta bayang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, i,:perkumpulan,firma,kongsi,: perda kab. mukomuko tahupajaebutrrda kab. mukomuko tahun: objek retribusi meliputi pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber tpa, atau: pengambilan dan pengangkutan sampah dari tps, tpa: cc. penyediaan tpa: pengolahan dan atau pemusnahan sampah tpa: dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum: pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum: te,perda kab. mukomuko tahuv,sampah tarif rp) rumah tangga pertokoan kedai rumah makan hotel la. pabrik home industri rumah sakit perkantoran perda kab. mukomuko tahun bab vii wilayah pemungutan retribusi pelayanan persembahan kebersihan dipungut dalam wilayah daerah kabupaten mukomuko. bab viii masa retribusi dan saat terutang masa retribusi adalah satu bulan. saat retribusi adalah pada saat diterbitkan skr atau dokumen lain yang dipersamakan. tv,. perda kab. mukomuko tahun, isi,, dan,(satu) bulan perda kab. mukomuko tahudiajukan secarakanuasa nan anna bae nana area perda kab. mukomuko tahun |
"aa alanizin gangguan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bolaang mongondow utara menimbang :a.guan usaha finder ordonansiretribusi izin gangguan finder ordonansi). mengingat undang undang nomor.tentang kewenangan pemerintahan dan.keppres nomor tahun tentang teknis penyusunan peraturan daerah, undang undang dan bentuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keppre,gangguan bab ketentuan umum meme indeks kawasan pariwisata kesmmeemaenon indeks kawasan perumahan dan pemukiman .ooo.o.molo. bab xixi ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka semua peraturanperaturan daerah tanggal ki. bupati bolaang mongondow urang? makagansa diundangkan borok pada tanggal sekretaris daerah kabupaten san utara jaitentang retribusi izin gangguannomor baran daerah kabupaten bolaang mono now utara |
mere moana dicabut dengan perda salinan "h! mukomuko, menimbang bahwa kayu rakyat merupakan komponen vital yang terdapat dalam, bahwasudah tidak sesuai lagatasaturan daerah kabupaten mukomuko.alam penerbitan dokumen angkutan kayu rakyat, pemegang jin mengajukan permohonan penerbitan dokumen angkutan kayu rakyat kepada pejabat penerbit dengan tembusan kepada kepala dinas kabupaten. kayu yang akan diangkut harus berasal dari perizinan yang sah. permohonan penerbitan dokumen angkutan kayu rakyat sebagaimana dimaksud pada dihampiri persediaan stock kayu pada saat pengajuan permohonan, daftar kayu yang akan diangkut, indentitas pemohon, photo kopi izin pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat. bukti setor pelunasan kewajiban. tata cara penerbitan dokumen angkutan kayu rakyat kayu rakyat, wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik kayu. pemeriksaan fisik kayu meliputi pengukuran dan penetapan jenis yang dilakukan lokasi tempat kayu akan diangkut. pengisian blank dokumen angkutan kayu rakyat dilakukan dengan menggunakan mesin tik.jarak tempuh normal. pemegang izin wajib mencatat penambahan dan pengurangan kayu rakyat dalam jangka waktu (satu) bulan. realisasi penambahan dan pengurangan kayu rakyat setiap akhir bulan dimasukan dalam laporan mutasi kayu bulat lmb) kayu rakyat. lmbanuiumaa c $$, ee : perda kabupaten mukomuko tahun kayu rakyat lokasi penebangan dapat diubah bentuk dari kayu bulat rakyat menjadi kayu pacaran atau sentimen kayu olahan rakyat lainnya. perubahan bentuk kayu bulat rakyat menjadi kayu olahan sebagaimana dimaksud pada dituangkan kepengangkutan kayu rakyat, yang telah mengalami perubahan bentuk harus dibuat dan dimasukan dalam laporan mutasi kayu olahan mko) kayu rakyat. mko1 php tanggai juli perihal penetapan sentimen dan pengukuran kayu pacaran.urda kabupaten mukomuko tahun pendistribusian blank dokumen angkutan dari dinas provketentuan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut tingkat pengukuran biaya retribusi izin diukur berdasarkan pada jumlah keseluruhan batang per jenis pohon yang akan dimanfaatkan dipungut dikalikan (dua persen) dari harga jual pasaran kayu bulat per meter kubik. tingkat pengukuran biaya iuran produksi diukur berdasarkan pada jumlah produksi kayu keseluruhan yang akan dimanfaatkan dipungut dikalikan (delapan persen) dari harga jual pasaran kayu bulat per meter kubik. harga jual pasaran kayu bulat sebagaimana dimaksud pada dan berdasarkan pada penetapan harga patokan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan pdh) kayu yang dikeluarkan oleh menteri perdagangan republik indonesia. diantara dan disisipkan satu baru yaitu yang berbunyi sebagai berikut terhadap kayu bulatenakan pdh dr. kayu rakyat yang tumbuh secara alami pada hutan hak dan atau lahan masyarakat tidak dikenakan pdh dr, tetapi akan dikenakan retribusi izin dan iuran produksi hasil hutan. perda kabupaten mukomuko tahun ketentuan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut struktur dan besar tarif retribusi izin adalah sebagai berikut diameter rupiah. jenis kayu satuan kelompok jenis meranti ' batang , | suren mahoni kayu karet, sengon, mini, petai, batang kulit manis, akasia, akademia, pinus, gmina arborea. kayu cempedak, dadap, duku, batangketentuan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut struktur dan besar tarif iuran produksi hasil hutan adalah sebagai berikut satu diameter rupiah. peo kelompok jenis meranti balam, balau, bengkirai, damar, durian, belitung, kapur, keruing, ketuk, matahari, medang, meranti, melawan, pulai, rusak, dil kelompok jenis rimba campuran bayur, benang, bintang, gelam, kelaparan, kelat, kecapi, kompas, manggis, kerani, ketapang, dll kayu jati, jati putih, sungkai, suren kayu asam kandis, durian, puspa, mahoni kayu karet, sengon, mini, petai, , | ketapang, kulit manis, akasia, akademia, pinus, gmina arborea, jabonperda kabupaten mukomuko tahun ketentuan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikutawasantara dan disisipkan satu baru, yaitu yangehutanan kabupaten dan dihembuskan kepada kepala dinas propinsi. ketentuan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut apabila pemegang izin tidak membuat dan menyampaikan lmb dan atau mkoperda kabupaten mukomuko tahun diantara dan disisipkan satu baru, yaitu yang berbunyi sebagai berikutstrasi yang bersifat pembinaan ketentuan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi izin dan iuran produksi hasil hutan sampai habisnya masa berlaku izin maka akan dikenakan denda administrasi sebesar (sepuluh) kali jumlah kewajiban pembayaran berhutang dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. ketentuan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut terhadap volume fisik lebih besar dari dokumen sebagaimana dimaksud pada udi maka terhadap kelebihan volume fisikterhadap target produksi berdasarkan izin melebihi batas toleransiperda kabupaten mukomuko tahun alka dae ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun lembaran daerah kabupaten mukomuko tahun nomor tetap berlaku sepanjang tidak diubah dan tidak bertentangan denganhun perda kabupaten mukomuko tahu,jo. nomor menhub l il tentang perubahan peraturan menteri kehutanan nomor menhub !1idaerah kabupaten mukomukoperdatribusi pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat, diubah menjadi sebagai berikut ketentuan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengantahan masyarakat. sedizin pemanfaatan kayu rakyat ipar) adalah izin untuk memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan hak lahan masyarakat yang dibuktikan dengan alas tittle alas hak. izin pemungutan kayu rakyat ipar) adalah izin untuk memungut kayu yang berasal dari hutan hak lahan masyarakat dengan volume tertentu dalam suatu wilayah dengan sebaran kayu yang berpencar sporadis. perda kabupaten mukomuko tahun oa surat keterangan sahnya kayu bulat cap kayu rakyat ssb cap kr): kelompok jenis meranti dan kelompok jenis rimba campuran. surat keterangan asal usul kau)penguasalsungkai. nota penjualan adalah kwitansi penjualanp2ssb kr) adalah pegawai negeri sipil bidang kehutanan cap krkayu, yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen kau pada suatu wilayah dimana hasil hutan kayulasperda kabupaten mukomuko tahun timber cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang) dan data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas minimal yo. laporan hasil penebangan kayu rakyat lhp kr)p2lhp kr)lahan masyarakat.dimana petugas tersebut memiliki kualifikasi sebagai penguji hasil hutan minimal! mengetahui tata usaha kayu yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk membuat laporan hasil penebangan kayu bulat dari hutan hak lahan masyarakat. tempat pengumpulan kayu pn) adalah tempat mengumpulkan kayu kayu hasil penebangan disekitar lokasi perizinan. tempat penimbunan kayu antara tpk antara) adalah tempat untuk menampung kayu bulat kayu olahan yang baik berupa logon atau ogardadalah karyawan perusahaan yang bergerak retribusi izin adalah pungutan atas pemberian pelayanan izin pemanfaatan kayu yang diberikan pemerintah kabupaten untuk kepentingan perorangan,koperasi atau badan usaha. .lurah produksi hasil hutan adalah iuran wajib yang dikenakan terhadap perorangan, koperasi atau badan usaha yang memproduksi hasil hutan kayu dari hutan hak lahan masyarakat berdasarkan perizinan yang sah kepada kas pemerintah kabupaten. tka perda kabupaten mukomuko tahun provinsi adalah provinsi bengkulu. kabupaten adalah kabupaten mukomuko. bupati adalah bupati kepala balai adalah balai pemantauan pemanfaatan hutan produksi wilayah lampung bengkulu. diantara dan disisipkan satu baru, yaitu yang berbunyi sebagai berikut ketatausahaan kayu rakyat yang berasal dari hutan hak lahan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan bidang kehutanan yang berada luar kawasan hutan atau hutan hak lahan masyarakat, sehingga ketatausahaan berjalan dengan tertib dan lancar serta pemanfaatannya dapat optimal. ruang lingkup ketatausahaan kayu rakyat yang berasal dari hutan hak lahan masyarakat meliputi, kayu bulat dan kayu olahan yang berasal dari perizinan yang sah berdasarkan peraturan daerah ini. ketentuan dan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: dengan nama retribusi izin dipungut biaya sebagai kompensasi jasa pelayanan dan pemberian izin dari pemerintah kabupaten kepada perorangan, koperasi, atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat. dengan nama lurah produksi dipungut biaya sebagai kompensasi pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat. perda kabupaten mukomuko tahun ketentuan huruf diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut kepemilikan hutan hak dan atau lahan masyarakat yang dibuktikan dengan memperlihatkan alas title hak atas tanah yang asli dan menyerahkan lembar photo kopinya berupa sertifikat hak milik:diantara dan disisipkan satu baru, yaitu yang berbunyi sebagai berikut kepala dinas kabupaten dapat memberikan izin pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat, setelah mendapat persetujuan dari bupati ketentuan diubah sehingga menjadiolahan rakyat yang telah dibayarkan kewajibannya berdasarkan laporan hasil penebangan kayu rakyat lhp kr) yang telah disahkan, maka setelah habis masa berlaku perijinan, tetap dapat diusahakan dalam jangka waktu paling lama (dua) bulan, sambil menunggu proses perpanjangan izin selanjutnya. diantara dan disisipkan lima belas baru, yaitu 13a, 13b, 13c, 13d, 13e,13f, 13g, 13h, 13i, 13j, 13k, 13m, 13n, yang berbunyi sebagai berikut pemilik kayu rakyat yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud,setelah melaksanakan penebangan pemungutan wajib melakukan pencatatan dan pengukuran guna pembuatan laporan hasil penebangan kayu rakyat lhp kr). laporan hasil penebangan pemungutan kayu rakyat lhp kr) dibuat sekurang kurangnya dua kali setiap bulan. perda kabupaten mukomuko tahun pembuatan laporan hasil penebangan lhp) kayu rakyat dilakukan oleh petugas pembuat laporan hasil penebangan kayu rakyat php kr). petugasipar dimana petugas tersebut memiliki kualifikasi sebagai penguji hasil hutan minimal mengetahui tata usaha kayu. pembuatan lhp kayu rakyat dilaksanakan tempat pengumpulan kayu pn). lhp kayu rakyat yang dibuat oleh petugas pembuat lhp selanjutnya diperiksa dan disahkan oleh pejabat pengusaha laporan hasil penebangan pemungutan kayu rakyat p2lhp kr). pejabat pengusaha laporan hasil penebangan pemungutan p2lhp kr) adalah pegawai dinas kabupaten yang berkualifikasi pengawas penguji hasil hutan dan ditetapkan oleh kepala dinas provinsi atas usulan kepala dinas kabupaten. pengesahan lhp kayu rakyat dilaksanakan tempat pengumpulan kayu pn). lhp kayu rakyat yang telah disahkan sebagaimana dimaksud oleh pemegang pemilik izin dibuat rangkap (empat), dengan peruntukan sebagai berikut rangkap kesatu, untuk kepala dinas kabupaten: rangkap kedua, untuk kepala dinas provinsi melalui kepala dinas kabupaten: cc. rangkap ketiga, untuk pejabat pengusaha lhp dan: rangkap keempat, untuk arsip pemegang pemilik izin. sebagai bukti legalitas kepemilikan penguasaan kayu rakyat. dokumen angkutan kayu rakyat yang sah sebagaimana dimaksud adalahbutir perda kabupaten mukomuko tahun surat keterangan asal usul kau), untuk pengangkutan jenis jenis kayu sebagaimana dimaksud pada butir dan: nota untuk pengangkutan jenis jenis kayu sebagaimana dimaksud pada butir dan:butir dokumen angkutan kayu rakyat sebagaimana dimaksud berlaku secara nasional. pejabat penerbit surat keterangan sahnya kayu bulat kayu rakyat p2ssb kr) adalah pegawai dinas kabupaten yang berkualifikasi pengawas penguji hasil hutan dan diangkat ditetapkan oleh kepala dinas provinsi atas usulan kepala dinas kabupatenyang diangkat ditetapkan oleh bupati atas usulan kepala dinas kabupaten. pengangkutan kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat dari tempat penimbunan kayu pn) tempat penumpukan kayu antara tpk antara) menggunakan daftar pengangkutan dp) yang dibuat oleh pemenang pemilik izin dan diketahui oleh petugas pembuat lhpkayumekanisme pembuatan penetapan tempat penumpukan kayu antara tpk antara) sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan kepala dinas kabupaten. penggunaan dokumen angkutan kayu rakyat hanya berlaku untuk (satu) kali penggunaan: (satu) pemilik: (satu) jenis komoditi kayu: (satu) alat angkut. perda kabupaten mukomuko gan geos |
pena bupati badung peraturan daerah kabupaten badadungdung nomor tahun tentang retribusi ij.bangunan gedung sbg) atau dengan rumus tkxdengan besaran tarif retribusi sebesar (sepuluh persen) dari retribusi imb. sertifikasi laik fungsi slf) per meter persegi. harga pembuatan plat sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah). harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung jenis harga satu kontruksi fa. pagar ) | pembatas tanggul retaining penahan wall pengaman trap batas kavling persil kontruksi gapura gardu jaga unit penanda (duas maksimal masuk lokasi kelebihan luasan kontruksi jalan lebar kurang perkerasan atau sama dengan jalan lebar lebih parkirtruksi jembatan (luas penghulu maksimal kelebihan luasan kelebihan luasan kontruksi kolam renang kolam k100 mo) reservoir kolam renang bawah m3) tanah kolam pengolahan air (water treatment) bak penyimpanan air bawah tanah diatas tanah kontruksi menara antena dan unit menara sejenisnya (tinggi maksimal diluar menara telekomunikasi seluler kelebihan tinggi menara reservoir unit (kapasitas maksimal m3) kelebihan kapasitas cerobong asap unit (maksimal tinggi kelebihan tinggi kontruksi tugu monumen unit monumen dalam persil (pekarangan) patung non unit keagamaan dalam persil (pekarangan) kontruksi instalasi listrik unit instalasi (gardu genset) gardu maksimal luas m2? kelebihan luasan instalasi telepon unit komunikasi shelter kelebihan luasan konstruksi billboard reklame luas bidang unit papan reklame namarambo luas bidang unit reklame maks kelebihan unit luasan lan man luas bidang unit reklame luas bidang unit reklame s d luas bidang unit reklame s d papanpana berdiri sendiri unit atau menempel tembok pagar luas kelebihan luasan(ldbadung nomor tahun tentang uang bangunan bangunan, dannaan untuk pelaksanaan regiaizin mendirikan bangunan dengan potenhu daerah kabupaten badungbudaya adalah bangunan seperti balai banjar, balai pertamanomor: tahun tanggal: indeks untukan daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi seperti balai banjar,ralcc (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, dit indeks sebesar bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menes maksimum (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebe bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari (tiga) tahun dit indeks sebesar bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), atas bawah permukaan prasarana dan sarana umum. untuk bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambalhumb rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keamanan bangunan gedung kantor milik negara ditetapkan sebesar untuk kontruksi pasar: gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan present terhadap harga rencana anggaran biaya sebesar bupati badung, ttd. anak agung gde agung lampiran peraturan daerah kabupaten badung nomor tahun tanggal desember tentang luas bangunan 100m sarana prasarana bangunan gedung tembok pagar 2penghitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan gedung bangunan gedung: sbg 100m?contoh data dasar fungsi usaha luas tanah 200m luas bangunan 100m sarana prasarana bangunan gedung tembok pagar b.penghitungan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan gedung bangunan gedung: sbg 100mbupati badung, ttd. anak agung gde agung |
sal nan bupati badungrahmat tuhan yang maha esa bupati badung, menimbang bahwa perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai aktivitasnya membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan ruang sehingga harus dimanfaatkan secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutandan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar wilayah, maka perlu pengaturan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan struktur ruang dan pola ruang, bahwadaerah tingkat badung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini ddncana tata ruang wilayah kabupaten badungibu kota adalah ibu kota kabupaten badung yang diberi nama mangupura, yang berkedudukan sebagian kecamatan mengwi meliputi desa mengwi, desa gulunganyang mencakup sumber daya alam,denpasar badung gianyar tabanan yang selanjutnya disebut kawasan perkotaan sarbagita adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas kota denpasar dan kawasan perkotaan kuta sebagai kawasan perkotaan inti,sukawati dan kawasan perkotaan ubud kabupaten gianyar dan kawasan perkotaan tabanan kabupaten tabanan, sebagai kawasan perkotaan sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolikearah garis sempadan jalansungaitaman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaanutan rakyat adalah kawasan hutan hak yang dikelola oleh masyarakat secara lua, perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya. kegiategiatan pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengambilan mineral bukan logam dan batuan secara terbatas yang terdapat wilayah kabupaten. kegiatdaya tarik wisata khusus promosi yang selanjutnya disebut kdw adalah kawasan strategis pariwisata kabupaten yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai kotakoefisien wilayah terbangun yang selanjutnya disebut kwt adalah angka prosentase luas kawasan atau luas blok peruntukanencanaan yang direncandung dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas bupatidan muatan (l) ruang lingkup dan muatan rtrw, meliputi ruang lingkup materi, dan ruang lingkup wilayah. ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada harus meliputi tujuan, kebijakan dan strategi rtrw, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten:sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi, seluruh wilayah administrasi kabupaten terdiri atas (enam) wilayah kecamatan, meliputi kecamatan petang, abiansemal, mengwi, kuta utara, kuta dan kuta selatan dengan luas seluruhnya (empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua hektar) atau (tujuh koma empat tiga persen) dari luas wilayah provinsi bali, dan ruang wilayah kabupaten terdiri dari total pelemahan seluruh desa adat kabupaten. lingkup wilayuntuk mewujudkan kabupaten badung sebagai pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya bali melalui sinergi pengembangan wilayah badung utara, badung tengah dan badung selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari falsafah tri hita karana. bagian kedua kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten (dl)wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pengembangan pusat pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional secara terpadu,pengembangan wilayah badung utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi:, pengembangan wilayah badung selatan dengan fungsi utama kepariwisataan(d0)pusat pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional secara terpadu, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi pusat pelayanan yang meliputi pkn dan ppk: mengintegrasikan pusat pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi dalam sistem perkotaan secara terpadu, mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan fungsi pkn, ppk dan pusat pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh: meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya, dan meningkatkan peran kota kota kecil sebagai pusat pelayanan dari wilayah belakangnya, terutama ibu kota kecamatan. strategisebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memantapkan peran kawasan perkotaan kuta sebagai kota inti dari sistem perkotaan kawasan perkotaan sarbagita: mengembangkan kawasan perkotaan jembatan dan kawasan perkotaan mangupura sebagai kawasan perkotaan sekitarnya dari sistem perkotaan kawasan perkotaan sarbagita: mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, dan mengembangkan kawasan perkotaan sarbagita yang berhati diri budaya bali dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. strategisebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menyediakan infrastruktur berstandar internasional yang mendukung kepariwisataan: mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung kawasan, meningkatkan kualitas obyek obyek wisata dan fasilitas pendukungnya, mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju kawasan pariwisata, dan mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan berkualitas antar moda dan antar pusat kegiatan kepariwisataan. s5) strategi pengembangan wilayah badung utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: melindungi dan melestarikan kawasan hutan lindung yang terdapat desa telaga, kecamatan petang: mengembangkan hutan rakyat sebagai kawasan penyangga hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup, mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan tangkapan air hujan dan kawasan resapan air, mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi sistem:dan mengembangkan kdw dan dtw berbasis agrowisata dan ekowisata. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi mengembangkan kawasan peruntukan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya, mengembangkan sistem jaringan prasarana pada kawasan perkotaan mangupura yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana kawasan perkotaan sarbagita, mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan mangupura sehingga mencerminkan perannya sebagai ibu kota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional, melindungi, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi dan atau restorasi warisan budaya yang memiliki nilai nilai sejarah, dan mengembangkan ikm yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan, teknologi serta akses terhadap pasar. strategi pengembangan wilayah badung selatan dengan fungsi utama kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata nusa dua, tuban dan kuta didukung penyediaan infrastruktur yang memadai berstandar internasional: mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas menuju pusat pusat kegiatan kepariwisataan, cc. mengembangkan kawasan wisata belanja yang dilengkapi sarana prasarana pariwisata dan pusat perbelanjaan: melestarikan kawasan lindung dan mengendalikan pembangunan pada kawasan rawan bencana yang berbasis mitigasi, dan mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan yang berkelanjutan. strategidalam huruf meliputi: mengembangkan kawasan budidaya melalui pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, daya dukung lahan dan daya tampung kawasan, mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan sinergitas kegiatan kepariwisataan pada kawasan pariwisata, kdw dan dtw dengan kegiatan pertanian dan usaha mikro, kecil dan menengah umkm) yang berorientasi agribisnis, mengembangkan permukiman perkotaan wilayah badung tengah dan wilayah badung selatan secara proporsional, dan membatasi pengembangan permukiman skala besar wilayah badung utara, mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang menjangkau pusat pusat kegiatan budidaya, dan mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutkabupaten dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat, mengendalikan pengembangan kegiatan budidaya dalam dan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara,perubahan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara serta aset aset pertahanan dan keamanan lainnya. bab rencana struktur ruang wilayah kabupaten bagian kesatu umum (dl) rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas sistem pusat pelayanjl) sistem pusat pelayanenetapan pusat pusat perkotaan dan wilayah pelayanan, dan rencana fungsi pusat pelayanan. sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan ppl yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana untuk pengembangan perdesaan. paragraf rencana sistem perkotaan (l) pusat pusat perkotaan dan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pkn dalam kawasan perkotaan sarbagita terletak kawasan perkotaan kuta sebagai pusat kegiatan kawasan perkotaan inti yang meliputi wilayah kecamatan mengwi, kecamatan abiansemal, kecamatan kuta utara, kecamatan kuta dan kecamatan kuta selatan, serta pusat kegiatan kawasan perkotaan sekitarnya meliputi kawasan perkotaan jembatan dan kawasan perkotaan mangupura, dan ppk terletak kawasan perkotaan petang dengan wilayah pelayanan seluruh desa kecamatan petang. fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pkn kawasan perkotaan kuta dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional, serta pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, yang didukung oleh: kawasan perkotaan jembatan dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, serta pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional, dan kawasan perkotaan mangupura dengan fungsi utama sebagai pusat ibu kota kabupaten, pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat kegiatan sosial budaya dan kesenian, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang nasional dan regional, pusat kegiatan pertanian, pusat pelayanan kesehatan skala wilayah, serta pusat kegiatan olahraga. ppk perkotaan petang dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat agropolitan dan pusat agroindustri. paragraf rencana sistem perdesaan (dl) ppl sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas ppl telaga dan ppl karangsari. ppl telaga sebagaimana dimaksud pada mencakup wilayah pelayanan desa telaga, desa sungai dan desa belok sidang serta ppl karangsari mencakup wilayah pelayanan desa karangsari, desa getaran dan desa pangan, fungsi ppl sebagaimana dimaksud pada meliputi pusat permukiman desa dan pusat pelayanan kegiatan ekonomi skala antar desa, pusat produksi pertanian sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan agroindustri kecamatan petang, dan pusat pengembangan desa wisata, agrowisata dan ekowisata. bagian ketiga sistem jaringan prasarana wilayah jl) sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atassistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud padalingkungan. bagian keempat sistem jaringan prasarana utama paragraf sistem jaringan transportasi darat jl)erkeretaapian, dan jaringan angkutan penumpang dan barang. primer, jaringan jalan kolektor primer jaringan jalan kolektor primer jaringan jalan kolektor primer jaringan jalan strategis provinsi, jaringan jalan kolektor primer jaringan jalan lokal primer, jaringan jalan sistem sekunder: jaringan jalan strategis kabupaten, jaringan jalan khusus, dan il. jalan lingkungan. jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan untuk melayani kawasan perkotaan sarbagita yang jenis dan jalur lintasannya ditetapkan setelah melalui kajian. jaringan angkutan penumpang dan barang, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi terminal angkutan penumpang, angkutan barang serta jalur pelayanan. s5) sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada huruf sampai huruf digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian tercantum dalam lampiran iii dan sebarannya tercantum dalam lampiran iv, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. jl) jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bagian dari rencana pengembangan ruas jalan bebas hambatan provinsi bali yang dilaksanakan setelah melalui kajian teknis, ekonomi dan budaya, terdiri atas rencana jalan bebas hambatan antar kota yang melintasi wilayah kabupaten, meliputi ruas jalan kuta tanah lot soka,: ganggu peringkat batuan purnama, dan mengitari singaraja. rencana jalan bebas hambatan dalam kota, meliputi ruas jalan kuta bandar udara ngurah rai, dan kuta denpasar tempati. jalan tol nusa dua bandara ngurah rai benda. jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bagian dari ruas jalan arteri primer provinsi bali yang melintasi wilayah kabupaten, meliputi ruas jalan batas kota tabanan mengitari:, mengitari batas kota denpasar, simpang kuta tugu ngurah rai: tugu ngurah rai simpang bandar udara ngurah rai, dan simpang kuta simpang pesanggaran. jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ruas jalan tugu ngurah rai nusa dua, batas kota singaraja mengitari, cc. simpang tiga mengwi peringkat, dan denpasar tuban. jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ruas jalan denpasar petang kintamani kabupaten bangli), simpang teuku umar kota denpasar) batu beli, cc. simpang imam bonjol kota denpasar) simpang kuta: simpang kuta banjar taman keroyokan, simpang keroyokan simpang gatot subroto barat: rencana simpang jalan makula kuta jalan mahendradata kota denpasar), dan rencana simpang gatot subroto barat pemeranan. s5) jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ruas jalan simpang kediri kabupaten tabanan) marga kabupaten tabanan) mengwi, simpang mengwi blahkiuh, jembatan uluwatu: keroyokan minggu tanah lot kabupaten tabanan), petang batunya kabupaten tabanan), sambal rentetan kabupaten gianyar), jalan gunung agung gunung sanghyang denpasar), dan sanger cau bayu kabupaten tabanan). jaringan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ruas jalan menuju pura sad kahyangan dan pura dang kahyangan yang terdapat wilayah kabupaten. jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ruas jalan mengitari werden buana, benda ungaran pecatur, sandakan sedikit dan sedikit pangsit:, rencana jalan kampus udayana ungaran kapital, rencana jalan jembatan bali pecatur graha uluwatu, rencana jalan lingkar barat tanjung benda, rencana jalan lingkar luar kota mangupura, dan rencana jalan diatas perairan. jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ruas ruas jalan penghubung antar desa dan jalan utama desa. jaringan jalan sistem sekunder wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jaringan jalan dalam kawasan perkotaan wilayah kabupaten luar bagian dari jalan sistem primer terdiri atas jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder, meliputi jaringan jalan kawasan perkotaan kuta: jaringan jalan kawasan perkotaan mangupura,: dan jaringan jalan kawasan perkotaan jembatan. j0) jaringan jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ruas ruas jalan menuju pura kahyangan jagat dan kawasan kawasan strategis kabupaten. j1) jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah jalan lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan yang tidak termasuk jalan kabupaten, meliputi jalan lingkungan primer, merupakan jalan jalan antar persil kawasan perdesaan: dan jalan lingkungan sekunder, merupakan jalan jalan antar persil kawasan perkotaan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh perorangan, perusahaan atau badan usaha lainnya untuk melayani kepentingan sendiri, meliputi jaringan jalan dalam kawasan pariwisata nusa dua bali tourism development corporation), jaringan jalan dalam kawasan bandar udara ngurah rai: cc. jaringan jalan dalam kawasan pariwisata tertutup (enclave), real estate, resort, residence, kawasan komersial dan kawasan pendidikan, dan sebaran jalan khusus lainnya. trace rencana pengembangan jaringan jalan baru, ditetapkan setelah melalui kajian dan perencanaan teknis sehingga memenuhi tujuan dibangunnya jaringan jalan dimaksud dan disetujui oleh instansi yang berwenang. rencana jaringan jalan baru, dapat dikembangkan sesuai tingkat urogenital dan tingkat strategis serta berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. penetapan sistem, fungsi, status,(dl) jaringan angkutan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas jaringan prasarana angkutan penumpang dan barang, dan jaringan pelayanan angkutan penumpang dan barang. jaringan prasarana angkutan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi terminal penumpang, dan terminal angkutan barang. jaringan pelayanan angkutan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sistem jaringan pelayanan angkutan penumpang, sistem jaringan pelayanan angkutan barang, sistem pelayanan angkutan penumpang lainnya, dan manajemen rekayasa lalu lintas. terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: terminal penumpang tipe mengwi yang melayani antar kota antar provinsi akan), antar kota dalam provinsi akbp), angkutan perkotaan, angkutan kota, angkutan perdesaan, dan angkutan pariwisata, terminal penumpang tipe meliputi terminal bulu dan terminal dayung yang melayani antar kota dalam provinsi akbp), angkutan perkotaan, angkutan kota dan angkutan perdesaan, cc. rencana pengembangan terminal penumpang tipe meliputi terminal petang, terminal blahkiuh dan terminal kampus bukit yang melayani angkutan kota dan angkutan perdesaan ditetapkan setelah melalui kajian: dan terminal khusus pariwisata dalam bentuk sentral parkir pusat pusat kawasan pariwisata. s5) rencana pengembangan terminal angkutan barang, sebagaimana dimaksud pada huruf lokasinya berdekatan dengan terminal penumpang tipe mengwi kecamatan mengwi dan memiliki akses langsung dengan jalan arteri primer. sistem jaringan pelayanan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelayanan angkutan penumpang antar kota antar provinsi akan) melalui terminal tipe mengwi yang menghubungkan kota kota dengan fungsi pkw dan pkl pulau bali serta pkn pulau jawa dan pulau lombok: pengembangan secara bertahap sistem terpadu angkutan penumpang kawasan perkotaan sarbagita melalui trayek trayek lintas wilayah yang menghubungkan bandar udara ngurah rai denpasar batubulan, terminal mengwi denpasar pelabuhan benda, bandar udara ngurah rai sanur, bandar udara ngurah rai nusa dua, terminal mengwi dayung keroyokan jalan sunset simpang dewa suci nusa dua, terminal mengwi terminal ujung terminal batubulan dan terminal mengwi ubud gianyar, cc. pelayanan angkutan penumpang antar kota dalam provinsi akbp) melayani trayek yang menghubungkan batubulan nusa dua, wangsa pegunungan telaga, tegal kuta tuban, tegal kuta legiun, tegal nusa dua, tegal uluwatu, gunung agung keroyokan ganggu, ujung kapal minggu, suci pesanggaran kampus bukit, sambal pangeran ubud, tabanan kediri taman ayun dan ujung lulus taman ayun abiansemal, pelayanan angkutan perkotaan yang menghubungkan tanjung benda bulu uluwatu, blahkiuh petang, pengembangan jaringan pelayanan angkutan penumpang trans sarbagita terintegrasi dengan jaringan eksisting, dan pengembangan pelayanan angkutan pemadu moda yang saling terhubung jaringan transportasi antara bandara, terminal, pelabuhan dan angkutan lainnya. sistem jaringan pelayanan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi rencana pengembangan terminal angkutan barang untuk melayani lalu lintas bongkar muat barang, pengembangan jalur lintasan angkutan barang melewati jalur jalan arteri primer dan kolektor primer menuju pelabuhan penyeberangan gilimanuk kabupaten jembrana dan pelabuhan padangan kabupaten karangasem, pelabuhan benda kota denpasar dan pelabuhan pelukan bawang kabupaten buleleng, bandar udara ngurah rai dan zona zona peruntukan kegiatan industri, cc. jaringan angkutan barang diarahkan melalui terminal angkutan barang dan distribusinya menggunakan moda angkutan barang dengan kapasitas yang lebih kecil, angkutan barang dari sumber produksi menuju pasar menggunakan jalur angkutan barang yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, tonase angkutan barang disesuaikan dengan kapasitas jaringan jalan, dan integrasi jaringan angkutan barang dengan moda angkutan lainnya. sistem pelayanan angkutan penumpang lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi angkutan pariwisata melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelayanan taxi melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan dan pangkalan penumpang pada zona zona yang telah ditetapkan, pengembangan trayek bus keliling (shuttle bus) kawasan perkotaan kuta dengan jalur sentral parkir kuta jalan imam bonjol jalan tanjung sari jalan buni sari jalan pantai kuta jalan melati jalan patih melantik sentral parkir kuta: pengembangan trayek bus keliling (shuttle bus) kawasan nusa dua tanjung benda, dan pengembangan kebijakan disinsentif untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada hurufiputi penetapan prioritas angkutan penumpang melalui penyediaan lajur atau jalan khusus, pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus: cc. pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi penyandang cacat, pengaturan pergerakan lalu lintas menerus dan lalu lintas dalam kota berdasarkan moda angkutan dan aksesibilitas: pengendalian lalu lintas pada persimpangan jalan bebas hambatan atau jalan padat lalu lintas lainnya dengan membangun lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk simpang tak sebidang, simpang sebidang, subway, underpass, jalan diatas perairan atau jembatan penyeberangan yang ditetapkan setelah melalui kajian: penataan persimpangan dan pulau jalan pada simpang dewa suci, simpang tugu ngurah rai, simpang pass ngurah rai kampus udayana, simpang silisida, simpang jalan sunset jalan imam bonjol, simpang jalan sunset jalan makula, simpang jalan sunset jalan raya keroyokan dan simpang jalan lainnya, pengaturan sirkulasi lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku, pembangunan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, dan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak lalu lintas. paragraf sistem jaringan transportasi laut jl) sistem jaringan transportasi laut, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemantapan aksesibilitas menuju pelabuhan internasional benda yang terdapat wilayah kota denpasar, dan pengembangan dermaga khusus. pemantapan aksesibilitas menuju pelabuhan internasional benda sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan melalui integrasi antara terminal angkutan penumpang dan terminal angkutan barang yang terhubung oleh jaringan jalan menuju pelabuhan dengan sistem pemadu moda, pengembangan dermaga khusus sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi dermaga khusus perikanan yang terdapat kelurahan keringanan dan kelurahan tanjung benda, dan rencana pengembangan dermaga khusus pariwisata kelurahan tanjung benda ditetapkan setelah melalui kajian. paragraf sistem jaringan transportasi udara jumum: dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport). ruang udara udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kawasan keselamatan operasi penerbangan kpop)bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu bandar udara ngurah rai kelurahan tuban yang melayani kepentingan umum serta berfungsi sebagai bandar udara pengumpul skala primer yang melayani rute penerbangan dalam negeri serta rute penerbangan dari dan luar negeri, dan s5) tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport) sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan dalam rangka menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, keamanan, penanganan bencana, kepariwisataan dan pelayanan kesehatan setelah melalui kajian dan persetujuan dari instansi berwenang. bagian kelima sistem jaringan prasarana lainnya paragraf sistem jaringan energi jl) sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penyediaan energi dan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan perekonomian, pelayanan secara merata seluruh wilayah dengan melakukan perluasan jaringan distribusi dan penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik, dan pengembangan pembangkit tenaga listrik alternatif dari sumber energi terbarukan, untuk menghemat penggunaan energi yang tidak terbarukan dan mengurangi pencemaran lingkungan. sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pada terdiri atas pembangkit tenaga listrik: jaringan transmisi tenaga listrik: jaringan distribumerupakan bagian dari sistem penyediaan tenaga listrik provinsi bali, meliputi optimalisasi pemanfaatan pembangkit tenaga listrik yang seluruhnya berada luar wilayah kabupaten, dan rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga plt) alternatif dari sumber energi terbarukan terdiri atas plt mikro hidro, plt biomassa, plt bayu, plt surya dan plt lainnya wilayah kabupaten, yang diarahkan untuk menghemat penggunaan energi yang tidak terbarukan dan mengurangi pencemaran lingkungan. jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf, meliputi: pemantapan jaringan interkoneksi kabel listrik bawah laut jawa bali, pengembangan jaringan crossing saluran udara tegangan ekstra tinggi stet) jawa bali, pemanfaatan kawat saluran udara terbuka untuk stet yang melintas kecamatan mengwi dan saluran udara tegangan tinggi suit) yang melintas wilayah kecamatan mengwi dan kecamatan abiansemal,dan optimalisasi gardu induk yang terdapat wilayah kabupaten meliputi gardu induk kapal, gardu induk kuta, gardu induk benda dan rencana pengembangan gardu induk jembatan. s5) jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan konsumen, meliputi: peningkatan pelayanan secara merata seluruh wilayah kabupaten dengan melakukan penambahan gardu distribusi, perluasan jaringan distribusi dan penyaluran, mengintegrasikan pembangunan jaringan listrik dengan arahan pengembangan wilayah, dan cc. pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang wilayah kabupaten. jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jaringan pipa minyak dari pelabuhan depo minyak terdekat yang melayani wilayah kabupaten, jaringan lng liquid natural gas) dari depo gas terdekat yang melayani wilayah kabupaten: cc. pengembangan interkoneksi jaringan energi pipa gas antar pulau jawa bali: dan pengembangan jaringan perpipaan gas wilayah kabupaten ditetapkan setelah melalui kajian. rencana pengembangan sistem jaringan energdiarahkan pada upaya peningkatan pelayanan telekomunikasi secara memadai dan merata seluruh wilayah kabupaten serta dapat melayani secara maksimal telekomunikasi nasional dan internasional. sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: jaringan kabel meliputi jaringan lokal, jaringan sambungan langsung jarak jauh dan jaringan sambungan international, jaringan nirkabel meliputi jaringan terestrial dan jaringan seluler, jaringan satelit, dan jaringan telekomunikasi lainnya. jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: peningkatan kapasitas pelayanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan stasiun telepon tomat sto) yang sudah ada meliputi sto nusa dua, sto jembatan, sto kuta, dan sto sebanyak, pengembangan sto baru untuk pelayanan sekitar kawasan perkotaan mangupura untuk melayani kecamatan mengwi, sebagian kecamatan abiansemal dan kecamatan petang, pengembangan jaringan bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ruang dan estetika lingkungan, dan pengembangan jaringan baru secara berkesinambungan untuk kawasan yang belum terlayani jaringan telekomunikasi. jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penggunaan menara telekomunikasi terpadu,ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, cc. penempatan antena telekomunikasi harus dilakukan menara telekomunikasi terpadu untuk menjaga estetika lingkungan wilayah kabupaten sebagai kawasan pariwisata: pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular nirkabel secara optimal untuk seluruh operator baik gsm global system for mobile communications) maupun cdma code division multiple access) dengan kehandalan cakupan (coverage) yang menjangkau seluruh wilayah: dan pemanfaatan akses nirkabel berpita lebar (broadband wireless access) milik seluruh operator yang terdapat wilayah kabupaten dalam arti seluas luasnya untuk kepentingan pemerintah kabupaten dan kepentingan publik. s5) jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan pada pengembangan jaringan melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi untuk melengkapi sistem telekomunikasi jaringan bergerak. jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan pada pengembangan jaringan melalui teknologi informasi komunikasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi yang sudah ada. rencana pengembangan(l) kabupaten badung terletak pada wilayah sungai ws) bali penida yang merupakan strategis nasional. sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas konservasi sumber daya air: pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. peta rencana pengembanganvii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. (l) konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputiragar sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada huruf(l) pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam huruf ber, meliputi: air permukaan meliputi air sungai das badung dengan sungai utama tukad agung, tukad pelet, tukad sungai, tukad badung, tukad semantik pelanting, tukad hongkong, tukad kangkung, dan tukad kilap, pemanfaatan cekungan air tanah potensial yang terdapat wilayah kabupaten, dan pemanfaatan cekungan air tanah lintas kabupaten kota. pemanfaatan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada diarahkan melalui: pengembangan jaringan prasarana air minum, dan pengembangan jaringan prasarana irigasi. pengembangan jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada huruf melalui: pemanfaatan air permukaan, mata air dan air tanah sebagai sumber air baku melalui keterpaduan pengelolaan antara kebutuhan sektoral dan wilayah: pengembangan sistem penyediaan air minum spam) perdesaan dan perkotaan yang diutamakan melalui sistem perpipaan terlindungi, meliputi spam unit petang: spam unit abiansemal: spam unit mengwi, dan spam unit badung selatan. perluasan dan pemerataan jaringan perpipaan untuk wilayah yang belum terlayani jaringan air minum, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas (up rating) air baku pada estuary dam kelurahan kuta sesuai standar baku mutu yang ditetapkan untuk melayani wilayah badung selatan, pengembangan bendung dan ipa pelet desa membagi yang merupakan sub sistem dari spam sarbagitaku denpasar, badung, gianyar, tabanan dan klungkung), pengembangan kerjasama dengan perusahaan daerah air minum dam) tabanan, dam denpasar, dam gianyar dan atau pihak swasta untuk melayani kawasan kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi dam badung, dan pemanfaatan air laut untuk pemenuhan kebutuhan air minum badung selatan setelah melalui kajian dan izin dari instansi yang berwenang. pengembangan jaringan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf melalui: optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah ada pada masing masing daerah irigasi di) melalui penyempurnaan jaringan dan bangunan irigasi serta penyediaan sumber sumber air untuk irigasi, keterpaduan sistem sistem pengelolaan irigasi antar sektor dan antar wilayah: penyediaan air irigasi dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya, penyediaan air irigasipada setiap daerah irigasi: optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada wilayah kabupaten atau antar yang terintegrasi dengan kabupaten tabanan dan kabupaten gianyar: pengelolaan asetnseb(l) pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas sistem drainase dan pengendalian banjir, sistem penanganan erosi dan longsor, dan cc. sistem pengamanan abrasi pantai. sistem drainase dan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada huruf meliputisaluran gendong, pembuatan kolam retensi pada muara tukad matpemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah: dan pembuatan lubang resapan biopori untuk mengurangi genangan air atau banjir serta mempertahankan kualitas dan meningkatkan kualitas air tanah. sistem penanganan erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi, pengembangan vegetasi pantai berupa tanaman bakau (mangrove) atau vegetasi lainnya yang mampu menahan gelombang pantai, yang dilaksanakan setelah melalui kajian: dan pemeliharaan secara berkesinambungan bangunan pengaman pantai yang terdapat pantai kuta, pantai kelas, pantai tanjung benda, pantai nusa dua, pantai sawangan dan pantai sereh. paragraf sistem prasarana lingkungan jl) sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas sistem pengelolaan sampah, dan sistem pengelolaan air limbah. sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengelolaan sampah dan penanganan sampah. sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: saluran air limbah: pengolahan air limbah: dan cc. pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat. pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada meliputi: sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga khususnya pada kawasan perkotaan, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan pariwisata, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terdapat pada kawasan perkotaan, pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten: dan sampah spesifik, yaitu sampah yang sifat dan jenisnya memerlukan penanganan khusus, pengelolaannya dilaksanakan sendiri oleh pemilik sampah,pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pengurangan sampah, yaitu (reduce) dari sumbernya, pendaran ulang sampah (recycle), dan atau pemanfaatan kembali sampah (reuse), penanganan sampah, yaitu dikembangkan dengan teknologi ramah lingkungan dan harus memenuhi standar pelayanan optimal dilakukan melalui: pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah dari sumbernyadengan alat angkut yang terpisah menurut jenis dan sifat sampahengan mengoptimalkan pengelolaan sampah pada instalasi pengolahan sampah terpadu ist) sarbagita denpasar, badung, gianyar, tabanan) yang terletak tempat pemrosesan akhir tpa) sulung wilayah kota denpasar), dan metode pengolahan sampah tpa sulung dilakukan melalui sanitasi landfill. pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah atau melalui kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah menuju pelayanan yang profesional. penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ditunjang oleh sarana dan prasarana persamaan, meliputi: sarana dan prasarana sampah lingkungan dan kawasan, dikembangkan untuk menampung dan memilah sampah kegiatan masyarakat pada kawasan permukiman, kawasan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan kawasan lindung, sarana dan prasarana tempat penampungan sementara tps), dikembangkan sebagai tempat penampungan sementarasarana dan prasarana tempat pengolahan sampah terpadu test), dikembangkan sebagai tempat pelaksanarbagi dalam beberapa daerah pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pengelolaan sampah serta mengurangi volume sampah yang harus dikirim tpa: sarana dan prasarana tpa dikembangkan sebagaisarana dan prasarana pengelolaan sampah drainase sungai, dikembangkan untuk membersihkan sampah dari badan badan air dan mencegah sampah menumpuk aliran sungai, estuary dam atau kawasan teluk benda, dan sarana dan prasarana sampah spesifik dikembangkan untuk mencegah pencemaran udara, tanah, dan air serta meningkatkan kualitas lingkungan. saluran air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penyaluran air limbah kawasan perkotaan dikembangkan dengan sistem terpisah antara saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan, dalam hal belum tersedia sistem saluran terpisah maka penyaluran air limbah yang bergabung dengan saluran air hujan harus melalui pengolahan sebelum dibuang badan lingkungan, dan menggunakan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perebusan air limbah media lingkungan. pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan sistem setempat (on site) atau sistem terpusat (off site), sistem pengolahan air limbah setempat dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik, sistem saluran air limbah terpusat dilakukan secara kolektif atau komunal melalui saluran pengumpul air limbah kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah ipar) terpusat sulung wilayah kota denpasar)dan atau komunal perkotaangembangan sistem pengolahan air limbah terpusat, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pendayagunaan dan pemeliharaan sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat denpasar beverage development project dsp) tahap yang telah terbangun kelurahan sebanyak dan legiun yang dilayani ipar sulung dan sebagian kawasan pariwisata nusa dua yang dilayani ipar benda ipar bodo), pengembangan jaringan perpipaan terpusat dsp tahap yang menjangkau kelurahan kuta, dan rencana pengembangan jaringan perpipaan terpusat yang menjangkau kawasan perkotaan mangupura, kawasan pusat pemerintahan kabupaten badung, kawasan perkotaan jembatan, kawasan perkotaan nusa dua, dan pusat pusat kegiatan pariwisata lainnya. j0) rencana sistem prasarana lingkungajl) rencana pola ruang wilayahdengan luas kurang lebih (dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma lima tujuh hektar) atau (enam koma delapan sembilan persen) dari luas wilayah kabupaten,budidaya sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma empat tiga) atau (sembilan puluh tiga koma sebelas persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi: kawasan peruntukan hutan rakyat: kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan kegiatan perikanan: kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan kegiatan pertambangan, kawasan peruntukan kegiatan industri pemerintahan, kawasan peruntukan pendidikan tinggi, kawasan peruntukan prasarana transportasi, il. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan kawasan peruntukan rth. rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam tercantum pada lampiran dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitianparagraf kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (l) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya,yang memberi perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud padahutan lindung sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan bagian dari kawasan hutan lindung gunung batubara kecamatan petang yang ditetapkanresapan air sebagaimana dimaksud pada huruf berupa das pada satuan wilayah sungai sws) badung yang meliputi das tukad agung, das tukad mati, das tukad badung, das tukad yeh pelet, das tukad ganggu dan das tukad pagi tersebar pada wilayah das badungseratus tiga belas koma tiga satu hektar) atau (dua koma enam enam persen) dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas: kawasan suci, kawasan tempat suci, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan waduk estuary dam, dan kawasan sempadan jurang. (l) kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kawasan suci gunung, kawasan suci campuran, kawasan suci lolos, kawasan suci pantai, kawasan suci laut,, lereng dan puncak gunung yang terdapat kawasan puncak mangu, desa telaga kecamatan petang. kawasan suci campuran sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi seluruh pertemuan aliran dua atau lebih sungai wilayah kabupaten. kawasan suci lolos sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi seluruh tempat pertemuan muara sungai dengan air laut yang terpengaruh pasang surut air laut wilayah kabupaten. kawasan suci pantai sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melati, meliputi pantai kuta, pantai legiun, pantai sebanyak, pantai berawa, pantai batu mean, pantai pemeranan, pantai sereh untuk kegiatan melati lintas desa adat: dan pantai mengenang, pantai srogsogan, pantai minggu, pantai sepang, pantai kelas, pantai keringanan, pantai jembatan, pantai labuan sait, pantai batu pageh, pantai geger, pantai mengikat, pantai samu dan pantai tanjung benda untuk kegiatan melati lokal desa adat. kawasan suci laut sebagaimana dimaksud pada hurufmeliputi seluruh mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat hindu. kawasan suci catus patah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi catus patah agung wilayah kabupaten terletak desa mengwi, dan catus patah alit tersebar tiap tiap wilayah desa adat yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat hindu. (l) kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kawasan radius kesucian pura sad kahyangan, kawasan radius kesucian pura dang kahyangan, kawasan radius kesucian pura kahyangan jagat, dan kawasan radius kesucianpada huruf meliputi: kawasan pura puncak mangu, desa telaga, kecamatan petang, dan kawasan pura uluwatu desa pecatur, kecamatan kuta selatgunung payung, desa utuh, kecamatan kuta selatan,dan kawasan pura puncak tedung, desa petang, kecamatan petang. kawasan radius kesucian pura kahyangan jagat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawasan pura geger, kelurahan benda, kecamatan kuta selatan: kawasan pura batu pageh, desa ungaran, kecamatan kuta selatan, kawasan pura ulun suci, kelurahan jembatan, kecamatan kuta selatan, kawasan pura batu bolong, desa ganggu, kecamatan kuta utara, kawasan pura luhur perancah, desa tibubeneng, kecamatan kuta utara: kawasan pura puncak sari, desa sanger, kecamatan abiansemal: kawasan pura puncak gelang, desa karangsari, kecamatan petang: kawasan pura puncak bon, desa petang, kecamatan petang, kawasan pura batu ngos, desa membagi, kecamatan mengwi, dan j . kawasan pura kancing gumi, desa sungai, kecamatan petang. s5) kawasan radius kesuciantiga tiap tiap desa adat beserta pura kahyangan jagat dan pura lainnya seluruh wilayah kabupaten. jl) rencana pola ruang kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi seluruh pantai yang terdapat kawasan pesisir wilayah kabupaten sepanjang kurang lebih (delapan puluh dua kilometer). sebaran kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada meliputi: pantai mengenang, pantai srogsogan, pantai sereh, pantai sepang, pantai minggu dan pantai pemeranan kecamatan mengwi, pantai batu mean, pantai batu bolong, pantai perancah, pantai berawa, pantai batu beli, dan pantai petitenget kecamatan kuta utara dan pantai keringanan kecamatan kuta: dan pantai jembatan, pantai tegal wangi, pantai biu biu, pantai balangan, pantai dreamland, pantai ingin, pantai pemutih, pantai labuan satt, pantai padang padang, pantai suluran, pantai nyang nyang, pantai sebanding, pantai gau, pantai green bowl, pantai batu pageh, pantai pandawa, pantai sawangan, pantai geger, pantai peminat, pantai nusa dua, pantai samu, pantai teror, pantai menggulung, pantai tanjung benda, dan pantai mangrove kecamatan kuta selatan. (l) kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud. sebaran kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada meliputi: sempadan sungai utama yang mengalir sepanjang tahun meliputi tukad pelet, tukad suruhan, tukad tebing, tukad bosan, tukad pagi, tukad ganggu, tukad yeh poh, tukad mati, tukad badung dan tukad agung, sempadan anak anak sungai yang mengalir sepanjang tahun tersebar pada anak anak sungai utama sebagaimana dimaksud pada huruf dan sempadan sungai yang hanya mengalir pada saat musim hujan, yang sebagian besar terdapat wilayah kecamatan kuta selatan. kawasan sempadan waduk estuary dam sebagaimana dimaksud dalam huruf estuary dam yang terletak kelurahan kuta berbatasan dengan wilayah kota denpasar serta pada waduk waduk baru yang akan dikembangkan setelah melalui kajianwilayah kecamatan petang, lembah lembah bukit wilayah kecamatan petang dan kecamatan kuta selatan: dan tebing tebing seluruh wilayah kabupaten. paragraf kawasan pelestarian alam dan cagar budaya jl) kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kawasan taman hutan raya, kawasan taman wisata alam, cc. kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil: dan kawasan cagar budaya. kawasan taman hutan raya, sebagaimana dimaksud pada huruf sebarannya merupakan bagian dari tahuna ngurah rai berlokasi sebagian wilayah kecamatan kuta dan kecamatan kuta selatan dengan luas kurang lebih (enam ratus dua puluh tujuh hektar) dari luas keseluruhan tahuna ngurah rai yaitu (seribu tiga ratu tujuh puluh empat lima hektar). kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu taman wisata alam sanger desa sanger, kecamatan abiansemal yang sekaligus sebagai kawasan lindung nasional dengan luas kurang lebih (tiga belas koma sembilan tujuh hektar). kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kawasan konservasi pulau sudut kelurahan tanjung benda, kecamatan kuta selatan, kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir meliputi kawasan pantai berhutan bakau kawasan tahuna ngurah rai dan kawasan perlindungan terumbu karang, dan kawasan perairan pantai teluk benda dan pantai pantai yang terdapat plasma nutfah dan satwa langka. kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawasan warisan budaya, kawasan cagar budaya nasional, dan kawasan cagar budaya lokal. kawasan warisan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu kawasan pura taman ayun yang terletak desa mengwi, kecamatan mengwi. kawasan cagar budaya nasional sebagaimana dimaksud pada huruf adalah kawasan pura sada yang terletak kelurahan kapal, kecamatan mengwi. kawasan cagar budaya lokal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kawasan cagar budaya kecamatan petang, meliputi pura gelang agung, desa karangsari, pura push kangin, desa karangsari: pura penataran antar sai pura puncak bon), desa petang, pura kancing gumi, desa sungai, pura push tanggungan, desa petang: pura rambut sisi, desa karangsari, pura tegal suci, desa karangsari, pura penataran agung puncak mangu, desa telaga, pura push lawak, desa belok sidang, pura kiasan, desa kiasan: pura desa adat punggung, desa punggung, pura dalem purwa, desa kiasan: pura luhur puncak tedung, desa sungai, pura puncak pengamatan, desa sungai, dan pura aran raja, desa petang. kawasan cagar budaya kecamatan abiansemal, meliputi pura push desa adat selat, desa sanger, dan pura push desa adat sambal, desa sambal. kawasan cagar budaya kecamatan mengwi, meliputi pura push saling, kelurahan saling, pura subak canggih, desa sembung, pura surya sekala, desa sembung, pura kerekan langit, kelurahan saling: pura push kangin, desa mengwi, pura ulun negara, kelurahan sempit, pura sah, kelurahan kapal pura taman sari, desa mengwi, pura taman ayun, desa mengwi, dan pura sada, kelurahan kapal. kawasan cagar budaya kecamatan kuta utara, meliputi pura dalem batu bolong, desa ganggu, pura petitenget, kelurahan keroyokan, pura beji sampurna, desa dayung, dan pura subak taulan, kelurahan keroyokan. kawasan cagar budaya kecamatan kuta selatan, meliputi pura luhur uluwatu, desa pecatur: pura karang runcing, desa pecatur, pura ulun suci, kelurahan jembatan, pura nusa darma, kelurahan benda: pura sarinbuana, kelurahan benda, pura goa gong, kelurahan jembatan, pura batu pageh, desa ungaran, pura gunung payung, desa utuh: pura geger, kelurahan benda, pura dalem karang bola, kelurahan benda, pura bias kugel, kelurahan benda, dan pura dalem menggulung, kelurahan benda. paragraf kawasan rawan bencana alam jl) kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kawasan potensi rawan bencana angin kencang, kawasan potensi rawan bencana tanah longsor, kawasan potensi rawan bencana kekeringan, kawasan potensi rawan gelombang pasang, dan kawasan potensi rawan bencana banjir. kawasan potensi rawan bencana angin kencang sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (tujuh ribu sembilan puluh delapan hektar), meliputi kawasan rawan bencana angin kencang potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih (dua ribu dua ratus tujuh puluh satu hektar) yang tersebar kecamatan petang seluas kurang lebih (dua ratus sembilan puluh tujuh hektar), kecamatan abiansemal seluas kurang lebih (seribu dua ratus tiga hektar) dan kecamatan mengwi seluas kurang lebih (tujuh ratus tujuh puluh satu hektar), dan kawasan rawan bencana angin kencang potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih (empat ribu delapan ratus dua puluh enam hektar) yang tersebar kecamatan abiansemal seluas kurang lebih (lima ratus delapan hektar), kecamatan mengwi seluas kurang lebih (seribu tujuh puluh delapan hektar), kecamatan kuta utara seluas kurang lebih (sembilan ratus tujuhseribu tiga ratus sepuluh hektar). kawasan potensi rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas kurang lebih (sembilan puluh delapan hektar), meliputi kawasan rawan bencana tanah longsor potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih (tujuh puluh hektar) yang tersebar kecamatan petang seluas kurang lebih (lima puluh empat hektar), kecamatan abiansemal seluas luas kurang lebih (sembilan hektar), kecamatan mengwi seluas kurang lebih (dua hektar), kecamatan kuta utara seluas kurang lebih (nol koma dua hektar) dan kecamatan kuta selatan seluas kurang lebih (enam hektar), dan kawasan rawan bencana tanah longsor potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih (dua puluh tujuh hektar) yang tersebar kecamatan petang seluas kurang lebih (dua puluh enam hektar) dan kecamatan abiansemal seluas kurang lebih (satu hektar). kawasan potensi rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf termasuk klasifikasi rendah dengan luas potensial kurang lebih (sebelas koma dua hektar) terdapat kecamatan abiansemal seluas kurang lebih (nol koma dua hektar) dan kecamatan kuta selatan seluas kurang lebih (sebelas hektar). s5) kawasan potensi rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada (l) huruf tersebar pada sepanjang kawasan pesisir pantai wilayah kabupaten. kawasan potensidua ribu sebelas hektar), meliputi kawasan rawan bencana banjir potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih (seratus delapan puluh dua hektar) tersebar kecamatan mengwi seluas kurang lebih (tiga hektar), kecamatan kuta utara seluas kurang lebih (tiga belas hektar) dan kecamatan kuta selatan seluas kurang lebih (seratus enam puluh tujuh hektar): dan kawasan rawan bencana banjir potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih (seribu delapan ratus dua puluh sembilan hektar) tersebar kecamatan mengwi seluas kurang lebih (lima puluh enam hektar), kecamatan kuta utara seluas kurang lebih (dua ratus tigalima ratus delapan puluh tiga hektar). paragraf kawasan lindung geologi (l) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atassebar kawasan semenanjung bukit, kecamatan kuta selatan. kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan abrasi pantai, dan kawasan rawan intrusi air lau: dan kawasan sekitar mata air. kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kawasan yang mempunyai keunikan bentang alam karst yang dicirikan dengan adanya sumber air yang mengalir sebagai sungai bawah tanah dan adanya goa bawah tanah yang tersebar kawasan semenanjung bukit, kecamatan kuta selatan. (l) kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas potensial kurang lebih (tujuh ribu dua ratus lima puluh koma tiga hektar), meliputi kawasan rawan gempa bumi potensi rendah dengan luas keseluruhan kurang lebih (enam ribu dua ratus sembilan puluh empat koma lima hektar) yang tersebar kecamatan abiansemal seluas kurang lebih (seribu tiga ratus sembilan puluh dua koma sembilan hektar), kecamatan mengwi seluas kurang lebih (seribu enam ratus enam puluh delapan koma dua hektar), kecamatan kuta utara seluas kurang lebih (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma enam hektar), kecamatan kuta seluas kurang lebih (sembilan ratus lima puluh koma tujuh hektar) dan kecamatan kuta selatan seluas kurang lebih (seribu tiga ratus empat koma dua hektar), dan kawasan rawan gempa bumi potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih (sembilan ratus lima puluh lima koma delapan hektar) yang tersebar kecamatan petang seluas kurang lebih (empat ratus lima puluh enam koma tujuh hektar), kecamatan abiansemal seluas kurang lebih (tiga ratus delapan belas koma dua hektar) dan kecamatan mengwi seluas kurang lebih (seratus delapan puluh satu hektar). kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakuppetang. kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalamseribu lima ratus enam puluh satu koma lima hektar) meliputi kawasan rawan tsunami potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih (tiga ratus sembilan puluh empat koma lima hektar) yang tersebar kecamatan mengwi seluas kurang lebih (delapan koma lima hektar), kecamatan kuta utara seluas kurang lebih (tiga puluh sembilan koma dua hektar), kecamatan kuta seluas kurang lebih (seratus empat koma tujuh hektar) dan kecamatan kuta selatan seluas keseluruhan kurang lebih (dua ratus empat puluh dua koma tiga hektar): dan kawasan rawan tsunami potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih (seribu seratus enam puluh tujuh hektar) yang tersebar kecamatan mengwi seluas kurang lebih (dua koma dua hektar), kecamatan kuta utara seluas kurang lebih (dua puluh empat hektar), kecamatan kuta seluas kurang lebih (delapan ratus dua puluh tujuh koma satu hektar) dan kecamatan kuta selatan seluas kurang lebih (tiga ratus tiga belas koma tujuh hektar). kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud dalam huruf sebarannya berada pada kawasan pesisir pantai selatan sepanjang kurang lebih (dua belas koma satu kilometer) meliputi pantai mengenang, pantai sereh, pantai minggu, pantai pemeranan, pantai batu mean, pantai batu bolong, pantai berawa,ringanan, pantai jembatan, pantai sawangan, pantai geger, pantai nusa dua, pantai samu dan pantai tanjung benda. kawasan rawan intrusi air laut sebagaimana dimaksud dalam huruf sebarannya berada pada kawasan pesisir, pantai keringanan, pantai jembatan, pantai nusa dua, pantai samu dan pantai tanjung benda. (dl) kawasan imbuhan air tanah dan sistem pengendaliannya sebagaimana dimaksud dalam huruf sebarannya meliputi kawasan lereng pegunungan yang terdapat wilayah kabupaten. kawasan sekitar mata air sebagaimana dalam huruf sebanyak (tiga ratus tujuh puluh sembilan) mata air seluruh wilayah kabupaten, meliputi: kecamatan petang sebanyak (dua ratus) mata air, kecamatan abiansemal sebanyak (seratus enam) mata air, kecamatan mengwi sebanyak (enam puluh tujuh) mata air, dan kecamatan kuta utara sebanyak (enam) mata air. paragraf kawasan lindung lainnya j0) kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan perlindungan terumbu karang, dan kawasan perlindungan pulau pulau kecil. kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam pada (l) huruf yaitu kawasan yang memiliki ciri khas satwa unggulan meliputi satwa khas kera dan hutan pala taman wisata alam sanger, desa sanger, kecamatan abiansemal. kawasan perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar pada sepanjang pantai wilayah kabupaten. kawasan perlindungan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud pada (l) huruf yaitu pulau sudut kelurahan tanjung benda, kecamatan kuta selatan. bagian ketiga rencana pola ruang kawasan budidayaempat dua hektar) atau sekitar (empat koma satu tujuh persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi kawasan hutan rakyat yang berfungsi sebagai penyangga kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih (empat ratus empat puluh dua hektar) terdapat banjar semantik, banjar tinggal dan banjar bon, desa telaga kecamatan petang, kawasan hutan rakyat pada kawasan sempadan sungai yang tersebar seluruh wilayah kabupaten, kawasan hutan rakyat pada sempadan jurang yang tersebar terutama kecamatan petang, kecamatan abiansemal, kecamatan mengwi dan kecamatan kuta selatan: dan kawasan hutan rakyat lainnya yang terdapat pada kawasan kawasan dengan kemiringan lahan atas (empat puluh persen), pada radius kawasan tempat suci, dan kawasan sekitar peruntukan pertanian dengan luas kurang lebih (seribu tiga ratus tiga, koma empat dua hektar) tersebar kecamatan petang, kecamatan abiansemal, kecamatan mengwi dan kecamatan kuta selatan. paragraf kawasan peruntukan pertanian (l) kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas kurang lebih (dua puluh satu ribu enam puluh koma delapan sembilan hektar) atau (lima puluh koma tiga dua persen) dari luas wilayah kabupaten,iarahkan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan mempertahankan jati diri budaya bali dengan luas kurang lebih (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma empat dua hektar) atau ,279o (dua puluh tiga koma dua tujuh persen) dari luas wilayah kabupaten, yang terdapat kecamatan petang, kecamatan abiansemal, kecamatan mengwi, dan kecamatan kuta utara. kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat kecamatan petang, kecamatan abiansemal dan kecamatan mengwi dengan luas kurang lebih (tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga koma tujuh satu hektar) atau (tujuh belas koma empat persen) dari luas wilayah kabupaten. kawasan budidaya perkebundan kecamatan kuta selatan dengan luas kurang lebih (empat ribu tiga puluh sembilan koma tujuh enam hektar) atau (sembilan koma enam sembilan persen) dari luas wilayah kabupaten. kawasan peruntukan peternakkecamatan kuta utara dan kecamatan kuta selatan yang pengembangannya memanfaatkan lahan budidaya hortikultura, lahan budidaya perkebunan dan atau kawasan permukiman perdesaan. rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada (l), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitiankegiatan perikanan (l) kawasan peruntukan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kawasan megapolitan, kegiatan perikanan tangkap, kegiatan perikanan budidaya, dan kegiatan pengolahan hasil perikanan. kawasan megapolitan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kawasan megapolitan utuh meliputi kawasan pantai utuh desa utuh, pantai geger dan pantai sawangan kelurahan benda, kecamatan kuta selatan diarahkan untuk pengembangan rumput laut, dan kawasan megapolitan keringanan meliputi kawasan pantai keringanan kelurahan keringanan, pantai kelas kelurahan tuban kecamatan kuta dan pantai jembatan kelurahan jembatan kecamatan kuta selatan, diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap. kegiatan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: perikanan tangkap perairan umum, selanjutnya disebut perikanan perairan umum meliputi kegiatan perikanan tangkap perairan sungai, perikanan tangkap perairan laut selanjutnya disebut perikanan laut, dengan jalur penangkapan ikan dengan batas (nol) sampai (empat) mil wilayah laut kabupaten, sebaran pengembangan kegiatan perikanan tangkap perairan laut, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan dan pemberdayaan perikanan laut skala kecil terdapat kawasan yang memiliki kelompok nelayan tradisional kecamatan kuta selatan meliputi desa pecatur, desa ungaran, desa utuh, kelurahan benda, kelurahan jembatan, kelurahan tanjung benda, kecamatan kuta meliputi kelurahan kuta, kelurahan keringanan, kecamatan kuta utara meliputi desa tibubeneng dan desa ganggu, kecamatan mengwi meliputi desa minggu dan desa membagi, serta desa desa lainnya yang berbatasan dengan laut, dan pengembangan perikanan laut skala menengah ditunjang dengan kawasan pangkalan pendaratan ikan ppi) kelurahan tanjung benda dan tempat pelelangan ikan tpi) kelurahan keringanan, serta pelabuhan perikanan laut kelurahan keringanan. prasarana pendukung kegiatan perikanan laut, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: dermaga perikanan kelurahan keringanan dan kelurahan tanjung benda, dan pangkalan perahu jukung nelayan tradisional. kegiatan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengembangan perikanan budidaya air tawar meliputi perikanan budidaya kolam, perikanan menapaki, perikanan budidaya perairan umum dan perikanan budidaya saluran irigasi, dan pengembangan perikanan budidaya laut meliputi budidaya rumput laut sawangan serta budidaya kelompok ikan, kerang, dan kepiting tersebar wilayah pesisir badung selatan. s5) kegiatan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sentra sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil hasil perikanan kelurahan keringanan, desa ungaran, kelurahan benda dan kelurahan tanjung benda, sentra sentra industri penampungan, pengepakan dan ekspor ikan hias tersebar wilayah kecamatan mengwi, kuta utara, kuta dan kuta selatan: dan usaha garam rakyat, berlokasi pantai timur kelurahan jembatan. kawasan peruntukan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada diarahkan pada kawasan pesisir badung selatan diluar kawasan efektif pariwisata, sedangkan perikanan laut baik pembudidayaan maupun penangkapannya diarahkan perairan teritorial sejauh (empat) mil wilayah laut kabupaten.dengan luas kurang lebih (tiga ribu lima ratus lima belas koma empat satu hektar) atau ,409o (delapan koma empat persen) dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas kawasan pariwisata, kdw kp, dan dtw. kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kawasan pariwisata nusa dua meliputi sebagian dari wilayah kelurahan benda, kelurahan tanjung benda, kelurahan jembatan, desa ungaran, desa pecatur dan desa utuh kecamatan kuta selatan: kawasan pariwisata tuban meliputi sebagian dari kelurahan tuban dan kelurahan keringanan kecamatan kuta, dan kawasan pariwisata kuta meliputi sebagian wilayah kelurahan kuta, kelurahan legiun, kelurahan sebanyak kecamatan kuta, sebagian wilayah kelurahan keroyokan kelok, kelurahan keroyokan, desa ganggu, desa tibubeneng kecamatan kuta utara, dan sebagian wilayah desa pemeranan, desa minggu dan desa membagi kecamatan mengwi. kdw sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kdw telaga dan kdw belok sidang kecamatan petang. dtw sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: wisata alam meliputi pantai tanjung benda, pelestarian penyu peluang sari tanjung benda, taman rekreasi hutan bakau tanjung benda, pantai samu, pantai nusa dua, pantai geger, pantai sawangan, pantai pandawa, pantai nyang nyang, pantai batu pageh, pantai suluran, pantai padang padang, pantai labuan sait, pantai ingin, pantai dream land, pantai jembatan, pantai keringanan, pantai kuta, pantai legiun, pantai sebanyak, pantai oberoi, pantai petitenget, pantai batu beli, pantai berawa, pantai batu bolong, pantai ganggu, pantai minggu, pantai pemeranan, pantai sereh, pantai mengenang, alas pala sanger, tanah wuk, taman reptil desa werden busana, air terjun punggung, agung rafting dan wisata agro telaga, wisata budaya meliputi: kawasan luar pura uluwatu, kawasan garuda wisnu kencana, kawasan luar pura petitenget, kawasan luar pura pura sada kapal, kawasan luar pura taman ayun, kawasan luar pura puncak tedung, kawasan luar pura kerabat langit, kawasan mandala wisata, monumen tragedi kemanusiaan mtk), atraksi merobek desa minggu, atraksi perang tepat bantal kelurahan kapal, wisata remaja meliputi bumi perkemahan dukuh desa blahkiuh, wisata rekreasi buatan meliputi kawasan bali tourism development cooperation bdc) nusa dua, waterboom kuta, waterpark pecatur, safari naik gajah desa karangsari, jembatan tukad kangkung desa telaga, dan wisata rekreasi buatan lainnya, desa wisata meliputi desa angkasa pertiwi, desa pangan, desa petang, desa telaga, desa belok sidang, desa barang sari, desa sanger, desa baha, kelurahan kapal, desa mengwi, dan desa minggu, dan pengembangan dtw baru dilaksanakan setelah melalui kajian dan ditetapkan dengan peraturan bupati. paragraf kawasan peruntukan kegiatan pertambangan jl) kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan secara terbatas yang terdapat kecamatan kuta selatan, kecamatan mengwi, kecamatan abiansemal dan kecamatan petang. lokasi kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah melalui kajian dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf kawasan peruntukan kegiatan industri kawasan peruntukan kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengembangan zona industri menengah terdapat desa werden buana, kecamatan mengwi dengan luas kurang lebih (empat puluh delapan koma tujuh sembilan hektar) atau (nol koma satu dua persen) dari luas wilayah kabupaten, dan pengembangan industri kecil tersebar pada kawasan permukiman dengan komoditi unggulan, sebagai berikut: industri kecil perlengkapan upacara keagamaan desa mengwi dan desa belok sidang, industri kecil bahan bangunan cetak kelurahan kapal, industri kecil pembuatan gerabah dan genteng desa darmasaba, industri kecil pembuatan perhiasan desa blahkiuh, industri kecil furniture dan kerajinan ukir kayu kelurahan abianbase, desa kapal, desa pemeran, desa buruk, desa jagapati, desa angantaka dan desa sedang, dan industri kecil pengolahan hasil perikanan dan rumput laut kelurahan benda, kelurahan tanjung benda, desa utuh dan kelurahan keringan, meliputi: kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan permukiman perdesaan. kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada tersebar seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh lima hektar) atau ,619o (dua puluh empat koma enam satu persen) dari luas wilayah kabupaten. paragraf kawasan peruntukan perdagangan dan jasa jl) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas kurang lebih (seribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma tiga dua hektar) atau (empat koma dua tiga persen) dari luas wilayah kabupaten meliputi: kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala wilayah diarahkan sepanjang koridor utama menuju kawasan pariwisata nusa dua, kuta dan tuban, kawasan perkotaan kuta, kawasan perkotaan jembatan dan kawasan perkotaan mangupura, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kawasan diarahkan pada koridor utama menuju pusat pelayanan kecamatan, dan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala lingkungan diarahkan pada koridor utama menuju pusat permukiman perdesaan dan perkotaan. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang berupa zona perdagangan dan jasa terpadu diarahkan kecamatan kuta meliputi kelurahan kuta dan kelurahan tuban, dan kecamatan mengwi meliputi kelurahan kapal, kelurahan abianbase dan desa mengitari. paragraf kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan jl) kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas kurang lebih (enam puluh koma dua lima hektar) atau (nol koma satu empat persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi: perkantoran perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan negara sahabat, perkantoran pemerintahan kabupaten, dan perkantoran pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa. perkantoran perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan negara sahabatwilayah atau skala kawasan. perkantoran pemerintahan kabupaten, sebagaimana dimaksud huruf terletak kelurahan sempit, kecamatan mengwi dengan luas kurang lebih (empat puluh enam koma enam hektar). perkantoran kecamatan, kelurahan dan desa,kawasan, skala lingkungan atau pada pusat permukiman dengan mempertimbangkan aspek sentralitas dan kemudahan menjangkau. paragraf kawasan peruntukan pendidikan tinggi (l) kawasan peruntukan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas kurang lebih (seratus dua puluh empat koma tujuh sembilan hektar) atau (nol koma tiga persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi kawasan kampus universitas udayana kelurahan jembatan dengan luas kurang lebih (seratus enam koma tujuh satu hektar), kawasan kampus sekolah tinggi pariwisata stp) nusa dua kelurahan benda dengan luas kurang lebih (lima koma tiga hektar) dan kawasan kampus politeknik negeri bali kelurahan jembatan dengan luas kurang lebih (dua belas koma tujuh delapan hektar). fasilitas pendidikan tinggi lainnya yang telah terbangun namun berada luar kawasan peruntukan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada tetap dipertahankan, sedangkan untuk pengembangan baru diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah atau skala kawasan. paragraf kawasan peruntukan prasarana transportasi (l) kawasan peruntukan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas kurang lebih (tiga ratus delapan koma tujuh tujuh hektar) atau (nol koma tujuh empat persen) dari luas wilayah kabupaten, meliputi: kawasan bandar udara ngurah rai, kawasan terminal penumpang tipe mengwi, kawasan sentral parkir kuta, rencana pengembangan kawasan terminal barang, dan rencana pengembangan kantong parkir. kawasan bandar udara ngurah rai, sebagaimana dimaksud pada huruf terletak kelurahan tuban, kecamatan kuta, dengan luas kurang lebih (dua ratus tujuh puluh delapan koma empat sembilan hektar). kawasan terminal penumpang tipe mengwi, sebagaimana dimaksud pada huruf terletak desa mengitari, kecamatan mengwi dengan luas kurang lebih (tiga belas hektar). kawasan sentral parkir kuta, sebagaimana dimaksud pada huruf terletak kelurahan kuta dengan luas kurang lebih (dua koma enam hektar). rencana pengembangan kawasan terminal barang, sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan desa mengitari, kecamatan mengwi dengan luas luas luas kurang lebih (empat belas koma enam delapan hektar). rencana pengembangan kantong parkir, sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan pada kawasan pariwisata nusa dua, kuta dan tuban yang lokasi dan jenisnya ditetapkan setelah melalui kajian. paragraf kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan (dl) peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa markas militer batalyon raider yang terletak kelurahan tuban, kecamatan kuta dengan luas kurang lebih (sebelas koma delapan delapan hektar) atau (nol koma nol tiga persen) dari luas wilayah kabupaten. peruntukan pertahanan dan keamanan lainnya, meliputi kantor dan fasilitas pertahanan dan keamanan yang terdapat seluruh kecamatan tetap dipertahankan, sedangkan pengembangan baru diarahkan pada kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan fungsi utama kawasan tersebut. paragraf kawasan peruntukan rth jl) kawasan peruntukan rth sebagaimana dimaksud dalam huruf dikembangkan dengan tujuan menjaga keserasian dan keseimbangan antara lahan terbangun dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai resapan air: mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan: dan meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan. jenis jenis rth sebagaimana dimaksud pada meliputi kawasan jalur hijau, kawasan pertanian dan perkebunan, cc. taman kota yang terdapat kawasan perkotaan, taman lingkungan yang terdapat kawasan permukiman, taman pada kawasan pusat pemerintahan kabupaten badung: 'serta yang terdapat diseluruh desa adat, sg. karang benang kawasan perdesaan, kuburan umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, il. jalur bawah jaringan listrik tegangan tinggi dan ekstra tinggi, jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian, dan sempadan perbatasan wilayah kabupaten.nasional yang terdapat wilayah kabupatennasional yang terdapat wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf adalah kawasan perkotaan sarbagita kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi bandar udara ngurah rai, kawasan pariwisata nusa dua, kawasan pariwisata tuban dan kawasan pariwisata kuta, kawasan sepanjang jalan arteri primer, kawasan terminal penumpang tipe mengwi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi kawasan warisan budaya taman ayun, kawasan pura uluwatu dan kawasan pura puncak mangu, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup meliputi taman wisata alam sanger, kawasan taman hutan raya rapat benda tahuna ngurah rai), kawasan hutan lindung gunung batubara desa telaga kecamatan petang, das, potensi cekungan air bawah tanah dan seluruh perbatasan antar kabupaten kota. kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atass5) kawasan strategis sebagaimana dimaksud(l) kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kawasan pertahanan dan keamanan batalyon raider kelurahan tuban, kecamatan kutabandar udara ngurah rai, kawasan pariwisata nusa dua, tuban dan kuta: kawasan terminal penumpang tipe mengwi: kawasan sepanjang jalan arteri primer: kawasan perkotaan kuta, kawasan perkotaan mangupura, kawasan perkotaan jembatan, kdw telaga dan kdw belok sidang, dan dtw kabupaten. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kawasan pura uluwatu, desa pecatur, kecamatan kuta selatan: kawasan pura puncak mangu, desa telaga, kecamatan petang: kawasan pura gunung payung, desa utuh, kecamatan kuta selatan:kawasan pura puncak tedung, desa petang, kecamatan petang, dan kawasan warisan budaya taman ayun, desa mengwi, kecamatan mengwtaman hutan raya rapat benda tahuna ngurah rai), kawasan taman wisata alam sanger desa sanger, kecamatan abiansemal, kawasan hutan lindung gunung batubara desa telaga, kecamatan petang: kawasan pesisir pantai dan laut kabupaten, das tukad mati, das tukad agung, das tukad pelet, dan das tukad badung, potensi cekungan air bawah tanah kawasan nusa dua, potensi cekungan air bawah tanah lintas kabupaten kota,dan kawasan estuary dam kelurahan kuta, kecamatan kuta. peta kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian tercantum dalam lampiran xiv, lampiran xv, lampiran xvi, danparagraf umum jl)sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada meliputi anggaran pendapatan dan belanja nasional apbn), anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi bali apbd provinsi bali anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten apbd kabupaten): investasi swasta, dan atau kerja sama pembiayaan. indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bumn, kerjasama pemerintah dan swasta kps), dunia usaha dan masyarakat. s5) indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (empat) tahapan, yaitu tahap tahun tahap tahun tahap iii tahun dan tahap tahun,pelaksanaan pemanfaatan ruang arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan mengembangkan pendayagunaan tanah, pendayagunaan air, cc. pendayagunaan ruang udara, dan pendayagunaan sumber daya lainnya. (l) pendayagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf, serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. penguasaan tanah, sebagaimana dimaksud pada terdiri atas penetapan peraturan daerah tentang rtrw tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah yang atas atau bawah tanahnya dilakukan pemanfaatan ruang: terhadap tanah, setelah penetapan peraturan daerah tentang wk, apabila syarat syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dipenuhi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,:,,: danpenggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas, penggunaan dan pemanfaatan tanah kawasan lindung tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami: cc. penggunaan tanah kawasan budidaya tidak boleh ditelantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya, pemanfaatan tanah kawasan budiday, dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas tanah mengikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada bidang bidang tanah yang berada sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan jurang, dan atau sempadan waduk, harus memperhatikan kepentingan umum, dandapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan, dan apabila mengganggu pemanfaatan tanah harus mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan, danenertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada terdiri atasyang dinyatakan sebagai tanah terlantar sesuai peraturan perundangan,, tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada huruf, dan apabila merupakan sebagian hamparan yang ditelantarkan,an cc. peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar,(l) pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pendayagunaan perairan darat, dan pendayagunaan perairan wilayah pesisir dan laut. pendayagunaan perairan darat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi air permukaan, dan bertanah. arahan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pemanfaatan badan sungai diarahkan untuk perikanan, air irigasi, air minum, wisata tirta, drainase dan sumber pembangkit tenaga listrik: dan pengembangan air wadukpergunakan secara terbatas pada cekungan air tanah sesuai peta pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari, pertanian rakyat, sanitasi lingkungan, dan industri kepariwisataan. arahan pengendalian pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada meliputi: penjagaan keseimbangan antara penyembuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah: penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah, pembatasan penggunaan air tanah dengan pengutamaan pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari, pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer, pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah: pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, penerapan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi, dan penerapan perizinan pemanfaatan air tanah berdasarkan peraturan perundang undangan bagi kegiatan yang memanfaatkan air tanah menjadi persyaratan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan imb). pendayagunaan perairan wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perairan laut mencakup wilayah perairan laut sejauh (satu per tiga) dari wilayah perairan provinsi, peruntukan ruang perairan pesisir dan laut mencakup kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut, kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pelabuhan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya, kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam hurufdayagunaan perairan wilayah pesisir dan laut diatur lebih lanjut dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil zwp3k) yang ditetapkan dengan peraturan daerah. (l) pendayagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jalur penerbangan, frekuensi radio komunikasi dan media elektronik, bangunan penunjang telekomunikasi:pendayagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud pada dilakukan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci dan menjaga kenyamanan masyarakat, meliputi struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan bangunan lain pada kawasan keselamatan operasi penerbangan, batas kawasan kebisingan dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, harus mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang, lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan atau pemancar radio, televisi, dan telekomunikasi harus dibangun pada kawasan budidaya, memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan lingkungan, tidak mengganggu kegiatan keagamaan, kesucian wujud wujud sakral yang ada sekitarnya, yang harus dibangun dan dipergunakan secara kolektif: ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara atas permukaan bumi mendapat izin dari instansi yang berwenang, dan pengaturan ketinggian penerbangan pesawat tidak boleh lebih rendah dari (seribu) feet atas permukaan tanah, kecuali sesuai prosedur pendekatan lepas landas pada setiap bandar udara dan kondisi darurat. (l) pendayagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam, kawasan taman hutan raya dan kawasan peruntukan hutan rakyat serta pengaturan rehabilitasi dan reklamasi hutan. pendayagunaan sumber daya alam lainnya terdiri atas hutan lindung yang terdapat desa telaga kecamatan petang tetap dipertahankan sebagai daerah penangkap air hujan dan kawasan konservasi: hutan taman wisata alam yang terdapat desa sanger, kecamatan abiansemal tetap dipertahankan untuk melindungi flora dan fauna yang khas dan sebagai dtw, taman hutan raya ngurah rai yang berupa hutan mangrove dan perairan laut yang terdapat kawasan teluk benda, kecamatan kuta dan kuta selatan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan konservasi untuk menahan abrasi dan tempat ekologi fitoplankton dan biota laut lainnya, dan hutan rakyat yang terdapat kecamatan petang, kecamatan abiansemal, kecamatan mengwi dan kecamatan kuta selatan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kesesuaian lahan yang ada. bab vipelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh bupati melalui board kabupaten(dl) ketentuan umum peraturan zonasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atassistem jaringan transportasi: ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi:berfungsi sebagai pedoman penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional dan dasar pemberian ipr wilayah kabupaten. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan jl) ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas ketentuan peraturan zonasi untuk pkn: dan ketentuan peraturan zonasi untuk ppk. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pkninternasional dan nasionalpenyediaan prasarana dan sarana transportasi berstandar internasional yang mampu melayani kegiatan ekspor impor dan pergerakan antar propinsi yang dilayani sistem jaringan jalan nasional dan terintegrasi dengan bandara ngurah rai, pelabuhan benda yang terdapat wilayah kota denpasar dan terminal penumpang tipe mengwi, pengembangan dan pemantapan pelayanan sistem jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan air limbah, pengelolaan persamaan, jaringan drainase dan utilitas perkotaan lainnya, kwt kawasan perkotaan setinggi tingginya (tujuh puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, penyediaan rthk sekurang kurangnya (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan: penyediaan ruang terbuka non hijau kota, fasilitas pejalan kaki, angkutan penumpang dan barang, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, dan memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi, restorasiuntuk ppkkomposisi pola ruang kawasan tetap mempertahankan kawasan yang harus dilindungi serta sinergi pola ruang kawasan budidaya sesuai fungsi kawasan sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kawasan: kwt kawasan perkotaan setinggi tingginya (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, mendorong pengembangan kawasan sebagai kawasan agropolitan, penyediaan rthk sekurang kurangnya (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan: pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota, dan penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan penumpang, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan (l) ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan acuan pengendalian pemanfaatan ruang pada ppl. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ppl sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala antar: sekurang kurangnya (tujuh puluh persen) dari kawasan perdesaan merupakan peruntukan pertanian luar kawasan lindung, mempertahankan karang benang sebagai rth pada batas antar desa unit permukiman sebagai salah satu usaha mempertahankan identitas desa, memiliki fasilitas pelayanan beberapa desa yang mengelompok dan lebih lengkap dari desa desa sekitarnya, memiliki aksesibilitas pelayanan desa desa sekitarnya dan dengan kawasan perkotaan: peruntukan ruang terintegrasi dengan rencana tata pelemahan pada wig wig desa adat setempat: kelompok kelompok permukiman kawasan perdesaan tetap memiliki orientasi struktur ruang dan pola ruang kawasan perdesaan didasarkan atas falsafah tri hita karana, penerapan konsep catus patah dan tri mandala yang disesuaikan dengan kondisi setempat, serta penerapan lansekap lingkungan dan bangun bangunan yang bercocok arsitektur tradisional bali untuk menjaga identitas kawasan perdesaan yang berjatidiri budaya bali, memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis, memiliki sarana dan prasarana sekurang kurangnya kegiatan sistem agribisnis seperti jaringan jalan pusat produksi, perbankan dan terminal agribisnis, j . memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem agribisnis khususnya pangan, sepertisistem, il.sistem agribisnis kawasan agropolitan, dan tidak berada pada kawasan rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi dan rawan gempa), kawasan pertanian, kawasan lindung sempadan sungai, sempadan jurang, sempadan mata air, saluran pengairan) dan penyangga hutan lindung. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi (l)istem jaringan jalan arteri primer kolektor primer lokal primer: ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkeretaapian, dan ketentuan umum peraturan zonasi terminal tipe mengwi. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer disusun dengan memperhatikan: jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah km jam (enam puluh kilometer per jam) dengan lebar badan jalan paling sedikit (sebelas meter)tidak diperbolehkannya kegiatan dan pemanfaatan ruang pada ruang manfaat jalan remaja), ruang milik jalan remaja) dan ruang pengawasan jalan ruwasja):kolektor primer disusun dengan memperhatikan: jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah km jam (empat puluh kilometer per jam) dengan lebar badan jalan paling sedikit (sembilan meter),(a) dan huruf (b)pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c)tidak diperbolehkannyauang milik jalanlokal primer disusun dengan memperhatikan: jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah km jam (dua puluh kilometer per jam) dengan lebar badan jalan paling sedikit (tujuh koma lima meter), jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus, tebar ruwasja lokal primer sekurang kurangnya (tujuh meter), penetapan sempadan jalansistem perkeretaapian, sebagaimana dimaksud pada huruf disusun berdasarkan kajian dengan tetapsbterminal tipe mengwi, sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut memiliki koneksitas terhadap jalur jalan arteri primer, memiliki fasilitas perpindahan moda akan, akbp, angkutan kota dan angkutan pedesaan, memenuhi ketentuan teknis persyaratan kelengkapan fasilitas dan lay out terminal sesuai peraturan menteri yang membidangi, dan jalur jalan keluar masuk terminal tipe mengwi, terpisah dan atau tidak mengganggu arus menerus jalan arteri primer ruas jalan mengitari peringkat. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi bandar udara internasional ngurah rai, ketentuan umum peraturan zonasi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport)bandar udara internasional ngurah rai sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengembangannya mengacu pada daya dukung wilayah untuk menampung jumlah maksimum penumpang udara yang ditargetkan, pemanfaatan ruang ditujukan untuk kebutuhan operasional bandar udara dan membatasi pemanfaatan untuk kegiatan komersial yang tidak mendukung fungsi utarauntuk kepentingan keselamatan penerbangan, manuver pendaratan dan tinggalyang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dibatasi sesuai dengan persyaratan manuver penerbangan dan peraturan perundangan yang berlaku, penetapan batas batas kawasan kebisingan, dan pembangunan menara telekomunikasi yang dapat memancarkan maupun menerima frekuensi, serta jaringan energi yang mengalirkan listrik dan magnet tegangan tinggi tidak disajikan dibangun pada kpop. (j0) ketentuan umum peraturan zonasi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport) sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi memiliki landasan yang memadai untuk manuver pendaratan dan lepas landas helikopter, memenuhi syarat sekurang kurangnya kebisingan dan pertimbangan teknis lainnya sesuai peraturan teknis menteri yang membidangi,tempat pendaratan dan lepas landas helikopter dapat berada daratan (surface level heliport), atas gedung (elevated heliport) dan perairan (helideck), dan mempertimbangkan aspek teknis, sosial, budaya dan daya dukung lingkungan. j1) ketentuan umum peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi batas penerbangan terendah secara umum ditetapkan (seribu meter) untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat terhadap pengaruh kebisingan dan rasa kesucian,, dan bangunan bangunan dan kegiatan kegiatan pada kpop harus mendapat izin dari instansi yang berwenang. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi jl) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar saluran udara tegangan ekstra tinggi stet) dan saluran udara tegangan tinggi suit) serta jaringan dan penempatan tiang saluran udara tegangan menengah utm) dan saluran udara tegangan rendah sur). ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan stet dan suit, meliputi: lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang kurangnya (tujuh koma lima meter) dari suit dan (sebelas meter) untuk stet lapangan olah raga sekurang kurangnya (tiga belas koma lima meter) dari suit dan (lima belas meter) untuk stet jalan raya sekurang kurangnya (sembilan meter) dari suit dan (lima belas meter) untuk stet pohon tanaman sekurang kurangnya (empat koma lima meter) dari suit dan (delapan koma lima meter) untuk stet bangunan tidak tahan api sekurang kurangnya (tiga belas koma lima meter) dari suit dan (lima belas meter) untuk stet bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang kurangnya (empat koma lima meter) dari suit dan (delapan koma lima meter) untuk stet meter) dari suit dan (delapan koma lima meter) untuk stet jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang kurangnya (empat meter) dari suit dan (delapan koma lima meter) dari stet pompa bensin tangki bensin sekurang kurangnya (dua puluh meter) dari suit dan (lima puluh meter) dari stet dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang dan tempat penimbunan bahan bakar sekurang kurangnya (lima puluh meter) dari suit dan stejaringan dan penempatan tiang utm dan sur, meliputi: jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi (empat puluh meter) meter), jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnya (sebanyak banyaknya (lima) bangunan berderet tidak melebihi (tiga puluh meter), dan meter) dari penghantar udara telanjang tersebut. bangunan atau benda lainnya serta tanaman areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar stet dan suit serta penempatan tiang utm dan sur(s5)jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi (empat puluh meter), cc.dan penempatan antena telekomunikasi dilaksanakan pada menara telekomunikasi terpadu dengan memperhatikan estetika lingkungan. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi: ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minumjaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pada huruf sebagai berikut mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, tersier dan kuarter, pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan irigasi harus meter) kiri dan kanan saluran,harusketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pada huruf sebagai berikut pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian kawasan, pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diijinkan dibangun langsung pada sumber air baku,harus dilengkapi ijin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan yang melintasi tanah milik perorangan harusjinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan reservoar, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan ketentuan sebagai berikutenam puluh persen), dan sempadan bangunan sekurang kurangnya kali (satu koma lima kali) dari lebar jalan. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam pada huruf sebagai berikut tidak diijinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan (catchment area) setiap pembangunan harus setiap pembangunan harus menyediakan lubang resapan biopori sekurang kurang (empat) lubang setiap (seratus meter persegi) lahan yang akan dikembangkanpengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase harusdan tersedia sarana pengambilan sampah pada titik titik tertentu pada saluran drainase. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan jl) ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atasrasarana persamaan, dan ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem pengelolaan persamaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana sampah lingkungan dan kawasan, sebagai berikut tersedia fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah serta peningkatan efektivitas program (reuse, reduce, recycle), mudah dijangkau oleh angkutan sampah, memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan kawasan, memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayananterhadap lingkungan sekitar. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana tempat pembuangan sementara tps), sebagai berikut: melibatkan peran masyarakat terutama dalam pemilihan lokasi dan penyediaan lahan dekat sekitar masyarakat yang dilayani, tidak berada pada lahan rth atau sempadan badan air: memperhatikan aspek lingkungan dan estetika, memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan: mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah,ncegah perebusan air lindi dalam air tanah, mata air dan badan air, memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar, dan mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus dan serangga lainnya. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana tempat pengalihan sampah terpadu test), sebagai berikut: memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar, mengoptimalkan kegiatan pengolahan sampah dengan pola (reduce, reuse, recycle) yang menghasilkan nilai tambah:tempat pengolahan akhir tpa), sebagai berikut: dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan, lokasinya terintegrasi dengan wilayah sekitar (kabupaten kota sarbagita), mendorong keterlibatan peran swasta dalam penyediaan dan atau pengoperasian, berada diluar kawasan radius kesucian pura, kawasan permukiman, dan kawasan pariwisata: memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya, memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitarpengelolaan sampah drainase sungai, sebagai berikut: memperhatikan volume sampah dan tata ruang kawasan sekitar, memperhatikan ketersediaan lahan untuk menampung sampah sementara yang memenuhi aspek lingkungan dan estetika, memperhatikan dampak terhadap banjir, memperhatikan fungsi dan aspek fisik dari badan air, dan memperhatikan aspek aksesibilitas angkutan sampah. ketentuan umum peraturan zonasi sarana dan prasarana sampah spesifik, sebagai berikut: memenuhi ketentuan perundang undangan dan pedoman teknis yang berlaku: dilengkapi dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan: memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya, mencegah segala jenis kebocoran dan atau rembesan media lingkungan sekitarnya, memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar, memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar:nya (bufferzone), dapat diintegrasikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh wilayah sekitar kabupaten, dan memaksimalkan upaya pengolahan sampah spesifik dengan pola (reduce, reuse, recycle) yang menghasilkan nilai tambah. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana persamaan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: bangunan fasilitas pengolahan sampah yang diij seperti genset dan insinerator, pengembangan fasilitas pengolahan sampahcc. pengembang yang membangun perumahan sekurang kurangnya (delapan puluh) unit harus menyediakan lahan untuk pengolahan sampah organik, wadah komunal dan alat pengumpul sampah skala lingkungan, kdb setinggi tingginya (tiga puluh persen), klb setinggi tingginya (enam puluh persen), lebar jalan menuju tps sekurang kurangnya (delapan meter), dan tempat parkir truk sampah sekurang kurangnya (dua puluh persen). ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikuumah kos dengan jumlah kamar lebih dari (sepuluh) kamar: meter persegi):garmentsistem pengelolaan air limbah meliputi pengelolaan secara primer, sekunder dan tersier, mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut pengelolaan primer merupakandan pengelolaan secara tersier hanya untuk membersihkan limbah. cc. pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang dimaksud huruf harus mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut tidak mencemari sumber air baku:, jarak antara sumber air dengan bak resapan sekurang kurangnya (sepuluh meter), dan pembangunan tempat pengolahan limbah berada diluar radius kawasan tempat suci. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung jl) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan untuk mempertahankan keberadaan kawasan lindung dari aspek kuantitas serta fungsinya. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada:waduk estuary dam, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman hutan raya, j . ketentuan umum peraturan zonasi kawasan:(l) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan, mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan sekurang kurangnya (tiga puluh persen) dari luas das guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam: cc. pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung dengan tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum hanya dapat dipergunakan dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan serta religi dan budaya, sepanjang tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan,onservasi, pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung harus ditertibkan dan dikembalikan sesuai fungsinya, dan tidak diperbolehkannya seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindungan tutupan vegetasi meliputi merambah kawasan hutan lindung, mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah: melakukan penebangan pohon atau memungut hasillindung, tanpa izin pejabat yang berwenang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapilindunglindunglindunglindung tanpa izin dari pejabat yang berwenang. (l) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan dalam upayetentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud pada meliputibebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air:th, dan cc. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengendalian secara ketat pembangunan dalam kawasan suci, penetapan batas batas kawasan suci dilakukan melalui kajian para ahli serta mendapat pertimbangan dari pemerintah, lembaga sosial keagamaan setempat yang terkait, dan sesuai dengan kondisi lapangan, cc. penataan kawasan suci kecuali pegunungan, laut, campuran dan loloskesucian campuran dan lolos ditetapkan sekurang kurangnya (lima puluh meter) dari tepi campuran dan atau colokan, dan batas kawasan suci pantai mengikuti ketentuan sempadan pantai. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan mengacu bersama pdip tahun meliputi kawasan tempat suci sekitar pura sad kahyangan dengan radius apeneleng agung setara (limdang kahyangan dengan radius apeneleng alit setara (dukahyangan jagat, dengan radius apenimpug atau apenyengker, kawasan tempat suci suci sekitar pura kahyangan tiga dan pura lainnya, dengan radius apenimpug atau apenyengker zona inti merupakanth, kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan, zona penyangga merupakan zona madya karang pemeran yang sesuai konsep tapa wana diperuntukkan sebagai kawasan hutan, rthpenentuan batas batas terluar tiap zona pad, yang diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan tempat suci, penetap, majelis utama desa rekaman muda) provinsi bali, padi kabupaten, dan majelis madya kabupaten, dan j . pengaturan pemanfaatan ruang pada radius kawasan tempat suci diarahkan untuk memenuhi ketentuan bersama pdip tahun dengan mengatur peruntukan menjadi beberapa zona yang diuraikan pada kriteria radius kawasan suci. (l)ruang kawasan sempadan pantai merupakan ruang terbuka untuk umum dan bangunan yang diperkenankan adalah bangunan bangunan fasilitas penunjang pengamanan kawasan sempadan pantai terhadap gelombang pasang dan abrasi melalui program pengaman dan penataan pantai, pemanfaatan kawasan budidaya sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi kandungnya meliputi obyek wisata antara lain rekreasi pantai dan olahraga pantai, dermaga khusus perikanan pantai keringanan dan pantai tanjung benda, dermaga khusus pariwisata pantai tanjung benda, kegiatan budidaya rumput laut, kepiting bakau, pembuatan garam tradisional dan kegiatan perikanan, kegiatan budidaya pertanian dan perikanan, dan kegiatan ritual keagamaan. kawasan pantai yang berupa jurang, pengelolaannya setara dengan penerapan sempadan jurang, kawasan pantai yang berupa hutan bakau pengelolaannya setara dengan penerapan kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan taman hutan raya, kawasan pantai yang memiliki batas berupa jalan atau pedestrian sepanjang pantai diatur mengikuti ketentuan sempadan jalan dan memperhatikan keserasian tata bangunan dan lingkungan setempat, j . kawasan pantai yang rawan tsunami agar menyediakan tempat tempat dan jalur jalur evakuasi, perlindungan dan penanaman terumbu karang pada pantai pada ekosistem yang sesuai, dan il. sinergi pemanfaatan kawasan sempadan pantai dengan kegiatan ritual, penambatan perahu nelayan tradisional sertapenetapan jarak sempadan sungai, meliputi (tiga meter) untuk sungai bertanggal dalam kawasan permukiman perkotaan, (sepuluh meter) untuk sungai tidak bertanggal dalam kawasan permukiman perkotaan: (dua puluh lima meter) untuk sungai bertanggal dalam kawasan permukiman perdesaan, (lima puluh meter) untuk sungai tidak bertanggal dalam kawasan permukiman perdesaan, dan (lima puluh meter) untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut. kegiatan yang diijinkan kawasan sempadan sungai, sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi kandungnya, meliputi: pemanfaatan untuk rth, kegiatan rekreasi, wisata alam ekowisata), olahraga air, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan budidaya ikan air tawar, pertanian dan perkebunan. sempadan sungai tidak bertanggal yang berbatasan dengan jalan diatur mengikuti ketentuan sempadan bangunan, dengan memperhatikan kelestarian sungai dan bangunan sungai, sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, sempadan sungai ditetapkan sekurang kurangnya (lima puluh meter) dari tepi sungai dan berfungsi sebagai rth, kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai harus menyediakan ruang terbuka publik sekurang kurangnya (tiga meter) kecuali bangunangendalian kegiatan sekitar sempadan sungai yang berpotensi menurunkan fungsi sungai dan kualitas airs, dan sempadan sungai pada sungai tanpa bahaya banjir yang memiliki jurang, diatur mengikuti ketentuan sempadan jurang. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk estuary dam sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: daratan dengan jarak (lima puluh meter) sampai dengan (seratus meter) dari titik pasang air waduk estuary dam tertinggi, daratan sepanjang tepian waduk estuary dam yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk estuary dam, kegiatan yang diijinkan kawasan sempadan waduk estuary dam meliputi fasilitas penyediaan air baku, pemanfaatan untuk rth, kegiatan rekreasi, wisata alam ekowisata), dan kegiatan sosial budaya, dan kegiatan budidaya ikan air tawar, pertanian dan perkebunan kepemilikan lahan yang berbatasan dengan waduk estuary dam diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik sekurang kurangnya (enam meter) sepanjang waduk estuary dam untuk jalan inspeksi dan atau taman pelajaran, pelarangan pendirian bangunan kecualicegahan kegiatan budidaya sekitar waduk yang dapat mengganggu fungsi waduk, pengendalian kegiatan yang telah ada sekitar waduk, pemanfaatan untuk sarana pengolahan air baku, dan pemanfaatan untuk kegiatan rekreasi air secara terbatassempadan jurang bagian atas sebagaimana dimaksud pada huruf harus memiliki lebar sekurang kurangnya (dua) kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari (sebelas meter) dihitung dari tepi jurang arah bidang datar, sempadan jurang pada bidang datar bawah tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng sekurang kurangnya (empat puluh lima persen), ketinggian jurang sekurang kurangnya (lima meter) dan bidang datar bagian bawah tidak kurang dari (lima koma lima meter): sempadan jurang bagian bawah sebagaimana dimaksud pada huruf harus memiliki lebar sekurang kurangnya (satu) kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari (lima koma lima meter) dihitung dari tepi jurang bagian bawah arah bidang datar. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan jurang harus menyediakan ruang terbuka publik sekurang kurangnya (enam meter) pada bidang datar sepanjang jurang untuk jalan inspeksi dan atau taman pelajaran, sempadan jurang dapat kurang dari ketentuan pada huruf atas, sempadan jurang dapat kurang dari ketentuan pada huruf atas untuk bangun bangunan yang berada wilayah kecamatan kuta selatan setelah dinyatakan stabil melalui penelitian teknis dari instansi berwenang, dengan ketentuan tidak kurang dari (sebelas meter) dari tepi jurang:pemanfaatan sebagai obyek wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan setelah melalui kajian, kegiatan budidaya perkebunan tanaman tahunan, hutan produksi dan peternakan: dan kegiatan penataan perlindungan sempadan jurang untuk mengantisipasi bencana longsor. jl) ketentuan umum peraturan zonasi taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputipengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan, pemanfaatan ruang pada zona inti dapat dilakukan monitoring sumber daya alam dan ekosistemnya, dan wisata alam yang bersifat tidak merubah bentang alam, pemanfaatan ruang pada zona pemanfaatan dapat dilakukan untuk kegiatan berupa penelitian, pendidikan dan wisata alam, dan dalam batas tertentu untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum setelah melalui kajian: mengembalikan fungsi taman hutan raya melalui penanaman kembali pohon bakau (mangrove) pada kawasan yang telah rusak, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan pemanfaatan dan penggunaan zonasi taman hutan rayakawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelestarian kawasan taman wisata alam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: dan pembinaan habitat dan populasi satwa. kawasan taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk keperlu. jenis jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat dibangun dalam kawasan taman wisata alam meliputi bumi perkemahan, kios makanan dan minuman: kios cinderamata, dan sarana tempat atraksi wisata budaya gantikan. tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan fungsi kawasan taman wisata alam berupa berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian bagiannya dalam dan luar kawasan taman wisata alam, serta memusnahkan sumber daya alam dalam kawasan taman wisata alam, melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan taman wisata alam:izin dari pejabat yang berwenang. pengembangan zonasi kawasan taman wisata alam menjadi zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya yang dapat mendukung pelestarian sumberdaya alam dan ekosistemnya, pembatasan kegiatan wisata alam karena sekaligus merupakan kawasan suci dan kawasan cagar budaya, dan kerjasama pengelolaan dengan desa adat setempat setelah mendapat izikawasan konservasipengembangan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil yang berorientasi pada konservasi sumberdaya alam hi, cc. peruntukan zona inti, sebagaimana dimaksud pada, peruntukan zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain perlindungan habitat dan populasi ikan, dtw dan rekreasi,tidak diperbolehkan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, perlindungan terhadap kepentingan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, mangrove, padang lamun dan terumbu karang: pemanfaatan untuk kegiatan wisata bahari, rekreasi, budidaya laut, pendidikan dan penelitian sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada, tempat ritual keagamaan atau adat, dan pelarangan pengambilan pasir laut selain untuk kepentingan rehabilitasi pesisir dan pulau pulau kecil. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputikawasan cagar budaya yang berupa tempat suci, tetap dipertahankan dan tidak boleh dirubah fungsinya, pada fungsi bangunan yang bukan merupakan kawasan tempat suci dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan: tindakan pelestarian adalah mempertahankan dan memelihara, memperbaiki, mengganti, menambah dengan penyesuaian terhadap bentuk asli: pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan dan sosial budaya, pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata, dan perlindungan bangunan cagar budaya dalam bentuk pemeliharaan, perawatan, perbaikan, konservasi dan restorasi. (l)kawasan rawan bencana angin kencang, kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana kekeringan: kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan bencana banjir. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana angin kencang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pembatasan pendiri: prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan rawan bencana angin kencang, pengembangan sistem peringatan dini tentang potensi angin kencang:: danmeliputi: tidak diperbolehk rawan tanah longsorpenghijauan dengan tanaman yang sistem perasaannya dalam untuk menahan laju gerakan tanah, relokasi bangunan pada kawasan rawan longsor potensi tinggi, pengembangan bangunan penahan gerakan tanah, dan pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pembatasan pemanfaatan air tanah kawasan rawan bencana kekeringan, penentuan jalur distribusi air dalam usaha penanganan rawan bencana kekeringan, menambah tutupan lahan dengan vegetasi yang mampu menyimpan air tanah: membuat waduk waduk penampung air hujan untuk menjaga stabilitas neraca air, pengelolaan air yang bijaksana dengan mengganti pemanfaatan air tanah dengan air permukaan, terutama kecamatan kuta selatan dan kecamatan kuta melalui sistem pemompaan, pengenalan pola tanam dan penanaman jenis tanaman yang tahan terhadap kekeringan, dan konservasi tanah, reboisasi dan penghijauan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penentuan lokasi dan jalur evakuasi penduduk yang terkena dampak bencana:meliputi: penetapan batas kawasan rawan banjir, pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk rth dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah, perbaikan dan pemeliharaan sistem drainase kawasan permukiman, pengelolaan daerah pengaliran sungai yang dapat mengurangi limpasan pada daerah pengaliran sungai menuju sungai, pengelolaan kawasan rawan banjir melalui penerapan peraturan zonasi peruntukan dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan, prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini, mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir, menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, setan, banjir kanal dan interkoneksi sungai, memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan rekayasa teknis antara lain membangun kolam retensi banjir, banjir kanal, interkoneksi sungai: dan perbaikan sistem drainase. jl) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alamintrusi air lautliputi: mengendalikan kegiatan penambangan kawasan batu gamping dan bentang alam karst, tidak diperbolehkpembatasan penggalian hanya untuk penelitian geologi maupun arkeologi, mengendalikan kegiatan penambangan, agar tidak mengubah bentang alam goa bawah tanah, melestarikan batuan batu gamping yang mengandung jejak sisa kehidupan dimasa lalu fosil: dan melestarikan sungai bawah tanahkawasan rawan gempa bumi yang mempunyai fungsi lindung mutlak dilindungi dan dipertahankan sebagai kawasan lindung, kawasan rawan gempa bumi yang tidak mempunyai fungsi lindung dapat dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pengembangan teknologi bangunan yang adaptif terhadap bencana gempa bumi. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam dan konservasi lahan untuk menahan laju gerakan tanah, membatasi dan pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan: memasang sistem peringatan dini kawasan rawan gerakan tanah, dan pengembangan bangunan penahan gerakan tanah. ketentuan umum peraturan zonasidan hutan bakau mangrove, pengembangan jalur rute evakuasi menuju ketempat yang aman sekurang kurangnya memiliki ketinggian (sepuluh meter) diatas permukaan laut: pengembangan bangunan evakuasi yang memiliki ketinggian sekurang kurangnya (sepuluh meter) dengan kontruksi yang kuat, kokoh, bagian bawah kosong dan dapat menampung banyak orang: pembangunan sistem peringatan dini tsunami sepanjang pantai wilayah kabupaten, pengembangan zona zona evakuasi pada lokasi yang lebih tinggi yang sekaligus bisa dimanfaatkan untuk taman dan fasilitas umum lainnya, pengembangan dan penentuan jalur jalur jalan evakuasi kawasan yang lebih tinggi: j . penanaman pohon pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat mereduksi hantaman tsunami, dan pemanfaatan bangunan bertingkat disekitar pantai untuk tempat evakuasi masyarakat dan wisatawan bila terjadi tsunami. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, pemeliharaan berkala pantai dan bangunan pengamanan pantai yang telah terbangun, dan pembatasan pendirian bangunan selain. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi, prioritas perlindungan kawasan terintrusi air laut dengan meningkatkan intensitas tutupan vegetasi, perluasan ketersediaan rth: pemulihan kondisi dengan membuat lubang resapan biopori atau sumur injeksi, pemenuhan penyediaan prasarana air minum perpipaan, dan pelarangan pemanfaatan air tanah. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana pada huruf meliputnerapkan secara ketat perizinan pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi, meningkatkan upaya pelestarian kawasan melalui reboisasi, rehabilitasi, penanaman pohon, vegetasi untuk mempermudah mempercepat proses perasaan air kedalam tanah, dan. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tidak diperbolehkan kegiatan budidaya terbangun dalam kawasan sekitar mata air dalam radius (seratus meter), pengaturan kwt setinggi tingginya (tiga puluh persen) dalam radius (seratus meter sampai dua ratus meter), tidak diperbolehkan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius (dua ratus meter) sekitar mata air, pemanfaatan diprioritaskan untuk kegiatan penanaman pohon, pengendalian kegiatan yang telah ada disekitar mata aiekowisata) dan wisata spritual setelah melalui kajian, dan kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. penataan perlindungan mata air untuk mengantisipasi pencemaran dan kerusakan mata airrlindungan terumbu karangflora kera dan fauna palabudidaya sekitarnya.adat: perluasan pengembangan dan penanaman terumbu buatan, pengembangan wisata bahari yang ramah lingkungan, penjagaan terhadap kelestarian ekosistem terumbu karang, pengembangan luasan areal terumbu karang baru melalui transplantasi, dan kerjasama pengelolaan dengan desa adat setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenangcc.kegiatan industri pemerintahan, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan tinggi, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan prasarana transportasi: il.rthliputimbatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan, pemanfaatan kawasan sebagai penyangga dan pendukung kawasan resapan air, penutupan tajuk tanaman kayu dan tanaman lainnya lebih dari (lima puluh persen), mengembalikan kawasan peruntukan hutan rakyat pada lahan dengan kemiringan atas (empat puluh persen), yang berupa hak milik masyarakat yang beralih fungsi menjadi kegiatan budidaya lainnya, mendukung pencapaian tutupan vegetasi hutan sekurang kurangnya (tiga puluh persen) dari luas wilayah kabupaten, integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan kegiatan industri kecil dan industri kreatif pengembangan fungsi penyangga pada kawasan peruntukan hutan rakyat yang berbatasan dengan hutan lindung, dan reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis. (l)untukan budidaya tanaman pangan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya hortikultura: ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perkebunan, dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya peternakan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengamanan kawasan budidaya tanaman pangan produktif berbasis subak, sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan pencapaian target luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang kurangnya (sembilan puluh persen) dari luas lahan pertanian pangan yang ada sejak ditetapkannya peraturan dearah ini, mempertahankan dan memelihara kondisi fisik dan fungsi jaringan irigasi yang melintasi kawasan budidaya terbangun sesuai rencana pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya terbangun, kecuali untuk prasarana umum yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah ini, kawasan budidaya tanaman pangan: kegiatan lain yang dapat dikembangkan melalui tumpangsariagar menjaga keberlangsungan pasokan air irigasi pertanian lahan basah berkelanjutan, peningkatan produktivitas lahan lahan sawah melalui program pertanian terintegrasi, pemantapan pelayanan jaringan irigasi, dan pengembangan luasan kawasan pertanian organik secara bertahap pada tiap subak dan sesuai potensinya. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penegasan luas dan sebaran kawasan budidaya hortikultura sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan produksi komoditas andalan unggulan tanaman hortikultura yang memiliki peluang pasar dan mendukung ketahanan pangan daerah, cc. peningkatan produktivitas tanaman hortikultura yang dapat bercampur dengan kawasan budidaya perkebunan, pencegahan pengembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan budidaya hortikultura yang dapat mengganggu fungsinya sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, kawasan budidaya hortikulturapengembangan tanampemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan bulan kering, pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanaman singkat, pengendalian kegiatan budidaya hortikultura pada kawasan yang memiliki kemiringan atas (empat puluh persen), j . pemantapan kawasan agropolitan petang berbasis pertanian hortikultura sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan: pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata, dan il. pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penegasan luas dan sebarantanaman perkebunan yanghutan rakyat, pengembangan kawasan perkebunan terpadu dengan pengembangan agroindustri pengolahan pasca panen hasil budidaya perkebunan yang dilengkapi sarana prasarana pendukung: bangunan laiawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai kdw fungsi utamanya harus tetap dipertahankan sebagai lahan perkebunan,tahunan secara optimal dengan memperhatikan asas kelestarian sumberdaya lahan, arahan pengembangan kawasan untuk budidaya perkebunan sesuai dengan penggunaan saat ini, sedangkan tanaman tahunan perkebunan rakyat dapat dikembangkan setiap wilayah kabupaten pada lahan yang sesuai: penguatan dan perluasan pengembangan sistem agribisnis pada komoditas perkebunan dan integrasi dengan komoditas lainnya, pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas komoditas khas sebagai keunggulan tanaman perkebunan daerah: j .sertifikat indikasi geografis,il. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata, dan pengembangan luasan lahan perkebunan organik secara bertahap sesuai potensinya. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengembangan kawasan peruntukan budidaya peternakan, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman perdesaan secara terbatas skala rumah tangg: pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu atau sistem setempat: pemanfaatan lahan yang sesuai bagi kegiatan peternakan secara optimal, dankering dan sesuai untuk makanan ternak kawasan megapolitan menyediakan, kegiatan budidaya perikanan budidaya darat dapat tumpang sari dengan budidaya tanaman pangan baik sawah, kolam maupun jaringan irigasi, melintasi secara tegas batas batas pengembangan kawasan perikanan rumput laut, kelompok ikan, kerang dan lainnya kawasan teluk benda dan pantai badung selatan, pengaturan dan sinergi jalur jalur pelayaran nelayan tradisional perairan dengan jalur pelayaran kapal penumpang, kapal pesiar, perahu wisata, kegiatan olah raga air dan wisata bahari lainnya terutama alur pelayaran pelabuhan benda dan perairan tanjung benda, sinergi lokasi fasilitas perikanan seperti tpi, ppi, kedai pesisir, tempat pengolahan hasil perikanan, pasar ikan dengan kegiatan budidaya lain sekitarnytidak diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan yang bersifat merusak lingkungan (destructive fishing), untuk budidaya tambak diutamakan lahan pantai yang tidak produktif bagi kegiatan pertanian, mendapat pengaruh air laut pada saat pasang dan atau dekat dengan laut yang memungkinkan pengaliran air laut, terbebas dari banjir tahunan dan lima tahunan dan luar kawasan lindung, dan untuk budidaya rumput laut adalah perairan laut pasang surut yang terlindung dari gelombang ekstrim, berdasar pasir, berakal dan atau berbatu, dengan salinitas air relatif konstan. j: ketentuan umum peraturan zonasi kdw kp, dan. cc. ketentuan umum peraturan zonasietapan kawasan efektif pariwisata kawasan pariwisata nusa dua, kawasan pariwisata tuban, dan kawasan pariwisata kuta yang dituangkan dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata dan dapat menjadi bagian dari rdr kawasan kecamatan, pengembangan kawasan pariwisata nusa dua khususnya pada kawasan bali tourism development cooperation bdc) kelurahan benda diarahkan sebagai kawasan pariwisata tertutup (enclave) dan pada kawasan disekitarnya diarahkan sebagai kawasan pariwisata terbuka (open), kawasan pariwisata tubankawasan pariwisata kutadan pengembangan kawasan pariwisata pada koridor rencana jalan bebas hambatan kuta tanah lot soka yang luasnya melintasi wilayah kelurahan keroyokan kelok sampai dengan desa membagi diatur dengan kwt setinggi tingginya (empat puluh persen) dari zona kawasan, pengembangan kawasan pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung serta ekosistem kawasan pesisir, laut dan pulau pulau kecil,tw, optimalisasi pemanfaatan lahan lahan tidur yang sementara tidak diusahakan: kegiatan yang diperbolehkan dibangun pada kawasan pariwisata meliputi akomodasi wisata berupa resort hotel, kondominium hotel (endotel), hotel dalam kota (city hotel), pondok wisata dan akomodasi wisata lainnya, dan fasilitas penunjang kepariwisataan berupa convention hall, exhibition hall, rekreasi dan hiburan umum, restoran, bar, cafe, food court, musik dalam gedung, jasa kebugaran dan spa, money changer, gallery, arcade, mini swalayan, tourism information, travel agent, klinik kesehatan, kantor administrasi, persewaan sepeda, motor, mobil, perdagangan souvenir dan produk produk kerajinan seni, serta jasa kepariwisataan lainnya. ketentuan umum peraturan zonasi kdw sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan kdw diarahkan berupa kawasan agrowisata desa telaga dan desa belok sidang berbasis pelestarian lingkungan, pariwisata kerakyatan dan kearifan lokal yang diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata, pengembangan kawasan agrowisata tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan dan pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan, kegiatan yang diperbolehkan sebagai fasilitas penunjang pada kdw meliputi kantor pengelola, kios makanan dan minuman, kios untuk menjual hasil hasil budidaya pertanian pada kawasan agrowisata, toilet, gantikan terbuka, serta sarana akomodasi yang menyatu dengan permukiman penduduk setempat (pondok wisata), penghapusan penerapan ciri arsitektur tradisional bali yang serasi,mbatasan kwt setinggi tingginya (dua persen) dari seluruh luas kdw diluar kawasan lindung dan lahan pertanian lahan pangan berkelanjutan, pembatasan koefisien dasar bangunan, setinggi tingginya (sepuluh persen) dari persil bangunan, pembatasan ketinggian bangunan, setinggi tingginya (delapan meter) dan atau bangunan berlantai dua, pengembangan kdw diarahkan dengan konsep agrowisata dan ekowisata karena kekhususan kawasan sebagai kawasan pelestarian lingkungan hidup, kawasan resapan air dan produksi perkebunan, dan pengaturan kdw dengan kekhususan sifatnya sebagai kawasan penyangga pelestarian budaya dan lingkungan hidup, maka pemanfaatan ruang untuk sarana akomodasi yang menyatu dengan permukiman penduduk setempat (pondok wisata) dan fasilitas penunjang kepariwisataan sangat dibatasi dan diatur lebih lanjutpengembangan dtw berupa wisata alam diarahkan sebagai obyek wisata alam tanpa bangunan permanen yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan ekosistemnya, pelestarian keindahan dan keasrian obyek wisata, wisata tirta, ekowisata dan pengembangan atraksi wisata alam, pengembangan dtw berupa wisata budaya diarahkan sebagai obyek wisata yang berorientasi pada menikmati keindahan dan kelestarian kawasan suci, kawasan tempat suci, kegiatan wisata spiritual, serta kelestarian warisan budaya dan tradisi masyarakat setempat: pengembangan dtw berupa wisata rekreasi buatan diarahkan sebagai obyek wisata alternatif dengan kegiatan utama menikmati keindahan obyek alam dan obyek buatan serta atraksi wisata, pengembangan dtw berupa desa wisata diarahkan sebagai obyek wisata yang berorientasi pada menikmati keindahan dan kelestarian desa wisata dengan budaya dan tradisi khas yang dimiliki masyarakat setempat, kegiatan yang diperbolehkan sebagai fasilitas penunjang pada dtw meliputi kios makanan dan minuman, kios untuk menjual hasil hasil budidaya pertanian dan kerajinan rakyat, toilet, sarana atraksi wisata alam budaya dan bale bengkong yang pembangunannya disesuaikan dengan karakteristik dtw dan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasannghapusan penyediaan fasilitas parkir serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah, perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimanfaatkan sebagai dtw:, mengurangi dampak negatif kegiatan kepariwisataan pada dtw terhadap permukiman tradisional setempat, dan j . pengembangan prasarana dan sarana transportasi untuk mempermudah akses keseluruhan dtw. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan pertambangan berupa pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan tidak bertentangan dengan fungsi utama kawasan, kegiatan pertambangan dikembangkan secara terbatas yang lebih diorientasikan untuk penataan lahan atau bersifat non komersial, harus melaksanakan reklamasi pada lahan lahan bekas pertambangan lokasi rawan intrusi air laut: melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku, pengaturan jalur jalur pergerakan kendaraan pengangkut hasil bahan galian: eksplorasi bahan tambang luar fungsi utama kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dikembangkan secara terbatas sesuai dengan potensi yang ada, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pembatasan lokasi kegiatan pengambilan air bawah tanah terutama pada kawasan yang memiliki potensi terintrusi air laut dan kawasan karst, pengendalian kegiatan pertambangan rakyat berupa pengambilan batu padas, tanah liat dan pasir, pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan: perbaikan rona lingkungan pada kawasan yang telah dipulihkan tidak rekomendasi untuk penambangan baru, il. tidak melaksanakan kegiatan pengambilan batu padas, pasir dan batu pada kawasan kawasan tebing sungai, dan penetapan luasan dan sebaran kegiatan pertambangan wilayah kabupaten diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengembangan kegiatan industri menengah diarahkan pada peruntukan kegiatan industri desa werden buana, memiliki pengolahan limbah terpusat dalam pengembangan kegiatan industri yang terpisah dari pengolahan limbah kegiatan lainnya, kendaraan angkutan barang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus, memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan, pengembangan kegiatan industri harus dilengkapi dengan fasilitas pergudangan, pembuangan limbah kegiatan industri baik udara, darat maupun perairan harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang, pengembangan industri yang tidak terkait dengan potensi sumber alam setempat harus tetap memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, dan integrasi kegiatan industri kreatif bercampur dengan kawasan budidaya lainnya secara terpadu dan tidak saling mengganggu,kotaan, meliputi: bangunan perniagaan yang boleh dibangun adalah warung, toko kecil, kantor kecilempatdb, klb, koefisien daerah hijau kdh), koefisien tapak basement ktb), ketinggian bangunan dan gsb terhadap jalan, orientasi ruang mengacu pada konsep catus patah, dan tri mandalaterintegrasi dengan konsep tata pelemahan desa adat yang terkait:j . penghapusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata setiap bagian kawasanil. mengembangkan kelengkapan fasilitas penunjang permukiman terdiri atas fasilitas, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, meliputi revitalisasi (peremajaan) kawasan perumahan kumuh (slums) dan kawasan kawasan tertentu dengan lingkungan yang tidak teratur untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan wajah kota, penertiban lingkungan perumahan liar (shutter), dan penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan jalan kendaraan roda empadesaan, meliputi: bangunan perniagaan yang boleh dibangun adalah warung, toko kecil, kantortigawt, kdb, klb, kdh, ktb, ketinggian dan gsbj . penghapusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha, membatasi alih fungsi lahan pertanian sebagai kawasan permukiman, dan il. mengembangkan kelengkapan fasilitas penunjang permukimskala kawasan perdesaan, terdiri atas fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan desa. jl) skala wilayah: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kawasan, dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala lingkungan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perdagangan dan jasa skala wilayah berupa perdagangan ekspor impor, jasa pengiriman barang (cargo), perdagangan grosir (permulaan), retail modern (department store, hypermarket dan supermarket), pertokoan, pergudangan, showroom dan perbengkelan, jasa perkantoran swasta nasional maupun asing, jasa perbankan, akomodasi, sarana rekreasi dan hiburan dalam gedung, gerai kuliner, sarana penunjang kepariwisataan, stasiun pengisian bahan bakar umum spbu) serta rumah sakit internasional rumah sakit umum, arahan pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah, meliputi pengembangan perdagangan dan jasa pada koridor utama kawasan pariwisata dan kawasan perkotaanpengembangan perdagangan dan jasa pada zona terpadu berupa campuran kegiatan perbelanjaan, perkantoran, akomodasi, restauran, jasa hiburan dan rekreasi dalam gedung dan jasa lainnya yang sejeniskdh sekurang kurangnya (sepuluh persen), dan pengembangan perdagangan dan jasa pada zona terpadu, harus menyediakan area untuk kegiatan perdagangan hasil industri kerajinan rakyat dan kuliner tradisional, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perdagangan dan jasa skala kawasan berupa pasar umum tradisional, pasar seni, ruko, pertokoan, jasa perkantoran, rumah makan, rumah sakit umum klinik kesehatan, gedung olahraga, gedung kesenian dan kebudayaan, jasa laundry dan bengkel reparasi, arahan pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa skala kawasan, meliputisaling mendukung antara pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kawasan dengan zona perdagangan dan jasa terpadu skala wilayah: meningkatkan kualitas tata lingkungan, tata bangunan, dan standar kebersihan pasar pasar umum tradisional menuju pasar higienis:: dan pusat pusat perdagangan dan jasa dilintasi trayek angkutan penumpang dan barang. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perdagangan dan jasa skala lingkungan berupa pasar desa, toko, kantor skala lingkungan, rumah makan, kia klinik bersalin, tempat praktek dokter, lembaga simpan pinjam dan depo air minum, arahan pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan, meliputi menyediakan lahan parkir sekurang kurangnya (dua puluh lima persen) dari luas lahan yang dikembangkan, kdb setinggi tingginya (lima puluh persen) dan memenuhi ketentuan gsb sekurang kurangnya (satu koma lima) kali lebar jalan. meningkatkan kualitas tata lingkungan, tata bangunan, dan standar kebersihan pasar pasar desa,, dan pusat pusat perdagangan dan jasa dilintasi trayek angkutan penumpang. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ketentuan umum peraturan zonasi perkantoran perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan negara sahabat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan kabupaten, meliputi kawasan memiliki aksesibilitas yang tinggi dan berada sekitar jalur jalan nasional atau jalan provinsi, kawasan dilintasi trayek angkutan penumpang,merintahan meliputi kantin rumah makan, fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas peribadatan, lapangan olah raga atau lapangan upacara, gedung serba guna, danlima: tersedia taman kawasan, ruang terbuka non hijau sebagai plaza dan jalur pedestrian, mengembangkan dan memantapkan kawasan pusat pemerintahan kabupaten sesuai rencana rinci yang telah ditetapkan, pengembangan kelengkapan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkantoran pemerintahan kabupaten, pengintegrasian kawasan dengan pengembangan fungsi fungsi kegiatan lainnya dalam kawasan perkotaan mangupura, dan pengintegrasian aksesibilitas dan sistem transportasi antar kawasan dalam kawasan perkotaan mangupura, antar kawasan dalam wilayah kabupaten maupun kawasan perkotaan sarbagita. cc. ketentuan umum peraturan zonasi perkantoran pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan tinggi tinggi yang mencakup kawasan kampus universitas udayana kelurahan jembatan, kawasan kampus sekolah tinggi pariwisata stp) nusa dua kelurahan benda dan kawasan kampus politeknik negeri bali kelurahan jembatan, meliputi kawasan harus dilayani angkutan penumpang massal kawasan perkotaan sarbagita dan memiliki sub terminal angkutan penumpang:ndidikan meliputi kantin rumah makan, fasilitas perdagangan dan jasa terbatas, fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, gedung serba guna,sepuluh, dan penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan tinggi lainnya mengikuti ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah atau skala kawasan. jl) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bandar udara ngurah rai, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terminal penumpang tipe mengwi, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sentral parkir kuta, ketentuan umum peraturan zonasi rencana pengembangan kawasan terminal barang, dan ketentuan umum peraturan zonasi rencana pengembangan kantong parkir. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bandar udara ngurah rai sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi mengembangkan bandar udara ngurah rai diarahkan pada pengembangan fasilitas sisi darat (land side) mencakup terminal dan parkir kendaraan yang dipakai untuk keperluan lain luar penerbangan, pengembangan sisi udara (air side) dilakukan berdasarkan masterplan pengembangan bandara setelah melalui kajian dan sinkronisasi dengan rtrw provinsi dan rtrw kabupaten, mengendalikan perkembangan pemanfaatan ruang pada kpop: integrasi pengembangan kawasan bandar udara ngurah rai dengan kawasan sekitarnya pengintegrasian aksesibilitas dan sistem transportasi antar kawasan dan antar wilayah, kawasan perkotaan sarbagita dan provinsi bali: dan penerapan lansekap dan bangunan bandar udara yang mencirikan arsitektur tradisional bali. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terminal tipe mengwi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengembangan kawasan terminal sesuai rencana induk yang telah ditetapkan, pengembangan keterpaduan sistem pengembangan trayek angkutan penumpang akan, akbp, sistem angkutan umum massal saum) trans sarbagita, angkutan kota dan angkutan perdesaan, penataan bangunan, lingkungan dan sirkulasi kawasan terminal penumpang tipe mengwi disesuaikan dengan fungsi kawasan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan zonasi kawasan sentral parkir kutaentral parkir kut:, dan kawasan sentral parkir kuta dilengkapi dengan rth yang menyediakannya dioperasikan dengan luasan sentral parkir kuta. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pengembangan kawasan rencana terminal barangdan kawasan terminal barang dapat dilengkapi pergudangan dzonasi rencana pengembangan kantong parkirntong parkirntong parkirntong parkir, dan kantong parkir dilengkapi dengan rth yang menyediakannya dioperasikan dengan kantong parkir diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan berdasarkan geostrategis, integrasi kawasan pertahanan dan kemanan dengan berbagai fungsi kawasan budidaya lainnya kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, dan cc. penataan lingkungan dan bangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman pendukung kawasan pertahanan dan keamanan. jl) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rth sebagaimana dimaksud dalam hurufth sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah sekurang kurangnya (lima puluh meter) dari kiririnci tata ruang kawasan, penataan tapal batas wilayah dengan candi bentar dan atau taman yang berfungsi sebagai pembatas wilayah sekaligus rth: penerapan rth kawasan perkotaan sebagai rthk diarahkan sekurang kurangnya (dua puluh persen) merupakan rthk publik dan sekurang kurangnya (sepuluh persen) merupakan rthk privat: dan rencana pengelolaan ruang terbuka ruang bebas sepanjang jalur transmisi tenaga listrik. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka non hijau, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:, dapat bercampur dan saling melengkapi dengan rthk, sebaran kawasan disesuaikan dengan hirarki pelayanan, ruang terbuka non hijau skala kota sekaligus juga dapat berfungsi sebagai tempat berolahraga, rekreasi, parkir kendaraan, pedestrian, plasa dan lainnya, dan dapat berfungsi sebagai mitigasi bencana dalam bentuk jalur jalur evakuasi atau tempat berkumpulnya massa (assembly point). paragraf ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis jl) ketentuan umum peraturan zonasiketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan,sebagaimana dimaksud pada huruf meliputiahanan dan keamanan meliputi keterpaduan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pemeliharaan kawasan pertahanan dan keamanan batalyon raider tuban dengan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten.umbuhan ekonomi meliputi keterpaduan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pemeliharaan sistem prasarana wilayah dan pusat kegiatan untuk mendukung fungsi pkn pada kawasan perkotaan sarbagita, keterpaduan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk pengembangan peraturan zonasi dan penegasan kewenangan perizinan pada berbagai skala dan besaran fungsi kegiatan sesuai ketentuan kawasan pariwisata nusa dua, tuban, dan kuta: keterpaduan pengembangan kawasan bandar udara ngurah rai yang saling mendukung dengan kawasan sekitarnya, keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan kawasan sepanjang jalur jalan arteri primer, dan keterpaduan pengembangan dan pengelolaan terminal penumpang tipe mengwi. cc. pengembangan keterpaduan dan sinkronisasi program program penataan ruang kawasan strategis provinsi berdasarkan kepentingan sosial budaya, meliputi: keterpaduan penetapan zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan serta penamaannya pada radius kawasan suci pura sad kahyangan uluwatu dan pura puncak mangu, antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, padi dan muda, dan keterpaduan penataan dan pengelolaan kawasan warisan budaya pura taman ayun. pengembangan keterpaduan dan sinkronisasi program program pengembangan kawasan strategis provinsi berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi: keterpaduan pemeliharaan, pelestarian dan integrasi pengelolaan kawasan penyangga luar kawasan hutan lindung gunung batubara wilayah desa telaga, kecamatan petang, keterpaduan pengelolaan dan pelestarian kawasan taman hutan raya rapat benda tahuna ngurah rai), keterpaduan pengelolaan dan pelestarian kawasan taman wisata alam sanger, keterpaduan perencanaan, pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan das tukad mati, keterpaduan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir pantai dan laut wilayah: keterpaduan program program pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan cekungan air tanah nusa dua, dan keterpaduan pengembangan pola ruang kawasan perbatasan antar wilayah. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: mempertahankan kawasan yang telah ditetapkan oleh tni dan kepolisian sebagai kawasan pendukung fungsi pertahanan dan keamanan (daerah latihan militer, pos pengintaian, pos komunikasi, pos logistik dan lainnya), mempertahankan keberadaan hutan lindung dan kawasan lindung lainnya yang mencakup fungsi pertahanan dan keamanan, memberikan pengamanan yang memadai bagi kawasan yang memiliki prasarana strategis bagi kepentingan pertahanan dan keamanan, dan membatasi perkembangan fungsi budidaya lainnya yang dapat mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan fungsihuruf meliputi pengembangan kawasan pariwisata nusa dua, tuban, dan kuta didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi skala pelayanan regional, nasional dan internasional, pengembangan kawasan perkotaan kuta diarahkan sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, penunjang kegiatan ekonomi, serta pusat pelayanan transportasi udara nasional dan internasional didukung adanya bandar udara ngurah rai: pengembangan kawasan perkotaan mangupura sebagai kawasan ibu kota kabupaten didukung pusat pelayanan pemerintahan kabupaten, pusat pelayanan kegiatan ekonomi skala regional, pusat pelayanan angkutan penumpang dan barang skala wilayah dan nasional) pengembangan kawasan perkotaan jembatan sebagai pusat kegiatan pariwisata, pusat industri kerajinan pendukung pariwisata, pusat pelayanan kesehatan internasional, dan pusat pelayanan pendidikan tinggi: pengembangan kdw telaga dan belok sidang diarahkan sebagai kawasan agrowisata dan ekowisata yang dapat dilengkapi fasilitas akomodasi dan sarana penunjang pariwisata berbasis masyarakat terintegrasi dengan kawasan sekitarnya untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan petang dan penjagaan kelestarian lingkungan kawasan, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud huruf sampai huruf diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten. s5)pengelolaan kawasan tempat suci pura sad kahyangan pura dang kahyangan dan kawasan warisan budaya diarahkan sesuai ketentuan umum peraturan zonasi radius kesucian pura yang dibagi menjadi zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan, penetapan zonadan penataan ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud huruf dan huruf diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupatepengelolaan kawasan pesisir dan laut berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil zwp3k), yang ditetapkan dengan peraturan daerah, pengembangan penelitian potensi air tanah dan kawasan rawan intrusi air laut: pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan pesisir dan laut, pengembangan reboisasi kawasan taman hutan raya, kawasan hutan lindungan kawasan taman wisata alam, dan pelestarian, perlindungan dan pengembangan terumbu karang. arahan pengelolaan kawasan strategis dicantumkan dalam lampiran xxi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah. bagian ketiga ketentuan umum perizinan paragraf umum (l) ketentuan umum perijmendirikan bangunan, dan izin lainnya. setiap orang yang melakukan segala bentuk kegiatan memanfaatkan ruang dan pembangunan prasarana wajib memiliki ipr mengacu pada rtrw. setiap orang yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memiliki ipr mengacu pada rtrw. ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan ipr dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi dari board kabupaten. s5) setiap pejabat pemerintah daerahtrw. paragraf izin prinsip (d) sesuai rtrw. izin prinsip dipakai sebagai pedoman penerbit(d) izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah hektar) sampai (dua puluh lima hektar) diberikan izin selama (satu) tahun: untuk luas lebih dari (dua puluh lima hektar) sampai dengan (lima puluh hektar) diberikan izin selama (dua) tahun, dan untuk luas lebih dari (lima puluh hektar) mendirikan bangunan (dl)paragraf izin lainnya (d)lainnya terkait pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan daerah. bagian keempat ketentuan pemberian insentif dan disinsentif (dl)disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi, danbupati. bagian kelima arahan sanksi jl)prpr yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. bab tugas dan wewenang bagian kesatu tugas jl) pemerintah kabupaten menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. pemerintah kabupaten menyelenggarakan penataan ruang kabupaten sesuai kewenangannya. penyelenggaraan penataan ruangbagian kedua wewenang pemerintah kabupaten jl) wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang, mencakup: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupatendan kerja sama penataan ruang antar kabupaten kota. wewenang pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten, mencakup:wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam penataan ruang kawasan strategis kabupaten, mencakup: penetapan kawasan strategis kabupaten, perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten, pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dan pemerintah kabupaten mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. s5) dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada dan pemerintah kabupaten, dan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. dalam hal pemerintah kabupaten tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintjangka waktu dan peninjauan kembali (d0) rtrw memiliki jangka waktu (dua puluh) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah inipengawasan penataan ruang jl) pengawasan penataan ruang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang menyampaikan laporan, dan atau pengaduan kepada pemerintah kabupatendaerahpenataan ruang. dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan. jl) pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, meliputi: kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang, dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. pengawasan penataan ruang wilayah kabupaten:xwajib untuk: mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai ipr: mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ipr, dan memberikan akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan yang dinyatakan oleh perundang undangan sebagai milik umum. bagian ketiga peran masyarakat (l)adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang,lainnya dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputii kelembagaan (d kabupaten. susunan organisasi dan tata kerja serta tugas board kabupaten sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab xiv penyelesaian sengketa (l) penyelesaian sengketa penataan ruang atau prosedur penyelesaian sengketa alternatifusaha, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangun bangunan, pemulihan fungsi ruang:vijl) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan sertkenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang undangan. jl) setiap pejabat pemerintah kabupatensanksi pidana sebagaimana dimaksud pada dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang disiplin pegawai negeri sipil. (l)i ketentuan peralihan jl) pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, maka semua rencana rinci tata ruang dan peraturan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentutetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang sesuai dengan peruntukannya. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan atau bertentangan dengan peraturan daerah ini, harus ditertibkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. peraturan daerah ini dilengkapi materi teknis rtrw dan album peta rtrw skala merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah iniperaturan daerah kabupaten daerah tingkat badung nomor tahun tentang pembagian wilayah peruntukan nusa dua lembaran daerah nomor seri nomor dan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat badung nomor tahun tentang perubahan pertama.umum kabupaten badung yang dibentuk melalupada awalnya terdiri dari kecamatan kuta, kecamatan mengwi, kecamatan abiansemal, kecamatan petang, kecamatan kelima dan kecamatan denpasar, dengan pusat kota terletak kecamatan denpasar. perkembangan selanjutnya kecamatan denpasar dan kelima ditetapkan menjadi kota administratif denpasar yang meliputi kecamatan denpasar barat, denpasar timur, dan denpasar selatan. selanjutnya pada tahun kota administratif denpasar mengalami peningkatan status menjadi kotamadya berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat denpasar. sejak tahun kabupaten badung secara definitif menjadi wilayah otonom berpisah dengan wilayah otonom kotamadya denpasar. konsekuensi dari pemisahan ini maka berbagai kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten badung yang masih menjadi satu dengan kota denpasar ditinjau termasuk rencana tata ruang wilayah kabupaten badung. selanjutnya tahun ditetapkan perda kabupaten dati badung nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten daerah tingkat badung, namun belum menetapkan kawasan ibu kota dan nama ibu kota. setelah melalui berbagai tahapan kemudian terbitlahitnya peraturan pemerintah tersebut menjadi momentum bersejarah bagi kabupaten badung karena secara yuridis telah memiliki ibu kota yang diberi nama mangupura terletak sebagian wilayah kecamatan mengwi. sebagai daerah yang berkembang pesat, kabupaten badung membutuhkan pedoman pembangunan wilayah berupa rtrw yang mampu mengantisipasi perkembangan dua puluh tahun kedepan yang dilandasi berbagai pertimbangan sebagai berikut perkembangan pembangunan dan perekonomian kabupaten badung yang cukup pesat, disatu sisi mampu menggerakan roda pembangunan daerah, namun disisi lainditempuh yaitu melalui penyelenggarayang tertuang dalam rtrw dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. peraturan daerah kabupaten dati badung nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dati badung, masa berlakunya hanya tahun mulai tahun oleh sebab itu pada tahun dilakukan kajian peninjauan kembali dengan rekomendasi perlu adanya direvisi terhadap perda rtrw tersebut, karena terjadi perubahan faktor internal maupun faktor eksternal. faktor internal kunci yang berubah adalah adanya pemekaran wilayah kecamatan, meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, cepatnya perkembangan pemanfaatan ruang kawasan terbangun, adanya pelanggaran pemanfaatan ruang, serta definisinya penetapan lokasi kawasan ibu kota kabupaten badung. faktor eksternal kunci yang berubah adalah diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang penataan ruang, pemberlakuan peraturan perundangan lainnya baik peraturan pengganti maupun baru terkait penataan ruang, serta adanya ratifikasi tentang pengaruh perubahan iklim terhadap penataan ruang. undang undang nomor tahun merupakan pengganti undang undang nomor tahun yang menjadi rujukan penyusunan materi teknis rtrw. ketentuan paling prinsip dalam undang undang nomor tahun adalah penekanan dan penguatan pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, serta sinkronisasi dengan rencana tata ruang pada wilayah hirarki diatasnya maupun sekitarnya sehingga terjadi keserasian penataan ruang pada berbagai tingkatan wilayah dan kewenangan. ketentuan lainnya adalah amanat undang undang nomor tahun bahwa semua peraturan daerah kabupaten kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten kota agar disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu (tiga) tahun sejak diundangkannya undang undang tersebut. dengan demikian, revisi terhadap materi teknis rtrw mutlak harus dilakukan, dan prosesnya telah dilakukan melalui beberapa tahapan, dan terus disesuaikan dengan rujukan rujukan terbaru untuk menjaga konsistensinya dengan sistem penataan ruang yang lebih luas meliputi peraturan pemerintah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah nasional, perda provinsi bali nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah provinsi bali serta perdasecara teknis penyusunan rtrw berpedoman pada peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m tentang pedoman penyusunan rtrw kabupaten. kabupaten badung adalah salah satu dari kabupaten kota provinsi bali yang terbagi dalam enam wilayah kecamatan dengan kondisi geografis memanjang dari utara selatan pada bagian tengah pulau bali. posisi ini menyebabkan wilayah kabupaten badung memiliki interaksi yang sangat kuat dengan wilayah kabupaten kota sekitarnya sebagai bagian dari ekosistem wilayah pulau bali, dan memiliki tiga karakter wilayah yang berbeda. wilayah bagian utara merupakan bagian dari ekosistem pegunungan dan pertanian, bagian tengah merupakan bagian dari ekosistem pertanian dan permukiman (baik perkotaan maupun perdesaan), sedangkan bagian selatan merupakan bagian dari ekosistem pesisir dan permukiman dengan dominasi kegiatan permukiman perkotaan, kepariwisataan dan kegiatan terkait perairan. pesatnya perkembangan kegiatan kepariwisataan kabupaten badung, memberikan kontribusi terciptanya lapangan kerja, yang telah mendorong tingginya migrasi wilayah kabupaten badung yang datang dari wilayah lain bali maupun dari provinsi lainnya indonesia. dampak langsung dari pesatnya perkembangan kepariwisataan kabupaten badung, disamping menghasilkan kemajuan kemajuan dalam berbagai bidang penghidupan, juga menimbulkan berbagai masalah pembangunan dan lingkungan. permasalahan yang langsung dapat dirasakan adalah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan sarana kepariwisataan, makin tingginya kecenderungan alih fungsi lahan sawah, berkurangnya tutupan lahan hijau,ngujian kendaraan bermotor. keputusan menteri perhubungan nomor tahun tentang pengujian tipe kendaraan bermotor. dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laikjenis mobil,kendaraan dengan jbb tidak melebih, atau kendaraan dengan jbbyang sebagianni, kendaraan bermotor kepolisian negara cc. alat berat antara lain buldoser, traktor, mesin gila, forklift, loader,excavator dan crane kendaraan khusus penyandang cacat pemeriksaan kendaraan bermotor. skpd pelaksana pemungut adalah skpd yang diberi wewenang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. utd pengujian kendaraan bermotor adalah utd pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan dan komunikasi kabupaten jombang. pejabat yang ditunjuk adalah kepala skpd yang membidangi pelaksanaan pengujian kendaraan. objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah fasilitas pengujian yang meliputi pengujian kendaraan bermotor wajib uji dengan jbb tidak melebihi kg: pengujian kendaraan bermotor wajib uji dengan jbb lebih dari kg: cc. pemasangan tanda samping dengan menggunakan stiker, rekomendasi mutasi keluar daerah: rekomendasi numpang uji keluarllyang dilakukan pengujian. bab ketentuan kendaraan wajib setiap kendaraan bermotor wajib uji harus sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan peruntukan kendaraan bermotor. untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada dilakukan penelitian berupa pengujian kendaraan bermotor secara berkala.an kendaraan bermotor untuk dijadwalwajib uji untuk uji berkala selambat lambatnya (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya ujibupati atau pejabat yang ditunjuk. penetapan waktu uji, pelaksanaan pengujian dan penetapan hasil pengujian dilaksanakan pada waktu dilakukan pengujian kendaraan bermotor. pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikasi penguji dan diangkat oleh bupati. pelaksanaan pengujian dilakukan atas permohonan pemilik atau pemegang kuasa kendaraan wajib uji yang akan dilakukan uji, pemegang kuasa kendaraan wajib uji harus dilengkapi dengan surat kuasa yang bermaterai:. telah melengkapi bukti pembayaran retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor. setelah dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan laik jalan, maka diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping. jangka waktu berlakunya uji kendaraan yang tercantum dalam buku uji, tanda uji dan tanda samping adalah (enam) bulan(dua) kali (dua puluh empat)biaya uji lagi. apabila perbaikan perbaikan melewati batas waktubiaya uji lagi. apabila pemilik atau pemegang kendaraan keberatan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada penguji kendaraan bermotor. apabila keberatan pemilik atau pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada tidak mendapat tanggapan, maka dapat mengajukan keberatan kepada kepala utd pengujian kendaraan bermotor. apabila keberatan pemilik atau pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada dapat disetujui oleh kepala utd pengujian kendaraan bermotor, maka dapat dilakukan uji ulang dan tidak dipungut biaya uji lag dan selanjutnya diberlakukan sebagai pemohon baru. setiap pemilik kendaraan wajib uji yang telah mendapatkan bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam wajib melaporkan secara tertulis kepada kepala skpd yang membidangi pengujian kendaraan bermotor apabila terjadi: kehilangan atau kerusakan tanda lulus uji (buku uji dan tanda uji): kendaraan wajib uji dimutasikan atau numpang uji keluar daerah: perubahan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji yang tidak sesuai dengan data kendaraan dalam buku uji: perubahan kepemilikan kendaraan wajib uji sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang tercantum dalam buku uji, masa berlaku uji kendaraan wajib uji yang telah berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan alasannya. dalam hal buku uji hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar hilang dari tarif retribusi rusak dari tarif retribusi dalam hal tanda uji hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar hilang dari tarif retribusi rusak dari tarif retribusi dikecualikan dari ketentuan pengujian sebagaimana dimaksud dalam adalah kendaraan operasional tni dan polri serta kendaraan baru sebagai barang dagangan dan atau kendaraan dalam keadaan rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor. hal hal yang menyangkutdiatur lebih lanjut biaya penyediaan jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada adalah biaya pemeliharaan dan operasional. bab vpengujian kendaraan bermotor adalah untuk pengujian kendaraan dengan jbb tidak melebihi sebesar rp. (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan sekali uji, untuk pengujian kendaraan dengan jbb lebih dari sebesar rp. (empat puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan sekali uji: untuk tanda samping uji dengan menggunakan stiker dengan biaya sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah). rekomendasi mutasi keluar daerah dikenakan biaya sebesar rp. lima puluh ribu rupiah). rekomendasi untuk numpang uji keluar daerah dikenakan biaya sebesar rp. lima puluh ribu rupiah)utd pengujian kendaraan bermotorpkb.doc penjelasan atas peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor umum dalam rangkasetiap kendaraan bermotor wajib ujigunamberikan pelayanan umum kepada masyarakat, maka perlu mengatur ketentuan tentang persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotorumum adalah setiap mobil barangmobil barang yang dipergunakan untuk orang pribadi dan atau badan. uji berkala kendaraan bermotor meliputi:uji jalan, radius putar:rif retribusi adalah tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor. yang dimaksud tarif retribusi adalah tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas. huruf cukup jelas huruf tanda samping uji yang berupa stiker diberikan kepada wajib uji yang memerluklinan hye dicabut dengan perda isl'a., bahwa ketentuan danlakukan penyesuaian, bahwa berkaitan dengan huruf atas,ubah: perda kabupaten mukomuko tahunketentuan dalamdiubah sebagai berikut ketentuan pada huruf sampai dengan huruf dan diubah sehingga berbunym bulan dipungut retribusi sebesar rp. bulan. massa retribusi pemanfaatan dan pembuangan air limbah tanah pada lahan pertanian perkebunan ditetapkan (satu) tahun. ketentuan diubah sehingga berbunyi masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan. wwe asa perda kabupatenta. perda kabupaten mukomuko tahun |
oak rana dicabut dengan perda salinan tahun lem anti pemerintah kabupaten mukomuko peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun tentang pajak hotelrsotel perda kab. mukomuko tahunta,perda kab. mukomuko tahun skpd: skpdkbt: skpd: skpd,lda kab. mukomuko tahu!lrda kab. mukomuko tahun(d) dan dapat ditinjau kembali sesuai deng"erda kab. mukomuko tahun meminta, keterangan dan bahan bukti .bu drs. syaukani bahari! pembinaan utama muda nip. lembaran daerah kabupaten mukomuko tahun nomor seri"kepala daerah adalah bupati kabupaten mukomuko,otel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan hotel hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi oranguntuk atas nama pihak lain yang menjadi tunggangannya. perda kab. mukomuko tahun, perda kab. mukomuko tahun obyek pajak sebagaimana dimaksud: cc.penjualan makanan danrsewaan rumah atau kamar, apartemen dancc. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan hotel dan dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran: pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang dipakai oleh umum hotel. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel! dan dapat dimanfaatkan oleh umum. pelayanan usaha jasa boga katering. gpasat (&) subj. perda kab. mukomuko tahun bab ilhotel pasaihotel setiap wajib pajak wajib mengisi speed. speed sebagaimana dimaksud pada harus duri dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. perda kab. mukomuko tahunnlperda kab. mukomuko tahun(z7)dkbirda kab. mukomuko tahunerda kab. mukomuko tahun sebagaimana wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. surat teguran d. tentang retribusi izin mendirikan bangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bolaang mongondow utara menimbang bahwa dan tahun tentang bangunan gedung mengamanatkan izin mendirikan bangunan sebagai persyaratan administratif untk melaksanakan pembangunan gedu"tersebut atas perlu membentuk peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow utara tentang retribusi izin mendirikan bangunan, mengingat undang undang nomor prt tahun junctoperubahan atas undang undang nomor thpemerintah daerah lembaran daerah nomor tambah lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tetang pembentukan kabupaten bolaang mongondow utara propinsi sulawesi pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten bolaang mangan utara kepala daerah adalah bupati bolaang mongondow utara dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bolaang mongondow utara. dinas pekerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kabupaten bolaang mongondow utara. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum kabupaten bolaang mongondow utaraalam air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian, atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun' kegiatan khusus. bangunan permanen adalah bangunan yang tinjau dari segi kontruksi dan umur bangunan nyatakan lebih dari tahun. bangunan semi permanen adalah bangunan yang tinjau dari segi kontruksi dan umur bangunan nyatakan antara tahun sampai dengan tahun. bangunan semi permanen darurat adalah bangunan yang |di tinjau dari segi kontruksi dan umur bangunan nyatakan kurang dari tahun. il.:, dan atau memperbaiki bangunan yang ada termasuk, pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan 'dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebutrar. masyarakat adalah perorangan kelompok, badan hukum ue, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya dibidang bangunan (. garis sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan ditarik sejajar dengan garis jalan, tepi sungai, atau pagar dan hdi antara bagian kopling pekarangan yang boleh bangun dan yang san sesuai dengan persia ratan:administrasi teknis yang berlaku. pib adalah permohonan izin mendirikan'wajib retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan(ks'wtir yang !tangkapbangunan tempat ibadah gereja, mesjid, wihara dan pura)izin mendirikan bangunan permohona bangunf . persyaratan persyaratan bangunan, persyaratan perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan bangunan hal hal lain yang dipandang perlu. pib diajukan sendiri oleh perorangan atau badan hukum atau yang diberi kuasa kepada kepala daerah atau melalui pejabat yang ditunjuk setelah terlebih dahulu diketahui oleh kepala desa setempat. prosedur dan tata cara pengajuan pib ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. permohonan izin mendirikan bangunan, harus dilengkapi: surat pernyataan kepemilikan tanah dan bangunan yang oleh kepala setempat. sertifikat tanah dengan menunjukan sertifikat asli atau surat keterangan dari kepala desa,tentang. kepemilikan tanah untuk tanah masinis yang belum bersertifikat. gambar situasi.!dimaksud dengan radius seratus) meter.. terminal,gudang,peti kemas,hotel kantor dengan luasminimal ha, rumah sakit tipe dan perumahan, apartemen) harus memiliki izin prinsip,. proses penyelesaian pib selambat lambatnya (tiga) minggu terhitung tanggal pib diajukan secara lengkap oleh pemohon kepada instansi yang ditunjuk. keputusan imb disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan surat tercatat atau melalui ekpedisi. pib dapat disetujui untuk seluruh bangunan yang . pemohon sebagaimana dimaksud iniib ditolak apabila:bertentangan dengan ketertiban umum bertentangan dengan kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan. bertentangan dengan hak pihak (tiga) bertentangan dengan rencana umum tata ruang kota(( mutlak), rencana detail tata ruang kota dtk),. tanah bangunan untuk keselamatan (higienis) tidak mengizinkan. berada dalam radius dari mata air yang digunakan untuk kepentingan umum, il. adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh pemerintah. lokasi tersebut sudah ada rencana pemerintah.daerah: pib oleh dinas pekerjaan umum..mulai. bab fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan fungsi bangunan gedung harus memenuhi ketentuan yang) ditetapkan dalam rtrw dan rdr atau rtl. fungsi bangunan meliputi fungsi hunian fungsi keagamaan fungsi usaha fungsi sosial budaya fungsi khusus klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas tingkat permanen tingkat resiko kebakaran tingkat zonasi gempa tingkat keberadaan lokasi tingkat ketinggian tingkat kepemilikan waktu penggunaan bangunan gedung meliputi. sementara jangka pendek sementara jangka panjang tetap. mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ini harus memperhatikan garis sempadan. besarnya garis sempadan bangunan gsb), garis sempadan pantai gsp), garis sempadan sungai gss), kdb, klb, dan kdhbab vii pengecualian imb tidak diperlukan untuk pekerjaan seperti::. memperbaiki saluran air hujan dan selokan selokan halaran pekarangan bangunan. membuat bangunan bangunan yang sifatnya sementara|. membuat pagar halaman yang sifatnya sementara . bangunan yang bersifat darurat membuat kolam hias, taman, dan patung patung, tiang bendera di. persyaratan untuk mendapatkan imb sementara adalah seni peraturan daerah ini. bab viii larangan, kewajib terhadap bangunan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam izin: nama pemilik izin mendirikan bangunan lokasi persil fungsi bangunan kontruksi bangunan nomor skrwewenang memberhentikan pekerjaan bangunan yang didirikan tanpa izin dan pelaksanaan pekerjaan bangunan yang tidak sesuai izin. bupati berwewenang memerintahkan pembongkaran terhadap bangunan tanpa izin. pembongkaran suatu bangunan harus dengan surat perintah bakar dari bupati, melalui prosedur sbb: surat peringatan dilakukan sampai tiga kalipasal(koefisien). besarnya indeks sebagaimana pada ditetapkan sebagai berikut:surat keputusan kepala daerah. indeks terintegrasi yang dimaksud pada adalah hasil 'korelasi matematis dari indeks parameter fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung,!wajib retribusi wajib mengisi ord. ord sebagaimana dimaksud pada harus dengan jelas1vborongan retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang persamakurang, skdrrb atau dokumen lain yang persamaan, skrbkbt dan skrdblomedieabl skrdbldansan mikan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada antara lain diberikan kepada masyarakatesuaiikatan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung. bab xxiii pencabutan surat izin mendirikan ban guna.cabut setelah adanya pembatalan status pemilikan tanah oleh instansi yang berwenang. dikenakan hukuman pidana kurungan paling lambat (enem) bulan atau denda sebanyak banyaknya(enem) bulan atau denda paling banyak (dua!pada saat pemeriksaan.sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana ini pada huruf memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak bidangiap dengan surat keputusl! pj. bupati bolaang mongondow fr. anas diundangkan borok padatanggal me! sekretaris daerah kabupatenbolaang mongondow utara drs. hi. kusumah pembina utama muda nipnomor: jawab| merupakan tanggung jawab semua pihak baik aparatur pemerintah kabupaten kota maupunsemua komponen masyarakat termasuk upaya mengalirprt m tanggal agustus tentang pedoman izin mendirikan bangunan. dari uraian diatas serta berdasarkan peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow utara nomor . maka melalui dinas pekerjaan umum kabupaten bolaang mongondow utara akan mengalir sumber pendapatan asli daerah dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pad). penjelasan demi cukup lu,olaang mongondow utara nomor: |
bai bupati badung peraturan daerah kabupaten badu,jasa atau pelayanan atassurat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat skr adalah suruumlah berat yang diperbolehkan jbb) dan biaya kelengkapan alat ujibiaya pengujian kendaraan bermotor untuk setiap kali ujienam belasdua puluh satuenam ribu rupiah). biaya kelengkapan alat uji besarannya ditetapkan sebagai berikut plat uji sebesar rp. (lima ribu lima ratus rupiah), buku uji kendaraan bermotor sebesar rp. (sembilan ribu rupiah), pengganti plat uji yang hilang sebesar rp. jima ribu lima ratus rupiah), pengganti buku uji yang hilang sebesar rp. (dua puluh enam ribu rupiah), pengecatan plat samping sebesar rp. (enamxiiigujian berkala kendaraan bermotor lembaran daerah kabupaten, pada tanggakendaraan bermotor umum bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pemerintah kabupaten badung mengatur ketentuan mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan tujuan mencegah memperkecil terjadinya kecelakaan lalu lintas karena gangguan teknis pada kendaraan dan memberikan informasi kepada pemilik serta pengemudi tentang kondisi kendaraan laik atau tidak laik jalanjumlah berat yang diperbolehkan jbb) adalah jumlah berat yang ditetapkan oleh pabrik yang membuat kendaraan, jumlah berat maksimal yang diizinkan mubadung, menimbang bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin perkembangan pembangunan bangunan wilayah kabupaten badung,adung, perlu dilakukan pengendalian melalui pemberian izin mendirikan bangunan,izin mendirikan bangunan diberisetiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukumbagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi, prinsip dan manfaat pemberian imb, kelembagaan, jangka waktu proses imb, persyaratan dan tata cara permohonan imb, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, penertiban, retribusi, pengawasan dan pengendalian, sosialisasi, sanksi dan pelaporanjl)imb (l) setiap orang yang akan mendirikan bangunanpelestarian pemugaran. imb sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh pemerintah daerah. setiap orang yang akan mengajukan permohonan imb dapat meminta keterangan surat keterangan rencana daerah untuk lokasi yang bersangkutan kepada pemerintah daerahimb berlaku selama bangunan tersebut tidak mengalami perubahan fisik dan atau fungsi bangunan. imb pada bangunan yang berdiri atas tanah sewa berlaku sampai masa sewa berakhir. imb dikecualikan dalam hal:satu) lantaidalam menerbitkan imb yang memanfaatkan daerah milik jalan nasional provinsi bali harus mendapatkan rekomendasi gubernur bali. bagian kedua kelembagaan bupati dalam penyelenggaraan imb dikelola oleh bppt. bupati dapat melimpahkan kewenangan penertiban imb sebagaimana dimaksud pada kepada kepala bppt. kepala bppt sebagaimana dimaksud pada melaporkan pelaksanaan kewenangan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi teknis bangunan. bagian ketiga tata cara permohonan, persyaratan, pemeriksaan dokumen, dan penerbitan imb (l)jl)ganda campuran. fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana, dandari: mesjid mushola, gereja, vihara:dari: perkantoran komersial, pasar modern, ruko: bukan, mal supermarket, hotel:bangunan kesenian kebudayaan, bangunan pasar tradisional:: hotel:,jl) pemohon mengajukan permohonan imb sebagaimana dimaksud dalam (l) denganterutang bumi dan bangunan spot pbb) tahun berkenaan:(l) bppt melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam dan sekaligus melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan. dokumen sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar. penilaian evaluasi dokumedalam melakukan pemeriksaan teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada bppt membentuk tim teknis yang beranggotakan pejabat pegawai satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan teknis sesuai bidangnya. dari hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada tim teknis memberikan suatu pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan imb. setiap pemberian imb dikenakan retribusi imb kepada pemohon sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi imb. bupati menerbitkan permohonan imb sebagai pengesahan dokumen rencana teknis paling lambat (tujuh) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran retribusi imb diterima. (dl):pemerintah daerahketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan diatur dalam peraturan bupati. bab pelaksanaan pembangunan (l) pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki imb wajib5)(l)b penertiban imb setiap orang dilarang mendirikan bangunan apabila: tidak memiliki imb, menyimpang dari ketentuan dan atau persyaratan dalam imb, menyimpang dari rencana pembangunan yang ditetapkan dalam imb, dan atau mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah. jlpemutihan hanya (satu) kali. bab pembongkaran (l)pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam dan atau tidak memiliki imb(l)ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. bab vii pengawasan dan pengendalian (l) pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh bppt dan atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi teknislebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian diatur dalam peraturan bupati. bab viii sosialisasi jl) pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemberian imb, antara lain terkait dengan: keterangan rencana daerah: persyaratan yang perlu dipenuhi pemohon, cc. tata cara proses penerbitan imb sejak diterima permohonan sampai dengan penerbitan imb, dan teknis perhitungan dalam penetapan retribusi(l)jl) dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, bupati menjatuhkan sanksi administratifsurat perintah pembongkaranl) pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam berkewajibanbatmbatasan kegiatanjl)si berupa perintah pembongkaran bangunan gedung. jl) bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya dtk, rtl, dan atau trk dan tidak memiliki imb,sijl) biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud dalamdibidang perizinan atas pelanggaran peraturan daerah ini. wewenang penyidik sebagai,l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidanasetiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (limb yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dinyatakan tetap berlaku, bangunan gedung yang belum memperoleh imb dari pemerintah daerah dalam jangka waktu paling lambat (enam) bulan sudah harus memiliki imb: dan permohonan imb yang sedang dalam proses sebelum berlakunya peraturan daerah ini, harus mengajukan kembali permohonan baru dengan perjanjian. sesuai dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pajak dan retribusi daerah, pengaturan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah tersenkeandalan bangunanhurufkkabupaten dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintahtempat rekreasi dan olahragnggunaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dipungut retribusi dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahragaabupaten. objek retribusi sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut pulau. balai apung. kolam pancing. kolam renang. sepeda air. monumen kapal terbang. waterslide. mandi, cuci, kakusrekuensi pemakairag dan jangka waktu pemakaian: stuktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: jenis pelayanan waktu tarif rp) pulau kali acara s.d bale apung kali acara s.d kolam pancing kali acara (digunakan secara (jangka waktu insidental untuk lomba jam) memancing) kolam renang: dewasa sekali masuk orang anak anak (sampai sekali masuk anak dengan umur tahun) sepeda air orang monster monumen per menit orang kapal terbang) waterslide sekali masuk orang (diatas tahun) ime oo. sekali masuk orang dikecualikan dari ketentuan tarif sebagaimana dimaksud angka adalah untuk kegiatan pengembangan diri atau pembinaan bakat prestasi bagi pelajar dan mahasiswa serta masyarakat yang tidak bersifat komersialtempat rekreasi dan olahragadengan segala perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. peraturan derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai tanggal pebrrekreasi olga .doc penjelasan atas peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga penjelasan umumperlu disesuaikan, baik dasar hukum maupun materi muatan termasuk penyesuaian tarif retribusinya. penyesuaian tarif retribusi yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada objek wisata dan tempat tempat rekreasi maupun sarana olahraga guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan bakat dan prestasi. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. objek retribusi adalah objek yang dikelola oleh dinas pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas objek retribusi yang dipungut dengan menggunakan skr meliputi pulau, bale apung dan kolam pancing. objek retribusi yang dipungut dengan menggunakan karcis meliputi kolam renang, sepeda air, monumen kapal terbang, waterslide dan mckbarang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki dikuasai oleh pemerintah kabupaten yang diperoleh atas beban apbd atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten. tanah adalah tanah yang dikuasaitugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah. skpd pengelola adalah skpd yang mengelola kekaya, yang meliputi pemakaian peralatan laboratorium pemakaian tanah pemakaian bangunan gedung rumah dinas pemakaian alat alat berat besar pemakaian fasilitas terminal atau penunjang lainnya skpd pengelola objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan olehjasasasaran penetapan tarifmakaian kekayaan daerah dengan cara pemanfaatan tanah dan atau bangunan penetapan besaran tarif harus mendapatkan persetujuan dari bupatpengelola objek retribusi pemain kekal daerah.doc penjelasan atas peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah umum dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset kekayaan daerah dan penyediaan sumber sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kabupatenkabupaten diperlukan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang dilakukan antara lain dengan cara melakukan pemungutan retribusi pemakaian kekayaanpap. salin be dicabut dengan perda alirt bidang kesehatan dalam kabupaten mukomuko dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mukomukobidang kesehatan merupakan kewenangan kabupateoo. negara nomor 000miitentangperda kab. mukomuko tahunnya dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan std. bab viii keberatan bupati dalam jangka waktu paling lama (tigaperda kab. mukomuko tahun wewenang penyidikanbidang retribusi daerahdesember cna muko arit a10 penilaian yunus kon(omrizinan, rekomendasi dan sertifikat bidang kesehatan9irda kab. mukomuko tahu,uu..perda kab. mukomuko tahuz2.: hil. perizinan adalah pemeran kewenangan kepada orang pribadi atau badan untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan perda kab. mukomuko tahun bab nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama retribusi perizinan, rekomendasi dan sertifikat bidang kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin, rekomendasi, sertifikat keterangan kelahiran kepada orang pribadi atau badan untuk penyediaan pelayanan dalam bidang kesehatan. setiap orang atau badan yang bergerak dibidang pelayanan wajib memiliki surat izin pelayanan bidang kesehatan. setiap orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan bidang kesehatan wajib mendapat rekomendasi dari dinas kesehatan. bab iii tata cara perizinan, rekomendasi dan sertifikat setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan wajib memiliki sertifikat laik kesehatan. setiap kelahiran hidup wajib memiliki surat keterangan kelahiran. untuk memperoleh izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, pemilik badan usahamelalui kepala dinas kesehatan kabupaten mukomuko dengan dilengkapi persyaratan rekomendasi dari kepala desa setempat diketahui camat. photo copy ktp yang bersangkutan direksi atau badan hukum. photo copy kelengkapan lainnya sebagai alat perlengkapan. photo copy surat kelengkapan badan hukum perusahaan (bagi bidan). tim pemeriksa. permohonan sebagaimana dimaksud ditulis atas segel atau ditandatangani atas materai secukupnya. perda kab. mukomuko tahun untuk memperoleh sertifikat laik kesehatan sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini pemilik badan usaha atau orang pribadidengan melalui kepala dinas kesehatan kabupaten mukomuko dengan melengkapi persyaratan surat permohonan pemeriksaan. photo copy surat izin usaha dan izin mendirikan bangunan. photo copy ktp pemilik usaha. setelah diterima oleh pihak dinas kesehatan maka petugas tim penilai akan turun meninjau relokasi dan memberikan penilaian. izin dan rekomendasi yang dimaksud pada dalam peraturan daerah ini diterbitkan dalam waktu (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. pasai apabila permohonan izin yang dimaksud tersebut ditolak, maka kepala dinas kesehatan memberitahukan penolakannya secara tertulis disertai alasan penolakannya. apabila permohonan izin dimaksud pada pasa! dan telah tangkap sebagaimana dimaksud tersebut diterbitkan, sedangkan tenggang waktu (empat belas) hari telah lampau dan tidak ada penolakan, maka permohonan dianggap dikabulkan. bab golongan retribusi retribusi perizinan bidang kesehatan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. retribusi rekomendasi terhadap badan usaha, badan hukum atau pribadi. retribusi sertifikat terhadap usaha usaha yang memerlukan sertifikat baik kesehatan disebut retribusi sertifikat. perda kab. mukomuko tahun bab ketentuan penyelenggaraan retribusi bagian kesatu cara mengukur tingkat penggunaan jasa, struktur dan besarnya tarif retribusi tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besar kecilnya badan usaha dan klasifikasi jenis pelayanan kesehatan. struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut jenis perizinan, rekomendasi sertifikat dan tarif retribusi izin operasional rumah sakit rekomendasi usaha industri kecil makanan dan minuman besar menengah cc. kecil rekomendasi pengusaha besar farmasi izin praktek perorangan dokter spesialis izin praktek dokter umum izin praktek perorangan dokter gigi izin praktek bidan swasta izin klinik bersalin kb. swasta apoteker pengelola apotik izin operasional apotik tt. izin optik izin toko obat izin tukang gigi izin panti tradisional dan pengobatan tradisional izin salon kecantikan tian pemetaan makanan, dasa boga catering perda kab. mukomuko tahun sertifikat laik sehat rumah makan dan restoran keterangan laik sehat hotel surat keterangan laik sehat kolam renang pemandian umum izin into penanggung jawab toko obat) izin pendidikan tenaga kesehatan izin mendirikan balai pengobatan swasta izin mendirikan laboratorium kesehatan mma bagian kedua wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat izin orang atau badan usaha bidang kesehatan yang berdomisili dalam kabupaten mukomuko. bagian ketiga masa retribusi dan saat retribusi terutang masa retribusi adalah jangka waktu lamanya ditetapkan selama (tiga) tahun)daftaran, penetapan, tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi wajib retribusi wajib mengisi sport. perda kab. mukomuko tahunserta tata ningkseienesemmaan aan perda kab. mukomuko tahun |
peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow utara nomor tahun tentang tag retribusi izin mendirikan bangunan lembaran daerah kabupaten bolaang mongondow utara penjelasan umum nomor tahun penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab merupakan tanggung peraturan bea kei maan gea ea, semua pihak baik aparatur pemerintah maupun semua komponen masyarakat termasuk upaya tentang sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan data. jasa pelayanan ketenagakerjaan dna enter, dan pungutan retribusi atasnya retribusi izin mendirikan bangunan merupakan kewenangan daerah sebagaimana dimana bag dengan rahmat tuhan yang maha esa undang undang nomor tahun tentang bangunan gedung dan keputusan menteri pekerja umum nomor prt m tanggal agustus tentang pedoman izin mendirikan bangun berat bolaang pengundian cara, dari uraian tersebut atas serta berdasarkan peraturan daerah kabupaten bolaang mon:bidang ketenagakerjaan diperlukan pembiayaan utara nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten ola bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin luas. masa melalui dinas pakar: naa nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan undang undang nomor mongondow utara, maka melalui dinas pekerjaan umum kabupaten bolaang mongondow unggas tahun tentang pen rintihan daerah, dan undang undang nomor tahun menggali sumber pendapatan asli daerah dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan asli tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pad)jasa ketenagakerjaan dan pungutan retribusi atasnya. ii, penjelasan demi mengingat undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pembentukan hina daerah daerah tingkat sulawesi lembaran negara republik indonesia tahun s.dkabupaten bolaang mongondow utara undang undang republik indonesia nomor tahun tentang undangsundass! undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat burueplembar negarnyelesaian perselisihan hubungan industri lembaran negara republik indonesia tahun nomor been nanang iain undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan penulis dengan persetujuan besama undangan lembar negara republik indonesia tahun nomor tim lembarerintahan daerah lembar kabupaten bolaang mongondow utara republik indonesia tahun nomor. tambahan lembar negara segi dian indonesia nomor, sebagaimana telah diubah dengan undang undang nang tahun tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang bupati bolaang mongondow utara tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun pemerintah daerah menjadi undang undang lembar negara republik indonesia memutuskan nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor. #): undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara ping menetapkan: peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow utara pusat dan pemerintah daerah lembaran negara republik indonesia tahun non tentang jasa pelayanan ketenagakerjaan dan pungutan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor retribusi atasnya. undang undang nomor tahun tentang penempatan dan perlindungan kerja indonesia luar negeri lembaran negara republik indonesia tahun nomor babi undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten nol ketentuan umum mongondow utara lembaran negara republik indonesia tahun novitab undang undang hukum acara pidana lewisitepi daerah adalah kabupaten bolaang mongondow utara: indonesia nomor pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah lembu daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas ekonomi dan tugas negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara rep pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistim dan prinsip negara indonesia republik indonesia, sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar republik peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian urusan pemerintiik indonesia bahu kie tae antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah kabupaten kepala daerah adalah bupati bolaang mongondow utara: lembaran negara republik indonesia tahun nomor dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bolaang mongondow utara disebut dprd gara kcp adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang organis daerah: perangkat daerah lembaran kekasih indonesia. talun neng s5. pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang retribusi daerah sesuai tambahan lembaran negara republik indonesia nomor dengan peraturan perundang undangan daerah yang berlaku: peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang jenis dan dinas adalah dinas kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja kabupaten bolaang produk hukum daerah: mongondow utara: peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang prosedur penyusutigg: badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan produk hukum daerah: komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang lembaran daerah dff. dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau berita daerah: organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya: keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang ketentuan wan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu mengenai penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kupu! sebelum, selama, dan sesudah masa kerja: menteri dalam negeri nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil: tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan lingkungan pemerintah daerah: barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman tata pekerja buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan pemeriksaan bidang retribusi: dalam bentuk lain: keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman tata pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan badan pemungutan bidang retribusi: lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang ruang lingkup dag bentuk lain: jenis jenis retribusi daerah tingkat dan tingkat il: pengusaha adalah peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow utara nomor tahun end orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu urusan pemerintah wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah tempat ketua badan huk shin sesama beri anda kabupaten bolaang mongondow utara lembaran daerah kabupaten bolaang rara ita sok hina yang: secara berdiri sendiri mongondow utara tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten bean akan pes akad mania cc. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada indonesia bolaang mongondow utara nomor mewakili perusahaan sebagai mana dimaksud huruf dan yang berkedudukan peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow utara nomor tahun tentang luar wilayah indonesia: yang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten bolaang mongondow utara perusahaan'adalah" lembaran daerah kabupaten bolaang mongondow utara tahun nomor setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan. tambahan lembaran daerah kabupaten bolaang mongondow utara nomorburuh dengan membayar upah atau masa lain babi bentuk lain: nama, objek, dan subjek usaha usaha sosial dan usaha usaha orang perseorangan. persekutuan. atau della pelayanan jasa ketenagakerjaanlidi mewakili perusahaan sebagai mana dimaksud huruf dan huruf berkedudukan luar wilayah indonesia: dengan nama jasa pelayanan ketenagakerjaan dipungut retribusi atasnya sebagai perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha pembayaran atas pemberian jasa pelayanan ketenagakerjaan yang khusus disediakan oleh pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak: pemerintah kabupaten bolaang mongondow utara is. hubungan industrial adalah suatu system hubungan yang terbentuk untai dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur dealer dan pemetisuah dimana yana sena pemerian objek retribusi adalah setiap pelayanan jasa atas undang undang dasar negara republik indonesia tahun pendaftaran program lembaga pelatihan kerja: perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perlindungan penerbit bekas telapak serikat pekerja serikat buruh atau beberapa serikat pekerja serikat buruh hasan sangan jaran inti nia tercatat pada instansi yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan perumahan: pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang menurut syarat syarat kerja, hei pendaftaran pencatatan persetujuan perangkat hubungan industrial: kewajiban kedua belah pihak: penyelesaian perselisihan hubungan industrial: perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang minyak indias pengesahan kelayakan keselamatan dan kesehatan kerja. pertentangan antara pengusaha gabungan pengusaha dengan pekerja serikat isa karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perwligh peraturan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja serikat buruh hai subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa dalam satu perusahaan, ketenagakerjaan. retribusi jasa umum adalah kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan daerah dalam rangka desentralisasi: wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi bab iii masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu golongan retribusi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari peter daerah yang bersangkutan: surat pendaftaran objek retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat spi adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi jasa pelayanan ketenagakerjaan digolongkan sebagai retribusi perizinan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peta tertentu. perundang undangan retribusi daerah: is. surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat skr, adalah musikut visi bab melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga, sen cara mengukur tingkat penggunaan jasa surat pemberitahuan retribusi daerah, selanjutnya dapat disingkat sport, dad surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan pembayaran retribusi yang berhutang menurut peraturan retribusi, rara manetikur:retribusi' asa belavanam' ketenagakerjaan 'berdasarkan surat setoran retribusi daerah, selanjutnya dapat disingkat ssd, adalah surat cara mengukur pet dasi pena enarakgtjaan mencatat kan oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retrilwaf lamanya akan berlaku: yang berhutang kas daerah yang ditetapkan oleh bupati, jumlah pekerja buruh: surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, selanjutnya dapat dang klasifikasi peralatan.hgak yang berhutang atau tidak seharusnya berhutang: syarat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, selanjutnya dapat bab tan disingkat skrdkbt, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi retribusi yang telah ditetapkan: pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari. mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi haw amatiran: lain dalam rangka melaksanakan sebagian atau seluruh biaya pelayanan jasa ketenagakerjaan: penyidik ntu bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya administrasi, pembinaan, dilakukan oleh penyelidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, pengamanan ari pengendalian. untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas indah pidana bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan kerangkanya. bab struktur dan besarnya tarif pungutan retribusi (ittruktur dan besarnya tarif retribusi tetapkan sebagai berikut semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang maka pendaftaran program lembaga pelatihan kerja: dikeluarkan skrukbt. instansi pemerintah rp. program perusahaan rp. program penerbitan akte pengawasan koteka pekerjaan, pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan: orang pekerja buruh rp. retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti setoran atau dokumen lain yang sid orang pekerja buruh rp. dipersamakan: s d orang pekerja buruh rp. tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh bupati: s d orang pekerja buruh rp. kepala petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar lima (lima persen) dari lebih dari orang pekerja buruh rp. realisasi penerimaan. pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan: sid orang pekerja buruh rp. bu. s d orang pekerja buruh rp. bab viii kta uang bea kabar rekomendasi dan surat keterangan asai. s d orang pekerja buruh rp. lebih dari orang pekerja buruh rp. pendaftaran pencatatan pengesahan kelayakan perangkat hubungan industrial perlindungan tenaga kerja. pelayanan jasa ketenagakerjaan didasarkan pada rekomendasi dan atau surat keterangan pendaftaran serikat pekerja dan atau serikat buruh asal dari subjek pelayanan. pengurus unit kerja rp. fp: federasi rp. konfederasi rp. pendaftaran lembaga kerja sama lks) bipartita rp, bab pengesahan peraturan perusahaan pp) rp, tata cara penyetoran dan pembayaran pungutan pendaftaran perjanjian kerja bersama rp. pencatatan perjanjian kerja surat pengangkatan rp. org iriver amar intan lepas dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, sofa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar (dua persen) setiap bulan dari sid gea pekerja buruh rb. retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan std. lebih dar orang pekerja buruh dalam hal wajib retribusi tidak memiliki izin atau dokumen lain yang sah dikenakan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja p2k3) sanksi administrasi (empat) kali retribusi sebagaimana dimaksud perusahaan. perusahaan rp. penyelesaian perselisihan hubungan industrial: orang pekerja daa kusta rp. kasus pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. s d orang pekerja buruh rp. kasus retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti setoran atau dokumen lain yang s d orang pekerja buruh rp. kasus dipersamakan, dat s d orang pekerja buruh rp. kasus uas tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh bupati. lebih dari orang pekerja buruh rp. kasus org petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar (lima persen) dari realisasi penerimaan. bab vii pembayaran retribusi berhutang harus dilunasi sekaligus. syarat dan tata cara pemberian pelayanan retribusi yang berhutang dilunasi selambat lambatnya (lima belas) hari sejak jasa ketenagakerjaan serta masa berlakunya diterbitkannya skr atau dokumen jain yang dipersamakan skr debt dan std. tuai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan peraturan bupati. asal wajib retribusi, wajib mengisi sport: sport sebagaimana dimaksud barus diisi dengan jelas. benar metii baba bab xii masa retribusi term utang kadaluwarsa penagihan masa retribusi adalah warna dengan masa berlaku pengesahan benda taran peng catatan iv)masa retribusi berhutang adalah pada saat diterbitkannya skr atau dokumen lain kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud terganggu apabila dipersamakan.erdasarkan sport sebagaimana dimaksud diterapkan retrirunf terutang dengan menerbitkan skr atau dokumen lain yang dipersamakan: kpd beton hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data bab xii semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jum atribusi bar bintan merk: men jumlah retribusi terutang pembinaandan pengawasan bentuk, isi dan tata cara penerbitan skr atau dokumen lain yang dipesan sebagai mana dimaksud pada dan skrk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. (d5: dalam rangka pembinaan.. pengendalian dan pengawasan dan perusahaan wajib bab memberikan data dan informasi yang diperlukan. keberatan wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada daerah atau pejabat ditunjuk atas skr atau dokumen lain yang dipergunakan roket dan pangan sanksi teasasal dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi harus dapat dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut: dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar (dua persen) setiap bulan dari keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama (dua) bulan sejak tanggal retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan std: skr atau dokumen lain yang dipersamakan. skrdkbt dan skrdlb diterbitkan, tea dalam hal wajib retribusi tidak memiliki izin atau dokumen lain yang sah dikenakan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak sanksi administrasi (empat) kal. retribusi sebagaimana dimaksudbab pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan ketentuan pidana penagihan retribusi. tan wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan bupati dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan daerah diancam pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda sebanyak diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan: banyaknya rp. (lima puluh juta rupiah). peraturan bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian. menolak atau tindak pidana dimaksud pada (satu) adalah pelanggaran.ketentuan penutup fasalwan bupati penjelasan atas peraturan daerah kabupaten bolaang mongol dow utara lai berlaku pada tanggal diundangkan. peraturan daerah ini mulai berlaku pada tangga nomor tahun agarbolaang mongondow utara tentang jasa pelayanan ketenagakerjaan dan pungutan retribusi atasnya disahkan borok bupati bolaang mongondow utara umum. ttd cap dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan hamdan datunsolangdiundangkan borok retribusi daerah harus pungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. ada tangga: desember pada tanggal. desember pembiayaan pemerintah, dan pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa sekretaris daerah kabupaten bolaang mongondow utara pelayanan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan umum diharapkan tidak menghambat dan ttddrs. rey kusumah pembina utama muda berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan jasa perizinan tertentu. nep jasa pelayanalembaran daerah kabupaten bolaang mongondow utara tahun nomor il. demi s d cukup jelas. re tambahan lembaran daerah kabupaten bolaang mongondow utara nomor |
an dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten badbali nomor f hk tentang evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten badung tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran dan rancangan peraturan bupati bad0rp. dana jamkesmas sejumlah rp. dana jbm rp. dana kapital akses rp. j0)sj)dung, menimbang bahwa besaran tarif pajak dan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajakperlu ditinjau kembali: bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan melindungi hak hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam pengenaan nilai perolehan objek pajak perlu diadakan perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentanghingga berbunyi sebagai berikut tarif pajak ditetapkan sebesar (lima persen). pengenaan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar (nol persen) untufistriharapkanatau bangunan. ii. demiadalah hubungan sedarah antara bapak dan atau ibu dengan anak tidak termasuk hubungan saudara kandung. yang dimaksud dengan hubungan suami istri adalah hubungan suami istri yang sah sesuai peraturan perundang undangan. cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten badung nomor |
bupatibanyumas provinsijawa tengah peraturan bupati banyumas nomor5,sarana dan prasaranasarana dan prasarana perhubungterminal penumpang tipe dan perparkirkewenangan bidang perparkiran meliputi tugas sebagai berikutpengelolaan terminal penumpang tipe meliputi tugas sebagai berikut penyusunan perencanaan pengelolaan terminal; pendataan kinerja terminal; pemungutan retribusi jasa pelayanan terminal; pengaturan kedatangan, keberangkatan dan parkir istirahat kendaraan umum serta pemuatan dan penurunan orang barang terminalkegiatan usaha terminalan prasarana perhubungan bidang perparkiran dan pengelolaan terminal penumpang tipe lingkungan pemerintah kabupaten banyumas; tugas sebagaimana dimaksud pada meliputi: merencanakansarana dan prasarana perhubungan; menyusun kebijakan teknis terkait dengan corona, standar operasional dan prosedur pelaksanaan perparparkiran dan pengelolaan terminal penumpang tipe pada utd sarana dan prasarana perhubungperparkiran meliputi kegiatan sebagai berikut;sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai target pengelolaan perparkiran. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe meliputi kegiatan sebagai berikut; penyusunan perencanaan pengelolaan terminal meliputi; penataan fasilitasi terminal meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang; pengaturan zona pelayanan terminal meliputi zona penumpang belum berikut, zona penumpang sudah berikut, zona perpindahan dan zona pengendapan; pengendalian pengawasan angkutan penumpang; mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan bermotor umum; pengaturan parkir terminal; penyajian rute perjalanan dan tarif angkutan; penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan; penyusunan jadwal perjalanan; pengendalian terminal meliputi; pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat; pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan; pencatatan jumlah pelanggaran; pencatatan faktor muat kendaraan; pencatatan setiap kendaraan bermotor umum; pemungutan retribusi jasa pelayanan terminal penumpang; pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnyaterminal meliputi; pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan; pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum; pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum; sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud pengelolaan terminal tertib dan nyaman. mengendalikan pelaksanaan administrasi kegiatan perparkiran dan pengelolaan terminal penumpang tipeujian kendaraan bermotor bagian kesatu struktur organisasi dan wilayah kerja susunan organisasi utd pengujian kendaraan bermotorujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotorberada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala utd. paragraf tugas utd pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dalam kewenangan pengujian berkala kendaraan bermotorhubungan berupaujian berkala kendaraan bermotor lingkungan pemerintah kabupaten banyumas; tugas sebagaimana dimaksud pada meliputi merencanakan programujian kendaraan bermotor; menyusun kebijakan teknis terkait dengan standar operasional dan prosedur pelaksanaan pengujian kendaraan bermotoratau yang berlaku sehingga terwujud pengelolaan pengujian kendaraan bermotor yang tepat dan cepat. mengendalikan pelaksanaan administrasihubu viii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, makaterminal dan unit perparkijabatan para emcbagan organisasi unit pelaksana teknis kelas pada dinas perhubu50rlu mengatur pembakusen d);perang kat daerah lingkungan pemerintanbanyumasbanyumas. bentuk baku singkatan akronim nomenklatur perangkat daerah, bentuk stempel jabatan dan stempel perangkat daerah lingkungan pemerintperangkat daerah sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk penyebutan dan pembuatan stempel. bentuk baku singkatan akronim nomenklatur dan bentuk stempel upt ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah dengan berpedoman pada. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku peraturan bupati banyumas nomor nomor tahun tentang pembakuan singkatan akronim nomenklatur serta bentuk stempel jabatan dan stempelarackerto pada tanggal ditetapkan purwokerto pada tanggal nov bupati banyumas, utama madya nip achmad husein eastman imun^lembaga perangkat daerah singkatan akronim contoh stempel bupati banyumas sekretariat daerah setda sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sekretariat dprd inspektorat dinas pendidikan didik dinas kesehatan dinkes dinas pekerjaan umum dinas perumahan dan kawasan permukiman dinas dinperkim satuan polisi pamong praja satpol dinas sosial dan member dayan masyarakat dan desa dinsospermasdes dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah dinnakerkop ukm dinas pengendalian pen duduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dkbp3a dinas pertanian ketahanan pangan dan dispertan dinas perikanan dan peternakan dinkannak dinas kependudukan dan pencatatan sipil dindukcapil dinas lingkungan hidup dlh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dpmpptsp dinas pemuda, olah raga, kebudayaan dan parigi sata disporbudpar dinas komunikasi dan informatika diskominfo dinas perindustrian dan perdagangan diperindah dinas perhubungan dishub dinas arsip dan perpus takkan daerah dinas arpusda badan kepegawaian, pen didikan dan pelatihan bdd badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bappedalitbang badan keuangan daerah kecamatan kelurahan bupati banyumas, achmad husein nfl jabatan lampiran peraturan bupati banyumas nomor tahun2016 tentang bentuk baku singkatan akronim no mengatur serta bentukukuran stempel kecil digunakan untuk dokumen berukuran kecil, seperti kartu tanda penduduk ktp) jabatan para m * jg.j2!?lmengingat bahwa dengan diberlakukannyauntuk proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratamabahwa dalam evaluasi pelaksanaannya dan dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor tahun tentang manajemen pegawai negeri sipilberapa ketentuan dalamketentuan diubah dan setelah disisipkan (satu) yakni (la), sehingga berbunyi sebagai berikut:dan libb yang berbeda dengan pangkat golongan paling rendah pembina tingkat (iv b) bagi pns yang sedang menduduki jabatan fungsional keahlian ahli utama paling singkat (dua) tahun dengan pangkat golongan paling rendah pembina utama muda iv c; tidak dalam status tersangka tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum. (la)libliaa yang berbeda: pembina utama muda pembina tingkat pembina pendidikan formal: doktor magister( s2) sarjana si) jabatan eselon atau jabatan fungsional keahlian ahli madya: lebih dari macam kali s.d macam kali s.d macam kali) masa kerja:menjadi pejabat pembuat komitmen pejabat pengadaan panitia pengadaan memiliki sertifikat, belum pernah jadi pejabat pembuat komitmen pejabat pengadaan panitia pengadaan, sertifikat sudah tidak berlaku dan pernah menjadi pejabat pembuat komitmen pejabat pengadaan pernah mengikuti diklat pengadaan tetapi belum lulsekda admin kabar hukum ham bdd kabid kpk subid bangkit para fr n diundangkan dijtarwoherto pada tanggal l.lusat konsultasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyumaarat pengawas internal pemerintah api); bahwa dalam rangka mewujudkan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu dibentuk pusat konsultasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah inspektoratkonsultasi pengawasan penyelenggaraanusat konsultasi pengawasankabupaten banyumas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerpusat konsultasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut pusat konsultasi adalah pusat layanan yang dibentuk dalam rangk. bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan memberikan pedoman bagi inspektorat, perangkat daerah, pemerintahan desa dan mitra kerja untuk melakukan konsultasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. peraturan bupati ini bertujuan untuk: memberikan wadah bagi perangkat daerah, pemerintahan desa dan mitra kerja untuk melakukan konsultasi dalamdaerah; mendorong perangkat daerah dan pemerintahan desa selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan; meminimalkan temuan pemeriksaan. bab iii fungsi dan tugas pusat konsultasi adalah pelaksana pelayanan bagi perangkat daerah, pemerintahan desa dan mitra kerja. pusat konsultasipusat konsultasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pusat konsultasilaksanakan ketatausahaan pelayanan pusat konsultasi. bab mekanisme konsultasi perangkat daerah, pemerintahan desa dan mitra kerja dapat melakukan konsultasi pada pusat konsultasi. pusat konsultasi memberikan pelayanan konsultasi kepada perangkat daerah, pemerintahan desa dan mitra kerja sesuai dengan permintaan. pelayanan konsultasi diberikan oleh bidang pelayanan pusat konsultasi sesuai dengan permasalahan yang dikonsultasikan. seluruh permasalahan yang dikonsultasikan dan saran yang diberikan oleh pusat konsultasi didokumentasikan secara tertulis. saran dan atau pertimbangan yang diberikan oleh pusat konsultasi bersifat tidak mengikat. pengelola pusat konsultasi melaporkan kegiatan konsultasi kepada inspektur setiap bulan secara berkala. inspektur melaporkan penyelenggaraan pusat konsultasi kepada bupati. konsultasi dapat disampaikan secara langsung pusat konsultasi atau melalui aplikasi pusat konsultasi inspektorat. tata cara penyampaian konsultasi, form lembar konsultasi, form lembar evaluasi dan bagan alir pusat pelayanan konsultorganisasi bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi pusat konsultasi terdiri dari penanggung jawab; sekretariat; bidang bidang pelayanan, terdiri dari bidang bidang pelayanan pusat konsultasi pemerintahan dan aparatur; bidang bidang pelayanan pusat konsultasi pengelolaan keuangan dan aset daerah; bidang iii bidang pelayanan pusat konsultasi pembangunan fisik; bidang bidang pelayanan pusat konsultasi pembangunan sosial, ekonomi dan budaya; bidang bidang pelayanan pusat konsultasi tindak lanjut hasil pengawasan. pusat konsultasi dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada dibawah dan bertanggung pusat konsulwewenang, tanggung jawab dan tugas wewenang penanggung jawab adalah membuat dan mengesahkan seluruh keputusan keputusan dan kebijakan kebijakan penyelenggaraan pusat konsultasi berdasarkan hasil penelaahan bidang pelayanan konsultasi yang menangani konsultasi. tanggung jawab penanggung jawab adalah mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan dan program kerja pusat konsultasi dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada inspektur pada akhir masa baktinya. tugas penanggung jawab adalah sebagai berikut memimpin rapat rapat antar bidang pelayanan konsultasi maupun rapat koordinasi yang diikuti seluruh api; mewakili pusat konsultasi untuk berkoordinasi dengan pihak lain terkait dengan fungsi pusat konsultasi; mewakili pusat konsultasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan konsultasi; bersama sama sekretaris menandatangani surat surat yang berhubungan dengan hasil penyelenggaraan konsultasi; memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengelola pusat konsultasi; memberikan pokok pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan pusat konsultasi dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi permasalahan yang dikonsultasikan; mengoptimalkan fungsi dan peran sekretaris dan para ketua bidang pelayanan konsultasi agar tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan konsultasi; menyusun laporan tertulis secara periodik kepada inspektur, selambat lambatnya setiap satu semester. wewenang sekretaris adalah membuat dan mengesahkan surat surat dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat konsultasi bersama sama penanggung jawab dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan organisasi. tanggung jawab sekretaris adalah mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan pusat konsultasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggungjawabkannya kepada penanggung jawab. tugas dari sekretaris sebagai berikut bersama penanggung jawab merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pusat konsultasi; membuat administrasi perbuatan dan rencana kerja organisasi pusat konsultasi; bertanggung jawab untuk setiap aktifitas bidang administrasi dan tata kerja pusat konsultasi; bersama penanggung jawab mengawasi seluruh pusat konsultasi bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat rapat yang terkait dengan penyelenggaraan pusat konsultasi apabila diperlukan sesuai perintah penanggung jawab; memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal pusat konsultasi antar bidang pelayanan; bersama dengan penanggung jawab menjaga dan memelihara solidaritas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan eksternal. menyusun laporan tertulis secara periodik kepada penanggung jawab, selambat lambatnya setiap satu semester. dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh: administrator, bertugas menerima perangkat daerah, pemerintahan desa maupun mitra kerja yang berkunjung langsung untuk melakukan konsult; verifikator, bertugas memverifikasi permasalahan yang dikonsultasikan perangkat daerah, pemerintahan desa maupun mitra kerja melalui aplik melalui aplikasi. wewenang ketua bidang pelayanan konsultasi adalah menyelenggarakan segala aktivitas pelayanan konsultasi yang berhubungan dengan bidang kegiatan yang dikonsultasikan oleh perangkat daerah, pemerintahan desa maupun mitra kerja. tanggung jawab ketua bidang pelayanan konsultasi adalah mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas pelayanan konsultasi dan program kerja sesuai dengan bidangnya. tugas ketua bidang pelayanan konsultasi sebagai berikut merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan aktivitas pelayanan konsultasi dan program kerja sesuai dengan bidangnya kepada penanggung jawab melalui sekretarissesuai dengan bidangnya, yang meliputindata dan menginventarisir aktivitas penyelenggaraan pusat konsultasi sesuai bidang yang dikonsultasikan untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut. menyusun laporan tertulis secara periodik kepada penanggung jawab melalui sekretaris, selambat lambatnya setiap satu semesterpusatpusat konsultasi, inspektorat dapat berkoordinasi dengan api lainnya. bab vii pelaksana susunan keanggotaan pusat konsultasirwokerto pada emi nl. ,; .v.;.:. : ;, : :;&*.>%.&: achmad husein lampiran peraturan bupati banyumas nomor .5tahum 2o? ? tentang pusat konsultasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. tata cara pelayanan pusat konsultasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sarana sarana pusat konsultasi terdiri dari tempat ruang pusat konsultasi inspektorat kabupaten banyumas, jalan prof soeharto nomor purwokerto telepon email konsultasi_inspeksi rat. aplikasi konsultasi_inspektorat.banyumaskab.go.id tata cara pelaksanaan waktu pelayanan konsultasi jam pelayanan hari senin sampai dengan jumat mulai pukul wib sampai dengan pukul wib. jam istirahat hari senin samai dengan kamis mulai pukul wib sampai dengan pukul wib. jam istirahat hari jumat mulai pukul wib sampai dengan pukul wib. tata cara pengajuan pelayanan pengguna pelayanan dapat mengajukan layanan konsultasi dengan cara menghubungi administrator melalui nomor telepon pusat konsultasi untuk membuat perjanjian jadwal konsultasi sesuai waktu pelayanan; mengajukan permohonan konsultasi melalui email konsultasi_inspektorat. datang langsung pusat konsultasi dengan mengisi form lembar konsultasi; melakukan konsultasi melalui aplikasi pusat konsultasi siap. banyumaskab. go. tata cara pemberian pelayanan administrator menerima dan mencatat pengajuan pelayanan konsultasi dan menetapkan jadwal pelayanan konsultasi; administrator memfasilitasilaksanakan aktivitas pelayanan konsultasipada form lembar konsultasi; konsultasi yang dilaksanakan melalui aplikasi pusat konsultasi maka verifikator menerimamelalui aplikasi pusat konsultasi; pengguna layanan konsultasi mengisi kritik, saran dan evaluasi melalui form lembar evaluasi pelayanan konsultasi atau melalui aplikasi pusat konsultasi. tata cara penyampaian hasil pelayanan bidang pelayanan konsultasi menyerahkan lembar konsultasi yang sudah selesai dilaksanakan kepada sekretariat; sekretariat mengumpulkan lembar konsultasi dan membuat resume; sekretariat menyusun laporan hasil konsultasi dan disampaikan setiap bulan kepada penanggung jawab. monitoring dan evaluasi penanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi pusat pelayanan konsultasi setiap bulan melalui rapat untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas konsultasi. kepuasan pelanggan dilakukan dengan mengevaluasi lembar evaluasi yang sudah diisi oleh pengguna pelayanan. bupatiiiiidentitas pengguna layanan nama (opsional) jenis kelamin usia unit kerja lamat yth. pengguna layanan, untuk menjawab pertanyaan bawah ini dengan memberikan tanda (v) form evaluasi pelanggan pertanyaan tampilan pusat konsultasi tangibles) kenyamanan ruang pusat konsultasi kelengkapan fasilitas ruang pusat konsultasi keandalan reliability) kemudahan mendapatkan proses konsultasi kecukupan waktu pelayanan yang diberikan daya tanggap responsiveness) kecepatan respon tim menelaah permasalahan kecepatan pelayanan terhadap permohonan konsultasi jaminan pelayanan assurance) ketepatan saran atau pertimbangan yang diberikan kompetensi tim dalam memberikan saran tertimbang sikap empati empat) sikap tim dalam melayani cara tim memberikan pelayanan konsultasi kinerja sangat tidak baik tidak baik kurang baik baik sangat baik kepentingan sangat tidak penting tidak penting kurang penting penting sangat pentingform lembar konsultasi unit kerja nama nip jabatan nip nomor tanda tangan diisi oleh pengguna layanan diisi oleh pemberi layanan bidang konsultasi nama nip jabatan tanda tangan iii (lingkar sesuai bidang) permasalahan (diisi oleh pengguna layanan) saran dan atau pertimbangan (diisi oleh pemberi layanan) if. catatan saran dan atau pertimbangan yang diberikan ber bupatlbanyumas, achmad husein lampiran peraturan bupati banyumas nomor$y fl((for tentang pusat konsultasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagan alur pelayanan pusat konsultasi pengguna layanan membuat janji mendaftar pada administrator output saran pertimbangan mengisi form kepuasan pelanggan1 selesai bupati banyumas, achmad huseinbagan struktur organisasi pusat konsultasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanggung jawab bidang sekretaris bidang iii bidang bidang jabpengembangan kreativitas dan inovasidaya saing daerah,pengembangan kreativitas dan inovasi kabupaten banyumas secara terarah dan berke sambumbangan kreativitas dan invasiistem pengembangan kreativitas dan inovasikreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas) danpengembangan kreativitas dan inovasi adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menurnbuhkeinbangkan kreativitas dan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten kota, lembaga litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat daerah. ruang lingkup sistem pengembangan kreativitas dan inovasi meliputi kebijakan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; unsur sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; dan pelaksanaan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi. bab kebijakan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi kebijakan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi berupa penyusunan roadmap kebijakan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; roadmap kebijakan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam memuat kondisi sistem pengembangan kreativitas dan inovasi saat ini; tantangan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi yang akan dicapai; kondisi sistem pengembangan kreativitas dan inovasi yang akan dicapai; arah kebijakan dan strategi sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; fokus dan program prioritas sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; dan rencana aksi kebijakan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi. bab iii unsur sistem pengembangan kreativitas dan inovasi unsur sistem pengembangan kreativitas dan inovasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kelembagaan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; jaringan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; dan sumber daya sistem pengembangan kreativitas dan inovasi. kelembagaan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi, meliputi pemerintah daerah; lembaga litbang; lembaga pendidikan; lembaga penunjang inovasi; dunia usaha; dan organisasi kemasyarakatan daerah. jaringan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi merupakan interaksi tar lembaga organisasi;; interaksi pengembangan kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud pada dapat diwadahi dalam bentuk satuan bersama antar pemangku kepentingan; satuan bersama sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. jaringan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus; seminar; lokakarya; kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia; knowledge sharing; pemanfaatan informasi sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; dan kegiatan sejenisnya; sumber daya sistem pengembangan kreativitas dan inovasi terdiri dari kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya; sumber daya sistem pengembangan kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud pada meliputi pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan atau sumber sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya; peningkatanb pelaksanaan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi pasal sistem pengembangan kreativitas dan inovasi dilaksanakan oleh tim koordinasi; pelaksanaan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi, meliputi pembangunan komitmen dan konsensus kelembagaan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; pemetaan potensi dan analisis; fasilitasi pendaftaran, peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; lomba kreativitas dan inovasi arenosa); pendaftaran, identifikasi dan pengumpulan data serta verifikasi kreativitas dan inovasi; penelitian dan pengembangan oleh lembaga organisasi kebimbangan; keberlanjutan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi. tim koordinasi sistem pengembangan kreativitas dan inovasi mempunyai tugas menyusun dokumen roadmap sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; melaksanakan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; mempersiapkan rumusan kebijakan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi; melakukan monitoring dan evaluasi; dan melaporkan hasil pelaksanaan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi. penelitian dan pembangunan tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pengarah sekretaris daerah kabupaten banyumas ketua kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah sekretaris kepala bidang perencanaan pengendalian pengembangan pada badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah anggota kepala perangkat daerah yang terkait lembaga litbang organisasi sejenis komunitas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. babi pendanaan pendanaan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;tim koordinasi dan satuan bersama melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi kepada bupati. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan satu kali dalam satu tahu'doman audit kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten banyumas dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati banyumasesiensi dan efektifitas; bahwa agar tujuan audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat tercapaianan kabupaten banyumas. dalam peraturan bupati ini,inspektorat daerah yang selanjutnya disebut inspektorat adalah inspektorat kabupaten banyumasandan kertas kerja sebagaiilustrasi dari~t*>um*b! diundangkan tii ptc aim madya lampiran peraturan bupati banyumas nomor tahun tentang audit kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten banyumas pedoman audit kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pendahuluan latar belakang sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, inspektorat provinsi kabupaten kotadengannamun tidak mampu menyimpulkanapi belum dapat memberi kontribusi bagi peningkatan aspek kinerja efektif, efisien, ekonomis (3e) organisasi. audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang diyakini mampu mengatasi kelemahan dari audit ketaatan tersebut. tujuan dan sasaran pedoman ini bertujuan untuk menjadi acuan api dalam melaksanakan audit kinerja agar apiedoman ini tidak mengatur hal hal yang bersifat rinci yang mungkin membutuhkan pemahaman bisnis proses dari program kegiatan yang diaudit dan referensi petunjuk lainnya untuk diperhatikan. sistematika penyajian penyusunan pedoman audit kinerja terdiri dari bagian, yaitu: bagian pendahuluan bagian gambaran umum audit kinerja bagian iii perencanaan audit kinerja bagian pelaksanaan audit kinerja bagian komunikasi hasil audit bagian penutup bagianterbesar untuk perbaikbiaya input input ekonomis proses efisiensi output efektivitas; apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input;; apakah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang ditetapkan;pada tahun. dalam hal api menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal maka perlu dipertimbangkan kualifikasi mereka seperti yang telah diatur pada sapi, standar umum poin s.d metodologi audit kinerja metodologi audit kinerja ukuran kinerja audit: standar audit pedoman pengawasan sop tujuan penugasan perencanaan pemahaman obyek audit dan identifikasi masalah penentuan area potensial, penentuan tujuan dan lingkup audit penentuan kriteria audit identifikasi jenis bukti dan prosedur audit .* . penyusunan program audit pelaksanaan pengujian data penyusunan konsep temuan audit perolehan tanggapan audit penyampaian temuan kepada audit komunikasi hasil audit penyusunan konsep lha penyusunan dan penyampaian lha supervisi kendali dan penjaminan mutu dokumentasi; penentuan area potensialpenyusunan program audit. ii. pelaksanaan. iii. komunikasi hasil audit penyusunan konsep laporan hasil audit; penyusunan dan penyampaian laporan hasil audit lha). bagian, dan;;ma pengkajian api mengenai tahap pemahaman audit dan pengidentifikasian masalah" didokumentasikan dalam kka. penentuan area potensialpenentuan area potensial dapat dilakukan melalui penilaian atas:; dampak audit, yaitu pengaruh hasil audit terhadap perbaikan atas area yang diaudit; (ligand al,contoh evaluasi pengendalian internal pada lampiranpimpinan api; hasil olahan database audit yang dikelola oleh inspektorat;n a). bobot untuk nilai yang rendah; b). bobot untuk nilai sedang; c).tahap identifikasi dan penentuan area potensial tingkat audit didokumentasikan pada kertas" adalah output dari kegiatan pemahaman audit dan pengidentifikasian masalah serta output dari kegiatan penentuan area potensialseluruh aspek kinerja meliputi aspek ekonomi, efisiensi, efektivitas (3e) dan (ik) kepatuhan atau salah satu aspek kinerja saja (ie) atau kombinasi dari dua aspek kinerja tersebut" adalah sebagai berikut. tujuan audit; lingkup audit meliputi: area potensial, unit audit, program kegiatan;s, efisiensi, dan efektivitas); jenis kriteria (rincian kriteria yang terdapat dalam masing masing kelompok); penjelasan (deskripsi ringkas setiap jenis kriteria); satuan pengukuran (misalkan kilometer jam, orang hari); sumber data (deskripsi tentang dari mana data diperoleh); standar ukuran kinerja (menjelaskan standar yang digunakan dan artinya);mdari output penentuan area potensial yang akan diaudit. jenis audit diisi dengan audit kinerjagian pelaksanaan audit kinerja tujuanbukti yang diperoleh; pengamatan terhadap proses prosedur yang berjalan; danlldan analisis biaya manfaat. input yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan dan pengujian data";" adalahdata audit" ini didokumentasikan dalam kka. penyusunan temuan hasil audit" adalah: konsep temuan audit; berita acara temuan audit;giana)b)c);; paragraf penjelas memuat penjelasan tambahan jika diperlukan;upati banyumas, achmad husein ?lo.j ja^atan par^ lampiran peraturan bupati banyumas nomor. *hwa> tentang audit kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten banyumas audit kinerja dibuat oleh tahun dielu oleh amulampiran iii peraturan bupati banyumas nomor aiiuitf informasi bupati banyumas, achmad husein lampiran peraturan bupati banyumas nomor .?? ^^ui^ oispemahaman sistem pengendalian internal pemahaman spi tidak catalan lingkungan pengendal!pemahaman spikegiatan pengawasan apakah entitas memiliki auditor intern dan telah ditempatkan pada kedudukan yang tepat dalam organisasi? apakah auditor internal melakukan audit dan revi atas kegiatan entitas secara independen? penilaian retidak catalan pemahaman spi tidak catatanaktivitas pengendalipemahaman spi tidak catalan dicatat secara memadai guna mendukung pengendalian operas!! atas pembatasan akses telah ditetapkan?nformasi pemahaman spi dapat dipertimbangkan adalah: (a) apakah pejabat pelaksana atau manajemen operas!.) tidak catatan pemahaman spi(b)\** vw(b) \*^ (c)(ctidak catalan pemahaman spi) (c) kesimpulan tidak catatan bupati banyumas, achmad husein jj io. jabatan \c\fy nama kegiatan sasaran pemeriksaan tahun anggaran masa yang diperiksa audit atas. lampiran peraturan bupati banyumas nomor tah uv) tentang audit kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten banyumas audit kinerja disusun oleh tanggal review oleh tanggal (nama dan para) (nama dan para) uraian persiapan audit tujuan memperoleh pemahaman dan gambaran umum tentang jenis dan bentuk kegiatan operasi proyek dan mekanisme pelaksanaannya prosedur audit dapatkan dokumen dokumen serta peraturan dan pedoman yang berlaku sebagai data umum audit seperti: peraturan, pedoman, sop, laporan kinerja, dll lakukan penelaahan atas dokumen tersebut untuk memperoleh pemahaman atas pelaksanaan kegiatan buat simpulan dalam kertas kerja dan iain lain. pelaksanaan audit sistem pengendalian intern tujuan untuk menilai kecukupan dan keandalan struktur pengendalian intern program guna menentukan luas pengujian pada tahap audit selanjutnya prosedur audit dapatkan pemahaman dan penerapan unsur unsur spi audit buat ringkasan informasi yang diperoleh dengan cara kka tanggal rencana realisasi dilaksanakan oleh rencana realisasi uraian menelaah siklus tersebut secara keseluruhan. identifikasi kelemahan yang potensial dalam spi. verifikasi setiap perubahan dalam kebijakan dan prosedur telah didokumentasikan, disetujui, oleh manajemen dan jumlah telah dikomunikasikan serta pelatihan telah diselenggarakan untuk pelaksana program. evaluasi dampak dari kebijakan baru atau perubahan dalam kebijakan yang ada terhadap audit dan modifikasi ruang lingkupnya buat simpulan atas spi pencapaian target kegiatan tujuan memperoleh keyakinan yang memadai bahwa target tujuan kegiatan telah tercapai, baik secara kegiatan maupun secara keuangan prosedur audit lakukan pemahaman atas alur pengeluaran kegiatan kka tanggal rencana realisasi dilaksanakan oleh rencana realisasi penyelesaian audit tujuan hasil audit lanjutan dapat didokumentasikan dalam laporan hasil audit. prosedur audit kumpulkan kka yang ada dan melengkapinya kka yang relevan dengan temuan arsip tersendiri bahas materi kka yang berkaitan dengan temuan arsip sendiri susun konsep lha buat daftar lampiran yang mendukung lha bahas konsep lha dengan audit minta tanggapan audit atas konsep lha bahas tanggapan audit finalisasi lha disiapkan oleh nama para tanggal disetujui oleh nama para tanggal bupati banyumas, achmad husein banyumas lampiran vii peraturan bupati nomor 12hc mpemeriksaan yang penting dan perlu sebagai bahan penyusunan suatu temuan pemeriksaan, kesimpulan pemeriksaan, dan usul rekomendasi. daftar sumber data yang diperoleh: teknik analisis yang digunakan: ringkasan hasil analisis: usul rekomendasi: bupati banyumas, achmad husein jabatan para: lampiran viii peraturan bupati banyumas nomor t4h ui^ left tentang audit kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten banyumas ilustrasi pemerintah daerah abc mempunyai program pelayanan bus yang bertujuan untuk mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi dalam kota sesuai dengan perlu gub l outputnya berupa pelayanan bus yang diukur dengan jumlah kilometer yang ditempuh. dalam rangka pelaksanaan program tersebut, pemerintah daerah abc melakukan pengadaan pembelian bus baru. setelah dilakukan tender, pemerintah daerah abc menjatuhkan pilihannya pada dealer dengan merk diketahui dealer menawarkan merk busnya seharga rp1. per unit dibanding dealer yang menawarkan bus mereknya seharga rpl selain itu pemda abc juga mendapatkan bantuan hibah unit bus merk dari pemerintah pusat. dapat disimpulkan pemerintah daerah abc telah melakukan penghematan atau bertindak ekonomis (hubungan antara biaya input dan input) sebesar rp100. selain memperoleh bantuan hibah dari pemerintah pusat. dalam operasional setahun diketahui biaya pengoperasian setahun bus merk rp500. sedangkan biaya pengoperasian bus merk juga rp500. kilometer yang dilayani bus sebanyak setahun, sedangkan bus sebanyak setahun. akan tetapi, dengan bus penggunaan kendaraan pribadi turun sedangkan dengan bus penggunaan kendaraan pribadi turun kesimpulan dari sisi efektivitas (hubungan antara output dan outcome) penggunaan bus lebih efektif, sedangkan dari sisi efisiensi (hubungan antara input dan output) penggunaan bus lebih efisien daripada bus perbedaan ini disebabkan bus memang mempunyai jarak tempuh yang lebih jauh, tetapi tingkat kenyamanan yang kurang memadai, sehingga masyarakat tidak serta merta menggunakan bus sebagai kendaraan pengganti mobil pribadi. berikut kriteria kinerja (efisiensijumlah tempuh bus (km) os.d s.d s.d s.d os.d s.d s.d s.d kriteria kurang cukup baik sangat baik kurang cukup baik sangat baik nilai kriteria kinerja (efektivitastingkat penggunaan kendaraan pribadiriteria kurang cukup baik sangat baik kurang cukup baik sangat baik nilai kriteria nilai kinerja yang menjadi acuan api sebagai berikut: kriteria nilai kurang cukup baik sangat baik hasil kinerja setelah dilakukan audit kinerja oleh api aspek aspek kebijakan komitmen pemda anggaran bobot parameter terdapat peraturan daerah terkait program pelayanan bus terdapat anggaran operasional transportasi nilai kinerja aspek kebijakan aspek pelaksanaan ekonomis efisiensi efektivitas pemilihan dealer bantuan hibah jarak tempuh biaya operasional berkurangnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi nilai kinerja aspek pelaksanaan total kinerja aspek kebijakan aspek pelaksanaan jenis yat y t tabulasi tabulasi nilai skor kesimpulan dari skor keseluruhan aspek kinerja adalah atau dalam kriteria sangat baik"sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi, guna menciptakan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat tidak lepas dari dukungan perangkat kerasnyumasstandardisasi adalah penyamaan kualifikasi teknis atau penyetaraan spesifikasi teknis dan fungsi peralatankomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah teknis, berisi spesifikasi teknis perangkat keras dalam pelaksanaan spe oleh perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten banyumas. perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistemkoneksi adalah keterhubungan antar layanan satu dengan layanan lain dalam spe. kompatibilitas adalah mampu menyesuaikan dengan perangkat yang lain karena ada perubahan sistem atau layanan dalam spe. penyelenggaraan perangkat keras adalah mewujudkan perangkat keras dari yang belum ada menjadi ada dengan aturan yang berlaku. bab asas, maksud, tujuan dan sasaran standardisasi perangkat keras dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, efektif, efisien, transparan, sinergis, taat prosedur, terpadu, aman dan berkelanjutan. peraturan bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan atau pedoman perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, monitoring dan evaluasi perangkat keras dalam rangka pelaksanaan spe lingkungan pemerintahan kabupaten banyumas. peraturan bupati ini bertujuan untuk meningkatkan spe yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. sasaran diberlakukannya peraturan bupati ini adalah terselenggaranya pemerintahan berbasis elektronik lingkungan pemerintah daerah. bab iii kebijakan umum bagian kesatu penyelenggaraan perangkat keras penyelenggaraan perangkat keras dilaksanakan oleh perangkat daerah atau perangkat daerah teknis. penyelenggaraan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyelenggaraan perangkat keras dalam rangka spe; penyelenggaraan perangkat keras bukan dalam rangka spe. penyelenggaraan perangkat keras dalam rangka spe sebagaimana yang dimaksud dalam huruf adalah perangkat yang terhubung dan atau digunakan dalam menjalankan spe secara langsung meliputi: server; personal computer; laptop; presensi elektronik; videotron; peralatan jaringan komputer; peralatan data center. penyelenggaraan perangkat keras bukan dalam rangka spe sebagaimana yang dimaksud dalam huruf adalah perangkat yang tidak terhubung dan atau digunakan dalam menjalankan spe secara langsung. perangkat keras sebagaimana yang dimaksud dalam tidak meliputi perangkat keras sebagaimana yang dimaksud dalam perangkat daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan beroperasinya perangkat keras yang telah diselenggarakan. penyelenggaraan perangkat keras dalam rangka pelaksanaan spe didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem elektronik dalam mendukung pelayanan publik. perangkat kerasperangkat keras tersebut. penyelenggaraan perangkat keras tidak memuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bagian kedua pemanfaatan perangkat keras pemanfaatan perangkat keras digunakan daerah melalui sistem yang terintegrasi. pemanfaatan perangkat keras yang bersumber dari instansi lain yang lebih tinggi kedudukannya dan bersifat wajib harus dilaporkan didaftarkan perangkat daerah teknis. perangkat daerah teknis dan perangkat daerah melakukan pemeliharaan terhadap perangkat keras yang telah terdaftar. bagian ketiga pendaftaran perangkat keras perangkat keras sebagaimana dimaksud pada wajib didaftarkan perangkat daerah teknis. kewajiban melakukan pendaftaran bagi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada sebelum pada saat atau telah digunakan oleh pengguna. bab perangkat keras bagian kesatu persyaratan perangkat keras perangkat keras yang digunakan harus: memenuhi aspek keamanan, interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan; mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan atau purnajual dari penjual atau penyedia; dan memiliki jaminan keberlanjutan layanan. pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada (l) harus dilakukan melalui sertifikasi atau bukti bukti sejenis lainnya. bagian kedua uji kelaikan perangkat keras wajib dilakukan uji kelaikan.. uji kelaikan dilakukan oleh perangkat daerah teknis, perangkat daerah, dan atau pihak ketiga yang ditunjuk. bagian ketiga pengelolaan perangkat keras pengelolaan perangkat keras dilakukan oleh perangkat daerah teknis, perangkat daerah, dan atau pihak luar yang sudah ada kerjasama dengan pemerintah daerah. bagian keempat monitoring, evaluasi dan audit perangkat keras kegiatan monitoring, evaluasi dan audit perangkat keras dilaksanakan melalui sebuah tim kerja yang terdiri dari perwakilan dari masing masing perangkat daerah teknis, perangkat daerah dan atau pihak ketiga yang ditunjuk. monitoring, evaluasi dan audit perangkat keras dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi. monitoring, evaluasi dan audit perangkat keras dilaksanak*iu jabatan paraperangkat dae rah,yumasaparat pengawasan intern pemerintah yang selanjutnya disingkat api adalah inspektorat kabupaten banyumas yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan bertanggung jawab kepadangawasan; sub bagian administrasi dan umum; sub bagian evaluasi dan pelaporan;wilayah kerja dan objek pemeriksaan inspektur pembantuisfungsi bagian kesatu inspektorat inspektorat mempunyai tugas membantu bupati membina dan melaksanakan pengawasan atas penyelenggara serta tugas pembantuan pada pemerintah daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud dalam inspektorat mempunyai fungsi berurus. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;jawab kepada inspektur,pelayanan administrasi dan kearsipmengkoordinasikan dan penyusunan rencana dan program kerja lingkungan inspektorat; mengkoordinasi mengkoordinasikan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkungan; pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan sekretariat lingkungan inspektorat;; pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atassub bagian administrasi dan umum sub bagian evaluasi dan pelaporperencanaan program kerja lingkungan inspektorat. sub bagian administrasi dkeuangan, pelayanan administrasi dan kearsipan lingkungan inspektorat. sub bagian evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan melalui penghimpunan, pengelola. inspektur pembantu wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu inspektur dalam penyusunan konsep kebijakan, pelaksanaan fasilitasi pengawasan, mengkoordinasikan penyelenggarur pembantu wilayah mempunyai fungsi: berurinspektur; pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya. bagian ketiga jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional pada lingkungan inspektorat pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jaba lan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing masingunit kerjabidangkinerjainspektur, sekretaris, kasubbainspektur, sekretaris, kasubbaginspektur, sekretaris, dan kasubbainspektur dibantu oleh sekretaris, kepala sub bagian, inspektur pembantu, pimpinan organisasi wajib melakukan koordinasi dengan pimpinan unit organisasi wilayah. bab ketentuan lain lainiii merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.inspektoratinspektur. inspekturpokok dan fungsi inspektoratnov bupati banyumas, achmad husein santoso. mil ^^^ ll6agan organisasi inspektorat kabupaten banyumas (tipe inspektur kelompok jabatan fungsional inspektur pembantu wilayah sekretariat sub bagian perencanaan sub bagian adm dan umum sub bagian evaluasi dan pelaporan inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah iii inspektur pembantu wilayah bupati pembagian wilayah kerja obyek pemeriksaan masing masing inspektur pembantu urban wilayah nama obyek pemeriksaan dinas pendidikan dinas perhubungan dindukcapil dispertan dan ketahanan pangan rsud jatibarang bpbd bagian hukum dan ham urban wilayah nama obyek pemeriksaan dinas kesehatan disporbudpar dinas perumahan dan kawasan permukiman dinas lingkungan hidup badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah satuan polisi pamong praja bagian merek nomina urban wilayah iii nama obyek pemeriksaan diperindah dinnakerkop ukm dinas perikanan dan peternakan sekretariat dprd dinas penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu satu pintu dinas arsip dan perpustakaan daerah dinas kominfo urban wilayah nama obyek pemeriksaan dinas badan keuangan daerah dinas tanduk, dan bappeda dan lit dinsospermasde rsud banyumas bagian umum bagian humas dan protokol pd. bkk purwokerto selatan kantor kesbangpol kecamatan, kelurahan, desa, dan upt dinas daerah wilayah kecamatan purwokerto utara; baturraden; kedungbanteng cilongok; jatibarang; pekuncen; gumelar. bagian pemerintahan desa bagian organisasi pd. bpr bkk purwokerto pt. banyumas investama jaya kecamatan, kelurahan, desa, dan upt dinas daerah wilayah kecamatan purwokerto timur; sumbang; kembaran; sokaraja; kalibagor; banyumas; kotagede. bagian pemerintahan dan kerjasama bagian kesejahteraan rakyat kecamatan, kelurahan, desa, dan upt dinas daerah wilayah kecamatan purwokerto selatan; patikraja; kemasan; sumpah; kepanjen; tambak. bagian pemda agunan kecamatan, kelurahan, des dan upt dinas daerah willy kecamatan purwokerto barat; karanglewas; purwodadi; awal; jatibarang; wagon; lumbis. bupati banyumas, achmad husein lampiran iiiringkasan tugas dan uraian tugas inspektur, sekretaris, kasubbag, inspektur pembantu wilayah pada inspektorat kabupaten banyumas nama jabatan: inspekturmelaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu, memimpin penyusunan laporan hasil pengawasan serta memimpin pelaksanaan administrasi secara internal dibidang perencanaan, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, dan pelaporan. uraian tugas merumuskan dan menetapkan program kerja inspektorat sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;rumuskan dan menetapkan rencana strategis renstra) dan rencana kerja tahunan rkt), penetaplaksanak dan pengawasan meliputmenyelenggarakan kebijakan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan inspektoratujud pertanggung nama jabatan:lingkungan inspektorat. uraian tugas menyusun konsep rencana strategis renstra) dan rencana kerja tahunan rkt), perjanjiserta evaluasi dan pelaporan; mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi, fasilitasi, pengarahan,inspektorat; mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan inspektorat agar pelaksanaannya berjalan sesuaiyelenggarakan:serta pelaporan bidang perencanaan program kerja lingkungan inspektorat. uraian tugas menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana strategis renstra), rencana kerja tahunan rkt) dan perjanjian kinerja pk)penyusunan konsep rencana dan program kerja pengawasan berdasarkan usulan dari inspektur pembantu berdasarkan wilayah kerjanya dengan memperhatikan sumber daya dan alokasi waktu serta dari hasil sinkronisasi dengan pengawas internal eksternal lainnya; menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara agar program dan kegiatan yang diusulkan kedalam rkd masuk dalam skala prioritas, tepat mutu, tepat sasaran dan akuntabel; mengumpulkan dan tersinkronisasi bahan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) bupati, menyusun konsep laporan kinerja instansi pemerintah ip) serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ppd) lingkup inspektorat; menyiapkan bahan penyelenggaraan inventarisasi dan penyusunan data statistik pengawasan sebagai bahan evaluasi kinerja instansi dan penyusunan program kegiatan baik program jangka panjang maupun jangka menengah; menyiapkan penyusunan konsep peraturan perundang undangan berupa kebijakan pengawasan, standar pengawasan dan kode etik, serta kebijakan dan prosedur pengawasan lainnya; menyiapkan konsep penugasan pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada program kerja pengawasan tahunan dan sinkronisasi penugasan oleh inspektur pembantuinspektoratadministrasi dorganisasian dan penatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pelayanan administrasi dan kearsipan lingkungan inspektoratperencsebagai wujud pertanggungjawaban; melaporkan hasilevaluasi dan pelaporan ringkasan tugas melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan melalui penghimpun uraian tugas menyusun rencana program kerja dan teknis operasional lingkup evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku; membagi tugas dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan pelaporan dan tindak lanjut berdasarkan jenis pengawasan pemeriksaan agar pelaksanaan tugas tidak terjadi tumpang tindih dan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan; melaksanakan penghimpunan, pengklasifikasian dan verifikasi kelengkapan, laporan hasil pengawasan aparat pengawas internal pemerintah; menyiapkan hasil inventarisasi laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan untuk memenuhi kaidah yang berlaku dalam rangka kecukupan data internal dan pemenuhan permintaan data pihak eksternal; menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan api tingkat provinsi, kementerian lembaga dan pemeriksa eksternal agar penyelesaian tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan tertib; mengkoordinasikan pelaksankegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu wilayah kerjanya; memberikan arahan dan petunjuk persiapan bahan dan data pemeriksaan kepada tim pemeriksa dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas sesuai ruang lingkup yang telah direncanakan dalam program kerja pengawasan; mengkomunikasikan jenis penugasan pengawasan yang dilaksanakan, standar pengawasan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur pengawasan yang ditetapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan audit, revi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya kepada tim periksa; memantau pelaksanaan audit, revi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh tim pemeriksa baik dari segi prosedur dan standart audit, pelaksanaan kode etik, dan manfaat laporan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan dapat dilaksanakan; mengkoordinasikan penyusunan naskah hasil pemeriksaan nhp), meneliti, memverifikasi nhp yang telah direvisi oleh pengendali teknis agar sesuai dengan norma pemeriksaan dan menetapkan nhp; mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi naskah hasil pemeriksaan obyek terperiksa untuk mendapatkan tanggapan, klarifikasi dan persetujuan atas naskah yang telah dibuat sehingga rekomendasi yang diberikan dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti; memberikan verifikasi finas atas konsep laporan hasil pemeriksaan yang didasarkan atas hasil konfirmasi berupa tanggapan, klarifikasi dan persetujuan nhp oleh obyek terperiksa; mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawasan wilayah kerjanyadan pedoman tertentu yang ditetapkan; melaksanakan kegiatan konsultasi dalam bentuk sosialisasi, asistensi, bimbingan teknis, penyuluhan, dan studi komparatif sesuai tugas pokok dan fungsinya; melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan wilayah kerjanya sebagai bahan perbaikan dan penyusunan program kerja selanjutnya dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsi secara optimal; melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bupati1 banyumas, achmad husein |
bupati banyumas provinsi jawa tengah peraturan bupati banyumas nomor53bupati banyumas provinsi jawa tengah peraturan bupati banyumas nomor itn utama madya nip achmad husein p&rafhasil evaluasi dan analisis usulan penetapan kembali jabatan pelaksana pns pada perangkat daerah, terdapat kesenjangan antara pemangku jabatan dengan kualifikasi jabatan yang dipersyaratkan. bahwa untuk menjamin kualitas pns yang tersedia maka perlu adanya pengaturan terkait dengan kesenjr(untuk menjamin kualitas pns sesuai dengan kualifikasi jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini, perangkat daerah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan pemetaan jabatan guna melaksanakan penataan pegawai negeri sipil. diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: dalam hal perangkat daerah membutuhkan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini, namun tidak ada pns yang memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini maka perangkat daerah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan dapat melaksanakan hal hal sebagai berikut: menempatkan pns yang memiliki kualifikasi pendidikan setingkat lebih rendah dari pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini dengan ketentuan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan paling lambat (enam) tahun terhitung sejak penempatan yang bersangkutan pada jabatan dimaksud; dalam hal tidak ada pns setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada huruf naka dapat menempatkan pns dengan kualifikasi pendidikan (dua) tingkat lebih rendah dengan terlebih dahulu yang bersangkutan mengikuti uji kompetensi, apabila dinyatakan lulus maka yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan paling lambat (tahun) tahun terhitung sejak penempatan yang bersangkutan pada jabatan dimaksud; dalam hal ada pns sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf yang akan memasuki masa pensiun (delapan) tahun terhitung sejak penempatan yang bersangkutan pada jabatan dimaksud, maka dapat tidak menempuh pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dengan ketentuan tetap diwajibkan untuk melakukan pengembangan kompetensi jabatan yang bersangkutan. dalam hal ada pns sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf belum menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan untuk ditetapkan dalam jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimilikdiundangkan pada nip 19541i6 ; & 'lilin sss nomor ^s( berita dae&i ahmad husein |
pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhansecara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; bahwa dalam rangka bahwa peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui kabupaten banyumas kota cerdas; bahwa berdasarkan ketentuan dan hurufmerintah kabupaten banyumas diberi kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika yang berupa kota cerdas, sehingga perlu menetapkan peraturan bupati banyumas tentang rencana induk banyumas kota cerdinduk banyumas kota cerdas masterplan smart city kabupaten banyumas;;n e). memutuskan: menetapkan peraturan bupati banyumas tentang rencana induk banyumas kota cerdas (masterplan smart city kabupaten banyumas)rangkat daerah terkait adalah perangkat daerah yang melaksanakan program kegiatan smart city. smart city adalah kabupaten kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan sehingga terwujudnya daerah yang aman, nyaman, layak huni dan berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. masterplan smart city atau disebut juga rencana induk kota cerdas adalah dokumen perencanaan dalam rangka penyelenggaraan kota cerdasmaksud rencana induk banyumas kota cerdas masterplan smart city kabupaten banyumas) tahun disusun berdasarkan asas keterpaduan; efektif; efisien; inklusif; dan partisipatif. maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan banyumas kota cerdas smart city kabupaten banyumas); menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan banyumas kota cerdas smart city kabupaten banyumas);banyumas kota cerdas smart city kabupaten banyumas); dan mendorong proses pengembangan banyumas kota cerdas smart city kabupaten banyumas) yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif. bab iii tujuan, sasaran dan ruang lingkup tujuan disusunnyayumas yang meliputi dimensi yaitu: dan pemeliharaan lingkungan (smart environment). sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung smart city banyumas.banyumas. menyelaraskan penerapan smart city dengan bisnis prose.kabupaten banyumas dalam dokumen perencanaan smart city banyumas. mendorong proses pengembangan smart city yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif. sasaran darimeningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara; meningkatnya integritas pemerintahan daerah; meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan; meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu; meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa; meningkatnya penanganan bencana; meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk;; meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa; meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama; pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya;; meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur; meningkatnya industri pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal; meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan usaha mikro kecil menengah umkm) dan indeks kepuasan masyarakat ikm) melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek);; meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: visi smart city kabupaten banyumas. strategi pembangunan smart city. rencana aksi smart city kabupaten banyumas. peta jalan smart city kabupaten banyumas. kelembagaan. pelaksanaan. pembiayaan. bab visi smart city kabupaten banyumas visi pembangunan smart city kabupaten banyumas adalah menjadikan banyumas yang maju, adil makmur dan mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kolaborasi lintas sektoral. bab strategi pembangunan smart city strategi pembangunan tata kelola birokrasi smart governance);; meningkatkan aksesibilitas kebijakan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. strategi pembangunan pemasaran daerah smart branding) membangun dan mengembangkan destinasi wisata kabupaten banyumas; membangun infrastruktur dan ekosistem pariwisata banyumas yang terintegrasi dan mempesona;;; menghadirkan landmark better banyumas" kabupaten banyumas. strategi pembangunan perekonomian smart economy) meningkatkan daya saing ekonomi dukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah; pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pengembangan potensi lokal unggulan; mengembangkan platform e commerce dengan mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan perbankan. strategi pembangunan ekosistem permukiman penduduk smart living);;. strategi pembangunan lingkungan masyarakat smart society) mewujudkan kota yang santun melalui interaksi sosial yang agamis dan toleran;; menciptakan pelayanan kegawatdaruratan yang terpadu dengan kemudahan akses dan kepastian. strategi pembangunan pemeliharaan lingkungan smart environment) mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara; membangun ruang terbuka hijau;;. bab rencana aksi smart city kabupaten banyumas rencana aksi smart city banyumas merupakan penjabaran strategi strategi tiap dimensi dalam bentuk rencana operasional yang secararencana aksita jalan smart city peta jalan smart city adalah rencana rinci pelaksanaan progam smart city dari satu tahapan tahapan selanjutnya selama (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. peta jalani kelembagaan dalam rangka mendukung program dan kegiatan smart city dibentuk dewan banyumas smart city dan tim pelaksana smart city kabupaten banyumas. dewan banyumas smart city mempunyai tugas memberikan masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan banyumas smart city dan melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan smart city. tim pelaksana smart city kabupaten banyumas mempunyai tugas menganalisis, memberikan persetujuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program smart city. bab pelaksanaan perangkat daerah terkait melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam rencana induk masterplan. perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dengan tim pelaksana smart city kabupaten banyumas dan stakeholder terkait. perangkat daerah teknis mengkoordinir pelaksanaan program smart city yang tertuang dalam rencana induk (masterplan}. babi pembiayaan pengembangan dan implementasi program program smart city menggunakan pembiayaan yangmasyarakat, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program smart city dengan melibatkan dewan banyumas smart city dan tim pelaksana smart city kabupaten banyumas, paling sedikit kali dalam setahun. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada mencakup pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan. perangkat daerah terkait melaporkan hasil melaksanakan program smart city setiap semester kepada bupati melalui perangkat daerah teknis. perangkat daerah teknis melaporkan kepada bupati hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program smart city setiap semester. bab xii review masterplan rencana induk banyumas kota cerdas masterplan smart city kabupaten banyumas) dapat dilakukan review sewaktu waktu. review sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal: hasil pelaksanaan program kegiatan smart city tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana induk banyumas kota cerdas; dan atau terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan atau daerah. dokumen rencana induk banyumas kota cerdas cerdas masterplan smart city kabupaten banyumsekda admin umum kabar hukum kepala diskominfo para * <*** fit achmad husein :,:': :r. sbi iii;: ". i;.l. .;;;. ;": .: ':; lampiranrencana induk banyumas kota cerdas (masterplan smart city kabupaten banyumas) tahun bab pendahuluan latar belakang internet tak bisa dipisahkan dari kehidupan seharihari anak muda zaman sekarang. sebanyak persen pengguna internet tanah air adalah mereka yang berusia hingga tahun. posisi kedua, sebanyak persen pengguna internet indonesia berusia hingga tahun. kelompok ini berada pada usia produktif dan mudah beradaptasi dengan perubahan. remaja usia hingga tahun menempati posisi ketiga dengan porsi persen. terakhir, orang tua atas tahun hanya persen yang memanfaatkan internet. perkembangan teknologi informasi dunia sangatlah masif dengan berbagai inovasi yang mencuat dari kalangan generasi. penetrasi jaringan internet yang semakin meluas memunculkan era baru digital dengan grand scenario berupa tren internet things t). melalui skenario pemanfaatan jaringan internet akan dieksploitasi secara komprehensif melalui pengembangan suatu obyek, sensor dan perangkat meskipun bukan komputer untuk beraktivitas dengan meminimalkan interaksi manusia. dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, inisiasi teknologi informasi yang dalam kehidupan manusia telah mendorong entitas negara untuk membentuk peradaban baru yang mengintegrasikan digitalisasi baru sebagai suatu modernitas untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cerdas. negara cerdas yang dibentuk dengan membangun kota kotanya untuk menjadi cerdas melalui platform kebijakan pembangunan smart cityimplementasi smart city indonesia mengalami berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. dalam rangka mengembangkan smart city indonesia, pada tahun kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia bekerja sama dengan kementerian lain untuk menginisiasi gerakan menuju smart city atau mendorong terciptanya kota cerdas pada tahun pada tahun kabupaten banyumas terpilih dari salah satu diantara kota ketiga untuk menjadi pilot project smart city. sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan smart nation yang dirangkai dari smart cities maka kabupaten banyumas melakukan akselerasi pembangunan dengan konsep pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan smart city banyumas. dimensi smart city banyumas menjadi prioritas perubahan meliputi, dan pemeliharaan lingkungan (smart environment). pengembangan smart city banyumas didukung melalui perumusan roadmap atau peta jalan pembangunan smart city dalam (lima) tahun. berlandaskan kesepahaman visi pembangunan nasional dan daerah didukung komitmen, maka peta jalan pembangunan smart city banyumas dituangkan dalam masterplan smart city banyumas sebagai bagian perencanaan operasional yang merupakan penjabaran dari rpm kabupaten banyumas tahun kerangka pikir smart city banyumas gambar kerangka pikir smart city banyumas kerangka pikir smart city banyumas merupakan kesinambungan analisa masa depan, kesiapan daerah, dan gap yang dirangkai secara komprehensif untuk menunjukkan smart city readiness. sebagai bagian daridanwins) dan pembagian prioritas pelaksanaan strategi dan rencana aksi pada peta jalan. bab visi smart city banyumas masterplan smart city banyumas merupakan dokumen perencanaan operasional sehingga merupakan penjabaran dari rpm kabupaten banyumas tahun sebagai dokumen perencanaan operasional, maka masterplan smart city banyumas selaras dengan perencanaan sektoral lainnya dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. masterplan smart city banyumas memiliki konsep, dan pemeliharaan lingkungan smart environment). kerangka pikir smart city banyumas terdiri dari kesinambungan analisis masa depan, kesiapan daerah, dan analisis kesenjangan atau gap yang dirangkai secara komprehensif untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan konsep smart city. sebagai bagianarah kebijakan dan strategi sertamin) dan pembagian prioritas pelaksanaan strategi dan rencana aksi pada peta jalan. sebagai penelaahan terhadap perencanaan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam rpm kabupaten banyumas tahun maka dirumuskan visi dan sasaran smart city banyumas. pada masa bakti pembangunan kabupaten banyumas sebagai bagian dari tahap ketiga dan keempat rencana pembanguan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten banyumas tahun tahap inivisi pembangunan daerah tahun adalah: menjadikan banyumas yang maju, adil makmur, dan mandiri" visi pembangunan kabupaten banyumas ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat kabupaten banyumasbanyumas, memperhatikan rpm, dan ipjp kabupaten banyumas tahun visi pembangunan kabupaten banyumas tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan masyarakat kabupaten banyumas yang maju, adil makmur, dan mandiri. visi tersebut mengandung tiga frase, yaitunyadelapan) misi sebagai berikut:misi kedua meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan misi ketigakeempat mewujudkan banyumas sebagai kabupaten pelopor kedaulatan pangan misi kelimakeenamketujuh mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal misi kedelaperikut: misi pertama tujuan pertama perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik misi kedua tujuan kedua meningkatkan kualitas sdm terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat tujuan ketiga meningkatkan pembangunan yang berkeadilan misi ketiga tujuan keempatisi keempat tujuan kelima meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis misi kelima tujuan keenamisi keenam tujuan ketujuh meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat misi ketujuh tujuan kedelapan menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif misi kedelapan tujuan kesembilan meningkatkan aktualisasi nilai nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat memperhatikan isu strategis baik lokal, regional, nasional, maupun internasional, mempertimbangkan kebijakan perencanaan jangka panjang, menelaah visi pembangunan rpm kabupaten banyumas tahun dan selaras dengan semangat pembangunan kabupaten banyumas, maka visi smart city banyumas tahun adalah sebagai berikut: menjadikan banyumas yang maju, adil makmur, dan mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kolaborasi lintas sektor visi smart city banyumas selaras dengan visi rencana pembangunan jangka menengah kabupaten banyumas yang dikuatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan kolaborasi lintas sektoral antar organisasi perangkat daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah lebih tepat sasaran dan cepat diwujudkan. sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan kinerja utama rpm kabupaten banyumas tahun dengan dimensi smart city dapat dilihat tabel berikut: tabel sinkronisasi misi, tujuan, sasaran, dan kinerja utama rpm kabupaten banyumas tahun dan dimensi smart citytujuan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sasaran meningkatnya kualitas sdm aparatur sipil negara meningkatnya integritas pemerintahan daerah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan 60a a1 o jia| 1ia misi bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabattujuan meningkatkan kualitas sdm terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat meningkatkan pembangunan yang berkeadilaneningkatkan ketahanan pangan melalui sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu meningkatnya derajat pendidikan masyarakat meningkatnya derajat kesehatan masyarakat meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa meningkatnya penanganan bencana meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dansa meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan smart governance smart branding smart economy smart living smart society smart environment miskan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal tujuan sektor agribisniseningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat menumbuhkan dan mengembang kan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif sasaran dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur meningkatnya industri pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan umkm dan ikm melalui pemanfaatan iptek smart governance smart branding smart economy smart living smart society smart environment misitujuan meningkatkan aktualisasi nilai nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat sasaran meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah smart smart * > bab iii strategi pembangunan smart city perumusan strategi smart city banyumas dijabarkan berdasarkan pilar dan sub pilar yang terdiri dari dan pemeliharaan lingkungan smart environment). perumusan sasaran smart city banyumas dijabarkan sebagai berikut: tata kelola birokrasi smart governance) sub pilar dimensi strategi pelayanan publik penerima manfaat layanan efisiensi kebijakan publik meningkatkan aksesibilitas kebijakan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel pemasaran daerah smart branding) sub pilar dimensi strategi membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata membangun dan mengembangkan destinasi wisata kabupaten banyumas membangun infrastruktur dan ekosistem pariwisata banyumas yang terintegrasi dan mempesona membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah membangun dan memasarkan wajah kota menghadirkan landmark better banyumas" kabupaten banyumas perekonomian smart economy) sub pilar dimensi strategi membangun ekosistem ekonomi berdaya saing meningkatkan daya saing ekonomi dukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah mewujudkan kesejahteraan rakyat pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pengembangan potensi lokal unggulan membangun ekosistem transaksi keuangan mengembangkan platform e commerce dengan mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan perbankan ekosistem permukiman penduduk smart living) sub pilar dimensi strategi harmonisasi tata ruang wilayah mewujudkan prasarana kesehatan menjamin ketersediaan sarana transportasi lingkungan masyarakat smart society) sub pilar dimensi strategi mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien mewujudkan kota yang santun melalui interaksi sosial yang agamis dan toleranmeliharaan lingkungan smart environment) sub pilar dimensi strategmengembangkan tata kelola energi yang bertanggungbab rencana aksi smart city banyumas rencana aksi smart city banyumas adalah penjabaran strategi strategi tiap dimensi dalam bentuk rencana operasional yang secara perumusan rencana aksi smart city banyumas adalah sebagai berikut: rencana aksi smart city tata kelola birokrasi smart governance) sub pilar dimensi strategi rencana aksi pelayanan publiksmart payment information pelayanan pertanahan online pelayanan mobile toilet online sistem informasi perumahan sistem informasi rth layanan pendaftaran ppd dan pbb p2 online sistem perijinan masyarakat sipanjimas)proses kenaikan pangkat kp) powerless pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan secara elektronik identifikasi risiko program kegiatan continuous auditing continuous monitoring cam) program peningkatan kualitas analisis perencanaan umum pembangunan daerah program peningkatan kualitas sub pilar dimensi strategi rencana aksi labuh semalam klik pustakabuku elektronik untuk anak sekolah simpati sistem informasi panti) arsip digitalisasi arsip gerakan tertib arsip keluarga banyumas gertakan) recht archief peraturan kearsipan) sibuk mas mas edilayanan surat surat kependudukan bagi penyandang masalah sosial. pelayanan sosial mitra karir langit pembuatan peta rawan bencana pembentukan tim reaksi cepat trc) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum trantibum) pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam pemeliharaan lingkungan smart environment sub pilar dimensi strategi rencana akssmart irigasiaplikasi sampah online banyumas salinan) lapak kompos lapak sampah liar mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung detail rencana aksi tata kelola birokrasi smart governance) sub dimensi pelayanan publik strategiprogram kegiatan smart payment information layanan pendaftaran ppd dan pbb online sipanjimas (perizinan. banyumaskab.go. id) rencana aksi tahun pengembang kebijakan kelembagaan pembuatan rancangan kepala dinas mengenai pemberian mandat notifikasi perizinan online pembuatan tahun infrastruktur pendukung pengalokasian ruangan khusus untuk server tahun perangkat lunak pendukung pembuatan aplikasi pendaftaran ppd dan pbb p2 online aplikasi sipanjimas tahun penguatan literasi sosialisasi skpd, pihak ketiga dan masa rakyat pelatihan untuk admin operator sosialisasi inter nal dpmptsp tahun pemeliharaan lingkungan smart environment) sub dimensi menge bangka program proteksi lingkung mengemban ngan tata kelola sampan dan limbah strategi menge bangka program kegiatan smart irigasi aplikasi sampah online banyumas salinan) rencana aksi tahun pengembang kebijakan kelembagaan kepala dinas untuk operator pembuatan rancangan surat edaran tentang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun infrastruktur pendukung pembuatan gedung operator pengontrol pengadaan server untuk mendukung hosting aplikasi dan data aplikasi salinan pemelihara infrastuktur pendukung aplikasi dan tahun perangkat lunak pendukung pembuatan aplikasi untuk pelaporan volume debit air dan otomatisasi pengaturan pengen tangan aplikasi salinan pengen tangan sistem dashboard salinan tahun penguatan literasi sosialisasi masyarat kat pelatihan operator zendaya gunakan komunitas format lesung untuk pengontrol sosialisasi melalui sosial media penggunaan komunitas untuk penyebar luasan program tahun sub dimensi strategi program kegiatan rencana aksi tahun pengembang kebijakan kelembagaan tahun infrastruktur pendukung sistem dashboard hanggar, pdu, ksm pengelola sampah armada kendaraan pengangkut, peralatan composer dan pendukung tahun perangkat lunak pendukung tahun penguatan literasi tahun bab peta jalan smart city banyumas profile program smart city tata kelola birokrasi smart governance) kode program smart city smart payment information layanan pendaftaran ppd dan pbb p2 online integrasi layanan perizinan online panjimas) sistem layanan pendaftaran rekam secara online deskripsi integrasi satria layanan informasi pembayaran kegiatan aplikasi layanan pendaftaran ppd dan pbb p2 online layanan perijinan yang terintegrasi oleh perangkat daerah teknis dan dapat diakses masyarakat secara online perekaman data kependudukan secara online tujuan perangkat daerah dan pihak ketiga masyarakat layanan pendaftaran ppd dan pbb p2 yang mudah, cepat, tepat dan akurat untuk mengintegrasikan dengan perangkat daerah teknis dan mempermudah akses masyarakat secara online untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan ktp indikator keberhasilan meningkatnya layanan informasi pembayaran kegiatan meningkatnya jumlah serta menjamin akurasi dan ketepatan data wp op meningkatnya layanan perizinan dengan cepat, transparan dan tepat banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan pendaftaran rekam secara online jangka waktu perangkat daerah pelaksana badan keuangan dan aset daerah badan pendapatan daerah dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu dinas kependudukan dan pencatatan sipil kode s20 s21 program smart city aplikasi mantap pencegahan dini dan penanggulangan bencana deskripsi program peningkatan budaya masyarakat melalui berbagai inovasi berbasis digital tujuan meningkatkan kemudahan dan akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan daerah indikator keberhasilan tersedianya sistem penelusuran informasi, koleksi digital dan layanan perpustakaan jangka waktu perangkat daerah. pelaksana dinas arsip dan perpustakaan daerah badan penanggulangan bencana daerah pemeliharaan lingkungan smart environment) kode ev2 ev1 program smart city salinan sampah online banyumas) sampah membangun smart infrastruktur irigasi deskripsi aplikasi lapak sampah smart irigasi tujuan layanan lapak sampah secara online kabupaten banyumas tersedianya sistem jaringan sda dan irigasi yang efektif efisien, dan modernisasi irigasi pada lokasi debit air terbatas indikator keberhasilan tersedianya layanan penanganan sampah liar persentase ketertutupan air sda dan irigasi jangka waktu perangkat daerah. pelaksana dinas lingkungan hidup dinas pekerjaan umum program jangka pendek kode g10 gil program smart city layanan pendaftaran ppd dan pbb online petik baturraden pengembangan aplikasi project indikator keberhasilan meningkatnya jumlah serta menjamin akurasi dan ketepatan data wp meningkatnya kualitas laporan pembangunan desa yang akuntabel dikembangkannya project yang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah sekaligus dilengkapi fasilitas upload bukti pembayaran dan sirup lokal target kinerja dan anggaran tahun target kinerja penyusunan perlu perda server, komputer, jaringan internet aplikasi pendaftaran ppd dan pbb p2 online sosialisasi pembuatan kebijakan penyempurnaan sistem pelatihan untuk admin kecamatan dan operator desa sosialisasi pengembangan fitur project anggaran juta juta juta juta juta juta sumber biaya apbd apbd apbd perangkat daerah pelaksana badan keuangan dan aset daerah kecamatan baturraden bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah dimensi smart governance smart governance smart governance kode lsi l32 l33 s15 program smart city masalah kesehatan lainnya pentungan aplikasi gowes aplikasi covid deteksi dini bencana alam indikator keberhasilan meningkatnya layanan penanganan bencana dengan cepat dan tepat target kinerja dan anggaran tahun target kinerja sosialisasi desa desa dan masyarakat pemerintah dan masyarakat pemerintah dan masyarakat pemerintah dan masyarakat pembentukan tim pelaksana dengan camat memetakan daerah rawan bencana membentuk desa tangguh bencana sosialisasi internal kecamatan dan masyarakat melalui pemerintah desa anggaran juta juta sumber biaya apbd perangkat daerah pelaksana dinas perumahan dan kawasan permukiman dinas perhubungan dinas kesehatan kecamatan gumelar dimensi smart living smart living smart living smart society program jangka menengah iff^ at* ivo6 program smart city panjimas integrasi layanan perijinan secara online sistem layanan pendaftaran rekam secara online sistem administrasi penduduk desa kelurahan pelayanan administrasi penduduk secara three one indikator keberhasilan meningkatnya layanan perizinan dengan cepat, transparan dan tepat banyaknya masyarakat yag menggunakan layanan pendaftaran rekam secara online meningkatnya masyarakat desa kelurahan yang melakukan administrasi kependudukan meningkatnya kepuasan masyarakat dalam melakukan administrasi dokumen kependudukan target kinerja dan anggarananggaran juta sumber anggaran apbd apbd apbd apbd perangkat: daerah pelaksana. dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu dinas penduduk dan pencatatan sipil dinas penduduk dan pencatatan sipil dinas penduduk dan pencatatan sipil kode ev2 program smart city aplikasi sampah online banyumas salinan) indikator keberhasilan pengurangan timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dibuang tpa target kinerja dan anggaran target kinerja penyu tangan sampah yang diangkut tpa sebanyak minimal pilot project pengguna aplikasi salinan perkotaan purwa ketosumber anggaran apbd perangkat daerah pelaksana. dinas lingkungan hidup jabatan sekda admin umum kabar hukum kepala diskominfo para ' ^ar. j^ *perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman umum tugas pembantuan dalan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada desa dalan wilayah; peraturan bupati nomor tahun tentang kebijakan dan strategi kabupaten banyumasyumas. kepala dinas lingkungan hdup adalah kepala dinas lingkungan hidup kabupaten banyumas. desa adalah desa dalam wilayah kabupaten banyumas. kepala desa adalah kepala desa dalam wilayahlingkup tugas berbantuan pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah. penyelenggaraanalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah perlu memberikan sebagian tugasnya kepada pemerintah desa. pemerintah desa sesuai dengan kewenangan wilayah administrasinya diberi tugas untuk: melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; membentuk kelompok swadaya masyarakat; menetapkan lokasi tps3r; berkoordinasi dengan unit kerja pengelolaan sampah dalam wilayah daerah; mengalokasikan pendanaan dalam apb des. pemerintah daerah dalam memberikan tugas berbantuan sebagaimana dimaksud pada bertugas: memfasilitasi teknologi dan cara pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga; memfasilitasi terbentuknya kelompok swadaya masyarakat yang tujuannya adalah untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; membantu proses penetapan lokasi tps memberikan stimulan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah. bab iii pedoman pelaksanaan tugas berbantuan bagian kesatuyang dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah descapaian target pengurangan dan penanganan timbunan sampah sebagaimana tercantum dalam jakstradsosialisasi pembatasan timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; sosialisasi, pengenalan cara dan pelaksanaan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan atau sosialisasi, pengenalan cara teknologi dan pelaksanaansanakan dalam tps3r. penanganan sampan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengolahan; dan pemrosesan akhir. bagian kedua pembentukan kelompok swadaya masyarakat kepala desa membentuk kelompok swadaya masyarakat. kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada berkegiatan dalam bidang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah mengeluarkan pedoman mengenai pembentukan kelompok swadaya masyarakat. pedoman sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala dinas lingkungan hidup. bagian ketiga penetapan lokasi tps dalam tiap wilayah desa, dapat ditetapkan lokasi tps 3r. penetapan lokasi tps3r dilaksanakan dengan musyawarah desa. pemerintah daerah memfasilitasi desa dalam penetapan lokasi tps 3r. bentuk fasilitasi tersebut dapat berupa: sosialisasi tentang syarat teknis bangunan dan jarak lokasi terdekat dari hunian. bantuan teknologi, sarana prasarana dan pendanaan penanganan sampah tps3r; pengangkutan sampah yang telah dilakukan penanganan dengan armada pengangkutan milik pemerintah daerah. bagian keempat wilayah desa yang terdapat lokasi tps3r milik pemerintah daerah dalam wilayah desa yang telah terdapat lokasi tps milik pemerintah daerah diprioritaskan dibentuk kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah bersama sama kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada melaksanakan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pada tahap awal penanganan sampah oleh kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah memberikan sosialisasi, penggunaan teknologi dan sarana prasarana, pemberian bantuan operasional serta membantu memasarkan hasil penanganan sampah. dalam hal terdapat pemanfaatan aset milik pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pinjam pakai aset milik pemerintah daerah kepada pemerintah desa. kepala desa yang diberi hak pinjam pakai mendelegasikan kepada kelompok swadaya masyarakat bentuknya untuk memanfaatkan aset daerah sesuai mekanisme pinjam pakai yang ditetapkan. kelompok swadaya masyarakat berhak atas manfaat ekonomi berupa keuntungan atas penanganan sampah pada tps3r milik pemerintah daerah. keuntungan tersebut disetorkan kepada kas desa dan dikembalikan lagi untuk operasional kelompok swadaya masyarakat. penanganan sampah pada tps milik pemerintah daerah yang memberdayakan kelompok swadaya masyarakat dijadikan percontohan dan model replikasi. bab koordinasi dengan upt pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah, pemerintah desa berkoordinasi dengan upt pengelolaan sampah sesuai wilayah layanan upt pengelolaan sampah. koordinasi tersebut dapat berupa: penjadwalan pengangkutan sampah tps3r; teknis penanganan sampah pada tps3r. bab pendanaan pendanaan tugas berbantuan ini bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten banyumas; anggaran pendapatan dan belanja desa untuk pendampingan. dalam hal terdapat alokasi apbd untuk tugas berbantuan, secara teknis diatur tersendiri dalam peraturan bupati yang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada desa. bab ketentuan peralihan tps yang telah ada, baik yang telah beroperasi maupun belum beroperasi dalam pengelolaan sampah tetap digunakan sebagai tps 32d18 bupati banyumas, achmad husein madang&an pada madya ': ^f :.i3it,, olh |
bupati banyumas provinsi jawa tengah peraturan bupati banyumas nomor54 tahunengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyum; bahwa pajak terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang spot) sesuai dengan ketentuan harus dilunasi paling lambat (enam) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang spot) oleh wajib pajak;, mempengaruhi keefektifan pencapaian penerimaan pajak daerah maka diberikan perpanjangan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehinggyv~\<u5 tentang cipta kerja idt kepada wajib pajakyang berhutang. sumilik orang pribadi atau badan. batasan waktu perpanjangan pembayarannovember teknis pelaksanaan perpanjangan jangka waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam standar operasional prosedur sop) yang ditetapkandengan rahmat tuhan yang maha esa bupatinsekretaris adalah sekretaris dinas kesehatan kabupaten banyumtasan adalah atasan langsung dan atau seluruh pejabat struktural dari atasan langsungnyasehatan masyarakat, terdiri dari:; bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, terdiri dari: seksi surveilans,, kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napa; bidang pelayanan kesehatan, terdiri dari seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional; seksi pelayanan kesehatan rujukan; seksi peningkatan mutu dan pembiayaan kesehatan; bidang sumber daya kesehatan, terdiri dari seksi farmasi makanan minuman dan perbekalan kesehatan; seksi sarana prasarana dan alat kesehatan; seksi sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi; utd;danmenyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan umu., yang berkedudukan dibawah dan bertanggungkesehkesehatan kabupaten banyumas.... melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsisehatansehatan(l) adalah unsur pembantu kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung dalam lingkungan dinas kesehatan. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat lingkungan dinas kesehatan. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah ragalingkungan dinas kesehatan.ncegahan dan pengendalian penyakit dipimpin oleh kepala bidang bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. dalam merumuskan konseplaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas,dan imunisdan imunisasi lingkungan dinas kesehatan sub seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular lingkungan dinas kesehatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napa, lingkungan dinas kesehatan bagian kelima bidang pelayanan kesehatan bidang pelayananpelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan mutu dan pembiayaan kesehatankesehatan seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebij lingkungan dinas kesehatan. seksi pelayanan kesehatan rujuk lingkungan dinas kesehatan seksi peningkatan mutu dan pembiaya lingkungan dinas kesehatan. bagian keenam bidang sumber daya kesehatan bidang sumber dayasumber daya kesehatan dipimpin oleh kepala bidang bidang sumber daya kesehatanfarmasi makanan minuman,perbekalan kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan serta sistem informasi kesehatan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi:nyasumber daya kesehatan. seksi farmasi makanan minuman dan perbekalseksi sarana prasarana dan alat kesehatan dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas, lingkungan dinas kesehatan. seksi sumber daya manusia kesehatan dan sistem inform lingkungan dinas kesehatsehatas kesehsehatsehatan serta dengan instansi lain diluar dinas kesehaagar menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan dipasangnjabaran tugas, fungsi dan tata kerja dinas kesehatan kabupaten banyudiundangkan purwokerto varna madya nip )9900j esm mek banyumas bagan organisasi dinas kesehatkepala kelompok jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat bidang pencegahan dan pengendalian penyakilance dan imunisasi seksi pencegahan pengendalian penyakit menular seksi pencegahan pengendalian penyakit )ak menular kesehatan jh) dan penyalahgunaan napa1 sekretariat sub bagian perencanaan sub bagian keuangan sub bagian umum dan kepegawaian bidang pelayanan kesehatan bidang sumber daya kesehatan seksi pelayanan kesehatan primer tradisional seksi pelayanan kesehatan rujukan seksi peningkatan mutu pembiayaan kesehatan seksi farmasi makanan minuman perbekalan kesehatan seksi sarana prasarana alat kesehatan seksi sumber daya manusia kesehatan sistem informasi utd attjkesehatan kabupaten banyumas nama jabatan kepala dinas kesehatan kabupaten banyumassehathperangkat daerah dinas kesehatan sesuai dengan rpm sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis bidang kesehatkesehatsehatan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah. menyelenggarakan fasilitasi pengarahan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan. menyelenggarakan administrasi dinas kesehatan kabupaten banyumas dan pembinaan aparatur lingkungan dinas kesehatankesehatsehatdinas kesehatsehatkesehatan. tugasbadan inspektorat sekretariat. mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi,pengarahan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan.;kesehat, kegiatan dan menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas kesehatan nyusunsehesehatsehatan kepada pihak diluar dinas kesehatkesehatankeuangan dinas kesehatan.kesehatan.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan dinas kesehatumum dan kepegawaian. dinas kesehatan.kesehatan.kesehatkesehatan masyarakattugaskesehatan keluarga dan gizimenyiapkan perumusan kebijakan bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat serta keluarga berencana. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat serta keluarga berencana. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat serta keluarga berencana. menyiapkan penyelenggaraan pemantauan status gizi psg). menyiapkan penyelenggaraan surveilans dan pemantauan gizi buruk dan ibu hamil kekurangan energi kronis kek). menyiapkan penyelenggaran upaya perbaikan gizi keluarga. menyiapkan penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk dan ibu hamil kek. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat serta keluarga berencana; menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat serta keluarga berencanaromosi dan pemberdayaan masyarakat ringkasan tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasionalmenyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. menjalin kemitraan secara lintas program dan lintas sektoral termasuk dengan pihak swasta dan organisasi profesi dalam rangka menunjang kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kegiatan usaha kesehatan sekolah uks). menyelenggarakan kegiat. menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam mendukung desa kelurahan siaga. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perilaku hidup bersih dan sehat pubs) semua tatanan. membina penyelenggaraan kegiatan saka bhakti husada sbh) dan kader kesehatan lainnya. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat melalui penyuluhan langsung dan tidak langsung dengan mengembangkan upaya promosi kesehatan melalui media elektronik, cetak dan iain lain. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakatkesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahragamenyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; melaksanakan pembinaan dan pengawasan higiene sanitasi tempat tempat umum ttu) melaksanakan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi tempat pengelolaan pangan (tpp). melaksanakan pembinaan dan pengawasan sarana dan kualitas air minum dan air bersih. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sarana sanitasi dasar. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi, depot air minum dam), jasa boga, rumah makan dan izin operasional pest control. mengupayakan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, serta penyakit akibat kerja melalui surveilans kesehatan lingkungan. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan tempat kerja, industri, tempat pengelolaan pestisida. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kesehatan olah raga masyarakat. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya nama jabatan kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakitrumuskan konsep kebijpengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napa mengoreksi materi fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan konsulturveilans dan imunisimunisasi dan bencana. tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang surveilans dan imunisasi termasuk penyelenggaraan kesehatan haji, serta penanganan bencana. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknisbimbingan teknis dan supervisiupaya pencegahan penyakit menular melalui kegiatan imunisasi bayi, balita, anak sekolah, wanita usia subur wus) dan calon jemaah haji. menyelenggarakan upaya pencegahan penyakit potensial wabah melalui sistem kewaspadaan dini dan penyakit akibat kejadian bencana. menyelenggarakan pemantauan pelaksananyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporpencegahan dan pengendalian penyakit menularmenyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. menyelenggarakan kegiatan pengendalian penyakit malaria, demam berdarah, penyakit menular seksual dan hiv ai ds, paru, kusta, flu burung, ipa, diare, deteksi dini hepatitis, leptospira dan penyakit menular lainnya. mengendalikan penggunaan insektisida dalam rangka pengendalian vektor penyakit menular. menyelenggarakan pemetaan vektor penyakit menular wilayah kabupaten banyumas. menyelenggarakan pemetaan penyakit menular wilayah kabupaten banyumas. menyelenggarakan pemantauan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menularcegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napanyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pencegahan penyakit tidak menular dan gangguan kesehatan kesehatan jiwa serta penyalahgunaan napa. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis bidang pencegahan penyakit tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa serta penyalahgunaan napa. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan penyakit tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa serta penyalahgunaan napa. melaksanakan deteksi dini penyakit tidak menular melalui kegiatan pos pembinaan terpadu posyandu) dan screening penyakit kanker leher rahim service). mengupayakan pengelolaan gangguan kesehatan jiwa melalui program bebas patung. melaksanakan upaya preventif penyalahgunaan napa melalui penyuluhan dan screening penyalahgunaan napa, melaksanakan pemantauan kegiatan pencegahan penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napa. menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pencegahpelayanan kesehatan. tugasbimbingan teknis dan supervisilayanan kesehatan primer dan tradisional. ringkasan tugas menyelenggar. tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional; menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional. melaksanakan upaya pelayanan public safety center dalam rangka pelayanan kegawatdaruratan pra hospital. menyelenggarakan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat puskesmas). menyelenggarakan penerbitan ijin fasilitas pelayanan kesehatan primer. menyelenggarakan penerbitan surat terdaftar penyekat tradisional stat) menyelenggarakan penerbitan izin usaha mikro obat tradisional umat) menyelenggarakan penerbitan rekomendasi izin usaha kecil obat tradisional kot). mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan p3k). menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional. menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisionallayanan kesehatan rujuk. tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan rujukan. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis bidang pelayanan kesehatan rujukan. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan kesehatan rujukan. menyelenggarakan penerbitan izin rumah sakit kelas dan dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten. menyelenggarakan penerbitan izin laboratorium, ijin penyelenggaraan unit transfusi darah utd), unit hemodialisa, unit radiologi. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan. menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan rujukingkatan mutu pelayanan dan pembiayaan. tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis bidang peningkatan mutu pelayanan dan pembiayaan kesehatan. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi bidang peningkatan mutu pelayanan dan pembiayaan kesehatan. menyelenggarakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan akreditasi) termasuk penilaian kinerja upt dinas kesehatan. memfasilitasi registrasi upt dinas kesehatan. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembiayaan dan jaminan kesehatan. menyelenggarakan pembinaan masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat dalam pembiayaan dan jaminan kesehatan. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pembiayaan kesehatan menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan mutu pelayanan dan pembiayaanbidang sumber daya kesehatanifarmasi makanan minuman dan perbekalan kesehatan ringkasan tugas menyiapkan berurtugas menyiapkan bahan berurusan kebijakan bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis yang berkaitan dengan farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi bidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan menyelenggarakan perencanaan dan pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan. menyelenggarakan penerbitan izin apotek dan toko obat. menyelenggarakan penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. melaksanakan pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga. menyelenggarakan penerbitan rekomendasi izin pedagang besar farmasi pbf) dan produksi kosmetika. menyelenggarakan penerbitan rekomendasi izin sertifikasi halal bidang pangan industri rumah tangga. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kegiatan farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan. menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan kegiatan kefarmasian makanan minuman dan perbekalan kesehatsarana prasarana dan alat. tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang sarana prasarana dan alat kesehatan. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis bidang sarana prasarana dan alat kesehatan. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana prasarana dan alat kesehatan. menyelenggarakan perencanaan dan pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan. memfasilitasi pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan. menyelenggarakan penerbitan izin toko alat kesehatan dan optikal. menyelenggarakan penerbitan rekomendasi izin penyalur alat kesehatan pak). menyelenggarakan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas (satu) dan perbekalan kesehatan rumah tangga part) kelas (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kegiatan bidang sarana prasarana dan alat kesehatan. menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sarana prasarana dan alatsumber daya manusia kesehatan dan sistem informnyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan bidang sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi bidang sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi. menyelenggarakan penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan. menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan pengembangan sdm kesehatan dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan masyarakat ukm) dan upaya kesehatan perorangan ukp). menyelenggarakan pembinaan lembaga pendidikan kesehatan dan organisasi profesi. melaksanakan penyusunan profil dan media informasi kesehatan. menyelenggarakan jejaring sistem informasi kesehatan. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi. menyiapkan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidangbidang tugasnymenimbang bupati banyumas, bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sehingga dapat mewujudkan pembangunan kabupaten banyumas diperlukan pegawai negeri sipil yang berkinerja baik dan profesional; bahwa dalam upaya peningkatan kinerja pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten banyumas, dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan bobot pekerjaan dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi pegawai negeri sipilb maksud dan tujuan maksud dari memberikan tambahan penghasilan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan atas kinerja pns. tujuan dari pemberian tambahan penghasilan yaitu untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja dan disiplin pns. bab iii tambahan penghasilan pegawai tambahan penghasilan diberikan kepada pns: pns yang secara nyata bekerja lingkungan pemerintah daerah; dan pns yang sedang melaksanakan tugas belajar; sekretariat dprd; inspektorat; dinas daerah; badan daerah; kecamatan;dan badan penanggulangan bencana daerah dan kantor kesatuan bangsa dan politik sepanjang masih ditetapkan menjadi bagian dari perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang undangan.; pns yang melaksanakan tugas pada badan layanan umum daerah; pns yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;; pns yang sedang menjalani cuti luar tanggungan negara; pns yang menjalani cuti sakit lebih dari (tiga) bulan;;; dan pns yang diperbantukan, dipekerjakan dan atau ditugaskan luar tempat yang bersangkutan melaksanakan tugasnya atau instansi lain pemberi tugas; pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan hasil capaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai yang terdiri dari capaian sasaran kerja pegawai bulanan dengan bobot (enam puluh keseratus). perilaku kerja dengan bobot (empat puluh keseratus).banyak (dua belas) kali dalam (satu) tahun. tambahan penghasilan diberikan pada tanggal setiap bulan atas pencapaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai pada bulan sebelumnya. besaran tambahan penghasilan pns yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, tambahan penghasilan dibayarkan (tujuh lima keseratus) dari hasil penghitungan tambahan penghasilan selama (satu tahun ;tambahan penghasilan bagi pns yang pindahambahan penghasilan mulai bulan berikutnyambahan penghasilan mulai bulan kedua terhitung sejak bekerja secara nyata lingkungan pemerintah daerah. tambahan penghasilanambahan penghasilan yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berjalan sesuai besaran tambahan penghasilan untuk jabatan baru; apabila mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru setelah tanggal (lima belas), besaran tambahan penghasilan yang diterima pada bulan berjalan yaitu besaran tambahan penghasilan jabatan lama sedangkan besaran tambahan penghasilanambahan penghasilan bagi pnsambahan penghasilan bulan berjalan.ambahan penghasilan bulan berjalan dengan hanya mempertimbangkan capaian sasaran kerja pegawai bulanan; pns yang diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf tambahan penghasilanpnstambahan penghasilan dihentikan pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan mengenai pemberhentiannya sebagai pns. bab pembiayaan anggaran tambahan penghasilan dibebankan pada apbd. pembayaran tambahan penghasilan pegawai dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. babi ketentuan penutup tambahan penghasilan berdasarkan peraturan bupati ini diberikan mulai bulan oktober atas perhitungan capaian sasaran kerja pegawai bulanan dan perilaku kerja bulanan pada bulan september pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku,j_ bupati banyumas, achmad husein diundangkan unvokexto pada tanggal utama madya nip 1964d116 lampirbulanan. capaian sasaran kerja.untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator kepala organisasiibawahnya...jam kerja per hari jam kerja efektif mingguan bulanan tahunan untuk jam kerja hari dalam minggu untuk jam kerja pegawai sipil jam per minggu jam kerja per hari jam kerja efektif mingguan bulanan tahunanprosentase capaian sasaran kerja pegawai dihitung sebagai berikut: jumlah pencapaian jam kerja dalam buku catatan kerja pegawai jam kerja efektif dalam bulan jam kerja efektif dalam bulan menit x10o% perilaku kerja ketentuan umum perilaku kerja merupakan tingkat disiplin pegawai. pegawai yang menjalankan cuti selain cuti luar tanggungan negara atau cuti sakit lebih dari bulan, ketidakhadirannya tidak mengurangi perilaku kerja. pns yang menjalankan tugas belajar, ketidakhadirannya tidak mengurangi perilaku kerjaapabila dalam unit kerja absensi elektronik terjadi kerusakan maka perilaku kerja pegawai dibuktikan dengan cara manual dan diberikan toleransi selama bulan. dalam hal bulan tidak melakukan perbaikan absensi elektronik maka perolehan tambahan penghasilan dibayarkan sebesar dari penghitungan absensi secara manual sampai dengan absensi elektronik dapat berfungsi kembali.; tidak masuk kerja dengan izin, izin sakit atau terkena musibah, bobot perilaku kerja dikurangi per hari;; catatan musibah adalah suatu kejadian luar kuasa manusia selain bencana alam yang menimbulkan kerugian material dan non material bagi dirinya yang tidak dapat diberikan dengan ketentuan cuti.jumlahan penetapan capaian sasaran kerja pegawai dan prosentase akhir penilaian perilaku kerja dikalikan dengan hukuman disiplin dengan rumus tambahan penghasilan standar tambahan penghasilan prosentase capaian sasaran kerja pegawai) faktor pengurang)}x prosentase hukuman disiplin contohperilaku kerja baik dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut: rp. %)+( dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut: rp. dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut: rp. %)+ % ( %+lelain izin sakit selain kena musibah hari dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut: rp. % ( %+lselain izin sakit selain kena musibah hari, terlambat masuk kerja menit dan tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka perhitungannya sebagai berikut: rp. % ( %+!%+!diluar izin sakit kena musibah hari, terlambat masuk kerja menit dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka perhitungannya sebagai berikut: rp. %+!%+!%))} rp. rp. rp. rp. tambahan penghasilan dibayarkan selama bulan)surat keputusan penugasan. mendapatkan selama masa tugas belajar, apabila masa studi diperpanjang selama tahun.. mendapatkan selama masa tugas belajar, apabila status tugas belajar berubah menjadi ijin belajar. capaian kerja pegawai bagi pns yang melaksanakan perjalanan dinas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:formulir rekapitulasi tambahan penghasilan pegawai pada bulan tahun dst nama nip jumlah jabatan pagu besaran prosentase capaian skp capaian skp perilaku kerja jml fp1 jml fp2 jml fp3 hukuman disiplin jenis penerimaan tamsilpeg penerima kotor pph penerima bersih catatan nama dan nip jabatan pagu besaran tambahan penghasilan capaian skp dalam buku catatan harian jam kerja efektif) kolom jumlah ketidakhadiran tanpa alasan yang sah kolom jumlah ketidakhadiran karena izin, izin sakit terkena musibah kolom kelipatan keterlambatan menit (tidak berlaku bagi keterlambatan menit contoh keterlambatan terhitung keterlambatan terhitung dst kolom kolom kolom kolom jenis hukuman disiplin presentasi hukuman disiplin ringan dan tidak dihukum sedang berat (kolom kolom kolom kolom kolom ph21 kolom kolom purwokerto, kepala. nip. penerimaan penerimaan selama tahun penerimaan selama tahunip pangkat gol. jabatan unit kerja selanjutnya disebut sebagai pihak pertbulanan dst. target waktu yang dibutuhkanpihak kedua pihak pertama buku catatan kegiatan marian pns formulir nip pangkat gol. jabatan unit kerja kegiatan bulan hari tanggal senin, uraian kegiatan dst jumlah selasa, dst jumlah rabu, dst jumlah dst dst jumlah jumlah keseluruhan prosentase capaian sasaran kerja pegawai jumlah keseluruhan menit waktu pelaksanaan menit menit menit menit menit menit menit menit menit para atasan langsung pns yang bersangkutan formulir laporan pns tugas belajar nip pangkat gol. program studi lembaga pendidikan bulan mata kuliah yang diambil sks keterangan mengetahui ketua prodi pns yang bersangkutan dibuat setiap semester bupati banyumas achmad husein lampiran peraturan bupati banyumas nomor tahun2017ian besaran per bulan eselon ii a rp. eselon il b para asisten kepala dinas inspektur badan satuan polisi pamong praja staf ahli rp. rp. eselon iii arp. rp. eselon ill b kepala bidang sekretaris kecamatan rp. rp. eselon iv a lurah kasual subid kepala seksi pada dinas badan kantor satuan polisi pamong praja kepala kasi pada kecamatan rp. rp. eselon rp. eselon va kepala khusus ajudan bupati dan wakil bupati rp. pelaksana golongan golongan iii golongan golongan rp. rp. rp. rp. fungsional: jabatan fungsional pada lingkungan inspektorat fungsional ahli pertama muda madya dan utama fungsional terampil pelaksana pelaksana lanjutan penyelia rp. rp. rp. rp. rp. rp. uraian jabatan fungsional lainnya fungsional ahli fungsional terampil guru yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dan guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi besaran per bulan rp. rp. rp. bupati banyumas, achmad husein fit*. jabkehormatan profesor dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendidikan nasional, menimbang bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan kehormatan bagi dosen dengan jabatan akademik profesor yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi dosen, perlu mekanisme penyaluran tunjangan kehormatan profesokehormatan profesormemutuskan menetapkan peraturan menteri pendidikan nasional tentang penyaluran tunjangan kehormatan profesor. tunjangan kehormatan profesor diberikan kepada dosen dengan jenjang jabatan akademik profesor. tunjangan kehormatan profesor sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki satu sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh departemen pendidikan nasionalbeban kerja pengabdian kepada masyaraktidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain luar satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas, terdaftar pada departemen pendidikan nasional sebagai dosen tetap, dan berusia maksimal: (enam puluh lima) tahun: atau (tujuh puluh tahun) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengatuan kredit semester. pemberian tunjangan kehormatan profesor sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan. besar tunjangan kehormatan profesor setara dengantunjangan kehormatan profesor dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). mekanisme penyaluran tunjangan kehormatan profesor sebagai berikutpemerintah memeriksa data profesormasyarakat memeriksa data profesor pegawai negeri sipil pns) dipekerjakan atau profesor tetap, direktur jenderal pendidikan tinggi memeriksa daftar profesor penerima tunjangan kehormatan, data sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: fotokopi sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi oleh pejabat yang berwenang bidang kepegawaian pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bekerja: fotokopi kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala terakhir bagi dosen pns yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi tempat dosen bertugas: surat keterangan beban kerja sebagai dosen dari pemimpin universitas institut, ketua sekolah tinggi, atau pemimpin fakultas tempat dosen pns atau dosen pns dipekerjakan atau dosen tetap bertugas pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. profesor yang telah melengkapi data sebagaimana dimaksud dalam mendapat tunjangan kehormatan terhitung mulai tanggal januari profesor penerima tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh direktur jenderal pendidikan tinggi. pembayaran tunjangan kehormatan dihentikan apabila dosen meninggal dunia: dosen mencapai batas usia pensiun tahun bagi yang tidak diperpanjang masa tugasnya, perpanjangan batas usia pensiun bagi dosen pns dengan jabatan akademik profesor telah berakhir, mengundurkan diri sebagai dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas bukan sebagai dosen, atau diberhentikan karena melanggar peraturan disiplin pns. pembayaran tunjangan kehormatan dapat dihentikan apabila melalaikan kewajiban sebagai dose: berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan: cc. dosen melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, dosen yang bersangkutan dinyatakan bersalahbeban kerja dosen kurang dari yang dipersyaratkan, melanggar sumpah dan atau janji jabatan: dan melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama (satu) bulan atau lebih secara terus menerus. pembayaran tunjangan kehormatan dapat dibatalkan apabila ditemukan bukti bahwa dosen yang bersangkutan memalsukan data dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan ini: dan atau sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan batal. pembayaran tunjangan kehormatan dihentikan sementara bagi dosen dengan jabatan akademik profesor yang menduduki jabatan struktural atau sebagai pejabat negara. pembayaran kembali tunjangan kehormatan bagi dosen dengan jabatan akademik profesor yang tidak lagi menduduki jabatan struktural atau sebagai pejabat negara dilakukan berdasarkan permohonan pemimpin perguruan tinggi. rektor universitas institut atau ketua sekolah tinggi tempat dosen pns dengan jabatan akademik profesor bertugas menyampaikan laporan mengenai perubahan data dosen dengan jabatan akademik profesor dan kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya penghentian atau pembatalan tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam laporan sebagaimana dimaksud pada bagi dosen dengan jabatan akademik profesor tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. laporan sebagaimana dimaksud pada bagi dosen pns dengan jabatan akademik profesor dipekerjakan dan dosen tetap dengan jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal januari ditetapkan jakarta pada tanggal april isasi kepala biro hukum dan organisasi, ttd ttd bambang sudiro dr. andi pangerang monta, s.h., m.h., dfm. nip131661823mp. dana alokasi khusus dak) bidang pendidikan tahun anggaran untuk smpkabupaten kota penerima dak bidang pendidikan tahun anggaran untuk smp, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. dak bidang pendidikan tahun anggaran untuk smp diarahkan untuk pembangunan ruang gedung perpustakaan smp beserta meubelairnya, penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan smp, pembangunan ruang kelas baru (rkb) smp, dan rehabilitasi ruang belajar smpnegeri maupun swasta. kegiatan dak bidang pendidikan tahun anggaran untuk smp diarahkan untuk: (a) pembangunan ruang gedung perpustakamp: (c) pembangunan ruang kelas baru (rkb) smp, dan (d) rehabilitasi ruang belajar smp. belajar, pembangunan ruang kelas baru rkb), pembangunan ruang gedung perpustakaan sebesar lebih kurang penyediaan buku perpustakaan sebesar lebih kurang dan penyediaan alatmp tahun anggaran adalah: tersedianya ruang perpustakaan smp beserta kerabatnya: tersedianya sarana pendidikan penunjang peningkatan mutu pendidikan smp: tersedianya ruang kelas smp yang secara fisik dalam kondisi layak sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajarmp dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: direktorat pembinaan smp:penuntasan rehabilitasi ruang belajar smp yang rusak sedang dan berat, cc. jumlah dana yang tersedia apbn dan apbd:mp: bagi sekolah swasta memiliki status minimal terdaftar, setiap sekolah hanya berhak mendapatkan satu paket. kriteria khusus bagi penerima ruang kelas baru berikut kerabatnya: sekolah yang mempunyai potensi berkembang (dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat) sekolah yang memiliki rasio kelas:siswa rata rata lebih besar dari memiliki lahan yang luasnya cukup untuk membangun ruang gedung rkb dengan ukuran lengkap dengan kerabatnya. rkb dapat dibangun bertingkat bagi sekolah yang tidak memiliki lahan yang cukup. kriteria khusus bagi penerima ruang perpustakaan berikut kerabatnyadak untuk rehabilitasi ruang belajarcc. kondisi fisik ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang y4) sampai berat 65y0). kriteria khusus sekolah penerima dak untuk buku perpustakaan: telah memiliki ruang perpustakaan atau membangun ruang perpustakaan: belum memiliki buku referensi, buku pengayaan, dan buku panduan pendidik yang memadai. kriteria khusus sekolah penerima dak untuk alat alat peraga dan pembelajaransekolah yang mempunyai ruang untuk digunakan sebagai laboratorium bahasa, alat laboratorium dan pembelajaran lainnya matematika, ips, kesenian, dan olah raga), yaitu diperuntukkan untukekolah menengah pertama (smp) dak bidang pendidikan smp digunakan untuk: peningkatan prasarana pendidikan sebesar (tiga puluh persen): penambahan rkb untuk menambah akses: penambahan rkb untuk menuju rasio kelas siswa orang, pembangunan ruang perpustakaan, dan rehabilitasi ruang yang rusak sedang dan berat. penyediaan buku perpustakaan sebesar (tiga puluh lima persen) yang terdiri atas: buku pengayaan: buku panduan pendidik, dan buku referensi. peningkatan alat pendidikan sebesar (tiga puluh lima persen): alat laboratorium ipa: alat peraga matematika, alat peraga ips: alat olahraga: alat kesenian: dan alat laboratorium bahasa. kebutuhan untuk satu sekolah harusmp. buku perpustakaan diadakan untuk seluruh mata pelajaran yang ada sesuai dengan struktur kurikulum smpuntuk penyediaan buku pengayaan, buku panduan pendidik, dan buku referensi: pengadaan seluruh alat alat penunjang pembelajaranipbahasdan alat kesenian. paket untuk penyediaan buku pengayaan, buku panduan pendidik, dan buku referensi.mat laboratorium paket |minat peraga paket |lat olan raga paket harga satuan (ruang atau paket) sebagaimana dimaksud pada butir s.d. disesuaikan dengan kondisi harga satuan kabupaten kota masing masingdengan mempertimbangkan data kebutuhan yang diolah, mengusulkan nama nama smp lampiran peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tanggal agustus pengadaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan untuk smpmp adalah buku perpustakaan. buku perpustakaan dimaksud adalahmenengah pertama madrasah tsanawiyah smp m ts) seperti pada tabel tabel jenis, rasio, sarana ruang perpustakaan smp m buku judul sekolah terdiri dari non fiksi dan fiksi. pengayaanpolamaauu masopengadaan buku perpustakaan melalui mekanisme sebagai berikut pengadaan dilakukan mengikuti prosedur yang berlaku kabupaten membentuk tim teknis yang akan menyeleksi judul judul buku yang akan diadakan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. tim teknis terdiri dari pihak pihak yang mengerti tentang materi materi dasar kurikulum tingkat smp jumlah paket dan jumlah dana adalah seperti pada tabel tabel perkiraan paket buku dan jumlah dananya judul jumlah jenis buku mini set anggaran minimal minimal buku pengayaan buku referensi buku panduan pendidik o1o00 jumlah kriteria pengadaan buku perpustakaan kriteria pengadaan buku perpustakaan mengikuti prosedur sebagai berikut buku yang dapat dibeli adalah buku buku yang sudah mendapatkan pengesahan dari pusat perbukuan, kementerian pendidikan nasional. buku yang materinya terkait dengan pendidikan agama telah mendapatkan pengesahan dari kementrian agama dan atau pusat perbukuan kemdiknas. buku muatan lokal telah ditetapkan kelayakannya oleh dinas terkait tingkat provinsisebuah perpustakaan sekolahpersyaratan teknis adalah syarat syarat teknis yang harus dipenuhi dalam proses pengadaan. persyaratan teknis ini juga menjadi acuan panitia pengadaan buku dalam membuat dokumen teknis pengadaan buku. buku pengayaan buku pengayaan yang dimaksud adalah buku yang akan dapat memperkaya peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang: pertama, bidang pengetahuan, buku tersebut memuat materi isi yang dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni iptek) yang berhubungan dengan pengembangan tujuan pendidikan. kedua, bidang keterampilan, buku tersebut dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan dalam bidang keterampilan dan kecakapan hidup (life skills). termasuk pula dalam jenis ini adalah buku buku keterampilan vokasional, kewirausahaan, keterampilan praktis, dan keterampilan umum yang dapat membantu peserta didik dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan. ketiga, bidang kepribadian, buku tersebut dapat memperkaya dalam bidang kepribadian, sikap, dan pengalaman batin pembaca, pendidikan karakter, dan wawasan kebangsaan. termasuk pula dalam jenis ini adalah buku buku sastra adiluhung dan buku sastra daerah. buku sastra adiluhung dan buku sastra daerah tidak harus lulus dari pengesahan pusat perbukuan, kementerian pendidikan nasional. buku sastra daerah harus sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak terkait tingkat propinsi masing masing. perkiraan judul per mata pelajaran adalah tampak pada tabel tabel perkiraan judul per mata pelajaran. waktu judul mata pelajaran |a1 pendidikan agama pendidikan kewarganegaraan bahasaindonesia bahasalnggris waktu judul matematika |llmu pengetahuan alam ilmu pengetahuan sosial |e8 seni budaya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi muatan lokal vo. rumah keterangan: jumlah. aspek khusus merupakan karakteristik spesifik buku pengayaan yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta dengan mempertimbangkan: kesesuaian ukuran dan materi buku pengayaan bagi smp selengkapnya sebagai berikut: spesifikasi fisik ukuran buku a4 a5emperkaya materi buku teks pelajaran sekolah menengah pertama smp). berguna untuk mengembangkan pengetahuan (kognitif), perilaku dan sikap (afektif), serta keterampilan (psikomotorik) dan kepribadian siswa dalam rangka mendukung pencapaian standar kompetensi. tidak mengandung hal hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku, sara suku, agama, ras, dan antar golongan), bias gender, pelanggaran ham, dan pornografi. komposisi jenis buku mengacu pada fiksi dan non fiksi. untuk pelajaran bahasa indonesia, harus termasuk minimal (satu) judul buku sastra adiluhung bila sekolah yang bersangkutan belum memilikinya. susunan buku lengkap, meliputi: halaman pendahulu (preliminary pages prelims front matter), halaman isi (konten nas),buku referensi karakteristik spesifik buku referensi yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta mempertimbangkan kesesuaian ukuran dan materi buku referensi bagi smp. uraian selengkapnya sebagai berikut: klasifikasi buku referensi buku referensi adalah buku yang dapat digunakan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran sebagai sumber rujukan dan informasi tambahan. buku referensi antara lain terdiri dari kamus besar bahasa indonesia kamus bahasa indonesia kamus bahasa inggris indonesia kamus bahasa indonesia inggris kamus matematika kamus ilmu pengetahuan alam kamus teknologi informasi dan komunikasi kamus bahasa daerah ensiklopedi kewarganegaraan ensiklopedi bahasa indonesia ensiklopedi bahasa inggris ensiklopedi matematika ensiklopedi fisika ensiklopedi kimia ensiklopedi biologi ensiklopedi ekonomi ensiklopedi geografi ensiklopedi sejarah ensiklopedi sosiologi ensiklopedi seni budaya ensiklopedi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ensiklopedi teknologi informasi dan komunikasi atlas kitab suci keterangan jenis dan judul harus yang mendapatkan pengesahan oleh instansi pemerintah terkait jumlah judul masing masing jenis disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan harus proporsional untuk setiap jenisnya. spesifikasi fisik buku referensi kamus besar bahasa indonesia ukuran buku a4 a5 b5 jumlah halaman minimal halaman bahan cover hard cover boardkamus bahasa inggris indonesia, kamus bahasa indonesia inggris, kamus istilah, ensiklopedia, kamus bahasa daerah, atlas dan kitab suci. ukuran buku a4 a5 b5 jumlah halaman minimal halaman bahan cover art papercetak isi minimal satu warna spesifikasi materi buku referensi materi isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi dasar sebagai rujukan dalam meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas. terutama informasi pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu atau pelajaran yang diajarkan smp m ts. buku panduan pendidik buku panduan pendidik adalah buku yang akan memperkaya dan membantu dalam upaya peningkatan kompetensi dasar para pendidik, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan professional. spesifikasi fisik ukuran buku a4 asateri isi dan penyajiannya dapat digunakan sebagai panduan bagi pendidik dalam mengajarkan materi pelajaran dan memperkaya wawasan pendidik dengan materi materi yang esensial dan sesuai dengan perkembangan terkini (up date) terkait dengan pengembangan kompetensi pendidik. il. pengadaan peralatan pendidikan peralatan laboratorium iplaboratorium ipa smp besaran dana dak untuk pengadaan peralatan laboratorium ipa smp tahun per paket per sekolah sebesar maksimum rp. (lima puluh juta rupiah), dana tersebut sudah termasuk biaya pengiriman sampai sekolah, pelatihan dan pajak pajak yang berlaku. dengan dana tersebut peralatan laboratorium ipa yang diadakan merupakan salah satu upaya pemenuhan standar pelayanan minimum pembelajaran ipa yang diadakan melalui dak tahun meliputi fisika peralatan fisika terdiri dari kit mekanika, kit optik, kit listrik dan magnet, kit panas dan hidrostatik, serta alat penunjang. biologi peralatan biologi terdiri dari, mikroskop, alat umum, bahan, model, dan charta. persyaratan umum pengadaan peralatan laboratorium ipa untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium ipa smp dengan beberapa persyaratan sebagai berikut: persyaratan penerima prioritas pertama sekolah sudah memiliki ruang laboratorium ipa dan belum memiliki alat. prioritas kedua sekolah yang sudah memiliki ruang laboratorium ipa dan memiliki alat ipa tetapi belum lengkap untuk pemenuhan standar pelayanan minimum spm). persyaratan pengadaan pengadaan peralatan laboratorium ipaa. tim teknis bertugas terutama menilai fungsi dan kualitas alat ipnyedia barang harus mentransfer pengetahuan tentang bagaimana penggunaan peralatan kepada minimal (dua) orang guru dari sekolah penerima barang selama minimal jam. persyaratan teknisralatan laboratorium iplain lain. aspek khusus berupa spesifikasi masing masing komponen peralatan laboratorium ipdapatlaboratorium ipa smp yang diadakan selengkapnya dapat dilihat dalam angka iia. peralatan laboratorium bahasa berdasarkan permendiknas dan tahun tentang standar isi si) dan standar kompetensi lulusan skl), tujuan pembelajaran bahasa inggris smp adalah mengembangkan kemampuan berwarna, yakni kemampuan memahami dan atau menghasilkan teks lisan dan atau tulis yang direalisasikan dalam empat keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. permendiknas dan tahun tentang standar isi si) dan standar kompetensi lulusan skl) menyatakan bahwa pembelajaran keempat keterampilan dalam berbahasa inggris dilakukan secara terpadu dengan menerapkan pendekatan komunikatif. berdasarkan pendekatan ini, pembelajaran bahasa inggris yang efektif adalah pembelajaran yang melibatkan aktivitas aktivitas yang menjadikan peserta didik melakukan komunikasi yang riil (real communication), melakukan kegiatan kegiatan berbahasa yang bermakna, dan menggunakan bahasa inggris yang relevan dengan kebutuhan siswa. peserta didik diberi kesempatan sebanyak banyaknya untuk menggunakan bahasa inggris melalui berbagai aktivitas kelas seperti interaksi, information sharing, role play, permainan, information gap, dan sebagainya baik ruang kelas maupun laboratorium bahasa. salah satu prinsipnya adalah 'belajar bahasa inggris melalui menggunakan bahasa inggris sebanyak banyaknya. selain itu, pembelajaran keempat keterampilan berbahasa (listening, speaking, reading, dan writing) dilakukan secara terintegrasi, tidak secara terpisah pisah. pada era ini, sumber sumber pembelajaran bahasa inggris sudah tidak lagi hanya berbentuk bahan bahan cetak seperti buku siswa, lembar kerja siswa, dan buku buku referensi tetapi banyak sekali yang berbentuk kaset, cd rom, cd, vcd, dvd, dan bahkan sangat banyak yang tersedia on line dalam internet yang di update setiap saat sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. sehubungan dengan adanya inovasi dalam bentuk sumber sumber pembelajaran tersebut, proses pembelajaran pun terjadi inovasi dari siswa sekedar berinteraksi dengan bahan bahan cetak bergeser interaksi dengan bahan bahan cetak ditambah dengan bahan bahan yang tersedia dalam kaset, cd rom, vcd, dvd, dan internet. sebagai salah satu upaya untuk memenuhi standar proses pendidikan sebagaimana diamanatkan pada tahun tentang snp, sekolah perlu difasilitasi dengan pengadaan alat laboratorium bahasa yang dapat memfasilitasi pembelajaran keempat keterampilan berbahasa secara terpadu, dilakukannya aktivitas berkomunikasi dalam bahasa inggris secara bermakna, pembelajaran bahasa inggris dengan berbagai sumber, termasuk sumber sumber belajar yang tersedia on line, memfasilitasi dilaksanakannya e learning yang saat ini kita kembangkan, mengembangkan autonomous learning yang merupakan kecakapan hidup yang penting. paket peralatan laboratorium bahasa smp besaran dana dak untuk pengadaan peralatan laboratorium bahasa smp tahun per paket per sekolah sebesar maksimum rp. (seratus lima puluh juta rupiah), dana tersebut sudah termasuk biaya pengiriman sampai sekolah, instalasi dan pelatihan sekolah serta pajak pajak yang berlaku. peralatan laboratorium bahasa yang diadakan tersebut merupakan salah satu upaya pemenuhan standar pelayanan minimal pembelajaran bahasa sesuai dengan permendiknas dan tahun tentang standar isi si) dan standar kompetensi lulusan skl). ada dua jenis lab bahasa yang dapat dipilih: lab bahasa berbasis komputer lab bahasa sistem digital multimedia (penjelasan dari masing masing lab itu akan ditentukan dalam penjelasan bawah ini). setiap sekolah berhak menentukan pilihan jenis lainya, asalkan memenuhi persyaratan persyaratan teknis yang ditentukan petunjuk teknis ini. lab bahasa berbasis komputer peralatan laboratorium bahasa berbasis komputer mencakup: hardware: komputer client unit), komputer server unit), instalasi jaringan paket), ups (uninterruptible power supply) unit), lcd projector unit) komputer client unit), digunakan oleh siswa dimana satu set akan dipakai oleh orang siswa secara bersamaan sehingga dalam satu kali pembelajaran dapat digunakan oleh orang siswa (setiap memiliki headset). komputer server unit), digunakan oleh guru untuk mengatur seluruh komputer client instalasi jaringan paket), digunakan untuk menghubungkan seluruh komputer baik client maupun server. teknologi yang digunakan adalah wireless (tanpa kabel). teknologi ini dipakai untuk memudahkan sekolah dalam melakukan pemeliharaan laboratorium. ups unit), digunakan untuk menyimpan arus listrik apabila arus listrik dari sumber listrik mengalami gangguan, selain menyimpan arus listrik juga untuk menstabilkan tegangan listrik apabila terjadi turun atau naiknya tegangan listrik dari sumber listrik. masing masing ups akan dibebani oleh set beserta mentornya. lcd projector unit), digunakan apabila guru akan melakukan diskusi dengan siswa yang harus diperhatikan secara bersamaan lcd projector akan terhubung dengan komputer server. software: aplikasi pendukung pembelajaran bahasa client server (dapat beroperasi dengan baik dengan menggunakan topologi jaringan nirkabel). aplikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai pendukung pembelajaran bahasa tetapi juga pendukung pembelajaran lainnya. aplikasi harus mempunyai fitur untuk chatting, video streaming, komunikasi suara, assessment tes dan kuis, kontrol jarak jauh, file transfer, komunikasi data. aplikasi merupakan produk lokal bukan terjemahan atau rekayasa dari produk negara lain dan sudah terdaftar hari lab bahasa sistem digital multimedia peralatan laboraturium bahasa harus sesuai dengan kondisi atau iklim tropis, dan tidak memerlukan kondisi khusus atau perlakuan khusus. minimal laboratorium bahasa menampung siswa, dengan master pengendali terdiri atas set pengendali utama, monitor inch, set interface (antar muka), set sistem rangkaian distributor audio channel, set lcd projector, set dvd player, set tape deck stereo dan set speaker room amplifier. masing masing siswa menempati satu booth yang dilengkapi minimal set lcd monitor inch, satu headset (terdiri atas headphone dan microphone), amplifier, tape recorder lab bahasa mini dan alat pengendali minimal tombol call komunikasi siswa guru, switch off power, switch off microphone, kendali volume digital remote headphone). samping itu ruang laboraturium dilengkapi set sistem pendingin split). samping itu disediakan (empat) buah komputer untuk self access student. sistem pengendalian fungsi pembelajaran berbasis grafis yang ditampilkan layar monitor master dan siswa, serta dilengkapi console pengendali manual digital dengan soft touch. sistem pengendali fungsi pembelajaran berbasis grafis bisa dibuat menggunakan bahasa pemrograman berbasis grafis. fungsi hubungan guru siswa minimal fungsi utama yaitu individual privat antara guru dan siswa pairing (berpasangan dua dua) grouping siswa satu group) all call (seluruh siswa) random (acak) siswa satu siswa vanilla secara bebas. monitor call guru dapat memonitor siswa pada semua program kegiatan yang dijalankan. keseluruhan program dikendalikan oleh guru melalui program komputer, dan tombol soft touch manual. persyaratan umum pengadaan peralatan laboratorium bahasa untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium bahasa smp dengan beberapa persyaratan sebagai berikut: persyaratan umum penerima sekolah sudah memiliki ruangan yang akan dipakai sebagai lab bahasa minimal luas tetapi belum memiliki peralatan laboratorium bahasa. sekolah memiliki daya listrik yang mencukupi atau bila tidak, bersedia menambah daya listrik sehingga memadai untuk mengoperasikan laboratorium dan atau peralatan laboratorium bahasa, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan lab bahasa berbasis komputer minimal membutuhkan daya sekitar sedangkan lab bahasa digital multimedia sekitar va) khusus untuk sekolah yang memilih lab bahasa berbasis komputer: sekolah bersedia menyediakan membelai yang terdiri atas meja komputer dan kursi untuk siswa sebanyak yang diperlukan, (satu) meja komputer ukuran biro dan (satu) buah kursi untuk guru. persyaratan pengadaan pengadaan peralatan laboratorium bahasa mengacu pada ketentuan yang berlaku. tim pengadaan alat lab bahasabahasa. tim teknis bertugas terutama menilai fungsi dan kualitas peralatan lab bahasatau produsen. garansi berlaku sejak barang diserah terimakan. penyedia barang harus melakukan instalasi (pemasangan) seluruh peralatan lab bahasa sampai peralatan berfungsi dengan baik. penyedia software harus mentransfer pengetahuan tentang penggunaan setiap modul yang ada minimal kepada (dua) orang guru dari sekolah penerima. persyaratan teknis setiap alat laboratorium bahasa diharapkan memenuhi standar berdasarkan kebutuhan (siswa dan guru), perkembangan metodologi pembelajaran bahasa, serta tuntutan standar isi mata pelajaran bahasa inggris smp. standar yang dimaksud meliputi persyaratan, karakteristik, dan kualitas minimum yang harus terkandung dalam suatu alat laboratorium bahasa. standar standar dimaksud tertuang dalam sebuah gambar teknis yang disebut spesifikasi. standarlaboratorium bahasa adalah sebagai berikut. setiap alat yang dibeli merupakan alat baru tampilan visual menarik, kuat, dan kokoh tanpa kerusakan atau cacat peralatan harus aman terhadap pemakai dan peralatan itu sendiri setiap peralatan harus dijamin kualitasnya berupa garansi dari produsen setiap alat terdapat identitas permanen (lambang merk) dari produsen. aspek khusus merupakan karakteristik spesifik masing masing komponen peralatan laboratorium bahasa yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta dengan mempertimbangkan kesesuaian fungsi, kemudahan dalam penggunaan, perakitan, dan perawatan, kehandalan, kelengkapan, ketersediaan suku cadang, dan memiliki kompatibilitas (kesesuaian dan dapat dirakit dengan alat lain). daftar nama, jumlah minimal, jenis alat, dan spesifikasi minimal peralatan laboratorium bahasa smp yang diadakan selengkapnya dapat dilihat dalam angka ii.b. peralatan matematika berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas riil lapangan, kegiatan pembelajaran sekolah pada umumnya cenderung monoton dan tidak menarik. beberapa penyebab pelaksanaan pembelajaran yang kurang menarik tersebut antara lain adalah bahwa pembelajaran matematika sekolah: (a) lebih menekankan pada aspek kognitif dengan menggunakan hafalan dalam upaya menguasai matematika, bukan mengembangkan keterampilan keterampilan, (b) mengembangkan aktualisasi konsep, tanpa diimbangi pengalaman kongkrit dan hands activity, (c) belum banyak mengembangkan kemampuan melakukan pembuktian atau pengujian, seperti eksplorasi dan investigasi. kinerja pembelajaran sebagaimana uraian tersebut perlu ditindaklanjuti, salah satunya melalui pengembangan peralatan pembelajaran matematika dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. namun perlu dipahami bahwa peralatan yang baik dan lengkap tidak serta merta dapat meningkatkan mutu pembelajaran, mengingat bahwa: pemahaman guru akan peralatan pembelajaran tidak sama: kemampuan atau keterampilan guru menggunakan peralatan tidak sama, bahkan masih ada guru yang belum dapat memanfaatkannya, peralatan matematika pabrikan terkadang tidak dilengkapi dengan buku pedoman penggunaan, sehingga sebagian besar alat tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. untuk itu harus diupayakan ketersediaan peralatan pembelajaran matematika yang baik dengan jumlah yang cukup sekolah. dalam rangka pemenuhan kebutuhan peralatan pembelajaran matematik pemerintah membantu menyediakannya melalui dak pendidikan smp dengan mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut: paket peralatan pembelajaran matematika besaran dana dak untuk pengadaan peralatan pembelajaran matematika smp tahun per paket per sekolah sebesar maksimum rp. (lima juta rupiah).pembelajaran matematika yang diadakan merupakan salah satu upaya pemenuhan standar pelayanan minimal pembelajaran matematikmatematika yang diadakan melalui dak tahun ini meliputi: blok logika, model bangun datar, model segitiga, model luas segitiga, model pythagoras, model lingkaran, model bangun ruang sisi lengkung, model bangun ruang sisi datar, model peluang, model mistar hitung, busur derajat, penggaris panjang, penggaris segitiga, jangka, model luas lingkaran, model volum kubus, model papan berlaku dan model pecahan. persyaratan umum pengadaan peralatan pembelajaran matematika untuk pemenuhan kebutuhan peralatan pembelajaran matematika smp dengan beberapa persyaratan sebagai berikut persyaratan penerima prioritas pertama adalah sekolah yang belum memiliki peralatan matematika, prioritas kedua adalah sekolah yang sudah memiliki peralatan matematikambelajaran matematika mengacu pada ketentuan yang berlaku:matematika. tim teknis bertugas terutama menilai fungsi dan kualitas peralatan matematika:,alatkebutuhan dimaksud tertuang dalam disk pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatanmbelajaran matematiksecara teknis sulit. aspek khusus berupa spesifikasi masing masing komponen peralatan peralatan matematikmatematika smp yang diadakan selengkapnya dapat dilihat dalam angka ii.c. peralatan ips sesuai dengan permendiknas dan tahun tentang standar isi sl) dan standar kompetensi lulusan skl),alat bantu pembelajaran diantaranya berupa buku, media masa, internet, peta, globe, chartatidak tersedianya alat bantu pembelajaran tersebut akan mengakibatkan terhambatnya proses pembelajaran. dengan kata lain alat bantu pembelajaran ips sangat diperlukan dalam pembelajaran ips. untuk itu, harus diupayakan ketersedian peralatan ipsdak pendidikan tahun mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut: paket peralatan ips smp besaran dana dak untuk pengadaan peralatan ips smp tahun per paket per sekolah adalah sebesar maksimum rp. (sembelajaran ips yang diadakan merupakan salah satu upaya pemenuhan standar pelayanan minimal pembelajaran ipss yang diadakan melalui dak tahun ini meliputi: peta, atlas, globe, charta, kompas, dan spesimen batuan. persyaratan umum pengadaan peralatan ips untuk pemenuhan kebutuhan peralatan ips smp dengan beberapa persyaratan sebagai berikut: persyaratan penerima prioritas pertama adalah sekolah yang belum memiliki peralatan ips: prioritas kedua adalah sekolah yang sudah memiliki peralatan ipsipss. tim teknis bertugas terutama menilai fungsi dan kualitas peralatan ips. penyedia barang harus melengkapi surat dukungan dari pabrikan produsen penerbit dan menjamin ketersediaan suku cadang peralatan selama tahupenerbitkebenaran isiips smp yang diadakan selengkapnya dapat dilihat dalam angka ii.d. peralatan kesenian muatan seni budaya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang standar nasional pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. dalam mata pelajaran seni budaya, aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. karena itu, mata pelajaran seni budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. pendidikan seni budaya dan keterampilan diberikan sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi berkreasi dan berprestasi melalui pendekatan: belajar dengan seni, belajar melalui seni dan belajar tentang seni. peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain.ansi dan keterampilanbidang seni rupa, musik, tari, dan teater memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan kaidah keilmuan masing masing. dalam pendidikan seni budaya, aktivitas berkesenian harus menampung kekhasan tersebut yang tertuang dalam pemberian pengalaman mengembangkan konsepsi, apresiasi, dan kreasi. semua ini diperoleh melalui upaya eksplorasi elemen, prinsip, proses, dan teknik berkarya dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. untuk itu, harus diupayakan ketersedian peralatan seni budaya kesenianseni budaya kesenian smp besaran dana dak untuk pengadaan peralatan seni budaya kesenian smp tahun per paket per sekolah adalah sebesar maksimum rp. (dua puluh juta rupiah),seni budaya kesenian yang diadakan merupakan salah satu upaya pemenuhan standar pelayanan minimalseni budaya kesenian yang diadakan melalui dak tahun mencakup materi: seni musik peralatan seni musik terdiri dari, keyboard portable, guitar, stand keyboard. seni rupa peralatan seni rupa terdiri dari, cat air, palet, set kuas, pastel gentel oil, pemotong styrofoam, gergaji triple, karting knife, meja putar, meja putar, hair driver. persyaratan umum pengadaan peralatan seni budaya kesenian untuk pemenuhan kebutuhseni budaya kesenian. prioritas kedua, sekolah yang sudah memiliki alat seni budaya keseniseni budaya keseniseni budaya kesenian. tim teknis bertugas terutama menilai fungsi dan kualitas peralatan seni budaya. penyedia barang harus melengkapi surat dukungan dari pabrikan produsen agen resmien resmi. garansi berlaku sejak barang diserah terimakan. persyaratan teknis setiap alat seni budaya kesenianseni budayaseni budaya keseniankesenian smp yang diadakan selengkapnya dapat dilihat dalam angka ii.e. peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatanpendidikan jasmani, olahraga dan kesehatandengan mutu yang baik dan dalam jumlah yang cukup sekolah. oleh karena itupendidikan jasmani dan olahraga smp besaran dana dak untuk pengadaan peralatan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tahun per paket per sekolah adalah sebesar maksimum rp. (duandidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang diadakan merupakan salah satu upaya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatanpendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang diadakan melalui dak tahun mencakup materi: permainan, dan olahraga permainan bola besar (bola kaki, bola voli, dan bola basket) permainan bola kecil (bulu tangkis, tenis meja, tenis, soft ball, futsal, dan bola tangan) atletik (nomor lari, lompat, lempar) beladiri (pencaksilat). aktivitas pengembangan (kebugaran jasmani) cc. aktivitas uji diri (senam lantai) aktivitas ritmik (senam irama) pendidikan luar kelas (outdoor education) aktivitas air (renang) budaya hidup sehat (kesehatan) persyaratan umum untuk pemenuhan kebutuhan peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatpendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan prioritas kedua, sekolah yang sudah memiliki alat pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatndidikan jasmani, olahraga dan kesehatpendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. tim teknis bertugas terutama menilai fungsi dan kualitas peralatan olah ragar resmi. garansi berlaku sejak barang diserah terimakan. persyaratan teknis setiap alat ips, tampilan visual menarik, kuat, dan kokoh, tanpa kerusakan atau cacat: peralatan harus aman terhadap pemakai dan peralatan itu sendiri, setiap peralatan harus dijamin kualitasnya berupa garansi dari pabrikan produsen agen setiap alat terdapat identitas permanen (lambang merk) dari produsen (kecuali yang secara teknis sulit misalnya bendanya terlalu kecil, prisma, lensa dan lain lain). aspek khusus merupakan spesifik masing masing komponen peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang sesuai dengan permendiknas dan tahun tentang standar isi sl) dan standar kompetensi lulusan skl) angka ii.f. ill. spesifikasi teknis penggunaan dak bidang pendidikan untuk smp mengacu pada spesifikasi teknis sebagai berikut peralatan laboratorium ipa smp fisikadudukan sesuai dengan komponen komponen yang menempati. boks kit mudah dibersihkan, dilengkapi pengunci yang kokohtelp, alamat e mail harus tertera dalam surat garansi dan surat jaminan. jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. kit mekanika ukuran sistem lubang poros mm, lubang speaker untuk ukuran lubang poros mm, lubang (t0, porosdasar static, pak isi pak bahan: plastik abs ukuran: mm, ukuran lubang poros dengan buah mur kuningan yang ditanam dan baut pengencang dari stainless steel yang tidak dapat dilepas dengan bagian ujungnya halus rata. bagian bawah dilengkapi karet penahan kestabilan. ketiga lubang kompatibel dengan batang static dan khusus pada lubang untuk posisi batang vertikal terdapat titik kontak. posisi lubang horizontal harus sama tinggi dengan lubang kaki static. terdapat lubang sistem pada permukaan dasar static. kaki static, pak isi pak bahan: plastik abs ukuran: sekitar mm, bagian landasan dilengkapi karet penahan kestabilan. lubang kompatibel dengan batang static dan posisi lubang sama tinggi dengan lubang dasar static. jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. balok pendukung, pak isi pak bahan: plastik abs ukuran: sekitar lubang khusus dengan titik kontak dan terdapat tempat untuk disisipi engsel dari bidang miring dan dilengkapi lubang mm. dengan buah mur kuningan yang ditanam dan buah baut pengencang dari stainless steel tidak lepas batang static pendekbatang static panjangpenyambung batang static buah bahan: plastik abs, panjang sekitar mm, dengan mur baut dari kuningan yang ditanam dan baut mur pengencang bentuk kupu kupu. baut mur pengencang tidak dapat dilepas. digunakan sebagai penyambung batang static diameter dengan cara menjemputnya penggaris logam buah bahan: baja pegas tahan karat (stainless steel), bersifat elastis. ukuran: panjang dengan ukuran skala dan dalam bentuk gravir skala tidak mudah hilang, lebar sekitar mm, tebal min mm. neraca pegas buahpenunjuk pasang, sepasang pasang bahan: plastik abs ukuran: sekitar mm, kompatibel dengan batang static diameter tak rusak pecah saat batang static dimasukkan dipasang dari samping, tidak terlalu sulit untuk digeser geser sepanjang jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. batang static. tali pada roda rol bahan: tali nylon, digulung pada roda plastik dia. tali mm, digulung pada roda plastik, panjang tali min. meter beban pemberat gr, pak isi pak bahan: zinc alloy die casting, terdapat tulisan permanenbeban pemberat gr, pak isi pak bahan: plastik polyacetal injection metal insert alumunium alloy, terdapat tulisan permanen (injection)neraca pegas pak isi pakjangka sorong buah bahan: stainless steel ukuran: panjang mm: ketelitian untuk pengukuran diameter dalam, diameter luar dan kedalaman. saat kedua rahang terhimpit, menunjukkan dan tanpa celah balok aluminium buah bahan: aluminium pejal ukuran: (t0, lengkap dengan kawat baja penggantung. jepit penahan, pak isi pak bahan: plastik polypropylene berfungsi untuk penahan penggantung misalnya neraca pegas. kompatibel dengan balok pendukung, dasar static dan lain lain. lengkap dengan steker mm, yang diberi spring hull terbuat dari baja pegas divernikel. tak rusak bila objek jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. dimasukkan lewat samping50mm: ujung poros berlubang sistem mm, kedalaman sisi lain dilengkapi steker bergegas dia pada tepi bidang katrol terdapat pasang lubang sistem dengan jarak antar lubang berseberangan mm, untuk memasang steker pemutar roda dan lain lain., ujung poros berlubang sistem mm, kedalaman sisi lain dilengkapi steker bergegas dia mm. pada tepi bidang katrol terdapat pasang lubang sistem dengan jarak antar lubang berseberangan dan pasang lubang dengan jarak antar lubang segaris dengan salah satu pasang lubang tepi (untuk memasang steker pemutar roda dan lain lain) steker poros buah berfungsi sebagai poros untuk tuas, poros batang pemutar dan lain lain. bahan: kuningan divernikel ukuran: poros dia. mm, panjang steker mm, dilengkapi spring hull divernikel batang pengait, pak isi pak berfungsi sebagai pengait beban saat dirakit dengan katrol dan lain lain bahan: kuningan divernikel, dia. ukuran: sekitar dia mm. steker mm, dilengkapi spring hull divernikel jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. tuas buah bahan: plastik abs, lurus dan kaku ukuran: sekitar (px t), tebal bagian lubang poros mm. dilengkapi pengatur keseimbangan dan penunjuk, terdiri dari lubang lubang tengah dengan jarak antarlubang mm. dapat digunakan untuk menggantungkan beban pemberat ataupun gr, tanpa alat bantu. terdapat angka (terinfeksi langsung) pada kedua sisi dan berada bawah setiap lubang steker perangkai, pak isi pak berfungsi sebagai perangkai katrol pada posisi horizontal, beban dengan kereta bahan: kuningan divernikel, dia. ukuran: panjang steker pada kedua ujungnya lengkap dengan spring hull divernikel batang perangkai, pak isi pak berfungsi sebagai perangkai katrol pada posisi vertikal, dilengkapi dengan pasak pada kedua ujung sehingga katrol yang dirangkai pada posisi sejajar. bahan: kuningan divernikel, dia. ukuran: panjang pasak panjang mm, diameter mm. steker pada kedua ujungnya lengkap dengan spring hull divernikel bidang miring buah bahan: aluminium dengan engsel dari plat baja yang diberi lubang dia. ukuran: panjang cm, lebar mm, tebal tebal dinding tengah mm, tinggi mm. engsel dapat disisipkan secara mudah pada balok pendukung. dilengkapi skala pada kedua sisi dan angka terdapat pada kedua ujung berlawanan: terdapat alur memanjang ditengah tengah untuk menempatkan katrol diameter mm. pegas spiral, buah bahan: baja pegas tahan karat panjang lingkaran pegas (tanpa beban) minimum mm. setiap penambahan beban gram, pegas bertambah panjang linier sampai beban gram. pada bagian atas (pangkal) dibuat lingkaran dengan diameter sekitar untuk menggantungkan pegas dan bagian bawah dibuat jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. bentuk pengait untuk mencantumkan beban. balok gesekan buah bahan baja, ukuran: sekitar mm. permukaan sisi panjang dilapisi oleh empat jenis bahan, yaitu: kayu, karet, plastik dan kaca dengan tebal sekitar mm. pemasangan harus rapi dan ukuran permukaan keempat bahan harus sama, dengan toleransi mm) dilengkapi dengan pengait pada salah satu sisi, sedangkan sisi yang lain diberi lubang dengan dia. kedalaman pada satu permukaan hanya satu bahan yang bergesekan, tepi yang memanjang dichampers kubus materi set terdiri dari macam kubus pejal yang berbeda bahannya, yaitu: kayu, kuningan, besi, tembaga, plastik dan aluminium. ukuran kubus: dikemas dalam kotak plastik dengan penutup. sisi sisi kubus harus siku siku dan rata. showatch jam henti analog satu tombol buah bahan: stainless steel. skala dan jarum ganda: dari skala (nol) sampai detik dan menit. satu tombol berfungsi untuk start, stop dan reset (kembali terdapat penghenti putaran lebih. kereta dinamika buah kereta dari plastik aluminium dicat, tebal dinding min dilengkapi roda plastik abs, berpenjepit. bagian atas, belakang dan depan terdapat lubang sistem mm. roda dapat berputar lancar bersama porosnya dengan menggunakankereta dinamika dengan motor buah kereta dari plastik aluminium dicat, dilengkapi roda plastik abs, roda menggunakan poros modeldilengkapi lubang sistem (depan dan atas), penjepit, buah baterai size v), motor listrik dengan sistem transmisi roda gigi dan saklar pengatur laju kereta. laju kereta jenis: sekitar dan cm s, ada tanda # untuk dudukan baterai. baterai mudah dipasang diganti. jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. balok bertingkat buah bahan: plastik abs, ukuran: memiliki tiga tingkat posisi (tinggi tangga): mm, mm, dan mm. doakan tiap tingkat kompatibel dengan alas kaki rel presisi mengetik waktu pita kertas buah perangkat mengetik waktu terpasang permanen pada tempat terbuat dari plastik abs yang dapat ditancapkan pada tumpukan berpenjepit untuk dipasang pada rel presisi. dilengkapi atau plug listrik sistem lengkap dengan tanda dan ac dc. terpasang rangkaian elektronik pengubah arus menjadi frekuensi hz. vibrasi ketikan dibangkitkan oleh adanya interaksi magnet tetap (kecil, kuat magnetnya) dengan kumparan berarus listrik ac. pada alat sudah terpasang kertas karbon berbentuk lingkaran beserta paku payung. alat bekerja pada tegangan: ac dc, menghasilkan titik detik pada pita kertas (sama dengan frekuensi listrik pln). dilengkapi gulungan pita kertas lebar mm. pita dapat dimasukkan dengan mudah celah dari mengetik waktu, selanjutnya dapat bergerak lancar. panjang pita seluruhnya minimal150enambircm, jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. warna birhidrostatik panas ukuran sistem lubang poros mm, lubang speakertabung berpacaran buah bahan: plastik transparan san acrylic) ukuran: sekitar (tinggi), dia. mm. panjang pancuran: sekitar dengan sudut kemiringan tebal dinding minimal mm. dapat berdiri tegak dan kokoh, kompatibel dengan silinder ukur bibir pancuran bagian bawah tidak lebih rendah dari posisi bibir silinder ukur) gelas kimia baker) buah bahan: kaca borosilikat volume: mi, memiliki skala minimum sampai dengan jarak antar skala ml. dapat berdiri tegak, kaca bening, pada bagian atasnya terdapat cerat (bibir tuang). silinder ukur buah bahan: plastik transparan san acrylic) volume: dilengkapi skala dengan ketelitian ml. saat diisi air maka permukaan airnya bisa terlihat secara jelas. pada bagian atasnya terdapat cerat (bibir tuang) sedangkan pada bagian badannya terdapat skala ukur dengan ketelitian dan skala maksimum ml. selang plastik, pak isi pak bahan: pvc lunak lentur, transparan ukuran: dia. dalam mm, dia. luar mm, panjang tidak terjadi kebocoran saat disambungkan pada gelas tiga arah maupun penghubung selang, warna praktiknya transparan dan elastis (lentur) sehingga tidak mudah terlipat jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. jmamansebek corong buah bahan: plastik bening pvc cyrillic ' san pc ukuran: dia. atas mm, dia. bawah panjang total: pada lubang bawahnya dapat dipasangi sumbat karet kecil satu lubang dan dapat ditopang oleh penjepit pendukung. penjepit pendukung buah bahan: plastik polypropylene, dia. dalam mm, lebar mm, tebal lengkap dengan steker mm, bahan kuningan divernekel dan pegas berilium divernikel, kompatibel dengan corong. tak rusak bila objek (contoh: corong) dimasukkan lewat samping penghubung selang, pak isi pak bahan: plastik polypropylene dia. terkecil mm, dia. terbesar panjang keseluruhan sekitar mm, kompak dengan selang plastik lubang sumbat karet penanda kedalaman air pelacak tekanan), pak isi pak bahan: plastik abs dilengkapi skala timbul permanen memungkinkan pendeteksian tekanan dari arah (atas, bawah, kanan, kiri) ukuran: (px ilx) diberi cekungan dengan lebar dan dalam masing masing dilengkapi steker mm, bahan kuningan divernekel dan pegas beryllium divernekel, untuk penyambung balok pendukung tabung plastik dengan penggantung buah bahan: plastik translucent polyethylene), diameter mm, tinggi mm. tabung berpenutur rapat (dalam air tidak bocor), dilengkapi lubang gantungan tabung plastik dengan beban 120gr buah bahan: plastik translucent polyethylene), diameter mm, tinggi mm. tabung berpenutur, berisi beban berupa butiran butiran timah hitam peluru senjata angin bola baja jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. yang massa minimal gr. labu erlenmeyer, mulut lebar, pak isi pak bahan: kaca borosilikat volume: mulut labu kompatibel dengan sumbat karet besar pipa lubang kecil, pak isi pak bahan: kaca borosilikat ukuran: panjang diameter luar) diameter dalam sekitar mm, dengan skala bak plastik buah ukuran: sekitar mm. tebal bahan minimal mm, plastik abs dengan dudukan dan penghalang agar labu erlenmeyer yang dipasang tidak saling bersentuhan. terdapat lubang dudukan termometer buah pada sebelah kiri dan kanan. bagian bawah dilengkapi penahan termometer dengan tinggi dari dasar bak. pada sisi panjang terdapat indikator pembatas tinggi air. dilengkapi pegangan untuk mengangkat pada sisi dan bantalan penumpu. penunjuk khusus buah terdiri dari badan, penunjuk, poros speaker dan poros penjepit pipa, digunakan untuk percobaan muai panjang. perbandingan antara jarak poros speaker poros penjepit pipa dengan jarak poros steker ujung petunjuk adalah kedua poros harus lancar berputar tetapi tidak goyang. poros speaker dapat dirakit pada dasar static dan poros penjepit dari baja pegas dapat dirakit dan sesuai untuk menjepit pipa baja,pipa aluminium dan pipa tembaga. bahan: petunjuk dari stainless steel, badan dari plastik abs dan poros dari kuningan divernikel dan penjepit pipa dari baja pegas. pipa baja buah ukuran: (dia. dalam dia. luar panjang) dilengkapi doakan dia. aluminium buah bahan: aluminium jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min.tembaga buah bahan: tembagaselang silikon buah bahan: silikon translucent ukuran: dia. dalam dia. luar min mm. panjang min mm. pembakar spiritus buah bahan: stainless steel volume: lengkap dengan sumbu, pemutar sumbu dan penutup sambungan antara unit sumbu dengan kepala pembakar spiritus diberi paling supaya tidak bocor termometer celsius dengan skala s d pak isi pak berisi alkohol merah, panjang sekitar mm, dgn lubang penggantung skala permanen dan jelas dengan skala derajat termometer fahrenheit dengan skala s d buah berisi alkohol merah, panjang sekitar mm, dengan lubang penggantung,lengkap dengan wadah rumah penyimpanannya.. skala permanen dan jelas dengan skala atau derajat termometer tanpa skala buah berisi alkohol merah, panjang sekitar mm, dengan lubang jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. penggantung,lengkap dengan wadah rumah penyimpanannya.idak bergulir bebas ketika diletakkan pada bidang datar tabung reaksi pak isi pak bahan kaca borosilikat, dinding medium, bibir dilipat ukuran: diameter luar mm, panjang mm, tebal dinding spesifikasi umum sumbat karet terbuat dari karet kualitas baik, tidak makin mengeras atau pecah. karet dengan kekerasan (shore test sumbat karet kecil, lubang, pak isi pak ukuran: (dia. bawah dia. atas tinggi)kecil tanpa lubang, pak isi pak ukuran: (dia. bawah dia. atas tinggi) gelas tiga arah, pak isi pak bahan: kaca borosilikat, diameter tabung utama mm, tebal dinding mm. diameter luar mulut tabung percabangan mm: panjang seluruhnya: mm, percabangan berada sekitar dari mulut besar. diameter pipa keluaran air (bawah samping) mm. saat diberi bola gelas, dapat menahan air, atau menetes perlahan. seluruh permukaan bibir halus. bola dari gelas (kelereng), pak isi pak bahan: gelas, ukuran sesuai untuk gelas tiga arah, dapat menutup rapat lubang gelas tiga arah atau air menetes pecahan. siring buah bahan: plastik polyethylene) transparent dengan piston terbuat dari karet jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min.tengah untuk dapat dirakit dengan selang plastik berdiameter dalam siring buah bahan: plastik polyethylene) transparent dengan piston terbuat dari karetuntuk selang plastik, dapat dirakit dengan selang plastik berdiameter dalam klem universal, pak isi pak bahan: aluminium die casting, dengan batang dari stainless steel (tak tertarik magnet). dapat menjepit benda dengan dia. mm mm. pada ujung dilapis cork gabus tebal mm. dilengkapi pegas spiral plat dan mur baut sistem kupu kupu, tidak mudah lepas. panjang keseluruhan sekitar penjepit klem boss head, pak isi pak bahan: aluminium die casting. celah bentuk untuk kontak titik pada batang yang berdiameter sampai mm, lengkap dengan buah baut pengencang dari logam divernikel atau stainless steel, baut tidak mudah lepas dan pada bagian ujung chamber atau radius. panjang tanpa baut sekitarelapan belasmerahjumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min.merahmeja optik buah meja miring dengan ukuran sekitar dan (pxx t), untuk mengamati lintasan cahaya, kompatibel dengan rel presisi. bahan: aluminium tebal sekitar di cat putih tak mengkilap, anti gores. rel presisi, pak isi pak bahan: aluminium, powder coating kanonisasi warna hitam ukuran: panjang mm, lengkap dengan skala pada kedua sisi dipergunakan untuk percobaan optik dan mekanika (kereta dinamika), rel dapat disambung dengan rel lain dan sambungan harus mulus. penyambung rel, pak isi pak bahan: plastik abs) ukuran: digunakan untuk menyambung rel presisi dilengkapi bantalan karet pada kaki kakinya kaki rel, pak isi pak bahan: plastik abs) ukuran: digunakan sebagai dudukan rel presisi jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. dilengkapi bantalan karet pada kaki kakinya lampu cadangan, pak isi pak model kapsul dengan panjang sesuai untuk rumah lampu. tempat lampu bertangkai buah bahan: plastik abs) warna hitam, tempat memasang lampu dalam tempat lampu tidak ada bahan bersifat reflektor ukuran bingkai: mm, dengan tiang penyangga dia. mm. lengkap dengan lampu dapat dipasang dengan baik pada tumpukan berpenjepit: tempat lampu dapat diputar untuk pendudukan posisi filamen lampu menjadi vertikal. pemegang slide diafragma buah bahan: plastik abs dengan tiang penyangga dia. mm, warna hitam tak mengkilap ukuran bingkai: digunakan untuk memegang diafragma pada dua sisi. kompatibel dengan tumpukan berpenjepit. jepitan diafragma harus kuat dan akurat. dilengkapi sepasang penutup celah, kompatibel dengan pemegang slide diafragma kompatibel dengan pemegang slide diafragma diafragma anak panah buah bahan: plastik abs (kaku dan tahan terhadap panas), warna hitam, tak mengkilap ukuran: (pilot), celah rapi dan lurus anak panah tinggi terletak tengah. kompatibel dengan pemegang slide diafragma layar transduser buah bahan: plastik transduser, tidak licin (mengkilap) dengan tiang penyangga dia. mm. jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. ukuran sekitar: mm, tebal mm, membentuk bidang datar dapat terpasang dilepas secara mudah pada tumpukan berpenjepittumpukan berpenjepit, pak isi pak bahan: plastik polycarbonate dilengkapi pengatur sudut untuk mendudukkan posisi lensa pada rel presisi. terdapat tuas yang bila ditekan maka tumpukan berpenjepit dapat bergerak lancar. bila tidak ditekan maka tumpukan berpenjepit tak dapat digerakkan. lubang pada tumpukan kompatibel dengan batang penyangga sistem dia. kaca lingkaran buah bahan: gelas optik, semua permukaan bening (dipoles) atau salah satu bidang datar setengah lingkaran buram (tidak dipoles). ukuran: (tebal) jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. prisma, siku siku buah bahan: gelas optik, semua permukaan bening (dipoles) atau salah satu bidang datar segi tiga siku siku buram (tidak dipoles). ukuran: mm, model lensa bikonvex, dapat dikombinasikan dengan lensa bikonkaf. ukuran: mm, r60 cermin kombinasi buah bahan: plastik abs diverkrom panjang fokus sekitar mm, panjang setiap sisi sekitar tebal sekitar berfungsi sebagai cermin cekung, cembung dan datar permukaan cermin mengkilap rata model lensa bikonkaf. ukuran: mm, r60. radius bikonkaf dan radius bikonvex harus sesuai, tidak ada celah bila digabungkan. balok kaca buah bahan: gelas optik semua permukaan bening (dipoles). ukuran: mm. pemegang lilin buah bahan: plastik abs ukuran: dia mm, tinggi bak persegi panjangak bujur sangkarsembilan belas). eksperimen percobaan berbasis ktp dan menggunakan seluruh alat yang tersedia atau jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min.hijahijalistrik magnet ukuran sistem lubang poros mm, lubang speaker speaker poros dia. dilengkapi spring hull terbuat dari berilium divernikel pegas baja divernikel. untuk ukuran jarak sistem mm, toleransi baik lubang maupun steker mm. untuk ukuran jarak sistem mm, toleransi baik lubang maupun steker papan rangkaian, lubang buah bahan: plastik abs injection dengan plug sheet lubang yang tak mudah melukai. memiliki permukaan, pada setiap permukaan terdapat lubang untuk memasangkan komponen. dalam satu kelompok terdapat buah soket yang secara kelistrikan saling terhubung. digunakan bersama komponen untuk berbagai rangkaian: mulai rangkaian listrik sederhana sampai percobaan lanjutan. plugsheet terbuat dari tembaga yang divernikel dia. lubang plugsheet mm. antar plugsheet, jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. jarak antar lubang terdekat sistem mm, jarak antar lubang tengah sistem mm. pada permukaan papan, hubungan lima lubang disabled berupa garis hitam tebal mm. dilengkapi dengan plug pelindung (penumpu) sebanyak titik pada setiap permukaan agar seluruh permukaan tidak bersentuhan langsung dengan meja. papan bagian atas dan bawah dapat mudah dibuka dan dipasang kembali. ukuran sekitar mm. jembatan penghubung, pak isi pak bahan: kuningan yang divernekel, diselubungi plastik abs (injection) dilengkapi steker sistem dengan spring hull. jarak steker sistim mm, kompatibel dengan papan rangkaian, ukuran plastik: sekitar jepit buaya, sepasang pasang seluruh permukaan diselubungi isolator plastik abs. dibagian belakang berbentuk pipa dengan lubang sistem (memungkinkan disambung kabel penghubung dia. mm, pengeditan harus sempurna (kontak baik), bagian tegasnya bekerja secara sempurna dengan bibir depan rata. terdiri dari warna merah dan hitam ukuran sekitar (dia panjang) saklar tukar, pak isi pak saklar sistem satu induk dua anak single pole double throw) saklar terpasang pada kotak plastik (pada bagian bawah dan samping yang bening, bahan pc), ukuran sekitar mm, dengan steker sistem dia. dan jarak mm. simbol garis penghubung arus listrik disabled pada tutup atas. pada bagian steker dan kotak penutup mudah dibongkar pasang untuk penggantian bila terjadi kerusakapanjang mm, ukuran penampang inti besi dilengkapi plat baja pegas pada sisinya untuk penahan bila sedang dirangkai dengan kumparan. dapat dipasang dengan inti besi sehingga membentuk inti tertutup yang diikat dengan baut pengencang. seluruh permukaan dicat (powder chatting) kecuali yang bersinggungan dengan inti besi harus rata diberinya (surface grinding). jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan mimm, ukuran penampang inti besi bentuk dilengkapi plat baja pegas yang dipasang pada sisi batang yang sama untuk penahan bila sedang dirangkai dengan kumparan. dilengkapi baut pengunci antara inti besi dan seluruh permukaan dicat (powder chatting), kecuali permukaan yang bersinggungan dengan inti besi harus rata diberinya surface grinding). bersama inti besi dan kumparan membentuk transformator dengan efisiensi min. yosteker jepit, pak isi pak bahan dari kuningan divernikel, bagian steker memakai spring hull dan isolator plastik tahan panas (bahan plastik termosetting). dilengkapi dengan lubang sistem dia. pada bagian atas dan samping. jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. ukuran keseluruhan sekitar diameter panjang mm. steker pegas, pak isi pak bahan: baja pegas tahan karat ukuran dan steker memakai spring hull. dipergunakan untuk memegang batang dengan diameter mm. magnet batang, sepasang pasang bahan: alik, masing masing dicat hitam merah (ujung tanpa cat), dilengkapi sepatu (tutup) kemagnetan. ukuran: ada lubang tengah. model kompas buah bahan rumah: plastik transparan san), jarum magnet dari magnetik steel ukuran rumah kompas: dia. mm, tinggi mm. panjang jarum mm. dilengkapi penutup dan petunjuk simpangan jarum kompas. tutup dapat dibuka dan pada saat tertutup jarum magnet tidak lepas dari dudukan bila rumah kompas dibalik. wadah sel bak elektrolisis) buah bahan: plastik transparan polycarbonate. terdapat beberapa alur pada kedua sisi bagian dalam untuk menempatkan elektroda yang berukuran s.d. mm. ukuran wadah: (point), transparan. elektroda tembaga buah bahan: lempeng tembaga curam), pada salah satu sisi di stepping grafis kode bahan cu". ukuran: mm, dapat dipasang tepat pada bak elektrolisis elektroda seng buah bahan: lempeng seng minum), pada salah satu sisi di stepping grafis kode bahan zn" ukuran: mm, dapat dipasang tepat pada bak elektrolisis elektroda besi buah bahan: lempeng besi forum), pada salah satu sisi stepping grafis kode bahan fe". ukuran: mm, dapat dipasang tepat pada bak elektrolisis jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. elektroda timbal buah bahan: lempeng timbal plumbea), pada salah satu sisi disamping grafis kode bahan pb". ukuran: mm, dapat dipasang tepat pada bak elektrolisis spesifikasi s.d. yang terdiri dari tiga resistor, lampu led, saklar satu kutub dan pemegang lampu masing masing terpasang pada kotak plastik (badan berwarna bening bahan pc) ukuran sekitar x16 dengan steker kuningan dia. divernikel dan jarak sistem lengkap dengan spring hull. simbol permanen pada tutup (tak mudah lepas). antara bagian bawah (bersteker) dan kotak penutup mudah dibongkar pasang untuk penggantian komponen bila terjadi kerusakan. resistor pak isi resistor pak isi resistor 2w, pakis saklar satu kutub buah saklar sistem nyala padam single pole single throw) pemegang lampu pak isi pak berfungsi sebagai pemegang lampu bola lampu, .3a, pak isi kawat konstanta rol panjang: dia. kawat: mm, digulung rapi pada rol plastic kawat mikro rol panjang: dia. kawat: mm, digulung rapi pada rol plastic kawat sekering rol dipergunakan untuk percobaan hubung singkat. bahan kawat dominan besi, putus dengan arus maksimal a dc: tegangan digulung rapi pada rol plastik. panjang kawat jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. kawat tembaga rol panjang: dia. kawat: dia mm, digulung rapi pada rol plastic serbuk besi botol serbuk besi halus kering, dalam botol penabur. berat serbuk minimal gram. dipergunakan untuk mengamati pola medan magnet. pemegang baterai, pak isi pak bahan: plastik transparan polycarbonate, dengan steker sistem diameter dengan spring hull divernikel, jarak steker sistem mm. ukuran untuk batee ukuran dj: dapatdipasang pada papan rangkaian. pada bagian bawah pemegang batee ada simbol kutub baterai secara permanen. kabel penghubung, merah, pak isi pak kabel penghubung berinti serabut kawat tembaga halus terisolasi plastik merahmerahkabel penghubung, hitam, pak isi pak kabel penghubung berinti serabut kawat tembaga halus terisolasi plastik hitambatang pvc, pak isi pak bahan: pvc, warna abu abu ukuran: (panjang dia) dipergunakan minimal untuk percobaan listrik statis, konduktor nonkonduktor batang flexiglass, pak isi pak bahan: flexiglas, bening ukuran: (panjang dia) jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. dipergunakan minimal untuk percobaan listrik statis, konduktor non konduktor. kain wol dan kain sutra set ukuran masing masing sekitar mm, warna polos magnet pemetaan, pak isi pak magnet jarum panjang sekitar terpasang permanen dalam rumah plastik bening berdiameter sekitar dilengkapi skala dan arah mata angin. model motor listrik generator buah ukuran kerangka sekitar mm. semua komponen utama dapat terlihat langsung. kumparan dapat berputar bebas. bagian stator berkerangka plastik, dilengkapi steker sistim jarak mm, kompatibel dengan papan rangkaian. pada poros ada roda fully dia. dari bahan plastik logam. dilengkapi tali fully yang kompatibel dengan roda katrol dia. mm. sebagai motor mampu berputar pada tegangan s.d volt. sebagai generator minimal mampu menyalakan lampu led. dilengkapi tulisan (indikator) tentang tegangan kerja v), tanda kedua kutub listrik, dan tempat magnettigakuning,jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. atau bahan lain yang lebih kokoh ukuran 60x26x16 cm, warna kuningaarumomesa catu daya buah catu daya tegangan rendah untuk memasok tegangan dan dc. seluruh kerangka badan (body) bagian luar terbuat dari plastik abs sehingga pemakai aman terhadap kontak badan maupun kejutan akibat arus listrik. tegangan masukan vac, hz. kabel utama (power) isi panjang min. meter dengan kontak tanah (eating grounded), soket tidak dapat dilepas. pada penggunaan beban tegangan boleh turun maks saklar utama on off dengan lampu indikator. pada beban pengaman elektronik harus berfungsi. dilengkapi dengan rangkaian elektronik pengaman beban lebih, tombol reset pada output dengan lampu indikator beban lebih. dengan soket terminal keluaran untuk dan dc. kedua soket warna biru, soket merah dan hitam. lubang soket system dia. dan steker dapat masuk soket seluruhnya. catu daya dapat ditumpuk untuk memudahkan dalam penyimpanan. ukuran body sekitar mm. data data termasuk nama logo produsen (merk) harus disabled permanen secara rapi dan jelas pada badan catu daya. kelengkapan: buku petunjuk dalam bahasa indonesia, lengkap dengan diagram rangkaian elektroniknya. sepasang kabel penghubung warna merah dan hitam, berinti serabut serabut kawat tembaga halus terisolasi plastik. masing masing panjang cm, arus maks berisi sekitar kawat tembaga lengkap dengan steker sistem dia. bergegas divernikel.jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. empat lengan dengan beban pengatur yang dapat digeser geser (tidak boleh lepas), dilengkapi piring cawan. lengan bertumpu pada pisau baja keras pada bantalan batu agar'yang kekerasannya setara. dilengkapi peredam magnetik, pada lengan pendek yang membawa piring neraca,terdapat sekrup menyetel keseimbangan (nol). tersedia fasilitas untuk menimbang benda dalam zat cair, berupa landasan dengan ketinggian yang dapat diatur. kapasitas penimbangan 3119gr, ketelitian mg: ada merk (logo produsen). disertai buku petunjuk dalam bahasa indonesia. bahan alumunium die casting multimeter, analog buah digunakan untuk mengukur tegangan, arus dan hambatan. dilengkapi pengatur "nol" ohm dan sekering pengaman. dengan tanda tanda yang jelas, mudah dibaca untuk siswa. spesifikasi umum drop shock proof dengan pengaman pencegah pembebanan lebih resistansi tinggi sampai motm dengan tegangan rendah. tersimpan dalam kotak plastik kokoh dilengkapi tutup plastik protective full face cover). batas batas: volt d.c. d.c, minimal dalam langkah arus d.c. 50u minimal langkah volt a.c. a.c, minimal dalam langkah hambatan terdapat rangkaian pelindung dengan fuse akurasi plus minus pada skala penuh, dilengkapi dengan kabel probe terisolasi (merah hitam). lengkap dengan baterai dan buku petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia: ada merk (logo produsen) tabung penyaringan set bahan plastik transparan san), diameter mm, tinggi sekitar mm, tebal mm. dilengkapi dengan kasa stainless kuat berbingkai untuk menahan pasir, dipasang dasar tabung. bagian tengah dasar tabung terdapat lubang berpita dengan diameter luar mm, panjang pipa mm, kompatibel dengan selang plastik jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. cermin datar lipat dengan busur set terdiri dari buah cermin datar ukuran masing masing cermin sekitar kedua cermin terpasang permanen pada dudukan plastik injection. kedua cermin tersambung dengan sistem engsel. sudut putar kedua cermin dapat diatur antara dilengkapi busur yang berfungsi sebagai landasan yang dilengkapi pengatur besarnya sudut. busur dapat dirakit dengan salah satu cermin secara kokoh dan dapat dibongkar pasang untuk disimpan. tebal busur mm, diameter minimal meter dasar basic meter), pak isi pak digunakan sebagai alat ukur arus dan tegangan dengan shunt dan pengganda terpasang pada alat. dilengkapi dengan tutup geser untuk mengubah fungsi sebagai amperemeter atau voltmeter. pada posisi alat berfungsi sebagai amperemeter dengan batas ukur ua, ma, (dc). pada posisi alat berfungsi sebagai voltmeter dengan batas ukur mv, dan (dc). skala ganda, dengan batasan dan hambatan dalam sekitar ohm dengan pencegah pembebanan lebih, dilengkapi pengatur kalibrasi jarum. ketelitian pada simpangan penuh. terpasang dalam kotak plastik abs, ukuran sekitar mm, disertai konektor (merah hitam), serta buku manual penggunaan alat ukur. dilengkapi dioda pengaman, soket untuk ground warnanya hitam, untuk tegangan dan arus warnanya merah. setiap soket tak boleh lepas (dilengkapi pengunci). lubang soket sistem dia. mm. steker seluruhnya dapat masuk soket. link buah diameter mm. kumparan atau spiral mengkilap dari kawat baja yang pipih tanpa karat, ukuran panjang bila dirapatkan mm. digunakan untuk memberi pengertian mengenai gelombang dan sifat sifatnya. biologi jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. mikroskop siswa buah mikroskop siswa molekular dengan lensa okular: okular 10x dengan penunjuk lensa objektif aromatik: diafragma disk, cermin datar dan cekung. konstruksi logam besi padat, stabil dan kuat, meja horizontal dengan penjepit mikrokroslide. kemiringan badan mikroskop terhadap penyangga bisa diatur, terdapat pengatur fokus halus dan kasar, terdapat komponen pengunci sehingga lensa tidak menyentuh kaca obyek. komponen lensa dan asesoris disimpan dalam kotak kayu, dilengkapi dengan penutup khusus dari plastik polythene transparan untuk penahan debu, kuat dan tidak mudah robek serta dilengkapi silika gel. dilengkapi dengan buku petunjuk pemakaian dan pemeliharaan dalam bahasa indonesia. perangkat pemeliharaan mikroskop set terdiri dari alat alat sebagai berikut: kertas untuk pembersih lensa pack), kunci allen set lengkap), obeng halus set lengkap), alat khusus pembuka baut pengatur fokus yang sesuai dengan mikroskop alat semprot udara dilengkapi dengan sikat halus untuk membersihkan lensa. ditempatkan dalam dompet kanvas preparat kering buah disiapkan pada kaca mikroslaid jernih dengan ukuran sekitar: mm. ditutup dengan kaca penutup, lengkap dengan keterangan spesimen. spesimen terlihat jelas, tidak rusak, transparan. preparat kering, tulang rawan hyalina buah memperlihatkan struktur jaringan tulang rawan atau hialin mamalia sehingga terlihat sel dan intinya, san utuh dan tidak robek preparat kering, tulang keras buah memperlihatkan struktur jaringan tulang keras mamalia, terlihat sistem havens, san utuh tidak robek preparat kering, batang dikotil buah memperlihatkan struktur batang, penampang melintang batang dikotil heliantus hibiscus cucurbita). san utuh dan tidak robek, terlihat jelas epidermis, xilem dan from yang dibatasi kambium. (diberi dua macam pewarnaan) preparat kering, batang monokotil buah memperlihatkan struktur batang, penampang melintang batang motil zea mays). san utuh dan tidak robek, terlihat jelas xilem dan from yang tersebar (diberi dua macam pewarnaan) preparat kering, akar dikotil. buah memperlihatkan struktur akar, penampang melintang akar dikotil dari tanaman yang sama dengan struktur batang helianthus hibiscus cucurbita). san utuh dan tidak robek, terlihat bagian rambut akar, silinder pusat. (diberi dua macam pewarnaan) jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. preparat kering, akar monokotil. buah memperlihatkan, struktur akar, penampang melintang akar monokotil dari tanaman yang sama dengan struktur batang. terlihat bagian rambut akar dan silinder pusat (diberi dua macam pewarnaan) preparat kering, daun dikotil buah memperlihatkan struktur daun, penampang melintang daun terlihat jaringan epidermis dengan stomatanya, palisade, dan jaringan spon serta jaringan pengangkut. (diberi dua macam pewarnaan) preparat kering daun monokotil buah memperlihatkan struktur daun, penampang melintang daun monokotil zea mays). diberi dua macam pewarnaan. preparat kering, otot lurik mamalia buah memperlihatkan struktur membujur jaringan otot lurik mamalia. terlihat bagian yang terang dan gelap serta inti. (diberi pewarnaan) preparat kering, otot polos mamalia buah memperlihatkan struktur membujur jaringan otot polos pada usus halus mamalia. terlihat sel sel otot polos dengan intinya. (diberi pewarnaan) preparat kering, otot jantung mamalia buah memperlihatkan struktur membujur jaringan otot jantung mamalia dan diskus interkalasi. terlihat serabut otot jantung dengan percabangan. (diberi pewarnaan) preparat kering, sel darah merah buah memperlihatkan sel darah merah manusia. preparat kering, sel darah putih buah memperlihatkan sel darah putih manusia beserta inti sel. preparat kering paramaecium buah memperlihatkan paramaecium dan alat geraknya, tidak tercampur dengan organisme lain preparat kering hydra buah memperlihatkan hydra utuh dengan tentakelnya preparat kering spirogyra buah memperlihatkan spyrogyra dengan chloroplasnya bentuk spiral preparat kering jamur aspergillus buah memperlihatkan jamur aspergillus dengan konidianya kotak penyimpanan preparat buah bahan: kayu plastik, dengan penutup. untuk penyimpanan said preparat kering kaca benda, (pak isi pak kaca jernih berukuran mm. digunakan untuk meletakkan objek yang akan diamati dengan mikroskop jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. kaca penutup (pak isi pak kaca jernih berukuran mm. digunakan untuk menutup objek yang akan diamati dengan mikroskop perangkat alat bedah set semua komponen terbuat dari stainless steel terdiri dari: pisau bedah dengan mata pisau berujung lancip dan lengkung, inset, gunting dengan ujung lurus dan bengkok, kaca pembesar, rantai dengan kawat pengait. ditempatkan dalam dompet kanvas dengan zipper. kancing genetika set untuk mempelajari konsep genetika yang mewakili pasangan pada lokus gen, dapat mudah dibongkar pasang. sehingga bisa dipakai untuk menstimulasi persilangan dengan sifat. terdiri dari macam warna: merah, putih, hijau, kuning dan hitam masing masing pasang serta memiliki bentuk dan ukuran yang sama. semua warna dapat saling berpasangan. dengan petunjuk pemakaian dalam bahasa indonesia. seluruh komponen kit ditempatkan pada wadah bersekat untuk memisahkan setiap warna. lup kaca pembesar buah pembesaran kali, lensa kaca dia. mm, berbingkai logam stainless steel dan lengkap dengan pemegang. respirometer buah jenis sederhana, untuk menentukan banyaknya yang dikonsumsi oleh serangga atau tumbuhan. pipa kaca kapiler dengan skala ketelitian berwarna mencolok serta tidak mudah hilang. terpasang pada bantalan dari plastik dengan penjepit spring steel. salah satu ujung pipa yang diperbesar tersambung (dapat dipasang dan dilepas) tabung dengan volume sebagai tempat makhluk hidup (spesimen). lumpang dan alu set lumpang berbentuk mangkuk dari porselen dengan dasar lumpang rata dan kasar, permukaan luar licin dengan alu yang ukurannya bersesuaian. diameter lumpang mm. pelat lempeng tetes buah bahan: porselen putih dengan lekukan, diameter lekukan sekitar cm. ukuran sekitar mm. dilengkapi dengan kaki karet untuk kestabilan. tabung reaksi mm, pak isi pak bahan: kaca borosilikat, dinding medium, dengan ujung tabung berpikir. ukuran: dia. mm, tebal dinding sekitar mm. penjepit tabung reaksi, pak isi pak terbuat dari kayu, dengan jepitan pegas baja untuk memegang tabung reaksi diameter mm,panjang mm. sikat tabung reaksi, pak isi pak kepala berbulu keras diameter mm, pada tangkai dari kawat yang diputar. panjang sekitar cm. jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. rak tabung reaksi, buah dari kayu keras (min kelas2), lubang dalam dua baris (total lubang) berdiameter sekitar mm. pada bagian dasar terdapat lekukan sehingga tabung stabil ditempatkan. digunakan sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi dengan dia. mm. baseline baseline, pasta, botol plastik berisi gram. untuk melapisi sambungan kaca agar kedap udara. sodium hydroxide natrium hidroksida, oh, padatan berbentuk serpihan, atau butiran, botol berisi gram. diberi label peringatan: iritasi pada mata. kertas lakmus pak lakmus merah dan lakmus biru. tiap warna terdiri dari pak. tiap pak berisi buku, tiap buku terdiri dari lembar lakmus. buret, berupa bahan untuk membuat larutan buret untuk resep digunakan dalam pemeriksaan kualitatif protein, masing masing bahan dikemas secara terpisah dalam botol gelap, diberi label nama bahan kimia, dilengkapi dengan petunjuk pembuatan larutan buret. benedict satu paket dalam botol gelap dengan label: nama zat dan tanggal pembuatan lugol dalam botol gelap kapur tohor dikemas dengan plastik termometer badan (klinik), air raksa buah termometer raksa, skala mudah baca dan tidak mudah hilang, dengan rentang suhu derajat celcius skala dalam wadah plastik dan tidak mudah lepas. hygrometer buah type gantung, terdiri dari termometer basah dan kering rentang s.d. derajat celcius, skala derajat pada lempeng logam atau plastik, dilengkapi dengan tabel untuk menentukan kelembaban, dilengkapi dengan petunjuk pemakaian. auksanometer set untuk menentukan kecepatan pertumbuhan tanaman. bahan alas plastik atau logam, dengan tiang dari logam. terdiri dari katrol dengan penunjuk skala pertumbuhan. rentang pengukuran minimal cm, skala cm, petunjuk pada skala harus menunjukkan ukuran pertumbuhan sesungguhnya. dilengkapi benang dengan pemberat dan petunjuk pemakaian dalam bahasa indonesia. jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. cawan petri buah bahan: borosilikat. ukuran: tinggi dia. mm, dengan dia. tutup pipet tetes, pak isi pak kaca dengan pemompa dari later. panjang gelas kimia buah kaca borosilikat, tahan panas, bibir tuang, volume: gelas kimia buah kaca borosilikat, bentuk rendah dengan bibir tuang volume: gelas kimia buah kaca borosilikat, bentuk rendah dengan bibir tuang volume: labu erlenmeyer buah bahan: kaca borosilikat. volume: sumbat karet lubang buah sumbat dapat terpasang pada labu erlemeyer bahan sumbat karet berkualitas baik, shore lubang pada sumbat karet digunakan untuk memasang pipa kaca sumbat karet lubang buah sumbat dapat terpasang pada labu erlemeyer lubang pada karet digunakan untuk memasang tumbuhan. bahan sumbat karet berkualitas baik, shore silinder ukur, buah bahan: kaca borosilikat. volume: dengan skala ml, terdapat bibir tuang dan tidak mudah hilang silinder ukur, buah bahan: kaca borosilikat volume: dengan skala ml, terdapat bibir tuang dan tidak mudah hilang kaca arloji buah bahan: kaca borosilikat, tahan panas diameter corong kaca buah diameter kurang lebih diameter batang pengaduk, kaca buah ukuran: (panjang dia). satu ujung bulat, ujung lainnya pipih untuk meremukkan kristal pembakar spiritus, kaca buah wadah dari kaca volume dengan tutup dari plastik, dan berbumbu kertas saring, pak isi pak diameter jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. pipa panjang buah bahan: kaca soda, ukuran: panjang keseluruhan mm, bercabang pada salah satu ujungnya dia. lubang pipa kaca mm, digunakan untuk membuat model paru paru pipa buah terbuat dari kaca soda. bentuk huruf ukuran panjang cm, temukan dengan diameter lubang cm. dapat masuk pada sumbat karet lubang. kuadrat. buah bahan: batang stainless steel, ukuran: mm, dia. batang baja mm. sudut sudut dipancing dengan sekrup palang (kupu kupu) yang tidak mudah lepas. digunakan untuk pengambilan contoh populasi tumbuhan hewan lapangan. dapat dilipat. static buah static lengkap dengan landasan bentuk lempengan dan batang, ukuran landasan sekitar mm, diameter batang panjang mm. bahan batang stainless steel. klem universal buah bahan aluminium die casting, dengan batang dari st. steel, dapat menjepit benda dengan dia. 2mm 70mm pada ujung dilengkapi cork gabus tebal, dilengkapi baut kupu kupu dari st. steel, baut tidak dapat dilepas boss head buah celah bentuk untuk kontak titik pada batang dengan diameter sampai mm, lengkap dengan buah baut pengencang dari baja divernikel atau stainless still baut tidak dapat dilepas tensi meter digital (otomatis tensi meter) buah digunakan untuk mengukur tekanan darah manusia, pistol dan pistol dengan akurat. menggunakan manset lengan yang tahan lama, mudah dioperasikan. rentang pengukuran tekanan hg, penyimpangan maksimum pulse menit penyimpangan maksimum dapat menggunakan baterai aa) atau adaptor. lingkaran lengan mm. dilengkapi dengan petunjuk pemakaian dalam bahasa indonesia. model anatomi terbuat dari plastik pvc durable kualitas baik. struktur mirip aslinya, pengecatan menggunakan bahan cat anti toxin yang aman dan diberi nomor dan dilengkapi dengan keterangan dalam bahasa indonesia. model, mata manusia buah ukuran minimal lebih besar dari ukuran asli, memperlihatkan bola mata dan bagian bagiannya termasuk tulang hidung, tulang mata dan saraf, kornea lensa dibuat dari bahan transparan, dapat dibongkar pasang untuk menunjukkan bagian bagian mata, otot penggerak mata. terpasang pada alas yang stabil. jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. model, telinga manusia buah ukuran minimal lebih besar dari ukuran aslinya memperlihatkan telinga manusia bagian luar, tengah, dan dalam terpasang pada alas yang stabil. model, jantung manusia buah ukuran minimal ukuran sesungguhnya, dapat dibuka untuk memperlihatkan jantung dan bagian bagiannya (serambi kanan dan kiri, bilik kanan dan kiri, tricuspis, bicuspis) dipergunakan untuk mempelajari aliran darah. terpasang pada alas yang stabil. peraga carta spesifikasi umum carta, bahan carta kertas minimal dengan laminasi dilapisi pernis.icantumkan. bagian atas dan bawah diberi lis dengan penggantung, skala harus proposional dengan aslinya. carta, hukum mendel buah persilangan monohibrid dan hibrid (contoh pada tumbuhan), dominan, intermediet dan resesif. carta, perkembangbiakan tumbuhan generatif buah menunjukan pembuahan pada tumbuhan berbunga dan pertumbuhan biji sampai berkecambah membentuk siklus. pembuahan ganda. struktur bunga terlihat jelas dengan bagian bagiannya, mengacu pada buku referensi (dicantumkan). penampang memanjang mewakili bunga sempurna yang menunjukkan tabung buluh sari ketika pembuahan. carta, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buah menunjukkan berbagai cara perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas, rhoma, meraih, tunas adventif, umbi batang. carta, hewan tinggi generatif (vertebrata) buah menunjukan genesis dan spermatogenesis, fertilisasi eksternal dan internal, tipe penetasan telur dan inkubasi telur (vivipar, vicar, ovovivipar) carta, sistim saraf manusia buah menunjukan sistem saraf manusia, penampang membujur otak manusia, medula spinalis, bagian bagian sel saraf, bentuk sel saraf sensorik, motorik dan penghubung. mekanisme gerak refleks. carta, peredaran darah manusia buah menunjukan contoh sel sel darah manusia(sel darah merah, sel darah putih dan keping keping darah), sistem peredaran darah besar dan kecil manusia. diberi keterangan nama dari bagian bagiannya. jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. carta, pencernaan manusia buah menunjukan sistem pencernaan makanan manusia, penampang membujur kepala dan leher, kelenjar dan organ pendukung, penampang melintang usus halus menunjukkan pembuluh mph, pembuluh dan pembuluh darah. carta, sistim ekskresi manusia buah menunjukan potongan membujur ginjal, dengan korteks, medula, neuron, badan malpighi (simpai kapsul bowman dan glomerulus), tubulus. carta, pernapasan manusia buah menunjukan sistem pernafasan manusia bagian frontal. dilengkapi bagian terkecil dari paru paru (bronkiolus, alveolar). proses ekspirasi dan inspirasi carta, jaringan tumbuhan buah menunjukan struktur jaringan akar, batang dan daun monokotil dan dikotil. carta, macam macam penyerbukan buah menunjukan beberapa penyerbukan (penyerbukan sendiri, tetangga, silang), dan beberapa contoh proses penyerbukan yang dibantu hewan. carta, otot manusia buah menunjukan otot polos, lurik dan jantung, secara khusus ditunjukkan bagian bagian dari otot lurik (perut otot, berkas otot, serabut otot, dan tendon). ditunjukkan pula contoh otot riset, bisa, elektor, ekstensif, predator. carta, alat reproduksi manusia buah menunjukan penampang pinggul pria dan wanita, testis dan ovarium dilengkapi dengan nama nama bagiannya. carta organisasi kehidupan buah menunjukkan organisasi dari tingkat sel hingga organisme carta metamorfosis buah menunjukkan metamorfosis sempurna dan tak sempurna carta tahapan perkembangan manusia buah menunjukkan tahapan perkembangan manusia mulai dari bayi hingga dewasa dengan ciri cirinya carta alat indra buah menunjukkan bagian bagian dari mata, telinga, hidung, lidah dan kulit carta sistem periodik buah dicetak pada plastik atau kertas beriluminasi. ukuran sekitar mm. edisi terbaru, terisi unsur. carta memperlihatkan simbol atom, nomor atom, massa atom relatif, konfigurasi elektron, energi ionisasi pertama, massa jenis, titik leleh atau titik didih untuk setiap unsur. pengelompokkan unsur unsur (logam, non logam, semi logam, gas, cair) dalam carta dibedakan berdasarkan warna. jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. kartu binatang set foto binatang khas geografis indonesia dan dunia, hewan langka, ukuran kartu 8x10 pada sudut dibuat radius, dicetak pada kertas minimal dilapisi pernis. jum lah kartu sebanyak lembar masing masing berisi macam binatangkartu tumbuhan set foto tumbuhan khas yang hidup pada ekosistem dan takson yang berbeda seperti contoh tumbuhan air dikotil monokotil, tumbuhan padang pasir, dsb. ukuran kartu x10 pada ujung dibuat radius, dicetak pada art karton minimal gr m2 dilapisi pernis. jum lah kartu sebanyak lembar masing masing berisi macam tumbuhanperaga bioplastik spesimen asli blok dalam acrylic resin jernih sehingga tampak jelas, berbentuk balok persegi berukuran min x12 yang tebalnya minimal atau disesuaikan dengan ukuran spesimen. didalam blok, terdapat skala, dan deskripsi singkat mengenai mengenai habitat atau karakteristik jenis, tanpa label nama spesies, diberi kode nomor, setiap set disertai dengan kunci determinasi atau deskripsi. deskripsi menjelaskan ciri ciri, siklus hidup dan takson, serta kunci determinasi dalam bentuk cetak kit bryophyta set terdiri dari blok masing masing blok berisi tumbuhan per spesies pada setiap blok, harus terlihat bentuk individunya, ukuran tumbuhan cm, mewakili lumut daun atau lumut hati. ada buku deskripsi dan disertai kunci determinasi secara makroskopis, untuk menuntun menemukan genus, dalam satu kesatuan, tidak terpisah perspesies. dikemas dalam satu kotak, diberi nama kit dan identitas perusahaan. tiga jenis lumut dapat dipilih dari: marchantia sp., gallus dichotoma lengkap dengan the archegoniofor polytricha sp. atau dicranum sp. lengkap dengan sporofit rhodobryum sp. atau hypnodendron sp. dengan atau tanpa sporofit insiden sp. atau plagiochila dengan atau tanpa sporofit leucobryum atau campylopus sp. dengan atau tanpa sporofit belum sp. rhizogonium sp. dengan sporofit dumortiera sp, gallus dichotoma dan the archegonium kit pteridophyta set terdiri dari blok masing masing berisi minimal spesies, mewakili jenis paku homofon, heterosfor dan paku peralihan. ukuran spesimen cm. ada buku deskripsi dan dilengkapi kunci determinasi penunjuk genus dalam satu kesatuan, tidak perspesies. dikemas dalam satu mel memtinansoattntmns nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. kotak, diberi nama kit dan identitas perusahaan tiga jenis tumbuhan paku dapat dipilih dari: eguisetum sp. lengkap akar, batang bercabang dan strobilus selaginella sp. lengkap akar, batang, daun dan strobilus lycopodium lengkap akar, batang daun dan strobilus hymenopillum selengkap akar, batang daun dan sous drymoglossum sp. lengkap akar, batang, daun dan sous salina sp. maksila sp. lengkap akar, batang dan daun radiatum sp. lengkap akar, batang daun dan sous buku panduan penggunaan alat biologi buah berisi seluruh aktifitas penggunaan peralatan biologi lengkap dengan petunjuk praktikum kegiatan dilengkapi tujuan, langkah kerja dan alat evaluasi. aktifitas penggunaan alat berisi minimal aktivitas. buku dicetak pada kertas isi hvs min gr, kertas sampul art paper min ukuran a4. pada sampul halaman belakang tertulis identitas perusahaan minimal nama, alamat, nomer telepon. peralatan laboratorium bahasa lab bahasa berbasis komputer jum lah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. komputer clientoptical drive dvd cdr combo drive networking ethernet maps dan pci wireless lan turbo technology vga integrated display adapter, minimum audio integrated audio adapter i o ports usb serial, parallel, sata, klan, ethernet rj peripheral keyboard, optical mouse unit uni directional headset with 40mm speaker include splittstudent) software aplikasibranded yangnama alat dan spesifikasi minimal satuan min. komputer serverpartitions) optical drive dvd cdr combo drive networking ethernet gigabit maps vga minimum supports dual view, lcd monitor lcd projector) audio integrated audio adapter i o ports internal media card reader, usb serial, parallel, sata, utp rjmaster) software aplikasi aplikasi perkantoran legalyang mudah ditemukan pasaran daninstalasi jaringan technology access point router, supports .11b g number access point (two) access point, masing masing untuk (sembilan) komputer client ports ports lan maps port wan, auto mdi mdi x. antenna detachable dipole antenna. jum lah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. wireless security wpa, wpa psk, wpa2, wpa2 psk supports wep bit. wireless features wireless client isolation, universal repeater wds repeater increase wireless coverage. wireless operations access point, router, gateway, bridge, access point repeater access point client disp. configuration web based management instalasi termasuk aksesoris instalasi lan, setiap (sembilan) komputer handle oleh access point garansi (satu) tahun, disertai surat pernyataan garansi dari distributor resmi (bermeterai) standar kualitas iso dan telah disertifikasi oleh departemen komunikasi informatika keterangan dilengkapi dengan surat keterangan dukungan distributor resmi ups uninterruptible power supply output power capacity power factor 75x higher backup time minutes (dengan beban set dan monitor) output waveform simulated sine wave output power voltage input power voltage 250vac input power frequency protection overload short circuit protection, overline noise protection smart avr technology built in stabilizer( avr) battery type maintenance free, sealed lead acid, better casing fire resistance caseunit ups harus mampu dibebani dengan set monitor dilengkapi dengan surat keterangan dukungan distributor resmi lcd projectornama alat dan spesifikasi minimal satuan min.software aplikasi client server dan dapat beroperasi dengan baik dengan menggunakan topologi jaringan nirkabel (wireless) server side digunakan oleh instruktur gurupengguna bisa memilih tampilan skin themes yang sudah disediakan. fungsi pengaturan: pengaturan konfigurasi setting kelas pembelajaran. pengaturan informasi tentang siswa i yang terdaftar pada kelas. komunikasi data: server client, one to one. server client, one to broadcast). server client, one to many selected). file transfer. dapat mengirim file video, gambar dan dokumen client. dapat mengirim data beberapa atau semua client secara simultan. pengiriman data dapat dilakukan secara tersembunyi (tanpa membutuhkan konfirmasi client) atau dengan konfirmasi client. server dapat mengumpulkan file file dari client. fitur chatting. server dapat melakukan chatting p2p peer peer) dengan client. server dapat mengijinkan client untuk berkomunikasi dengan client lainnya dan semua percakapan akan diketahui oleh server yang akan menjadi pemantau sewaan spamntmtawa nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. (observer). server dapat menambah chat room dan menambahkan beberapa client sesuai yang dikehendaki atau seluruh client. konfigurasi chat room yang telah dibuat dapat disimpan untuk dapat ditampilkan dengan cepat tanpa mengulang proses pembuatan chat room dan penambahan client pada chat room tersebut. data yang dikirim maupun diterima harus dikompresi terlebih dahulu untuk meminimalkan penggunaan bandwith. video streaming: broadcasting dari server seluruh client. server dapat menyiarkan video client tertentu atau seluruh client yang online. menggunakan kompresi video untuk meminimalkan penggunaan bandwith. komunikasi suara: server broadcasting seluruh client. server berkomunikasi dua arah (full duplex) dengan salah satu client, dan client yang lain mendengarkan. menggunakan kompresi suara. assessment tes dan kuis: dilengkapi dengan contoh soal soal yang sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan ktp). dapat memasukkan set pertanyaan untuk test uji kemampuan dan kuis. pertanyaan dikelompokkan berdasarkan konteks soal dan tingkat kesulitan soal. dapat membuat set pertanyaan yang merupakan gabungan beberapa pertanyaan dengan konteks dan tingkat kesulitan soal yang sama yang dapat ditampilkan secara acak. soal merupakan pilihan ganda, isian, merangkai kata, dan dapat dilengkapi dengan gambar maupun video. dapat memasukkan jawaban beserta skor untuk setiap pertanyaan. untuk soal soal pilihan ganda dan mencocokkan, secara otomatis sistem dapat menghitung nilai total individual, maupun keseluruhan. dilengkapi dengan fungsi fungsi statistik deskriptif (mean, median, modus dan standar deviasi, dan untuk mendapatkan gambaran kemampuan siswa i secara komprehensif. hasil statistik disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. data nilai tes dapat diekspor kedalam lembar kerja worksheet). data nilai tes dapat dicetak. jum lah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. kontrol jarak jauh remote control and monitoring): server dapat menjalankan dan mematikan aplikasi pada komputer client. server bisa melihat aktivitas monitor client. server bisa mematikan komputer client. server bisa mengontrol keyboard dan mouse komputer clientkaya akan video, animasi, simulasi, dan ilustrasi. dilengkapi dengan kamus indonesia inggris vice versa yang dapat diperbaharui oleh pengguna yang mempunyai akses. data disimpan dengan menggunakan sistem basis data untuk tingkat kehandalan yang optimum dan kemudahan pembaharuan. dilengkapi dengan modul penambahan konten. keamanan: fasilitas user group management. pengguna dilengkapi dengan kata sandi, dan disimpan dengan menggunakan algoritma hash untuk keamanan yang optimal. jum lah pengguna yang dapat didaftarkan dalam sistem ini tidak dibatasi. pengguna dikelompokkan berdasarkan kelompok tingkat akses. kelompok tingkat akses bisa diperbaharui kapan pun. keamanan soal dan jawaban. data soal dan jawaban disimpan basis data dan dilengkapi dengan kata sandi. client side digunakan oleh siswaclient bisa memilih tampilan skin themes yang sudah disediakan. komunikasi data: komunikasi data client server, one to one (full jum lah min. duplex). upload file server. dapat mengirim file video, gambar dan dokumen server. dapat menampilkan konfirmasi pengiriman data server. fitur chatting client server, client to client apabila diperbolehkan oleh server, dengan kondisi server sebagai observer pemantau). video streaming: menampilkan video streaming dari server. dapat menampilkan video secara full screen. komunikasi suara: client berkomunikasi dua arah (full duplex) dengan server. client dapat mengatur volume audio secara digital. menggunakan kompresi suara. assessment tes: dapat melakukan tes dengan set pertanyaan yang telah disiapkan server. dapat melihat jawaban beserta skor untuk setiap pertanyaan apabila diperbolehkan oleh server. dapat melihat nilai total individual apabila diperbolehkan oleh server. dapat melihat data sejarah (historical data) assessment tes yang sudah diambil sebelumnya. dapat melihat hasil assessment tes dalam bentuk grafik untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif area area tertentu dari materi pembelajaran yang perlu ditingkatkan. dapat mencetak kertas atau mengekspor nilai individual kedalam format lembar kerja (worksheet). kontrol jarak jauh remote control and monitoring): aplikasi pada komputer client dapat dijalankan oleh server. aktivitas monitor client dapat dilihat oleh server komputer client dapat dimatikan oleh server. keyboard dan mouse komputer client dapat dikontrol oleh serverbersifat rich content, yang kaya akan video, animasi, simulasi, dan ilustrasi. dilengkapi dengan playback video. dilengkapi dengan kamus indonesia l inggris vice versa. dilengkapi dengan teknologi voice spelling untuk bahasa jum lah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. inggris. keamanan: dilengkapi dengan fasilitas kata sandi yang dapat diaktifkan apabila dibutuhkan. persyaratan tambahan instalasi dan penjelasan teknis cara penggunaan aplikasi kepada pengguna. aplikasi merupakan produk lokal bukan terjemahan atau rekayasa dari produk negara lain aplikasi sudah terdaftar hari lisensi perpetual (sekali beli berlaku untuk selamanya) jum lah lisensi minimal server dan client dapat diupgrade dengan mudah apabila terjadi perubahan pada aplikasi dan tanpa biaya (gratis) buku manual lengkap dan mudah dipahami oleh pengguna dalam bahasa indonesia lab. bahasa sistem digital multimedia jum lah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. master control program pengendali controller set console pengendali manual dengan soft touch, minimal menggunakan saklar mikro digital micro switch sistem picu tegangan. soft touch menggunakan lapisan transparan acrylic plastic mica, setara, dan dilengkapi monitor led pada tiap tombol program guru dan program siswa. console pengendali komputer berbasis grafis. menggunakan bahasa pemrograman yang sudah familiar gunakan indonesia dan sudah terhubung langsung dengan interface dan aktuator audio distributor). double console digital touch system (manual). graphic computer base system. programming dan interacting) aktuator system relay volt volt, amp max tegangan catu keluaran volt, volt volt tegangan jala jala volt s d volt ac. daya total max pengendali watt, pada beban penuh siswa. printed circuit board pertinax board layout finishing cat silver plating. jum lah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. aktuator connection relay volt volt 1a front panel monitor grafis full colour, tampil minimal atau lebih siswa, dan minimal program pengendalian guru antara lain: private, all, group, pair, reset, return call, monitoring siswa( ms),ms private group audio input head set, aux ohm, tuner, mic. impedansi ohm. audio out watt room speaker room free range khz. lcd projector unittape deck set standar produk pabrikan branded dalam negeri lokal dan bukan produk rumahan(home industri). konsumsi daya max watt. tegangan jala jala volt matic. terminal input tuner, aux, tape, mic. stereo. terminal out stereo audio out, rca terminal impedansi out put ohm. impedansi input ohm. s n db. tanggapan free minimal s d distortion max. minimal stereo dengan daya watt dvd player unit dvd portable, usb connection,uhf out audio video terminal input dan output rca nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. pengendali utamainteracting antarmuka berbasis microcontroller ') )') ))) ) ) |1set jena sesame diutamakan merek lokal, pk, volt |b. studentcontrol head set unit condensed microphone, headphone ohm. range hz dimension headphone speaker microphone dan headset bisa diatur posisinya amplifier dan front panel student unit power amp watt, amp, vdc. front panel bahan fiber glas acrylic aluminium. switch function minimal item power on off, mic on off, call,audio volume. function switch klik on klik off. monitor siswa unit layar lcd minimal volt power consumption: maksimal watt. mea menata serena sekitar volt dc, sekitar watt, computer program, repeat, compare, auto repeat. memori, cassette tape. tape play speed: normal and slow komputer siswa untuk akses mandirimeja siswa meja utama unit segi empat tanpa sekat atas, diatas meja dipasang stand untuk nomor siswa (minimal 30cm terbuat dari bahan pipa pvc ukuran diameter inchi). meja finishing cat duo, sudut meja dibuat tirus, satu meja untuk siswa dimensi minimal 122cm (segi empat sudut tirus). stand dari bahan mdf silang minimal cm. bahan minimal mdf finishing dempul plastik, epoch, terakhir cat duo. meja self access ukuran cm, tebal minimal untuk unit siswa dengan finishing cat duo pesan eng ten standart biro,dengan ukuran minimal panjang cm,lebar cm, jum lah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. bee plastik, epoch dan terakhir cat duo kabel kursi guru unit model kursi direktur sandaran tangan bisa berputar derajat, bisa disetel naik turun. kursi guru model kursi direktur ada sandaran tangan dan sandaran punggung dengan jok spon dibungkus kain sintetis pabrikan bisa berputar derajat, bisa disetel naik turun. rangka dari besi terbungkus karet keras atau yang setara. sandaran tangan dari karet keras atau yang setara. stand kaki kursi silang empat roda kursi siswa unit bahan minimal besi kombinasi kayu dan spon sebagai bahan jok, tanpa sandaran tangan dan tanpa sandaran punggung, dapat berputar derajat konstruksi kaki menggunakan besi baja. ketinggian kursi dapat stel naik turun kaki kursi (stang) bagian luar ukuran diameter minimal inchi tebal minimal ,4mm, bagian dalam ukuran diameter minimal inchi tebal minimal ,4mm. silang kaki segi empat menggunakan besi stall ukuran minimal ,4cm, tebal minimal ,4mm. tinggi kursi total dari lantai sampai permukaan jok minimal 60cm. jok menggunakan spon tebal dibungkus kain sintetis pabrikan dengan diameter minimal 30cm sistim instalasi kabel paket semua sistem kabel baik kabel power ac, kabel dc, kabel data, dimasukkan dalam kanal kabel dan ditanam lantai, dilengkapi instalasi kabel rounding. standart kwalitas penjaminan mutu. produsen komputer produk lokal, memiliki badan hukum resmi yang sudah disahkan oleh badan hukum ri pemerintah. memiliki surat ijin usaha industri yang dikeluarkan minimal oleh dinas perindustrian kabupaten kota atau dinas perindustrian propinsi, atau kementerian perindustrian memiliki merek yang sudah didaftarkan direktorat jenderal hari kementerian hukum dan ham. memiliki perwakilan untuk agen servis minimal kota besar tersebar diseluruh indonesia, dengan mencantumkan nama penanggung jawab, alamat lengkap nomor telephone. produsen peralatan lab bahasa memiliki badan hukum yang sah, pt cv ud dll. memiliki surat ijin tempat usaha bidang elektronika alat peraga pendidikan dari pemerintah daerah setempat situ). memiliki surat ijin usaha perdagangan bidang elektronika komputer sup). memiliki merek produk yang telah terdaftar direktorat jendral kementerian hukum dan ham memiliki jaringan agen perwakilan minimal (lima belas) kota besar yang tersebar pop merta soatemisna) pata nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. lengkap nomer telpon dan cc. peralatan matematika meminta soem nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. blok logika set untuk membantu menanamkan konsep himpunan, pengertian himpunan, dan operasi pada himpunan. terdiri atas buah model plastikbahan plastik abs berwarna, injection model bangun datar set untuk membantu menjelaskan pengertian dan sifat sifat bangun datar serta kebangunan dan kongruensi. bahan plastik abs berwarna, injection model persegi panjang buah) (sebanyak macam dengan warna) ukuran sisi 24cm cm, tebal buah) sisi cm, tebal buah) memakan kota minimal han nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. model persegi buah) (sebanyak macam dengan warna) ukuran sisi cmx cm, tebal buah) sisi cm, tebal buah) model jajargenjangmodel belah ketupat buah) (sebanyak macam dengan warna) ukuran diagonalnya dan cm, tebal buah) diagonalnya dan cm, tebal buah) model trapesium buah) (sebanyak macam dengan warna) ukuran panjang sisi sejajar dan cm, tinggi buah) panjang sisi sejajar dan cm, tinggi buah) tebal pada bangun datar yang besar pada titik sudutnya diberi huruf dan pada bangun datar yang kecil pada titik sudutnya diberi huruf dan model bangun datar besar dan kecil dibangun model segitiga set untuk membantu menjelaskan pengertian, jenis jenis dan sifat segitiga, kebangunan dan kongruensi. bahan plastik abs berwarna, injection segitiga sama kakisegitiga sama sisi buah) (sebanyak macam dengan warna) ukuran panjang sisi cm, tebal buah) panjang sisi cm, tebal buah) pel semtutanpetanutimi nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. segitiga lancip buah) (sebanyak macam dengan warna) ukuran sisi terpanjang cm, salah satu sudut tebal buah terpanjang cm, salah satu sudut tebal buah) segitiga siku siku buah) (sebanyak macam dengan warna) ukuran sisi siku siku dan cm, tebal buah) sisi siku siku dan cm, tebal buah) segitiga tumpul buah) (sebanyak macam dengan warna) ukuran sisi terpanjang dan sudut tumpul tebal buah) sisi terpanjang dan sudut tumpul tebal buah) pada model segitiga yang besar pada titik sudutnya diberi huruf a,b,dan pada model segitiga yang kecil pada titik sudutnya diberi huruf p,@, dan model segitiga besar dan kecil dibangun model luas segitiga set untuk membantu menjelaskan penurunan rumus luas daerah segitiga terdiri dari landasan ukuran trapesium buah, tebal segitiga siku siku buah, tebal bahan plastik abs berwarna, injection model pythagoras set untuk membantu memperjelas dalil pythagoras. landasan ukuran ukuran keseluruhan 55x50 ukuran persegi besar x25 ukuran persegi sedang 20x ukuran persegi kecil 15x tebal bahan plastik abs berwarna, injection pel memakan seta minat han nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. model model persegi kecil (sebanyak buah terdiri dari warna) ukuran 5x5 tebal model persegi besar (sebanyak buah) ukuran 15x15 tebal model segitiga siku siku ukuran sisi siku siku dan tebal model segitiga siku siku terpotong (sebanyak buah) bahan plastik abs berwarna, injection model lingkaran set untuk menjelaskan dan memahami unsur unsur yang terdapat pada bangun lingkaran terdiri dari buah model (berupa bentuk lingkaran, during, segitiga dan tembereng) dengan landasan yang dapat menjelaskan titik pusat, jari jari, diameter, busur, tali busur, during, apotek dan tembereng) landasan ukuran30x30x lingkaran diameter bahan plastik abs berwarna, injection model bangun ruang sisi lengkung set untuk membantu menjelaskan bagian bagian pada bangun ruang sisi lengkung model tabung ukuran diameter alas tinggi bahan plastik abs berwarna transparan, injection model kerucut ukuran diameter alas tinggi bahan plastik abs berwarna transparan, injection model cc. bola ukuran diameter 20cm bahan plastik abs berwarna transparan, injection jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. model bangun ruang sisi datar set untuk membantu menjelaskan bagian bagian pada bangun ruang sisi datar model kubus set isi buah, terdiri dari model kubus kerangka ukuran rusuk 15cm bahan kawat diameter warna berwarna model kubus plastik ukuran rusuk 15cm bahan plastik akrilik, injection warna transparan model balok set isi buah, terdiri dari model balok kerangka ukuran 20cmx15cmx 12cm bahan kawat diameter warna berwarna model balok plastik ukuran 20cmx15cmx 12cm bahan plastik akrilik, injection warna transparan model limas tegak set isi buah, terdiri dari model limas segiempat kerangka ukuran panjang rusuk alas tinggi bahan kawat diameter warna berwarna model limas segiempat plastik ukuran panjang rusuk alas tinggi bahan plastik akrilik, injection warna transparan jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. model prisma tegak set isi buah, terdiri dari model prisma segitiga kerangka ukuran panjang rusuk alas cm, cm, tinggi bahan kawat diameter warna berwarna model prisma segitiga plastik ukuran panjang rusuk alas cm, cm, tinggi bahan plastik akrilik, injection warna transparan model peluang set untuk membantu menjelaskan pengertian peluang, menghitung dan menentukan kisaran nilai peluang. terdiri dari dadu muka buah berbeda warna ukuran rusuk bahan kayu oven dicat pada muka dadu diberi noktah noktah bukan angka ujung ujungnya tidak runcing dipangkas agar model dapat menggelinding model lingkaran berlapis berwarna buah) tiap model terdiri dari dua lapis dengan warna yang berbeda ukuran diameter cm, tebal bahan plastik abs berwarna, injection mistar hitung geser set untuk membantu perhitungan pada operasi penuh lahan pengurangan bilangan bulat yang sederhana, papan peraga terdiri dari dua bagian satu bagian dapat bergerak digeser kiri atau kanan. dilengkapi label lambang bilangan s.d. dengan skala sama bilangan pada kedua bagian menunjukkan bilangan yang sama dan sejajar bahan kayu dilapis mika tebal busur derajat besar buah untuk membantu dalam menggambar sudut pada papan tulis dan menghitung besar sudut. bahan triples atau plastik (injeksi) tebal minimal mm, datar (tidak melinting) dan kaku. jumlah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. ukuran diameter cm, skala: pada titik sudut terdapat jendela yang diberi titik agar memudahkan menentukan besar sudut. terdapat garis yang menghubungkan dan dan pada sisi dasarnya terdapat skala cm. dilengkapi dengan pegangan pada busur. penggaris panjang buah untuk membantu membuat garis lurus, penarikan garis dan sebagainya bahan kayu sawo atau sejenis tebal min. atau plastik (direksi) tebal minimal mm, datar (tidak melinting) dan kaku. panjang minimal cm, skala dalam skala ada pegangan yang kokoh pada penggaris angka nol tepat pada salah satu ujung penggaris penggaris segitiga set isi buah set untuk membantu menggambar dan menarik garis, garis sejajar, garis tegak lurus dan sebagainya. bahan kayu sawo sejenis tebal min. atau plastik (injeksi) tebal min. mm, datar (tidak melinting) dan kaku. segitiga siku siku sama kaki, besar sudut panjang sisi siku siku cm. terdapat skala dalam pada setiap sisinya dengan titik nol pada sudut siku siku. segitiga siku siku, sudut panjang salah satu sisi terdapat skala dalam pada setiap sisinya dengan titik nol pada sudut siku siku. ada pegangan yang kokoh pada penggaris jangka besar buah untuk membantu dalam menggambar lingkaran pada papan tulis, membagi sudut dan sebagainya. bahan kayu sawo sejenis atau plastik (injeksi) panjang minimal lengkap dengan dudukan kapur spidol dan jarum penahan dapat digunakan pada papan tulis hitam(kapur) dan papan tulis putih (white board) model luas lingkaran set menentukan luas lingkaran dengan bantuan potongan potongan during terdiri dari landasan, untuk meletakkan potongan potongan during ukuran cm, tebal during sebanyak buah dengan warna, yang berasal dari potongan potongan lingkaran berdiameter cm, tebal mm. satu during dibagi menjadi during yang lebih kecil bahan plastik abs, injection memes erie yak nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. model volum kubus set untuk membantu menemukan rumus volum kubus terdiri dari model kubus transparan tanpa tutup ukuran (ukuran dalam) ukuran (ukuran dalam) ukuran (ukuran dalam) bahan plastik akrilik transparan, injection model kubus masif buah) ukuran cmx 5cmx5 bahan kayu oven dicat kubus masif kecil dapat menempati kubus besar secara tepat papan berlaku persegi buah untuk membantu menentukan rumus keliling dan luas bangun datar ukuran landasan minimal dengan buah paku, jarak tiap paku tinggi paku sekitar cm, bagian atas paku dilengkapi dudukan karet dilengkapi karet gelang berwarna kontras dengan landasan sebanyak buah bahan landasan plastik abs berwarna, injection blok pecahan set untuk membantu pemahaman pengertian pecahan, perbandingan dan urutan pecahan, pecahan senilai dan operasi pembagian terdiri dari landasan dan blok lingkaran berdiameter ukuran landasan minimal landasan buah blok lingkaran penuhahan plastik abs berwarna, injection buku panduan penggunaan alat buah berisi petunjuk penggunaan semua model alat matematika lengkap dengan langkah langkah penggunaan model alat tersebut, disertai contohnya, dicetak pada kertas hvs minimal gram (berwarna), ukuran a4. pada cover depan tertulis identitas perusahaan minimal nama perusahaan, alamat dan nomor telepon dan alamat e mail peralatan ips jum lah emanantoammna min. spesifikasi umum peta peta disesuaikan dengan syarat syarat kartografi: catatan tepi lengkap (seperti judul, skala, orientasi arah, legenda) lettering jelas dan benar pewarnaan jelas garis lintang dan garis bujur tepat menggunakan system proyeksi yang sesuai informasi geografi tersaji secara jelas, benar, dan mutakhir. bingkai dari kayu dipasang dengan tali. pada peta harus tertera nama penerbit dan percetakan serta tahun pembuatan. tahun pembuatan sesudah tahun peta dunia besar physical buah ukuran kertas sekitar ukuran gambar sekitar skala sekitar jenis kertas, minimal art paper gram, berlapis kain. peta indonesia besar physical buah ukuran kertas, sekitar ukuran gambar, sekitar skala sekitar jenis kertas, minimal art paper min. gram, berlapis kain. peta asean physical buah ukuran kertas, sekitar ukuran gambar, sekitar skala sekitar sekitar jenis kertas, art paper gram, berlapis kain. peta asimerika physical buah ukuran kertas, sekitar ukuran gambar, sekitar pal eeantsatetoatmara aan nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. skala sekitar aka agam matan peta afrikustralia selandia baru physical buah ukuran kertas, sekitar ukuran gambar, sekitar x62 skala sekitar jenis kertas, art paper gram, berlapis kain. peta eropa physical buah ukuran kertas, sekitar ukuran gambar, sekitar x85 skala sekitar jenis kertas, art paper gram, berlapis kain. peta wawasan nusantara buah ukuran kertas, sekitar ukuran gambar, sekitar skala jenis kertas, art paper gram, berlapis kain. dalam peta tercantum batas teritorial, batas landas kontinen, dan zone ekonomi eksklusif. peta penyebaran agama islam indonesia buah ukuran kertas, sekitar, 85cm ukuran gambar, sekitar skala jenis kertas, art paper gram, berlapis kain. menunjukkan jalur arah penyebaran agama islam berbagai daerah dan letak kerajaan kerajaan islam yang pernah ada indonesia. peta penjelajahan samudera buah ukuran kertas, sekitar ukuran gambar, sekitar skala jum lah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. jenis kertas, art paper gram, berlapis kain. warna minimal warna menunjukkan jalur arah penjelajahan samudera bangsa bangsa eropa indonesia dan berbagai tempat lain dunia. peta wilayah kerajaan sriwijaya buah ukuran kertas, sekitar 85cm ukuran gambar, sekitar skala jenis kertas, art paper gram, berlapis kain. warna minimal warna peta wilayah kerajaan majapahit buah ukuran kertas, sekitar 85cm, ukuran gambar, sekitar skala jenis kertas, art paper gram, berlapis kain. warna minimal warnatemperatur, dan deskripsi singkat karakteristik setiap lapisan. bahan carta kertas minimal gr mm dengan laminasi dilapisi pernisan dicantumkan penerbitnya. bagian atas dan bawah diberi lis dengan penggantung, skala harus proposional dengan aslinya. atlas indonesia dan dunia buah ukuran kertas sekitar jum lah halaman minimal halaman bahan cover kertas ivory jenis kertas hvs warna full color dilengkapi daftar isi, legenda, peta umum, peta khusus (tematik), dan indeks. pada buku harus tertera penerbit dan percetakannya, serta tahun penerbitan. jum lah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. atlas sejarah indonesia dan dunia buah ukuran sekitar jum lah halaman min. halaman bahan cover kertas ivory jenis kertas minimal hvs gram warna full color dilengkapi daftar isi, legenda, photo,lukisan tokoh dan peristiwa sejarah, dan indeks. pada buku harus tertera tahun penerbitan, penerbit dan percetakannya. globe buah bahan bola bumi terbuat dari plastik ukuran minimal diameter globe menunjukkan wajah geografis dan politikdipasang pada poros kerangka yang kokoh berbentuk setengah meridian dengan alas yang stabil. koleksi batuan beku set terdiri atas contoh batuan beku: basal granit pegmatit obsidian wasit diri peridotit batu apungineral set terdiri atas batuan mineral: cinnabar bauxite limonit monosit polite silver ore pyrolusite safalerite chalcopyrite galena asbestos aragonit other barito sulfur dolomit feldspar calcio kaolinite @quartzjum lah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. koleksi batuan endapan sedimen set terdiri atas contoh: batu gamping lempung gypsum batu pasir limonit breksi serpih shale tufa travertin konglomeratalahan metamorfosa set terdiri dari contoh: hornblende schism black marble marmer hitam) red marble marmer hitam) filia guartizite kursi) slate gnis mica schism serpentina pure marble marmer murni) ukuran batuan: minimal x10x (pilot) batuan dalam bentuk serbuk berat minimal grammpas buahkesenian kemttsnsenttmimma nama alat dan spesifikasi minimal satuan min.ountuk model body depth 110mm senar string nylon (terpasang set dan cadangan set) finish gloss finish keyboard buah key atau tuts minimal dengan touch response atau velocity sensitive atau sejenissuara minimal mempunyai kemampuan polyphony polyphony macam suara minimal mempunyai suara kompatibilitas minimal effect tipe minimal reverb dan chorus fungsi minimal split dan dual styles preset minimal control minimal intro, main, full dan ending custom menyediakan fasilitas untuk membuat styles recording minimal mempunyai track control tempo menyediakan fasilitas untuk mempercepat atau memperlambat tempo metropole menyediakan fasilitas metropole octave menyediakan fasilitas untuk menggeser oktaf jum lah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min.headphone minimal menyediakan satu konektor untuk headphonebuilt minimal watt speaker built minimal buah power supply bisa dc garansi minimal tahun dari distributor agen resmi yang berada indonesia. stand buah keyboard bahan alumunium robust metal construction tinggi dapat diatur, kokoh. kuas set kuas untuk cat air, tangkai dari kayu, bulu lemas bulu kelinci atau nylon, nomer sampai dengan cat air set minimal warna, dikemas dalam alumunium tubes. hasil sapuan transparan, mudah larut dalam air dan mudah tercampur dengan warna lain, non toxic, aman digunakan anak anak. palet cat air buah bahan plastik atau kaleng, jum lah cekungan minimal mudah dibersihkan, dibawa dan disimpan. pastel set pastel atau oil pastel warna, bahan kapur berminyak, tidak mudah patah, tidak keras, hasil goresan lembut merata, bila digoreskan telapak tangan menimbulkan berkas warna. ukuran diameter minimal panjang minimal cm. dapat digunakan pada kertas, papan dan kanvas. jum lah nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. gergaji triple buahemotong styrofoam buah alat pemotong styrofoam, bingkai pipa aluminium diameter cm, tangkai plastik, menggunakan baterai atau adaptor volt. carving knife set pisau pahat ukir bahan besi baja berbagai bentuk mata pisau, tangkai kayu, macam bentuk. meja putar buah meja putar tendang, untuk membuat keramik diameter sekitar cm, bahan kayu, poros meja dari besi yang dipasang bearing. screen buah alat cetak sablon screen, bahan kain nylon, bingkai terbuat dari alumunium,ukuran cm, untuk kain 77t raket buah terbuat dari karet (polyurethane), untuk tinta basis air tangkai gagang terbuat dari kayu atau aluminium, panjang hairdryer buah volt, watt, control panel (on off) kaca buah tebal 5mm, 35cm 45cm ukuran tebal mm, bening karet busa buah ukuran dibungkus dengan kain warna gelap peralatan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan wa. nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. bola kaki buah bahan kulit sintesis polyurethan microfiber, dijahit rapi, menggunakan bola dalam butyl bentuk bulat. keliling s.d cm, berat s.d. gr. sesuai ketentuan fifa, sni bola futsal buah bahan kulit sintesis polyurethan microfiber, dijahit rapi, menggunakan bola dalam hans butyl bentuk bulat. keliling s.d. cm, berat gr. sesuai ketentuan fifa. bola voli buah bahan kulit sintesis polyurethan microfiber, dalem rapi, menggunakan bola dalam butyl lunak dan lentur, keliling s.d cm, berat s.d. dikuliti luar tercetak ukuran tekanan angin. sesuai ketentuan fivb, (sni net bola voli buah berbentuk jaring dengan lebar net panjang net terbuat dari bahan nylon atau katun pada bagian atas ditutup dengan kain plastik sebagai tempat tali perenang denganukuran lubang jaring cm cm. bola basket buah bahan karet sintesis yang dibalut karet dengan permukaan bertotol halus, berat s.d. keliling cm, lebar garis sambung maksimum mm. sesuai ketentuan fiba. ring basket, terdiri dari: pasang papan pantul dibuat dari kayu keras tebal minimal cm. papan pantul berukuran panjang dan lebar cm. tinggi papan dari permukaan lantai sampai bagian bawah papan, dan terletak tegak lurus jaraknya dari titik tengah garis akhir lapangan. dicat warna dasar putih dengan garis keliling papan selebar berwarna hitam, terdapat lubang baut untuk ring basket. ring terbuat dari besi dengan garis tengah dipasang dipermukaan papan pantul sesuai ketentuan fifa. sedangkan jala terdiri dari tali nylon digantung pada ring. panjang jala cm. nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. shutlekock sni (isi buah) stop panjang s.d. mm, diameter gabus s.d cm, jum lah bulu angsa helai, berat s.d gr. warna putih raket bulutangkis buah ukuran sekitar panjang cm, lebar cm, panjang area senar dan lebar area senar cm. bahan carbon nanotube. senar sudah terpasang dengan toleransi tegangan: main 20lbs 9kg) dan cross 22lbs 10kg). net bulutangkis buah net adalah jaring dengan panjang sekitar cm, lebar ukuran kotak kotak (jaring) cm.bat tenis meja buah, sebarang lapisan tambahan (adhesive layer) boleh ditambahkan sebagai penguat dalam bat dengan bahan berserat (fibrosa material) seperti serat carbon (carbon fibre), serat kaca (glass fibre) atau kertas,35mm, atau bahkan lebih tipis lagi. permukaan bat berwarna merah dan hitam. sni bola tenis meja stop tidak licin mengkilap. sni stop buah) meja tenismeja set bahan kayu, dicat warna hijau, kaki dari besi.nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. net tenismeja buah panjang lebar net tinggi berupa jaring yang direntangkan tengah meja oleh sebuah tali nylon yang kuat, dan memiliki tali atasbola sepaktakraw buah keliling bola: berat: gram sambungan: pada pantulan pertama bahan: plastik synthetic polymer fires net takraw set net adalah jaring dengan panjang sekitar lebar ukuran kotak kotak (jaring) cm net harus berwarna gelap kecuali bibir net berwarna putih dengan kedelapan cm, dilengkapi tali nylon .5cm untuk mengikat pada bagian atas dan bawah net. showatch digital buah showatch second memori set lap s.d. terdapat fasilitas hitung mundur peluru (set untuk putra dan putri) set bahan besi padat berbentuk bola berat unt. siswa putra berat unt. siswa putri meteran baja buah skala rangkap ft. lebar inci meteran baja dilapisi damar, huruf skala meter, centimeter dan milimeter tercetak jelas dan bersih, dan dicetak atas latar belakang putih kuning. cones buah bahan plastik lentur berbentuk kerucut, dengan kaki persegi empat warna pastel, ukuran (tinggi cm) lembing (set untuk putra dan putri) set untuk putra berat gram, panjang cm, bal manahitannerssimimat dan satuan min. panjang lilitan untuk pegangan bahan aluminium, bagian ujung lembing atas runcing untuk putri berat gram, panjang panjang lilitan untuk pegangan bahan aluminium, bagian ujung lembing atas runcing cakram (set untuk putra dan putri) set untuk putra putra remaja berat kg, diameter cakram mm. bahan kayu dengan bagian sisinya dilapisi besi stainless untuk putri putri remaja berat kg, diameter cakram mm. bahan kayu dengan bagian sisinya dilapisi besi stainless tongkat estafet (set isi lima) set bahan alumunium elektroplatting dengan masing warna yang berbeda. berat gram, panjang cm, diameter luar cm. tali kapal buah tali serat rami berkualitas baik. panjang meter, diameter cm. tali pramuka buah tali katun kuat, kokoh, lentur, ringan dan mudah dibawa panjang diameter cm. tas p3k buah berbentuk kotak panjang cm, lebar cm, tinggi terdapat tali pegangan, berisikan obat sakit kepala dan demam, seperti aspirin, paracetamol, ataupun acetaminophen (untuk anak anak). obat luka, perban, dan plester. obat diare dan pencegah dehidrasi, seperti orbit. obat batuk dan flu, baik untuk batuk kering dan bertahan. minyak balsam penghangat, misalnya minyak angin, minyak kayu putih, minyak tawon, atau minyak telon. bedak lotion penghilang gatal. cotton bud untuk membersihkan luka kecil. antiseptik dan antibiotik. sabun antiseptik dan alkohol sebagai pembersih luka nama alat dan spesifikasi minimal satuan min. matras senam buahukuran 200x cm, dilengkapi perekat samping dan pegangan bahan tripoli. simpai buah bahan rotan dengan diameter yang kedua ujungnya ditautkan sehingga membentuk sebuah lingkaran bergaris tengah menteri pendidikan nasional, ttd. mohammad nuh salinan lampiran iii peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tanggal agustus pengadaan ruang kelas baru (rkb), ruang perpustakaan dan rehabilitasi ruang belajar untuk smp pembangunan ruang kelas baru (rkb), ruang perpustakaan dan rehabilitasi ruang belajar pembangunan ruang kelas baru rkb) smp pembangunan ruang kelas baru rkb) smp adalah salah satu upaya dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar tahun yang bermutu. pembangunan rkb diprioritaskan pada sekolah sekolah yang over capacity untuk meningkatkan daya tampung siswa dan dalam rangka rasionalisasi jumlah siswa per rombongan belajar oleh karenanya agar hasil pembangunan rkb serta ditujukan bagi pemenuhan penambahan akses dan atau rasio kelas:siswa sebesar kecuali untuk sekolah yang mengalami kerusakan (rusak total) akibat bencana alam dan kebakaran: memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang gedung rkbyang disahkan oleh pejabat yang berwenang: pembangunan ruang kelas baru rkb) yang dapat dilaksanakan adalah dengan ukuran (ukuran ruang dan selasar 9m), atau rkbpembangunan ruang perpustakaan pembangunan ruang perpustakaan smp diprioritaskan pada sekolah sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan. pembangunan ruang perpustakaan smp adalah salah satu upaya masih dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar tahun yang bermutu. agar pembangunan ruang perpustakaan: kriteria khususrehabilitasi ruang belajar dapat dilaksanakan bagi ruang ruang yang memiliki tingkat kerusakan sedang sampai beratkondisi fisik ruang yang mengalami kerusakan sedang sampai berat p4). persyaratan teknis pembangunan rkb, ruang perpustakaan dan rehabilitasi ruang belajar untuk smpbangunan sekolah adalah salah satu fasilitas umum yang harus memiliki tingkat keamanan yangpembangunanrrehabilitasi gedung sekolah atau pembangunan ruang perpustakaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikutehabilitasi gedung sekolah adalah peraturan peraturan tersebut dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya: peraturan peraturan umum mengenai pelaksanaan pembangunan indonesia atau algemeen voor warden voor uitvoering bijaanneming van openbare werken av) keputusan dirjen dikdasmen nomor c.c3 kep mn tanggal desember tentang pembakuan tipe sekolah menengah pertama pedoman perencanaan gedung sekolah menengah umum snimuatan indonesia ni. dan indonesian loading code ski ubin lantai keramik, mutu dan cara uji sni peraturan konstruksi kayu indonesia pki) mutu kayu bangunan sni peraturan umum instalasi listrik kuil) sni peraturan umum keselamatan kerja dari departemen tenaga kerja peraturan semen portland indonesia tahun1972. peraturan lumbung indonesia.dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan. komponen bangunan pekerjaan pondasidapat digunakan pondasi batu kali foot plat memakai bahan kayu (misalnya tiang pancang kayu, tongkat atau yang lainnya dengan kelas kuat untuk daerah daerah tertentu. pedoman teknis bahan dan pekerjaankonstruksi kayu indonesia pki) mutu kayu bangunan sni pbi peraturan beton indonesia) ni pekerjaan struktur bagian bagian bangunan ruang yang akan dibangun yang merupakan pekerjaan struktur adalah silo, kolom, balok dan ring baik harus dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. jenis struktur yang digunakan menyesuaikan kondisi daerah masing masing. jenis struktur yang dapat digunakan struktur beton bertulang (beton mutu sesuai pbi) struktur kayu kelas kuat bangunan struktur beton spoof bangunan ukuran minimal dengan tulangan spoof selasar ukuran minimal dengan tulangan kolom praktis ukuran minimal dengan tulangan kolom struktur ukuran minimal dengan tulangan ring baik ukuran minimal dengan tulangan balok lintas (latar) ukuran minimal dengan tulangan untuk bangunan berlantai banyak menyesuaikan. ukuran dan jumlah tulangan untuk spoof, kolom dan ring struktur dihitung berdasarkan beban yang bekerja dan mutu bahan yang digunakan, sehingga diperoleh kekuatan struktur yang aman. bangunan struktur beton gelagar induk ukuran minimal gelagar anak ukuran minimal tiang utama ukuran minimal rangka badan ukuran minimal tiang selasar ukuran minimal dengan los bandar ukuran minimal untuk bangunan berlantai banyak menyesuaikan. pedoman teknis bahan dan pekerjaan pbi peraturan beton indonesia) nlraturan beton bertulang indonesia pbi sni tata cara pengadukan dan pengecoran beton sni pekerjaan dinding bahan dinding yang digunakan menyesuaikan kondisi masing masing daerahada daerah rawan gempa terutama pada wilayah ring pembuatan dinding semaksimal mungkin harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna ruangan, maka disarankan dipasang racing diagonal yang ditanamkan pada kolom. dinding pada umumnya terbuat dari. jenis dinding yang dapat digunakan pasangan batu bata atau batak (tebal minimal cm, termasuk plesteran) papan kayu (minimal kelas kuat tebal minimal cm) ferosemen dinding simpai campuran pasangan bata (tebal minimal cm) dan papan kayu (minimal kelas kuat tebal minimal cm) pedoman teknis bahan dan pekerjaan pbi peraturan beton indonesia)kerjaan kusen, pintu dan jendela luas total pintu dan jendela harus memperhatikan kecukupan pencahayaan dalam proses belajar mengajar. minimal luas total pintu dan jendela yang harus disediakan adalah dari luas total dinding dalam satu bangunan.rkusen pintu dan jendela menggunakan sedangkan daun pintu menggunakanjenis kusen yang digunakan bahan kayu kelas kuat (ukuran minimal jenis daun pintu yang digunakan panel pintu kayu solid kelas kuat (tebal rangka minimal cm, tebal panil pengisi minimal cm). jenis daun jendela yang digunakan bahan kayu kelas kuat (tebal rangka minimal cm) kaca jendela kaca polos tebal mkuda kuda dan rangka atap pekerjaan kuda kuda dan rangka atap merupakan bagian rangka untuk menopang penutup atap. bentuk atap dapat menyesuaikan dengan budaya daerah masing masing lokasi sekolah. bahan dinding yang digunakan menyesuaikan kondisi masing masing daerah. jenis kuda kuda yang dapat digunakan bahan kayu minimal kelas kuat baja ringan (ketebalan plat minimal mm). bahan listplang yang digunkan: bahan kayu kelas kuat (tebal minimal cm)penutup atap bahan penutup atap yang digunakan menyesuaikan kondisi masing masing daerah. penggunaan bahan penutup atap yang mengandung asbes tidak diperkenankan. bahan penutup atap yang dapat dipakai genteng (beton atau tanah liat), dipasang atas reng genteng metal (bahan seng zinkalume) dengan ketebalan minimal dipasang atas wordingnggunaan bahan penutup plafon yang mengandung asbes tidak diperkenankan. bahan rangka plafon yang dapat dipakai kayu kelas kuat besi hollow (tebal minimal mm). bahan penutup plafon yang dapat dipakai triples (tebal minimal mm) papan gipsulantai bahan lantai yang digunakan menyesuaikan kondisi masing masing daerah. bahan penutup lantai yang dapat dipakai keramik papan kayu kelas kuat (tebal minimal cm). pedoman teknis bahan dan pekerjaan ubin lantai keramik, mutu dan cara uji sni peraturan semen portland indonesia tahun1972. peraturan konstruksi kayu indonesia pki) mutu kayu bangunan snidua buah engsel dan untuk daun pintu dipasang buah engsel. pada daun pintu dipasang pengunci lengkap dengan mantelnyadisamping itu perlu diperhatikan keamanan dan keselamatan bila terjadi genangan air atau banjir. titik lampu, saklar, stop kontak harus diinstal dengan rapih dan hubungannya harus mudah dikontrol dan panel siring ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat. pedoman teknis bahan dan pekerjaan peraturan umum instalasi listrik kuil) sningadaan sumber air bersih, pemasangan pemujaannya dan air kotor dan wastafeldoman teknis bahan dan pekerjaan pbi peraturan beton indonesia) peraturan semen portland indonesia tahun1972 peraturan lumbung indonesia.pedoman teknis bahan dan pekerjamerelai jenis merelai dan tata letaknya yang digunakan dalam pembangunan rehabilitasi rkb, ruang perpustakaan dan rehabilitasi ruang) untuk smp ini(contoh terlampir)dr. pangerang muerta, s.h.,m.h.,dfm nip prototipe rancangan ruang kelas baru (rkb) pe, pe, kes tampak depan tampak samping kanan tampak samping kiri pipa memang tampak belakang |logo if00y potongan b b aa. tenan pdt tata hai m agats mes has te h kan hi. sai his febs ban) jan ana fuku ana) selasar nan dan nan bnn dan bnn dan bean bean dan dan bnn dan bean dan pan denah rencana skalrg. kelas teori bangunan dan perabot direktorat pembinaan smp sekolah menengah pertama smp type . j)h j7 t b) j7 bt daftar kebutuhan perabot kos nama furniture kode jumlah kot meja siswa tunggal rg. kelas pol lemari simpan papan tulis papan absen pa0 kotak sampan k.ot p7oj|! selasar ta! ta! tata letak perabotruang kelas direktorat pembinaan smp sekolah menengah pertama smp type ukuran (cm) lihat gambar konstruksi kerangka menggunakan sambungan pen dan lubang diperkuat dengan pasak dan lem kayu. lebar laci cukup untuk menempatkan buku atau tas. bagian depan meja diberi penutup dari papan atau multipleks. daun meja multipleks diberi list dari kayu keras. bahan rangka dari kayu, daun dan penutup bagian depan dari papan atau multipleks tebal 18mm kualitas baikatau melamin. pe e vvv ) vv tampak belakang tampak depan isometri 50cm 50cm siswa sang soo (ss 00cm tampak atas tampak melintang papa 50cm 50cm departemen pendidikan nasional stand, aris. asi judul gambar model peransiswa tunggal pama saratampak belakang tampak depan isometriukuran (cm) panjang kursi 38cm(155cm 40m 82cm isometri tampak depan pena pen tampak samping tampak belakangtandard smpole in) tampak depan tampak samping tampak atas isometri departemen pendidikan nasional standarisasi kode urusan ditjen manajemen pendidikan dasar dan menengah bangunan dan perabot masa standard ukuran (cm) lihat gambar konstruksi semua sisi dilengkapi dengan kayu tipis (list). lemari mempunyai sekat mendatar yang dapat dilepas, lemari dengan pintu sorong yang bergerak licin atas rel plastik, pintu dilengkapi dengan tarikan tanam dari metal atau binti, dan dipasang kunci silinder. panil belakang dari triple cm. bahan multiple atau papan kayu kelas ii. palang bawah kayu keras berkualitas baik (tidak mengikat). penyelesaian dipolitur buram dan melamin tipis. geser pp555 petesesesase f dannnnnnngi isometri tampak depan tampak samping ant wp! ann em! departemen pendidikan nasional standarisasi judul gambar model perabot kobadministrasi standard ukuran (cm) lihat gambar konstruksi papan dibuat dari multipleks 18mm dilapis dengan bahan green enamel steel" dalem pada permukaannya, papan diperkuat dengan rangka aluminium ,6x2. papan dilengkapi tempat kapur dari aluminium ukuran, 6cmx2,5cmx244cm papan dipasang pada dinding dengan penggantung tanam sebanyak buah.tulis gantung ukuran (cm) lihat gambar konstruksi papan diberi tempat gantungan bahan papan kayu atau multiple 18mm penyelesaian politus atau cat duo putih tipis smp negeri merdeka kelas sernnnannnnamaman jar sakti tanpaketerangan | tgl. ana rencana wali kelasabsensi prototipe rancangan ruang perpustakaan pan pan aas aan kana ana ky, tampak depan tampak samping kiri tampak samping kanan ana aah npf me, s0. ios tampak belakang a1 potongan b b aa . lil lina haa mhi gsm abe ruang media aaagargipksi l o. . ji iman ann eai later rama (lg teo bee hei letusan anne iya baba 100p mai #eaecf potongan a a skala denah rencanperpustakaan direktorat pembinaan smp bangunan dan perabot sekolah menengah pertama smp type c i ) d j7 e jil daftar kebutuhan perabot buntu kode lor uows| (kos namafurniture kode jumlah ikon kor rlo2 nej baca meja baca kelompok lol |img simpan b2 meja sirkulasi kol jl) alas rg, bagi koleksi ale ruang media referensi skor ino fg, adm, lensikasa lot to1 lemari kadek imo woo m1o kor rak buku satu lol kol log. wlkorl rak buku dua muka pos rak malah tea rak atlas rak ensiopea dakwaan ton selasar rak dorong papan this gantung dl. kotak sampah tata letak perabot paraperpustakaan dan media l1c2 direktorat pembinaan smp sekolah menengah pertama smp type ukuran (cm) lihat gambar konstruksi sambungan semua tepi panil dilindungi dengan kayu tipis, rangka penguat dari kayu keras kualitas kuat ii. bahan panil dari multipleks tebal 18mmls. tampak depan tampak samping pr, la, isometri departemen pendidikan nasional standarisasi judul gambar kode gambar direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah bangunan dan perabot model perabot direktorat pendidikan lanjutan pertama sekolah menengah pertama meja baca individu ukuran (cm) lihat gambar konstruksi semua panil dilindungi kayu list dari kayu keras rangka kaki dari besi tabung persegi dengan sambungan las. daun meja diserukan pada rangka besi tabung. daun rata, rapi, kaki meja dipasang sepatu dari kayu (pasak) kuat ampat. bahan kaki besi tabung persegi 2x4x0, daun meja dari multiple 18mm lapis team wood, diliat tepi dengan kayu keras kualitas baik (bahan tidak mengikat) penyelesaian dipolitur buram melamin tipis. & tampak belakang tampak depan aan im) im) isometri nana tampak atas tampak samping departemen pendidikan nasional standarisasi jpu ganga model perabot gangabaca kelompok ukuran (cm) lihat gambar. konstruksi menggunakan sambungan pen dan lubang diperkuat dengan pasak dan lem kayu. bahan kerangka dari kayu kelas ii, daun meja dari kayu kelas ii, lapis formula (tidak mengikat). penyelesaian rangka dipolitur atau lapis cat tidak mengikat. oo tampak belakang tampak depan daan in) in) tej sss, isometri tampak atas tampak samping departemen pendidikan nasional standarisasi ganga model perabot kode gambar ditjen manajemen pendidikan dasar dan menengah bangunan dan perabot m 0s direktorat pembinaan smp sekolah menengah pertama meja serbagup v tampak belakang tampak depan ses east ii) isometri ii)andarl ukuran (cm) lihat gambar konstruksi sambungan menggunakan paku pen kayu, semua tepi panil dilindungi lis kayu keras, laci sistem gantung daun laci sebagai tarikan. laci dipasang kunci sentral. bahan panil kayu atau multiple tebal 18mm. dasar laci dari triples tebal &#mm kunci sentral silinder (tidak mengikat) penyelesaian dipolitur atau melamin tipis tampak samping tampak depan isometri tampak atas tampak belakang 50cm dang rara rana departemen pendidikan nasional stan varis3) direktorat pembinaan smp sekolah menengah pertama meja ketik ukuran (cm) panjang kursiisometri pan tampak depan mena tampak samping tampak belakang homeardar ukuran (cm) lihat gambar konstruksi rangka kaki dari besi tabung bulat dengan sambungan las. dudukan dari kayu keras kualitas baik tebal 2cm dibentuk bulat dengan bagian tengah cembung, bagian tengah dibuat lubang dudukan diserap pada rangka besi dengan baik rata, tidak goyang. kaki diberi sepatu karet hitam kwalitas baik. bahan rangka kaki dari besi atau kayu kelas ii, dudukan dari kayu kelas ii, rangka kaki dari bahan kayu dapat menggunakan sambungan paku pen dan lem (tidak mengikat). penyelesaian rangka cat besi semprot atau politus, dudukan dipolitur atau melamin tipis. besi sez tampak depan em tampak samping eeebulat pendek&ke. in) . tampak depan tampak samping tampak atas isometri departemen pendidikan nasional standarisasi tpl gan model perabot aahkerja ukuran (cm) lihat gambar konstruksi bagian bawah pintu panil sorong dengan rel plastik dilengkapi dengan tarikan tanam dan kunci, bagian atas pintu kaca bening dibingkai kayu. lemari mempunyai buah sekat hidup. buah sekat dipasang atas dan bawah. sekali dapat dipindahkan. bahan kayu kayu lapis multiple) tebal 18mm, kaca bening tarikan tanam metal eboni silinder bawah kayu keras berkualitas baik (tidak mengikat). bila memakai multiple, semua tepi panil harus definisi dengan list kayu solid atau tutup lapisan vencer. penyelesaian dipolitur buram dan melamin tipis palang dibawah diberi warna hitam buram wt ibi c t isometri tampak samping tampak depanbangunan dan perabot model perabot direktorat pembinaan smp sekolah menengah pertama lemari buku standard ukuran (cm) lihat gambar konstruksi disesuaikan dengan bahansee fee isometri tampak samping tampak depan 50cm 50cm yud) dition manajemen pendidikan dasar dan menengah standarisasi model perabot akan bangunan dan perabot direktorat pembinaan smp sekolah menengah pertama lemari katalog standard ukuran (cm) lihat gambar konstruksi lihat gambarpolitus cat ta ( a el tampak samping tampak depan isometri departemen pendidikan nasional standarisasi sul gambar model perabotkadek ukuran (cm) lihat gambar konstruksi semua tepi panel dilindungi list kayu keras bahan multiple atau papan kayu kelas (tidak mengikat) penyelesaian politus buram melamin tipis. tampak samping tampak depan isometri kalatastebal 18mm atau bahan kayu kelas (tidak mengikat) penyelesaian panil dipolitur buram melamin tipis. papan t 2cm triples 4mmten)satu muka standard18mm atau bahan kayu kelas (tidak mengikat) penyelesaian panil dipolitur buram melamin tipis. kel kep) h .dua muka ukuran (cm) lihat gambar konstruksi rak dikonstruksi dari bahan panil. rak dibagi menjadi bagian sisi depan dibuat miring seperti pada gambar. bahan kaki alas besi atau kayu. panil kayu atau multiple tebal (tidak mengikat). semua bagian tepi panil dilapisi list kayu solid atau lapis vencer. penyelesaian bahan kayu politus. tg)majalah image.d, standarddan belakang ditutup dengan triple seperti pada gambar. bahan kaki alas besi atau kayu. panil kayu atau multiple 12mm (tidak mengikat). bila memakai multiple semua tepi panil dilindungi kayu tipis atau dilapis dengan vencer. penyelesaian bahan besi cat, daun rak politus atau melamin tipis, bahan kayu lain nya dipolitur. a. foto dit tampak depan tampak samping aa. isometri departemen pendidikan nasional standarisasi judul gambar model perabot kode gambar tanatlasrak belakang ditutup dengan triple seperti pada gambar. bahan kayu atau papan atau multiple 18mm (tidak mengikat). bila memakai multiple semua tepi panil dilindungi list kayu tipis atau dilapisi dengan vencer. penyelesaian politus atau cat. karensiklopedi med standard ukuran (cm) lihat gambar konstruksi semua tepi panil dilindungi last kayu keras, sambungan seperti pada gambar. bahan kaki kisi terbuat dari kayu keras kualitas baik (tidak mengikat) penyelesaian politus melamin tipiskoran ukuran (cm) lihat gambar panjang lebar tinggi konstruksi tiang kaki dipasang buah roda castor. bahan kayu keras kwalitas baik, roda kaset. penyelesaian politus atau melamin. lddorong mea sandang lampiran peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tanggal agustus diisi oleh kabupaten kota dikirim pusat laporan keuangan (laporan triwulan) kabupaten kota annnnnnnnnnnnnnnannaaanannnananaanaaaakmaaaaaaadiisi oleh kabupaten kota dikirim pusat laporan keuangan (laporan akhir) kabupaten kota annannnatannnnnnnanankanaakan anakpapan anapapantriwulan) kabupaten kota nnannntanakhir) kabupaten kota annannnatapembangunan ruang kelas baru nama sekolah doosan volume saman nanpembangunan ruang kelas baru nama sekolah satuantriwulan) kabupaten kota ekawanannnnnananannnaanannaaanamaaaaan nama bacaanakhir) kabupaten kota ekawanannnnnaanannnaanannaanamaaaaaa annaannnnnnnnnnannnannnan anakannnnnnnnnnnnnnnannaaanannnananaanaaaakmaaaaaaaformat laporan dak 3cnnannntannnnnnnnanankanaakan anakan nama kota satuan volume rencana votumefesisasi satan volume fontana votumofosisssi satuan votmeanena volume iondaratan nanannnn anananaananaanaaaaaanaaaaaan nam kota saman voumoencana. volume revisi stan votumeencara note posisi setan one tentara aime rotasionna naa aaaaaa kota kabupaten donna nana akan kanan aan bidang donna nana akan kanan aan serangan dpa sko dengan kegiatan jumlah jumlah lokasi dengan petunjuk teknis kodifikasi volume mana dak pendamping biaya swakelola kontrak fisik keuangan asal is3 term tea total tuli| lal kodifikasi masalah kaaaanaaennnananan naann ninnin nun enta3fl dokumen kegitan waktu keterangan awal a ah aii$ih) (perencanaan (pmk alokasidan pedoman umum) petunjuk teknis jenis) uu penyusunan rencana kerjakan anggaran skpd penetapan dpa skpd pelaksanaan uurencana strategis kementerikementerian pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam dijabarkan dalam rencana program jangka menengah unit utama. rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam dijabarkan setiap tahun dalam rencana kerja tahunan kementerian pendidikan nasional. pelaksanaan rencana strategismohammad nuh, dan kriteria bidang pendidikbidang. pemerintah kabupaten kotaiii peraturan menteri ini. pemerintah kabupaten kotavii peraturan menteri ini. pemerintah provinsiviii peraturan menteri ini. pemerintah provinsinorma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendidikan yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. acuan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendidikan berkembang sesuai dengan perkembangan penerbitan peraturan menteri yang mengatur salinan sesuai dengan aslinya. kepala biro hukum dan organisasi ttd. departemen pendidikan nasional, mohammad nuhkelancaran pelaksanaan tugas dalam menetapkan administrasi sistem akuntansi instansi lingkungan kementerian pendidikan nasional perluengenai:menteri pendidikan nasional memberikan kuasa kepada kepala biro keuangan untuk dan atas nama menteri pendidikan nasionalpejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnyabiro hukum dan organisasi pada tanggal septemnasional, menimbang aa. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjapenjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi kedalam rincian tugas unit kerjaarat:mutuskanbagian umum rincian tugas bagian umum melaksanakan penyusunan program kerja bagian dan penyiapan penyusunan program kerja lembaga, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan unit lembaga, cc. melaksanakan penyusunan rencana anggaran lembaga, melaksanakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak: melaksanakan urusan perbuatan dan kearsipan: melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan laboratorium: melaksanakan urusan kerumahtanggaan: melaksanakan urusan perlengkapan: ii. melaksanakan urusan kelembagaan dan penatalaksanaan, melaksanakan urusan kepegawaian: melaksanakan urusan keuangan: melaksanakan urusan publikasi dan dokumentasi peraturan perundang undangan bidang penjaminan mutu pendidikan: melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran:penyiapan penyusunan laporan lembagapenyiapan penyusunan program kerja bagian, dan penyiapan bahan penyusunan program kerja lembaga, melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan keluar, melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip: melakukan pengelolaan perpustakaan, laboratorium, bengkel, dan sarana prasarana penjaminan mutu lainnya9g, melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, gedung kantor dan prasarana lainnya: melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan, dan penyimpanan sarana dan prasarana lingkungan lembaga, i. melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara:tasi subbagian: dan melakukan penyusunan laporan subbagian dan penyiapan penyusunan: melakukan penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis organisasi: melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur kerja, melakukan publikasi dan dokumentasi peraturan perundang undangan bidang penjaminan mutu pendidikan, melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi dan rencana pengembangan pegawai, melakukan penyiapan usul kebutuhan, penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai dan mutasi lainnya: melakukan penyiap: i. melakukan penyiapan usul pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai, j . melakukan urusan disiplin dan pendayagunaan pegawai, melakukan penyiap, melakukan pengadministrasian penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkungan lembaga, melakukan penyiapan usul pemberhentian dan pensiunan pegawai lingkungan lembaga, melakukan urusan penyimpanan, penataan, dan pemeliharaan dokumeiapan bahan penyusunan rencana anggaran: melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembiayaan, @d. melakukpengelolaan penerimaan negara bukan pajak, melakukan penyiapiapan bahan penyusunan laporan daya serap anggaran, melakukan penyusunan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, i. melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran, melakukan penyiapan bahan penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan anggaran, melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran: il.penyiapan penyusunan laporan lembaga. bab bidang pemetaan dan supervisi mutu pendidikannyusunpenyusunan bahanalisis hasil pemetaan dgembangan sistem informasi mutu pendidikan anak usia dini pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal: melaksanakan pengelolarekomendasi hasil pemetaan dan supervisi satuan pendidikan anak usia daanalisisevaluasi mutu pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal: melakukan penyiapan bahpengembangan sistemusunan laporanutakhirbidangil. melakukan penyimpan bahan penyusunan rekomendasi hasil pemetaansupervisi: melakukan penyusunan program kerja seksi, melakukan penyiapan bahanalisissupervisi satuan pendidikan anak usia dini pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, fi. melakukan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi9g, melakukan penyusunan laporan hasilimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi: dan i. melakukan penyusunan laporan seksi. bab iii bidang fasilitasi peningkatan mutu pendidikan rincian tugas bidang fasilitasi peningkatan mutu pendidikan: melaksanakan penyusunan program kerja bidang, melaksanakan pengembangan model penjaminimpanan dan pemeliharaan dokumen bidang: dan melaksanakan penyusunan laporan bidang. pasal rincian tugas seksi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, cc. melakukkerja samaapan bah: ipendidikan menengah: melakukan penyusunan program kerja seksi: melakukan penyiapan bahan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, melakukan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal: melakukan penyiapan bahan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, melakukan fasilitasi peningkatan rute pendidikan tengah pada jalur pendidikan formal, melakukan penyiapan bahan kerja sama fasilitasi peningkatan rute pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal: melakukan penyiapan bahan evaluasi peningkatan mutu pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, melakukan evaluasi peningkatan mutu pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, ilmenengah pada jalur pendidikan formal, melakukan penyimpanan dan pemilihan dokumen seksi: dan melakukan penyusunan laporan seks ttd. bambang sudiromenuntaskan pelaksanaan penetapan passing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya yang diangkat sebelum undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen berlaku, perlu mengubahbeberapa ketentuan dalamiubah menjadi sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:taman kanak kanak tk) atau sederajat, sekolah dasar sekolah dasar luar biasa (sd sdb) atau sederajat, sekolah menengah pertama sekolah menengah pertama luar biasa (smp small) atau sederajat, sekolah menengah atas sekolah menengah atas luar biasa (sma small) atau sederajat dan sekolah menengah kejuruan (smk) atau yang sederajat adalah: menteri pendidikan nasional untuk jabatan fungsional guru madya sampai dengan guru pembina, sekretaris jenderalcc. kepala biro kepegawaianpendidikan nasional atas nama menteri pendidikan nasional untuk jabatan fungsional guru madya sampai dengan guru dewasacaudatus athfal ra) atau sederajat, madrasah ibtidaiyah (mi) atau sederajat, madrasah tsanawiyah ts) atau sederajat, dan madrasah aliyah ma) atau yang sederajat adalah: menteri agama untuk jabatan fungsional guru madya sampai dengan guru pembina: sekretaris jenderal kementerian agama untuk jabatan fungsional guru madya sampai dengan guru pembina: kepaldewasa. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: guru bukan pegawai negeri sipil yang memperoleh penetapan passing jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, diangkat dalam pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil apabila yang bersangkutan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:desember ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan menteri inisept(guru) dan tenaga kependidikan oleh kementeriatetap pada satuan pendidikan, tk ra jalur pendidikan formal atau yang sederajat,, masa kerja sekurang kurangnya (dua) tahun berturut turut pada (satu) satuan pendidikan pada tanggal desember usia setinggi tingginya tahun pada saat diusulkan, telah memiliki pupuk yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan nasional, dan,hguru bukan pegawai negeri sipil jenjang atau yang sederajat, sd sdb atau yang sederajat, smp small atau yang sederajat, sma small smk atau yang sederajat mengusulkan kelengkapan administratif kepada kepala sekolah. guru bukan pegawai negeri sipil atau sederajat, atau yang sederajat, atau yang sederajat, atau yang sederajat mengusulkan kelengkapan administrasi kepada kepala ra madrasah. kepala sekolah jenjang atau yang sederajat, atau yang sederajat, smp atau yang sederajat, sma smksekolah jenjang sdb atau yang sederajat, small atau yang sederajat,provinsimadrasah jenjang atau yang sederajat, atau yang sederajat, atau yang sederajat,kantor kementerian agamamadrasah disetujui oleh penyelenggara satuan pendidikan.kantor kementerian agama kabupaten kota meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala madrasah seperti tersebut pada angka (dua) dan mengusulkannya kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi yang selanjutnya diteruskan kepada menteri agama melalui unit kerja yang menangani guru dan diteruskan kepala biro kepegawaian, dengan menggunakan format kepala biro kepegawaian meneliti kelengkapan administrasimenteri agama atau pejabat yang ditunjuk menetapkan jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil. menteri pendidikan nasional, salinan sesuai dengan aslinya. kepala biro hukum dan organisasi, ttd. mohammad nuh dr. pangerang monta, s.h.,m.h.,dfm. nip format nomor nan ann nan lampiran nun pet enpeppp ppp keenan hal usul penetapan passing yth.tetap, salinan atau fotokopi ijazah diploma iv akta mengajar yang legalisasi: cc. surat keterangan asli dari kepala sekolah madrasah. melampirkan bukti pupuk atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terimakasih. mengetahui, ketua yayasan penyelenggara . kepala sekolah madrasah . nama stempel nama stempel tembusan disampaikan kepada yth yayasan penyelenggara . pengurus bms.i.ocooooo. format format usulan penetapan passing jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil nama pnenankannnananaana nana aan tempat tanggal lahir nan nan annpnpnnnn enpannn ann nnnpernenenenananp era npaarenanenap pendidikan s1 diploma lulus tgl . bulan.th. jurusan tetap pep app pnp pap pee paper pra ppp pare pare nanpeapa rap guru bs mp kelas bp kelompok bermain pnenankannnananaana nana aan pendidikan terakhir pnenankannnananaana nana aan jumlah jam mengajar banana per minggu ditetapkan jadi guru tidak tetap pada tanggal . bulan . tahun . ditetapkan jadi guru tetap pada tanggal . bulan . tahun . satuan pendidikan pakenankannnnanaa anna yayasan penyelenggara panen annnnpnnnnenennn papan ann nnnpernenenenenanp nan amanat alamat sekolah pnenankannnananaana nana aankem kum, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk ditetapkan pada jabatan fungsionalmenteri agama") dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendidikan nasional menteri agamatahun nomor tambahan lembaran negara indonesia nomor peraturan presiden nomor tahun tentang pembentukan dan organisasi kementerian agam,. tahun tentang perubahan atas ., nomor ., tanggal . memutuskan: menetapkan pertama terhitung mulai tanggal . bulan . tahun . nama loco pupuk . tempat tanggal lahir . ditetapkan dalam jabatan . dengan angka kredit . (oem) mengajar mata pelajaran guru kelas guru bimbingan konseling pengasuh . pada satuan pendidikan . kecamatan pendidikan nasional menteri agama") senooo woo kepala sekolah madrasah .erbukketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendidikan tinggi perlu menetapkan statuta universitas terbuktuta universitas terbuka. statuta universitas terbuka merupakan dasar penyelenggaraan universitas terbuka. statuta segala ketentuan dan peraturan perundang undangan mengenai universitas terbuka yang telah ada pada saat statuta ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan statuta ini. dengan berlakunya peraturan menteri ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan statutabantuan hukum ii, ttd. bambang haryadi, s.h. nip salinan lampiran peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tanggal juni mukadimah bahwa perwujudan suatu masyarakat yang adil dan makmur sertaicapai melalui pembangunan nasional. bahwa pembangunan nasional, dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri,nasional bidang pendidikan tinggi, sistem belajar jarak jauh merupakan upaya yang lebih memadai dan mampu memperluas kesempatan belajar bagi seluruh warga negara seluruh pelosok tanah air. bahwa universitas terbuka adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan dengan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tanggal juni dan diresmikan oleh presiden pada tanggal september bina graha, jakarta. universitas terbuka menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sistem pendidikan jarak jauh. pada awal berdirinya universitas terbuka memiliki (empat) fakultas, yaitubahwa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, universitas terbuka menganut asas kemandirian dan kemitraan atas dasar nilai nilai marta bat kemanusiaan dan integritas keilmuan. untuk melaksanakan hal hal tersebut atas, maka ditetapkan statuta universitas terbuka sebagai pedoman dasar dalam menyelenggarakan kegiatan fungsional universitas terbuka. bab ketentuan umum dalam statuta ini yang dimaksud dengan: universitas terbuka yang selanjutnya disebut adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dengan sistem jarak jauh dan bersifat terbuka. unit program belajar jarak jauh yang selanjutnya disebut pjj ut adalah unit pelaksana administrasi dan pelayanan akademik daerah. jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan atau vokasi bidang studiahan ajar adalah perangkat materi ajar dalam bentuk cetak dan non cetak yang dirancang sebagai bahan belajar mandiri. penilaian hasil belajar adalah proses pengukuran terhadap hasil belajar mahasiswa untuk menentukan tingkat pencapaian dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari. latihan mandiri adalah tugas yang berhubungan dengan pendalaman bahan ajar yang dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri tanpa pengawasan. tutorial adalah bantuan belajar yang diberikan kepada mahasiswa secara tatap muka dan atau melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain yang dalamnya mencakup media tulis, cetak, rekam, dan siar yang bersifat satu arah dan atau dua arah, baik secara langsung maupun tunda untuk memperluas, memperdalam, serta mempertajam pemahaman mahasiswa dalam bidang studinya. praktikum adalah tugas terstruktur dalam rangka uji coba dan atau verifikasi teori dengan menggunakan fasilitas laboratorium dan kit serta alat lain yang diperlukan. pemantapan pengalaman profesional yang selanjutnya disebut ppp adalah tugas praktek yang terukur dalam lingkungan kerja yang dipersyaratkan program studi. kelompok belajar adalah sekelompok mahasiswa yang menggabungkan diri dalam suatu kelompok dengan tujuan utama untuk belajar bersama. metode belajar mandiri adalah metode yang pada dasarnya menghendaki mahasiswa belajar sendiri dan atau berkelompok dengan bantuan secukupnya dalam memahami bahan pengajaran, mempertajam cara berfikir dalam bidangnya, memantapkan keterampilan menggunakan alat, dan memantapkan pengalaman lapangan yang dipelajarinya. sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa lingkungan ut. tridharma perguruan tinggi adalah bentuk bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. tutobelajar kepada mahasiswa. instruktudalam melaksanakan praktek atau praktikum kepadadengan sistem pendidikan jarak jauh melalui pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. rektor adalah penanggung jawab pengembangan dan penyelenggaraan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan umum dan program kerja berdasarkan peraturan perundangan dan ketetapan senat ut. dewan penyantun adalah kelengkapan yang berfungsi ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi ut. menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan nasional. bab visi, misi, dan tujuan visi yaitu bertekad menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi jarak jauh (pjj) unggulan antara pjj asia pada tahun dan dunia pada tahun misi ut: memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu melalui sistem pendidikan jarak jauh pjj). menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang mampu bersaing secara global. cc. meningkatkan partisipasi masyarakat pengguna dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based society). meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan pjj, khususnya pjj. menyebarluaskan dan berbagi informasi tentang pjj, khususnya pjj, secara inovatif dan berkesinambungan. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata. meningkatkan pemahaman lintas budaya. meningkatkan jaringan kerjasama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global. ii. menghasilkan produk produk akademik dalam bidang pjj, khususnya pjj, dan bidang keilmuan yang lainnya. tujuan ut: menawarkan berbagai program pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan tinggi dengan menggunakan pjj yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. menghasilkan bahan ajar tingkat pendidikan tinggi yang bermutu dalam bentuk media yang beragam. menawarkan berbagai bentuk layanan bantuan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan. menyelenggarakan evaluasi proses dan hasil belajar yang sahih dan handal. menggalang kerjasama dan memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai institusi tingkat lokal, nasional, dan global. memanfaatkan berbagai teknologi termasuk teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. mengembangkan sdm yang kompeten dalam bidang pjj, khususnya pjj, dan bidang ilmu lainnya. mengembangkan institusi pjj yang akuntabel dan efektif sehingga diakui keunggulannya pada tatanan nasional dan global. ii. melakukan penelitian ilmiah dalam bidang pjj, khususnya pjj, dan bidang keilmuan lainnya serta menyebarkan hasil penelitian secara inovatif dan berkelanjutan. dalam melaksanakan visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlandaskan pada asas kualitas, pemerataan, relevansi, efisiensi, kemandirian, kemitraan, akuntabilitas, profesionalisme, dan pengembangan diri. bab iii dasar, tugas, dan fungsi dasar penyelenggaraan berasaskan pancasila dan undang undang dasar tugas yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu berdasarkan sistem belajar jarak jauh. dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta hubungan dengan lingkungannya, pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi. bab identitas merupakan perguruan tinggi negeri bawah pembinaan departemen pendidikan nasional, berkedudukan tangerang, provinsi banten. memiliki lambang yang terdiri atas: lingkaran yang menggambarkan antena parabola, terbagi dalam (lima) bagian yang melambangkan: dasar dan falsafah negara indonesia, pancasila: sifat dan cara menyampaikan pengajaran melalui media komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh wilayah indonesia. pena dan buku, melambangkan: semangat belajar mandiri, pendidikan dan ilmu pengetahuan. tiga bidang lembaran buku, melambangkan tridharma perguruan tinggi. unsur warna: biru muda melambangkan media utama pengajaran yaitu media telekomunikasi dan informasi: kuning melambangkan dunia ilmu pengetahuan dan warna identitas dari universitas terbuka. lambang sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: universitas terbuka universitas terbuka contoh nama warna warna warna proses biru c100, m20, yo, kuning co, y100, tatacara penggunaan lambang diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat persetujuan senat. memiliki hymne yang berjudul hymne universitas terbuka, sebagai berikut: hymne universitas terbuka mandate lagu dan syair: khidmat dr. supardi kartohardjo rs. se cer cah si nar ha ra pan meng get teras mes 1l. . ri sa amar nya tp da man yei tra lu da .ya hang to. bak, can dra nem sman ba pu lt, jeans saga tra pu tri s'luruh nu san ta se ba gai pe ne trus bang sa pp sosro kasar afa ver si tas ter bu wa dah pri ba man di jas ter bu pri bas si. sl. bakti kaki4w yap ya men los. lay dri: se telet . mo ga ter ca pai lah da mai sjah te nu rit tempo rt . . in ne sia ja se panjang ma tatacara penggunaan hymne diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat persetujuan senat. memiliki bendera yang terdiri atas bendera ut, bendera fakultas, dan bendera program pascasarjana. bendera berukuran dan berwarna dasar kuning dan memuat lambang ut. bendera sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: bendera universitas terbuka bendera fakultas dan program pascasarjana berukuran dan memuat lambang dengan warna sebagai berikut: warna bendera fakultas dan program pascasarjana nama warna warna proses fkip ungu c35, m55, yo, pekon abu abu c30, m25, y25, fmipa biru c60, m30, yo, fisip orange c0, m50, y90, pasca biru muda c20, m5, yo, tatacara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat persetujuan senat. busana akademik merupakan tata busana akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. busana akademik sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: bentuk toga bahan dan warna bee hitam 1s satin super (ee satin super bordir warna toga nd, fkip pekon fmipa fisip pasca bentuk dan tatacara penggunaan busana akademik diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat persetujuan senat. bab penyelenggaraan pendidikan pendidikan dilaksanakan melalui sistem belajar jarak jauh dan bersifat terbuka dengan mengutamakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar dan menerapkan metode belajar mandiri. pendidikan bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan dengan tidak membatasi usia, tahun ijazah, masa dan kecepatan studi, tempat dan cara belajar, waktu registrasi, frekuensi mengikuti ujian, dan pemilihan program. bahan ajar dikembangkan dalam bentuk media cetak, rekam, dan atau siar. bahan ajar dan bahan kelengkapan akademik didistribusikan kepada mahasiswa, tutor, dan pengelola dengan cara yang paling efektif dan efisien. pelayanan akademik dan administrasi dilakukan pusat dan atau daerah. pelayanan akademik pusat diselenggarakan oleh fakultas. pelayanan administrasi pusat diselenggarakan oleh biro. pelayanan akademik dan administrasi daerah diselenggarakan oleh pjj ut. pelayanan akademik diberikan dalam bentuk tutorial, praktikum, pemantapan pengalaman profesional, ujian, dan bentuk pelayanan akademik lainnya. tutorial dilaksanakan dengan tatap muka maupun jarak jauh oleh tutor yang memenuhi syarat. ketentuan mengenai persyaratan tutor sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan rektor. praktikum dilaksanakan bawah bimbingan instruktur yang memenuhi syarat. ketentuan mengenai persyaratan instruktur sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan rektor. pemantapan pengalaman profesional dapat dilakukan dalam bentuk praktek pengalaman lapangan ppl), pemantapan kemampuan mengajar pkm), atau pemantapan kemampuan profesional pkp). kegiatan penelitian terdiri atas penelitian keilmuan dan kelembagaan. kegiatan penelitian keilmuan diarahkan untuk, dan atau seni. kegiatan penelitian kelembagaan diarahkan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem pendidikan jarak jauh. hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual didaftarkan, didokumentasikan, dan dipublikasikan. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan hasil pendidikan dan penelitian. untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, merencanakan dan melaksanakan pembinaan staf, penataan prosedur operasional baku, penyesuaian tatanan sistem, revisi kurikulum, revisi bahan ajar, dan revisi penilaian hasil belajar secara terintegrasi dan berkaladengan mengacu pada peraturan perundang undangan. evaluasi kurikulum setiap program studi dilakukan secara berkala. bab vii penilaian hasil belajar penilaian hasil belajar dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk tugas tutorial, pemantapan pengalaman profesional, praktikum, ujian, dan atau tugas lainnya sesuai dengan tuntutan kurikulum. ujian dilaksanakan oleh pjj ut tempat dan lokasi ujian yang ditetapkan dengan keputusan rektor. ujian diawasi oleh pengawas ujian yang memenuhi syarat. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengawas ujian sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan rektor. hasil belajar dalam program pendidikan akademik atau vokasi dapat dialihkreditkan dalam program pendidikan akademik, atau sebaliknya. penilaian kelulusan dalam suatu mata kuliah didasarkan atas hasil ujian akhir semester, tugas tutorial, pemantapan pengalaman profesional, praktikum, dan atau tugas lainnya. penilaian kelulusan program vokasi didasarkan atas akumulasi kelulusan mata kuliah yang dipersyaratkan bagi program tersebut. penilaian kelulusan program sarjana s1) didasarkan atas akumulasi kelulusan mata kuliah dan tugas akhir program. penilaian kelulusan program magister s2) atau doktor (s3) didasarkan atas akumulasi kelulusan mata kuliah dan kelulusan ujian tesis atau disertasi. ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kelulusan sebagaimana yang dimaksud sampai dengan diatur dengan peraturan rektor. bab viii kebebasan akademik dan otonomi keilmuan kebebasan akademik, termasuk dan mandiri. pimpinan memfasilitasi setiap sivitas akademika agar dapat melaksanakan kebebasan akademik. setiap sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik ut. dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan. perwujudan otonomi keilmuan pada diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat persetujuan senat. bab gelar dan penghargaan lulusan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. bukti kelulusan diberikan dalam bentuk ijazah dan atau sertifikat kompetensi: dan cc. doktor,, untuk lulusan program diploma ditulis belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan a.p diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu, ahli muda, untuk lulusan program diploma cc. ahli madya, untuk lulusan program diploma idan sarjana sains terapan, untuk program diploma iv, ditulis belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan sst. gelar untuk lulusan pendidikan profesi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan organisasi profesi berdasarkan standar profesi yang terkait, dan ditulis belakang nama yang berhak. penyandang gelar dapat mencantumkan nama perguruan tinggi pemberi gelar atau singkatannya belakang gelar yang diperolehnya dalam tanda kurung. gelar untuk lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi ditetapkan dengan peraturan rektor setelah memperoleh persetujuan senat. dapat memberikan gelar doktor kehormatan doktor honoris causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kemasyarakatan, dan atau kemanusiaan. syarat dan tatacara pemberian gelar doktor kehormatdapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang mempunyai jasa dan prestasi sangat menonjol dalam pengembangan pendidikan jarak jauh. syarat dan tatacara pemberian penghargabab viii susunan organisasi susunan organisasi terdiri atas: dewan penyantun. rektor dan pembantu rektor. cc. senat universitas. fakultas: fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, fakultas ekonomi: fakultas ilmu sosial dan ilmu politik: fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. program pascasarjana. lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat: pusat keilmuan: pusat penelitian kelembagaan dan pengembangan sistem:. lembaga pengembangan bahan ajar, ujian, dan sistem informasi: pusat produksi bahan ajar cetak, pusat produksi bahan ajar non cetak, pusat pengujian, pusat komputer, pusat layanan bahan ajar. unit program belajar jarak jauh. ii. biro administrasi akademik, perencanaan, dan monitoring. biro administrasi umum dan keuangan. pusat jaminan kualitas. pusat layanan pustaka. pusat pengembangan sumber daya manusia. dewan penyantun terdiri atas tokoh tokoh masyarakat yang berminat dalam bidang pendidikan, diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan secara aktif, baik sendiri maupun dengan menggerakkan dan mengerahkan sumberdaya masyarakat. anggota dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh rektor, setelah mendapat pertimbangan senat. pengurus dewan penyantun dipilih dari dan oleh para anggota. keanggotaan, fungsi, dan wewenang dewan penyantun diatur dengan keputusan rektor. pimpinan terdiri atas rektor dan beberapa pembantu rektor. rektor diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan senat. rektor sebagai penanggung jawab utama melaksanakan arahan serta kebijakan umum, dan menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar persetujuan senat. masa jabatanrektor dapat mengangkat pejabat tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas rektor dan pembantu rektorpembantu rektor bidang akademik sebagaimana dimaksud pada berhalangan, rektor dapat menunjuk pembantu rektor yang lain sebagai pelaksana harian rektor. bilamana rektor berhalangan tetap, menteri mengangkat pejabat rektor sebelum diangkat rektor tetap yang baru. pembantu rektor diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat. masa jabatan pembantupembantu rektor bertanggung jawab langsung kepada rektor. pembantu rektor bidang akademik, selanjutnya disebut pembantu rektor membantu rektor dalam memimpi, serta pendidikan berkelanjutan. pembantu rektor bidang administrasi umum, selanjutnya disebut pembantu rektor il, membantu rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan manajemen internal bidang administrasi umum, keuangan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, sistem, dan jaminan kualitas. pembantu rektor bidang kemahasiswaan, selanjutnya disebut pembantu rektor ill, membantu rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, pembinaan pjj ut, dan pelayanan mahasiswa dalam bidang registrasi, layanan bahan ajar, pemberian bantuan belajar, dan penyelenggaraan ujian. pembantu rektor bidang kerjasama dan pengembangan institusi, selanjutnya disebut pembantu rektor iv, membantu rektor dalam memimpin penyelenggaraan kerjasama, hubungan masyarakat, dan penyusunan strategi pengembangan institusi. senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi lingkungan ut. senat mempunyai tugas: merumuskan kebijakan normatif dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kelembagaan yang berpedoman kepada kebijakan departemen: memberikan pertimbangan, persetujuan, dan atau penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kelembagaan, memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban rektor atas pelaksanaan rencana anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan, memberikan pertimbangan kepada menteri berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi rektor, memberikan pertimbangan kepada menteri berkenaan dengan dosen yang diusulkan memangku jabatan akademik atas lektor: memberikan pertimbangan kepada rektor berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pembantu rektor. senat terdiri atas guru besar, pimpinan ut, dekan, dan wakil dosen serta pejabat lain lingkungan yang ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan senat. anggota senat wakil dosen sekurang kurangnya memiliki jabatan lektor. jumlah wakil dosen, masa jabatan, dan cara pemilihannya ditetapkan dengan keputusan rektor dengan persetujuan senat. senat diketuai oleh rektor, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota senat. dalam melaksanakan tugasnya, senat dapat membentuk komisi komisi yang beranggotakan anggota senat dan bila dipandang perlu dibantu tenaga lain. rapat senatdilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai dilakukan pemungutan suara. rapat senatfakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada bawah rektor. fakultas mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, profesi,pada fakultas mempunyai fungsi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni cc., monitoring dan evaluasi kegiatan fakultas, pelaksanaan urusan tata usaha fakultas. fakultas terdiri atas: unsur pimpinan: senat fakultas, cc. unsur pelaksana akademik: @d. unsur pelaksana administrasi. unsur pimpinan fakultas terdiri atas dekan dan pembantu dekan. pembantu dekan bertanggung jawab kepada dekan. unsur pelaksana akademik terdiri atas: jurusan program studi: laboratorium studio, cc. kelompok dosen. unsur pelaksana administrasi adalah bagian tata usaha. fakultas dipimpin oleh dekan yang bertanggung jawab kepada rektor. dekan: cc. merintis, melaksanakan, dan membina hubungan kerjasama bawah koordinasi pembantu rektor iv: dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas. masa jabatan dekan adalah (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari (dua) kali masa jabatan berturut turut selanjutnya disebut pembantu dekan ii: cc. pembantu dekan bidang kemahasiswaan selanjutnya disebut pembantu dekan iii. pembantu dekan membantu dekan dalam mengkoordinasikan kegiata. pembantu dekan membantu dekan dalam menyelenggarakan administrasi fakultas yang mencakup bidang administrasi umum, keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pengembangan sistem dan jaminan kualitas. pembantu dekan iii membantu dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, kerjasama, dan bantuan belajar. pembantu dekan sebagaimana tersebut pada diangkat dan diberhentikan oleh rektor, setelah mendapat pertimbangan senat fakultas. rektor dapat mengangkat pembantu dekan bidang lain sesuai kebutuhan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas. masa jabatan pembantu dekapabila dekan berhalangan tidak tetap, dekan menunjuk pembantu dekan sebagai pelaksana harian, dan bila pembantu dekan berhalangan, dekan dapat menunjuk salah seorang pembantu dekan lainnya. apabila dekan berhalangan tetap, rektor menunjuk pelaksana tugas dekan sebelum diangkat dekan tetap yang baru.mempunyai tugas: merumuskan kebijakan penyelenggaraan, pengembangan dan kelembagaan fakultas berdasarkan peraturan perundangan undangan, memberikan pertimbangan dan atau persetujuan dan atau penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kelembagaan fakultas: cc. memberikan penilaian pertanggungjawaban dekan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, memberikan pertimbangan kepada rektor berkenaan dengan calon calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi dekan dan pembantu dekan: memberikan pertimbangan kepada rektor berkenaan dengan dosen yang diusulkan memangku jabatan akademik atas lektor. senat fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas, dosen dengan jabatan lektor kepala atas, ketua jurusan, dan wakil dosen. anggota senat fakultas yang berasal dari wakil dosen sekurang kurangnya memiliki jabatan asisten ahli. anggota senat fakultas ditetapkan oleh dekan. senat fakultas diketuai oleh dekan, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh senat fakultas. rapat senat fakultasfakultas dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai dilakukan pemungutan suara. tata tertib rapat sidang senat fakultas diatur lebih lanjut dalam peraturan senat fakultas. rapat senat fakultasserta kemahasiswaan fakultas. bagian tata usaha fakultas terdiri atas sebanyak banyaknya (empat) subbagian. jurusan dibentuk sesuai keperluan program studi yang dikembangkan. jurusan merupakan unsur pelaksana akademik fakultas dalam bidang studi tertentu. jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademikjurusan terdiri atas: ketua dan sekretaris jurusan: program studi, dosen. jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan dan dibantu oleh seorang sekretaris jurusan. ketua dan sekretaris jurusan diangkat oleh rektor atas usul dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas. ketua jurusan bertanggung jawab kepada dekan. masa jabatan ketua dan sekretaris jurusbentukan jurusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bila diperlukan jurusan dapat menggunakan laboratorium studio yang ada luar ut. program studi dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat dan lembaga. program studi mengembangkan bahan dan alat pengajaran. pembentukan program studi diatur sesuai dengan ketentuan perundang undangan. dalam melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi dapat membuka dan atau menutup fakultas dan program studi atas pertimbangan senat setelah mendapat persetujuan direktur jenderal pendidikan tinggi. program pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik tingkat magister dan doktor dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu. program pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur yang diangkat oleh rektor atas usul badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan baperjakat) dan mendapat pertimbangan senat. direktur program pascasarjana berpendidikan strata tiga. direktur program pascasarjana bertanggungjawab kepada rektor. dalam melaksanakan tugas sehari hari direktur program pascasarjana dibantu dua orang asisten direktur yang terdiri atas: asisten direktur bidang akademik, asisten direktur bidang administrasi. asisten direktur program pascasarjana sekurang kurangnya berpendidikan strata dua. masa jabatan direktur dan asisten direktudalam melaksanakan tugasnya program pascasarjana mempunyai fungsi: pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat: pelaksanaan: @d. monitoring dan evaluasi kegiatan program pascasarjana, pelaksanaan urusan tata usaha program pascasarjana. program pascasarjana terdiri atas: direktur, asisten direktur: bidang ilmu penanggungjawab program: dosen: bagian tata usah, cc. merintis, melaksanakan, dan membina hubungan kerjasama bawah koordinasi pembantu rektor iv. asisten direktur bidang akademik mempunyai tugas membantu direktur dalam mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan penyelenggaraan akademik. asisten direktur bidang administrasi mempunyai tugas membantu direktur dalam menyelenggarakan administrasi program yang mencakup bidang administrasi umum, keuangan, dan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni. bidang ilmu mempunyai tugas mengkoordinasikan dan atau melaksanakan kegiatan akademik untuk bidang bidang ilmu tertentu yang diselenggarakan program pascasarjana. bidang ilmu penanggungjawab program mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister doktor dalam bidang keahlian tertentu, serta kemahasiswaan. bagian tata usaha terdiri atas paling banyak (tiga) subbagian. lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakatilmiah, pengembangan instruksional,dalam melaksanakan tugasnya, ketua lembaga dibantu oleh seorang sekretaris. lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan instruksional,mpunyai fungsi: pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian, pengembangan instruksional, dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan penelitian, pengembangan instruksional, dan pengabdian kepada masyarakat, cc. pelaksanaan publikasi hasil penelitian, pengembangan instruksional, dan pengabdian kepada masyarakat, @d. pelaksanaan urusan tata usaha keilmuan: pusat penelitian kelembagaan dan pengembangan sistem,, dan bagian tata usaha. pusat keilmuanilmuan. pusat penelitian kelembagaan dan pengembangan sistemlembagaan dan pengembangan sistem. pusat antar universitas, pengembangan, dan peningkatan instruksional mempunyai tugas merancang, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mempublikasikan pengembangan dan peningkatan instruksional. pusat pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas merancang, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat. pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf terdiri atas sejumlah dosendosen yang mendapat tugas tambahan dan diangkat oleh rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. jumlah tenaga dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lembagaelitian dan pengabdian kepada masyarakat:lembaga pengembangan bahan ajar, ujian, dan sistem informasi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang pengembangan bahan instruksional dan operasional yang berada bawah rektor. lembaga pengembangan bahan ajar, ujian, dan sistem informasibahan ajar, ujian, dan sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan bahan ajar, ujian, dan sistem informasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam lembaga pengembangan bahan ajar, ujian, dan sistem informasi mempunyai fungsi: pelaksanaan pengembangan dan produksi, serta pengendalian kualitas bahan ajar cetak, pelaksanaan pengembangan dan produksi, serta pengendalian kualitas bahan ajar non cetak, cc. pelaksanaan penyiapan naskah ujian, bahan pendukung ujian, dan pengolahan hasil ujian, serta pengembangan sistem ujian, pelaksanaan pengembangan aplikasi dan pengelolaan data, informasi, serta sarana pendukungnya: pelaksanaan pelayanan bahan ajar, bahan ujian, dan bahan pendukung akademik lainnya, pelaksanaan urusan tata usaha lembaga. lembaga pengembangan bahan ajar, ujian, dan sistem informasi terdiri atas: ketua, sekretaris: pusat produksi bahan ajar cetak, pusat produksi bahan ajar non cetak, pusat pengujian: pusat komputer, pusat layanan bahan ajar, bagian tata usaha. pusat produksi bahan ajar cetak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan master dan produksi bahan ajar cetak. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat produksi bahan ajar cetak mempunyai fungsi: pelaksanaan penyiapan naskah master bahan ajar cetak: pelaksanaan koordinasi produksi, penerbitan, dan pengendalian kualitas bahan ajar cetak. pusat produksi bahan ajar cetak, terdiri atas: koordinator penyiapan naskah: koordinator produksi: subbagian tata usaha pusat. koordinator penyiapan naskah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah master bahan ajar cetak. koordinator produksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi produksi, penerbitan, dan pengendalian kualitas bahan ajarroduksi bahan ajar non cetak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah master dan produksi bahan ajar non cetak. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat produksi bahan ajar non cetak mempunyai fungsi: pelaksanaan penyiapan naskah master bahan ajar non cetak, pelaksanaan koordinasi produksi dan pengendalian kualitas bahan ajar non cetak. pusat produksi bahan ajar non cetak, terdiri atas: koordinator penyiapan naskah: koordinator produksi, subbagian tata usaha pusat. (l) koordinator penyiapan naskah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah master bahan ajar non cetak. koordinator produksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi produksi dan pengendalian kualitas bahan ajar nonengujian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan pengujian dan pengolahan hasil ujian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat pengujian mempunyai fungsi: pelaksanaan pengembangan sistem ujian, tes dan pengukuran serta pengelolaan bank soal, pelaksanaan penyiapan, penggandaan, dan koordinasi pengiriman bahan ujian: cc. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ujian: pelaksanaan pengolahan hasil ujian. pusat pengujian, terdiri atas: koordinator pengembangan sistem ujian, tes dan pengukuran: koordinator penyiapan dan penggandaan bahan ujian, koordinator pengolahan hasil ujian: subbagian tata usaha pusat. koordinator pengembangan sistem ujian, tes dan pengukuran mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem ujian, tes dan pengukuran, serta pengelolaan bank soal. koordinator penyiapan dan penggandaan bahan ujian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penggandaan bahan ujian serta koordinasi pengiriman bahan dan pelaksanaan ujian. koordinator pengolahan hasil ujian mempunyai tugas melaksanakan pengolahan hasil ujiankomputer mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan aplikasi program serta pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, dan pelayanan data dan informasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat komputer mempunyai fungsi: pelaksanaan pengembangan dan aplikasi program: pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan data dan informasi: pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi: @d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana. pusat komputer, terdiri atas: koordinator pengembangan dan aplikasi program, koordinator pengolahan data mahasiswa: koordinator pemeliharaan sistem, subbagian tata usaha pusat. koordinator pengembangan dan aplikasi program mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan aplikasi program. koordinator pengolahan data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, dan pelayanan data dan informasi. koordinator pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasilayanan bahan ajar mempunyai tugas melaksanakan urusan pergudangan, perakitan, pengiriman bahan ajar, bahan ujian, dan bahan pendukung akademik lainnya serta sistem informasi distribusi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat layanan bahan ajar mempunyai fungsi: pelaksanaan urusan pergudangan dan perakitan bahan ajar dan bahan penyu kung akademik lainnya, pelaksanaan pengiriman bahan ajar, bahan ujian, dan bahan pendukung akademik lainnya, pelaksanaan pengelolaan sistem informasi distribusi bahan ajar dan bahan pendukung akademik lainnya. pusat layanan bahan ajar, terdiri atas: koordinator pergudangan: koordinator pengiriman: koordinator sistem informasi distribusi: subbagian tata usaha pusat. koordinator pergudangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pergudangan dan perakitan bahan ajar dan bahan pendukung akademik lainnya. koordinator pengiriman mempunyai tugas melaksanakan pengiriman bahan ajar, bahan ujian, dan bahan pendukung akademik lainnya. koordinator sistem informasi distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi distribusi bahan ajar dan bahan pendukung akademik lainnya. subbagian tata usaha pusat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan ketatausahaan pusat. bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga pengembangan bahan ajar ujian dan sistem informasigembangan bahan instruksional dan operasional,pjj ut berada ibukota provinsi, kota yang memiliki perguruan tinggi negeri, atau kota lain. pjj ut mempunyai tugas melaksanakan layanan bantuan belajar, layanan administrasi akademik, pendistribusian bahan belajar kepada mahasiswa, pelaksanaan ujian, praktek dan praktikum serta pengiriman nilai ujian kepada mahasiswa dan penyerahan ijazah serta kegiatan kemahasiswaan. kepala pjj ut bertanggung jawab langsung kepada rektor. pjj ut terdiri atas: kepala: koordinator: kepala subbagian tata usaha: dosen tutor, tenaga administrasi. jumlah koordinator ada (dua), terdiri atas koordinator registrasi dan pengujian serta koordinator bantuan belajar dan layanan bahan ajar. petunjuk pelaksanaan mengenai penyelenggaraan pjj ut yang belum tercakup dalam statuta ini diatur dengan peraturan rektor. biro administrasi akademik, perencanaan, dan monitoring merupakan unsur pelaksana bidang administrasi akademik, perencanaan, dan monitoring yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor. biro administrasi akademik, perencanaan, dan monitoring dipimpin oleh seorang kepala. biro administrasi akademik, perencanaan, dan monitoring mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, perencanaan, dan monitoring lingkungan ut. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro administrasi akademik, perencanaan, dan monitoring mempunyai fungsi: pelaksanaan registrasi: pelaksanaan administrasi kelulusan, pelaksanaan administrasi perencanaan, pelaksanaan administrasi monitoring, pelaksanaan administrasi kerjasama dan hubungan masyarakat. biro administrasi akademik, perencanaan, dan monitoring terdiri atas: bagian registrasi, bagian administrasi kelulusan: bagian perencanaan dan kerjasama. bagian registrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan registrasi dan statistik mahasiswa serta memberikan bantuan pelayanan kemahasiswaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian registrasi mempunyai fungsi: pelaksanaan urusan registrasi dan statistik mahasiswa, pelaksanaan pelayanan kemahasiswaan. bagian registrasi terdiri atas: subbagian registrasi dan statistik: subbagian pelayanan mahasiswapelayanan mahasiswa mempunyai tugas melakukan pelayanan kemahasiswaan dan alumni. bagian administrasi kelulusan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kelulusan mahasiswa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian administrasi kelulusan mempunyai fungsi: pelaksanaan administrasi penetapan kelulusan: pelaksanaan administrasi ijazah dan transkrip. bagian administrasi kelulusan terdiri atas: subbagian administrasi penetapan kelulusan: subbagian administrasi ijazah dan transkrip. subbagian administrasi penetapan kelulusan mempunyai tugas melakukan administrasi penetapan kelulusan. subbagian administrasi ijazah dan transkrip mempunyai tugas melakukan administrasi ijazah dan transkrip. bagian perencanaan dan kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, monitoring, kerjasama mempunyai fungsi: pelaksanaan administrasi perencanaan, pelaksanaan monitoring: pelaksanaan administrasi kerjasama dan hubungan masyarakat. bagian perencanaan dan kerjasama terdiri atas: subbagian administrasi perencanaan, subbagian monitoring: subbagian administrasi kerjasama dan hubungan masyarakat. subbagian administrasi perencanaan mempunyai tugas melakukan administrasi perencanaan. subbagian monitoring mempunyai tugas melakukan administrasi monitoring. subbagian administrasi kerjasama dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan administrasi kerjasama dan hubungan masyarakat.mberikan layanan administrasi umum dan keuangan lingkungan ut. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro administrasi umum dan keuangan mempunyai fungsi: pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan hukum dan tatalaksana: pelaksanaan urusan kepegawaian: cc. pelaksanaan urusan keuangan. biro administrasi umum dan keuangan terdiri atas: bagian umum, hukum, dan tatalaksana: bagian keuangan, bagian kepegawaian. bagian umum, hukum, dan tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan hukum dan tatalaksana. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian umum, hukum, dan tatalaksana mempunyai fungsi: pelaksanaan urusan tata usaha, pelaksanaan urusan rumahtangga dan perlengkapan, pelaksanaan urusan hukum dan tatalaksana. bagian umum, hukum, dan tatalaksana terdiri atas: subbagian tata usaha, hukum, dan tatalaksana, subbagian rumah tangga dan perlengkapan. subbagian tata usaha, hukum, dan tatalaksana mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, hukum dan perundang undangan, dan tatalaksana. subbagian rumah tangga dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, dan perlengkapan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urus: pelaksanaan administrasi anggaran yang berasal dari dana pemerintah: pelaksanaan administrasi anggaran yang berasal dari dana masyarakat. bagian keuangan terdiri atas: subbagian anggaran: subbagian dana masyarakat. subbagian anggaran mempunyai tugas melakukan administrasi anggaran dari pemerintah. subbagian dana masyarakat mempunyai tugas melakukan administrasi anggaran yang berasal darimpunyai fungsi: pelaksanaan administrasi pengadaan dan kesejahteraan pegawai: pelaksanaan administrasi pengembangan pegawai. bagian kepegawaian terdiri atas: subbagian pengadaan dan kesejahteraan pegawai: subbagian pengembangan pegawai. subbagian pengadaan dan kesejahteraan pegawai mempunyai tugas melakukan administrasi pengadaan dan kesejahteraan pegawai. subbagian pengembangan pegawai mempunyai tugas melakukan administrasi pengembangan pegawai. pusat jaminan kualitas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang pengembangan dan pengendalian sistem jaminan kualitas. pusat jaminan kualitas dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada rektor. pusat jaminan kualitas mempunyai tugas mengembangkan dan mengendalikan sistem jaminan kualitas ut. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat jaminan kualitas mempunyai fungsi: pelaksanaan pengembangan sistem jaminan kualitas dan penilaian kinerja, pelaksanaan pengendalian kualitas ut: pelaksanaan urusan tata usaha pusat. pusat jaminan kualitas terdiri atas: koordinator penilaian kinerja, koordinator pengendalian kualitas: subbagian tata usaha. koordinator penilaian kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem jaminan kualitas dan penilaian kinerja. koordinator pengendalian kualitas mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kualitas utlayanan pustaka merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang perpustakaan. pusat layanan pustaka dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada rektor. pusat layanan pustakalayanan pustaka menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka, pelaksanaan pemeliharaan dan pemberian layanan serta pendayagunaan bahan pustaka, pelaksanaan penyebarluasan informasi: @d. pelaksanaan urusan tata usaha pusat. pusat layanan pustaka terdiri atas: kepala: pustakawan dan jabatan fungsional lainnya: subbagian tata usaha. pustakawan dan jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang undanganpengembangan sumberdaya manusia mempunyai tugas mengembangkan program peningkatan kemampuan sumberdaya manusia. pusat pengembangan sumberdaya manusia dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada rektor. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat pengembangan sumberdaya manusia mempunyai fungsi: perencanaan pengembangan program peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, pelaksanaan pengembangan program dan sistem karir pegawai. pusat pengembangan sumberdaya manusia terdiri atas: kepala, koordinator program, subbagian tata usaha, tenaga ahli dosen. bab iix tenaga kependidikan tenaga kependidikan terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik. dosen dapat merupakan dosen tetap dan tidak tetap. dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap lingkungan ut. dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap dengan tugas utama sebagai pengembang bahan ajar, penulis soal, tutor, fasilitator, instruktur, dan tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan. jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar atau profesor. angka kredit untuk penilaian jabatan akademik dosen diatur sesuai peraturan perundang undangan. kriteria dan prosedur pengangkatan guru besar diatur sesuai peraturan perundang undangan. rektor dengan persetujuan senat dapat menetapkan ketentuan mengenai angka kredit dan kriteria serta prosedur pengangkatan guru besar sepanjang tidak bertentangan dengan perundang undangan. syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada syarat untuk diangkat menjadi dosen.iangkat menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan dari senatsetelah mendapat persetujuan dari senat utperpanjang masa jabatannya sebagai guru besar atau diangkat kembali menjadi guru besar emeritus sebagai penghormatan istimewa sesuai dengan peraturan perundang undangan. yang pengangkatannya sesuai dengan kebutuhan ut. persyaratan, tatacara pengangkatan, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur dengan keputusan rektor dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. bab mahasiswa dan alumni untuk menjadi mahasiswa seseorang harus: memiliki ijazah pada satuan pendidikan menengah formal dan nonformal yang disetarakan, memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh ut. persyaratan dan ketentuan penerimaan mahasiswa ditetapkan melalui keputusan rektor setelah mendapat persetujuan senat. warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan peraturan perundang undangan. mahasiswa terdiri atas mahasiswa teregistrasi dan aktif. mahasiswa teregistrasi dapadalam lingkungan akademik:nya, cc. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan yang ditetapkan perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki: ikut serta dalam kegiatan kelompok belajar: memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat. mahasiswa aktif dapat. kegiatan mahasiswa dilakukan dalam kelompok belajar. keanggotaan dalam kelompok belajar didasarkan pada kebutuhan mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar. ketentuan dan tatacara pembentukan kelompok belajar diatur dalam peraturan rektor. setiap mahasiswa berkewajiban untuk: mematuhi semua peraturan dan ketentuan ut: ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan , menjaga kewibawaan dan nama baik ut. alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan ut. dapat memfasilitasi organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan dalam upaya menunjang pencapaian tujuan ut. bab sarana dan prasarana menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, baik kantor pusat maupun pjj ut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagai lembaga pendidikan tinggi jarak jauh dalam jumlah dan kualitas yang memadai. sarana dan prasarana dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sumber lain yang tidak mengikat. sarana dan prasarana umum kantor pusat mencakup sarana kantor pada umumnya, yaitu gedung dan lingkungan serta sarana penunjang lainnya. sarana dan prasarana khusus kantor pusat sebagai penyelenggara pendidikan tinggi jarak jauh mencakup fasilitas: pengembangan dan produksi bahan ajar multi media: penyimpanan dan pengiriman bahan ajar multi media: pengembangan soal dan reproduksi naskah ujian: laboratorium uji materi bahan ajar dan pengembangan kit praktek dan praktikum, pendukung penyampaian informasi dan komunikasi intern kantor pusat, kantor pusat dengan pjj ut, dan pihak pihak yang berkepentingan. sarana dan prasarana pjj ut mencakup sarana dan prasarana untuk kantor pada umumnya, ruang pelayanan mahasiswa, tempat penyimpanan dan penjualan bahan ajar, serta ruang dan peralatan untuk mendukung informasi dan komunikasi yang memadai. kantor pusat ataupun pjj ut dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan kegiatan ut. bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan seluruh aset yang dimiliki, baik yang diperoleh dengan anggaran dari pemerintah, dana masyarakat, ataupun bantuan lainnya yang tidak mengikat. bab xii pembiayaan sumber dana berasal dari pemerintah, masyarakat, dan bantuan luar negeri. dana yang berasal dari pemerintah. dana yang diperoleh dari masyarakat adalah dana yang berasal dari sumber sumber sebagai berikut: biaya registrasi, biaya tutorial, cc. sumbangan pembinaan pendidikan, biaya tugas akhir program, hasil penjualan produk dan pelayanan: hasil kerjasama, hasil kontrak kerja: sumbangan dan hibah: i. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dana yang bersumber dari bantuan luar negeri dapat berbentuk pinjaman dan atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dana yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan bantuan luar negeri dihimpun secara terpadu dan pengelolaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan otonomi bidang keuangan, rektor mengatur penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rencana anggaran pendapatan dan belanja (rap ut) disusun berdasarkan rencana kegiatan dan biaya dari setiap unit dan diusulkan oleh rektor kepada menteri keuangan melalui menteri pendidikan nasional setelah memperoleh pertimbangan dari senat untuk disahkan menjadi rap ut. struktur tarif, tatacara pengelolaan, dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat diatur oleh rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penggunaan biaya disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja (apb ut) yang ditetapkan oleh pemerintah. rektor menyampaikan laporan penggunaan apb ut kepada senat pada setiap akhir tahun anggaran. rektor menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan apb ut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tatacara pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan apb ut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiii pengawasan dan evaluasi senat melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi serta bidang administrasi umum dan keuangan melalui komisi yang dibentuk khusus. pengawasan melekat sebagai bagian dari kegiatan manajemen, dilakukan oleh semua pejabat dan bilamana perlu oleh tim pengawas yang diangkat oleh rektor sesuai dengan ketentuan dsesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan pengawasan sebagaimana tersebut pada sampai dengan diatur dalam pedoman evaluasi mutu dan efisiensi pelaksanaan universitas. evaluasi mutu dan efisiensi pelaksanaan universitas menjadi tanggung jawab rektor sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang diemban. senat sebagai badan normatif ikut berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap mutu dan efisiensi pelaksanaan ut. bab xiv penjaminan kualitas dan akreditasi tatacara penjaminan kualitas dan efisiensi ditetapkan oleh rektor dengan memperhatikan pertimbangan senat. kualitas jawab institusional ut. penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh pusat jaminan kualitas. rektor menetapkan langkah langkah pembinaan unit unit berdasarkan hasil pengawasan kualitas dan efisiensi. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur oleh rektor. penilaian kualitas sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh badan akreditasi yang mandiri. bab xiv kerjasama dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. dapat menjalin kerjasama dengan pihak selain perguruan tinggi, sesuai dengan visi dan misi ut. ketentuan mengenai kerjasama diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xvi penutup perubahan dan atau penyempurnaan statuta dilaksanakan atas dasar persetujuan dari anggota senat sekurang kurangnya dari jumlah anggota senat ut. perubahan statuta ini dilaksanakan atas persetujuan senat dan disahkan oleh menteriunit kerja menteri bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendidikan nasional, menimbang aa. bahwa menteri pendidikan nasional bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian sasaran program kerja kementerian pendidikan nasional) bahwa konsistensi dan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program terhadap rencana kerja kementerian perlu senantiasa dijag. membentuk unit kerja menteri bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan yang selanjutnya disingkat ukmppp. tugas ukmppp yaitu membantu menteri pendidikan nasional dalam pencapaian sasaran dengan tepat waktu dengan prioritas yang meliputi: bidang pendidikan yang tercantum dalam instruksi presiden nomor tahun program kerja yang menjadi prioritas kementerian, reformasi birokrasi internal dan layanan kementerian: dan bidang lain yang ditentukan oleh menteri pendidikan nasional. fungsi kmp yaitu: melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah langkah pelancaran dan percepatan pelaksanaan program kerja kementerian: membantu menteri pendidikan nasional dalam: dan percepatan program kerja kementerian: menemukan kendala dalam pelaksanaan program kerja kementerian serta cara mengatasinya: cc. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan menteri pendidikan nasional. wewenang ukmppp yaitu: memperoleh informasi dan dukungan teknis dari unit utama lingkungan kementerian dan pihak lain yang terkait: dan menghadiri rapat pimpinan tingkat kementerian. organisasi ukmppp merupakan organisasi nonstruktural yang terdiri atas: ketua, tenaga profesional, dan sekretaris yang dibantu paling banyak (lima) orang staf sekretariatoktodr. andi pangerang monta, s.h., m.h., dfm. mohammad nuh.sma ma) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran peraturan menteri ini. penyelenggaraan pendidikan bagi satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari (seribu) jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak tempuh (tiga) kilo meter melalui lintasan jalan kaki yang tidak membahayakan dapat menyimpang standar sarana dan prasaranni standar sarana dan prasarana sekolah madrasah pendidikan umum bab pendahuluan latar belakang pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan tengah perubahan global agar warga indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah republik indonesia tahun tentang standar nasional pendidikanpelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu:standar sarana dan prasarana ini, kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah madrasah. ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:perabot adalah sarana pengisi ruangbuku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar. buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan guru untuk setiap mata pelajaransumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (website), dan compact disk. bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat. perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi sekolah madrasah. teknologi informasi dan komunikasilahan adalah bidang permukaan tanah yang atasnya terdapat prasarana sekolah madrasah meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan. bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah madrasahimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah madrasah. ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu. ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi sekolah madrasah. ruang konseling adalah ruang untukruang uks adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan sekolah madrasah. tempat beribadah adalahpeserta didik. jamban adalah ruang untuk buang air besar dan atau kecil.ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan sekolah madrasahrombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas. bab standar sarana dan prasarana sd mi satuan pendidikan satu sekolah dasar madrasah sd mi)ekolah dasar madrasah sd mi) dengan enam rombongan belajar disediakan untuk penduduk, atau satu desa kelurahan. pada wilayah berpenduduk lebih dari jiwaekolah dasar madrasah (sd mi) baru. pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari jiwa terdapat satu sekolah dasar madrasah sd mi) dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum melalui lintasan yang tidak membahayakan. lahan untuk sekolah dasar madrasah sd mi)d mi yang memiliki kurang dari peserta didik per rombongan belajar banyak luas minimum lahan (m?banyak .d mi yang memiliki kurang dari peserta didik per rombongan belajar banyak luas minimum lantai bangunan (m3 rombongan bangunan satu bangunan dua bangunan tiga belajar lantai lantai lantai bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari: koefisien dasar bangunan maksimum ye,tentuan prasarana dan sarana sebuah sd mi sekurang kurangnya memiliki prasarana sebagai berikutruang sirkulasi, tempat bermain berolahraga.perabotpeserta didik nyaman belajar. jenis rasio deskripsiukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. meja guru buah guru kuat, stabil, aman, dan mudahkarya buah ruang kuat, stabil, dan aman. peserta didik ukuran memadai untuk meletakkan hasil karya seluruh peserta didik yang ada kelas. dapat berupa rak terbuka atau lemari. papan pajang buah ruang kuat, stabil, dan aman. papanpajang ukuran minimum cm. peralatan penataan (lihat daftar sarana laboratorium ipar media penarigambar pahlawan nasionaljenis rasio deskripsikerja buah petugas kuat, stabil, dan aman. sirkulasi ukuran yangbuah sekolah kuat, stabil, dan aman. pengumuman ukuran minimumlaboratorium ipapertioo perabotmanusia buah sekolah tinggi minimum cm. dapat diamati dengan mudah oleh seluruh peserta didik dapat mendemonstrasikan terjadinya fenomena gerhana. 6buah sekolah buah sekolah 6buah sekolah buah sekolah buah sekolah buah sekolah buah sekolah magnet batang buah sekolah dapat mendemonstrasikan gaya magnet. poster ipa, terdiri dari: set sekolah jelas terbaca dan berwarna, metamorfosis, ukuran minimum a1. hewan langka, hewan dilindungi, tanaman khas indonesia, contoh ekosistem sistem sistem pernapasan hewanukuran memadai untuk duduk dengan meja pimpinan buah ruang kuat, stabil, dan aman. indah ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman. kursi dan meja set ruang kuat, stabil, dan aman.perlengkapan basis simbol set ruang terdiri dari bendera merah putih, |menara garuda pancasila, gambar presiden ri, dan gambar wakil presiden ri. buah ruang mesin set sekolah etiomputer buah sekolah buah sekolahpapan statistik buah sekolahaan tanganibadah ukuran memadai untuk menyimpan prerengkapantan perlengkapanibadah disesuaikan dengan kebutuhan. jam dindidapat dikunci. kuat, stabil, dan aman. kuat, stabil, dan aman. bnn lain peserta didik tidak kadaluarsa. badanlalemari buah ruang kuat, stabil, dan aman. kesno| jenis rasio deskripsi lremddikset sekolah minimum bola. set sekolah minimum bola. bola set sekolah minimum matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat. set sekolah minimum lembing, cakram, peluru, tongkat estafet, dan bak loncat. set sekolah disesuaikan dengan potensi masing budaya masing sd mi. set sekolah disesuaikan dengan potensi masing ketrampilan masing sd mi. endi lain set sekolah buah sekolah bab iii standar sarana dan prasarana sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyah (smp m ts) satuan pendidikan satu smp mp m disediakan untuk satu kecamatan. seluruh smp m dalam setiap kecamatan dapat menampung semua lulusan sd mi kecamatan tersebut. lokasi setiap smp m dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum melalui lintasan yang tidak membahayakan. lahan untuk smp me dejan jaa untuk smp mp m yang memiliki kurang dari peserta didik per rombongan belajar banyak luas minimum lahan (m2p m|o222a untuk smp mp m yang memiliki kurang dari peserta didik per rombongan belajar aan luas minimum lantai bangunan (m3 rombongan bangunan satu bangunan dua bangunan tiga ajo dear agop mipa, ruang pimpinan, ruang guru, ruangnamostur tubuh yang baikaman,ssi ukuran minimum cm. media (gunajenis rasio deskripsi melihatnya dengan jelas. laiwoo tjenis rasio deskripsijajenis rasio deskripsi |tenunan pendidikmemutar vcd dvd. pan lain buah sekolah buah ruang buah ruang buah ruang ruang laboratorium ipa ruang laboratorium ipa berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran ipa secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. ruang laboratorium ipa dapat menampung minimum satu rombongan belajar. rasio minimum luas ruang laboratorium ipaipa adalah ruang laboratorium ipa dilengkapi dengan fasilitas untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan. tersedia air bersih. ruang laboratorium ipperabot kursi buah peserta didik, kuat, stabil, aman, dan mudah ditambah dipindahkan. sapajenis rasio deskripsi dan tidak mudah berkarat. tertutup dan dapat dikunci. bak cuci buah tersedia air bersih dalam jumlah kelompok, memadai. ditambah buah ruang persiapan. kejadian pendidikan ketelitian mm. ketelitian mm. memiliki ketelitian berbeda. ketelitian detik. ketelitian mm. ketelitian ml. massa logam buah lab dari jenis yang berbeda, multimeter ac dc, buah lab dapat mengukur tegangan, arus, kilo ohm volt dan hambatan. batas minimum ukur arus batas minimum ukur tegangan untuk mv batas minimum ukur tegangan untuk berbagai jenis logam. globe buah lab memiliki penyangga dan dapat diputar. diameter minimum cm. dapat memanfaatkan globe yang terdapat ruang perpustakaan. model tata surya buah lab dapat menunjukkan terjadinya gerhana. masing masing planet dapat diputar mengelilingi matahari. berbeda dalam rentang audio. permukaan dapat diubah ubah. jenis rasio deskripsi ketelitian n cm. dan koefisien gesek berbeda. panjang dan memberikan data pemuaian minimum untuk tiga jenis bahan,set lab mampu memberikan data hubungan rangkaian listrik antara tegangan, arus, dan hambatan. berskala, volume mi. model molekul set lab minimum dapat menunjukkan atom sederhana hidrogen, oksigen, karbon, belerang, nitrogen, dan dapat dirangkai menjadi molekul. kaca, dengan sumbu dan tutup. permukaan dalam glasir. sesuai tinggi pembakar spiritus. minimum ada lubang. ujung pendek. mikroskop buah lab minimum tiga nilai perbesaran molekuler obyek dan dua nilai perbesaran okuler. minimum tiga nilai jarak fokus. berwarna, ukuran minimum a1. manusia model tubuh buah lab tinggi minimum cm. manusiagambar model buah lab jika berupa gambar, maka isinya pencernasistem peredaran jelas terbaca dan berwarna dengan darah manusia ukuran minimum a1. jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. jenis rasio deskripsi gambar model buah lab jika berupa gambar, maka isinya sistem pernafasjantungmatlingnggorokpercobaan media pendidikankotak kontak buah lab buah untuk tiap meja peserta didik, buah untuk meja demo, buah untukbuah ruang kuat, stabil, dan aman. ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.1m". lain simbol set ruang terdiri dari bendera merah putih, |anggar, kuat, stabil, dan aman. ditambah ukuran memadai untuk duduk dengan ing being buah wakil nyaman. kepala sekol, atau kuat, stabil, dan aman. buah yang ukuran memadai untuk menyimpan digunakan perlengkapan guru untuk persiapan dan bersama oleh pelaksanaan pembelajaran. semua guru tertutup dan dapat dikunci. set ruang buah ruangbuah ruang tanganukuran memadai untuk melakukan lai pekerjaan administrasi. jenis rasio deskripsipan lain komputer buah sekolah buah sekolah buah sekolah buah ruang buah ruang buah sekolah buah ruang madrasah. banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap smp m tsjenis rasio deskripsi perabot ibadah ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan ibadah. perlengkapanlaimeja kerja buah ruang kuat, stabil, dan aman. dengan nyaman. kursi kerja buah ruang kuat, stabil, dan aman. dengan nyaman. ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. tertutup dan dapat dikunci. (peralatan konseling |lnstrumenkonseling |1seorang bukusumber |1seorang kepribadian emosi, dan motivasi peserta didik. perlengkapanlan jamdinding |kuat, stabil, dan aman. kuat, stabil, dan aman. kuat, stabil, dan aman. perlengkapan "sisi ben catatan kesehatan set ruang masa tidak kadaluarsa eselondapat dikunci. penataban sisjenis rasio deskripsiset sekolah disesuaikan dengan potensi masing budaya masing set sekolah disesuaikan dengan potensi masing ketrampilan masing ana lain set sekolah buah sekolah bab standar sarana dan prasarana sekolah menengah atas madrasah aliyah (sma ma) satuan pendidikan satu sma maa ma disediakan untuk satu kecamatan. lahan untuk sma mape a07 ajo |ose dao untuk sma maa ma yang memiliki kurang dari peserta didik per rombongan belajar banyak luas minimum lahan (m2) rombongan bangunan satu bangunan dua bangunan tiga belajar lantai lantai lantai a22 papera madepo eas aan sasa untuk sma maa ma yang memiliki kurang dari peserta didik per rombongan belajar luas minimum lantai bangunan (m2) rombongan bangunan satu bangunan dua bangunan tiga e|o eng a00 sona mabiologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinanhesladia ukuran minimum cm. media (penataendiy46kamus bahasa asing lainnyasitus webjenis rasio deskripsiissdapat dikunci dan ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan untuk pengelolaan perpustakaanruang laboratorium biologi ruang laboratorium biologi berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. ruang laboratorium biologi dapat menampung minimum satu rombongan belajar. rasio minimum ruang laboratorium biologibiologi adalah ruang laboratorium biologibiologi dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel tabel sarana, rasio, dan deskripsi sarana laboratorium biologi denis rasio deskripsi perabot pol kursi buah peserta kuat, stabil, aman, dan mudah buah guru meja kerja buah peserta kuat, stabil, dan aman. didik permukaan kedap air dan mudah dibersihkan.permukaan kedap air dan mudah dibersihkan. luas. tidak mudah berkarat. tertutup dan dapat dikunci. denis rasio deskripsialatperga: model tubuh manusia buah lab tinggi minimum cm.preparatmitosis 6buahan kab medis mannnnnnn preparat anatomi set lab berupa irisan melintang akar, tumbuhan batang, daun, dikotil, dan monokotil. preparat anatomi hewan set lab berupa irisan otot rangka, otot jantung, otot polos, tulang keras, tulang rawan, ginjal, testis, ovarium, hear, dan syaraf. berwarna, ukuran minimum a1. berwarna, ukuran minimum a1. gambar rna set lab isi gambar jelas terbaca dan apaan aka ukurampamum at. mendel berwarna, ukuran minimum a1. 21a1 gambar contoh contoh set lab isi gambar jelas terbaca dan tumbuhan dari berbagai berwarna, ukuran minimum a1. divisi gambar contoh contoh set lab isi gambar jelas terbaca dan hewan dari berbagai berwarna, ukuran minimum a1. filum gambar model sistem buah lab jika berupa gambar, maka pencernanapasedaran darah isinya jelas terbaca dan manusia berwarna dengan ukuran minimum a1. jika berupa model, maka dapat dibongkar pasang. denis rasio deskripsi gambar model sistem buah lab jika berupa gambar, maka pengeluarreproduksisyarafsistem set lab isi gambar jelas terbaca dan pencernanapasedaran darahngeluarreproduksi burung, reptil, berwarna, ukuran minimum a1. amfibi, ikan, dan cacing tanah. gambar sistem syaraf set lab isi gambar jelas terbaca dan burung, reptil, amfibi, berwarna, ukuran minimum a1. ikan, dan cacing tanah. gambar pohon evolusi buah lab isi gambar jelas terbaca dan semar pohon nana tama. ukuran umum at. percobaan: mikroskop molekuler buah lab lensa obyektif dan lensaca gel dan petunjuk pemakaiannya. denis rasio deskripsi mikroskop stereo buah lab perbesaran binokular jarak kerja dapat disetel antara okuler dan bidang pandang, alas stabil dari logam cor, ada pengatur fokus dan skrip penjepit, ada tutup penahan debu. perangkat pemeliharaan set lab kualitas baik. mikroskop (kertas pembersih lensa, sikat halus, kunci allen, alat semprot, obeng halus, lup tukang arloji, tang untuk melipat) gelas benda pak lab kaca jernih. hang mm. gelas penutup pak lab kaca jernih. mes mm. isi diameter mm. (isi diameter mm. gelas kimia masing masing borosilikat, rendah, berpikir. buah lab volume: ml, mi, mi, mi, dan mi. buah lab diameter: dan mm. volume ml. tabung reaksi kotak lab borosilikat, bibir lipat. (isi tinggi mm. diameter mm. sikat tabung reaksi buah lab kepala berbulu keras, pegangan kawat. diameter mm. penjepit tabung reaksi buah lab kayu dengan pegas untuk tabung reaksi. diameter mm. labu erlenmeyer masing masing borosilikat, bibir tuang. volume: buah lab ml, mi, ml, mi, dan ml. (isi lumpang dan alu buah lab porselen, permukaan rata dan licin. diameter mm. buah lab volume: dan ml. kaki tiga buah lab besi, panjang batang sekitar cm. diameter cincin sekitar cm. denis rasio deskripsi perangkat batang static set lab baja tahan karat, dasar static (panjang dan pendek) bahan abs, balok penunjang logam, kaki standar. diameter mm. klem universal buah lab aluminium dan baja anti karat, bagian dalam pemegang dilapisi karet. panjang sekitar cm. bosshead (penjepit) buah lab aluminium, arah lubang menggenggam vertikal dan horizontal. panjang sekitar mm. tutup. volume ml. ukuran mm. akuarium buah lab plastik transparan, dilengkapi alas dan penutup. ukuran 20cm. neraca buah lab kapasitas gram, piringan tunggal, lengan dengan beban yang dapat digeser, ada skrip menyetel keseimbangan. ketelitian mg, sumbat karet lubang masing masing diameter: mm, mm, buah lab mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, dan mm. sumbat karet lubang masing masing buah lab mm, mm, dan mm. termometer masing masing batas ukur dan buah lab 2c. perangkat bedah hewan set lab sampel, gunting lurus mm, gunting bengkok mm, jarum pentul, inset mm, coupe bertangkai dengan diameter mm. termometer suhu tanah buah lab tabung aluminium dengan ujung runcing membungkus termometer raksa. batas ukur skala kuadrat buah lab besi atau aluminium, dengan skrip kupu kupu, dengan jala berjarak cm. jenis rasio deskripsi lho. ukuran50cmx50 ocm. oo percobaan media pendidikan cm. ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas. iemuuhanpertun kebutuhan per tahun) diameter mm. pperlengkapanlam | didik, buah meja demo, buah ruang persiapan. peralatan p3k buah lab terdiri dari kotak p3k dan isinya tidak kadaluarsa ban bakar dan luka terbuka. tempatsampah |ibuahlab jamdinding |ibuahlab ruang laboratorium fisika ruang laboratorium fisika berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran fisika secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. ruang laboratorium fisika dapat menampung minimum satu rombongan belajar. rasio minimum ruang laboratorium fisikfisika minimum adalah ruang laboratorium fisikfisikfisika denis rasio deskripsi perabot kursi buah peserta kuat, stabil, aman, dan mudah didik, dipindahkan. ditambah buah guru meja kerja buah peserta kuat, stabil, dan aman. didiklemari bahan buah lab kuat, stabil, dan aman. tertutup dan dapat dikunci. ukuran memadai untuk menampung semua bahan dan tidak mudah berkarat.dasar: mistar buah lab panjang minimum cm, skala terkecil mm. voltmeter buah lab panjang minimum skala terkecil mm. jenis bahan. jenis bahan. denis rasio deskripsi bahan logam jenis. beban bercela buah lab massa antara sara terdapat fasilitas pengait. minimum jenis. (pegas presisi) volume antara mil. batas ukur gelas baker buah lab bahan borosilikat. volume antara mil, terdapat tiga variasi volume. minimum variasi frekuensi. multimeter ac dcotak potensiometer buah lab disipasi maksimum watt. osiloskop set lab batas ukur hz, dua kanal, beroperasibuah lab frekuensi luaran dapat diatur dalam rentang audio.buah lab tegangan masukan volt, daya maksimum keluaran watt. kabel penghubung set lab panjang minimum cm, dilengkapi plug diameter mm. terdapat jenis warna: hitam, merah dan putih, masing masing buah. komponen elektronika set lab hambatan tetap antara ohm ohm, disipasi watt masing masing buah, mencakup ldr, ntc, denis rasio deskripsi led, transistor dan lampu neon masing masing minimum macam. catu daya buah lab tegangan masukan dilengkapi pengaman, tegangan keluaran antara minimum ada variasi tegangan keluaran. transformator buah lab teras inti dapat dibuka. banyak lilitan antara banyak lilitan minimum ada nilai. magnet 6buah lab alat percobaan: percobaan wood set lab mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data glb dan lbb. minimum dengan kombinasi atau nilai massa beban. percobaan kereta dan set lab mampu menunjukkan fenomena sewaktu ketik dan memberikan data glb dan lbb. lengkap dengan pita perekam. percobaan papan luncur set lab mampu menunjukkan fenomena dan memberikan data gerak benda pada bidang miring. kemiringan papan dapat diubah, lengkap dengan katrol dan balok. minimum dengan tiga nilai koefisien gesekan. percobaan ayunan set lab mampu menunjukkan fenomena sederhana ayunan danatau massa beban. percobaan getaran pada set lab mampu menunjukkan fenomena pegas getaran dan memberikan data pada pengukuran percepatan gravitasi. minimum dengan tiga nilai konstanta pegas dan tiga nilai massa beban. percobaan hooks set lab mampu memberikan data untuk membuktikan hukum hooks dan menentukan minimum nilai konstanta pegas. percobaan kalorimeter set lab mampu memberikan data untuk membuktikan hukum kekekalan energi panas serta menentukan kapasitas panas kalorimeter denis rasio deskripsiberhubungan membuktikan hukum fluida statik dan dinamikresonansi set lab mampu menunjukkan fenomena bunyi resonansi dan memberikan data kuantisasi panjang gelombang, minimum untuk tiga nilai atau frekuensi. percobaan nanometer set lab mampu memberikan data hubungan antaraohm set lab mampu memberikan data keteraturan hubungan antara arus dan tegangan minimum untuk tiga nilai hambatan. percobaan media pendidikan |@ trerengkapantan kotak kontak buah lab buah tiap meja peserta didik, buah meja demo, buahtempatsampah ibuahlab jamdinding |ibuahlab ruang laboratorium kimia ruang laboratorium kimia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran kimia secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. ruang laboratorium kimia dapat menampung minimum satu rombongan belajar. rasio minimum ruang laboratorium kimikimia minimum adalah ruang laboratorium kimikimikimia jenis rasio deskripsi perabot pol kursi buah peserta kuat, stabil, aman, dan mudah ditambah buah guru meja kerja buah kuat, stabil, dan aman. peserta didik ukuran memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompokcukup untuk menyimpan seluruh bahan, tidak mudah berkarat, rak tersangka dengan kuat. pintu geser, terkunci. jenis rasio deskripsi lemari asam buah lab kuat, stabil, dan aman. ukuran ruang dalam lemari minimum tinggi bidang kerja dari lantai cm. materi tahan karat, tahan asam, mempunyai pintu kaca yang dapat dibuka tutup sebagian, mempunyai pencahayaan yang baik, saluran buangan gas langsung keluar dan tertimpa, mempunyai saluran air bersih dan buangan. bak cuci buah tersedia air bersih dalam jumlah kelompok, yang memadai. ditambah buah ruang persiapan. peralatan pendidikan botol zat masing masing bertutup. bnn mi. ukuran cm. buah lab panjang cm. buah lab mi. buah lab ml. labu takar masing masing volume: ml, mi, dan dan ml. buah lab buah lab volume: dan ml. pipet seukuran masing masing skala permanen. buah lab volume: ml, mi, dan ml. corong masing masing diameter: dan cm. dan buah lab mortar masing masing dan buah lab berglasur. diameter: 7cm dan 15cm. botol semprot buah lab bahan plastik lentur. volume ml. gelas ukur masing masing volume: ml, mi, mi, dan mi, dan mi. buah lab buret klem buah lab skala permanen, tangan klem buret mudah digerakkan, kelas volume ml. jenis ' e|( rasio deskripsi static klem masing masing besi, tahan karat, stabil, kuat, buah lab permukaan halus. klem boss clamp. volume ml. volume labu ml. (digital). minimum tabung. termometer. termometer buah lab dapat mengukur suhu ketelitian 'c, tidak mengandung merkuri. multimeter ac dc,awat pembakar spiritus. kalorimetertekanan tetap buah lab dapat memberikan data untuk pembelajaran entalpi reaksi. kapasitas panas bahan rendah. volume ml. tabung reaksi buah lab gelas. bana yumezom kapasitas minimum tabung. sikat tabung reaksi buah lab bulu halus. ana (mang (olameertem centrifugal. unsur dapat digantung. model molekul set lab minimum dapat menunjukkan atom hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan karbon, serta dapat dirangkai menjadi molekul. percobaan media pendidikan |jenis ' ' rasio deskripsi bahan habis pakar bahan habis pakai tersedia laboratorium meliputi bahan kimia, dengan banyak setiap saat banyak yang dibutuhkan. bahan kimia meliputi zat zat yang diperlukan dalam percobaan percobaan: pengenalan reaksi kimia, teknik gee pembuatan produk terapan pengetahuan kimia. perlengkapan lan didik, buah untuk meja demo, buah untuk ruang persiapan. peralatan p3k buah lab terdiri dari kotak p3k dan isinya tidak kadaluarsa termasuk obat terbuka. tempatsampah |1buahan jamdinding |ibuahlab ruang laboratorium komputer ruang laboratorium komputer berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. ruang laboratorium komputer dapat menampung minimum satu rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok yang terdiri dari orang. rasio minimum luas ruang laboratorium komputerkomputer adalah m?. lebar minimum ruang laboratorium komputer adalah ruang laboratorium komputer dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada tabel tabel jenis, rasio dan deskripsi sarana laboratorium komputerdesain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar. buah peserta kuat, stabil, dan aman. didik ukuran memadai untuk menampung unit komputer dan peserta didik bekerja berdua. jika cpu diletakkan bawah meja, maka harus mempunyai dudukan minimum setinggi cm. kaki peserta didik dapat masuk bawah meja dengan nyaman. jenis rasio deskripsi kursi guru buah guru kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. ukuran kursi memadai untuk duduk meja guru buah guru kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. ind ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman. peralatan ieenaakan komputer unit peserta mendukung penggunaan multimedia. didik, ukuran monitor minimum ditambah unit untuk guru unital unit lab titik lab berupa saluran telepon atau nirkabel. internet sesuai banyak dapat berfungsi dengan baik. computer sesuai banyak setiap komputer terhubung dengan komputer stabilizer. set komputer terdiri dari sistem operasi, pengolah kata, pengolah angka, dan pengolah gambar. media ssl memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas. perlengkapan komputer buah lab buah lab ruang laboratorium bahasa ruang laboratorium bahasa berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan berbahasa, khusus untuk sekolah madrasah yang mempunyai jurusan bahasa. ruang laboratorium bahasa dapat menampung minimum satu rombongan belajar. rasio minimum ruang laboratorium bahasam?. lebar minimum ruang laboratorium bahasa adalah ruang laboratorium bahasbahasaja memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa bawah meja. meja tidak diperlukan jika kursi sudah dilengkapi tempat menulis. lemari buah lab kuat, stabil, dan aman. ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang mendukung kegiatan praktik bahasa. tertutup dan dapat dikunci. peralatan |eonaawan perangkat set lab kualitas suara dapat didengar dengan multimedia baik dari seluruh bagian lab. dapat memanfaatkan perangkat multimedia yang terdapat ruang perpustakaan. media |lain buah lab buah ruang buah labwhen ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. meja pimpinan buah ruang kuat, stabil, dan aman. panscan berupa papan tulis berukuran minimum psm lain set ruang terdiri dari bendera merah putih, kenegara?ditambah ukuran memadai untuk duduk dengan buah wakil nyaman. kepala sekolah madrasset ruang kuat, stabil, dan aman. papan statistik buah ruang kuat, stabil, dan aman. berupa papan tulis berukuran minimum papan buah sekolah kuat, stabil, dan aman. pengumuman berupa papan tulis berukuran minimum 1m". perlengkapan lain tempat sampah buah ruang tempat cuci buah ruang tangan jam dindinglai indi ukuran memadai untuk melakukan pekerjaan administrasi.1m. apaan papan lain buah ruang komputer buah sekolah buah sekolah buah sekolah buah ruangma maperlengkapan ibadah. perlengkapanlaukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman. ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. tertutup dan dapat dikunci. papankegiatan |ibuahruang peralatan konseling instrumenkonseling |1seorang bukusumber |isetruang kepribadian emosi, dan motivasi peserta didik. perlengkapanlain jamdinding buah ruang kuat, stabil, dan aman. kuat, stabil, dan aman. kuat, stabil, dan aman. jenis rasio deskripsi snsd ben lain peserta didik tidak kadaluarsabuah ruang kuat, stabil, dan aman. dapat dikunci.an@djenis rasio deskripsi set sekolah disesuaikan dengan potensi masing budaya masing peralatan set sekolah disesuaikan dengan potensi masing keterampilan masing perlengkapan lain set sekolah buah sekolahkan dan organisasi kementerian negara republik indonesi: memutuskan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementeriannat universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi yang selanjutnya disebut senat adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsirektor ketua direktur pada perguruan tinggi adalah dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin perguruan tinggi. pengangkatan rektor ketua direktur dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada perguruan tinggi tersebut. lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada terjadi karena pejabat lama: berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri, pensiun: cc. masa jabatannya berakhir, diangkat dalam jabatan lain, dibebaskan dari jabatan akademik, diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab, atau meninggal dunia. perubahan organisasi perguruan tinggi. persyaratan untuk diangkat sebagai rektor ketua direktur umum dosen pegawai negeri sipilberakhirnya masa jabatan rektor ketuakhususdan menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi calon rektor ketua dan paling rendah lektor bagi calon direktur. pengangkatan rektor ketua direktur pada perguruan tinggi dilakukan melalui tahapmenteri menugaskan senat untuk melakukanpada huruf dan huruf tata cara proses penjaringan bakal calon rektor ketua direktur dan proses penyaringan calon rektor ketua direktur sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan oleh senat, penetapan senat sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam statuta masing masing perguruan tinggi... tahap pemilihan calon rektor ketua direktur dan pengangkatan rektor ketua direktur: menteri dan senat melakukan pemilihan rektor ketua direktur dalam sidang senat::dalam hal rektor ketua direktur berhalangan tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut pembantu rektor pembantu ketua pembantu direktur atau sebutan lain ditetapkan sebagai pelaksana tugas rektor ketua direktur. berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada adalahketua direktur dinyatakan berhalangan tetap menyampaikan nama nama pembantu rektor pembantu ketua pembantu direktur atau sebutan lain kepada menteri. menteri menetapkan salah satu pembantu rektor pembantu ketua pembantu direktur atau sebutan lain sebagai rektor ketua direktur definitif melanjutkan sisa masa jabatan rektor ketuasatu masa jabatan. masa jabatan rektor ketua direktur adalah (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan. rektor ketua: permohonan sendiri, masa jabatannya berakhirii. menjalani tugas belajar, dan atau cuti luar tanggungan negara. pemberhentian rektor ketua direktur sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh menteri. pada saat mulai berlakunya peraturan menteri ini, ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pembantu rektor, pembantu ketua, pembantu direktur, dekan dan pembantu dekanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan barumenghasilkan bakal calon atau calon rektor ketua direktur, pemilihan dan penetapannya sebagai rektor ketua direktur dilakukan sesuai dengan peraturan menteri inimenteri, penetapannya dilakukan oleh menteri. dalam hal proses pengangkatan dan pemberhentian rektopresiden, penetapannya dilakukan sesuai denganoktober biro hukum dan organisasi kementerian pendidikan nasional, menteri pendidikan nasional, kepala biro hukum dan organisasitidak memadai lagi dan perlu diubah serta disempurnakan agar sesuai dengan globalisasi!,. dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi indonesidirektorat jenderal adalah direktorat jenderal pendidikan tinggi departemendirektur jenderal adalah direktur jenderal pendidikan tinggi departemen pendidikan nasional. sekretaris jenderal adalah sekretaris jenderal departemen pendidikan nasional. menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan. warga negara asing yang dapat menjadi mahasiswa perguruan tinggi terdiri atas warga negara asing yang berada luar negeri atau yang berada indonesia. persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon mahasiswa pada perguruan tinggi indonesia meliputi: memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi indonesia, memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan perguruan tinggi: cc. diterima oleh perguruan tinggi sebagai mahasiswa, memiliki izin belajar dari sekretariat jenderal, memiliki visa atau izin tinggal indonesia, dan mematuhi peraturan perundang undangan indonesia dan ketentuan perguruan tinggi yang dituju. prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi meliputi: melamar langsung kepada perguruan tinggi yang dituju, dan atau mengikuti test masuk perguruan tinggi: dan mengurus izin belajar direktorat jenderal. izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf dikeluarkan sekretariat jenderal berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal. warga negara asing yang berada luar negeri dan diterima perguruan tinggi mengurus visa perwakilan republik indonesia tempat yang bersangkutan berdomisili tinggal dengan menggunakan surat keterangan atau pernyataan diterima pada perguruan tinggi indonesia. warga negara asing yang sudah berada wilayah negara republik indonesia dan diterima perguruan tinggi mengurus izin tinggal sesuai peraturan perundang undangan dengan menggunakan izin belajar dari direktorat jenderal. warga negara asing yang belajar pada perguruan tinggi indonesia wajib memperpanjang izin belajar dan izin tinggal sesuai dengan lama pendidikan perguruan tinggi yang diikuti dan peraturan perundang undangan, setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. perwakilan republik indonesia negara tempat warga negara asing yang belajar pada perguruan tinggi indonesia berdomisili tinggal, wajib memberitahukan setiap visa yang diberikan kepada direktorat jenderal dengan tembusan sekretariat jenderal. instansi pemberi izin tinggal wajib memberitahukan setiap izin tinggal yang diberikan kepada warga negara asing yang belajar pada perguruan tinggi indonesia kepada sekretariat jenderal dan direktorat jenderal. babi kedudukan, tugas, dan fungsi universitas jenderal soedirman yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut unsoedunsoed dipimpin oleh seorang rektor. unsoedsoedunsoed sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas rektor dan pembantu rektor: senat universitas: fakultas, program pascasarjana, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, lembaga pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja sama: biro, unit pelaksana teknis, i. dewan penyantun. bab iii rektor dan pembantu rektor rektor sebagaimana dimaksud dalam adalah pembantu menteri pendidikan nasional bidang yang menjadi tugas kewajibannya serta sistem informasadministrasi umum, keuangan dan perencanaan serta hubungan masyarakat. pembantu rektor illuniversitas senat universitas sebagaimana dimaksud dalam merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi lingkungan unsoed. ketentuan lebih lanjut mengenai senat universitasmerupakan unsur pelaksana akademik unsoed yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi unsoedunsoed terdiri atas fakultas pertanian: fakultas biologi, fakultas peternakan, fakultas ekonomi, fakultas hukum: fakultas ilmu sosial dan politik: fakultas kedokteran dan ilmu ilmu kesehatan: dan fakultas sains dan teknik, jurusan: laboratorium bengkel studio, kelompok dosen, dan bagian tata usaha. bagian kedua dekan dan pembantu dekan dekan sebagaimana dimaksud dalamdan cc. pembantu dekan bidang kemahasiswaan, selanjutnya disebut pembantu dekan iisistem informaskegiatan bidang administrasi umum, keuangan, dan perencanaan. pembantu dekan iii sebagaimana dimaksud dalamterdiri atas ketua jurusan dan sekretaris jurusan: dandosen dosen sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalamunsoedunsoedsebagaimana dimaksud dalam: pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian lingkungan fakultas: pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni fakultas, pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi. bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas subbagian akademik dan kemahasiswaan, subbagian umum dan perlengkapan, cc.sebagaimana dimaksud dalamperlengkapan sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan dan kepegawaian. subbagian perencanaan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perencanaan dan sistem informasi fakultas. bab program pascasarjana bagian pertama umum program pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksana akademik unsoed yang mempunyai tugas mengkoordinasikan semua program studi pascasarjana lingkungan unsoed yang berada bawah rektor. program pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggung jawab langsung kepada rektor. program pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas direktur dan asisten direktur: program studi, dosen, dan subbagian tata usaha. bagian kedua direktur dan asisten direktur direktur sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas mengkoordinasikarogram pascasarjana. direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh (dua) orang asisten direktur. asisten direktur berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur. asisten direktur sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas asisten direktur bidang akademik dan kemahasiswaan, selanjutnya disebut asisten direktur dan asisten direktur bidang administrasi umum, selanjutnya disebut asisten direktur iidan layanan kesejahteraan mahasiswabagian ketiga subbagian tata usaha subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan pada program pascasarjana. bab viisoed sesuai dengan kebutuhan masyarakat: dan pelaksanaan urusan tata usaha lembaga. lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas ketua, sekretaris, pusat: pusat penelitian lingkungan hidup: pusat penelitian pangan, gizi, dan kesehatan, pusat penelitian kependudukan dan pengembangan kewirausahaan, pusat penelitian pedesaan dan pemberdayaan masyarakat: pusat penelitian gender, anak dan pelayanan masyarakat, pusat penelitian budaya daerah dan pariwisata: pusat penelitian dan pengembangan teknologi, sentra hak kekayaan intelektual: pusat pengembangan kuliah kerja nyata: tenaga peneliti,elitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan penelitian pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya. pusat sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas sejumlah tenaga akademik atauseorang kepala yang dipilih dari tenaga akademik yang memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlakupelaksanaan penyusunan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan cc. dan informasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi serta penyusunan program dan kegiatan lembaga. bab viii lembaga pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja sama lembaga pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja samagembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja sama. lembaga pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja samapembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, dan koordinasi kegiatan kerja sama lingkungan unsoedembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja sama menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengembangan pembelajaran: pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, cc. pelaksanaan koordinasi kegiatan kerja sama dengan perguruan tinggi dan atau badan lainnya baik dalam negeri maupun dengan luar negeri, dan od. pelaksanaan urusan tata usaha lembaga. lembaga pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas ketua, sekretaris, pusat pengembangan pembelajaran, pusat penjaminan mutu: pusat pengembangan kerja sama, tenaga ahli: dangembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja sama untuk kegiatan pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja sama sesuai dengan bidangnya. pusat sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas sejumlah tenaga akademiktenaga ahli yang dipilih antara tenaga akademik tenaga ahli. jumlah tenaga akademik tenaga ahli ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. jenis dan jenjang tenaga akademik tenaga ahligembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja samaembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja sama, pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja sama, dan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi pengembangan pembelajaran penjaminan mutu, dan kerja sama,sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan layanan data dan informasi serta penyusunan program dan kegiatan pengembangan pembelajaran penjaminan mutu, dan kerja sama. bab biro bagian pertama umum biro sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada rektor. biro sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: biro administrasi akademik dan kemahasiswaan: biro administrasi umum dan keuangan: dan biro administrasi perencanaan, sistim informasi, dan hubungan masyarakat. bagian kedua biro administrasi akademik dan kemahasiswaan biro administrasi akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksana bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor. biro administrasi akademik dan kemahasiswaan dipimpin oleh seorang kepala. biro administrasi akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi bidang akademik dan kemahasiswaan lingkungan unsoed. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro administrasi akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerja sama, pelaksanaan administrasi dan layanan kemahasiswaan: dan cc. pelaksanaan registrasi dan statistik. biro administrasi akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas bagian akademik dan kerja sama, bagian kemahasiswaan: dan kelompok jabatan fungsional. bagian akademik dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sertaakademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan evaluasi, pelaksanaan registrasi dan statistik mahasiswa, pelaksanaan administrasi sarana akademik, dan @d. pelaksanaan administrasi kerja sama. bagian akademik dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas subbagian akademik dan evaluasi, subbagian registrasi dan statistik: subbagian sarana akademik, dan subbagian kerja sama. subbagian akademik dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalampendidikan dan evaluasi. subbagian registrasi dan statistik sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan registrasi dan statistik mahasiswa. subbagian sarana akademik sebagaimana dimaksud dalammempunyai tugas melakukan urusan administrasi kegiatan kerja sama. bagian kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi kemahasiswaan lingkungan unsoedpenalaran, dan informasi kemahasiswaan, pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan: dan cc. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. bagian kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas subbagian minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan: dan subbagimempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan unsoed. subbagian kesejahteraan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan alumnsoed:sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: bagian umum, hukum, tatalaksana, dan perlengkapan: bagian kepegawaian: bagian keuangan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian umum, hukum, tatalaksana, dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dala, hukum, tatalaksana, dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan ketatausahaan, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan:, cc. pelaksanaan urusan perlengkapan: dan @d. pelaksanaan urusan hukum dan penatalaksanaan. bagian umum, hukum, tatalaksana, dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atassebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan urusan perbuatan dan kearsipan. subbagian rumah tangga sebagaimana dimaksud dalamkeprotokolan, pengaturan penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. subbagian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan urusan hukum, perundang undangan, dan tatalaksana. bagian kepegawaian sebagaimana dimaksud dalamlaksanaan penyusunan rencana kebutuhan tenaga akademik dan tenaga administrasi: pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan tenaga akademik dan tenaga administrasi: pelaksanaan urusan mutasi tenaga akademik dan tenaga administrasi, pelaksanaan urusan pengembangan dan disiplin tenaga akademik dan tenaga administrasi. bagian kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas subbagian tenaga pendidik: dan subbagian tenaga kependidikan. subbagian tenaga pendidikpendidik dan mutasi lainnya. subbagian tenaga kependidikankependidikan dan mutasi lainnya. bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalamanggaran, pelaksanaan urusan pembiayaan: cc. pelaksanaan anggaran: @d. pelaksanaan akuntansi keuangan: dan evaluasi pelaksanaan anggaran. bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas subbagian perencanaan: subbagian perbendaharaan, dan subbagian akuntansi. subbagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran, monitoring, dan evaluasi keuangan. subbagian perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan administrasi pembiayaan. subbagian akuntansi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntansi keuangan, neraca, dan laporan keuangan. bagian keempat biro administrasi perencanaan, sistem informasi, dan hubungan masyarakatrupakan unsur pelaksana bidang administrasi perencanaan, sistem informasi, dan hubungan masyarakat yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor. biro administrasi perencanaan, sistem informasi, dan hubungan masyarakat dipimpin oleh seorang kepalampunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengembangan system informasi, hubungan masyarakat lingkungan unsoed. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam biro administrasi perencanaan, sistem informasi, dan hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pengembangan sistem informasi, dan pelaksanaan administrasi kegiatan hubungan masyarakatterdiri atas bagian perencanaan, bagian pengembangan sistem informasi: bagian hubungan masyarakat, dan @d. kelompok jabatan fungsional. bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta evaluasi pelaksanayusunan rencana, program, dan kegiatan, dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan. bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas subbagian penyusunan rencana dan program: dan subbagian evaluasi. subbagian penyusunan rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan kegiatan. subbagian evaluasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan. bagian pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pengembangan sistem informasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengembangan sistem informasi: pelaksanaan pengelolaan sistem informasi, dan pelaksanaan pelayanan data dan informasi. bagian pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas subbagian pengembangan sistem informasi, dan subbagian pengolahan data. subbagian pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi. subbagian pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyajian data dan informasi. bagian hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatkegiatan hubungan masyarakat, dan pelaksanaan pelayanan informasi. bagian hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas subbagian hubungan masyarakat: dan subbagian pelayanan informasi. subbagian hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan masyarakat. subbagian pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan pelayanan informmerupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan lingkungan unsoedsoed sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: perpustakaan, pusat komputer: penerbitan dan percetakan, dan pemberdayaan fasilitas. bagian kedua perpustakaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam. perpustakaan sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kepala, kelompok pustakawan: dan subbagian tata usaha. kelompok pustakawan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas sejumlah jabatan fungsional pustakawan. jumlah pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan.komputer pusat komputer sebagaimana dimaksud dalamtenaga teknis komputer lingkungan pusat komputer. pusat komputer sebagaimana dimaksud dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi: penyajian dan penyimpanan data dan informasi: pelayanan data dan informasi, dan @d. pelaksanaan urusan tata usaha. pusat komputer sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kepala, kelompok tenaga teknis, danusat komputer. kepala subbagian tata usaha bertanggung jawab kepada kepala pusat komputer. bagian keempat penerbitan dan percetakan penerbitan dan percetakan sebagaimana dimaksud dalam adalah unit pelaksana teknis bidang percetaknerbitan dan percetakan pimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor. penerbitan dan percetakan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan layanan penerbitan, pencetakan dan penggandaan lingkungan unsoed. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam penerbitan dan percetakan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan layanan penerbitan: pelaksanaan layanan percetakan, cc. pelaksanaan penggandaan, dan @d. pelaksanaan urusan tata usaha. penerbitan dan percetakanbidang penerbitan dan percetakan. jumlah tenaga teknis penerbitan dan percetakannerbitan dan percetakan. kepala subbagian tata usaha bertanggung jawab kepada kepala upt penerbitan dan percetakan. bagian kelima pemberdayaan fasilitas pemberdayaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam adalah unit pelaksana teknis bidang pemberdayaan fasilitasmberdayaan fasilitas pimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor. pemberdayaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan fasilitas unsoed. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pemberdayaan fasilitas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemberdayaan fasilitas, pelaksanaan pengelolaan fasilitas: dan pelaksanaan urusan tata usaha. pemberdayaan fasilitas. jumlah tenaga teknis pemberdayaan fasilitasmberdayaan fasilitas. kepala subbagian tata usaha bertanggung jawab kepada kepala upt pemberdayaan fasilitas. bab tata kerjaperencanaan, sistem informasi, dan hubungan masyarakat dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional relevan mempunyai hubungan kerja dengan unsoed. biro administrasi perencanaan, sistem informasi, dan hubungan masyarakat menyiapkan laporan unsoed atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada,unsoeddinyatakan tidak berlaku. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal tetapkan. ditetapkan jakarta pada tanggal junittd. kepala biro hukum dan organisasi, bambang sudiro ttd dr. andikerjasama perguruan tinggi tidak memadai lagi dan perlu diubah serta disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan yang terjad. dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: kerja sama adalah kesepakatan antara perguruan tinggi indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerja samprogram pemindahan kredit adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan belajar mengajar mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama. kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi. program kembaran adalah penyelenggaraan kegiatan antarperguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya. menteri adalah menteri yang menanganilembaga lain adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta asing yang mempunyai perhatian terhadap tri dharma perguruan tinggi. departemen adalah departemen pendidikan nasional. perguruan tinggi indonesia dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain luar negeri. kerja sama bertujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi. kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan: memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, dan tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional. kerja sama perguruan tinggi indonesia dengan perguruan tinggi. kerja sama perguruan tinggi indonesia dengan lembaga lain dengan pimpinan lembaga lain luar negeri. kerja sama meliputi kegiatan: pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan: cc. penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat. kerja sama perguruan tinggi indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dapat berbentuk: kontrak manajemen: program kembaran, cc. program gelar ganda (dual degree): program pemindahan kredit: tukar menukar dosen dan atau mahasiswa dalam kegiatan akademik, pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, penerbitan bersama karya ilmiah, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain: dan atausebagaimana dimaksud pada huruf dan dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri berdasarkan usulan pimpinan perguruan tinggi kepada menteri melalui direktur jenderal. bentuk kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dilaporkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada menteri melalui direktur jenderal. kerja sama perguruan tinggi indonesia dengan lembaga lain luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dapat berbentuk: magang: beasiswa: penelitian: pemanfaatan bersama sumber daya, penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain: penerbitan bersama karya ilmiah: dan atau 9g.perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada menteri melalui direktur jenderal. kerja sama sebagaimana dimaksud dalam dan hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui negaranya dan untuk lembaga lain luar negeri telah teregistrasi negaranya. kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dan atau lembaga lain luar negeri dengan perguruan tinggi indonesia yang sudah ada atau dengan mendirikan perguruan tinggi baru secara bersama sama dengan perguruan tinggi yang ada indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan. pembentukan perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi. lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada selainindonesia dapatasing mitra kerja sama. penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai peraturan perundang undangan. program kembaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan bersama oleh perguruan tinggi luar negeri yang program studinya harus telah terakreditasi indonesia atau negara yang bersangkutan dengan perguruan tinggi indonesia yang memilki program studi yang sama, agar lulusannya diakui sama. untuk memperoleh ijazah, gelar akademik dan atau vokasi dari perguruan tinggi indonesia, mahasiswa harus telah menempuh beban studi paling sedikit dari beban studi yang dipersyaratkan. lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada selain memperoleh ijazah, gelar akademik dan atau vokasi dari perguruan tinggi indonesia dapat memperoleh ijazah, gelar akademik dan atau vokasi dari perguruan tinggi luar negeri. program gelar ganda (dual degree) sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan bersama oleh perguruan tinggi luar negeri dan perguruan tinggi indonesia untuk program studi berbeda pada pendidikan akademik dan atau vokasi. untuk memperoleh ijazah, gelar akademik dan atau vokasi, program studi sebagaimana dimaksud pada memiliki kesamaan beban studi paling sedikit lulusan program gelar ganda (dual degree), memperoleh ijazah, gelar akademik, dan atau vokasi dari perguruan tinggi indonesia dan perguruan tinggi lain luar negeri. program pemindahan kredit sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan bersama oleh perguruan tinggi luar negeri dengan perguruan tinggi indonesia yang program studinya telah terakreditasi indonesia dan negara yang bersangkutan. program pemindahan kredit dilakukan dengan mengakui kredit yang diperoleh melalui kegiatan akademik pada masing masing perguruan tinggi. penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan secara terkoordinasi dengan departemen atau lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. kerja sama dalam kegiatan penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan hak atas kekayaan intelektual hki). bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar selain bahasa indonesia dalam kerja sama. kerja sama dapat dilakukan sepanjang tidak membebani keuangan negara. kerja sama yang memerlukan dana dari pemerintah indonesia, pemerintah asing, dan atau lembaga pemerintah luar negeri dan atau kemudahan dari pemerintah indonesia harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri. pimpinan perguruan tinggi indonesia wajib melaporkan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam dan kepada menterikerjasama perguruan tinggi yang mengatur kerja sama perguruan tinggi indonesia dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain luar negerilaian ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeridan mempercepat penilaian penghargaan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri, perlugelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi, keputusan menteri pendidikan nasional republik indonesia mengenai penilaian ijazah diploma sertifikat rapor, memutuskan:. penilaian ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dilakukan oleh pihak pihak yang berkepentingan dengan penyetaraan ijazah, yang mengacu pada informasi hasil penilaian ijazah perguruan tinggi luar negeri yang terdapat padaijazah dapat dinyatakan setara, jika gelar, nama program studi, dan nama perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada yang akan dinilai sudah terdapat dalamjika gelar, nama program studi, dan nama perguruan tinggi luar negeri yang akan dinilai oleh pihak yang berkepentingan dengan penyetaraan ijazah tidak terdapat dalam website sebagaimana dimaksud pada maka prosedur penilaian mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh direktur jenderal pendidikan tinggi. daftar nama negara, perguruan tinggi, program studi, dan gelar perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada dan diperbaharui setiap tahun dengan keputusan direktur jenderal pendidikan tinggi. dengan berlakunya peraturan menteri ini, keputusan menteri pendidikan nasional, mengenai penilaian ijazah diploma sertifikat rapor pada dictum pertamjuni kepala biro hukum dan organisasi, departemen pendidikan nasional menteri pendidikan nasional, ttd ttd dr. pangerang monta, s.h., m.h., debatam dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendidikan nasional, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan pemenuhan kebutuhan tenaga tingkat madya, perlu mendirikan politeknik negeri bat. bab pendirian mendirikan politeknik negeri batam, selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut politeknik. bab kedudukan, tugas, dan fungsi politeknik sebagaimana dimaksud dalam merupakan perguruan tinggi lingkungan kementerian pendidikan nasional, dipimpin oleh direktur yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri pendidikan nasional. pembinaan politeknik dilakukan oleh direktur jenderal pendidikan tinggi. politeknik sebagaimana dimaksud dalam politeknik menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi: pelaksanaan penelitianpoliteknik sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas dewan penyantun, direktur dan pembantu direktur: cc. senat: jurusan program studi: pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama, bagian administrasi umum dan keuangan, dan unit pelaksana teknis. bagian kedua dewan penyantun dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan organ politeknikpolitekndirektur dan pembantu direktur direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pembantu menteri pendidikan nasional bidang yang menjadi tugas dan kewajibannyiteknik yang timbul terutama yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya. direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh (tiga) orang pembantu direktur. pembantu direktur berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur. pembantu direkturadministrasi umum dan keuangan, selanjutnya disebut pembantu direktur ii: pembantu direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama, selanjutnya disebut pembantu direktur iiipembantub senat politeknik senat politeknik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi lingkungan politeknik. ketentuan lebih lanjut mengenai senat politeknik sebagaimana dimaksud pada diatur dalam statuta. bab jurusan program studi bagian pertama umum jurusan program studi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unsur pelaksana akademik politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi politeknik yang berada bawah direktur. jurusan program studi dipimpin oleh seorang ketua jurusan program studi yang bertanggung jawab langsung kepada direktur. jurusan program studi pada politeknik terdiri atas: jurusan program studi akuntansi: jurusan program studi teknik elektronika, dan jurusan program studi teknik informatika. ketua jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris jurusan. jurusan program studi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: ketua, sekretaris, laboratorium studio bengkel: dan kelompok dosen. bagian kedua laboratorium studio bengkel laboratorium studio bengkel sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan sarana penunjang jurusan program studi dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan jurusan program studi yang bersangkutan dan sebagai sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan. laboratorium studio bengkeltertentu dan bertanggung jawab langsung kepada ketua jurusan program studi. bagian ketiga kelompok dosen kelompok dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tenaga pendidik lingkungan politeknik yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada direktur dan pembinaan sehari hari dilakukan oleh ketua jurusan program studi. kelompok dosen sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: dosen tetap: dan dosen tidak tetap. dosen tetap sebagaimana dimaksud pada huruf adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada politeknik. dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada huruf adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada politeknikbebagian tugas politeknik bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada bawah direktur. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yanglaksanaan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pembangunan, pelaksanaan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi, cc. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: pelaksanaan kerja sama antar perguruan tinggi dan atau institusi lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri: pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan relevansi program politeknik sesuai dengan kebutuhan negara: pelaksanaan urusan tata usahapala: petugas tata usaha cc.sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab vii bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja samarupakan unsur pembantu pimpinan bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja samasesuai dengan bidang tugasnya. bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama dipimpin oleh seorang kepaliteknik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian administrasi, dan kemahasiswaan: dan subbagian perencanaan dan kerja samaadministrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, registrasi, penyusunan datab viiirupakan unsur pembantu pimpinan bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, penatalaksanaan, hubungan masyarakat, keuangan, dan kepegawaianbagian administrasi umum dan keuangan dipimpin oleh seorang kepaliteknikpelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pengelolaan urusan barang milik negara, pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan penatalaksanaan: pelaksanaan urusan hubungan masyarakat: pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran: pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kepegawaian. bagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas subbagian umum: dan subbagian keuangan dan kepegawaianolitekniklangsung kepada direktur. unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: perpustakaan, sistem informasi: cc. penjaminan mutu: dan perbaikan dan perawatan. bagian kedua upt perpustakaan upt perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah unit pelaksana teknis bidang perpustakaan. upt perpustakaan pimpin oleh seorang kepala. kepala perpustakaperpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan permberian layanan referensi: dan pelaksanaan urusan tata usaha. upt perpustakatiga upt sistem informasi upt sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah unit pelaksana teknis bidang pengelolaan data dan sistem informasi. upt sistem informasi pimpin oleh seorang kepala. kepala upt sistem informasisistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasisistem informasi menyelenggarakan fungsi: pengembangan sistem informasi: pengaplikasian sistem teknologi informasi: pengelolaan data dan sistem informasi: pemberian layanan data dan informasi, dan pelaksanaan urusan tata usaha. upt sistem informasiempat upt penjaminan mutu upt penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah unit pelaksana teknis bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. upt penjaminan mutu pimpin oleh seorang kepala. kepala upt penjaminan mutui. upt penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakannjaminan mutu menyelenggarakan fungsi: pengembangan sistem penjaminan mutu: pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu: koordinasi kegiatan penjaminan mutu, penyusunan laporan hasil penjaminan mutu, dan pelaksanaan urusan tata usaha. upt penjaminan mutulima upt perbaikan dan perawatan upt perbaikan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah unit pelaksana teknis bidang perbaikan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana. upt perbaikan dan perawatan pimpin oleh seorang kepala. kepala upt perbaikan dan perawatupt perbaikan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan perbaikan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana lingkungan politeknrbaikan dan perawatan sarana dan prasarana lingkungan politeknik: pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan politeknik: pendataan sarana dan prasarana yang dimiliki politeknik: dan @d. pelaksanaan urusan tata usaha. upt perbaikan dan perawatenam kelompok jabatan fungsional tenaga teknis kelompok jabatan fungsional tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalamiteknikteknik maupun dengan instansi lain luar politeknikdirektur, kepala pusat, kepala bagianpoliteknik. bab xii ketentuan peralihan penyelenggaraan kegiatan pada politeknik batam yang dilakukan pada saat ini masih tetap dilaksanakan dan mendapat dukungan dari badan pengusahaan batam batam) paling lama (lima) tahun sejak ditetapkannya peraturan menteri ini. pendidik dan tenaga kependidikan pada politeknik batam dialihkan statusnyabadan pengusahaan batam batam). untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam perlu menetapkan pejabat sementara direktur politeknik sampai ditetapkannya direktur politeknik yang definitif sesuai dengan peraturan perundang undangan. penetapan pejabat sementara direktur politeknik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteridirektur politeknik, pejabat sementara direktur politeknik melakukan pemilihan direktur politeknik dengan berkonsultasi kepada direktur jenderal pendidikan tinggidkewarganegaraandan ts. buku teks pelajaran fisiologi sekolah menengah atas sma) dan madrasah aliyah (makimiekonomgeografsosiologiantropologi sekolah menengah atas sma) dan madrasah aliyah (mapendidikan kewarganegaraan smp m spesifikasi buk era agar mass acarya media utama, cv. jalan rumah sakit anne vii slamet santosa ujungberung, gedebage, bandung, temp. faks. ea, sama men nasa nan nan adi perkasa, cv. taman pendidikan sugiarto, sutiyoso, pondok legi iii blok viii kewarganegaraan gunawan, harsono pepelegiwaru sidoarjo, telp. dee nan mana tan ae. andalan bintang anonim, cv. jalan cemara pendidikan rambutan pulau kewarganegaraan bryan, medan sumatera utara telp. fax. wan ana andi amino jalan madrasah pendidikan utara bandung dis viii ie. juwana wijaya box bd, kata telp. fax. pp pendidikan pendidikan marina blok kewaroanegasar viii maman rahman semarang, telp. kewarganegaraan urang ga, sae era hns pendidikan yng nes:t. kancil, christine bumi aksara, pt. dalen kewarganegaraan kancil, lili nurlaili sawo raya rawamangun, jakarta timur pendidikan c.s.t, kancil, christine s.t., telp. fax. kewarganegaraan kancil, lili nurlaili empiris media lugas, pt. pendidikan kav dki blok duren kewarganegaraan dx. muh. hendri suryadi sawit, jakarta timur telp. aku warga negara vit pasir budimansyah epsilon group, cv, jalan indonesia: marga asri margarita, aku bandung telp. @eksak muka kasim budimansyah fax. indonesia: aan siaga ganda exact jalan raya kewarganegaraan vii hadiwiyono, sword hankam, jatirahayu, pondok gede telp. basa l lala elo, dan kawasan industri jalan win bas lala selayar kav. as, bekasi) nama penerbit (dengan ukuran alamat) haka mj, cv. jalan surya pendidikan jagalah, surakarta kewarganegaraan naskah, hari telp. fax. pen pendidikan muji rahayu, sutiyoso, kewarganegaraan vii sunan samudra prima media, pendidik muji rah sugi pt. jalan pajang, kartasura, ear gara gunawan tengah, telp. pendidikan muji rahayu, sutiyoso, kewarganegaraan gunawan tana teo pendidikan kewarganegaraan: aku harapan baru, cv. warga negara yang baik gumungung rt. rw. pendidikan solo, telp. fax. kewarganegaraan: aku kajian warga negara yang baik aek inti prima aksara, pt. jalan kebon baru rt. vii wahyu sri temurun pasangan kartasura, solo, telp. fax, ani intermedia ciptanusantara, belajar efektif pt. jalan pule center |iwan heryawan raya ciracas, jakarta timur antar telp. fax. banana pamen pen tee literatur media sukses, pendidikan pt. jalan madrasah jean kewarganegaraan pekan, pasar rebo jakarta, telp. tema pendidikan un. benny ahmad dunia isl. kewarganegaraan fitnah mapan, pt. jalan dr. pendidikan benny ahmad dunia suwardi grogol, jakarta kewarganegaraan iratonah barat, telp. pendidikan benny ahmad dunia kewarganegaraan fitnah tae are maan pendidikan mediatama, cv. jalan adi kewarganegaraan. sholihin, anang riyanto suharto surakarta, kontekstual telp. fax. ena pendidikan pendidikan jalan pangeran cinta kewarganegaraan viii istana na, cholil tea ngarang, tag kalimantan barat anatara dewa dee kewarganegaraan piranti darma kalokatama, pt. jalan 1g: han pencekikan widianto pondok kelapa selatan kewarganegaraan jakarta timur, box jkt. ana tea dea pena ra, spesifikasi buku jek h (syal pendidikan kewarganegaraan: kecakapan berbangsa dan vii nurdiaman bernegara pendidikan pribumi mekar jalan les dan vii nurdiaman soekarno hatta bernegara bandung, telp. pendidikan kewarganegaraan: kecakapan berbangsa dan ix. jha nurdiaman bernegara ee s3 i pendidikan pustaka insan madani, pt. jalan kenanga, mama vit raja rahayuningsih maguwoharjo, depok sleman gang yogyakarta telp. kama kewarganegaraan fajar rahayuningsih near tanpa aetataaar lebat alel gems kewarganegaraan pendidikan jalan bhayangkara green surakarta, telp. pendidikan lee putra nugraha, cv. pendidikan turisari kewarganegaraan: upaya paman, hartanto mangkubumi, surakarta, menuju kepribadian bangsa telp. fax. ricardo publishing and mengerti kewarganegaraan vii je. ariana printing, cv. jalan raya ps. minggu jakarta selatan telp. mengerti kewarganegaraan je, ariana fax. aan sen aa, sekawan cipta karya, pt. pendidikan (alan dr. kajian kewarganegaraan subsidi pajang, solo telp. seti aji jalan sidoluhur waringinrejo, temani, masa parsons grogol, sukoharjo warga ega telp. fax. pkn: pendidikan sinar mandiri, cv. jetislor viii tri agustin kanan tanam isl. sj. vii kepungan, peran, tai klaten, telp. fax. pkn: pendidikan akan jason kewarganegaraan sutra benda perkasa, pt. pendidikan dalan arifin ahmad kewarganegaraan viii ims. farid pekanbaru, telp. pendidikan fax. lettera apem see anna spesifikasi buku atau planet sete pelamar "ika alamat) pendidikan widya duta grafika, pt. kewarganegaraan oei ane saran jalan honggowongso pendidikan surakarta telp. kewarganegaraan viii sri kasturi supriyanto fax. pendidikan kewarganegaraan sri kasturi supriyanto tea mana pendidikan widya utama, pt. jalan kewarganegaraan pondok kelapa barat blok jakarta timur pendidikan telp. fax. kewarganegaraan mustahil pal ena pendidikan drama widya, cv, alan kewarganegaraan viii dini susanti jai permai margahayu permai pendidikan bandung, telp. fax. kewarganegaraan suk ten keterangan: b w hitam putih. warna.fisika sma ma spesifikasi buk pes nama penerbit (dengan sma lswlawl acarya media utama, cv. bet aga jalan rumah sakit fisika ujungberung, gedebage, bandung, telp. faks. maan mana den kah pondok legi iii blok maa pia ara par buana raya, jalan joko tingkir pajang, pala pata surakarta telp. fax, men bumi aksara, pt. jalan sawo raya sains fisika bad rawamangun, jakarta timur telp. fax. gelora aksara pratama sialan (alan baling raya fisika mikrajuddin abdullah jakarta timur, telp. fax. aan inti prima aksara, pt. fisik shown ridho, mukhlis jalan kebon baru rt. rana setiabudi pasangan kartasura, solo, telp. fax. edan intermedia ciptanusantara, pt. jalan pule center belajar efektif fisika lukman nulhakim raya ciracas, jakarta timur telp, fax. man tea panduan pembelajaran suparno, tri widodo karya mandiri nusantara, fisika cv, jalan raya kedua pand mesabsalisi jakarta barat, telp. anu sit suparman, tri widodo aan naan maa dea jalan kenanga, maguwoharjo, depok sleman fisika abdul haris humaine, maksum yogyakarta telp. pee ema ten spesifikasi mata prof some "alamat abe mess putra nugraha, cv, turisari set lang spa nba han mangkubumi, surakarta, telp. fax. bea ena mean|io|keterangan namu hasan salim, devi librianti jp, ricardo publishing and keteraturan lama ujang sudrajat printing, cv.fax. keteraturan alam xii ujang dapat rr, hen widya duta grafika, pt, potret fisika gaiyo (alan honggowongso surakarta telp. fax. apn esa ooo. mena bea masa wee drama widya, cv. jalan permai fisika bilingual suwardi, etsa indra irawan, margahayu permai bandung, telp. fax. enipesifikasi matan pof see kis "alamat ken mesa putra nugraha, cv. turisari dekan dan tam wiki mangkubumi, surakarta, telp. fax.man ara keteraturan alam ujang sudrajat printing, cv,jp, fax. keteraturan alam xii ujang derajat aan widya duta grafika, pt. potret fisika gaiyo jalan honggowongso surakarta telp. fax. apa kid jasa sll panai ana drama widya, cv. jalan permai fisika bilingual suwardi, etsa indra irawan. margahayu permai bandung, telp. fax.alinan lampiran iii peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tanggal juli buku teks pelajaran biologi sma ma alamat) revolusi villa pertiwi, sukamaju, depok fax. car mean maa nae balai pustaka, pt. jalan gunung sehari raya biologi iri sulistyorini jakarta pusat, telp. gema ilmu, cv. jalan mpu pantulan perum biologi xii henri budiarti songgolangit, rentan, sukoharjo, telp. men mean ren intan pariwara, pt. jalan hajar dewantara kotak biologi xii langkah sembiring, sudiro pos lili, klaten telp, fax. ono bea penenang, sat agung purnomo, budi undang v3 media pustaka, fisiologi wijayanto, endang susilowati, maan nenek nina din sudirohusodo klaten, telp. pan aan sean mann teams manna piranti darma. kalokatama, pt. jalan biologi kurniadi, didik priyandoko pondok kelapa selatan jakarta timur, box jkt. sea eee lingkungannya lestari putra nugraha, cv, turisari biologi: makhluk hidup dan endang sri lestari, imun mangkubumi, surakarta, lingkungannya kristina telp. fax. aas jan gan jap lingkungannya istilah men maa dan tren5 kesan ben ema regina, cv. komp. duta kencana blok jalan kh. sholeh iskandar biologi iwan wahyu jalan baru), kedung badak, bogor telp. fax, naa fake temple| (mere diponegoro kartasura solo, telp. fax. nusa senapan megan spesifikasi buk tiga serangkai pustaka mandiri, pt. jalan dr. sains biologi henry hindari sutomo solo telp. fax. factor ferdinand dan mesti miring media persada pulogadung, jakarta timur) mean menag, lol khazanah pengetahuan wangsa atra lestari biologi (se pujiyanto jalan pajang kartasura khazanah pengetahuan km. solo, telp. ieiotogi bana fax. min bea yudhistira jalan rancamaya km. biologi bagi djadi, siti laila ciawi, bogor telp. fax. dan jalan waru rawamangun, sup "men pengarang jakarta timur, telp. dead biologi xii bagi djadi, siti laila fax. o21 keterangan: baw hitam putih. menteri pendidikan nasional nama. full colour. ttd semua halaman. sebagian besar. bambang sudiro sebagian kecil.kimia sma ma tan alamat) jawa lamar0000 pox sukiman partai dan santoso los balai pustaka, pt. jalan kimia nugrohadi gunung sehari raya santoso nugrohadi, sukiman jakarta pusat, telp. (kimia partai rea pen sang grahami, cv. jalan merak no, tumenggung kimia surakarta telp. fax. budi utami, agung nugroho bag pan kimia cs, lina mahardianl, sri pen tata base aminah, dan bakti mulyani harapan baru, cv. gumungung rt. rw. kimia suwardi solo, telp. fax. maa dea prima karya, cv. jalan kimia santoso nugrohadi, hartono kerinci, lolo rt kel, nadipiro, kec. banjarsari, pen surakarta, telp. jeda ssi silat mana nat san aan yanraann inn sean: sas ana tan phibeta aneka gama, pt. (alan haji baling raya kimia unggul sudarso ciracas, jakarta telp. haa pen khamidinal, tri wahyuningsih, jalan kenanga, shading pramono, anis warni, maguwoharjo, depok sleman kimia iur hindi yogyakarta telp. sales hemmarmam pare hee ini remaja rosdakarya, pt. kimi naa son jalan ibu ringgit garasi kimia lan gan hasmiati bandung telp. yan fax. aan aan on: ricardo publishing and paham kimia heri reksa printing, cv. jalan raya ps. minggu jakarta selatan telp. paham kimia xil heri reksa: fax. sekawan cipta karya, pt. jalan dr. kajian kimia bening sukmanawati pajang, solo telp. pera maan depe ana spesifikasi buku lamat) l2w seti aji jalan sidoluhur no, waringinrejo, temani, kimia jari haryanto, ruminten grogol, sukoharjo telp. fax. sains kimia sukarno |. jakarta timur telp. sains kimia prinsip dan mandiri, pt, calan dr. ran fax. wins kimia prinsip dan gerakannya xii endang susilowati titian ilmu, cv. jalan kimia russiatm merdeka bandung, box bd bandung, telp. fax. mean praktis belajar kimia iman rahayu lal isl vision media persada jalan pulokambing wangsa atra lestari jalan pajang kartasura km. panduan belajar kimia sento budi rahardjo solo, telp. fax. keterangan: b w hitam putih, wara. menteri pendidikan nasional full colour. ttd, semua halaman. bambang sudiro sebagian besar. sebagian kecil. ukuran (176x250ekonomi sma ma aa nama penerbit (dengan aan angkasa jalan merdeka ekonomi jilid adi asmara bandung, telp. manga lana dang men pen pangan indra balai pustaka, pt, jalan dwi susanti, gendrowati, gunung sehari raya ekonomi indra hei jakarta pusat, telp. (beo apem tee themas jika |s| tea harmoni ekonomi neti budiwanti itc permata hijau, emerald jl. arteri permata hijau, fax. harmoni ekonomi xii neti budiwanti ekonomi kontekstual indro waluyo, subroto mindatamna reni ekonomi kontekstual indro waluyo, subroto isl suharto surakarta, telp. fax. ekonomi kontekstual indro waluyo, subroto isi mean gen kustiyaningsih hid, sri ekonomi dan kehidupan mulyani, suryani, dan indrapuri kristiani putra nugraha, cv, kustiyaningasih hid, sri turisari ekonomi dan kehidupan mulyani, suryani, dan mangkubumi, surakarta, indrapuri kristiani telp. fax. kustiyaningsih hid, sri ekonomi dan kehidupan xii mulyani, suryani, dan indrapuri kristiani maan ena yudhistira jalan rancamaya km, ciawi, bogor telp. sukawati, slamet susanto, fax. dan jalan ekonomi ikardiman, agus susanto waru rawamangun, jakarta timur, telp. fax. bea keterangan: b wgeografi sma ma spesifikasi buku uran tow taw epsilon group, cv. jalan marga asri margarita extra nirmala dewi bandung telp. fax. men ganda exact jalan raya hankam, jatirahayu, pondok gede telp. geografi aga prabowo fax. dan kawasan industri jalan selayar kav. a5, bekasi) gelora aksara pratama marah uli harahap asep jalan baling raya pergi xii mulyadi jakarta timur, telp. fax. asa den pee grafindo media pratama jalan pasirwangi pasirluyu), soekarno hatta, gan sia gia akta mara sandung box fenomena geser nima boci telp. fax. karya mandiri nusantara, panduan pembelajaran cv. jalan raya kedua geografi mui jakarta barat, telp. mediatama, cv. jalan adi geografi kontekstual agus sudarso suharto surakarta, telp. fax. maa keen mena han mei caraka, cv. perum geografi dio soesilo, susanto josroyo indah, jalan sultan agung jaten karanganyar, surakarta geografi ibiblio soesilo, susanto telp. fax. mere phibeta aneka gama, pt. cut meurah regariana, jalan haji baling raya geografi wangsa jaya, yuli katrina ciracas, jakarta telp. desa mana ena putra nugraha, cv. turisari no, lingkungan fisik pena badi mangkubumi, surakarta, sosial muhammad amin, sunarhadi telp. fax. doa spesifikasi buku ssi sea osgraw| rc. ten mena pee sarana panca karya nusa, pt. jalan terusan kopo geografi sri lestari ketapang, bandung telp. fax. kan men rei, sinar grafika, pt, jalan pengetahuan sosial mujiharto, muh, usman aren iii rawamangun, geografi fauzan, heri eko jakarta timur telp, titian ilmu, cv. jalan merdeka bandung, iceograti nur sib box bd bandung, telp. sii fax. mena menang an, drama widya, cv. jalan permai geografi gatot haryanto margahayu permai bandung, telp. fax. dea mena pang lean karna men riu) keterangan: badan bantuan hukum musik, s.h. neptanafoats salinan lampiran vii peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tanggal juli buku teks pelajaran sosiologi sma ma spesifikasi buku warnai nama penerbit (dengan ukuran alamat) jswlaw| aneka ilmu, cv. jalan raya semarang, demak sosiologi siti ngadiati semarang, telp. fax. cempaka putih, pt. makanan baru, karangan, sosiologi vina dwi landing kotak pos klaten telp. fax. serangga jalan haji baling raya ciracas sosiologi xii |widianto muin jakarta timur telp. fax. galaxy puspa mega, pt. sosiologi (fi: normal luth, daniel jalan curug raya fernandez permata timur, jatiwaringin, bekasi telp. sosiologi normal luth, daniel fax. fernandez s ganda exact jalan raya hankam, jatirahayu, pondok manusia dan masyarakat gede telp. pelajaran sisi xii ninik sri wahyuni, yusniati fax. sio1ogi dan kawasan industri jalan selayar kav. a5, bekasi) # e . . . sosiologi ikan mayat juju karyawati gelora aksara pratama jalan baling raya jakarta timur, telp. sosiologi kun mayat juju karyawati fax. grahami, cv. jalan merak tumenggung sosiologi siti munawar surakarta telp. fax. ega h mutiara sumber widya, pt. jalan kramat raya ati hayati aktor dan siti komp. gedung maya indah, petala kisah jakarta pusat telp. fax. eee spesifikasi buku alamat) pabean cerdas sosiologi sulit widyatmok alasan paavaama pong pe, gan haa solo kartasura, km, solo, telp. men men ema man aan phibeta aneka gama, pt. kei santoso, bambang sulteng jalan haji baling raya no, |13150koloni sulasmono ciracas, jakarta telp. men mean depo tee ana piranti darma kalokatama, pt. jalan sosiologi xii subagyo, martian wibowo pondok kelapa selatan jakarta timur, box jkt. remaja rosdakarya, pt. jalan ibu ringgit garasi sosiologi xil usman effendy bandung telp. fax. naa ricardo publishing and printing, cv. jalan raya ps. esa minggu jakarta wahana sosiologi isaifullah, margin tp. selatan telp. fax. gan dana plasa rizki mandiri, cv. jalan berada cenderawasih ruko blok sosiologi budiyono klaten, telp. san nga man toba sarana panca karya nusa, pt, jalan terusan kopo sosiologi eben dahlan ketapang, bandung telp. fax, maan man sekawan cipta karya, pt. sosiologi bonnet wrahatnala jalan dr. kajian pajang, solo telp. sosiologi xii bonnet wrahatnala aan maa dea sindhunata, cv. jalan aksen diponegoro kartasura sosiologi puji raharjo solo, telp. fax. ee widya duta grafika, pt. (alan honggowongso dinamika sosiologi ip, edy purity surakarta telp, fax. spesifikasi buku waras naa ngan alamat) cai yudhistira jalan rancamaya km. ciawi, bogor telp. taufik roman dhohfiri, fax. kaka suatu kajian iarsisius hartono, didi dan jalan waru wiraatmadja rawamangun, jakarta timur, telp. fax, keterangan: baw hitam putih. warna,(176x250, 131479478edg salinan lampiran viii peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tanggal juli buku teks pelajaran antropologi sma ma spesifikasi buku nama penerbit (dengan alamat) |ewj|2awl bengawan ilmu, pt. grand) marina blok antropologi |iwan nadila semarang, telp. gawai empiris media lugas, pt. kav dki blok duren antropologi xii harian ali sawit, jakarta timur telp. ganda exact jalan raya antropologi sri agus hankam, jatirahayu, pondok gede telp. fax. dan kawasan antropologi xii sri agus industri jalan selayar kav, a5, bekasi) gelora aksara pratama jalan baling raya |antropologi xii nugroho tribun brata jakarta timur, telp. fax. mena harapan baru, cv. solo, telp. fax. antropologi xii isuryandari sea anna pena ena gen suharto surakarta, antropologi kontekstual supriyanto telp. fax. bear piranti darma kalokatama, pt. jalan antropologi xii nur ikhwan rahmat pondok kelapa selatan jakarta timur, box jkt. dea titian ilmu, cv. jalan merdeka bandung, antropologi xii indra lesmana box bd bandung, telp. fax. pass for demang lalu engan merana, slamet riyadi surakarta, telp. antropologi xii emmy indriyawati spesifikasi nama penerbit (dengan ana selo antropologi siang l., atik catur bupati sila wangsa atra lestari jalan pajang kartasura km. solo, temp. khazanah antropologi xii siang l., atik catur bupati fax. ang daa toe keterangan: b (210x297 |
salinan peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang program induksi bagi guru pemula dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendidikan nasional, menimbang bahwa salah satu syarat untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional guru harus memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program indentukan bahwa program induksi diatur padarogram induksi bagi guru pememutuskan menetapkan peraturan menteri pendidikan nasional tentang program induksi bagi guru pemula. program induksi bagi guru pemula yangpembimbing adalah guru profesional berpengalaman yang diberi tugas untuk membimbing guru pemula dalam melaksanakan program induksi. kepala sekolah madrasah adalah kepala taman kanak kanak raudhatul athfal taman kanak kanak luar biasa tkmk mak) tempat guru pemula bertugas. pengawas adalah pengawas tk ra klb, sd mi sdb, smp m ts small, sma ma small, smk mak yang menyelenggarakan program induksi. penilaian kinerja adalah penilaian terhadap proses dan hasil kerja yang dilakukan oleh guru pemula. sertifikat program induksi yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kantor kementerian agama setempat yang menyatakan bahwa peserta program induksi telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik. direktorat jenderal adalah direktorat jenderal yang bertanggung jawab dalam pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada kementerian pendidikan nasional atau kementerian agama. penyelenggara pendidikan adalah lembaga yang secara hukum merupakan pemilik sah dari sekolah madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakatcc.mbing ditugaskan oleh kepala sekolahimadrasah atas dasar profesionalisme dan kemampuan komunikasi. dalam hal sekolahhpenilaian terhadap kinerja guru pemula dilakukan pada akhir masa program induksi. hasil penilaian kinerja sebagaimana merupakan hasil kesepakatan pembimbing, kepala sekolah madrasah, dan pengawas, hasil penilaian kinerja guru pemula berupa nilai dengan kategori amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang, yang selanjutnya disampaikan kepada kepala dinas pendidikan kantor kementerian agama setempat. kepala dinas pendidikan kantor kementerian agama setempat menerbitkan sertifikat bagi guru pemula yang memiliki kinerja paling kurang kategori baik. guru pemula yang berstatus cons pns mutasi dari jabatan laindalam jabatan fungsional guru. guru pemula yang berstatus cons pns mutasi dari jabatan laincons pns mutasi dari jabatan laincons pns mutasi dari jabatan lain, yang ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada dapat diusulkan untukguru pemula yang berstatus bukan pnssebagai guru tetap dan diangkat dalam jabatan fungsional guru. guru pemula yang berstatus bukan pnstidak dapat diangkat menjadi guru tetapbukan pns, yang ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru sebagaimana dapat diusulkan untuk diangkat sebagai guru tetap dandirektorat jenderal melakukan evaluasiatau kantor wilayah kementerian agama melaksanakan evaluasierian agama kabupaten kota melaksanakan evaluasilakukan evaluasidirektorat jenderal memberikan bimbingan tekniskantor kementerian agama memberikan bimbingan teknis terhadaprian agama kabupaten kota memberikan bimbingan teknis terhadapmberikan bimbingan teknis terhadapsetiap sekolah madrasah wajib melaksanakan program induksi bagi guru pemula paling lambat (satu) tahun sejak peraturan menteri ini ditetapkan. tata cara pelaksanaan program induksi yang lebih rinci diatur dalam pedoman sebagaimanoktober: cc.: cc. mempelajari ketersediaan dan penggunaan sarana dan sumber belajar sekolah madrasah: memberi motivasi tentang pentingnya tugas guru:::252nnnnnnnnnn banana. dapat memberikan contoh proses pembelajaran dan cchl:guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah madrasah untuk memimpin dan mengelola sekolah madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kepala sekolah madrasah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah madrasah serta sertifikasi kompetensi dan penilaian kinerja kepala sekolah madrasah, cc. bahwa keputusan menteri pendidikan nasional nomor tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem: mengingat a4memutuskan:. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:drasah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepalpemerintah adalah pemerintah pusat. kementerian adalah kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam bidang pendidikan nasional. menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintah dalam bidang pendidikan nasional. direktur jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggungjawab bidang pendidik dan tenaga kependidikan lingkungan kementerian pendidikan nasional dan kementerian agama sesuai kewenangannya. pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. kantor wilayah kementerian agama kantor kementerian agama kabupaten kota adalah perwakilan kementerian agama tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. dinas provinsi adalah dinas yang bertanggungjawab bidang pendidikan provinsi. dinas kabupaten kota adalah dinas yang bertanggungjawab bidang pendidikan kabupaten kota. pengawas sekolah madrasah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah madrasah. pengawas sekolah madrasah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah madrasah. bab syarat syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala: ii. memiliki golongan ruang serendah rendahnya ilj :, mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris dan atau bahasa negara dimana yang bersangkutan bertugas:bab iiibabbabpemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota,ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini ditetapkan guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah madrasah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah madrasah. pada saat peraturan menteri ini ditetapkan, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah madrasah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah madrasah sampai selesai masa tugasnya. bab ketentuan penutup dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun sejak berlakunya peraturan menteri inirogram penyiapan calon kepala sekolah madrasah.eraturan menteri ini dalam penugasan guru sebagai kepala sekolah madrasah paling lambat tahunugasan guru sebagai kepala sekolahpendidikan ganeshdari: peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pendidikan tinggi (ni. bab kedudukan, tugas, dan fungsi universitas pendidikan ganesha selanjutnya dalam peraturan ini disebut undiksh, departemen pendidikan nasional. undiksha dipimpin oleh seorang rektor. [email protected] susunan organisasi undiksha terdiri atas: rektor dan pembantu rektor, senat universitas: fakultas: fakultas ilmu pendidikan: fakultas ilmu sosial: fakultas bahasa dan seni: fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam: fakultas teknik dan kejuruan: fakultas olahraga dan kesehatan. dosen: lembaga penelitian: lembaga pengabdian kepada masyarakat, biro administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi: biro administrasi umum dan keuangan, i. unit pelaksana teknis upt): perpustakaan, pusat komputersebagaimana dimaksud pada terdiri atas:dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. bab senat universitas senat universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi lingkungan undiksha. senat universitas sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam statuta. bab fakultas bagian pertama umum fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi undiksh: dekan dan pembantu dekan, senat fakultas, jurusan: laboratorium studio: dosen:iisebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjutdipilih antara dosen dan: ketua jurusan dan sekretaris jurusan, dan dosen. jurusan dapat menyelenggarapelaksanaanbagian tata usaha bagian tata usaha merupakan unit pelayanan administrasi lingkungan fakultas dan dipimpin oleh seorang kepala bagian,: subbagian pendidikan: subbagian umum dan perlengkapan: subbagian keuangan dan kepegawaian: dan subbagian kemahasiswaan. subbagian pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan. subbagian umum dan perlengkapanmempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian. subbagian kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni. bab: dosen tetap: dan dosen tidak tetap. jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dosenvii lembaga penelitian lembaga penelitian merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi undiksha bidang penelitian yang berada bawah rektor. lembaga penelitimempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian,menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan::dan pelaksanaan urusan tata usaha lembaga penelitian. lembaga penelitian terdiri atas: ketua, sekretaris: pusat pusat, tenaga peneliti: dan bagian tata usaha. pusat merupakan unsur pelaksana lingkungan lembaga penelitian yang melaksanakan kegiatan penelitian pengkajian. pusat dipimpin oleh seorang dosen yang ditetapkan oleh rektor atas usul ketua lembaga penelitian. pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lembaga penelitian sesuai dengan bidangnya. pusat terdiri atas sejumlah dosen yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu. pengaturan mengenai pusat diatur lebih lanjut. kepala bagian tata usaha bertanggung jawab kepada ketua lembaga penelitumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi penelitian: dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan penelitianelitian. bab viii lembaga pengabdian kepada masyarakat lembaga pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi undiksha bidang pengabdian kepada masyarakat yang berada bawah rektor. lembagaabdian kepada masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan sertaabdian kepada masyarakat menyelenggarakan fungsidiksha sesuai dengan kebutuhan masyarakat, cc. pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan, pelaksanaan pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan atau daerah, dan pelaksanaan urusan tata usaha lembaga pengabdian kepada masyarakat. lembaga pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: ketua, sekretaris: cc. tenaga ahli: dan bagian tata usahabdian kepada masyarakat: pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakatgabdian kepada masyarakat. babmerupakan unsur pelaksana bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaankerja sama, dan sistem informasi lingkungan undiksha: pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerja sama, pelaksanaan administrasi kemahasiswaan, dan pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi. biro administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi terdiri atas: bagian pendidikan dan kerja sama, bagian kemahasiswaan: bagian perencanaan dan sistem informasi: dan @d. kelompok jabatan fungsional. bagian pendidikan dan kerja samarja sama. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pendidikan, dan evaluasi, pelaksanaan urusan registrasi dan statistik mahasiswa, pengelolaan sarana pendidikan: dan pelaksanaan administrasi kegiatan kerja sama. bagian pendidikan dan kerja sama terdiri atas: subbagian pendidikan dan evaluasi, subbagian registrasi dan statistik: subbagian sarana pendidikan: dan subbagian kerja sama. subbagian pendidikan dan evaluasievaluasisarana pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana pendidikan. subbagian kerja sama mempunyai tugas melakukan administrasi pelaksanaan kegiatan kerja sama. bagian kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kemahasiswaankegiatan administrasi bidang minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan, dan pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswakegiatan administrasi bidang minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan. subbagian pelayanan kesejahteraan mahasiswa mempunyai tugas melakukan layanan kesejahteraan mahasiswa. bagian perencanaan dan sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan dan pengembangan sistem informasiperencanaan akademik dan fisik: dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi. subbagian perencanaan mempunyai tugas melakukan administrasi perencanaan akademik dan fisik. subbagian sistem informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi. babdiksha,terdiri atas: bagian umum, bagian kepegawaian, bagian keuangan:perlengkapan: dan pelaksanaan urusan hukum dan penatalaksanaan. bagian umum terdiri atas: dan kearsipan lingkungan universitaskendaraan dinas, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana lingkungan universitas. subbagian perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadamempunyai tugas melakukan urusan hukum dan perundang undangan, tatalaksana, keprotokolan, dan hubungandministrasi tenaga akademik, dan pelaksanaan administrasi tenaga administratif. bagian kepegawaian terdiri atas: subbagian tenaga akademik, dan subbagian tenaga administratif. subbagian tenaga akademik mempunyai tugas melakukan administrasi tenaga akademik dan tenaga penunjang akademik. subbagian tenaga administratif mempunyai tugas melakukan administrasi tenaga administratif. bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan lingkungan undiksha. untuk, pelaksanaan urusan pembiayaan, pelaksanaan urusan perbendaharaan: dan evaluasi pelaksanaan anggaran. bagian keuangan terdiri atas: subbagian anggaran, subbagian dana masyarakat: dan subbagian monitoring dan evaluasi. subbagian anggardana masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan pembiayaan, dan pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat.rguruan tinggidiksha sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: perpustakaan, dan pusat komputerdigian ketiga pusat komputer pusat komputerpranata komputer atau tenaga teknis komputer lingkungan pusat komputer. pusat komputer mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan data dan informasi serta pemberian layanan:ketatausahaan. pusat komputerb xiii tata kerja setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan undikshdiksha maupun dengan instansi lain luar undikshaikuti, mematuhi petunjukkepala biro administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaanundiksha. kepala biro administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi menyiapkan laporan undiksha atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada bab xiv, masih tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai dengan peraturan ini. bab ketentuan lain lain perubahan organisasi dan tata kerja undikshvi ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ini,an. kepala bagian penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dan bantuan hukum ii, kepala sub bagian penyusunan rancangan ttd.. babi kedudukan, tugas, dan fungsi institut seni indonesia padangpanjang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut isi padangpanjang. isi padangpanjang sebagaimana dimaksud pada merupakan perguruan tinggi lingkungan kementerian pendidikan nasional, dipimpin oleh seorang rektor yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri pendidikan nasional. pembinaan isi padangpanjang dilakukan oleh direktur jenderal pendidikan tinggi kementerian pendidikan nasional. isi padangpanjangpadangpanjang sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: dewan penyantun: rektor dan pembantu rektor: senat institut: fakultas, lembaga penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan: biro, dan unit pelaksana teknis, bab iii dewan penyantun dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan organ isi padangpanjangisi padangpanjangrektor dan pemban. pembantu rektor berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor. pembantu rektor sebagaimana dimaksud dalamcc.pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja samaadministrasi umum, perencanaan, dan keuangan. pembantu rektor iiisebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi lingkungan isi padangpanjanghuruf merupakan unsur pelaksana akademik isi padangpanjang yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi isi padangpanjangpadangpanjang terdiri atas fakultas seni pertunjukan: dan fakultas seni rupa dan desain: jurusan: laboratorium bengkel studio, kelompok dosen: dan bagian tata usaha. bagian kedua dekan dan pembantu dekan dekandan keuangan. pembantu dekan iii sebagaimana dimaksud dalam hurufhurufhurufangkat dan diberhentikan oleh rektor, dipilih antara dosen dan diusulkan oleh dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas. ketua jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris jurusan.hurufhuruf terdiri atas ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan cc. kelompokkementeriahurufkelompok dosen sebagaimana dimaksud dalam hurufatau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. kelompok dosen sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada dekan melalui ketua jurusan. kelompok dosen sebagaimana dimaksud dalam hurufpadangpanjangpadangpanjangbagian tata usahaadministrasi pendidikan, kemahasiswaan, umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapkemahasiswaan dan alumnilingkungan fakultas, dan pelaksanaan administrasi kepegawaian lingkungan fakultas. bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri ataspenatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan. bab viiisi padangpanjang bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan. ketua sebagaimana dimaksud padaua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh rektorgembangan pendidikanbudaya lokal dan nasionalnyusunan rencana program dan anggaran lembaga, peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, i. pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni: j . peningkatan relevansi program isi padangpanjangterdiri atas ketua, sekretaris, pusat: pusat penelitian seni budaya melayu, pusat pengabdian kepada masyarakat, pusat peningkatan dan pengembangan pembelajaran, pusat pengembangan dan penjaminan mutu kelompok jabatan fungsional tenaga teknis, dan bagian tata usaha. pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lembaga penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan untuk kegiatan penelitian pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangankepala pusat sebagaimana dimaksud pada dipilih dari tenaga akademik yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kelompok jabatan fungsional tenaga teknistenaga teknis ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. jenis dan jenjang jabatan fungsional tenaga teknishurufprogram dan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan, pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan: dan cc.abdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan. bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atasurusan administrasi program penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan pendidikan serta pengumpulan, pengolahan data, dan layanan informasibab viii biro bagian pertama umum biro sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unsur pelaksana administrasi isi padangpanjang yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur lingkungan isi padangpanjang. biro sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada rektor. biro sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: biro administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi: dan biro administrasi umum dan keuangan. bagian keduarupakan unsur pelaksana bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, pelaksanaan administrasi akademik: pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni, pelaksanaan administrasi kerja sama, penyusunan rencana dan program: dan pengelolaan sistem informasiterdiri atas: bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama, bagian perencanaan dan sistem informasi, dan cc. kelompok jabatan fungsional. : pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni, dan pelaksanaan administrasi kerja sama. bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas subbagian akademik dan kerja sama, dan subbagian kemahasiswaan dan alumni. subbagian akademik dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam hurufdan kerja sama. subbagian kemahasiswaan dan alumnirencana, program, kegiatan, dan anggaran: dan pengelolaan sistem informasi. bagian perencanaan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas subbagian perencanaan, dan subbagian sistem informasi. subbagian perencanaan data dan informashurufhuruf mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian layanan administrasi umum dan keuangan dan perlengkapan: pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan urusan kepegawaian, dan pelaksanaan urusan hukum, penatalaksanaan, dan hubungan masyarakat. biro administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: bagian administrasi umum: bagian administrasi keuangan dan kepegawaian, dan cc. kelompok jabatan fungsional. bagian administrasi dan penatalaksanaan, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan:, pelaksanaan urusan perlengkapan, pelaksanaan urusan keamanan, keindahan, kebersihan, dan ketertiban: dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat. bagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas subbagian tata usaha, tatalaksana, dan hubungan masyarakat: dan subbagian rumah tangga dan perlengkapan. subbagian tata usaha, tatalaksana, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan urusan perbuatan dan kearsipan, hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang undangan, penatalaksanaan, keprotokolan, dan hubungan masyarakatpenggunaan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana, dan perlengkapan. bagian administrasi keuangan dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan dan kepegawaian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian administrasi keuangan dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan keuangan: pelaksanaan urusan kepegawaian. bagian administrasi keuangan dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: subbagian keuangan, dan subbagikeuangan. subbagian kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam hurufpegawai, dan mutasiendidikan lingkungan isi padangpanjang. unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada rektor. kepala sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh rektor. unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: perpustakaan, pusat informatika dan dokumentasi seni budaya melayu: dan pusat ajang gelar. bagian kedua perpustakaanpimpin oleh seorang kepala. kepala perpustakaan berada bawah dan bertanggungjawab langsung kepada rektor, dan pembinaannya dilakukan oleh pembantu rektor perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam hurufbagian ketiga pusat informatika dan dokumentasi seni budaya melayu pusat informatika dan dokumentasi seni budaya melayu sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unit pelaksana teknis bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta dokumentasi seni budaya melayu. pusat informatika dan dokumentasi seni budaya melayu pimpin oleh seorang kepala kepala pusat informatika dan dokumentasi seni budaya melayudan dokumentasi seni budaya melayu sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi informasi, komunikasi, dan pemberian layanan bidang teknologi informasi dan komunikasi serta pendokumentasian seni budaya melayu. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusat informatika dan dokumentasi seni budaya melayu menyelenggarakan fungsi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi: pengelolaan sistem informasi dan komunikasi: cc. pemberian layanan bidang teknologi informasi dan komunikasi: pengumpulan dan pencatatan koleksi hasil seni budaya melayu: revitalisasi dan pendokumentasian koleksi seni budaya melayu, penyimpanan dan perawatan koleksi seni budaya melayu, 9g. layanan informasi koleksi seni budaya melayu, dan pelaksanaan urusan tata usaha. pusat informatika dan dokumentasi seni budaya melayubagian keempat ajang gelar ajang gelar sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah unit pelaksana teknis bidang pertunjukan dan pameran seni. ajang gelar pimpin oleh seorang kepala. kepala ajang gelarajang gelar sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan fasilitasi pertunjukan dan pameran seni bagi seluruh civitas akademiajang gelar menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program pertunjukan dan pemeran seni, penyediaan layanan fasilitasi pertunjukan dan pameran seni: cc. penyelenggaraan pertunjukan dan pameran seni: dan @d. pelaksanaan urusan tata usaha. ajang gelar sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atasajang gelar. subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala ajang gelar. bagian kelima kelompok jabatan fungsional teknis kelompok jabatan fungsionalsi padangpanjapadangpanjang maupun dengan instansi lain luar isi padangpanjang sesuai dengan tugasnya masing masing,:isi padangpanjang.masih tetap dilaksanakan sampai dengan diangkatnya pejabatisi padangpanjangttd biro hukum dan organisasi kementerian pendidikan nasional, mohammad nuh dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendidikan nasional, menimbang bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penggandaan bahan tahun pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perlu mengubahketentuan angka dalamdiubah menjadi sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penggandaan bahan smp m ts, small, sma ma, small, dan smk dilakukan oleh penyelenggarpenggandaan bahan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam pos usalinan sesuai dengan aslinya. . kepala biro hukum dan organisasi menteri pendidikan nasional, departemen pendidikan nasional, ipa ttd. mohammad nuh dr. pangerang monta, s.h.,m.h.,dfm nip |
semasa pemerintah kabupaten bone bolangodimasyarakat serta menemukan solusi pemecahannya, bahwa keberadaan pemerintah daerah ditengah tengah rakyat bertujuan pula untuk membinadusun, bahwa pembinaan kecamatan, desa dan dusun, bahwa dengan mempertimbangkan hal hal tersebut pada huruf dan perlu menetapkan peraturan daerah tentang mekanisme dan tata kerja pembinaan kecamatan, desa dan dusun kabupatemekanisme dan tata kerja pembinaan kecamatan, desa dan dusun kabupaten bone bolanganvalananara pemerintahan daerah kalimatan down dat kepala daerah adalah bupati bone bolango, wakil kepala daerah adalah wakil bupati bone bolango: aparat, pembina adalah aparat pemerintah daerah yang ditugaskan pada wilayah binaan yang berfungsi dan bertugas membina institusi desa dan masyarakat pada semua jenjang wilayah binaan kabupaten bone bolango: wilayah binaan adalah kecamatan, desa dan dusun dimana aparat pemerintah daerah bertugas membina institusi desa dan masyarakat kabupaten bone bolango:, yang nanti akan diatur dengan peraturan bupati atau keputusan bupati:: bab tujuan, sasaran dan target pembinaan kecamatan, desa dan dusun dilakukan leh pembina yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. tujuan pembinaan kecamatan, desa dan dusun adalah sebagai berikut mewujudkan dan memelihara ketentraman, ketertiban, kedamaian, kerukunan, keamanan dan kebersamaan memelihara, menjaga dan memantapkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia: cc.dusun.mbinaan kecamatan, desa dan dusun adalah sebagai berikut membangun sikap dan karakteristik masyarakat yang partisipatif, inovatif, kreatif dan produktif: menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan lingkungan masyarakat, cc. memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan, desa dan dusun. target yang diharapkan dalam pembinaan kecamatan, desa dan dusun adalah sebagai berikut menciptakan stabilitas dan keamanan masyarakat: meningkatkan kesejahteraan masyarakat. bab iii ruang lingkup bagian pertama pembinaan kecamatan, desa dan dusun adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah sebagai pembina dan dilaksanakan secara berjenjang pada semua wilayah binaandapat melakukan pembinaan terhadap institusi desa dan masyarakat kecamatan, desa dan dusun. pembina kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati. pembina desa dan dusun ditetapkan dengan keputusan kepala setiap pimpinan organisasi dan lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar dan syah kecamatan, desa dan dusun dapat menetapkan pembina pada wilayah binaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. setiap pimpinan organisasi dan lembaga swadaya masyarakat dapat melakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. bagian kedua tugas dan fungsi serta bagan struktur organisasi pembina pada wilayah binaan bertugas dan berfungsi sebagai berikut memberikan pembinaan kepada institusi desa dan masyarakat diwilayah bintangnyancegah sikap dan tindak kekerasan, premanisme dan kemunafikan. cc. mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. membina,binaanpembina dapat menyusun buku panduan pelaksanaan pembinaan dan menyusun program kerja yang berkenaan pelaksanaan pembinaan pada masing masing wilayah binaan serta menyusun agenda waktu pelaksanaannya. antar pembina kecamatan, desa dan dusun dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan pada wilayah binaan kabupaten bone bolango. pembina dalam menjalankan tugas dan fungsinya bekerja sama dengan camat, kepala desa, kepala dusun beserta perangkat stafnya. susunan struktur organisasi pembina kecamatan, desa dan dusun diatur dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab wilayah binaan dan obyek sasaran binaan wilayah binaan adalah kecamatan, desa dan dusun. objek sasaran binaan adalah institusi desa dan masyarakat yang berdomisili kecamatan, desa dan dusun kabupaten bone bolango. pembinaan kewilayahan kecamatan, desa dan dusun adalah pembinaan yang dilakukan oleh pembina melalui pendekatan tugas fungsional, domisili dan kekeluargaan. pembinaan kemasyarakatan disamping dibina oleh aparat pemerintah daerah juga dibina oleh organisasi dan lembaga swadaya masyarakat dan tokoh tokoh terkemuka yang berdomisili wilayah binaan masing masing. bab mekanisme pembinaan setiap pembinpemerintah kecamatan, desa dan dusun. setiap pembina bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dalam memberikan bimbingan dan petunjuk petunjuk mengenai pelaksanaan tugas pembinaan kecamatan, desa dan dusun. setiap pembina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus melaporkan hasil bintangnya secara berjenjang kepada bupati melalui sekretaris daerah. pembina disemua tingkatan berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap semua institusi desa dan masyarakat kecamatan, desa dan dusun. pembinadan semua lapisan masyarakat baik perorangan maupun berkelompok. pembina dalampembina dalam melaksanakan tugas fungsinya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. bab koordinator pembina guna optimalisasi pelaksanaan tugas pembina dibentuk koordinator pembina. koordinator pembina bertugas melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pembina. koordinator pembina tetapkan dengan keputusan bupati. pembina yang dilaksanakan oleh organisasi dan lembaga swadaya masyarakat ditetapkan oleh pimpinan organisasi dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat. bab vii pembiayaan biaya yang timbul akibat pembinaan kecamatan, desa kelurahan dan dusun dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bone bolango: bantuan atau sumbangan dari pihak donatur yang sifatnya tidak mengikat yana organisasi, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial lainya, sumber dana lain yang sah. bab vii ketentuan penutup semua peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pembinaan kecamatan, desa dan dusuyang diperlukan sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini, akanone bolango. disiumummasyarakat serta menemukan solusi inangnya keberadaan pemerintah daerah ditengah tengah rakyat bertujuan pula membina penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan tingkat kecamatan, desa dan dusun pembinaan kecamatan dan desa dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu membentuk peraturan daerah tentang pembentukan dan tata kerja pembina kecamatan, desa dan dusmelalui pendekatan tugas fungsional adalah pembinaan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah terhadap institusi desa dan masyarakat pada wilayah kecamatan, desa dan dusun yang menjadi wilayah biasanya. yang dimaksud dengan pembinaan melalui pendekatan domisili adalah pembinaan vang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah terhadap institusi desa dan masyarakat diwilayah tempat domisili dari masing masing aparat pemerintah daerah berdomisili. yang dimaksud dengan pembinaan melalui pendekatan kekeluargaan adalah pembinaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah terhadap masyarakat yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan aparat pemerintah daerah dimaksud dimanapun berada pada wilayah kabupaten bone bolan pemuda bupatiusahaan daerah air minum,t.yertaan modal pemerintah kabupaten bone bolango dalam modal perusahaan daerah air minumig,penyertaan modal dalam berasal dari nilai penyertaan modal daerah pada dam sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk dana sebesar rp. lima milyar rupiah) yang berasal dari apbd kabupaten bone bolango. nilai penyertaan modal daerah pada dam sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk barang, akan ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapatkan penilaian nilai aset oleh tim penilai independen yang dibentuk bupati. nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah setiap tahun anggaran, yang ditetapkan dalam apbd dan atau perubahan apbddam berkewajiban untuk mengelola dana penyertaan modalpengeluaran yang membebani apbd kabupaten bone bolango. bab ketentuan penutup (l)starago wakil bupati, hakim pou diundangkan suara pada tanggal juni"ng ia) amma pemerintah kabupaten bone bolango peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor tahun pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pertanian:iuan tata kerja dinas pertanian, perkebunan dan ketahanan hangar,2 bawah dan bertanggung jawab kepada kepala diri !'k dalam lingkungan masing masing mapun antar satuan organisasi sesuai tugas masing masing, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jalan"melaksanakan tugasnya dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik: kepala dinas melaksanakan tuyasriya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati: kepala dinas berkewajiban inemberil bab kepegawaian pasa, kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usu!r.pasaii diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah in: dengan menempatkannya dalam lembaran daerah kabupaten bone balance ditetapkan, suara pada tanggal juli pilbwpati bone bola fa. m3, ayang th "tr ana kat sang vegonny m.m pintu diundangkan suara pada anggi juli serve baris mui ka3paten bone bolango pe. iwa bet den mhemranis. lembaran daerah kabupaten none bolangotah!jn nomor seri penjelasan atas peraturan daerah kabupaten bone bolango nomo2umum bahwa misteri pemerintahan negara kematinaskogarakari otonom daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas,nyata, dari bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian sumber saya dan potensi yang ada. bahwa berdasarkan kewenangan yang datire bolango dalam membentuk dinas pertanian, perkebunan dan,.ccnone bolango:: cukup jelas. cukup jelasbone bolanyal:border tarapahan lembaran negara republik indonesia nom.calvin nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomer ptn pasa! cukup jelas. cukup kelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. struktur organisasi lan tata kerjafungsional bagian tata usaha kempis senna ama sub bagian unum sub bagian program dan kepegawaian gan keuangan bidang tanaman bidang ketahanan pangan dan pangan dan bidang perkebunan dan agribisnis holtikultura |. penyuluhan lisa ban seksi bina tanaman seksi ketahanan seksi rina tanaman pangan pangan pangan naa a.a patent seksi bina seksi penyuluhan seksi agribisnis holtikultura dan kelembagaan bpn aan utd pir bupati bone bolango agenpan tata kerjadaerah ini yang d'o aga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten bone bulanan. pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh fever'ind'nangan, perkebunan dan ketahanan pangan kabupaten bena,: jbagian tata usaha. bidang tanaman pangan dan hortikultura. bidang ketahanan pangan dan penyuluhan: bidang perkebunan dan agribisnis: unit pelaksana teknis dinas: dan 9g. kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi dinas pertanian, perkebunan dan ketahanan pangaan sub bagian program dan keuangan. bidang tanaman pangan dan hortikultura seksi bira tanaman pangan, dan seksi bina hatiku!tua. fasal bidang ketahanan pangan dan penyu:than terdiri atas seksi ketahanan pangan: dan seksi penyuluhan dan kelembagaan. bidang perkebunan dan agribisnis terdiri atas seksi bina tanaman pangan: dan seksi agribisnis. penjabaran tugas dan fungsi dinas, b cian tata usaha, bidang bidang. seksi seksi ditetapkan dengan peraturan kepala daerahtuindanypenataan kawasan perdesaa, mein mamuang bab tujuan penataan kawasan perdesaannyaruang lingkup penataan kawasan perdesaan meliputi pemberdayaan masyarakat perdesaan: pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yangcc.ab pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan terhadap pembangunan danl isme mile diundangkan suara pada tanggal:nataan kawasan perdesadaerah yang mengatur tentang penataan kawasan perdesaannataan kawasan perdesaannataan kawasan perdesa demokratisngkatpemerintah kecamsia kebut bra tas beban ago tipa kangrulo, keren area rbupaten adalkecamatan adalah camat berserta perangkat kecamatantugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakacc.:b susunan organisasi organisasi kecamatan terdiri dari (satu) sekretaris, (lima) seksi, dan sekretariat membawakan (tiga) subbagian. seksi sebagaimana dimaksud pada meliputi:sosial dan kesejahteraan rakyat, dan seksi pelayanan umum. subbagian sebagaimana dimaksud pada meliputi: dan kesejahteraan rakyrang neha dia isa nee het nata ".&: penyelenggaraan tugas umum pemerintahan:agn kaaketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi sekretaris, sub sub bagian, seksi seksi dan kelompok jabatan fungsionaldesember sekretaris daerah kabupaten bone bolango, (yan snn: bahwa peraturan daerah kabupaten bone bolango nomorianggap perlu dilakukan perubahmengingatsulawesi utarketentuan dalam huruf dan peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor tahun diubah, sehingga secara lengkap berbunyi sebagai berikut: penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan hibah pada sebesar rp. (dua milyar sepuluh juta rupiah). nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada: dan rp. (duapada huruf dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan bd. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan antara pemerintah kabupaten bone bolango dan rups pt. bank pembangunan daerah sulawesi utara.diundangkan suara padatanggal agustus sekretaris daerah kabupaten bone bolango, ppm syukur botutihe lembaran daerah kabupaten bone bolango tahunnanggulangan hiv dan aids dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bone bolango, bahwa kasus hiv dan aids kabupaten bone bolango terus meningkat karena adanya penularan serta wilayah penyebarannya semakin meluas sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara optimal, bahwa untuk melaksanakan penanggulangan hiv dan aids secara optimal dilakukan dengan pola terpadu melalui upaya peningkatan perilaku pola hidup sehat dan religius, ketahanan keluarga, edukasi sedini mungkin kepada kelompok kelompok yang ada masyarakat, pencegahan penularan, perawatan, dukungan dan pengobatan orang dengan hiv dan aids serta menghormati harkat dan martabat orang dengan hiv dan aids (dha) dan keluargkabupaten adalah bupati dan perangkat daerah kabupaten bone bolangobone bolangoabupaten. penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit, klinik, puskesmas dan lainnya yang ditetapkan oleh instansi terkaitas memperlambat proses menjadi aids. orang dengan hiv dan aids yang selanjutnya disingkat dha adalah seseorang yang telah mengidap hiv dan aids yang dibuktikan dengan hasil laboratoriumlayanan jarum suntik steril yang selanjutnya disebut loss adalah layanan pertukaran jarum suntik dan pemberian jarum suntik steril untuk pencegahan penularan hiv. voluntary konseling and testing konseling yang selanjutnya disingkat vct adalah pelayanan kesehatan secara sukarela, yang terdiri atas testing untuk memeriksakan apakah seseorang sudah tertular hiv dengan disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan. universal precautions yang selanjutnya disingkat adalah kewaspadaan umum yang harus dijalankan oleh petugas berhubungan dengan bahan bahan terpapar darah dan cairan tubuh lainnya yang infeksius. prevention mother child transition yang selanjutnya disingkat pmc adalah upaya meningkatkan kepedulian perempuan dengan cara meningkatkan akses perempuan hamil untuk mendapatkan layanan vct, layanan pengurangan resiko persalinan dan layanan psikologi sosial. skrining adalah tes yang dilakukan pada donor darah, produk darah, cairan sperma, organ dan atau jaringan tubuh lainnya sebelum ditransmisikan. infeksi menular seksual yang selanjutnya disingkat ims adalah infeksi yang dapat ditularkan melalui hubungan seks. surveilananggulangan penyakit menular. unlikeberisiko tertularanan napa suntik dan pasangannya, homo seksual dan waria penjaja seks. kelompok rentan adalah orang orang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahan, lelaki seks lelaki dan pasangan pelanggannya dan narapidana. penanggulangan aids kabupaten dalam menanggulangi hiv dan aids kabupaten bone bolangomerupakan mitra kerja komisi penanggulangan aids kabupaten bone bolangodiskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap dha. stigma adalah cap buruk atau pandangan yang negative bahwa pengidap hiv harus dihindari dan dijauhi. bab maksud, tujuan dan sasaran maksud penanggulangan hiv dan aids adalah menekan laju penularan hiv serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dha dan penyalahguna napa suntik dari dampak hiv dan aids. tujuan penanggulangan hiv dan aids adalah melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan hiv dan aids. sasaran penanggulangan hiv dan aids adalah setiap orang yang berada kabupaten bone bolango. bab iii ruang lingkup penanggulangan hiv dan aids ruang lingkup penanggulangan hiv dan aids: prinsip penanggulangan, kebijakan dan strategi, promosi, surveilans hiv dan aids serta ims, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan, mitigasi dampak, pot pembiayaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, ketentuan larangan, sanksi administrative, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup. bab prinsip penanggulangan upaya penanggulangan hiv dan aids diselenggarakan olehkabupaten bone bolango sebagaimana dimaksud pada wajib melaksanakan, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung dalamprinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada adalah prinsip hubungan kerjasama masyarakat, pemerintah dan pemerintah kabupaten bone bolango dan sektor terkait. upaya penanggulangan hiv dan aids harus memperhatikan populasi rentanb kebijakan dan strategi kebijakan dan strategi penanggulangan hiv dan aids kabupaten bone bolango ditetapkan dengan mengacu pada kebijakan dan strategi pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids provinsi danmasyarakatrencana strategi penanggulangan hiv dan aids kabupaten bone bolango dituangkan dalam estrada dan sad. renstra penanggulangan hiv dan aids sebagaimana dimaksud dalam disusun setiap (tiga) tahun sekali. penyusunan renstra dilakukan oleh komisi penanggulangan aids kabupaten dengan melibatkan panel ahli. penyusunan renstra sebagaimana dimaksud pada bersumber dari usulan rencana strategis skpd dan organisasi kemasyarakatan sebagai anggota pak, berdasarkan pemetaan situasi dengan mempertimbangkan kebutuhan program kegiatan setiap skpd dan organisasi renstra sebagaimana dimaksud pada sebagai panduan penyusunan rencana aksi daerah setiap tahun. rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan implementasi dari pelaksanaan program kegiatan penanggulangan hiv dan aids pada pak, skpd dan organisasi kemasyarakatan. bab kelembagaan dalam rangka penanggulangan hiv dan aids secara terpadu dan berkesinambungan, bupati membentuk kpa kabupaten bone bolango. keanggotaan pak sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah kabupaten bone bolangopembentukan pak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. penanggulangan hiv dan aids kabupaten bone bolango dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap skpd, instansi terkait dan kelompok masyarakat. skpd, instansi terkait dan kelompok masyarakat dalam keanggotaan pak mempunyai kewajiban: dinas kesehatan berkewajiban membuat kebijakan program perawatan dan pengobatan, sistim pelayanan kesehatan, program pengendalian hiv dan aids, program surveilans hiv aids ims, koordinasi program pengurangan dampak buruk napa suntik, dan kebijakan program informasi gaya hidup sehat: dinas pendidikan berkewajiban membuat kebijakan kurikulum pendidikan hiv aids, ims, pendidikan pencegahan, aids bagi remaja dan pemuda peduli aids kebijakan program pencegahan hiv dan aids bagi tenaga pendidik dan kependidikan, dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial, berkewajiban membuat kebijakan dukungan social dan rehabilitasi bagi dha dan keluarga, program bagi kelompok beresiko, program konseling, dukungan social dan rehabilitasi daerah konflik, serta kebijakan penanggulangan aids dilingkungan kerja, menciptakan program pengendalian dilingkungan kerja, peningkatan kebijakan populasi berpindah pindah dan daerah konflik, dan peningkatan kesadaran dilingkungan kerja, badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berkewajiban membuat kebijakan pemberdayaan keluarga komunikasi, informasi dan edukasi kie), kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja, dan integrasi hiv dan aids kedalam perkembangan program program perempuan, termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja putri, rumah sakit umum daerah tanpa stigma dan diskriminasi, badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berkewajiban membuat kebijakan berkaitan dengan sosialisasi narkoba dan hiv dan aids bagi masyarakat dan pelatihan manajemen usaha bagi dha, bappeda berkewajiban melakukan integrasi hiv dan aids kedalam rencana program pembangunan kabupaten bone bolango, dan integrasi program penanggulangan hiv dan aids kedalam strategi pengurangan kemiskinan, dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika berkewajiban melakukan kebijakan kampanye pengendalian hiv dan aids pada sektor pengangkutan, kerja sama antar industri pariwisata dalam program pencegahan hiv dan aids, kebijaksanaan media dalam nasional, dinas pemuda dan olah raga berkewajiban membuat kebijakan perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif bahaya hiv aids, napa, seks bebas dan prostitusi, kebijakan program pembinaan dan pelatihan pemuda dan dha kalangan pemuda, badan narkotika nasional kabupaten berkewajiban membuat kebijakan program penanggulangan dampak penularan hiv dan aids pada pengguna napa, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berkewajiban membuat kebijakan alokasi dana dan system penyebaran dana hiv dan aids, il. kantor kementerian agama kabupaten bone bolangohutbah tentang hiv dan aids, kerjasama penyuluhan hiv dan aids, kepolisian resort bone bolango membuat kebijakan program penanggulangan hiv dan aids dijajaran polres dan lingkungannya serta kebijakan pengendalian, perawatan dan pengobatan bagi jajaran polres. organisasi kemasyarakatan terkait lainnya wajib bekerjasama dengan pak dalam upaya penanggulangan hiv dan aids. guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pak dalam penanggulangan hiv dan aids ditingkatbentuk organisasi pendukung. organisasi pendukung penanggulangan hiv dan aids ditingkat masyarakat umum dalam bentuk lsm peduli aids, kader desa peduli aids (dpa) dan kelompok dukungan sebaya kds). organisasi pendukung penanggulangan hiv dan aids ditingkat sekolah dalam bentuk kader sekolah peduli aids organisasi pendukung penanggulangan hiv dan aids ditingkatalam bentuk pokja peduli aids ditempat kerja. setiap masyarakat perorangan, kelembagaan nasional, sektor vertikal dan lembaga internasional provinsi yang melakukan kegiatan penanggulangan hiv dan aids harus berkoordinasi dengan pak. bab vii promosi promosi dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi melalui program pemberdayaan masyarakat. promosi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah kabupaten bone bolango serta sektor terkait secara terpadu dan berkesinambungan.pada berisi pesan utama berkaitan dengan peri dan menghindari stigma.padalakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah kabupaten bone bolango serta sektor terkait. kegiatan promosi sekolah sekolah untuk anak didik dilakukan melalui kegiatan ektrakurikuler dan ekstrakurikuler. pelaksanaan kegiatan promosi dilakukan dengan prinsip kemitraan. bab viii surveilans hiv dan aids serta ims surveilans hiv aids dan imaids im, cc. sistem pelaporan. pelaksanaan surveilans hiv aids dan ims menggunakan prinsip unlinked anonymous. setiap pemilik pengelola usaha wajib memberikan akses yang seluas luasnya bagi petugas dan karyawan untuk dilakukan pemeriksaan hiv aids dan ims,:pak. bab pencegahan bagian kesatu prinsipditimbulkan, dan penyediaan layanan kesehatan yang dapat mencegah penularan hiv. penyediaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi antara lain vct, up, pts, pmc, loss harm reduction, dan skrining donor darah. upaya pencegahan hiv dan aids pada populasi risiko tinggi dilakukan dengan cara menyediakan layanan outlet kondom. upaya pencegahan hiv dan aids yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan cara menyediakan drop center dan pusat posko konsultasi dan informasi hiv dan aids: tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah,plantasi organ tubuh dan transfusi darah harus melalui prosedur operasional standart standard operating procedure), pemerintah dan pemerintah kabupaten bone bolango menjamin ibu hamil yang telah mengetahui status dan memeriksakan kesehatan secara berkala bagi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya bagian kedua voluntary counseling and testing vct)oidwajib menyediakan layanan vct rumah sakit dan puskesmas. bagian ketiga universal precautions up) (l) setiap layanan kesehatan wajib menegakkan prinsip kewaspadaan universal dalam menangani pasien dengan status hiv dan aids. prinsip kewaspadaan yang dimaksud pada meliputi: dekontaminasi, disinfeksi dan sterilisasi alat kesehatan: penggunaan sarung tangan, masker dan grown, pengelolaan jarum dan alat tajam, dan pengelolaan limbah. bagian keempat prevention mother child transition pmc) setiap layanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan pencegahan penularan hiv dari ibu anak melalui program pmc. setiap tenaga kesehatanwajib melalui proses pmc. bagian kelima layanan jarum suntik steril harm reduction upaya pengurangan penularan hiv pada penyalahguna napa suntik harm reduction) melalui upaya penggunaan yang intensif. setiap penyedia layanan kesehatan wajib menyediakan layanan jarum suntik steril dengan prinsip single use only. upaya ini dilakukan antar institusi institusi terkait melalui kerjasama dengan pak, dinas kesehatan, badan narkotika nasional kabupaten, kepolisian, dinas pendidikan, dinas sosial, kementerian hukum dan ham, kementerian agama, dan lsm. bagian keenam skrininglembaga yang melakukan kegiatan donor darah wajib melakukan skrining sebelum digunakan oleh penerima donor. bab pengobatan tanpa ada stigma dan diskriminasi(l) tindakan pengobatan aids dimulai setelah seseorang dinyatakan positive hiv. untuk menyatakan seseorang sebagai dha sebagaimana dimaksud pada diawali melalui proses vct. tenaga kesehatan danbabkabupaten bone bolango serta sektor terkait. dukungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pola pemberdayaan dha melalui kegiatan kemitraan dan kegiatan wirausaha. ketentuan lebih lanjut mengenai standar prosedur perawatan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati dengan mengacu pada keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor: menkes sk bab xii mitigasi dampak dampak aids terhadap keberlangsungan hidup manusia meliputi: menurunkan kemampuan bekerja, meningkatkan ketergantungan, hilangnya sumberdaya manusia dan ketrampilan, berubahnya struktur kependudukan, penurunan pertumbuhan ekonomi: dan tingginya angka kematian dan menurunnya umur harapan hidup. mitigasi terhadap dampak sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: menekan angka infeksi baru: menjangkau merujuk kelompok berisiko dan rentan layanan vct, menjamin kenyamanan psikologis dan psikososial dha dan oid. menjamin ketersediaan anti retrovirus arv), menjamin hak hak dha dalam mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan hak hak hidup lainnya tanpa stigma dan diskriminasi, serta memfasilitasi tersedianya layanan rumah singgah dan tempat bermain bagi dha anak. bab xiii peran masyarakat masyarakat berhak untuk ikut serta dalam penanggulangan hiv dan aids kabupaten bone bolango. dalam melakukan peran serta, masyarakat wajibkabupaten bone bolango serta sektor terkait dalam penanggulangan hiv dan aids. dalam melaksanakan peran serta penanggulangan hiv dan aids, masyarakat dapat membentuk forum atau paguyuban warga peduli aids. peran, pengembangan perilaku pola hidup sehat dan bertanggung jawab dalam keluarga, cc., penyuluhan, pelatihan, vct, pengawasan pengobatan, perawatan dan dukungan, pelibatan dha, penyalahguna napa suntik dan populasi risiko tinggi sebagai subyek, meningkatkan peran serta masyarakat melalui gerakan masyarakat peduli aids. bab xiv pembiayaan pembiayaan bersumber dari: apbn, apbd, dan sumber sumber lain yang sah. pembiayaan yang bersumber dari apbd dilakukan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk pembiayaan program kegiatan bagi skpd dan belanja hibah untuk pembiayaan program kegiatan dan operasional pak dan lsm. bab pembinaan, pengendalian dan pengawasan bupatikabupaten bone bolango. wewenang sebagaimana dimaksud pada secara teknis operasional dilaksanakan oleh skpd dan sector terkait(s)vi ketentuan larangan setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi hiv dan aids, dilarang:dan secara sukarela menerima resemen ataudan aids., dilarang membuka identitas orang yang terinfeksi hiv. oleh sebab apapun jugaperbuatan sebagaimana dimaksud pada apabila: a.jika ada persetujuan ijin baik secara lisan maupunpublik policy), jika diatur oleh undang undang, dan bila pasien memperoleh hak sosial tenaga praktisi medis hanya dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada:pengguna alat suntik bersama. setiap pemilik tempat usaha kafe pub diskotik panti pijat salon kecantikan spa dilarang menghalang halangi atau menghambat proses surveilans, sero, penjangkauan, promosi, dan penelitian yang dilakukan oleh pak dan lsm. setiap pemilik tempat usaha kafe pub diskotik panti pijat salon kecantikan spa dilarang merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan karyawan pekerja baru pada saat dilakukan pendataan atau permintaan data oleh pak. bab xvii sanksi administratif setiap orang yang karena tugas dan pekerjaannyapenyedia layanan kesehatantenaga kesehatan dan konselor yang berstatus pegawai negeri sipil yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan dalam dikenakan sanksi administratif kepegawaian sesuai ketentuan peraturan kepegawaian. setiap pemilik usaha yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan atau pencabutan izin. bab xviii penyidikan pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten bone bolango yang diberi wewenang khusus oleh undang undang menjadi penyidik pegawai negeri sipil ppn,jawab. ppnpolri.ppn sebagaimana dimaksud pada bertindak sesuai ketentuan undang undang nomor tahun bab xix ketentuan pidana (l) setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap perbuatan dalam pasaitiga) bulan dan denda paling banyak rp. , . setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap perbuatan dalamenam) bulan dan denda paling banyak rp. , . .y. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diancam hukuman penjara paling lama (enam) bulan dan denda paling banyak rp. , . tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam danplt. bupati bone bolango diundangkan bone bolango pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten bone bolango, f#mmenimbang la. mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bone bolangodaerah jamkesda) bone bolango: bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu merubahmemperhatikan peraturan menteri kesehatan nomor menkes per vii tentang paket pemeliharaan kesehatan dalam penyelenggaraan program jpkmenteri kesehatan nomor menkes sk ! tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakattahun memutuskan menetapkan peraturan bupati bone bolangoisi ketentuan dihapus, dan sampai dengan dan diubah bunyinya sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia dan peralatan serta untuk memenuhi azas azas asuransi sosial maka dirasa perlu menunjuk badan penyelenggara yang profesional dan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang sistim jaminan sosial. untuk penyelenggaraan pengelolaan asuransi sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada maka pemerintah daerah menunjuk pt. akses cabang gorontalo sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan daerah kabupaten bone bolango. penyelenggaraan pengelolaan asuransi sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh bupati atas nama pemerintah daerah kabupaten bone bolango dan kepala pt. akses cabang gorontalo atas nama pt. akses cabang gorontalo. dihapus. tata cara pengelolaan jaminan kesehatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan perundang undangan tentang sistim jaminan sosial nasional dan petunjuk teknis program jaminan kesehatan umum yang dikeluarkan oleh pt. akselil, berita menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bone bolango, bahwa untuk meminimalisir dampak negatif dari peredaran minuman yang mengandung alkohol dan guna mempersempit wilayah tempat peredaran minuman beralkohol perlu mengatur pengawasan dan pengendalian dalam bentuk penetapan tarif retribusi usaha perdagangan minuman beralkoholsehingga perlu memberdayakan segala potensi dan sumber sumber pendapatan yang adusaha perdagangan minuman beralkoholmperhatii1 tentang larangan peredaran minuman keras yang tidak terdaftar pada departemen kesehatan peraturan menteri kesehatan nomor men kes per iv tentang minuman kerasusaha perdagangan minuman beralkohol yang merupakan pelaksana kewenangan otonomi daerah bidang pendapatusaha perdagangan minuman beralkohol adalah usaha tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan maupun diminum langsung ditempgolongan dan usaha perdaga hanol lebih (lima per seratus) sampai dengan (dua puluh per seratus). cc. minuman beralkohol golongan adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih (dua puluh per seratus) sampai dengan (lima puluh lima per seratus). bab iii ketentuan perizinan setiap usaha perdagangan minuman beralkohol diwilayah kabupaten bone bolango harus memiliki izin usaha perdagangan minuman beralkohol dari kepala daerah. untuk mendapatkan izin usaha perdagangan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada setiap orang pribadi atau badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah dengan dilengkapi syarat syarat perizinan. izin usaha perdagangan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada terdiri dari izin usaha perdagangan minuman beralkohol langsung diminum ditempat izin usaha perdagangan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan. izin usaha perdagangan minuman beralkohol langsung diminum ditempat untuk minuman beralkohol golongan dan hanya dapat diberikan kepada bar, pub dan club malam tempat tertentu yang diizinkan kepala daerah. izin usaha perdagangan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan untuk minuman beralkohol golongan dan hanya dapat diberikan kepada toko bebas bea duty free shop), dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati khusus minuman beralkohol golongan mengandung rempah rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan dengan kadar setinggi tingginya bab ketentuan penjualan minuman beralkohol izin usaha perdagangan minuman beralkohol langsung diminum ditempat dan izin usaha perdagangan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan untuk golongan dan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut untuk hotel berbintang dan bar, pub dan club malam dan restoran dengan tanda talam kencana dan selama. untuk pengecer toko yang diizinkan kepala daerah tempat tertentu yang diizinkan kepala daerah pasar tradisional dan sejenisnya toko bebas bea duty free shop) bukan agen. pengecer yang akan diberi izin berdasar ketentuan peraturan daerah ini adalah pengecer bukan kategori agen atau distributor resmi atau pengecer yang belum atau tidak memiliki izin perdagangan minuman beralkohol dari pemerintah. bab ketentuan pengajuan permohonan izin bagian pertama tata cara pengajuan permohonan izin. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada kepala. bagian kedua syarat syarat perizinan syarat syarat pengajuan permohonan izin ditetapkan sebagai berikut photo copy kartu identitas yang berlaku, surat persetujuan dari tetangga surat keterangan dari kepala desa kelurahan surat rekomendasi dari camat surat pernyataan mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku gambar peta lokasi tempat penjualan lokasi tempat penjualan minimal berjarak meter dari tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan kantor pemerintah surat rekomendasi dari kepolisian surat fiskal ppd dan izin gangguan khusus minuman beralkohol. bab masa izin usaha perdagangan minuman beralkohol izin usaha perdagangan minuman beralkohol berlaku selama (lima) tahun. pendaftaran ulang registrasi izin usaha perdagangan minuman beralkohol dilakukan (lima) tahun sekali. dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan dilakukan legalisasi izin usaha perdagangan minuman beralkohol setiap (satu) tahun. bab vii besarnya tarif retribusi pengurusan izin usaha perdagangan minuman beralkohol bagi usaha baru atau izin baru tidak dikenakan biaya. besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang dan registrasi izin usaha perdagangan minuman beralkohol dipungut berdasarkan ketentuan sebagai berikut untuk usaha perdagangan kecil rp. untuk usaha perdagangan menengah rp. untuk usaha perdagangan besar rp. untuk legalisasi perizinan rp. per tahun klasifikasi usaha perdagangan minuman beralkohol ditetapkan dalam peraturan bupati. bab viii tata cara penetapan, pemungutan dan pembayaran retribusi penetapan retribusi yang terutang dihitung atas dasar sport atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memperhatikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada peraturan ini. jumlah retribusi yang terutang atau harus dibayar oleh wajib retribusi ditetapkan dengan menggunakan formulir skr atau dokumen lain yang dipersamakan. retribusi terutang harus dibayar tunai lunas pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi kas daerah melalui pembantu bendaharawan khusus penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah yang mengelola izin dimaksud. sebagai tanda bukti pembayaran kepada wajib retribusi diberikan ssd atau dokumen lain yang dipersamakan. pengadaan skr, ssd, sport dan std sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini dilakukan oleh badan pengelola keuangan daerah bpk) atas dasar permintaansea arena awan en ken alan mna tea mean mere skr, ssd, sport dan std sebagaimana dimaksud pada sebelum digunakan sebagai alat pungut pembayaran retribusi harus diporporasi terlebih dahulu oleh badan pengelola keuangan daerah bpk)an pada badan pengelola keuangan daerah bpk) oleh pembantu bendaharawan khusus penerimaan pad pada satuan kerja perangkat daerah yang mengelola izin dimaksud sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku, babperangkat daerah yang mengelola izindinas koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal kabupaten bone bolango. bab ketentuan biaya pungut dan insentif uang perangsang kabupaten bone bolangodengan ketentuan yang berlaku pembekuan atau pencabutan izin pendirian: larangan melakukan pekerjaan atau kegiatan perdagangan. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. bab xiii ketentuan penyidikan wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, atauidanaketentuan penutup ketentuan mengenai klasifikasi usaha perdagangan minuman beralkohol dan tata cara pelaksanaan penertiban izin ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan kepala daerahsalinan peraturan daerah provinsi kalimantan timur nomor tahun tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayprovinsi kalimantan timur, bahwa terdapat: kerusakan pada lingkungan pada kawasan perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan munculnya konflik antar kelompok masyarakat nelayan, dan permasalahan lainnya yang memerlukan upaya pemberdayaan dan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan sebagai tanggung jawab pemerintah daerahdan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikr1gelolaan sumber daya wilayah pesisir, laut dan pulau pulau kecilanggulangan bencanaudi daya ikan dalam melakukan akti'aan peranan nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan tahap hidup(lima) gosii. kapal perikanan adalah kapal. perahu,b dan kebakaran pemukiman. mitigasi bencana adalah serangkaian upaya mengurangi ri sebagai berikut pengayoman, kemandirian:udi daya ikan yang mampu meningkatkan kesejahteraan melalui perlindungan dan pemberdayaan yang didengan kabupaten kota terkait kebijakan penataan ruang laut dan perairan umum daratan, sesuai dengan peta potensi wilayah laut, pesisir pantai dan perairan umum daratan, melaksanakan koordinasi dengan kabupaten kota dalam menetapkan rencana tata ruang wilayah, rer.cana zonasi wilayah laut, pesisir, pulau pulau kecilprovinsi dan memberikan informasi apa bila terjadi pelanggaran antar kabupaten kotaantar kabupaten kota dalam wilayah, melaksanakan dprovinsitenaga udi nelayan pesisir laut, nelayan perairan umum daratan sungai, waduk, rawa dan kolam). nelayan penangkapdanau dan rawa). nelayan pemudi daya ikan dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya, terdiri dari: budidaya ikan laut (keramat jaring apung), budicc. budidaya ikan sungai (keramba apung, jaring tancap),dan budidaya ikan kolam. bab perlindungan bagian pertamaalam danudi si pemudi dimaksud pada inilaporkan) menunjang usaha budi daya ikan antara lain: benih, pakan, pupuk dan sarana budi daya lainnya. bantuan fisik sarana penangkapan ikan dimaksud pada inianggaran pemerintah kota. kekhususan sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh gubernur bersama sama dprd provinsi kalimantan timurn:gubernur. bab pemberdayaan fasal dalam rangka memberdayakan nelayan dan pembudidaya ikan, pemerintah daerah dan swasta bertanggung jawab membina kehidupan masyarakat nelayan dan pemudi udi perikanan republik indonesia wpp ri) dan yang mencakup lebih dari satu kabupaten kota. pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan sesuai kewenangannya dan dilaksanakan secara teknis oleh pemerintah kabupaten kota. pemberdayaan dan pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada dan ini di:uran gubernurina perikanan. usaha perikanan dimaksud pada ini adalah mulai dari penangkapan, proses sampai per3ajaran. usaha perikanan selain yang dimaksud pada ini juga termasuk dalam pembinaan usaha dibidang perikanan yang bersifat tetap dan usaha dibidang pembudidayaan ikan. bab vii peran serta masyarakat nelayan dan swasta masyarakat nelayan dan pemudi disekitarnya). masyarakat nelayan dan swasta :udi (eab pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada anggaran belanja daerah apbd) provinsi kalimantan timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan gunakan bantuan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah. fasilitas sesuai peruntukan yang dimaksud pada ini berkaitan dengan sarana dan prasicc.: dan atau penundaan pangkat selama 'satu) periode bab xii ketentuan pidana barang siapa terbukti menyala gunakan dan bantuan untuk kepentingan yang lain sebagaimana dimaksud dalam termasuk dalam kualifikasi perbuatan pidana korupsi dan berlaku undang undang tindak korupsi. barang siapa terbukti melakukan perbuatan pidana dengan cara menjanjikan, memberi, dan menerima sebagaimana dimaksud dalam tergolong dalam perbuatan pidana gratifikasiterhitung (enam) bulan sejak ditetapdinamika dan pertumbuhan penduduk kota pasuruan perlu diimbangi dan dipersiapkan dengan ketersediaan pelayanan pemakaman jawab yang. tujuan peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pemakaman yang disediakan dan atau dikelola oleh pemerintah kota. bab iii tempat pemakaman tempat pemakaman terdiri dari: tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan cc. tempat pemakaman khususpemerintah kota menyediakan dan mengelola tpu yang digolongkan sebagai berikut: tpu islam untuk memakamkan jenazah yang pada saat meninggal dunia beragama islam, tpu kristen protestan katolik) untuk memakamkan jenazah yang pada saat meninggal dunia beragama kristen protestan katolik), dan tpu hindu budha untuk memakamkan jenazah yang pada saat meninggal dunia beragama hindu budha. walikota menunjuk, menetapkan lokasi dan atau mengubah fungsi tempat tempat untuk tpu. penunjukan, penetapan lokasi dan atau perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah. dalam hal penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanakanukuran luas tanah makam ditetapkan sebesar (dua meter kali satu meter) dengan kedalaman paling sedikit (dua . jarak antar petak makam ditetapkan sejauh (tiga puluh lima centimeter). tiap petak makam diberi batu nisan yang bertuliskan: nomor, blok, cc. nama, tanggal lahir, tanggal meninggal pemakaman. bab pelayanan pemakaman bagian kesatu jenis pelayanan pemakaman jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh pemerintah kota meliputi: pelayanan penyediaan tanah makam, pelayanan pemindahan pembongkaran makam, cc. pelayanan penyediaan tanah makam tumpang, dan pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam. pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. pemeliharaan tpu dilaksanakan oleh pemerintah kota. pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian kedua pembongkaran dan pemindahan makam pembongkaran makamdapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. pemindahan dan pembongkaran makam yang dilakukan sebelum jangka waktu (enam) bulan sejak jenazah dimaksud dimakamkan, dilarang dihadiri orang lain kecuali oleh ahli waris penanggung jawab dan petugas yang berwenang. bagian ketigapenggunaan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan atas jenazah yang telah dimakamkan dengan memperhitungkan pemakaman waktu yang pertama. pemakaman(satu koma lima meter). pemakaman tumpang dilakukan b pembinaan dan pengendalian walikota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengendalian pengelolaan pemakaman. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. setiap orang yang memiliki tanah makam perorangan keluarga kawasan tpu wajib mendaftarkannya kepada walikota dan atau pejabat yang ditunjuk. tanah makam sebagaimana dimaksud pada tidak boleh diperluas. bab larangan dalam pengelolaan pemakaman, setiap orang dilarang untuk: memakamkan jenazah tpu, tebu, tpk, dan tanah makam milik perorangan keluarga yang berada kawasan tpu tanpa melaporkan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk, mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan bidang pemakaman dalam bentuk apapun tanpa izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk, mendirikan tebu, tpk dan tanah makam perorangan keluarga tanpa izin walikota, membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan yang berlaku, menggunakan lahan makam yang berada tpu untuk kepentingan lain selain keperluan pemakaman tanpa izin walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan mendirikan bangunan, perbentengan, dan pemasaran makamkegiatan dan atau pembongkaran makam. bab viii ketentuan penutup peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus ditetapkan selambat lambatnygelolaan pemakaman umum pertumbuhan penduduk dan pembangunan kota pasuruan setiap tahunnya semakin meningkat. pembangunan ini ditandai dengan adanya pusat perbelanjaan, perumahan, dan perkantorpasuruan yang sarat dengan nilai ekonomi dan pendapatan yang relatif tinggi. namun demikian, pemenuhan kebutuhan masyarakat kota pasuruanpasuruan yang perlu diimbangi dengan ketersediaan lahan pemakaman bagi masyarakat kota pasuruan. secara filosofis, penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman harus berdasarkan padaaa... beberapa ketentuan dalamubah, sebagai berikut: ketentuan diubah dan (la) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dimulai pada tahun sampai dengan tahun (la) dihapus. penggunaan .atauremtenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pasuruan, menimbang bahwa pemenuhan hak dasar tenaga kerja buruh serta kesempatan dan perlaku, bahwa tantangan pasar bebas harus dihadapi melalui penyelenggaraan ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja baik yang bekerja pada sektor perusahaan publik maupun pada sektor perusahaan swasta, bahwa dengan adanya kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan, diharapkan dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menyejahterakan warga kota pasuru.walikota adalah walikota pasuruan. dinas adalah dinas tenaga kerja kota pasuru.kerja, hak, dan kewajiban para pihak. hubungenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari kota atau dari daerah lain yang lahir kota secara turun temurun atau berdomisili kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau kartu keluar. malam hari adalah waktu antara pukul wib sampai dengan pukul wib. bab asas dan tujuan penyelenggaraan ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan asas: keterpaduan, persamaan hak, demokrasi:ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan ketenagakerjaan meliputi: pelatihan. pelatihan kerja dan pemasangan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, cc. penggunaan tka, hubungan kerja, perlindungan dan pengupahan, jaminan sosial, fasilitas kerja, hubungan industrial, pembinaan, dan sanksi. bab pelatihan kerja dan pemasangan kerja bagian kesatu pelatihan kerja paragraf pesert:. paragraf lembaga pelatihan kerja pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh: pelatihan kerja pemerintah: atau pelatihan kerja swasta. pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berbentuk badan hukum indonesia dan,peserta pemasangan dalam negeri yaitu pencari kerja. peserta pemasangan sebagaimana dimaksud pada berhak untuk: memperoleh fasilitas keselamatan dan kepe hutan kerja selama mengikuti pemasangan, memperoleh uang sakusebagaimana dimaksud pada berkewajiban untuk: menaati perjanjian pemasangan, mengikuti pemasangan sampai selesai, cc. menaati tata tertib yang berlaku perusahaan yang menyelenggarakan pemasangan, dan menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemasangan. (l). penyelenggara pemasangan sebagaimana dimaksud pada berkewajiban untuk: membimbing peserta pemasangan sesuai dengan program yang ditetapk. (l) penyelenggara pemasangan yang akan melaksanakan program pemasangan wajib mendaftarkan secara tertulis kepada kepala dinas. pendaftarcc. perjanjian pemasangan, dan atau hak dan kewajiban para pihak. program pemasangan sebagaimana dimaksud pada, tujuan program pemasangan, kompetensi yang akan ditempuh, perkiraanjangka waktu pemasangan dibatasi paling lama (enam) bulan dan dapat diperpanjang. bab v. bab penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagian kesatu umum. proses rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja tidak dipungut biaya kecuali untuk golongan dan jabatan tertentu. pelayanan penempatan tenaga kerja menurut lokasi kerja dibagi berdasarkan: antar kerja lokal akl), antar kerja antar daerah akad): dan antar kerja antar negara akan). pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri atas dinas dan lembaga swasta berbadan hukum. lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: lembaga penempatan tenaga kerja swasta, dan bursa kerja khusus satu sesuai dengan kewenangan. dinas dan lembaga swasta berbadan hukum cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. penempatan tenaga kerja melalui mekanisme akad wajib memiliki rekomendasi dari dinaswalikot, dapat diisi oleh tenaga kerja dari luar kota. keahlian khusus yang dimaksud padakotakota. . pemerintah kotaotayang terdiri dari: unsur pemerintah kota yangyangwalikota. bab penggunaan tka perusahaan yang mempekerjakan tka wajib: memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh menteri sebelum mempekerjakan tkatenaga kerja indonesia yang telah mendapatkan pendidikan dan pe. perusahaan yang mempekerjakan tka wajib melaporkan penggunaan tka kepada dinas sesuai kewenangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. tka yang dipekerjakan kota wajib: mampu berbahasa indonesia,tipat mempekerjakan tka pada jenis pekerjaan yang sudah diperjanjikan oleh indonesia dalam sebuah organisasi internasional. perusahaan dilarang mempekerjakan tka yang bukan dalam rangka alih teknologi (transfer technology) dan alih pengetahuan (transfer knowledge). perusahaan: direktur personalia personnel director): manajer hubungan industrial industrial relation manager), manajer personalia human resource manager), supervisor pengembangan personalia personnel development supervisor), supervisor . supervisor perekrutan personalia personnel recruitment supervisor): supervisor penempatan personalia personnel placement supervisor): supervisor pembinaan karir pegawai employee career development supervisor), penata usaha personalia personnel declare administrator), kepala eksekutif kantor chief executive officer): ahli pengembangan personalia dan karir personnel and careers specialist): spesialis personalia personnel specialist), penasehat karir career advisor): penasehat tenaga kerja job advisor): pembimbing dan konseling jabatan job advisor and counseling), perantara tenaga kerja employee mediator): pengadministrasi pelatihan pegawai job training administrator), ga. pewawancara pegawai job interviewer): analis jabatan job analyst): dan penyelenggara keselamatan kerja pegawai occupational safety specialist)wajib memulangkan tka yang sudah berakhir masa kerjanya.isi perjanjian kerjarjanjian.perjanjian ditandatanganiotaperaturan perundang undangan ataubab viii perlindungan dan pengupah, higienis perusahaan dan lingkungan kerja, cc. moral dan kesusilaan: selain . selain bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada perusahaan juga berkewajiban untukmalam hari jam sampai dengansetiap sarana dan prasarana produksikeselamatan dan kesehatan kerja, higienis perusahaan, dan lingkungan kerja. penerapan. pegawai pengawas ketenagakerjaan atau perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk(l) setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja: (tujuh) .:bagaimana diatur dalam:, yang:dan istirahat . istirahat haid bagi pekerja perempuan. pengusaha wajib memberikan libur kepada pekerja buruh dengan tanpa mengurangi upah dan haknya, pada hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah. perusahaan dilarang: mempekerjakan anak yang berumur bawah (delapan belas) tahun, dan ataubagian keduahanya berlaku bagi pekerja lajang yang mempunyai masa kerja kurang dari (satu) tahunketentuan . ketentuan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (lima persen) dari upah minimum yang dituangkandalam dilakukan bersamaan dengan kenaikan upah minimum kota. pengusaha yang melakukan pembayaran upah bawah upah minimum kota dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. pengusaha yangpah minimum kotake dimaksud pada pekerja dapat mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian ketig sesuai ketentuan peraturan perundang undangandib jaminan sosial setiap pekerja buruhmendaftarkan semua pekerja buruhlaksanaan jaminan sosial diatur dengan peraturan walikota (tempat ruang ibu menyusui bayinya), fasilitas seragam kerja beserta tempatnyadan atau tempatmaksud pada dankota mempunyai fungsi: menetapkan kebijakan, dan memberikan pelayanan dan pembin:.otakota dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. lembaga kerjasama tripartit melakukan koordinasiperaturan perundang undangan. pemerintah . pemerintah kota wajib memfasilitasi terbentuknya asosiasi sektor pengusaha dan atau asosiasi sektor pekerjil): alasan dan.,pengusaha, pekerja buruh, serikat pekerja serikat buruh, dan pemerintah kota(::masih dibutuhkan, pengusaha dapat mempekerjakan kembali pekerja buruh yang mengajukan pensiun, selama disepakati oleh kedua belah pihak:tertulis, pembatasan kegiatan usaha: cc. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi: pembekuan kegiatan usaha: dan atau pencabutan izin. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara, dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peraturan walikotaawarddasar dan perlindungan kotapengupahanharus diwujudkan. dalam bidang ketenagakerjaan hal inikhususnya wilayah kota pasuruankotabadan nasional sertifikasi profesi nbsp)cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. uang saku diberikan sesuai kemampuan keuangan pemerintah kota dan ditetapkan dalam perjanjitar kerja lokal akl)huruf antar kerja antar daerah akad) adalah sistem penempatan tenaga kerja antar daerah provinsi. huruf antar kerja antar negara akan) adalah sistem penempatan tenaga ggunaan tenaga kerja asing rata)normatif berupa: hak cuti: hak jaminan sosial, hak upah, hak upah lembur, syarat syarat keselamatan dan kesehatan kerja k3), dan hak normatif lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dokumen asli yang dimaksud. cukup jelas. sarana dan prasarana produksi adalah mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yanggatur pengelolaan barang milidengan . dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kutaiutai timutimurgian perlengkapan adalah bagian perlengkapan pada sekretariat daerah kabupaten kutai timur.gadaan barang langsung kepada penyedia barang tanpa melalui pelelangan seleksi penunjukan langsung. barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari danadengan prosedurcc. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien. bab ii, penganggarlah. kepala unit pelaksana tehtugas unit kerja yang dipimpinnya, ccpala . sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. standar harga sebagaimana dimaksud huruf diatur lebih lanjut dengan keputusan bupatidengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada. penyusunangelola barang dibantu pembantu pengelola barang melakukan penelaahan atas usulanmengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bupati memberikan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang jasa kepada pengelola dan atau skpd. pengelola . pengelola barang melalui kepala skpd dan atau kuasa pengguna anggaran lingkungan sekretariat daerah menetapkan pejabat pengadaan barang jasa dengan nilai sampai dengan rp. untuk pekerjaan konstruksi barang lainnya atau dengan nilai sampai dengan rp. untuk pekerjaan jasa konsultasi. untuk pengadaan barang jasa dengan nilai diatas rp. jasa konstruksi dan barang atau diatas rp. jasa konsultasi melalui kantor layanan pengadaan barang dan jasa kabupaten kutai timurkantor layanan pengadaan barang dan jasa atau pejabat pengadaan diatur lebih lanjut dalam. barang atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala skpd dan selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpan. sekretaris skpd kepala sub bagian tata usahadilakukan setelah diperiksa instansi teknis yang berwenang sebagaimana dimaksud dituangkan dalamselama setahun pengelola barang melalui kepala skpd menetapkan panitia pemeriksa barang dan jasa yang berlaku selama (satu) tahubagian keuangan. penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: barang milik daerah berupa: barang.milik daerahsewa . sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan dengan keputusbarang milik daerah yang disewakanpenyewaan ara.danbarang paling sedikit (sepuluh persen), untuk barang milikmenjadi beban mitra yang bersangkutan. mitra .. pengamanan fisik meliputi:ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah diatur dengan peraturan menteri dalam negeri.guna set dan pelelangan, tukar menukar ruilslag, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat daerah..dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesatu penjualan penghapusan kendaraan dinas. umur kendaraan dinas operasional jabatan yang dapat dihapus adalah(tujuh) tahun atau lebih. umur gang yang. pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara daerah dan pelelangan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalamdan..diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi danpada huruf dilaksanakan dengan tata cara: pengguna.memperbaiki struktur permodalan dan atau.bagian kedua eriodik. yang dilakukan oleh skpd. bab xivketentuan pidana setiap kerugian pemerintah daerahelanggaran mengakibatkan kerugian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi al, salin: bahwa ruang wilayah provinsi kalimantan timur sebagai bagian dari negara kesatuan republik indonesia merupakan karunia tuhan yang maha esa kepada bangsa indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategisngelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam daratan, lautan,ucc. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuanalimantan timur2presiden nomor tahun tentang rencana tata ruang pulau kalimantbadan koordinasi penataan ruang nasional: keputusan presiden nomor137 tahun tentang pengangkatan drtata cara penggunaan dana badan usaha untuk pengadaan tanah jalan tolincinya::ndalian kebakaran hutan dan lah7)tata ruang wilaywilayprovinsi adalkalimantan timur dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernurdan atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruangprovinsi yang selanjutnya disingkat rtrw adalahhasil perencanaan tata ruang wilayah provinpusat kegiatan nasional yang selanjutnya disingkat pkn adalahpengembangan kawasan perbatasan negaraaerah lingkungan kerja pelabuhanua as. ekosistem karst adalah tatanan karst bawah permukaan dan permukiman tanah dengan semua benda, daya, keadaanbatasanndalan nasionalnew. kawasan pengembangan ekonomi terpadu yang selanjutnya disingkat karet adalah wilayah geografis dengan batas batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekitarnya dan memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya. heart borneo adalah inisiatif tiga negara yaitu brunei darussalam, indonesia dan malaysia untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. agro industri adalah kegiatan yang mentransformasikan hasil pertanian (dalam arti luas) menjadi produk industri dalam rangka meningkatkan nilai tambahnya. ekonomi hijau adalah paradigma ekonomi yang menginternalisasi persoalan lingkungan dalam sistem perekonompengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib. arahan perizinan adalah arahan yang disusun oleh pemerintahan provinsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintahan kabupaten kotaprovinsi. bab ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang bagian kesatu ruang lingkup penataan ruang wilayah provinsi wilayah rencana tata ruang wilayah provinsi kalimantan timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi provinsi kalimantan timur yang meliputi daratan seluas kurang lebih terdiri dari kabupaten kota, dengan batas batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan provinsi kalimantan utara, sebelah timur berbatasan dengan selat makassar dan laut sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan kalimantan selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan kalimantan barat, kalimantan tengah, dan sarawak malaysia). posisi geografis provinsi kalimantan timur terletak diantara bujur timur dan lintang utara lintang selatan. luas wilayah administrasi provinsi kalimantan timur adalah atau km?. rencana tata ruang wilayah provinsi kalimantan timur memuatcc.bagian kedua tujuan penataan ruang wilayah provinsi tujuan penataan ruang provinsi adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan. bagian ketiga kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam disusun kebijakan penataan ruang wilayah provinsi. kebijakan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada meliputi::, cc. perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau,, dan. untuk melaksana provinsi. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: perwujudan struktur ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang bernilai tambah tinggi, perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan batubara yang berwawasan lingkungan: pengembangan kawasan strategis industri turunan migas dan batubara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing investasi: dan membatasi izin pembukaan kawasan eksplorasi baru dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: perwujudan struktur ruang yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian untuk lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah: perwujudan pola ruang yang mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian dan pariwisata, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan wilayah dan nasional, serta mendukung transformasi ekonomi: cc. pengembangan kawasan strategis agroindustri sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah, dan pengembangan sumber dan teknologi pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan energi wilayah dan nasional. strategi perwujudan ruang yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penurunan emisi dan jejak karbon dari sektor sektor ekonomi produktif dalam perwujudan pemanfaatan ruang, penguatan prinsip kerjasama dalam konservasi hutan dan pengelolaan lahan .yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat yang ada wilayah kawasan lindung dan wilayah heart borneo b), dan penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi ekonomi hijau. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya pada wilayah yang belum dan atau tidak berkembang agar terjadi hubungan yang sinergis,cc. pengembangan kawasan kawasan strategis sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat, dan pengembangan keterkaitan pusat kegiatan kawasan perbatasan antar negara untuk mencegah kebocoran ekonomi dan menjaga kedaulatan nkri. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengendalian pembangunan melalui upaya tindakan antisipatif dan kuratif yang konsisten dalam pengelolaan kegiatan budidaya yang berpotensi dan atau telah terindikasi mengganggu kelestarian lingkungan, peningkatan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana, penetapan kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakteristik, kesesuaian dan daya dukung lingkungan yang turut mempertimbangkan produktivitas ekonomi dan kepentingan sosial budaya, dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan pada pusat kegiatan wilayah perbatasan negara melalui penetapan zona penyangga yang berfungsi untuk pengamanan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya secara selektif. bab iiidisusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud padawilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan. rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah provinsi dan sistem perkotaan nasional yang terkait dengan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada meliputi: pkn, meliputi: kawasan perkotaan balikpapan tenggarong samarinda bontang: pkw, meliputi: tana paser, sendawa, kota sangat, tanjung rede: cc. wp, meliputi: penajam dan joh bilang: pkl, meliputi: long ikis, karo, muara kolam, batu kajang, long kali kabupaten paser), long hubung, tiong orang kabupaten mahakam ulu), long imam kota, muara lawa, mook mandar bulan kabupaten kutai barat), muara badak, muara jawa, kota bangun, kembang janggut, loa janan, tenggarong seberang, pebulu, loa kulu, samboja, sanga sanga, anggara, pasangkayu kabupaten kutai kartanegara), muara bengkel, muara walau, sangkulirang kabupaten kutai timur), merancang, tepian buah, tanjung batu, talisman, mangkajang, layanan, sido bangun kabupaten berau), patung, sepak kabupaten penajam paser utara): dan pks, yaitu long pasangan dan long pari kabupaten mahakam ulu). rencana sistem perkotaan provinsiyang dikembangkan berdasarkan pada struktur kota yang akan dibentuk serta untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten kota dengan kabupaten kota sekitarnya. sistem jaringan prasarana utamaprasarana utamtransportasi sungai, danau,. jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer: pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer cc. pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer (k dan pembangunan dan pemeliharaan pembangunan jalan bebas hambatan. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf b,terdiri atas: pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe dan pembangunan dan pemeliharaanterminal penumpang tipe jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau, pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyeberangan, dan cc. pembangunan dermaga sebagai pusat pusat pergantian antar moda untuk mengintegrasikan jalur transportasi angkutan sungai dengan angkutan jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut. paragraf sistem jaringan transportasi perkeretaapian jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jaringan dan layanan kereta api, stasiun kereta api, dan sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan. jaringan dan layanan kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas utama antarkota dengan prioritas tinggi, pembangun, pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas antarkota yang menghubungkan dengan potensi batubara: dan pengembangan jaringan dan layanan kereta api perintis. stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas besar: dan pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas sedangumum. pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan utama, pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul, dan cc. pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan. alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pemeliharaan alur pelayaran kapal barang, dan pemeliharaan alur pelayaran kapal penumptatanan kebandarudaraan. tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder, cc. pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier, dan pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpdan sistem jaringan sumber daya airenergi listrik dan pemenuhan energi lainnya, terdiri atas: pembangkit tenaga listrik, gardu induunan, pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik, pembangunan plta berbagai lokasi sungai potensial, cc. pengembangan energi baru dan terbarukan, dan pengembangan listrik perdesaan. gardu induk sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas pemeliharaan dan pengembangan gardu induk. jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem samarinda balikpapan, dan pengembangan jaringan saluran udara tegangan tinggi suit) kv. jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa gas bumi nasional, dan pengembangan jaringan pipa gas daratan dan perairan yang menghubungkan sumur sumur migas unit pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas permukiman penduduk. rencana pengelolaan sumber daya energi adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan energi sesuai dengan peraturan perundang undangan, yaitu: membatasi kegiatan pengembangan sekitar lokasi suit stet: dan menetapkan ketentuan radius pengembangan. sistem jaringan energi tercantum dalam lampiran ivdan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas jaringan terestrial, jaringan nirkabel, dan jaringan satelit diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses diharapkan menjangkau wilayah pelosok perdesaan melalui desa berdering (singing village) dan desa pintar (smart village), pengembangan tower bts base transceiver station) secara bersama sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika daerah terpencil. peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit perlu direncanakan penataan lokasi bts yang diatur dalam peraturan tersendiri. sistempengelolaan daerah aliran sungai, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai: pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi yang diprioritaskan: cc. pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan: dan pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan plta putih. sistem jaringan sumber daya airprovinsi meliputi: rencana kawasan lindung, dan rencana kawasan budidaya. rincian rencana pengembangan pola ruang provinsiperaturan daerah ini kurang lebih terdiri darsuaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam: dan fl. kawasan lindung geologi. rincian kawasan lindung tercantum dalam lampiran viii,pada untuk pengaturan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, tersebar kabupaten kutai kartanegara, kabupaten kutai timur, kabupaten kutai barat, kabupaten berau, dan kawasan resapan air, tersebar seluruh wilayah provintersebar kabupaten paser, kabupaten penajam paser utara, kabupaten kutai kartanegara, kabupaten kutai timur, kabupaten berau, kota balikpapan, dan kota bontang, sempadan sungai, dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada provinsi, baik yang mengalir kawasan perkotaan maupun luar kawasan perkotaan, kawasan sekitar danau waduk, kawasan sempadan mata air yang tersseluas kurang lebih ha, meliputi: suaka margasatwa pulau selama, terletak kabupaten berau, cagar alam, meliputi: cagar alam muara kaman sepulang, terletak kabupaten kutai kakawasan pantai berhutan bakau. taman nasional, meliputi taman nasional kutai, terdapat kabupaten kutai timur, kabupaten kutai kartanegara, dan kota bontang. taman hutan raya, meliputi: taman hutan raya bukit soeharto, terdapat kabupaten kutai kartanegara dan kabupaten penajam paser utara, taman hutan raya dati petani, terdapat kabupaten paser. taman wisata alam dan taman wisata alam laut, meliputi: taman wisata alam laut berau, kabupaten berau, dan taman wisata alam laut pulau sangalaki, kabupaten berau. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi: kawasan hutan dengan tujuan khusus dtk) penelitian samboja, kabupaten kutai kartanegara, hutan lindung sungai wain, kota balikpapan, kawasan hutan dengan tujuan khusus dtk) hutan pendidikan dan latihan blk sama samarinda kabupaten kutai kartanegara, kawasan hutan dengan tujuan khusus dtk) pusat penelitian hutan tropis lembab pphh) universitas mulawarman, kota samarinda, hutan pendidikan fakultas kehutanan universitas mulawarman, kota samarinda: kawasan hutan dengan tujuan khusus dtk) pebulu, kabupaten kutai kartanegara: kawasan hutan dengan tujuan khusus dtk) layanan, kabupaten berau, hutan pendidikan dan penelitian muara kali, kabupaten kutai kartanegara hutan lindung sungai manggar, kutai kartanegara dan balikpapan, dan kebun raya balikpapan, kota balikpap: dan kawasan rawan banjir. kawasan rawan bencana alam tersebar seluruh kabupaten kota. rincian kawasan rawan bencana alambentang alam karst kabupaten kutai timur dan kabupaten berau seluas tersebar hutan lindung dan kawasan budidaya. rincian kawasan lindung geolo. bagian ketiga kawasan budidaya. rencana pola ruang untuk kawasan budidaya seluas sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas kawasan kurang lebih ha, kawasan peruntukan pertanian dengan luas kawasan kurang lebih kawasan peruntukan perikanan dengan luas kawasan kurang lebih ha, kawasan peruntukan industri dengan luas kawasan kurang lebih ha, kawasan peruntukan pariwisata dengan luas kawasankurang lebih ha: kawasan peruntukan permukiman dengan luas kawasan kurang lebih396. ha: kawasan peruntukan pertambangan dengan luas kawasan kurang lebih ha: dan kawasan peruntukan lainnya. rincian kawasan budidaya provinsirencana kawasan peruntukan hutan produksidan kota samarinda. kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada terdistribusi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten kota bersangkutan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan: dan cc. peternakan. rencana kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kawasan lahan basah, lahan kering dan hortikultura yangrkebuternataniikanan rencana pola ruang kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kawasan budidaya perikanan, kawasan perikanan tangkap: dan kawasan pengolahan ikan. rencana kawasan budidaya perikaikanan tangkapngolahan iikanan, sebagaimana dimaksud pada (l)industri rencana peruntukan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain industri kehutanan, industri pertanian, industri gas dan kondensat, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri logam, industri migas dan batubara, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, serta industri biodiesel, diarahkan, sesuai potensi masing masing kabupaten kota. distribusi kawasan peruntukan industriariwisata rencana kawasan pariwisatakawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada termasuk dalam: kawasan pengembangan pariwisata nasional ppn) meliputi kecamatan long pari dan sekitarnya, kecamatan kota bangun tanjung issue dan sekitarnya, tenggarong dan sekitarnya, kota samarinda dan sekitarnya, kota bontang sangat dan sekitarnya, kota balikpapan samboja dan sekitarnya, tanjung rede dan sekitarnya, serta perawan sangalaki dan sekitarnya, kawasan destinasi pariwisata nasional dpn) meliputi kecamatan long bangun kelak dan sekitarnya, tenggarong balikpapan dan sekitarnya, kepulauan perawan kayan mengarang dan sekitarnya: dan kawasan pengembangan pariwisata kpp) provinsi meliputi kpp kawasan perkotaan, kpp kawasan hulu sungai mahakam, kpp kawasan pesisir kepulauan, kpp kawasan sedang berkembang, kpp kawasan pesisir, kpp kawasan perbatasan provinsi, dan kpp kawasan perbatasan negara. paragraf kawasan peruntukan permukiman rencana kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: permukiman perkotaan,dawasan permukiman pkn, pkw, dan pkl yang padat penduduknya, dan cc. pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam. kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris:, dan kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk perkampungan yang ada (kecuali perkampungan perkampungan yang berlokasi kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung). distribusi kawasan peruntukan permukimtambangan rencana kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kawasan pertambangan mineral dan batubara, tersebar kawasan lindung dan kawasan budidaya. rincian kawasan peruntukan pertambangan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian sebagaimanakawasan peruntukan ekosistem karst yang dapat dimanfaatkan, hutan rakyat, instalasi pembangkit energi listrik, unit penyimpanan dan pengolahan minyak dan gas bumi, instalasi militer, dan instalasi lainnya serta kawasan budidaya perairan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. bab penetapan kawasan strategis rencana pengembangan kawasan strategis wilayah provinsi meliputi kawasan andalan nasional dan kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional yang terkait dengan wilayah provinsi, dan kawasan strategis provinsimemperhatikan aspek sosial budaya serta pelestarian lingkungan. penetapan kawasan strategis provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran xiii dan rincian kawasan strategis tercantum dalam lampiran xiv, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. kawasan andalan nasional sebagaimana dimaksud dalam meliputi: kawasan sangkulirang, sangat, dan muara walau assamana): kawasan bontang samarinda tenggarong balikpapan penajam bosamtebajam) dan sekitarnya: kawasan andalan laut bontang dan sekitarnya, dan kawasan tanjung rede dan sekitarnya. kawasan strategis nasional ksn) sebagaimana dimaksud dalam meliputi: ksn perbatasan darat republik indonesia dan jantung kalimantan heart borneo) kalimantan timur sarawak: ksn perbatasan laut republik indonesia sekitar pulau pulau kecil terluar provinsi kalimantan timur meliputi gosong makasar, pulau maratha, dan pulau sambil: dan karet samarinda loa janan samboja sanga sanga muara jawa balikpapan masamba). kawasan strategis provinsi:s5.:kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dalam wilayah provinsi, meliputi: museum mulawarman kabupaten kutai kartanegara: museum kerajaan paser sadurengas kabupaten paser: museum kerajaan gunung tabur dan sambaliung kabupaten berau, desa budaya gampang kota samarinda: dan kawasan koridor sungai mahakam(tiga) danau danau semarang, danau jepang, danau melintang dan sekitarnya): kawasan teluk balikpapan sepak penajam balikpapan): kawasan delta mahakam:: dan kawasan pesisir dan laut kepulauan balabalagan.meliputi kawasan perbatasan long pasangan dan long pari kabupaten mahakam ulu. pengaturan mengenai pengembangan kawasan strategis provinsi ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dalam skala rencana rinci kawasan. bab arahan pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta penetapan kawasan strategis. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam kurun waktu rtrw, yakni dari tahun hingga tahun indikasi program utama jangka panjang dua puluh tahunan sebagaimana dimaksud pada disusun secara bertahap dan memuat usulan program, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta kawasan strategis yang telah ditetapkan. pendanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, anggaran pendapatan dan belanja daerah, investasi swasta, dan atau kerja sama pendanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka panjang dua puluh tahunanarahan pengendalian pemanfaatan ruang, kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang setelah ditetapkannya rtrw ini. pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh gubernur dengan melibatkan bupati walikota, dprd, serta masyarakat.provinsi, yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten kota dan rencana rinci tata ruang kawasan. arahan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputisebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang, indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi. paragraf indikasi arahan peraturan zonasi struktur ruang indikasi arahan pemanfaatan ruang sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi yang dapat diperkenankan adalah pemanfaatan ruang untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi. indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya, arahan pembatasan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan provinsi dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. arahsistem jaringan prasarana wilayah provinsi. indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota kota yang berfungsi sebagai pkn, indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota kota yang berfungsi sebagai pkw, indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota kota yang berfungsi sebagai pkl, dan indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota kota yang berfungsi sebagai pks. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kota kota yang berfungsi sebagai pkninternasional, nasionaluntuk mendukung hingga tinggi, dengan pengembangan ruangnya arah vertiko0 dari luas kawasan perkotaan dengan proporsi rth privat dan rth publik,wprovinsidari luas kawasan perkotaan dengan proporsi rth privat dan rth publik:lkabupaten dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur perdes: dan cc.syang berdaya saing, pintu gerbang internasional, pertahanan dan keamanan: dan arahan pemanfaatan untuk kegiatan kerjasama militer dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:perkeretaapian, indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut, indikasi arahan peraturan zonasi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan indikasi arahan peraturan zonasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. indikasi arahan peraturan zonasi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan, dan indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: arahan pemanfaatan ruang sepanjang sisi jalan arteri dan kolektor dibatasi, arahan pembatasan pembukaan badan jalan pada kawasan yang berfungsi lindung, dan arahan penetapan garis sempadan bangunan sisi jalan arteri dan kolektor. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: arahan pemanfaatan ruang dalam dan sekitar terminal memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan terminal: dan arahan pembatasan pemanfaatan ruang dalam daerah lingkungan kerja terminal dan daerah lingkungan kepentingan terminalsungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: arahan pemanfaatan ruang dalam dan sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan: arahan pembatasan pemanfaatan ruang dalam dlr dan dkp: dan cc. arahan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang atas badan air yang berdampak pada alur transportasi sungai, danau dan penyeberangan. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan dan layanan kereta api, dan indikasi arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan dan layanan kereta api sebagaimana dimaksud huruf meliputi: pelarangan pemanfaatan ruang daerah pengawasan jaringan jalan kereta api dengan jaringan jalan, cc. penetapan garis sempadan rel kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan pelarangan pemanfaatan ruang sempadan rel kereta api. indikasi arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: arahan pemanfaatan ruang dalam dan sekitar stasiun memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan stasiun, dan arahan pembatasan pemanfaatan ruang dalam daerah lingkungan kerja stasiun dan daerah lingkungan kepentingan stasiunlaut sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi indikasi arahan peraturan zonasi pelabuhan, yaitu: arahan pemanfaatan ruang dalam dan sekitar pelabuhan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan laut, arahan pembatasan pemanfaatan ruang dalam dlr dan dkp: dan arahan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang atas badan air yang berdampak pada alur transportasi laut. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi indikasi arahan peraturan zonasi bandar udara, yaitu: arahan pemanfaatan ruang sekitar bandar udara harus memperhatikan kebutuhan operasional bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, arahan pembangunan bandar udara dengan memperhatikan fungsi sarana dan prasarana lain yang telah ada sekitarnya, dan cc. arahan pembatasan pemanfaatan ruang udara daya air, indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik, indikasi arahan peraturan zonasi untuk gardu induk, indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik, dan indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa gas dan minyak bumi. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:pembangkit tenaga listrik, arahan pelarangan pemanfaatan ruang pada zona inti pembangkit tenaga listrik, dan arahan pemanfaatan ruang untuk pembangkit listriindikasi arahan peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputigardu induk, bb. arahan pelarangan pemanfaatan ruang pada zona inti gardu induk, dan arahan pemanfaatan ruang untuk gardu indu(s) indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf disusun dengan memperhatikpipa gas dan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: arahjaringan pipa minyak dan gas bumi: dan arahan pembatasan pemanfaatan ruang sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap fungsi dan jaringan pipa minyak dan gas bumi. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: arahan penentuan zona inti dan penyangga pada kawasan sistem jaringan telekomunikasi: arahan pelarangan pemanfaatan diluar fungsi telekomunikasi zona inti, arahan pengiriman pemanfaatan ruang luar zona inti dalam zona penyangga untuk pertanian dan rth: dan arahsistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengaturan zonasi memperhatikan perlindungan mata air dan kawasan rawan bencana alam, arahan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar jaringan sumber daya air yang berada pada kawasan budidaya diperkenankan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan, cc. arahan pemanfaatan ruang sekitar jaringan sumber daya air lintas provinsi, lintas kabupaten kota dilakukan secara selaras: arahan pelarangan semua jenis kegiatan yang menyebabkan (perubahan fungsi lindung dan perusakan kualitas air sekitar jaringan sumber daya alam, arahan pembatasan kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air sekitar jaringan sumber daya alam, arahan pengiriman kegiatan preservasi dan konservasi: dan arahan intensitas bangunan dengan kepadatan rendah disekitar jaringan sumber daya alam berfungsi budidayameliputi: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung: dan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya. arahan peraturan zonasi pola ruang disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang yang memperhitungkan aspek efisiensi dan efektifitas, aspek lingkungan, aspek pertahanan dan keamanan, aspek ekonomi, dan aspek budaya lokal. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: cc. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya: indikasi arahan peraturan zonasi rawan bencana alam: dan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: arahan pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan (budidaya jamur, penangkaran satwa, budidaya tanaman obat dan tanaman hias, budidaya perubahan dan budidaya sarang burung walet), pemanfaatan jasa lingkungan (wisata alam, pemanfaatan air, keindahan dan kenyamanan, usaha olahraga tantangan), dan pemungutan hasil hutan non kayu (rotan, madu, buah buahan dan perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional) serta pendidikan dan penelitian: pembatasan dalam kawasan hutan lindung: pemanfaatan dalam kawasan hutan lindungindikasi arahan peraturan zonasi kawasan berambut: dan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan berambut sebagaimana dimaksud pada pada huruf meliputi pembatasan dalam kawasan berambut hanya untuk kegiatan pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas: pelarangan: dan arahan pemanfaatan bersyarat melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan bersyarat (ketebalan gambut meter). indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelarangan semua kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air: pengiriman untuk kegiatan hutan rakyat: cc. pembatasan bentuk kegiatan budidaya tidak terbangun hanya untuk yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, pengiriman kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam, dan e. penyediaan sumur resapan dan waduk pada lahan terbangun yang telah ada. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau waduk: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air: dan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan terbuka hijau kota. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelarangan kegiatan yang mengurangi kualitas pantai pada jarak meter dari garis pasang tertinggi: pelarangan kegiatan yang mengancam kawasan pantai yang memiliki ekosistem bakau, padang lamun, terumbu karang dan estuari: cc. pelarangan kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan sempadan pantai, pelarang: pengiriman kegiatan reboisasi dan konservasi: pengiriman pemanfaatan ruang bersyarat untuk pembangunan prasarana dermaga, prasarana menara penjaga keselamatan, serta struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi: pengiriman kegiatan wisata pantai dengan syarat tidak mengganggu kualitas kawasan sempadan pantai: dan kegiatan yang dilakukan sempadan pantai harus memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan pengguna wisata. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelarangan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai sejauh meter diluar kawasan permukiman dan meter kawasan permukiman, kecuali untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi: pelarangan kegiatan dan bangunan yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai, pengiriman aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai, dan kegiatan yang dilakukan sempadan sungai harus memperhatikan teknis keamanan dan keamanan pengguna wisata. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau waduk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelarangan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air kawasan sekitar danau waduk: pengiriman pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air kawasan sekitar danau waduk, dan kegiatan yang dilakukan kawasan sekitar danau waduk harus memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelarangan kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, perubahan kondisi fisik kawasan dan daerah tangkapan air, pelarangan kegiatan yang menganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, serta fungsi hidrologi dan fungsi lingkungan hidup, cc. pelarangan pemanfaatan fungsi lindung sekitar kawasan mata air, pengiriman pemanfaatan ruangpengiriman pemanfaatan ruang untuk kegiatan preservasi dan konservasi. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelarangan kegiatan yang bersifat mengubah fungsi rth, pengiriman kegiatan untuk menambah luas rth agar tercapai dari luasan wilayah kota, dan cc. pengawasan ketat dari pemerintah kota yang terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi rth atau menyebabkan perubahan fungsi rth. indikasi arahanmeliputi: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa, indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagartaman nasional,.g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman wisata alam laut: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelarangan seluruh kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan suaka margasatwa: pelarang: pemanfaatan ruang untuk budidaya hanya untuk penduduk asli zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung dan dibawah berada pada pengawasan ketat: pengiriman terbatas kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alamcagar alam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, serta kegiatan lain yang menunjang budidaya kawasan cagar alam: pelarangan untuk melakukan kegiatan perusakan terhadap kawasan dan ekosistemnya: cc. pelarangan untuk melakukan perburuan satwa yang berada didalam kawasan dan memasukan menambah jenis jenis tumbuhan dan satwa bukan asli setemppantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pemanfaatan ruang hanya untuk kegiatan reboisasi lahan, kegiatan penelitian, pendidikan atau wisata alam: pelarangan pemanfaatan kayu bakau, cc. arahan pelarangan kegiatan yang mengurangi luas hutan bakau atau mencemari ekosistem bakau: arahan pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora, fauna serta keanekaragaman kawasan berhutan bakau, dan pengiriman hak dan penguasaan tanah serta kegiatan terbatas yang mempengaruhi luas hutan bakaunasionaluntuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti, meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan zona inti: cc. arahan pelarangan memasukkan menambah jenis jenis tumbuhan dan satwa bukan asli setempatnasional, arahan pemanfaatan didalam zona pemanfaatan taman nasionaltaman nasional serta mengikut hutan raya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi arahan pemanfaatan ruang hanya untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya kawasan cagar alam, budaya dan wisata alam,hutan raya, arahan pembatasan didalam zona pemanfaatan taman hutan raya atas zona pemanfaatan taman hutan raya serta mengikutsertakan masyarakatwisata alamhutan wisata alam: arahan pemanfaatan dalam zona pemanfaatan taman hutan wisata alam, untuk pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan, .d.hutan wisata alam serta mengikuttaman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi arahan pengiriman bersyarat bangunan penunjang kegiatan wisata alam laut: arahan pelarangan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan wisata alam laut: dan arahan pelarangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem serta kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan wisata alam laut. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: arahan pemanfaatan ruang untuk penelitian dan pendidikan: arahan pelarangan melakukan kegiatan dan pembangunan sarana prasarana yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan:rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perkembangan kawasan permukiman dan atau bangunan bertingkat yang sudah terbangun dalam lokasi, serta dilengkapi jalur evakuasi, masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini (early warning system) dan atau dilengkapi dengan peraturan petunjuk keselamatan (safety briefing): cc. masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada lokasi rawan bencana longsor, tidak dibenarkan membuka lahan baru yang merupakan daerah konservasi hutan atau hutan lindung, pengaturan pemanfaatan lahan daerah hulu sungai, untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi permukaan, dan tidak dibenarkan membangun lokasi rawan bencana tanpa ada kajian analisa resiko bencana. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: arahan pembatasan dalam kawasan lindung karst, arahan pemanfaatan dalam kawasan lindung karst, dan arahan pelarangan dalam kawasan lindung karst untuk kegiatan yang bersifat merubah bentang alam. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi, indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman, indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan:pada huruf meliputi: arahan pemanfaatan ruang untuk ijin usaha pemanfaatan kawasan ipk), ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan ipjp), ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu iuphhk), ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu iuphhbk), ijin pemungutan hasil hutan kayu pihak) dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu iphhbk): arahan pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan: arahan pembatasan pengendalian pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan neraca sumber daya hutan: arahan pembangunan sarana dan prasarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutanpertanian sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi arah dan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah:yang mendukung pertanian dan pembangunan sistem jaringan prasarana utama,apabila terjadi bencana alam dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelarangan menggunakan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering, pelarangan pemborosan penggunaan sumber air dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah, pengiriman terbatas kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan kawasan pertanian, arahan pemanfaatan ruang untuk budidaya tanaman perkebunan, industri pengolahan hasil perkebunan serta sarana dan prasarana pendukungnya, dan permukiman perdesaan berkepadatan rendah, arahan pelarangan alih fungsi lahan penghasil produk perkebunan spesifik lokasi (), pelarangan pengembangan lahan budidaya perkebunan dengan cara yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan, pelarangan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak pada kawasan perkebunan yang berlokasi daerah hulu kawasan resapan air: dan pelarangan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan bagi kawasan perkebunan skala besar. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi indikasi arahan peraturan zonasi penangkapan ikan diarahkan pada kawasan yang memiliki potensi penangkapan perairan umum daratan (sungai, danau dan rawa) dan pada zonasi laut bawah mil, indikasi arahan peraturan zonasi pelabuhan perikanan diarahkan pada pangkalan pendaratan ikan bidang perikanan dan diprioritaskan pada zonasi areal penggunaan lain dengan keutamaan untuk bongkar muat hasil perikanan: indikasi arahan peraturan zonasi konservasi laut daerah diarahkan pada konservasi laut yang memiliki potensi alami untuk pengembangan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan daerah estuari danau dan rawa: dan indikasi arahan peraturan zonasi pemanfaatan pesisir dan pulau pulau kecil diarahkan pada kawasan yang memiliki potensi alami untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan diutamakan pada kawasan yang memiliki potensi padang lamun, mangrove, dan terumbu karang. (s5) indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi araharahan pembatasan pembangunan perumahan baru disekitar kawasan peruntukan industri: dan cc. pengelolaan kawasan industri melalui pencegahan dan larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi arahan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan: arahan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau, dan arahan pendirian bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk rth:: j . arahan pemanfaatan bersyarat untuk. kawasan permukiman yang berada pada kawasan lindung: arahan pemanfaatan untuk kawasan permukiman kawasan perbatasan yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga dan kerawanan terhadap gangguan pertahanan dan keamanan wilayah kedaulatan negara, il. arahan pemanfaatan kawasan permukiman pada kawasan lindung yang telah menjadi kawasan permukiman suku asli daerah: arahan: arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan pertanian yang tidak layak lingkungan perubahannya, termasuk ketersediaan prasarana dan sarana tidak memadai: arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan pariwisata yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja sektor pariwisata, kawasan perumahan yang berada sekitar destinasi pariwisata yang mempunyai isu lingkungan dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai dan lingkungan perumahan yang memiliki nilai jual wisata: arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan permukiman pada kawasan cagar budaya yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah dan ketidaklayakan lingkungan perumahan, dan isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan yang berada sekitar obyek wisata alam yang menjadi bagian dari kawasan cagar terkait dengan ketersediaan prasarana dan sarana umum yang belum memadai, arahan pemanfaatan bersyarat untuk kawasan khusus lainnya pada kawasan permukiman yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja informal sektor khusus lainnya, kebutuhan serta adanya isu lingkungan terjadi terutama pada kawasan perumahan terkait dengan prasarana dan sarana umum yang belum memadai,an perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun dalam kawasan rawan bencana alam harus membangu. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi arahan pemanfaatan pertambangan ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat, arahan pemanfaatan pertambangan tidak menerbitkan perizinan baru untuk batubara, arahandengan peraturan yang berlaku, arahanarahanpelarangan pemanfaatan pertambangan pada lokasi pertanian yang sudah ditetapkan, dan pelarangan pemanfaatan pertambangan pada kawasan wisata yang sudah ditetapkan. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi arahan pemanfaatan untuk peningkatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara, arahan pemanfaatan untukarahan pemanfaatan bersyarat yang disesuaikan dengan kriteria teknik kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pertahanan dan keamanan negara, arahan pemanfaatan untuk diperbolehkan mengembangkarahan pemanfaatan bersyarat untuk, arahan pemanfaatan bersyarat untuk alih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,aan arahan pemanfaatan peruntukan padarahan pelarang: pembatasan dalam kawasan ekosistem hanya untuk kegiatan pengelolaan, penelitian dan wisata alam secara terbatas: araharahan pelarangan kegiatan pembangunan dalam kawasan lindungprovinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi, dan sebagaimana dimaksud dalam huruf,,indikasi arahan peraturan zonasicc.dagangan dan jasa kota samarindsebagaimana dimaksud pada huruf meliputigeochemical malay kabupaten kutai timur sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi ag.pengaruh, ainatanian kabupaten paser dan kabupaten penajam paser utara:kutai kartanegara dan kabupaten kutai baratmahakam ulu, industri pengolahan, zona pusat koleksi dan distribusi,agropolitan regional kabupaten kutai timur sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi museum mulawarman kabupaten kutai kartanegara, museum kerajaan paser sadurengas kabupaten paser, museum kerajaan gunung tabur dan sambaliung kabupaten berau, desa budaya gampang kota samarinda, dan kawasan koridor sungai mahakam. pada kawasan wisata dikembangkan pusat kegiatan wisata alam dan pusat oleh oleh. kawasan sosio kultural berupa kawasan peninggalan sejarah seperti situs, secara umum harus dilindungi dan salah satu fungsi yang ditingkatkan adalah untuk penelitian dan wisata budaya, pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan situs atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu estetika dan fungsi monumental museum. apabila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan misalnya perumahan harus dibatasi pengembangannya..gar budaya dan pariwisata.sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kawasan (tiga) danau danau semarang, danau jepang, danau melintang dan sekitarnya), kawasan teluk balikpapan sepak penajam balikpapan): kawasan delta mahakam,, dan kawasan pesisir dan laut kepulauan balabalagan. arahan zona pariwisata khususnya untuk kegiatan wisata bahari kawasan pesisir dan laut kepulauan perawan dan sekitarnya. arahan zona kawasan lindung terumbu karang dan perairan kawasan pesisir dan laut kepulauan perawan dan sekitarnya. arahan zona perikanan tangkap hampir perairan baik dibawah mil laut maupun mil laut. pada kawasan pulau dan pesisir yang termasuk katagori zona inti dalam fungsi konservasi laut dan pesisir harus dilindungi dan tidak dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung..kawasan. seperti hutan dan danau terutama danau semarang, danau jepang, danau melintang, dan sekitarnya.. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk perasaan air, boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur sumur resapan. pada kawasan lindung setempat terutama danau semarang, danau jepang, danau melintang dan sekitarnya,pada zona ini tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi. pada zona inti maupun penunjang apa.sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kawasan perbatasan long pari dan long pasangan kabupaten mahakam ulu, pada kawasan inti dikembangkan prasarana dasar memenuhi standar pelayanan dan kebutuhan kawasan, cc.pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam. bagian keempat arahan insentif dan disinsentif perangkatpemberian insentif bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penetapan kebijakan bidang ekonomi, fisik, dan pelayanan umum. pengenaan disinsentif bertujuan untuk membatasi pertumbuhan dan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, berupa penolakan pemberian izin pembangunan dan atau pembatasan pengadaan sarana dan prasarana. arahan insentif dan disinsentif merupakan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum. s5) arahan umum pemberian insentif terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi adalah sebagai berikut kegiatan yang menimbulkan dampak positif akan diberikan kemudahan dalam perizinan, diberikan imbalan, penyelenggaraan sewa ruang, perpanjangan perijinan,dan keringanan atau penundaan pajak (tax holiday), bantuan penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk meringankan biaya investasi oleh investorangunan serta pengadaan sarana dan prasarana jaringan jalan, pelabuhan, bandara, jaringantata ruang. arahan insentif kepada pemerintah daerah provinsi lainnya dapat diberikan dalam bentukarahan insentif dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota dapat diberikan dalam bentuk pemberian kompensasi, urun saham, pembangunan serta pengadaan infrastruktur, penghargaan, dan atau bantuan keuangan. arahan insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum dapat diberikan dalam bentuk keringanan pajak, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, penyediaan infrastruktur, dan atau penghargaan. arahan umum pemberian disinsentif terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan peraturan zonasi adalah sebagai berikut tidak membantu swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi daerah wilayah yang perkembangannya dibatasi: tidak dan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan masalah lingkungan maupun sosial: dan tidak menerbitkan izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan dalam kawasan lindung dan. arahan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah provinsi lainnya dapat diberikan dalam bentuk pengenaan kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, dan atau pembatasan penyediaan infrastruktur. arahan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten kota dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, penalti, dan atau pengurangan bantuan keuangan. arahan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum dapat diberikan dalam bentukatau penalbagi pelanggar wilayahprovinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. bentuk sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran aan ruang sebagaimana dimaksud pada meliputi peringatan tertulis: penghentian sementara kegiatan: cc. pencabutan izin, pembatalan izin dan pembongkaran, penutupan lokasi: sanksi pemulihan fungsi ruang, dan sanksi denda administrasi. sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. s5) ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi mengacu pada peraturan perundang undangan terkait. bab viii kelembagaan bagian kesatu koordinasi koordinasi penataan ruang provinsi meliputi koordinasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangboard provinsi. tugas, susunan organisasi, dan tata kerja board provinsi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan perundang undangan. board provinsi sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh sekretaris daerah. untuk membantu pelaksanaan tugas board provinsi sebagaimana dimaksud pada dibentuksekretariat board provinsi sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh sekretaris bappeda provinsi. kelompok kerja perencanaan tata ruang board provinsi sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh kepala bidang bappeda provinsi yang membidangi penataan ruang. kelompok kerja pengendalian pemanfaatan ruang board provinsi sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh kepala bidang sub dinas pada dinas yang membidangi penataan ruang. (l) board provinsi menyelenggarakan pertemuan minimalrekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada laporkan kepada gubernur sebagai dasar pengambilan kebijakan. dalam merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang, board provinsi dapat mengundang board kabupaten kota, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. gubernur melaporkan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada kepada menteri provinsi, pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah provinsimelalui media cetak, elektronik dan media informasi lainnya, dalam bentuk antara lain siaran, maklumat, papan informasi, dan penerbitan buku serta peta rencanaidalamnya, sebagaimana dimaksud padauntuktidak. dalam kegiatan penataan ruang wilayah provinsi, masyarakat wajibdua peran masyarakat bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat berupa a.: cc.penetapan rencana tata ruang, dan atausama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: cc. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan: penataan terhadap izin pemanfaatan ruang. tata carteran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang ketentuan lain lain rincian pengaturan kawasan hutan yang dilakukan outline seluas kurang lebih tersebar seluruh kabupaten kota se kalimantan timur dengan peruntukan kawasan terdiri dari permukiman, ruang kelola masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum, lahan tanaman pangan berkelanjutan, wilayah pertambangan rakyat, perkebunan, dan peruntukan budi daya lainnya. perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penunjukan kawasan hutan dalam pengaturan kawasan hutan yang dilakukann ataurincian kawasan outlinefasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan dengan kondisi exenclave dari kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan yang telah selesai dilakukan enclave dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf. dalam hal terjadi tumpang tindih terhadap fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan pada kondisi existing dengan izin usaha pemanfaatan ruang lainnya, maka fungsi peruntukan pemanfaatan ruangnya diutamakan untuk fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan.ruang kelola masyarakat, dan 'ruang kelola masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. rencana pengembangan kawasan pesisir dan pulau pulau kecil diatur lebih lanjut melalui rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil provinsi dalam peraturan daerah provinsi tersendiri. jangka waktu rtrwwilayah kesatuan pengelolaan hutan kph) yang telah ditetapkan berdasarkankalimantan timur. s5)putusberdasarkan peraturan daerah ininggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf cc,op:atau kabupaten kota yang membatalkan mencabut izin. izin pemanfaatan pertambanganhabis masa berlakunya. izin pemanfaatan pertambanganizin pemanfaatan pertambangan yang belum dilaksanakan operasi produksinya, harus mentaati indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam dan izin pemanfaatan pertambangan yang sudah dilaksanakan operasi produksinya, tidak dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya dan dikembalikan sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini. mekanisme pengaturan dan secara lebih rinci akan diatur dalam peraturan gubernur. masyarakat yang telah tinggal kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindungawang faroe ishak diundangkan samarinda pada tanggal februari sekretaris daerah provinsiprovinsioleh karena itu, rtrw provinsi kalimantan timur disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah provinsi kalimantan timuril, isu penanganan kawasan perbatasan antar provinsi danprovinsi kalimantan timur. dengan demikian, rtrw provinsi kalimantan timur merupakan matra spasial dalam pembangunan wilayah provinsi yang mencakup pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan,memadukan dan menyerahkan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata gunauntuk itu, penyusunan rtrw provinsi kalimantan timur didasarkan pada upaya untuk mewujudkan misi penataan ruang wilayah provinsi kalimantan timur yaitu mewujudkan optimasi fungsi budidaya kawasan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global, mewujudkan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah asia, mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumberdaya alam dan buatan, mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadilan dan berhirarki, serta bernilai tambah tinggi, mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerjasama regional, mewujudkan keterpaduan program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan, serta mewujudkan keseimbangan pemerataan pembangunan (antar wilayah) dan pertumbuhan ekonomi. rtrw provinsi kalimantan timur menetapkan visi, misi, dan tujuan penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah provinsi kalimantan timur, rencana pola ruang wilayah provinsi kalimantan timur, penetapan kawasan strategis provinsi kalimantan timur, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perijinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. penetapan kawasan hutan pada rencana pola ruang wilayah provinsi kalimantan timur didasarkan pada keputusan menteri kehutanan nomor sk. menhub l il tanggal agustus tentang kawasan hutan provinsi kalimantan timur dan kalimantan utara. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud agroindustri adalah sistem dan usaha kegiatan kegiatan pembangunan pertanian kawasan agropolitan (kawasan sentra produksi pangan) dan wilayah sekitarnya. yang dimaksud dengan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi adalah rangkaian prosesuntuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi. cukup jelas wilayah provinsi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan membatasi izin berarti tidak membuka kawasan eksplorasi baru untuk penambangan minerva. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan melalui proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, dan panas bumisudah ada dan yang akan dikembangkan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf adalah pusat kegiatan wilayah promosi yang ditetapkan dalam rtrw sebagai fungsi komplementaritas terhadap rtrw. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf jalan arteri primer merupakan jalan umum yang melayani angkutan utama yang bebas hambatan(akan) dan atau angkutan lintas batas negara, angkutan kota dalam provinsi (akbp), angkutan kota, dan angkutan per (akbp), angkutan kota dan atau angkutan perdesaan. cukup jelas. cukup jelas. hurufhurufcukup jelas. pengembangan sistem pelabuhan provinsi kalimantan timur diklasifikasi bedasarkan tahun tentang pelayaran, yang menjadikan pelabuhan dilihat dari fungsi pokok pelabuhan tersebut.igeri. cukup jelas.hurufwarna dengan (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari (satu juta) orang per tahun. huruf bandar udara pengumpan yaitucukup jelas. huruf pembangkit tenaga listrik dikembangkan dengan mengutamakan sumber energi baru terbarukan yang ramahsa berdering (singing village) adalah sebuah program pelayanan jaringan telepon desa terisolirdesa pintar (smart village) adalah singkatan dari desa punya internet, yaitu sebuah program pelayanan internet perdesaan dari pemerintahbts base transceiver station). cukup jelas. huruf daerah aliran sungaiuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. rencana pola ruang wilayah provinsi kalimantan timur merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi kalimantan timur yang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan lindung, peruntukan ruang untuk kawasan budidaya dan peruntukan ruang kawasan pesisir dan pulau pulau kecil. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas yang dimaksud dengan rincian kawasan lindung pada lampiran viii adalah kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kawasan bentang alam karst adalah karst yang menunjukan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu. kawasan bentang alam karst melintasi berdasarkan peraturan gubern. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas::. cukup jelasdaya alam, sumbercukup jelascc.. cukup jelasruang provinsi yanghuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufcukup jelas. huruf kawasan wisata alam laut adalah kawasan pelestarian alam khususnya wilayah perairan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasiringatan dini (early warning system) adalah sistem yang digunakan untuk memberitahukan sejak awal sebelum kejadian bencana, sebagai bahan informasi awal untuk masyarakat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf zona pelayanan termasuk dalamnya utilitas prasarana penunjang kawasan industrantian yang layak dihitung melalui penilaian independen (appraisal), apabila tidak dicapai kesepakatan dilakukan konsinyasi. hurufsa) rima salin. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah sebagaimana diubah dengan perda. nomor tahun tentang perubahan peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah provinsi kalimantan timur perlu untuk disempurnakan serta disesuaikan terhadap kondisi pemungutan pajak provinsi kalimantan timur saat ini dengan berpedoman padajadi perubahan status dinas pendapatan daerah menjadi badan pendapatan daerah, maka peraturan daerah provinsi kalimantan timur tentang pajakimurtahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan angka angka dan angka diubah, sehingprovinsi kalimantan timur. kepala badan adalah kepala badan pendapatan provinsi kalimantan timur. pemerintah daerah kabupaten kota adalah pemerintah daerah kabupaten kota kalimantkinerja tertentu adalah pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah setiap bulan dalam satu tahun anggarketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:onaltidak digunakan karena disegelketentuan huruf diubah, sehinggga berbunyi sebagai berikut: tarif pkb ditetapkan sebesar: ,75y9 (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi,ubah, sehingempat) atau lebih: kepemilikan kedua (dua koma dua puluh lima persen): kepemilikan ketiga (dua koma tujuh puluh lima persen): kepemilikan keempat (tiga koma dua puluh lima persen): kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar (tiga koma tujuh puluh lima persen). roda (dua) dan roda (tiga) diatas cc: kepemilikan kedua (dua koma dua puluh lima persen), kepemilikan ketiga (dua koma tujuh puluh lima persen), kepemilikan keempat (tiga koma dua puluh lima persen), kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar (tiga koma tujuh puluhlima persen). kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.(empat) dan kepemilikan lebih dari (satu) kendaraan bermotor roda (dua) dan roda (tiga). ketentuan angka diubah,jsatu persen) kendaraan bermotor pemerintah, tni dan polriketentuan diubah,an diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:paling kurang memuat nama dan alamat lengkap wajib pungut, wilayah penyaluran bahan bakar, jenis dan volume bahan bakar kendaraan bermotor yang diserahkan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, dan jumlah bbb yang terutangtanggal (dua puluh lima) bulan berikutnya. pemungutan bbb dilarang digolongkan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:si sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah). ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyedia bahan bakar kendaraan bermotor berkewajiban mencantumkan besaran bbb pada delivery order do) atau dokumen lain yang dipersamakan. penyedia bahan bakar kendaraan bermotor berkewajiban untuk menyetor bbb yang terutang pada kas daerah dengan menggunakan ssd atau dokumen lain yang dipersamakan. bbb wajib disetorkan paling lambat tanggal (dua puluh) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.nya masa pajak. apabila wajib pajak belum menyampaikan scope atau bentuk yang: skpd atau dokumen lain yang dipersamakan, skpd,:: sampai dengan rp. (lima milyar rupiah) per penanggung utang ditetapkan gubernuralinan sesuai dengan aslinya sekretariat daerah prov. kaltim: plt. sekretaris daerah kepala biro hukum, provinsi kalimantan timur, ttd subroto, pembina utama muda hj. meridiansuruan, menimbang bahwa sebagai upay jalan maka perlu dilakukan penentuan laik jalan bagi kendaraan bermotor melalui pengujian kendaraan bermotongujian kendaraan bermotpersyaratan adaerah tentang retribusi pengujian kendaraan bermotadalah kepala dinas perhubungan, komunikasi,ngujian kendaraan bermotserta: serta kendaraan khusus penyandang cacat. kendaraan wajib uji adalah kendaraan yang wajib melakukan pengujian berkala, yaitualat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik olehti lulus uji adalah legitimasi hasil pengujian kendaraan wajib ujiraturan daerah tentang retribusi pengujian kendaraan bermotoryang diselenggarakan oleh pemerintah kota. peraturan daerah tentang retribusi pengujian kendaraan bermotorkotadan jumlah kendaraan yang diuji. jl) bagi kendaraan yang tidak lulus uji diwajibkan melakukan uji ulang. bagi kendaraan yang melakukan uji ulang dan tidak lulus uji, diberikan kesempatan (satu) kali lagi untuk melakukan uji ulang. bagi kendaraan yang telah melakukan uji ulang sebanyak (dua) kali dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka tidak diberikan bukti lulus uji. pelaksanaan uji ulang sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan biaya. jl) permintaan buku uji baru oleh pemilik kendaraan karena hilang atau rusak wajib disertai atau dilengkapi surat keterangan dari kepolisian. pemilik kendaraan wajib uji dapat memutuskan atau melakukan uji berkala luar wilayah pengujian tempat kendaraan tersebut terdaftar dengan disertai izin dari pejabat yang berwenang. bab prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jraturan daerah tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor bab struktur dan besarnya tarif retribusi jl) struktur dan besarnya tarif berlaku untuk semuaterutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau sejak diterbitskr sebagaimana yang disebut dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. peraturan daerah tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam disetor kas umum daerah secara brutoyang disebutasi pengujian kendaraan bermotor kepada petugas pemungut atau tempat lain yang ditentukan oleh walikota. subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada wajib membayar retribusi pada saat memanfaatkan pengujian kendaraan bermotor dan diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berupa skr. bab xii penagihan retribusi (dperaturan daerah tentang retribusi pengujian kendaraan bermotorraturan daerah tentang retribusi pengujian kendaraan bermotngujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotorngujian kendaraan bermotor bab xxpengujian kendaraan bermotorngujian kendaraan bermotor penjelasan atas peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tentang retribusi pengujian kendaraan bermotoujian kendaraan bermotopengujian kendaraan bermotorngujian kendaraan bermotor jenis pelayanan jenis kendaraan jari retribusi .o bbx rp. biaya pengujian kendaraan bermotor jobs rp. biaya bukti lulus uji rp. buku uji baru penuh semua jenis kendaraan rp. tanda uji dan tanda samping rp. penggantian buku uji karena rusak hilang biaya pelayanan persetujuan mutasi uji keluar semua jenis kendaraan rp. daerah biaya keterlambatan uji per bulan bulan) semua jenis kendarangujian kendaraan bermotor |
tag unasuruan, menimbang aa. bahwa, bahwa guna, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan potensi yang ada kota pasuruan, sertarabencana adalah situasi dimana tidak terjadtanggap daruratkotamaksud dan tujuan maksud dari penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah, dan berkelanjutan, cc.asas dan prinsipbab keadaan kebencanaan penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas: penetapan wilayah rawan bencana, penentuan status potensi bencana, dan penentuan status bencana. bagian kesatu penetapan wilayah rawan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah kota dapat menetapkan wilayah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal wilayah rawan bencana ditetapkan, pemerintah kota berwenang: menetapkanwilayah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah kota. kewenangan pemerint serta berpedoman pada peraturan perundang undangan. dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada berupawilayah tujuan relokasi. bagian kedua penentuan status potensi bencana penentuan status potensi bencana kota sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukotatiga penentuan status bencana penentuan status bencanasebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. babsatu prabencana tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam huruf meliput,kota dengan mengacu kembalikotbrsyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ditetapkota dan standar keselamatan, pemerintah kota menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan,: syarat teknis bangunan, zonasi, cc. standar keselamatan bangunan,kotadan sesuai dengan ketentuditetapkan dengan peraturan walikotkotasebagaimana dimaksud pada pemerintkotakotasaat tanggap darurat pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan, penyelenggaraan penanggulangan bencana berada bawah komandotanggap darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana. komandan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam berwenang: mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada, mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando. komandan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada walikotoleh tim reaksi cepattim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan oleh kepala bpbd. penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh walikotauruf dan huruf harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak hak dasar masyarakat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pencarian, penyelamatan, dansearch and rescue dengan melibatkan unsur masyarakat bawah kendali komandan tanggap darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan rencananya. tim search and rescue sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan olehmeliput terkaitkotarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam danrekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka membangun kembali keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi. rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan nilai kearifan lokal dankota bertanggung jawab dan berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. tanggung jawab pemerintkotakot. penyelenggaraan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh bpbdsebagaimana dimaksud dalam huruf yang mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana, meliputi: penyandang cacat dan atau difabel, orang usia lanjut, bayi, balita,serta masyarakat masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dankotpenanggulangan bencana anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah kota. pemerintbencana. anggaran,instansi lembaga terkait, dantempat penampungankota digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum. pemerintoleh masyarakat dilaporkan kepada instansi yang membidangi pengumpulan danadan atau satuan kerjapenanggulangan bencana paragraf umum pemerintah kota menyediakan dan memberikan bantuan penanggulangan bencana kepada korban bencana dan penyintas. bantuan penanggulangdan bantuan untuk korban tidak langsung. masyarakat dapat berpartisipasi untuk menyediakan dan memberikan bantuan penanggulangan bencana kepada korban bencanapenanggulangpenanggulangpenanggulangan bencanaunia sebagai akibat terjadinya bencana. seseorang yang meninggalsebagaimana dimaksud pada ternyata berusia bawah tahunengan peraturan walikotwalikota. paragraf bantuan kompensasi dalam rangka rehabilitasi korban bencana, pemerintah kotabab pengawasan dan pertanggungjawaban bagian kesatu pengawasan pemerintjenis tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. paragraf laporan pada tahap prabencana laporan menyeluruh pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran pemerintah kota. paragraf laporan pada tahap tanggap darurat laporan menyeluruh pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud padamenyeluruh pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: laporan rehabilitasi, dan laporan rekonstruksi. laporan pelaksanlaksanaanketentuan penutup peraturan pelaksanaan darinanggulangan bencana umum. selama ini penanganan bencana kota pasuruan belum optimal, hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain penanganan bencana yang bersifat parsial, sektoral, dan kurang terpadu, serta masih berorientasi pada upaya tanggap darurat yang sebagian besar berupa pemberian bantuan fisik. kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberdayakan pemerintah daerah, mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat. dalam konteks penanggulangan bencana, perlu peningkatan perhatian terhadap pengelolaan sumber daya dan risiko bencana yang sesuai dengan karakteristik daerah. pergeseran wewenang dari pusat kepada daerah seringkali tidak diiringi dengan pengalihan tanggung jawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. akibatnya, pada saat terjadi bencana, penanganan daerah cenderung lambat dan seringkali mengharapkan penanganan langsung dari pusat. lain pihak, kurangnya koordinasi antartataran pemerintahan daerah menghambat pelaksanaan penanggulangan bencana yang cepat, optimal, dan efektif. penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah kota pasuruan dalam perlindungan masyarakat. dalam paradigma baru, penanggulang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota, serta masyarakat. dengan diatasnya penyelengaraan penanggulangan bencana dalam peraturan daerah akan menjadi landasan bagi pemerintah kota pasuruan, dan'ota pasuruketentuan dalam penyelenggaraan, pemerintah kabupaten kotaharus dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, baik itu secara perorangan, kelompok, organisasi, maupun lembaga atau bad, pemerintah kota pasuruanarch and rescue adalah tim yang dibentuk oleh badan search and rescue nasional yang bertugas melakukan pencarian dan pertprovinsi kalimantan timur nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja lembaga lain provinsi kalimantan timur dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan timur, menimbang '@. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap lembaga yang diatur dengan peraturan perundang undangan tersendirimaka dilakukan penataan kembali terhadap organisasi dan tata kerja lembaga lain provinsi kalimantan timur, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja lembaga lainoy uayedngey uep isuiaoij non indung demi yelieja ninja elias eye, uep isesilesio uewopij suju unyil icon wo3on free gluon ubinyeioi reise vedurjngtueudd geprek bbi, ubp isesiubsio uwewiopi4 jeju31 unyil joon wo8a were hilton binjai (ybiseg yensuliit isestuesio ubejbu siu, xanfunddad suu unej, joon 128on ureter w1usw binjai &upduag sung3urut (poison upper suju $00z uny joon lapisan binjai :(p60 powo isduopuj xngndoy eselon segi ueyegure joon unej isduopuj ygndoy ie3 beregu97) efek scored iso genre semua uny joon yejuliiu binjai ((gz8b joon uop ijandoy ere3on ubi yegurel, joon under bis sduopuj yngndoy sin negeri) ruang venue33eedd upe. ie33 uay iaiui semua) unej, joon yeul lad ubinjeiai '$ tb4p bissuopu| xgndoy ie3 ieg uby bi, join l002 unse, isduopuj sirgandowy ere3o reg wa)) persen n3ue nog issue31 semua) unse joon yejuljai ubinjeioi (le joon bissuopuj indo eselon kedua weyegurel, join unse, elsduopuj yijandoy bre3a ieg wo) joy jayenge seinen ueyejuniw isuiaoij yeiibg weyejuliiw yejuljut iej uue uweyejuliiw ves vekegwag buejual tunnel joon yejuljui binjai sg6t motion isduopuj angndoy ie3 ieg wot veyegure, lai join unse issuopul yngndoy ere3on ueregurng) gibson yeapiim suju good ybi, rumpun rumpun ( 24b join esduopuj yngndoy eselon ieg upy reg ure jow tunnel eisauopul angndoy bon upj eegwnj) lurus ueduelndsueudd semua) unse joon rumpun rumpun rriyet weyyejujjawad rregduajakuad insan segar leiden yey seabad uep inujagngy free glise yejuliw vinil uejubuiifen isuimoig liouojo yejseg serep iseng sp6 unej esduopuj ygndoy jes2g sepur rumpun resep pnsyewrp future segar eisduopuj yirgndoy wenyesoy wre3don distrik uep rasis resep absen senja iwouojo disbud kedua uvenjuegwad sedang uep woo see menuju being panen uejimemiig demi uep resep keju lead mojo ueyejuawad mesin uresesdsuaja abad yyerepe reise eju wad ve3upp pr.setup sue tur desde ine noi urea seed nmn ngnlnglgim gva still nvlnvmitvh isian niat vovawnat saja lvi nyg isvsinvdyao 2dnvingil viva nyala vedepud nyasnln nam mil nvlnvmitvm aanagand uep till nvlnvnitvm isniaoni hvagvio lama nvtinym add nmi buses iog uenfnjos10g sung (s0 jow under inj, uejubuiem isutaoij sensei ubibguint) injili, uejueli isutaoig riset ubyejuldu mesin suu $00z unej, icon inul, uvejuewien isumoii reise binjai juopuj yygnday jibis wo3o tremedag ioy sninsuadd tele iya sini udd mig yel eja yya uedunysump ends ueyeger isesiuotosi suu book n va' w won bon inyeredy mesin$felepuad haji uesninday seeing buhun?g uenjyes eye uep ses ted wop:d 3ue ju2) 1i1oc yye joon ureter malu ubinypi yeisbg elegi ejopasuad upper ueynjudg wad bop3j suju) ioc yei, motion w389n ureter mojuimn ubinyei & teanjynuy menyegel eye3un serep bojong "si uueunjngoy uep ijyeay supp rensai ueseutpay issue uep segi) tegas uryeuesyep uses iue8 inyynay uurerep tunjuk19) se32) bebas sur upyeger serep epos sun uejeger "bi vinil, vejubuiiten istat jeuorseaado jsrultupe se3n) ueeuesyepad sunynpudu 8ue yes anson serep jelnjanpa jeydursip aujnfuejas sue injili, uejubuiey isutaoig ybiseg bisjuopuj uebietau isiwioy elips2nnis " t keju burke isutaoij simon rep reuoseyado isedjsiurwupe sen) sunynpusu sue yes anson free water nom rej inis nur aujnfuepas bue inu uj|, lut nom imo sin sudah demi beli eja yya "ci tenbibasew uble.i9ju9)iy yep ftin begin2)2y upper suara abad ye.dep inyeaad eyedduad uny uep sen) ueyewesyepw suci resep xnjuagrp sue isumoad yyesoep yey sewaan etape codes yey3arsip aujnfuejss surf big scored iso venues "ii 'istat yexejim bdu venue weseyegand ejoppduad is3unj uep sen) ueyeuwesyeja ey3uei resep ynjuogp user $#humanoid leiden yeydurad serep ddg gosip aujnftrepos sue year weseyeg iag undue lad '0i "buruh swengdueuad sun uep sesi) ueyeuesy epw ex3ue resep njuagip sue isumoij yye ide yeydued serep ogd ingat aujnfweps sue yes2 upduag ueduengdueudg tepi unyil joon lejuliiw iny unyil icon yeul iag binjai9g sin unduh resep unse i9) tepi) suka lit kpud s.i2) sepur svepunjad wine.rad weyresepang anjung sue imun, uejubuiifey isuiaoij woo sunynpuad 1insan yyerepe urea estrus inul, uejubuntem isutaoij puisi siliepiyos yet yejoet siejinos dinaiki, ubjubwiifem isuimojj tbt esegwit uep yeiipg sinyal eseguist yeop studi an teen yexdeg teliejanyas lep lipi9) sye resep ueyejullawad genre83uanjakuad resep yeydep beredar njuegurad insan serep isuimoij reise yexsuelad yeijep ueyeju lawan supp apod ainun segoe leiden age uerpremad degung yyerepe ndg invasi aujnfuepos surf yea deg tvftey uejnemig bumi inuiij, u2juluipy inulagniy serep inumgng bp bubiuag usuesueuad dej2j anpasoud weydepud uep unse lu umbi bejat julius yeydejusu unse aus (ue3jepun suepunjad eine jad jesepadg pueduag seng3dead use.re38puja abad ueynjng? ela sesirepuejs ueydejpusu gereja uep ipb beda isynjisuohan ios isenjigeyan iep usurduruad burung ueyesduad dnyedu sue eurduag uup sur$squad eyes dbpedia) burung ueduerngdueuag teuoisen upper uep yypisep keju jual ueyelig9y kedua rensai ueyeseduad uep uewopad ueydepusw sen) aundumu iseng urung sun sulung mpeg tested seng, bnp9 persen "riset slejanyos kalo yegeltp o o x9 bios upper beredar uurdund desde lupduag eden$$ujung upper imujagng sepeda genel3un83rejang uep emb epeuag glise upu uag ueduenggueudd mpeg test veynpnp? sim udeg hvsatvg vnvonti nvonvtindonynti nyata iii dvg (d grey2 nya reise vpisiuopuj ueieau2d isiwioy jelek1inis :under udio ddd lre j2n os) inul, uejupuitpen mon isuimoig sninbuig teman jelibjanyos "(dd codes) efe1g scored isi genre cdi) wesejeg adg lindung wad uridseg ruang sekuens seung wep ipa) mesej resep pnsyeurp future segar ikut, uejubuiey isuiaoij ure7 seg resep nu, ubjuluien isumoij segwsj ynjuagrp tur iseng ubinyeioy ves seed nvaningin gvg g iseng ueduenidueudg upper jeda sepeda genel sun83uea uep uyempg iag yye jse uediensdueudg uep eeg sej sun seed ues tepi insan bottom werden "bu uig ueduengsuweuad wesurduruad sesuai dunssduej uwejreyang sue aussunj uep yoyo sen) resume rensai tuv jis teuoisijo besluit, yei due iad tidy eyes wep trp iog sue insan yyerepe yeijeg ujung yedurniduruad pei yliesuii sun yes yereduag insan yoursay udeg buesyej insan 'yereduadg sun teredody issue lipi9) spider rdu uag surnggueudg wep uses sued ueunsng seed issue3 ueuhsng beny werden sum$ surat teucisen pepet yes3eg yejunjawad veyeltg2y suap rensai jin jeff reed pusyeurp lueuredego luar ue3uengsueuod yes depresi2) severe sud uewopad wedejauag (ga) "ue3jepun swepuniad ueinyeyad edu rensai urea urgifemoy ueyeuesyepw "were iseng uep uejedepuag weressuy kuil sue were33ue sesuai$uad ueygemefsunddur madu dwu beregu uep sun eine aus wep uemdwn$usd veyyepws sww bupduag jin iep ipu uoy resep sees dens uep rew iou sipuu resep emas wereng dinas inujsgng sepeda rurduag sung squad upe sedunia abad wey indep sefuyeferm eyed sueduag sung sujud rermeddunpa abad uerfeues yea tui reise eine idg wep ueyyesidia) yenny sue use rdenas uesidiwey resep ued i9) buewrefegas uling buru ueduenddueudg upper isesiuesio ueunsng ue3eg ( ) 'se3nyj, venues injuagwou resep reise lueduang uefuvejn88eug berg luesyepg anson (ag) terus$uny wenger yodo isanijsuomon iso isenjigeyom iso ueyyemeguui isn)sulih upp isenjiglyoy super. wejepbiaj yep insist isis jeunieb ububjuebuij isis ueyyem udu isi3 uep uejeinsep sepi "upe seisdeisay isis "cg (were39duit isis ueyyem udi ueeseisdesay uep uryedduag sepi ue3 uen uee untuk wesel gns swekisoij uppubiu2nag ubi seg uenyemeguiilu jeejjiyis buesyejag reddy mep i9) else bupduag urduenddueudg geprek urs lead insan issue sio ueunsns resep yeong upu sur$dur berg buesyejod instan 'seru3 ueunsng eddy werden burung based yeinrep de33ue) yes bupuageid indrawi 1se189 ia) ideas uag ueduejnggusuad ueybuesy eejppw sen) mundu resep resep pnsyewip bue luresrgas yei uru uag siengdurudg tepi leste insan seed ibu ijeyos reise upd uag fesyen33urut upper euesyejpd anson isdunyy uep sein) ueesedhuaja abad resep deg uag ueduengsueuag berg kredo nuegudu jue ruesyerad beredar round persen burung urduengsdueudg mpeg buesyejag anson (oa) ueyejulw vep ism ynu) sepi e eng uue wol eju| sepi gng ubyyemeguiui elemen inyinijsejjuj ueejojaduag super asing uep jesus isu2joj sepi gns tej bag wins upp iuiouonh isu2)og sepi uenyemeguijui kesemek isu9joj ubejoji3udy sept bison seret keju wer sung sepi gng bien yep jne ieg jeg upejoya uag sepi ueyyembiu san jeg upejoj33 udg sepi ueduenay uemseg unten uveseg gns weisoij ubblubjudiij lebih ueyyemeguiui gereja nya "g9 upper reddy lep titi9) yejjeg uesejejjog sung uad upper esque weunsns resep issue81 urung snow uer srg isutaojj ie3du revue wesejyegand aej uesemeduad emas senja9 uep uesefdue ueynjngoy buru veydejsausu ere3du jeju weseyegaad yefejim sun suegurad uep bejana squad wei3oid weryeligdy jeunn abad upy urp ioo s3uw uep yeyeuesyep ueydejpusw sen) refundumwu yyeidseg jeg ueunduegwag vep these se3njy, enp9y verde ybiseg skiej21is infepwu inulagng sepeda genel dungdgduejaag uep yemen peak used) urykursyep streep sue, geprek beredar bue ios yoyo urdurdip lesser uweseyegadg eun$uegwag uwepeg inul, uejubuiten isutaoij beradu jeju uesejegaad yefejim ueunduegwad uep werjojaduad sunynpuad anson ueyednpwu yye iseng weseyegiag ueundueguag uwepeg resep ueynpnp3 uei3eg nvsvil vcard. nvnnonyoaw naya gaga $ "u2itpiauig uep uweyipijolu iso "ubunmauij uep resume3uij ulung wat isis ueyyempguiolu melobi wayne ynpoij eye dua sepi sunday use gns untu use "utlisoij uplubjuaiag uet teyuyemeglijli sijejnyis eye beredar kep 1itsi9) efek secured isi yen isesiuesio genus (|) tested issue310 urung bsi ue3eg based sundulan bos eye aset diy uep umum legniojiy dui ybiseg ubinjenng yeyeddudu sein) etundupu eefeig suoureg iso eyes pesek seni, end uer3eg sensei skiej2nyos mep ui2g nn sepeda game sundguerag uep yemen belas use in) veyeursyupw resep sue eyes beredar sue ios yao round iip efek scored isi venues test ueyupnp? peso upset dnonwnvi isi nvn.lvs #va tut ybiseg urine iep ueyyesid ia) yeon sue week redes ueirdureg resep ued no) urpuresegas ylijeg mesej iij ueunduegwadg week isesiuesio ueunsns ue3eg (go) teuoissuny ueyeger yodo3 bppt siuman, nun tesdunaa, yeijeg uep uesejegi kesemek ueduegwaduad sepi gns sere eju uep i0pyo$ sepur sureselipy sepi uenyemeiujiui siswa3 uud uep bureseliay sepi siiejsiyas lep trio) item rijmom ddd seleb21ys isesiuesio ueunsns tested isesruedi0 urung bio werden injili, uetsu ire mom suro old snindudg teman sepeda iseyysiutupe sunni lagwoad uep isbuipi00y ueyeuesyepu sesi) roundup nem mom ddd telejainas tested sedang, bnp3 uer3eg nun, ubjubuten mom isutaoij indung teman enja sepeda game 8un$88rejang uy2) bib reise nya mpeg inulagng sepeda game sun$8kejang jresjsrurupe bebas uue yem belas austin) ueyeuesy resep 3uea sirejarjas sue1oos mojo round nre mom ddd yerrejanyoss (g) inul, uejubuiten yon isuiaoij in8udd uejeneiinosih esegwoi serep unm mom ddd yewejanyas tested ueynpnp? neeson werden andil nvlnvwttvm injmom isnjaoni snandnt nmi lviv gaga tut yejseg linnei2d rep uweyyesidio) tepi) urea werden resigns upardurey resep jje lusuredegas eefeig scored siio eyes isesiuesio ueunsng seg teuorssuny uejeger yodwopoy teneibasem isu2joj bui ilyas (ue uua suatu uep eye udd iso uenyyemeglwilu yeyeibasew sunputndd sepi be)depresi isis tuosiig ueg wd8 isis yye p9wol 'seaside ueduegwaduag sepi tena m9a9go uep joyojoij ubulutesu isis sueyepus sung wep reuoiseaad iso ueyyemeglijui jeybibasen luei9j3m uep uegnnojoy sepi 0t "bibir awesome3uad ise jjsiurpe emis heir weulzilad ise j)s iururpe buesyejiwi uep ueynyepu vereuad euesyerey) uep sisi unsnauju ue lye snejeiin isejjs tutup uveyeresduanpa aow s23) refunduwu dld teliejanyis tested seng, bnp ur3eg "fidei siieiyos imp leiden beredar perda game sun$$8ejaan jiyeaysiutupe bisnis uep usurdurig sepeda gemwef bung8ujian uep yemen bug ieuoise pado siya) jas use in) leyluesy ili resep surejanyog (pg) sliejains supir2s yoo urdundip didi yewrejanyas (c) es)srururpe queue kejam uep jeuciserado stub2) sunni severe33nopp adu sedan) refundumu sue yes anson ueyednyw did yerrejanyas 0oc resep ueynpnp?y json uer ieg haag visanogoni nyavianj isinya lviv.lintas iia gvg tut reise iny ueyyesidio) yeon sue werden re3geos ueardurey resep wnjwedaa1 bueuresegas iem mom ddd teliejan isesiubsio jeunn seg (cg) buo is$uny uejeger yyodwop tenbibasen uedungnuy verse turun wenxue use gnis ueyuyemegjuijui sewing uny persen kesia)yefosoy reise resnum aeg namun weduegwa$duda use gns ubnyembguijui media)yelosoay uep esque bag guns urduegwa3uag uses8eg "uebueniy uep uppupjuiiaj upi srg ueremesadady uep nun use uenyempgi wow ntn verse "ub3jepun 3uepunjad wine.iad jenis sliejanyis see were rynudupw 3ue jibis io3on rem3ag rep inulagn grp uue yey3erp eyes reddy uep 'upper beredar eue sejak beredar tested nin dada gvg rumpun 3uepunjad usinyesad rensai envoy legal uep tendurewray ueynjng9y uey.resapan inulagng yao ueydejayip reuorsdunj uejegef seruni uwp suwefusf siur (s) sliejaiyos uep idw eja nya eyes beredar upper kredo euesygepd red)y jns see inunogng yao yey sweep user ruas jeuorsdunj seu) buttons yoyo urdurdrp yodwopy dinas (z) uueryea uep venture1212y sepi rensai yodwopy sedang unep begin sue yeuossu ueyeger suefuof resep e3eu ) yejunfes see irp io) jenis sung ueyeger yodwopy resep auueryyeoy uep wepidure1a12y yey3un ue3ump rensai siya) sr3nj wer segar bus yeu yoyo sen) refundwau: reise bisjuopuj sejelas2j siwon uep injili, uejubunjen mom isumoig lindung demi yel efek bored isti jes being uesejegj leunjuri way ieg blu uag sun3ujung upper eyed weynprpariag jenis8ung uejeger now pyn tested tvnoisonnj nv.lgv notif iii. gva tut yejseg ulinjeng lep veyyesidi ia) yeon) due werden segar ueardureg tep wujud1 i9) bueluresegas iya isesiuesio upunsns seg teks$uny ueyeger yodo werelkudd resume3 uij use gns bela udg ubutziiij velg gns were aug apsis reise gns eyes biel use gns "gd swejiyis step utp.) penai2inis isesiuesio ubunsns tested isesyure3 ueunsns srpos udeg eii boost tenun.)s ueyeger serep wenjyes beredar tested efe1g suouregd tod venues geger opsi ipp werden sai mojo ternyata)s voyager yyerepe jueprig kredo uep uer3eg gns beredar (e) bii topos pinyin i)s ueyeger serep super kredo wep sirejanyas topo minus ledger serep were beredar yes yei8i reg idi weundurg mag upper urj geger topos enp werden me'ai uoj2 teinjnniis ueyeger serep werden beredar uep iso beredar (g) e'iii mojo teinjaniis voyage serep super reddy uep gerejanya (cg) "bii kopi binyiniis ubjegep serep buesyejad beredar tested rupang undur3 burung upper merger psgc uer reg nova tasa ava "wesuepun buepuniad eine nad rensai yei sijeiyis ppw dieja issn see yes tynusumw sue dis wa3on reme3dg anuagny) yoo study iag uep yersueip yekrejanyas eyed uer3eg gns beredar rumpun 3uepunjad enje iad rensai ybijeg situs21yis issn see were tynusursu sue jibis mohon reme bag rep inu jan mojo ueynij jag uep rep kerjanya eyed sirejanyas (gs) "ue8jepun 3uepunjad ueinyeyad rensai reise slepiyas mimpi mon jaya jns ideas ynudwdu sue dis todo remedy idg ulyijujyi9gip uep yey3eip wine mom ddd yerrejaryo eyed persen gns kredo uep were beredar (b) ue3jepun mumpuni iad ueanyeyad rensai headset rej21ya issn see were rynuswmw sue dis joon reme3 inulagnt) yao uesnjusy join uep yey3uet wtn binom ddd yekreyanyas eyed sirejaryas ( ) ue3jepun suepuniad injeaad rensai yyeseg sleaiyis eyes beredar berg beredar ewesyepa beredar jns see were ynuwwsw sue dis lo8o teme39g iep inujagni uey yud u.lagi wep yey3erp isya red uep sepi gns ready 'udeg ngs reddy sepi kredo gerejanya 1t kelapa uesemesuad ueyeuesyepw item urea segoe eoy yun ueurdurg dinas "eling ue3ngny refundupu teuorssuny bregas bue url essay due eyes sepeda end uweyreduresip item wezodej wesngwa) model weyredure awu ureter (s) kutreyemgg sen) ueeuwesyejad seg ynfunyad uep jnftrej argo1 wezodey unse susu metres segar been iad uep yeop item auueyemeg wep eli9y jun ueurduig yoyo ueyisip sex uscode dinas (#) nem beda) ereyaag model ueyredurekusw sulsel 3use auveseje eyed game jung3uel uep ynfunyod 1ynyewpu uep yny susu item yun gedung dens (s) yemen sen) usevesyejad 13eg ynfunad bedug uug veylpguiw eos sulsel 3sewu auueyemeg ekor run ueyiseurp ioo3wou uep ujung game sungguejiag item eng yen rupiah ely eyes kerudung dens bursa 3use yoyo se3n) sup ren isuiaoij peduli2wih .ren fei isubjsul bios simo jul judd gedung3un reise kendur nng elias penyet jeju uundnew use use sun3uy resep reg iseyidurs uep isestuoryurs sei sour iseurpiooy disbud veyderusu item ieu surya wenger yodo uep isya reddy sepi kredo uei seg gang kredo sepi beredar ue seg reddy gerejanya genre beredar upper reddy euesyepd beredar luyoyod in) ueyeuesyep urea resep pii lvl avg e'ai mojo teinjannys voyager serep werden gng reda (z) etis opo inj i)s ueyeger serep siregar yas resep liong eisouopuj bieta isi woy iey2 nyos refer osh bug werden b'ai topeng ema nnn wenger serep were gns beredar ( ) gigi ofo manis ueyeger serep persen beredar gc) gi uoposhi iny ini)s ueyeger serep sirejanyas ies multi, uej urt survey radio surat1g indung jerrejaryog mojo yeduooy udeg topos noys ueyeger serep reddy yep werden gns beredar ( ) e'iii topo reinyyn ins ueyeger serep sepi kredo uep surejanyas inuisgny ueinjeiij resep intres argo1 yet dyes reverse iad weyereang uep fedex song seu item ubuntu ueyipipusg venwynogug jye ue3 udg sueuomoy jagung ine1ad resep ynftrej yig? anyer leg ueseyeg ueunduegung upper ueseuimy ihu ajang ine jad resep infus u1go| nyeri urea estrus sussex sukses jeiniituj ueyeger se3ny, verein ($) inj ubinjej sesuai jnfuej igo anyer urea sego suispui sukses inh uejeger bung wep yoy sn| veregefuog "envoy legal sisrreue ueyegef sirene urynynga uendurewoy uedueuamay veynyeyiadwow de32) ue3uop iep yey senar issue3io semua) ueduepun 3uepurusd weinjeyad dipegang ueyegnaad prefix) errgede yhgoy isenyeaoip uep nefunip resep tur iseng yeanyeang resep nvhitv add nvnlnglam dvg anu, uejului tre isumoij else efuepag uep weyedepuag were3 suy eyed ueyurgagrp tut yeisbg ubinyeng auweydejonp y2gye webnya sue feg cerdas resep nvvavian iix dvg 'sliejanyjis jn) uryluesyepw resep ueyeydueday jin eye we3udp rensai pen ijs ideas uei srg ans kredo eye ueduereyang ild pekerjanya eyed sirejaryas tragedy sliejinnys jn) ueyeuesyepuw resep versi3ueda jin eye kedua masa jenis ideas uee day bmw ubsuetluiog uty mon dati yekrejanyas eyed sirejanyas merged (b) unnes kredo sen) ueyeuesy resep ueyenduweday eye urdu rensai jeinjyn iys beda sepi beredar eye jejaknya ereyadg enje beredar ended (sc) upper beredar sen) veyewesyeppw resep ueyeydueddy eye kedua rensai units bib jumping reddy neue tanpa eye upduwereyaag upper kredo merged bubsyej kredo se3n) ueyeuesyepa resep weyeydueddy min urdu rensai tenmiiniys bda sepi reddy eye gerejanya eye uedueey iag buesyejoi berdoa merged seed st (p102 :1won hamil nvlnvnitvm isniaona hvjwvo nvanlvn demon yoon #to nhl andil nvlnvmnitvm isian hvnsyg nyvaviwat fosfat lcs0oc96t din yensuli, buku louis ian sna 'warna gold tidak willem hvagvio lviv aan teniaoni curse ue3nopp censos femmes blog snjsngy rescue eyed epurjeuwre ueysduepunid visi tova nym p33 mail nvlnvmnttivm sonnfand blog snjisnsy je33uej eyed epurreures ueydepang inul, upjuplui isutaoij reise uej wit uurekep auweyedwouad iur deg sedang suepunduad ueyyeju dup punya3uww suke1o dinas xe3y uey suepunip rescue eyed iyejasg emu tur eye genre nag seed lang nvnlnglim xix @vd tut reise uba ine ndd uey jesepasg neg sue yegefod ueydiyanp reduces use3n) ueyeuesyep deja3 epe bue yegefod "tur desde nyeong rem sees nyeo year) venue aur ingbiip ini, venue ire isutanij pileg jtemsuliii ure sego envoy eye wep sesi bio bej ud) got unyil joon reise ubinjeii uep puss sid|, ueduepun duepunaed ine iag ubs usg ynjudgip e3ego envoy eye, uep iue sio urnjuagung suju) unyil million yejseg ulinjeng emb 'tui yeng aunyeuag kedua g1 den alis iman se: tni adaa an: lil kia j3) (aa kan (s3 ggs see ||seg ig) ke) ses seal| has lesi ke) mlsssiloya ! dasi (sega? saji (il let sis ila esa elg oak (ses is d aw |le tab ||agg sj. ball san sig ata esa an pes "h3 ja) rang jeg zxz tai na nisa dash ls) ser sei sin run eee apaan harum he: sz| |3z5 sz| ||sal ku) fo) se! ku) raj hal szl (apl ig) zz| hi) wol tang go. jet jab dod (az oe5 s2) ima naas 2nd a59 ti: ber: bnn ana data ina) ef: $ ena ta: ja) ba ang sa$ le3z wt9 2e5 tia sea sil nasa eta a sz6 sans |
top, wis then pemerintah kota pasuruan salinan peraturan daerah kota pasurpelayanan dan perlindungan masyarakat, perlu dilakukan tindakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau digunakan oleh masyarakat untuk menjamin agar alat tersebut selalu dalam keadaan baik dan dapat berfungsi secara optimaretribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. men tentang instalasi alarm kebakaran aromakeputusan menteri tenaga kerja nomor kep. men tentang unit penanggulangan kebakaran tempat kerjturan daerah tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran pejabat adalah kepala badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakatmeriksaan alat pemadam kebakarmilikan, pemasangan, dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran (l) setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau akan membangun tempat usaha atau mengelola rumah atau, gedung kantor, dan tempat pendidikan, wajib memasang (satu) unit alat pemadam kebakaran untuk setiap (seratus meter persegi) luas lantai bangunan. tata cara pemasangan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. (l) setiap alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau digunakan oleh orang pribadi atau badan, wajib diperiksa oleh pejabat. terhadap alat pemadam kebakaran yang sudah dilakukan pemeriksaan, diberi (kartu) tanda bukti pemeriksaan. peraturan daerah tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran bentuk dan ukuran tanda bukti pemeriksaan atau segel sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan (enam) bulan sekali oleh pejabat. bab iiiyjl) subyuntuk apartemen, kondominium dan rumah susun, subyek retribusinya adalah pihak pengelola. subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada dan wajib membayar retribusi pada saat memanfaatkan pelayanan pemeriksaan alat pemadamperaturan daerah tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakarandan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa. bab prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi (d. bab vii struktur dan besarnya tarif retribusi (dl) struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jumlah, jenis dan ukuran alat pemadam kebakarmeriksaan alat pemadam kebakaran bab. retribusihasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam disetor secara bruto kas umum daerah, stdii pembayaran retribusi (dl) subjek retribusi membayar retribusi lokasi pemeriksaeriksaan alat pemadam kebakeriksaan alat pemadam kebakaranviiieriksaan alat pemadam kebakareriksaan alat pemadam kebakaranperaturan daerah tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaranmeriksaan alat pemadam kebakeriksaan alat pemadam kebakaran penjelasan atas peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakarabadalam ini adalah untuk luas kurang dari dihitung sama dengan luas m?kewajiban untuk memperoleh rekomendasi dimaksudkan agar pemilik dan atau pengelola rumah atau gedung tersebut memiliki dan memasang alat pemadam kebakaran serta menjamin keamanan dan keselamatan dari ancaman kebakaran. pemberian rekomendasi diberikan setelah melalui pemeriksaan lapangan oleh pejabat terhadap rumah atau gedung yang dimohonkan pemberian rekomendasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. biaya operasional merupakan biaya yang digunakan oleh petugas pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksayang dimaksud dengan wajib retribusi dalam ini adalah pemungutmeriksaan alat pemadam kebakaran lampiran peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tanggal april struktur besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis alat pemadam isi tabung tarif keterangan kebakaran busa isi s.d. unit merupakan alat pemadam isi26 lsd. rp4. unit kebakaran untuk benda padat (misalnya: kayu, kertas, spon, isi lebih dari unit karet, besi logam, dsb.) serbuk (dry isi s.d. unit merupakan alat pemadam powder) kebakaran untuk benda padat, isi s.d. unit benda cair (misalnya: minyak isi lebih dari unit tanah, oli, solar, premium, minyak goreng, alkohol, spiritus, thinker, cat, dsb.), alat listrik (misalnya: panel listrik, sekering, motor penggerak dinamo) dan bahan kimia gas co2 dan isi s.d. unit merupakan alat pemadam calon (bcp) kebakaran untuk benda padat, isi s.d. unit benda cair, alat listrik dan isi lebih dari unit bahan kimia hidrat inchi merupakan alat unit tahun penanggulangan kebakaran pada hotel, pasar, bioskop, atas inchi pasar swalayan, rumah sakit, unit tahun industri, pergudangan, perkantoran, pelabuhan, terminal, dsb |
pemerintah kota pasuruan salinota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkottentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara penyitaantentangndapatan daerah adalah dinasperaturan daerah kota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotdinaskota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotraturan daerah kota pasuruan tentangpipa minyak, air dan gasdan tanah negara yang belum dibebani suatu haraturan daerah kota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaannt(dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar (nol koma nol lima persen) per tahun, untuk nop (dua milyar rupiah) atau lebihumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berlokasi. babperaturan daerah kota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau skpd pbban diaturviii surat tagihan pajak daerah walikotaperaturan daerah kota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaankota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaraturan daerah kota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotatentangatuan kerja perangkat daerah, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai satuan kerja perangkat daerah, cc. pelayanan kepada masyarakatkota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotakota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bab xvkota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bab xvaturan daerah kota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diundangkan di: pasuruan pada tanggal junkota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan penjelas.m?, bangunan seluas dengan nilai jual m2, besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut: nop bumi: rp. rp. nop bangunan: rp. yang dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap adalah: jelas, artinya bahwa penulisan data yang diminta dalam pop harus dibuat sejelas jelasnya, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara atau wajib pajak sendiri. benar, artinya data yang menyangkut luas tanah dan atau bangunan, tahun dan harga perolehan, letak tanah atau bangunan serta peruntukan atau penggunaannya, yang dilaporkan dituliskan dalam pop harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. lengkap, artinya bahwa semua kolom dalam pop, baik yang menyangkut subyek pajak wajib pajak maupun data tanah dan atau bangunan harus diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya. kemudian pop tersebut harus diberi tanggal pengisian pop dan ditandatangani oleh wajib pajak. apabila karena sesuatu hal wajib pajak pengisian pop nya dikatakan kepada orang lain, maka wajib pajak tersebut harus memberikan kuasa kepada orang dimaksud dengan membuat surat kuasa atas materai dantambahan lembaran daerah kota pasuruan nomor peraturan daerah kota pasuruan tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan |
ng, 23x sep rp.( pembiayaan. penerimaan . pengeluaran . surplus defisit pembiaya( realisasi rp.( selisih lebih(dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka sebagai tindak lanjut dari peraturan ini akan ditetapkan dengan peraturan gubernua, pembina tingkat nip. noref peraturan daerah provinsi kalimantan timuterminal dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pasuruan, menimbang :a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan terminal diperlukan perbaikan dan penyesuaian penyelenggaraan fasilitas terminal:perlu digantterminalperaturan daerah tentang retribusi termisiperaturan daerah tentang retribusi terminalpejabat adalah pejabat dinas perhubungan, komunikasi dan informasiaturan daerah tentang retribusi terminalterminalyang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah kota. peraturan daerah tentang retribusi terminal (terminal yang disediakan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah kotadan diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berupa karcis. bentuk dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotajenis kendaraan, jenis usaha dan jangka waktu pelayanan. bab prinsip dan sasaran penetapan struktur dan tarif retribusi (lperaturan daerah tentang retribusi terminal biaya sebagaimana dimaksud pada ini meliputi biaya prasarana, penyusutan, operasional, dan pemeliharafasilitas, jenis kendaraan yang digunakn pelayanan penyediaan fasilitas terminal. peraturan daerah tentang retribusi terminal retribusi yang terutang terjadi pada saat penggundl) subjek retribusi membayar retribusi terminalperaturan daerah tentang retribusi terminalwalikotterminterminalraturan daerah tentang retribusi terminaldaerah tentang retribusi terminalatau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap terminalraturan daerah tentang retribusi terminaltentang retribusi termiterminal penjelasan atas peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tentang retribusi terminarminal angkutan penumpang umumtugas pemungut. s d cukup jelas tambahan lembaran daerah kota pasuruan nomor peraturan daerah tentang retribusi terminalterminal jenis fasilitas jenis tarif retribusi kendaraan kegiatan tempat parkir angkutan dalam kota kendaraan bermotor mpu dalam kota rp. sekali masuk angkutan umum mobil bus umum dalam rp. sekali masuk kota angkutan antar kota mpu antar kota rp. sekali masuk mobil bus umum antar rp. sekali masuk kota tempat menaikkan mpu dan angkutan kota rp. sekali masuk menurunkan mobil bus rp. sekali masuk penumpang galur keberangkatan kedatangan) tempatparkir khusus sepeda rp. , hari sepeda motor rp. , hari mobil penumpang rp. , hari kios warung rp. , m z hari asongan rp. orang hari jasa angkut rp. hari tempat parkir inap mpu dan angkutan kota rp. sekali inap mobil bus rp. sekali inap walikota pasuruan, ttd, hasan peraturan daerah tentang retribusi terminal |
aga yan pemerintah kota pasuruan salinanmakaian kekayaan pemerintah daerah pada saat ini maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap pemungutansuruan nomor tahun tentang retribusi pemanfaatan barang milik daerah, peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerahakaian kekayaan daerah. peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerah bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan kota adalah kota pasuruan. daerahyang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayangani retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungkayaan daerah adalah barang barang bergerak dan atau tidak bergerakyang dimiliki dan atau bawah penguasaan pemerintah kojalan umum, tanah, trotoar, term, dan saluran adalah jalan umum, tanah, trotoar, term, dan saluran yang menjadi kewenangan pemerintah kota. tanah adalah tanah yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh daerah. lapangan adalah lapangan yang dimiliki oleh daerah. ruangan adalah keseluruhan bangunan yang terdiri dari ruang pertemuan, rumah, rumah toko, toko, kios, warung, los bedak termasuk halaman dan perlengkapan yang disediakan dalamnya yang dimiliki dikuasai daerah. alat berat adalah mesin gila wales yang dimiliki dikuasai oleeraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerahyang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleaerahlairetribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerah bab perizinan (dl) setiap orang atau badan yang akan memakai kekayaan daerah wajib mengajukan permohonan izin kepada walikota. izin sebagaimana dimaksud pada diberikan atas dasar permohonan secara tertulis dari yang bersangkutan dengan persyaratan sebagai berikut foto kopi kartu tanda penduduk ktp) kartu identitas lainnya yang sah, foto kopi identitas badan hukum, foto kopi lunas pbb pada tahun berkenaan, peta lokasi yang akan dipakai dimanfaatkan, rencana pemanfaatannya, surat pernyataan kesanggupan mengembalikan dalam keadaan baik dan terawat seperti semula, dan atau persyaratan dan rekomendasi dari instansi terkait yang diperlukan sesuai dengan jenis pemakaian kekayaan daerah. pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan dalam jangka waktu pendek atau harian diberikan dalam bentuk surat izin yang disesuaikan dengan jenis pemakaian kekayaan daerah tersebut dan berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan dalam jangka waktu bulanan atau tahunan dilakukan dalam bentuk perjanjian sewa menyewa. s5) jangka waktu penyewaan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. bentuk dan format surat izin sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. (dl) apabila masa berlaku izin atau perjanjian sewa menyewa berakhir, maka pemegang izin wajib mengembalikan obyek kekayaan tersebut kepada daerah dalam keadaan baik dan terawat seperti semula. setiap perubahan izin terhadap obyek pemakaian kekayaan daerah wajib dilaporkan kepada walikota. pemegang izin dilarang memindahtangankan menyerahkan obyek pemakaian kekayaan daerah kepada pihak lain. (dl) pemegang izin sebagaimana dimaksud pada wajib memperbaiki dan mengembalikan dalam kondisi dengan kualitas material semula dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin. peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerah kewajiban pemegang izin untuk memperbaiki dan mengembalikan sebagaimana dimaksud pada untuk menghindari dan atau meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga setiap kegiatan harus dirancang untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan secara maksimal. permohonan izin pemakaian kekayaan dapat ditolak apabila:cc. tidak mendapatkan rekomendasi dari instansi lain yang terkait, bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: dan atau. akan dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk kepentingan pembangunan. bab iii(d0): ruangan gedung, bangunan tempat usaha ruko, toko, kios bedak kantin) taman kota, bangunan untuk kantor dan rumah tangga, lapangan stadion dan gelanggang olah raga gor), tenda, kendaraan, alat alat berat dan alat pertanian, j . jasa lantai jemur, seed cleaner, seleb pada kebun benih dan sewa gudang untuk rumput laut.peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerah walikota dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalamkapasitas, luas, umur teknis, jarak tempuh, fasilitas dan jangka waktu dari masing masing pemakaian kekayaan daerahtentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerahkota. bab masa retribusi masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan lamanya pemakaian masing masing jenis retribusi. retribusi yang terutang terjadi pada saat pemakaian kekayaan daerah atau sejak diterbitkan skr bab tata cara pemungutwalikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerah s5)s5) retribusi yang terutang belum dilunasi, ditagih dengan menerbitkan std tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam disetor secara bruto kas umum daerah pembayaran retribusi (l) setiap orang pribadi atau badan yang mendapat izin pemakaian kekayaan daerah wajib membayar retribusi. retribusi sebagaimana dimaksud pada dibayar lunas sebelum surat izin diberikan (l) subjek retribusi membayar retribusiakaian kekayaan pemerintah daerahakaian kekayaan pemerintah daerahberianraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerahasing masing jenis pemakaian kekayaan daerahakaian kekayaan pemerintah daerahakaian kekayaan daerahsanksi administrasi (dlterhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda administrasi sebesar nilai total kerusakan yang telah diperhitungkan oleh skpd sesuai tugas pokok fungsinya, terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda paling banyak kali retribusi terutang, dan pencabutan surat izin atau pembatalan perjanjian sewa menyewa. penetapan sanksi denda dan pencabutan surat izin atau pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada dan dalam bentuk keputusan walikota. peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerahpelaku makaian kekayaan pemerintah daerahlain lainomor tahun tentang retribusi pemanfaatan barang milik daerahberlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tentang retribusi pemanfaatan barang milik daerahtentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintakaian kekayaan pemerintah daerah penjelasan atas peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah umumdiharapkan pemerintah kota pasuruan dapat menggali potensi sumber sumber keuangan dalam rangka peningkatan pendapatan asli kota pasuruan. pendapatan asli kota pasuruan yang salah satu sumbernya berasal daridalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota pasuruan. sejalan dengan hal tersebut diatas, maka retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli kota pasuruan perlu lebih dioptimalkan, sehingga dengan demikian upaya pembangunan dan mensejahterakan masyarakat kota pasuruan akan semakin meningkat. disamping itu peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pemanfaatan barang milik daerah yang telah ada perlu dievaluasi dan disesuaikan dengansetiap penggalian dan atau pemancangan jalan umum, tanah, trotoar, term, dan saluran kota tiang listrik telepon pipa gas pipa air atau penanaman pertentangan kabel listrik telepon diwajibkan mengajukan izin agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terkoordinasi dan terintegrasi antar instansi terkait yang akan melakukan penggalian, sehingga tidak terkesan adanya tumpang tindih terhadap kegiatan tesebut yang berdampak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitarpemberian izin pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan pameran dan pasar malam, diarahkan kepada kegiatan yang bersifat menjual produk produk unggulan yang telah dibuat dan atau yang dihasilkan oleh masyarakat kota pasuruan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas dan memberikan kebanggaan sekaligus membuka peluang usaha yang berbasis kerakyatan. untuk kegiatan pertunjukan musik diarahkan kepada kegiatan yang bersifat regional dan meningkatkan kreatifitas bidang kesenian. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pemakaian tanah adalah pemakaian: tanah darat yang diukur berdasarkan luas, peruntukan, fungsi jalan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal). untuk bangunan yang akan didirikan dibangun atas tanah tersebut oleh pihak penyewa tanah, perlu dilakukan perjanjian kerja sama antara pihak penyewa dengan pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, agar tidak menimbulkan sengketa gugatan dikemudian hari. jalan arteri dan kolektor adalah jalan yang diatur dalam, jalan kota adalah jalan yang diatur dalam keputusan walikota pasuruan nomor tentang penetapan status ruas jalan sebagai jalan kota pasuruan. tanah yang berbentuk sawah diukur berdasarkan luas dan kelas tanah yang dipergunakan sii sisi), cc. tanah yang berbentuk tambak diukur berdasarkan luas dan kelas tanah yang dipergunakan dii) huruf yang dimaksud ruangan gedung adalah termasuk gedung radhika bhakti praja yang terletak komplek rumah dinas walikota, jalan panglima sudirman pasuruan. huruf cukup jelas. huruf pemakaian taman kota perlu dipertimbangkan dengan sangat selektif dan kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan. huruf cukup jelas peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerah huruf yang dimaksud lapangan adalah semua lapangan yang dimiliki pemerintah kota: yang dimaksud stadion adalah stadion untung senopati jalan pahlawan pasuruan. stadion tersebut hanya digunakan untuk kegiatan olah raga sepak bola dan atletik, untuk latihan dan perlombaan atletik tidak dipungut biaya, yang dimaksud gelanggang olah raga adalah gor untung senopati yang terletak jalan sultan agung. kegiatan dalam gor tersebut digunakan untuk kegiatan olah raga, sedangkan kegiatan yang bersifat hiburan ataupun promosi dagang produk diarahkan halaman gor melalui peraturan walikotapasuruan nomor peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerahmakaian kekayaan daerah pemakaian tanah jenis pemakaian tarif pemakaian tanah untuk pendirian warung depot,minimarket supermarket dan usaha lain yang sejenis jalan arteri rp. tahun jalan kolektor rp. tahun jalan local rp. tahun pemakaian tanah sawah kelas tanah rp. tahun kelas tanah rp. tahun kelas tanah iii rp. tahun iii pemakaian tanah tambak kelas tanah rp. tahun pemakaian tanah untuk tempat tinggal beserta halaman jalan arteri rp. tahun jalan kolektor rp. tahun jalan lokal rp. tahun pemakaian tanah untuk kantor, perusahaan atau rp. tahun industri beserta halamanjenis pemakaian tarif ruang radhika hari il. bangunan tempat usaha toko rumah toko (ruko): jalan arteri tahun jalan kolektor tahun jalan lokal , tahun kios kantin bedak jalan arteri tahun jalan kolektor , tahun jalan lokal , tahun peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerah iii bangunan untuk kantor dan rumah tangga: untuk kantor jalan arteri tahun jalan kolektor tahun jalan lokal , tahun untuk rumah tangga hunian jalan arteri , tahun jalan kolektor , tahun jalan lokal tahun iv. pemakaian taman kota untuk kegiatan hiburan permainan anak anak rp. , jenis permainan hari pasar malam rp. , hari. pertunjukan musik rp. , hari untuk kegiatan pameran, promosi, dagang rp. , hari produk pemakaian stadion latihan sepak bola rp. , jam pertandingan sepak bola dengan tidak dipungut rp. , hari biaya masuk. pertandingan sepak bola dengan memungut biaya rp. , hari masuk vi. pemakaian gor dalam gedung latihan olah raga bulu tangkis rp. , jam lapangan. only, basket rp. , jam lapangan. pertandingan perlombaan dengan tidak rp. , hari dipungut biaya masuk. pertandingan perlombaan dengan dipungut rp. , hari biaya masuk. halaman gor pameran kegiatan promosi dagang produk. rp. , hari pertunjukan rp. , hari vii pemakaian lapangan untuk pertandingan perlombaan dengan dipungut biaya masuk per hari rp. per minggu rp. per bulan rp. untuk kegiatan hiburan pasar malam pameran rp. , hari pertunjukan musik rp. , hari untuk kegiatan promosi dagang produk rp. , hari vii pemakaian lapangan tennis rp. , bulan peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerah pemakaian tenda jenis pemakaian tarif (satu) unit rp. hari (tidak (6x6 m2) termasuk biaya transport dan bongkar pasang) pemakaian kendaraan jenis pemakaian tarif mini bus rp. hari (tidak termasuk bbm dan jasa sopir) pemakaian alat alat berat dan alat pertanian jenis pemakaian tarif , jam mesin gila wales ton (tahun (tidak termasuk bbm dan jasa mma sop) jam il. mesin gila wales ton (tahun (tidak termasuk bbm dan jasa ana peaaaaaaaa nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna bsa) man jam iii. mesin gila wales ton (tahun (tidak termasuk bbm dan jasa naa lean bsa) man , jam iv. mesin gila tandem ton (tahun (tidak termasuk bbm dan jasa naa pena bsa) man jam mesin gila tandem ton (tahun (tidak termasuk bbm dan jasa oom , jam vi. mesin gila ton (tahun (tidak termasuk bbm dan jasa mma spin) jam vii. mesin gila bergetar ton (tahun (tidak termasuk bbm dan jasa mmk pny nama , jam viii mesin pemadam (tahun (tidak termasuk bbm dan jasa nomm nba pny nama jam ik. cord drill (tidak termasuk bbm dan jasa nomm nba sop nana tahun hand tractor (tidak termasuk bbm dan jasa sopir) peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan pemerintah daerah pemakaian gudang untuk rumput laut, jasa lantai jemur, seed cleaner, dan seleb nama jenis pemakaian tarif gudang untuk penyimpanan rumput laut bulan il. pemakaian lantai jemur, seed cleaner, dan seleb pada kebun benih sekar gadung lantai jemur biaya jemur gabah untuk gabah konsumsi , gabah kering panen biaya jemur gabah untuk gabah calon benih gabah kering panen seed cleaner gabah kering giling calon benih pemakaian seleb rmu) berasmakaian kekayaan pemerintah daerah |
lampiran peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tentang pembentukan kecamatan kandang sapi peta kecamatan bee, pemerintah kota pasuruan badan perencanaan pembangunan daerah jl. sultan agung telp. pasuruan kecamatan kota pasuruan tahun gini peta wilayah kecamatan kandangsapi gt: batas administrasi jaringan jalan "pe dang . . batas kota jalan arteri primer batas kecamatan . jalan arteri sekunder batas kelurahan jalan kolektor primer naik jadi nama perairan . jalan kolektor sekunder geo garis pantai jalan yokai sungai jalan lingkungan . rel kereta api aan "aj pep ber kecamatan panggungrejo camat i200e n3s2o madingreia ola l mn pen kapel ypp . nie omar nasa g0. eya tp sar samudera indonesia brandon aja ph, kecam tan kecamatan tel spa buhul kidul pai buhul kidul f7 edi agl enters ban sia pada |
manaimur, menimbangkeputusan presiden nomor tahun tanggal juli tentang pemberhentian sdr. drs. jurnalis gayo, mm. sebagai gubernur masa jabatan tahun dan mengangkat sdr. ir. tarmizi karim, sc. sebagai pj. gubernur kalimantan timur sampai dengan dilantiknyainas provinsi kalimantan timurarejabat . pejabat pejabat yang mengelola keuangan daerah. cc. struktur apbd. penyusunan rkd, kua, pas, dan rka skpd. penyusunan dan penetapan apbd. pelaksanaan dan perubahan apbd. 9g. ketatausahaan keuangan daerah. pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. pengendalian defisit dan penggunaan surplus apbd. pengelolaan kas umum daerah. pengelolaan piutang daerah. pengelolaan investasi daerah. pengelolaan barang milik daerah. pengelolaan dana cadangan. pengelolaan utang daerah. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. penyelesaian kerugian daerah. . menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah. menetapkan kuasa pengguna anggaran barangpara kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah cc. penyusunan rancangan apbd dan rancangan perubahan apbd. penyusunan perda apbd, perubahan apbd, dan pertanggung dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan apbd,suai fungsinya masing masing mempunyai tugas sebagai berikut:.gubernur. tugas kepala skpd selaku ppid sebagaimana dimaksud pada huruf dilimpahkan kepada skpd yang secara fungsional membidangi tugas pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan keputusan gubernur. pejabat bud berwenang: menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd. mengesahkan dpa skpd. cc. melakukan pengendalian pelaksanaan apbd.. 9g. menyimpan uang daerah. menetapkan spd.nyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah. ilinformasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud huruf meliputi rencana penempatan uang daerah serta prediksi hasil yang akan diperoleh kepada mitra kerja komisi terkait dprd. laporan penempatan uang daerah secara terinci beserta hasil dari penempatan uang daerah tersebut kepada komisi yang membidangi dprd setiap triwulan. menerbitkan sp2d. kuasa bud bertanggung jawab kepada ppid. pelimpahan wewenang . menyusun dpa skpd. cc dibawah koordinasi dinas pendapatan.rta pejabat lainnya yang dianggap mampudan pejabat lainnya yang dianggap mampu. meneliti kelengkapan spp up, spp gu dan spp tu yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. cc. menyiapkan spm . belanja daerah. dana perimbangan. retribusi daerah. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. jasa giro. pendapatan bunga. tuntutan ganti rugi. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing: dan 9g. ketertiban dan keamanan. cc. ekonomi. lingkungan hidup. perumahan dan fasilitas umum. kesehatan. gg. pariwisata dan budaya. agama. pendidikan. belanja barang dan jasa. belanja modal. bunga. subsidi. hibah. bantuan sosial. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman. penyertaan modal pemerintah daerah. pembayaran pokok utangpasaidaper : teknis penyusunan apbd dan hal hal khusus lainnya. dalam hal tertentu kepala daerah dapat mengatur kebijakan pemberian honor, insentif dan fasilitas lainnya dari pemerintah daerah kepada para pegawai eksekutif, legislatif dalam peraturan gubernur, pasai ,bat.pada tahun anggaran berjalan, yang terjadi akibat kesalahan setor dan tidak ada pembebanan penerimaannya dalam pad maka dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan, yang sepenuhnya menjadi wewenang bud asaitanganan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pemindahtanganncatatan penerimaan atas pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada bukti penerimaan yang sah. pemanfaatan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang undangan. pencatatan penerimaan atas pemanfaatan barang milik: yang tercantum dalam perintah pembayarananggaran semester pertama apbdupati. pejabat yang diberi wewenang menandatangani spm. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggung jawaban spj). pejabat yang diberi wewenang menandatangani sp2d. gubernur. prosedur akuntansi pengeluaran kas. prosedur akuntansi asset . neraca. laporan arus kasaerah, gubernur menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit apbd dengan memperhatikan peraturan per undang und. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman untuk jumlah sampai dengan (lima miliar rupiah), gubernurdilaksanakan sesuai dengan peraturan per undang undangan. ( . pemerintah daerah lain. cc. lembaga keuangan bank. lembaga keuangan bukan bankpengelolaan keuangan daerah terhadap skpd dilingkungan pemerintah provinsi kalimantan timur. pembinaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud padadprd dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dapat meminta dan mendapatkan informasi dan data mengenai pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan keuangan pada perusahaan daerah. memberikan masukan dan saran mengenai pengelolaan keuangan daerah. meminta penjelasan pada ppid dan skpd mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan berpedoman pada peraturan per asaimengenai pengelolaan keuangan blue diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain laingubernur. bab xvpj. gubernur kalimantan timur, ttd tarmizi karim diundangkan samarinda salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal oktober kepala biro hukum setda prov. kaltim, sekretaris daerah provinsi kalimantan timur, ttd sofyan helmi, sh, syaiful tetang pembina tingkat nip. lembaran daerah provinsi kalimantan timur tahun nomor |
ok, gubernur kalimantan timur:daerah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari jenis pendapatankabupaten kota sejumlah belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kot: penanggulangan bencana alam, penanggulangan bencana sosial: |
pemerintah kota pasuruan salinan peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewrumah potong hewan diperlukan perbaikan dan penyesuaian penyelenggaraan fasilitas pelayanan rumah potong hewrumah pemotongan hewanrumah potong hewan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewanrumah potong hewrumah potong hewan yang selanjutnya disebut dengan rph adalah suatuperaturan daerah tentang retribusi rumah potong hewasar grosir dan atau pertokoperaturan daerah tentang retribusi rumah potong hewan bab ketentuan pemeriksaan hewan daging hewan dan pemotongan hewan jl) hewan yang akan dipotong dan atau yang diusulkan untuk dipotong terlebih dahulu harus diperiksa kesehatannya dan dilakukan pula pemeriksaan kepentingan oleh dokter hewan yang berwenang. pemeriksaan hewan dimaksud pada ini, dilakukan selambat lambatnya (satu) hari sebelum hewan dipotong. (dl) hewan yang dinyatakan sehat dan siap dipotong kepada pemilik hewan diberikan surat periksa yang ditandatangani oleh dokter hewan berwenang. surat periksa dimaksud pada berlaku selama dua kali dua puluh empat jam. jl) apabila hewan yang dimintakan pemeriksaan dinyatakan tidak boleh dipotong pemilik dapat meminta pemeriksaan ulang kepada dokter hewan berwenang pemeriksaan ulang dimaksud pada ini, dilakukan oleh dokter hewan berwenang setelah dilakukan pemeriksaan ulang, hewan dinyatakan sehat, tanggal pemeriksaan ulangnya harus dicatat pada surat periksa. pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan rumah potong hewan dengan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesejahteraan hewan kecuali pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat. bab iii nama, objek dan subjek retribusi nama retribusi ini retribusi rumah potong hewan dipungut atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan oleh rumah potong hewan pemerintah kota pasuruan. peraturan daerah tentang retribusi rumah potong hewan (dl)layanan memakai fasilitas yang disediakan,dikelola oleh. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif (dl)daerah tentang retribusi rumah potong hewandan jumlah ternakwilayah pemungutan retribusi retribusi terutang dipungut tempat pelayanan rumah potong hewan diberikan. bab masa retribusi jl) masa retribusi berlangsung pada saat subjek retribusi memanfaatkan pelayanan fasilitas rumah potong hewan. retribusi terutang berlangsung pada masa retribusi peraturan daerah tentang retribusi rumah potong hewpada diatur dengan peraturan walikota. bab xiieraturan daerah tentang retribusi rumah potong hewanraturan daerah tentang retribusi rumah potong hewarumah potong hewan bab xvi pembukuan danfasilitas rumah potong hewan. bab xviirumah potong hewix peran serta masyarakat (d0) dalam penyelenggaraan rumah potong hewan, masyarakatrumah potong hewpeternakanpembinaan, pengawasan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemeriksaan fungsi rumah potong hewan, persyaratan teknis rumah potong hewan, dan pelaksanaan pemotongan hewan rumah potong hewan. peraturan daerah tentang retribusi rumah potong hewantentang retribusi rumah potong hewrumah pemotongan hewrumah potong hewrumah potong hewan penjelasan atas peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewretribusi rumah pemotongan hewans d cukup jelas tambahan lembaran daerah kota pasuruan nomor peraturan daerah tentang retribusi rumah potong hewan lampiran peraturan daerah kota pasuruan nomor 14tahun tanggal: april struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan jenis jasa pelayanan jenis ternak tarif keterangan retribusi perizinan rph aan penggunaan kandang sapi , ekor peristirahatan tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan, hygiene dan mutu dagingrumah potong hewangajukan rancangan peraturan daerahgadaan barang dan jasa instansiurplus(pratap) pelaksanaan penanggulangan bencana daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung baratratap) pelaksanaan penanggulangan bencana(pratap) pelaksanaan penanganan bencana daerah. prosedur tetap pelaksanaan penanganan bencana daerahlampung barat. diundangkan liwa pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten lampung barat, jalan'maha esa bupati lampungberdasar, loket pembayaran dinas pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah kabupaten lampungmemperoleh bukti pembayaran berupa surat tanda terima setoran stats) pajak bumi dan bangunan atau surat setoran pajak daerah ssd). loket teller; atau anjungan tunai mandiri atm). loket teller loket pembayaran pajak dinas atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh bupati diberikan statteller loket teller statsats ssd ditandatangani oleh pejabat yang ditetapkan oleh bupati. stats ssd terdiri dari (tiga) lembar, yaitu:ga) untuk bank tempat rekening kas umum daerah berada. lembar (empat) untuk dinas. stats ssd lembar (dua) disampaikan oleh tempat pembayarantats ssd diatur oleh keputusantati, loketjam. loket dinas dan tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh bupati wajib menyetorkan penerimaan pajaknya kas daerah dalam jangka waktu jam. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada dan jatuh pada hari libur maka penyetoran kas daerah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. bank, loket dinas atau tempat pembayaran pajak lainnya yang ditetapkan oleh bupati menyampaikan laporan penyetotatsftmbcr bupati lampung barat, mukhlis basri diundangkan liwa pada tanggal sumber sekretaris daerah kabupaten lampung barat, berita daerah kabupaten lampung barat tahun nomor . jddalam rangka pengendalian struktur kepangkatan sert: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf maka perlu ditetapkan peraturan bupati lampung barat. peraturan gubernur lampungprovinsi lampung.gawai negeri sipil yang selanjutnya disebut pegawaiyang selanjutnya disingkaadalah pejabat pembina kepegawaian daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk itu. bab prosedur pkp prosedur dan tata cara pelaksanaan pkp adalah sebagai berikut bupati melalui bkd menginformasikan tentang pelaksanaan pkp kepada skpd, kepala skpd mengusulkan calon peserta pkp kepada bupati melalui bkd, bkd dan mengajukannyaegawai dapat mengikuti pkp apabila memenuhi persyaratan umum sebagai berikut pegawaitingkat golongan ruang harus memenuhi syarat sebagai berikut sekurang kurangnya telah menduduki pangkat juru golongan ruangsyarat sebagai berikut sekurang kurangnya telah menduduki pangkat pengatur muda golongan ruang ii amuda, ijazah akademi atau ijazah diploma iii, harus memenuhi syarat sebagai berikut sekurang kurangnya telah menduduki pangkat pengatur muda tingkat golongan ruang iatau ijazah diploma iv, harus memenuhi syarat sebagai berikut sekurang kurangnya telah menduduki pangkat pengatur golongan ruang i1 cer, ijazah dokter gigi, ijazah apoteker dan ijazah magister atau ijazah lain yang setara, harus memenuhi syarator harus memenuhi syarat sebagai berikut sekurang kurangnya telah menduduki pangkat penata muda tingkat golongan ruang iii bbagian kedua persyaratan khusus administrasi) selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dalam pegawai yang mengikuti pkp juga harus memenuhi persyaratan khusus (administrasi) sebagai berikut diusulkan oleh kepala skpd yang bersangkutan: fotokopi cons yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang: fotokopi pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,, fotokopi surat izin belajar dari bupati atau sekretaris daerah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi yang memperoleh ijazah stub setelah diangkat menjadi cons), pas photo berwarna: uraian tugas pns yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja, surat pernyataan kepala skpd bahwa yang bersangkutan tidak pernah sedang melakukan pelanggaran disiplin:atau surat pernyataan dari kepala satuan kerjasatuan kerja tersebutyang berada diluar negeri berlakumemperoleh surat tanda tamat belajar ijazah yang dimaksud dalam termasuk bagi pegawaitata cara ujian penyesuaian kenaikan pangkat pkp dilaksanakan menggunakan metode ujian tertulis dan wawancara. soal ujian tertulis disesuaikan dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan subtansi yang berhubungan dengan tupoksi yang bersangkutan. wawancara terhadap peserta pkp dilaksanakan oleh panitia yang ditunjuknilai wawancara bobot total nilai akhir #b. pemeriksaan hasil pkp dilakukan oleh tim pemeriksa hasil ujian yang ditetapkan dengan keputusan bupati..dibawah passing grade dinyatakan tidak lulus. peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana. dimaksud dapat dinyatakan gugur apabila ternyata yang bersangkutan tidak menunjukan kedisiplinan atau melanggar peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai. kelulusan peserta ujian ditetapkan dengan keputusan bupati dan disampaikan kepada kepala skpd yang bersangkutan. pegawai yang dinyatakan tidak lulus pkp, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pkp sebanyakegawai yang berasal dari instansi pemerintah provinsi lampung, kabupaten kota lain dalam provinsi lampung atau instansi vertikal yang akan mengikuti pkp dilingkungan pemerintah daerah harus melampirkan rekomendasi dari sekretaris daerah provinsi bagi pegawai dari provinsi, bupati sekretaris daerah kabupaten kota bagi pegawai dari kabupaten kota dan kepala satuan kerja instansi vertikal serendah rendahnya pejabat eselon bagi pegawai dari instansi vertikal. pegawai. pegawai alih tugas dari daerah lain dan telah memperoleh stub ijazah sebelum dialihtugaskan menjadi pegawai kabupaten. pegawai alih tugas kabupatenkepada bupati.sa. bahwa dalam rangka percepatan penyaluran apb pekon dari pemerintah kabupaten lampung barat pekon agar dapat digunakan secara efektif bagi pembangunan pekon, perlu dilakukan upaya percepatan penyaluran dan peningkatan pengelolaan dana pekon tahun bahwa dalam rangka percepatan penyaluran dan peningkatan pengelolaan dana pekon tahun maka peraturan bupati nomor tahun tentang peru bahan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pekon tahun anggaran perlu keputusan bersama menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor bj, nomor kmk. dan nomor tahun tentang percepatan penyaluran pengelolaan dan penggunaan dana desaiubah sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuan iii;;dilakukan melalui bank persepsi, bendahara penerimaan dinasdisertai surat pemberitahuan pajak terhalang spot) dengan menggunakan surat setoran pajak daerah ssd);ssd sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (tiga) lembar, yaitu lembar (satu) untuk wajib pajak; lembar (dua) untuk tempat pembayaran sebagai laporan dinas; lembar (tiga) untuk bank tempat rekening kas umum daerah berada. bagian kedua penyetoran penyetoran pajak oleh petugas pemungut dilakukan kas umum daerah kali jam dengan menggunakan daftar penerimaan harian dph). bagian ketiga angsuran pembayatercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. atas dasar surat permohonan angsuran, kepala dinas melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui a,tau tidaknya permohonan angsuran.angsuran oleh kepala dinas sebagaimana tercantum dalamperaturan bupati ini. atas dasar surat permohonan penundaan, kepala dinas melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan penundaan;cantum dalam lampiran peraturan bupati ini. wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan,^imiidngan peraturan bupati ini dengan penis^atasnya dalam berita daerah kabupaten kampung barat. ditetapkan liwa pada tanggal desain?bc.r bupati lampung barat, diundangkan liwa pada tanggal ptsembcr sekretaris daerah kabupaten lampung barat, nira berita daerah kabupaten lampung barat tahun nomor ^ lampiran peraturan bupati lampung barat nomor tahun tanggal o^misc contoh perhitungan besarnya angsuran pembayaran atas spot wajib pajak menerima spot dengan ketetapan sebesar pada tanggal pebruari dengan jatuh tempo pembayaran tanggal juli wajib pajak tersebut diperbolehkan untuk menganggur pembayaran utang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam jangka waktu (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar rp200. besarnya angsuran dan denda administrasi pada setiap masa angsuran adalah: . . agustus september oktober i____________________ november desember contoh penundaan pembayaran atas spot wajib pajak menerima spot dengan ketetapan sebesar pada tanggal maret dengan jatuh tempo pembayaran tanggal agustus wajib pajak tersebut diperbolehkan untuk menunda pembayaran utang pajak bumi dan bangunan sampai dengan tanggal desember bulan). besarnya denda administrasi atas penundaan pembayaran utang pajak tersebut sebesar rpl rp80. lampiran peraturan bupati lampung barat nomor tahun tanggal__________: stnerangguran pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah, membaca surat permohonan penganggurtahun pajak . besarnya utang pajak bumi dan bangunan sebesar rp. (. rupiah)ganggurganggurppd . alamat .ajak bumi dan bangunan sebesar . sebanyak?m ke besarnya angsuran jatuh terror pembayaran denda administrasi ______ denda administrasi sebagaimana tercantum pada kolom ditagih dengan menggunakan std pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. keempat pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada dictum ketiga dilakukan bank pos persepsi atau bank pos tempat pembayaran** kelima apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan kepala dinas ini, akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku. keenam keputusan kepala dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. salinan keputusan kepala dinas ini disampaikan kepada bupati lampung barat; wajib pajak. ditetapkan liwa pada tanggal . q$& plb*r. a.n. bupati lampung barat kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah, nip keterangan: coret yang tidak perlu bupati lampung barat, lampiran iii peraturan bupati lampung barat nomor tahun tanggal sumber contoh surat permohonan penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan lampiran satu set hal permohonan penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yth. bupati lampung barat u.p kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah yang bertanda tangan bawah ini: nama . ppd . jika ada) alamat . bertindak selaku wajib pajak pengurus kuasa atas objek pajak nop . alamat . desa kel.*) . kecamatan . utang pajak: rp.( .) yang tercantum dalam spot untuk tahun pajak . dan tanggal jatuh tempo pembayaran. terhadap utang pajak bumi dan bangunan perdesaan tersebut tersebut atas, saya mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pbb sebesar . (. sampai dengan tanggal. karena saya mengalami kesulitan likuiditas kesulitan keuangan mengalami keadaan luar kekuasaan*) dengan bukti berupa (terlampir). pemohon, keterangan: coret yang tidak perlu bupati lampung barat, mukhlis basri lampiran peraturan bupati lampung barat nomor tahun tanggal t>g rnb f keputusan kepala dinas pendapatan pengelola keuangan, dan aset daerah kabupaten lampung barat nomor. tentang penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepala dinas pendapatan pengelola keuangan, dan aset daerah, membaca surat permohonan penundapajak . besarnya utang pajak bumi dan bangunan sebesar rp. (. rupiahundaunda*. ppd . alamatajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar . dengan ketentuan sebagai berikut:yang ditagih dengan std pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. ketiga pelunasan utang pajak bumi dan bangunan yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada dictum kedua dilakukan bank pos persepsi atau bank pos tempat pembayaran**. keempat keputusan kepala dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan salinan keputusan kepala dinas ini disampaikan kepada bupati lampung barat; wajib pajak. keterangan: coret yang tidak perlu ditetapkan liwa pada tanggal p?# .?? !. a.n. bupati lampung barat kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah, nipefektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan kawasan syuting agar pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan dapat berjalan lebih efektif, terarah dan terpadu maka dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis; bahwa berdasarkpengelolaan kawasan syuting terpadu pada dinas pekerjaan umumkerjaan umum kabupaten lampung barat. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum kabupaten lampung barat. unit pelaksana teknis pengelolaan kawasan syuting terpadu yang selanjutnya disingkat upt post adalah unit pelaksana teknis pada dinas pekerjaan umum kabupaten lampung barat. kepala unit pelaksana teknis adalah kepala upt adalah kepala pada upt post. sub bagian tata usaha adalah sub bagian tata usaha pada upt post. kawasan adalah kawasan syuting terpadu tidak termasuk daerah yang menjadi kewenangan instansi lain. kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada upt post pada dinas pekerjaan umum kabupaten lampung barat. bab kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan upt post adalah unsur pelaksana teknis dinas pada dinas pekerjaan umum. upt postpost mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasost mempunyai fungsi: pelaksanaan pengelolaan kawasan yang meliputi pengendalian pemanfaatan dan pengembangan kawasan; mengkoordinasikan dan memadukan pelaksanaan kegiatan lingkungan upt dengan skpd yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas dan program pembangunan fisik dan non fisik; pelaksanaan keamanan, kebersihan, pemeliharaan kawasan dan mengkoordinasikan dengan instansi lain yang melaksanakan kegiatan kawasan; pelaksanaan pemantauan kegiatan instansi lain kawasan; pelaksanaan pemberian rekomendasi pertimbangan teknis dan non teknis pelaksanaan kegiatan instansi lain kawasan; dan pengendalian operasional kegiatan penggunaan gedung gedung fasilitas kawasan; bab iii susunan organisasi susunan organisasi upt postosupt kepala upt post mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan kawasan luar bangunan yang menjadi kewenangan instansi lain. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala upt post mempunyai fungsi: pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan kawasan; pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan pengelolaan kawasan; pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian upt; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan kegiatan upt post. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala upt post mempunyai uraian tugas melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian lingkungan kawasan; menyusun rencana kerja tahunan pengelolaan kawasan; melaksanakan kegiatan dan fasilitasi serta penyiapan bahan untuk pemanfaatan dan pengembangan kawasan; melaksanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan operasional pengelolaan kawasan; menyusun rencana dan program pengelolaan kawasan; melakukan monitoring pemanfaatan dan pengembangan kawasan; melaksanakan inventarisasi permasalahan wilayah kerjpengendalian pemanfaatan dan pengembangan kawasan; melaksanakan koordinasi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh skpd yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan fasilitas dan program pembangunan fisik dan non fisikost mempunyai tugas membantu kepala upt post bidang tata usaha;rumusan teknis pengelolaan kawasan lingkup upt post; perencanaan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian lingkup upt post; pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan upt post; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan upt postupt post; melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor pada upt post; menyusun program kerja dan kegiatan tata usaha upt post; menyiapkan bahan perencanaan dalam rangka penyusunan bahan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi, pengembangan infroptpost; kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas upt posjabatan dan pegawai upt post atas sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; bagian kedua eselon kepala upt post adalah jabatan struktural eselon iv.a. kepala sub bagian tata usaha upt post adalah jabatan struktural eselon iv. bab vii tata kerja kepala upt post dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi kepada kepala dinas pekerjaan umum. kepala upt postpost dengan dinas pekerjaan umum maupun dengan organisasi perangkat daerah lainnya. kepala upt post melaksanakan sistem pengendalian internal lingkungan tugasnya. kepala upt postuntuk pelaksanaan tugas bawahannya. kepala upt postkepala upt post wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada kepala dinas; perpostlampiran peraturan bupati lampung barat nomor tahun tanggal: bagan struktur unit pelaksana teknis pengelolaan kawasan syuting terpadu (upt post) pada dinas pekerjaan umum kabupaten lampung barat bupati lampung ba$ep<fern&t bupati lampung barat, diundangkan liwa pada tanggal s>pic^cr mukhlis baslbdaftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana ri diundangkan liwa pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten lampung barat, ag. n#,unit pelayanan teknis daerah yang selanjutnya disingkat utd adalah unit pelaksana teknis daerah padaaltugas penilai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut petugas penilaikait pajak yang meliputi spot; skpd; skpd; skpdkbt skpd; skpd pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam. keberatan sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan secara perorangan dan atau kolektif untuk spot; atau perorangan untuk skpd, skpd, skpdkbt, skpd, ataudengan pajak terutangspot asli yang diajukan keberatan; surat keterangan lurah perajin setempat. keberatan sebagaimana dimaksud dalam diajukan dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya spot, skpd, skpd, skpdkbp1' secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk setiap spot dengan pajak terutangyang diajukan keberatan; dan sejenisnya; fotokopi izin mendirikan bangunan atau surat keterangan dari lurah perajin setempat;pembayaran rekening listrik bulan terakhir. keberatan sebagaimana 'perajin, atau skpd diberikan oleh kepala dinas, dalam hal jumlah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang sampai dengan rp. (lima ratus ribu rupiah); bupati, dalam hal jumlah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanmeriksaan sederhana dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan sederhanameriksaan. dalam hal dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan pemeriksaan sederhanameriksaan sederhanameriksa k kepala dinas menerbitkan plyadalah sebagaimanzs&nbc sekretaris daerah kabupaten lampung barat, ditetapkan liwa pada tanggal dest^* r bupati______ gcrrjbtr format keberatan atas spot skpd skpd skpdkbt skpd .skpd nomor lampiran perihal keberatan atas spot skpd skpd skpdkbt skpd skpd. alamat . sebagai wajib pajak atas objek pajak yang terletak jalan . rt. rw. desa kelurahan . . kecamatan . kabupaten . nomor objek pajak nop :. pajak yang terutang tahun :. sebesar rp. tanggal diterima spot . atau skpd skpd skpdkbt skpd skpd dengan ini mengajukan keberatan atas spot skpd skpd skpdkbt skpd skpd* tersebut atas dengan alasan sebagai berikut . . . . bersama ini dilampirkan pula (lingkar nomor yang dilampirkan): asli spot skpd skpd skpdkbt skpd skpd tahun . tanda bukti pembayaran pbb perdesaan dan perkotaan tahun sebelumnya (.fotokopi izin mendirikan bangunan imb) atau surat keterangan dari lurah kepala desa setempat.. fotokopi pembayaran rekening listrik bulan terakhir. demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. pemohon, format keberatan atas spot skpd skpd skpdkbt skpd skpd nomor lampiran perihal keberatan atas spot skpd skpd skpdkbt skpd skpd tahunlurah perajin . kecamatan . kabupaten .keberatan atas spot skpd skpd skpdkbt skpd skpd pbb pedesaan dan perkotaan tahun . dengan alasan sebagaimana daftar terlampir. demikian untuk dapat dipertimbangkan. lurah pera tin* lampiran surat lurah perajin nomor . tanggal . daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pekon kelurahan kecamatan tahun pajak nama wajib pajak nop luas dan kias pajak yang terutang rp. spot diterima tgl. alasan pengajuan keberatan tanda tangan wajib pajak bumi bangunan luas kias luas kias dst. jumlah pajak terutang ____________ j____________ perajin lurah petunjuk pengisian daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom diisi nomor urut dst. diisi nama wajib pajak yang mengajukan keberatan sesuai spot. diisi nomor objek pajak sesuai spot. diisi luas bumi sesuai dengan luas bumi pada spot. diisi kelas bumi sesuai dengan kelas bumi pada spf\ diisi luas bangunan sesuai dengan luas bangunan pada spot. diisi kelas bangunan sesuai dengan kelas bangunan pada spot. diisi dengan jumlah pajak terutang pada spot. diisi tanggal penerimaan spot oleh wajib pajak. diisi dengan alasan wajib pajak mengajukan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan. (misalnya, luas bumi yang benar adalah m2) diisi dengan tanda tangan masing rising wajib pajak yang mengajukan keberatan sesuai urutan wajib pajak pada kolom format penetapan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan tah un. . an. kop surat nomor :. sifat . lampiran:. hal penetapan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan tahun .a.n. yth. sdr. sehubungan surat pengajuan keberatan atas spot skpd skpd skpdkbt skpd skpd nomor . tanggal . yang ditujukan kepada kepala dinas pendapatan pengelola keuangan, dan aset daerah kabupaten lampung barat mengenai wajib pajak . alamat wajib pajak . alamat objek pajak . . tahun pajak . nop skpd skpd: . pbb terutang . atau daftar wajib pajak kolektif desa kelurahan . kecamatan . jumlah ketetapan rp. dengan ini disampaikan hal hal sebagai berikut pengajuan keberatan wajib pajak kepala desa lurah*) (tanggal . telah melampaui jangka waktu (tiga) bulan sejak diterimanya spot skpd skpd oleh wajib pajak (tanggal . .); sesuai dengan peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah kabupaten lampung barat, maka pengajuan keberatan wajib pajak dinyatakan ditolak. demikian untuk dimaklumi. kepala dinas, nip. tembusan kepala utd . catatan coret yang tidak perlu buku penjagaan penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan perkotaan tah . dinas pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah kabupaten lampung barat urut agenda nama alamat nop surat permohonan penyelesaian keterangan nomor tgl. tgl. tgl. penyelesaian tgl. pengiriman keterangan buku penjagaan ini digunakan untuk periode tanggal januari s.d. desember tahun berjalan; buku penjagaan ini dapat diisi denganpetunjuk pengisian formulir buku penjagaan penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom diisi nomor urut surat masuk dinas pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah kabupaten lampung barat utd; diisi nomor agenda yang disesuaikan dengan nomor agenda tu; diisi tanggal agenda yang disesuaikan dengan nomor agenda tu; diisi nama wajib pajak, alamat objek pajak, dan nomor objek pajak nop); diisi nomor surat pengajuan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan; diisi tanggal surat pengajuan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan; diisi tanggal penyelesaian keberatan wajib pajak atas spot skpd skpd; diisi nomor penyelesaian keberatan wajib pajak atas spot skpd skpd; diisi tanggal penyampaian penyelesaian keberatan wajib pajak atas spot skpd skpd kepada wajib pajak kuasanya atau tanggal pengiriman melalui pos; diisi keterangan yang diperlukan lainnya, seperti nama penerima atau pengirim surat keputusan penyelesaian keberatan wajib pajak atas spot skpd skpd. formatpropinsi :lampung tahun pajak kabupaten lampung barat kecamatan :. . pekon :. kelurah. pada hari ini . tanggal . . yang bertanda tangan bawah ini nama :. nip :. nama :. . nip :. berdasarkan surat perintahperdesaan dan perkotaan atas objek pajak sebagaimana dikemukakan dalam surat keberatan nomor . tanggal . atas nama wajib pajak . alamat wajib pajak . alamat objek pajak . tahun pajak . nop skpd skpd: . pajak yang terutang . atau daftar wajib pajak kolektif, desa kelurahan . kecamatan . jumlah ketetapan . .; keberatan dapat disetujui sebagian; keberatan ditolak; wajib pajak dikenakan surat ketetapan pajak daerah skpd) sebesar rp. pemeriksaan ini dilakukan dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan pegawai, petugas, nip. nip. mengetahui dan mengesahkan kepala dinas . . nip. catatan coret yang tidak perlu kepala bidang pendataan dan penetapan lampiran:wajib pajak kolektif hasil pemeriksaan dan analisa petugas kesimpulan saran petugas, . nip. . nip. formkop surnomor. kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah kabupaten lampung barat memerintahkan kepada nama :. nip :. nama :. nip :. nama :. nip :.:. alamat wajib pajak :. alamat objek pajak :. nop :. skpd skpd :. tahun pajak :.lampung barat. kepala dinas coret yang tidak perlu nip. format. kop surat nomor :. . . lampiran:yth. sdr. sehubungan dengan surat keberatan saudara nomor .tanggal. tentang keberatan atas spot skpd tahun :. pajak terutang rp. . nomor objek pajak :. letak objek pajak :.an lain dengan menunjuk kuasanya secara tertulis atas meterai, dengan menyediakan antara lain; spot skpd skpd tahun berjalan dan tahun sebelumnya; .ssd stats tahun sebelumnya; lain lain. demikian untuk menjadi maklum dan mendapat perhatian. kepala dinas, nip. formatropinsi :lampung tahun pajak kabupaten lampung barat kecamatan :. pekon :. kelurahada hari ini . tanggal . yang bertanda tangan bawah ini nama :. nip :. nama :. nip :. berdasarkan surat tugaslapangan atas objek pajak yang dikemukakan dalam surat keberatan nomor.tanggal. atas wajib pajak :. alamat wajib pajak :. alamat objek pajak :. nomor objek pajak :. spot skpd tahun :. pajak yang terutang rp.ajib pajakmen tuj tidak petugas, menyetujui berita acara pemeriksaan (. lapangan wajib pajak kuasanya nip. (. ( .) nip. lampiran berita acara pemeriksaan sederhana lapangmenyetujui tidak menyetujui berita acara pemeriksaan lapangan wajib pajak kuasanya petugas, . nip. . nip. catatan lampiran dapat boleh lebih dari (satu) lembar; jika wajib pajak tidak setuju atas berita acara pemeriksaan, agar menyampaikan alasan secara tertulis. coret yang tidak perlu format keberatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kop surat keputusan bupati lampung barat nomor. .(d tentang keberatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan membaca surat permohonan keberatan pajak bumi dan bangunan per. nomor . <r>i tanggal . atas spot skpd skpd*) nomor. tanggal . tahun pajak . yang diterima dinas pendapatan daerah kabupaten lampung barat unit pelaksana teknis daerah . berdasarkan tanda terima nomor . (,|i tanggal . perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan pbb pe*) keberatan pbb perdesaan dan perkotaan nomor . tanggal . perlu menetapkan surat keputusan keberatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanbupati tentang keberatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas spot skpd skpd*) nomor . <15i tanggal . pertama: wajib pajak: nama ppd i18) alamat spot skpd skpd*) nomor tanggal pajak yang terutang rp. i221 objek pajak; alamat desa kelurahan kecamatan kota (26l kedua: sesuai dengan dictum pertama, besarnya pbb perdesaan dan perkotaan yang terutang menjadi sebesar . .)(bumi bangunan bumi bangunan semula . . . . menjadi . . . . tempat; unit pelaksana teknis daerah.< arsip. ditetapkan i. t40* pada tanggal . bupati lampung barat, keterangan coret yang tidak perlu petunjuk pengisian lampiran angka diisi nomor surat keputusan keberatan pbb perdesaan angka dan perkotaannama wajib pajak atau kuasa wajib pajak diisi nomor surat pengajuan keberatan spot skpd spl angka diisi tanggal surat pengajuan keberatan spot skpd spl angkatahun spot atau skpd pbb perkotaan diisi nama utd yang menerima pengajuan keberatan spot skpd spl angka diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan spot skpd spl angka diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan spot skpd spl angka diisi nomor laporan hasil penelitian keberatan spot skpd spl angka diisi tanggal laporan hasil penelitian keberatan spot skpd spl angka angka angka angka angka angka diisi nomor penerbitan spot atau skpd skpd diisi tanggal penerbitan spot atau skpdskpdlb diisi nama wajib pajak diisi nomor pokok wajib pajak daerah (apabila ada) diisi alamat wajib pajak diisi nomor objek pajak nop) atau nomor skpd skpd angka angka diisi tanggal penerbitan spot atau skpd skpd diisi pajak yang terutang sesuai dengan spot atau angka angka angka angka angka skpd skpd dengan angka diisi alamat objek pajak diisi nama desa kelurahan letak objek pajak diisi nama kecamatan letak objek pajak diisi dengan kota bandar lampung diisi pbb perkotaan yang terutang setelah keberatan dengan angka angka diisi pbb perkotaan yang terutang setelah keberatan dengan huruf angka angka angka angka diisi luas bumi sesuai spot atau skpd skpd diisi luas bangunan sesuai spot atau skpd skpd diisi nop bumi per sesuai spot atau skpd skpd diisi nop bangunan per sesuai spot atau skpd skpd angka diisi luas bumi hasil keputusan keberatan angka angka angka angka angka angka angka angka angka spot skpd skpd diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan spot skpd skpd diisi nop bumi per hasil keputusan keberatan spot skpd skpd diisi nop bangunan per hasil keputusan keberatan spot skpd skpd diisi ketetapan pbb perdesaan dan perkotaan sesuai spot diisi ketetapan pbb perdesaan dan perkotaan hasil keputusan keberatan diisi nama utd yang menerima pengajuan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan diisi dengan kabupaten lampung barat diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan diisi nama bupati lampung barat format.< desa kelurahan *).e3arat nomor. i1' tentang . desa kelurahan *). <3l kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah,perorangan kolektif melalui perajin lurah*). nomor. tanggal . atas spot tahun pajak . yang diterima dinas pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah kabupaten lampung barat unit pelaksana teknis daerah*). berdasarkan tanda terimaajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan nomor . tanggal . i12) perlu menetapkan surat keputusan keberatan pajak bumi dan bangunan perkotaan secara perorangan 7keberatan pajak bumi dan bangunan perkotaan secara perorangan kolektif atas spot tahun pajak . d3) pekon kelurahan *). d4) pertama memberikan keputusan atas pengajuan keberatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara perorangankepala dinas ini. kedua: keuangan, dan aset keuangan, dan aset daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. salinan keputusan kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah ini disampaikan kepada kepala desa lurah . unit pelaksana teknis daerah. arsip. ditetapkan i., pada tanggal.d81 kepala dinas, keterangan coret yang tidak perlu nip lampiran keputusan kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten lampung barat nomor tahun daftar keberatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara perorangan kolektif pekon kelurahan*) . kecamatan . kabupaten kota . tahun pajak :. nama wajib pajak nop semula menjadi keputusan keberatan luas (m2) rp m2) pbb yang terutang rp) luas (m2) nop rp m2) pbb perkotaan yang terutang rp) bumi bangunan bumi bangunan bumi bangunan bumi bangunan dst jumlah pbb yang terutang ditetapkan . pada tanggal. kepala dinas, nip keterangan coret yang tidak perlu perdesaan dan keberatan pbb petunjuk pengisian angka diisi nomor surat keputusangka diisi nama pekon kelurahan angka diisi nama pekon kelurahan angka diisi nomor surat pengajuan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan secara perorangan kolektif angka diisi tanggal surat pengajuan keberatan pbbkantor yang menerima pengajuan perdesaan dan perkotaan angka diisi nomortanggalnomornggalpekon kelurahan angka diisi nama pekon kelurahan angka diisi nama dinas pendapatan, pengelola keuangan, daerah kabupaten lampung barat utd yang pengajuan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan angka diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan secara perorangan kolektif angka diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan secara kolektif angka diisi namaipama pekonajukan keberatan dan aset menerima petunjuk pengisian kolom lampiran keputusan kepala dinas pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah kolom diisi nomor urut dan seterusnya kolom diisi nama wajib pajak yang mengajukan keberatan pbb perdesaan dan perkotakotaan yang terutang sesuai dengan spot kolom kolom kolom kolom kolom kolom diisi luas bumi hasil keputusan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan diisi nop bumi per hasil keputusan keberatan pbb perkotaan diisi nop bangunan per hasil keputusan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan diisi pbb yang terutang hasil keputusan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan diisi keputusan atas pengajuan keberatan pbb perdesaan dan perkotaan (menerima seluruhnya menerima sebagian menolak menambah besarnya jumlah pajak yang terutang) bupati lampung barat, mukhlis bas |
dunn walikota pariaman provinsi sumatera barat peraturan walikota pariaman nomor tahun tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah kota pariaman tahun anggaran dan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pariamangelompokan kemampuan keuangan daerah kota pariaman tahun anggaran dsebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota pariaman nomorngelompokan kemampuan keuangan daerah kota pariaman tahun anggaran dan kemampuan keuangan daerah terdiri dari atas (tiga) kelompokelompokan kemampuan keuangan daerahperhitungan kemampuan keuangan daerah kota pariaman tahun dan tahun dapat dicantumkan dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalamariaman pada tanggal maret #walikota genius umar diundangkan pariaman pada tanggal maret sekretaris daerah kot, riasan indra sakti berita daerah kota pariaman tahun nomor mm) (p0 lampiran peraturan walikota pariaman nomor tahun tanggal: maret tentang: pengelompokan kemampuan keuangan daerah kota pariaman tahun anggaran dan table perhitungan kemampuan keuangan daerah kota pariaman tahun dan tahun perhitungan kemampuan keuangan daerah kota pariaman tahun pad rp. bagi hasil rp. pendapatan umum rp. gaji tunjangan rp. .|perhitungan kemampuan keuangan daerah kota pariaman tahun pad rp. bagi hasil rp. rp. pendapatan umum rp. gaji tunjangan rp.koor walikota pariaman yen naa genius umar tia |
walikota pariaman provinsi sumatera baratdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pariaman, menimbang :a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas camatuntuk mendukung kelancaran tugas walikota, wakil walikota, sekretaris daerah, tp pkk, gow dharmawanita kota pariaman diperlukan staf yang memiliki loyalitas dan mampu menghadapi beban kerja yang beresiko dan melampaui volume beban kerja normal serta dapat menjaga kerahasiaan negara,berdasarkan pertimbangan huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan walikota pariama201 menetapkan, walikota adalah walikota pariamanambahan penghasilan yang diterima setiap aparatur sipil negara berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada aparatur sipil negara karena beban dan tanggung jawabnya melebihi beban normal. bab penetapan tambahan penghasilan atas beban kerja besaran tambahan penghasilan atas beban kerja ditetapkan dengan peraturan walikota pariaman setiap tahunnya. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan padagow dan sopir dharmawanita kota pariaman tahun besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap bulan adalah sebagai berikut jabatan jumlah penerima per bulan rp. ajudan walikota pariaman rp. sesuai walikota pariaman rp. sopir walikota pariaman rp. ajudan wakil walikota pariaman rp. sesuai wakil walikota pariaman rp. sopir wakil walikota pariaman rp. sesuai sekretaris daerah rp. sopir sekretaris daerah rp. sopir tp. pkk kota pariaman rp. sopir gow rp. sopir dharmawanita kota pariaman rp. bab iii kriteria pemberian tambahan penghasilan kriteria pemberian tambahan penghasilan yang diberikan kepada aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut camat antara lain: melakukan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan hingga diluar jam dinas, mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintah dengan unit kerja pelaksana pada daerah administrasinya, melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis diluar jam dinas., antara lain: selain dari jadwal dan jam kerja normal ada kegiatan kegiatan kedinasan lain diluar jam kerja yang harus diikuti oleh ajudan, sesuai dan sopir untuk membawa walikota, wakil walikota, sekretaris daerah, tp pkk, gow dan dharmawanita, berperan dalam kelancaran koordinasi pimpinan dengan skpd dalam kegiatan pemerintahan. bab mekanisme pembayaran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ini dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya, untuk bulan desember, tambahan penghasilan ini dapat dibayarkan pada bulan bersangkutan. pembayaran tambahan penghasilan asn dikeluarkan pajak penghasilan ph) dan dihitung dari jumlah uang yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut: aparatur sipil negara golongan tidak dikenakan pajak, aparatur sipil negara golongan iii dikenakan pajak sebesar syarat permintaan pembayaran langsung spp ls) tambahan penghasilan untuk penerbitan surat perintah membayar spm ls) dilengkapi dengan daftar perhitungan pembayaran tambahan penghasilan pembayaran. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari skpd. ssp, tikungan pemerintah kota pariaman dan peraturan walikota pariaman tahun tentang standarisasi tambahan penghasilan atas beban kerja bagi dan sopir tp pkk dan sopir dharmawanita kota pariaman tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturanras,dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun tepat waktu yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh opd kota pariaman dan pemerintah daerah provinsi sumatera barat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf diatas,iode disusun ppid hasil pembahasan tapi disampaikan kepada kepala daerah (ps permendagri penyampaian ranperda kua, pas kota pariaman paling lambat apbd tahun kepada tahun dan rka opd hari kerja dprd nota keuangan) (ps hasil pembahasan tapi sebelum permendagri pengambilan persetujuan bersama dprd dan kepala daerah(ps anggaran permendagri berkensetelah apbd dan rancangan apbd tahun rancangan peraturan kepala daerah peraturan tentang penjabaran apbdperaturan daerah dan paling lambat rancangan peraturan peraturan walikota tentang hari kerja (sejak daerah tentang apbd apbd tahun diterima periode kegiatan acuan sesuainota kesepakatan kua, hari kerja dprd tentang pas dan apbd kota setelah penyempurnaan pariaman tahun keputusan rancangan peraturan pimpinan dprd daerah tentang apbd ditetapkan kepada menteri dalam negeri gubernur penetapan peraturan surat edaran kepala daerah paling lambat daerah tentang apbd dan tentang penyusunan dpa akhir desember peraturan kepala daerah opd, kua, pas dan apbd desember) tentang penjabaran apbd kota pariaman tahun sesuai,minggu ke anggaran oleh ppid tahun maretlaporan perda tentang apbd tahun minggu ke keuangan pemerintah perda tentang perubahan apbd maret daerah tahun anggaran tahun dari kepala daerah anu kepada bpk rancangan perda tentang apbd tahun minggu ke peraturan daerah tentang perda tentang perubahan apbd juli pertanggungjawaban tahun pelaksanaan apbd tahun perak tentang apbd tahun anggaran yang telah diaudit bpk dari kepala perak tentang perubahan daerah kepada dprd apbd tahun tahun tent permendagri sap amun centangminggu ke terhadap rancangan perda tentang perubahan apbd agustus peraturan daerah tentang tahun pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun perak tentang apbd tahun anggaran yang telah diaudit bpk perak tentang perubahan permendagrievaluasi ranperda peraturan perundang undangan minggu ke tentang pertanggung yang berlaku agustus jawaban pelaksanaan apbd tahun oleh gubernur permendagri nomor tahun walikota pariamanjuni s junrancangan perubahan rkd tahun minggu ke juni s d rencana kerja rpm kota pariaman minggu ke juni pembangunan daerah tahun rkd) kota pariaman ipjp kota pariaman tahun dan tahun pembahasan rancangan rkd provinsi tahun senja perubahan opd dan rkp pusat tahun beserta tahun kerangka pendanaan periodedan rkp perubahan peraturan kdh pusat tahun penyusunan rancangan renstra opd tahun minggu ke juli s.d kua dan pas rkd mingguminggu ke agustus kua dan pas tahun kua dan perubahan tahun ppa serta apbd oleh kdh kepada dprd tahun (ps permendagri(ps permendagri penetapan peraturan minggu ke agustus daerah tentang s d minggu ke perubahan apbd kota oktober pariaman tahun penerbitan surat edaran nota kesepakatan kua dimulai minggu iii kepala daerah perihal dan ppa perubahan bulan agustus pedoman penyusunan kota pariaman tahun rka opd, rkappkd dan surat edaran dpp opd ppid serta kepala daerah tentang penyusunan rancangan penyusunan rka p peraturan daerah opd, kua dan ppa tentang perubahan apbd perubahan kota dan rancangan pariaman tahun peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd penyampaian rka p opd kua dan ppa minggu ke agustus tahun kepada ppid)| perubahan kota s.d minggu ke untuk dibahas tapi (ps pariaman tahun september permendagri dan kua, ppa perubahan rka p opd tahun kota pariaman tahun periode yang telah dan rka p opd disempurnakan opd hasil pembahasan disampaikan kepada tapikua dan ppa minggu ke september perubahan tahun perubahan kota yang telah disusun ppid pariaman tahun disampaikan kepada dan rka p opd tahun kepala daerah (ps hasil pembahasan permendagri tapi penyampaian ranperda kua dan ppa minggu ke september apbd perubahan tahun perubahan kota kepada dprd nota pariaman tahun keuangan) (ps dan rka p opd tahun permendagri hasil pembahasan tapi pengambilan keputusan kua dan ppa paling lambat bulan bersama dprd dan perubahan kota sebelum tahun anggaran kepala daerah tentang pariaman tahun berakhir ranperda (ps permendagriiode kegiatan acuan pelaksanaanwalikota pariaman dto. mukhlis,peraturan daerah nomor tahun tentangpenganggaran tahun2019,. mukhlis,r diundangkan pariaman pada tanggal februari sekretaris daerah kota pariaman, dto.februaririode kegiatan acuan penyusunan peraturan minggu ke walikota tentang rkd januari s d kota pariaman tahun minggu ke mei penyampaian rancangan renstra opd kota pariaman minggu ke rencana kerja senja opd) tahun dan februari s d ke tahun oleh masing rencana pagu indikatif februari masing organisasi pendapatan dan belanja perangkat daerah opd) tahun kota pariaman musrenbang tingkat rpm des dan rpm minggu ke desa kelurahan penangkis desa, rpm januari s d kota pariaman tahun minggu prioritas februari pembangunan daerah tahun realisasi kegiatan desa kelurahan tahun lalu musrenbang tingkat rancangan rkd kota minggu ke kecamatan pariaman tahun februari s d renstra opd kota pariaman minggu ke tahun februari rancangan senja opd kota tahun forum organisasi rpm nasional, rancangan minggu ke perangkat daerah opd) rkp, rpm propinsi, maret s d kota pariaman tahun renstra opd propinsi, minggu ke rancangan rkd propinsi, maret rpm kota pariaman periode tahun renstra opd kota pariaman tahun rancangan rkd kota pariaman tahun senja opd kota pariaman tahun dan pokok pokok pikiran dprd musrenbang tingkat kota rpm kota pariaman minggu ke tahun maret s d rancangan rkd propinsi minggu maret tahun rancangan rkd kota pariaman tahun hasil forum opd tahun hasil musrenbang kecamatan tahun musrenbang tingkat rpm nasional tahun minggu ke s d provinsi tahun rancangan rkp minggu ke padang (ps tahun rancangan aprilrancangan rkp, rancangan paling lambat nasional tahun senja kl, rancangan rkd minggu ke jakarta (ps tahun dan senja opd april tahun pembahasan dan senja opd kota pariaman minggu ke mei penanaman rancangan tahun dan rencana senja opd tahun pagu indikatif pendapatan beserta kerangka dan belanja tahun pendanaamei ditetapkan dengan musrenbangnas tahun peraturan kdh penyusunan nota minggu ke mei kesepakatan kua dan s d minggu ke pas kota pariaman juli tahun periode penyusunan rancangan renstra opd kota pariaman minggu ke mei kua dan pas tahun tahun perak s d minggu ke rkd kota pariaman tahun juni penyampaian rancangan rkd kota pariaman tahun minggu ke kua dan pas tahun dan senja opd tahun juni oleh tapi kepada kdh (ps permendagri penyampaian rancangan renstra opd kota pariaman minggu ke kua dan pas tahun tahun rkd juni oleh kdh kepada dprd (ps| kota pariaman tahun permendagri penetapan nota hasil pembahasan tapi akhir bulan juli kesepakatan kua dan kota pariaman dan bangga pas tahun (ps dprd kota pariaman permendagri iii penetapan peraturan minggu ke daerah tentang apbd kota agustus s d pariaman tahun minggu ke november surat edaran kepala nota kesepakatan kua dan minggu ke daerah perihal pedoman pas kota pariaman tahun agustus penyusunan rka opd surat edaran kepala tahun (ps daerah tentang penyusunan permendagri dan rka opd, kua dan pas penyusunan rka opd kota pariaman tahun tahun oleh kepala opd (ps permendagri penyampaian rka opd surat edaran kepala daerah dimulai minggu dan rka ppid tahun tentang penyusunan rka ke agustus kepada ppid untuk opd, kua dan pas kota dibahas tapi (ps pariaman tahun kua, permendagri dan pas kota pariaman tahun penyusunan rancangan dan rka opd tahun perda apbd ahun hasil pembahasan dan dokumen pendukung tapi berdasarkan rka opd (ps permendagri tahun yang telah tahun dan rka opd agustus |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.