Datasets:

just-108
/

C2

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
walikota pariaman propinsi sumatera barat peraturan walikota pariaman nomor tahun tentang penertiban ternak dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pariaman, menimbang bahwa pemeliharaan hewan ternak yang masih dilakukan secara tradisional dan dibiarkan berkeliaran bebas wilayah permukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga perlu ditertibkan, bahwa untuk meningkatkan perlindungan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, kelestarian lingkungan dan menghindari gangguan lalu lintas jalan umum perlu diadakan penertibtiban hewan ternak, mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota pariaman lembaran negara republik indonesia nomor penjelasan atasnomoriaman nomor tahun tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam kota pariaman, memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang penertiban ternasatuan polisi pamong praja adalah polisi pamong praja kota pariaman. peternak atau pemilik ternak adalah orang tau sekumpulan orang yang mata pencahariannya atau seluruhnya bersumber dari hasil peternakan. ternak adalah semua jenis hewan yang dipelihara dan atau diternakkan oleh seseorang atau sekumpulan orang. lapangan pengembalian adalah suatu tempat yang telah ditentukan khusus sebagai tempat pengembalian ternak. penertiban ternak adalah usaha penertiban oleh tim terhadap ternak yang berkeliaran kawasan objek objek wisata, sarana dan prasarana umum serta tempat lainnya yang dapat menggangu kediaman, ketentraman dan ket6artian masyarakat. tim penertiban ternak adalah tim yang ditugaskan untuk melakukan penertiban ternak kota pariaman.yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. penyidik adalah penyidik pegawai negeri sipil kota pariaman. ternak liar adalah ternak yang dibiarkan berkeliaran dijalan, tempat tempat objek wisata, sarana dan prasarana umum serta tempat lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. bab kewajiban dan larangan bagi pemilik ternak pemilik ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamalkannya dalam kandang yang memenuhi syarat atau diikat sehingga tidak lepas berkeliaranlurah atau kepala desa. dalam wilayah kota pariaman, ruang terbuka hijau maupun non hijauan jalan. bab iii tujuan, objek dan ruang lingkup operasi penertiban ternak penertiban ternak bertujuan untuk menjaga kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. ternak yang menjadi objek penertiban oleh tim penertiban ternak adalah ternak liar. ruang lingkup operasi penertiban ternak adalah jalan raya, lokasi pariwisata, pertamanan, ruang terbuka hijau dabagiandalam berada pada tempat tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksudtim penertiban ternak bagian pertama kedudukan, anggota tim dan tugas pokok dalam rangka penertiban ternak liar maka dibentuk tim penertiban ternak melalui keputusan walikota. tim penertiban ternak berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota. tim penertiban ternak sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya terdiri dari dari unsur dinas pertanian dan pangan, dinas pariwisata, dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup, satuan polisi pamong praja satpol pp), penyidik pegawai negeri sipil ppn) dan camat se kota pariaman. tim penertiban ternak mempunyai tugas menertibkan ternak liar yang berkeliaran lokasi pariwisata, pertamanan, ruang terbuka hijau maupuuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tim penertiban ternak menyelenggarakan fungsi sekretariat. operasional. cc. pemeliharaan perawatan. penegakkan hukum. bagian kedua sekretariat sekretariat tim penertiban ternak berada dan berkedudukan kantor sat pol kota pariaman. tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada adalah: merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional penertiban ternak, menyusun rencana operasional, menyusun rencana anggaran biaya operasional, menyiapkan target operasi bersama ppn, menyiapkan administrasi operasional, membuat laporan pelaksanaan operasional, menyusun semua berkas hasil operasional, mereka hasil operasional sebagai bahan pelaporan, menyiapkan laporan walikota, dan j . memberitahukan kepada pemilik ternak yang tertangkap ternaknya. bagian ketiga operasional pelaksanaan fungsi operasional oleh bagian operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah melaksanakan operasi penertiban ternak sesuai target operasi. untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian operasional berkewajiban menyiapkan surat tugas oleh, menyiapkan kelengkapan operasi dan obat obatan, menyiapkan personil operasi, dan menyampaikan laporan operasional sekretariat tim. surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. bagian keempat pemeliharaan dan perawatan pelaksanaan fungsi pemeliharaan dan perawatan oleh bagian pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah memelihara dan merawat ternak hasil tangkapan, untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian pemeliharaan dan perawatan berkewajiban menyediakan kandang tempat penitipan ternak hasil tangkapan, memberi makan dan minum ternak, cc. merawat ternak yang sakit selama masa penitipan, kewajiban lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perawatan ternak. tim pemeliharaan dan perawatan terdiri dari unsur petugas pertanian dan pangan sebagai penanggung jawab kesehatan ternak, petugas satpol sebagai penanggung jawab keamanan ternak, petugas dari dinas lingkungan hidup sebagai penanggung jawab penyediaan, pemberian pakan dan kebersihan lingkungan kandang. bagian kelima penegakan hukum fungsi penegakan hukum oleh bagian penindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah melakukan tugas preventif dan represif pada pemilik ternak yang terkena operasi penertiban ternak. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian penindakan berkewajiban melakukan pembinaan, memanggil pemilik ternak untuk dimintai keterangan, melakukan penindakan terhadap ternak liar bersama sama dengan bagian operasi dan anggota tim lainnya, menyiapkan laporan penindakan. bab penindakan ternak liar yang tertangkap akan dipelihara dan diamankan oleh tim penertiban ternak dan diberitahukan kepada pemilik ternak. biaya pemeliharaan, perawatan dan biaya penangkapan dibebankan kepada pemilik ternak. ternak liar yang telah diamankan oleh tim penertiban ternak lebih dari (tiga) hari semenjak diberitahukan kepada pemilik ternak jika tidak dijemput maka ternak tersebut dapat dijual oleh tim penertiban ternak. m4) hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu (lima) hari kerja sejak tanggal penjualan, pemilik tidak datang untuk mengambil uang selisih hasil penjualan, maka uang tersebut akan disetorkan kas daerah melalui bendahara penerima dinas lingkungan hidup. jika dalam jangka waktu (tiga) hari atau kurang sebagaimana dimaksud pada pemilik ternak menjemput ternaknya maka ternak tersebut dikembalikan kepada pemiliknya setelah membayar biaya pemeliharaan, perawatan dan penangkapan serta menandatangani surat pernyataan. pemilik yang akan mengambil ternak harus dapat menunjukan surat keterangan kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh kepala desa kelurahan. biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam adalah untuk jenis hewan sebagai berikut kambing rp. , hari, sapi rp. , hari, kuda rp. , hari, dan kerbau rp. , hari. biaya perawatan ternak yang sakit disesuaikan dengan harga obat obatan yang digunakan. biaya penangkapan disesuaikan dengan biaya obat obatan atau alat yang digunakan. apabila dalam penangkapan, pemeliharaan dan perawatan oleh tim penertiban ternak terjadi kematian ternak, maka hal ini bukan menjadi tanggung jawab dari tim penertiban ternak. kematian ternak sebagaimana dimaksud disertai dengan berita kematian dari petugas berwenet walikota pariaman, dto mukhlis.
sa) tyangcamat, direktur rumah sakit umum daerah kabupaten kota kelas direktur rumah sakit khusus daerah kabupaten kota kelas wakil direktur rumah sakit umum daerah kabupaten kota kelas dan kelas dan wakil direktur rumah sakit khusus daerah kabupaten kota kelas merupakan jabatan eselon iii.a atau jabatan administrator, bahwamenyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang undangan, j . melaporkan kegiatan dibidang perencananataan kelembagaan, pelayanan data, pelaporan upt rsud sultan syarif mohamad alkadriedalam, gaji dan tunjangan aparatur sipil negara serta pendapatan daerahketentumedik dan keperawatan kepala bidang pelayanan medik dan keperawatankeperawatan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik dan keperawatan, perumusan program kerja dibidang pelayanan medik dan keperawatan, cc. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medik dan keperawatan, penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan medik dan keperawatan, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medik dan keperawatan, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pelayanan medik dan keperawatan, pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medik dan keperawatan, pengelolaan administrasi dibidang pelayanan medik dan keperawatan, dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pelayanan medik dan keperawatan yang diberikan oleh direktur. uraian tugas jabatan kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan adalah sebagai berikut: menyusun program kerja dibidang pelayanan medik dan keperawatanmedik danmedik danmedik dan keperawatankeperawatanmedik dan keperawatanmedik dmedik ddan keperawatan yang diberikan oleh direktur. ruang lingkup tugas bidang pelayanan medik dan keperawatan meliputi pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan. bagian ketujuh kepala seksi pelayanan medik kepala seksi pelayanadalam kepala seksi pelayanan medik mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja pelayanan medik, penyelenggaraan kegiatan seksi pelayanan medik, cc. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan medik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi seksi pelayanan medik, dan pelaksanaan fungsi lain seksi pelayanan medik yang diserahkan oleh kepala bidang. uraian tugas jabatan kepala seksi pelayanan medik adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dalam lingkup pelayana pengembangan profesi tenaga medis, melaksanakan peningkatan mutu dan etika profesi tenaga medis, melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga medis, menyusun standar pelayanan dan standar prosedur operasional pelayanan medik, melaksanakan pemantau. bagian kedelapan kepala seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan kepala seksi pelayanan keperawatan dan kebidanperawatan dan kebidanan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja pelayanan keperawatan dan kebidanan, penyelenggaraan kegiatan seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan, cc. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan: dan pelaksanaan fungsi lain seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan yang diserahkan oleh kepala bidang. uraian tugas jabatan seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dalam lingkup pelayanan keperawatan dan kebidankeperawatan dan kebidanan untuk tertib administrasi: dan melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan dan kebidanankeperawatan dan kebidanankeperawatan dan kebidanan yang diberikan oleh kepala bidang. ruang lingkup tugas seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan meliputi. bagian kesembilan kepala bidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis kepala bidang pelayanan penunjang medik dan nonmedisunjang medik dan nonmedis. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis mempunyai fungsi: a17 penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis, perumusan program kerja dibidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis, cc. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis, penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis, pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis, pengelolaan administrasi dibidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis, dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis yang diberikan oleh direktur. uraian tugas jabatan kepala bidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis adalah sebagai berikut: menyusun program kerja dibidang pelayanan penunjang medik dan nonmedisunjang medik dan nonpenunjang medik dan nonmedispenunjang medik dan nonmedispenunjang medik dan nonmedisunjang medik dan nonmedisunjang medik dan nonmedispenunjang medik dan nonmediunjang medik dan nonmedis yang diberikan oleh direktur. ruang lingkup tugas bidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis meliputi pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang nonmedis. bagian kesepuluh kepala seksi pelayanan penunjang medik kepala seksi pelayanan penunjangmedik. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pelayanan penunjang medik mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja pelayanan penunjang medik, penyelenggaraan kegiatan seksi pelayanan penunjang medik, cc. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan penunjang medik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi seksi pelayanan penunjang medik, dan pelaksanaan fungsi lain seksi pelayanan penunjang medik yang diserahkan oleh kepala bidang. uraian tugas jabatan kepala seksi pelayanan penunjang medik adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dalam lingkup pelayanan penunjangmedik untuk tertib administrasi:medik yang diberikan oleh kepala bidang. ruang lingkup tugas seksi pelayanan penunjang. bagian kesebelas kepala seksi pelayanan penunjang non medik kepala seksi pelayanan penunjang nonon medik. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pelayanan penunjang non medik mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja pelayanan penunjang non medik, penyelenggaraan kegiatan seksi pelayanan penunjang non medik, cc. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan penunjang non medik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi seksi pelayanan penunjang non medik: dan pelaksanaan fungsi lain seksi pelayanan penunjang non medik yang diserahkan oleh kepala bidang. uraian tugas jabatan kepala seksi pelayanan penunjang non medik adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dalam lingkup pelayanan penunjang nonononononon medik yang diberikan oleh kepala bisud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat upt adalah upt rsud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak. kepala upt rsud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak yang selanjutnya disebut direktur merupakan jabatan eselon iii.a atau jabatan administrator. ruang lingkup tugas seksi pelayanan penunjang non. bagian kedua belas kepala bidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat bidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakatntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis dibidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat, perumusan program kerja dibidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat, cc. penyelenggaraan koordinnyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat, penyelenggaraan monitoring dan evalumbinaan dan pengendalian teknis dibidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat, pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat, pengelolaan administrasi dibidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat, dan pelaksanaan fungsi lainraian tugas jabatan kepala bidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat adalah sebagai berikut: menyusun program kerja dibidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat, pengendalian mutu, pemasaran d, pengendalian mutu, pemasaran dan hubketentuan peraturan perundang undangan, memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melaporkan kegiatan diruang lingkup tugas bidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat meliputi bidang pengembangan dan pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat. bagian ketiga belas kepala seksi pengembangan dan pengendalian mutu kepala seksi pengembangan dan pengendalian mutuan pengendalian mutu. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pengembangan dan pengendalian mutu mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja pengembangan dan pengendalian mutu, penyelenggaraan kegiatan seksi pengembangan dan pengendalian mutu, cc. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan dan pengendalian mutu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi seksi pengembangan dan pengendalian mutu, dan pelaksanaan fungsi lain seksi pengembangan dan pengendalian mutu yang diserahkan oleh kepala bidang. uraian tugas jabatan kepala seksi pengembangan dan pengendalian mutu adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dalam lingkup pengembangan dan pengendalian mutungembangan dan pengendalian mutu, melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan lingkup pengembangan dan pengendalian mutu sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku,, menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan lingkup pengembangan dan pengendalian mutu sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang undangan, dd melaporkan kegiatlingkup pengembangan dan pengendalian mutu yang diberikan oleh kepala bidang. ruang lingkup tugas seksi pengembangan dan pengendalian mutu. bagian keempat belas kepala seksi pemasaran dan hubungan masyarakat kepala seksi pemasaran dan hubungan masyarakatdan hubungan masyarakat. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pemasaran dan hubungan masyarakat mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja pemasaran dan hubungan masyarakat, penyelenggaraan kegiatan seksi pemasaran dan hubungan masyarakat, cc. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi pemasaran dan hubungan masyarakat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi seksi pemasaran dan hubungan masyarakat, dan pelaksanaan tugas lain seksi pemasaran dan hubungan masyarakat yang diserahkan oleh kepala bidang. uraian tugas jabatan kepala seksi pemasaran dan hubungan masyarakat adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja lingkup pemasaran dan hubungan masyarakatmasaran dan hubungan masyarakat, melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemasaran dan hubungan masyarakatmasaran dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang undangan, melaporkan kegiatlingkup pemasaran dan hubungan masyarakat yang diberikan oleh kepala bidang. ruang lingkup tugas seksi pemasaran dan hubungan masyarakatketentukeperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik yang meliputi:sim rs, instalasi bedah sentral, instalasi farmasi, instalasi pelayanan elektromedik, instalasi css, laundry dan pemasaran jenazah, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi gizi, instalasi rekam medik, 2di instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit dan instalasi sanitasii elektromedis, teknisi transfusi darah, perawat, perawat gigi, bidan danuntuk bertindak atas nama pejabat yang berhalangan. apabilapt rsud sultan syarif mohamad alkadriept rsud sultan syarif mohamad alkadrieketentupt rsud sultan syarif mohamad alkadrieketentuan lain lain direktur selaku kepala upt rsud sultan syarif mohamad alkadrie adalah pembina kepegawaian lingkungan upt rsud sultan syarif mohamad alkadriept rsud sultan syarif mohamad alkadrie. antar pimpinan satuan organisasi lingkungan upt rsud sultan syarif mohamad alkadrie wajib memberikan dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan upt rsud sultan syarif mohamad alkadrie. evaluasi kinerja satuan organisasi lingkungan ukepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. seluruh aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas pada upt rsud sultan syarif mohamad alkadrierumah sakit tentang pembentukan, kedudukan, struktur umum daerah sultan syarif organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas mohamad alkadrie kota dan tata kerja unit pelaksana teknis rumah pontianak sakit umum daerah sultan syarif mohamad alkadrie pada dinas kesehatan kota pontianak kelompok jabatan kepala subbab kepala subbab kepala subbab tertentu aparatur too kepala bidang kepala bidang pengembangan, kepala bidang pelayanan pengendalian mutu, pelayanan medik penunjang medik pemasaran dan dan keperawatan dan hon medik hubungan masyarakat kepala seksi kepala seksi kepala seksi kepala seksi kepala seksi kepala seksi pelayanan pelayanan pemasaran dan kebidanan medik masyarakat walikota pontianak, ttd edi rusdi kantopt rsud sultan syarif mohamad alkadrie lain, dan ketentuan penutup. bab kedudukan upt rsud sultan syarif mohamad alkadriept rsud sultan syarif mohamad alkadriemedik dan keperawatan. kepala seksi pelayanan medik, dan kepala seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan, kepala bidang pelayanan penunjang medik dan nonmedis, kepala seksi pelayanan penunjang medik, dan kepala seksi pelayanan penunjang non medik, kepala bidang pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat, kepala seksi pengembangan dan pengendalian mutu, dan kepala seksi pemasaran dan hubungan masyarakat. unit unit non struktural:pt rsud sultan syarif mohamad alkadriesud upt rsud sultan syarif mohamad alkadriedalam upt rsud sultan syarif mohamad alkadriecc.pt rsud sultan syarif mohamad alkadriept rsud sultan syarif mohamad alkadrie. bagian kedua direktur direktur upt rsud sultan syarif mohamad alkadrieupt rsud sultan syarif mohamad alkadriedalam direktur upt rsud sultan syarif mohamad alkadriept rsud sultan syarif mohamad alkadriepengendalian dan pembinaan teknis dibidang pelayanan kesehatan upt rsud sultan syarif mohamad alkadrie:, kepala bidang, kepala seksi dan kepala subketentupt rsud sultan syarif mohamad alkadriept rsud sultan syarif mohamad alkadriebidang, kepala seksi dan kepala subbagian sertamelaporkan kegiatpt rsud sultan syarif mohamad alkadriedalamdan: merencanakan program kerja bagian umum berdasarkan sasaran dan rencana kerjaoordinasikan pelaksanaan tugas bidang bidang yang ada upt rsud sultan syarif mohamad alkadrieketentupt rsud sultan syarif mohamad alkadrieaparatur sipil negaraperlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pengurus, penyimpan dan penghapusan barang, keamanan, kebersihan, keindahan, alat tulis kantor, logistik, operasional kantor, dokumentasi surat menyurat, mengkoordinir nota kesepahaman fasilitasi pendidikan dan penelitianyang dibutuhkan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang undangpt rsud sultan syarif mohamad alkadrie dandalam dan pelaporan yang meliputi penyusunan dokumen perjanjian kinerja, manajemen resikopenataan kelembag
nsehubungan dengan adanya penyesuaian harga satuan besi dan harga satuan lain perlu merubah. ioo babe hmmeaesamae tenda a00 jkunatanam2sag( gelar belum nan sj. bee israptetantuk8x60em) semen metal type semata030 soo seneng metal royal (seneng metal type permata \|semen metal type cleric025 jer pondutand room001 (hubungan genteng metaikotak038 soo atpstee1nest bourstiveh atap stee1 sheet0lurus (ve dan atap stee1 sheet bus(amen ooo0 atap steel sheet030lurus (bru, merahvcokathiautta ratu) atap steel sheet03lurus (coat bru, merah hau muda) dan atap stee1 sheetodolus img ooo0 atap street sheet030lenggang ive atap steel sheet035lengkung (silver) atap street sheet lengkung given atap steel sheet030 tentang ru, merah lokal mana biota atap steel sheet035hengkang coat bir mean.hijau muda) o1, atap steel sheet040tentang (or) (vow rabung steel sheet030lebar363 given (now rabung steel sheet0351bar363 mm(live (now rabung steel sheet o401bar383 mm(live (ivowrabung steel sheet 0301bar ru, merah ckel mau war brutus) s5 \|now rabung steel sheet035lebar (ooklatbiu, merah,jau muda) se (now rabung steel sheet o401bar363 mm(om) (vow rabung steel sheet030lebar (live a2o0 (show rabung steel sheet035lebar500 mm(sive soto (now rabung steel sheet o40lebar mm(live now rabung stee sheet 0301bar oru, merah ckel mau war bertuah a70 (vow rabung steel sheet035lebar (ookatbiu, merah,jau muda) sj. (rabung sir sheet 0d0lebar mandor gas basa kapel kaca points kasa pola tmm kasa pots amma kaca patents3mm kaca payment2 kaca raymond2 mabes kacatemint23mm jas mampertatomm paeeretoxaoxao hama (kosetiengtor getaatiny jbakaitmretass uk 85e sst0om (shower spraysetara too pasooooo0 helamanmarcaeneumuas semamoten novo0 sema peralatan tas sep good0\| ama ai feautansiukaran15x30em aam paetoroso ukuran 0x20om satu pasitoroso ukuran15x300m iindsan tntaran salina sesuai dengan aslinya aa: nia bagian hukum ?y eda) aga ru balita, sh, pembina tk. anamaterial rp) operator mat berat spartak hai itametirae ratan standar harga satuan dasar bahan material draft harga satuan bahan pengisi papan2gam voc jeawpecanostem santoso0 atom dust ben beton readyiieaod der additive reaayui per (nang pancang (im pile ready uk. oo em es (ang pancang (in pie ready uk.1120x20, o em (nang pancang (in pie ready uk.1120x20, k4so em dsa (ang pancang (im pie ready min uk. t120x20,6d13.06ks90 8m o01 (ang pancang (im pie ready uk. 140x40. score tmm(prestise) g10, . ioo hewesemtmmnermea uang \|snectnteo2x015x6meer k20 besi uir disp oos do) \|sneetnteossxotsx6merek3s0esi uir d13 pos de) jsneotnte03x01x2 meter k250 besi ulir polos d6) bener jikansteenikebbeton ready produk2looked bsa (kansteen kesoxisxts pnp non bee ikamsteen kes0x45x20 maw www (kv betantikketam utomo betantiketam bma a24 pkv betantiketam s0 . ioo anemia bas plaster pem ampas soon eatatmrimenersetra bum jet aktirimerorsetara movie pon ooo00 \|eatakir eksterior reserse setara women amen helmet fkewatbaamenaat ps0 eeugapattaom def tang
natamenyatakan bahwa pejabat yang melaksanakan tugas rutin merupakan pelaksanaan tugas rutin, bahwa berdasarkani tentang pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penjabat sekretaris daerah, pelaksana tugas dan pelaksana hajdih.pontianakkota.go.idjabatota pontianak yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah. asisten adalah asisten sekretaris daerah kota pontianak. staf ahli adalah staf ahli wali tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai asn dalam suatu satuan organisasi. pejabat definitif adalah pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang secara resmi telah dilantik dan diambil sumpahontianak. pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai asn yang menduduki jpt pada pemerintah kota pontianakkota pontianak. jdih.pontianakkotakota pontianak. pejabat pelaksana tugas adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan tetap. pejabat pelaksana harian adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan sementarmandat badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggunjukan pejabat pelaksana tugas dan pelaksana harian lingkungan pemerintah kota pontianak. tujuan disusunnya peraturan walikota ini adalah agar proses kerja, tugas dan fungsi tetap berjalan efektif meskipun pejabat definitif berhalangan. ruang lingkup peraturan walikota ini adalah:, penunjukan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan pelaksana harian, kewenangan menetapkan pelaksana tugas dan pelaksana harian, hak, wewenang dan tugas pelaksana tugas dan pelaksana harian, dan prosedur penunjukkan pelaksana tugas dan pelaksana harian. jdih.pontianakkota.go.id bab iii penjabat sekretaris daerah: a.sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas, dan atau b.terjadi kekosongan sekretaris daerah. walikota mengusulkan dan mengangkat calon penjabat sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangandiluar tanggungan negara. kekosongan sekretaris daerah terjadi karena sekretaris daerahatau mengundurkan diri dari jabatan dan atau sebagai pegawai negeri sipil.bab penunjukan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan pelaksana harian pegawai negeri sipil dapat ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan pelaksana harian dalam jpt dan ja. penunjukkan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap dan penunjukkan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana harian dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara. pejabat definitif yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada disebabkan: pensiun, meninggal dunia, cc. perpindahan atau mutasi jabatan, melaksanakan tugas kedinasan dalam maupun luar negeri yang melebihi (tiga) bulan, melaksanakan tugas belajar yang melebihi (enam) bulan, cuti luar tanggungan negara, diberhentikan sementara, dan diberhentikan dalam jabatan. pejabat definitif yang berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada disebabkan: cuti tahunan, jdih.pontianakkota.go.id cuti besar, cuti bersalin: cuti karena alasan penting, cuti sakit, atau melaksanakan tugas kedinasan dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi (tiga) bulan. ketentuan dalam penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: jpt dan dalam keadaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pegawai negeri sipil yang menduduki jpt, atau jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas dalam jabatan jpt dan yang sama atau setingkat lebih tinggi lingkungan unit kerjanya,kan pelaksana tugas dan pelaksana harian diutamakan bagi pegawai negeri sipil yang bertugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, kecuali tidak ada satupun pada perangkat daerah tersebut yang layak atau tidak terpenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan pelaksana harian,, pegawai negeri sipil yang diperintahkan sebagaiperlu dilantik atau diambil sumpahnya,tifinya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai tunjangan jabatan definisinya yang terdapat dalam daftar gaji, dan pelaksana tugas dan dan pelaksana harian tidak diberikan tunjangan jabatan yang terdapat dalam daftar gaji. bab kewenangan menetapkan pelaksana tugas dan pelaksana harian penetapan pelaksana tugas dengan surat perintah dari ppk. penetapan pelaksana harian kepala perangkat daerah, staf ahli dan asisten dengan surat perintah dari ppk. apabila ppk berhalangan, maka dapat ditunjuk wakil walikota dan apabila walikota wakil walikota berhalangan dapat ditunjuk oleh pyb. jdih.pontianakkota.go.id penetapan pelaksana harian pada jabatan selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan surat perintah dari kepala perangkat daerah. bab hak, wewenang dan tugas pelaksana tugas dan pelaksana harianaspek kepegawaian dan alokasi anggaran. pelaksana harian dan pelaksana tugassebagaimana dimaksud pada adapun kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas pada aspek kepegawaian antara lain memberikan izin belajar, dan mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi. bab vii prosedur penunjukkan pelaksana tugas dan pelaksana harian prosedur penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian kepala perangkat daerah, staf ahli dan asisten dilaksanakan atas arahan dari ppk. arahan ppk sebagaimana dimaksud pada dapat melalui sekretaris daerah dan kepala perangkat daerah. proses administrasi surat perintah pelaksana tugas dan pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan oleh bpsdm. prosedur penunjukan pelaksana harian pada jabatan selain sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah. proses administrasi surat perintah pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah dan temuannya disampaikan kepada bpsdm. prosedur penunjukan pelaksana tugas bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas dan kepala sekolah diusulkan oleh kepala perangkat daerah kepada bpsdm. proses administrasi surat perintah pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bpsdm dengan memperhatikan usulan dari perangkat daerah. jdih.pontianakkota.go.id format surat perintah pelaksana tugas dan pelaksana haritentuan penunjukan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas plt), pejabat mewakili pjw) dan pelaksana harian plh)(an tap bala bak yel) eda) fe r sativa, sh, pembina tk. jdih.pontianakkota.go.id lampiranformat surat perintah pelaksana tugas dan pelaksana harian surat perintah pelaksana tugas pelaksana harian nomor bpsdm mj . walikota pontianak dasar undang undang tentang administrasi pemerintahan, peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, peraturan walikota tentang tentang pedoman tata naskah dinas lingkungan pemerintah kota pontianak,surat edaran kepala bkn tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. menunjuk: kepada nama kaananananananan ana nana nana nana aan aan asa pangkat gol.ruang .o.omenenennnnnlnlnlnl aan jabatan knakannanannanaanan aan ana aan ana anna untuk terhitung mulai tanggal. sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dan atau sampai dengan adanya pejabat yang definitif, disamping jabatannya sebagai .ii jj. dinas badan bee kota pontianak, juga melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas pelaksana harian kepala . jj. dinas badan . kota pontianak. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. ditetapkan pontianak pada tanggal. jjj. walikota pontianak ir. edi rusdi kantong, mt, walikota pontianak, ttd edi rusdi kantongstandar poomakanan dan minuman rumah jabatan makanan dan minuman harian rumah jabatan pimpinan daerah hari walikota dan wakil walikota poo makanan dan minuman harian rumah jabatan ketua dprd pakaian dinas kdh dan wkd: pakaian sipil lengkap orang stel \|. pakaian dinas upacara orang stel pakaian sipil harian orang stel \|. pakaian sipil resmi orang stel pakaian sipil harian (psh) . eselon dan iii orang stel pakaian sipil lengkap (psi) pakaian sipil lengkap sekretaris daerah, asisten, staf ahli, kepala skpd, kepala bagian, ajudan walikota, ajudan wakil walikota dan orang stel protokoler lb.lb. pdh hitam putih perawat orang stel pakaian dinas lapangan (pdl pakaian dinas lapangan termasuk ongkos jahit) orang stel lb. pakaian tenaga jasa lainnya orang perorangan orang stel dokter termasuk ongkos jahit orang stel ld. baju seragam pramuka lengkap orang stel seragam enumerator psg rompi dengan pin sablon bordir pakaian kopi orang stel pakaian batik tradisional pakaian batik tradisional bagi asn orang stel lb. pakaian batik kegiatan orang stel pakaian batik kegiatan afeksi ji.ld.ya.oopoooo pembawa acara orang acara pol\|. petugas meliput kegiatan pemerintah kota pontianak honorarium petugas safari ramadhan orang hari akan haha das dokumentasi hari raya idul bia orang sam ll. petugas persiapan dan pelaksanaan kegiatan seed desah) naki walikota dan orang hari \|. pimpinan dan anggota dprd orang hari il. li. petugas dirigen konduktor pimpinan panduan suara) orang kegiatan ll. li. pencatat score orang hari official orang hari pramusajidan dishwasher orang hari \|. saksi sumpah janji pns orang loo ho. republik indonesia: il. komandan upacara orang kegiatan \|. komandan kelompok orang kegiatan il. lc. pasukan pengibar bendera dan pelatih orang kegiatan ll. ld. pembawa teks orang kegiatan ll. ec. pembaca doa orang kegiatan ll. pubid ko. ll. peserta orang kegiatan lo. dirigen orang kegiatan guru pendamping orang kegiatan ll. petugas protokoler orang kegiatan ll. petugas sound system orang kegiatan penjaga malam orang hari ji.ll. kersik tim kegiatan nh. petugas keamanan orang hari perwira upacara orang kegiatan \|. lp. dani upacara orang kegiatan \|. pembaca naskah proklamasi orang kegiatan membawa naskah widi pembaca naskah uud orang kegiatan kegiatan \|. nn . petugas upacara hari hari besar \|o000000001 ll. pemimpin upacara orang kegiatan ll. komandan kelompok orang kegiatan ll. petugas pengibar bendera dan pelatih orang kegiatan 4d. pembaca naskah orang kegiatan ll. le. pembawa teks orang kegiatan pembaca doa orang kegiatan ll. abad orang kegiatan b protokol sound asem petugas protokoler sound system orang kegiatan kegiatan \|. . pelaksana kegiatan antan pan sekretaris tim pelaksana kegiatan nn . yang ditetapkan oleh kepala darah \|. pengarah orang bulan \|. penanggung jawab orang bulan ll. ketua. orang bulan wakilketua orang bulan \|. sekretaris orang bulan \|. anggota orang bulan \|. oh. lho.) \|. yang ditetapkan oleh sekretarisdarah ii. pengarah orang bulan \|. penanggung jawab orang bulan \|. ketua orang bulan \|. wakilketua orang bulan \|. sekretaris orang bulan anggota orang bulan bsa dasa aksara ketaatan dang ditetapkan oleh sekretaris daerah ii. ketua wakilktua orang bulan \|. anggota orang bulan lo. oh. honorarium pengelola kegiatan ja. honorarium asisten teknis: nilaipagu manager as.d rp. 100juta orang bulan nilai pagu manager dpa diatas rp.100juta.d rp. 250juta orang bulan nilai pagu dana per dpa atas rp. 250juta s.d rp. 500jutapagu manager as.d rp. 100juta '' )diatas rp. 250juta.d rp. 500juta\|panitia \|l. penanggungjawab orang kegiatan ketua wakil ketua orang kegiatan sekretaris orang kegiatan oo. anggota orang kegiatan kegiatan io. tee, penegakan perda tim percepatan penanganan keindahan kota pera sasana pengamanan pengawalandan penegakan perda penanggungjawab orang hari koordinator orang hari komandan lapangan orang hari 4d.')') ) \| ' pengarah orang hari penanggungjawab orang hari cc. ketua wakil ketua orang hari ad. koordinator lapangan orang hari sekretaris orang hari anggota orang hari m5. honorarium bidang perpajakan petugas pemilahan sptpbb ' ')' ) \| selembar petugas validasi piutang pbb p2 ' )o \|walkot wiki walikota san sekoeane barah orang bulan sopir walikota wakil walikota orang bulan sopir sekretaris daerah '' ) \| orang bulan ajudan walikota wakil walikota daerah orang bulan sopir pool sekretariat daerah '' ) '\| j orang bulan egg honorarium tim penilai kinerja aparatur sipil negara asn) ' ia. ketua orang bulan sekretaris orang bulan anggota orang bulan msia. honorarium kelebihan jam penelitian perekayasaan: peneliti perekayasaan utama (maksimum 4jam hari) orang jam peneliti perekayasaan madya (maksimum 4jam hari) orang jam standar peneliti perekayasaan muda (maksimum jam hari) orang jam pool peneliti perekayasaan pratama (maksimum jam hari orang jam pool peneliti non fungsional peneliti) orang jam nanll. pengelola data nlo. penanggungjawab pelayanan posko orang kegiatan . j3.ia. forum koordinasi pimpinan daerah \|\|.selembar kelurahan) biaya petugas penyampaian spot pbb ketua selembar masyarakat) biaya petugas penagihan spot pbb ketua masyarakat belanja petugas survey pooturun pbi), kartu keluarga sejahtera kks), formulir basis data terpadu bdt), dan data kemiskinan kotaorang respondenorang hari sd smp belanja jasa upah pengemasan beras cadangan panganorang kali ld.j3. penyunting editor orang terbit iann. honor tim penyusunan buletin majalah: ii. penanggung jawab orang terbit redaktur orang terbit \|. penyunting editor orang terbit \|. desain grafis dan fotografer orang terbit \|. redaktur pelaksana orang terbit sekretariat orang terbit pembuatartikl halaman oh. \|. honorarium tim pengelola teknologi informasi pengelola website .\| penanggung jawab orang bulan \|. redaktur orang bulan \|. penyunting editor orang bulan \|. web admin orang bulan \|. web developer orang bulan \|. pembuatartikl halaman pembuatartikelilmiah orang terbit \|. oh. lho.) honorarium penyelenggara ujian pol setingkat pendidikan dasar: \|. penyusun pembuat bahanujian naskah pelajaran pemeriksahasilujian siswa mata ujian \|. pengawasujian orang hari ll. oo. lo.) setingkat pendidikan menengah: \|. lo. \|. penyusun pembuatbahanujian naskah pelajaran \|. pemeriksahasilujian siswa mata ujian pengawasujian orang hari mn ss . pelatihan lo. oh. honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat ll. lama diklat5 hari bobo. \|\|. lama diklat6s.d30 hariil. lama diklat30 hari hoima anggota orang kegiatan kegiatan io. oh. honorarium tim anggaran pemerintah daerah honorarium tim anggaran pemerintah daerah ll. pembina orang bulan pengarah orang bulan ll. ketua orang bulan wakilketua orang bulan \|. sekretaris orang bulan \|. anggota orang bulan honorarium sekretariat tim anggaran pemerintah daerah ll. \|l. ketua orang bulan sekretaris orang bulan ll. anggota. orang bulan belanja jasa tenaga pendidikan \|. ho00000000\|kf. belanja jasa tenaga terapis anak berkebutuhan khusus \|a. sma smk orang bulan orang bulan opsi orang bulan magister orang bulan bahasa ns. belanja jasa tenaga kesehatan daan ang kegiatan padanan tang(. orang kali ohh darurat dan rawat inap) wa. paramedis jaga sore ' ''' ' ' orang shift asisten apoteker jaga sore 'o' ' orang shift asisten apoteker jaga malam ' ' ) \| orang shift petugas laboratorium jaga sore ' ') ) '\| orang shift petugas laboratorium jaga malam orang kai wh petugas puskesmas dengan pelayanan sore hari paramedis jaga sore ' ' ) \| orang shift dokter jaga sore orang shift non paramedis jaga sore '' ) '\| orang shift ana hari liburpagi sore) orang shift dokter dokter gigi umum shiftmalam) orang shift ce.pagi sore) orang shiftshift ara hari libur) nn. akan ani woman kota penamaance. tenaga kesehatandan non tenaga kesehatan orang hari mn belanja jasa non asn pada komisi penanggulangan aids ' )\| sekretaris kpa 'o o\| orang bulan pengelola progam kpa ))' ) \| \| orang bulan asisten bidang logistik dan pengarsipan kpa '')'))) ) ) e\| o) orang bulan asisten bidang administrasi dan keuangan kpa '' orang bulan pkn waria kantelki fekekelaki orang bulan belanja jasa non asn pada komisi perlindungan anak kpa) ketua orang bulan wakil ketua orang bulan sekretaris orang bulan ad. anggota orang bulan petugas medis dokter internship orang bulan nn satuan biaya jasa pelayanan kesehatan, medis dan rumah sakit taken mei open maa mou man pasien satuan biaya pemeriksaan fisik ia. pemeriksaan fisik asn orang satuan biaya jaminan persalinan paketpelatihan obstetri dan neonatal emergencydasar ' ' orang jasapersalinampervaginaan ditolong bidan orang jasapersalinan pervaginaan dengan tindakanemergency orang jasa pelayanan prarujukan untuk kasus komplikasi ' orang persalinan dengan tindakan fibudanbayi) aa. biayapersalinampervaginam rs(ringan) orang biayapersalinanpervaginam (berat) orang biayapersalinan dengan bedah caesar ringan) orang biayapersalinan dengan bedah caesar (berat) ''\| orang biaya perawatan dan pengobatan bayi baru lahir dengan orang has tian pen enam beri berulah dengan orang komplikasi (sedang ben komplikasi (berat) jasa pemeriksaan tes konfirmasi hypotiroid kongenital ' ')'.) ' orang belanja jasa tenaga laboratorium pengelola sampel pengujian orang bulan satuan biayajasa pengujianlaboratorium ii.' ) \|ta sampe makanan persebaya pengajian biaya jasa pemeriksaan kimia fisika sampel makanan perencana pengujian ( biaya jasa pemeriksaan mikrobiologi sample makanan persenyawa pengujian' ) ) e\| kebersihan jalan kota. supir angkutan truck orang hari &b. supir roda4 orang hari supir roda3 orang hari crew angkutan orang hari ee. crew penyatuan orang hari mekanik orang hari upah pekerja hari hari besar dan event event resmi aan tama are orang hasi upah pekerja harian lepas khusus hari besar idul fitri hari \| supir angkutan truck orang hari supir roda4 orang hari supir roda3 orang hari ad. crew angkutan orang hari crew penyatuan orang hari mekanik orang hari abah engan hata awakce. supir angkutan sampah fusi orang bulan ana orang eew angkutan sorang bulan operator loader orang bulan helper operator loader orang bulan enkesiatan operasional penyatuan keberatan jam mandor orangtua supir rea rang bulan supir roda rang bulan crew roda rang bulan rem roda orang bulan kejaran bulan pekerja penyatuan jaan kena orang bulan kegiatan workshop prasarana dan sarana mekanik orang bulan operasional pengelolaan oa. pengawas orang bulan penjaga rang bulan e operator bea rang bulan pembantu operator alat berat orang bulan operator timbangan orang bulan bekerja pembersih lingkungan orang bulan bekerja titik bongkar muatan orang bulan bekerja pembersih saluran dramas orang bulan bekerja pembersih instalasi orang bulan pengawasan dan penindakan kebersihan penjara orang bulan o.operasional pengelolaan test dam pekerja orang bulan enja rang bulan komo vegas oa. koordinator lapangan orang balan supir roda rang bulan memanjat porn orang bulan operator mesin camat orang bulan oe bekerja orang bulan suka pan gek pekerja orang bulan pemeliharaan taman kos pekerja ang ban pekerja hartman besar dan gentesenttesm orang bulan e bekerja penyiramantanaman bobekerja pemeliharaan taman aki orang bulan crew roda rang bulan sopir roda rang bulan sopir roda rang bulan penebusan bahu dan medan jalan supir roda orang bulan pemegang mesintebas orang bulan pekerja penyatuan hasilpenebasan orang bulan pekerja gempur penebusan rang bulan rev roda rang bulan pembibitan tanaman hiasan peneduh pekerja orang sula bakegatan penghijauan pekerja rang bulan o kaga pemeliharaan saman orang bulan belanja jasa petugas sarana dan prasarana milk pemerah pengawas kolam renang ampera wb orang bulan mengelola juru parkir orang bulan petugas loket karcis orang bulan suru kelola pontianak comwenton center orang bulan petugas pintu parkir orang bulan a.a beras tegar pengaman sosam, orang bulan pemberdayaan perempuan dan anak p2tp2a) satuan biaya pelayanan santunan sosial ' ') ) i\| \|o00000 jasa penanganan terlantar eee peti jenazah, penguburan dan jasa petugas penguburan penitipanjenazahtanpapendingin (konservasi) hari oo ce. penitipanjenazah denganpendingin \| ) hari o \| pemeriksaan forensik: pemeriksaan luar jenazah pemeriksaan autopsi ringan \| ) jenazah pemeriksaan autopsi umum jenazah pemeriksaan visumetrepertum \| ) jenazah pemeriksaan korban hidup) orang pemeriksaan' '' ) \|cc. penunjang petugas keagamaan dan kemasyarakatan:aan sentausa gan biaya operasional posyandu orang tahun bantuan biaya transportasi guru madrasah diniyah biaya operasional rt rw orang tahun bantuan transportasijama'ah calon haji kota pontianak orang satuan biaya jasa pengurusan perkara hukum loo jao) ) ')'biaya penanganan perkara (litigasi) perkara biaya konsultasi perkara non litigasi) bulan s1. belanja jasa tenaga perhubungan sopir bus rapid transport brt) orang bulan nn. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan ' \| petugas pengawas bibit ternak orang bulan medik veterinerko. belanja jasa tenaga administrasi ooh petugas layanan operasional orang bulan petugas bidang tata ruang va.' ' orang bulan l u aia belanja jasa tenaga operator komputer loo00000000 b8. operator sistem: \|a. sistem informasi keuangan daerah nilaipagudanas.d rp. miliar orang bulan nilaipagudanadiatas rp. miliar orang bulan sistem informasi rup dane money terra. ena penemu solar cc. penerima bantuan iuran pbi), kartu keluarga sejahtera kks), formulirlo rw belanja jasa tenaga ahli honorarium panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi ya. ketua orang kegiatan sekretaris orang kegiatan anggota oo orang kegiatan eden mpe ean apaan apa tea gni ortu pusat dan orangflam kegiatan pendidikan dan pelatihan asn ja. honorarium penceramah honorarium pengajar yang berasal dari luar skpd penyelenggara\| ' ' ojp penyelenggaraj' orang hari petugas monitoring dan evaluasi diklat kepemimpinan orang hari kegiatan latar pmid pkp pembimbinglcoach) penguji (timevaluator) hop pendamping narasumber \| mentor(maksimal2x) \|ooooogp vw se. \|a.' orang keg meriam karbit kelompok pelaku seni lainnya orang keg, ss. satuan belanja instruktur pengajar ' \|o instruktur orang jam instruktur senam kegiatan fe.uai$i a belanja jasa tenaga ahli fraksi oo ) logo ja.'')') ) \| orang bulan '''''''##"s biaya jasa dekorasi ih. dekorasi mobil hias unit dekorasi panggung paket dekorasi stand dalam daerah kalimantan barat ' ')') o ) e\| ' ) )' dekorasi stand diluar daerah kalimantan barat ' ' ) \|terlaksananyayang ditetapkan berdasarkan keputusan walikota. standar poo dekorasi taman ruangan sewa tanaman) biaya jasa pemasangan cctv ja. outdoor unit oo indoor unit satuan biaya assessment \|a. open bidang jpt madya j2. open bidang jpt pratama sekda open bidang jpt pratama eselon ii.b j4. jabatan administrasi eselon iii jabatan pengawas eselon job fit staf akreditasi laboratorium asesmen dan turun tambahan surveilans dan iuran tambahanpooorang bulan negara satuan polisi pamong praja) petugas pengamanan kegiatan event insidentil orang hari belanja jasa tenaga sopir pol belanja jasa pengemudi sopir orang bulan belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik orang bulan lb.rang jam wasit juri pengawas orang hari honor juri tingkat kecamatan orang jam j2. tingkat kota orang jam hakim sidang isbat belanja jasa tata rias rias wajah salon anggota paskibra lb. pangkas rambut bagi anggota paskibra belanja jasa tenaga informasi dan teknologi pngce. tingkat pendidikan d4 s1 orang bulan programmer boh tenaga ahli programmer muda (pengalaman 3tahun) tingkat pendidikan orang bulan tingkat pendidikan d4 s1 orang bulan tenaga ahli programmer muda (pengalaman 5tahun) poo tingkat pendidikan orang bulan pol tingkat pendidikan d4 s1 orang bulan admin positive center pool tingkat pendidikan sma smk orang bulan polfilm video keping belanjajasa pembuatan video penyampaian informasi lo. \|. il. videografi kamera) hari \|. dokumentasi drone pit baterai ll. editing clip io. menit editinghighlight menit belanja jasa pembuatan film komentar film pendek video pen ani kebudayaan nan pendek video paket ll. belanja jasa kontribusi asosiasi ho) iuran afeksi asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia) tahun \|. iuran afeksi asosiasi dewan kota seluruh indonesia) tahun wilayah naa belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan biaya penghapusan hak tanah tahun biaya pemecahan sertifikat tanah tahun ' ' . satuan biaya jasa penulisan dan penerjemahan ' dari bahasa asing bahasa indonesia atau sebaliknya: \|. ii. bahasalnggris halaman jadi \|. bahasa jepang halaman jadi \|. bahasa mandarin halaman jadi bahasa belanda halaman jadi bahasa prancis halaman jadi \|. bahasa jerman halaman jadi \|. bahasa asing lainnya halaman jadi belanja jasa iklan reklame film dan pemotretan lo. kerjasama dialog interaktif dengan media massa ll. ia. televisi dialog radio dialog kerjasama iklan media massa \|. lo. ll. la. videotron hari \|. media online terbit \|. media cetak bo. ho. \|. la. ukuran1 halaman terbit \|. lb. ukuran9 halaman terbit ukuran halaman \|. terbit ll. ad. ukuran3x200 mmk terbit ll. ukuran3x150 mmk \|. terbit ll. ukuran3x100 mmk terbit top bannerukuran7x70 mmk terbit media elektronik boh. \|. iklan layanan masyarakat paket iklan ramadhan dan idulfiti tarif jasa tayang frekuensi tayang jasa produksi produksi iklan radio ho. paket iklan ramadhandan idul fitri paket airline tayang airline tayang lc. publikasi ho. advertorial halaman depan headline terbit \|. advertorial halaman terbit \|. advertorial halaman \|. terbit \|.mn . \|. belanja tagihan telepon nn. ll n \|. golongan tarif listrik tr 200kva kwh golongan tarif listrik tr 5500va kwh g5. belanja langganan jurnal surat kabar majalah belanja surat kabar majalah bahan bacaan lainnya lo. lo. lo.\| belanja kawat faksimili internet tv berlangganan paket berlangganan (semuachanne) bulan \|. . internetdedicated ho. iipaket langganan internet loo. bo.) ii. paket internet best menit telepon bulan \|. paket internet20 best95 channel bulan \|. paket internet best95 channel bulan \|. paket internet standar50 maps bulan \|. paket internet popular maps bulan paket internet premium maps bulan paket internet best menit telepon bulan \|. paket internet best95 channel bulan paket internet best menit telepon bulan \|. paket internet premium triple play20 maps bulan belanja paket pengiriman lo. bo.) \|. biayapengiriman paketantardarah lo. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan lo. pembayaran pajak bumi dan bangunan rumah jabatan walikota bera apaan dpd manga unit tahun lo. oh. kebudayaan serta alat rumah tangga biaya laundry barang milik darah paket tahun ho. belanja jasa kalibrasi leo. ho. jasa kalibrasi peralatan .000s unit tahun lo. belanja jasa pengolahan sampah \|. biaya pengangkutan penanganan sampah ll. la. fusi oo \|. dump truck kru) \|. \|. dump truck kru) rit \|. ll. dump truck kr) ll. dump truck (tanpamu) ho. rit \|. ll. arm rol ho. ooo \| lo. pick rit oo \|. kendaraan roda3 rit \|. jasa penanganan sampah medis ll. ia. limbah padat \|. limbah car lite belanjalembur ho. belanja jasa lembur non asn la. uang lembur orang jam \|. uang makan lembur orang hari vang makan lembur pekerja harian lepas orang hari ' naa perorangan operasional kebersihan kota dan petugas operasional taman kota) eee dinas lingkungan hidup) uanglembur pekerja orang hari supir angkutan rossa roda pick roda4) kso orang rit crew angkutan pick kso roda4) orang rit nn". tps tpa khusus dinas lingkungan hidup) uanglembur memo pemadatan basi orngfrit so000 loader crew angkutan roda crew angkutan russovo. supir angkutan dump true orang rit loe. supir angkutan carroll truck orang rit va. crew angkutan russo orang rit crew angkutan dump truck orang rit khusus dinas lingkungan hidup & uanglembur mekanik orang jam lingkungan hidup uang lembur supir andrew penyediaan kakus ' orang rit lingkungan hidup) ema operasi pengamat ban abe orangyaam korban gema dinas lingkungan hidup) vanglembur penjaga tps) orang jam tee fee umum dan penataan ruang uanglembur orangjhari umum dan penataan ruang) uanglembur orangjhari eee penataan ruang) uang lembur orang hari kegiatan kontrol vegetasi lho beslebrkotatesti uang lembur kontrol vegetasi orang jam jam . '''''' " maa belanjamedicalcheckup biaya medical check walikota wakil walikota dan pimpinan langka dab kota panama ancaman mainan? orang nn belanja beasiswa tugas belajar84 s1 belanja beasiswa tugas belajar \|h. program beasiswa tugas belajar biaya hidup dan biaya operasional '' ) \| orang tahun vang bukan referensi ' ' ) \| orang tahun iin belajar koo bantuan lin belajar orang tahun belanja beasiswa tugas belajar d4 s1 'o o\| ioo000 \|a. program beasiswa biaya hidup dan biaya operasional ''' ) \| orang tahun vang bukan referensi ' '' ) \| orang tahun riset (akhir program) sampai dengan penggandaan penjilidan\| orang tahun tugas belajar apbd) uku,pemogokan, dan lainnya) gim belajar koo bantuan kin belajar orang tahun nn. belanja beasiswa tugas belajar s2 sp. aa. program beasiswa ja. biaya hidup dan biaya operasional 'erosi buku,pemogokan, dan lainnya) en" jl. bantuan zin belajar orang tahun tan kedokteran u u u ih aia belanja beasiswa tugas belajar3 sp. program beasiswa tugas belajar izin belajar 'o \| ja. biaya hidup dan biaya operasional ' 'ooh satuan biaya kepesertaan latihan prajabatan: ja. diklat prajabatan orang pelatihan dasar cons gol. ilang ' orang belanja beasiswa non gelar asn: ja. biaya hidup dan biaya operasional '')'' ' ) \| orang tahun uang bukan referensi orang tahun biaya kepesertaan pelatihan satpam orang j j j uuv ai belanja diklat kepemimpinan satuan biaya kepesertaan diklat pimpinan struktural: ' ) \| ja. diklat pimpinan tk. orang diklat pimpinan ' obo orang diklat pimpinan tk. orang diklattenaga kependidikan kepala sekolah dan pengawas) ' paket nn. belanjabimbinganteknis look satuan biaya kontribusi bimbingan teknis orang nn. belanja hadiah yang bersifat perlombaan ' hadiah pemenang bonus reward uang pembinaan penghargaan hadiah pemenang tn saat tingkat porda pupil peraih medali emas: vo tunggal rang medali ganda orang medali beregu6 oo ) orang medali lo beregu orang medali peraih medali perak vo tunggal rang medali ganda orang medali beregu6 oo orang medali beregu orang medali peraih medali perunggu logo tunggal oo orang medali ganda orang medali bergegas6 oo orang medali beregu orang medali tingkat panas: lho peraih medali emas: tunggal oo orang medali in'''''# "a. ganda orang medali beregu6 ooo2lo. \|. la. polda pupil orang bb. panas orang ll. porprov . orang nasional orang \|. internasional . orang \|. lomba kompetisi kejuaraan kelompok beregu 01an) ll. juara atlet (anggotatim) ll. jual atlet (anggotatim) juara atlet fanggotatim) ll. juara harapan atlet (anggotatim) individu perorangan loo. ll. juara orang kegiatan ll. juara orang kegiatan juara orang kegiatan ll. juara harapan orang kegiatan lo. pelatih ho. ho. juara orang kegiatan ll. juara orang kegiatan ll. juara orang kegiatan juara harapan orang kegiatan \|. pelatih peraih medali loo ll. pelatih ho. ho. ?8kelas nomordan 2orangatlt dari bonusatlet ll. s3kelas nomordans 2orangan dari bonusatlet ll. &b. sistem pelatih 53kelas nomor dan dorangatee dari bonus ade \|. s3kelas nomordans 2orangatlt ofo dari bonusatlet \|. official manajer tingkat loo \|. la. polda pupil orang cabang ll. lb. panas . orang cabang ll. lc. porprov orang cabang \|. ld. nasional . orang cabang \|. le. internasional orang cabang \|. peparprov penyandang cacat) orang cabang ll. pimpinan konten ho. ll. la. polda pupil orang even ll. panas orang even ll. lc. porprov orang even ll. ld. nasional . orang even \|. internasional . orang even \|. peparprov penyandang caca) orang even hadiah pemenang lomba kegiatan pembinaan peranan wanita ' \| ll. la. juara tim juara ho. tim ll. juara tim ll. juara harapan io. tim \|. juara harian tim juara harapan tim kota pontianak ll. juara ' . orangdanatau tim\| ll. juara ' . . orangdanatau tim\| ll. juara ll orangdanatau tim\| juara harapan orangdanatau tim\| \|. juara harian ' ' \|'\| orangdanatau tim\| \|. juara harapan \|'\| orangdanatau tim\| hadiah pemenang lomba kelurahan la. juara kelurahan juara kelurahan \|. juara lo . kelurahan \|. juara harapan kelurahan \|. juara harapan kelurahan \|. juara harapan kelurahan clean and green ll. la. juara ho. ll. juara ll. juara jrw juara harian juara harian juara harapan' ')') \| juara oo juara juar' ) ) \| li.juara stand \| juara oo stand oo ) juara harapan stand juara harapan stand juara harapan stand hadiah outbond jambore posyandu tingkat kota ' ) e\| juara beregu kegiatan juara beregu kegiatan juara beregu kegiatan ja. hadiah lomba posyandu tingkat kota a&. juara lomba juara lomba juara oo lomba hadiah perlombaan film pendek juara ooo o \| juara kim o o \| juara tim oo j4. juara harapan tim juara harapan tim juara harapan tim hadiah pemenang pemilihan bujang dare pontianak ii. juara bujang dare) orang juara( runner orang juara runner orang juara kategori orang hadiah pemenang gelar permainan rakyat meriam karbit '' ja. juara kelompok juara kelompok juara lo kelompok j4. juara harapan kelompok juara harapan kelompok juara harapan kelompok hadiah pemenang lomba mto tingkat kecamatan dan kelurahan perorangan (\|. juara orang jual orang juara ' orang a@. juara harapan '' orang juara harapan ' orang juara harapan orang kelompok juara kelompok jual kelompok juara kelompok ad. juara harapan kelompok hadiah pemenang lomba lainnya asma aman agonooo amami aer asn suara harapan esai jeeamaratarapan ema maa 20an luar harapan ejaan \| standar pendukung perlombaan uang saku siswa guru pemenang lomba tingkat provinsi orang kegiatan nasional belanja penghargaan atas suatu prestasi hadiah paket ibadah bagi asn non asn berprestasi biaya pendukung paket perjalanan ibadah bagi asn non asn yang berprestasi bonus penghargaan untuk phl berprestasiorang bulan belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota dprd pakaian sipil harian psh orang stel lb. pakaian sipil resmi psr orang stel pakaian sipil lengkap psl orang stel pakaian dinas harian lengan panjang pdh) orang stel pakaian yang bercirikan khas daerah orang stelsewa dan pengadaan betawamodal kendaraan rokok acesabat negara wako emak warta esa dpd sdon a917000\| (kendaraan operasional kantoran lapangan aku s2. sense gara ( berkendaraan operasional bus reda empat bukal roda enam stan bus sedang tb roda enam\| atau bus besar unit b787. belanja sewa lapangan lainnya 5xv\| sewa lapangan! badminton esa www angkutan barang motor penumpang angkutan barang (ac sewa kendaraan: sewa kendaraankodad sewa kendaraan roda bus sedang hari sewa kendaraan roda bus besar unit dean dan permana melintas darat bitan panganbelanja sewa alat reproduksi (penggandaan) mesin foto copy digital ' ' '' bulan unit belanja sewa alat kantor lainnya mebel sewa kursi: apatis mai utara sertanya aah utara sejenisnyarsarag buah aga pratama nn. belanja sewa peralatan studio audio dandim satuan biaya sewa sound system sampaidengan3000 watt set batas b00obat hah belanja sewa peralatan studio dan sewa peralatan studio video dan film seal dan seren hak belanja sewa peralatan umum sewa tenda: tenda biasa standar standar biaya sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:cc. standar biaya belanja sewa dan pengadaandan perawsewa dan pengadtenda hias enda ekor erase mat tenda looking amp tenda tenda panggung satuan biaya sewa pakaian sewabajupengantintengkap r20 sewabajuadat tradisional lengkaplainnya apakan pening kepalan asalan pengantin iman paket than sewa pakaian) ''' satuan biaya sewa gedung kantor tempat sewa ruang gedung: sewa ruangan besar sewa ruangan sedang har sewa ruangan seal hai sewa ruang gedung penemuan to1b85 sewa stand pameran la. sewa stand diluar daerah kalimantan barat sewa siang didalam daerah kalimantan barat pie masa kontrak \|. sewa gedung untuk kegiatan tingkat regional nasional paket nn. back sewa bangunan parkir sewatambatalat transportasiair laa mn. belanja sewa gedung pertokoan koperasi pasar \|. sewa tempat kios bulan aa. betawasewt komputer dna sewa komputer unit lainnya \|. sewa komputeruntuk cat . unit bela jasa konversi aplikasi sisteminformasi b sewa loud email corporate tahan ( sewa akun apple developer tahun mn. belanja sewa alat besar darat lainnya \|. book0000000\| ll. sewa buldoser . jamdan perawatan uraian satuan standar biaya pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja bangunan gedung kantor pemeliharaan gedung bangunan tai. bertingkat m2 tahun tidak bertingkat m2 tahun pemeliharaan halaman gedung kantor m2 tahun belanja pemeliharaan alat besar alat besar darat asphalt equipmentbelanja pemeliharaan alat besar alat besar darat loaderlo belanja pemeliharaan alat besar alat besar darat alat besar darat lainnya service alat pendukung jack hammer kompresor unit tahun service alat pendukung sampel concrete breaker topic concrete unit tahun cutter belanja pemeliharaan alat besar alat besar darat alat pengangkat . pemeliharaan lift ''''' "ss. belanja pemeliharaan alat besar alat bantu electric generating set genset lebih kecil dari kva unit tahun lb.pejabat negara kendaraan pejabat eselon ii kepala skpd unit tahunervice pemeliharaan kendaraan roda service pemeliharaan kendaraan roda unit tahun service pemeliharaan kendaraan patroli jalan raya roda belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor roda dua kendaraan roda unit tahun kendaraan patroli jalan raya roda mesin s d unit tahun belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor roda tiga service pemeliharaan kendaraan roda unit tahun belanja pemeliharaan alat angkutan alat angkutan apung bermotor alat angkutan bermotor lainnya uraian satuan standar biaya . speedboat unitemeliharaan peralatan laboratorium pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kantor alat kantor lainnya pegawai tahun printer unit tahun biaya jasa pemeliharaan cctv j1. cctv outdoor cctv indoor pemeliharaan mesin pencacah d1. mesin pencacah besar mesin pencacah kecil pemeliharaan alat korporasi biaya pemeliharaan mesin fotokopi belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga meja dan kursi kerja rapat pejabat pemeliharaan inventaris kantor (meja dan kursi tamu pejabat meja kursi set kerja pejabat) belanja pemeliharaan alat studio komunikasi dan pemancar alat studio peralatan studio audio pemeliharaan sound system paket tahun belanja pemeliharaan alat studio komunikasi dan pemancar alat studio alat komunikasi telephone pemeliharaan radio komunikasi pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga alat pendingin split s d unit tahun \|. split diatas unit tahun belanja pemeliharaan jaringan jaringan listrik jaringan listrik lainnya pemeliharaan jaringan listrik indoor bangunan tidak bertingkat \|. pemeliharaan jaringan listrik indoor bangunan bertingkat pemeliharaan jaringan listrik outdoor belanja pemeliharaan komputer komputer unit personal computer personal komputer laptop unit tahun yoh kao belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan jaringan server database server interneteliharaan alat alat iptek belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur alat ukur alat penguji kendaraan bermotor pemeliharaan alat uji kendaraan dinas perhubungan paket tahun pemeliharaan mesin core drill unit tahu, kuasa pengguna anggaran, diperkenankan juga mendapat honorarium sebagaikepada aparatur sipil negaraarium, skpd yang memiliki lebih dari satu orang kuasa pengguna anggaran, khusus kuasa pengguna anggaran, khusus kuasa pengguna anggaran yang juga mengelola dana badan layanan umum daerahnggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelolanya (diluar dana badan layanan umum daerah), dan khusus untuk lurah yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaranada skpd yang bersangku. pejabat pelaksana teknis kegiatan. honorarium pejabat ketatausahaan keuangan akibat penambahan dana alokasi dana khusus dana alokasi umum dapat diberikan berdasarkan: apabila menunjuk keu pengelola dana adk dau besaran honorarium berdasarkan akumulasi pagu dana sub kegiathonorarium pengadaan barang dan jasa: honorarium pejabat pembuat komitmenkuasa pengguna anggaran. dalam memberikan kewenangan tersebut pengguna anggaran. untuk pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran yang menandatangani kontrak dapat diberikan honorarium: ketentuan jumlah honorarium maksimal pada sub kegiatan dokumen pelaksanaan anggaran yang dapat diterima pejabat pembuat komitmen: dpa yang dikelola honorarium misal ppk yang mengelola (delapan) sub kegiatan dokumen pelaksanaan anggaranokumen pelaksanaan anggaran dapat diberikan honorarium maksimal pada (enam) sub kegiatan dokumen pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. ketentuan jumlah bulan untuk pembayaran honorarium: bulan) ang dapat diterima untuk kegiatan tahun jamak maka honorarium pejabat pembuat komitmenkuasa pengguna anggaran: kegiatan dpa pada satu sub kegiatan dpa ang dapat diterima honorarium pengelolaan barang milik daerah honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negaraparatur sipil negaraaparatur sipil negara pada puskesmas dan rumah sakit umum daerahenaga kesejahteraan sosial kecamatan, program keluarga harapan, fasilitator sistem layanan rujukan terpadu, pekerja sosial masyarakatrserta didik paud pkk diberikan kepada peserta didik anak usia dini khususnya dilayani pada satuan. paud pkk kota pontianaksatuan biaya yang diberikan kepada penyandang masalah kesehatan sosial kota pontianak untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan penyandang masalah kesehatan sosialyang membutuhkan. penjelasantan salina sesuai dengan aslinya (#( setda) fe r balita, sh, pembina tk. tppetugas dinas perhubungan, tenaga fungsional pranata komputer, petugas unit pelaksana teknis daerah tempat pembuangan akhirari ulang tahun republik indonesia. pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerahdiberikan kepada eselon dan iii. pakaian sipil lengkap (psl) pakaian sipil lengkapsedangkan pakaian perawat diperuntukan bagi perawat pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipildinas lapangan satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan petugas dinas perhubungan dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil non pegawai negeri sipilkhusus pakaian dinas lapangan satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran, petugas dinas perhubungan dan satpam tidak termasuk perlengkapan (sepatu, kopel, ikat pinggang dan atribut lainnya) yang diakomodir didalam peraturan walikota tentang standar harga basatuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter pegawai negeri sipil non pegawai negeri sipilparatur sipil negara yang terlibat dalam kegiatan satuan karya pramukaparatur sipil negaraparatur sipil negara non aparatur sipil negararps pegawai republik indonesienjelasan pakaian batik tradisional pakaian batik tradisonal bagi aparatur sipil negara, merupakan batik khas daerah yang dapat diberikan bagi aparatur sipil negarad.\|tau non aparatur sipil negara yang berasal dari luar skpd penyelenggara dtau non aparatur sipil negaradangkanparatur sipil negaraewan perwakilan rakyat daerahuntuk petugas pembawa acara, pembaca doa dan dirigen hanya dapat dibayarkan bagi petugas yang berasal dari luar instansi pemerintah kota pontianaktau non aparatur sipil negarambangan bahwa keberadaan aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negaraparatur sipil negaraasisten teknis adalah pelaksana bidang teknis yang membantu pejabat pelaksana teknis kegiatanokumen pelaksanaan anggarantau non aparatur sipil negaraurat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi bangunan. honorarium petugas validasi piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan satuan biaya jasa yang diberikan kepada ketua rukun tetangga masyarakat yang melakukan validasi piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan penugasan dari kepala skpd pengelola pajak daerah. penjelasan honorarium petugas pendukung dan tata usaha pimpinan honorarium tata usahakepada tenaga aparatur sipil negara yang bertugas khusus melaksanakan tata usahatau non aparatur sipil negarasatuan biaya yang diberikan kepada aparatur sipil negaratau non aparatur sipil negaratau non aparatur sipil negarasatuan pendidikan pegawai negeri sipil) penanggung jawab bantuan operasional sekolah honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara padbendahara bantuan operasional sekolahm.\|dan non aparatur sipil negarawilayah kota pontianak dan kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negaraewan perwakilan rakyatpenanggung jawab pengelola keuangan honorarium pengelola keuangan daerah: j1) penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah '\| ) orang bulan nn. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan skpd honorarium pengguna anggaran pa) aa. nilaipagudanas.d rp.100juta orang bulan nilai pagu dana diatas rp.100juta.d rp250juta orang bulan cc. nilai pagu dana diatas rp250juta.d rp. 500juta orang bulan nilai pagu dana diatas rp. 500juta.d rp.: ' \| poo nilaipagu danas.d rp.100juta ''' '\| orang bulan nilai pagu dana diatas rp.100juta s.d rp250juta orang bulan ce. nilai pagu dana diatas rp250 juta s.d rp. 500juta orang bulan nilai pagu dana diatas rp. 500juta75atas rp. miliar s.d rp. miliar orang bulan u )' w honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt): nilaipagudanas.d rp.100juta ' ' orang bulan nilai pagu dana diatas rp.100juta s.d rp.1.d rp. miliar orang bulan honorarium pejabat ketatausahaan keuangan keu): ' ') ) e\| nilaipagu danas.d rp.100juta '')') orang bulan nilai pagu dana diatas rp.100juta s.d rp.l miliar ' '.e' '.e\| orang bulanparatur sipil negara kelurahan ketua rukun tetangga masyarakat. honorarium dapat diberikan kepada aparatur sipil negara, penerima bantuan iuran, kartu keluarga sejahtera, basis data terpadu dan data kemiskinan kota. belanja jasa yang diberikan kepada non aparatur sipil negara yang melakukan verifikasi, validasi dan penyampaianpetugas survey pemantauan status gizi satuan belanja jasa yang diberikan kepada petugas yang melaksanakankota pontianak dalam rangka menunjang kegiatan penurunan temuan angka human immunodeficiency virus baru. honorarium pembuat penyusun instrumen standar pendidikan sekolah dasar sekolah menengah pertamahonorarium diberikan kepada aparatur sipil negarahonorarium rohaniwan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara atau jurnal dapat diberikan kepadaatuan kerja perangkat daerahparatur sipil negaranggaran pendapatan dan belanja daerparatur sipil negarabagi aparatur sipil negaraparatur sipil negara jasa lainnya orang perorangan) ketentuan umum untuk jasa non aparatur sipil negaraparatur sipil negara pada perangkat daerah dengan pengelolaan keuangan menggunakan sistem badan layanan umum daerahkecuali atas persetujuan kepala daerah.paratur sipil negaralainnya orang perorangan untuk pembayaran jasa lebih dari rp. bulan mengacu pada peraturan walikota pontianak tentang besaran biaya langsung personil dan biaya langsung non personil untuk pekerjaan jasa konsultansi selain konstruksidan tutor pendidikan anak usia dinidan tutor pendidikan anak usia dini. tambahan penghasilan guru non aparatur sipil negaraparatur sipil negara(delapan belas)nasional atau jaminan asuransi lainnyaparatur sipil negaraparatur sipil negaraparatur sipil negara. belanja jasa diberikan kepada tenaga non aparatur sipil negaraparatur sipil negara non aparatur sipil negaraukun warga satuan biaya operasional untuk satu tahun yang diberikan kepada rukun tetangga rukun wargaparatur sipil negara orang perorangan sebagai penguji kendaraan bermotor dan sopir bus rapid transport. untuk tenaga non aparatur sipil negaragelola penjaga rumah baca. standar nilai pagu dana diatas rp. miliar s.d rp25 miliar orang bulan nilai pagu dana diatas rp. miliar s.d rp. miliar orang bulan ji:inn "mm honorarium bendahara pengeluaran bendahara penerimaan nilaipagudanas.d rp.100juta orang bulan nilai pagu dana diatas rp. juta s.d rp250juta orang bulan nilai pagu dana diatas 250juta s75''''''''## honorarium bendahara pengeluaran pembantu bendahara tee, pengeluaran pembantu bendahara penerimaan nilaipagudanas.d rp.100juta orang bulan nilai pagu dana diatas rp.100juta s.d rp250juta ' orang bulan cc. nilai pagu dana diatas 250jutaole lho honorarium pengelola dana bos satuan pendidikan lo. penanggung jawab bos nilaipagu danas.d rp. 100juta ' ' orang bulan nilai pagu dana diatas rp. 100juta.d rp. 250juta orang bulan nilai pagu dana diatas rp. 250juta.d rp. juta orang bulan nilaipagu dana diatas rp. 500juta.d 750juta orang bulan nilai pagu dana diatas rp. 750juta.d miliar orang bulan nilaipagu dana diatas miliar orang bulan nn . bh. bendahara bos a4. nilaipagu danas.d rp. 100juta '' )' \| orang bulan nilai pagu dana diatas rp. 100juta s.d rp. 250juta orang bulan nilai pagu dana diatas rp. 250juta s.d rp. juta ' \| orang bulan nilai pagu dana diatas rp. 500juta s.d 750juta orang bulan s5. nilai pagu dana diatas rp. 750juta.d miliar ' e\| orang bulan nilaipagu dana diatas miliar orang bulan honorarium pengadaan barang dan jasa: ' ) \| oo honorarium pejabat pembuat komitmen ppk): ' \| ji. nilai pagu manager as.d rp. 100juta '' 5belanja jasa tenaga administrasi belanja jasa tenaga administrasi adalah belanja jasa non aparatur sipil negaraparatur sipil negarabelanja jasa petugas teknologi informasi adalah biaya jasa yang diberikan kepada pekerja non aparatur sipil negarastem informasi geografisatuan kerja perangkat daerah. operator komputer sistem informasi keuangan daerahdan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan kota pontianakmerupakan aparatur sipil negara. penugasan operator sistem informasi administrasi kependudukan dilakukan secara selektif dan efisien sesuai dengan beban kerja. petugas penginputan operator) kartu indonesia sehat, penerima bantuan iuran pbi), kartu keluarga sejahteradan non aparatur sipil negara yang melakukan penginputan datamaupun non aparatur sipil negarauntuk pusat dan daerah honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negarasatuan biaya yang diberikan kepada aparatur sipil negaranjelasan(delapan)(delapan)umah sakit umum daerahparatur sipil negarakomunikasi, informatika dan statistik adalah belanja jasa non aparatur sipil negaraparatur sipil negaraperaturan perundang undangan(lima belas sampai dengan tiga puluh)a.uang makan lembur diperuntukkan sesuai dengan golongan. dapatcc. pada hari libur kerja, tarif uang lembur naik (serratus persen) dari tarif lembur hari kerja, penjelasparatur sipil negarapenjelasanparatur sipil negarasatuan biaya lembaga ketahanan nasional digunakan untuk biaya kontribusi (standar diklaim ii), uang saku, biaya penulisan dan penyusunan kertas kerja perorangan, kertas kerja kelompo, bantuan transportasi pulang pergpenjelasansatuan biaya yang dipergunakan untuk kontribusi kepesertaan diklat penyidik pegawai negeri sipisekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dilaksanakan oleh lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolnggota dewan perwakilan rakyat daermaka harus standar honorarium pejabat pengadaan barang jasa ' ' '' \| orang bulan honorarium pengelolaan barang milik daerah honorarium penyimpan barang: pooh ji. nilaipagu danas.d rp. millar '' ) \| orang bulan nilaipagu dana diatas rp. similar orang bulan honorarium pengurus barang: ji. nilaipagudanas.d rp. millar ' ') ) \| ji. nilaipagu danas.d rp. millar ' ' ) \| orang bulan nilaipagu danadiatas rp. miliar orang bulan belanja jasa pelayanan kesehatan bagian ' \|'petugas puskesmas dengan pelayanan pengembangan gawat mam kawat aan pemeempangan gasal il.'' ) \| orang shift asisten apoteker jaga malam '' ) \| orang shift petugas laboratorium jaga sore orang shift petugas laboratorium jaga malam orang kali www ww nama dengan pelayanan gan perawatan ejaan asn) ja. jaga medis tindakan persalinan normal ' )' ) \| orang kali jaga medis tindakan persalinan dengan kelahiran ''ehari asn) paramedis jaga sore ' ', klinik sore hari, hari sabtu, dan mohamad alkadrie kota pontianakhari masa emisi ore han han dahi dan oraneiian toon hari libur) nn. syarif mohamad alkadrie kota pontianak ja.''' ) \| orang hari nnn'''''' pelayanan perawatan gizi buruk: ' ii'''' ) \| orang kali pelayanan dokter spesialis puskesmas pelayanan pengembangan) penjelasan memperhatikan urgensi, pencapaian indikator kinerja skpd, kesesuaian dengan bidang tugas non aparatur sipil negara setelah mendapatkan persetujuan walikota melalui telaahan staf dari satuan kerja perangkat daerahoin pelatih peraih medali diberikan bonus reward dengan ketentuan sebagai berikut:huruf sampai dengan hurufnon aparatur sipil negaranon aparatur sipil negaranon aparatur sipil negara yang berprestasi. perjalanan ibadah penjelasdiberikan kepada (dua) orang pegawai harian lepasnon aparatur sipil negara yang berprestasi satuan biaya yang diberikan kepada aparatur sipil negara non aparatur sipil negara yang berprestasi yang dipergunakan sebagai pendukung perjalanan ibadah berupa biaya pengurusan pasporsatuan kerjbelanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota dprd pakaian dinas pimpinan dan anggota dprd diberikan kepada pimpinan dan anggota dprd adalah pakaian seragam dinas yang menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas antara lain: diberikan (dua) pasang (satu) tahuniberikan (satu) pasang (satu) tahun. diberikan (dua) pasang (lima) tahun. pakaian dinas harian lengan panjang, pakaian seragam yang menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari hari diberikan (satu) pasang (satu) tahun. pakaian yang bercirikan khas daerah, merupakan pakaian yang bercirikan khas daerah untuk melaksanakan tugas kedinasan diberikan (satu) pasang (satu) tahunsewa pengadaan penjelasan belanja modal kendaraan bermotorbelanja sewa lapangan lainnya standar biaya yang dikeluarkan untuk biaya sewa lapangan olahraga dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah kota pontianak. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang angkutan barangampai denganampai denganelanja sewa alat reproduksi (penggandaan) satuan biaya sewa alat reproduksi berupa mesin fotokopi sudah termasuk toner dan biaya perawatan. penjelasan belanja sewa alat kantor lainnya mebel satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa meja kursiaudio dan film satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa sound systemvideo dan film satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa lcd dan screen untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah kota pontianak. belanja sewa peralatan umum satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa tenda untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan lingkungan pemerintah kota pontianak.belanjsatuan biaya yang dikeluarkan untuk biaydalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan lingkungan pemerintah kota pontianak. satuan biaya sewa gedung kantor tempat sewa ruang gedung sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan,sewa ruanganjelasan sewa gedung untuk kegiatan tingkat regional nasional satuan biaya yang dipergunakan untuk sewa gedung pertemuan sudah termasuk sewa ruangan, sewa kamar dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka rapat kerja, rapat koordinasi dan sejenisnya tingkat regional nasional yang melibatkan kepala daerah. belanja sewa bangunan parkir satuan biaya sewa bangunan parkir merupakan satuan biaya sewa tambat alat transportasi air yang ditangani oleh perangkat daerah teknis terkait. belanja sewa gedung pertokoan koperasi pasarbelanja sewa komputer unit lainnya satuan biaya sewa computer unit lainnya merupkan biaya sewa untuk komputer untuk mendukung pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota pontianak. belanja jasa konversi aplikasi sistem informasi satuan biaya jasa konversi aplikasi sistem informasi merupakan satuan biaya sewa hosting domain, sewa cloud email corporate, sewa license teleconference, sewa akun apple developer yang ditangani oleh perangkat daerah terkait. belanja jasa sewa alat besar darat lainnya satuan biaya sewa alat besar darat lainnya merupakan biaya sewa untuk alat besar darat mendukung kegiatan yang tidak dilaksanakan secara terus menerus jangka waktu lamanjelasan pemeliharaan bangunan gedung bangunan gedung tempat kerja bangunan gedung kantormilik pemerintahbelanja pemeliharaan alat besar alat besar darat asphalt equipment satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan dengan maksud menjaga mempertahankan alat berat dan alat pendukungloader satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan loadebesar darat lainnya satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan alat pendukung seperti jack hammer, kompresor, sampel, concrete breaker topic, concrete cutter dan lainnypengangkat satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan alat pengangkat yaitu lifsalat besar alat bantu electric generating set satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan electric generating seketentuan umum pemeliharaan alat angkutan ketentuan ini berlaku untuk poin nomor (tujuh), (delapan), (sembilan), (sepuluh) dan (sebelas) antara lain:atuan biaya yang digunakan untuk service pemeliharaan kendaraan roda ddua satuan biaya yang digunakan untuk service pemelihara dan kendaraan patroli lalu lintastiga satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan kendaraan bermotor roda tigangkutan alat angkutan apung bermotor alat angkutan bermotor lainnya satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan kendaraan apung bermotonjelassatuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan alat laboratoriummeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kantor alat kantor lainnyacctv, mesin pencacah, alat korporasi dan mesin fotokopi agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga meja dan kursi kerja rapat pejabat satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris antara lain meja dan kursi tamu, meja dan kursi kerja pejabat agar berada dalam kondisi normal. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi dan pemancar satuan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sound system dan radio komunikasi agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). belanja pemeliharaan alat studio komunikasi dan pemancar alat studio alat komunikasi telephone satuan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan radio komunikasi agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga alat pendinginyaitu alat pendingin split agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). belanja pemeliharaan jaringan jaringan listrik jaringan listrik lainnya satuan biaya pemeliharaan jaringan listrik agar peralatan komponen dapat dioperasikan secara optimal berdasarkan spesifikasinya. belanja pemeliharaan komputer komputer unit personal computer satuan biaya pemeliharaan personal computer laptop agar dapat dioperasikan secara optimal dan berfungsi dengan baik. belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan jaringan satuan biaya pemeliharaan server database server internal agar dapat beroperasi secara optimal dan berfungsi dengan baik. penjelasan belanja pemeliharaan salat peraga alat peraga pelatihan dan percontohan alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya satuan biaya pemeliharaan alat peraga pelatihan dan percontohan pada upt pusat iptek dinas pendidikan dan kebudayaan kota pontianak agar peralatan dapat beroperasi dengan baik. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur alat ukur alat penguji kendaraan bermotor satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan kondisi alat uji kendaraan tetap beroperasi dengan baik utd pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan kota pontianak. pemeliharaan dan pengujian alat uji dapat dianggarkan lebih dari satu) paket pertahun. walikota pontianak, ttd edi rusdi kantong standar lo. jai. honor kunjungan dokter spesialis puskesmas orang kali lo. j2.uraian satuan biaya belanja bahan bakar minyak gas premium liter oo solar dex disesuaikan pertamax plus liter oo dengan harga pasar solar (subsidi) belanja bahan bahan lainnya lho belanja bahan sampel makanan lb. belanja bahan sampel lainnya\|.'lho ia. makan rang kali . kudapan snack orang kali lb. satuan biaya paket kegiatan rapat pertemuan luar kantor pol kegiatan rapat pertemuan melibatkan pejabat eselon dan paket halida orang hari pol paket fully orang hari kegiatan rapat pertemuan melibatkan pejabat eselon iii bawah poo paket halfway orang hari pol paket fulda orang hari belanja makanan dan minuman jamuan tamu: makanan dan minuman jamuan tamu ja. makan rang kali \|.orang hari kesejahteraan sosial) belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan belanja makanan dan minuman kegiatan ''''##"# .
montianak, menimbang: aa. bahwa penyiapan sumber daya manusia sejak usia dini perlu diselenggarakan dengan baik, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta pengakuan berbagai pemerintah didunia akan pentingnya fungsi dan peran pendidikan anak usia dini baik bagi anak usia dini maupun bangsa, maka perlu dilaksanakan pendidikan anak usia dini satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasaryatakan bahwa pengelolaan pendidikan anak usia dini merupakan urusan pemerintahan daerah, sehingga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini perlu diatur pelaksanaannya, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar pelayanan minimal bahwa jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal pendidikan daerah kota pontianak termasuk:anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan cc. sumber atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf dialokasikan sesuai dengan anggaran yang tersediakemampuan daerahbantuan yang diterima dengan sasaran bantuan sesuai kesepakatan bersama kepala satuan pendidikan dan pemberi bantuan. bab vspm paud (satu) tahun pra sekolah dasarspm paud (satu) tahun pra sekolah dasar,ngawasan dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan caudatus athfal butanol athfal dilakukan oleh pengawas pendidikan agama islam. pengawasan penyelenggaraan dilakukan oleh pengawas tk. pengawasan penyelenggaraan dilakukan oleh penilik paud pengawas tk, penilik paud dan pengawas pendidikan agama islam,. pembinaan atas penyelenggaran spm paud (satu) tahun pra sekolah dasar dilakukan oleh dinas dapat berkoordinasi dengan kementerian agama kota pontianak. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku: anak usia kurang dari (tujuh) tahun yang tidak melewati paud (satu) tahun pra sekolah dasar dapat diterima pada sekolah dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan setelah tahun anak usia kurang dari (tujuh) tahun yang telah menyelesaikan program paud dapat diterima sekolah dasaresuai dengan aslinya ( y ian hukum (fa ( (setda sh, pembina tk. nil jdih.pontianakkota.go.idmemutuskan: menetapkan:dih.pontianakkota.go.idtuan paud adalah taman kanak kanak caudatus athfal butanol athfal, taman kanak kanak luar biasa, kelompok bermain, taman penitipan anak seperti kelompok bermain. anak berkebutuhan khusus selanjutnya disebut abk adalahdata pokok pendidikan adalah sistem pendataan data pokok pendidikan yang dikelola oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia. nomor pokok sekolah nasional yang selanjutnya disingkat npsn adalah npsn yang ditetapkan oleh kementrian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. nomor induk siswa nasional yang selanjutnya disingkat nisn adalah nisn yang ditetapkan oleh kementrian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. layanan disabilitas dan asesmen center yang selanjutnya disingkat lac adalah unit lac kota pontianak. standar nasional paud yang selanjutnya disebut standar paud adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan paud diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesenuhan kebutuhan dasar paud. jdih.pontianakkota.go.id tujuan disusunnya peraturan walikota ini adalah: untuk memenuhi pencapaian spm paud (satu) tahun pra sekolah anak usia (lima) sampai dengan (enam) tahun dan abk yang berada paud formal dan non formal, dan memiliki akses pendidikan, pelayanan dasar, perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas. ruang lingkup peraturan walikota ini adalah: mutu pelayanan dasar, tanggung jawab pencapaian spm paud (satu) tahun pra sekolah dasar, cc. penyelenggaraan spm paud (satu) tahun pra sekolah dasar, peserta didik, sumber dana, peran serta masyarakat, dan pengawasan dan pembinaan. bab iii mutu pelayanan dasar pemenuhan mutu layanan dasar: standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikanerlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jdih.pontianakkota.go.idkota pontianakpemerintah daerah kota pontianak. pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pemerintah kota pontianakmampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan. pemenuhan standar biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam huruf diprioritaskan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota pontianak sesuai dengan kemampuan daerah dandih.pontianakkota.go.iddan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: paling rendah memiliki ijazah diploma empat atau strata satu bidang paud, kependidikan lain atau psikologi,atau strata satutata cara pemenuhan standar jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf didasarkan padpemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab tanggung jawab pencapaian spm paud tahun pra sekolah dasar wewenang dan tanggung jawab pencapaian spm paud (satu) tahun pra sekolah dasar menjadi urusan wajib pemerintah kota pontianak. wewenang dan tanggung jawab pemerintah kota pontianak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas yaitu: menghitung jumlah anak usia (lima) sampai dengan (enam) tahun kota pontianakpada huruf melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan perangkat daerah terkait, melaksanakan pembinaan, pengembangan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pencapaian spm paud (satu) tahun pra sekolah dasar, dan melakukan sosialisasi peraturan perundang undangan tentang penuntasan spm paud (satu) tahun pra sekolah dasar. jdih.pontianakkota.go.id pemerintah kota pontianak dapat memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu serta abk sesuai kemampuan daerahendidikan. dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pemerintah kota pontianak membentuk tim koordinasi kelompok kerja penyelenggaraan spm paud (satu) tahun pra sekolah dasar tingkat kota, kecamatanketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan spm paud (satu) tahun pra sekolah dasar ditetapkan dengan keputusan walikota. bab penyelenggaraan spm paud tahun pra sekolah dasar dalam penyelenggaraan spm paud formal dan non formal (satu) tahun pra sekolah dasar, pemerintah kota pontianak mempersiapkan program pencapaian spm paud (satu) tahun pra sekolah dasar. jumlah peserta didik per rombongan belajar dalam penyelenggaraan spm paud formal dan non formal (satu) tahun pra sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (sepuluh) peserta didik dan maksimal (dua puluh) peserta didik, termasuk didalamnya maksimal (satu) abk jika ada. penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada dalam penyelenggaraan spm paud sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar dilaksanakan tanpa tes. penuntasan spm paud (ndidikan dan kementerian agama kota pontianak. pemerintah kota pontianak dan masyarakat menyediakan layanan spm paud berkualitas (satu) tahun pra sekolah dasar berdasarkan standar nasional paud. penyediaan layanan spmdapat difasilitasi oleh pemerintah kota pontianak maupun masyarakat. jdih.pontianakkota.go.id layanan spm paud dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada abk untuk mengikuti spm paud dalam (satu) lingkungan pendidikan secara bersama sama dengan peserta didik pada umumnya. peserta didik untuk abk dapat dilayani satuan paud inklusi pada satuan pendidikan paud formal dan non formal setelah melalui asesmen dari lac atau psikolog professional. pembelajaran dalam paud satu) tahun pra sekolah dasardalam penyelenggaraan spm paud (satu) tahun pra sekolah dasar, pemerintah kota pontianak dapat memfasilitasi pemanfaat kota pontianak memfasilitasi dalam hal memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan spm penyelenggaraan paud (satu) tahun pra sekolah dasar. satuan pendidikan penyelenggara spm paud satu) tahun pra sekolah dasar wajib. satuan pendidikan penyelenggara spm paud satu) tahun pra sekolah dasar yang belum dapat dipenuhi melalui diklat berjenjang paud. satuan pendidikan penyelenggara spm paud satu) tahun pra sekolah dasarserta didik yang telah menyelesaikan program spm paud (satu) tahun pra sekolah dasar yang berumur kurang dari (tujuh) tahun dapat diutamakan untuk masuk sekolah dasar. jdih.pontianakkota.go.id peserta didik yang dapat diutamakan masuk sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. peserta didik sebagaimana dimaksud pada terdaftar data pokok pendidikan dan memiliki nisn. peserta didik sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan sertifikat paud satu) tahun pra sekolah dasar dari paud yang telah memiliki npsn. bab peserta didik peserta didik merupakan anak usia (lima) sampai (enam) tahun yang berada pada satuan paud formal dan non formal sebagai berikut: peserta didik atau adalah anak usia (lima) sampai dengan (enam) tahun, dan peserta didik abk atau inklusi adalah anak usia kurang dari (tujuh) tahun yang secara mental berada dalam usia (lima) sampai dengan (enam) tahun. dan minat, kecerdasan dan kemampuannya, cc. mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah kota pontianak, lembaga dan atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan atau abkpaud dan tenaga kependidikan paud dan menyayangi peserta didik lainnya. waktu pembelajaran sesuai usia sebagaimana dimaksud dalam dan frekuensi pertemuan terdiri atas (satu) kali pertemuan minimal (seratus delapan puluh) menit atau (tiga) jam dengan frekuensi pertemuan minimal (lima) kali per minggu atau (sembilan ratus) menit per minggu. rasio guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan spm paud satu) tahun pra sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam adalah (satu banding lima belas) termasuk maksimal (satu) abk jika ada. bab vii sumber dana anggaran pelaksanaan program spm paud minimal (satu) tahun pra sekolah dasar bersumber dari: jdih.pontianakkota.go.id
ses wali kota pontianak provinsi kalimantan barat peraturan wali kota pontianak nomor tahun tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota pontianak, menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanamemutuskan:yang melampaui tahun anggaran adalah pelaksanaan belanja dan pembayaran atas prestasi pekerjaan dari pelaksana pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran sebelumdinas sekretariat daerah sekretariat dprd kecamatan satuan. aparat pengawasan intern pemerintah yang selanjutnya disingkat api adalah inspektorat kota pontianak apbd. pelaksana pekerjaan adalah pelaksana swakelola, penyedia, atau pihak yang ditunjuk melakukan pekerjaan pengadaan barang jasa. jdih.pontianakkota.go.idkegiatan tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran. tujuan disusunnya peraturan wali kota ini adalah untuk mengaturwalikota ini adalah: penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran, dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran. bab iii penganggaran belanja yang melampaui tahun anggaran pelaksanaan penganggperpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaur majeure) sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan ataukeputusan pengadilan yang bersifat tetapketerlambatan pembayaran pekerjaan,jdih.pontianakkota.go.idperpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, kepala skpd menyampaikan dokumen pendukung berupa: berita acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan, hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan surat perintah pencairan dana yang telah diterbitkan bendahara umum daerah, ikatan perjanjian kontrak perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil rekomendasi dari api..sebab sebab terjadinya, kepala skpd menyampaikan laporan selesainya pekerjaan yang sebagai dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam apbd, api memberikan rekomendasi kepada wali kota, wali kota menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kepala skpd menyampaikan laporan kepada tapi terhadap hasil rekomendasi api, jdih.pontianakkota.go.idkepala skpd menyampaikan laporan pekerjaan atas kewajiban pemerintah daerah kepada api untuk dilakukan revi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, cc. api memberikan rekomendasi kepada kepala skpd, kepala skpd menyampaikan laporan kepada tapi terhadap hasil rekomendasi api, kepala skpd menyampaikan dokumen pendukung berupa: ikatan perjanjian kontrak perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,mbayaran atas kewajiban pelaksana pekerjailakukan dengan ketentuan sebagai berikut: kepala skpd terlebih dahulu mengirimkan usulan secara tertulis sub kegiatan kegiatan program yang mengalami pelaksanaan belanja melampaui tahun anggaran sekretaris daerah selaku ketua tapi berdasarkan pada rekomendasi dan atau laporan hasil revi api, jdih.pontianakkota.go.id semua usulan diformulasikan dahulu dalam rka skpd atau perubahan rka skpd atau dpp skpd, tapi melakukan verifikasi terhadap usulan rka skpd atau perubahan rka skpd atau dpp skpd, dan. penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan: saldo sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan, penggeseran anggaran belanja tidak terduga program dan kegiatan berkenaan,bab iii pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran pelaksanaan pembayaran pekerjaandpp skpd, api telah memberikan rekomendasi terhadap keterlambatan pembayarandan spd sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia. dalam hal terjadi keadaan kahar, kom atau pelaksana pekerjaan memberitahukan tentang terjadinya keadaan kaharpelaksana pekerjaan menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan, kesanggupan pelaksana pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup. kom melakukan perubahan kontrak terhadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan, yang dapat diperpanjang sekurang kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak karena keadaan kahar. apabila perpanjangan waktu karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada mengakibatkan waktu penyelesaian melampaui tahun anggaran, maka kom menyampaikan kepada kepala skpd paling lambat (tiga) hari kerja setelah pelaksana pekerjaan menyampaikan surat penyataan kesanggupan. perpanjangan waktu karena keadaan kahar, dimu. jdih.pontianakkota.go.id pelaksana pekerjaan wajib memperpanjang masa jaminan pelaksanaan sampai dengan masa perpanjangan waktu berakhir. kom sebagaimana dimaksud pada sebelum masa kontrak berakhir. apabila terdapat progres pekerjaan yang dapat dibayarkan ditahun anggaran berjalan dan spd tersedia, maka pembayaran dilaksanakan ditahun anggaran berjalan. pelaksana pekerjaan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak beserta perubahannya. dalam hal pelaksana pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan dan melebihi tahun anggaran, kom.bank garansi kepada kom sebelum penandatanganan berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima pekerjaan.dpp skpd dan spd setelah mendapatkan rekomendasi dari apantan hutan sesuai dengan aslinya ian hukum ( (setda sh, non pembina tk. kat jdih.pontianakkota.go.id
wak kena yak wali kota pontianak provinsi kalimantan barat peraturan wali kota pontianota ponti. (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat. (dua belas miliar tiga puluh satu juta tiga puluh satu ribu delapan ratus. (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh du. (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh lim terdiri atas: belanja barang rp. (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), belanja jasa rp. (dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah): belanja pemeliharaan rp. (empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah): belanja perjalanan dinas rp. (tiga puluh dua miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujlima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilanrp. (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu sembilan rupiah), belanja hibah dana bantuan operasional siswa rp. (tiga puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), dan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik rp. (tiga miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). jdih.pontianakkota.go.id anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. (enam miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) terdiri atas: belanja bantuan sosial kepada individu rp. (satu miliar lima ratus juta rupiah): belanja bantuan sosial kepada keluarga rp. (lima miliar sembilan puluh juta rupiah): terdiri atas: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin: belanja modal gedung dan bangunan: belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnyaanggaran belanja tjdih.pontianakkota.go.id, penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (nol yang terdiri atas: penampakan penerimaan pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelum, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah rp14. (empat belas miliuraian lebih apbd sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari:hibahsosiabelanja bagi hasijdih.pontianakkota.go.id jdaerahpontianak. ditetapkan pontianak,@an hutan sesuai dengan aslinya ian hukum i (setda sh, v . pembina tk. kam gua jdih.pontianakkotbad tahun tentang evaluasidan rancangan peraturan wali kota pontianak tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanjajdih.pontianakkota.go.iddih.pontianakkota.go.idanggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. , yang terdiri atas: pajak hotel rp. (empat belas miliar rupiah), pajak restoran rp. (empat puluh enam miliar rupiah), pajak hiburan rp. (enam puluh satu miliar rupiah), pajak reklame rp. (dua belas miliar rupiah), pajak penerangan jalan rp. (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ribu lima ratus rupiah), pajak parkir rp. (delapan miliar rupiah), pajak sarang burung walet rp. (enam miliar rupiah), pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan rp. (lima puluh satu miliar rupiah), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan rp. (delapan puluh enam miliar lim yang terdiri atas retribusi jasa umum rp. (tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah): jdih.pontianakkota.go.id retribusi jasa usaha rp. (dua belas miliar seratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah), dan retribusi perizinan tertentu rp. (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah):tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)lembaga keuangan) rp. (dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuhmiliar dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) terdiri atas: hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan rp. (sepuluh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah): hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan rp. (dua miliar dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah): jasa giro rp. (empat miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah), pendapatan denda pajak daerah rp. (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), pendapatan denda retribusi daerah rp. (sembilan puluh juta rupiah), dan pendapatan blue rp. (delapan puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah). pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. (empat belas miliar rupiah) yang terdiri atas: pajak hotel rp. (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah): pajak motel rp1. (satu juta rupiah), cc. pajak losmen rp1. (satu juta rupiah), pajak gubug pariwisata rp1. (satu juta rupiah), pajak wisma pariwisata rp1. (satu juta rupiah), pajak pesanggrahan rp1. (satu juta rupiah), pajak rumah penginapan dan sejenisnya rp. (seratus lima puluh juta rupiah), dan pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari (sepuluh) rp. (tiga ratus enam puluh juta rupiah). anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan rp. (empat puluh enam miliar rupiah) yang terdiri atas: pajak restoran dan sejenisnya rp. (dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah), pajak rumah makan dan sejenisnya rp. (lima belas miliar enam ratus juta rupiah), cc. pajak kafetaria dan sejenisnya rp. (satu juta rupiah), pajak kantin dan sejenisnya rp. (satu juta rupiah), jdih.pontianakkota.go.id pajak warung dan sejenisnya rp. (dua miliar rupiah), pajak bar dan sejenisnya rp. (satu juta rupiah), dan pajak jasa boga katering dan sejenisnya rp. (satu miliar delapan ratus. (enam puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri atas: pajak tontonan film rp. (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pajak pagelaran kesenian musik tari busana rp. (empat ratus tiga puluh juta rupiah): cc. pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya rp. (satu juta rupiah): pajak pameran dan sejenisnya rp. (satu juta rupiah), pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya rp. (dua puluh delapan miliar rupiah), ff. pajak sirkus akrobat sulap dan sejenisnya rp. (tiga juta rupiah): 9g. pajak permainan biliar, bowling dan sejenisnya rp. (lima ratus dua puluh enam juta rupiah): pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya rp. (tiga miliar seratus juta rupiah), pajak panti pijat, refleksi, mandi uap spa, pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya rp. (sepuluh miliar rupiah), dan j . pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya rp. (dua miliar enamrp. (dua belas miliar rupiah) terdiri atas: pajak reklame papan billboard videotron megaton rp. (sembilan miliar lima ratus juta rupiah), pajak reklame kain rp. (dua miliar rupiah), cc. pajak reklame melekat stiker rp. (seratus ribu rupiah), pajak reklame selebaran rp. (seratus ribu rupiah), pajak reklame berjalan rp. (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah), pajak reklame udara rp. (seratus ribu rupiah), pajak reklame apung rp. (seratus ribu rupiah), pajak reklame suara rp. (seratus ribu rupiah), pajak reklame film slide rp. (dua ratus sebelas juta rupiah), dan j . pajak reklame peragaan rp. (delapan puluh delapan juta rupiah). anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan rp. (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri atas: pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri rp. (tiga ratus juta rupiah), dan jdih.pontianakkota.go.id pajak penerangan jalan sumber lain rp. (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ribu lima ratus rupiah): anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan rp. rp. (tiga miliar rupiah) yakni pajak parkir rp. (tiga miliar rupiah). anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan rp. (enam miliar rupiah) yakni pajak sarang burung walet rp. (enam miliarrp. (lima puluh satu miliar rupiah) yakni pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan rp. (lima puluh saturp. (delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas: pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak rp. (delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru rp. (du yang terdiri atas: dana transfer umum dana bagi hasil rp. (empat puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah): dana transfer umum dana alokasi umum hasil rp. (enam ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah): dana transfer umum dana alokasi khusus fisik hasil rp. (enam puluh satu miliar empat puluh juta sembilan belas ribu rupiah): dana transfer umum dana alokasi khusus non fisik hasil rp. (seratus sembilan puluh miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah): dana insentif daerah rp. (dua puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah), dan pendapatan bagi hasil pajak rp. (dua ratus enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah). yang terdiri atas: pendapatan hibah dari pemerintah pusat rp. (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dan pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya rp. (nol rupiah). jdih.pontianakkota.go.id.tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah). belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar (sembilan puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh duseratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). jdih.pontianakkota.go.iddua ratus lima puluh sembilan jutaoo.. gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (dua ratus lima puluh satu miliar sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sat. (dua puluh satu miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam. (lima miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat. (enam belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga. (empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh tig. (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh limadua miliar seratus enam puluh enam juta seratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). jdih.pontianakkota.go.id
na) salinan mesjdih.pontianakkota.go.id ketentuan dan diubah, dihapus,empat puluh dua koma lima) jam per minggujumat dari jam wib sampai dengan jam wibsabtu dari jam wib sampai dengan wib. dihapus kota, ajudan wakil wali kota dan ajudan sekretaris daerah, supir wali kota, supir wakil wali dikecualikan bagi pns yang: mengikuti diklat, tugas belajar, menghadiri rapat, dan perjalanan dinas.nta sah sesuai dengan aslinya . eda\| te r balita, sh, pembina tk. tp jdih.pontianakkota.go.id
salinan rumah taatdengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota pontianak, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting kota pontianak yang partisipatif, terpadu, sinergis maka diperlukcepatan pencegahan dan penurunan stuntijdih.pontianakkota.go.id penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia bawah lima tahun (balita): kegiatanpasangan usia suburgorganisasian, mengoordinasikan percepatan pencegahan dan penurunan stunting bagian kesatu umum pengorganisasian dan koordinasi percepatan penurunan stunting dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting tingkat kota. tim percepatan penurunan stunting tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. tim percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah dan praktisi. jdih.pontianakkota.go.id dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan dan pencapaian target percepatan pencegahan dan penurunan stunting, tim percepatan penurunan stunting tingkat kota berkoordinasi dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, organisasi masyarakat profesi dan perguruan tinggi. bab peran dan tanggungjawab kecamatan dan kelurahan bagian kedua peran dan tanggung jawab kecamatan kecamatan memiliki peran dan tanggungjawab: melaksanakan koordinasi intervensi pencegahan stunting, melakukan review atas usulan rencana kerja anggaran kelurahan, menyelenggarakan rapat koordinasi rembuk stunting tingkat kecamatan, mendukung proses perencanaan dan penyelenggaraan berbasis data terkait pencegahan dan penurunan stunting, penguatan pemerintah kelurahan dan kelembagaan masyarakat kelurahan terkait kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, melakukan pemantauan pelaksanaan program kegiatan terkait pencegahan dan penurunan stunting tingkat kelurahan, mendukung pemantauan dan verifikasi data yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penurunan stunting, dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pencegahan dan penurunan stunting. bagian ketiga peran dan tanggung jawab kelurahan pemerintah kelurahan memiliki peran dan tanggungjawab: mensosialisasikan kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat, melakukan pemantauan keluarga berisiko stunting agar menerima dan memanfaatkan paket layanan dasar intervensi gizi prioritas serta petugas keluarga berencana, cc. menyiapkan dan membina kader pembangunan manusia yang terkait dengan pencegahan stunting, menyelenggarakan rapat koordinasi rembuk stunting tingkat kelurahan, melaksanakan program kegiatan pencegahan stunting dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pencegahan dan penurunan stunting kecamatan. jdih.pontianakkota.go.id bab vii perencanaan pencegahan dan penurunan stunting perencanaan pencegahan dan penurunan stunting meliputi: perencanaan kegiatan pencegahan stunting dilakukan dengan berbasis data (analisis situasi program penurunan stunting), b.intervensi gizi spesifik dan sensitif dialokasikan dalam dokumen perencanaan daerah (penyusunan rencana kegiatan), dan rembuk stunting tingkat kota. perencanaan sebagaimana dimaksud pada mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. pemerintah kota sebagai lokus prioritas nasional percepatan penurunan stunting menetapkan kelurahan prioritas percepatan pencegahan dan penurunan stunting. kelurahan prioritas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui keputusan wali kota setiap tahun sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan aksi analisis situasi program penurunan stunting. kelurahan prioritas sebagaimana dimaksud pada harus menjadi lokus perencanaan dan penganggaran daerah pada program kegiatan yang terkait dengan pencegahan stunting. pemerintah kota dalam menetapkan kelurahan prioritas sebagaimana dimaksud dalam agar mempertimbangkan indikator sebagai berikut: data stunting berdasarkan hasil pengukuran dari dinas kesehatan atau data terakhir yang lengkap, memiliki prevalensi angka stunting diatas rata rata, melebihi jumlah kasus stunting diatas rata rata, memiliki lebih dari (lima puluh persen) indikator utama menunjukan cakupan intervensi tergolong kurang meskipun prevalensi stunting rendah, kemampuan pembiayaan daerah dan kelurahan, dan kesepakatan rapat lintas perangkat daerah dalam pembahasan hasil aksi analisis situasi program penurunan stunting. bab viii pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting diarahkan pada pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif secara bersama dan terpadu lokasi yang telah disepakati bersama. pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting melalui mobilisasi kader pembangunan manusia. jdih.pontianakkota.go.id dalam rangka memastikan tersedianya layanan kecamatan dan kelurahan dan dimanfaatkan oleh masyarakat diperlukan adanya tenaga pencegahan stunting yang berasal dari masyarakat sendiri yaitu kader pembangunan manusia kelurahan. kader pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada dipilih oleh masyarakat dan tunjuk oleh lurah dan ditetapkan dengan keputusan camat atas usulan lurah. kader pembangunan manusia bertanggungjawab kepada lurah dengan pembinaan oleh perangkat daerah terkait. tugas dan fungsi kader pembangunan manusia pada tingkat kelurahan antara lain: memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi spesifik dan sensitif pada rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia (nol sampai dua puluh tiga) bulan, melaksanakan kegiatan konvergensi penanganan stunting tingkat kelurahan, cc. memonitor dan memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia (nol sampai dua puluh tiga) bulan mendapatkan (lima) pelayanan dalam penanganan stunting ditingkat kelurahan, dan melaksanakan koordinasi dan atau kerja sama dengan para pihak yang berperan serta dalam pencegahan dan penurunan stunting seperti petugas puskesmas (bidan, tenaga gizi, sanitation), petugas kb, pendamping program keluarga harapan, guru pendidikan anak usia dini dan atau perangkat kelurahan. kriteria kader pembangunan manusia adalah: berasal dari warga masyarakat kelurahan setempat, berpengalaman sebagai kader masyarakat, diutamakan dibidang pembangunan manusia, pendidikan minimal sekolah menengah atas, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pencegahan stunting kelurahan, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan stunting. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kader pembangunan manusia berhak memperoleh pelatihan dan bantuan operasional bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih.pontianakkota.go.id bab pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penurunan stunting pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan oleh pelaksana program kegiatan secara berkala. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemantauan secara terpadu dan melakukan penyesuaian pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan temuan dilapangan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan intervensi spesifik dan sensitif (sistem manajemen data stunting), sistem manajemen data yang baik untuk mengukur hasil hasil pelaksanaan program serta publikasi hasil pengukuran (pengukuran dan publikasi): dan hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya (review kinerja tahunan pencegahan dan penurunan stunting). pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh tim percepatan penurunan stunting kota dengan menggunakan indikator target antara percepatan penurunan stunting peraturan presiden nomor tahun tentang percepatan penurunan stunting, secara teknis dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan daerah, disampaikan setiap (enam) bulan. indikator target antara percepatan penurunan stuntingab pencatatan dan pelaporan pemerintah daerah mendorong perangkat daerah, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan stunting, dan disampaikan kepada dinas kesehatan. pencatatan stunting oleh fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui aplikasi. pencatatan stunting yang dilaksanakan oleh masing masing perangkat daerah meliputi indikator target antara percepatan penurunan stunting dan dilaporkan secara rutin setiap semester kepada tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting kota. pelaporan penyelenggaraan (delapan) aksi intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi adalah melalui website monitoring evaluasi konvergensi stunting kementrian dalam negeri pada tahun berjalan. pelaporan tingkat kota kepada wali kota dilakukan oleh sekretaris daerah dan atau badan perencanaan pembangunan daerah selambat lambatnya minggu keempat bulan januari tahun berikutnya. pelaporan tingkat kota dilakukan secara berjenjang. jdih.pontianakkota.go.id dalam hal pelaporan kelurahan, camat bekerjasama dengan puskesmas bertanggung jawab melakukan konsolidasi pelaporan kelurahan terkait intervensi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi sekurangnya (satu) kali dalam setahun. pembiayaan konsolidasi sebagaimana dimaksud padbab peran serta masyarakat dangian kedua peran swasta, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting, adanya peran swasta, peran dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi profesi dilandasi tujuan untuk menggalang dukungan para pihak. strategi peningkatan peran swasta, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi profesi adalah sebagai berikut: meningkatkan pemahaman dan komitmen dunia usaha tentang strategi percepatan pencegahan dan penurunan stunting serta peran penting dunia usaha dalam pencegahan stunting, menyusun pemetaan kebutuhan intervensi prioritas pencegahan stunting, baik intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif serta kesenjangan pemenuhan sumber daya, melibatkan perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting, khususnya dalam proses penilaian dan diagnosis permasalahan stunting, dan dalam penyusunan rencana tindak lanjut serta riset, melibatkan para pihak diatas dalam pembahasan intervensi pencegahan stunting untuk mendapatkan masukan masukan terkait dengan strategi pencegahan stunting, dan menyebarluaskan laporan kemajuan pencegahan stunting secara berkala. jdih.pontianakkota.go.id bab xii pembiayaan pembiayaan pelaksanaan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi. perangkat daerah terkait wajib menganggarkan program dan kegiatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting. pembiayaan upaya percepatan pencegahan dmta sai sesuai dengan aslinya (fa peran tda) te r balita, sh, pembina tk. tae aan jdih.pontianakkota.go.idindikator target antara percepatan penurunan stunting target perangkat indikator tahun daerah institusi yo) penanggungjawab tersedianya layanan intervensi spesifik nan persentase ibu hamil yang yo0 dinas kesehatan mengonsumsi tablet tambah darah minimal (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan persentase ibu hamil kurang energi dinas kesehatan kronik kek) yang mendapatkan tambahan asupan gizi persentase remaja putri yang dinas kesehatan mengonsumsi tablet tambah darah persentase bayi usia kurang dari dinas kesehatan (enam) bulan mendapat air susu ibu eksklusif persentase anak berusia bawah lima y60 dinas kesehatan tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk persentase anak berusia bawah lima dinas kesehatan tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya persentase anak berusia dibawah lima dinas kesehatan tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi persentase bayi (nol sampai dinas kesehatan sebelas) bulan telah imunisasi dasar secara lengkap persentase kehadiran posyandu dinas kesehatan persentase pelayanan kesehatan ibu y60 dinas kesehatan hamil sesuai standar jdih.pontianakkota.go.id persentase anak (enam samapai y60 dinas kesehatan lima puluh sembilan) bulan yang memperoleh vitamin persentase balita diare yang y60 dinas kesehatan memperoleh suplementasi zinc persentase layanan ibu nifas y60 dinas kesehatan cakupan kelas ibu hamil dinas kesehatan persentase anak usia bulan yang dinas kesehatan mendapat makanan pendamping air susu ibu mp asi) tersedianya layanan intervensi sensitif persentase keluarga yang mengikuti y60 dp2kbp3a bina keluarga balita cakupan orang tua yang mengikuti dikbud kelas parenting cakupan anak usia tahun y60 dikbud terdaftar (peserta didik) pendidikan anak usia dini cakupan rumah tangga peserta y60 dinas dinas jaminan kesehatan kesehatan nasional jamkesda cakupan keluarga penerima manfaat y60 dinas program keluarga harapan yang mendapatkan sesi pengembangan keluarga family development session) gizi dan kesehatan cakupan keluarga seribu hari pertama dinas kehidupan miskin sebagai penerima bantuan pangan non tunai cakupan desa menerapkan p2l 100y60 dinas pangan, pertanian dan perikanan persentase pelayanan keluarga dp2kbp3a berencana pascapersalinan persentase kehamilan yang tidak dp2kbp3a diinginkan jdih.pontianakkota.go.id cakupan calon pasangan usia subur dp2kbp3a yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah persentase rumah tangga yang pupr dinas mendapatkan akses air minum layak kesehatan persentase rumah tangga yang pupr dam mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak persentase peserta jaminan kesehatan dinas kesehatan nasional penerima bantuan iuran cakupan keluarga berisiko stunting y60 dp2kbp3a yang memperoleh pendampingan jumlah keluarga miskin dan rentan dinas yang memperoleh bantuan tunai bersyarat jumlah keluarga miskin dan rentan dinas yang menerima bantuan sosial pangan persentase kelurahan stop buang air dinas kesehatan besar sembarangan abs) atau open defection free odf) wali kota pontianak, ttd edi rusdi kantong jdih.pontianakkota.go.id),hmberian air susu ibu eksklusif kota pontianak berita daerah kota pontianak tahun nomor peraturan wali kota nomor tahun tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitacepatan pencegahan dan penurunan stuntinglaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota pontianak. dinas kesehatan adalah dinas kesehatanngendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang selanjutnya disingkat dp2kbp3a adalah dp2kbp3a kota pontianak. dinas pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut dikbud adalah dikbud kota pontianak. dinas sosial yang selanjutnya disebut dinas adalah dinaskerjaan umum dan penataan ruang yang selanjutnya diangkat pupr adalah pupr kota pontianak. perusahaan umum daerah air minum tirta khatulistiwa yang selanjutnya disebut dam adalah dam tirta khatulistiwa holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor pusat, daerah dan desa kelurahan. aksi intervensi penurunan stunting terkesehatan. prevalensi stunting adalah sebaran anak yang teridentifikasi mengalami gagal tumbuh karena kurang giziintervensi prioritas, meliputi pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil miskin dan kurang energi kronis, suplementasi tablet tambah darah pada ibu hamil, promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak, tata laksana gizi buruk, pemberian makanan tambahan bagi balita kurus dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. jdih.pontianakkota.go.id keluarga seribu hari pertama kehidupan adalah keluarga sasaran baik ibu hamil maupun anak mulai dari janin sampai usia dua tahun. periode seribu hari pertama kehidupan adalah periode dimulai dari kehamilan sampai anak berusia (dua) tahun. keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki calon pengantin calon pasangan usia subur (tiga) bulan pranikah,ibu hamilerakan masyarakat hidup sehat adalah gerakan yang bertujuankader pembangunan manusia adalah warga kelurahan yang dipilih berdasarkan hasil kesepakatan untuk membantu pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pembangunan sumber daya manusia kelurahpelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan. tujuan disusunnya peraturan wali kota ini adalah:percepatan pencegahan dan penurunan stunting daerah serta mewujudkan generasi yang sehat, produktif dan berkualitas, dan jdih.pontianakkota.go.id mengintegrasikan dan menyelaraskan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: pilar dan strategi, sasaran dan kegiatan, pengorganisasian, mengoordinasikan percepatan pencegahan dan penurunan stunting, peran dan tanggung jawab kecamatan dan kelurahan, perencanaan pencegahan dan penurunan stunting, pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting, pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penurunan stunting, pencatatan dan pelaporan, peran serta masyarakat dan swasta,dan j . pembiayaan. bab iii pilar dan strategi bagian kesatu pilar pilar percepatan pencegahan dan penurunan stunting meliputi: komitmen dan visi wali kota, pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi organisasi masyarakat, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat, ketahanan keluarga meliputi ketahanan pangan dan gizi serta pola asuh pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, dan penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi. bagian kedua strategi strategi pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting kota pontianak meliputi: gerakan masyarakat hidup sehat, seribu hari pertama kehidupan, (delapan) aksi intervensi penurunan stunting terintegrasi, dan rencana aksi percepatan penurunan stunting pendekatan keluarga. jdih.pontianakkota.go.id bagian ketiga gerakan masyarakat hidup sehatil) dikampanyekan oleh seluruh perangkat daerah khususnya untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting. pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan wali kota tentang gerakan masyarakat hidup sehat. bagian keempat periode seribu hari pertama kehidupan periode seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai masa emas dalam siklus hidup manusia merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan seluruh organ dan sistem tubuh sehingga kekurangan gizi pada periode ini akan berdampak permanen dan tidak dapat diperbaiki. untuk mewujudkan pentingnya seribu hari pertama kehidupan dilaksankomitmen bersama perangkatbagian kelima (delapan) aksi intervensi penurunan stunting terintegrasi delapan tahapan aksi intervensi penurunan stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jdih.pontianakkota.go.id aksi analisis situasi program penurunan stunting, aksi penyusunan rencana kegiatan, aksi menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten kota, aksi peraturan wali kota tentang peran kelurahan: aksi pembinaan kader pembangunan manusia, aksi sistem manajemen data stunting, aksi pengukuran dan publikasi data stunting, dan aksi revi kinerja tahunan. bagian keenam rencana aksi percepatan penurunan stunting pendekatan keluarga rencana aksi percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah melalui pendekatan keluarga berisiko stunting dan terdiri atas kegiatan prioritas yangpasangan usia subur, surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting. kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam dikoordinir dan dilaksanakan secara teknis oleh perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. bab sasaran dan kegiatan bagian kesatu sasaran pelaksanaan penurunan stunting dilakukan melalui: aa. intervensi spesifik, dan intervensi sensitif. sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sasaran prioritas dan sasaran penting. sasaran prioritasibu hamil, ibu menyusui dan anak usia (nol sampai dua puluh tiga) bulan periode seribu hari pertama kehidupan). sasaran pentinganak usia (dua puluh empat sampai lima puluh sembilan) bulan, remaja putri dan wanita usia subur. jdih.pontianakkota.go.id sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sasaran keluarga dan masyarakat umum. sasaran pendekatan keluarga berisiko stunting melalui kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam adalah: remaja, calon pengantin, ibu hamil: ibu menyusui, dan anak berusia (nol) sampai dengan (lima puluh sembilan) bulan. bagian kedua kegiatan kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia (nol sampai dua puluh tiga) bulan (periode seribu hari pertama kehidupan) sebagaimana dimaksud dalamcc. suplementasi zat besi dan asam folat, suplementasi kalsium, melindungi ibu hamil dari penyakit infeksi, mendorong inisiasi menyusu dini, mendorong pemberian air susu ibu eksklusif, dan imunisasi dasar., promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak, tatalaksana gizi buruk, pemberian makanan tambahan (pangan lokal atau pabrikan) bagi anak gizi kurang, suplementasi gizioo. memberikan imunisasi dasar lengkap, perlindungan terhadap penyakit infeksi, dan manajemen terpadu balita sakit. kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran anak usia (dua puluh empat sampai lima puluh sembilan) bulan, remaja putri dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam meliputi: promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak, jdih.pontianakkota.go.id tatalaksana gizi buruk akut, cc. pemberian makanan tambahan (pangan lokal atau pabrikan) bagi anak gizi kurangperlindungan terhadap penyakit infeksi, suplementasi gizi, manajemen terpadu balita sakit, promosi dan edukasi hidup sehat, dan suplementasi tablet tambah darah. kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran keluarga dan masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam meliputi: menyediakan dan memastikan akses air minum yang aman, menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi yang layak (jamban, tempat sampah, pembuangan air limbah domestik): cc. menyediakan perumahan dan lingkungan perumahan yang sehat, menyediakan akses kepada pelayanan keluarga berencana, menyediakan dan memastikan akses pada bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga kurang mampu (dalam bentuk uang tunai dan pangan non tunai, jaminan kesehatan nasional, jaminan persalinan), menyediakan dan memperluas informasi tentang hal hal yang dapat mencegah dan menurunkan stunting, menyediakan konseling perubahan perilaku antar pribadi, menyediakan bimbingan pernikahan, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, menyediakan dan memastikan akses pendidikan anak usia dini dan promosi stimulasi anak usia dini, menyediakan dan memastikan akses pada pencatatan sipil dan kependudukan, il. menyediakan konseling kesehatan dan reproduksi bagi remaja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, dan pengawasan produk pangan fortifikasi dan penguatan regulasi tentang label dan iklan pangan(tiga) bulan pranikah, penapisan ibu hamil: penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan dan asupan gizi, penapisan keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan dan pasca keguguran, jdih.pontianakkota.go.id
las wali kota pontianak provinsi kalimantan barat peraturan wali kota pontianak nomor tahun tentang olah raga unggulan strategis dan olah raga unggulan utama kota pontianak dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota pontianak, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang pembinaan olah raga berprestasi, menyatakan pengaturan mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama ditetapkan dengan peraturan wali kota, bahwa dalam rangka mendukung upaya menuju prestasiolah raga unggulan strategis dan olah raga unggulan uolahraga prestasi kota tentang olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utamakepala dinas adalah kepala dinas yang menangani unggulan strategis adalah cabang olahraga yang memiliki prospek pencapaian prestasi dan medali, serta populer dan diminati masyarakat banyak serta cabang olahraga yang dapattelah pernah mencapai prestasi tingkat internasional dan nasional serta memiliki keunikan dan berpeluang meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi serta ketersedian ketenagaan dan instruktur yang berstandar nasional dan internasional. jdih.pontianakkota.go.i, teknologi keolahragaan dan sarana yang memadamusatan latihan. sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahragadan menetapkan cabang olahraga unggulan strategis dan cabang olahraga unggulan utama kota pontianak. tujuan disusunnya peraturan wali kota ini adalah untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi. ruang lingkup peraturan wali kota ini adalah: cabang olahraga unggulan strategis dan cabang olahraga unggulan utama kota pontianak, dan pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan strategis dan unggulan utama. bab iii cabang olahraga unggulan strategis dan cabang olahraga unggulan utama kota pontianak cabang olahraga unggulan strategis adalah sebagai berikut: sepak bola futsal, renang, pencak silat, bulutangkis, karate, taekwondo, dayung, balap sepeda, panahan, jdih.pontianakkota.go.id tarung derajat, milyar, basket: dan angkat berat. cabang olahraga unggulan utama adalah sebagai berikut: atletik: anggar, angkat besi, dan panjat tebing. bab pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan stategis dan unggulan utama dalam rangka peningkatan prestasi pemerintah daerah melaksanakan: perencanaan yaitu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan dating serta menetapkan tahapan tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya, pembinaan yaitu melaksanakan kompetisi secara berjenjang dalam rangka peningkatan prestasi bagi atlet, cc. pengembangan yaitu melakukan kegiatan pelatihan dalam rangka waktu tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal, dan standarisasi yaitu pengukuran capaian prestasi bagi atlet sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi atlet perorangan club untuk menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah dengan ketentuan yang diatur oleh pengelola penanggung jawab sarana. dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah, atlet atau club dapat diberikan keringanan retribusi dalam rangka menunjang dan pembinaan atlet berprestasi. penentuan cabang olahraga unggulan strategis dan unggulan utama didasari pada prestasi yang pernah dicapai, potensi, sarana yang dimiliki serta minat masyarakat kota pontianak dan sesuai dengan kearifan lokal. kepala dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan cabang olahraga unggulan strategis dan unggulan utama. jdih.pontianakkot@an sesuai dengan aslinya ian hukum (s(setda sh, pembina tk. near pap iondan kode perilakuwa. bahwa berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, menyatakan bahwa aparatur sipil negarahari kerja dan jam kerja bagiggunaan pakaian kerjakota adalah walikota. pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat pns adalah pns dan calon pns yang bertugas lingkungan pemerintah kota pontianak. kode etik pns yang selanjutnya disebutkode perilaku adalah prinsip prinsip, nilai, standar atau peraturan perilaku yang merupakan pedoman dalam pengambilan keputusan, prosedur dan sistem organisasi. majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku aparatur yang selanjutnya disebut majelis kode etik adalah lembaga non struktural padans lingkungan pemerintah kota pontianak, kode etik dan kode perilaku pns. keputusan majelis kode etik dan kode perilaku bersifat final adalah keputusan tersebut tidak dapat diajukan keberatns dan calon pns dalam melaksanakan tugas sebagai profesi yang berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku. tujuan disusunnya peraturan walikota ini adalahruang lingkup peraturan walikota ini adalah: prinsip dasar, etika dan perilaku pns, majelis kode etik dan kode perilaku, pemeriksaan majelis kode etik dan kode perilaku, sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku, dan rehabilitasi. bab iii prinsip dasar prinsip dasar kode etik dan kode perilaku pnsdan kode perilaku pns sebagaimana dimaksud pada merupakan sumber nilai inspirasi dan wajib dipatuhi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari hari pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. bab etika dan perilaku: etika dan perilaku dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan sesama pns. etika dan perilaku pnsalam negeri dan atauterwujudn perilakudengan ketentuan peraturan perundang undangandengan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi yang bersifat rahasia negara dan rahasia jabatan kepada pihak yang tidak berwenangalam melaksanakan tugas, dan oo. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki. etika dan perilaku pnsn perilaku pns terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: tidak melakukan perbuatan tercela seperti perzinahan, prostitusi, perjudian dan mirasdan perilaku pnssama, dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pns. bab majelis kode etik dan kode perilakukota pontianak dibentuk majelis kode etik dan perilaku yang ditetapkan dengan keputusan walikota. majelis kode etik dan kode perilaku tingkat kota pontianak yang melaksanakan penegakan kode etik dan kode perilaku bagi: pns yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara jabatan struktural eselon yang memangku jabatan kepala perangkat daerah: danlingkungan pemerintah kota pontianak. keanggotaan majelis kode etik dan kode perilaku pns pemerintah kota pontianak, terdiri atas: ketua sekretaris daerah kota pontianak, wakil ketua inspektur kota pontianak, sekretaris kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota pontianak, dan anggota tetap unsur badan kepegawaian, unsur inspektorat, bagian hukum dan sekretariat daerah, dan anggota tidak unsur perangkat daerah terkait. tetap dalam melakukan penegakan kode etik dan kode perilaku pns walikota dibantu oleh para pejabat eselon ii, eselon iii dan eselon lingkungan pemerintah kota pontianak. jabatan dannsmeriksaan majelis kode etik dan kode perilaku setiap laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau pns terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku, diperiksa oleh majelis kode etik dan kode perilaku dalam waktu (empat belas) hari setelah laporan diterima. dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam majelis kode etik dan kode perilaku melaksanakan tugas: anggota majelis kode etik dan kode perilaku memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi, dan sekretaris majelis kode etik dan kode perilaku dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada bersifat rahasia. pemeriksaan majelis kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada dihadiri paling sedikit (lima) anggota majelis kode etik dan kode perilaku. majelis kode etik dan kode perilaku, dan pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan atau sanksi administrasi kepada pns yang bersangkutan. bab vii sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilakudan kode perilaku berupa: permohonan maaf secara lisan, permohonan maaf secara tertulis, danpembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada memuat pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukandapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai denganan kode perilaku berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan majelis kode etik dan kode perilaku. bagi pegawai fungsional tertentu yang telah memiliki aturan kode etik tersendiri, berlaku ketentuan kode etik dalam jabatanwali kota pontianak provinsi kalimantan baratiii keputussebagai acuan penyusunan rencana anggaran biaya harga perkiraan sendiri biaya dokumen lajang lajang lajang biaya untuk pengurusan perjalanan dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan passport, visa, sertifikat harga pasar yang harga pasar yang berlaku harga pasar yang kesehatan, dan lain lain berlaku wajar sesuai wajar sesuai kondisi berlaku wajar sesuai kondisi setempat setempat kondisi setempat keluarga keluarga keluarga tidak berlakulajang lajang lajang, berlaku tarif iata international air keluarga keluarga keluarga transport association) tidak berlaku tidak berlaku sesuai pengeluaran, kelas ekonomi, dengan istri disertai anak mengambil bandara dari (belum kawin) dan usia negara asal perusahaan jdih.pontianakkota.go.id jenis rang keterangan bawah tahun konsultan untuk konsultan nasional berlaku kelas ekonomi penerbangan domestic biaya perjalanan lajang lajang lajang biaya perjalanan dari kantor darat (in land travel) dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan bandara terhadap pp) harga pasar yang harga pasar yang berlaku harga pasar yang untuk perjalanan berlaku wajar wajar berlaku wajar negara asal biaya dalam us$ senilai mata keluarga keluarga keluarga uang negara asal. tidak berlaku tidak berlaku dihitung berdasarkan untuk perjalanan har pasar yang berlaku indonesia dibayar dalam wajar rupiah sesuai pengeluaran biaya sewa kantor tidak berlaku tidak berlaku dihitung berdasarkan kontrak kurang dari bulan, harga pasar yang berlaku kantor bagi tenaga ahli wajardan utilitas biaya perlengkapan tidak berlaku dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan kontrak kurang dari bulan kantor keperluan yang wajar keperluan dan harga dan atau untuk tenaga ahli pasar yang wajar orang disediakan pelaksana biaya sewa sewa kendaran roda sewa kendaran roda sewa kendaran roda sewa kendaraan termasuk transportation kendaraan roda empat untukfacilities)biaya komunikasi dihitung berdasarkan dihitung keperluan dihitung keperluan yang tele, telepon, keperluan yang wajar berdasarkan wajar dan berdasarkan facsimile voucher, harga pasar internet) dihitung wajar berdasarkan keperluan yang wajar biaya komputer dihitung berdasarkan dihitung keperluan dihitung keperluan yang berdasarkan biaya laporan software royalti keperluan yang wajar berdasarkan yang wajar wajar dan berdasarkan tergantung jenis, macam, biaya pelaporan harga pasar bentuk dan banyak halaman dari laporan. apabila dengan gambar tekhnik peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran. biaya alat tulis dihitung berdasarkan dihitung keperluan dihitung keperluan yang atk) keperluan yang wajar berdasarkan yang wajar wajar dan berdasarkan harga pasar biaya penugasan sesuai biaya hotel bintang sesuai biaya hotel bintang sesuai biaya hotel bintang tujuan perjalanan dinas tidak luar kota auto iii setempat setempat setempat dalam kota yang sama duty station) dengan lokasi kantor. biaya operasional dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan dihitung keperluan yang kantor listrik dan keperluan dan harga keperluan dan harga pasar wajar dan berdasarkan air bersih) pasar yang wajar yang wajar harga pasar biaya dokumen dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan dihitung keperluan yang daerah keperluan dan harga keperluan dan harga pasar wajar dan berdasarkan pengiriman keluar pasar yang wajar yang wajar harga pasar biaya lapangan dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan dihitung keperluan yang surveybiaya test dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan dihitung keperluan yang laboratoriumbiaya workshop dihitung berdasarkan dihitung berdasarkan dihitung keperluan yang dan focus group \|keperluan dan harga keperluan dan harga pasar wajar dan berdasarkan discussion fgd) pasar yang wajar yang wajar harga pasar wali kota pontianak, ttd edi rusdi kantong jdih.pontianakkota.go.id: menetapkan peraturan wali . bab ketentuan umum dalam peraturan wali kota inirangkat daerah pada pemerintah kota pontianak. biaya langsung personil regeneration) adalah satuan biaya bagi tenaga ahli dan tenaga pendukung yang memberikan jasa konsultansi pada pekerjaan jasa konsultansi non konstruklaksanakan pekerjabutuhan pelaksaan pekerjaan jasa konsultansi. jasa konsultansi non konstruksi yang selanjutnya disebselain yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. tenaga personil adalah tenaga yang terlibat dalam pekerjaan jasa konsultansi yang terdiri dari tenaga ahli dan tenaga pendukung. tenaga ahli adalah seorang, sekelompok orang, suatu badan usaha, lembaga penelitian, atau lembaga pengabdian masyarakat yang menyediakan jasa yang menitikberatkan pada keahlian, kepakaran ilmu dan olah pikir berdasarkan kesetaradengan kerangka kualifikasi nasional indonesia. kerangka kualifikasi nasional indonesia adalah kerangka penentangan kualifikasi kompetensi yangdih.pontianakkota.go.idobot kapasitas fiskal daerah adalah nilai bobot berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah. indeks kejahatan konstruksi yang selanjutnya disingkat ikk merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kejahatan konstruksi provinsi kalimantan barat berdasarkan suratngalaman kerja profesional related experiences) adalah pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis dan diperhitungkan berdasarkan lama tahun pengalaman kerja. kerangka acuan kerja adalah suatu dokumen yang disusun oleh pejabat terkait memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai termasuk didalamnya latar belakang, tujuan, ruang lingkup, struktur personil dan informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan pekerjaannon konstruksi yang digunakan dalam rangka perencanaan pengadaan jasa konsultansi meliputi spesifikasi kerangka acuan kerja dan perkiraan rencana anggaran biaya. tujuan disusunnya peraturan wali kota ini adalah terwujudnya transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses penyusunnon konstruksi lingkungan pemerintah kota pontianak. ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: tenaga personil pekerjaan konsultansi, jdih.pontianakkota.go.id besaran biaya langsung non personil (direct reimbursable cost): dan kualifikasi tenaga personil, dan bab iii tenaga personil pekerjaan konsultansi bagian kesatu jenis dan jenjang tenaga personil tenaga personil yang melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi berupa: jenjang jabatan ahli, dan tenaga pendukung. jenjang jabatan ahli sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. bagian kedua komponen biaya langsung personil regeneration) komponen biaya langsung personil regeneration), meliputi: gaji dasar (basic salary) termasuk ph beban biaya sosial (social charge): beban biaya umum (overhead cost), dan keuntungan (profit fee). gaji dasar sebagaimana dimaksud pada hurufhuruf merupakan: dan atau bonus tahunan. beban biaya umum (overhead cost) sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terlaksananya pekerjaannon konstruksi dikurangi dengan total biaya layanan yang dikeluarkan dan pajak pertambahan nilai. beban biaya sosial, biaya umum, dan keuntungan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh badan usaha layanan jasa konsultansi konstruksi apabila menggunakan badan usaha. jdih.pontianakkota.go.id bagian ketiga besaran biaya langsung personil regeneration) besaran biaya langsung personil regeneration) mengacu kepada besaran remunerasi tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli pekerjaan jasa konsultansi konstruksi yang ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor pts m dikali dengan besaran remunerasi provinsi daerah khusus ibukota jakarta dikali dengan indeks kejahatan konstruksi provinsi kalimantan barat sebagaimana tercantum dalam keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor pts m dikali dengan bobot kapasitas fiskal kota pontianak tahun besaran biaya langsung personil regeneration) pada jenjang jabatan ahli dihitung berdasarkan kompetensi yaitu berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja profesional yang berkaitan. besaran biaya langsung personil regeneration) terdiri atas biaya langsung personil regeneration) untuk jenjang jabatan ahli berpendidikan strata (satu), strata (dua) dan strata (tiga) kota ini. besaran biaya langsung personil regeneration) jenjang jabatan ahli untuk: jasa konsultansi oleh badan usaha yang bersifat mencari keuntungan diperhitungkan secara penuh (seratus persen) dari besaran biaya langsung personil regeneration), dan jasa konsultansi oleh lembaga yang bersifat nirlaba diperhitungkan sebesar (tujuh puluh persen) dari besaran biaya langsung personil regeneration). besaran biaya langsung personil regeneration) jenjang jabatan ahli untuk jasa konsultansi oleh konsultan perorangan, diperhitungkan sebesar (lima puluh lima persen) dari besaran biaya langsung personil regeneration). untuk pelaksanaan jasa konsultansi diperlukan tenaga pendukung supporting staf). besaran biaya langsung personil regeneration) untuk tenaga pendukung per bulbesaran biaya langsung non personil (direct reimbursable cost) biaya langsung non personil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan konsultansi dapat diganti untuk pengeluaran pengeluaran riil sesungguhnya (at cost). biaya langsung non personil dalam peraturan wali kota ini belum termasuk komponen pajak pertambahan nilai pn) sebesar (sepuluh persen). bab kualifikasi tenaga personil kualifikasi tenaga personil jasa konsultanskerangka kualifikasi nasional indonesia. capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dinyatakan dalam bentuk ijazah yang merupakan pengakuan atas pendidikan formal. capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat kompetensitenaga personil yang dihasilkan melalui pendidikan terdiri atas: lulusan pendidikan menengah sekolah lanjutan tingkat atas dan diploma (satu) setara dengan operator, lulusan diploma (tiga), diploma (empat) atau sarjana terapan dan sarjana setara dengan teknisi analis: dan lulusan magister terapan, magister, doktor terapan, doktor dan pendidikan profesi dan atau spesialis setara dengan ahli. penyetaraan kualifikasi lulusan pendidikan sarjana terapan dan sarjana yang setara dengan jenjang teknisi analis menjadi setara dengan jenjang jabatan ahli muda dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja profesional yang setara dan atau sertifikat kompetensi. jdih.pontianakkota.go.id pengalaman kerja profesional yang setara ditentukan oleh waktu keterlibatan dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis berdasarkan surat keterangan dari pemberi kerja sebelumnya. jenjang jabatan ahli madya atau ahli utama dibuktikan dengan sertifikat kompetensi keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. kualifikasi tenaga personil jasa konsultansi ditetapkan sesuai kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam kerangka acuan kerjerah kota pontianak tahun nomor apa talk hutan sesuai dengan aslinya ian hukum (setda sh, pembina tk. pan eluahli berpendidikan strata strata dan strata berdasarkan surat keahlian ea, kualifikasi profesional setara ) setara ) setara ) tahun) bulan bulan bulan poo \|umumya pitanooopo so2700000 amazon (ara maroon mom \|a0 \|a12 ahli utama )wali kota pontianak, ttd edi rusdi kantongpendukung per bulan office manager digunakan untuk jumlah tenaga konsultan dan pendukung minimal orang foberatorkomputer rp3500000 \| petuah rp34000000 \| penjaga rp3 weknisifanais swasta tahun rp4300000 \|b. diploma3 diploma4\| tahun stoo.000pado0000\| 3a7 tahun \|srs tahun rp5. tahun operator atas diploma ai) tahun rp3 a60 psi tahun iran2tis tahun rp5. iai o tahun wali kota pontianak, ttd edi rusdi kantong jdih.pontianakkota.go.id
salinan snegara republik indonesia ibarat purplsatuan kerja perangkat daerah retribusi daerah yang selanjutnya disingkat skpd kota pontianak. tujuan disusunnya peraturan walikota ini adalah untuk meningkatkan: kinerja skpd ppd dan skpd rd, disiplin dan semangat kerja bagi pejabat dan pelaksana lingkungan skpd ppd dan skpd dan penganggaran dan pertanggungjawaban. bab iii penerima dan pembayaran insentif penerima insentif adalah aparat pemungut dari skpd ppd dalam hal insentif yang berasal dari pemungutan pajak, aparat pemungut dari skpd rd dalam hal insentif yang berasal dari pemungutan retribusiskpd ppd dan aparat pemungut skpd rd sebagaimana dimaksud pada merupakan pelaksana dari pemungutan pajak dan retribusi: dan. rarr lrswsw bwrrwwsws ii: sampai dengan triwulan1 (lima bela(empat puluhiii: (tujuh puluh limadan sampai dengan triwulan (seratuitetapkan sebagai berikut: (dua persen) untuk jenis pajak penerangan jalan umum, (lima persen) untuk jenis pajak yaitu: pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan perdesaan. insentif pemungutan retribusi ditetapkan sebesar yo (lima persen) insentif sebagaimana dimaksud pada dn retribusidalam besarnya insentif untuk pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut: camat, lurah dan tenaga lainnya diberikan (tiga puluh lima persen) dari besaran insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan perusahaan daerah air minum tirta khatulistiwa diberikan (sepuluh persen) dari insentif pemungutan retribusi pelayanan persamaan dan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam penerima dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalamskpd pemungut pajak dan retribusi. pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: badan keuangan daerah kota pontianak untuk jenis pungutan pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, dinas lingkungan hidup kota pontianak untuk jenis pungutan retribusi pelayanan persama:, dan badan layanan umum daerah bidang kesehatan diatur melalui peraturan walikotakpd ppd atau skpd rd menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi. penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan dalam belanja insentif bagi walikota dan wakil walikota atas pemungutan pajak. penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan dalam belanja pegawai dan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara yang menerima insentif pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam yang diuraikan berdasarkan masing masing jenis pajak dan retribusi. kepala skpd ppd atau skpd rd mempertanggungjawabkan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi
rem bangka belitung penginapan \| vang harian penginapan \| vang harian penginapan vang harian penginapan ( vang harian penginapan vang harian penginapan vang harian kalimantan selatan \|. penginapan ( vang harian kalimantan tengah \|. penginapan \| vang harian penginapan ( vang harian penginapan i vang harian penginapan vang harian penginapan ( vang harian maluku utara penginapan i vang harian gol. rp.) rp.) rp.) rp.) rp.) sulawesi tenggara \|. penginapan i vang harian penginapan ( vang harian sulawesi selatan penginapan \| vang harian sulawesi tengah penginapan uang harian penginapan i vang harian penginapan ( vang harian penginapan i vang harian satuan biaya uang harian diklat propinsi satuan besaran rp ) jdih.pontianakkota.go.id besaran uang harian kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor rp.)n a3: sah tan sesuai dengan aslinya . eda\| te r balita, sh, pembina tk. tp jdih.pontianakkotjdih.pontianakkota.go.id ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kota wakil wali berdasarkan surat tugas kepala perangkat daerah. jdih.pontianakkota.go.id ketentuan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: 20y6 (dua puluh persen) dari nilai total uang harian. jdih.pontianakkota.go.iduang harian kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor dapat dibayarkan kepada asn atau petugas terkait dikhususkan untuk pelatihan rapat pertemuan luar kantor yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana alokasi khusus dak) non fisik bantuan operasional perlindungan perempuan dan anak coppa). ketentuan dan diubah, diantara dan disisipkan (satu) yakni (12a) dan ditambah (satu) yakni kota ini. jdih.pontianakkota.go.id kota ini(12a) apabila keberangkatan pelaksana spt mendahului waktu penugasan sebagaimana tercantum dalam spt maka seluruh biaya perjalanan (taksi bandara, uang harian, biaya penginapan dan uang representasi) diluar waktu penugasan tersebut tidak dibayarkan, sedangkan biaya tiket keberangkatan, tidak melebihi (tiga) hari kalender sebelum waktu penugasan serta melampirkan surat persetujuan dari kepala skpd selaku pengguna anggaranjdih.pontianakkota.go.id dalam keadaan tertentu apabila pelaksana spt mendapat tugas tambahan untuk menghadiri undangan mewakili pemerintah kota pontianak luar penugasan sebagaimana tercantum dalam spt dalam satu aglomerasi (satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung baik melalui darat maupun laut) maka dapat diberikan tambahan uang transportasi antar kota dengan melampirkan surat pernyataan pelaksana spt yang disetujui oleh kepala skpd selaku pengguna anggaran dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut. ketentuan diubah,jdih.pontianakkota.go.id surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas, atau cc.apbd) satuan biaya transportasi bagi masyarakat rp) transportasi bagi masyarakat orang hari transportasi relawan trc tim reaksi cepat) tagawa orang kali taruna bencana) penanggulangan pasca bencanatingkat tingkat tingkat walikota anggota eselon eselon asn non dprd golongan wakil walikota golongan iii struktural kota tujuan sekretaris pimpinan daerah fungsional fungsional golongan dprd gol. iii dan eselon gol. rp ) rp ) rp ) rp ) rp.) dki jakartapenginapan i vang harian \|. penginapan vang harian d.i yogyakarta \|. penginapan vang harian penginapan vang harian penginapan i vang harian jawa tengah penginapan ( vang harian penginapan vang harian nanggroe aceh darussalam penginapan i vang harian sumatera utara penginapan ( vang harian bengkulu \|. penginapan i vang harian kepulauan riau \|. penginapan ( vang harian penginapan ( vang harian penginapan i vang harian penginapan uang harian jdih.pontianakkota.go.id
pak wali kota pontianak provinsi kalimantan barat ebut non asn adalah tenaga diluar asn calon asn yang ditetapkan dengan keputusan wali kota atau pejabat yang berwenang. jdih.pontianakkota.go.id jdih.pontianakkota.go.id petugas bidang kesehatan, petugas posko penanganan corona virus disease relawan kotapetugas yang terdampak dimanaartu tanda penduduk elektronik mulai dari proses pengambilan sampai pengiriman dokumen (tidak termasuk ongkos kirim): kota ini, maka mengikuti ketentuan pada peraturan wali kota pontianak, ttd diundangkan pontianak edi rusdi kantongtan tan sesuai dengan aslinya ?y te r balita, sh, pembina tk. tae aan lampiran(kagginsgemn semata tugas percepatan penanganan corona virus disease kota pontianak kata gran mbasease tingkat kota titi ketua orang bulan wakil ketua orang bulan tim kesekretariatan bidang ketua orang bulan wakil ketua orang bulan sekretaris orang bulan 4d) wakil sekretaris orang bulan anggota orang bulan satuan tugas penanganan corona virus disease int semata nnsbaserse ketua orang bulan wakil ketua orang bulan sekretaris orang bulan bendahara orang bulan s5. koordinator orang bulan anggota orang bulan ker tingkat kelurahan ketua orang bulan wakil ketua orang bulan sekretaris orang bulan bendahara orang bulan koordinator orang bulan anggota orang bulan nn. belanja jasa petugas bidang kesehatan ' ja. tempat penampungan perawat orang shift asisten apoteker orang shift sopir orang shift analis kesehatan orang shift gia rang shift antrian orang shift psikolog orang shift petugas administrasi orang shift \|b. jasarelawan penguburanjenazah covid orang kegiatan . belanja transportasi dan akomodasi ja. transport petugasposko119 orang shift \|b. transportrelawankesehatan orang hari sena anamepengaman orang ian week sosial (social safety net) jdih.pontianakkota.go.id uraian satuan any ata . jd. transport relawan supir ambulance orang shifturusan, pengiriman pengambilan dan pengiriman dokumen) belanja makan minum naa petugas rusun petugas posko dan relawan orang shift p3pl relawan epidemiologi administrasi inn belanja jasa pelayanan kesehatan, medis dan rumah sakit rsud sultan syarif mohamad alkadrie kota pontianak dan puskesmas rawat jalan covid tenaga kesehatan lainnya non tenaga orang bulan kesehatan insentif tenaga kesehatan non tenaga kesehatan pada pelaksanaan vaksinasi pos vaksinasi dokter orang hari paramedis orang hari petugas pendaftaran orang haripada pelaksanaan vaksinasi bagi relawan vaksinator aa. dokter orang shift paramedis orang shift petugas pendaftaran orang shift koordinator petugas logistik perlengkapan orang shift wali kota pontianak, ttd edi rusdi kantong jdih.pontianakkota.go.id
teri pasdetail tata ruang kota pontianak tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pontianak, menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan mengatasi keterbatasan lahan kota dalam menghadapi perkembangan perekonomian kota dan wilayah pada masa mendatang, perlu didukung rencana detail tata ruang, bahwa rencana detail tata ruang sebagai salah satu pedoman untuk rencana pembangunan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan kota yang berwawasan lingkungan, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang cipta kerja bahwa bupati walikota menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten kota tentang rencana detail tata ruadetail tata ruang kota pontianmeliputi kelurahan pal lima kecamatan pontianak barat, blok meliputi kelurahan sungai jawi kecamatan pontianak kota, blok meliputi kelurahan sungai jawi kecamatan pontianak kota, dan blok meliputi kelurahan sungai jawi kecamatan pontianak kota. sub bwp merupakan bagian wilayah spp mencakup (tiga) blok dengan luas (delapan ratus dua puluh satu koma dua belas) hektar meliputi: blok meliputi kelurahan sungai jawi luar kecamatan pontianak barat: blok meliputi kelurahan sungai beliung kecamatan pontianak barat: dan blok meliputi kelurahan sungai beliung kecamatan pontianak barat. sub bwp merupakan bagian wilayah spp mencakup (lima) blok dengan luas (dua ribu sembilan puluh koma tiga puluh enam) hektar meliputi: blok meliputi kelurahan siantan hulu kecamatan pontianak utara: blok meliputi kelurahan siantan hulu kecamatan pontianak utara:dan blok meliputi kelurahan siantan hulu, kelurahan siantan tengah, dan kelurahan siantan hilirribu depan ratus sembilan puluh lima koma tiga belas) hektar meliputi: blok meliputi kelurahan siantan hilir kecamatan pontianak utara: indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s pusat pendidikan tinggi universitas prov, apbd pupr, tanjungpura dan kota, dan kementerian sekitarnya sumber lain pendidikan yang sah dan kebudayaan kemendikbud d), pemprov, pemkot, dan masyarakat pengembangan dan peningkatan spp lokasi apbn, apbd semen tan dan pusat pemerintahan, pendidikan, perempatan prov, apbd pupr, dan perdagangan sman dan kota, dan kemendikbud sekitarnya sumberlain yang sah kemenag, pemprov, pemkot, dan masyarakat pengembangan dan peningkatan spp jl. lokasi apbn, apbd semen kena pusat perdagangan sebagian rais abdur prov, apbd pupr, wilayah kota rahman, jl. kota, dan kemenag, bertanding sumber lain pemprov, rachman, jl. yang sah pemkot, dan r.e masyarakat martadinata, dan sekitarnya spp pasar teratai dan sekitarnya spp utd agrobisnis dan sekitarnya indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s spp pertigaan jl. khatulistiwa dengan jl. budi utomo dan sekitarnya spp pasar anggrek dan sekitarnya a3. pusat lingkungan pengembangan dan peningkatan tersebar merata lokasi apbn, apbd semen ken pusat lingkungan kecamatan setiap sub prov, apbd pupr, kantor kecamatan pontianak bwp kota, dan kemenag, utara, kantor kelurahan sumber lain kemendikbud siantan hilir, dan sekitarnya yang sah pemprov, kantor kecamatan pontianak pemkot, dan tenggara, kantor kelurahan masyarakat bangka belitung darat, span dan sekitarnya kantor kecamatan pontianak kota, kantor kelurahan sungai bangkong dan sekitarnya kantor kecamatan pontianak barat, kantor kelurahan sungai jawi dalam, dan sekitarnya kantor kecamatan pontianak timur dan sekitarnya pengembangan dan peningkatan tersebar merata lokasi apbn, apbd semen kena pusat lingkungan kelurahan setiap sub prov, apbd pupr, kantor kelurahan mariana bwp kota, dan kemenag, opo dan sekitarnya sumber lain kemendikbudtengah dan yang sah pemprov, sekitarnya pemkot, dan kantor kelurahan darat skip masyarakat dan sekitarnya kantor kelurahan benua melayu darat, kelurahan benua melayu laut, dan sekitarnya kantor kelurahan tambalan sampit dan sekitarnya kantor kelurahan dalam bugis, puskesmas kampung dalam, dan sekitarnya kantor kelurahan tanjung hilir, dan dan sekitarnya kantor kelurahan siantan tengah, puskesmas siantan tengah, dan sekitarnya kantor kelurahan sungai jawi luar dan sekitarnya kantor kelurahan parit kaya dan sekitarnya kantor kelurahan banjir laut dan sekitarnya kantor kelurahan bangka belitung laut dan sekitarnya kantor kelurahan banjir darat dan sekitarnya kawasan perdana) kantor kelurahan acara dan sekitarnya kantor kelurahan kotabarupal lima, terminal pal lima, dan sekitarnya kantor kelurahan sungai jawi dan sekitarnya kantor kelurahan sungai beliung dan sekitarnya kantor kelurahan siantan hulu dan sekitarnya kantor kelurahan batu layang dan sekitarnya kantor kelurahan tanjung hulu dan sekitarnya kantor kelurahan saigon, sdn smpn dan sekitarnya kantor kelurahan banjar serapan, puskesmas banjar serapan, dan sekitarnya kantor kelurahan parit mayor dan sekitarnya pengembangan dan peningkatan tersebar merata lokasi apbn, apbd semen ann pusat lingkungan pendidikan, setiap sub prov, apbd pupr, kesehatan, perdagangan, bwp kota, dan kemenag, transportasi, dan rekreasi lokal sumber lain kemendikbud smpn dan sekitarnya yang sah pemprov, smpn dan sekitarnya pemkot, dan smpn sman dan masyarakat sekitarnya smpn smpn dan sekitarnya sdn pontianak timurrumah sakit yari, stikes yari, dan sekitarnya puskesmas tambalan sampit, sma haruniyah, dan sekitarnya stasiun kebun sayur dan sekitarnya terminal cempaka dan sekitarnya rencana rth smp dan sma gembala baik, serta sekitarnya simpang rsud dr. soeharto dan sekitarnya puskesmas kampung bangka dan sekitarnya puskesmas parit husin dan sekitarnya pasar harapan jaya dan sekitarnya pertigaan jl. purnama dengan jl. wonosari dan sekitarnya smpn dan sekitarnya smpn dan sekitarnya negeri dan sekitarnya puskesmas acara dan sekitarnya pertigaan jl. dr. wahidin dengan jl. husein hamzah, dan sekitarnya pasar dahlia, terminal dahlia, dan sekitarnya skip pgri pontianak dan indikasi program sumber ea prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s sekitarnya puskesmas pal lima dan sekitarnya pasar belimbing dan sekitarnya universitas panca bakti dan sekitarnya puskesmas kom yos sudarso dan sekitarnya puskesmas perum dan sekitarnya terminal nipah kuning dan sekitarnya perempatan jl. gst. situs mahmud dengan jl. oktober dan sekitarnya perempatan paranasal dengan garden mas dan sekitarnya perempatan jl. budi utomo dengan jl. sungai selamat dan sekitarnya pusat agribisnis dan sekitarnya puskesmas siantan hulu dan sekitarnya terminal agribisnis dan sekitarnya pasar batulayang puskesmas khatulistiwa dan sekitarnya terminal batu layang dan sekitarnya indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s pasar express dan sekitarnya rencana perdagangan lokal puskesmas pembantu tanjung hulu, sdn dan sekitarnya puskesmas tanjung hulu dan sekitarnya puskesmas saigon dan sekitarnya rencana jaringan transportasi jaringan jalan jaringan jalan arteri primer pembangunan jalan lingkar luar sbw sbw \|. apbn semen pupr sbw sbw sbw sbw pemeliharaan (pemeliharaan seluruh jalan apbn semen pupr pro rutin pemeliharaan berkala arteri primer rehabilitasi) jalan arteri primer pembangunan jalan layang persimpangan . apbn semen pupr dengan lhr yang ambang batas pembangunan jalan layang atau persimpangan . apbn semen pupr terowongan pada persimpangan sebidang jalan aga kereta api pemeliharaan (pemeliharaan . apbn semen pupr rutin pemeliharaan berkala kapuas dan sungai landak saringan jalan kolektor primer oo. pelebaranjalan menujustandar ' ) '\|.km apbn, apbd semen indikasi program sumber tata prov pupr, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pupr) prov pemeliharaan (pemeliharaan seluruh wilayah . apbn, apbd semen man men rutin pemeliharaan berkala blok prov pupr, rehabilitasi) jalan kolektor primer pupr prov tea jaringan jalan arteri sekunder pelebaran jalan menuju standar zona zona kt, . apbd kota pupr kota . zona spu, zona pemeliharaan (pemeliharaan seluruh wilayah apbd kota pupr kota 33an rehabilitasi) jalan arteri sekunder pembangunan jalan layang persimpangan . apbd kota pupr kota jalan tanjung pura dengan jalan imam bonjol jaringan jalan kolektor sekunder) pelebaran jalan menuju standar zona zona kt, . apbd kota pupr kota ka. zona spu, zona loan zona tea pemeliharaan (pemeliharaan seluruh wilayah apbd kota pupr kota bray rutin pemeliharaan berkala blok naa tittttt sekunder saringan jalan lokal sekunder pembangunanjalanlokal ' \|.km apbd kota pupr kota indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee ngo sekunder iai kt zona spu aia pemeliharaan (pemeliharaan seluruh wilayah apbd kota pupr kota ka. rutin pemeliharaan berkala blok rehabilitasi jalan lokal sekunder ill jaringan jalan lingkungan sekunder ' ' pembangunan jalan lingkungan . apbd kota pupr kota bw. sekunder dan masyarakat pemeliharaan (pemeliharaan seluruh wilayah . apbd kota pupr kota rutin pemeliharaan berkala blok dan rehabilitasi) jalan lingkungan masyarakat eeooop sekunder pembangunan jalan bebas . apbn dan semen pupr hambatan berbayar (tol) sumber lain dan jasa pemeliharaan (pemeliharaan . apbn dan semen pupr rutin pemeliharaan berkala sumber lain dan jasa sep hambatan berbayar (tol jaringan jalan untuk bus rapid transit brt) rehabilitasi rekonstruksi jaringan jalan apbn, apbd semen jaringan jalan untuk brt arteri sekunder, prov, apbd pupr, jaringan jalan kota pupr prov, kolektor primer, pupr kota jaringan jalan kolektor sekunder, dan jaringan jalan lokal sekunder indikasi program sumber ea prioritas besaran pendanaan pelaksana pee oa0 pembangunan halte brt . buah apbd prov dinas tan tan tea apbd kota perhubungan dishub) prov, dishub kota penyediaan bis buah apbn, apbd kemenhub, ewe prov, apbd dishub prov, kota, dan dishub kota, sumber lain dan ang sah masyarakat penghubung halte brt apbd kota dishub kota untuk brt pejalan kaki penghubung brt jalur pejalan kaki peningkatan jalur pejalan kaki jalan apbd kota pupr kota bw. yang sudah ada haryono dan sumber dan jalan ahmad lain yang sah masyarakat yani kawasan tepian sungai taman sutan sjahrir taman hutan kota taman kawasan pendidikan arteri dan sumber dan otr blok meliputi kelurahan batu layang kecamatan pontianak utara: blok meliputi kelurahan batulayang kecamatan pontianak utara, dan blok meliputi kelurahan siantan hilir dan kelurahan batu layangmbilan ratus tujuh koma sembilan) hektar meliputi: blok meliputi kelurahan tanjung hulu kecamatan pontianak timur, blok meliputi kelurahan saigon kecamatan pontianak timur, blok meliputi kelurahan banjar serapan kecamatan pontianak timur: dan blok meliputi kelurahan parit mayor kecamatan pontianak timur. cakupan bwp sebagaimana dimaksud pada digambarkan dalam peta cakupan bwpjuan dan sasaran penataan ruang bagian kesatu tujuan penataan ruang penataan ruang bwptema penataan ruang sub bwp terdiri atas: indikasi program sumber oran tas tae primer,jaringan lain yang sah masyarakat jalanpejalan kaki jaringan jalan apbd kota, pupr kota k6. arteri primer, dan sumber dan jaringan jalan lain yang sah masyarakatjalur sepeda indikasi program sumber tata pembangunan jalur sepeda jaringan jalan apbd kota pupr kota bw.sepeda jaringan jalan apbd kota pupr kotaindikasi program sumber oh) prioritas besaran pendanaan pelaksana pee jaringan jalur kereta api pembangunan jaringan jalur sub bwp dan apbn, apbd kemenhub, kereta api antarkota sanggau sub bwp prov, apbd dishub prov, pontianak mempawah kota dsmubkoa loo pemeliharaan jaringan jalur sub bwp dan apbn, apbd kemenhub, www kereta api antarkota sanggau sub bwp prov, apbd dishub prov, pontianak mempawah kota dsmubk koa lol pembangunan jalur rel kereta api jalur selatan apbn, apbd kemenhub, www ringan untuk lintas rel terpadu sungai kapuas, prov, apbd dishub prov, lrt)bawang, jalur tengah, jalur barat, jalur penghubung barat tengah, jalur penghubung lainnya pemeliharaan jalur rel keretaapi jalur selatan apbn, apbd kemenhub, ringan untuk lrt sungai kapuas, prov, apbd dishub prov,indikasi program sumber mona tar bawang, jalur tengah, jalur barat, jalur penghubung barat tengah, jalur penghubung lainnya pembangunan stasiun lrt tersebar pusat buah apbn, apbd kemenhub, rw pelayanan kota prov, apbd dishub prov, kota dishub seal pemeliharaan stasiun lrt tersebar pusat buah apbn, apbd kemenhub, nan dna dna pelayanan kota prov, apbd dishub prov, kota pihak seal alur pelayaran pemantapan alur pelayaran sungai kapuas apbn, apbd kemenhub, www sungai dan sungai prov, apbd dishub prov, landak kota stub koa lintas penyeberangan pemantapan lintas pelayaran sungai kapuas apbn, apbd kemenhub, pelabuhan sungai badan hadi dan sungai prov, apbd dishub prov, dan pelabuhan sungai landak kota dishub kota lainnya pelabuhan sungai badan hadi dan pelabuhan sungai siantan pemantapan alur pelayaran sungai kapuas apbn, apbd kemenhub, laut: dan sungai prov, apbd dishub prov, alur pelayaran masuk pelabuhan landak kota dishub kota utama dikira, pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, pelabuhan untuk indikasi program sumber sia meat pelabuhan lainnya jaringan pipa minyak dan gas bumi pembangunan jaringan pipa sub bwp dan apbn, apbd kementerian www transmisi minyak dan gas bumi sub bwp prov, apbd energi natuna pontianak palangkaraya kota, dan sumber sumber lain daya mineral yang sah semen esdm), pt. pertamina, desde prov, dan masyarakat pembangunan jaringan pipa sebagian tersebar apbn, apbd semen dna dna dna dana dna distribusi gas dalam kota wilayah sub bwp merata prov, apbd esdm, pt. sebagian setiap sub kota, dan pertamina, wilayah sub bwp bwp sumber lain desde sebagian yang sah prov, dan wilayahjaringan transmisi tenaga listrik indikasi program sumber yaa besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s peningkatan dan pemantapan sub bwp dan apbn, apbd semen www jaringan transmisi saluran udara sub bwp prov, apbd esdm, pt. tegangan tinggi kota, dan pln, desde sumber lain prov, dan ang sah masyarakat jaringan distribusi tenaga listrik pengembangan dan peningkatan jaringan jalan apbn, apbd semen dna dna dea men men jaringan distribusi saluran kabel arteri prov, apbd esdm, pt. tegangan menengpengembangan dan peningkatan jaringan jalan apbn, apbd semen w5 vw jaringan distribusi saluran kabel arteri prov, apbd esdm, pt. tegangan rendindikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee ngo ioo sekunder rencana jaringan telekomunikasi jaringan tetap pengembangan dan peningkatan jaringan jalan apb ndan kementerian www jaringan serat optik arteri sumber lain komunikasi primer,jaringan yang sah dan jalan arteri informasi sekunder, femenino), jaringan jalan pt. telkom, kolektor primer, dan jaringan jalan masyarakatmenyebar dan apb ndan femenino, sentra telepon tomat seimbang untuk sumber lain pt. telkom, ppt blok masyarakat pengembangan dan peningkatan menyebar dan apb ndan femenino, www optical distribution cabinet dan seimbang untuk sumber lain pt. telkom, optical distribution point melayani seluruh yang sah dan blok masyarakat jaringan bergerak pengembangan dan peningkatan menyebar dan apb ndan femenino, jaringan radio ranking dan radio seimbang untuk sumber lain pt. telkom, panggil untuk umum melayani seluruh yang sah dan blok masyarakat pengembangan danpeningkatan menyebarkan apb ndan femenino, indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s menara base transceiver station seimbang untuk sumber lain pt. telkom, bts)mandiri dan menara bts melayani seluruh yang sah dan bersama blok masyarakat pengembangan dan peningkatan menyebar dan apb ndan femenino, jaringan telepon dasar dan dapat seimbang untuk sumber lain pt. telkom, menyelenggarakan jaringan melayani seluruh yang sah dan multimedia blok masyarakat rencana sistem penyediaan air minum (spam) spam jaringan perpipaan peningkatan dan pemantapan apbn, apbd semen jaringan pipa transmisi prov, apbd pupr,distribusi (utama, arteri prov, apbd pupr, pembawa atau sekunder, dan primer,jaringan kota, dan pupr prov, pembagi atau tersier)ama mama pompa penguat (booster pump) prov, apbd pupr, indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee aoa ganga 20a1pelayanan arteri prov, apbd pupr, primer,jaringan kota, dan pupr prov,zona rth, zona apbn, apbd semen ann dna sambungan rumah zona zona prov, apbd pupr,pengembangan dan peningkatan zona rth, zona apbn, apbd semen hidran umum dan hidran zona zona prov, apbd pupr, kebakaranspam bukan jaringan perpipazona yang apbn, apbd semen bak penampungan air hujan, merupakan sub prov, apbd pupr, terminal air, mobil tangki air, zona perumahan kota, dan pupr prov, atau bangunan perlindungan kepadatan sumber lain pupr kota, mata air rendah yang sah dam, dan masyarakat rencana jaringan drainase saluran drainase induk primer ana jaringan drainase primer normalisasi sungai: sebagian wilayah apbn, apbd semen sungai kapuas besar, sungai sub bwp prov, apbd pupr, landak, sungai kapuas kecil, sebagian wilayah kota, dan pupr prov, sungai raya, sungai kapitan, sub bwp sumber lain pupr kota, sungai jenggot, sungai nipah sebagian wilayah yang sah dan kuning, sungai parit jawi, sub bwp masyarakat sungai sero, sungai beliung, sebagian wilayah sungai selamat, sungai kuning, sub bwp sungai durhaka, sungai pandannormalisasi parit: sebagian wilayah apbn, apbd semen parit banjir, parit besar, parit sub bwp prov, apbd pupr, kaya, parit bangka, parit haji sebagian wilayah kota, dan pupr prov, husin, pari batang, parit daeng sub bwp sumber lain pupr kota, lambiek, parit jepon, parti sebagian wilayah yang sah dan kongsi, parit langgar, parit sub bwp masyarakat sub bwp, sub bwp untuk mewujudkan pelayanan pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan,agribisnis hortikultura, eko industri kecil dan menengah yang kreatif terpadu, sub bwp untuk mewujudkan pelayanan eko industri pengolahan hasil perkebunan dan perikanan, dan. bagian kedua sasaran penataan ruang sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: berkembangnya zona perdagangan dan jasa skala provinsi, nasional dan internasional: berkembangnya zona pariwisata budaya, berkembangnya zona perkantoran pemerintahan, indikasi program sumber s jaga prioritas hat pendanaan 20an haag 2o2s mayor, parit pangeran pati, parit sebagian wilayah seperangkat, parit tempelan, sub bwp parit wan bakar kapur, parit haji sebagian wilayah yusuf, parit jalil, parit norman, sub bwp parit sungai kapuas, parit sebagian wilayah labela, parit tengah, parit sub bwp sungai jawi, parit sungai kakap, sebagian wilayah parit jawa, parit makmur, parit sub bwp malaya, parit nanas, parit sebagian wilayah pangeran, parit sungai kuning, sub bwpsaluran drainase primer sebagian wilayah apbn, apbd semen jaringan jalan arteri primer dan sub bwp prov, apbd pupr, jaringan jalan arteri sekunder sebagian wilayah kota, dan pupr prov, sub bwp sumber lain pupr kota, sebagian wilayah yang sah danang0 saluran drainase sekunder ' ' pembangunan jaringan drainase jaringan jalan apbn, apbd semen sekunder kolektor primer prov, apbd pupr, dinas dan jaringan kota, dan perumahan jalan kolektor sumber lain rakyat dan sekunder yang sah kawasan permukiman dprk) prov, dprk kota, dan masyarakat peningkatan jaringan drainase jaringan jalan apbn, apbd semen sekunder kolektor primer prov, apbd pupr, dan jaringan kota, dan dprk prov, jalan kolektor sumber lain dprk kota, sekunder yang sah dan masyarakat saluran drainase tersier pembangunsaluran drainase lokal ' ' pembangunanjaringan drainase \|jaringanjalan apbn, apbd semen indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee \|2oan aon aoa ao2s soap anas lokal lingkungan prov, apbd pupr, sekunderlokal lingkungan prov, apbd pupr, sekunder kota, dan dprk prov, sumber lain dprk kota, masyarakat rencana sistem pengelolaan air limbah (spal) pengembangan jaringan zona zona apbn, apbd semen pengumpulan air limbah zona kt, zona prov, apbd pupr, dinas spu, zona kota, dan lingkungan zona pg, dan sumber lain hidup dlh) zona yang sah prov, dlh kota, dan masyarakat peningkatan jaringan zona zona apbn, apbd semen pengumpulan air limbahrencana jalurevakuasi bencana pengembangan dan peningkatan sebagian wilayah apbn, apbd badan sarana jalur evakuasi bencana sub bwp prov, apbd nasional sebagian wilayah kota, dan penanggalan sub bwp sumber lain bencana sebagian wilayah yang sah bnpb), sub bwp3, bpbd prov, sebagian wilayah badan indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s sub bwp penanggalan sebagian wilayah gan bencana sub bwp daerah sebagian wilayah bpbd) kota, sub bwp dan sebagian wilayah masyarakat sub bwp sebagian wilayah sub bwp pengembangan dan peningkatan sebagian wilayah apbn, apbd bnpb, bpbd sarana tempat evakuasi bencanarwujudan rencanapolaruang z0pelindung a1. zona yang memberikan perlindungan terhadap zona bawahnya zona pb) sub zona yang merupakan sub zona lindung gambut pengendalian secara ketat alih blok apbd kota, dinas fungsi sub zona kelurahan banjir dan sumber pangan, darat, blok linyangsah pertanian, lol loop indikasi program sumber mona tar sebagian wilayah dan kelurahan perikanan parittokaya, blok dpp), sebagian dinas wilayah penanaman kelurahan modal, batulayang, dan tenaga blok sebagian kerja, dan wilayah pelayanan kelurahan perizinan siantan hilir dan satu pintu sebagian wilayah dpmtkptsp kelurahan kota, batulayang satuan polisi pamong praja satpol pp), dan masyarakat rehabilitasi sub zona yang blok . apbd kota, dpp dan mengalami degradasi kelurahan banjir dan sumber masyarakat darat, blok lain yang sah sebagian wilayah kelurahan parittokaya, blok sebagian wilayah kelurahan batulayang, dan blok sebagian wilayah kelurahan siantan hilir dan sebagian wilayah indikasi program sumber mona tar batulayang zona perlindungan setempat zona ps) sub zona yang merupakan sub zona sempadan sungai ' ' pengembangan dan peningkatan seluruh sungai . sungai apbn, apbd semen tanggul sungai sungai yang dan parit . parit prov, apbd pupr, belum mempunyai tanggul sungai kota, dan pupr prov, sumber lain pupr kota, yang sah dlh kota, dan masyarakat pertahanan dan rehabilitasi seluruh sungai apbn, apbd semen vegetasi tepian sungai agar dan parit prov, apbd pupr, sesuai dengan kondisi alami kota, dan pupr prov, sumber lain pupr kota, yang sah dlh kota, dan masyarakat pengendalian perkembangan zona zona apbn, apbd semen kegiatan terbangun baru sub zona kt, zona prov, apbd pupr, zona spu, zona kota, dan pupr prov, zona pg, dan sumber lain pupr kota, zona yang sah dlh kota, dtk ptsp kota, satpol pp, dan masyarakat pengembangan dan peningkatan zona zona apbn, apbd semen www sub zona sdi zona budi daya zona kt, zona prov, apbd pupr, terbangun yang belum spu, zona kota, dan pupr prov, tia mempunyai zona ss: zona pg, dan sumberlain pupr kota, indikasi program sumber maa tan pengembangan zona ss, dan zona yang sah dlh kota, pengembangan jalan inspeksi dan zona ss. masyarakat sub zona ska yang merupakan sub zona sempadan jaringan jalur kereta api pengembangan dan peningkatan sub bwp dan apbn, apbd kemenhub, sub zona ska sub bwp prov, apbd dishub prov, kota dishub koa pertahanan vegetasi sub sub bwp dan apbn, apbd kemenhub, ewe. zona ska sub bwp prov, apbd dishub prov, kota dishub koa zona ruang terbuka hijau zona rth) sub zona rth yang merupakan hutan kota pertahanan dan rehabilitasi pendopo apbn, apbd semen sub zona rth yang sudah ada gubernur kota, dan pupr, kalimantan sumber lain pupr kota, barat yang sah dlh kota, arboreus dan utd masyarakat agrobisnis hutan kota pulau batulayang pembangunan dan peningkatan rencana hutan apbn, apbd semen rencana sub zona rth kota kelurahan kota, dan pupr, pallida sumber lain pupr kota, rencana hutan yang sah dlh kota, kota delta dan bekas sungai masyarakat melayu rencana hutan kota delta bekas sungai indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s melayu rencana hutan kota kelurahan paritmayor pengendalian perkembangan apbn, apbd semen kegiatan terbangun baru sub prov, apbd pupr, zona rth kota, dan pupr prov, sumber lain pupr kota, yang sah dlh kota, dtk ptsp kota, satpol pp, dan masyarakat sub zona rth yang merupakan taman kota pertahanan dan rehabilitasi taman alun alun apbn, apbd semen sub zona rth yang sudah ada kapuas, taman kota, dan pupr, anggrek untan, sumber lain pupr kota, taman tugu yang sah dlh kota, khatulistiwa, dan taman dermaga masyarakat seng hie, taman mesjid raya mujahidin, taman keraton kadarnya pembangunan dan peningkatan sebagian wilayah apbn, apbd semen rencana sub zona rth blok kota, dan pupr, kelurahan sumber lain pupr kota, bangka belitung yang sah dlh kota, laut, sebagian dan wilayah blok masyarakat indikasi program sumber snn prioritas besaran pendanaan pelaksana pee oa0 kelurahan pallida, sebagian wilayah blok kelurahan tanjunghulu, dan lokasi lainnya sub zona rth yang merupakan taman kecamatan pertahanan dan rehabilitasi zona zona apbn, apbd semekelurahan pertahanan dan rehabilitasi zona zona apbn, apbd semen paindikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 2o2e dago boa beopemakaman pertahanan dan rehabilitasi tersebar apbn, apbd semen sub zona rth yang sudah ada seluruh sub bwp kota, dan pupr, ang sah dlh kotaperlindungan setempatndidikan tinggi, pelayanan kesehatanpelayanan pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan nasional dan internasionalindikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee maan masyarakat pembangunan dan peningkatan tersebar apbn, apbd semen rencana sub zona rth seluruh sub bwp kota, dan pupr, sumber lain pupr kota, yang sah dlh kota, dan masyarakat sub zona rth yang merupakan jalur hijau jalan pertahanan dan rehabilitasi ruang milik jalan apbn, apbd semen sub zona rth yang sudah ada ditepipembangunan dan peningkatan ruang milik jalan apbn, apbd semen rencana sub zona rth tepi a4. zona lindung lainnya zona ll) sub zona yang merupakan sub zona cagar budaya were sele lil revitalisasi fungsi sub zona blok kota, dan dinas kawasan kampung beting kelurahan sumber lain kepemudakam kesultanan pontianak tengah, sebagian yang sah olahraga, batulayang dan tugu wilayah blok dan khatulistiwa kelurahan darat pariwisata masjid baitannur skip, sebagian dis keporapa sekolah dasar negeri wilayah blok kota, dan kantor pos, dan kantor kelurahan masyarakatsungaibangkon, blokbatulayang, yoo pengendalian perubahan fungsi sebagian wilayah apbd kota, dis keporapa dna dna sub zona blok dan sumber kota, kawasan kampung beting kelurahan lain yang sah dpmtkptsp makam kesultanan pontianak tengah, sebagian kota, satpol batulayang dan tugu wilayah blok pp, dan khatulistiwa kelurahan darat masyarakat masjid baitannur skip, sebagian sekolah dasar negeri wilayah blok kantor pos, dan kantor kelurahanindikasi program sumber yaa besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s sungaibangkon, blok sebagian wilayah kelurahan batulayang, sub zona yang merupakan sub zona rawan bencana pengembangan adaptasi terhadap sebagian wilayah apbn, apbd bnpb, bpbd risiko bencana banjirkebakaran sub bwp prov, apbd prov, bpbd perumahan dan kabut asap20an haag 2o2sangin puting sub bwp prov, apbd prov, bpbd beliung\|zonabudidaya zona perumahan( zona sub zona yang merupakan sub zona perumahan kepadatan tinggimariana, sumber lain dprk kota, sebagian wilayah yang sah dan blok masyarakat kelurahan apbn, apbd semen indikasi program sumber prioritas lokasi besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s swadaya tengah, sebagian prov, apbd pupr, wilayah blok kota, dan dprk prov, kelurahan sumber lain dprk kota, daratsekip, yang sah dan sebagian wilayah masyarakat pengembangan dan peningkatan blok apbn, apbd semen perumahan formal horizontal kelurahan prov, apbd pupr, (rumah tunggal dan rumah deret) benuamelayu kota, dan dprk prov, darat, sebagian sumber lain dprk kota, wilayah blok yang sah dan kelurahan masyarakat pengembangan dan peningkatan benuamelayu apbn, apbd semen uas perumahan formal vertikal laut, sebagian prov, apbd pupr, (rumah susun milik dan rumah wilayah blok kota, dan dprk prov, susun sewa) kelurahan sumberlain dprk kota, tambelansampit, yang sah dan sebagian wilayah masyarakat peningkatan kualitas perumahan blok apbn, apbd semen kelurahan prov, apbd pupr, dalambugis, kota, dan dprk prov, sebagian wilayah sumber lain dprk kota, blok yang sah dan kelurahan masyarakat peningkatan kualitas perumahan tanjungtengah, yang sah dan blokkelurahan prov, apbd pupr, pembangunan rumah khusus) santan hilir, kota, dan dprk prov,sumber lain dprk kota, kelurahan yang sah dan sungajjawi masyarakatijawi, blok indikasi program sumber prioritas lokasi besaran pendanaan pelaksana pee aoa ganga 20a1sebagian wilayah blok sebagian wilayah kelurahan batulayang, sebagian wilayah blok kelurahan tanjunghulu, blok kelurahan saigon, sebagian wilayah blok kelurahan banjar serapgudangan, berkembangnya zona kawasan peruntukan industri pengolahan ikan dengan dukungan pelabuhan perikan zonaagribisnis hortikultura, eko industri kecil dan menengah yang kreatif terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: berkembangnya sistem agribisnis, serta eko industri kecil dan menengahsebagian wilayah blok kelurahan paritmayor sub zona yang merupakan sub zona perumahan kepadatan sedang ''enuamelayu sumber lain dprk kota, darat, blok yang sah dan sebagian wilayah masyarakat peningkatan kualitas rumah kelurahan apbn, apbd semen swadaya acara dan prov, apbd pupr, sebagian wilayah kota, dan dprk prov, kelurahan sumber lain dprk kota, parittokaya, yang sah dan sebagian wilayah masyarakat pengembangan dan peningkatan blok apbn, apbd semen ann dna perumahan formal horizontal kelurahan banjir prov, apbd pupr, (rumah tunggal dan rumah deret) laut, sebagian kota, dan dprk prov, wilayah blok sumber lain dprk kota, kelurahan yang sah dan bangka belitung masyarakat pengembangan dan peningkatan darat, sebagian apbn, apbd semen perumahan formal vertikal wilayah blok prov, apbd pupr, (rumah susun milik dan rumah kelurahan banjir kota, dan dprk prov, susun sewa) darat, blok sumber lain dprk kota, sebagian wilayah yang sah dan kelurahan masyarakat sungaibangkong, blok sebagian prov, apbd pupr, wilayah komandan ipprkeerv,\| sumber prioritas lokasi besaran pendanaan pelaksana song ana ame kelurahan sumber lain dprk kota, acara, sebagian yang sah dan wilayah blok masyarakat peningkatan kualitas perumahan kelurahan apbn, apbd semen kumuh dan permukiman kumuh kotabaru, blok prov, apbd pupr, sebagian kota, dan dprk prov, wilayah sumber lain dprk kota, kelurahan yang sah dan parittokaya,blok prov, apbd pupr, pembangunan rumah khusus) kelurahan kota, dan dprk prov, pallida, blok sumber lain dprk kota, sebagian wilayah yang sah dan kelurahan masyarakatsub zona yang merupakan sub zona perumahan kepadatan rendahangka belitung sumber lain dprk kota, darateningkatan kualitas rumah kelurahan banjir apbn, apbd semen swadaya darat, sebagian prov, apbd pupr, wilayah blok kota, dan dprk prov, kelurahan sumber lain dprk kota, pallida, blok yang sah dan sebagian wilayah masyarakat pengembangan dan peningkatan kelurahan apbn, apbd semen perumahan formal horizontal siantan hilir, prov, apbd pupr, (rumah tunggal dan rumah deret) blok sebagian kota, dan dprk prov, wilayah sumber lain dprk kota, kelurahan yang sah dan siantan hulu, masyarakat peningkatan kualitas perumahan sebagian wilayah apbn, apbd semen kelurahan prov, apbd pupr, siantan tengah, kota, dan dprk prov, dan sebagian sumber lain dprk kota, wilayah yang sah dan kelurahan masyarakat peningkatan kualitas perumahan siantan hilir, yang sah dan blok sebagian masyarakat pengembangan rumah khusus wilayah apbn, apbd semen www (dalam kondisi sesuai syarat kelurahan prov, apbd pupr, pembangunan rumah khusus) batulayang, blok kota, dan dprk prov, sebagian sumber lain dprk kota, wilayah yang sah dan kelurahan masyarakat batulayang, danhilir dan sebagian wilayah kelurahan batulayang zona perdagangan dan jasa zona sub zona yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kota peningkatan dan pemantapan sebagian wilayah apbn, apbd kemenag, pasar skala pelayanan kota blok kota, dan dinas kelurahan sumber lain koperasi, mariana, yang sah usaha sebagian wilayah mikro, dan blok perdagangan kelurahan diskon tengah, sebagian ag) kota, dan wilayah blok masyarakat pengembangan dan peningkatan kelurahan apbn, apbd kemenag, pertokoan dan pusat pertokoan benuamelayu kota, dan diskon mda peti wilayah blok yang sah masyarakat pengembangan dan peningkatan kelurahan apbn, apbd kemenag, pusat perbelanjaan dan toko benuamelayu kota, dan diskon mda see wilayah blok ang sah masyarakat pengembangan dan peningkatan kelurahan apbn, apbd kemenag, pusat distribusi provinsi, jasa tambelansampit, kota, dan diskon mda keuangan, jasa informasi, jasa sebagian wilayah sumber lain kota, dan perusahaan, penyediaan blok yang sah masyarakat akomodasi, penyediaan makan kelurahan minum, dan lainnya dalambugis,jjawi dalamda blok sebagian wilayah kelurahan sungaibeliung sub zona yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan sebagian kota ' '' \| peningkatan dan pemantapan sebagian wilayah apbn, apbd kemenag, www pasar skala pelayanan kota blok kota, dan diskon mdabee tengah, sebagian yang sah masyarakat pengembangan dan peningkatan wilayah blok apbn, apbd kemenag, rr toko modern kelurahan kota, dan diskon mda seri darat, sebagian yang sahngembangan dan peningkatan wilayah blok apbn, apbd kemenag, jasa keuangan, jasa informasi, kelurahan kota, dan diskon mda jasa perusahaan, penyediaan benuamelayu sumber lain kota, dan akomodasi, penyediaan makan laut, sebagian yang sah masyarakat minum, dan lainnyaindikasi program sumber prioritas lokasi besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2seko industri pengolahan hasil perkebunan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: berkembangnya zona kawasan peruntukan industri yang sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungbaruindikasi program sumber prioritas lokasi besaran pendanaan pelaksana peeyang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan peningkatan dan pemantapan sebagian wilayah ,09ha apbn, apbd kemenag, indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee \|2oan aon aoa ao2s soap anas pasar skala pelayanan kota blok kota, dan diskon mda kelurahan sumber lain kota, danegg tengah, sebagian ang sah masyarakat pengembangan dan peningkatan wilayah blok apbn, apbd kemenag, toko modern kelurahan kota, dan diskon mda press sebagian wilayah ang sah masyarakat pengembangan dan peningkatan blok apbn, apbd kemenag, penyediaan makan minum, dan kelurahan kota, dan diskon mda lainnya dalambugis, sumber lain kota, dan sebagian wilayah yang sah masyarakat blok kelurahan tanjunghilirindikasi program sumber prioritas lokasi besaran pendanaan pelaksana pee 2o2e dago boaperkantoran zona kt) sub zona kt yang merupakan sub zona perkantoran pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi pemeliharaan perkantoran sebagian wilayah apbn dan semen pupr pemerintah blok apbd prov dan pupr kelurahan poso mariana, apbn dan semen pupr indikasi program sumber prioritas lokasi besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s perkantoran pemerintah sebagian wilayah apbd prov dan pupr blok prov kelurahan benuamelayu darat luariantan hilir, blok sebagian wilayah kelurahan batulayang, dan sebagian wilayah blok kelurahan saigon sub zona kt yang merupakan sub zona perkantoran pemerintahan kota ' '' pemeliharaan perkantoran sebagian wilayah apbn dan semen pupr pemerintah blok apbd kota dan pupr kelurahan kao pengembangan dan peningkatan mariana, apbn dan semen pupr perkantoran pemerintah sebagian wilayah apbd kota dan pupr blok kotabenuamelayu'terkenalnya pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan peraturan zonasi. bab rencana struktur ruang bagian kesatu umum rencana struktur ruang kota pontianak ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pusat pelayanan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi kota pontianak sebagai pusat kegiatan nasional yang mandiri dengan mengedepankan pelestarian lingkungan. rencana struktur ruang kota pontianak berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatanota pontianak terdiri atasair minum, rencanarencana struktur ruang kota pontianak sebagaimana dimaksud pada digambarkan dalam peta rencana strukturndikasi program sumber prioritas lokasi besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2smeliputiaia sumber prioritas lokasi besaran pendanaan pelaksana peesarana pelayanan umum zona spu) indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee l2oan 20an haag 2o2s sub zona spu yang merupakan sub zona sarana pelayanan umum skala kota ' 'tinggi, pendidikan kelurahan kota, dan prov, dikbud menengah, dan pendidikan mariana, sumber lain kota, dan menengah pertamadan blok sebagian wilayah kelurahan siantan hulu, sebagian wilayah bw indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s kelurahan siantan tengah, dan sebagian wilayah kelurahan siantan hilir pengembangan kuantitas dan blok apbn, apbd kementerian peningkatan kualitas rumah sakit sebagian wilayah prov, apbd kesehatan dan klinik kelurahan kota, dan kemenkes), acara dan sumber lain dinkes prov, sebagian wilayah yang sah dinkes kota, kelurahan dan parittokaya, masyarakat kelurahan banjir laut blok kelurahan banjir laut, blok sebagian wilayah kelurahan sungaibangkong, dan blok sebagian wilayah kelurahan sungaibeliung pengembangan kuantitas dan blok sebagian apbn, apbd kementerian www peningkatan kualitas sarana wilayah prov, apbd pemuda dan olahragaterbuka maupun kelurahan kota, dan olahraga tertutup sungaibangkong sumber lain kemenpora), yang sah dispora prov, dis keporapa kota, dan ow indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s mayarakat oo pengembangan kuantitas dan stadion sultan apbn, apbd kemenpora, peningkatan kualitas balai syarif prov, apbd dispora pertemuan skala kota abdurrahman kota, dan prov, blok sumber lain dis keporapa sebagian wilayah yang sah kota, dan kelurahan masyarakat acara dan sebagian wilayah kelurahan parittokaya, serta lapangan golf blok sebagian wilayah kelurahan siantan hulu pengembangan kuantitas dan mesjid raya apbn, apbd kementerian peningkatan kualitas sarana mujahidin blok kota, dan agama peribadatan sebagian sumber kemenag), wilayah layang sah pupr kota, kelurahan dan acara dan masyarakat sebagian wilayah kelurahan parittokaya, serta sarana peribadatan lainnyadarat, dan blok sebagian wilayah kelurahan siantan tengah pengembangan dan peningkatan blok sebagian apbn, apbd kemenhub, terminal penumpang tipe batu wilayah prov, apbd dishub prov, batulayang pengembangan dan peningkatan blok sebagian apbd kota dishub kota terminal penumpang tipe wilayah siantan tengah peningkatan pelabuhan sungai sebagian wilayah apbn, apbd kemenhub, pelabuhan badan hadi dan blok prov, apbd dishub prov, pelabuhan sungai siantan kelurahan kota dishub kota tengah dan blok sebagian wilayah kelurahan siantan tengah peningkatan pelabuhan utama sebagian wilayah apbn, apbd kemenhub, pelabuhan dikira dan blok prov, apbd dishub prov, pelabuhan nipah kuning kelurahan kota dishub kota tengah, blok sebagian wilayah kelurahan sungajjawi dalam dansungajjawi luar, blok sebagian wilayah kelurahan sungaibeliung peningkatan dermaga dermaga sebagian wilayah apbn, apbd kemenhub, seng hie blok prov, apbd dishub prov, kelurahan kota dishub kota benuamelayu laut sub zona spu yang merupakan sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatanmenengah atas, kelurahan kota, dan prov, dikbud pendidikan menengah pertama, mariana, sumber lain kota, dan dan pendidikan dasartambelansampit, blok sebagian wilayah indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana song ana amedistribusi pusat pusat pelayanan yang ditetapkan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pusat pelayanan kota pontianak. rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ppk: spp: dan pl. ppkutama untuk melayani wilayah kota, provinsi, nasional dan internasional berada sub bwp spsekunder untukkota terdiri atas:dan spp merupakan pusat sub bw, dan atau administrasi yang memiliki fungsi pelayanan tersier untuk melayani permukiman terdiri atas: pusat lingkungan kecamatan, pusat lingkungan kelurahan, dan pusat rukun warga. indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2sindikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee aoa ganga 20a1besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s sebagian wilayah kelurahan batulayangkes, peningkatan kualitas rumah sakit blok prov, apbd dinkes prov, dan klinik kelurahan kota, dan dinkes kota, daratsekip, sumber lain dan sebagian wilayah yang sah masyarakat blok kelurahan tambelansampit, blok sebagian wilayah kelurahan sungaibangkong, dan sebagian wilayah blok kelurahan pallida pengembangan kuantitas dan stadion olahraga apbn, apbd kemenpora, peningkatan kualitas sarana kebun syok prov, apbd dispora olahragaterbuka maupun sebagian wilayah kota, dan prov, tertutup blok sumber lain dis keporapa kelurahan yang sah kota, dan daratsekip, masyarakatengah, blok sebagian wilayah kelurahan sungaibangkong, blok sebagian wilayah kelurahan sungajjawi, dan sebagian wilayah blok kelurahan banjar serapan pengembangan kuantitas dan blok sebagian apbn, apbd kemenpora, peningkatan kualitas balai wilayah prov, apbd dispora pertemuan skala kecamatan kelurahan kota, dan prov, acara dan blok sumber lain dis keporapa sebagian yang sah kota, dan wilayah masyarakat kelurahan siantan hulu pengembangan kuantitas dan sebagian wilayah apbn, apbd kemenag, peningkatan kualitas sarana blok kota, dan pupr kota, peribadatan kelurahan sumber lain dan daratsekip, yang sah masyarakat sebagian wilayah blok kelurahan benuamelayu darat,lautjjawi dalamanjunghulu, dan sebagian wilayah blok kelurahan saigon pengembangan dan peningkatan blok sebagian apbd kota dishub kota terminal penumpang tipe wilayah harapan jaya, pasar dahlia, kelurahan pallida, nipah kuning, parit sungaibangkong, mayor, terminal agribisnisibeliung, sebagian wilayah blok kelurahan paritmayor, sebagian wilayah blok kelurahan paritmayor sub zona spu yang merupakan sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan pengembangan kuantitas dan sebagian wilayah apbn, apbd kemendikbud br peningkatan kualitas sarana blok prov, apbd dikbud pendidikan menengah pertama kelurahan kota, dan prov, dikbud tia dan pendidikan dasar tengah, sebagian sumberlain kota, dan indikasi program sumber pe a prioritas besaran pendanaan pelaksana song ana ame wilayah blok yang sah masyarakat kelurahan benuamelayu darat, sebagian wilayah blok sebagian wilayah blok kelurahan banjir lautbangka belitung darat, blok sebagian wilayah kelurahan sungaibangkongindikasi program sumber yaa besaran pendanaan pelaksana pee \|2oan aon aoa ao2s soap anassaigon, dan sebagian wilayah blok kelurahan banjar serapan pengembangan kuantitas dan sebagian wilayah apbn, apbd kemenkes, peningkatan kualitas klinik, blok prov, apbd dinkes prov, puskesmas, dan balai pengobatan kelurahan kota, dan dinkes kota, tengah, sebagian sumber lain dan wilayah blok yang sah masyarakatppk, spp dan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii dimaksud merupakan yang bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. rencana pengembangan pusat pelayanan kota pontianak sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua digambarkan dalam peta rencana pengembangan pusat pelayditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: rencana jaringan transportasi darat, dan rencana jaringan transportasi laut dan sungai. rencana jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sistem jaringan jalan dan jembatan, jaringan jalur kereta api, dan cc. jaringan sungaiindikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s acara, sebagian wilayah blok kelurahan kotabaruindikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s kelurahan tanjunghuluprov, apbd dispora olahragaterbuka maupun kelurahan kota, dan prov, tertutup dalambugis, sumber lain dis keporapa sebagian wilayah yang sah kota, dan blok masyarakatiantan hulu, sebagian wilayah blok kelurahan tanjunghulu, dan sebagian indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s tititttbalai blok sebagian prov, apbd dispora pertemuan skala kelurahan wilayah kota, dan prov, kelurahan sumber lain dis keporapa acara yang sah kota, dan masyarakat pengembangan kuantitas dan sebagian wilayah apbn, apbd kemenag, ann dna peningkatan kualitas sarana blok kota, dan pupr kota, peribadatan kelurahan sumber lain dan mariana, yang sah masyarakat sebagian wilayah blok kelurahan tengahindikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s kelurahan sungaibeliung, sebagian wilayah blok kelurahan saigon, dan sebagian wilayah blok kelurahan banjar serapan sub zona spu yang merupakan sub zona sarana pelayanan umum skalaseluruh prov, apbd dikbud pendidikan dasar dan pendidikan sub bwp kota, dan prov, dikbud anak usia dini sumber lain kota, dan yang sah masyarakat pengembangan kuantitas dan sebagian wilayah apbn, apbd kemenkes, peningkatan kualitas posyandu blok seluruh prov, apbd dinkes prov, sub bwp kota, dan dinkes kota, sumber lain dan yang sah masyarakatseluruh prov, apbd dispora olahragaterbuka maupun sub bwp kota, dan prov, tertutup sumber lain dis keporapa yang sah kota, dan masyarakat pengembangan kuantitas dan sebagian wilayah apbn, apbd kemenpora, www peningkatan kualitas balai blok seluruh prov, apbd dispora pertemuan skala kelurahan sub bwp kota, dan prov, sumber lain dis keporapa yang sah kota, dyarakat o \| pengembangan kuantitas dan sebagian wilayah apbn, apbd kemenag, peningkatan kualitas sarana blok seluruh kota, dan pupr kota, ed" ang sah masyarakat zona industri( zona il) sub zona yang merupakan sub zona kawasan industri ' ' peningkatan sub zona kawasan blok sebagian hektar apbn, apbd kemarin, ann industri wilayah kota, dan dis keporapa kelurahan sumber lain kota, dan siantan tengah, yang sah masyarakat blok sebagian wilayah kelurahan siantan hilirbesaran pendanaan pelaksana pee aoa ganga 20a1kpi yang merupakan sub zona kawasan peruntukan industri ' ' pengembangan sub zona kpi blok sebagian hektar apbn, apbd kemarin, blok apbn apbd kemarin, sab bep batulayang yang sah masyarakat peningkatan sub zona kpi blok sebagian hektar apbn, apbd kemarin, wilayah kota, dan dis keporapa bet batulayang yang sah masyarakat sub zona sim yang merupakan sub zona sentra industri kecil menengah indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s pengembangan sub zona sim blok sebagian hektar apbn, apbd kemarin, teapeningkatan sub zona sim blok sebagian hektar apbn, apbd kemarin, tanzona budi daya lainnya zona bl) zona yang merupakan zona pertanian sub zona pt yang merupakan sub zona hortikultura pengembangan dan peningkatan blok sebagian apbn, apbd kementerian www sub zona hortikultura dalam satu wilayah hektar kota, dan pertanian sub zona tersendiri baik lahan kelurahan sumber lain kementan), terbuka maupun lahan tertutup siantan hulu, yang sah dinas berbasis masyarakat lokal dan sebagian wilayah pangan, berkelanjutan kelurahan pertanian, siantan tengah, perikanan indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s dan sebagian dpp) kota, wilayah dan kelurahan masyarakat pengembangan dan peningkatan siantan hilir, apbn, apbd kementan, zona hortikultura yang blok sebagian kota, dan dpp kota, dna dna dengan bertumpangsari dengan tanaman wilayah sumber lain dan lain berbasis masyarakat lokal kelurahan yang sah masyarakat dan berkelanjutan siantan hilir, pengembangan dan peningkatan blok sebagian apbn, apbd kementan, pengembangan dan pei apbn, apbd kementan, berintegrasi dengan zona lain kelurahan sumber lain dan berbasis masyarakat lokal dan batulayang, dan yang sah masyarakat berkelanjutan blok sebagian pengembangan agrobisnis wilayah apbn, apbd kementan, pengembang mangan apbn, apbd kementan, (aa siantan hilir dan sumber lain dan kuah ken ane kelurahan batulayang sub zona pt yang merupakan sub zona peternakan pengembangan sub zona blok sebagian hektar apbn, apbd kementan, pengemban blok apbn, apbd kementan, siantan hulu, ang sah masyarakat peningkatan sub zona peternakan sebagian wilayah apbn, apbd kementan, kelurahan kota, dan dpp kota, siantan tengah, sumber lain dan dan sebagian yang sah masyarakat wilayah kelurahan siantan hilir daniantan hilir dan sebagian wilayah kelurahan batulayang sub zona pt yang merupakan sub zona perkebunan pelindungan tanaman blok sebagian hektar apbn, apbd kementan, nan perkebunan (kelapa sawit) dari wilayah kota, dan dpp kota, organisme pengganggu kelurahan sumber lain dan tumbuhan batulayang dan ang sah masyarakat pengembangan usaha budi daya blok sebagian apbn, apbd kementan, tea tanaman perkebunan (kelapa wilayah kota, dan dpp kota, sawit) yang berkelanjutan kelurahan sumber lain dan tan daa siantan hilir dan ang sah masyarakat pengembangan dan peningkatan sebagian wilayah apbn, apbd kementan, tan usaha budi daya tanaman kelurahan kota, dan dpp kota, perkebunan kelapa sawit yang batulayang sumber lain dan terintegrasi dengan budi daya yang sah masyarakat ternak pengembangan dan peningkatan apbn, apbd kementan, ana sub perkebunan kelapa sawit kota, dan dpp kota, (oa ang sah masyarakat zona yang merupakan zona perikanan sub zona pi yang merupakan sub zona perikanan budi daya sungai ' ' pengembangan dan peningkatan sebagian wilayah hektar apbn, apbd kementerian n1135 sub zona budi daya perikanan blok kota, dan kelautan sungai (keramba jaring apung) kelurahan sumber lain perikanan dan kolam(ikan cupang, ikan tambelansampit, yang sah kkp), dpp mas, ikan lele, dan ikan nila) sebagian wilayah kota, dan blok masyarakat jalur sepeda, dan terminal penumpang. jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa jaringan jalan arteri primer terdiri atas: jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan jaringan jalan kota. jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf berupa jaringan jalan arteri primer terdiri atas: jalan khatulistiwa, jalan gusti situs mahmud: jalan sultan hamid jalan perintis kemerdekaan), jalan komodor yos sudarso, jalan pak kasih, jalan ramadi usman, jalan tanjungpura, jalan pahlawan, jalan veteran: j . jalan ahmad yani, dan jalan ya' saran. jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pada huruf berupa jaringan jalan kolektor primer terdiri atas: jalan hasanuddin, jalan h.r.a. rachman, jalan husein hamzah, jalan imam bonjol, jalan adi sucipto, dan jalan tanjung raya iijaringan jalan kolektor sekunder, jaringan jalan lokal sekunder, dan jaringan jalan lingkungan sekunder. indikasi program sumber yaa lokasi besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s pengembangan sistem kesehatan kelurahan apbn, apbd kkp, dpp tea ikanfikan cupang, ikan mas, ikan tanjunghulu, kota, dan kota, dan lele, dan ikan nila) blok sebagian sumber lain masyarakat wilayah ang sah peningkatan pembenihan ikan kelurahan apbn, apbd kkp, dpp ann (ikan cupang, ikan mas, ikan lele, siantan hulu, kota, dan kota, dan dan ikan nila) sebagian wilayah sumber lain masyarakat blok yang sah kelurahan tanjunghulu, dan sebagian wilayah blok kelurahan paritmayor pengembangan dan peningkatan blok sebagian apbn, apbd kkp, dpp pelabuhan perikanan sungai wilayah kota, dan kota, dan dea dea dea jawi dan pelabuhan perikanan kelurahan sumber lain masyarakat pontianak sungaijawi luar, yang sah blok sebagian wilayah kelurahan sungaibeliung zona yang merupakan zona pergudangan pengembangan dan peningkatan sebagian wilayah apbn, apbd kemenag, www zona pergudangan blok hektar kota, dan diskon mda bee dalambugis, ang sah masyarakat pengembangan sistem resi sebagian wilayah apbn, apbd kemenag, gudang blok kota, dan diskon mda tanjung sang san aya slot tanjunghilir, yang sah masyarakattengah, sebagian wilayah blok kelurahan bangka belitung lautdan sebagian wilayah bloktanjunghulu sub zona pw yang merupakan sub zona pariwisata budaya pengembangan sub zona sebagian wilayah hektar apbn, apbd kemenpar, pariwisata budaya: blok kota, dan dis keporapa kawasan kampung beting, kelurahan sumber lain kota, dan anna pemakaman raja pontianak. tambelansampit, ang sah masyarakat peningkatan sub zona pariwisata sebagian wilayah apbn, apbd kemenpar, budaya blok kota, dan dis keporapa kelurahan sumber lain kota, dan dalambugis, blok yang sah masyarakat sebagian wilayah kelurahan tanjunghilir, dan blok sebagian wilayah kelurahan batulayang sub zona pw yang merupakan sub zona pariwisata buatan pengembangan sub zona blok hektar apbn, apbd kemenpar, pariwisata buatan sebagian wilayah kota, dan dis keporapa kelurahan sumber lain kota, dan acara dan angsa masyarakat peningkatan sub zona pariwisata sebagian wilayah apbn, apbd kemenpar, buatan kelurahan kota, dan dis keporapa parittokaya, blok sumber lain kota, dan sebagian yang sah masyarakat wilayah kelurahan sungaibangkong, . .ungaibeliung, dan blok sebagian wilayah kelurahan batulayang zona yang merupakan zona pertahanandan keamanan peningkatan fungsi dan kualitas sebagian wilayah apbn dan kementerian dna prasarana sarana tni ad: blok apbd kota pertahanan pemadam xii tpr kelurahan kemenyan) tanjungpura, tengah, sebagian dan tni oditurat jendral tni wilayah blok pontianak, kelurahan kodim benuamelayu komando rayon militer, darat, blok padam gudpalrah tpr xii. sebagian wilayah kelurahan batulayang, dan setiap kecamatan peningkatan fungsi dan kualitas blok sebagian apbn dan kemenyan dna prasarana sarana tni (lanal) wilayah apbd kota dan tni sungaijawi luar peningkatan fungsi dan kualitas blok apbn dan polri tea prasarana sarana polisi: sebagian wilayah apbd kota polisi daerah kalimantan kelurahan barat, acara dan polisi resort kota pontianak, sebagian wilayah polisi perairan, kelurahan polisi sektor. parittokaya, blok indikasi program sumber mona tar sebagian wilayah kelurahan siantan hilir, dan setiap kecamatan sub zona pe yang merupakan sub zona fasilitas penyimpanan minyak bumi pengembangan dan peningkatan blok sebagian hektar apbn, apbd semen www kuantitas dan kualitas depo wilayah prov, apbd esdm, pt. bahan bakar minyak kelurahan kota, dan pertamina, sungaijawi luar, sumber lain desde blok sebagian yang sah prov, dan wilayah masyarakat pengembangan dan peningkatan kelurahan apbn, apbd semen www kuantitas dan kualitas depo siantan hilir, prov, apbd esdm, pt. bahan bakar gas blok meliputi kota, dan pertamina, sebagian wilayah sumber lain desde kelurahan yang sah prov, dan batulayang, dan masyarakat blok sebagian wilayah kelurahan batulayang pengembangan dan peningkatan menyebar apbn dan pt. dna dea dea men stasiun pengisian bahan bakar sumber lain pertamina sep ppp masyarakat sub zona pe yang merupakan sub zona pembangkit tenaga listrik pengembangan dan peningkatan blok sebagian hektar apbn, apbd semen dna pena dna dea pembangkit tenaga listrik wilayah prov, apbd esdm, pt. siantan hilir sumber lain desde indikasi program sumber oran panai tas eat masyarakat sub zona pe yang merupakan sub zona gardu induk ' ' pengembangan dan peningkatan blok sebagian apbn, apbd semen dna dna gardu induk siantan wilayah prov, apbd esdm, pt. kelurahan kota, dan pertamina, siantan hilir sumber lain desde yang sah prov, dan masyarakat pengembangan dan peningkatan sebagian wilayah apbn, apbd semen dna dna dan gardu induk cemara blok prov, apbd esdm, pt. kelurahan kota, dan pertamina, benuamelayu sumber lain desde darat yang sah prov, dan masyarakat ee. sub zona gardu distribusi pengembangan dan peningkatan menyebar dan apbn, apbd semen www www gardu distribusipengembangan dan peningkatan menyebar dan apbn, apbd semen vw www trafosub zona spam yang merupakan sub zona unit air baku dan unit produksi pengembangan dan peningkatan sebagianwilayah apbn, apbd semen oa. indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee \|2oan aon aoa ao2s soap anas prasarana pengambilan atau blok prov, apbd pupr, pengambilan penyadapan air: kelurahan kota, dan pupr prov, intake imam bonjol, benuamelayu sumber lain pupr kota, intake sungai jawi laut, blok yang sah dam, dan luar jeruji, sebagian wilayah masyarakat intake selat panjang, kelurahan intakepengembangan dan peningkatan sebagian wilayah apbn, apbd semen prasarana pengolah air baku blok prov, apbd pupr, menjadi air minum instalasi kelurahan kota, dan pupr prov, pengolahan air minum: benuamelayu sumber lain pupr kota, ipa imam bonjol, laut, blok yang sah dam, dan ipa sungai jawi luar jeruji, sebagian wilayah masyarakat ipa selat panjang, kelurahan ipasub zona spam yang merupakan sub zona unit distribusimenyebar dan apbn, apbd semen prasarana bangunan penampung seimbang untuk prov, apbd pupr, air minum (reservoar) melayani seluruh kota, dan pupr prov, blok sumber lain pupr kota, yang sah dam, dan masyarakat pengembangan dan peningkatan zona rth, zona apbd kota, pupr kota, ber sumur resapan tanah dangkal zona spu, dan dan sumber dan zona lainyangsah masyarakat pengembangan dan peningkatan zona zona kt, apbd kota, pupr kota, sumur resapan tanah dalam zona dan zona dan sumber dan lainyangsah masyarakat pengembangan dan peningkatan sebagian wilayah hektar apbn, apbd semen kolam tandon kolam blok prov, apbd pupr, retensi,dan atau kolam detensi kelurahan kota, dan pupr prov, bangka belitung sumber lain pupr kota, darat, sebagian yang sah dan wilayah blok masyarakat kelurahan banjir darat, sebagian wilayah blok kelurahan pallida, dan blok sebagian wilayah kelurahan siantan hulu pengembangan dan peningkatan menyebar dan apbn, apbd semen dam pengendali, dam penahan, seimbang untuk prov, apbd pupr, dan pengendali jurang (fully plug) melayani seluruh kota, dan pupr prov, tia sungai dan atau sumberlain pupr kota, indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee \|2oan aon aoa ao2s soap anas man masyarakat sub zona spal yang merupakan sub zona spal setempat pengembangan dan peningkatan zona zona apbn, apbd semen sistem pembuangan limbah zona kt, zona prov, apbd pupr, setempat (jamban individual dan spu, dan zona kota, dan pupr prov, tangki septik bersama) yang belum sumber lain pupr kota, memiliki spal yang sah dan terpusat masyarakat sub zona spal yang merupakan sub zona spal terpusat pengembangan dan peningkatan zona zona apbn, apbd semen pengolahan dan pembuangan air zona kt, zona prov, apbd pupr, limbah skala kawasan spu, zona kota, dan pupr prov, zona pg, dan sumber lain pupr kota, zona yang sah dan masyarakat pengembangan dan peningkatan sebagian wilayah apbn, apbd semen pengolahan dan pembuangan air blok prov, apbd pupr, limbah skala kota (ipa dan plt) kelurahan banjir kota, dan pupr prov, darat, blok sumber lain pupr kota, sebagian wilayah yang sah dan kelurahan masyarakat siantan hulu, dan blok sebagian wilayah kelurahan siantan hilir dan sebagian wilayah kelurahan batulayang, dan sebagian wilayahrencana detail tata ruangkepala daeraharingan jalan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan tercantum dalamjaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jalan yang menghubungkan antar persil yang tersebar merata dan seimbang seluruh blok. jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder, dan kolektor sekunder dapat dimanfaatkan sebagai jaringan jalan untuk bus rapid transit. jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan tujuanjalur pejalan kakijalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan tujuan untuk memfasilitasi pergerakan sepeda dari satu tempat tempat lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan bersepeda. jalur sepedaterminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: indikasi program sumber monas tag ats blok kelurahan paritmayor pembangunan dan peningkatan pusat zona apbd kota, dinas tps zona zona kt, dan sumber lingkungan zona spu, zona lain yang sah hidup dlh) zona pg, dan kota dan zona masyarakat pengembangan dan peningkatan zona zona apbn, apbd semen tps dengan prinsippengembangan dan peningkatan blok sebagian hektar apbn, apbd semen tpa sampah batulayang wilayah prov, apbd pupr, dlh kelurahan kota, dan prov, dlh batulayang sumber lain kota, dan bangsa masyarakat zona rth yang merupakan zona ruang terbuka non hijau pengembangan dan peningkatan menyebar dan apbn, apbd semen rth seimbang zona prov, apbd pupr, zona zona kota, dan dprk prov, kt, zona spu, sumber lain dprk kota, zona zona pg, yang sah dan dan zona masyarakat zona yang merupakan zona sektor informal pengembangan dan zona zona apbn, apbd kemenag, peningkatansektor informal zona kt, zona kota, dan diskon mda spu, zona sumber lain kota, dan zona pg, dan yang sah masyarakat zona indikasi program sumber yaa besaran pendanaan pelaksana pee l2oan 20an haag 2o2s zona teb yang merupakan zona tempat evakuasi bencana pengembangan dan peningkatan zona dan apbn, apbd bnpb, bpbd tempat evakuasi sementara zona spu prov, apbd prov, bpbd kota, dan kota, dan sumber lain masyarakat ang sah pengembangan dan peningkatan zona dan apbn, apbd bnpb, bpbd tempat evakuasi akhir zona spu prov, apbd prov, bpbd kota, dan kota, dan sumber lain masyarakat ang sah zona yang merupakan sub zona campuran perumahan dengan perdagangan dan jasa ''' pengembangan sub zona blok hektar apbn, apbd semen campuran perumahan dengan sebagian wilayah prov, apbd pupr, perdagangan dan jasa kelurahan kota, dan dprk prov, acara dan sumber lain dprk kota, sam ser eerppttt kelurahan masyarakat peningkatan sub zona campuran parittokaya, serta apbn, apbd semen perumahan dengan perdagangan sebagian wilayah prov, apbd pupr, dan jasa blok kota, dan dprk prov, kelurahan banjir sumber lain dprk kota, laut yang sah dan masyarakat perwujudan sub bwpprioritas perwujudandisubbwp1 penyusunan rtl koridor sebagian wilayah apbn, apbd semen bundaran kota baru blok prov, apbd pupr, kelurahan kota, dan pupr prov, mariana dan blok sumber lain pupr kota, sebagian ang sah dan indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s ayah masyarakt pelestarian dan peningkatan kelurahan apbn, apbd semen kualitas keindahan beranda sungaijawi prov, apbd pupr, utama kota rtl koridor dalam dan kota, dan pupr prov, bundaran kota baru sebagian wilayah sumber lain pupr kota, kelurahan yang sah dan sungajjawi luar masyarakat penyusunan rtl koridor jalan sebagian wilayah apbn, apbd semen tanjung pura dan sekitarnya blok prov, apbd pupr, kelurahan kota, dan pupr prov, tengahdaratsekip, apbn, apbd semen uas perdagangan dan jasa terpadu, sebagian wilayah prov, apbd pupr, serta peningkatan prasarana blok kota, dan pupr prov, kawasan koridor jalan tanjung kelurahan sumber lain pupr kota, pura dan sekitarnya benuamelayu yang sah dan darat, dan masyarakat sebagian wilayah blok kelurahan benuamelayu laut penyusunan rtl koridor jalan sebagian wilayah apbn, apbd semen gajah mada blok prov, apbd pupr, kelurahan kota, dan pupr prov, daratsekip dan sumber lain pupr kota, sebagian wilayah yang sah dan blok masyarakat dan kuliner koridor jalan gajah benuamelayu prov, apbd pupr, indikasi program sumber prioritas lokasi besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s mada darat kota, dan pupr prov, sumber lain pupr kota, yang sah dan masyarakat penyusunan rtl kampung sebagian wilayah apbn, apbd semen beting blok prov, apbd pupr,lestarian kawasan kelurahan apbn, apbd semen bersejarah kampung beting dalambugis, dan prov, apbd pupr, sebagian wilayah kota, dan pupr prov, blok sumber lain pupr kota, kelurahan yang sah dan tanjunghilir masyarakat penyusunan rtl koridor jalan sebagian wilayah apbn, apbd semen tanjung raya (rs yari yari blok prov, apbd pupr, dan sekitarnya)dalambugis, prov, apbd pupr, serta peningkatan prasarana sebagian wilayah kota, dan pupr prov, kawasan koridor jalan tanjung blok sumber lain pupr kota, raya (rs yari yari dan kelurahan yang sah dan sekitarnya) saigon, dan masyarakat sebagian wilayah blok kelurahan banjar serapyusunan rtl kawasan sebagian wilayah apbn, apbd semen siantan kelurahan prov, apbd pupr, siantan tengah kota, dan pupr prov, dan blok sumber lain pupr kota, sebagian wilayah yang sah dan kelurahan masyarakat peningkatan kualitas siantan hilir apbn, apbd semen perdagangan dan jasa terpadu, prov, apbd pupr, serta peningkatan prasarana kota, dan pupr prov, kawasan kawasan siantan sumber lain pupr kota, yang sah dan masyarakat perwujudandisubbwp2 penyusunan rtl koridor jalan sebagian wilayah apbn, apbd semen ahmad yani blok prov, apbd pupr, kelurahan banjir kota, dan pupr prov, lautbangka belitung apbn, apbd semen ann dna koridor beranda kota bagian laut, sebagian prov, apbd pupr, timur koridor jalan ahmad yani wilayah blok kota, dan pupr prov, kelurahan sumber lain pupr kota, bangka belitung yang sah dan darat, dan masyarakat sebagian wilayah blok kelurahan banjir darat, dengan tema penanganan peningkatan kualitas indikasi program sumber prioritas lokasi besaran pendanaan pelaksana pee keindahan koridor beranda kota bagian timur penyusunan rtl koridor jalan sebagian wilayah apbn, apbd semen sei raya dalam blok prov, apbd pupr, kelurahan kota, dan pupr prov, bangka belitung sumber lain pupr kota, darat yang sah dan masyarakat peningkatan keterpaduan zona apbn, apbd semen perbatasan kabupaten kota prov, apbd pupr, koridor jalan sei raya dalamprof. yamin wilayah prov, apbd pupr, kelurahan kota, dan pupr prov, sungaibangkong, sumber lain pupr kota, blok sebagian yang sah dbagian sungaibangkong, prov, apbd pupr, tengah koridor jalan prof. blok sebagian kota, dan pupr prov, yamin wilayah sumber lain pupr kota, kelurahan yang sah dan acara, dan masyarakat20an haag 2o2s kotabaru penyusunan rtl pasar harapan sebagian wilayah apbn, apbd semen jaya dan sekitarnya kelurahan prov, apbd pupr, sungaibangkong kota, dan pupr prov, dankotabaru apbn, apbd semen koridor beranda kota bagian prov, apbd pupr, tengah pasar harapan jaya dan kota, dan pupr prov, sekitarnya sumber lain pupr kota, yang sah dan masyarakat perwujudandisubbwp4 penyusunan rtl skip pgri blok sebagian apbn, apbd semen pontianak dan sekitarnya wilayah prov, apbd pupr, kelurahan kota, dan pupr prov, sungajjawi sumber lain pupr kota, yang sah dan masyarakat pengembangan baru pendidikan apbn, apbd semen tinggi dan jasa rekreasi skip pgri prov, apbd pupr, pontianak dan sekitarnyakaret wilayah prov, apbd pupr, kelurahan kota, dan pupr prov, sungajjawi sumber lain pupr kota, dalammbangunan baru prasarana kelurahan apbn, apbd semen sarana lingkungan hunian pallida, blok prov, apbd pupr, koridor jalan karet sebagian wilayah kota, dan pupr prov, kelurahan sumber lain pupr kota, sungaibeliung yang sah dan dan blok masyarakat sebagian wilayah kelurahan sungaibeliung penyusunan rtl koridor blok apbn, apbd semen sungai jawi sebagian wilayah prov, apbd pupr, kelurahan kota, dan pupr prov, sungajjawi sumber lain pupr kota, dalam dan yang sah dan sebagian wilayah masyarakat peningkatan kualitas keindahan kelurahan apbn, apbd semen koridor lintas kota kawasan sungaijawi luar, prov, apbd pupr, pelabuhan dan pergudangan blok sebagian kota, dan pupr prov, koridor sungai jawi wilayah sumber lain pupr kota, kelurahan yang sah dan sungaijawi masyarakat dalam, blok sebagian wilayah kelurahan sungajjawi dalam, dan blok sebagian wilayah kelurahan sungajjawi dalam perwujudandisubbwp5 indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s penyusunan rtl pasar teratai blok sebagian apbn, apbd semenpelabuhan apbn, apbd semen baru dan pergudangan pasar prov, apbd pupr, teratai dan sekitarnya kota, dan pupr prov, sumber lain pupr kota, yang sah dan masyarakat tan penyusunan rtl universitas blok sebagian apbn, apbd semen panca baktisarana apbn, apbd semen pelayanan umum bagian barat prov, apbd pupr, universitas panca bakti dan kota, dan pupr prov, sekitarnya sumber lain pupr kota, yang sah dan masyarakat penyusunan rtl pasar nipah blok sebagian apbn, apbd semen kuning dan sekitarnya wilayah prov, apbd pupr, kelurahan kota, dan pupr prov, sungaibeliung sumber lain pupr kota, yang sah dan masyarakat pen men bam bam pusat pelayanan kegiatan prov, apbd pupr, ai a35 indikasi program sumber hai tas pergudangan kota pasar nipah kota, dan pupr prov, kuning dan sekitarnya sumber lain pupr kota, yang sah dan masyarakat perwujudan subbox6 penyusunan rtl tepian sungai blok sebagian apbn, apbd semen siantan selat panjang wilayah prov, apbd pupr, kelurahan kota, dan pupr prov, siantan hulu dan sumber lain pupr kota, itepian siantan hulu prov, apbd pupr, sungai siantan selat panjang kota, dan pupr prov, sumber lain pupr kota, yang sah dan masyarakat penyusunan rtl koridor jl. blok sebagian apbn, apbd semen budi utomo dan sekitarnya wilayah prov, apbd pupr, kelurahan kota, dan pupr prov, siantan hulu, sumber lain pupr kota, blok sebagian yang sah dan wilayah masyarakat pengembangan baru koridor kelurahan apbn, apbd semen kreatif terpadu hortikultura (lidah siantan tengah prov, apbd pupr, buaya, pepaya, dan sebagainya) blok sebagian kota, dan pupr prov, koridor jl. budi utomo dan wilayah sumber lain pupr kota, sekitarnya kelurahan yang sah dan siantan hilir, dan masyarakat blok sebagian wilayah kelurahan terminal penumpang tipe batu layang blok kelurahan batu layang, dan terminal penumpang tipe di: blok kelurahan siantan tengah, blok kelurahan kotabaru, blok kelurahan sungai jawi dalam, blok kelurahan pal lima: dan blok kelurahan sungai beliung. jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan tujuan meningkatkan keterkaitan dengan sistem perkotaan pulau kalimantan dan keterkaitan antar rencana pengembangan pusat pelayananpada huruf terdiri atas: jaringan jalur kereta api antar rupakan merupakan jalur ganda kereta api antarkota lintas selatan pulau kalimantan bagian barat yang menghubungkan sanggau pontianak mempawah yang melalui kelurahan siantan hulu, kelurahan siantan tengah, kelurahan siantan hilir dan kelurahan batu layang. jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jalur ganda kereta api perkotaan atau jalur rel kereta api ringan untuk lintas rel terpadu terdiri atas: jalur utama meliputi: jalur selatan sungai kapuas ditetapkan jalan adi sucipto, jalan imam bonjol, jalan tanjung pura, jalan pak kasih, dan jalan komodor yos sudarso, dan jalur utara sungai kapuas ditetapkan jalan gusti situs mahmud dan jalan khatulistiwa: indikasi program sumber prioritas lokasi besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s santan hilir perwujudandisubbwp7 penyusunan rtl tugu blok sebagian apbn, apbd semen khatulistiwa dan sekitarnya wilayah prov, apbd pupr, kelurahan kota, dan pupr prov, siantan hilir dan sumber lain pupr kota, blok sebagian yang sah dan wilayah masyarakat pelestarian dan peningkatan kelurahan apbn, apbd semen keindahan identitas kota batulayang prov, apbd pupr, khatulistiwa tugu khatulistiwa kota, dan pupr prov, dan sekitarnya sumber lain pupr kota, yang sah dan masyarakat perwujudandisubbwp8 penyusunan rtl pasar anggrek sebagian wilayah apbn, apbd semen dan sekitarnya blok prov, apbd pupr, kelurahan kota, dan pupr prov, tanjunghilir dantanjunghulu prov, apbd pupr, serta peningkatan prasarana kota, dan pupr prov, kawasan pasar anggrek dan sumber lain pupr kota, sekitarnya yang sah dan masyarakat penyusunan rtl tepian air sebagian wilayah apbn, apbd semen saigon dan sekitarnya blok prov, apbd pupr, kelurahan banjar kota, dan pupr prov, serapan sumber lain pupr kota, yang sah dan waktu pelaksanaan indikasi program sumber layar) prioritas besaran pendanaan pelaksana gaya \|2oan aon aoa ao2s soap anas nan masyarakt penataan lingkungan tepi air apbn, apbd semen tepian air saigon dan sekitarnya prov, apbd pupr, kota, dan pupr prov, sumber lain pupr kota, yang sah dan masyarakat walikota pontianak, ttd edi rusdi kantong lampiran xvketentuan intensitas pemanfaatan ruang kota pontianak kode kdb klb perlindungan sempadan sungai setempat perumahan perumahan kepadatan tinggi: perumahan vertikal 40y0 tinggi (kdb max lantai perumahan vertikal 40y0 sedang (kdb lantai perumahan tapak (luas persil m?) kode kdb klb o.kolom amanat warna team zona sedang: perumahan vertikal sedang (kdb lantai perumahan tapak (luas persil m?) rendah jasa skala pelayanan kota skala sub bwp perkantoran perkantoran 40y0 60y0 pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan kota umum umum skala kota spu sarana pelayanan umum skala kecamatan spu sarana pelayanan umum skala kelurahan umum skala industri amma menengah pemaparan peranan foliata ane kan bahan gunakan mangga mangga denannggi pena terbuka non hijau hijau pena tempat temparpemprsaan near kode kdb klb ptl zona pembangkit ptl pembangkit listrik listrik tw2 (rammatauaan soe\| ojo zona pertahanan pertahanan dan 40y0 40y0 dan keamanan keamanan jena transportasi (tansportat ena ara zona campuran perumahan dan perdagangan jasa walikota pontianak, ttd edi rusdi kantong aio medio mmolg. el. asinan kec siantan peta ketentuan khusus hilir cagar budaya pontianak utara skala os6 saman. . kel. oa) kilometer batulayang jas kasi misa sapi mana kti saturn vorkian good ega nan wi) diagram lokasi lan sol ja" sea meki ace ta. pem kel. kane tag nn" sia ebi aan down rs) mere? garbeliung, thi mai luas1 yama cetakan yet. yan udi let akta tea keterangan in) nan sha kan dapati tanam cx. era ibukota pemerintahan batas perencanaan gajah lf2 @#urutan kabupaten lead kec. sang kata gn ibukota kecamatan batas sub bwp you bai yup dadakan ibukota kelurahan batas blok anak sop abi kam batas administrasi jalan bra lng maa, lagu nak) depths kecamatan eei bawah jalan sin pena batas kelurahan mana, sasaran san ngan sang anni ham tam taman bana uan, perairan aaa erat tab meinlungnbin senferaja kek kpa unik kel naa ketentuan khusus zona cagar budaya pali saya karna ban rencana pola ruang six anak retak ay, kawasan lindung nen papan nge dami aan merah ton pan (rem lindung spiritual dan kearifan lokal panahan na nrp rena lan kawasan budidaya men ayi plan 1iana kkg perdagangan dan jasa selalu kota nek sanga por conan pensaaapanyarn kaa tan, nja sia aan wii peranan ular upk nya kelas saison: bim spu kain kecamatan kacanya fra spu kata kelurahan kan (as) dis kpk label pan mat (wa) wisata buatan anti pe: yan fan (wear) wisata budaya onta nak nx. tan aan area ketentuan khusus ota aja kanan nia cagar budaya plan ana pan abe plan "p3 nis ban uang mana petasan koda kohesi penjelasan teknik pengaturan zonasi lunas naa kl) (re (pen era kotabaru ay: las ope arit kaya.\| ana kep ann iain lee kesan yo) opera man kel. atu. banjir pa . je, (pahat atkeryeltag nenuhnnan vila4 peta dasar yan peta tematik yang tokoh terkorosi dari mea badan informasi geospasial big), tahun pengolahan data tahun desa singa berita acara am b tentang penegasan walikota pontianak, edi rusdi kantong logo0 oo0d me000 pemerintah kota pontianak j5.ec. jeng peta ketentuan khusus pontianak kei aan utara sian skala sati hulu bei batulayang wa" kes yaa bistum aid grid geografis dan grid utm boris bare sin h prapatan,, tani citra kel. . ah" beliung. pra ogan af4 dat wap (el. dan lena maa nk, atan hem el, yaya tengah, ibukota pemerintahan batas perencanaan eau lam jln tan matan kar ibukota kabupaten batas dwp neemt pers mea emo aaa mangan ane pontianak kel. drs, lela asa naa batasadmmstrasi jalan barat ngarai lan ntt noni kabah lasi brp pen balas kecamatan mei badan jalan koe sat dalai lmi kan jan kuya bata kombatan ptn taka deng en rata pan snn tua teman garis pantai kel. petra la, akan) tag yan ap, ana naa cnn "yaa ketentuan khusus zona cagar budaya palma p sungallanj exa aga penghulu, rencana pola uang fpdanyya dan gan aaa ann kec cipt) lindung combat ya, ikat anu air, sempadan sungai non yng xl. pp, a3 sendi knp ran anta nak . lindung spiritual dan kearifan lokal ima kan saya rimba kota nana" sa, bhi sa (anna tik gan (ii taman kota gan kan tenatoamskong sea kep sb orang boga ka: pepaya tot bin sao taman kelurahan lsn oles ay, imo ada span (anis taman ppl ket year roa kan pan kawasan budidaya pkp ont pra talang ya uda rapor r3) rumah kepadatan tinggi kawasan anctwntri lsn, were mn, sa, (rei rumah kepadatan sedang p3) hortikultura ppl pen cpu, tkr yah kak gdp ikan perdagangan dan jasa skala kota w3! wisata buatan kotabaru sang sus spu skala kelurahan mei perumahan dan perdagangannya penata (aan pes spu sholat pendek mmo area ketentuan khusus ayo par uap kawanan kesatamutari operations penerbangan ie. pas yan pegiat teka penjatahan teknik pengaturan zonasi ppi der pbl sip kpr penuaan ma mak kab. klik badan informasi gooepasil dic) tahun kan peter iln menilik pontianak kubu raya lara dasi koba pontianak dengan kab, kuburan sebagian masi beradat indikatif dan anggara dalam proses panyepakatani sesuai dangan berita acara o2 pem bro1a, tentang penugasan tenggara saban walikota pontianak, nw edi rusdi kantong an7odd moo00 mg000 3mono0 meno0 pemerintah kota pontianak provinsi kalimantan barat lampiran xxi pontianak kec. siantan peta ketentuan khusus hilir pertahanan dan keamanan petani utara aan siantar skala daa kel. hulu batulayang lg. mma caogrua dan gim zone bika, paw nan ys1 san om ran tora, san tmn, ja: sian kaban aan. nya kai ak! vif magna las rn: sungerbejung ank aal pasar ana pena pan ta pa. tah aan uya tea ana, bag fara pan keterangan ses hyalina aa tanya ngga ibukota pemerintahan batas perencanaan aan umjayaa aka mena lk. ibukota kabupaten batas bwp kec. vip ibukota kecamatan batas sub bwp arta tan ng par tea sea ff, sea pontianak kan, nas ana ibukota kelurahan batas blok barat ingaijawi nen3o, tam batas administrasi jalan ann age ana aprinofeat natuna batas kecamatan ribbei badan jalan men tg3 aan saath lan nee nas ketik perairan pasangan tpa et, ditengah. pinta bri aja ganti yan a6: tan ld. papa aan (ah tanur hulu garis pantai make sas pon pallida kaa ketentuan khusus zona cagar budaya do lan lea rencana pola ruang kat, (aan kaa ane kawasan budidaya hara cena pom nak area ketentuan khusus sungai kp, pertahanan dan keamanan bak tan nba pma aa, galon pep aa, sn tayo men png tang ttl rda: adem tni apa lan mana naa yan kel. her ppn fan 32k pontianak banjir seiten6 panennya penahan kode lotus ming patut goa. papa (rasa ftalat lng ten kotabaru parittokayasyge nkb2 jet rap ang nn pas men kel. tenggara kok latar "an: sah eta jean sumbar pata dan riw peta: sa" citra satelit resolusi tinggi srt) world view akuisisi tahun kab 1b4 oi danar dan ternate yang benak dik: geospasial png), obituari pengolahan data tahu kuburnya tg, pena gmnarnn kolom pontiktah dngan kab. kuburnya wobigkan buih barat idr dar alur rasa panyepahakan penjual bangga egi acak pom btn ang ern tangan walikota pontianak, anm edi rusdi kantong nodo me000 jalur penghubung meliputi: penghubung jalur selatan dan jalur utara ditetapkan jalan sultan hamid jalan perintis kemerdekaan), jalur penghubung stasiun bawang ditetapkan jalan ya' saran, jalur tengah ditetapkan jalan diponegoro, jalan gusti sulung belakang, jalan sultan abdurrahman, jalan sultan sjahrir, dan jalan prof. yamin, jalur barat ditetapkan jalan hasanuddin, jalan h.r.a. rachman, dan jalan husein hamzah: dan jalur penghubung barat tengah ditetapkan jalan ampera, jalur penghubung lainnya meliputi jalur rsud jalan sei raya dalam, jalan ahmad yani, jalan oktober, jalan budi utomo, dan jalur saigon jalan tanjung raya ii. stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf berupa stasiun penumpang sedang berada blok kelurahan tengah, blok kelurahan benua melayu laut, blok kelurahan siantan tengah, blok kelurahan sungai jawi luar, blok kelurahan banjir laut, blok kelurahan bangka belitung laut, blok kelurahan acara, blok kelurahan kotabaru, blok kelurahan sungaijawi dalam, blok kelurahan pal lima, blok kelurahan sungaijawi luar, blok kelurahan sungai beliung, blok kelurahan siantan hulu, blok kelurahan siantan hilir, blok kelurahan batulayang, blok kelurahan tanjung hulu dan blok kelurahan parit mayor. jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pelabuhan sungai, alur pelayaran, dan lintas penyeberangan. pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pelabuhan atau dermaga sungai terdiri atas: pelabuhan pengumpul badan hadi blok dan pelabuhan pengumpul siantan blok alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan alur pelayaran kelas meliputi: alur pelayaran sungai kapuas dan sungai landak yang menghubungkan wilayah dalam kota pontianak, dan alur pelayaran sungai kapuas dan sungai landak yang menghubungkan kota pontianak dengan wilayah kabupaten kota provinsi kalimantan barat kota yang menghubungkan pelabuhan badan hadi dengan pelabuhan sungai lainnya, dan lintas penyeberangan dalam kota yang menghubungkan pelabuhan badan hadi dengan pelabuhan siantan. rencanautama, pelabuhan pengumpan lokal: dan terminal khusus. pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pelabuhan utama dikira blok dan pelabuhan utama nipah kuning blok pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada huruf pelabuhan sheng hie blok terminal khusus sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pelabuhan perikanan meliputi pangkalan pendaratan ikan ppi) sungai jawi blok dan ppi pontianak blok pangkalan tni al blok cc. pangkalan depo bbm blok blok dan blok dermaga kesatuan pengamanan laut dan pantai blok dermaga bea dan cukai blok dermaga distrik navigasi kelas iii blok dermaga wisata tugu khatulistiwa blok dan dermaga wisata blok dan blok alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan alur pelayaran masuk pelabuhan utama dikira, pelabuhan utama nipah kuning, pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, pelabuhan untuk kegiatan perikanan, dan atau pelabuhan lainnya kota pontianak. rencana jaringan transportasi kota pontianak sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga digambarkan dalam peta rencana jaringan transportditetapkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah cukup dan menyediakan akses berbagai jenis energi bagi masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang. rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud padapipa gas transmisi merupakan bagian dari jaringan pipa gas transmisi natuna pontianak palangkaraya, dan jaringan pipa gas distribusi ditetapkan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekundernya berupa pembangkit listrik tenaga diesel dan atau pembangkit listrik tenaga gas siantan blok jaringan transmisi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan tinggi siantan tayan ditetapkan blok kelurahan siantan hulu, kelurahan siantan tengah, dan kelurahan siantan hilir, blok kelurahan siantan hilir, blok kelurahan batulayang, blok kelurahan batu layang, serta blok kelurahan siantan hilir dan kelurahan batu layang, dan jaringan distribusi tenaga listrik yang terdiri atas: saluran kabel tegangan menengah skt) ruang dalam bumi ditetapkan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder dan kolektor sekunder, saluran kabel tegangan rendah skor) ruang dalam bumi ditetapkan jaringan jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder sebagaimana, gardu induk siantan blok gardu distribusi tersebar merata seluruh bwp, dan bravo step blok blok blok dan blok rencana jaringan energi kota pontianak sebagaimana dimaksud dalam bagian keempat digambarkan dalam peta rencana jaringan energditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan komunikasi baik nasional maupun internasional. rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: jaringan tetap, jaringan bergerak terestrial, cc. jaringan bergerak seluler, dan jaringan bergerak satelit. jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: jaringan serat optik ditetapkan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, jaringan jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder untuk melayani seluruh blok, dan stasiun telepon tomat sto) ditetapkan menyebar dan seimbang untuk melayani seluruh blok. jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi jaringan radio ranking dan radio panggil untuk umum ditetapkan menyebar dan seimbang untuk melayani seluruh blok. jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: menara base transceiver station mandiri dan menara base transceiver station bersama ditetapkan menyebar dan seimbang untuk melayani seluruh blokdiatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan stasiun transmisi ditetapkan menyebar dan seimbang melayani seluruh blok. jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada huruf berupa stasiun bumi blok rencana jaringan telekomunikasi kota pontianak sebagaimana dimaksud dalam bagian kelima digambarkan dalam peta rencana jaringan telekomunik kota ini. bagian keenam rencana jaringan air minum rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas penyediaan air minum bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi, serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan. rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud padaterdiri atas: unit air baku berupa bangunan pengambilan air (intake) dan unit produksi berupa instalasi produksi ditetapkan blok blok blok dan blok unit distribusi air minum meliputi: jaringan pipa distribusi utama ditetapkan jalan komodor yos sudarso, jalan hasanuddin, jalan k.h. wahid hasyim, jalan ahmad yani, jalan veteran, jalan pahlawan, jalan imam bonjol, jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, dan jaringan jalan lokal primer, jaringan pipa distribusi pembawa atau distribusi sekunder ditetapkan jalan pahlawan, jalan veteran, jalan gajah mada, jalan ahmad yani, jalan hos. coro amino, jalan tanjung raya, jalan gusti situs mahmud, jalan selat sunda, jalan sawo, jalan ali anyang, jalan muhammad johor, jalan ya' saran, jalan tanjung raya ii, jalan tani, jalan komodor yos sudarso, jalan karet, jalan tangani ahmad, jalan husein hamzah, jalan dr. wahidin sudirohusodo, jalan ampera, jalan prof. yamin, jalan dr. sutomo, jalan parit. husin ii, jalan oktober, jalan budi utomo, jalan selat panjang, jalan kebangkitan nasional, jalan khatulistiwa, jalan panca bhakti, jalan sungai raya dalam, jalan sungai malaya,, dan jaringan pipa distribusi pembagi atau distribusi tersier ditetapkan, cc. unit pelayanan air minum meliputi: jaringan pipa pelayanan ditetapkan jaringan jalan lingkungan sekunder menyebar dan seimbang untuk melayani seluruh blok, sambungan rumah untuk melayani zona rth, zona zona zona kt, zona spu, zona kpi, zona pl, dan zona hidran umum untuk melayani zona rth, zona zona zona kt, zona spu, zona kpi, zona pl, dan zona dan hidran kebakaran untuk melayani zona rth, zona zona zona kt, zona spu, zona kpi, zona pl, dan zona jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sumur pompa berada zona yang merupakan sub zona perumahan kepadatan rendah. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jaringan air minum diatur dengan peraturan perundang undangan. rencana jaringan air minum kota pontianak digambarkan dalam peta rencana jaringan air minumujuh rencana jaringan drainase rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan tujuan untuk mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir. rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: saluran drainase induk primer, saluran drainase sekunder, dan saluran drainase tersier. saluran drainase induk primer sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan melalui saluran pembuangan utama pada sungai dan atau anak sungai dan atau kanal buatan di: sungai kapuas besar, sungai landak, sungai kapuas kecil, sungai raya, sungai kapitan, sungai jenggot, sungai nipah kuning, sungai parit jawi, sungai seok, sungai beliung, sungai selamat, sungai kuning, sungai durhaka, sungai pandan, parit banjir, parit besar, parit kaya, parit bangka, parit haji husin, parit batang, parit daeng lambiek, parit jepon, parit kongsi, parit langgar, parit mayor, parit pangeran pati, parit seperangkat, parit tempelan, parit wan bakar kapur, parit haji yusuf, parit jalil, parit norman, parit sungai kapuas, parit lokal, parit tengah, parit sungai jawi, parit sungai kakap, parit jawa, parit makmur, parit malaya, parit nanas, parit pangeran, parit sungai kuning,ii, dan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer dan arteri sekunder. saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan melalui saluran pembuangan kedua pada saluran buatan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan lokal sekundetahundetail tata ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota pontianak yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota pontianak. kota adalah daerah otonom yang terdiri atas kecamatan dan kelurta pontianak adalah daerah otonom yang berperan sebagai ibukota provinsi kalimantan barat dan berfungsi sebagai pusat kegiatan na. sub bwp adalah bagian dari bwp yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blokwilayah provinsi. saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan melalui saluran pembuangan ketiga jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan lokal sekunder untuk melayani seluruh blok. rencanaketentuan lebih lanjut mengenai rencana jaringan drainase diatur dengan peraturan perundang undangan. rencana jaringan drainase kota pontianak digambarkan dalam peta rencana jaringan drainaserencana pengelolaan air limbah rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan air limbah yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan, melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah, dan mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah. rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: spal setempat: spal terpusat, dan cc. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun b3). spal setempat sebagaimana dimaksud pada huruf berada zona dilengkapi pengolahan setempat, pengangkutan, dan jaringan instalasi pengolahan lumpur tinja. spal terpusat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: instalasi pengolahan air limbah kota, instalasi pengolahan air limbah skala permukiman atau kawasan tertentu: dan pipa induk, pipa artikulasi dan pipa persil. instalasi pengolahan air limbah kota sebagaimana dimaksud pada huruf menyebar dan seimbang zona r2. instalasi pengolahan air limbah skala permukiman atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf berada blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok ,dan blok jaringan pipa induk, pipa artikulasi, dan pipa persil sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan jaringan jalan pada zona zona zona kt, zona spu, zona kpi, zona pl, dan zona sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada huruf berada blok blok blok blok blok blok blok blok blok dan blok ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan air limbah diatur dengan peraturan perundang undangan. rencana pengelolaan air limbah kota pontianak sebagaimana dimaksud dalam bagian kedelapan digambarkan dalam peta rencana pengelolaan air limbah kota pontianak dengan menggunakan tingkat ketelitian sumber data skala (satu banding lima ribu)sementara, dan tempat pemrosesan akhir. tempat pemrosesan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf berupa tps dengan prinsip (tiga) yaitu reduce, reuse dan recycle berada di: blok blok blok blok blok blok blok dan blok blok blok blok dan blok blok blok blok dan blok blok blok dan blok blok dan blok blok blok dan blok dan blok blok blok dan blok tpa sebagaimana dimaksud pada huruf berupa tpa batu layang blok ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jaringan persamaan diatur dengan peraturan perundang undangan. rencana jaringan persamaan sebagaimana dimaksud dalam bagian kesembilan digambarkan dalam peta rencana jaringan persamabagian kesepuluh rencana jaringan prasarana lainnya rencana jaringan prasarana lainnyasultan hamid jalan perintis kemerdekaan), jalan panglima aim, jalan tanjung raya ii, jalan ya' saran, jalan imam bonjol, jalan ahmad yani, jalan daya nasional, jalan veteran, jalan sei raya dalam, jalan pattimura, jalan hasanuddin, jalan zainuddin, jalan pak kasih, jalan husein hamzah, jalan sutan sjahrir, jalan prof. yamin, jalan ampera, jalan komodor yos sudarso, jalan r.e. martadinata, jalan selat panjang, jalan oktober, jalan lapan, jalan gusti situs mahmud, jalan flora, jalan khatulistiwa, jalan budi utomo, dan jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, local sekunder. ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: tempat evakuasi sementara berada blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok dan blok dan tempat evakuasi akhir berada blok blok blok blok blok blok blok blok dan blok pengembangan jalur evakuasi bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. rencana jaringan prasarana lainnya kota pontianak sebagaimana dimaksud dalam bagian kesembilan digambarkan dalam peta rencana jalurxiii dimaksud merupakan bagian tidak yangkota pontianak ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai zona lindung dan zona budi daya secara berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. rencana pola ruang kota pontianak sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: rencana zona lindung, dan rencana zona budi daya. bagian kedua rencana zona lindung rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: zona lindung gambut, zona sempadan sungai, cc. zona ruang terbuka hijau, dan zona lindung spiritual dan kearifan lokal. zona lindung gambut sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan kriteria: gambut dengan ketebalan (tiga) meter atau lebih, plasma nutfah spesifik dan atau endemik, dan atau spesies yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, zona lindung gambut sebagaimana dimaksud pada seluas (empat ratus sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan) hektar ditetapkan blok blok blok dan blok zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf seluas sembilan puluh delapan koma tiga delapan) hektar ditetapkan daratan sepanjang tepian pada: sungai kapuas dan sungai landak ditetapkan berjarak (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, sungai jawi, sungai nipah kuning, sungai seok, sungai parit pangeran, sungai sayang, sungai malaya, sungai kunyit baru, parit perdana ditetapkan berjarak (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. peraturan lebih lanjut mengenai sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai peraturan perundang undangan. zona rth sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, pembersih udara, pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah dan pelestarian fungsi lingkungan. zona rth sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sub zona rth yang merupakan rimba kota, sub zona rth yang merupakan taman kota, cc. sub zona rth yang merupakan taman kecamatan, sub zona rth yang merupakan taman kelurahan, sub zona rth yang merupakan taman rw, sub zona rth yang merupakan taman rt, dan sub zona rth yang merupakan pemakaman. penyediaan rth publik direncanakan paling sedikit dari luas kawasan perkotaan yang disediakan secara bertahap dalam jangka waktu (dua puluh) tahun. pengembangan rth publik zona zona zona kt, zona spu, zona kpi, dan zona wajib untuk menyediakan rth publik paling sedikit (sepuluh) persen dari luas area yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. sub zona rth yang merupakan rimba kota sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan kriteria: vegetasi yang mengelompok, vegetasi tumbuh menyebar terpencar pencar dalam bentuk rumpun atau gerombolan gerombolan kecil dengan luas minimal (dua ribu lima ratus) meter persegi, dan atau cc. vegetasi berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, dan saluran dengan lebar jalur minimal (tiga puluh) meter. sub zona rth yang merupakan rimba kota sebagaimana dimaksud pada dengan luas (dua ratus delapan koma tujuh satu) hektar ditetapkan di: pendopo gubernur kalimantan barat blok arboreus blok cc. rencana hutan kota blok rencana hutan kota delta bekas sungai malaya blok rencana hutan kota blok hutan kota siantan hulu dan siantan hilir blok hutan kota pulau batulayang blok rencana hutan kota bukit reel blok dan rencana hutan kota kelurahan parit mayor blok sub zona rth yang merupakan taman kota sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas (dua ratus enam puluh satu koma dua empat) hektar ditetapkan blok blok blok blok blok blok blok dan blok sub zona rth yang merupakan taman kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas (sembilan koma empat tujuh) hektar ditetapkan blok blok blok blok blok blok dan blok sub zona rth yang merupakan taman kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas (tujuh belas koma enamkelurahan. sub zona rth yang merupakan taman sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas (dua koma delapan sembilan) hektar ditetapkanw. sub zona rth yang merupakan taman sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas (empat koma delapan tujuh) hektar ditetapkant. sub zona rth yang merupakan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan kriterisub zona rth yang merupakan pemakaman sebagaimana dimaksud pada dengan luas (sembilan puluh tujuh koma enam tujuh) hektar ditetapkan menyebar dan seimbang seluruh blok. zona lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan tujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, serta mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. zona lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan seluas (dua koma satu enam) hektar yang ditetapkan di: kawasan kampung beting dan masjid jami blok kelurahan dalam bugis, dan kawasan keraton hadiah blok kelurahan dalam bugis. bagian ketiga rencana zona budi daya rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: zona perumahan zona r), zona perdagangan dan jasa zona k): cc. zona perkantoran zona kt): zona sarana pelayanan umum zona spu), zona kawasan peruntukan industri zona kpi): zona pertanian (p), zona ruang terbuka non hijau (rth), zona tempat pemrosesan akhir (tpa), zona pembangkit tenaga listrik (ptl), zona pariwisata (w), zona pertahanan dan keamanan (hk), zona transportasi (tr), zona peruntukan lainnya (pl): dan zona campuran (c). zona sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sub zona yang merupakan sub zona perumahan kepadatan tinggi, sub zona yang merupakan sub zona perumahan kepadatan sedang, dan cc. sub zona yang merupakan sub zona perumahan kepadatan rendah. sub zona yang merupakan sub zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (empat ribu enam ratus tiga puluh tiga koma delapansedang sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (seribu dua puluh empat koma satu delaprendah sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (enam ratus dua puluh delapan koma sembilan delapan) hektar ditetapkan blok blok blok blok blok blok blok dan blok zona sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sub zona yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kota, danumahan. jaringan adalah satu kesatuan yang saling menghubungkan dan berada dalam pengaruh pelayanan dalam satu hubungan hierarklindung gambut adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hiyang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan. sub zona yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (tiga ratus delapan puluh tiga koma delapdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (seribu dua puluh tiga koma tiga limzona sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas (seratus empat puluh tiga koma sembillok blok blok zona spu sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sub zona spu yang merupakan sub zona spu skala kota, sub zona spu yang merupakan sub zona spu skala kecamatan, sub zona spu yang merupakan sub zona spu skala kelurahan, dan a2 sub zona spu yang merupakan sub zona spu skala rw. sub zona spu yang merupakan sub zona spu skala kota sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (dua ratus empat puluh delapan koma duacamatan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (sembilan puluh delapan koma enam satulurahan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (lima puluh tujuh koma lima puluhsebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (sembilan puluh sembilan koma delapan tiga) hektar ditetapkan menyebar dan seimbang seluruh bwp. zona peruntukan industri dengan kode kpi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sub zona yang merupakan sub zona kawasan industri, dan sub zona sim yang merupakan sub zona sentra industri kecil menengah. sub zona yang merupakan sub zona kawasan industri sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (seratus lima puluh empat koma dua dua) hektar ditetapkan blok blok blok f1, blok blok blok blok blok blok dan blok sub zona sim yang merupakan sub zona sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (sembilan belas koma satu) hektar ditetapkan blok dan zona pertanian dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa sub zona yang merupakan sub zona hortikultura dengan luas (tiga ratus tujuh puluh dua koma enam lima) hektar ditetapkan blok blok blok blok blok blok blok dan blok zona rth sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas (satu koma sembilan enam) hektarditetapkan blok blok blok blok blok blok blok blok blok dan blok zona tempat pemrosesan akhir dengan kode tpa sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas (tujuh belas koma sembilan delapan) hektar ditetapkan blok kelurahan batu layang. zona pembangkit listrik dengan kode ptl sebagaimana dimaksud dalam huruf seluas ditetapkan blok zona pariwisata dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sub zona yang merupakan sub zona pariwisata buatan, dan a4 sub zona yang merupakan sub zona pariwisata budaya. sub zona yang merupakan sub zona pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (sembilan koma tiga tujuh) hektar ditetapkan blok blok blok ,dan blok sub zona yang merupakan sub zona pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (tiga puluh enam koma lima dua) hektar ditetapkan blok blok blok blok dan blok zona pertahanan dan keamanan dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas sembilan koma dua sembilan) hektar terdiri atas: polisi militer kodam xii tanjungpura blok komando distrik militer blok koramil pontianak utara blok hubdat xii tpr blok komando daerah militer xii tpr babinminvetcad blok koramil pontianak selatan blok pangkalan utama tni xii blok koramil pontianak barat blok dan koramil pontianak timur blok zona transportasi dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas (seluas sembilan koma satu enam) hektar ditetapkan blok blok blok blok blok blok dan blok zona peruntukan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf berupa sub zona pl yang merupakan sub zona pergudangan dengan luas (seratus empat puluh koma sembilan tigdan blok zona campuran dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa sub zona yang merupakan sub zona perumahan dan perdagangan jasa dengan luas (enam belas koma empat delapan) hektar ditetapkan blok dan blok rencana pola ruang kota pontianak sebagaimana dimaksud dalam bab digambarkan dalam peta rencana polav dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bab viiditetapkan dengan dan atau melaksanakan revitalisasi sub bwp yang memiliki prioritas tinggi dibandingkan sub bwp lainnya. bagian kedua penetapan lokasi dan tema penanganan dan blok kawasan, pembangunan baru prasarana, sarana dan blok kawasan, dan atau pelestarian pelindungan blok kawasan. sub bwp dengan tema penanganan perbaikan prasarana, sarana dan blok kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan di: koridor jalan tanjung pura blok dan blok koridor jalan tanjung raya (rumah sakit yari dan sekitarnya) blok blok blok dan blok cc. tepian sungai pada kawasan siantan selat panjang blok dan blok dan tepian sungai pada kawasan saigon dan sekitarnya blok sub bwp dengan tema penanganan pengembangan kembali prasarana, sarana dan blok kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan di: koridor bundaran pelabuhan dan sekitarnya blok dan blok koridor jalan gajah mada dan sekitarnya blok dan blok koridor jalan tanjung pura, jalan adisutjipto dan sekitarnya blok dan blok kawasan pasar siantan blok dan blok koridor jalan ahmad yani blok blok blok dan blok koridor jalan prof. yamin blok blok blok dan blok pasar harapan jaya dan sekitarnya blok dan blok pasar teratai, universitas panca bakti dan sekitarnya blok koridor jalan kompos sudarso blok pasar dan terminal nipah kuning dan sekitarnya blok dan tugu khatulistiwa dan sekitarnya blok dan blok sub bwp dengan tema penanganan pembangunan baru prasarana, sarana dan blok kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan di: pasar anggrek dan sekitarnya blok blok dan blok koridor sei raya dalam blok koridor sungai jawi blok blok blok dan blok skip pgri pontianak dan sekitarnya blok a7 koridor jalan karet blok blok blok dan blok dan koridor jl. budi utomo dan sekitarnya blok blok blok blok dan blok sub bwp dengan tema penanganan pelestarian pelindungan blok kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan kampung beting dan sekitarnya blok blok dan blok ketentuan mengenai sub bwp yang diprioritaskan penanganannya lebih lanjut diatur sesuai dengan peraturan dan ketentuan. sub bwp prioritas kota pontianak sebagaimana dimaksud dalam bab digambarkan dalam peta sub bwp prioritastidak yang terpisahkan dari peraturan walikota inisub bwp prioritas. ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: indikasi program prioritas perwujudan rencana struktur ruang, indikasi program prioritas rencana pola ruang, dan cc. indikasi program perwujudan sub bwp prioritas pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan atau masyarakat. indikasi waktu pelaksanaan pelaksanaota pontianaksebagaimana tercantum dalam lampiran xvi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bab peraturan zonasi bagian kesatu umum peraturan zonasi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang kota pontianakyang berisi: klasifikasi zona menurut rencana pola ruang, klasifikasi kegiatan penggunaan lahan, dan ketentuan zona menurut rencana pola ruang dan kegiatan penggunaan lahan. klasifikasi zona menurut rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: zona dalam rencana zona lindung dan zona dalam rencana zona budi daya. klasifikasi kegiatan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas jenis kegiatan penggunaan lahan yang sudah ada dan diperkirakan akan berkembang pada setiap zona. ketentuan zona menurut rencana pola ruang dan kegiatan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: kegiatan yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas, kegiatan yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat, dan kegiatan yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan. kegiatan yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib mempunyai izin dari pemerintah daerah. kegiatan yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang terbatas jumlahnya berdasarkan standar yang berlaku, yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang terbatas pengoperasian, baik waktu operasi kegiatan maupun jangka waktu penggunaan lahan, yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang terbatas luas lantai bangunan dalam satu kavling, dan yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang terbatas pada luas kavling tertentu. kegiatan yang merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang wajib melakukan izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang undangan, yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang undangan, yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang wajib menyediakan prasarana minimal sesuai dengan peraturan peraturan perundang undangan, dan yang merupakan kegiatan penggunaan lahan yang wajib mengembangkan sarana publik atau perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang didanai oleh pemerintah dan atau masyarakat. rincian klasifikasi zona menurut rencana pola ruang, klasifikasi kegiatan penggunaan ruang dan ketentuan kegiatan penggunaan ruang sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran xvii dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikotateknis kepadatan bangunan yang dipersyaratkan zona atau subzona perumahan yang selanjutnya disebut zona adalah suatu bagian wilayah yang meliputi kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. zona perdagangan dan jasa yang selanjutnya disebut zona adalah suatu bagian wilayah tempat kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasaberupa pasar rakyat, pertokoan, pusat perbelanjaan, toko modern, gudang, pusat distribusi, pusat perbankan, jasa informasi, jasa keuangan, jasa perusahaan, penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, dan lainnya, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang. zona perkantoran yang selanjutnya disebut zona adalah suatu bagian wilayah dengan karakteristik sebagai tempat bekerja. zona sarana pelayanan umum yang selanjutnya disingkat zona spu adalah suatu bagian wilayah dengan karakteristik kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, peribadatan, dan transportasizona kawasan peruntukan industri yang selanjutnya disingkat zona kpi adalah suatu bagian wilayah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang terdiri atas kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah. zona pergudangan yang selanjutnya disebut zona pl adalah suatu bagian wilayah dengan karakteristik sebagaizona pariwisata yang selanjutnya disebut zona adalah suatu bagian wilayahtentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: koefisien dasar bangunan paling tinggi, koefisien lantai bangunan paling tinggi, dan koefisien dasar hijau paling rendah. koefisien dasar bangunan paling tinggi sebagaimana dimaksud huruf merupakan nilai koefisien dasar bangunan tertinggi yang diperbolehkan zona atau sub zona. koefisien lantai bangunan paling tinggi sebagaimana dimaksud huruf merupakan nilai koefisien lantai bangunan tertinggi yang diperbolehkan zona atau sub zona. koefisien dasar hijau paling rendah sebagaimana dimaksud huruf merupakan nilai koefisien dasar hijau terendah yang diperbolehkan zona atau sub zonadalam terhadap suatu lahan terdiri atas: jika suatu lahan memiliki lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang satu zona dan atau suatu lahan dimiliki satu kepemilikan dan dibatasi prasarana kota satu zona, intensitas pemanfaatan ruang dapat dihitung secara rata rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi: dan atau jika suatu lahan dimiliki satu kepemilikan yang memiliki lebih dari satu zona, intensitas pemanfaatan ruang dapat dihitung secara proporsional. koefisien dasar bangunan tidak berlaku untuk: bangunan penghubung antar) meter, dan lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pedagang kaki lima bangunan tidak permanen dan tidak berdinding. koefisien lantai bangunan paling tinggi dikecualikan untuk: luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak termasuk perhitungan koefisien lantai bangunan dengan syarat tidak melebihi (lima puluh) persen dari koefisien lantai bangunan yang ditetapkan, sedangkan sisanya (lima puluh) persen tetap sebagai koefisien lantai bangunan, luas lantai mencapai (seratus lima puluh) persen dari koefisien lantai bangunan yang ditetapkan untuk bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama, luas lantai mencapai (dua ratus) persen dari koefisien lantai bangunan yang ditetapkan untuk, pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang maksimal (dua puluh) persen dari luas seluruh lantai bangunan, pembebasan perhitungan koefisien lantai bangunan diberikan pada: jembatan penghubung antarbangunan yang digunakan jalur pejalan kaki dan terbuka untuk umum, bangunan gedungedagang kaki lima kurang dari (dua puluh) persen, dan atau bangunan gedungoefisien tinggi bangunan paling tinggi dikecualikan: untuk penyediaan ruang terbuka hijau: lantai basemen pertama tidak diperbolehkan keluar dari tapak bangunan, dan atap basemen kedua atau lapis kedua yang berada bawah permukaan tanah harus berkedalaman sekurang kurangnya (dua) meter dari permukaan tanah. penggunaan basemen yang dimanfaatkan untuk kegiatan lain, kecuali parkir dan fasilitasnya tetap diperhitungkan sebagai koefisien lantai bangunan, dan atau penggunaan basemen yang berada bawah prasarana umum dan ruang terbuka hijau harus mendapatkan persetujuan walikota setelah mendapat pertimbangan dari tim koordinasi penataan ruang daerah dan tim profesi ahli bangunan gedungpaling tinggi, garis sempadan bangunan paling rendah, jarak antar bangunan paling rendah, jarak bebas samping dan jarak bebas belakang, dan tampilan bangunan. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud berlaku untuk luas kavling efektif bangunan termasuk rencana jalur pejalan kaki atau plaza. luas kavling efektif sebagaimana dimaksud dapat dilakukan pemecahan kavling hunian sesuai batasan luas pada sub zona, kecuali lingkungan yang sudah tertata dengan baik berdasarkan izin yang terbit sebelumnya agar pola percetakan yang sudah ditetapkan tidak berubah. ketinggian bangunan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: ketinggian bangunan paling tinggi sesuai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, penambahan jumlah lantai bangunan gedung boleh dilakukan selama masih memenuhi batasan koefisien dasar bangunan dan atau koefisien lantai bangunan, kecuali sub zona yang merupakan perumahan kepadatan sedang dan sub zona yang merupakan perumahan kepadatan rendah yang merupakan perumahan tapak, dan atau bangunan dan atau bangun bangunan yang melebihi batas ketinggian yang berada dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang. garis sempadan bangunan paling rendah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: garis sempadan bangunan paling rendah berjarak setengah lebar ruang milik jalan, diukur dari jalan zona zona zona, kt, zona spu, zona kpi, zona dan zona pl, garis sempadan bangunan paling rendah berjarak (dua) meter diukur dari tepi jalan atau batas kavling, cc. garis sempadan bangunan dapat berjarak kurang dari (dua) meter untuk bangunan sederhana dengan pertimbangan dari tim penilai teknis tpt) dinas terkait, garis sempadan bangunan dapat berjarak (nol) meter zona dengan tema shopping street dan atau zona yang menyediakan bangunan parkir atau parkir bawah tanah, dan atau kewajiban garis sempadan bangunan minimum untuk kegiatan yang membutuhkan ruang tambahan bagi prasarana penunjang kegiatan dalam kavling. ketentuan mengenai garis sempadan bangunan lebih lanjut diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan. jarak antar bangunan paling rendah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: jarak antar bangunan minimal (dua) meter lantai pertama bangunan, jarak antarbangunan bertambah (setengah) meter dari jarak bebas lantai bawahnya, setiap terjadi pembuahan lantai bangunan, dan atau bangunan deret ditetapkan sub zona yang perumahan kepadatan tinggi, sub zona yang perumahan kepadatan sedang, dan zona dengan jumlah bangunan maksimal (sepuluh) unit atau panjang maksimal (lima puluh) meter. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang sebagaimana dimaksud dalam huruf minimal (satu) meter, jarak bebas samping dan jarak bebas belakang dapat berjarak kurang dari (satu) meter pada zona dan untuk bangunan bertingkat rendah jika ada kesepakatan dengan tetangga samping dan belakang dan atau melalui pertimbangan dari tim penilai teknis (tpt). jarak bebas samping dan jarak bebas belakang pada bangunan bertingkat sedang dan bangunan bertingkat tinggi harus melalui pertimbangan dari tim profesi ahli tpa). ketentuan lebih lanjut mengenai jarak bebas samping dan jarak bebas belakang setiap zona diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan. tampilan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan,ketentuan mengenai tampilan bangunan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undanganparkir, dan prasarana pengelolaan lingkungan. parkir sebagaimana dimaksud pada huruf wajib bagi zona zona zona kt, zona spu, zona kpi, zona dan zona dengan kapasitas yang seimbang antara kebutuhan kendaraan dengan jumlah luas lantai bangunan. prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas spam, jaringan drainase, spal, pengelolaan sampah, dan jalur evakuasi bencana. selain prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada prasarana minimal diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenamatas aturan dasar untuk mengaturpada meliputi: ketentuan khusus untuk zona cagar budaya, ketentuan khusus untuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan, ketentuan khusus untuk zona tempat evakuasi bencana, dan ketentuan khusus untuk zona pertahanan keamanan ketentuan khusus zona untuk cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pemanfaatan dilaksanakan sesuai dengan aspek pelestarian dan tidak mengurangi nilai cagar budaya, pemanfaatan cagar budaya tidak boleh mengganggu kelayakan pandang bangunan cagar budaya, dan cc. pengaturan pemanfaatan cagar budaya mengacu peraturan perundang undangan bidang cagar budaya. ketentuan khusus zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan di: kawasan kampung beting, makam kesultanan pontianak batu layang, kawasan sekitar keraton pontianak, masjid baitannur, sekolah dasar negeri kantor pos, kantor bappeda kota pontianak, lapangan kebun syok, pemakaman belanda keerkoff', rumah adat betang panjang, mesin sumur bor, il. rumah sakit jiwa sungai bangkong, dermaga seng hie, dan kawasan pertokoan tanjung pura. ketentuan khusus untuk zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada digambarkan dalam peta ketentuan khusus zona cagar budayxkawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasional penerbangan, dan mendirikan bangunan kawasan keselamatan operasional penerbangan harus mendapat rekomendasi dan atau izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan.gambarkan dalam peta ketentuan khusus zona kawasan keselamatan operasional penerbangtempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: beberapa zona tertentu dapat memiliki fungsi sebagai tempat evakuasi sementara atau tempat evakuasi akhir ketika terjadinya bencana selain fungsi utamanya, dan lokasi yang ditetapkan sebagai tempat evakuasi bencana harus berada luar area terdampak bencana dan memiliki akses jalan. ketentuan khusus untuk zona tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan ruang terbuka yang berada zona rth, zona zona zona kt, zona spu, dan zonatempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada digambarkan dalam peta ketentuan khusus zonapertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang berada dalam kawasanmengacu pada peraturan perundang undangan bidangditetapkan blok blok blok blok blok blok blok blok blok dan blok ketentuan khusus untuk zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada digambarkan dalam peta ketentuan khusus zona pertahanan dan keami dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota iniinsentif dan disinsentif. pemberian insentif bertujuan untuk: meningkatkan rth publik, meningkatkan karakteristik budaya melayu atau lingkungan setempat, dan atau meningkatkan kegiatan pemanfaatan ruang pada zona pertumbuhan ekonomi pemberian disinsentif bertujuan untuk: melestarikan fungsi gambut, dan atau melestarikan kualitas sungai kapuas dan sungai landak. pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap: pengembangan zona rth, pembangunan sesuai dengan karakteristik budaya melayu atau lingkungan sekitar zona ls, dan atau cc. pengembangan sub zona yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kota. insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk pengembangan zona rth sebagaimana dimaksud padakemudahan perizinan, penghargaan, dan atau publikasi atau promosi. insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk pembangunan sesuai dengan karakteristik budaya melayu atau lingkungan sekitar zonpenyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan atau publikasi atau promosi. insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk pengembangan sub zona yang merupakan sub zona perdagangan dan jasa skala pelayanan kotdan atau penyediaan prasarana dan sarana penghargaan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap: pelestarian zona lindung gambut, dan pemanfaatan bangunan zona sempadan sungai disinsentif yang diberikan kepada masyarakat untuk pengembangan zona lindung gambut sebagaimana dimaksud huruf berupa: persyaratan khusus dalam perizinan, dan atau pembatasan penyediaan prasarana sarana. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat untuk pemanfaatan bangunan zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud huruf berupa: disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi, dan atau disinsentif non fiskal berupa persyaratan khusus dalam perizinan dan atau pembatasan penyediaan prasarana saranpenetapan besar maksimal tapak basemen didasarkan pada batas kdh minimal yang ditetapkingkatan pembangunan dan mengatasi keterbatasan lahan kota agar terwujud ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. pengaturan lebih lanjut mengenai insentif dan insentif diatur dengan peraturan perundang undanganuntuk mengatasi kekakuan peraturan zonasi dalam pelaksanaan pembangunan kota. teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: zona bonus dengan kode pb , dan zona banjir dengan kode zona bonus sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan zona yang diperbolehkan untuk peningkatan kdb dan klb melebihi aturan dasar dengan kompensasi menyediakan sarana publik. kompensasi menyediakan sarana publik sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada masyarakat yang belum atau tidak pernah menambah intensitas pemanfaatan ruang. masyarakat sebagaimana dimaksud pada memberikan kompensasi menyediakan sarana publik kepada pemerintah kota pontianak berupa: menyediakan lahan dan atau membangun ruang terbuka hijau publik, menyediakan lahan untuk pelebaran jalan, menyediakan jalur dan atau meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum, dan atau menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum. zona bonus sebagaimana dimaksud pada ditetapkan di: zona zona zona kt, dan zona koridor jalan gajah mada pada blok kelurahan darat skip dan blok kelurahan benua melayu darat, zona zona zona kt, dan zona kawasan siantan pada blok kelurahan siantan tengah dan blok kelurahan siantan hilir, zona zona zona kt, dan zona pasar teratai dan sekitarnya pada blok kelurahan sungai jawi luar, dan zona zona zona kt, dan zona kawasan terpadu kompak sekitar stasiun kereta api ringan. zona bonus sebagaimana dimaksud diberikan apabila telah mempunyai kajian teknis untuk mengetahui: kemampuan lahan dan kestabilan pondasi, dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, dan kompensasi sarana publik yang tepat. pengaturan lebih lanjut mengenai bonus koning diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang undangan. zona banjir sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan zona rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat risiko banjir melalui penerapan standar konstruksi. penerapan standar konstruksi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bangunan lebih tinggi dari rata rata tinggi banjir, bangunan menggunakan konsep rumah panggung, menyediakan titik kumpul dan jalur evakuasi yang menjauhi sumber banjir, dan atau zona kawasan industri yang berada zona banjir wajib menyediakan infrastruktur pengendali banjir. zona banjirab ketentuan perizinan bagian kesatuzona berdasarkan peraturan walikota ini. bagian kedua jenis izin izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: izin lokasi: izin penggunaan pemanfaatan tanah, cc. persetujuan bangunan gedung izin lingkungan, dandiberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan peraturan wali kota ini. izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf diberikaninstansi berwenang sesuai peraturan perundang undangan. izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintbagian ketigawilayah kota dan peraturan walikota intim koordinasi penataan ruang daerah memberikan rekomendasi pemberian izin kegiatan pemanfaatan ruang yang berdampak penting. ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bab hak, kewajiban dan peran masyarakat bagian kesatu hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang, masyarakat berhak untuk: mengetahui peraturan walikota ini, menikmati pertambahan nilai ngajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan walikota iniperaturan walikota iniperaturan walikota ini menimbulkan kerugian. dalam pemanfaatan ruang, masyarakat wajib: menaati peraturan walikota ini:sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang dinyatakan sebagai milik umum. setiap orang yang tidak menaati peraturan walikota ini yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam dikenai sankspenataan ruang. bagian keduencana ruang sebagaimana dimaksud pada huruf berbentuk: masukan mengenai: persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan zona, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan zonakota pontianakbentuk: masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang, kerja sama dengan pemerintah kota pontianak dan atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan walikota inipada hurufperaturan walikota iniperaturan walikota iniperaturan walikota ini. bab xii jangka waktu dan peninjauan kembali jangka waktu rencana detail tata ruang kota pontianak berlaku untuk (dua puluh) tahun sejak diundangkannya peraturan walikota ini. peninjauan kembali rencana detail tata ruang kota pontianak dilakukan (satu) kali dalam (lima) tahun. peninjauan kembali rencana detail tata ruang kota pontianak dapat dilakukan lebih dari (satu) kali dalam (lima) tahun jika terjadi:, dan atau cc. perubahan rencana tata ruang wilayah. bab xiii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka: izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan walikota, cc. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan walikota ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan walikota.yang sesuai dengan ketentuan peraturan walikota ini dipercepat untuk mendapatkan izidetail tata ruang kota pontianakota pontianak belum disesuaikan dengan peraturan walikota ini, digunakan rencana detail tata ruang kota pontianak sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruangkaret walikota pontianak, www edi rusdi kantong diundangkan pontianak pada tanggal maret sekretaris daerah pontianak, mulyadi berita daerah kota pontianak tahun nomor m60y0 provinsi kalimantan barat bea jak pena han peraturan walikota pontianak eng singa nomor . tahun unt (ie ena ketan tentang rencana detail tata ruang depe an) hee ten tanda malas "nya kota pontianak tahun kab matan yaman ses daan mpa maan men apaan tan ns. tanak pon pee, pan kel yan skala sah tek kel hulu iban sta mana kilometer san, bal ula yang mba les promosi universal tratwworne muscat dapa (daa pin sistem grid grid geografis dan grid utm zona bts tao aki morning naa li) lie au, ane mer, yng sungaselung rr, ttl leah tuna ana low ikan keterangan mm saat tema der ibukota pemerintahan sistem jaringan jalan sungaijam engan ibukota kabupaten jaringan jalan nasional pon tia ne. kel. haa batas administrasi jaringan jalan nsi barat sungaijawi tan apa batas kelurahan jaringan jalan kota maa kpa is, sae batas perencanaan dalam unn asa cet in tea, kena ket dame akan keller bakar egi mane rena hp3 bia yak aaa an lag iii sana dalan lokal sekunder here aon man ba, on: awam tanjunghulu perairan kel. na kop peni garis pantai tan pa pss badan air allim tram kart vest lan naa jin wilayah perencanaan pat katai mar wekataydrua, om\| siapa sbw ate mae ant ppn nee ann, due klorat seok ag nd. kal dah nc. toka2 blok sun aan (ejetokaa (ear kep tay saran dilepas (stok sun lan sailor (notas soup eee peran papan tan pan nak kal blok a10 ladang pontianak leg dead ade (lonjakan bok kel. book mat prt anda kel babak catatan rta lo2 kec. kok paritmavor. 8tok detox mean pap pontianak bani belitung laut" blok2 jours kotabaru kel. lex tino) tka kulkas ulama lani petani etalatata 2eah nata .b. blok tv. sbw tee parittokaya door ongkos kec. pita more2 ekc4 .c. seat na, bok tetap pontianak ema bae het un, (kaca wek tang epa kel. tenggara slsekos. blok banjir (nok ia pena barat tia alat ram bon jet sumber peta gan riw pata: ban uan citra satelit resolusi tinggi cst) wont mene ahaskmisi bahu aa, kai kediri badan informasi geospasial big), tatum ray, pengolahan data tahun dibakar: ama pata administrasi kota pontianak dengan kab, kuburnya sebagian masi bersifat indikatif dar fusi tagar penyelamatan sesuai dangan balita acara no, o2 pam b a01i, tantang penegasan ear laki haa gue walikota pontianak, ha, edi rusdi kantong 3x0go0 angola tujuan disusunnya peraturan walikota ini adalah sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang dalam mengimplementasikan kebijakan penataan ruang, rencana struktur dan rencana pola ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang kota pontianak. ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi: peran dan fungsi rdr serta cakupan bwp, tujuan dan sasaran penataan ruang, cc. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan sub bwp yang prioritaskan penanganannya, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, ketentuan perizinan, hak, kewajiban, dan peran masyarakat, jangka waktu dan peninjauan kembali, bab iii peran dan fungsi rdr serta cakupan bwp bagian kesatu peran dan fungsi rdr rdr berperan sebagai alat merasionalisasi rencana tata ruang wilayah kota pontianak dan alat koordinasi pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota pontianak. rdr berfungsi sebagai pedoman untuk: penyusunan rencana pembangunan kota pontianak, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota pontianak, cc. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar zona, serta keserasian antar sektor kota pontianak, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi kota pontianak, brood m0000 mmo mito) pemerintah kota pontianak. bc. owl pontianak ponffan: apr hap a.l) peta rencana struktur ruang nat skala ita ane setan ayang pung jalan man daa pat kan kilometer tan age maa mega kode: ha. ite ann has gagal kel maia lai asia bang kena ara iki manan pad are nanas priode ana apa rpg lp, wap mat tas sean ris dnh ppa gen nana gea ena pai eta esa panai tunas eka ibukota pemerintahan batas perencanaan (s5 pac span ara ren gates san lan pama pma, asn ibukota kabupaten batas bwp maa far man (o: ibukota kecamatan batas sub bwp terang debut eng bela mep seakan pom ena sungai eat yna batas administrasi perairan pa, men ann nak ing iaa ira loe anak see rel padi eat ok: bait, ngeri adan tahu up, batas kelurahan badan air nara setan ati una maa nae habis ipa na sea net iran tgn kind edits poin beste jaringan bmemgikelistaian papan bara sana ska lan ran huni terpaut pada laga sen dang yaaa bangga ira uan sel) toe bama aan door pakar . osn einem nyala sana cons kerana pkn bani pes ipar pen lng nas akan beyenganesemean maa lapan aoa pin, jam tol lai snn bea kaa kepang osn kane dan dan riba diss tentara learn magna ora eng pp, nor uig sis peter are. teh sat ala pecat uno liner sistem jaringan pengelolaan limbah pat spn bem woman pan lari pen sah salam pik man tka maroon (asma rossa tata lia nan) van ipar np, gen roman ngen spp apa "ngy ann tag, ena cat gm. taman tenar snn net (ak lis mean ira dan pig na: ann maan sa bean ppi bnn ny, sman tea tas alan aan arun pan bengunitamenepan lai siapa agu g3. lu) tata pemuasan aah ang abu, san . jaten kerja bana hindi sam pun nan ara pan an, pang (tanpa anda nsa kl, pik 2ovranas @juta asuka papa kore san sama kel. tenggara apa hama bara saga tanpa punjetaaan kode lokasi yan tas (ir ck, nib4 tesis korea citra satelit resolusi tinggi csr) world view akurasi tahun let peta dasar dan peta tematik yang telah terkoneksi dasi badan informasi geospasial big), tahun pengolahan data talun kuburnya sem aan pep jgn bes gan bagan kelar walikota pontianak, sy, 3nw edi rusdi kantong jn7odd provinsi kalimantan barat keharuman walikota pontianak nomor . tahun paru kab. .g. pontianak kec. peta rencana struktur ruang ata pengembangan pusat pelayanan ib. lama if) skala kel. hurt ayam layang pa, bean get bing ter npm fit) pai kan imam lokasi dadi bn . ma, te ta, tea (fila yacht ken sania sean ibukota pemerintahan jaringan jalan nasional ara ana wan meta ema menara nae atk sen batas perencanaan jalan kolektor sekunder pan sc: east nya tan samawi dang pon. rta rencana struktur ruang pt. santo pks soa timor kab rencana pengembangan pusat pelayanan na. nama stan lan erat layanan kota kawasan perkotaan naa kenya oli sub pusat pelayanan kota kawasan perkotaan mapel aatagunan (ps "pantai eta pangan ken kal metana mana epa sima tas dah kku anu kab. san pen kuburnya tamara sari proton panyepakatan lewat dengan berita acara per212016, lantang penugasan walikota pontianak, aman edi rusdi kantong kiran menit haa so7ood m0000 m00 nm00 saz0od pemerintah kota pontianak provinsi kalimantan barat lampiran tentang rencana detail tata ruang kdi kota pontianak tahun lg. siantan peta rencana struktur ruang pontianak hilir jaringan transportasi pontianak tara .o muna sima skala memanen kajian jie kilometer batulayang alah ia tenyabapbaka l.g. ne. sam ama iba (el sala again mae naas) afamarmn dugaan tah kel san ng: oo an, aman pa, npibeljung pen nn, tan ibukota pemerintahan batas perencanaan pat spa han sai eau, ibukota kabupaten batas bwp tekanan balituiluh maa eng naa men dung, sant sen rar kanan aaa batas kelurahan badan air kh, rencana struktur ruang ikan ena tng magenta paling akan sen kas hoa spi lau aaa aje nas atasan sen des ap, kan pelabuhan pengumpan lokal lan deal nasional mena pan aal tau messi jalan kolektor primer dua jkp pas, serasa tera (ska hama mas then han jalan arteri sekunder kas san $7bang aan jalan lokal sekunder basa jalur pejalan kal wap en jaringan kereta api yan pr, veera jalur ganda umum pada permukaan tanah as) nan nas pontianak sin perjalanan kode lekang sun pir kanan mei akuisisi tahun akp tee kab. pengolahan data tahun kuburnya profan nya mat hang tentang panganan walikota pontianak, edi rusdi kantong moon0 m0) 19n00 s07ota logo9 maya meong nyo0 pemerintah kota pontianak provinsi kalimantan barat lampiran vii peraturan walikota pontianak ara nomor . tahun tentang rencana detail tata ruang kel kota pontianak tahun kab. itu siantan peta rencana struktur ruang pontianak 9g. hilir jordan jaringan energi kelistrikan pontianak mena tenn kanon utara wang kel. skala siantar kan. kel. ama patula ang les saha, prokal uniwaraal transversa mercato mena bistum grid grid geografis dan grid utm zona bistum horteoritai saturn wgs kam exo amal: tag fatima waria god bat yen taram lokasi yan ape map tlp hah naa dii eka aa, tata va fetmnfen nge belang. pena ifivaga sea fan pada tanda jai tea nina nan nad opa kemenangan pra pan ta, sab ppn sob lai tea ibukota pemerintahan batas perencanaan sas mpa nge ezi ibukota kabupaten palas dwp ka: saya kes (ira pks yukata kecamatan balas sub bwp haa "pa apk selaku er bah tgn toyota kelurahan pala dpk teks, lot aon jatah mana batas administrasi perairan ty bara kir . balas kecamatan garis pantai dalan jis maut tte meh anam . balas kelurahan badan air non kia sad an) yaa aan nat tata! map, rencana struktur ruang apr nee lot milan kabar sistem jaringan energi kelistrikan nita sah gardu distribusi pan aen bop pmn yati ai, ben utama ppt sia gara wa, step aga bravo set una aan nun ker ppn sikonnp tae sp. jaringan pipa gas distribusi ayi tanak gala pesan te tua baluran udara tegangan tinggi stt) gen lee snn kaa klb anis nos kao swantonataantsangan sen bus papan mama ssi yaaa lea bantu yna ppk ops sana net nis, pontianak pre kpo aaa uan "pan: aaa ioi, saka panjotasan kode lokasi bra pena eny aan pe? kia ken, tan tetap heh nak gia ssa kel: lagi aan mayo pas desa seakan bensin belitung laut "ga bon pen pan mena selatan: man" lan satu tag b kulit anta par vina kota bark ala yal eng jpa ank pafittokaya nita "het, ren $ rn, bada kel. tenggat bareng tpa yss pe? ana arat lan sumber kota yan riw peta bis nai citra satelit resolusi tinggi srt) world view alus tatum iya petis dasar dan peta tematik yang telah torkorekal dari kab sis badan informasi geospasial big), tahun pengolahan data tahun kuburnya ranperar ina kota pontianak dengan kab, kuburnya sobingiari mati barat india dar dela perasa penyapakatan handai jangan bara acara no, c2 p0m island penaguanat walikota pontianak, edi rusdi kantong arga mood ndo00 goda taman m3000 eoo0 pemerintah kota pontianak provinsi kalimantan barat peraturan walikota pontianak .@: nomor . tahun tentang rencana detail tata ruang kota pontianak tahun kel. kec santan peta rencana struktur ruang pontianak pontianak jaringan telekomunikasi utara tag pase skala ada aa, int hn: oa) kel. kilometer sana iaeoaeom a00, ipa nana na, naa man mae: mui . ama pkn taj jio.kun aan ppa kel. adi diakui lap baya pal le4 six kan mana nan, ted bea and atas cak hug sad aas pep keterangan aan aja aka para nga ibukota pemerintahan batas perencanaan kain naan (sin jai lek sisa babak hae ot: lia rpg pa! ibukota kecamatan batas sub hwp daan pun biar ficha nae batas blok outlander kek ag prp, ong kan pu, pasar, yamin ibukota kelurahan spa) mana npl iya gea batas administrasi perairan san dalan gia tan bgn menata jalan aas (bintkier hasan ng, pia, una. batas kelurahan usa badan alr semen anna re, ana gal gap pemuka ana ban man rencana struktur ruang nan tebe gan tai (ar sistem jaringan telekomunikasi ana sea lia) sake) yarenli renang aaa sea mag dari ibi stasiun telepon lompat agar pas sia bagi na. menara base transceiver station bts) "ig bea tense gea adan pelog akan anna "en kat mean pny bap sap kek pa, maa pen stasiun bumi nana ta aas pin mg" ber lama lan korban tungajam pon ohp niaga min pan tia yan era kel nan seraya a13 ana tel tia akan pan pny ne: yaman nan ph. iya junporiktan ssi dh ita roman again eta: noda nan van kita das batan tee tan senin pagu aa, sap dean ang pan pontianak kaa lola sap sai pass uap lan lan bangka, ritnayar errermas momanaka, kit eri ppa bnn apn basis rea ap3. aksi bie aaa kps ito kaya nat, tak tan geo ann kel. bap edi msn rs, kel. gara lsn ran van bara ran barat iya: kak" men yna \|.b. peta dasar dan peta tematik yang telah terkorosi dari kab badan idmas lepas bi) taun pengobatan pam kuburnya han pena eee pat sel naa kena walikota pontianak, edi rusdi kantong movie meng m6000 pemerintah kota pontianak provinsi kalimantan barat lampiran peraturan walikota pontianak net nomor ., tahun tentang rencana detail tata ruang kota pontianak tahun kab 1g4. kel pontianak kec. siantan peta rencana struktur ruang hilir jaringan air minum pentlangk ksi utara' siantar skala pati kel. hot4 . batulayang dia lamo maa ane dan dai bea pan diatur horieomts diatur wgb dhaka kes dara net gkarathan lag men kg: las kiat asah ari mena ta, ban mea ina tan lama hot teo nya tag maa mao akal ang pesat tea ke. pang lkknanan para pay "55k, beliung. pel any png ig. tepat tx, maeda bak ain g2en ema ati tua wap tol pan toe psi mena pan fee keterangan gan apa tes tek ws: sela ibukota pemerintahan batas perencanaan man das rani saya sada man ita btn sesak map era tai pas senam sma sara nya map ata kota kecamatan batas sub bwp sat ang aan pan san mantap eembannaa batas blok naja, sao pet ana ta, maa mba pan rae ibukota kelurahan ag rat bundaran. sih, dana batas administrasi perairan san raja heru bani pep? . batas kecamatan ce. catatan karya tea wal saga pai ama len bal kap tang naa ent kelurahan isi badan maan a58 lag temuan rencana struktur ruang ana nah das sera tan kab anjungan (il sistem jaringan air minum kek: peak aca hanan naa pallida ann kas ani aaa ipl pake intake aaa) ata pn, dani ti, era iga nt, kelamaan web agar naa rekap kti pak apa eta, ena? dia nan ann tim aap dan lan ank ana hanya aaa nan gab an, ayagopen penjinak ado lokasi aah wakdayar mayo led man, aaa maa aan nina otak lean lai pekan doang lor aas tb: sanga, pai. tts main una na, dies lau ppa mr, peta la, mak preman aah leak tea eri bensin abe has pan la: pan dental an, a03 lan ana istana les saba ket raa ora tak hai pra han any diana: ly, bin 2d, asp naa anak ng: sn tao sa) adaa pan darat stan dongtiar pati dar peka pain han lira satelit resolusi tinggi srt) word view mkofsisi tahun lb. nya peta dasar dan pata tematik yang stati terkoneksi dasi kab badan informasi geospasial big), tahan pengolahan data tahun kuburnya kns laka peng walikota pontianak, tms edi rusdi kantong mio m6000 moyo0 lan pot pontianak ket provinsi kalimantan barat pan pon lampiran kel kota pontianak tahun 20an jaringan sowedpeol laba hasan lana kolom kel hih tuas tpa ean san gata yang asi ig, gan sala dis khan raga nggak senar pera ane pss hat gea aan ass tama kel ben seusai ia. urat angan per sme daa raja angan mnoweewemem ann tao3 sand ny) #essay mesin saat tee ena peta meng bunyi ran maa tenunan ios spa mabamasng nae moe kai ana pria sak ana anto pos ega aa per lag pers ketan (ss kelapa aja veto kel) (na alay eye darat kuburan harapan pen lane naa penis ror tiara, nova nm edi rusdi kantong momo me0o0 anna pemerintah kota pontianak provinsi kalimantan barat lampiran peraturan walikota pontianak tentang rencana detail tata ruang kab. kota pontianak tahun peta rencana str ruang utara skala pon. kel batulahang id? seven ana ena, pmn sling beliung, pia na. nan i nan "aa toni pen dad ora ana matan sea eondehmadiaa ben path lara ust anoneneorw serum sat aka emir nan nee lao isa apa arak yet ag nasa sep naik snn spot sae asas korean ruam wma awi kanan da0 sengit pipa drop pen abe relevan ah pipa persil ota ssi ran asean, ppa inline dan bap yak ir" mat oke mars, toner tia bal tea aug nan lai kan ana lil wanara cop nangka paritnsaoy man pasir belt ver sman ride enya ta) lis sg ati het arat ve, rana kab peta omar dan pata tematik yang tah terkorosi dari tian gaonpayai bid tahun kubu raya pol ding dapurnya bai kan memakan antar ekonom penyapakatan besar dengan berta acara wo. pam .lelang penegasan walikota pontianak edi rusdi kantong 1730r mo000 memo0 pemerintah kota pontianak provinsi kalimantan barat lampiran xii gaga tentang rencana detail tata ruang kel kota pontianak tahun anak kec. peta rencana struktur ruang pontianak jaringan persamaan utara, alan skala kel. hulu ia. batulayang les mena pa, eng bam geli rberlindyanebay too batin mepet aa) kek ha. ana! tung (el. suk . jantan keterangan sungaijaw4 tengah 2har2 ibukota pemerintahan batas perencanaan kec. f . luar nano mem hana pontianak kel. rak sena nan asn barat sungaijawi a9 batas administrasi perairan dalam ren tas koran masa aa gee kea rencana struktur ruang kel "sa la. takaran la. tanjunghulu sistem jaringan persamaan pe" mete pallida lensa wa. aia tag (ft tempat penampungan akhir tag ora. (si. tempat penampungan sampah sementara one, kec. age ng. lng pontianak jawi ana nsrobgnssd mpa nak kel. its acara tak saigon .c. tema kota kang pontianak 6z: lha pontianak pp. arta nana lb. saran men kota kel paw kel. kec. pontianak nasir paritmayor kel. selatan parittokaya lc6 nano pontianak kel. tenggara banjir darat ena sumber peta dan riw pata hebsumpuaafmperekhsa lninuaels ata erotik yang telah terkoneksi dasi kab. tai ahun kuburnya peter pata administrasi kota pontianak dangan kab, kuburnya sebagian masih bersifat indikasi dari aam eropa penyelamatan seat dengan beda acara na. item e12018 terang penanganan 'a , walikota pontianak sw edi rusdi kantong 3too0 i90dd moo0o m6000 pemerintah kota pontianak provinsi kalimantan barat lampiran xiiab. loe, ifa, siantan peta rencana struktur ruang pontianak hilir jaringan prasarana lainnya pontianak utara kel. siantan akun kel. hulu tn kilometer batulayang tes peta dai geng zona hoc mona aman, adas meat ssl tan 1x, sia fan plat jan tan fed saga ban pemeran nga jantan keterangan sungaijawi" tan engah "aan kec. luar cet ai, kota kecamatan batas sub bwp pontianak kel. ibukota kelurahan batas blok mos aa. sma batas administrasi perairan barat sungaijawi pee ppn . balas kecamatan garis pantai ami dalam ing, tea batas kelurahan bii badan air ta, jos kaa farm rencana struktur ruang sea la. naa kam tanjunghul tegas sistem jaringan prasarana lainnya kel. la3 tempat evakuasi akhir pallida tenan sa, kacamata tempat evakuasi sementara ket dua ore. ld4 len kec jalur evakuasi bencana kel ani kep sudaaijawi lax#. pontianak layan tim kel. san acara (og sokemui kota, a12 wita tea were #pontianak lan pontianak hit pati. kota lb. kel key kel ane kre3 kec. pontianak pafitmayor banjir belitung laut kel. selatan laut wan kotabaru kel. parittokaya sii, .c. kec. sea pontianak kel. tenggara banjir darat sumber peta dan riw peta citra satoi resolusi tinggi srt) world view akuisisi tahun lb. pt. peta dasar dan peta tematik yang (olah terkoneksi dari kab 1b. mess kuburnya penuaan ngt kamp ente kalor proses penyarakatan angka longer bara arai na. o2 pam z0mb, lelang pengajar walikota pontianak edi rusdi kantong mo000 m6000 pengelolaan kota pontianak, dan perwujudan keterpaduan rencana pengembangan kota pontianak. bagian kedua ruang lingkup wilayah ruang lingkup wilayah perencanaan meliputi wilayah administratif kota pontianak dengan luas (sebelas ribu lima ratus lima puluh) hektar beserta ruang perairan, ruang udara atasnya dan ruang dalam bumi. wilayah administratif kota pontianak sebagaimana dimaksud pada merupakan satu kesatuan bwp yang mencakup (delapan) sub bwp terdiri atas: sub bwp merupakan bagian wilayah ppk mencakup (dua belas) blok dengan luas (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh enam) hektar meliputi: blok meliputi kelurahan mariana kecamatan pontianak kota, blok meliputi kelurahan tengah kecamatan pontianak kota, blok meliputi kelurahan darat skip kecamatan pontianak kota, blok meliputi kelurahan benua melayu darat kecamatan pontianak selatan: blok meliputi kelurahan benua melayu laut kecamatan pontianak selatan, blok meliputi kelurahan tambalan sampit kecamatan pontianak timur, blok meliputi kelurahan dalam bugis kecamatan pontianak timur, blok meliputi kelurahan tanjung hilir kecamatan pontianak timur,maroontahun kel. kota pontianak pontianak kec. nan peta ketentuan khusus pontianak cagar budaya han utara sma siang skala hama hul batulayang le5 lane pam na: fenyaksi uinbvurusil transversa mercato aa. stan ama bon ipa da) saturn geoid ega nigra lokasi peri bs: li) kelana naa nan (f2 tan aga e a sungaibeliung, im. naa lee uas lini nu pet, man y at ile3 ya, na, sma ket pangan das aliran tangan sata ohio ala minin tengah pot ibukota pemerintahan batas perencanaan san kec. aji yss ia lf. tentangan semasa kan si, hang batas sub bwp portia 4g) pen ee) kota kelurahan batas blok saat "at kbiikap batas administrasi jalan uni tanya mei aaa thl ptn ll. bia tan fan akan kel. tas ali yab tanjunghul yaa enam nan az lena "ng bala" (tes daya ana pallida mad ketentuan khusus zona cagar budaya ska any ton pesan lan apa rencana pola ruang nxn anu eat lamp gaya aa) kawasan lindung nkey nova kemasan kia slhisarfani lol pontianak lan ungalja' prelonyg sa. ora pagi isi perdagangan dan jasa skate kota mali wan timor hanya nee saigon penekan aas kot a12) anz pan sei seusawaw mei lan nasa yan tong tawar ssh aia p. paman awal went budaya pas iya san aaa pertemuan ump nia pata kel cagar budaya yuk pan sala gl. pia vol santai #sntunrornn padang ba , hang bus kun pmn iven triad kota saga da nb2 ira wae ipa na, ap: kena lai tap pad nan na, nx kan pontianak pe! nn meta sumber peta dan riwayat pata 1b gir sato resolusi srt) wit view2 tahun kab (nn danar dar pata tematik yang telah terkoneksi dari xyp3 kuburnya stn rei since pelingganallascon emban u21 pem u2o1e, tentang pertogasas walikota pontianak, edi rusdi kantong an7o00 go00 3ngo00 be yara jan yaa cara eka tung lampiran rencana pengembangan pusat pelayanan rencana pengembangan pusat pelayanan kantor walikota pontianak blok kelurahan pusat pelayanan dan sekitarnya tengah pemerintah kota koridor jalan gajah mada blok kelurahan pusat pelayanan dan sekitarnya benuamelayu darat perdagangan dan jasa kota, provinsi, nasional, dan internasional koridor jalan tanjung pura blok kelurahan pusat pelayanan dan sekitarnya benuamelayu darat dan perdagangan dan jasa blok kelurahan kota, provinsi, benuamelayu laut nasional, dan internasional keraton kadarnya dan blok kelurahan pusat pelayanan wisata sekitarnya tambelansampit dan budaya mancanegara blok kelurahan dan domestik dalambugis pasar siantan dan blok kelurahan pusat pelayanan sekitarnya siantan tengah perdagangan dan jasa kota, provinsi, nasional, dan internasional komplek perkantoran blok kelurahan pusat pelayanan pemerintah kota dan parittokaya pemerintah kota sekitarnya komplek perkantoran blok kelurahan pusat pelayanan pemerintah provinsi dan acara pemerintah provinsi sekitarnya pelabuhan utama dikira blok kelurahan pusat pelayanan dan sekitarnya mariana, blok transportasi laut kelurahan tengah, dan nasional dan blok kelurahan internasional sungaijawi dalam dan kelurahan sungaijawi luar rencana pengembangan spp universitas blok kelurahan pusat pendidikan tinggi tanjungpura dan sekitarnya banjir laut spp perempatan sman blok kelurahan pusat pemerintahan, dan sekitarnya sungaibangkong dan pendidikan, dan blok kelurahan perdagangan acara spp jl. rais abdur blok kelurahan pusat perdagangan rahman, jl. bertanding sungaijawi dalam dan kota rachman, jl. r.e blok kelurahan martadinata, dan sekitarnya sungaijawi spp pasar teratai dan blok kelurahan pusat perdagangan sekitarnya sungaijawi luar dan kota blok kelurahan sungaibeliung spp utd agrobisnis blok kelurahan pusat perdagangan dan sekitarnya siantan hulu dan blok kota kelurahan siantan hulu spp pertigaan jl. blok kelurahan pusat perdagangan khatulistiwa dengan jl. budi siantan hilir kota utomo dan sekitarnya spp pasar anggrek dan blok kelurahan pusat perdagangan sekitarnya tanjunghulu kota pm. pendukung ppk a1. kecamatan kantor kecamatan pontianak blok kelurahan pusat pemerintahan utara, kantor kelurahan siantan hilir dan perdagangan siantan hilir, dan sekitarnya kelurahan kantor kelurahan mariana blok kelurahan pusat pemerintahan dan sekitarnya mariana dan blok dan perdagangan kelurahan tengah kantor kelurahan tengah blok kelurahan pusat pemerintahan dan sekitarnya tengah dan perdagangan kantor kelurahan darat blok kelurahan pusat pemerintahan skip dan sekitarnya daratsekip dan perdagangan kantor kelurahan benua blok kelurahan pusat pemerintahan melayu darat, kelurahan benuamelayu darat dan dan perdagangan benua melayu laut, dan blok kelurahan sekitarnya benuamelayu laut kantor kelurahan tambalan blok kelurahan pusat pemerintahan sampit dan sekitarnya tambelansampit dan perdagangan kantor kelurahan dalam blok kelurahan pusat pemerintahan, bugis, puskesmas kampung dalambugis kesehatan, dan dalam, dan sekitarnya perdagangan kantor kelurahan tanjung blok kelurahan pusat pemerintahan hilir, dan dan sekitarnya tanjunghilir kantor kelurahan siantan blok kelurahan pusat pemerintahan tengah, puskesmas siantan siantan tengah dan kesehatan tengah, dan sekitarnya kantor kelurahan sungai blok kelurahan pusat pemerintahan jawi luar dan sekitarnya sungaijawi luar dan perdagangan rencana pengembangan kantor kelurahan parit blok kelurahan pusat pemerintahan kaya dan sekitarnya parittokaya dan perdagangan rukun warga smpn dan sekitarnya blok kelurahan pusat pendidikan dan mariana dan blok perdagangan kelurahan sungajjawi luar smpn dan sekitarnya blok kelurahan pusat pendidikan dan tengah dan blok perdagangan kelurahan daratsekip smpn sman dan blok kelurahan pusat pendidikan dan sekitarnya benuamelayu darat perdagangan smpn smpn dan blok kelurahan pusat pendidikan dan sekitarnya tambelansampit dan perdagangan blok kelurahan kelurahan dalambugis sdn pontianak timur blok kelurahan pusat pendidikan dan dan sekitarnya tanjunghilir perdagangan rumah sakit yari, stikes blok kelurahan pusat kesehatan, yari, dan sekitarnya tambelansampit perdagangan, dan pendidikan puskesmas tambalan blok kelurahan pusat kesehatan, sampit, sma haruniyah, dan tambelansampit perdagangan, dan sekitarnya pendidikan stasiun kebun sayur dan blok kelurahan pusat olahraga, sekitarnya daratsekip pendidikan, dan perdagangan terminal cempaka dan blok kelurahan pusat tranportasi dan sekitarnya daratsekip perdagangan rencana rth blok kelurahan pusat rekreasi dalambugis pendukung spp bl. kecamatan kantor kecamatan pontianak blok kelurahan pusat pemerintahan, tenggara, kantor kelurahan bangka belitung darat pendidikan, dan bangka belitung darat, dan blok kelurahan perdagangan span dan sekitarnya banjir darat kelurahan kantor kelurahan banjir blok kelurahan pusat pemerintahan, laut dan sekitarnya banjir laut pendidikan, dan perdagangan kantor kelurahan bangka blok kelurahan pusat pemerintahan belitung laut dan sekitarnya bangka belitung laut dan perdagangan kantor kelurahan banjir blok kelurahan pusat pemerintahan darat dan sekitarnya banjir darat dan perdagangan kawasan perdana) rukun warga smp dan sma gembala baik, blok kelurahan pusat pendidikan dan serta sekitarnya bangka belitung darat perdagangan simpang rsud dr. soeharto blok kelurahan pusat kesehatan, dan sekitarnya bangka belitung laut pemerintahan, dan perdagangan puskesmas kampung blok kelurahan pusat kesehatan bangka dan sekitarnya banjir laut rencana pengembangan puskesmas parit husin blok kelurahan pusat kesehatan dan sekitarnya banjir darat pendukung spp kecamatan kantor kecamatan pontianak blok kelurahan pusat pemerintahan, kota, kantor kelurahan sungaibangkong pendidikan, dan sungai bangkong dan perdagangan sekitarnya kelurahan kantor kelurahan acara blok kelurahan pusat pemerintahan, dan sekitarnya acara pendidikan, dan perdagangan kantor kelurahan kotabaru blok kelurahan pusat pemerintahan dan sekitarnya kotabaru rukun warga pasar harapan jaya dan blok kelurahan pusat perdagangan sekitarnya sungaibangkong dan blok kelurahan kotabaru pertigaan jl. purnama blok kelurahan pusat perdagangan dengan jl. wonosari dan acara, blok sekitarnya kelurahan kotabaru, dan blok kelurahan parittokaya smpn dan sekitarnya blok kelurahan pusat pendidikan dan sungaibangkong perdagangan smpn dan sekitarnya blok pusat pendidikan dan perdagangan negeri dan sekitarnya blok kelurahan pusat pendidikan kotabaru puskesmas acara dan blok kelurahan pusat kesehatan dan sekitarnya acara dan blok perdagangan kelurahan parittokaya pendukung spp \|d. kecamatan kantor kecamatan pontianak blok kelurahan pusat pemerintahan barat, kantor kelurahan sungaijawi dalam dan perdagangan sungai jawi dalam, dan sekitarnya kelurahan kantor kelurahan pal lima, blok kelurahan pusat pemerintahan terminal pal lima, dan pallida dan perdagangan sekitarnya kantor kelurahan sungai blok kelurahan pusat pemerintahan jawi dan sekitarnya sungaijawi rukun warga pertigaan jl. dr. wahidin blok kelurahan pusat perdagangan dengan jl. husein hamzah, sungaijawi dalam dan sekitarnya pasar dahlia, terminal blok kelurahan pusat perdagangan dan dahlia, dan sekitarnya sungaijawi dalam angkutan penumpang skip pgri pontianak dan blok kelurahan pusat pendidikan dan sekitarnya sungaijawi perdagangan puskesmas pal lima dan blok kelurahan pusat kesehatan dan sekitarnya pallida perdagangan rencana pengembangan gamelan lokasi tugas pendukung spp4 sal kelurahan beliung dan sekitarnya sungaibeliung dan kesehatan e2. \|pl rukun warga sekitarnya sungaijawi luar sekitarnya sungaibeliung perdagangan dan sekitarnya sungaijawi luar sekitarnya sungaijawi luar sekitarnya sungaibeliung penumpang dan perdagangan \|pl pendukung spp5s seal kelurahan hulu dan sekitarnya siantan hulu dan perdagangan f2. \|pl rukun warga mahmud dengan jl. siantan hulu oktober dan sekitarnya dengan garden mas dan siantan tengah sekitarnya dengan jl. sungai selamat siantan hilir dan blok dan sekitarnya kelurahan siantan hilir sekitarnya siantan hulu dan sekitarnya siantan hulu sekitarnya siantan tengah, blok dan perdagangan kelurahan siantan hilir, dan blok kelurahan siantan hilir pendukung spike tai kelurahan layang dan sekitarnya batulayang dan perdagangan rukun warga batulayang sekitarnya batulayang perdagangan sekitarnya batulayang penumpang dan perdagangan \|pl pendukung spp7 yaa kecamatan rencana pengembangan rataan lokasi mutasi timur dan sekitarnya tanjunghulu dan perdagangan kelurahan hulu dan sekitarnya tanjunghulu dan perdagangan sdn smpn dan saigon dan blok dan perdagangan sekitarnya kelurahan banjar serapan serapan, puskesmas banjar kelurahan banjar dan kesehatan serapan, dan sekitarnya serapan mayor dan sekitarnya paritmayor spl rukun warga sekitarnya tanjunghulu saigon tanjung hulu, sdn dan tanjunghulu pendidikan, dan sekitarnya perdagangan dan sekitarnya tanjunghulu perdagangan sekitarnya saigon perdagangan walikota pontianak, ttd edi rusdi kantong tai tara lampiran peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang rencana detail tata ruang kota pontianak tahun jaringan jalan d0\| maan mesusotan (jalan arteriprimer o te. jalan ramadi usman o,sro\| (balan pahlawan jalan veteran pompa (jalan kolektor primer balan hasanuddin (salam era. rachman jalantmam bonjol (dalan adi sucipto ce. (dalan tanjung raya see\| pom (jalan arteri sekunder ye. jalan gajah mada aao\| (dalan teuku umar oat alan karet ikatan kolektor sekunder dalan gusti johantdras os, dalan putri candra midi alan nuri aman lokal sekunder dalan utama alan perdana blok a l1l meliputi kelurahan sungai jawi dalam dan kelurahan sungai jawi luar kecamatan pontianak barat, dan .blok meliputi kelurahan acara dan kelurahan parit kaya kecamatan pontianak selatan. sub bwp merupakan bagian wilayah spp mencakup (empat) blok dengan luas (seribu empat ratus lima puluh delapan koma dua puluh tiga) hektar meliputi: blok meliputi kelurahan banjir laut kecamatan pontianak tenggara, blok meliputi kelurahan bangka belitung laut kecamatan pontianak tenggara, blok meliputi kelurahan bangka belitung darat kecamatan pontianak tenggara, dan blok meliputi kelurahan banjir darat kecamatan pontianak tenggara. sub bwp merupakan bagian wilayah spp mencakup (enam) blok dengan luas (seribu lima ratus enam belas koma enam) hektar meliputi:acara kecamatan pontianak selatan, blok meliputi kelurahan kotabaru kecamatan pontianak selatan: dan blok meliputi kelurahan parit kaya kecamatan pontianak selatan. sub bwp merupakan bagian wilayah spp mencakup (lima) blok dengan luas (seribu empat ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga) hektar meliputi: blok meliputi kelurahan sungai jawi dalam kecamatan pontianak barat: (dalan lembah murai oo. (dalan puring (asar puring (dalan batang hari timur og. (dalan taslim jalan umum thalib (dalan sebaran perum) os, dalan hasyim achmad (dalan dialek jalan jl. barit wan salim paranasal dalan selamat jalan suka padi sukawati dalan att jalan halmahera jalan letkol sugiana jalan paralel husein hamzah jalan rahman saleh fauna walikota pontianak, ttd edi rusdi kantong pemerintah kota pontianak wi) provinsi kalimantan barat lampiran xiv peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang rencana detail tata ruang kota pontianak tahun kab. kel. pontianak batulaye aga peta rencana pola ruang kim skala itar kla ja spu hal wala eta. ben datum vertikal geoid egm tt. aka, spn anak ns. sal "an (ar nsp hak il, mura le. ta. ata kalimantan lia tea pena ber tik haag e2 rai esa sea ban maka nkri pea keterangan kecamatan pontianak) mf.s penta yii iii! ana su. pat san pf. rta kes wak kat ana pra ibukota kabupaten " : batas bwp kec kta ibukota kecamatan batas sub bwp pontianak sid lis par blah, rth ibukota kelurahan "ss batas blok barat kah sme iko batas administrasi jalan lan tayan batas kecamatan meme badan jalan p j vla tel oma tan tandon. kat lai a10 ara my inn ran santana teng ana menjadi ang rencana pola ruang puan sak kawasan lindung kai abar sea pay aan zona lindung gambut zona rth kota kobaatatar lindung gambut rimba kota ld. se, aaa las zona sempadan sungai iri taman kota ap, ola sempadan sungai rts) taman kecamatan sengaja tg, mea spa 2d, zona indung spiritual dan harian lokal taman kelurahan van kan na, shtong teman are pp can lan pemakaman ian pf, kawasan budidaya iko ota. gate, s5, kepadatan tinggi ana tas tefan4 bia tah seri birth ruang terbuka non hijau rek wara k77) a), fasa plan, gg, (r rumah kepadatan rendah ota psk tor ana zona perdagangan dan jasa ceng tempat pemrosesan akn dg, klh ona merk sana pin par tong kotama fidiayenati thi wisata buatan nie sks ben kei ats kota wisata budaya peranakan jan keamanan su, kel sg) nn aya pus spu skala kelurahan sia teman koma spu skala bai ian era ui: bagi pan sta zona kawasan peruntukan industri zona lainnya kea. kawasan peruntukan industri pergudangan nan ijo sentra industri kecil dan menengah zona campuran say dan bbi perumahan dan perdagangan jasa k bana s5, penjelasan kode lokasi penjelasan teknik pengaturan zonasi akar donasi moti tpz zona bang intan sa, sumber peta dan riw peta eng peesamamaramean kab. nnn media monte nasa mars: raya nara kota pontianak dengan kab. kuburnya sebagian masih bersifat indikatif dan penyelamatan sesuai dengan berita acara pem tentang penegasan (ny mengetahui, walikota pontianak 1gp edi rusdi kantong (ae) tu) pemerintah kota pontianak ema vi) provinsi kalimantan barat lampiran ema peraturan walikota pontianak nomor . tahun mang tentang rencana detail tata ruang kota pontianak tahun kab lara nang mantan tina pontianak kec santa peta sub bwp prioritas pontianak tno) utara . kel skala nta hulu kilometer atu saka proyeksi universal transverse mercato sistem grid grid geografis dan grid utm zona seng datum horizontal datum wgs . . datum vertikal geoid egm diagram lokasi mera pan, ka: naa seng an mama nan pera rim eren lam lga t sungatbeliung. uap, f47 "mede endang kecamatan fan ibukota pemerintahan sistem jaringan jalan pan montana en unc ia. ibukota kabupaten jaringan jalan nasional kec. ibukota kecamatan bee jalan arteri primer arah fp, ibukota kelurahan aga diantar jaringan jalan provinsi nian i o batas administrasi arat garis la za. batas kecamatan jalan kolektor primer dua jkp pa" n dala aras aa batas kelurahan jaringan jalan kota batas perencanaan "ea jalan arteri sekunder kelurahan naa batas bwp sat kei batas sub bwp jalan kolektor sekunder nat bala. hara batas blok bugis jalan lokal sekunder nn. bi! perairan alli semua debutan an. kkn garis pantai ecamatif ari grup yl u tami ec. naa sub bwp prioritas kel tema penanganan prioritas prima aa? pelestarian pelindungan blok kawasan bkn pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok kawasan iri pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok kawasan ng. yan bea oo saigon x (rs perbaikan prasarana, sarana, dan blok kawasan ndd. ta, shah pan sai. penjelasan kode lokasi ke" pontianak ah. (ae arahan nia' kel kelurahan parit kaya banjir laut pad ota acara oo. a01 ac. pontianak paritmayor selatan mayor koba kotabaru bat cnn barat kel. pontianak parittokaya kel. tenggara banjir kab. kecamatan mag bang raya sumber peta dan riw peta citra satelit resolusi tinggi srt) world view akuisisi tahun (ci peta dasar dan peta tematik yang telah terkoneksi dari kep) badan informasi geospasial big), tahun l.b:3y ken) pengolahan data tahun tp) dd. tp) disclaimer peta administrasi kota pontianak dengan kab. kuburnya sebagian masih bersifat indikatif dan dalam proses penyelamatan sesuai dengan berita acara pem tentang penegasan batas daerah walikota pontianak edi rusdi kantong to9 30ue lampiran xvi peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang rencana detail tata ruang tahun indikasi program prioritas lima tahunan pemanfaatan ruang kota pontianak indikasi program sumber tara) prioritas besaran ppypanaan pelaksana l2oan haag 20as perwujudan rencana struktur ruang al. rencana pengembangan pusat pelayanan a1. pusat pelayanan kota pengembangan dan koridor jalan lokasi apbn, apbd kementerian ana tea peningkatanpusat pelayanan gajah mada prov, apbd pekerjaan perdagangan dan jasa kota, dan sekitarnya kota, dan umum dan provinsi, nasional, dan koridor jalan sumber lain perumahan internasional tanjung pura yang sah rakyat dan sekitarnya semen pasar siantan pupr), dan sekitarnya kementerian perdagangan kemenag), pemerintah provinsi pemprov), pemerintah kota pemkot), dan masyarakat indikasi program sumber prioritas besaran pendanaan pelaksana pee 20an haag 2o2s pengembangan dan peningkatan keraton lokasi apbn, apbd semen dna dna dan pusat pelayanan wisata budaya kadarnya dan prov, apbd pupr, mancanegara dan domestik sekitarnya kota, dan kementerian sumber lain pariwisata yang sah kemenpar), pemprov, pemkot, dan masyarakat pengembangan dan peningkatan kantor lokasi apbn, apbd semen pusat pelayanan pemerintah kota walikota prov, apbd pupr, pontianak dan kota, dan pemprov, sekitarnya sumber lain pemkot, dan komplek yang sah masyarakat perkantoran pemerintah kota dan sekitarnya pengembangan dan peningkatan komplek lokasi apbn, apbd semen kena pusat pelayanan pemerintah perkantoran prov, apbd pupr, provinsi pemerintah kota, dan pemprov, provinsi dan sumber lain pemkot, dan sekitarnya ang sah masyarakat pengembangan dan peningkatan pelabuhan utama lokasi apbn, apbd semen dna pusat pelayanan transportasi laut dikira dan prov, apbd pupr, nasional dan internasional sekitarnya kota, dan kementerian sumber lain perhubungan yang sah kemlu), pemprov, pemkot, dan masyarakat sub pusat pelayanan kota pengembangan dan peningkatan spp '\|1lokasi apbn, apbd semen ono
bsaontianak, menimbang bahwa salah satu strategi penting untuk mengatasi pola pikir masyarakat tentang korupsi adalah melalui penguatan pendidikan karakter, bahwa pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan dalam rangkantan sah sesuai dengan aslinya etd r sativa, sh, pembina tk. tpyapendidikan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kota pontianak. kepala dinas adalah kepala dinas dinas pendidikan dan kebudayaan kota pontianpolisian adalah kepolisiandih.pontianakkota.go.id, tujuan dan ruang lingkupjdih.pontianakkota.go.idontianak.liputi: nilai dan perilaku anti korupsi ciri ciri perilaku anti korupsi. nilai dan perilaku antikorupsirilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat, jdih.pontianakkota.go.id nilai dan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki ciri ciririlaku korupsi yang nilai dan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf memilikiunilai dan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki ciri cirinilai dan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf memilikinilai dan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki ciri cirisebagaimana dimaksud pada huruf memiliki ciri ciri: bangga terhadap perilaku anti korupsi, dan anti terhadap perilaku korupsi. nilai dan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki ciri ciri: menyebarluaskan gagasan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi, dan menunjukkan komitmen menolak perilaku korupsi, jdih.pontianakkota.go.id, pengadaan kas sosial kelas, cc. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan, sebagai tempat melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi, dan kegiatan lain, penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan denganerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada hurufjdih.pontianakkota.go.id penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf membupenerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf melibatkan dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait dalam implementasi pendidikan anti korupsi, penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf pelaksanaan kegiatan kegiatan pendukung oleh satuan pendidikan dalam rangkajdih.pontianakkota.go.idlaksanakan sesuai dengan sop pemberian penghargaanwalikotaontianak dan sumber lain yang sah yangjdih.pontianakkota.go.id
sekdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pontianak, menimbangwalikota dapat membetulkan, membatalkan, mengurangkan ketetapan dan menghapuskan atau mengurangkan sanksi administrahapusan sanksi administratif wajib pajak dapat mengajukan penghapusan sanksi administratif kepada walikota melalui kepala skpd ppd. permohonan penghapusan sanksi administratifnghapusan sanksi administratifhapusan sanksi administratif. dalam hal permohonan penghapusan sanksi administratifnghapusan sanksi administratif. apabila permohonan penghapusan sanksi administratifnghapusan sanksi administratif. keputusan pemberian atau penolakan penghapusan sanksi administratif...kota pontianak. tujuan disusunnya peraturan walikota ini adalah memberikan arah dan petunjukruang lingkup peraturan walikota ini meliputi:, daniii pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah dilakuitas dan efisiensi. walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah kepada wajib pajak atas pokok pajak dan atau saksinya. pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk keperluan investasi, kepentingan sosial serta pada hal hal tertentu dari wajib pajak yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya dalam peraturan walikota. kriteriakesejahteraan masyarakat, menyerap banyak tenaga kerja lokal, cc. menggunakanuntuk pertimbangan sosial dan keagamaan, bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi, melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bukan untuk kepentingan komersil, atau keadaan memaksa (force majeure). babbagian kesatu pengurangan pajak wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan pajak daerah kepada walikota melalui kepala skpd ppd. terhadap pengurangan pajak daerah dikarenakan hal hal tertentu dari wajib pajak atau objek pajak yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya dalam peraturan walikota sebagaimana dimaksud dalam dapat langsung diberikan tanpa adanya permohonan dari wajib pajak. permohonan pengurangsetoran pajak daerah selama (enam) bulan terakhir kecuali untuk pbb dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan cc.pengurangurangan pajak daerah. dalam hal permohonan pengurangpengurangan pajak daerah. apabila permohonan pengurangpengurangan pajak daerah. keputusan pemberian atau penolakan pengurangpengurangan pajak daerah yang dapat diberikan paling banyak (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak berhutang. bagian kedua keringanan pajak wajib pajak dapat mengajukan permohonan keringanan pajak daerah kepada walikota melalui kepala skpd ppd. permohonan keringankeringankeringanan pajak daerah. dalam hal permohonan keringankeringanan pajak daerah. apabila permohonan keringankeringanan pajak daerah. keputusan pemberian atau penolakan keringangian ketiga pembebasan pajak wajib pajak dapat mengajukan pembebasan pajak daerah kepada walikota melalui kepala skpd ppd. permohonan pembebasbasmbebasan pajak daerah. dalam hal permohonan pembebasbasan pajak daerah. apabila permohonan pembebasmbebasan pajak daerah. keputusan pemberian atau penolakan pembebashasil review dan evaluasi terhadap standar satuan harga perjalanan dinastaksi kota tujuan kota kabupaten tujuan satuan kereta api rp. d.i yogyakarta kab. bantul kab. gunung kidul kab. kulon progo kab. sleman jawa timur surabaya kota kediri orang kali kota probolinggo kalimantan selatan poo banjarmasin '\| kota banjarbaru e orang kali kalimantantimur low kota balikpapan samarinda kota bontang orang kali isulawesiselatan makasar kota palopo sulawesi utara aia ( (papua nawa papua barat kab. teluk bintuni kab. manokwari selatan3a3000 rp. \|tanduk rp. taksi transportasi pesawat transportasi bengkayang rp. \|sambas rp. (singkawang rp. lis. mempawah rp. lia. \|kubu raya rp180 standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sekali jalan) rp ) \|sumatera bart (tampung bengkulu d09 uang representasi luar daerah dalam kota lebih dari uraian satuan rp) eaba jam p ) pimpinan dprd dan pejabat eselon sewa kendaraan dalam kota "(sumatera barat peran rp s00000 rp. rp. tampung peran rpossooo0 rp. as04 rp. ibengatu perhari ro 77t000 rp 3s10. ro s.1s9 propinsi satuan roda roda bus roda bus sedang besarkomponen uang harian tujusatuan jumlah komponen uang harian tujuanorang kali penanggulangan pasca bencana transportasi psm pekerja sosial masyarakat) task tenaga kerja sosial kecamatan) orang kali ) rp.) dki jakarta penginapan uang harian penginapan ulang harian d.i yogyakarta ( penginapan \|. i vang harian ( penginapan \|. i vang harian ( penginapan \|. uang harian jawa tengah ( penginapan i vang harian i penginapan \|. i vang harian nanggroe aceh darussalam i penginapan uang harian sumatera utara \|. i penginapan i vang harian bengkulu penginapan ulepulauan riau penginapan ( vang harian i penginapan ( vang harian i penginapan i vang harian i penginapan i vang harian bangka belitung penginapan i vang harian i penginapan uang harian i penginapan uang harian penginapan ulang harian penginapan \|. i vang harian penginapan ( vang harian kalimantan selatan i penginapan i valimantan tengahmaluku utara i penginapan i vang harian sulawesi tenggara i penginapan uang harian \|. penginapan uang harian sulawesi selatan penginapan uang harian sulawesi tengah penginapan i vang harian penginapan i vang hariaiii penginapan \| vang harian leo penginapan melati ago8 isotop amors. aso.ks satuan biaya uang harian diklat rp ) sumatera baat \|kampung bengkulu m0000 propinsi satuan besaran rp.) sulawesi tengah ketentuan lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:kabupaten kubu raya i .k.\| rasa jaya umum \|. non noooooooobeno ooo ii. kabupaten mempawah mempawah 0oh .l anjungan sadaniang sungai bakau s . sungai penuh \|. .&. sungai kunyit \|. sengkang \|. oo. so. toho iii. kabupaten bengkayang: bengkayang via anjungan bengkayang via singkawang . tatkala blh .a .\| jago barang id. ioo.i38 .i . . karimunting . led ol. b0. . amar idol sd. jintan abon ben lo. samalanga \|. .i@ sanggau led \|. . ll. pasir panjang obonenooooan ten sebal so. seluas teluk suak . mom bol. (iv. kota singkawang: loo.) singkawang . sayatan hoon ono sedan .a selagi kecil \|. oi. s .\|n yarungkop .ii ilo kabupaten sambas: loo sambas . om. .\| bintuni io. liku paloh oom so. oo. jarak yan silinder s d silinder pari kota pontianak ditempuh pp) kota tujuan perangkat poo000000 s83 saingan aed noh root so. .&.\| kura bo. il. o.12o selaku . .i oi. separuh sl. menebang subah ooo tebas .oii.ii3 teluk keramat temasuk .i. \|. landak 000m. ngarang via anjungan .oi .robot oo. ngarang via sosok pir. parit karangan nona oooooooooooobenenonoooonn doo :.\| kuala bee .& .\| mandor menjalin .i io. l.ii46 meranti . . pahaman sebahu bo.i2 oom. a1. semakin \|. \|. lo. seribu \|. sides \|. \|. nii. kabupaten sanggau ol: sanggau balai karangan \|. .i.i106 . batang barang nan kol balai sebut oo. s5: bedagai \|. \|. \|. .& book \|. . anti ooh so. entikong kembaran . muko memukul .will . a1. beliau ooi8 .ii nolan 00000oid 2th. seuntai powo ennooooood emo oo. sosok ol. tayan ii. . termaju too . pir. ni. kabupaten sekadau sekadau s00 io.mm. . belitang nanga mahap bill la. j,. nanga taman iir xoo, awak 3tel . .& peniti .ood .i ill ix. kabupaten melawi i .o\| nanga pinoh sir ella hilir memo lo. oo. l.oid mendukung 000i loo bo. leo .i .a.\| saya . \|. .\| tanah pinoh .il ol. dl8ooo.h kabupaten siarak yang silinder s d silinder dari kota pontianak ditempuh pp) kota tujuan binjai sol pedas io2 not ooo. kayan hilir s5: kelam permai . & sepauk \|. ao) .1i . sungai pembelian xl. kabupaten kapuas hulu: ol: putussibau badan idol bika a1bo oo. . .\| bayam tanjung l. banua martinus jongkong hongkong &.\| nanga kantuk ' \|. .\| nanga sesuai nanga kalis \|. . lo.idl9 .i nanga mengubah nanga said log sejam . nanga buruk sekitar o.iik8 xi. kabupaten ketapang o.l .\| ketapang \|. a83 balai berkuah .\| nanga sayap \|. pandai 001i ion io. sungailaur ' l. lo0132 xii kabupaten kayong utara: ol: sukadana \|. asi teluk elang dst bon teluk batang \|. ketentuan lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dprd golongan iv c s d iv b kebawah \|amerikautara lo. lo.\| nas '' w \|amerikaselatan lo. lo.\| egg ass chile peru suriname ' o jamerikategah ass rosea rat ' w jeropautara \| eropaselatan loo. eo0.\| egglal aw. jeropatmur a a \|afrikabarat na. jafrkatimur aa. amerikaselatan u l uua juni \|afrkautara teh nn. l u ua jadi barat na. kuwaityaman kesultanan oman jasa tmu o \| o\|ooo ke nn. rep. rakyat cina nn. asias lahan ns. jasiatengah oo uzbekistan jasiatengara loo myanmar brunei darussalam kamboja leo lo u u ua jasiapasi o na. fiji dkan bagian hukum apalah sh., membina iv b) ip. ganantara dan disisipkan (satu) yakni y4a), diantara dan disisipkan (satu) yakni (7a)ya)(7a)ketentuan diubah dan ditambah (satu) yaitusurat pernyataan dari pelaksana spt yang disetujui oleh kepala odiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:i ii i dprd ketentuan lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut: fasilitas transportasi udara darat perjalanan dinas luar daerah luar negeri pimpinan dprd ii.a) eselon ii.b tarif transportasi udara perjalanan dinas luar daerah pp) rp.) rp ) pontianak soo 6s685000\| \|pontianak bandung pontianak denpasar o \| \|pontianak banda ach tarif per kelas rp.) rp ). e taca banda aceh kab. aceh besar banda aceh banda aceh kota lhokseumawe banda aceh kota subulussalam msa w w kab. deli serdang medan kota binjai orang kali medan kota sibolga medan kota tanjung balai kota tebing tinggi tarif taksi rp. jikepulauanriau aia \|ga isumaterabarat na. sumatera selatan poo lampung ke aia dki jakarta banten oo jawabarat nn ijawatengahdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pontianak, menimbang bahwa menindaklanjuti peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan anak, perlu mengubah peraturan walikota nomor tahun tentang peraturan walikota tentang komisi perlindungan anakpresiden nomor tahun tentang komisi perlindungan anak indonesia. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut: ketentuan bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab maksud, tujuan dan ruang lingkuptujuan disusunnya peraturan walikota ini adalah: terlaksananyapad. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pad berkedudukan kota pontianak. pad merupakan lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dan perlindungan anak yang bersifat independen, non diskriminatif, akuntabilitas, profesionalitas dan kemitraan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada walikota. jdih.pontianakkota.go.id ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: keanggotaan padpadentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalamlima) orang anggota pad. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: masa jabatan keanggotaan pad adalah (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan. jdih.pontianakkota.go.id ketua padpad dalam waktu (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan pad. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (satu) orang ketua, (satu) orang sekretaris, dan (tiga) orang anggota. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam panitia seleksi menyampaikan berkas calon pad kepada dprd untuk diseleksi. nama nama calon pad yang telah diseleksi dan disetujui oleh dprd disampaikan kepada panitia seleksi. panitia seleksi menyampaikan nama nama calon pad sebagaimana dimaksud pada kepada walikota melalui sekretaris daerah. walikota menetapkan anggota pad(gan tak artian sesuai dengan aslinya (far ian hukum (setda sh, non pembina tk.struktur organisasi komisi perlindungan anak daerah kota pontianak ketua sekretaris wakil ketua wakil ketua bidang bidang pengaduan dan data, kajian, pengawasan monitoring dan evaluasi anggota anggota anggota anggota naa bidang bidang bidang bidang data dan kajian dan monitoring, pengaduan pengawasan telaah evaluasi informasi dan pelaporan walikota pontianak, ttd edi rusdi kantong jdih.pontianakkota.go.id
bupati grobogan provinsi jawa tengah peraturan bupati grobogan nomor tahun tentang kode etik pegawawujudkan pegawai pemerintah kabupaten grobogan:wajib menggunakan waktu secara efektif:::: memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun,an: dan::kebijakan: setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, cc. setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan:8g. setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga:: tidak bersikap munafik, bersedia menerima dan menyeleksi usulan saran petunjuk pihak lain:melalui kiprahnya lingkungan pemerintah kabupaten grobogan bila::dan wajibmentingkan kepentingan organisasi, diatas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan: wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain:: bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instalasinya atau instansi lain:tbersikapikut serta: dan mengkonsumsi makanan yang menyehatkan: berupaya memberikan pemenuhan kebutuhan primer keluarganya dari penghasilan yang diterimanya: memberikan pendidikan yang layak kepada anak anaknya:: berpakaian sederhana, rapi dan sopan sesuai dengan kelaziman, dan bersikap dan setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai negeri sipil: setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai negeri sipil, dan setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai negeri sipilagama ras dan antar, dapat berkomunikasi baik dengan pegawai pemeluk agama kepercayaan lain: dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah:: dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain:: dan dilarang mengadu domba mengenai etik::::: 8g.diatas kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan: wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain: dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainya: dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain:: il. mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing masing: m., dan menjadi anggota korps profesi pegawai asn republik indonesikode etik pegawapejabat yang berwenang adalah bupati grobogan atau pejabat lain yang ditunjuk. kode etik dan kode perilaku pegawai pemerintah kabupaten grobogangrobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari hari:::: menyiapkan konsep putusan sidang:::ketua dan anggota majelis::november bupati grobogan, ttd. ececec0., tanggal . pegawai penerima laporan pelapor bupati grobogan, bambang pudjiono lampiran peraturan bupati grobogan nomor tahuooooo. sescecece000., tanggal . pelapor bupati grobogan, bambang pudjiono lampiran iii peraturan bupati grobogan nomor tahuka. bkd kepala skpd nama .oooocooooooocooooo. nip tembusan: coret yang tidak perlu ##) tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. bupati grobogan, bambang pudjiono lampiran peraturan bupati grobogan nomor tahugrobogan ka. skpd) rujukan laporan pengaduan .ooooooooooooooooooooooooooooooooooo. sehubungan dengan laporan pengaduan tersebut atas, kami berpendapat bahwa nama .c.oocoooooooooo. nip. seccoooooooooooooooooooo. pangkat gol. .ooooooooooooo. jabatan .o.oooooooos. kerja .oc. j? tentang kode etik pegawai lingkungan pemerintah kabupaten grobogskpd) tembusan: bupati grobogan, bambang pudjiono pegawai lingkungan pemerintah kabupaten grobogangroboganpada pemerintah kabupaten grobogan atau satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten grobogansatuan kerja perangkat daerah tersebut11llampiran peraturan bupati grobogan nomor tahun kop surat keputusan (bupati grobogangrobogan skpd) (bupati groboganperhatikan laporan pengaduan .ooooooooood surat nota dinas . nomor . tanggal. perihal usulan pembentukan majelis kode etik pegawai: memutuskan menetapkan kesatu membentuk majelis kode etik pegawai lingkungan pemerintah kabupaten grobogan skpdlima keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan majelis sebagaimana dimaksud dictum kesatu menetapkan keputusan majelis. ditetapkan .cbooo. pada tanggal.o. bupati ka. skpd, lampiran keputusan bupati grobogan ka. skpd) nomor snnannennnnenennananan nan makanan aan aan banana susunan keanggotaan majelis kode etik pegawai (lingkungan pemerintah kabupaten grobogan skpd)\|anggota o \| s.pst po0 anggota oo bupati ka. skpd, bupati grobogan, bambang pudjiono lampiran peraturan bupati grobogan nomor tahunan pan ann pandan pai jawaban nncaavavavavenanananananananananane pertanyaan pan pan ann pandan pai jawaban nncaavavavavenananananananananananegrobogan, bambang pudjiono lampiran vii peraturan bupati grobogan nomor tahun kop surat kupu tuan majelis kode etik (kab. grobogangroboganbaca laporan pengaduan nomor . tanggal . mengenai pelanggaran atas nama .ocooooooooooooosnannnnnnnennnnnnnnaaan anna anna anna aanaaaaanaan pangkat gol: .ooooooooooooooooooooooooooooooo.oo. jabatan snannnnnnnennnnnnnnaaan anna anna anna aanaaaaanaan unit kerja senenenenansenenenenanananananan anna nanananananana terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik pegawai pemerintah kabupaten groboga .ococoooooooooooooooo.o.oco. ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan .cbooo. pada tanggal.o. ketua, bupati grobogan, bambang pudjionogrobogantiga ruang lingkup ruang lingkup kode etik terdiri dari: sikap, perilaku: perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai. bab iii:: tidak membeda bedakan suku agama ras dan antar golongan::::8g. setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja:::::::::::::
pan bupati banglibagai pelaksanacap ttd made gianyar diundangkan bangli pada tanggal novembersalinan c2.) rena1)lakukan prosesforum komunikasi antar kelembagaan desa yang selanjutnya disingkat kaki adalah forum yang dibentuk oleh kepala desa yang bertugas menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual desaanggota bpd(dua ribu), anggota bpd berjumlah (lima) orang, jumlah penduduk (dua ribu satu) sampai dengan (empat ribu), anggota bpd berjumlah (tujuh) orang, dan jumlah penduduk lebih dari (empat ribu), anggota bpd berjumlah (sembilan) orang. jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada adalah jumlah penduduk suatu desa sebelum dibentuk panitia pengisian bpd dengan mendasarkan pada data darijumlah anggota bpd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan panitiaersyaratan calon anggota bpd sebagaimana dimaksud pada harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut: surat pernyataanhuruf huruf huruf huruffotokopi akta kelahiranagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf atau fotokopi surat nikah yang telah dilegalisir oleh instansi terkait bagi yang belum berusia (dua puluh) tahun, sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf diaturkartu tanda pendudukn surat keterangan bertempat tinggal paling singkat (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala desa sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal ijazah calon anggota bpd hilang atau rusak, diganti dengan surat keterangan pengganti dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf panitiaan disampaikan kepada bupati melalui cammeliputi: pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan atau tokoh masyarakat. panitia sebagaimana dimaksud pada dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ketua, sekretaris: dan cc. anggota. panitia sebagaimana dimaksud pada bertugas: menyusun jadwal pelaksanaan pengisian anggota bpd, menentukan alokasi jumlah anggota bpd, cc. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian anggota bpd, mengumumkan rencana pelaksanaan pengisian anggota bpd, menyampaikan hasil penghitungan kuota masing masing dusun atau gabungan dusun kepada kepala dusun, melaksanakan proses penjaringan bakal calon, melaksanakan proses penyaringan bakal calon, memfasilitasi pelaksanaan musyawarah dusun, melaksanakan musyawarah perwakilan, membuat berita acara dalam pelaksanaan pengisian anggota bpd, dan melaporkan hasil pelaksanaan pengisian anggota bpd. panitia sebagaimana dimaksud pada berwenang: menetapkan alokasi jumlah anggota bpd, menetapkan kuota anggota bpd dari setiap dusun atau gabungan dusun, cc. menetapkan calon anggota bpd, menetapkan calon anggota bpd terpilih, dan menetapkan daftar tunggu untuk pengisian antar waktu anggota bpd. panitiaesa. paragraf keterwakilan anggota bpd pengisian anggota bpd dilakukan berdasarkan: keterwakilan perempuan, dan keterwakilan wilayah. pengisian anggota bpd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui musyawarah pmelalui musyawarah perwakilan tingkatwilayah sebagaimana dimaksud pada melalui musyawarah perwakilan wilayah pemilihan dalam desa. unsur wakil wilayah pemilihan dalam desadusun atau gabungan dusun yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah kuota anggota bpd dari setiap dusun atau gabungan dusun sama dengan jumlah penduduk dusun atau gabungan dusun yang bersangkutan dibagi bilangan pembagi penduduk. bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimaksud pada sama dengan jumlah penduduk desa dibagi jumlah anggota bpd yang telah dikurangi (satu) untuk kuota anggota bpd yang pendiriannya berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam tatacara penghitungan jumlah kuota anggota bpd dari setiap dusun atau gabungan dpengisian anggota bpd paragraf umum tahapan pengisian anggota bpd terdiri dari: penjaringan, penyaringan, cc. musyawarah perwakilan wilayah, musyawarah perwakilan perempuan, penetapan calon anggota terpilih, penetapan daftar tunggu anggota bpd, dan peresmian anggota bpd.etapan calon anggota bpd paling lambat (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan bpd berakhir. paragraf, dan pendaftaran bakal calon. pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh panitiakuota anggota bpd yang mewakili perempuan dan kuota anggota bpd yang mewakili masing masing dusun atau gabungan dusun, waktu pendaftaran bakal calon dimulai pukul wib sampai dengan pukul wib, cc. pendaftaran bakal calon bertempat kantor desa, persyaratan sebagai calon anggota bpd beserta dokumen administrasi pendukungnya yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam dan jadwal tahapan kegiatan pengisian anggota bpd. pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan selama (tujuh) hari, dimulai setelah waktu pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf berakhir. tata cara pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: pelamar mengajukan surat permohonan pendaftaran dengan memilih (satu) kuota yang diinginkan secara langsung kepada panitia dengan tembusan kepala desa dan camat, surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf ditandatangani basah oleh pelamar dengan materai cukup dan dihampiri: dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam daftar riw hidup, dan pas foto berwarna ukuran sebanyak (tiga) lembar. berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dibuat dalam (tiga) rangkap, (satu) asli dan (dua) fotokopi, berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai tembusan kepada kepala desa dan camat yang disampaikan melalui panitia, panitiahuruflengkap diberikan tanda terima, setelah jangka waktu pendaftaran bakal calon berakhir, pelamar yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai bakal calon angota bpd dengan keputusan panitia. bangko surat permohonan pendaftaran dan daftar riw hidup sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh panitia. salinan keputusan panitia sebagaimana dimaksud pada huruf dikirimkan kepada kepala desa dan camat. dalam hal waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam telah berakhir dan tidak terdapat pendaftar baik yang mewakili masing masing wilayah pemilihan dalam desa dan atau yang mewakili perempuan, waktu pendaftaran diperpanjang dalam jangka waktu (tujuh) hari. paragraf penyaringan penyaringan bakal calon anggota bpd sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam jangka waktu paling lama (dua puluh) hari. dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku ketentuan batasan waktu penyaringan sebagaimana dimaksud pada tahapan penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada meliputi: penelitian kebenaran persyaratan administrasi bakal calon, klarifikasi pihak terkait, dan cc. penetapan calon anggota bpd yang berhak dipilih dalam musyawarah perwakilan. penelitian kebenaran persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf oleh panitia berupa penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon anggota bpd sebagaimana dimaksud dalam penelitian kebenaran persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah selesainya waktu pendaftaran bakal calon. klarifikasi pihak terkait atau instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh panitia dalam hal terdapat keraguan terhadap persyaratan administrasi bakal calon. penetapan calon anggota bpd yang berhak dipilih dalam musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan keputusan panitia. calon anggota bpd sebagaimana dimaksud pada yang mewakili masing masing wilayah pemilihan dalam desa paling sedikit (satu) orang dan yang mewakili perempuan paling sedikit (satu) orang. salinan keputusan panitia sebagaimana dimaksud pada dikirimkan kepada kepala desa dan camat. dalam hal tidak terdapat bakal calon yang memenuhi persyaratan bakal calon yang mewakili masing masing wilayah pemilihan dalam desa dan atau bakal calon yang mewakili perempuan, panitia membuka pendaftaran kembali sampai jumlah pendaftar yang mewakili masing masing wilayah pemilihan paling sedikit (satu) orang dan jumlah pendaftar yang mewakili perempuan paling sedikit (satu) orang. pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebagaimana dimaksud dalam panitia melakukan penyaringan bakal calon sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam dalam hal terjadi perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku ketentuan batasan waktu penyaringan sebagaimana dimaksud dalam paragraf musyawarah perwakilan wilayah musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan masing masing dusun atau gabungan dusun untuk memilih calon anggota bpd yang mewakili wilayah. peserta musyawarah perwakilan wilayah sebagaimana dimaksud adalah masyarakat yang berdomisili wilayah pemilihan dalam desa terdiri dari unsur: calon anggota bpd yang mewakili wilayah pemilihan, kepala dusun wilayah pemilihan dalam desa, cc. pengurus dan masing masing paling banyak (satu) orang, dan masyarakat paling banyak (dua puluh lima) orang. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. panitia membuat undangan untuk mengikuti musyawarah perwakilan wilayah yang dikirimkan kepada semua calon anggota bpd yang mewakili wilayah pemilihan dalam desa dan peserta musyawarah.wilayah diselenggarakan oleh panitia. musyawarah sebagaimana dimaksud pada untuk memilih calon anggota bpd yang mewakili wilayah pemilihan dalam desaem voting. calon anggota bpd terpilih yang dipilih dalam pemilihan melalui sistim voting sebagaimana dimaksud pada adalah calon anggota bpd dengan perolehan suara terbanyak. setelah musyawarah perwakilan wilayah selesai dilaksanakan, panitia membuat berita acara pelaksanaan musyawarah perwakilan wilayah yang ditandatangani oleh ketua panitia dan calon anggota bpd. dalam hal terdapat calon anggota bpd. paragraf musyawarah perwakilan perempuan musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk memilih (satu) orang calon anggota bpd yang mewakili perempuan. musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada diikuti peserta perempuan yang terdiri dari unsur: calon anggota bpd, dan perwakilan dusun paling banyak (dua puluh lima) orang. perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tokoh agama, tokoh masyarakat, cc. tokoh pendidikan, dan tokoh pemuda. panitia membuat undangan untuk mengikuti musyawarah perwakilan perempuan yang dikirimkan kepada peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalamperempuan diselenggarakan oleh panitia. musyawarah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakanim voting. calon anggota bpd terpilih yang dipilih dalam proses musyawarah perwakilan perempuan adalah calon anggota bpd dengan perolehan suara terbanyak. setelah musyawarah perwakilan perempuan selesai dilaksanakan, panitia membuat berita acara pelaksanaan musyawarah perwakilan perempuan yang ditandatangani oleh ketua panitia dan ditandatangani oleh calon anggota bpd dari unsur keterwakilan perempuan. dalam hal terdapat calon anggota bpd dari unsur keterwakilan perempuan perempuan. paragraf penetapan calon anggota terpilih penetapan calon anggota terpilihcalon anggota bpd terpilih sebagaimana dimaksud padaparagraf penetapan daftar tunggu anggota bpd penetapan daftar tunggu anggota bpddaftar tunggu anggota bpd sebagaimana dimaksud pada adalah calon anggota bpd yang masing masing menempati peringkat kedua dan seterusnya dalam pemilihan anggota bpd perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan. daftar tunggu anggota bpd sebagaimana dimaksud pada menggantikan anggota bpd yang berhenti melalui mekanisme penggantian antar waktu anggota bpd. paragraf peresmian anggota bpd peresmian anggota bpd sebagaimana dimaksud dalam hurufluruh pimpinan bpd berhenti, rapat pemilihan pimpinan bpdyang ditandatangani oleh pimpinan rapat pemilihan pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalamekretariatberasal dari staf perangkat desa yang diangkat dengan mendasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. staf administrasi sebagaimana dimaksud pada diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan desa. staf administrasi sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugas pengadministrasian bpd dengan format jenisungsi, tugas dan wewenangnggalian aspirasi masyarakat oleh bpdmasyarakatukanuelenggarusulan pemberhentian anggota bpd, laporan pemberhentian kepala desa, pembentukan panitia pemilihan kepala desa, pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktudokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan dihampiri nobulan musyawarah yang dibuat oleh sekretaris bpd. penyelenggarmusyawarah desa sebagaimana dimaksud pada dibiayai dari apb desa. bpd membentuk panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antarwaktu. pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam musyawarah bpd dan ditetapkan dengan keputusan bpd. ketentuan mengenai pembentukan paniti.yangketentuan mengenaiketentuan peraturan perundang undangan. bpd dan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada hurufdan atau pejabat lain yang ditunjuk bupati. bpd melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui monitoring dan evaluasi dalampd melakukan evaluasi lipid sebagaimana dimaksud dalam huruf yangmeliputi: kepala desa, ketua bpd, ketua lpml, ketua pkk, ketua karang taruna, ketua rw, dan ketua rt. kaki sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh kepala desa dan lainnya sebagai anggota. dalam melaksanakan tugasnya, kaki dapat diberikan honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa. bagian ketigangelolaan biaya operasional bpd sebagaimana dimaksud pada huruf berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab hak, kewajiban dan larangan bpd bagian kesatu haksebagaimana dimaksud dalam huruf yang bersumber dari apb desa. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk mendukunghak mengajukan usul rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalamkinerja yangagian kedua kewajiban paragraf kewajiban bpd bpd menyusun laporan kinerja bpd yanganggota lembaga kemasyarakaterhentian anggota bpd bagian kesatu yang ditandatangani oleh camat. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetapuakarena berakhir masa keanggotaan sebagaimana dimaksud dalamdan hurufanggota bpd kepada camat paling lama (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. berdasarkan usulan pemberhentian anggota bpd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan keputusan bupati yang ditandatangani oleh camat tentang pemberhentian anggota bpd paling lama (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. bagian ketigpengganti antar waktu, kepala desa memproses pengisian anggota bpd untuk mengisi kekosongan anggotaresmikan calon pengganti anggota bpd menjadi anggota bpd dengan keputusan bupati yang ditandatangani oleh camati pendanaan pendanaan pelaksanaan kegiatan bpd dibebankan pada: apbd, apb desa, dan atau cc. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab ketentuan peralihan ketentuan mengenai batasan waktu dalam tahapan pengisian anggota bpd tidak berlaku untuk pengisian bpd tahunmusyawarah pembentukan, peresmian dan pengambilan sumpah janji badan permusyawaratan desa berita daerah kabupaten magelang tahun nomor seri nomortatacara penghitungan jumlah kuota anggota bpd dari setiap dusun atau gabungan dusun tata cara penghitungan kuota anggota bpd dusun atau gabungan dusun diatur sebagai berikut: menentukan bilangan pembagi penduduk bpp) bpp adalah jumlah penduduk desa dibagi jumlah bpd atau dengan formulasi: bpp bpd keterangan bpp bilangan pembagi penduduk jumlah penduduk desa bpd jumlah anggota bpd (setelah dikurangi (satu) orang untuk memenuhi unsur perwakilan perempuan) bpp dengan angka desimal dibulatkan bawah. menghitung kuota anggota bpd dari setiap dusun atau gabungan dusun kuota anggota bpd dari setiap dusun atau gabungan dusun adalah jumlah penduduk dusun atau gabungan dusun yang bersangkutan dibagi bilangan pembagi penduduk atau dengan formulasi: bpp keterangan kuota dusun atau gabungan dusun jumlah penduduk dusun atau gabungan dusun kuota anggota bpd dari setiap dusun atau gabungan dusun dengan angka desimal dibulatkan bawah. menghitung sisa penduduk yang belum terwakili dari dusun atau gabungan dusun sisa penduduk yang belum terwakili dari dusun atau gabungan dusun adalah pengurangan dari jumlah penduduk suatu dusun atau gabungan dusun atas perkalian antara kuota dusun atau gabungan dusun dengan bilangan pembagi penduduk atau dengan formulasi pbt bpp) keterangan pbt sisa penduduk yang belum terwakili kuota dusun atau gabungan dusun bpp bilangan pembagi penduduk apabila kuota anggota bpd dari setiap dusun atau gabungan dusun telah terpenuhi dan masih ada sisa kuota anggota bpd maka diperuntukkan bagi dusun atau gabungan dusun dengan sisa penduduk yang belum terwakili mulai urutan terbesar. contoh penghitungan diketahui: jumlah penduduk desa sebanyak orang. jumlah penduduk dusun sebanyak orang. jumlah anggota bpd untuk kuota unsur perwakilan wilayah adalah orang. penghitungan kuota anggota bpd untuk dusun adalah bpp (dibulatkan bawah) (dibulatkan bawah) berarti kuota anggota bpd dusun tersebut adalah orang. untuk menghitung sisa penduduk yang belum terwakili dari dusun tersebut adalah dengan perhitungan sebagai berikut: pbt bpp) (1x berarti sisa penduduk dusun yang belum terwakili orang.jenis buku administrasi bpd buku agenda surat keluar surat keluar hal dan (tanggal nomor (tanggal isi tujuan ket singkat \|4ahal (tanggal nomor \|tanggal (instansi dan isi ket pengirim\| singkisi tujuan ket urut pengiriman nomor surat surat surjenis awal akhir tahun barang tahun ket bangunan bantuan tgl apb sumba visum peng desa pemeran prov! page baik rusak rusak \|dijual bang hapus baik (rusak tah kan pai0o jia j1i2 ) rp ) jumlah)\| alamat (keperluantempat nomor dan nomor dan nama induk jenis tangga agama jabatan pendidikan tanggal tanggal ket lengkap ang kelamin lahir terakhir keputusan keputusan kota pengangkatan pemberhentian ppptanggal jenis kegiatan\| pelaksana kegiatan sit mengetahui . tgl bulan tahun ketua bpdann mengetahui . tgl bulan tahun ketua bpdwwwno\| peraturan keputusan tentang uraian singkat\| ket bpdlaporan kinerja bpd badan permusyawaratan desa . kecamatan efek kabupaten nona. alamat:gelang nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa, keputusan bupati magelang nomor .wanataniunctodesate'ingaketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan desa. bar pembinaan dan pengawasan f1): fasilitasi dan koordinasi:': ini pang lama (duomi bawa yakobus sh, pembina tk. nip. lampiranek! tue! kepala desa sean kabupaten sanggau peraturan desa.isosianat nomor tahunenerervesanersnng menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan bupati sanggau: m. tahun tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asai usul dan kewenangan lokal berskala desa berita daerah kabupaten sanggau tahun nomor .) memutuskan:anggadalah kepala kecamatan dalam kabupaten sanggau! yang bersifat ke.kan bab iii kewenangan desa kewenangan desa, meliputi: kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokasihuruf dan hurufannananan ena dan seterusnya. bab kewenangan lokal berskala desa pasai kewenangan lokal berskala desa meliputi: dan seterusnya. bab pelaksanaan kewenangan desa pasa::,(satu) kali dalam (satu)esa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa. ditetapkan moms pada tanpa sana weworsasngennna kepala desa tanda tangan dan cap nama jelas orundangkat kanan senen pada tangga \|. sekretaris desa mtatipgal scan tenesnnas domain sin ensansensnnn tai arntereenna nana bertempat balai desa gas iieooooripenaanteananaaman.nanah dan seterusnya. kewenangan loka! berskala desa, meliputi: arenamak. badan permusyawaratan desk ketua, nama jelas nama jelas perwakilan peserta musyawarah desa dst. bupati sanggau, ttd paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala gia kum dan ham, nm, yakobus.sh pembina tingkat (iv b) niptau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara.ii yang bersifat strategis. 11pasal ruang lingkup peraturan bupati ini, meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul: kewenangan lokal berskala desa: mekanisme pelaksanaan kewenangan desa: evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan desa: pembiayaan:, meliputi sistif . pelestarian,, meliputi pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan pasar desa:r.: penataan dusun, pendayagunaan profil desa: pengelolaan badan usaha milik desa: penetapan kerja sama antar desa, pengelolaan kesehatan, desa, pengelolaan pendidikan anak usia dini paud) tk milik desa: pengelolaan teknologi tepat guna, pengelolaan kesehatan lingkungan, pengelolaan perikanan. peternakan, pertanian, perkebunan milik desa, pengembangan produk unggulan desa pengembangan pusat perekonomian desa: pengelolaan dan penetapan cadangan pangan (lumbung) desa, pengelolaan wisata desa, oo. pengelolaan lahan kritis skala desa, pengelolaan sumber daya alam desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat: pernbinaar. ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa: pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa: ss.: penanganan kebakaran hutan dan lahan desaj(ty format berita acara dan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada dars5) rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama cieonde'tegas!.g undangan yang lebih tinggi, bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang ber'(c) pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan keter(l)b' koordinator,s5)jangka waktu paling,, bupati tanggalanggau diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan pada badan penyelenggara jaminan sosial bahwa salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial pada badan penyelenggara jaminan sosial kabupaten sanggau sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah kabupaten sanggau memandang perlu mewajibkan setiap orang, aparatur instansi pemerintah daerah dan pemerintah desa serta perusahaan badan usaha mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosialrekomendasi surat keterangan untuk kepengurusan sertifikat tanah: cc. surat keterangan kesehatan untuk mengurus surat izin mengemudi sim): atau surat keterangan untuk mengurus pasporan buruh: atau izin mendirikan bangunan umbi. pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah. dalam pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan bpjsdilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepesertaan program jaminan sosiallurahain kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan maka harus mendaftarkan terlebih dahulu bpjs, bagiturun yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, maka dalam pengajuan perizinan melampirkan bukti kepesertaan berupa: bukti pembayaran iuran terakhir, dan kartu peserta dan surat keterangan registrasi sertifikat kepesertaan bab pembiayaan fasal biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan program jaminan sosial daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta program bpjs. pembentukan, tugas dan keanggotaan tim forum koordinasi pelaksana program bpjs sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii ketentuan lain bagi perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program sosial tenaga kerja berdasarkan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja tidak boleh mengurangi program sosial tenaga kerja yang telah diikuti\|hukum dan ham bambang, sh, hum penata nip. nomor tainomeesanggausanggauanggau. pemerintah desa adalah kepala desa alkeluarga adalah suami atau istri dan anak yang sah paling banyak (liga) orang sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga. jaminan kecelakaan kerjaturun jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. penerima bantuan lurah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatandaerahakan dilakukbpjs dalam pelaksanaan program jaminan sosial daerah. tujuan peraturan bupati ini untuk memperluas cakupan kepesertaan bpjs, bab iii bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan bagan kesatu bpjs kesehatan setiap orang, termasuk aparatur instansi pemerintah daerah dan pemerintah desa daerah wajib menjadi peserta bpjs kesehatan. setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan q alamat perusahaan, kepemilikan perusahaan, kepengurusan perusahaan: jenis badan usaha, jumlah pekerja:bagian kedua bpjs ketenagakerj,dan pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah daerah dan pemerintah desa daerah. pekerja penerima upahpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain pekerja pada badan layanan umum daerah, dan pekerja honorer daerah daerah. pemberi kerja selain penyelenggara negara yang bergerak diaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematianpjs ketenagakerjaan. bab sanksi administratif fasalketentuan peraturan perundang undangan mengenai disiplin asn. setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuranetiap pemberi kerja dan atau pekerja yang melanggar ketentuan dapat berupa teguran tertulis,tidak
bupati klaten provinsi jawa tengahujuhatau penghasilan ketiga belas tahun diberikan kepada: pns, pns pemerintah kabupaten klaten, dan cons. gaji atau penghasilan ketiga belas tahun tidak diberikan kepada: bupatiyaitupada bulan juli tahun penghasilan sebagaimana dimaksud dalam bagi cons, paling banyak meliputi:atau penghasilan ketiga belas dibayarkan pada bulan agustus dalam hal pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada belum dapat dilaksanakan, pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas dapat dilakukan bulan bulan berikutnya.gaji atau penghasilu.b pada tanggal agustus kepala bagian hukum bupati klaten, sri rahayu, sh, hum cap"apa tunrjalanan dinas dalam negerjalanan dinas dalam negeri lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu selatan yang tertib, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan pedomanaturan presiden nomor tahun tentang standar harga satuan regional, yang mengamanatkan kepala daerah menetapkan standar satuan biaya:dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperoleh maka yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil sebagai pengganti bukti pengeluaranpihak penyedia, dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggabungkan biaya penginapan (dua) orang atau lebih untuk satu kamar penginapan jika pagu biaya penginapan tidak mencukupi dengan tarif hotel tempat penginapan, penggabungan biaya penginapan (dua) orang atau lebih tidak melebihi besaran tarif kamar, maka pembayaran dihitung dengan (lima puluh persen) masing masing pejabat atau pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dimaksud, pejabat daerah, pns, non pns dan anggota kelompok masyarakatiaya penginapan khusus untuk ajudan bupati wakil bupati disesuaikan tempat penginapan bupati wakil bupati dengan tipe kamar terendahpenginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan kelalaianpenginapan yang telah diterimanya. biaya sewa kendaraan dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dipertanggungsewa kendaraan dapat berupa akuntansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penyewaan kendaraan. bagi pejabat negara, pejabat daerah, pns, non pns, dan anggota kelompok masyarakatdalam dan tidak dibayarjabat yang berwenang dan pejabat negara, anggota dprd, pns, non pns, dan anggota kelompok masyarakat dan keadaan sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulurovinsi adalnegara adalah bupati dan wakil bupati labuhanbatu selatan. pejabat daerah adalah pimpinan dan anggota dprd kabupaten labuhanbatu selatan. pimpinan dprd adalah ketua dan para wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten labuhanbatu selatan. anggota dprd adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten labuhanbatmaupun calon pegawai negeri sipil dan bertugas lingkungan kabupaten labuhanbatu selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pegawai tidak tetap adalahorganisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat opd adalah unsur pembantu bupati dan dprd kabupaten labuhanbatu selatanjabat daerah, pns (pns) calon pns (cons) dan non pns untuk melaksanakan perjalanan dinas dan menjad. lumpur adalah uang yang dibayarkan. uang representatif adalah uang yang diberikan kepada bupati, wakil bupati, pimpinan dprd, anggota dprd dan.ab ruang lingkupdiri dar. bagian kesatu perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah perjalanan dinas dalam kabupaten labuhanbatu selatan lebih dari (delapan) jam atas perintah pejabat yang berwenang, kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka: perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan, koordinasi dan konsultasi: cc. pendidikan dan pelatihan (training), kunjungan kerja, seminar lokakarya konferensi atau sejenisnya, promosi potensi daerah, dan menghadiri acara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten maupun organisasi yayasan kepanitiaan. bagian kedua perjalanan dinas luar daerah kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalamdalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada yang dilaksanakan dalam provinsi paling lama (tiga) hari, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada yang dilaksanakan luar provinsi dilaksanakan paling lama (empat) hari, batas waktu perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada dan dapat melebihi dengan melampirkan undangan jadwal kegiatan dan atau bukti lain yang sah, perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam haldokumen perjalanan dinas bagian kesatu perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten pejabat negara, pns, non pns dan anggota kelompok masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, harus memperhatikan dan melengkapi dokumen sebagai berikut: surat perintah tugas ditandatangani oleh bupati wakil bupati dalam hal yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah bupati wakil bupati, surat perintah tugas ditandatangani oleh kepala opd dalam hal yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah pns, non pns dan anggota kelompok masyarakat, setelah surat perintah tugas spt) ditandatangani, kepala opd menerbitkan spp lingkungan opd yang bersangkutan, danpejabat daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, harus melengkapi dokumen sebagai berikut: setelah berkoordinasi dengan sekretaris dprd, dan setelah surat perintah tugas spt) ditandatangani, selanjutnya sekretaris dprd menerbitkan surat perintah perjalanan dinas spp). bagian kedua perjalanan dinas luar daerah pejabat negara, pejabat daerah, pns, non pns dan anggota kelompok masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah harus terlebih dahulu memperhatikan dan melengkapi dokumen sebagai berikut: bagi kepala daerah wakil kepala daerah yang melaksanakan perjalanan dinas, surat perintah tugas ditandatangani oleh bupati wakil bupati, bagi pimpinan dan anggota dprd yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, harus melengkapi dokumen, bagi kepala opd yang melaksanakan perjalanan dinas, surat perintah tugas ditandatangani sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk, bagi pejabat eselon iii, dan staf dilingkungan oopd atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal pnssekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk, bagi non yang berada dilingkungan opd yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi maupun perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, surat perintah tugas ditandatangani oleh kepala opd dalam hal mendesak khusus sesuai kebutuhan organisasi, dan bagi anggota kelompok masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, surat perintah tugas ditandatangani oleh kepala opd dalam hal mendukung program kegiatan pemerintah. surat perintah perjalanan dinas spp) pejabat negara, pejabat daerah, pns, non pns, dan anggota kelompok masyarakat ditandatangani oleh kepala opd atau pejabat yang ditunjuk,bab biaya perjalanan dinas biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat diberikan uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku dan transportasi lokal,dan biaya pemeriksaan kesehatan covidbiaya pemeriksaan kesehatan covid dan biaya sewa kendaraan.dan biaya angkutan jenazah. perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam (enam) tingkatan yaitu: tingkat untuk bupati wakil bupati pimpinan dprd, tingkat untuk pejabat eselon ii anggota dprd pejabat lainnya yang setara, tingkat iii untuk pejabat eselon iii golongan iv ketua dan wakil ketua tim penggerak pkk pejabat lainnya yang setara, tingkat untuk pejabat eselon iv golongan iii anggota tim penggerak pkk pejabat lainnya yang setara, tingkat untuk pns golongan ii non pns sarjana diploma), dan tingkat untuk pns golongan non pns (sma smp) anggota kelompok masyarakat. perjalanan dinas bagi pejabat lainnya yang setara adalah pejabat yang telah mendapatkan pengakuan kesetaraan dari pimpinan dan anggota lembaga tertinggi tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan, besaran satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dan ditentukanbesaran satuan biaya perjalanan dinas untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. biaya perjalanan dinas dibebankan kepada anggaran opd yang mengeluarkan sppberkenaan. pejabat negara, pejabat daerah, pns, non pns dan anggota kelompok masyaraka, pejabat negara, pejabat daerah, pns dan non pnslam rangkasi dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dan dan biaya pemetaan jenazah sebagaimana dimaksud dalam huruf serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam huruf dibayarkan sesuai dengan biaya riil. uang representatif perjalanan dinas diberikan kepada bupati, wakil bupati, pimpinan anggota dprd dan pejabat eselonpemeriksaan kesehatan covid (rapid test) dibayarkan sesuai dengan biaya riil sepanjang dalam masa pandemi covid biaya sewa kendaraan dapat diberikan pada saat bupati dan wakil bupati melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, biaya sewa kendaraan sebagaimana maksud pada sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: biaya transportasi adalah biaya perjalanan dinas dibayarkan secara riil dari tempat kedudukan tempat tujuan dan kembali tempat kedudukan, dalam hal perjalanan dinas berkelanjutan yang tempat tujuannya berada pada kota yang sama, maka biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya dari tempat kedudukan tempat tujuan pertama dan dari tempat tujuan kedua kembali kedudukan semula, dan dalam hal perjalanan dinas berkelanjutan yang tempat tujuannya berada pada kota yang berbeda, maka biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya dari tempat kedudukan tempat bertolak dan kembali tempat kedudukan semula. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: hotel: dan tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel dan atau tidak tersedia kamar hotel. biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan berupa uang panjar sesuai dengan jumlah pagu biaya perjalanan dinas sebagaimana dimuat dalam spp, pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana spp paling cepat (lima) hari kerja dan paling lambat (satu) hari kerja berkenaan,sebagaimana dimaksud pada d rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mempedomani ketentuan besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam pejabat negara, pejabat daerah, pns, non pns,, dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: dokumen pertanggungjawaban spp yang telah divalidasi, dokumen pertanggungjawaban biaya transportasi, dokumen pertanggungjawaban biaya penginapan, dokumen pertanggungjawaban biaya sewa kendaraan, dan membuat laporan perjalanan dinas. anggota kelompok masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dokumen pertanggungjawaban berupa daftar hadir dan tanda terima uang harian, dalam hal anggota kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan dinas luar daerah menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana pada huruf huruf dan huruf uang harian diberikan sesuai dengan hari yang digunakan dan ditetapkan dalam sppmenambahkan uang harian sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan kelalaian pejabat negara, pejabat daerah, pns, non pns dan anggota kelompok masyarakatharian yang telah diterimanya, dalam hal pejabat negara, pejabat daerah, pns mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan uang harian diklat. biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam merupakan biaya yang diperlukan untuk: biaya perjalanan dari tempat kedudukan tempat tujuan dan kembali tempat kedudukdalam rangka keberangkatan kepulangan terminal bus stasiun bandara pelabuhan. biaya transportasitransportasi sebagaimana dimaksud padabus, tiket kereta api, tiket kapal laut, tiket taxi dan tiket pesawat, kwitansi pembayaran sewa kendaraan, bagasi berbayar dan biaya tol: dan dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas operasional, maka bukti pengeluaran yang sah sebagai biaya transportasi dapat berdasarkan bon pembelian bahan bakar minyak dari spbu, dengan ketentuan tidak melampaui jumlah biaya transportasi. dalam hal biaya transportasi melebihi biaya yang dianggarkan, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya transportasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan kelalaian yang bersangkutan, sepanjang tersedia anggarannya,
salinan age dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ogan komering ulu, menimbang bahwa salah satu urusan pemerintahyang pelaksanaannya berpedoman pada standar pelayanan minimal,diperlukan pedoman percepatan, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pelayanan dasar pada pemerintah kabupaten ogan komering ulhasil pendataan yang dilakukan ole dan atau pemerintah kabupatenakses atau dijangkau sendiri, kondisi bencana dan atau, dankedalam renstra pemerintah daerah dan senja pemerintahkabupatenabupatenkabupatenkhususnya dikaitkan dengan program dan pendanaan yang diperuntukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan,an bagi pemenuhan kebutuhan dasar, cc.merintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pada saat perumusan meliputi gambaran pelayanan khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapidalam pemenuhan kebutuhan dasar, strategis dan arah kebijakansenja pemerintahd, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dan rencana kerja dan pendanaan pdmerintah daerah, rkd dan senja pemerintah daerah.kabupaten memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan dasar dalam apbd. (4ypemerintah kabupaten dapatkabupatentandar pelayanan umum bupati berwekoordinasi penerapan spm daerah kabupaten. susunan keanggotaan tim koordinasikoordinasi penerapan spmkkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan spm kabupaten, mengkdan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya. tim koordinasi penerapan spm sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kabupaten. bab pembiayaan pembiayaan penerapan spm kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. bab pelaporan penerapan spm dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintah kabupaten ppd) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaporan penerapan spm disusun dalam laporan tahunan penerapan standar pelayanan minimal kabupaten dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. materi laporan tahuntahunan penerapan standar pelayanan minimalupati menyampaikan laporan tahunan penerapan standar pelayanan minimal kabupatenuntuk menyusun laporan penerapan standar pelayanan minimal kabupaten ogan komering ulu sebagaimana dimaksud dapat dibentuk tim penyusun laporan penerapan standar pelayanan minimal kabupaten yang berkedudukan bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kabupaten. dilingkungan pemerintah kabupaten ogan komering ulu yang menerapkan spm menyampaikan laporan pelaksanaan, penerapan dan capaian spm kepada bupati melalui sekretaris daerah cg. bagian tata pemerintahan sekretariat daerah. susunan dan keanggotaan tim koordinasi penerapan standar pelayanan minimal kabupaten ogan komering ulu ojo tan data penelitian dan pengembangan daerah kabupaten oku kabupaten oku koma ian kseiaun aturan oku nama ruang kabupaten oku kabupaten oku penyelamatan kabupaten oku oku kabupaten oku kabupaten oku. a.format laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian spm pemerintahan daerah kabupaten ogan komering abupatenkabupatenabupatenabupaten,yang bersumber dari abad: apbn:.target dan indikator penerima layanan standar pelayanan minimal. pendidikan jenis target bean pelayanan indikator pencapaian pencapaian pencapaian dasarts)enuhanyang selanjutnya tugasjumlah warga negara usia setiap anak usia tahun yang tahun dini berpartisipasi dalam pendidikan paud kesehatan (ea mono pelayanan indikator pencapaian pencapaian pencapaian dasar pendidikan jumlah ibu hamil yang setiap kesehatan mendapatkan layanan tahun ibu hamil kesehatan. pendidikan jumlah ibu bersalin yang setiap kesehatan mendapatkan layanan tahun ibu bersalin kesehatan. pendidikan jumlah bayi baru lahir setiap kesehatan yang mendapatkan layanan tahun bayi baru kesehatan. lahir pelayanan jumlah balita yang setiap kesehatan mendapatkan layanan tahun balita kesehatan. pelayanan jumlah usia pendidikan setiap kesehatan dasar yang mendapatkan tahun pada usia layanan kesehatan. pendidikan dasar pelayanan jumlah usia produktif yang setiap kesehatan mendapatkan layanan tahun pada usia kesehatan. produktif pelayanan jumlah usia lanjut yang setiap kesehatan mendapatkan layanan tahun pada usia kesehatan. lanjut pelayanan jumlah penderita setiap kesehatan hipertensi yang tahun penderita mendapatkan layanan hipertensi kesehatan. pelayanan jumlah penderita diabetes setiap kesehatan melitus yang mendapatkan tahun penderita layanan kesehatan. diabetes melitus kesehatan gangguan jiwa yang tahun orang mendapatkan layanan dengan kesehatan. gangguan jiwa pelayanan jumlah orang terduga setiap kesehatan tuberculosis yang tahun orang mendapatkan layanan terduga kesehatan. tuberculosis pelayanan jumlah warga negara setiap kesehatan dengan resiko terinfeksi tahun orang virus yang melemahkan dengan daya tahan tubuh manusia resiko human immunodeficiency terinfeksi virus) virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia human immunodefic ency virus pekerjaan umum (ea mono nan pelayanan indikator pencapaian pencapaian pencapaian dasar penyediaan jumlah warga negara yang setiap kebutuhan memperoleh kebutuhan tahun pokok air pokok air min sehari hari. minum sehari hari.. domestik. perumahan rakyat batas jenis target waktu dasar penyediaan jumlah warga negara setiap dan korban bencana yang tahun rehabilitasi memperoleh rumah layak rumah yang huni. layak huni bagi korban bencana kabupaten. fasilitasi jumlah warga negara setiap yang yang terkena relokasi tahun terkena program pemerintah relokasi kabupaten yang program memperoleh rumah yang pemerintah layak huni. kabupaten. trantibumlinmas batas jenis target waktu pelayanan indikator pencapaian pencapaian pencapaian dasar pelayanan jumlah warga negara setiap ketentraman yang memperoleh layanan tahun dan \|akibat dari penegakan ketertiban hukum perda dan umum perkara. pelayanan jumlah warga negara setiap informasi tahun yang memperoleh layanan rawan informasi rawan bencana. bencana pelayanan jumlah warga negara setiap pencegahan tahun dan yang memperoleh layanan besi pencegahan dan esiapsiaga nag kesiapsiagaan terhadap terhadap bencana. bencana pelayanan setiap penyelamat jumlah warga negara tahun dan yang memperoleh layanan evakuasi penyelamatan dan korban evakuasi korban bencana bencana pelayanan jumlah warga negara setiap penyelamat tahun yang memperoleh layanan dan penyelamatan dan evakuasi evakuasi korban korban kebakaran kebakaran sosial batas jenis target waktu pelayanan indikator pencapaian pencapaian pencapaian dasarrlantar panti. luar panti. rehabilitasi jumlah anak terlantar setiap sosial dasar yang memperoleh tahun anak rehabilitasi sosial luar terlantar panti. luar panti.sosial luar panti. luar panti. rehabilitasi jumlah warga setiap sosial dasar negara gelandangan dan tahun tuna sosial pengemis yang khususnya memperoleh rehabilitasi gelandang sosial dasar tuna sosial dan luar panti. pengemis luar panti. perlindungan jumlah warga negara setiap dan korban bencana yang tahun jaminan memperoleh perlindungan sosial pada dan jaminan luar panti. saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupatenkabupaten oku, yunior syafarina, sh., pembina tingkat nip. rencana strategi selanjutnya disingkatjenis spm bagian kesatu umum jenis spm pelayanan dasar terdiri atas spm spm pendidikan, spm kesehatan, spm pekerjaan umum dan penataan ruang, spm perumahan rakyat dan kawasan permukiman, spm ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, spm sosial. materi muatan spm pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada meliputikabupaten. jenis pelayanan dasar pada spm pendidikan kabupaten sebagaimana dimaksud terdiri atas:bagian ketiga spm kesehatan spm kesehatan mencakup spm kesehatan kabupaten. jenis pelayanan dasar pada spm kesehatan kabupaten sebagaimana dimaksud padaal sumber daya manusia kesehatanempat spm pekerjaan umum pasar spm pekerjaan umum mencakup spm pekerjaan umum kabupaten. jenis pelayanan dasar pada spm pekerjaan umum kabupaten sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari, dan penyedia pelayanan pengelola. bagian kelima spm perumahan rakyat spm perumahan rakyat mencakup spm perumahan rakyat kabupaten. jenis pelayanan dasar pada spm perumahan rakyat kabupaten terdiri ataskorban bencana kabupate, dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah kabupatebagian keenam spm ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat spm ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencakup spm ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kabupaten. jenis pelayanan dasar pada spm ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kabupaten terdiri atas siahribupati untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. yang berada dibagian ketujuh spm sosial spm sosial mencakup spm sosial kabupaten. jenis pelayanan dasar pada spm sosial kabupatekorban bencana kabupatebab iii tahapan penerapan standar pelayanan minimal bagian kesatu umum pemerintah kabupateundangk beperekonomian nasional yang dan atau membahayakan ancamn dan evaluasnetapkan memutuskan: peraturan bupati tentang perubahanlima ratus sepuluh milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan2. (dua triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh;bertambah rp2. rpl2rp2. semula bertambah rp305. rp64. jumlah pendapatan setelah peru bah rp369ga lima ratus ribu rupiah) bertambah sejumlah rpl2 (seratus dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi rp2. (dua triliun empat ratus tujuh belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas: dana perimbangan; dana insentif daerah;1. bertambah rpl21. jumlah dana rpl14. (enam puluh empat milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi rp369. (tiga ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh4. jumlah bantuan keuangan setelah perubahan rp641enam ratus sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari atas: belanja operasional(seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi rp2. (dua triliun enam ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tigajuta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga tuan sosial. belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar.rp860. bertambah jumlah belanja rp998. barang dan aya huruf bertambah dengan rincian sebagai berikut: semula bertambah rp26. rp14. jumlah belanja hibah setelah perubahan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada (l) huruf direncanakan sebesarrp4 bertambah sejumlah rp138. (seratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi rp998. (sembilan ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan belasberjam bah rp92. rp2879 jumlah belanja rp46. pemeliharaan setelah peru bah75. semula rp37. bertambah rp31. jumlah belanja rp68bagaimana dimaksud pada huruf bertambah dengan rincian sebagai berikut: semula bertambah rp2. rp26. jumlah belanja uangl4. (empat bebas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi rp4 (em pat puluh satu milyar delapan puluh delapan juta seratus enamrp2.l4. jumlah belanja hibah rp3232. (tiga puluh dua milyar tujuh belas juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah) sehingga menjadi rp264. (dua ratus enam puluh pat milyar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh satul. jumlah modal peralatan rp4berjam bah rpl45. rp30 jumlah modal jalan, jaringan dan irigasi setelah peru bahperubahan menurut urusan apbd pemeran tahan penjabaran dae urusan infrastuktur menurut daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang apbd dan rancangan perkara ten tang penjabaran apbd dengan program prioritas perbatasan negaramerah kabupaten cirebon, putri kabupaten cirebon tahun nomor
tan ana rea peraturan bupati karanganyar nomor tahun dana tentang kan standarisasi harga sewa rumah jabatan pimpinan dirumah dinas bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah . kabupaten karanganyar bupatikaranganyar, menimbang bahwa mengingat pemerintah kabupaten karanganyar dau belum dapat menyediakan rumah jabatan dan rumah dinas bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat bae and daerah kabupaten karanganyar secara keseluruhan, maka perlu diatur mengenai standarisasi harga sewa rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karanganyar yang daan asa belum mendapatkan rumah jabatan dan rumah dinas. buk bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan pemerintah mer nomor tahun tentang kedudukan protokoler dan. tan keuangan pimpinan dan. anggota dewan perwakilan pan rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan abu peraturan pemerintah nomor tahun tentang. perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun mena maka perlu diatur mengenai harga sewa rumah jabatan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat apa daerah kabupaten karanganyar, bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan adaa dengan peraturan bupati. dl. mengingat : undang undang nomor tahu tahun pembentukan daerah daerah kabupaten dalan ketua lingkungan propinsi jawa tengah: ata nee loe undang undang nomor tahun ter tan tia tentang susunan . nan ser dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat dewan raha perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan bana ban perwakilan rakyat daerah lembaran negara republik beni indonesia tahun nomor tambahan lembaran haa ana aah negara republik indonesia nomor bea undang undang nomer pikun aan pas pembentukan peraturan perundang undangan terbang maa negara republik indonesia tahun nomor peron lembaran negara republik indonesia nomor sena ma. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan:. telah diubah dengan undang undang nomor. tahun. lembaran negara republik indonesia tahun . eka nomor tambahan lembaran negara republik. indonesia nomor ). knee undang undang nomor : tahun. tentang. perimbangan. keuangan: antara pemerintah pusat dan. pemerintahan daerah. lembaran. negara republik. mona bae. dee kedudukan protokoler, dan keuangan pimpinan dan. men anggota dewan perwakilan rakyat daerah lembaran. negara republik indonesia tahun nomer ,. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor. sebagaimana telah diubah dengan peraturan. dae pemerintah. nomor. tahu. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maen pelaksanaan. tata. usaha keuangan daerah. dan . penyusunan perhitungan anggaran. pendapatan dan tana moe belanja daerah: nan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang kedudukan keuangan dewan . perwakilan rakyat daerah. kabupaten karanganyar. lembaran daerah kabupaten karanganyar tahun menetapkan: peraturan bupati tentang standarisasi harga. maa sewa rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas. bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenkaranganyar standarisasi harga sewa rumah jabatan pimpinan dan rumah . dinas anggota dewan perwakilan rakyat daerah. kabupaten . karanganyar ditetapkan setinggitingginya ketua. rp. , bulan (tiga juta rupiah . wakil ketua rp. , bulan (dua juta lima ratus. ibu rupiah perbulan) . e. anggota rp. bulan (dua juta rupiah. bara . biaya 'sar dengan. ditetapkannya peraturan ini maka peraturan bupati dee karanganyar nomor tahun tentang standarisasi ana snn tani harga sewa rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas bagi ban anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nana karanganyar dinyatakan tidak berlaku. oni pan masa sen tgn peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan. aan diberlakukan surut sejak tanggal januari . gas kanan nenek anak agar setiap orang dapat mengetahuinya. bana memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan 'penempatannya dalam berita. daerah kabupaten wol karanganyar. haa iwa nan sah ditetapkan karanganyar bea hae padatanggal januari 2wk nana bupati karanganyar, mah lisa irian sri (aningsih,s pd, hum salinan naa panen nan gubernur jawa tengah: pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pa: karanganyar, kepala badan pengawas kabupaten karanganyar, ara han kepala bagian keuangan setda kabupaten karanganyar: nan kepala bagian hukum, organisasi dan tatalaksana setda kabupaten . karanganyar. kan gabah diundangkan karanganyar: nag padatanggal januari 2oob. pan sekretaris daerah, naa mena san anna kantong berita daerah kabupaten karanganyar tahun nomor
masi pil a33 bupati purworejo peraturan bupatinggaran pendapatan dan belanja daerah, kepala daerahbahwa sampai dengan tanggal desember dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten purworejo belum memberi persetujuan terhadapyang telah diajukan, maka untuk memperoleh persetujuan gubernur jawa tengahurworejo: lampiran ii: ringkasan apbd menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi, lampiran iii:laksanaer kabupaten purworejo,apbd tahun nomor tahun tanggal desember pemerintah kabupaten purworejo ringkasan rancangpurworejo, desember bupati purworejo tahun zainmaka dengan peraturan bupati purworejo nomor tahun telah ditetapkalayanan yang dibentuk oleh bupati untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa dengan sekretariat unit berkedudukan pada skpd yang melaksanakan pengadaan barang jasmelaksanakkni sehingga berbunyi sebagai berikut:egawai negeri sipilsatu) baru yaitudihapus dihapus ketentuan dihapus. ketentuan dihapus. ketentuan dihapus. dipengelolaan dana bantuan operasional sekolah dalam pengelolaan dana bos pada sekolah negeri, kepala sekolah ditunjuk sebagai ppt. ppt sebagaimana dimaksud pada bertugas mengelola dana bos yang ditransfer oleh bendahara pengeluaran pembantu pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten purworejo. pencairan dana bos untuk sekolah negeri dilakukan dengan mekanisme tambah uang persediaan (tu). pencairan dana bos untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (ls). tambah uang persediaan tu) sebagaimana dimaksud pada adalah sejumlah tambahan uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kegiatan yang sangat mendesak melebihi pagu yang disediakan pada satuan kerja tersebut untuk melaksanakan kegiatan sehari hari. pembayaran langsung ls) sebagaimana dimaksud pada adalah pengeluaran sejumlah dana atas kewajiban kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang undanganada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten purworejountukpejabat yang diberikan kuasa oleh bupati dengan kepala sekolah penerima dana bosanggaran berkenaan kepada bendahara pengeluaran pembantu pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten purworejoada dinas pendidikan dan kebudayaa):.a, dan ditambahkan (satu) angka baru yakni angkaset daerah kabupaten purworejkabupaten purworejopenerimaan dau, dak, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak danbendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran
bahwa sesuai ketentuan jam dan peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan, ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikandidik dan tenaga kependidicnirnbang: bahwa untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan kabupaten purworejo, perlu disusun pedoman pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan; dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purworejo, peraturan bupati ourwork.jo nomor: til tentang pengelolaan pend dan tenaga kependidikan bupati purworejo [salinan]4561regu bila indonesia negara nomor i) nomor tahun tentang penyaluran tunjangan profesi bagi guru;;jawa tengah. daerah adalah kabupaten purworejo. ketentuan umum bab menetapkan: peraturan bupati tentang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan memutus;;gubenur jawa tengah nomor tahun tentang standar minimal pendidikan tk ra, so ml, smp m ts, sma ma, smk, slb, pendidikan non formal, uks, kepemudaan, olah raga dan kebudayaanrekrutmen, penempatan, penyebaran, pemberian hak, promosi dan saksi[sesuai perda)[sesuai perda)n: pegawai tetap atau tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja; pegawai tetap atau tidak tetap yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja, l3. satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang mcnyclcdalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan prinsip transparan, akuntabel dan berkeadilan. bagian ketiga prinsip pemberian bantuan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan. ruang lingkup pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: hak hak pendidik dan tenaga kependidikan: penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang part.as dan memadai; penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; pembinaan kari.as hasil kekayaan intelektual kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana, dan fasilitas pendidik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan gas. bagian kedua ruang lingkup tujuan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, bert.tanggungjawab, sejahtera dan berkeadilan. bagian kesatu tujuan tujuan, ruang lingkup dan prinsip pengelolaan pen dik dan tenaga kependidikan bab (i) tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan, kemudahan, penghargaan, promosi, perlindungan, kesempatan, dan hak hak lainnya bagian kedua hak tenaga kependidikan ketentuan teknis mengenai bentuk, rincian dan pelaksanaan hak hak tersebut pada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. hak pendidik sebagaimana dimaksud pada meliputi: memperoleh penghasilan yang layak dalam melaksanakan tugas profesinya; tunjangan fungsional pendidik; memperoleh tunjangan profesi bagi mereka yang lelah memenuhi persyaratan profesi pendidik; memiliki kebebasan akademik; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik dalam batas rambu rambu yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, kode etik protest, peraturan perundangan yang berlaku, dan nilai nilai etika; memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik; memiliki akses dan dapat memanfaatkan fasilitas pembelajaran; memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi pendidik; memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesinya sebagai pendidik. pendidik berhak memperoleh penghasilan, kemudahan, penghargaan, promosi, perlindungan, kebebasan, kesempatan, dan hak hak lainnya. pasa bagian kesatu hak pendidik hak pen dik dan tenaga kependidikan bab lll pendampingan sebagaimana dimaksud dalan huruf meliputi: mendampingi dalam pemeriksaan, baik dalam t.tahap penyelidikan maupun penyidikan; menyiapkan data dan dokumen pendukung; melakukan koordinasi dengan pihak terkait. pemberian pelayanan bantuan hukum dapat terdiri dari: pemberian nasehat dan atau pertimbangan hukum; pendampingan; pembelaan dalam proses peradilan (litigasi); dan atau pemberian bantuan dalan pelaksanaan putusan pengadilan. permintaan bantuan hukum oleh unit organisasi, pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan atau mantan pegawai lingkungan dinas diajukan kepada bupati. pemberian pelayanan bantuan hukum diberikan kepada unit organisasi, pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan atau mantan pegawai lingkungan dinas yang menghadapi masalah hukum dalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. salah satu bentuk perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam (l) dapat berupa pelayanan bantuan hukum oleh pemerintah daerah. pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. ketentuan teknis mengenai bentuk, rincian dan pelaksanaan hak hak tersebut pada dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. hak tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud l): memperoleh penghasilan yang layak dalam melaksanakan tugasnya; tunjangan fungsional tenaga kependidikan; memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kependidikan; memiliki akses memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya; memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya sebagai tenaga kependidikan! dinas berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. bagian kesatu pengangkatan pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan bab biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian pelayanan bantuan hukum lingkungan dinasupati dapat menghentikan pemberian pelayanan bantuan hukum dalam hal: kasus hukum yang ditangani terbukti tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. pihak yang diberi bantuan buku tidak mengajukan upaya banding dan atau kasasi. pihak yang diberi bantuan hukum tidak kooperatif atau tidak menjaga nama baik dinas. pembelaan dalam proses peradilan (litigasi) sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan; memberikan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan. pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengajukan permohonan eksekusi atas putusan pengadilan; membantu pelaksanaan eksekusi; memberikan bantuan hukum lain yang menyangkut putusan pengadilan. penempatan dan penyebaran sebagaimana dimaksud pada aya; dan tidak boleh diskriminatif menu rut penllkasl dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. penempatan dan penyebardasarkan pada kebutuhan satuan pendidikan. pasa bagian kedua penempatan dan penyebaran penetapan dan pengangkatan guru sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah dilakukan oleh bupati. persyaratan, mekanisme dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas. seleksi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengangkatan guru sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah dilakukan dengan seleksi. pengangkatan sebagaimana dimaksud pada l), dan tidak boleh diskriminatif menurut pertimbangan gender, agama, ras, suku, asarja. ,. pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik yang hasil penelitiannya secara signifikan memperluas atau memperdalam kandungan ilmu, teknologi, atau seni yang bermanfaat dalam kehidupan. pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik yang berhasil menulis buku teks pelajaran dan atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang dinilai bermutu tinggi. pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang dinilai berprestasi dan berdedikasi luar biasa pada setiap hari pendidikan nasional atau hari guru nasional. bagian kesatu penghargaan penghargaan, pengembangan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan babi mutasi guru ditetapkan dengan keputusan rupa atas usu! dinas. mutasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh dinas, untuk selanjutnya diusulkan penetapannya kepada bupati. mutasi sebaga mana dimaksud (ll huruf dan huruf dilakukan pada awal semester. mutasi sebagaimana dimaksud huruf dilakukan sesuai kebutuhan. mutasi guru dapat dilakukan atas dasar: kebutuhan satuan pendidikan; permohonan; pembinaan. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tangga diundangkan. ketentuan penutup babi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme, mengacu pada standar nasional dinas wajib melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. bagian ketiga pembinaanpendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, studi lanjut, kenaikan pangkat dan golongan dan atau promosi jabatan. (i) dan tidak tercela. bagian kedua pengembangan penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkal istimewa, piagam, uang,1d diundangkan purworejo pada tanggal al!'lille tahun zain bupati purworejo, tld ditetapkan purworejo pada tanggal al!'lil.ang serah simpan karya cetak dan relu..nian kabupaten purworejo; bahwa da1nian, pemerintah daerah perlu menyusun rencana pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesenikesenian kabupaten prior&jo peraturan bupati prior&jo nomor tai iun tentang11mb mn. kepala satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkj,dang kesenian kabupaten prior jo. memutuskan: ruang lingkup peraturan bupati in!&et pen~i;:>tiap yang telah ditetapkan, maksud, tujuan dan ruang lingkup babi. ekonomi, dan pemerintahan. pelayanan dasar bidang kesenian adalah jenis pelayanan publik bidang kesenieseniseni.member.agunan jangka menengah daerah rpm), rencana kerja pemerintah daerah rkd), rencana strat.senian. faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalanseni&ikatan; dan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar bidang kesenilebih mm, w'i ula den prasarana, kesan&an, sumber daya alam dan partisipasi sersenisenisenian; target pelayanan dasar bidang kesenill rencana pencapaian spm penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesenian sesuai spm seb&gsenitembi,\ymn spm babi&sup.at!.i berlaku pada tanggal diundangkan. hal ha! yang belnpasa bab vl1 ketentuan penutup pasaai.kan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan spm kepada gubernur, bab pelaporan spm tahun .ain 'rld. bupati purworejo, jl!: nis pei.alaihi indikator target pencapaian penanoouno kinerja 20h jawab ~rlindunpn. l.ca japan ski'd jli ~b&pandan ic.ikan seni menanpnl l'conan! mean urutan bidang bidan& ( ,uan kcl clean cakupan ski'd yang l'aoiloth seni mcnonpni urutan bidang kesenian c&kapan skp yang dar lccn, menangani uruunbidang lttocnian miai ke.nian skpd yan,i: menangani dunia bidan, ltt1nian san,na clan cakupan ski'd yang papuana sumbat daya menangani w.nu nl& bidan1 kencan kesenian catur, skp yang tempel menangani nl& bidang cl< dian , .,.,. skpd yang cakupan pru mcnanpni ntan bidang kcecnian rencana pencapaian standar pei.layanan minimal bidang kesenian kabupaten purworejo lampiran peraturan bupati purworejo nomor: tahun tentang ren cana pencak stan dar pelayanan minimal bidang kepe kabupaten purworejo il. pengertian seniman adalah insan yang ber:kiprah dan memilik:i dedi.kasi dan teater) sebagai pertanggungjawaban hasil karya sen.iman yang dihadiri oleh para pengunjung penonton dengan persiapan latihan latihan yang konseptual. latar belakang kesenian yang hidup dan berkembang kabupaten purworejo tidak hanya didiamkan agar hidup dan berkembang dengan sendirinya. diperlukan perhatian pemerintah agar kesenian dapat berguna dalam mensukseskan pembangunan terutama dalam pembinaan budi pekerti masyarakat. kesenian dalam hal ini memerlukan (tiga) penanganan pokok yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. dalam peraturan pemerintah nomor tahun ada beberapa bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten kota diantaranya ada!ab kebudayaan, dan salah satu unsur kebudayaan tersebut adalah kesenian. berdasarkan bal tersebut, maka pemerintah kabupaten purworejo berkewajiban me!laksanakan urusan bidang kebudayaan, dalam hal ini kesenian dengan spm sebagai alat standar alat ukur pencapaiannya. kewajiban pemerintah kabupaten purworejo bidang kesenian tersebut meliputi aspek penanganan sub bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian. spm bidang kesenian merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten purworejo dalam me!laksanakan pembangunan kesenian. kegiatan kesenian pada dasarnya dilaksanakan oleh ma.syarikat, sedangkan pemerintah kabupaten purworejo berperan sebagai motivator, dan fasilitator. sebaga.i motivator, pemerintah kabupaten purworejo memberikan dukungan bagi masyarakatnya agar kelak.kanakan kegiatan kesenian terutama yang menurut pemerintah penting namun kurang mendapat perhatian. sebaga.i fasilitator, pemerintah kabupaten purworejo memberikan dukungan hukum legal dan anggaran finansial melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesenikesan!an kabupaten purworejo baik hasil karya seniman yang diselenggarakanrup! adalah kegiatan bimbingan seni yang disertai dengan praktek. penyerapan narasumber ada1 studi kepustak:yang hampir punah dalam upaya mendapatkan ga.baran bentuk seni sesuai dengan aslinya. eksperimentasi ada1ah k.kegiatan yang mencoba men.kegiatan atau memperoleh nilai tambah suatu seni. revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran soba8ai bahan penentuan identitas masing masing dan luas ruangunk maupun non fisik. dolrumetasi adalah kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data terutama dari hasil penggalian disamping upaya upaya lain dan kegiatan pengolahan.sehat.kan sebagai "bapak angkat" bagi seniman atau organisasi kesenian. kaderisasi adalah usaha persiapan kader kader seniman untuk mempertahankan kondisi yang adal dalam jangka waktu yang tidak terbatas dengan mengupayakan peningkatanlisan media massa kritikus seni kabupaten purworejo yang mampu mala1bukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni masyarakat, se.sekaligus umpan balik bagi kebijakan pengelolaan kesenian kabupaten purworejo1am pakar seni adalah tenaga ahli menata gelar seri pertunjukan (dramaturg) dan kurator. sarjana seni adalah orang yang mengikuti pendidikan formal kesenian perguruan tinggi yang kemungkinan telah tersedia daerah. pamong budaya adalah petugas da1am jabatan fungsional daerah yang berkedudukan kabupaten purworejo. pejabat fungsional ini bertugasberupa material ataulya dengan jalan men.orbit.kan penerbit.dalam melaksanakan kegiatan bidang kajian seni, pemerintah kabupaten purworejo sekurang kurang (satu) kali dalam (satu) tahun berkewajiban untuk menyelenggarakan ((tujuh) atau (delapan) kegiatan dari (lima belas) kajian seni. perlindungan pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian kegiatan yang menjadi bagian dari ruang lingkup peraturan ini meliputi: kajian seni gelar seni misi kesenian fasilitas seni sumber daya manusia bidang kesenian tempat dan, organisasi. kajian seni kajian seni adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanabersifat kajian adalah seminar; sarasehan diskusi;. iii. ruang lingkup spm ini mencakup jenis pelayanan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian sarana dan prasaranaseniman ataumisi kesenian misi kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih dan atau sekelompok senimang.ingin penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan jati diri. kegiatan misi kesenian wajib memperhatikan kejelasan daerah.h tujuan kejelasan materi misi secara kualitatif dan kuantitatif ketela.purworejo berkewajiban menyelenggarakan minimal t.iga) dari empat) kegiatan gelar seni. gelar seni sebagai upaya menyemarakkan kehidupan kesenian daerah.h, pemerintah kabupaten purworejo melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar seni daerah.hanya. wujud gelar seni adalah pagelaran pameran; festival clan lomba. fasilitas seni fasilitas semi adalah dulrungen bagi kesenian daerah agar dapat hidup lebih layak. jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan den pemanfaatan bidang kesenian adalah penyuluhan substansial maupun teknikal pemberian bantuan; bimbingan organisasi kaderisasi promosi; penerbitan den pendokumentasian dan kritik seni. pemerintah kabupaten purworejo wajib mendorong den memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik seni daerah.hanya, sebagai upaya meningkatkan kualitas kesenian daerah.h. pemerintah kabupaten purworejo wajib menyediakan ruang untuk kegiatan kritik seni media cetak dan at.au media elektronik. pemerintah kabupaten purworejoyang diselenggarakan masyarakat minimal (satu) atau (dua) kegiatan fasilitasi seni. tahun zain 'l'ld. bupati purworejo, organisasi pemerintah kabupaten purworejo membentuk organisasi struktural yang menangani bidang kesenian; lembaga dewan kesenian. pemerintah kabupaten purworejo paling sedikit melaksanakan (satu) dari (dua) cakupan organisasi. sarana dan prasarana sumber daya manusia bidang kesenian dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni diperlukan kualiftlcasi sumber daya manusia som) kesenian sebagai berikut sarjana seni pakar seni parking budaya seniman budayawan; kritikus lisan media massa pengusaha;dan penyandang dana. pemerintah kabupaten purworejo berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan som dalam perlindungan, pengembangan; dan pamong budaya. tempat pemerintah kabupaten purworejo berkewajiban menyediakan minimal: tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; tempat memasarkan ka.rya seni untuk mengembangkan industri budaya. pemerintah kabupaten purworejo wajib mengadakan misi kesenian antar daerah sekurang kurangnya (satu) kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, dlplornasi, dan promosi kesenian daerahnya keluar daerah. pemerintah kabupaten purworejo berkewajiban memberikan bantuan dalan arti luas guna terselenggaranya misi kesenian, baik antar daerah, maupun luar negeri.
peta iki taksatuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, bahwa seiring dinamika pemerintahan dan pembangunan yang semakin berkembang sudah tidak sesuai dengan perkembangkabupaten sanggau nomor tahun peraturan bupati sanggau nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan kabupaten sanggau,tanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. kantor penanaman modal dan pelayanan perizinan selanjutnya disebut kamp adalah lembaga tekniskamp adalah kepala kamkewenangan yang dilimpahkan pelimpahan kewenangan bupati kepada kamptenaga kerja, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, kelautan dan perikanan, pariwisata, il. pertanian, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, dan oo. perindustrian. pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi bidang penanaman modal. bab iii, izin operasional menyelenggarakan pendidikan anak usia dini,edar produk pangan industri rumah tanggaperawat, izin praktik apoteker, izin praktik perawat gigi, dan izin praktik bidan, kerja, izin lembaga pengelola tenaga kerja swasta links), iin pendirian dan perpanjangan lembaga pelatihan keterampilan, dan izin perpanjangan terhadap izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita). pelayanan perizinan bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari:izin kelayakan lingkungan, izin lingkungan:, izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah perkebunan kelapa sawit,:daerahizin angkutan khusus, izin angkutan umum, izin usaha angkutan sungai dan danau dalam daerah, izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau,,,: izin membuka akses jalan khusus jalan umum, dan izin penyelenggaraan warung internetjasa perjalanan wisata, izin usaha penyediaan akomodasi, izin usaha jasa makanan dan minumankegiatan hiburan dan rekreasi, izin usaha jasa pramuinformasi pariwisata, izin usaha wisata tirta:, izin usaha rumah potong hewan, izin penjualan obat hewan, izin usaha produksi bibit dan benih ternak, izin usaha rumah sakit hewan, izin usaha perkebunan, izin usaha perkebunan budidaya, izin usaha perkebunan pengolahan, dan tanda daftar budidaya perkebunan.tanda daftar gudang, tanda daftar perusahaan,prinsip pembangunan pabrik industri, izin usaha industri: izin perluasan, dan tanda daftar industri: dan informasi penanaman modal yang diselenggarakan oleh kamp. bab koordinasi dan pelaporan kepala kamp melakukan koordinasi teknis dengan skpd terkait menyangkut pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam dan kepala kamp wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan bupati dibidangdibidanga nya, yakobus, sh, pembina l iv a) nip.
bi'pati tapin prov fils i(alimaittait sel tait peraturan bupati tapi arrrrr tentang pengaipkasiait alokasi dana desa i{pada pemeriittaii desa kabupaten tapi taifun ait(x}arit dengan kalimat ti'han yaitu usia esa menimbang mengingat bi'pati tapi, bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dan peraturan pemerintah nomor tahun ol+tra berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diam hum2756l.tan lembaran negara republik rdana pertimbangan (km baran negara republik indonesia tarun nomor tambatan lembaran negara republik indonesia nomor a572. t4. nomor tahun tentang perubahan atas peraturan pemerintah.trl( terakhir, dengan peraturan daerah kabupaten tapin nomor tari(kabupaten tapin; peraturan daerah kabupaten tapin nomor tarrrtiraiy bi'pati tentang pengali{asia alokasi data desa i(pada pemeriittaii desa kali'patent tapi taiji'il aitggarait bab tentuait t'uuu pesat ri,llgi'd, uji'aiy i'ait prinsip pengelolitaitadd tiap desa daerah berdasarkan sesuai dengan potensi dan karakteristik masing masing desa yang meliputiaran dan kaidah kaidah yuma kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. bab iii tata cara peitgalokasiait alokasi dana desa bagian kesatu ketentuan pengalokasian besaran alokasi dana desa eal besaran add dilakukan berdasarkan ketenaran (tujuh puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa merupakan dana alokasi khusus; dan oo oan tingkat kesulitan geografis per desa. bagian kedua perhitungan alokasi data desa berdasarkan variabel utama paragraf perhitungan bobot variabel utama pasal, kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. data untuk menghitung variabel utama bersumber dari badan r.sat statistik. apabila badan r.sat statistik tidak dapat menyediakan sebagian atau selumaal<sud pada ditentukan sebagai berikut: jumlah penduduk sebesar (dua puluh lima persen); luas wilayah sebesar (sepuluh persen); angka kemiskinan sebesar 3s%o (tiga puluh lima persen); dan tingkat kesulitan geografis sebesar boo o (tigalatlunr2so o (dua puluh limaqrgle desa berdasarkan variabel utama luas wfhyeh variabel utama luas wilayah ad(s)10olo (seta desa berdasarkan variabel utama kemlu han variabel utama kemiskinan adalah angka persentasi atau jumlah rumah tangga pemeran.ier perlindungan sosial per desa. bobot semen rng karir perlindungan sosial per desa adalah hasil perkalian rumah tangga pemegang kar perlindungan sosial tiap desa dibagi jumlah seluma35o oir perlindungan sosial lan variabel utama langkat kcsullta geografis tingkat kesulitan geografis adalah faktor perg(2tyang bersumber dari data badan rk25o o (dwa puluh lima persen); kondisi infrastruktur sebesar 25o o (dua puluh lima persen); transportasi sebesar 25o o (dua puluh lima persen); dan komunikasi desa kabupaten(i) ada sta negeri sederajat (ii) ada slip negeri sederajat (iii) ada negeri sederajat (iv) ada tkipaud ketersediaan sarana kesehatan desa, terdiri dari (i) ada puskesmas (ii) ada host (iii) ada poskesdes (iv) ada rumah bidan polindes (v) ada posyandu bobot bobot bobot bobot bobot bobot bobot bobotrksat statistik. tingkat kesulitan geografis berdasarkan kondisi infrast(i) bobot (it) s d bobot s d (tidak ada) dapat dilalui (i0 tidak dapat dilalui (iii) tidak ada jalan (i) darat (ii) darat dan air (iii) air prasarana transportasi menuju jalan raya terdekat, terdiri dari (i) darat (il) darat dan air (iii) air (iv) tidak ada (iii) (iv) bobot bobot bobot bobot bobot bobot bobot bobot bobot bobot bobot bobot kantor camat bobot bobot bobot(i) aspal beton (iil diperkeras (kerikil batu dll) (iir tingkat kesulitan geografis berdasarkan kondisi infrasttingkat kesulitan geogr fis berdasarkan prasarana transportasi desa tkg berdasarkan data yang tersedia dari badan h.sat statistik. t2 pasal tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan sarana komunikasi dari desa kabupaten tkg terdiri dari sub variabel ketersediaan sarana pos, terdiri dari (il terjangkau layanan pos (ir) tidak terjangkau layanan pos keterjangkauan jaringan telepon seluler pada terdiri dari (il ada sinyal telepon seluler (ir) tidak ada sinyal telepon seluler bobot bobot wilayah desa, bobot bobot tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan sarana komunikasi dari desa kabupaten tkg berdasarkan data yang tersedia dari badan pusat statistik. pesanel.m,afis sebesar ao o (tiga puluhiokasiait alokasi data desadelapan puluh dua miliar dua radius tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua trruluh tujuh ribu serafiis enam puluh rupa\makan bagian tidak terpisahkan dari perata.fran bupati ini. bab pengait(acarapts desa tahun anggaran bab peiiyalt'rain bagian kesatu pen5saluran kepala desa membuka rekening desa atas nama pemerintah desa pada bank kalsel cabang rantau. (2t kepala desa mengajukan permohonan penyaluran add kepada bupati c.qppi(ad. kepala dppkad menyalurkan add langsung dari kas umum daerah rekening kas desa bagian kedua tahap pen s secara triwulanan; dan penyaluran add tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah add tahap sebelumnya dipertanggung jawabkan. bab vii pembiitaait dati peiygawasait pasali*datrgunaan keuangan add, bupati menugaskan inspektorat unta:(4l1, diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum. bab viii alr p$a[.a.peran penggunaan add. sanksi gemlokasi dana desa kepada pemerintah.tr desa sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada apbd tahun anggaran bab ketentuan penuhi'p pada saat peraturan bupati ini mulai berlalu, maka peraturan bupati tapin nomor tarun ol4a1 peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten tapin. ditetapkan rantau itr' iit rapat diundangkan rantau padatanggal desember o15 dataid kabupaten tapin, berita daerah kabupaten tapin tahun nomor i,lampiran peraturan bupati tapin nomor t.aj{un ao15 tanggal des,il,ib iil besaran pengait)i(asian alo dana desa intai)a pemerintah desa kabupaten tapi\| taifun an(x}arai\| 2ol6 24tr ilo. iau desa pesawat add rp.l (s) tangkap yai{i pura .ooo pui,au pinay.ig .0oo puas"am sari .ooo gunung batu .o94.ooo pui.au pinay{g i.utara .ooo padang sari sari at:{ tatakan .o00 suatu tatakan .25r. sawang lawa}ian .ooo timbalan .ooo rumintin .o21. campaign i'l{iiapamasa 7ll. .ooo tai.idi latmin .ooo c,2e eei pandai"angin .ooo tabung mandarin .ooo serasi .0o0 pematang i(rantai{ hulu pemahat.ig i(rantai.i .ooo pavida ifi 79t.47l.ooo pematang kara.iga.i hilir 8t7. .ooo iyi'jng r87.ooo andhika sui(arai\{ai .ooo titik .96s. kepayang .ooo batang i,antik mandiri,an hilir 60s. sungai bai{r{itn .o81.o00 paparan makmur .00o keramat .ooo antasari .ooo jinnah baris banua hai{itar .ooo banua hai.a't kiri banua fisi,at kanan{ perintis raya 59r. .ooo kr{ ia{rain atasan hilir .0o0 bumbu raya .ooo banua hai.ipar hulu .ooo badan .0oo r.i hoot mayasari hulu .ooo candi i,aras .o00 baringin [{arai\{pi,au 7t4. .ooo pasangan hilir .l91. pasangan hulu .o00 sungai ruas baringin marapi,au hilir .ooo sungai ruas hulu balin pasangan partai trp teladan sungai sai.ai priok .ooo mayasari ilir .ooo batas"as .o34.ooo rawai'ia .0o0 buas buas .l86.ooo teluk haur sungai puting .0o0 sahaja sungai sai.ai hilir .o9s.ooo buas buas hilir .ooo rawan hulu .ooo o2t parigi kecil .ooo baterai{gan parigi .0o0 paul gadung .99r. bandung .o00 tengkawang .o00 waringin 65s.0r7. gadung keramat masa s67. ketapang tengkawang baru .o00 h24 l.a tipitaka jaya .0o0 miwa .ooo batu ampar .ooo harakat .0oo batung ot1. o00 .ooo barat\{ban 6l4.o21.ooo bunyi jaya jo2 bakumpai.ig .6r3. bai{ua pada{g .o00 bungur banua pada{g hilir saba}i hangul .ooo rai{tau bujur .ooo purut .3s2.0oo bungur baru t02 timbang .0o0 paling guling linux .ooo f;xo benderang .ooo l06 porandakan .0oo l07 lokpaikat .ooo bataratat .ooo bita{an baru puncak harapan .ooo budi mulya .83r.o00 l12 ayunan{ papan .o00 hil e(n =dj{a sai.am baris .ooo lt4 suatu i"ama 62l. .o00 kambang habang lama .00o pai.itai cabe lt7 suatu baru .0o0 kambang habang baru yab fls tabungan l20 matang batas .47l.ooo l2l patungan l22 berakar .ooo l23 batu hapus .ooo l24 kambang kuning .ooo asam rendah babak .ooo amal .l60 bi'pati tapimbentukan unit pelaksana teknis pada dinas dan badanbahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara paripurna pada wilayah utara kabupaten tangerang perlu dibentuk unit pelaksana teknis rumah sakit umum daerah pakuhaji kabupaten tangerang,mbentukan unit pelaksana teknis pada dinas dan badan di. ketentuanupt pada dinas kesehatan yang berbentuk rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf angka terdiri atas: upt rumah sakit umum kabupaten tangerang, upt rumah sakit umum daerah balaraja kabupaten tangerang, dan upt rumah sakit umum daerah pakuhaji kabupaten tangerae) kepala unit adalah kepalaseruyangan struktur utd laboratorium dan peralatan kontruksi sebagaimana padlaboratorium dan peralatan kontruksi adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas lapangan. utd laboratorium dan peralatan kontruksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, utd laboratorium dan peralatan kontruksi berkedudukan kecamatan seruyan hilir. bab iii susunan organisasi susunan organisasi utd laboratorium dan peralatan kontruksi,aerah laboratorium dan peralatan kontruksi utd laboratorium dan peralatan kontruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dibidang pelayanan laboratorium dan peralatan kontruksi, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada utd laboratorium dan peralatan kontruksi menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pelayanan penggunaan peralatan, pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan peralatan kontruksi, pelaksanapelaksanaan perbaikan perawatan, pelaksanaan ketatausahaan utd: pelaksanaan pengadaan peralatan, suku cadang dan peralatan kontruksi, danlaboratorium dan peralatan kontruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: melaksanakan pelayanan penggunaan peralatan: melaksanakan pemeliharaan peralatan dan peralatan kontruksi, melaksanakmelaksanakan perbaikan perawatan, melaksanakan ketatausahaan utd: melaksanakan pengadaan peralatan, suku cadang dan peralatan kontruksi, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan kepala dinas. bagian kedua kepala utd kepala utd laboratorium dan peralatan kontruksi mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalamlaboratorium dan peralatan kontruksi: untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala utd laboratorium dan peralatan kontruksi menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang laboratorium dan peralatan kontruksi: penyusunan rencana dan kegiatan kerja: pengarahan program penataan dan pengaturan bidang bidang laboratorium dan peralatan kontruksi: pengarahan pembinaan, pengawasan, penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan: penyelenggaraan program ketatausahaan dan urusan kesekretariatan, pelaksanaan tugas khusus kedinasan berdasarkan arahan dan petunjuk atasan, dan pengevaluasian dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala utd laboratorium dan peralatan kontruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: merumuskan kebijakan teknis bidang laboratorium dan peralatan kontruksi: menyusun rencana dan kegiatan kerja, mengarahkan program penataan dan pengaturan bidang bidang laboratorium dan peralatan kontruksi: mengarahkan pembinaan, pengawasan, penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan, menyelenggarakan program ketatausahaan dan urusan kesekretariatan, melaksanakan tugas khusus kedinasan berdasarkan arahan dan petunjuk atasan, dan mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan. bagian ketiga sub bagian tata usaha kepala sub bagian tata usaha utd laboratorium dan peralatan kontruksi mempunyai tugas pokok membantu kepala utd melaksanakan urusan ketatausahaan dan kesekretariatan:urusan administrasi kepegawaian:, menganalisa kebutuhan biaya tambahan: pelaksanaan tugas khusus kedinasan berdasarkan arahan dan petunjuk atasan, dan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasurusan administrasi kepegawaian: melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, melaksanakan urusan organisasi tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan, melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan, menganalisa kebutuhan biaya tambahan: melaksanakan tugas khusus kedinasan berdasarkan arahan dan petunjuk atasan, dan melaksanakan monitoring evaluasi dalaboratorium dan peralatan kontruksilaboratorium dan peralatan kontruksi dinas pekerjaan umum dan penataan ruanglaboratorium dan peralatan kontruksi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bertanggung jawab kepada kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang serta menyampaikan laporan secara tepat waktu. setiap laporan yang disampaikan kepada kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. pembinalaboratorium dan peralatan kontruksi pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerahauber bupati seruyan, sudarso diundangkan kuala pembuang pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten seruyan,aerahsusunan unit pelaksana teknis dinas laboratorium dan alat berat kabupaten seruyan sub bagian tata usaha bupati seruyan, sudarso
paha (nina nia bupati pemalang provinsi jawa tengah peraturan bupati pemaemalangkabupaten pemalwarga,:(l) kaur dan kasi sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran:(l):huruf terdiri dari bencana alam: bencana non, hama penyakit tanaman, kejadian luar biasa, kejadian antariksa benda benda angkasa. ketentuan kriteria bencana non alam sebagaimana dimaksud huruffi,harus berupa kegiatan atau dapat berupa bantuan barangkoreksi lraturan desaa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnyalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam camat membentuk tim evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa dengan keputusansepuluh juta rupiahm4)(l)(l)(l):li ketentuan peralihan jl) ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa desa diatur tersendiri dalam peraturan bupati tentang pengadaan barang dan jasa desam sugiarto, pembina tingkat nip. lampiran anita pemalangsebah tama keran tendangan gan operniona pemerataan dera penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa '' \| aaa (oi boo penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa oeo pab sidang sarana dan prasarana pemerintahan de(ce os pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana kantor desa" on. sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.) apenyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil ' ' )) ) \| '' ' ' ' sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan paha eorenbanadama tee maan musrenbangdes., yang bersifat reguler) nba loopos penyusunan dokumen perencanaan desa rpm des rkp dead) penyusunan dokumen keuangan desa ies apb des perubahan ley apbd. dan seluruh dokumen terkait xoadiluar dokumen rencana pembangunan keuangan) dad felnirmsa jabatan, pora keterangan taun anggaran, formasi kepada nga akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat dia los pengembangan sistem informasi desa loo! koordinasi kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa antar h(penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa) penyusunan dan penetapan standar satuan harga desa ' ' penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa poo penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan desa aah administrasi pertanahan pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan) mediasi konflik pertambahan administrasi pajak bumi dan bangunan pbb) iis. lo7 penentuan penegasan pembangunan batas patok tanah desa" men ahk nnn ngga'''' binaan bidang pencak bebeisang pendakwah o1.\|kos penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat) pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan taman bacaan desa sanggar belajaring ime ritkaitpo madrasah nom formaldal los (pasan elolaan dan pembinaan anak sekolah melalui pemberian makanan tambahan anak sekolantek barang desa perawat desa, perryeraaam perayaan dan alat konitasrps 'elenggaraan desa siaga kesehatan pembinaan palang merah remaja pmr)tingkatdesa ' pengasuhan bersama atau bina keluarga balita( bkb) korosyandu" ' ' \|pembangunan tehavttsi peningkatan pengadaan sarana prasarana posyandu painted pkd posyandu pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif desa '' \| fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik pembangunan dan pengelolaan apotek desa ' ' fasilitasi pelayanan bagi masyarakat anak berkebutuhan khusus penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat ' '' \| penyediaan fasilitas kesehatan mobil siaga ambulans desa) pemeliharaan fasilitas kesehatan mobil siaga ambulans desa) sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tot\| pemeliharaan jalan desa 2a ho2 pemeliharaan jalan lingkungan permukiman gang 2cs pemeliharaan jembatan milik desa pemeliharaan prasarana ian desa gorong:gorong selokan, box stab cuvier drainase, prasarana jalan aing'o'' \| pemeliharaan embung milik desa) pemeliharaan monumen gapura bats desa ir pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman gang pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan usaha tani" ' ' '' \|bala lua sir pembuatan pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa iis penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa (pemeliharaan trap brondong talud tanggul desa (kewenangan des) pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana prasarana olah raga gedung serba guna ')')))) \| pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana balai desa balai kemasyarakatan ''' \| ' ' ' sanitasi permukiman gorong gorong, selokan, parit., luar prasaranajalan)\|.d lor ipentangiat sampai, gerobak sampah, mesin pengolah sampah, tong sampan) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah drainase, air mbah rumah tangga) pemeliharaan taman taman bermain anak milik desa dada nmr bom dae pangan penamaan hujan sumur bor sumur gali) pembangunan rehabilitasi peningkatan sambungan air bersih rumah tangga (pipanisasi) pola lil pembangunan rehabilitasi peningkatan sanitasi permukiman gorong gorong, selokan, parit., luar prasarana sampan pembangunan senantiasa peningkatan sistem pembuangan limbah drainase limbah rumah tangan?" pembangunan rehabilitasi peningkatan taman taman bermain anak milik desa" ' ' dukungan pelaksanaan program jambanisasi untuk keluarga miskin to1 penyediaan kendaraan pengangkut sampah, gerobak sampah, tong sampah, mesin pengolah sampahinn sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup \|o2'' pembangunan terasering pada daerah rawan longsor ' ' joon, "bel bab sidang perhubungan, komunikasi, dantaformatika 2e lotlao l.o2 hantar hebat dena karam desah pepe denah pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa ' ' ' sa' \| pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa oo) n a jae memang parit" '' 1cs pengembangan pariwisata tingkat desa jdan pelindungan masyarakat ' ')'')') \| gema kanan dembenginan pengenaan pesanan ronda patron dil) penguatan peningkatan kapasitas tenaga keamanan ketertiban oleh pemerintah desa satuinmas desah dal los meriah gas kaka baka ngan medan engan menara nana pemerintah daerah) skala lokal desa pelatihan kesiapsiagaan tanggap bencana skala lokal desa cai loe bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin lintas, baginya, babinkamtibmas) sab niang kebudayaan dan keagamaan pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa kapten pena ana saat daa nekat penayangpemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan rumah adat keagamaan milik desa" melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa bbgrmi . sub bidang kepemudaan dan olah raga (os toe pembinaan karang taruna klub kepemudaan klub olah raga nn. sub bidang kelembagaan masyarakat pembinaan lembaga adat pembinaan lkd lpm lpml u uuu vv vvv h:&:h pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan (aa too pembentukan lembaga kemasyarakatan bot pembentukan dan dukungan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ''''" ' ' \| bantuan perikanan bibit pakan dsy pelatihan bintik pengenalan tekonologi tepat guna untuk perikanan darat nelayan" pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu bai penggioiaan balai benih ikan milik desa pembangunan rehabilitasi peningkatan tambatan perahu tempat pelelangan ikan tpi) milik desa" ' \| pabeidang pertanian dan peternakan penyesatan produksi tanaman angan (tt produk dan pengolahan peranan, penggunaan padijagungi peningkatan produksi peternakan alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang) penguatan ketahanan pangan tingkat desa lumbung desingkatan produksi tanaman perkebunan alat produksi dan pengolahan perkebunan) pembangunan rehabilitasi peningkatan balai pertemuan kelompok tani a2 uo2 pembangunan peningkatan irigasi tersier "a37 bab bidang peningkatan kapasitas aparatur dea a\|c3 peningkatan kapasitas kepala desa calo los peningkatan kapasitas bpd meng ''''''' ''' ' sab bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga baca pelatihan penyuluhan pemberdayaan perempuan aja pelatihan penyuluhan perlindungan anak) baca pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas fasilitasian kekerasan ''''''''# aoe sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah umkm) to5'o'))) \| pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian '' anos pengembangan promo.) pelatihan pengelolaan bum desa pelatihan yang dilaksanakan oleh desa) pembangunan kantor bum desa sarana prasarana bum desa (menjadiasetdesa" pelaksanaan audit keuangan bum desa, evaluasi perkembangan bum desa ''levei desa end ama tangga papan rha powo penari petasan industri rumah tangga) vwvwve#":.:.i$hanya3$ ),hh sub bidang penanggulangan bencana penanggulangan bencana oo uuv (s2ana ngga mma w w nan i'm nan aaaaaa hee aaw),h jai \|ooj bagi hasil bum des bersama uu, nina iii emglotaan taman kas desa mataram bea arda u akar pemandian umum eoo saringan irigasi desa jojo asi tempat pelelangan ikan yang dikelola alah dasa aaaaaa pee emaninatan lapangan sarana olahraga desa tanya hah men damai paras mata air desa sarana air bersih desa onjoepoah asi wisata tempat release makam dan atau petasan yang dikaki akr des aaaa ema seba guna besa aoi tumbang desa panen jaringan merge yang dkelalaaen dea jeep hiasi kerjasama antar desa hee iii alih sesama partisipasi dan gotong remeh para usahanya partisipasi dan gotong royong porfoarfoop bantuan masyarakat berupa uang pop main pendapatan asi doa oma ud peran oaf rasi peminatan kekayaan desa desa aer uu sen wake wr ego pera akan dari hasi pajak dam retribusi daerah kabupatenkota pajangan dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota area taksi dana desa feparaaai dampak peta oh steam keuangan premi peran satuan keuangan dad apbd provinsi koso bantuan keuangan apbd kabupatenkota 5j1 bantuan keuangan apbd kabupaten kota ee alajail penerimaan dari hasil kerjasama desa i3p penerimaan dari hasil kerjasama antar desa penerimaan dari hasil kerjasama dasa dangan pihak ketiga al3\| penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga ala\| penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi dasa fail penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi desa wah dan sumbangan dari pihak ketiga bata anan sumbangan dari pinak ketiga sea denga aan pena bah dena tahan anggaran berjalan apaan berjalan fara pep u unga bank " tanam. ' ' '''''' jasa3 maintain pendapatan desayangsah json bantan dari pemerintah kementerian " slh paw uv kan injili penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa (sii penghasilan tetap kepala desa o j j7j7. aaalkykyk (sri tunjangan kepala desa mn. ija \|o2\| tunjangan kematian kepala desa injil penghasilan tetap perangkat desa sie isi2ja) tambahan tunjangan perangkat desa berdasarkan hak asal usul pee mangan kematian bagi perangkat desa e wop, ik3 jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa ml. . aa "sita jaminan ketenagakerjaan kepala desa iris jaminan ketenagakerjaan perangkat desa mean ema u u u (uu belanja berangdanjaaa oo w w pelet belanja barang pernikahan bel santa perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos kali benda penangkapan alatalat tidak maa silika etana bahan bakar nyak gas ulang tabung pemadam kebakaran sate pertengahan gak penggandaan dean barang cek dan pengadaan israel beam perlengkapan barang konsumsi makan mumi beam bang konsumsi (2ja7 pernyataan o haa na. jeajaijho\| remaja obatabatan " u" " " " mvb (saja hanja pakan hewan ikan, obatobatan hewan u uu (sahih belanja pupuk obat'obatan peranan u v m (5jajaigoof belanja dokumentasi anom oo. bale lion jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan balai belanja jasa honorarium ahli profesi konsultan narasumber san aaa milik desa) ter www thr rama belanja operasional perjalanan dinas dalam kabupaten kota (s2 belanja kursus pelatihan v a selar belanja yasa sewa ' \|ejalajij belanja jasa sewa bangunan gedung \|5j2aja belanja jasa sewa peralatan perlengkapan aan. 2fa \|oo\| belanja jasa sewa mesin danalatberat pppppppp'$'ppp' $$), haa sam pslalsi nama jasatangganan listrik "salsa hanja jasa langganan air bersih saleh etana jasa langganan majalah surat kabar sea belanja jasa langganan telepon palas hanja jasa langganan integer "sets hel baja jasa kurir pos gio heels belanja jasa perpanjangan tin pajak "sal sool belanja jasa service peralatan elektronik dan listrik sahsporf petani jasa pengumuman dan atau pemenanglelang (elejlee\| beanjainsenti operasional r rw (sej soap belanja jasa galaksi keuangan adminstrasi mark. pajak bank sapa amors sleep setara pemeliharaan dee beata pemeliharaan mesin dan peralatan berat like belanja pemeliharaan kendaraan bermotor jaka baanjaemelharaan peralatan aabeheh bermata (levels beamapemeiharaandaan (alekekel belanja pemeliharaan jembatan haje kana pemeliharaan invasi saluran sungai embun bersih, jaringan limbah persamaan,d jeep pa pama pemekaran jaringan dan inda telepon internet komunitas,d (aa oog bemmaemelmaran lapangan olga bel belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat (sal belanja bahan perlengkapan yang diserahkan masyarakat bem bem png maan ah7a belanja beasiswa berprestasi masyarakat miskin belanja bantuan bibit tanaman hewan ikan wow (alah bean modal pembebasan pembelian tanah pealsiheh hanja modal pembayaran honorarium tim tanah co hanja modal pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah dalah hanja modal pengurusan dan pematangan tanah dela belanja modal perjalanan pengadaan tanah slsheloo u o belanja modal peralatan, mesin, dan alai barat (saya belanja modal honorarium tim yang melaksanakan kegiatan "sala belanja modal peralatan elektronik dan alat studio (sake l3\| belanja modal peralatan komputer pss belanja modal peralatan mebevlair dan akses ruangan (slate belanja modal peralatan dapur 5akekofp beam moda' peralatan alat ukur case belanja modal peralatan rambu rambu patok tanah (slalalef belanja modal peralatan khusus kesehatan dela hanja modal peralatan khusus pertanian perikanan peternakan (53eop belanja molar mesin lalaajur belanja modal pengadaan alar alat berat bapa istana moda kendaraan asa donor timang menamakan kegiatan (s3 sama mata kendaraan darat bermotor bahagia mod angkutan dara tidak bermotor (alaska\| baja moda kendaraan air bermotor) derajat adanja modal gedung, bangunan dan taman (ala major agama modal nor tim yang melaksanakan kegiatan jajajalep bama total upah teman kena atas\| batam modal bahan baku format peraturan desa tentang apb desa kepala desa . naa canaan kecamatan. ii. don nnananannaan kabupaten pemalang peraturan desa., .dan seterusnya, dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa ne. dan kepala desa lo.acnanananaananaaan belanja desa inna tnnnnnnanaataaaaa surplus defisit rp. nanang tenan pembiayaan desa penerimaan pembiayaan rp sennannnnananeaanan pengeluaran pembiayaan rp. pembiayaan netto rp asananannananatanananan siapa rpr nana nnnanannanapada tanggal. kepala desa oo. tanda tangan nama diundangkan . pada tanggal. sekretaris desa ., tanda tangan nama lembaran desa . tahun . nomor . format apb desa lampiran peraturan desa. nomor . tahun. tentang anggaran pendapatan dan belanjadesa anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa. tahun anggaran. contoh: 3a tr2l 'aleblelalb\| oto kah ipenpapaan too jali papua ial2 transfer pendapatanlainlain pebmpaah pendapatan isl rawa ooh lal irenvelenggaraan pemerintahan desa 55an tunjangan dan operasional pemerintahan desa kepala desa lili joi\| sj) belanda pegawai oo pep, statistik dan kearsipan ef5$$ surat pengantar pelayanan ktp, kartu keluarga, dll) joi\| belanja barangan jasa \|2l pelaksanaan pembangunan desa ) ) o \| \|2la\| pendidikan losses, lo. prasarana perpustakaan taman bacaan desa sanggar belajaranggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran . ic. dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa.ii: anesa cnaasaananaan transfer rpesnanannnnananan lain lain pendapatan yang sah rp. ac. cacasatanan jumlah pendapatan rp. osn cananatanaaan belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa rp. bidang pembangunan rpeonannnannnananan bidang pembinaan kemasyarakatan rp snnnnnnnnananan bidang pemberdayaan masyarakat rp. nano manan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa rpesaeennannaataan jumlah belanja .soocomeneeatag surplus defisit) pensannanantaaaan pembiayaan desa penerimaan pembiayaan rpe. can onnanaaaaan pengeluaran pembiayaan ennanaaatanataan pembiayaan netto 2ononponneeno pera siapa rihanna cococaah. pada tanggal . kepala desa ocu.) tanda tangan nama diundangkan . pada tanggal. sekretaris desaalblelalblela too tita toko pendapatan too iai papa lho ooh llaailjil hasiusaha kali\|i)\| . obyek pendapatan: io. ta2\| konser kia2ji\| pana desa pendapatantaintan penerimaan dari hasil kerjasama antar desa jal3f il. obyek pendapatan uuu intl koo ik, men ill yoo poo, belanga eee lon, desa penyelenggaraan belanja dan operasional pemerintahan desa ema ifa jo1 dan tunjangan kepala desa nan lali sl1\|l belanja pegawai kta akan esa kepala desa lalai lo1\| sj1f . rincian obyek belanja) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan 3j\| belanja barangan jasa oo) 3lo1\| belanja jasa honorarium ita rincian obyek belanja: o o o \| oo pelaksanaan pembangunan desa pendidikan o)o5\| belanja modal oo o) o 1los\| belanja modal redundan \| \|. rincian obyek belanja: oo) keadaan darurat dan mendesak sal penanggulangan bencana oo) 1loo\| penanggulangan bencana neo joo sal belanja tak terduga ' o)o ojo poo 1joo joo belanja tak terduga 'oo o o poo pia 1joo\| 4jojo belanja tak terduga iii bola eranya yoo iii surpusypers iii tel pem biaya teil penerimaan pembiayaan jejilij\| lpa tahun sebelumnya \|elpiji lpa tahun sebelumnya ipa \|el2\| pengeluaran pembiayaan o\|o \|e6\| pembentukan dana cadangan tan pembiayaan netto li.bupati melalui perangkat daerah yang menangani pemeritahan desa dan bagian hukum setda kabupaten, memberikan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi apb desa. camat membentuk tim evaluasi, yang terdiri dari: penanggungjawab camat ketua sekretaris camat sekretaris kasi tata pemerintahan anggota kasi pemberdayaan masyarakat desa unsur pemerintah kecamatan (sesuai kebutuhan)lembar evaluasi apb desa kabupaten pemalang. kecamatan desa kesesuaian aspek komponen periksa alat verifikasi keterangan aspek administrasi danlegaltas keagenanloeakadaman pemeran pematang sesuai dengan peraturan perundang undangan pendapatan jae n.peraturan desatentang apakah penyertaan modal pada bum des, kan sesuai dengan nimenala cls kepala desa . kecamatan. kabupaten pemalang peraturan desa.ioo.coos. .dan seterusnya, dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa .snneanatanaaann dan kepala desa .o.ooooowm. bee sehingga menjadi rp. feses. dengan rincian sebagai berikut: pendapatan desa semula rpr. cnananann bertambah (berkurang) rp.son ana ananannnnann jumlah pendapatan setelah perubahan rprssanananasatanaan belanja desa semula rpesasnaanannnaann bertambah (berkurang) #fegangeranararern jumlah belanja setelah perubahan rpeseananannnnnatann surplus ( defisit) setelah perubahan cnnnnnannanaan pembiayaan desa penerimaan pembiayaan semula rpr. nnanannaaan bertambah (berkurang) rp. aan enne nanah jumlah penerimaan setelah perubahan rp. pengeluaran pembiayaan semula rp. ocamananaan bertambah (berkurang) pena nan nana pembiayaan netto setelah perubahan rp. siapa rpeeasanennannnannan. kepala desa . oo. tanda tangan nama diundangkan . pada tanggal. sekretaris desa .inn tanda tangan nama lembaran desa .\|. menjadi bertambah sumbepidana rke uraian anggaran rp.) uraian anggaran rp.) berkurang) lalblelalr tele a iii . iii a bkte ate, mengingat ale ml. nan aiio. tahun anggaran . anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran .semula berjumlah nanang (esennasanaan bertambah berkurang sejumlah rp. slemanh sasanaanakaan bertambah (berkurang) nana nanananaaan jumlah desa setelah perubahan rp. transfer semula rph sen annnnnnnkaa. bertambah (berkurang) rp. nanda cncacananan jumlah pendapatan transfer setelah perubahan rphosesananaaaaa lain lain pendapatan yang sah semula rp. sana cananananaaan bertambah (berkurang) cnc nanah jumlah lain lain pendapatan yang sah setelah perubahan rpr son. cocococenanr nanananaaaan bertambah (berkurang) rpr anna nnnananaan jumlah setelah perubahan rp. bidang pembangunan semula pesesaanasananaaa bertambah (berkurang) rp. cannon. jumlah setelah perubahan rp. bidang pembinaan kemasyarakatan semula rph esa nnnnnananaaan bertambah (berkurang) rpeosesan jumlah setelah perubahan rp. bidang pemberdayaan masyarakat semula rpsnsnannnnaaakan bertambah (berkurang) rp. accr sanaanaanana. bertambah (berkurang) rpessnnnncac. jumlah setelah perubahan rp. jumlah belanja setelah perubahan rpr nana nncataan surplus defisit) setelah perubahan rpenanaananananaan pembiayaan desa penerimaan pembiayaan semula aon cnnnnakan bertambah (berkurang) rpeanaananananana jumlah setelah perubahan rp. nananaanan pengeluaran pembiayaan semula rp ena anananananan bertambah (berkurang) rph ena tanjakan jumlah setelah perubahan rpeanannannnnananann pembiayaan netto setelah perubahan rpr cananananaaan siapa rp. cacai. pada tanggal. kepala desa onkkkknkeluaran output\| anggaran uraian keluaran output anggaran rain nomer oglu (satuan berkurang) dana agama. lalblelalblelal istri iti loo iit lte a deret a dea denny tana enna til der iil1 ini kon a h sel iit1 too a titritit 1i iii kepala desa, .sn. desa kabupaten provinsi rencana penarikan anggaran rp) tisu p'hb'b alot jaleblelal io. inki jofgslij\| belanjapegawai itn noh (perebbee. tunjangan kepala desa a1la1 works ). rincian obyek belanja: tojo)\|s\| belanja barangan jasa tol li jo1fs\| belanja jasa honorarium lol rincian obyek belanja) eee desa \|2l2\| jos is13\| belanja moda limia papan tov uo(j( .mian. aia bangunan ios\| . rincian obyek belanda our penanggulangan bencana, pengaman darurat dan ends lal penanggulangan bencana too toe nan oo lilin joo penanggulangan bencana ite tni belanja tak terduga 1joo\| 4joo\| belanja tak terduga nama kou ie. oof 00f belanda tak terduga too iii juanguujutmkmaeu tmlmiujuju u iai tee meter titik kaur si.cbooo diverifikasi oleh: sekretaris desa, (kesan econperanesesaneerean arena naa essen disetujui oleh: kepala desa,l. desa kecamatan kabupaten pemalang. provinsi jawa tengah.rp) rp) jan feb mar apr jun jul agt sep okt nop ni s35l lalu tejfalblela\| oo koketan dan tunjangan kepala esa lajijoif5 lil belanda pegawai oo ppbhhemes tunjangan kepala desa \|o1\| spl ). rincian obyek belanda ini i . administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan j0i\| belanda jasa honorarium eee kom oo. ill rincian obyek belajar ion desa \|2li pendidikan mana maan maan ee lol oo. kelifif isi tahun sebelumnya let kefir lpa tahun sebelumnya tel2f pengeluaran pembiayaan lippo fpebowanpenacadasan\| ppa ja ujuvuvuvu ldn tol uu pop nan "it jumlah total penerimaan itl iki jumlah total pengeluaran liat iaisinpenerimaanan pap itlttleltr ion kaur keuangan, diverifikasi oleh: sekretaris desa, (onta nenkan entelalalof life belanja pegawai oo o io o\| ppppoessas oo. kepala desa lap ajo 1l\|i). rincian obyek belanja: il. administrasi kependudukan, ilina kearsipan pelayanan administrasi umum dan kependudukan surat keluarga, dil (ay \|o1\| belanja barangan jasa oo\| o o ala lha (al 3joi\| belanja jasa honorarium ala rincian obyek belanja: oeh can sanam amamarmara \|l2lil pendidikan oil ini pembangunan rehabilitasi penis ikatan sarana prasarana desa sanggar belajar \|2laos sl\| belanja moda ooo o)o1 ali bangunan a\|os\| . rincian obyek belanja \|o o anx penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak \|lil penanggulangan bencana o o toe ana lia food penanggulangan bencana oo aha foo\| belanja tak terduga 1food also belanja tak terduga panai (aaa ali last ala imam lang ati isurruusyoerns) liu loe ahh lea iii . loh ahn lho ito gem bacaan loe elit penerimaan pembiayaan lol ala format rencana anggaran kas desa rencana anggaran kas desa tahun anggaran . kecamatan kabupaten pemalang. provinsi jawa tengah. contoh rp) jan feb mar apr mei jun jul agt sep okt nop des . erp tat jeenpapatan loyalis papua lini talilaif hasluaha aoaektanapas (dl aal aaa ala tal2\| transfer t.a ral aaa tal3\| ipendapatanlaintain penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga jal3l ). obyek pendapatan? eri lte dat. oo loh mei juga hpenpapata ekp jepang ion lho rho ooneee desa penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa aearararaaaaa dan tunjangan kepala desaie. kecamatan. tahun anggaran. nama kegiatan: .oooooooooo woo tanggal nomor uraian nomor saldo kas bukti bukti setor rp.) tenaga kas volume) desa ken pindahan jumlah dari halaman dan rumah l eloe pindahan jumlah dari halaman sebelumnya kuman total penerimaan\| total pengeluaran ol. total pengeluaran saldo kas kau kasi. nenek annanalane scene aan masa ana un kabupaten pemalang provinsi jawa tengah. dana alokasi lain bentuk o38 ioi tun) jeb telah lal ito aaa. aaa oiiittii itetrirto lou aini oiittlleennnaansennan. kecamatan . tahun anggaran . sub bidang nnnannnananananananaannan nana kegiatan penannanananannannnanannananannanananan waktu pelaksanaan ennananananannnnanaanannaa telah dilakukan verifikasi sekretaris desa, kaur si.oana enanananannnn kecamatan tahun anggaran neo. sub bidang ocean kegiatan dennanannannananannananaananaananan penerima uraian jumlah rp. jumlah rp.) ooenlnns. tah kecamatan kanenannan ana sanaanaanaan kabupaten pakanananannananaeaaaaaan provinsi kode uraian desa dana lain rp)\| lain asi t'ela jblelal iii ih eto ate iii ti lle dalah\| oleanak. kecamatan dana tuan nun nanny ena banana kabupaten pemalang. provinsi jawa tengah. kode rekening uraian anggaran anggaran volume jumlah waktu penarikan anggaran rp) per oa do. omansumberbumtanta\| mari dan rev atar \|suman 'afb jelalebl lal li. editor tri noh yo.) item11 ion un. lt eee ion nov uii! lil til uii! a man snn dea diverifikasi oleh: kaur si.greea cnnannaaaanan kecamatan kabupaten pemalang provinsi jawa tengah tgl kode rekening uraian penerimaan pengeluaran nomor netto saldo rp) rp) bukti transaksi rp) rp) jj too jolelalr tela\| i a ati att lit beli iit jumlah rp. ir, rp0 diverifikasi oleh: kaur keuangan sekretaris desa, (gaana entemassa. kecamatan tahun anggaran . bulan bank cabang rekening tanggal uraian bukti saldo bank . aaa ' )' inn naa total transaksi bulanan total transaksi kumulatif doo. kecamatan . ocean tahun anggaran . tanggal uraian pemotongan penyetoran saldo aan ang ian jumlah min censnnnanann bukti jawaban panjar lo. xx1srps. jumlah dalam angka. ( jumlah dalam huruf.) ljelelalblelal yal lol eenpapaan lali papa yoo talaitil jaasiusaha loo. jalil il. obyek pendapatan: total2l transfer lal2hail ibanabesa \| yo yal3\| ipendapatanlaintaan antar desa tsl3 ). obyek pendapatan )ooo )o lini das. ia1 iki bumiampenpapata oo pon men isl hanya oo. desa penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa roller, tunjangan kepala desa lali goals tif belanja pegawai oo \| yoo kepala desa laki foil if. rincian obyek belanja: oo 3jobs\|l2\| belanda barangan jasa o ooe\| \|o lal3jobs belanja jasa honorarium rincian obyek belanja dan men atas \|et2lolos\| petani moda oo bangunan also\| ). rincian obyek belanja: oo) o o o\| darurat dan mendesak o5lil lol penanggulangan bencana ooo\| o o \|os5l aldol penanggulangan bencana )oo ) \| slalom\| belanja tak terduga voodoo)o 5s\| \|oo\| 4j\|oo belanja tak terduga olah iii yoh kuman bedanya o ) o\| yoo surerusyoenmsm ol. iii 1e6\| pem bayar lon lel\|if penerimaan pembiayaan injili\| lpa tahun sebelumnya levii lpa tahun sebelumnya \|e\| pengeluaran pembiayaan lel2li\| pembentukan dana cadangan isl pembentukan dana cadangan iodat\| pembiayaan netto o o\| rupa site tahun berjalpemalang tahun anggaran . oogdooooon lampiran lampiran rincian aset tetap desa lampiran lorena .a. format laporan realisasi apb desa laporan realisasi apb desa pemerintah desa . kecamatan. kabupaten pemalang tahun anggaran. ref anggaran realisasi pendapatan pendapatan asli desa xex.kex kkk.xxk xxx pendapatan transfer dana desa xxx. kek xxx.kxk xxx bagian hasil pajak dan retribusi daerah xxx. kxx xxx.xkx alokasi dana desa b.w. .i kkx.kek xxx bantuan keuangan propinsi xxx kak xxx .kxk xxx bantuan keuangan kabupaten kota xxx. xxx. xkk xxx pendapatan lain lain xxx.xkk kkk.kxk xxx jumlah pendapatan xxx. x.kkk.xkk xxx belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan c15 kkx.xk xxx.xkk xxx bidang pelaksanaan pembangunan desa dan c15 xxx .kkk xxx. xxx bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan c15 kxk.kkx kxx.kkk xxx bidang pemberdayaan masyarakat desa dan c15 xxx.kkk xxx.xxx bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan dan c15 xxk.xkx xxx. xxx xxx mendesak desa jumlah belanja tka okkkkkek ok.kkk surplus (defisit) kakak kakak pembiayaan penerimaan pembiayaan xxx.k xxx.kxx xxx pengeluaran pembiayaan xkx.kkx xxx. xxx pembiayaan netto xx.xxx xx.kabc merupakan desa kecamatan ., kabupaten . sesuai dengan keputusan bupati snanaatatenenaann tanggal .i j., saat ini kepengurusan pemerintahan desa abc kepala desa paru sekretaris desa :. bendahara desa :. kantor pemerintahan desa beralamat . jj kxx xxx hasil aset xxx.kkk xxx. xxx xxx swadaya, partisipasi, dan gotong royong xxx. kxk xxx. xxx xxx lain lain des yang sah kxx.xxk kkx.xxx xxx xxx. kkx kk anggaran realisasi tahap xxx. xxx xxx. xxx pc. tahap xxx. xxx. xxx xxx.kxx kkx.xxx xxx bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah penerimaan desa vkk xxx xxx xxx tahap xkx.kxk xxx. xxx xxx xxx. kkx xxx. ka kkk kxx.kkk xxx tahap xxx. kxx.kxk xxx xxx.kkx xxxx. anggaran realisasi aa) kek. xxx xxx.xkx xxx pendapatan lain lain pendapatan lain lain terdiri dari: lebih anggaran realisasi mei penerimaan dari hasil kerjasama antar desa kxx.kxk xxx. xxx penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga kxx.kkx xxx. xxxxxx.xxx xxx. k.xxk xxx.kxx xxx bunga bank kkx.kxk xkx.kxx xxx lain lain pendapatan yang sah xxk.kxk xxx.xxx xxx kxx.xkk xxx. xkk kk anggaran realisasi belanja pegawai xxx. xxx.xxx xxx belanja barang dan jasa xkx.kxk xxx.kxx xxx belanja modal xxx.kkk xxx. kkk xxx xxxxx.kxk xxx.kkx xxx belanja modal kxx.kxx xxx.kxk xxx kxx.kkx.kkk xkx.xkk xxx belanja modal xxk.xkx xxx. kxk xxx kxk.kxbelanja barang dan jasa kkx.kkk kkk.kkk xxx belanja modal kxx.kkk xxx. xxx xxx kxk.kkk keea! te:xxx. kkk xxx. xxx penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa kxx.xxx xxx.xx xxx jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa xxx. xxx xxx. xxx xxx tunjangan bpd xxx. xxx xxx.x xxx xxx.xxk xxx. xxx xxx belanja barang dan jasa belanja barang perlengkapan kantor xxx. xkk kkx.kkk xxx belanja jasa honorarium xxx. xxx xxx.kxk xxx belanja operasional aparatur desa xxx.xx& xxx. kxk xxx belanja jasa sewa xxx.kkk xxx .kxk xxx belanja operasional perkantoran xxx. kxk xxx. xxx xxx belanja pemeliharaan xxx. xxx xxx.kxx xxx belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat xxx. xxx kxk.kkk xxx xxx. xxx xxx. xxx xxx belanja modal belanja modal pengadaan tanah xxx. kxx xxx. kkx xxx belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat xxx. xxx xxx.xkx xxx belanja modal kendaraan xxx. xxk xxx.xxx xxx belanja modal gedung dan bangunan xxx.xxx xxx.xx xxx belanja modal jalan xxx.xxx xxx.kxx xxx belanja modal jembatan xxx.kxk xxx. xxx xxx belanja modal irigasi embung air sungai drainase xxx .xxk xxx. kkk xxx belanja modal jaringan instalasi xxx.xxx xxx. kxk xxx belanja modal lainnya xxx.xxx xxx.kxk xxx xxx. skk pp. kakk.xxx xkx.x.&. . xxx desaxx. xxx xxx keuangan dan pelaporan sub bidang pertanahan xkx.kkk xxx.kkk xxx xxx .xxx kxk.kxx xxx bidang pembangunan desa sub bidang pendidikan xxx. xxx kxx.xxx xxx sub bidang kesehatan kxx.xxx kxx.kxk xxx sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kkx.kxx xxx. xxx xxx sub bidang kawasan permukiman xxx. xxxx xxx.kxk xxx informatika sub bidang energi dan sumber daya mineral xxx.x xxx.kxx xxx sub bidang pariwisata xxx.kxx xxx.xkx xxx pelindungan masyarakat sub bidang kebudayaan dan keagamaan xkx.kxk xxx.kkk xxx sub bidang kepemudaan dan olah raga xxx. xxx.xxx xxx sub bidang kelembagaan masyarakat xxx. xxx xxx.kxx xxx kxk.kxk kkk.kkk xxx belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa sub bidang kelautan dan perikanan xxx kkm xxx.xxx xxx sub bidang pertanian dan peternakan xxx. xxx.xxx xxx sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa xxx. kxx xxx menengah umkm) sub bidang dukungan penanaman modal xxx.kx& xxx. xxx sub bidang perdagangan dan perindustrian xxx. xxx. xxx xxx kxx.kkk xxx.xxxx.xxx sub bidang keadaan darurat xxx.xxx xxx. xxx xxx sub bidang keadaan mendesak. xxx. xxx xxx. xxx xxx xxx.xxx xxx. san penerimaan pembiayaan xxx.xx xxx.kxx xxx pengeluaran pembiayaan xxx. xxx xxx. kkx xxx kxx.kkx xxx. xxx xxxxxk xxx. xxx hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan xxx. xxx xxx. kkk xxx xxx. xxk kxx.kkx xxx pengeluaran pembiayaan terdiri dari: pembentukan dana cadangan xxx.kkx kxx.kxx xxx penyertaan modal desa xxx. kxx xxx.kxx xxx xxx .kxk xxx aset desa perolehan aset desa adalah sebagai berikut, penambahan 20x0 20x1 pengurang tanah kxx.xxx xxx. xxx xxx peralatan, mesin, dan alat berat xxx.xxx xxx. xxx xxx kendaraan kkx.kxk xxx.kkk xxx gedung dan bangunan kak xxx .kkk xxx jalan xxx. kkx xxx.xxx xxx jembatan xxx. kxk xxx.kkk xxx irigasi embung air sungai drainase xxx. kak xxx. kak xxx jaringan instalasi xxx.xxk xxx.kxx xxx aset tetap lainnya xxx. xkk kkx.kkx xxx konstruksi dalam pengerjaan xxx.xkx kxx.xxx xxx xxx. xx! bum des xxx xxx. xxx xxx .xkk bum des yyy xxx. xxx xxx.xxx p0. xxx.kkk kkx.kxversi! luas hgb juli baik nilai perolehan tanah lapangan luas brain amanat rusak ringan perum diketahui peralatan, mesin, dan alat berat komputer, baik800m baik jembatan jembatan xyz lokasi .kecamatan sandaananenatenenakaaaaan kabupaten pemalang provinsi jawa tengah.rp) il535r l83\| lut laju tc) man maa aan dea aa , aan mena jumlah\| ino loarananananananataaanananaaaan kecamatan dankananaanaanananannanannanaa kabupaten pemalang provinsi jawa tengah nba program ll. lt. ii. to. too yo) jo. oo. kepala desa bupati pemalang, cap ttd junaidi salinan sesuai dengan aslinya kepala gian hukum setda kabupaten pemalang puji sugiarto, pembina tingkat nip.
salinan bupati kediri provinsi jawa timur peraturan bupati kediridengan rahmat tui{an yang maha esa bupati kediri, menimbang bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat edaran menteri dalam negeri ta.nggak march al9 nomor tentang petunjuk pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun o18bahwa sesuai dengan nota dinas kepala bagian administrasi pemerintahan sekretariat daerah kabupaten kediri tanggal agustus ol9 nomor ioo 4ls.o3 2o19 perihal laporan hasil rapat pembinaan kecamatan wilayah jawa timur dan berita acara tanggal oktober ol9 nomor tentang rapat koordinasi pembahasan draftperlu menyusu"ttl ;.ffi ff:i ::9rc* undang nomor tahun ol4 tentang pemerintahan daerah lembaga.rangkat daerah; peraturan pemerintah nomor tahun 24fioa1); peraturan pemerintah nomor tahun tentang kecam20tlal9 nomor1netapot l20l8 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum tambahan tahun anggaran ol9l[gas dan fungsi serta tata ke{a kecamatan berita daerah kabupaten kediri tahun a16 nomor memutuskan: bupati adalah bupati kedirirangkat kecamatan yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahanlt7meliputdumeliputi pejabat perencana daerah, ppid dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhfk adalah kepala satuan ke r,g selanjutnya disingkat ppt adalah pejabat pada unit kedui a"ljuan diterbitkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada perangkat daerah yang melaksanakruang lingkup ruang lingkupiii kegiatan bagian kesatu pembangunan sarana dan pranata t."an, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi dan perlengkapan jalan ln, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ling!<axdan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jalan pemukiman; jalan poros kelurahan; danlnatas aset milik pemerintah daerah; alat pemadam api ringan dan pompa kebakaran portable sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditempatkan ditempat strategis fasilitas pelayanan umum bagian kedua pemberdayaan ma"syaria'; program pemberian makanan tambahan posyandu balita; transportasi dan honor dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan; dan atau kegiat n menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penyelenggaraan pelatihan usaha;seluruh dan rehabilitasi pos keamanan kelurahan poskamling; penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan ke terlibatt6)latau penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya. penentuan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pem bersamlatau perubahharus dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan'r. masyarakat kelurahan dan atau perwakilan lembaga kemasyarakatan yang ada kelurahan. musyawarah sebagaimana dimaksud pada yang dihampiri daftar hadir dan ditandatangani oleh seluruh pesert" usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimanadimaksud dalam harus melalui proses verifikasi dari perangkat daerah teknis sebelum masuk dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran. hasil verifikasi dari perangkat daerah teknis terhadap usuldilakukan paling lama dalam waktu (lima belas) hari kerja setelah berkas lengkap d.diterima perangkat daerah teknis. apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada tidak ada jawaban dianggap menyetujui usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. babprinsip dan mekanisme penganggaran mengikuti ketentuan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. berdasarkan hasil musyawarah yang ditindaklanjuti dengan proses veri{kasi dari perangkat daerah teknis kecamatan menyusun rencana kerja dan anggaran rka skpd) sesuai dengan sumber pendanaan masing masing kegiatan pada kelompok belanja langsungodal. rencana kerja dan anggaran rka skpd) yang berlaku. rencana kerja dan anggaran kecamatan rka skpd) sebagaimana dimaksud pada t3), masing masing dituangkan tersendiri sesuai dengan sumber pendanaannya. t5) rka skpd sebagaimana dimaksud padaskpd). dalam hal terjadsebagaimana dimaksud pada t6} ejabat pembuat komitmen ppk) dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan {ry, pejabat pembuat komitmen ppk}meminta kepala perangkat daerah yang membidangi untuk menunjukngadaan sebagaimana dimaksud dalam bertugas: melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung barung pekerjaan konstruksiljasa lainnya yang bernilai paling banyak rp. oo.oo0.00o,0o (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan langsung jasa konsultansi yang bernilai paling banyak rp. (seratus juta rupiah); melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung (dalam keadaan tertentu) untuk pengadaan bang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling banyak rp. o00.oo0, (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak rp. (seratus juta rupiah); melaksanakan e purchasing yang bernilai paling banyak rp. o0. (dua ratus juta rupiah). pejabat pemeriksa hasil pekerjaan php) sebagaimana dimaksud dalamoo.oo0.oo0,o0laksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas dan tanggungjawab. ataujabat pembuat komitmen ppk} sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan pengadaan barang jasa dengan cara swakelola bertugas: menetapkan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rab; mengevaluasi rencana kegiatan yang diusulkan kelompok masyarakat menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan ke{a kak} setelah penandatanganan nota kesepahaman; meminta pelaksana swakelola untuk mengajukan rencana anggaran biaya rab) digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran untuk pengadaan barang jasa; menyusun rancangan dan menandatangani kontrak swakelola menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran; pengajuan rencana anggaran biaya rab) sebagaimana dimaksud huruf diverifikasi oleh perangkat daerah teknis pelaksanaan verifikasi perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud untuk kegiatan pembangunan infrastruktur fisik diverifikasi oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang danlatau dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kediri; untuk kegiatan selain pembangunan infrastruktur fisik diverifikasi oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat kelurahan setempatatau swakelola tipe iv. dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui mekanismeran"annadan anggaran rumah tangga adat);at) danl.dan anggaran rumah tangga ad a rr) pengumuman rencana umum pengadaan rup)}tuangkan dalam berita acara serah terima bas'iatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada kegiatan pembangunan sarana pra {a}{n.saran per rincian objek;;kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan kepada bupati melalui camat3 nya dibantu oleh inspektorat kabupaten kediri. (a)emu le9tahun at9 tanggal 2a] format berita acara hasil musyawarah pembangunan kelurahan (penentuan kegiatan)berita acara hasil musyawarahpembangunan kelurahan kelurahan kec. .,. kabupaten kediri tahun nomor . .,. . pada hari ini .tan99a1.bu ian.tahun. bertempat telah dilakukan kesepakatan dalam musyawarah kelurahan yang dihadiri oleh . orang peru wakilan warga (daftar hadir terampil) dalam rangka penentuan.n kegiatan ::::.:"an sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan tahun adapun kegiatan atau pengadaan barang yang telah kami sepakati adalah sebagai berikut: dibuat luar ketua lpml, perwakilan warga: dst kegiatan uraian kegiatan volume dan satuan rencana biaya rp) pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dst pemberdayaan mas harakat dst jumlah nip.l lampiran peraturan bupati kediri nomor tahun ol9 tanggal berita acara serah terima . . . . pada hari ini, tanggal. bulan. tahun bertempat kelurahan . kecamatan ., kabupaten ini yang bertandatangan dibawah nama jabatan alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelurahan yang selanjutnya disebut pihak pertama nama pekerjaan alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas warna selanjutnya disebut pihak kedua yangep)lurah nama kelurahan_) namn kelurahan tgt bln thn) yang bertanda tangan dibawah ini pihak kedua muda tuan dan stempel pihak pertama lurah tanda ryeolttd haryanto sutrisno lampiran iii peraturan bupati redir nomor tai{un ol9 1tr tanggai semester tahun anggaran kediri uraian output anggaran rp) real$asi sisa o o capaian output tenaga kerja orang) durasi hari) upah rp) ket voluivie satuan rp) o o rp) o o (e) pembangunan sarana dan prasarana kelurahan kegiatan kegiatan ds.,. pemberdayaan masyarakt kelurahan kegiatan kegiatan dst.,.,. jumlah total mengetahui, lurah selaku kpa tanda tangan (,,,.,.,,. nama tenn1.,,,.,.) .,,. bendahara pengeluaran pembantu tanda tangan (.,. nama tenn1.,.,.,. ".) ,.,,. nama keluhan dan tgl blnlthn) petunjuk pengisian: uraian kqlqqt diisi dengan nomor urut program kegiatan kolom diisi dengan uraian kegiatan kolom diisi{e1gqryqiume output, misal: kolom diisi dengan satuan qup$ tgl; meter kolom dengan jumlah anggaran kolom diisi dengan jumlah realisasi kolom den persentase real isasi !q! anggaran kolom diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi (opt diisi dengan selisih persentase sisa kolom diisilatsff owork uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan kelurahan pada bidang k0!g[,144rfg ldg!gqn sumber pendanaan apbd atau dau tambahanharyanto sutrisno ttd nip.
bupati bantul peraturan bupati bantul,a.bantulbantul atau diagram alir (flowchart. memperhatikan tingkat perincian detail dalam arti a).b)bantul, ttd sri surya width lampiran peraturan bupati bantul nomor tahun tanggal julino nn '#'''g dec ea contohnanaaaanannnaambenananaaanaaannaama( nama sop) pelaksanaan dasar hukum sannnantananan nnnannnanananan nnnannnanananan contoh format grafik taat standar operasional prosedur waktu kualifikasi pelaksana dasar hukum prosedur, contoh format diagram alir lengkap flowchart) mean pengarahan aan kama prosedur aktivitas pelaksana jai keterangan persyaratan waktu output too lo. lo. sl. lio lo. lo. lio lo. ter lo.enananananaanananananaaan tgl pembuatan logo nama unit ban engnn mengesahmat pelaku pelaku pelaku person waktu output klan re oo loodan perlengkapan yang dibutuhkan.ootul, ttd sri surya width lampiran iii peraturan bupati bantul nomor tahun tanggal contoh lembar pengesahan dokumen pemerintah kabupaten bantul daerah dinas badan kantor jl. . . bantul, daerah istimewa yogyakarta, kode pos . telp. fax. e mail. . website . nomor eninannnnatanannn tahun. loh. tentang standar operasional prosedur pada dinas badan kantor. one bupati bantul, menimbang bahwa . ji.been bahwa. dan seterusnya, mengingat undang undang . jea peraturan pemerintah .kk dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan bupati bantul tentang ditetapkan di. pada tanggal. a.n. bupati bantul pimpinan skpd, bupati bantul, sri surya width asa ass. adm. umum kabar. jamesserta tertib administrasi dalam pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang pamong desadidan atau kaur bpdsekurang kurangnya (dua puluh lima persen) dari seluruh jumlah suara sah. penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pengisipemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnyhak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam bilikpenjabat lurah desa adalahdan kepegawaian daerah adalah badan kepegawaiancarik desa bagian kesatu persyaratan carik desa carik desa diangkat dari pegawai negeri sipil. pegawai negeri sipil yang ditugaskan menjadi carik desa dapat berasal dari pegawai negeri sipil dari desa lain dalam (satu) kecamatan atau desa lain luar kecamatan yang terdekat. pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada yang ditugaskan menjadi carik desa harus menyatakan kesanggupan untuk menjadi carik desa yang dituangkan dalam surat pernyataan. bagian kedua pengisian lowongan dan pengangkatan carik desa lurah desa melaporkan akan adanya lowongan jabatan carik desa kepada bupati melalui camat dengan tembusan badan kepegawaian daerah, paling lambat (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan carik desa. camat menyampaikan laporan akan adanya lowongan carik desa sebagaimana dimaksud pada kepada bupati melalui bagian pemerintahan desa disertai usulan pegawai negeri sipil yang akan diusulkan menjadi carik desa setelah meminta pertimbangan lurah desa. laporan camat sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan keputusan pengangkatan pejabat lama, surat pertimbangan dari lurah desa, cc. surat keputusan terakhir pegawai negeri sipil yang diusulkan, dan surat pernyataan kesediaan dari pegawai negeri sipil yang diusulkan. kepala bagian pemerintahan desa menyampaikan usulan pegawai negeri sipil yang akan dicalonkan menjadi carik desa kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan tembusan badan kepegawaian daerah. dalam hal pegawai negeri sipil yang diusulkan menjadi carik desa bertugas pada instansi selain kecamatan yang bersangkutan, badan kepegawaian daerah memproses mutasi dan menempatkan pegawai negeri sipil dimaksud pada kecamatan yang bersangkutan. camat memberikan bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan tugas dan fungsi carik desa kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai carik desa. sekretaris daerah atas nama bupati menetapkan keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil menjadi carik desa setelah menerima surat pemberitahuan kesiapan pegawai negeri sipil yang bersangkutan menjadi carik desa dari camat. pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi carik desa paling lambat (satu) bulan sejak diterimanya surat keputusan sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan diri kepada camat untuk melaksanakan tugas sebagai carik desa. dalam hal pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi carik desa sebagaimana dimaksud pada tidak melaporkan diri kepada camat, maka dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. camat mengeluarkan surat perintah menjalankan tugas spot) untukpegawai negeri sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas. bagian ketiga kedudukan kepegawaian unit organisasi pegawai negeri sipil yang ditugaskan menjadi carik desa adalah kecamatan dengan atasan langsung kepala seksi tata pemerintahan. pembinaan kepegawaian dan penilaian atas kinerja pegawai negeri sipil yang ditugaskan menjadi carik desa dilaksanakan oleh camat. pegawai negeri sipil yang ditugaskan menjadi carik desa dapat dimutasi setelah menjalankan jabatannya sebagai carik desa paling sedikit (enam) tahun. dalam kedudukannya sebagai pamong desa, lurah desa menetapkan keputusan tentang pengukuhanditetapkannya surat perintah tugas pegawai negeri sipil menjadi carik desa sebagaimana dimaksud dalam carik desa diberikan penghasilan tetap berupa gaji berdasarkan peraturan gaji pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang undangan. carik desa tidak diberikan penghasilan tetap sebagai pamong desa yang berasal dari apbd dan atau tanah bengkok. carik desa yang diangkat menjadi carik desa dapat diberikan penghasilan lain yang bersumber dari apbd dan atau apb desa menurut ketentuan perundang undangan dan tunjangan jabatan sesuai kemampuan keuangan desa. tanah kas desa yang berasal dari pengembalian tanah bengkok carik desa dikelola pemerintah desa untuk pendapatan desa yang sebagian digunakan untuk pemberian tunjangan jabatan bagi carik desa. pegawai negeri sipil yang ditugaskan menjadi carik desa memperoleh hak kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti sesuai ketentuan perundang undangan. bagian keempat masa jabatan masa jabatan carik desa yang berstatus pegawai negeri sipil sampai dengan usia pensiun sesuai batas usia pensiun bup) pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. masa jabatan carik desa yang bukan berstatus pegawai negeri sipil sampai dengan usia (enam puluh) tahun. bagian kelima pemberhentian carik desa lurah desa menetapkan keputusan pemberhentian carik desa setelah ditetapkannya keputusan pensiun pegawai negeri sipil. dalam hal carik desa bukan berstatus pegawai negeri sipil, lurah desa menetapkan keputusan pemberhentian carik desa setelah mendapatkan persetujuan bupati. bab iii persyaratan, tata cara pengisian lowongan dan pengangkatan kepala bagian dan kaur bpd bagian kesatu pemberitahuan pelaksanaan pengisian bupati menyampaikan informasi pelaksanaan pengisian lowongan kepala bagian dan kaur bpd kepada lurah desa melalui camat sesuai jumlah dan formasi lowongan pada masing masing desa. camat menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada kepada lurah desa. lurah desa memproses pengisian lowongan kepala bagian dan atau kaur bpd sesuai jumlah dan formasi yang telah ditetapkan. bagian kedua panitia pengisian dalam rangka pengisian lowongan kepala bagian dan atau kaur bpdyangdapat berasal dari unsur pengurus lembaga kemasyarakatan desapanitia seleksi panitia seleksi dibentuk oleh bupati untuk menyelenggarakan ujian seleksi tes tertulis bagi calon kepala bagian dan atau kaur bpd. dalam menyelenggarakan ujian seleksi tes tertulis, panitia seleksi bekerja sama dengan pihak ketiga. bagian keempatkepala bagian dan atau kaur bpd, panitia pengisian setelah mendapatkan persetujuan lurah desa menetapkan rencana biaya kegiatan, tata tertib, dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengisian lowongan pamong desahurufhuruf paling sedikit memuat ketentuan umum: penjaringan dan penyaringan bakal calon, cc. pengajuan keberatan masyarakat, penetapan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi tes tertulis, pelaksanaan ujian seleksi tes tertulis, pengumuman hasil ujian seleksi tes tertulishuruf paling sedikit memuat tanggal dan alokasi waktu setiap tahapan pengisian lowongan kepala bagian dan atau kaur bpd. bagian kelima persyaratan dan alat pembuktiannya bakal calon kepala bagian dan atau kaur bpd mengajukankepala bagian atau kaur bpd dengan meterai secukupnya, surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon kepala bagian atau kaur bpdformulir dukungan yang ditandatangani oleh penduduk desa dihampiri fotokopi ktp yang bersangkutan. bagian keenam pencalonan panitia pengisian mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan kepala bagian dan atau kaur bpd paling lambat (tujuh) hari sebelum dimulainya hari pendaftaransebagai kepala bagian atau kaur bpddesa yang mendaftar sebagai bakal calon. panitia pengisian menetapkan bakal calon kepala bagian atau kaur bpddalam pasa masyarakat dapat menyampaikan pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon kepala bagian atau kaur bpdtujuh mekanisme penyaringan panitia pengisian melakukan penyaringan administrasi berkas pendaftaran bakal calon kepala bagian atau kaur bpdkepala bagian atau kaur bpd, panitia pengisian dapat melakukan klarifikasi kebagian kedelapan penetapan calon kepala bagian dan atau kaur bpdcalon sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh lurah desa menjadi calon yang berhak mengikuti ujian seleksi tes tertulis dengan berita acara. bagian kesembilan pelaksanaan, pengesahan dan pengumuman hasil ujian seleksi tes tertulis lurah desa mengajukan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi tes tertulis kepada panitia seleksi dihampiri dengan berita acara penetapan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi tes tertulis: fotokopi berkas lamaran calon yang bersangkutan sebanyak rangkap (satu): dan cc. pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak (lima) lembar dengan ketentuan mengenakan pakaian formal, sopan dan rapi. materi soal ujian seleksi tes tertulis terdiri atas pancasila undang undang dasar negadan pengetahuan umum. apabila hasil ujian seleksi tes tertulis terdapat (dua) atau lebih nilai tertinggi yang sama, maka dilakukan ujian seleksi tes tertulis ulang dengan ketentuan sebagai berikut apabila terjadi (dua) atau lebih peserta yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka panitia seleksi menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lurah desa bersamaan dengan penyampaian pengumuman hasil ujian seleksi tes tertulis, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf disertai undangan bagi calon peserta yang berhak mengikuti ujian ulang, cc. ujian ulang dilaksanakan selambat lambatnya (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengumuman hasil ujian seleksi tes tertulis, pelaksanaan ujian ulang dilakukan dengan menjawab soal yang telah disediakan oleh panitia seleksi: penetapan hasil ujian ulang dituangkan dalam berita acara, dalam hal hasil ujian ulang terjadi (dua) atau lebih peserta yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka dilakukan ujian ulang kedua, dan dalam hal hasil ujian ulang kedua terjadi (dua) atau lebih peserta yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka penetapan ranking pertama menjadi kewenangan panitia seleksi. panitia seleksi menetapkan hasil ujian seleksi tes tertulis berdasarkan laporan pihak ketiga dengan berita acara dan melaporkan kepada bupati. panitia seleksi menyampaikan pengumuman hasil ujian seleksi tes tertulis kepada lurah desa melalui camat. lurah desa mengumumkan kepada masyarakat hasil ujian seleksi tes tertulis melalui papan pengumuman desa, papan pengumuman pedukuhan, papan pengumuman yang strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat dan atau melalui siaran keliling, selebaran resmi dan atau siaran radio. bagian kesepuluh pengangkatan kepala bagian dan kaur bpd lurah desa menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan kepala bagian atau kaur bpd kepada bupati melalui camat paling lambat (lima belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan tentang penetapan calon yang berhak diangkat. camat menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada kepada bupati melalui bagian pemerintahan desa paling lambat (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan. lurah desa menerbitkan keputusan pengangkatan kepala bagian atau kaur bpd setelah mendapatkan persetujuan bupati. bab persyaratan, tata cara pengisian lowongan dan pengangkatan dukuh bagian kesatu pemberitahuan pelaksanaan pengisian lurah desa menyampaikan informasi pelaksanaan pengisian lowongan dukuh kepada bpd dan melaporkan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan ijin pelaksanaan. lurah desa memproses pengisian lowongan dukuh setelah mendapatkan ijin dari bupati. bagian kedua panitia pengisian dalam rangka pengisian lowongan dukuhsehingg(adalah dari unsur pengurus lembaga kemasyarakatandukuh, panitia pengisian setelah mendapatkan persetujuan lurah desa menetapkan a.rencana biaya, b.tata tertib, dan c.jadwal pelaksanaan pengisian lowongan dukuhpaling sedikit memuat ketentuan umum, pendaftaran pemilih, cc. penjaringan dan penyaringan bakal calon, pengajuan keberatan masyarakat, penetapan calon yang berhak dipilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan masa masa tenang, waktu pembukaan dan penutupmekanisme pemilihan final, il. sumber biayapaling sedikit memuat tanggal dan alokasi waktu setiap tahapan pengisian lowongan dukuh. bagian keempat petugas pendaftaran pemilih panitia pengisian menetapkan petugas pendaftaran pemilih sesuai kebutuhan dengan keputusan panitia pengisian. dalam melaksanakan tugasnya, petugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada panitia pengisian. bagian kelima kpps panitia pengisian membentuk kpps pada setiap tps dengan keputusan panitia pengisian. kpps sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu panitia pengisian dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada masing masing tps. petugas kpps sebagaimana dimaksud pada harus netral dari warga masyarakat yang tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu termasuk menantu, mertua dan ipar dengan calon dukuh. dalam hal terdapat petugas kpps yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon dukuh sebagaimana dimaksud pada maka panitia pengisian memberhentikan yang bersangkutan dan dilakukan penggantian yang ditetapkan dengan keputusan panitia pengisian. ketua panitia pengisian mengambil sumpah dan memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan suara kepada petugas kpps sebelum dimulainya pelaksanaan tugas kpps. susunan kata kata sumpah bagi petugas kpps adalah sebagai berikut demi allah tuhan) saya bersumpahrkerja dengan sungguh sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan dukuh kenkelakeeeeeeemelaksanakan tugasnya, kpps sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada panitia pengisilembar ke (satu) untuk calon pemilih dan lembar ke (dua) untuk petugas pendaftaran pemilih. formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat a.nama, b.tempat, tanggal dan tahun lahir, c.jenis kelamin, d.umur, status perkawinan, dan alamatabjad atau kelompok keluarga pada wilayah tps. daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada selanjutnya ditetapkan menjadi menjadmenjadi daftar pemilih tetap. bagian ketujuh persyaratan dan alat pembuktiannya bakal calon dukuh mengajukan suratcc.il. surat pernyataan kesediaan menjadi dukuh dengan meterai secukupnya, m.surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon dukuhsurat pernyataan telah bertempat tinggal pedukuhan setempat paling sedikit (satu) tahun. bagian kedelapan pencalonan panitia pengisian menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan dukuh paling lambat (tujuh) hari sebelumnyapedukuhan setempat yang akan mencalonkan diripedukuhan yang mendaftar sebagai bakal calon. dalam hal terjadi setelah perpanjangan penjaringan bakal calon dukuh hanya didapat (satu) bakal calon, maka panitia pengisian tetap melakukan penyaringan. apabila dalam pengisian lowongan dukuh hanya dapat calon tunggal, maka pemilihan dukuh dapat dilaksanakan dengan melawan kotak kosong setelah mendapatkan ijin dari bupati. dalam hal setelah perpanjangan penjaringan tidak didapat bakal calon dukuh, maka panitia pengisian membuat berita acara penundaan pelaksanaan pemilihan dukuh yang diketahui oleh lurah desa dan bpd. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada lurah desa menetapkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan pemilihan dukuh dan melaporkan kepada bupati melalui camat paling lambat (tujuh) hari terhitung sejak penetapan penundaan tersebut. dalam waktu paling lama (enam) bulan terhitung sejak penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada lurah desa memerintahkan panitia pengisian untuk melaksanakan pemilihan dukuh. panitia pengisian menetapkan bakal calon dukuhpada masyarakat dapat menyampaikan pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calonsembilan mekanisme penyaringan dan penetapan calon panitia pengisian melakukan penyaringan administrasi berkas pendaftaran bakal calon dukuhdukuh, panitia pengisian dapat melakukan klarifikasi bagian kesepuluh tanda gambar dan pengundian nomor urut tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat berupa gambar buah buahan atau pasfoto. apabila tanda gambar calon yang berhak dipilih berupa pasfoto calon, maka tanda gambar pasfoto yang digunakan sama dengan pasfoto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran. panitia pengisian menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut calon yang dihadiri oleh panitia pengisian, calon yang berhak dipilih atau kuasa yang ditunjuk, saksi, serta perwakilan masyarakat yang mempunyai hak ppanitia pengisian menetapkan hasil pengundian nomor urut calon dengan berita acara. bagian kesebelas kampanye kampanye tingkat pedukuhan hanya boleh diikuti oleh warga pedukuhan yang bersangku oleh calon, dan alat peraga kampanye lainnya. bagian keduabelas pemungutan suara panitia pengisian menetapkan alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara paling sedikit (empat) jam. apabila semua pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap telah menggunakan hak pilihnya sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan. alokasi waktu surat penugasan saksi dari calon yang berhak dipilih disampaikan kepada panitia pengisian paling lambat (satu) hari sebelum dan (satu) orang pada rekapitulasi tingkat desa. ketidakhadiran saksi sebagaimana dimaksud pada tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan. pemberian suara kepada calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam pemungutan suara. sebelum pemungutan suara dilaksanakan petugas kpps memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya menutup, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia. pemilih yang hadir diberi surat suara dengan menyerahkan surat panggilan atau undangan. pemilih yang menerima surat suara dalam keadaan rusak cacat, berhak meminta ganti surat suara dan menyerahkan kembali surat suara yang rusak cacat. penggantian surat suara karena rusak cacat sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan (satu) kali. kpps melaporkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara kepada panitia pengisian secara tertulis melalui surat dan atau pesan singkat dari nomor yang telah ditetapkan. panitia pengisian menetapkan sahnya pelaksanaan pemungutan suara pemilihan dukuh setelah terpenuhinya kuorum dalam berita acara. panitia pengisian memerintahkan ketua kpps untuk mengumumkan sahnya pelaksanaan pemungutan suara pemilihan dukuh setiap tps sebelum dilakukan penghitungan suara. perpanjangan waktu pemungutan suara tidak dilaksanakan pada tps yang seluruh jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap telah menggunaan hak pilihnyangisingisingisi yang berhak dipilihngisian membuat berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara. panitia pengisian membacakan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara pada saat itu juga. panitia pengisian melaporkan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada kepada lurah desatigabelas pemungutan suara pemilihan final kedua dalam hal terjadi pemilihan final kedua, penentuan waktu pelaksanaan pemilihan final kedua ditetapkan dengan keputusan panitia dan dilaporkan kepada bupati melalui camat serta diumumkan kepada masyarakat. pemungutan suara final keduafinal keduapanitia pemilihan menetapkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan final kedua dengan berita acara dan membacakan pada saat itu juga. berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan final kedua sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada lurahempatbelas penetapan calon dukuh terpilih bpd menyelenggarakan rapat paripurna istimewa untuk membahas laporan hasil pemilihan dari lurah desa sebagaimana dimaksud dalam dan pada hari itu juga. rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam rangka memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan dan menetapkan calon dukuh terpilih. rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada harus dihadiri paling sedikit (dua per tiga) dari jumlah anggota bpd. hasil penilaian dan penetapan calon dukuh terpilih sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bpd. bagian kelimabelas pelaporan pertanggungjawaban panitia pengisian membuat laporan pelaksanaan pemilihan kepada lurah desaerdasarkan laporan dari panitia pengisian, lurah desa melaporkan penyelenggaraan pemilihan dukuh kepada bupati melalui camat. bagaian keenambelas permohonan persetujuan pengangkatan lurah desa menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan dukuh kepada bupati melalui camat dihampiri a.laporan hasil pemilihan beserta berita acara pelaksanaan pemilihan, b.keputusan bpd sebagaimana dimaksud dalam dan berkas lamaran calon dukuh terpilih. camat menyampaikan laporan kepada bupati paling lambat dalam waktu (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari lurah desa. bab persyaratan dan mekanisme pengangkatan staf desa bagian kesatu persyaratan calon persyaratan calon staf desa meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus. persyaratan umum bagi calon staf desa sebagaimana dimaksud pada adalahpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau yang sederajat, berumur sekurang kurangnya dua puluh tahun dan setinggi tingginya (lima puluh lima) tahun pada waktu pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, jujur dan adil, menantu atau mertua. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah desa. bagian kedua ijin pengisian lurah desa mengajukan ijin untuk melaksanakan pengisian staf desa kepada bupati melalui camat sesuai jumlah kebutuhan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. bagian pemerintahan desa melakukan kajian dan memberikan pertimbangan kepada bupati atas permohonan lurah desa sebagaimana dimaksud pada dalam hal sesuai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada permohonan lurah desa tidak memenuhi syarat atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bupati dapat menolak permohonan lurah desa. dalam hal sesuai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada permohonan lurah desa memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bupati menerbitkan surat ijin pengisian lowongan staf desa. bagian ketiga persiapan pengisian dalam rangka pengisian staf desa, ditetapkan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan bupati. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat mekanisme pembentukan panitiayang berhak mengikuti ujian seleksi, mekanisme ujian seleksi, penetapan hasil ujian seleksi, penetapan calon yang berhak diangkat, pengesahan dan pengangkatan, pengambilan sumpah janji, sanksi atas pelanggaran, dan il. biaya pengisian lowongan. bagian keempat panitia pengisian lowongan staf desa untuk melaksanakan pengisian lowongan staf desa, lurah desa membentuk panitia pengisian yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dengan jumlah ganjil paling banyak (sembilan) orang dan ditetapkan dengan keputusan lurah desa. panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pamong desa, bpd, lembaga kemasyarakatan dan atau tokoh masyarakat desa setempat. panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon staf desa. tugas panitia pengisian adalah mengadakan sosialisasi lowongan staf desa dan mekanisme pengisian lowongan staf desa, membuat tata tertib pengisian lowongan staf desa, cc., mengumumkan secara terbuka nama nama calon yang berhak mengikuti ujian seleksi yang ditandatangani oleh lurah desa, melaksanakan ujian seleksi, menilai hasil ujian seleksi, menetapkan hasil ujian seleksi dan mengumumkan ranking hasil ujian seleksi, membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan staf desa, dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada lurah desa. bagian kelima mekanisme pencalonan, penyaringan dan penetapan calon staf desa bakal calon staf desa mengajukan surat lamaran kepada lurah desa melalui panitia pengisian yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan bermeterai cukup dalam rangkap (tiga), (satu) asli dan (dua) fotokopi. lamaran bakal calopamong desa dengan meterai secukupnya, surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon staf desa dengan meterai secukupnya, syarat khusus lainnya yang ditetapkan panitia. penyaringan administrasi bakal calon staf desadan dituangkan dalam berita acara. bakal calon yang berhak mengikuti ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada tidak boleh mengundurkan diri. bagian keenam pelaksanaan ujian seleksi ujian seleksi diikuti oleh calon staf desa yang berhak mengikuti ujian seleksi. pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tes secara tertulis. selain tes secara tertulis sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan ujian tambahan berupa ujian praktek dan atau bentuk ujian lainnya yang ditetapkan oleh panitia. materi soal ujian tertulis terdiri atas pancasila, undang undang dasar negepengetahuan umum, dan pengetahuan teknis berkaitan dengan ketegasan staf sesuai formasi yang dibutuhkan. dalam rangka melaksanakan ujian seleksi panitia dapat bekerja sama dengan pihak lain yang ditunjuk. bagian ketujuh penetapan dan pengumuman hasil ujian seleksi panitia menetapkan hasil ujian seleksi dengan berita acara. penetapan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada lurah desa. panitia mengumumkan hasil ujian seleksi melalui papan pengumuman yang strategis dan atau media milik desa lainnya. bagian kedelapan pengangkatan staf desa panitia menyampaikan laporan hasil ujian seleksi kepada lurah desa paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan hasil ujian seleksi. lurah desa menetapkan calon yang berhak diangkat berdasarkan laporan hasil ujian seleksi dari panitia. calon yang berhak diangkat adalah calon ranking kesatu dan ranking berikutnya berdasarkan hasil ujian seleksi sesuai jumlah lowongan yang dibutuhkan. dalam hal calon yang berhak diangkatlurah desa mengajukan permohonan pengesahan calon yang berhak diangkat kepada bpd disertai dengan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil ujian seleksi dari panitia. bpd menetapkan pengesahan calon yang berhak diangkat dengan keputusan bpd. keputusan bpd sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada lurah desa paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan keputusan. lurah desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan staf desa kepada bupati melalui camat dilengkapi dengan: laporan hasil ujian seleksi, keputusan penetapan calon yang berhak diangkat, keputusan pengesahan calon yang berhak diangkat, dan berkas lamaran calon yang berhak diangkatmbilan pengangkatan staf desa dari tenaga honorer tenaga honorer dapat diangkat menjadi staf desa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut telah memiliki masa kerja sekurang kurangnya (sepuluh) tahun secara tidak terputus putus, memenuhi persyaratan sebagai calon staf desa, terdapat formasi lowongan staf desa, mengajukan lamaran permohonan kepada lurah desa sesuai lowongan yang tersedia. tenaga honorer yang akan diangkat menjadi staf desa dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh lurah desa dalam berita acara. lurah desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan tenaga honorer menjadi staf desa kepada bpd disertai berita acara dan berkas lamaran tenaga honorer yang bersangkutan. persetujuan pengangkatan tenaga honorer menjadi staf desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bpd. lurah desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan staf desa dari tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam kepada bupati melalui camat dilengkapi dengan: berkas lamaran tenaga honorer yang bersangkutan, keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi tenaga honorer paling kurang (sepuluh) tahun berturut turut, berita acara penetapan tenaga honorer menjadi staf desa, dan keputusan persetujuan pengangkatan tenaga honorer menjadi staf desapuluh pengangkatan tenaga honorer lurah desa dapat mengangkat tenaga honorer sebagai pembantu umum sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. persyaratan dan mekanisme pengangkatan tenaga honorer diatur dalam peraturan lurah desa. tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada diangkat untuk masa kerja paling lama (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya sepanjang memenuhi syarat dan sesuai kebutuhan desa. bab tata cara pengucapan sumpah janji dan pelantikan pamong desa pengambilan sumpah janji pamong desa dilaksanakan desa yang bersangkutan atau tempat lain. saksi dalam pengambilan sumpah janji pamong desa dapat berasal dari pejabat kecamatan dan atau pamong desa yang mempunyai jabatan setingkat lebih tinggi atau sama dengan pamong desa yang dilantik. pelantikan kepala bagian dan dukuh dilaksanakan pada akhir masa jabatan pejabat lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan. apabila tanggalbagian dan dukuhpersetujuan pengangkatan dari bupati dengan ketentuan bahwa kepala bagian dan dukuh yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan. dalam hal kepala bagian dan dukuh dijabat oleh penjabat pamong desa, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku. bab vii larangan pamong desa pamong desa dilarang melanggar larangan bagi pamong desa. yang termasuk dalam larangan pamong desa merangkap jabatan menjadi anggota dprd adalah dprd propinsi atau dprd kota kabupaten termasuk menjadi anggota mpr, dpr, dpd serta menjadi kepala negara atau kepala daerah, termasuk. apabila pamong desa akan mencalonkan diri menjadi anggota dprd, mpr, dpr, dpd serta menjadi kepala negara atau kepala daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pamong desa yang sebagaimana dimaksud pada dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai pamong desa. bab viii sanksi dan tata cara pengenaan sanksi bagi pamong desa bagian kesatu sanksi bagi pamong desa pamong desa yang terbukti melanggar larangan bagi pamong desa dapat dikenakan sanksi administrasi. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa a.teguran tertulis, b.pemberhentian sementara, dan pemberhentian. sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan secara bertahap dengan waktu pemberian teguran selama (tiga puluh) hari berupa a.teguran tertulis kesatu yang bersifat pembinaan, b.teguran tertulis kedua yang bersifat peringatan, dan c.teguran tertulis ketiga yang bersifat peringatan keras. pemberian sanksi berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf dapat disertai dengan pengurangan hak hak pamong desa. sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat diberikan kepada pamong desa yang mengabaikan teguran lurah desa atau melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan perkara pidana. bagian kedua tata cara pengenaan sanksi pengenaan sanksi bagi pamong desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: lurah desa menyampaikan usul pengenaan sanksi bagi pamong desa kepada bpd disertai alasan dan bukti bukti pendukung, b.paling lama (tujuh) hari sejak diterimanya usul lurah desa,pamong desa, keputusan hasil rapat bpd sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam berita acara rapat yang memuat bahan pertimbangan bagi lurah desa untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi bagi pamong desa. bpd menyampaikan keputusan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf kepada lurah desa, lurah desa menetapkan atau tidak menetapkan sanksi bagi pamong desa. apabila lurah desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis, bpd berwenang melakukan pemantauan pengenaan sanksi kepada pamong desa dan menyampaikan hasilnya kepada lurah desa. hasil pemantauan bpd sebagaimana dimaksud pada menjadi bahan pertimbangan lurah desa dalam menetapkan keputusan. apabila pamong desa telah mengindahkan teguran sebelum dikenai sanksi diberhentikan, bpd mengusulkan kepada lurah untuk mengembalikan hak hak pamong desa yang bersangkutan. bab mekanisme pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengangkatan penjabat pamong desa bagian kesatu pemberhentian dan pengangkatan penjabat pamong desa karena meninggal dunia pamong desa yang meninggal dunia diberhentikan oleh lurah desa. apabila pamong desa meninggal dunia, lurah desa mengajukan permohonan pertimbangan pengangkatan penjabat pamong desa kepada bpd paling lama (tiga) hari terhitung sejak meninggalnya pamong desa yang bersangkutan. bpd memproses permohonan pertimbangdan pengangkatan pejabatnya kepada bupati melalui camat paling lama (tiga) kerja sejak diterimanya pertimbangan dari bpd disertai dengan surat keterangan kematian atau kutipan akta kematian pamong desa yang bersangkutan, fotokopi keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi pamong desa, surat pertimbangan bpd mengenai paling lama (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan. bupati menerbitkan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan penjabat pamong desa paling lama (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonanua pemberhentian dan pengangkatan penjabat pamong desa karena permintaan sendiri pamong desa yang mengajukan permohonan pengunduran diri menyampaikan surat permohonan kepada lurah desa dengan tembusan kepada bupati dan camat. berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada lurah desa mengajukan permohonan pertimbangan pemberhentian kepada bpd. bpd menyelenggarakan rapat untuk membahas permohonan lurah desa sebagaimana dimaksud pada yang dihadiri paling sedikit (dua per tiga) dari jumlah anggota bpd. keputusan rapat bpd sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara rapat yang juga memuat bahan pertimbangan bagi lurah desa untuk menerima atau menolak permohonan pengunduran diri pamong desa. apabila lurah desa menerima permohonan pengunduran diri pamong desa, lurah desa mengajukan permohonan persetujuan pengangkatan penjabat pamong desa kepada bpd. lurah desa mengajukan permohonan pemberhentian dan pengangkatan penjabat pamong desa kepada bupati melalui camat dengan dihampiri: berita acara rapat bpd, persetujuan pengangkatan penjabat pamong desa, surat permohonan pengunduran diri pamong desa, keputusan pengangkatan sebagai pamong desa, dan keputusan pengangkatan pamong desa yang diusulkan sebagai pejabatnya. apabila lurah desa menolak permohonan pemberhentian pamong desa, lurah desa menyampaikan alasan dan pertimbangan penolakan disertai perintah kepada pamong desa yang bersangkutan agar melaksanakan tugas sebagai pamongiga pemberhentian dan pengangkatan penjabat pamong desa karena berakhir masa jabatan dalam hal pamong desa akan berakhir masa jabatannya, lurah desa memberitahukan mengenai akan berakhirnya masa jabatan pamong desa (enam) bulan sebelumnya atau paling lambat (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pamong desa. setelah menerima pemberitahuan dari lurah desa, dalam waktu paling lama (lima belas) hari kerja, pamong desa yang bersangkutan melaporkan kepada lurah desa disertai dengan: surat pengunduran diri bermeterai secukupnya, dan fotokopi keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi pamong desa. apabila pemberhentian pamong desa disertai dengan pengangkatan pejabatnya, paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari pamong desfotokopi surat pengunduran diri dari pamong desa yang bersangkutan, b.fotokopi keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi pamong desa, apabila pemberhentian disertai pengangkatan penjabat pamong desa dilengkapi dengan keputusan bpd tentang persetujuan pemberhentian dand.apabila pemberhentian disertai pengangkatan pamong desa terpilih dilengkapi dengan berkas hasil pengisian lowongan pamong desa. bagian keempat pemberhentian dan pengangkatan penjabat pamong desa karena tidak dapat menjalankan tugas atau berhalangan tetap pamongdalam rangka melaksanakan tugas atau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan diberhentikan oleh lurah desa.antara lain disebabkan karena tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah secara berturut turut selama (enam) bulan, atau sakit lebih dari (enam) bulan berturut turut, apabila: bukti bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain presensi pamong desa, dan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah bagi pamong desa yang sakit:lima pemberhentian dan pengangkatan penjabat pamong desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pamong desa pamong desa diberhentikan dari jabatannya karena salah (satu) atau beberapa persyaratan pamong desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang pamong desa, tidak terpenuhi. apabila pamong desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan bukti yang cukupmenunjukkan pamong desa tidak memenuhi syarat antara lain: terbukti mempunyai ijazah palsu, memberikan identitas yang tidak benar ktp kk akta kelahiran), terbukti sebagai pengguna narkotika atau obat terlarang.enam pemberhentian dan pengangkatan penjabat pamong desa karena dinyatakan melanggar sumpah janji pamong desa diberhentikan dari jabatannya karena melanggar sumpah janji yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. dalam hal terdapat pamong desa yang dinyatakan melanggar sumpah janjisurat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan pamong desa melanggar sumpah janji, keputusan persetujuan bpd, fotokopi keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi pamong desa, fotokopi keputusan pamong desa yang diusulkan menjadi penjabat. bukti pendukung lainnya apabila ada dan atau dipandang perluujuh pemberhentian dan pengangkatan penjabat pamong desa karena tidak melaksanakan kewajiban pamong desa yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya sebagai pamong desa diberhentikan oleh lurah desa setelah dilakukan pengenaan sanksi. apabila pamong desa yang tidak melaksanakan kewajibannyelapan pemberhentian karena melanggar larangan bagi pamong desa pamong desa yang melanggar larangan bagi pamong desa diberhentikan oleh lurah desa setelah dilakukan langkah langkah pembinaan dan pengenaan sanksi. apabila pamong desa antara lain terbukti menjadi pengurus partai politik, terlibat secara aktif dalam kampanye pemilumbilan pemberhentian dan pengangkatan penjabat pamong desa karena tindak pidana pamong desa diberhentikan dari jabatannya apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat (lima) tahun, tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara. pamong desa yang terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada paling lama (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya putusan pengadilan lurah desa mengajukan permohonan persetujuupati melalui camat disertai dengan fotokopi atau salinan putusan pengadilan, fotokopi keputusan pengangkatan yang bersangkutan menjadi pamong desa, keputusan persetujuan bpd, fotokopi keputusan pengangkatan pamong desa yang diusulkan sebagapuluh pemberhentian sementara pamong desa pamong desa dapat diberhentikan sementara karena terbukti melanggar larangan bagi pamong desa, berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat tahun, berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana khusus yaituamong desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberhentikan sementara oleh lurah desa setelah melalui pembinaan dan pengenaan sanksi. apabila pamong desa yang terbuktilengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, antara lain berita acara pembinaan dan surat teguran. fotokopi keputusan pengangkatan pamong desadalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada lurah desa bersama dengan bpd melakukan pemantauan pengenaan sanksi pemberhentian sementara bagi pamong desa. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada sebagai bahan pertimbangan lurah desa untuk menetapkan keputusan. pamong desa yang berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diberhentikan sementara oleh lurah desa. apabila pamong desa berstatus sebagai tersangkasurat dari penyidik pejabat yang berwenang yang berisi informasi bahwa pamong desa berstatus sebagai tersangka, dan fotokopi keputusan pejabatbagian kesebelas pemberhentian dan pemberhentian sementara staf desa pemberhentian atau pemberhentian sementara staf desa tidak disertai dengan pengangkatan pejabatnya. bab uraian tugas, hak dan kewajiban pamong desa uraian tugas carik desa, kepala bagian dan dukuh diatur dalam peraturan lurah desa berpedoman pada peraturan bupati. pamong desa berhak atas penghasilan tetap dan penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. selain berhak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada pamong desa dapat diberikan hak berupa ijin cuti dengan ketentuan sebagai berikut apabila pamong desa berhalangan dalam waktu (tujuh) hari kerja dan paling lama (tiga) bulan, dapat diberikan ijin cuti dari lurah desa dengan ketentuan pamong desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ijin cuti secara tertulis kepada lurah desa, lurah desa melaporkan pemberian ijin cuti sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf kepada bupati melalui bagian pemerintahan desa dan camat dan memberitahukan kepada bpd. lurah desa dapat menugaskan pamong desa lainnya yang dipandang mampu untuk melaksanakan ketegasan pamong desa yang sedang menjadi cuti sebagaimana dimaksud pada huruf pamong desa mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak melakukan hal hal yang dilarang bagi pamong desa. bab biaya pengisian lowongan pamong desa biaya pengisian lowongan pamong desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa dan dapat berasal dari bantuan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. biaya pengisian lowongan pamong desa yang berasal dari partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengisian lowongan pamong desa berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada panitia dan atau pemerintah desa yang antara lain adalah: biaya pendaftaran calon pamong desa, b.bantuan sukarela dari masyarakat, dan bentuk partisipasi lainnya yang ditetapkan oleh panitia. biaya pendaftaran calon pamong desa sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh panitia pengisian dan dituangkan dalam tata tertib pengisian lowongan pamong desa. besaran biaya pendaftaran calon pamong desa disesuaikan dengan kondisi desa setempat dengan memperhatikan tingkat penghasilan masyarakat desa dan kemampuan keuangan desa paling banyak rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah). bab xii contoh keputusan, surat dan berita acara contoh keputusan lurah desa, keputusan bpd, berita acara, dan blank blank lainnya yang berkaitan dengan proses pengisian lowongan pengambilan sumpah jabatan dan atau pelantikan pamobagi desa yang mempunyai staf desa dengan jumlah melebihi ketentuan maksimal sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang pamong desa secara bertahap harus menyesuaikan.berita daerah kabupaten bantul nomor tahun dicabut danformat keputusan lurah desa pembentukan panitia pengisian kop pemerintah desa keputusan lurah desa. kecamatan .enenenetene. kabupaten bantul nomor iii. tahun tentang pembentukan panitia pengisian lowongan pamong desa me. kecamatan nenek. kabupaten bantul lurah desa neon, menimbang bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengisian lowongan . desa . kecamatan peneseeeeean. kabupaten bantul perlu membentuk panitia, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a, perlu menetapkan keputusan lurah desa tentang pembentukan panitia pengisian lowongan pamong desaperaturan desa .i jj. nomor . tahun . tentang anggaran pendapatan dan belanja desa . tahun anggaran . memperhatikan: keputusan lurah desa . nomor . tahun tentang .i., memutuskan menetapkan kesatu membentuk panitia pengisian lowongan pamong desa adalah dst. lihat peraturan daerah nomor tahun ketiga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua panitiapenaaaeelleeee tahun anggaran . kelima keputusan lurah desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan . jjj. pada tanggal . ju. lurah desa nona, nama lengkap tanpa gelar salinan keputusan lurah desa ini disampaikan kepada yth. bupati bantul, kepala bagian pemerintahan desa setda. kab. bantul, camat. ketua bpd desa . j.g yang bersangkutan. untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. lampiran keputusan lurah desa nomor tahun tanggal susunan dan personalia jabatan dalam jabatan dalam nama ket panitia kelembagaan desa ditetapkan . jj. pada tanggal nama lengkap format berita acara penetapan bakal calon kop panitia berita acara penetapan bakal calon pamong desa (kepala bagian kaur bpd dukuh star lecet hasil penjaringan nomor pada hari ini,. tanggal ., bulan . tahun .(tgl bln th), telah dilaksanakan penjaringan bakal calon pamong desa kepala bagian kaur bpd dukuh staf . yang merupakan hasil pendaftaran yang dilaksanakan oleh panitia pengisian lowongan pamong desa dari tanggal . sampai dengan tanggal . bulan . tahun . bahwa sampai dengan saat berakhirnya masa pendaftaran penjaringan bakal calon kepala bagian kaur bpd dukuh staf . yang mendaftarkan sebagai bakal calon kepala bagian kaur bpd dukuh staf . sebanyak . orang yang selengkapnyabakalkop panitia berita acara penetapan calon pamong desa (kepala bagian kaur bpd dukuh star lecet hasil penyaringan administrasi nomor pada hari ini,. tanggal ., bulan . tahun .(tgl bln th), panitia pengisian lowongan pamong desa . kecamatan . kabupaten bantul telah melaksanakan penyaringan administrasi bakal calon pamong desa kepala bagian kaur bpd dukuh staf . yang merupakan hasil penjaringan yang dilaksanakan dari tanggal . sampai dengan tanggal . bulan . tahun .bahwa berdasarkan hasil penyaringan administrasi bakal calon, panitia pengisian lowongan pamong desa . kecamatan . kabupaten bantul menetapkan calon pamong desa kepala bagian kaur bpd dukuh staf .dukuh yang berhak dipilih kop panitia berita acara penetapan calon dukuh inn inna yang berhak dipilihbertindak untuk dan atas nama panitia pengisian lowongan pamong desa, dengan berdasarkan pada berita acara penetapan bakal calon dukuh . hasil penjaringan, nomor berita acara penetapan calon dukuh . hasil penyaringan administrasi, mof dengan ini menetapkan calon dukuh . yang berhak dipilihformat berita acara penetapan calon kepala bagian kaur bpd") yang berhak mengikuti ujian seleksi tes tertulis kop panitia berita acara penetapan calon kepala bagian . kaur bpd yang berhak mengikuti ujian seleksi tes tertulislurah desa . kecamatan . jjj. kabupaten bantul, dengan berdasarkan pada berita acara penetapan bakal calon kepala bagian . kaur bpd hasil penjaringan, nomor cocok berita acara penetapan calon kepala bagian . kaur bpd ) hasil penyaringan administrasi, nomor . yang dibuat oleh panitia pengisian lowongan pamong desa, dengan ini menetapkan calon kepala bagian . kaur bpd ) yang berhak mengikuti ujian seleksi tes tertulis tingkat kabupatenlurah desa efek keterangan disesuaikan dengan lowongan pamong desa format keputusan panitia tentang pembentukan kpps kop panitia keputusan panitia pengisian lowongan pamong desa desa .kecamatan . kabupaten bantul nomor . tahun . tentang pembentukan kelompok pelaksana pemungutan suara (kpps) pemilihan dukuh . desa . kecamatan . kabupaten bantul panitia pengisian lowongan pamong desa mo, menimbang bahwa . jeglowongan pamong desa. kecamatan . kabupaten bantul tentang pembentukan kelompok pemungutan suara kpps kabupaten bantul, memutuskan menetapkan kesatu membentuk kelompok pemungutan suara kpps) pemilihan dukuh penaanasananananaaan desa l.diisi.ikpps sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu adalah: nanatataaaaaahdesa ketua, nama lengkap salinan keputusan ini disampaikan kepada yth bupati bantul camat. lurah desa.) ketua bpd desa . j.ij yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. lampiran keputusan panitia pengisian lowongan pamong desa nomor tanggal susunan dan personalia jabatan dalam kpps pekerjaan nama ditetapkan di. pada tanggal panitia pengisian lowongan pamong desa desa eni nenek nana ketua, nama lengkap format berita acara hasil pemungutan suara pemilihan dukuh kop panitia berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan dukuh nona desa saat. kecamatan . oo nama jabatan ketua kpps pada tps . pemilihan dukuh . desa. kecamatan . kabupaten bantul. nama nenek saksi dari calon dukuh . nama nct saksi dari calon dukuh . nama #neasetetatetatenlln saksi dari calon dukuh . menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan dukuh . desa. jj. kecamatan . kabupaten bantul tps . yang diselenggarakan pada hari . tanggal. bulan. tahun. telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikutdst. jumlah hak pilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pa. orang jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih pa. orang jumlah pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih pa. orang jumlah suara sah pa. jumlah surat suara yang dinyatakan batal gugur pa. dalam pelaksanaan penghitungan suara,. dalam penghitungan suara dimaksud disaksikan oleh para saksi danini tidak sesuai dengan yang sesungguhnyaketua, saksi saksi nama tandatangan nama tandatangan nama tandatangan nama tandatangan nama tandatangan keterangan dicantumkan dalam hal tanda gambar calon dukuh berupa gambar format berita acara penetapan hasil pemilihan dukuh kop panitia berita acara penetapan hasil pemilihan dukuh .e.son. desa lo. kecamatan .nnnninau, bertindak untuk dan atas nama panitia pengisian lowongan pamong desa . kecamatan . kabupaten bantul, dengan berdasarkan pada berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps . nomor berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps . nomor dst menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan dukuh . desa . kecamatan . kabupaten bantul, yang diselenggarakan pada hari . tanggal. bulan . tahun. telah dilaksanakan aman dan tertib serta sesuai dengan hasil sebagai berikutdst. jumlah hak pilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap .orang jumlah yang hadir menggunakan hak pilih pa. jumlah yang tidak hadir menggunakan hak pilih pa. jumlah suara sah pa. jumlah surat suara yang dinyatakan batal gugur pa. bahwa berdasarkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dimaksud, calon dukuh . desa . terpilih adalah saudara . memperoleh suara sebanyak . suara (. yo)panitia pengisian lowongan pamong desa. jjj.idi. ketua nama tandatangan sekretaris nama tandatangan mengetahui lurah desa noer. format berita acara perpanjangan waktu pemilihan dukuh kop panitia berita acara perpanjangan waktu pelaksanaan pemilihan dukuh nellajumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) yang hadir dan menggunakan hak pilih dalam pemilihan dukuh . desa .iiiiiu. kecamatan. kabupaten bantul sesuai waktu yang telah ditetapkan dari jam . wib sampai dengan jam . wib adalah . (. dengan huruf) atau . (.dengan huruf).untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka maka waktu pemungutan suara diperpanjang waktunya selama (dua) jam dan dimulai pada jam . wib sampai dengan jam . wib dengan ketentuan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih paling sedikit (dua per tiga) (setengah) dari jumlah daftar pemilih tetap.keterangan disesuaikan dengan sebab perpanjangan waktu pelaksanaan pemilihan dukuh format berita acara penundaan pemilihan dukuh kop panitia berita acara penundaan pelaksanaan pemilihan dukuh rnpelaksanaan pemilihan dukuh . desa penaneeleleee kecamatan. kabupaten bantul, ditunda untuk paling lama dalam waktu (enam) bulan (tiga puluh) hari selanjutnya waktu pelaksanaan pemilihan dukuh akan ditentukan kemudian. penundaan tersebut disebabkan karenatidak terpenuhinya kuorummengetahui lurah desa . nama let tandatangan . jjj ketua bpd desa . jie. nama len. tandatangan . jjjundaan pelaksanaan pemilihan dukuh kop panitia keputusan panitia pengisian.ooo kecamatan .enanieten. kabupaten bantul nomor iii. tahun tentang penundaan pelaksanaan pemilihan dukuh incest. desa kecamatan nenek. kabupaten bantul panitia pengisian \|.) menimbang bahwa sehubungan denganmaka pelaksanaan pemilihan dukuh . desa se. kecamatan . kabupaten bantul yang akan diselenggarakan pada hari . tanggal .o. tahun .c. harus ditunda pelaksanaannya, bahwa pelaksanaan pemilihan dukuh oi. desa se. kecamatan . kabupaten bantul yang diselenggarakan pada hari . tanggal .o. tahun ro. tidak dapat memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang pamong desa, sehingga harus ditunda pelaksanaannyundaan pemilihan dukuh . desa . kecamatan eeeeeej. kabupaten bantul, memperhatikan: berita acara penundaan pelaksanaan pemilihan dukuh dari panitia pengisian lowongan pamong desa . kecamatan . kabupaten bantul nomor . tanggal. memutuskan menetapkan kesatu pelaksanaan pemilihan dukuh . desa liu. kecamatan . kabupaten bantul ditunda pelaksanaannya tte .i.o. oldesa . j.j.? ketua badan permusyawaratan desa. j.etapan waktu pelaksanaan pemilihan ulang pemilihan final kedua pada pemilihan dukuh kop panitia keputusan panitia pengisian pamong desa. kecamatan .enanieten. kabupaten bantul nomor iii. tahun tentang penetapan waktu pelaksanaan pemilihan ulang final kedua") pada pemilihan dukuh ino nina desa lo. kecamatan nenek. kabupaten bantul panitia pengisian .c.ck, menimbang bahwa pelaksanaan pemilihan dukuh . desa ses. kecamatan . kabupaten bantul ditunda pelaksanaannya berdasarkan., sehingga perlu menetapkan waktu pemilihan ulang, bahwa setelah dilakukan pemilihan finalbelum didapat calon dukuh terpilih, sehingga perlu dilaksanakan pemilihan final keduetapan waktu pelaksanaan pemilihan ulang final kedua") padamemperhatikan: . desa kecamatan . kabupaten bantul, berita acara hasil pemilihan . memutuskan menetapkan kesatu pemilihan ulang final kedua") pada pemilihan dukuh . desa . juu. kecamatan . kabupaten bantul dilaksanakan pada hari tanggal kedua menugaskan kepada panitia pengisian lowongan pamong desa untuk mempersiapkan kembali pelaksanaan pemilihan dukuh lea desa .iii j. kecamatan . kabupaten bantul. joh ketua badan permusyawaratan desa. j. panitia pengisian lowongan pamong desa .:dilaksanakan pemilihan dukuh format berita acara penilaian pelaksanaan pemilihan dukuh kop bpd keputusan badan permusyawaratan desa . nomor tahun tentang penilaian pelaksanaan pemilihan dukuh ocean desa lo. kecamatan nenek. kabupaten bantul badan permusyawaratan desa .mong desa, perlu menetapkan keputusan badan permusyawaratan desa tentang penilaian pelaksanaanberita acara penetapan hasil pemilihan dukuh . nomor ., tanggal., memutuskan menetapkan kesatu penilaian pelaksanaan pemilihan dukuh sana yang diselenggarakan pada hari ., tanggal. adalah sebagai berikut pelaksanaan pemilihan dukuh . desa . kecamatan . kabupaten bantul telah tidak ) berlangsung dengan aman, tertib dan teratur, serta tidak terdapat terdapat hal hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang pamong desa, pelaksanaan pemilihan dukuh . desa . kecamatan . kabupaten bantul, adalah sah tidak sah dan sesuai tidak sesuaime. ketua, nama lengkap keterangan coret yang tidak perlu format keputusan bpd penetapan calon dukuh terpilih kop bpd keputusan badan permusyawaratan desa desa . kecamatan ii. kabupaten bantul nomor tahun tentang penetapan calon dukuh . terpilih hasil pemilihan dukuh desa . kecamatan .l.ou. kabupaten bantul badan permusyawaratan desa ., menimbang bahwa berdasarkan hasil pemilihan dukuh . desa ee. kecamatan . kabupaten bantul pada tanggal keeeeaen, saudara .memperoleh suara sah terbanyak sehingga berhak ditetapkan sebagai calon dukuhdukuh. terpilih hasil pemilihan dukuhentang pembentukan panitia pengisian lowongan pamong desa . kecamatan . kabupaten bantul:
berita daerah kabupaten bantul bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten bantul. rincian, tugas, fungsi, tata kerja, sekretariat, dewan perwakilan rakyat daerperubahan organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bantul sebagaimana ditetapkanaka rincian tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bantul( lembaran daerah kabupaten bantul nomor tahunewan perwakilan rakyat, terdiri atas: sub bagian tata usaha, dan sub bagian humas dan protokol, bagian persidangan dan risalah, terdiri atas: sub bagian persidangan, dan sub bagian risalah, bagian hukum, terdiri atas:.incian tugas dan fungsi bagian kesatu sekretaris dprd sekretaris dprd mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi sekretariat dprd sebagaimana dimaksud dalam dan bagian kedua bagian umum bagian umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta koordinasi penyelenggaraan tugas unit organisasi lingkungan sekretariat dprd. bagian umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja bagian umum, b.perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, cc. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, d.mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas unit organisasi lingkungan sekretariat dprd, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja bagian umum. sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan. sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja sub bagian tata usaha, b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan ketatausahaan, penatalaksanaan, kearsipan, kepustakaan, kepegawaian sekretariat dprd, pelaksanaan urusan ketatausahaan penatalaksanaan, kearsipan, kepustakaan, kepegawaian sekretariat dprd, koordinasi dan penyusunan program dan laporan sekretariat dprd, penyiapan rapat sekretariat dprd, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian tata usaha. subsub bagian hubungan masyarakat dan protokol dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja sub bagian humas dan protokol, b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan hubungan masyarakatfasilitasi public hearing, koordinasi dan pelayanan tamu dprd dan sekretariat dprd, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan keprotokolan dprd, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian humas dan protokol. bagian ketiga bagian persidangan dan risalah bagian persidangan dan risalah mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi rapat dprd. bagian persidangan dan risalah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja bagian persidangan dan risalah, perumusan kebijakan teknis fasilitasi penyelenggaraan rapat dprd, fasilitasi penyelenggaraan rapat dprd, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja bagian persidangan dan risalah. sub bagian persidangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat dprd. sub bagian persidangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja sub bagian persidangan, b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan fasilitasi penyelenggaraan rapat dprd, fasilitasi pelaksanaan rapat dprd, koordinasi fasilitasi penyelenggaraan reses dprd dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian persidangan. sub bagian risalah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan risalah. sub bagian risalah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja sub bagian risalah, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan penyusunan risalah rapat dprd, pelaksanaan penyusunan risalah rapat dprd, pelaksanaan dokumentasi hasil rapat dprd, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian risalah. bagian keempat bagian hukum bagian hukum mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi penyusunan produk hukum dprd, sekretariat dprd dan peraturan daerah. bagian hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja bagian hukum, perumusan kebijakan teknisdiaan tenaga ahli yang diperlukan dprd, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja bagian hukum. sub bagian perundang undangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan produk hukum dprd, sekretariat dprd dan peraturan daerah. sub bagian perundang undangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja sub bagian perundang undangan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan penyusunan produk hukum dprd, sekretariat dprd dan peraturan daerah, cc. penyiapan bahan pengkajian penyusunan produk hukum dprd, sekretariat dprd dan peraturan daerah, fasilitasi penjaringan aspirasi masyarakat terkait peraturan daerah inisiatif dprd: dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian perundang undangan. sub bagian fasilitasi dan dokumentasi hukum mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pendokumentasian produk hukum dprd, sekretariat dprd dan peraturan daerah. sub bagian fasilitasi dan dokumentasi hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi a.penyusunan rencana kerja sub bagian fasilitasi dan dokumentasi hukum, b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan fasilitasi dan dokumentasi hukum, fasilitasi penjaringan aspirasi masyarakat terkait peraturan daerah inisiatif dprd: d.menyiapkan bahan dokumentasi informasi produk hukum berbasis sistem jaringan dokumentasi dan informasi sjid), pelaksanaan dokumentasi produk hukum dprd, sekretariat dprd dan peraturan daerah dan peraturan perundang undangan, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian fasilitasi dan dokumentasi hukum. bagian kelima bagian keuangan, rumah tangga dan aset bagian keuangan, rumah tangga dan aset mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, kerumahtanggaan dan aset. bagian keuangan, rumah tangga dan aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja bagian keuangan, rumah tangga dan aset, perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, kerumahtanggaan dan aset, cc. penyelenggaraan urusan keuangan, kerumahtanggaan dan aset, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja bagian keuangan, rumah tangga dan aset. sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan. sub bagian keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja sub bagian keuangan, b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan ketatausahaan keuangan, pelaksanaan ketatausahaan keuangan, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan. rumah tangga dan aset mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan aset. rumah tangga dan aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja sub bagian rumah tangga dan aset, b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan kerumahtanggaan dan aset, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan sekretariat dprd, pelaksanaan ketatausahaan aset sekretariat dprd, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian rumah tangga dan aset. bagian keenamrincian tugas, fungsi, dan tata kerja sekretariat dewan perwakilan daerarah kabupaten bantul u.b. asigfgn, pemerintahan kepala gian hukum usa udi santoso.s. sos, m.h nip.
bupati bantul peraturan bupati bantullu menetapkan peraturan bupati bantul tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak bersubsi menetapkan: peraturan bupati bantul tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak bersubsidntul.bab ruang lingkup pengendalian penggunaan bbmonsumen pengguna tertentu, konsumen pengguna lainnya, kendaraan dinas, dan mobil barang untuk kegiatan perkebunan dan pertambanganalokasi kebutuhan bbm bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan maksimal (dua puluh) liter per hari bagi usaha mikro, usaha perikanan dan usaha pertanian. penetapanonsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud pada mengajukan permohonan kepada bupati melalui kepala dinas perindustrian, perdagangan dan koperasmelalui kepala dinas perindustrian, perdagangan dan koperasspbu, dan waktu pembelian bbm bersubsidi spbu. penyaluran bbm bersubsidi dari spbu konsumen pengguna tertentu diwajibkan menggunakepala dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi. bab iii penggunaan bbm tidak bersubsidipengguna kendaraan dinas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada(dua)bab pembinaan dan pengawasan bupati melalui dinas perindustrian, perdagangan dan koperasikabupaten bantuljuli rincian konsumen pengguna tertentu bensin gasoline ron usaha mikro digunakan untuk motor premium) penggerak, mesin mesin dan alat produksi lainnya usaha perikanan digunakan untuk perahu motor tempelsolar bio solar usaha mikro digunakan untuk motor penggerak, mesin mesin dan alat produksi lainnya. usaha perikanan digunakan untuk kapal ikan dengan ukuran maksimum (tiga puluh)bupati bantul, ttd sri surya widthdon kaananaanan nan aan ana ana lampiranalamat bidang usaha telp fax e mail .moore tujuan pembuatan, surat izin usaha depo toko obat ikan studio): surat izin usaha toko ikan hias akuarium sita), dan surat izin usaha pemancingan ikan siapkandinas kelautan dan perikanan wahidin sudirohusodo bantul telp fax kel surat rekomendasi nomor .oooooooocooooooooooooooo. yang bertanda tangan bawah ini nama jabatan dengan ini menerangkan bahwa nama pelaku usaha alamat jenis usaha merupakan .ooeeeelkee.yang telah terdaftar dan terbina pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten bantul. selanjutnya diterangkan bahwa berdasarkan tinjauan lapangan, usaha tersebut secara teknis dan manajemen telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dikembangkan usahanya, sehingga direkomendasikan untuk mengurus izin usahanya, demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. dikeluarkan bantul pada tanggal ponananananananananananananananananana kepala dinas lampiran iiias kecil kapal perikanan nomor don kaananaanan nan aan ana ana lampiran perihal permohonan pas kecil kapal perikanan yth kepala dinas perhubungpersyaratan sebagai berikut surat pembuatan kapal surat keterangan kepemilikan kapal yang disahkan olehengesahan dokumen perencanaan pemanfaatan air as tw nomor don kaananaanan tenan ana ana lampiran perihal permohonan pengesahan dokumen perencanaan pemanfaatan air irigasi yth kepala dinas sumber daya airsite plan gambar rencana penggunaan lahsurat izin usaha perikanan lampiran (satu) bundel perihal permohonan surat izin usaha perikanho), surat pernyataan bersedia mentaati perundang undangan yang berlaku, denah lokasi: surat kuasa apabila permohonan diwakilkanlaporan keuangan dan pajakpenangkapan ikan lampiran (satu) bundel perihal permohonan surat izin penangkapan ikan sisistempat bersandar data pendukung perubahan. alasan perubahan siapkan asli sisszin pembudidayaan ikan oo lampiran (satu) bundel perihal permohonan surat izin pembudidayaan ikan sp,pppcamat jj. lurah desa . permohonan surat izin pemasangan rumpon lampiran (satu) bundel perihal permohonan surat izin pemasangan rumpon sir,,rdepo toko obat ikan lampiran (satu) bundel perihal permohonan surat izin usaha depo toko obat ikan studio,tudiotudiotudiotoko ikan hias akuarium (sita) lampiran (satu) bundel perihal permohonan surat izin usaha toko ikan hias akuarium sitatatatapemancingan ikan (siapkan) lampiran (satu) bundel perihal permohonan surat izin usaha pemancingan ikhk lurah desa .paranama penanggung jawab pkkekakanana aan alamat penanggung jawab palkkakakaka akan alamat tempat usaha pnakkkakaana aan jenis usaha palkkakakaka akmerintah kabupaten bantul pro.nanda kapal sisi denannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaa nama nee atas nama panen gross tonnage gt) . jenis alat tangkap sis ocoomoo lokasi penangkapan samudera hindia tgl dikeluarkan dekkkknnnnnnnnnnnnnnaananaan berlaku sampai
pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat ppid adalah pejabat keuangan daerah kabupaten bantulpengelola dana bergulir dilaksanakan oleh: kepala dppkad selaku ppid, kepala skpd pengelola dana bergulir selaku pengelola, dan bendahara pengelola pada masing masing skpd pengelola dana bergulir.perempuanpengelola dan bendahara dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. kepala skpd selaku pengelola dana bergulir dapat menyusun tim pelaksana yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala skpdpenduduk kabupaten bantul yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (dan bukan pns): keluarga miskin dan keluarga bukan miskin dengan perbandingan 80y6dipenduduk kabupaten bantul yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, membentuk kelompok dengan jumlah angggota paling sedikit (lima) orang, dan cc.bmt yang berkedudukan kabupaten bantul, telah berbadan hukum, belum pernah mendapatkan pinjaman dana dari pemerintah daerah, dan penduduk kabupaten bantul yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, bertempat tinggal tetap, telah dewasa, yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua atau pihak lain, dan sanggup menyediakan kandang, pakan dan mengelola ternak dengan baik. bab mekanisme pencairan, penyaluran, pengembalian dan umur dana bergulir bagian kesatu mekanisme pencairan dana bergulir dana bergulir dianggarkan dalam dpa ppid atas usul skpd pengelola. kepala skpd selaku pengelola dana bergulir mengajukan permohonan pencairan dana bergulir kepada ppid sesuai anggaran yang, dihampiri dengan keputusan kepala skpd tentang calon penerima dana bergulir. ppid menerbitkan sp2d atas nama kepala skpd selaku pengelola dana bergulir. pengelola dana bergulir mencairkan sp2d kas daerah dan disetorkangian kedua mekanisme penyaluran dana bergulirmendapatkan dana bergulir. verifikasi calon penerima dana bergulir dilaksanakan oleh tim pelaksana. tim pelaksana. bagian ketiga mekanisme pengembalian dana bergulir jangka waktu pengembalian dana bergulir umkm selama (dua belas) bulan. jasa dana bergulir umkmrajin pasar seni gagasan selamaik selama (dua puluh empat) bulan. jasa dana bergulir piuatan modal usaha perikanan selamapeka selama (dua belas) bulan. jasa dana bergulir peka yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5y6 (lima persen)selama (dua belas) bulan. jasa dana bergulir alih profesi penambang pasirkupu selama (dua belas) bulan dengan tenggang waktu (satu) bulan. jasa dana bergulir kupulembaga bmt selama (dua puluh empat) bulan. jasa dana bergulir lembaga bmt yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 3y0 (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.menjadi petani peternak selamabagi penerima pinjaman dana berguliragu anggaran pada tahun yang bersangkutanerintah daerah kabupaten bantul gg. skpd pengelola pada bpd provinsi diy cabang bantul atau melalui skpd pengelola dana bergulirpelaporan skpd pengelola dana bergulir wajib melaporkan realisasi pengeluaran dan pengembalian dana bergulir kepada bupati bantul cg. dppkad setiap triwulan dan disampaikan paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan inspektorat,skpd pengelola dana bergulir melakukan upaya penagihan dengan monitoring dan evaluasi terhadap penerima dana bergulir. setelah (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo skpd(satu) tahun sejak tanggal teguran ii, skpd.sku, sei gunawan budi santoso.s. sos, m.h nip.skpdlampiran peraturan bupati bantul nomor tahun format penghapusan piutang dari pemohon ahli waris bantul, ae.oo woo wmnnnnnnnnnnnnnnnnaaaan .oooooooo woo woo sehubungan dengan telah meninggalnya sdr .ooooooo pada hari kenatannamananamanan tanggal menerima akun re. yang beralamat surat keterangan kematian sebagaimana terlampir bersama ini kami selaku ahli waris peminjam mohon penghapusan piutang dana bergulir atas nama alm .oooooooooooomosaaaan seat leenomor bantul, .ooo non anne nana aannama alamat pasar keteranganetensannaanaaaamea lah . bertempat .oooooon nenek piutang kegiatan dana bergulir.oooooooocococooowrea berita daerah kabupaten bantul bagian pemerintahan desa setda kabupaten bantul. pemberian, bantuan keuangan, desa. keuangan kepada desaemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan otonomi desa agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik dan potensi desa, perlu pemberian bantuan keuangan kepada desa, bahwa pemberian bantuan keuangan desa telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sehingga perlu diaturmberian bantuan keuangankeuangankepada desa adalah bantuan keuangan kepada desa yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah desa. bantuan keuangan kepada desa bertujuan untukbab pengelolaan danaanggaran pendapatan dan belanja desa. bab iii penentuan besarnya bantuan keuangan kepada desa penentuan besarnya penerimaan bantuan keuangan kepada desa untuk setiap desa berdasarkan pembagian merata sebesar (enam puluh keseratus): dan pembagian adil sebesar (empat puluh keseratus). besarnya pembagian adil sebagaimana pada huruf dengan memperhatikan potensi desa dalam pemasukan pendapatan asli daerah pad) dan hasil pemutakhiran data tanah kas desa yang meliputi desa rendah, desa sedang dan desa tinggi. besarnya bantuan keuangan kepada desa untuk (tujuh puluh lima) desa kabupaten bantul sebesar rp. (tiga milyar rupiah). pembagian adil sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan oleh angka bobot masing masing variabel sebagai berikut: bobot potensi desa pendukung pad desa rendah desa sedang desa tinggi jumlah angka bobot masing masing variabel sebagaimana dimaksud pada apabila ditambahkan harus berjumlah (satu). besarnya bantuan keuangan kepada desa ditetapkan dengan menggunakan rumus: bantuan keuangan desa pembagian merata pembagian adil keterangan bantuan keuangan desa bantuan keuangan desa untuk desa pembagian merata bantuan keuangan desa yang diterima desa secara merata pembagian adil bantuan keuangan desa untuk desa secara adil pembagian adil bantuan keuangan desa pembagian merata) keterangan pembagian adil bantuan keuangan desa untuk desa secara adil nilai bobot untuk desa bantuan keuangan desa total bantuan keuangan desa pembagian merata jumlah seluruh bantuan keuangan desa yang dibagi secara merata penentuan nilai bobot desa dx) ditentukan berdasarkan beberapa variabel, sebagai berikut potensi desa dalam mendukung pad, desa rendah, desa sedang, dan desa tinggi. besarnya nilai bobot desa dihitung dengan rumus: a1 vlx kv2x a3kv3x . #an vvnex keterangan nilai bobot desa untuk desa vlx, kv2x, vnx: koefisien variabel pertama, kedua,. dan seterusnya al, a2, a3. an: angka bobot masing masing variabel koefisien variabel untuk desa lxi, kv2x .) dihitung dengan rumus: vlag n1, .yo keterangan kv11penetapan besarnya alokasi bantuan keuangan kepada desa yang diterima oleh masing masing desa ditetapkan dengan keputusan bupati bantul. bab pemutakhiran data tanah kas desa hasil pemutakhiran data tanah kas desa diklasifikasikan sebagai berikut desa trinidad desa sumberagung desa sidomulyo desa gadingharjo desa pleret desa banguntapan desa wijirejo desa mulyadi desa trirenggo desa argodi desa panjangrejo desa panggungharjo desa margorejo desa tirtosari desa bangunharjo desa karangtalun desa sidomulyo desa sumbermulyo desa kebonagung desa tawuran desa wonosari desa wonorejo desa landen desa timbulharjo desa parangtritis desa wukirsari desa gilangharjo desa singosari desa srihardono desa trimulyo desa raharjo desa argosari desa srimartani desa karangtengah desa srigading desa srimulat desa purwosari desa tirtomulyo desa baturetno desa caturharjo desa selopamioro desa argomulyo desa ringinharjo desa jaminan desa pendowoharjo desa sendangsari desa sabdodadi desa ngestiharjo desa untuk desa wirokerten desa gadingsari desa sukoharjo desa bantul desa palbapang desa jatimulyo desa wonokromo desa patahan desa raharjo desa tirtonirmolo desa tirtohargo desa imogiri desa murtigading desa tahanan desa terong desa bangunjiwo desa ponorogo desa girirejo desa jagalah desa bangunan desa trimurti desa tempuh desa donotirto desa dling desa segoroyoso desa tamantirto bab mekanisme pencairan lurah desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan sesuai alokasi masing masing desa kepada bupati bantul melalui bagian pemerintahan desa. bagian pemerintahan desa mengajukan pencairan bantuan keuang fotokopi keputusan bupati bantul tentang alokasi bantuan keuangan kepada desa, dan bukti penerimaan bantuan keuangan kepada desa untuk masing masing desa. berdasarkan permohonan pencairan dari bagian pemerintahan desa, ppid mencairkan bantuan keuangan kepada desa rekening masing masing desa. bab ketentuan penggunaan dana penggunaan bantuan kepada desa dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut biaya operasional pemerintah desa, biaya operasional bpd, biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. bab vii pertanggungjawaban dan pelaporan pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan keuangan desa sesuai dengan pertanggungjawaban dan pelapor,b asisten pemerintahan kepala gunawaksudi santoso.s. sos, m.h nip.dana bergulirsanakan oleh: kepala dppkad selaku ppid, kepala kantor pengelolaan pasar selaku pengelola dana bergulir, dan bendahara pengelola dana bergulir. pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. kepala kantor pengelolaan pasar melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana bergulir pedagang pasar. kepala kantor pengelolaan pasar selaku pengelola dana bergulir dapat membentuk tim pelaksana dan pendamping yang ditetapkan dengan keputusan kepala kantor pengelolaancc.alam dpa ppid atas usulan kepala kantor pengelolaan pasar. kepala kantor pengelolaan pasar selaku pengelola kegiatan dana bergulir mengajukan permohonan pencairan dana bergulir pedagang pasar kepada ppid sesuai anggaran yang dihampiri dengan rencana rincian penyaluran penggunaan dana bergulir. ppid menerbitkan sp2d atas nama kepala kantor pengelolaan pasar selaku pengelola kegiatan dana bergulir. pencairan dana bergulir pedagang pasar melalui rekening bendahara pengelola dana bergulirkopipelaksanaan verifikasi calon penerima dana bergulir dilaksanakan oleh tim pelaksana dan pendampingformulir permohonan pinjaminjaman dana bergulir yang dinilai tidak layak, lurah pasar memberitahukan kepada pemohon. petugas dana bergulir menyerahkan bukti penerimaan dan buku angsuran kepada pedagang peminjam dana bergulirpaling banyak, dengan menggunakan format yang telah disediakan. terhadap pinjaman yang telah lunas diberikan bukti pelunasan dan dapat mengajukan pinjaman baru. proses pembebasan kewajiban pengembalian pinjaman dana bergulir karena meninggal dunia dan bukti pelunasan menggunakan formulidilaksanakanrealisasi pengeluaran dan pengembalian dana bergulir pedagang pasar, dilaporkan kepada bupati bantul cg. kepala dppkad paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan inspektorketentuan sanksi kepala kantor pengelolaan pasar melakukan upaya penagihan dengan monitoring dan evaluasi terhadap penerima dana bergulir dengan kategori kurang lancar, tidak lancar diragukan dan macet. setelah (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo kepala kantor pengelolaan pasar selakudengan (satu) tahun sejak tanggal teguran ii, kepala kantor pengelolaan pasar selakulampiran peraturan bupati bantul nomor tahun format permohonan pinjaman dana bergulir permohonan kredit yang bertanda tangan dibawah ini nama donkananannannnannan nana ana nana anna ana anna alamat bonanaanannannanaanan anna ana ana ana ana aan pekerjaan pedagang pasar .i.o fotokopi ktp lembar dengan ini saya mengajukan kredit pemberdayaan pedagang pasar kabupaten bantul dana bergulir) tahun anggaran. adapun pengajuan kredit sebagai berikut jumlah kredit yang diminta rp. untuk usaha menambah modal usaha jangka waktu kredit maksimal (seratus) kali angsuran kemampuan menganggur nananaanananaaal angsuran bantul, mengetahui, lurah pasar pemohon, bupati bantul, ttd sri surya widthlia pemerintah kabupaten bantul kantor pengelolaan pasar ago jl. gajah mada bantul kode pos telp. psw dee , email website hitp nomor bantul, .ooooooo wannaomehee pemerintah kabupaten bantul jl. gajah mada bantul kode pos telp. psw 2ngejar email websiteeanatanannanaenaaname tahun . bertempat kantor pengelolaan pasar kabupaten bantuliii peraturan bupati bantul nomor tahun format bukti pelunasan angsuran kredit bukti pelunasan menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melunasi kewajibannya dalam angsuran kredit. tanggal. tahun mengetahui pinjaman ke. pelunasan prp snsenaan bagi yang akan mengajukan kredit lagi bupati bantul, ttd sri surya width lampiran peraturan bupati bantul nomor tahun piutang pemerintah kabupaten bantul instansi.oooooon nenek piutang kegiatan dana bergulir.ooooooooococo wc www.jdih.salatiga.go.id remas dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran telah ditetapkan standar harga satuan dan analisis standar belanja, bahwa sehubungan terdapat kenaikan harga dan penambahan komponen,ubah lampiranerita daerah kota salatigselimssaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idnjelasan teknis standar biaya umum shkl) rinaagustuspembina tk. wuri pudjiastuti nip. berita daerah kota salatiga tahun nomor d peraturan wali kota salatiga nomor tahun
jdih.salatiga.go.id dea wali kota salatiga provinsi jawa tengah peraturan wali kota salatiga nomor tahun tentang penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan kota salatiga dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota salatig, bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan koordinasi, pembinaan, tambahan lembaran daerah kota salatiga nomor):peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id batas wilayah kelurahan puluhuluhan, kelurahan potongan dan kelurahan sidorejo terletak pada titik pbu batas kelurahan sidorejo lor dpuluuluhtingkir batas wilayah kecamatan tingkir sebagai berikut: batas utara kecamatan sidorejo, batas timur kabupaten semarang, batas selatan kabupaten semarang, batas barat kecamatan sidomukti, dan kecamatan argomulyo. batas wilayah kecamatan tingkirterletak tepi jl.u,o023il.0o29eraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id pilar terletak tepi jalan adipati,oo.0o39tingcamatan tingklor kecamatan tingkir sebagai berikut: batas utara kelurahan kauman kidul, kecamatan sidorejo, batas timur kabupaten semarang, kelurahan sidorejo kidul, kecamatan tingkir, batas selatan kelurahan kutowinangun kidul, kecamatan tingkir, batas barat kelurahan salatiga, kecamatan sidorejo, kelurahan bagel, kecamatan sidorejo, dan kelurahan kalicacing, kecamatan sidomukti. batas wilayah kelurahan kutowinanguntowinangun lor dengan kelurahan kutowinangun kidulkidul kecamatan tingkir sebagai berikut: batas utara kelurahan kutowinangun lor, kecamatan tingkir, batas timur kelurahan sidorejo kidul, kecamatan tingkir, batas selatan kelurahan sidorejo kidul, kecamatan tingkir, kelurahan bendungan, kecamatan tingkir, batas barat kelurahan kalicacing, kecamatan sidomukti. batas wilayah kelurahan kutowinangun kidul telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas kelurahan sebagai berikut: batas antara kelurahan kutowinangun kidul dan kelurahan bendungan dimulai dari dengan titik abu mengarah utara mengikuti jalan raya sampai pada dengan titik pbu peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idkutowinangun kidul, kelurahan bendungan dengan kelurahan sidorejo kidul yang terletak t13 dengan titik pbu telah disepakati, batas kelurahan kutowinangun kidul dengan kelurahan sidorejokutowinangun kidul dengan kelurahan kutowinangun lorkidul kecamatan tingkir sebagai berikut: batas utara kabupaten semarang, batas timur kabupaten semarang, peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id batas selatan kelurahan kalibening, kecamatan tingkir, kelurahan tingkir lor, kecamatan tingkir kelurahan ledak, kecamatan argomulyo, batas barat kelurahan kutowinangun lor, kecamatan tingkir kelurahan kutowinangun kidul, kecamatan tingkir kelurahan bendungan, kecamatan tingkir. batas wilayah kelurahan sidorejokidul dengan kelurahan bendungankelurahan sidorejo kidul, kelurahan bendungan dengan kelurahan kutowinangun kidul yang terletak t13 dengan titik pbu telah disepakati, batas kelurahan sidorejo kidul dengan kelurahan kutowinangunsidorejo kidul dengan kelurahan kalibening. titik kartometrik dan koordinat batas kelurahan sidorejobening kecamatan tingkir sebagai berikut: batas utara kelurahan sidorejo kidul, kecamatan tingkir, batas timur kelurahan sidorejo kidul, kecamatan tingkir, kelurahan tingkir lor, kecamatan tingkir, peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id batas selatan kelurahan tingkir lor, kecamatan tingkir, batas barat kelurahan ledak, kecamatan argomulyo. batas wilayah kelurahan kalibensidorejo kidul,. titik kartometrik dan koordinat batas kelurahan kalibenbentengah, kecamatan tingkir sebagai berikut: batas utara kelurahan tingkir lor, kecamatan tingkir, batas timur kabupaten semarang, batas selatan kabupaten semarang, batas barat kelurahan cekungan, kecamatan argomulyo. batas wilayah kelurahan tingkir tengatingkir tengah dengan kelurahan tingkir lorperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idtengingkir tengalor, kecamatan tingkir sebagai berikut: batas utara kelurahan kalibening, kecamatan tingkir kelurahan sidorejo kidul, kecamatan tingkir, batas timur kabupaten semarang, kelurahan tingkir tengah, kecamatan tingkir, batas selatan kelurahan tingkir tengah, kecamatan tingkir, batas barat kelurahan cekungan, kecamatan argomulyo. batas wilayah kelurahan tingkir, batas kelurahan tingkir lor dengan kelurahan tingkir tengahtingkirendungan kecamatan tingkir sebagai berikut: batas utara kelurahan kutowinangun kidul, kecamatan tingkir, batas timur kelurahan kutowinangun kidul, kecamatan tingkir, kelurahan sidorejo kidul, kecamatan tingkir, batas selatan kelurahan tegalrejo, kecamatan argomulyo kelurahan ledak, kecamatan argomulyo, batas barat kelurahan tegalrejo, kecamatan argomulyo, kelurahan kalicacing, kecamatan sidomukti. batas wilayah kelurahan bendendungan dengan kelurahan sidorejo kidulantara kelurahan bendungan dan kelurahan kutowinangun kidul dimulai dari dengan titik abu mengarah utara mengikuti jalan raya sampai pada dengan titik pbubendungan, kelurahan kutowinangun kidul dengan kelurahan sidorejo kidul yang terletak t13 dengan titik pbu telah disepakati. titik kartometrik dan koordinat batas kelurahan bendbendargomulyo batas wilayah kecamatan argomulyo sebagai berikut: batas utara kecamatan sidomukti, dan kecamatan tingkir, batas timur kecamatan tingkir, dan kabupaten semarang, batas selatan kabupaten semarang, batas barat kecamatan sidomukti, dan kabupaten semarang. batas wilayah kecamatan argomulyposisi titik batas daerah kecamatan abu.o12eraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idaerahilar terletak tepi jalan adipati, il.oo.0o37peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idargomulyargomulyegalrejo, kecamatan argomulyo sebagai berikut: batas utara kelurahan kalicacing, kecamatan sidomukti, batas timur kelurahan bendungan, kecamatan tingkir kelurahan ledak, kecamatan argomulyo, batas selatan kelurahan randuacir, kecamatan argomulyo kelurahan kumpulrejo, kecamatan argomulyo, batas barat kelurahan kumpulrejo, kecamatan argomulyo kelurahan mangunsari, kecamatan sidomukti. batas wilayah kelurahan tegategalrejo dengan kelurahan kumpulrejo dimulai dari titik pbu telah disepakati, batas kelurahan tegalrejo dengan kelurahan randuacirperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idtelah disepakati. titik kartometrik dan koordinat batas kelurahan tegaegaledak, kecamatan argomulyo sebagai berikut: batas utara kelurahan bendungan, kecamatan tingkir, batas timur kelurahan sidorejo kidul, kecamatan tingkir, kelurahan kalibening, kecamatan tingkir, batas selatan kelurahan cekungan, kecamatan argomulyo, kelurahan randuacir, kecamatan argomulyo, batas barat kelurahan tegalrejo, kecamatan argomulyo, kelurahan randuacir, kecamatan argomulyo. batas wilayah kelurahan ledakledak, kelurahan randuacir dengan kelurahan tegalrejo titik pbu telah disepakati, batas kelurahan ledak dengan kelurahan randuacirtelah disepakati, peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id batas kelurahan ledak dengan kelurahan randuacir, dan kelurahan cekungan dimulai dari titik yang terletak titik pbu. telah disepakati, batas kelurahan ledak dengan kelurahan cekungan dimulai dari titik pbu mengarah utara mengikuti galangan sawah sampai pada titik pbu lalu dilanjutkan mengarah timur mengikuti galangan sawahledledakcekungan, kecamatan argomulyo sebagai berikut: batas utara kelurahan ledak, kecamatan argomulyo, batas timur kelurahan tingkir lor, kecamatan tingkir kelurahan tingkir tengah, kecamatan tingkir, kelurahan kalibening, kecamatan tingkir, dan kabupaten semarang, batas selatan kelurahan wonorejo, kecamatan argomulyo, batas barat kelurahan randuacir, kecamatan argomulyo, kelurahan ledak, kecamatan argomulyo. batas wilayah kelurahan cekcekungan, kelurahan wonorejo dan kelurahan randuacir dimulai dari titik yang terletaktelah disepakati, batas kelurahan cekungan, kelurahan randuacir dan kelurahan ledak yang terletak titik pbu. telah disepakati,cekungan yang terletak titik abu telah disepakati. titik kartometrik dan koordinat batas kelurahan cekcekwonorejo, kecamatan argomulyo sebagai berikut: batas utara kelurahan cekungan, kecamatan argomulyo, batas timur kabupaten semarang, batas selatan kabupaten semarang, batas barat kelurahan randuacir, kecamatan argomulyo. batas wilayah kelurahan wonowonorejo dengan kelurahan cekungantelah disepakati, batas kelurahan wonorejo, kelurahan cekungan dengan kelurahan rancuacirperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id telah disepakati. titik kartometrik dan koordinat batas kelurahan wonwonranduacir, kecamatan argomulyo sebagai berikut: batas utara kelurahan tegalrejo, kecamatan argomulyo, batas timur kelurahan ledak, kecamatan argomulyo, kelurahan cekungan, kecamatan argomulyo, kelurahan wonorejo, kecamatan argomulyo, batas selatan kabupaten semarang, batas barat kelurahan kumpulrejo, kecamatan argomulyo, kabupaten semarang. batas wilayah kelurahan randuaciranduacir dengan kelurahan wonorejo dimulai dari titikbatas kelurahan randuacir kelurahan ledak titikkumpulrejoranduacranduacmpulrejo, kecamatan argomulyo sebagai berikut: batas utara kelurahan dukuh, kecamatan sidomukti kelurahan mangunsari, kecamatan argomulyo, batas timur kelurahan randuacir, kecamatan argomulyo kelurahan tegalrejo, kecamatan argomulyo, batas selatan kabupaten semarang, batas barat kabupaten semarang. batas wilayah kelurahan kumpumpulrejo dengan kelurahan tegalrejo dimulai daribatas kelurahan kumpulrejo dengan kelurahan randuacir dimulai dari t36titikkumpumpuvii deskripsi batas wilayah kecamatan sidomukti batas wilayah kecamatan sidomukti sebagai berikut: batas utara kecamatan sidorejo, batas timur kecamatan tingkir, batas selatan kecamatan argomulyo, batas barat kabupaten semarang. batas wilayah kecamatan sidomuktio0o9il.oo.. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id titik kartometrik dan koordinat batas kecamatan sidomukmangunsari, kecamatan sidomukti sebagai berikut: batas utara kelurahan sidorejo lor, kecamatan sidorejo, batas timur kelurahan kalicacing, kecamatan sidomukti kelurahan tegalrejo, kecamatan argomulyo, batas selatan kelurahan kumpulrejo, kecamatan argomulyo, batas barat kelurahan dukuh, kecamatan sidomukti. batas wilayah kelurahan mangunsarimangunsari dengan kelurahan kalicacing, batas kelurahan mangunsari dengan kelurahan dukuh. titik kartometrik dan koordinat batas kelurahan mangunsmangunsaricacing, kecamatan sidomukti sebagai berikut: batas utarab penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan dan. penetapan batas wilayah kecamatan dan kelurahan diwujudkan melalui tahapan: penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar disepanjang garis batas,dan pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta peta garis batas. tahapan penetapan batas wilayah kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan prinsip prinsip geodesi. bab iii objek penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan objek penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan meliputi (empat) kecamatan, yaitu: kecamatan sidorejo, kecamatan tingkir, kecamatan argomulyo, dan kecamatan sidomukti. objek penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan sidorejo sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi (enam) kelurahan, yaitu: kelurahan potongan, kelurahan sidorejo lor, kelurahan bagel, kelurahan kauman kidul, kelurahan salatiga, dan kelurahan puluhan. objek penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan tingkir sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi (tujuh) kelurahan, yaitu: kelurahan kutowinangun lor, kelurahan kutowinangun kidul, kelurahan sidorejo kidul, kelurahan kalibening, kelurahan tingkir tengah, peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id batas timur kelurahan kutowinangun kidul, kecamatan tingkir, kelurahan bendungan, kelurahan kutowinangun lor, kecamatan tingkir, batas selatan kelurahan tegalrejo, kecamatan argomulyo, batas barat kelurahan mangunsari, kecamatan sidomukti. batas wilayah kelurahan kalicaccacing dengan kelurahan mangunsarikalicaccacdukuh, kecamatan sidomukti sebagai berikut: batas utara kelurahan sidorejo lor, kecamatan sidorejo, kelurahan mangunsari, kecamatan sidomukti, batas timur kelurahan mangunsari, kecamatan sidomukti, batas selatan kelurahan kumpulrejo, kecamatan argomulyo, batas barat kelurahan kecanduan, kecamatan sidomukti, dan kabupaten semarang. batas wilayah kelurahan dukudukuh dengan kelurahan mangunsari, batas kelurahan dukuh dan kelurahan kecanduanperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.iddukuecanduan, kecamatan sidomukti sebagai berikut: batas utara kelurahan puluhan, kecamatan sidorejo, batas timur kelurahan dukuh, kecamatan sidomukti, batas selatan kabupaten semarang, batas barat kabupaten semarang. batas wilayah kelurahan kecanduecanduan dengan kelurahan dukuhkecandecanduviii ketentuan penutup peraturan wali kotanomor tahun salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum sekretariat burahan tingkir lor, dan kelurahan bendungan. objek penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan argomulyo sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi (enam) kelurahan, yaitu: kelurahan tegalrejo, kelurahan ledak, kelurahan cekungan, kelurahan wonorejo, kelurahan randuacir, dan kelurahan kumpulrejo. objek penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan sidomukti sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi (empat) kelurahan, yaitu: kelurahan mangunsari, kelurahan kalicacing, kelurahan dukuh: dan kelurahan kecanduan. bab deskripsi batas wilayah kecamatan sidorejo batas wilayahcamatan sidomukti dan kecamatan tingkir, batas barat kabupaten semarang. batas wilayah kecamatan sidorejpilar terletak tepi jalan watuoo, il.oo.. titik kartometrik dan koordinat batas kecamatan sidsidotongan kecamatan sidorejo sebagai berikut: peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id batas utara kabupaten semarang, batas timur kelurahan bagel, kecamatan sidorejo, kelurahan sidorejo lor, kecamatan sidorejo, batas selatan kelurahan puluhan, kecamatan sidorejo, batas barat kabupaten semarang. batas wilayah kelurahan potomengarah barat mengikuti selokan sampai pada pbupotongan, kelurahan puluhan dan kelurahan sidorejo lor terletak pada titik pbu titik kartometrik dan koordinat batas kelurahan potootolor kecamatan sidorejo sebagai berikut: batas utara kelurahan potongan kecamatan sidorejo, kelurahan bagel kecamatan sidorejo, batas timur kelurahan bagel, kecamatan sidorejo, kelurahan salatiga, kecamatan sidorejo, batas selatan kelurahan dukuh, kecamatan sidomukti kelurahan mangunsari, kecamatan sidomukti, batas barat kelurahan kecanduan, kecamatan sidomukti, kelurahan puluhan, kecamatan sidorejo, kelurahan potongan, kecamatan sidorejo. batas wilayah kelurahan sidorejoperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id mengarah barat mengikuti selokan sampai padapotongan, kelurahan puluhan dan kelurahan sidorejo lor terletak pada titik pbu batas kelurahan sidorejo lor dengsidorejoagel kecamatan sidorejo sebagai berikut: batas utara kabupaten semarang, batas timur kelurahan kauman kidul, kecamatan sidorejo, kelurahan kutowinangun lor, kecamatan tingkir, batas selatantas barat kelurahan sidorejo lor, kecamatan sidorejo, kelurahan potongan, kecamatan sidorejo. batas wilayah kelurahan bage, kelurahan potongan dan kelurahan sidorejo lor terletak pada titik abu batas kelurahan sidorejowah kelurahan bagel, kelurahan salatiga dan kelurahan sidorejo lor terletak pada titik abu batas kelurahan salatiga dbagbageuman kidullurahan kutowinangun lor, kecamatan tingkir, batas barat kelurahan bagel, kecamatan sidorejo, kabupaten semarang. batas wilayah kelurahan kaumankauman kidul sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran huruf a.s5kaumaalatiga kecamatan sidorejo sebagai berikut: batas utara kelurahan bagel kecamatan sidorejo, batas timur kelurahan kutowinangun lor, kecamatan tingkir, batas selatan kelurahan kalicacing, kecamatan sidomukti, batas barat kelurahan sidorejo lor, kecamatan sidorejo. batas wilayah kelurahan salatigasalatiga dengtitik kartometrik dan koordinat batas kelurahan salatialatiguluhan kecamatan sidorejo sebagai berikut: batas utara kelurahan potongan, kecamatan sidorejo, batas timur kelurahan sidorejo lor, kecamatan sidorejo, batas selatan kelurahan sidorejo lor, kecamatan sidorejo, kelurahan kecanduan, kecamatan sidomukti, batas barat kelurahan kecanduan, kecamatan sidomukti, kabupaten semarangperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idrap.hukuhukuhukumhukuhukuhukumhukuhukumhukum jra sektor politik, hukum dan keamanan pada urusan hukumperadilan, persidangan, bantuan hukum, pembinhukuhukuhukuhukuhukuhukunostro, sun! agung widi istiyanto, s.h.ihukum jangka waktu penyimpanan jenis arsip keterangan aktif inaktif urusan hukum peradilan koordinasi dan supervisi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan selesai dilaksanakan persidangan tata usaha negara tahun setelah proses tahun musnahmbubaran partai politik tahun setelah proses tahun permanen kegiatan selesai dilaksanakan perselisihan hasil pemilu tahun setelah proses tahun permanen kegiatan selesai dilaksanakan (bantuan hukummbinaan kebijakan pembinaan hukum kota tahun setelah proses tahun permanen kegiatan selesai dilaksanakan perencanaan pembinaan hukum kota tahun setelah proses tahun musnah, kecuali naskah kegiatan selesai dilaksanakan akademik peraturan perundang undangan dan anotasi yurisprudensi permanen dokumentasi hukum tahun setelah proses tahun musnah kecuali database kegiatan selesai dilaksanakan permanen penyuluhan hukum tahun setelah proses tahun musnah kegiatpersandpersandpersandpersandpersandpersandpersandpersandianpersandian jra sektor politik, hukum dan keamanan pada urusan persandi pembinaan dan pengendalian persandian, pembinaan dan pengendalian persandian, cc. pengamanan persandian, pengkajian persandipersandpersandpersandpersandpersandpersandpersandpersandian kebijakan pembinaan dan pengendalmasukan dan dukungan kebijakan norma standar prosedur kriteria spk) kebijakan pengamanan persandian pembinaan dan pengendalian persandian sumber daya manusia sdm)materiil dan jaring komunikasi sandakreditasi dan sertifikas(pengamanan persandian pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto tahun setelah proses tahun musnah, kecuali kasus kegiatan dinyatakan selesai dan laporan permanen dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan analisis sinyal: teknis sandi dan kripto tahun setelah proses tahun musnah, kecuali kegiatan dinyatakan selesai laporan permanen dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan materiil sandi: sistem dan peralatpelaksanalaporotoritas sertifikat digital osd) tahun setelah proses tahun musnah, kecuali berita kegiatan dinyatakan selesai acara dan daftar dilaksanakan dan pemegang sertifikat dipertanggungjawabkan osd permanen pelatihan workshop seminar dalam rangka mendukung tahun setelah proses tahun musnah kegiatan pengkajian dan pengembangan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan dan dipertanggungjawabndudukan dan keluarga berencanndudukan dan keluarga berencanndudukan dan keluarga berencana adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jenis arsip keterangan bina kesehatan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur tahun setelah proses kegiatan tahun musnah wilayah tertinggal, terpencil dan perbatastahun setelah proses kegiatan tahun musnah peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah dinyatakan selesai dilaksanakansetelah proses kegiatan tahun musnah peningkatan akses keluarga berencana pria dinyatakan selesai dilaksanakansejak satu tahun anggaran tahun musnah berakhir pencegahan pms dan hiv aids tahun sejak satu tahun anggaran tahun musnah berakhir pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan tahun sejak satu tahun anggaran tahun musnah infertilitas berakhir jangka waktu penyimpanan jenis arsip keterangan aktif inaktifanggaran tahun musnah pengembangan kelompok bina keluarga balita dan anak berakhirmonitoring bina keluarga balita dan anak dinyatakan selesai dilaksanakanjak satu tahun anggaran tahun musnah pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan berakhirmonitoring bina ketahanan remaja dinyatakan selesai dilaksanakatahun sejak satu tahun anggaran tahun musnah rentan berakhirjenis arsip keterangan pelembagaan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan tahun sejak satu tahun anggaran tahun musnah pengembangan kelompok bina ketahanan keluarga berakhir lansia dan rentan pengembangan kemitraan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan cc. monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga lansia dan tahun setelah proses kegiatan tahun permanen rentan dinyatakan selesai dilaksanakteknologi dan permodalan usaha ekonomi tahun setelah proses kegiatan tahun musnah keluargapengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha\| dinyatakan selesai dilaksanakanmentakan selesai dilaksanaselesai dilaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi promosi tahun sejak berakhirnya masa satu tahun musnah tahun anggaran sarana produksi media komunikasi tahun sejak berakhirnya masa satu tahun musnah tahun anggaran produk media komunikasi tahun sejak berakhirnya masa satu tahun musnah tahun anggaran bina hubungan antar lembaga tahun setelah proses kegiatan tahun permanen hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi dinyatakan selesai dilaksanakanjenis arsip keterangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah tahun setelah proses kegiatan tahun permanen pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah dinyatakan selesai dilaksanakansejak berakhirnya masa satu tahun musnah tahun anggaranpengembangan institusi masyarakat pedesaan tahun sejak berakhirnya masa satu tahun musnah tahun anggaranmekanisme operasional lini tahun setelah proses kegiatan tahun permanen lapangan dinyatakan selesai dilaksanakan jenis arsip ketersetelah proses kegiatan tahun permanen dinyatakan selesai dilaksanakan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi tahun setelah proses kegiatan tahun musnah dinyatakan selesai dilaksanaka, pengorganisasian, cc. pembinaan, dan pendanaan. bab jra urusan kependudukan dan keluarga berencana jra urusan kependudukan dan keluarga berencan advokasi dan informa daerah kota salatiga jadwal retensi arsiptahun setelah proses kegiatan tahun permanen pembangunan keluarga dinyatakan selesai dilaksanperencanaan pengendalian penduduk profil dan proyeksi penduduk tahun setelah data diperbaharui tahun permanen data profil dan proyeksi penduduk (updatedata diperbaharui tahun permanen penetapan sasaran parameter (updatepemanfaatan parameter kerja sama pendidikan kependudukan pengembangan sistem tahun setelah data diperbaharui tahun musnah pengembangan sistem jalur pendidikan formal (update) pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal pengembangan materi tahun setelah data diperbaharui tahun musnah pengembangan materi jalur pendidikan formal (updatedata diperbaharui tahun permanen monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal (updatesetelah data diperbaharui tahun permanen analisis sosial (update)jenis arsip keteratahun setelah proses kegiatan tahun musnah berencanastandarisasi pelayanan keluarga berencana swasta tahun setelah standar diperbaharui tahun permanen monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana tahun setelah proses kegiatan tahun permanen swasta dinyatakan selesai dilaksanakanya adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya. kearsipan adalah hal hal yang berkenaan dengan arsip. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jangka waktu penyimpanan keterangan jenis arsip aktif inaktif siaga dan latihan siaga laporan harian tahun setelah laporan tahun musnah dipublikasikan laporan bulanan tahun setelah laporan tahun musnah dipublikasikan laporan tahunan tahun setelah laporan tahun permanen dipublikasikan evaluasi tahun setelah proses kegiatan tahun permanen dinyatakan selesai dilaksanakansejak berakhirnya masa tahun permanen analisa kebutuhan satu tahun anggaranjenis arsip operasi komunikasi operasi peralatan komunikasi berita sar) tahun sejak selesainya tahun musnah pertanggungjawaban suatu penugasan operasi peralatan deteksi dini berita sar) tahun sejak selesainya tahun musnah pertanggungjawaban suatu penugasan registrasi beacon tahun sejak registrasi tahun permanen ditetapkan inventarisasi dan pemeliharaan inventarisasi perangkat komunikasi tahun sejak berakhirnya masa tahun musnah satu tahun anggaran pemeliharaan peralatan komunikasi tahun sejak berakhirnya masa tahun musnah satu tahun anggaran data dan informasi(upgrade) perangkat keras tahun setelah sistem tahun musnah ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade) pelayanan informasi penyajian dan pelayanan data informasi tahun sejak data dipublikasikan tahun musnah laporan dan pembuatan dokumentasi data base) tahun sejak laporan tahun permanen dipublikasikan jangka waktu penyimpanan keterangan jenis arsip aktif inaktif mhs sssssss awtahun permanen penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi,dan logistik dan kebijakan yang terbarucegahan resiko bencana tahun setelah laporan kajian tahun permanen dipublikasikan pemberdayaan masyarakat peran organisasi sosial masyarakat tahun setelah proses kegiatan tahun musnahselesai dilaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyuluhan tahun setelah proses kegiatan tahun musnah selesai dilaksanakan jenis arsip kesiapsiagaan peringatan dini pemantauan dan peringatan tahun setelah proses kegiatan tahun permanen selesai dilaksanakan perencanaan siaga tahun setelah proses kegiatan tahun permanen kebutuhan dan potensi sumber daya selesai dilaksanakan penerapan rencana strategis penyiapan sumber daya tahun setelah proses kegiatan tahun permanen penyediaan dan penyiapan sumber daya selesai dilaksanakan pengendalian (penanganan darurat tanggap darurat perencanaan darurat tahun setelah proses kegiatan tahun permanen pendataan darurat selesai dilaksanakan perencanaan operasi pengendalian operasi tahun setelah proses kegiatan tahun musnah kecuali pengorganisasian pos komando selesai dilaksanakan laporan sarana dan prasarana pos komando permanen penyelamatan dan evakuasi tahun setelah proses kegiatan tahun musnah kecuali penyelamatan selesai dilaksanakan laporan evakuasi permanen bantuan darurat bantuan sandang pangan tahun setelah kegiatan tahun musnah bantuan sandang dipertanggungjawabkan diaudit bantuan pangan bantuan kesehatan dan air bersih tahun setelah kegiatan tahun musnah bantuan kesehatan dipertanggungjawabkan diaudit bantuan air bersih mama semana jenis arsip dana siap pakai tahun setelah kegiatan tahun permanen penyaluran dana siap pakai dipertanggungjawabkan diaudit pertanggungjawaban dana siap pakai perbaikan darurat pembersihan lingkungan tahun setelah proses kegiatan tahun musnah penyiapan peralatan selesai dilaksanakan angkutan pemantauan dan pelaporan pemantauan tahun setelah proses kegiatan tahun musnah selesai dilaksanakan pelaporan tahun setelah proses kegiatan tahun permanen selesai dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi penilaian kerusakan inventarisasi kerusakan tahun setelah kegiatan tahun permanen inventarisasi fisik dipertanggungjawabkan diaudit inventarisasi sosial ekonomi estimasi pembiayaan tahun setelah kegiatan tahun permanen estimasi pembiayaan pembangunan dipertanggungjawabkan diaudittahun setelah kegiatan tahun permanen rehabilitasi fasilitas umum dipertanggungjawabkan diaudit rekonstruksi fasilitas umum jenis arsip rehabilitasi rekonstruksi fasilitas sosial tahun setelah kegiatan tahun permanen rehabilitasi fasilitas sosial dipertanggungjawabkan diaudit rekonstruksi fasilitas sosial rehabilitasi rekonstruksi perumahan tahun setelah kegiatan tahun permanen rehabilitasi rekonstruksi berat dipertanggungjawabkan diauditahun setelah proses kegiatan tahun permanen pemulihan dan peningkatan sosial budaya selesai dilaksanakan pemulihan dan peningkatan kesehatan pemulihan dan peningkatan ekonomi tahun setelah proses kegiatan tahun permanen pemulihan ekonomi selesai dilaksanakankegiatan tahun musnah selesai dilaksanakan pemberdayaan pengungsi tahun setelah proses kegiatan tahun permanen selesai dilaksanakan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi kompensasi tahun setelah proses kegiatan tahun permanen selesai dilaksanakan pengembalian hak tahun setelah proses kegiatan tahun permanen selesai dilaksanakan jenis arsip penempatan pengungsi pemulangan dan repatriasi tahun setelah proses kegiatan tahun musnah selesai dilaksanakan relokasi pengalihan tahun setelah proses kegiatan tahun musnah selesai dilaksanakan logistik dan peralatselesai dilaksanakan pengadaan tahun setelah kegiatan tahun musnah dipertanggungjawabkan diaudit penyimpanan dan distribusi tahun setelah proses kegiatan tahun musnah penyimpanselesai dilaksanakan distribusi sem . wali kota salatiga, ttd yuliantobencana, kecelakaan dan kondisi bahaybencana, kecelakaan dan kondisi bahaya, pengorganisasian, cc. pembinaan, dan pendanaan. bab jra urusan bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya jra urusan bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya memuat jenis arsip, retensi, dan keterangan. jenis arsip sebagaimana dimaksud dalam meliputi: sub urusan pencarian dan pertolongan: kebijakan, potensi pencarian dan pertolongan, cc. operasi pencarian dan pertolongan, operasi pencairan dan pertolongan. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id sub urusan penanggulangan bencana: kebijakan, pencegahan dan kesiapsiagaan, cc. penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatbencana, kecelakaan dan kondisi bahaybencana, kecelakaan dan kondisi bahayurusan bencana, kecelakaan dan kondisi bahbencana, kecelakaan dan kondisi bahadaerah kota salatiga jadwal retensi arsip urusan bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya jenis arsiptahun permanen bidang potensi dan operasi pencarian dan pertolongsetelah laporanlaporan hasil tahun musnah identifikasi dipublikasikan standardisasi, dan inventarisasi standardisasi peralatan tahun setelah proses kegiatan tahun permanen dinyatakan selesai dilaksanakanjenis arsip pemeliharaan sarana dan prasarana darat dan peralatan tahun setelah proses kegiatan tahun musnah pencarian dan pertolongan dinyatakan selesai dilaksanakan manual book jadwal pemeliharaan laporan pengawasan dan perbekalan pengawasan tahun sejak berakhirnya masa tahun musnah awak sarana pencarian dan pertolongan darat laut satu tahun anggaransejak berakhirnya masa tahun musnah perbekalan dalam menunjang kegiatan operasi dan satu tahun anggarjak berakhirnya masa tahun permanen kurikulum dan silabus satu tahun anggaran evaluasi dan monitoring penyiapan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan tahun setelah proses kegiatan tahun permanen penyiapan tenaga pencarian dan pertolongan dinyatakan selesai dilaksanakan pengolahan data tenaga penyiapan potensi pencarian dan pertolongan pengolahan data potensi jenis arsip cctahun setelah proses kegiatan tahun musnah dan penyuluhan) dinyatakan selesai dilaksanakan sertifikasi pencarian dan pertolongan tahun sejak sertifikat tahun permanenkegiatan tahun permanen perencanaan dan evaluasi dinyatakan selesai dilaksanakan standardisasi operasi dan latihan sar penyelenggaraan operasi sar pengerahan potensi sar tahun sejak selesainya tahun musnah pertanggungjawaban suatu penugasan pengendalian operasi sar tahun sejak selesainya tahun musnah pertanggungjawaban suatu penugasan evaluasi operasi tahun sejak selesainya tahun permanen pertanggungjawaban suatu penugasamudaan dan olah ragmudaan dan olah ragmudaan dan olah raga adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kepemudaan dan olah ragakewirausahaan kelembagorganisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan pemberdayaan organisasi kepemudpengawasan kepramukaan kelembagaan, program dan tahun setelah laporan hasil tahun permanen sumberdaya penelitian dipublikasikan pengkajian pengembangan standardisasi dan infrastruktur pemuda standardisasi tahun setelah penetapan tahun permanen organisasi kepemudaan keputusan yang terbaru atau sejak prasarana dan sarana kepemudaan keputusan lama dinyatakan tidak infrastruktur berlaku infrastruktur pemuda tahun setelah penetapan tahun permanen prasarana kepemudaan keputusan yang terbaru atau sejak sarana kepemudaan keputusan lama dinyatakan tidak berlaku kemitraan dan penghargaan pemuda kemitraan tahun setelah perjanjian, tahun permanen lintas sektoral kontrak, kerjasama berakhir dan daerah kewajiban para pihak telah luar negeri ditunaikan penghargaan pemuda tahun sejak penetapan tahun permanen pengembangan penghargaan kepemudaan keputusan yang terbaru pengembangan promosi kepemudaan jangka waktu penyimpanan jenis arsip keterangan aktif inaktifolahraga rekreasi olahraga massrestsekolah khusus olahraga provinnadaerahluar negeriperjanjian, tahun permanen penelusuran kontrak, kerjasama berakhir dan penyelenggaraan kewajiban para pihak telah ditunaikan soul jenis arsip keterangan peningkatan prestasi olah raga pembibitan dan iptek olahraga pembibitan olahraga tahun setelah proses kegiatan tahun permanen pemandu bakat dinyatakan selesai dilaksanakan penelusuran bakat penelaahan bakat pengembangan olahragawan berbakat tahun setelah proses kegiatan tahun permanen program dinyatakan selesai dilaksanakan evaluasi kompetisi tahun setelah proses kegiatan tahun permanen nasional dinyatakan selesai dilaksanakan internasional iptek olahraga tahun setelah laporan hasil tahun permanen penerapan penelitian dipublikasikan identifikasi dan kajian pendayagunaan evaluasi dan diseminasi pengembangmudaan dan olah ragmudaan dan olah ragmudaan dan olah raga. peraturan wali kota salatiga nomor tahun maa ama emas peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan tahun setelah proses kegiatan tahun permanen tenaga keolahragaan dinyatakan selesai dilaksanakan pengembangan pelatihpendidikan dan rekreasi dinyatakan selesai dilaksanakanberakhirnya satu tahun musnah jasa olahraga tahun anggaran produk olahraga manajemen industri olahraga promosi olahraga tahun setelah berakhirnya satu tahun musnah penelusuran tahun anggaran penyelenggaraan soul jenis arsip keterangan olahraga prestasi daerahnasionalinternasional tahun setelah proses kegiatan tahun permanen pengembangan dinyatakan selesai dilaksanakan olympic games standardisasi dan infrastruktur olahraga standardisakreditasi dan sertifikinfrastruktur olahraga tahun setelah penetapan tahun permanen prasarana dan sarana olahraga pendidikan keputusan yang terbaru atau sejak prasarana dan sarana olahraga rekreasi keputusan lama dinyatakan tidak prasarana dan sarana olahraga prestasi berlakumudaan dan olah ragmudaan dan olah raga, pengorganisasian, cc. pembinaan, dan pendanaan. bab jra urusan kepemudaan dan olah raga jra urusan kepemudaan dan olah ragamberdayaan pemuda, cc. pengembangan pemuda, kebudayaan olah ragamudaan dan olah ragmudaan dan olah ragmudaanmudaan dan olah ragmudaan dan olah ragmudaan dan olah ragmudaan dan olah ragmudaan dan olahraga lingkungan pemerintah daerah kota salatiga jadwal retensi arsip urusan kepemudaan dan olahraga jangka waktu penyimpanan jenis arsip keterangan aktif inaktif urusan kepemudaan dan olahraga kebijakan pemuda dan olah raga meliputi kebijakan tahun sejak penetapan tahun permanen dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, kebijakan yang terbarukota dan provinsi) dinyatakan selesai dilaksanakan pengkajian rekomendasi kepemudaan melalui forum tahun setelah laporan hasil tahun permanen potensi lokal kota dan provinsi) penelitian dipublikasikan pengembangan tahun setelah proses kegiatan tahun permanen potensi lokal dinyatakan selesai dilaksanakan kal jenis arsip keterangmberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah, pengorganisasian, cc. pembinaan, dan pendanaan. bab jra sektor kesejahteraan rakyat pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak jra sektor kesejahteraan rakyat pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id tumbuh kembang anak, dan penghargaan terkait gendermberdayaan perempuan dan perlindungan anakmberdayaan perempuan dan perlindungan anakpemberdayaan perempuan dan perlindungmberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah kota salatigaolla tahun setelah proses tahun permanen perempuaartisipasi publik untuk kesejahteraan ibu tahun setelah proses tahun musnah kegiatagan hukum) data perlindungan anak tahun setelah data tahun permanen diperbaharuipenyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan penghargaan terkait gender (anugerah paramita tahun setelah proses tahun permanen ekapraya ape) kegiatan dinyatakmunikasi dan informatikmunikasi dan informatikenis arsip keterangan telekomunikasi layanan jaringan telekomunikasi tahun setelah proses tahun musnah akses kegiatan selesai backbone dilaksanakan layanan jasa telekomunikasi tahun setelah proses tahun musnah jasa telepon dasar, nilai tambah telepon, sistem dan transaksi kegiatan selesai jasa multimedia dilaksanakanselesai penomoran informatikaselesai interkoneksi telekomunikasi dilaksanakan kelayakan sistem telekomunikasi tahun setelah proses tahun musnah kelayakan sistem jaringan dan jasa kegiatan selesai penerapan teknologi telekomunikasi dilaksanakan penyiaran pemetaan dan database tahun setelah proses tahun musnah pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi kegiatan selesai database penyelenggaraan radio dan televisi dilaksanakan verifikasi dan uji coba siaran tahun setelah proses tahun musnah verifikasi dan uji coba siaran radio kegiatan selesai verifikasi dan uji coba siaran televisi dilaksanakan radio tahun setelah proses tahun musnah lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran asing radio kegiatan selesai lembaga penyiaran swasta radio dilaksanakan jenis arsip keterangan televisi tahun setelah proses tahun musnah lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan dan kegiatan selesai lembaga penyiaran asing televisi dilaksanakan lembaga penyiaran swasta televisi iklim usaha penyiaran tahun setelah proses tahun musnah penyusunan dan evaluasi regulasi penyiaran kegiatan selesai penerapan kewajiban lembaga penyiaranlayanan khusus penyiaran tahun setelah proses tahun musnah publik radio kegiatan selesai publik televisi dilaksanakan pelayanan kewajiban universal tahun setelah proses tahun musnah perencanaan pembangunan kegiatan selesai monitoring dan evaluasi dilaksanakan pengembangan infrastruktur tahun setelah proses tahun musnah perencanaan infrastruktur kegiatan selesai analisa ekonomis infrastruktur dilaksanakan jenis arsip keterangan pengendalian pos dan informatika monitoring dan evaluasi posringansapenyiaran tahun setelah proses tahun musnah monitoring kegiatan selesai evaluasi dilaksanakan pencegahan dan penertiban tahun setelah proses tahun musnah pencegahan kegiatan selesai penertiban dilaksanakan aplikasi informatika government tata kelola government tahun setelah proses tahun musnah program government kegiatan selesai evaluasi government dilaksanakan teknologi dan infrastruktur government tahun setelah proses tahun musnah teknologi e government kegiatan selesai infrastruktur e government dilaksanakan interoperabilitas dan interkonektivitas government tahun setelah proses tahun musnah interoperabilitas e government kegiatan selesai interkonektivitas e government dilaksanakan aplikasi layanan kepemerintahan tahun setelah proses tahun musnah aplikasi layanan kepemerintahan pusat kegiatan selesai aplikasi layanan kepemerintahan daerah dilaksanakan jenis arsip keterangan aplikasi layanan publik tahun setelah proses tahun musnah inisiasi aplikasi layanan publik kegiatan selesai fasilitasi aplikasi layanan publik dilaksanakan business tata kelola business tahun setelah proses tahun musnah program business kegiatan selesai evaluasi business dilaksanakan teknologi dan infrastruktur business tahun setelah proses tahun musnah teknologi business kegiatan selesai infrastruktur business dilaksanakan interoperabilitas dan interkonektivitas business tahun setelah proses tahun musnah interoperabilitas business kegiatan selesai interkonektivitas business dilaksanakan aplikasi layanan business tahun setelah proses tahun musnah bidang usaha kecil dan makro kegiatan selesai bidang usaha menengah dan besarselesai penerapan model dilaksanakan pemberdayaan informatika masyarakat pedesaanjenis arsip keterangselesai manajemen remonitoring, evaluasi dan tanggap daruratpenyidikan dan penindakan tahun setelah proses tahun permanen monitoring dan evaluasi keamanan informasi kegiatan selesai tanggap darurat peristiwa keamanan informasi dilaksanakan budaya keamanan informasi tahun setelah proses tahun musnah penyidikan kegiatan selesai penindakan dilaksanakan jenis arsip keterangpengolahan datainformasi perekonomian tahun setelah data tahun musnah keuangan, perbankan,, dan budaya diperbaharui (update) pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup pengelolaan media publik tahun sejak tahun musnah media cetak berakhirnya masa satu media onlineselesai monitoring dan evaluasi dilaksanakan a . jenis arsip keterangselesai monitoring dan evaluasi dilaksanakan layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga tahun setelah proses tahun musnah program layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga kegiatan selesai internasional dilaksanakanmasyarakat luar negeri kegiatselesai pengumpulan dan pengolahan data dilaksanakanmultregional dilaksanakan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatikakegiatan selesai dan pengembangan sumber daya manusia bjangka waktu penyimpanan jenis arsip keterangan aktif inaktifwali kota salatiga, ttd yulianto jdih.salatiga.go.id sektor perekonomian pada urusan komunikasi dan informatika adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi dan informati: pengorganisasian, cc. pembinaan, dan pendanaan. bab jra sektor perekonomian pada urusan komunikasi dan informatika jra sektor perekonomian pada urusan komunikasi dan informatikpusat data dan sarana daerah kota salatiga jadwal retensi arsip sektor perekonomian urusan komunikasi dan informatika jenis arsip keterangan urusan komunikasi daninformatika kebijakan kebijakan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, tahun sejak penetapan tahun permanen penyelenggaraan pos dan informatikasejak penetapan tahun permanen teknik pos dan telekomunikasi keputusan yang teralokasi spektrum dinas tahun setelah proses tahun musnah alokasi dinas tetap kegiatselesai alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit dilaksanakan jenis arsip keterangan orbit satelit tahun setelah proses tahun musnah notifikasi dan penataan filing satelit kegiatan selesai tata kelola hubungan antarpenyelenggara dilaksanakan ekonomi sumber daya tahun setelah proses tahun musnah analisa industri dan ekonomi kegiatan selesai penanganan izin pita dilaksanakan harmonisasi teknik spektrum tahun setelah proses tahun musnah teknik spektrum antar lembaga kegiatan selesai harmonisasi dan notifikasi terestrial dilaksanakanselesai pelayanan dinas bergerak cepselesai pelayanan dinas penerbangan, maritim dan satelit dilaksanakan penduduk kegiatselesai analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi radio dilaksanakan konsultasi dan data operator sumber daya tahun setelah proses tahun musnah konsultansi dan informasi sumber daya kegiatproses tahun musnah rancang bangun sistem informasi manajemen spektrum kegiatan selesai pemeliharaan sistem informasi manajemen spektrum dilaksanakan jenis arsip keterangan kegiatselesai penertiban standar perangkat pos dan informatika dilaksanakan \|layanan kegiatan selesai penerapan layanan dilaksanakan layanan pos komersial tahun setelah proses tahun musnah tata kelola layanan kegiatan selesai data dan informasi layanan dilaksanakan prangko dan filateli tahun setelah proses tahun permanen prangko kegiatan selesai filateli dilaksanakan iklim usaha pos tahun setelah proses tahun musnah pos universal kegiatan selesai pos komersial dilaksanakan pencarian pos tahun setelah proses tahun musnah layanan pos universal kegiatan selesai pos komersialetenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasproses tahun musnah peningkatan kompetensi instruktur dan psm lembaga kegiatan dinyatakan selesaiproses tahun musnah peningkatan kompetensi instruktur lembaga pelatihan kegiatan dinyatakan selesai pengembangan karir instruktur lembaga pelatihan swasta tenaga pelatihan tahun setelah proses tahun musnah peningkatan kompetensi tenaga pelatihan kegiatan dinyatakan selesai pengembangan karir tenaga pelatihan dilaksanakan sistem informasi instruktur, psm, dan tenaga pelatihan tahun setelah proses tahun musnah registrasi instruktur, psm, dan tenaga pelatihan kegiatan dinyatakan selesai penyebaran informasi instruktur, psm, dan tenaga dilaksanakan pelatihan bina pemasangan pemasangan dalam negeri tahun setelah proses tahun musnah program pemasangan dalam negeri kegiatan dinyatakan selesai bimbingan dan penyuluhan pemasangan dalam negeri dilaksanakan jenis arsip keterangan pemasangan luar negeri tahun setelah proses tahun musnah program pemasangan luar negeri kegiatan dinyatakan selesai bimbingan dan penyuluhan pemasangan luar negeri dilaksanakan perizinan dan advokasi pemasangan tahun setelah proses tahun musnah perizinan dan rekomendasi kegiatan dinyatakan selesai advokasi dan perlindungan dilaksanakan promosi dan jenjang pemasangan tahun setelah proses tahun musnah promosi dan sistem informasi pemasangan kegiatan dinyatakan selesaitahun setelah proses tahun musnah kewirausahaan kegiatan dinyatakan selesaisistem dan metode produktivitas kegiatan dinyatakan selesai alat dan teknik peningkatpengukuran produktivitas kegiatan dinyatakan selesai kajian produktivitas dilaksanakan pengembangan kewirausahaan tahun setelah proses tahun musnah pelatihan manajemen kewirausahaan kegiatan dinyatakan selesai bimbingan konsultasi dilaksanakan jenis arsip keterangan pembinaan penempatan tenaga kerja pengembangan pasar kerja informasi pasar kerja tahun setelah proses tahun musnah informasi pasar kerja dalam negeri kegiatan dinyatakan selesai informasi pasar kerja luar negeri dilaksanakan analisis pasar kerja tahun setelah proses tahun musnah analisis pasar kerja dalam negeri kegiatan dinyatakan selesai analisis pasar kerja luar negeri dilaksanakanbursa kerja luar negeri dilaksanakan analisis jabatan tahun setelah proses tahun musnah analisis dan informasi jabatan kegiatan dinyatakan selesai pengembangan sistem analisis jabatankegiatan dinyatakan selesai antar kerja lokal akl) dilaksanakan kelembagaan penempatan tenaga kerja penempatan tenaga kerja khusus tahun setelah proses tahun musnah penempatan tenaga kerja khusus muda dan wanita kegiatan dinyatakan selesai penempatan tenaga kerja khusus penyandang cacat dan dilaksanakan lansimai ran jenis arsip keterangnempatan tenaga kerja luar negeri kelembagaan penempatan tahun setelah proses tahun permanen perizinan kelembagaan kegiatan dinyatakan selesai evaluasi kinerja dilaksanakan penempatan tenaga kerja indonesia tki) tahun setelah proses tahun permanen penyiapan dan dokumen penempatan tki kegiatan dinyatakan selesai fasilitasi penyediaan tki dilaksanakan perlindungan tenaga kerja indonesia tahun setelah proses tahun permanen advokasi dan kepulangan kegiatan dinyatakan selesai sarana dan perlindungan dilaksanakan kerjasama internasional tahun setelah kontrak, tahun permanen kerjasama bilateral kerjasama berakhirngembangan teknologi tepat guna kegiatan dinyatakan selesai penyebarluasan teknologi tepat guna dilaksanakan jenis arsip keterangproses tahun permanen rencana penggunaan tenaga kerja asing sektor industri kegiatan dinyatakan selesai izin mempekerjakan tenaga kerja asing sektor industri dilaksanakan analisis dan perizinan sektor jasa tahun setelah proses tahun permanen rencana pembangunan tenaga kerja asing sektor jasa kegiatan dinyatakan selesai izin mempekerjakan tenaga kerja asing sektor jasa dilaksanakan cc. pengendalian dan kerjasama kelembagaan tahun setelah proses tahun permanen pengendalian kegiatan dinyatakan selesai kerjasama kelembagaan dilaksanakan standardisasi profesi sistem informasi dan registrasi tahun setelah proses tahun permanen dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan kegiatan dinyatakan selesai registrasi dilaksanakan dokumen yang berhubungan dengan sertifikasi kompetensi kerja pembakuan akreditasi tahun setelah proses tahun permanen dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kegiatan dinyatakan selesai kelembagaan sertifikasi dilaksanakan dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan jenis arsip keterkontrak, tahun permanen kerjasama berakhirmusnah organisasi pekerja kegiatan dinyatakan selesai organisasi pengusaha dilaksanakankegiatan dinyatakan selesai hubungan industrial dilaksanakan penyelenggaraan penyuluhan masyarakat hubungan industrial mai ran jenis arsip keterangancc. pemberdayaan kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan tahun setelah proses tahun permanen hubungan industrial kegiatan dinyatakan selesai fungsionalitas perantara dan legitimasi mediator, konsiliator, dilaksanakanproses tahun musnah pengawasan norma pengupahan dilaksanakan paman area rat jenis arsip keterangan pengawasan norma hubungan kerja dan perlindungan berserikat tahun setelah proses tahun musnah pengawasan norma hubungan kerja kegiatan dinyatakan selesai pengawasan norma perlindungan berserikat dilaksanakan cc. pengawasan norma penempatan dan latihan tenaga kerja tahun setelah proses tahun musnah pengawasan norma penempatan dan pelatihan tenaga kerja kegiatan dinyatakan selesai dalam negeri dilaksanakantelah proses tahun musnah pengawasan norma penghapusan diskriminasi kegiatan dinyatakan selesai pengawasan norma perlindungan tenaga kerja perempuan dilaksanakan pengawasan norma kerja anak tahun setelah proses tahun musnah pengawasan norma penghapusan bentuk bentuk pekerjaan kegiatan dinyatakan selesai terburuk untuk anak dilaksanakan pengawasan norma perlindungan tenaga kerja anak mai ran jenis arsip keterangan kerjasama lintas sektoral tahun setelah proses tahun musnah kerjasama lintas sektoral tenaga kerja perempuan kegiatan dinyatakan selesai kerjasama lintas sektoral tenaga kerja anak dilaksanakan advokasi tenaga kerja perempuan dan anak tahun setelah proses tahun musnah advokasi tenaga kerja perempuan kegiatan dinyatakan selesai advokasi tenaga kerja anaktelah proses tahun musnah pengawasan norma mekanik kegiatan dinyatakan selesai pengawasan norma pesawat uap dan bejana tekan dilaksanakan pengawasan norma konstruksi bangunan, listrik dan tahun setelah proses tahun musnah penanggulangan kebakaran kegiatan dinyatakan selesaicc. pengawasan norma kesehatan kerja tahun setelah proses tahun musnah pengawasan norma pelayanan kesehatan kerja kegiatan dinyatakan selesai pengawasan norma pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dilaksanakan pengawasan norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya tahun setelah proses tahun musnah pengawasan norma lingkungan kerja kegiatan dinyatakan selesai pengawasan norma bahan berbahaya dilaksanakan pengawasan norma kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen tahun setelah proses tahun musnah pengawasan norma kelembagaan dan keahlian kegiatan dinyatakan selesai pengawasan norma sistem manajemen dilaksanakan laporan hasil pengawasan ketenagakerjaanbina penegakan hukum pemeriksaan norma ketenagakerjaan tahun setelah proses tahun musnah teknis pemeriksaan norma ketenagakerjaan kegiatan dinyatakan selesai penindakan norma ketenagakerjaan dilaksanakan penyidikan norma ketenagakerjaan tahun setelah proses tahun musnah teknis penyediaan norma ketenagakerjaan kegiatan dinyatakan selesai administrasi penyidikan norma ketenagakerjaan dilaksanakan pengembangan penyidik pegawai negeri sipil tahun setelah proses tahun musnah pemberdayaan ppn kegiatan dinyatakan selesai sarana dan prasarana ppn dilaksanakan kerjasama penegakan hukum tahun setelah proses tahun permanen kerjasama lembaga penegakan hukum kegiatan dinyatakan selesai kerjasama pemeriksaan dan penyidikan dilaksanaahun setelah proses tahun permanen teknologitenagakerjaan dan ketransmigrastenagakerjaan dan ketransmigrastenagakerjaan dan ketransmigrasian. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jenis arsip keterangan pengembangan sdm dan kompetensi sdmk3 program, analisis dan standardisasireginternasional bidang pengembangan sdm tahun setelah proses tahun permanen dan kompetensi kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan sdm dan tahun setelah proses tahun musnah kompetensi kegiatan dinyatakan selesaitenagakerjaan dan ketransmigrastenagakerjaan dan ketransmigrasian, pengorganisasian, cc. pembinaan, dan pendanaan. bab jra sektor perekonomian pada urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian jra sektor perekonomian pada urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasrencanaan tenaga kerja, cc.cial tenaga kerja, peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerjtenagakerjaan dan ketransmigrastenagakerjaan dan ketransmigrasetenagakerjaan dan ketranstenagakerjaan dan ketransmigrastenagakerjaan dan ketransmigrastenagakerjaan dan ketransmigrastenagakerjaan dan ketransmigras daerah kota salatiga jadwal retensi arsip sektor perekonomian urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian jenis arsip keterangan kebijakan bidang perencanaan tenaga kerja, pembinaan tahun setelah penetapan tahun permanen pelatihan dan produktivitas, pembinaan penempatan tenaga keputusan yang terbarujenis arsip keteranganperusahaan kegiatan dinyatakan selesai pemerintswastaengembangan program pelatihan ketenagakerjaan tahun setelah proses tahun musnah program pelatihan ketenagakerjaan kegiatan dinyatakan selesai penyusunan materi pelatihan ketenagakerjaan dilaksanakan jangka waktu penyimpanan jenis arsip keterangan aktif inaktif pengembangan program pelatihan produktivitas dan tahun setelah proses tahun musnah program pelatihan produktivitas dan kewirausahaan kegiatan dinyatakan selesai penyusunan materi pelatihan produktivitas dan dilaksanakan kewirausahaan pengembangan program pelatihan ketransmigrasian tahun setelah proses tahun musnah program pelatihan ketransmigrasian kegiatan dinyatakan selesai penyusunan materi pelatihan ketransmigrasianproses tahun permanen akreditasi lembaga pelatihan kerja kegiatan dinyatakan selesai pengembangan sistem informasi kelembagaan dilaksanakan pengembangan sarana dan fasilitas lembaga pelatihan tahun setelah proses tahun musnah sarana dan fasilitas lembaga pelatihan kegiatan dinyatakan selesai bimbingan pengelolaan sarana dan fasilitas dilaksanakan pengembangan standar mutu psm) lembaga pelatihan tahun setelah proses tahun musnah standar mutu lembaga pelatihan kegiatan dinyatakan selesai bimbingan penerapan standar mutu dilaksanakan sistem pendanaan dan kerjasama antar lembaga tahun setelah kerjasama tahun permanen sistem pendanaan pelatihan selesai dan kewajiban para kerjasama antar lembaga pihak telah ditunaiklautan dan perikalautan dan perikabsa jenis arsip keterangan titi eee5 standarisasi pengembangan produk non konsumsi tahun sejak penetapan kebijakan tahun permanen yang terbaru promosi dan jaringan ikan hias tahun sejak penetapan kebijakan tahun musnah yang terbaru pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah tahun sejak penetapan kebijakan tahun musnah yang terbaru pengembangan industri tahun sejak penetapan kebijakan tahun musnah yang terbaru sarana dan prasarana pengembangan produk non konsumsi tahun sejak penetapan kebijakan tahun permanekebijakan tahun musnah yang terbarusarana dan prasarana pemasaran dalam negeri tahun sejak penetapan kebijakan tahun permanen yang terbarulensa jenis arsip keterangan aaa mm, analisis dan informasi pemasaran luar negeri tahun sejak penetapan kebijakan tahun musnahkebijakan tahun musnah yang terbarupelayanan usaha tahun sejak penetapan kebijakan tahun permanen yang terbaru kemitraan usaha tahun sejak penetapan kebijakan tahun permanen yang terbaru ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran tahun sejak penetapan kebijakan tahun musnah yang terbaru investasi dan permodalan tahun sejak penetapan kebijakan tahun permanen yang terbaru informasi dan promosi tahun sejak penetapan kebijakan tahun musnah yang terbaru wali kota salatiga, ttd yulianto jdih.salatiga.go.id sektor perekonomian pada urusan kelautan dan perikanan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kelautan dan perikalautan dan perikalautan dan perikanlautan dan perikalautan dan perikanlautan dan perikanan, pengorganisasian, cc. pembinaan, dan pendanaan. bab jra sektor perekonomian pada urusan kelautan dan perikanan jra sektor perekonomian pada urusan kelautan dan perikanrikanan budi daya, cc. pengolahan dan pemasaran hasil perikalautan dan perikalautan dan perikalautan dan perikalautan dan perikanlautan dan perikanlautan dan perikan daerah kota salatiga jadwal retensi arsip sektor perekonomian urusan kelautan dan perikanan jangka waktu penyimpanan jenis arsip keterangan aktif inaktif & #& urusan kelautan dan perikanan kebijakan teknis dan strategis bidang kelautansejak penyiapan bahan kebijakan lama dinyatakan tidak perumusan kebijakan berlaku pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan kebijakan perikanan budidaya potensi lahan dan air tahun setelah proses kegiatan tahun musnah dinyatakan selesai dilaksanakan prasarana dan sarana budidaya air tawar tahun setelah proses kegiatan tahun musnah dinyatakan selesai dilaksanakan megapolitan budidaya tahun setelah proses kegiatan tahun permanen dinyatakan selesai dilaksanakan pengelolaan indukjenis arsip keterangan aktif inaktif ve perbenihan skala kecil tahun setelah proses kegiatan tahun musnah dinyatakan selesai dilaksanakan standarisasi dan sertifikasi perbenihan tahun setelah proses kegiatan tahun musnah dinyatakan selesai dilaksanakan informasi dan distribusi perbenihan tahun setelah proses kegiatan tahun musnah dinyatakan selesai dilaksanakan budidaya air tawar tahun setelah proses kegiatan tahun permanen dinyatakan selesai dilaksanakan budidaya ikan hias tahun setelah proses kegiatan tahun permanen dinyatakan selesai dilaksanakan sertifikasi budidaya perikanan tahun setelah proses kegiatan tahun permanen dinyatakan selesai dilaksanakan data dan statistik perikanan budidaya tahun setelah proses kegiatan tahun musnah dinyatakan selesai dilaksanakan hama dan penyakit ikan tahun setelah proses kegiatan tahun permanen dinyatakan selesai dilaksanakan perlindungan lingkungan budidaya tahun setelah proses kegiatan tahun permanen dinyatakan selesai dilaksanakan standarisasi kesehatan dan lingkungan tahun setelah proses kegiatan tahun permanen dinyatakan selesai dilaksanakan mba can bens jenis arsip keterangan . h:ttcitou obat ikan, kimia, dan bahan biologi tahun setelah proses kegiatan tahun musnah dinyatakan selesai dilaksanakan pengendalian residu tahun setelah proses kegiatan tahun musnah dinyatakan selesai dilaksanakan investasi dan permodalan usaha budidaya tahun setelah proses kegiatan tahun musnah dinyatakan selesai dilaksanakan kewirausahaan budidaya tahun setelah proses kegiatan tahun musnah dinyatakan selesai dilaksanakan pelayanan usaha budidaya tahun setelah proses kegiatan tahun permanen dinyatakan selesai dilaksanakan kelembagaan dan ketenagakerjaan tahun setelah proses kegiatan tahun musnah dinyatakan selesai dilaksanakan promosi usaha dan budaya tahun setelah proses kegiatan tahun musnah dinyatakan selesai dilaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan standarisasi pengolahan hasil tahun sejak penetapan kebijakan tahun permanen yang terbaru pengembangan produk tahun sejak penetapan kebijakan tahun musnah yang terbaru pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah tahun sejak penetapan kebijakan tahun musnah yang terbaru industri pengolahan tahun sejak penetapan kebijakan tahun musnah yang terbaru sarana dan prasarana pengolahan hasil tahun sejak penetapan kebijakan tahun permanen yang terbaru
jdih.salatiga.go.id . salinan sma sssindustrindustrindustrperaturan wali kota salatiga nomor tahun jenis arsip keteranganjenis arsip keterangdiperbarui tahun permanen logam besi (update) logam bukan besi logam lainnya industri kimia dasar tahun setelah diperbarui tahun permanen anorganik dasar (update) organik dasar dasar lainnya industri kimia hilir tahun setelah diperbarui tahun permanen kimia anorganik hilir (update) kimia organik hilir kimia hilir lainnya industri tekstil dan aneka tahun setelah diperbarui tahun permanen tekstil (update) pakaian jadi, tekstil lainnya alas kaki, kulit, dan aneka jenis arsip keterangan industri agro industri hasil hutan dan perkebunan tahun setelah diperbarui tahun permanen kayu dan rotan (update)diperbarui tahun permanen hasil tanaman pangan (update)diperbarui tahun permanen hasil holtikultura dan minuman ringan (update)diperbarui tahun permanen kendaraan roda empat atau lebih (update)diperbarui tahun permanen industri perkapalan (update)tahun setelah diperbarui tahun permanen industri software dan konten (update)jenis arsip keterangan permesinan dan alat mesin pertanian tahun setelah diperbarui tahun permanen industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan (update)diperbarui tahun permanen pangan (update) industri kimia dan bahan bangunan industri kerajinan dan sandang tahun setelah diperbarui tahun permanen kerajinan (update) sandang industri produk logam, alat angkut dan kreatif telematika tahun setelah diperbarui tahun permanen industri produk logam dan alat angkut (update)masa tahun permanen logam besi berlaku berakhir logam bukan besi logam lainnya jenis arsip keterangan industri kimia dasar tahun setelah masa tahun permanen anorganik dasar berlaku berakhir organik dasar dasar lainnya industri kimia hilir tahun setelah masa tahun permanen kimia anorganik hilir berlaku berakhir kimia organik hilir kimia hilir lainnya industri tekstil dan aneka tahun setelah masa tahun permanen tekstil berlaku berakhirtahun setelah masa tahun permanen kayu dan rotan berlaku berakhirmasa tahun permanen hasil tanaman pangan berlaku berakhirmasa tahun permanen hasil holtikultura dan minuman ringan berlaku berakhir hasil tembakaumasa tahun permanen kendaraan roda empat atau lebih berlaku berakhirmasa tahun permanen industri perkapalan berlaku berakhir industri kedirgantaraan dan alat pertahanan industri bangunan lepas pantai cc. elektronika dan telematika tahun setelah masa tahun permanen industri software dan konten berlaku berakhirmasa tahun permanen industri mesin, peralatan listrik, dan alat kesehatan berlaku berakhirmasa tahun permanen pangan berlaku berakhir industri kimia dan bahan bangunan industri kerajinan dan sandang tahun setelah masa tahun permanen kerajinan berlaku berakhir sandang cc. industri produk logam, alat angkut dan kreatif telematika tahun setelah masa tahun permanen industri produk logam dan alat angkut berlaku berakhir industri kreatif telematika dan elektronik jenis arsip keterangan industri hijaupermanenpermanenpermanenpermanenpermanenpermanenjenis arsip keterangan industri minuman dan tembakau tahun setelah proses tahun permanenpermanenpermanencc. elektronika dan telematika tahun setelah proses tahun permanenpermanenjangka waktu penyimpanan jenis arsippermanenpermanenpermanenanalisis industri unggulan provinsi tahun setelah proses tahun permanen kerja sama industri unggulan provinsi kegiatrja sama industri unggulan kabupaten kegiatan selesai dilaksanakan standardisasi standar tahun setelah penetapan tahun permanen standar industri manufaktur kebijakan standar yang standar industri agro dan teknologi tinggi terbaru penyiapan penerapan tahun setelah hak dan tahun permanen penyiapan penerapan standar kewajiban para pihak kerja sama standarisasi berakhirindustrindustrindustrinfrastruktur standar tahun setelah proses tahun permanen pengembangan infrastruktur kegiatan selesai pengawasan lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan \|pengkajian kebijakan dan iklim usaha industri kebijakan industri tahun permanen tahun sejak penetapan kebijakan sektoral keputusan yang terbaru kebijakan kewilayahan yang perpajakan dan tarif tahun sejak penetapan tahun permanen perpajakan dan tarif keputusan yang terbaru tarif dan non tarif pengembangan model industrial tahun setelah model tahun permanen pemrograman model ditingkatkan dan aplikasi model dikembangkan pengkajian industri hijau dan lingkungan hidup industri hijau tahun setelah laporan tahun permanen pengembangan industri hijau kajian dipublikasikan kerja sama industri hijau lingkungan hidup tahun setelah laporan tahun permanen lingkungan global kajian dipublikasikan pengendalian lingkungan hidup pergi tahun setelah laporan tahun permanen monscivasi cnet kajian dipublikasikan diversifikasi jangka waktu penyimpanan jenis arsip keterangan aktif inaktif \|teknologi dan hak kekayaan intelektual pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi industri tahun setelah laporan tahun permanen pengkajian kebijakan teknologi industri kajian dipublikasikan penerapan kebijakan teknologi industri pengkajian dan penerapan inovasi teknologi industri tahun setelah laporan tahun permanen pengkajian inovasi teknologi industri kajian dipublikasikan penerapan inovasi teknologi industri pengembangan hak kekayaan intelektual tahun setelah proses tahun permanen fasilitasi hak kekayaan intelektual kegiatan selesai komersialisasi hak kekayaan intelektualindustrindustrian, pengorganisasian, cc. pembinaan, dan pendanaan. bab jra sektor perekonomian pada urusan perindustrian jra sektor perekonomian pada urusan perindustrdan kekayaan intelektual, peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id industri hijau, analisis industri unggulan provinsi, monitoring dan evaluasi kompetensi inti industri kota, standardisasi, pengkajian kebijakan dan iklim usaha industri, pengkajian industri hijau dan lingkungan hidup, il. teknologi dan hak kekayaan intelektualindustrindustrindustrindustrindustrianindustr daerah kota salatiga jadwal retensi arsip sektor perekonomian urusan perindustrian jenis arsip keterangan kebijakan yang terjenis arsip keteranganjenis arsip keterangan cc.peralatan pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat dilaksanakanpromosi industrdasar dan uk dan uk dan ukm adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang koperasi dan ukm. peraturan wali kota salatiga nomor tahun aaa jenis arsip keterangan pembiayaan program pendanaan program pendanaan koperasi jangka pendek tahun sejak penetapan tahun permanen program pendanaan koperasi jangka pendek keputusan yang terbaru program pendanaan ukm jangka pendek program pendanaan jangka menengah dan panjang tahun sejak penetapan tahun permanen program pendanaan koperasi jangka menengah dan panjang keputusan yang terbaru program pendanaan ukm jangka menengah dan panjang program pendanaan usaha mikro dan dana bergulir tahun sejak penetapan tahun permanen program pendanaan usaha mikro keputusan yang terbaru program pendanaan dana bergulir pengembangan dan pengendalian simpan pinjam pengembangan dan pengendalian ksp tahun setelah ksp tahun permanen pengembangan kelembagaan ksp ditingkatkan dan pengendalian kelembagaan ksp dikembangkan pengembangan dan pengendalian usp koperasi tahun setelah usp tahun permanen pengembangan usp koperasi ditingkatkan dan pengendalian usp koperasi dikembangkan pengembangan dan pengendalian usp lkm tahun setelah usp lkm tahun permanen pengembangan usp lkm ditingkatkan dan pengendalian usp lkm dikembangkan urusan permodalan pengembangan permodalan sendiri permodalan sendiri koperasi tahun sejak penetapan tahun permanen permodalan sendiri ukm keputusan yang terbaru pengembangan permodalan luar tahun sejak penetapan tahun permanen permodalan bank keputusan yang terbaru permodalan non bank mam naa jenis arsip keterangan pengembangan kredit program tahun sejak penetapan tahun permanen kredit program bank keputusan yang terbaru kredit program non bank asuransi dan jasa keuangan asuransi tahun sejak penetapan tahun permanen asuransi koperasi keputusan yang terbaru asuransi ukm perpajakan tahun sejak penetapan tahun permanen perpajakan koperasi keputusan yang terbaru perpajakan ukm jasa keuangan dan kredit tahun sejak penetapan tahun permanen jasa keuangan dan kredit komersial bank keputusan yang terbaru jasa keuangan dan kredit non komersial bank pembiayaan dan penjaminan kredit lembaga pembiayaan tahun sejak penetapan tahun permanen modal ventura keputusan yang terbaru sewa guna usaha dan anak piutang penjaminan kredit tahun sejak penetapan tahun permanen penjaminan keputusan yang terbaru asuransi kredit lembaga pengelola dana bergulir kuku (pdb) tahun sejak penetapan tahun permanen keputusan yang terbaru pemasaran dan jaringan usaha ekspor dan impor ekspor tahun sejak penetapan tahun permanen ekspor koperasi keputusan yang terbaru ekspor ukm mam jenis arsip keterangan impor tahun sejak penetapan tahun permanen impor koperasi keputusan yang terbaru impor ukm hubungan perdagangan international tahun sejak penetapan tahun permanen hubungan perdagangan multilateral dan regional keputusan yang terbaru hubungan perdagangan bilateral sarana dan prasarana pemasaran sarana tahun setelah proses tahun musnah pengembangan pasar tradisional kegiatan selesai pengembangan sentra pemasaran dilaksanakan prasarana tahun setelah proses tahun musnah lembaga perantara kegiatan selesai fasilitasi hari dilaksanaselesai pengembangan potensi pemasaran ukm dilaksanakan kemitraan dan jaringan usaha kemitraan tahun setelah proses tahun musnah kemitraan koperasi kegiatan selesai kemitraan ukm dilaksanakan jaringan usaha tahun setelah proses tahun musnah jaringan usaha koperasi kegiatan selesai jaringan usaha ukm dilaksanakan pengembangan kerja sama kelembagaan tahun setelah proses tahun musnah pengembangan kerja sama kelembagaan koperasi kegiatan selesai pengembangan kerja sama kelembagaan ukm dilaksanakan mam jenis arsip keterangan informasi dan publikasi bisnis pengumpulan informasi tahun setelah proses tahun musnah pengumpulan informasi koperasi kegiatan selesai pengumpulan informasi ukm dilaksanakan pengolahan informasi tahun setelah proses tahun musnah pengolahan informasi koperasi kegiatan selesai pengolahan informasi ukm dilaksanakan publikasi dan promosi tahun setelah proses tahun musnah publikasi dan promosi koperasi kegiatan selesai publikasi dan promosi ukm dilaksanakan dinas layanan pemasaran llp koperasi dan ukm tahun setelah proses tahun musnah kegiatan selesai pengembangan sumber daya manusia pengembangan kewirausahaan lembaga kewirausahaan tahun setelah proses tahun musnah pengembangan jaringan kewirausahaan kegiatan selesai peningkatan sumber daya kewirausahaan dilaksanakan penumbuhan kewirausahaan tahun setelah proses tahun musnah peningkatan kemampuan kewirausahaan kegiatan selesai evaluasi kewirausahaan dilaksanakan sosialisasi kewirausahaan tahun setelah proses tahun musnah perangkat lunak kegiatan selesai promosi kewirausahaan dilaksanakan kebijakan pendidikan koperasi dan ukm diklat formal dan informal tahun setelah proses tahun musnah diklat formal kegiatan selesai diklat informal dilaksanakan diklat non formal tahun setelah proses tahun musnah perangkat lunak kegiatan selesai sarana dan prasarana diklat dilaksanakan aman ear jenis arsip keterangan kerjasama lembaga diklat tahun setelah proses tahun musnah hubungan lembaga diklat pemerintah kegiatan selesai hubungan lembaga diklat non pemerintah dilaksanakan peran serta masyarakat peningkatan dukungan media massa terhadap koperasi dan ukm tahun setelah proses tahun musnah peningkatan dukungan media massa terhadap koperasi kegiatan selesaitahun setelah proses tahun musnah peningkatan dukungan lsm terhadap koperasi kegiatan selesai peningkatan dukungan lsm terhadap ukm dilaksanakan peningkatan dukungan organisasi profesi tahun setelah proses tahun musnah dukungan organisasi profesi terhadap koperasi kegiatan selesai dukungan organisasi profesi terhadap ukm dilaksanakan monitoring dan evaluasi diklat koperasi dankegiattahun setelah proses tahun musnah monitoring dan evaluasi diklat formal kegiatan selesai monitoring dan evaluasi diklat informal dilaksanakan monitoring dan evaluasi lembaga diklat tahun setelah proses tahun musnah monitoring dan evaluasi lembaga diklat pemerintah kegiatan selesai monitoring dan evaluasi lembaga diklat non pemerintah dilaksanakan advokasi advokasi organisasi dan manajemen tahun setelah proses tahun musnah advokasi organisasi kegiatan selesai advokasi manajemen dilaksanakan advokasi kemitraan dan teknologi tahun setelah proses tahun musnah advokasi kemitraan kegiatan selesai advokasi teknologi dilaksanakan aaa jenis arsip keterangan advokasi peraturan perundang undangan tahun setelah proses tahun musnah kajian penerapan kegiatan selesai sosialisasi perundang undangan dilaksanakselesai standarisasi dilaksanakan sertifikasi produk tahun setelah proses tahun musnah sertifikasi kegiatan selesai label dan merek dilaksanakan restrukturisasi usaha restrukturisasi manajemen tahun sejak penetapan tahun permanen manajemen koperasi keputusan yang terbaru manajemen ukm restrukturisasi pendanaan tahun sejak penetapan tahun permanen pendanaan koperasi keputusan yang terbaru pendanaan ukm restrukturisasi kelembagaan tahun sejak penetapan tahun permanen restrukturisasi kelembagaan koperasi keputusan yang terbaru restrukturisasi kelembagaan ukm pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis lpb) kelembagaan lembaga pengembangan bisnis lpb) tahun setelah proses tahun musnah asosiasi dan manajemen lpb kegiatan selesai akreditasi lpb dilaksanakan aaa jenis arsip keterangan pengembangan bisnis lpb tahun setelah proses tahun musnah peningkatan kerja sama lpb kegiatan selesai kerja sama layanan lpb dilaksanakan pengembangan jaringan lpb tahun setelah proses tahun musnah kerja sama kelembagaan lpb kegiatan selesai kerja sama sarana dan teknologi dilaksanakan fasilitasi investasi ukm investasi klaster ukm tahun setelah proses tahun musnah fasilitasi investasi ukm agro bisnis kegiatan selesai fasilitasi investasi ukm non agro bisnis dilaksanakanselesai pengembangan non pangan dilaksanakan fasilitasiselesai fasilitasi investasi usaha ukm dilaksanakan pengembangan sistem bisnis fasilitasi transaksi tahun setelah proses tahun musnah dalam negeri kegiatan selesai luar negeri dilaksanakan kerja sama usaha tahun setelah proses tahun musnah pertukaran koperasi kegiatselesai komunikasi bisnis dilaksanakan ama naa jenis arsip keterangan pengkajian sumber daya ukm penelitian koperasiukmsumber dayasumber daya manusia hasil kegiatan disampaikan pembiayaan jenis arsip keterangangembangan pengkaderan umk penyuluhan tahun setelah proses tahun permanen penyelenggaraan kegiatan selesai materi penyuluhan dilaksanakan pengkaderan tahun setelah proses tahun permanen penilaian kegiatan selesai pengembangan dilaksanakan kerja sama dan jaringan tahun setelah proses tahun permanen lembaga pemerintah kegiatan selesai lembaga non pemerintah dilaksanakan kerja sama internasional dan hubungan antar lembaga tahun setelah kerjasama tahun permanen berakhir dan uk dan uk dan ukm dan uk dan ukm, pengorganisasian, cc. pembinaan, dan pendanaan. bab jra sektor perekonomian pada urusan koperasi dan ukm jra sektor perekonomian pada urusan koperasi dan ukm dan ukm, produksi, peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id pengkajian sumber daya ukm, kerja sama internasional dan hubungan antar lembag dan uk dan ukoperasi dan uk dan uk dan uk dan uk daerah kota salatiga jadwal retensi arsip sektor perekonomian urusan koperasi dan ukm jenis arsip keterangankm kebijakan yang terbargiatan selesaiproses tahun permanen organisasi koperasi kegiatan selesai organisasi ukm dilaksanakan badan hukum koperasi tahun setelah proses tahun permanen ketatausahaan badan hukum koperasi kegiatan selesai evaluasi badan hukum koperasi dilaksanakan mam jenis arsip keterangan penelaahan kasus hukum tahun setelah tahun permanen kasus hukum koperasi kasus perkara mempunyai kasus hukum ukm kekuatan hukum tetap peraturan perundang undangan penyusunan dan evaluasi perundang undangan koperasi tahun sejak peraturan tahun permanen penyusunan peraturan perundang undangan koperasi perundang undangan evaluasi perundang undangan koperasi diundangkan penyusunan dan evaluasi perundang undangan ukm tahun sejak peraturan tahun permanen penyusunan peraturan perundang undangan ukm perundang undangan evaluasi perundang undangan ukm diundangkan dokumentasi peraturan perundang undangan tahun sejak peraturan tahun permanen produk peraturan perundang undangan pusat perundang undangan peraturan daerah diundangkan tata laksana koperasi dan ukm tata laksana koperasi tahun sejak penetapan tahun permanen tata laksana koperasi primer keputusan yang terbaru tata laksana koperasi sekunder tata laksana usaha kecil dan menengah tahun sejak penetapan tahun permanen tata laksana usaha kecil keputusan yang terbaru tata laksana usaha menengah klasifikasi koperasi dan ukm tahun sejak penetapan tahun permanen klasifikasi koperasi keputusan yang terbaru klasifikasi ukm keanggotaan koperasi partisipasi usaha dan permodalan tahun sejak penetapan tahun permanen partisipasi usaha keputusan yang terbaru partisipasi permodalan mam jenis arsip keterangan partisipasi pengawasan tahun sejak penetapan tahun permanen rapat anggota keputusan yang terbaru pengawasan pengembangan anggota tahun setelah proses tahun musnah kaderisasi kegiatkegiatan tahun permanen akuntabilitas dipertanggungjawabkan akuntansi dan audit diaudit monitoring dan evaluasi monitoring tahun setelah proses tahun musnah kegiatan selesai dilaksanakan evaluasi tahun setelah proses tahun permanen kegiatan selesai dilaksanakan produksi industri kerajinan dan pertambangan industri tahun setelah proses tahun musnah sandang kegiatan selesai pangan dan aneka dilaksanakan kerajinan tahun setelah proses tahun musnah logam kegiatan selesai non logam dilaksanakan
jdih.salatiga.go.id par salinan parawali kota salatiga nomor tahun tentangketentuan dalamdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sistematika perubahan rkd disusun sebagai berikut: bab pendahuluan, bab evaluasi hasil rkd sampai dengan triwulan ii: bab iii kerangka ekonomidaa wali kota salatiga provinsi jawa tengah peraturan wali kota salatiga nomor tahun tentang percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadugurangi beban dan memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup yang layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, perlu penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi dan terpadu antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan segenap elemen masyarakatacuan operasional dalam percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpaduategi percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpaducepatan penanggulangan kemiskinanrcepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu kota salatignanggulangan kemiskinan berbasis terpadurcepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu adalah rencana percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu daerah yang selanjutnya digunakan sebagaiperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id. data terpadu kesejahteraan sosial,aksud ditetapkannya peraturan wali kota ini adalah untuk: sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu berdasarkan kondisi daerah, dan peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id membangun koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. tujuan ditetapkannya peraturan wali kota ini adalah untuk: menjamin perlindungan dan pemenuhan hak hak dasar penduduk miskin, tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin daerah, cc. tercapainya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin daerah, tercapainya penurunan jumlah pengangguran, dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu. bab kebijakan, strategi, dan program wali kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu daerah. wali kota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada berwenang menetapkan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu daerah melalui: strategi, dan program. strategi percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu sebagaimana dimaksud dalam hurufrcepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu. program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu sebagaimana dimaksud dalam hurufperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id masyarakat miskin, termasuk program dengan dana kelurahan. sasaran penerima manfaat program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan. bab iii rkd strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu sebagaimana dimaksud dalam dan dijabarkan dalam bentuk rkd.menjadi bagian dari dokumen rpm. rkd sebagaimana dimaksud dalam dijabarkan dalam bentuk rencana aksi tahunabab kpk kota wali kota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu membentuk kpk kota dengan keputusan wali kota. kpk kota sebagaimana dimaksud dalam berrcepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu daerah. pelaksanaan tugas kpk kota sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. kpk kotatahunanpercepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu, peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id fasilitasi pengembangan kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadurcepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu, pengelolaan pengaduan masyarakat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota. susunan keanggotaan kpk kota sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: penanggungjawab wali kota, ketua wakil wali kota: wakil ketua sekretaris daerah: sekretaris kepala perangkat daerah kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan, wakil sekretaris kepala perangkat daerah kota yang membidangi urusan sosial, kepala perangkat daerah kota yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, kepala perangkat daerah kota yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, kelompok pengelola program:, anggota kepala dan unsur perangkat daerah kotakeanggotaan kpk kotayelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu. untuk membantu pelaksanaan tugas kpk kota sebagaimana dimaksud dalam wali kota membentuk sekretariat kpk kota dengan keputusan wali kota. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id sekretariat kpk kotacc.kota. sekretariat kpk kota sebagaimana dimaksud pada berkedudukan perangkat daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan. sekretariat kpk kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada ketua kpk kota. susunan keanggotaan sekretariat kpk kota sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kepala sekretaris perangkat daerah kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan, wakil kepala kepala bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah kota: cc. anggota kepala bagian bidang dan atau unsur dari perangkat daerah kota yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan, dan unsur dari perangkat daerah kota yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. tata kerja kpk kotakotadimaksud pada dipimpin oleh ketua kpk kota. bab dtk dtk digunakan sebagai acuan dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpaduperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id dtkpengusulan dtk sebagaimana dimaksud dalam dapat berasal dari: rukun tetangga rukun warga, lurah: potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dan atau pendaftaran mandiri kepada kelurahan. pengajuan usulan dtk sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan hasil musyawarah tingkat rukun tetangga rukun warga dengan menggunakan kriteria: fakir, miskin, orang tidak mampu, dan atau kriteria lainnya yang ditetapkan oleh kementerian sosial. hasil musyawarah tingkat rukun tetangga rukun warga sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh lurah melalui camat kepada wali kota melalui dinas sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi. hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri sosial melalui aplikasi seks ng untuk ditetapkan sebagai dtk. tata cara pengusulan, verifikasi, dan validasi serta penetapan dtk sebagaimana dimaksud pada sampai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. dtk dapat dilakukan perubahan. perubahan dtk sebagaimana dimaksud pada meliputi perubahan: substantif:tata cara perubahan dtperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idota. bab vii pembinaan wali kota melakukan pembinaan terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu. pembinaan teknis fungsionalperangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya membidangi penanggulangan kemiskinan. pembinaan teknis kewilayahanlurah dan camat. bab viii pembiayaan pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadulaporan kpk kota menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu kepada wali kota. berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada wali kota melaporkan kepada gubernurangkat daerah yang secara progresif dan signifikan berkontribusi langsung pada pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan terpadu. penghargaan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil penilaian sesuai kriteria dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh kpk kota. penghargaanentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dalam bentuk piagam dan atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan peralihan kpk kota yang sudah terbentuk sebelum peraturan wali kota ini berlaku, dinyatakan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan peraturan wali kota ini. strategi penanggulangan kemiskinan daerah tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya rkd berdasarkanlast,soeharto, adi, syahril dan rekan semarang tanggal pebruari dan laporan evaluasi kinerjyan, last, agung widi istiyanto, s.h.i m.h. pembina tk. nip. peraturan wali kota salatiga nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota salatiga, menimbang bahwaterhitung sejak tanggal april sampai dengan saat ini telah berdampak meningkatnya jumlah korban meninggal dunia, bahwa dalam upaya perlindungan sosial bagi keluarga korban bencana nasional ngalam covid pemerintah kota salatiga telah mengalokasikan anggaran bantuan santunan kematian yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota salatigakotditetapkannya peraturan wali kota ini adalah memberidaerah. tujuan ditetapkannya peraturan wali kota ini adalah terlaksananya upaya perlindungan sosial berupa bantuan santunan kematian bagi keluarga korban bencana nasional ngalam covid daerah. bab pemberian bantuan santunan kematian bagi keluarga korban bencana nasional ngalam covid pemerintah daerah memberikan bantuan santunan kematian bagi keluarga korban bencana nasional ngalam covid daerah. bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk uang untuk setiap korban bencana. teknis pelaksanaan pemberian bantuantunan kematian sebagaimana dimaksud dalamlaksanaan anggaran bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dinas sosial. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id tata cara perencanaan, penganggaran, ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada,\|kriteria pemberian bantuan santunan kematian bagi keluarga korban bencana nasional ngalam covid dengan kriteria: korban bencana adalah penduduk daerah yang meninggal dunia terkonfirmasi covid dan diperuntukan bagi keluarga ahli waris dari korban bencana yang belum mendapatkan bantuan santunan kematian keluarga miskin sqkm) yang disalurkan oleh dinas sosial. data korban bencana tersebut pada angka huruf meliputi: data yang dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika (selaku koordinator bidang data dan informasi satgas covid kota salatiga), sumber data berasal dari dinas kesehatan: dan data telah dilakukan pemadaman nomor induk kependudukan nik) oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. pendataan dan verifikasi berdasarkan data korban bencana tersebut pada huruf angka dinas sosial melakukan pendataan dan verifikasi administrasi meliputi: formulir permohonan oleh keluarga ahli waris yang berada dalam (satu) kartu keluarga kk) dengan korban bencana, dan fotokopi dokumen ktp dan keluarga ahli waris dari keluarga korban bencana. berdasarkan berita acara hasil pendataan dan verifikasi administrasi tersebut pada angka wali kota menetapkan keputusan wali kota tentang penerima bantuan santunan kematian bagi keluarga korban bencana nasional ngalam covid daerah. penyaluran besaran bantuan santunan kematian bagi keluarga korban bencana nasional ngalam covid daerah sebesar rp1. (satu juta rupiah). penyaluran bantuan santunan kematian bagi keluarga korban bencana nasional ngalam covid dilaksanakan oleh dinas sosial yang dituangkan dalam berita acara serah terima. pelaporan dinas sosial menyampaikan laporan pemberian bantuan santunan kematian bagi keluarga korban bencana nasional ngalam covid daerah kepada wali kota, dengan tembusan disampaikan kepada sekretaris daerah, inspektur daerah, kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, dan kepala dinas komunikasi dan informatika. wali kota salatiga, ttd yuliantobagan akun standar bagan akun standar s\|# s\|s k3) rana aja samgat jajar samaran kas kas daerah tinforjaj ofeeaadatam seniman joo2orf kas bendahara penerimaan kas bendahara penerimaan fo1jos\| kas bendahara pengeluaran forjosforf kas bendahara pengeluaran kas bendahara pengeluaran bank kas bendahara pengeluaran tunai raja aaa embassy jojo\| pas dama kapas pada fate for joe \|o1 kas dana kapital pada ftp aanjorp ata heat teen ninja wes sanga penata jenjang estas ata saham investasi dalam saham (o2\|o2\| investasi dalam deposito deposito jangka pendek enjoy menari garam investasi dalam sun eejoaf sos data investasi dalam sbi fellsj watas tam investasi dalam spn fo2jos\| investasi jangka pendek blue jo2jooforf investasi jangka pendek blue (o2\|oo\|o1 investasi jangka pendek blue ana emang aje papan foto1\| piutang pajak kendaraan bermotor pkb) fosjorforf piutang pkb mobil penumpang sedan piutang pkb mobil penumpang sedan pribadi piutang pkb mobil penumpang sedan umum piutang pkb mobil penumpang sedan pemerintah pusat piutang pkb mobil penumpang sedan pemerintah daerah foto1\|lo2\| piutang pkb mobil penumpang jeep piutang pkb mobil penumpang jeep pribadi piutang pkb mobil penumpang jeep umum piutang pkb mobil penumpang jeep pemerintah pusat piutang pkb mobil penumpang jeep pemerintah daerah foto1\|lo2\| piutang pkb mobil penumpang minibus piutang pkb mobil penumpang minibus pribadi piutang pkb mobil penumpang minibus umum piutang pkb mobil penumpang minibus pemerintah pusat piutang pkb mobil penumpang minibus pemerintah daerah fosfor fod\| piutang pkb mobil bus microbes piutang pkb mobil bus microbes pribadi piutang pkb mobil bus microbes umum piutang pkb mobil bus microbes pemerintah pusat piutang pkb mobil bus microbes pemerintah daerahjos jo1foe\| piutang pkb mobil barang beban pick jo1 piutang pkb mobil barang beban pick up pribadi (os \|o1 piutang pkb mobil barang beban pick up umum piutang retribusi penyediaan tempat pelelangan piutang retribusi penyediaan fasilitas lainnya tempat pelelangan foto2\|oa\| piutang retribusi terminal piutang retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum piutang retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha piutang retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya lingkungan terminal goals2\|os\| piutang retribusi tempat khusus parkir piutang retribusi pelayanan tempat khusus parkir jojo2joo\| piutang retribusi tempat penginapan pesanggrahan vila piutang retribusi pelayanan tempat penginapan pesanggrahan vila goals2 for. piutang retribusi rumah potong hewan piutang retribusi pelayanan rumah potong hewan foto2fos\| piutang retribusi pelayanan kepelabuhanan foa\|o2\|os piutang retribusi pelayanan kepelabuhanan foto2\|oo\| piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga foa\|o2\| piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga foto2\|ao\| piutang retribusi penyeberangan air piutang retribusi pelayanan penyeberangan orang piutang retribusi pelayanan penyeberangan barang joao2jain\| piutang retribusi penjualan produksi usaha daerah piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit ternak piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih ikan piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan goals\| piutang retribusi perizinan tertentu foajosforf piutang retribusi izin mendirikan bangunan piutang retribusi izin mendirikan bangunan foto3\|o2\| piutang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkoholtrayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum foa jos faf piutang retribusi izin usaha perikanan piutang retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan piutang retribusi pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan te) k5) sja utang belanja barang pakai habis alat bahan untuk kegiatan kantor suvenir cendera mata utang belanja barang pakai habis alat bahan untuk kegiatan kantor alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya joe fo2 \|o1obat obatan lainnyjoe fo2 jon) utang belanja barang pakai habis natura dan pakan natura joe \|o2\|o1 utang belanja barang pakai habis natura dan pakan pakan utang belanja barang pakai habis natura dan pakan natura dan pakan lainnya utang belanja barang pakai habis persediaan penelitian persediaan penelitian biologi utang belanja barang pakai habis persediaan penelitian persediaan penelitian biologi lainnya utang belanja barang pakai habis persediaan penelitian persediaan penelitian teknologi utang belanja barang pakai habis persediaan penelitian persediaan penelitian lainnya utang belanja barang pakai habis persediaan dalam proses persediaan dalam proses utang belanja barang pakai habis persediaan dalam proses persediaan dalam proses lainnya joe \|o2jo1 utang belanja barang pakai habis makanan dan minuman rapat utang belanja barang pakai habis makanan dan minuman jamuan tamu joe jo2\|o1 utang belanja barang pakai habis penambah daya tahan tubuh utang belanja barang pakai habis makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan utang belanja barang pakai habis makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan utang belanja barang pakai habis makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial utang belanja barang pakai habis makanan dan minuman aktivitas lapangan joe jo2 jon) utang belanja barang pakai habis pakaian dinas kdh dan wkd utang belanja barang pakai habis pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota dprd s\|s joe \|o2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian sipil harian psh) joe \|o2jo1 utang belanja barang pakai habis pakaian sipil lengkap psl) foe\|o2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian dinas harian pdh) joo \|o2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian dinas lapangan pdl) joo \|o2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian sipil resmi psr) joe \|o2jo1\| utang belanja barang pakai habis pakaian dinas upacara pdu) joe jo2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian penyelamatan foe\|o2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian siaga joe jo2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian teknik foe\|o2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian pelatihan kerja \|ofo2 jon utang belanja barang pakai habis pakaian kerja laboratorium joo \|o2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian kerja bengkel foe\|o2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian kopi joe jo2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian adat daerah joe \|o2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian batik tradisional joe jo2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian olahraga foe\|o2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian paskibraka foe\|o2\|o1 utang belanja barang pakai habis pakaian jas safari utang belanja barang tak habis pakai komponen komponen jembatan baja utang belanja barang tak habis pakai komponen komponen jembatan patokan utang belanja barang tak habis pakai komponen komponen peralatan utang belanja barang tak habis pakai komponen komponen rambu rambu joe \|o2jo1 utang belanja barang tak habis pakai komponen attachment utang belanja barang tak habis pakai komponen komponen lainnya utang belanja barang tak habis pakai pipa pipa air besi tuang dci) utang belanja barang tak habis pakai pipa pipa asbes semen acp) joe jo2\|o1 utang belanja barang tak habis pakai pipa pipa baja joe fo2jo1) utang belanja barang tak habis pakai pipa pipa beton patokan joe \|o2\|o1\| utang belanja barang tak habis pakai pipa pipa fiber glass utang belanja barang tak habis pakai pipa pipa plastik pvc (upc) foe\|o2\|o1 utang belanja barang tak habis pakai pipa pipa lainnya utang belanja barang bekas dipakai komponen bekas dan pipa bekas komponen bekas utang belanja barang bekas dipakai komponen bekas dan pipa bekas pipa bekas utang belanja barang bekas dipakai komponen bekas dan pipa bekas komponen bekas dan pipa bekas lainnya s\|s joe jo2\|o1 utang belanja bahan material bahan baku bangunan foe\|o2\|o1 utang belanja bahan material bahan bibit tanaman joe jo2\|o1 utang belanja bahan material bibit ternak foe\|o2\|o1 utang belanja bahan material bahan obat obatan foe\|o2\|o1 utang belanja bahan material bahan kimia joe jo2\|o1 utang belanja bahan material bahan laboratorium utang belanja bahan material bahan dan pangan digunakan untuk mencatat utang belanja joe \|o2\|o1 utang belanja bahan material bahan makanan ternak binatang foe\|o2\|o1 utang belanja bahan material bahan percontohan tang belanja an material ban kendaraan dinas operasional \|o2 oxo4 utang belanja bahan material ban end dinas operasional utang belanja bahan material ban kendaraan dinas operasional khusus utang belanja bahan material ban sepeda motor dinas operasional joe jo2\|o1 utang belanja bahan material ban alat alat berat joe fo2 \|o1 utang belanja bahan material aki kendaraan dinas operasional utang belanja bahan material aki sepeda motor dinas operasional joe jo2\|o1 utang belanja bahan material aki alat alat berat o111 utang belanja bahan material suku cadang kendaraan dinas operasional utang belanja bahan material suku cadang kendaraan dinas operasional khusus utang belanja bahan material suku cadang sepeda motor dinas operasional foe\|o2\|o1 utang belanja bahan material suku cadang alat alat berat utang belanja bahan material suku cadang transportasi laut dan sungai foe\|o2\|o1 utang belanja bahan material bbm kendaraan dinas operasional utang belanja bahan material bbm kendaraan dinas operasional khusus utang belanja bahan material bbm sepeda motor dinas operasional joe \|o2\|o1 utang belanja bahan material bbm alat alat berat genset foe\|o2jo1 utang belanja bahan material bbm transportasi laut dan sungai foe\|o2\|o1 utang belanja bahan material bbg kendaraan bermotor utang belanja bahan material suku cadang alat alat teknologi informasi dan komunikasi utang belanja bahan material aki kendaraan dinas operasional khusus jos \|o2\|o1 utang belanja bahan material papan nama kepemilikan aset joe jo2\|o1 utang belanja cetak penggandaan cetak foe\|o2\|o1 utang belanja cetak penggandaan penggandaan ke) utang belanja jasa kantor jasa pengelolaan bmd yang tidak menghasilkan pendapatan utang belanja jasa kantor jasa pengelolaan bmd yang menghasilkan pendapatan utang belanja jasa kantor honorarium narasumber atau membahas, moderator, pembawa acara, dan panitia utang belanja jasa kantor honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan utang belanja jasa kantor honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan berbicara utang belanja jasa kantor honorarium penyuluhan atau pendampingan joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor honorarium rohaniwanoe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor honorarium penyelenggara ujian utang belanja jasa kantor honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota utang belanja jasa kantor honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan utang belanja jasa kantor honorarium tim anggaran pemerintah daerah joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga pendidikan foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga kesehatan joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga laboratorium utang belanja jasa kantor jasa tenagautang belanja jasa kantor jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga penanganan bencana fee fo2jo2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga penanganan sosial joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga sumber daya air joo \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga perhubungan utang belanja jasa kantor jasa tenaga teknis pertanian dan pangan joe \|o2\|o2\| utang belanja jasa kantor jasa tenaga arsip dan perpustakaan (ai fo2 \|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga kesenian dan kebudayaan foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga administrasi joe \|o2\| utang belanja jasa kantor jasa tenaga operator komputer joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga pelayanan umum foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga ahli joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga kebersihan foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga keamanan s\|s s\|s joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga caraka foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga supir joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga juru masak utang belanja jasa kantor jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa audit surveillance iso joe \|o2\|o2\| utang belanja jasa kantor jasa juri perlombaan pertandingan foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tata rias (oo fo2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga informasi dan teknologi foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa tenaga operator tiket utang belanja jasa kantor jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik joe \|o2 utang belanja jasa kantor jasa pelaksanaan transaksi keuangan joo \|o2jo2\| utang belanja jasa kantor jasa penulisan dan penerjemahan foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa pelayanan perpustakaan joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa pelayanan kearsipan utang belanja jasa kantor jasa konversi aplikasi sistem informasi joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa penyelenggaraan acara foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa kontribusi asosiasi utang belanja jasa kantor jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa kalibrasi joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa pengolahan sampah utang belanja jasa kantor jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa pengukuran tanah foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa jalan tol utang belanja jasa kantor jasa iklan reklame, film, dan pemotretan jos \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa pemindahan benda bersejarah joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa operator kapal foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor jasa penyelaman foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor tagihan telepon joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor tagihan air foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor tagihan listrik utang belanja jasa kantor langganan jurnal surat kabar majalah utang belanja jasa kantor kawat faksimili internet berlangganan foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor paket pengiriman foe\|o2\|o2 utang belanja jasa kantor penambahan daya joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor registrasi keanggotaan s\|s s\|s joe \|o2jo2 utang belanja jasa kantor pembayaran pajak, bea, dan perizinan joo2jo2\| utang belanja jasa kantor rekening penerangan jalan umum joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor pengolahan air limbah utang belanja jasa kantor ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor lembur utang belanja jasa kantor denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan joe \|o2\|o2 utang belanja jasa kantor medical check utang belanja iuran jaminan asuransi lurah jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa utang belanja iuran jaminan asuransi kontribusi jaminan kesehatan pbi utang belanja iuran jaminan asuransi iuran jaminan kesehatan bagi peserta ppu dan kelas utang belanja iuran jaminan asuransi bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta ppu dan kelas utang belanja iuran jaminan asuransi iuran jaminan kesehatan bagi non asn utang belanja iuran jaminan asuransi lurah jaminan kecelakaan kerja bagi non asn utang belanja iuran jaminan asuransi iuran jaminan kematian bagi non asn utang belanja iuran jaminan asuransi asuransi barang milik daerah utang belanja sewa tanah sewa tanah bangunan perumahan gedung tempat tinggal utang belanja sewa tanah sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan perusahaan joe \|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah untuk bangunan industri utang belanja sewa tanah sewa tanah untuk bangunan tempat kerja utang belanja sewa tanah sewa tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga utang belanja sewa tanah sewa tanah untuk bangunan tempat ibadah foe\|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah persil lainnya joe \|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah basah foe\|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah kering joe \|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah perkebunan foe\|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah hutan joe \|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah tandus utang belanja sewa tanah sewa tanah padang alang alang rumput joe \|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah pertanian joe \|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah pertambangan s\|s joe \|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah non persil lainnya foe\|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah lapangan olahraga joe \|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah lapangan parkir utang belanja sewa tanah sewa tanah lapangan penimbunan barang utang belanja sewa tanah sewa tanah lapangan pemancar dan studio alam utang belanja sewa tanah sewa tanah lapangan pengujian pengolahan foe\|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah lapangan terbang foe\|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah untuk jalan joo2jo2\| utang belanja sewa tanah sewa tanah untuk bangunan air joe \|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah untuk bangunan instalasi joe \|o2\| utang belanja sewa tanah sewa tanah untuk bangunan jaringan utang belanja sewa tanah sewa tanah untuk bangunan bersejarah joe \|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah untuk makam foe\|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah untuk taman joe \|o2\|o2 o111 utang belanja sewa tanah sewa tanah untuk latihan joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa tanah sewa tanah daerah pertahanan foe\|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah lapangan pbb joe \|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa tanah kampung foe\|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa emplasemen joe \|o2\|o2 utang belanja sewa tanah sewa lapangan lainnya foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa tractor foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa grader joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa excavator foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa pile driver joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa hler joo \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa asphalt equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa computing equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa aggregate and concrete equipment foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa loader joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengangkat fo2jo2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa mesin proses utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat besar darat lainnya joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa dredger joe \|o2jo2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa floating excavator joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa amphibi dredger foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kapal tarik ke) joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa mesin proses apung utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat besar apung lainnya joe o2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat penarik foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa feeder joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa compressor utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa electric generating set foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa pompa foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa mesin bor utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa unit pemeliharaan lapangan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengolahan air kotor utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa pembangkit uap air panas steam generator utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa air port maintenance equipment alat bantu penerbangan joe jo2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa mesin tato utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perlengkapan kebakaran hutan joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan selam utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan sar mountenering foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan intelijen joe \|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat bantu lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kendaraan dinas bermotor perorangan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kendaraan bermotor penumpang utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kendaraan bermotor angkutan barang utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kendaraan bermotor beroda dua utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kendaraan bermotor beroda tiga utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kendaraan bermotor khusus joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kendaraan tempur utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan kereta rel utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan darat bermotor lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kendaraan tak bermotor angkutan barang utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kendaraan tak bermotor penumpang \|o s\|s ke) k5) s\|# utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan kereta rel tak bermotor utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan darat tak bermotor lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan apung bermotor untuk barang utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan apung bermotor khusus utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan apung bermotor militer utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan apung bermotor lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk barang utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan apung tak bermotor khusus utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kapal terbang utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat angkutan bermotor udara lainnyautang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perkakas bengkel listrik utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perkakas bengkel service utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perkakas pengangkat bermesin utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perkakas bengkel kayu utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perkakas bengkel khusus (oo \|o2jo2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan las jo2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perkakas pabrik utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat bengkel bermesin lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perkakas bengkel konstruksi logam utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perkakas bengkel listrik gereja\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perkakas bengkel service salsa o188 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perkakas pengangkat utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perkakas standard standard tools) utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perkakas khusus special tools) utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perkakas bengkel kerja utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan tukang besiukur, gip dan meeting utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan bengkel khusus pemadam utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat bengkel tak bermesin lainnya joe jo2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat ukur universal utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat ukur tes inteligensi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat ukur tes alat kepribadian utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat ukur tes klinis lain joe \|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kalibrasi doo fo2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa oscilloscope joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa universal tester utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat ukur pembanding joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat ukur lain lain utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat timbangan biara utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa anak timbangan biara joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa takaran kering utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa takaran bahan bangunan joe jo2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa takaran lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat penguji kendaraan bermotor foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa specific set utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengukur keadaan alam te) k5) sja fotos\|os\| piutang retribusi pengendalian lalu lintas piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu piutang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita) piutang retribusi pemberian perpanjangan ita kepada pemberi kerja tenaga kerja asing jos poo piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkjoel too piutang lain lain pad yang sah foto1\| piutang hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan joeforforf piutang hasil penjualan tanah s\|s utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengukur penglihatan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat ukur instrument workshop \|oe\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat ukur lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengolahan tanah dan tanaman utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pemeliharaan tanaman ikan ternak foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat panen utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat penyimpan hasil percobaan pertanian utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium pertanian joo2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat processing jos \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pasca panen utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat produksi perikanan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat alat peternakan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengolahan lainnya joe \|o2jo2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa mesin ketik utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa mesin hitung mesin jumlah utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat reproduksi penggandaan) utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat penyimpan perlengkapan kantor joo \|o2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kantor lainnya foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa mebel utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengukur waktu joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pembersih jos \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pendingin joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat dapur utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat rumah tangga lainnya home use) utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pemadam kebakaran \|oe\|o2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa meja kerja pejabat joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa meja rapat pejabat joe fo2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kursi kerja pejabat joe \|o2 \|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kursi rapat pejabat lala utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa kursi tamu ruangan pejabat utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa lemari dan arsip pejabat utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan studio audio utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan studio video dan film utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan studio gambar joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan cetak utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan studio pemetaan peralatan ukur tanah joe \|o2\|o2\|joe jo2jo2joe \|o2\|o2sejajar utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan antena mf mw \|o lala o271joo \|o2joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa feeder joe \|o2\|o2jejeran4hf doo fo2jo2\|ke) kelapa:mf4hf utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan antena pemancar dan penerima vhf utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan antena pemancar dan penerima uhf utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan antena pemancar dan penerima shfutang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan perlengkapan radio foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa sumber tenaga utang belanja sewa peralatan dan mesin sewutang belanja sewa peralatan dan mesin sewa very high frequency omni range vor) utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa distance measuring equipment dme) foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa radar utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengatur telekomunikasi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan komunikasi untuk dokumentasi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan komunikasi navigasi lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran umum utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran gigi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran keluarga berencana \|o te) k3) sja utang belanja sewa peralatan dan mesin sewutang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran tht utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran mata utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran bagian penyakit dalam utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran kamar jenazah mortar utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran anak utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran poliklinik utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kesehatan rehabilitasi medis utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran neurologi saraf) utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran jantung utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran radiodiagnostic utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran patologi anatomy utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran transfusi darah utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran radioterapi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran nuklir utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran kulit dan kelamin utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran gawat darurat utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran jiwa utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran bedah ortopedi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran icu utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran iccu utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran bedah jantung utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran traditional medicine utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran anestesi ku. s\|o ke) sja utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kedokteran lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kesehatan matra laut utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kesehatan matra udara utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kesehatan kepolisian utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kesehatan olahraga utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kesehatan umum lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium kimia air teknik penyehatan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium hidrokimia utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium model hidrolika utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium batuan geologi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium bahan bangunan konstruksi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium aspal, cat, dan kimia utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium mekanika tanah dan batuan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium cocok tanam utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium logam, mesin, dan listrik utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium umum utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium mikrobiologi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium kimia utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium patologi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium imunologi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium hematologi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium film utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium makanan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium farmasi ku. s\|o ke) sja utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium fisika utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium hidrodinamika utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium klimatologi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium proses peleburan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium pasir utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium proses pembuatan cekatan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium pembuatan pola utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium metalografi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium proses pengelasan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium uji proses pengelasan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium proses pembuatan logam utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium metrologi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium pelapisan logam utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium proses pengolahan panas utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium proses teknologi tekstil utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium uji tekstiluji kulit, karet, dan plastik utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium uji keramik utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium proses teknologi selulosa utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium pertanian utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium elektronika dan daya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewke) pa. te) k5) sja utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium oseanografi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium lingkungan perairan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium biologi perairan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium biologi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium geofisika utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium tambang utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium proses teknik kimia utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium proses industri utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium kesehatan kerja utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa laboratorium kearsipan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa laboratorium hematologi dan urinalisispendidikan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium teknologi proses enzim utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium teknik pantai utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium sumber daya dan energi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium populasi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengukur gelombang utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa unit alat laboratorium lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa analytical instrument utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa instrument probe sensor utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa general laboratory tool utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa glassware plastic stensil utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa laboratory safety equipment te) k5) sja utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: bahasa indonesia utang belanja sewa peralatan dan mesin sewautang belanja sewa peralatan dan mesin sewutang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: ipa atas utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: ips utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat peraga praktik sekolah bidang studi: agama utang belanja sewa peralatan dan mesin sewaalat peraga praktik sekolah bidangtuna paksa, dan tuna rungu) utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat peraga kejuruan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat peraga paud tk utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat peraga praktik sekolah lainnya joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa radiation detector utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa modular counting and scientific electronic utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa assembly counting system joo2jo2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa recorder display utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa system power supply utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa measuring testing device joe \|o2jo2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa opt electronics foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa accelerator utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa reactor experimental system sja o449 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium fisika nuklir elektronika lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat ukur fisika kesehatan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kesehatan kerja utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa proteksi lingkungan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa meteorological equipment joe fo2fo2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa sumber radiasi utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat proteksi radiasi proteksi lingkungan lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa radiation application equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa non destructive test ndt) device joe jo2\|o2\|kualitas air dan tanah utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium kualitas udara utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium kebisingan dan getaran utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa laboratorium lingkungan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium penunjang utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium lingkungan hidup lainnya joo2jo2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa towing carriage utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa wave generator and absorber utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa data acquisition and analyzing system joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa citation tunnel joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa overhead cranes joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan umum utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa pemesanan: model ship workshop utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa pemesanan: propeller model workshop utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa pemesanan: mechanical workshop utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa pemesanan: precision mechanical workshop s\|s piutang hasil penjualan tanah foejorfo2\| piutang hasil penjualan peralatan dan mesin joe jo1\|o2 piutang hasil penjualan alat besar (oo \|o1\|o2 piutang hasil penjualan alat angkutan (oo \|o1\|o2 piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur joe jo1\|o2 piutang hasil penjualan alat pertanian (oo \|o1\|o2 piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga joe \|o1 piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar joe jo1\|o2 piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan (oo \|o1\|o2 piutang hasil penjualan alat laboratorium joe jo1\|o2 piutang hasil penjualan komputer (oo \|o1\|o2 piutang hasil penjualan alat eksplorasi (oo \|o1\|o2 piutang hasil penjualan alat pengeboran joe \|jor\|o2\| piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian foto1\|o2 piutang hasil penjualan alat bantu eksplorasi piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja (oo \|o1\|o2 piutang hasil penjualan alat peraga joe jo1\|o2 piutang hasil penjualan peralatan proses produksi (oo \|o1\|o2 piutang hasil penjualan rambu rambu joe jo1\|o2 piutang hasil penjualan peralatan olahraga foejorfosf piutang hasil penjualan gedung dan bangunan foe \|o3 piutang hasil penjualan bangunan gedung joo for piutang hasil penjualan monumen joe for \|o3 piutang hasil penjualan bangunan menara foe \|o3 piutang hasil penjualan tugu titik kontrol pasti foejorfodf piutang hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi \|oe\|o1 piutang hasil penjualan jalan dan jembatan joo for piutang hasil penjualan bangunan air joe \|o1 piutang hasil penjualan instalasi \|o1\|od piutang hasil penjualan jaringan foejorfosf piutang hasil penjualan aset tetap lainnya joe jor jos piutang hasil penjualan bahan perpustakaan piutang hasil penjualan barang bercorak kesenian kebudayaan olahraga joe jo1\|os piutang hasil penjualan hewan (oo for piutang hasil penjualan biota perairan joe jo1\|os piutang hasil penjualan tanaman (oo for piutang hasil penjualan barang koleksi non budaya foto1 piutang hasil penjualan aset tetap dalam renovasi foto1foe\| piutang hasil penjualan aset lainnya joe \|o1 piutang hasil penjualan aset lainnya aset tidak berwujud (oo \|o1 piutang hasil penjualan aset lainnya aset lain lain s\|s sja o476 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa pemesanan: painting shop utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa pemesanan: ship model preparation shop utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa pemesanan: electrical workshop joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa mob utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa photo and film equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan laboratorium hidrodinamika lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedis utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium standar dan kalibrator utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium listrik dan mekanik utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium tekanan dan suhu utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium matius utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat laboratorium uji perangkatnya joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa komputer jaringan joe \|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa personal computer utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa komputer unit lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan mainframe utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan mini computer utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan personal computer joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan jaringan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan komputer lainnya joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa optik joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa ukur instrumen s\|s sja utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat eksplorasi topografi lainnya foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa mekanik joe \|o2jo2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa elektronik electric foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa manual utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat eksplorasi geofisika lainnya joo \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa bor mesin tumbuk joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa bor mesin putar utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengeboran mesin lainnya joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa bangka foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa antek foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa putar joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan bantu utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengeboran non mesin lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan sumur minyak joe jo2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa sumur pemboran joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa sumur lainnya joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa rig joe fo2fo2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa produksi lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengolahan minyak joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengolahan air utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengolahan steam jejaka\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pengolahan wax utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa pengolahan dan pemurnian lainnya joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa mekanik foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa elektrik utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat bantu eksplorasi lainnya joe \|o2jo2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa perawatan sumur foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa tes unit utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat bantu produksi lainnya foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa radiasi joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa suara utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat deteksi lainnya joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa baju pengaman s\|s sja joe o2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa masker foe\|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa topi kerja fo2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa sabuk pengaman joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa sepatu lapangan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pelindung lainnya joo \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat penolong utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat pendukung pencarian jejaka\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kerja bawah air joe fo2jo2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat sar lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan fasilitas komunikasi penerbangan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan fasilitas bantu pendaratan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan fasilitas listrik bandar udara utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat ukur peralatan faslektrik utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat kerja penerbangan lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat peraga pelatihan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat peraga percontohan utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa liquid liquid contractor equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa solid solid mixing equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa solid solid screening equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa solid solid classifier utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa solid liquid mixing equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa solid liquid crystallization equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa ion exchange abortion equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa teaching equipment te) k5) sja utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa gravity sedimentation equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa solid liquid filtering equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa centrifugal for solid liquid utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa liquid from solid spelling express) equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa gas solid drying equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa gas solid fluidised bed equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa gas solid separation equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa gas liquid distillation equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa gas liquid separation equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa isotope separation equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa transport and storage equipment for liquid utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa solid material handling equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa size reduction size enlargement equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa heat generating equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa heat transfer equipment fo2 \|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa mechanical process utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa chemical reaction equipment utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa unit peralatan proses produksi lainnya jee utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa rambu bersuara utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa rambu tidak bersuara utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa rambu rambu lalu lintas darat lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa runway threshold light utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa visual approach slope indicator rasi) joe fo2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa approach light utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa runway identification light rels) joe \|o2\|o2 utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa signal te) k5) joe \|o2jo2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa flood lights utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa rambu rambu lalu lintas udara lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa rambu rambu lalu lintas laut utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa rambu rambu lalu lintas laut lainnya utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan olahraga atletik utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan permainan fo2\|o2\| utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan senam utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan olahraga air utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan olahraga udara utang belanja sewa peralatan dan mesin sewa peralatan olahraga lainnya utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung kantor utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gudang utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung untuk bengkel hanggar utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung instalasi utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung laboratorium utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan kesehatan joe \|o2\|o2 belanja modal bangunan oseanarium observatorium utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung tempat ibadah utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung tempat pertemuan utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung tempat pendidikan utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung tempat olahraga utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung pertokoan koperasi pasar utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung untuk pos jaga utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung garasi pool utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung pemotong hewan utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung perpustakaan kelapa: o642 utang belanja sewa gedung dan bangunan sewautang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan pengujian kelaikan utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung lembaga pemasyarakatan utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan rumah tahanan utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung krematorium utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan pembakaran bangkai hewan utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan tempat persidangan utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan terbuka utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan penampung sekam utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan tempat pelelangan ikan tpi) utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan industri utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan peternakan perikanbangunan peralatan geofisika utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan fasilitas umum joe \|o2\| utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan parkir utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung pabrik utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan stasiun bus foe\|o2\|o2 utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa tamiii utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa mess wisma bungalow tempat peristirahatan joe \|o2\|o2 utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa asrama s\|s joe \|o2\|o2 utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa hotel foe\|o2\|o2 utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa motel utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa flat rumah susun utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa rumah negara dalam proses penggolongan foe\|o2\|o2 utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa panti asuhan joe \|o2\|o2 utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa apartemen utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa rumah tidak bersusun utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya joe \|o2\|o2 utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa candi foe\|o2\|o2 utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa tugu utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan peninggalan utang belanja sewa gedung dan bangunan sewutang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan peramban penerangan pantai utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan menara telekomunikasi utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan menara pengawas utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa bangunan menara peramban lainnya utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa tugu tanda batas administrasi utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa tugu tanda jaring kontrol geodesi utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa pilar tugu tanda lainnya foe\|o2\|o2 utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa pagar utang belanja sewa gedung dan bangunan sewa tugu tanda batas lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jalan nasional utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jalan provinsi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jalan kabupaten joe \|o2 \|o2 utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jalan kota jo2 utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jalan desa joe \|o2 \|o2 utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jalan tol ke) pa. te) k5) sja utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jalan kereta api utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa landasan pacu pesawat terbang utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jalan khusus utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jalan lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jembatan pada jalan nasional utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jembatan pada jalan provinsi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jembatan pada jalan kabupaten utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jembatan pada jalan kota utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jembatan pada jalan desa utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jembatan pada jalan tol utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasiutang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jembatan pada jalan khusus utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jembatan penyeberangan utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jembatan labuh sandar pada terminal o711 utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jembatan pengukur utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jembatan lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan waduk irigasi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pengambilan irigasi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pembawa irigasi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pembuang irigasi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pengaman irigasi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pelengkap irigasi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan sawah irigasi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan air irigasi lainnya ke) pa. te) k5) sja utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan waduk pasang surut utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pengambilan pasang surut utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pembawa pasang surut utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa saluran pembuang pasang surut utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pengaman pasang surut utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pelengkap pasang surut utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan sawah pasang surut utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pengairan pasang surut lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan waduk pengembangan rawa utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pengambilan pengembangan rawa utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pembawa pengembangan rawa utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pembuang pengembangan rawa utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pengaman pengembangan rawa utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pelengkap pengembangan rawa utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan sawah pengembangan rawabilan pengaman sungai pantai utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pembawa pengaman sungai pantai utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasiutang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasike) pa. te) k5) sja utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pengambilanan pengembangan sumber air utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pelengkapwaduk air bersih air baku utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pengambilan air bersih air baku utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pembawa air bersih air baku utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pembuang air bersih air baku utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pelengkap air bersih air baku utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan air bersih air baku lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pembawa air kotor utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan waduk air kotor utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pembuang air kotor utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pengaman air kotor utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan pelengkap air kotor utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan air kotor lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi air permukaan utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi air sumber mata air utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi air tanah dalam utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi air tanah dangkal utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi air bersih air baku lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi air buangan domestik oo\| ke) alas piutang hasil selisih lebih tukar menukar bmd yang tidak dipisahkan foto2\|or\| piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah (oo \|o2\|o1 piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah logo2lo2\|l piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin (oo \|o2\|o2 piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar joe \|o2\|o2 piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur joe \|o2\|o2 piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan joe \|o2j\|o2 piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium (oo \|o2\|o2 piutang hasil selisih lebih tukar menukar komputer joe \|o2\|o2 piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi joo \|o2 \|o2 piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian joe \|o2\|o2 piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi \|oe \|o2\| piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja joo \|o2\|o2 piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses produksi (oo \|o2\|o2 piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu rambu joe fjo2\|o2\| piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga joe\|o2\|o8\| piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung joo \|o2\|o3 piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung joe \|o2\|os3 piutang hasil selisih lebih tukar menukar monumen joe \|o2 \|o3\| piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara piutang hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol pasti piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan, dan irigasi oja \|oo\|o2 joe piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan joe \|o2\| hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air (oo \|o2 piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi joe \|o2\| piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan joe\|o2\|o5\| piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya joe \|o2\|os piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian kebudayaan olahraga ku. le) ke) sja utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi air buangan industri utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi air buangan pertanian utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi air kotor lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi pengolahan sampah organik utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi pengolahan sampah non organik utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa bangunan penampung sampahngolahan bahan bangunan perintis utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi pengolahan bahan bangunan terapan utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi pengolahan bahan bangunan lainnyatenaga uap pltu) utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasutang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi plt)lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi gardu listrik induk utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi gardu listrik distribusi ku. le) ke) sja utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi pusat pengatur listrik utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi gardu listrik lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi pertahanan darat utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi pertahanan lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi gardu gas utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi jaringan pipa gas utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi pengolahan gas utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi gas lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi pengaman penangkal petir utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi reaktor nuklir utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi pengolahan limbah radioaktif utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi pengaman lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa instalasi lain utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan pembawa utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan induk distribusi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan cabang distribusi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan sambungan rumah utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan air minum lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan transmisi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan distribusi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan listrik lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan telepon atas tanah utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan telepon bawah tanah utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan telepon dalam air utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan dengan media udara s\|s utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan telepon lainnya utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan pipa gas transmisi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan pipa distribusi utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan pipa dinas utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan bbm utang belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sewa jaringan gas lainnya joe \|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa buku umum jos \|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa buku filsafat joe \|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa buku agama joe fo2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa buku ilmu sosial (oo \|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa buku ilmu bahasa utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa buku matematika dan pengetahuan alam utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa buku ilmu pengetahuan praktis utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa buku arsitektur, kesenian, dan olahraga utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa buku geografi, biografi, dan sejarah foe\|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa serial jos \|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa buku laporan utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa bahan perpustakaan tercetak lainnya foe\|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa audio visual utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa bentuk mikro microformat) utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa terekam dan bentuk mikro lainnya joe \|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa bahan kartografi utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa naskah manuskrip) asli joe o2\|o2\| utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa lukisan dan ukiran utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa kartografi, naskah, dan lukisan lainnya foe\|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa karya musik joe fo2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa musik lainnya utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa karya grafika graphic material) utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa karya grafika graphic material) lainnya s\|s utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa three dimensional artifacts and realita utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa three dimensional artifacts and realita lainnya foe\|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa tarscalt joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa tarscalt lainnya foe\|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa alat musik joe \|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa lukisan joe fo2\|o2\| utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa alat peraga kesenian utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa barang bercorak kesenian lainnya foe\|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewjoe \|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa barang kerajinan utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa alat bercorak kebudayaan lainnya utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa tanda penghargaan bidang olahraga utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa tanda penghargaan bidang lainnya joe \|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa hewan pengaman \|ofo2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa hewan pengangkut utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa hewan kebun binatang utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa hewan piaraan lainnya (oe\|o2\|o2\| utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa ternak potong joe \|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa ternak perah joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa ternak unggas joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa ternak lainnya joe \|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa hewan lainnya (oo \|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa ikan budidayautang belanja sewa aset tetap lainnya sewa coelenterata budidaya ubur ubur dan sebangsanya) utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa echinodermata budidaya teripang, bulu babi dan sebangsanya) utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa amphibia budidaya kodok dan sebangsanya) utang belanja sewa aset tetap lainnya sewamammalia budidaya paus, lumba lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) ke) :\|$ utang belanja sewa aset tetap lainnya sewabudidaya biota perairan lainnya foe\|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa tanaman joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa hewan koleksi utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa biota perairan koleksi joe \|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa tanaman koleksi (oo \|o2\| utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa mikroba koleksi joe \|o2\|o2\| utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa batuan koleksi foe\|o2\|o2 utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa fosil utang belanja sewa aset tetap lainnya sewa barang koleksi non budaya lainnya utang belanja jasa konsultansi konstruksi jasa konsultansi perencanaan arsitektur jasa nasihat dan prutang belanja jasa konsultansi konstruksi jasa konsultansi perencanaan arsitektur jasa desain interior utang belanja jasa konsultansi konstruksi jasalainnya ke) te) k3) sjutang belanja jasa konsultansi konstruksi jasa konsultansi perencanaan penataan ruang pengembangan pemanfaatan ruangpengawasan penataan ruang utang belanja jasa konsultansi konstruksi jasa konsultansi spesialis jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisikapembuatan peta utang belanja jasa konsultansi konstruksi jasa konsultansi spesialis jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnianinspeksi teknikal utang belanja jasa konstruksi jasa konsultansi lainnya jasa konsultansi lingkunganke) te) k3) sjutang belanja jasa konstruksi jasa konsultansitransportasibidang pertambangan dan energi utang belanja jasa konsultansi non konstruksi jasa konsultansi berorientasi bidang keuangan utang belanja jasa konsultansi non konstruksi jasa konsultansi berorientasi bidang pendidikan utang belanja jasa konsultansi non konstruksi jasa konsultansi berorientasi bidang kesehatan utang belanja jasa konsultansi non konstruksi jasa konsultansi berorientasi bidang kependudukanlayanan jasa studi penelitian dan bantuan teknik utang belanja jasa konsultansi non konstruksi jasa konsultansi berorientasi layananjasa khususdestinasiindustri pariwisata ke) te) k3) sjpemasaranelitiransports\|s te) k5) sjawasan belanja jasa ketersediaan layanan availabilitybelanja jasa ketersediaan layanan availability payment) infrastruktur lembaga pemasyarakatsejajar utang belanja beasiswa pendidikan pns beasiswa tugas belajar utang belanja beasiswa pendidikan pns beasiswa tugas belajar jejeran utang belanja beasiswa pendidikan pns beasiswa tugas belajar utang belanja kursus pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan kursus singkat pelatihan utangutang belanja kursus pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis utang belanja kursus pelatihan, sosialisasi,ke) pa. te) k5) sjaokoair tanah) joe jo2\|os piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan foe\|o2 piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan foto2\|os piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanaman piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap dalam renovasi foto2\|oef piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya aset tidak berwujud piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya aset lain lain \|oe\|o3\| piutang hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan fee fan jon petani hasi sewa (oo jos \|o1 piutang hasil sewa bmd lolos\|o2\| piutang hasil kerja sama pemanfaatan bmd joe jos \|o2 piutang hasil kerja sama pemanfaatan bmd foelosfosf piutang hasil dari bangun guna serah jos piutang hasil dari bangun guna serah foejosfoa\| piutang hasil dari bangun serah guna joe jos piutang hasil dari bangun serah guna joofosfos\| piutang hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur (oo jos \|os piutang hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur foejoa\| piutang hasil kerja sama daerah foojoaforf piutang hasil kerja sama daerah joe joa jon piutang hasil kerja sama daerah josfosf urang gama gro foejosforf piutang jasa giro pada kas daerah joe jos piutang jasa giro pada kas daerah lolos\|o2\| piutang jasa giro pada kas bendahara joe jos \|o2 piutang jasa giro pada kas bendahara foejosfosf piutang jasa giro pada rekening dana cadangan joe jos \|os piutang jasa giro pada rekening dana cadangan joefosjoa\| piutang jasa giro pada rekening dana bos joe jos piutang jasa giro pada rekening dana bos foejosfos\| piutang jasa giro dana kapital pada ftp (oo jos \|os piutang jasa giro dana kapital pada ftp fotos\| piutang hasil pengelolaan dana bergulir foejoeforf piutang hasil pengelolaan dana bergulir (oo joe \|o1 piutang hasil pengelolaan dana bergulir fosfor, emang pendapatan bunga piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah ke) te)pettke) pa. te) k5) sjfoto2fos\| utang belanja pemeliharaan utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah bangunan perumahan gedung tempat tinggal utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah untuk bangunan gedung perdagangan perusahaan utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah untuk bangunan industri utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah untuk bangunan tempat kerja utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah untuk bangunan tempat ibadah s\|s jos \|o2\|o3 utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah persil lainnya joe \|o2\|os utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah basah foe\|o2\|o3 utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah kering joe \|o2 jos) utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah perkebunan foe\|o2\|o3 utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah hutan foe\|o2\|o3 utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah tandus utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah padang alang alang rumput joe \|o2\| utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah pertanian (oo \|o2\|o3 utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah pertambangan utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah non persil lainnya utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah lapangan olahraga joe \|o2 \|o3 utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah lapangan parkir utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah lapangan penimbunan barang utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah lapangan pemancar dan studio alam utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah lapangan pengujian pengolahan utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah lapangan terbang joe \|o2\|o3 utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah untuk jalan utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah untuk bangunan air utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah untuk bangunan instalasi utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah untuk bangunan jaringan utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah untuk bangunan bersejarah \|o6 utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah untuk makam jos fo2 utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah untuk taman joe \|o2\|o3 utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah untuk latihan utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah daerah pertahanan \|o6\|o2 utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah lapangan pbb joe \|o2\|o3 utang belanja pemeliharaan tanah tanah tanah kampung joe \|o2 utang belanja pemeliharaan tanah lapangan emplasemen joe \|o2\|o3 utang belanja pemeliharaan tanah tanah lapangan lainnya utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar tractor jee utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar grader ku. s\|o ke) s\|# utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar excavator utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar pile driver utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar hler utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar asphalt equipment utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar computing equipment utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar aggregate and concrete equipment utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar loader utang belanja pemeliharaan alat besar alat besar darat alat pengangkat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar mesin proses utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar alat besar darat lainnya joe \|o2\|o3\| utang belanja pemeliharaan alat besar alat besar apung dredger utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar floating excavator utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar amphibi dredger utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar kapal tarik utang belanja pemeliharaan alat besar alat besar mesin proses apung utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar alat besar apung lainnya utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar alat penarikte) k5) s\|#te) k5) sjabermesinutang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat angkutan perkakas bengkel kerja o11te) k5) sjameeting utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar peralatan bengkel khusus pemadamkepribadiantu utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat angkutan alat ukur instrument workshop utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat angkutan alat ukur lainnya te) k5) sjjoe \|o2 \|o3ke) pa. te) k5) sja utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat kantor dan rumah tangga kursi rapat pejabat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat kantor dan rumah tangga kursi hadap depan meja kerja pejabatutang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat kantor dan rumah tangga lemari dan arsip pejabatr utang belanja pemeliharaan peralatan danvutang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat studio, komunikasi, dan pemancar alat alat sandiatelitvhf fm ke) pa. te) k5utang belanja pemeliharaan peralatan danmf4hf ke) piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah foejosforf piutang tuntutan ganti kerugian daerah joe \|os\|o1 piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau\|joo\| piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain foejooforf piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain joe foto piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lainfoe\| piutang pendapatan denda pajak daerah joe\|j1i2\|o1\| piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor pkb) (oo piutang pendapatan denda pkb mobil penumpang sedan foe\| \|o1 piutang pendapatan denda pkb mobil penumpang jeep joe fa2 jon piutang pendapatan denda pkb mobil penumpang minibus joe fai2fo1 piutang pendapatan denda pkb mobil bus microbes foe\| piutang pendapatan denda pkb mobil bus bus piutang pendapatan denda pkb mobil barang beban pick joe piutang pendapatan denda pkb mobil barang beban light truck joe piutang pendapatan denda pkb mobil barang beban truck foe\|12j o1 piutang pendapatan denda pkb mobil barang beban blind van piutang pendapatan denda pkb sepeda motor sepeda motor roda dua piutang pendapatan denda pkb sepeda motor sepeda motor roda tiga piutang pendapatan denda pkb kendaraan bermotor yang dioperasikan air piutang pendapatan denda pkb kendaraan khusus alat berat alat besar piutang pendapatan denda pkb mobil roda tiga piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor bank) ku. ke) k3,s\|s te) k3utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat studio, komunikasi, dan pemancar sumber tenagthtanak utang belanja pemeliharaan peralatan dan\|o te) k3) sja utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat kedokteran dan kesehatan alat kedokteran neurologi saraf) utang belanja pemeliharaan peralatan dutang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat kedokteran dan kesehatan alat kedokteran patologi anatomynuklir matra laut utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat kedokteran dan kesehatan alat kesehatan matra udaraumum lainnya utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium kimia airmikro biologihidrokimia s\|o ke) sja utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium model hidrolikautang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium aspal, cat, dan kimia utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium mekanika tanah dan batuan utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium cocok tanam utang belanja pemeliharaan peralatan danmesin alat laboratorium alat laboratorium umum utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium mikrobiologi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium kimia utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium patologi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium imunologi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium hematologi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium filmku. s\|o ke) sjate) k5) sja\|s te) k5) sjutang belanja pemeliharaan peralatan danutang belanja pemeliharaan peralatan dankesehatan ku. s\|o ke) sja utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat kesehatan kerja utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium proteksi lingkungan utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium meteorological equipment utang belanja pemeliharaan peralatan danperalatan hidrologiutang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium kualitas air dan tanahlaboratorium lingkungcitation tunnel utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium overhead cranes utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium peralatan umum utang belanja pemeliharaan peralatan danke) pa. te) k5) sjautang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium pemesanan: electrical workshopperalatan laboratorium utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedis utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium standar dan kalibrator utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat laboratorium alat laboratorium cahaya, optik, dan akustikalat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran utang belanja pemeliharaan peralatan dtang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin komputer komputer jaringan utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin komputer personal computer utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin komputer komputer unit lainnya utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin komputer peralatan mainframe utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin komputer peralatan mini computer ku. s\|o ke) sja utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin komputer peralatan personal computer utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin komputer peralatan jaringan utang belanja pemeliharaan komputer peralatan komputer peralatan komputer lainnya utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat eksplorasi optik utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat eksplorasi ukur instrumen utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat eksplorasi alat eksplorasi topografi lainnya utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat eksplorasi mekanik utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat eksplorasi elektronik electric utang belanja pemeliharaan peralatan danmesin alat eksplorasi bor mesin tumbuk utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat eksplorasi bor mesin putar utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat eksplorasi alat pengeboran mesin lainnya utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat eksplorasi bangka utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat eksplorasi antek utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat eksplorasi putar utang belanja pemeliharaan peralatan danutangs\|s joe piutang pendapatan denda bank mobil penumpang sedan (oo piutang pendapatan denda bank mobil penumpang jeep joe piutang pendapatan denda bank mobil penumpang minibus joe piutang pendapatan denda bank mobil bus microbes (oo piutang pendapatan denda bank mobil bus bus joe piutang pendapatan denda bank mobil barang beban pick utang pendapatan denda mobil baran: ban light pendar denda bank mobil beban high truck joe \|o2\| piutang pendapatan denda bank mobil barang beban truck (oo piutang pendapatan denda bank mobil barang beban blind van piutang pendapatan denda bank sepeda motor sepeda motor roda dua piutang pendapatan denda bank sepeda motor sepeda motor roda tiga piutang pendapatan denda bank kendaraan bermotor yang dioperasikan air doo fa2\|o2\| piutang pendapatan denda bank kendaraan khusus alat berat (oo piutang pendapatan denda bank mobil roda tiga piutang pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor bbb) foe\| \|o3 piutang pendapatan denda bbb bahan bakar bensin joe \|o3 piutang pendapatan denda bbb bahan bakar solar foe\| \|o3 piutang pendapatan denda bbb bahan bakar gas (oo piutang pendapatan denda bbb bahan bakar lainnya feri2\|oa\| piutang pendapatan denda pajak air permukaan (oo piutang pendapatan denda pajak air permukaan feai2\|o piutang pendapatan denda pajak rokok foe\| piutang pendapatan denda pajak rokok piutang pendapatan denda pajak hotel o6\| piutang pendar joo piutang pendapatan denda pajak hotel (oo piutang pendapatan denda pajak motel joe piutang pendapatan denda pajak losmen (oo piutang pendapatan denda pajak gubuk pariwisata joe piutang pendapatan denda pajak wisma pariwisata (ooai2\|o7f piutang pendapatan denda pajak restoran (oo piutang pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya joe piutang pendapatan denda pajak rumah makan dan sejenisnya joe piutang pendapatan denda pajak kafetaria dan sejenisnya (oo piutang pendapatan denda pajak kantin dan sejenisnya \|o s\|s te) k3) sjasteamutang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat bantu eksplorasi mekanik utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat bantu eksplorasi elektrik utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat bantu eksplorasi alat bantu eksplorasi lainnya utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat bantu eksplorasi perawatan sumur utang belanja pemeliharaan peralatan danutang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat keselamatan kerja radiasi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat keselamatan kerja suara utang belanja pemeliharaan peralatan danmesin alat keselamatan kerja masker utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat keselamatan kerja topi kerja utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat keselamatan kerja sabuk pengaman utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat keselamatan kerja sepatu lapangan utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat keselamatan kerja alat pelindung lainnya utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat keselamatan kerja alat penolong utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat keselamatan kerja alat pendukung pencarian utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat keselamatan kerja alat kerja bawah air utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat keselamatan kerja alat sar lainnya utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat keselamatan kerja peralatan fasilitas komunikasi penerbangan te) k5) s\|#utangutang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat keselamatan kerja peralatan fasilitas listrik bandar udara utang belanja pemeliharaan peralatan danutang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat peraga alat peraga pelatihperalatan proses produksi lon exchange abortion equipmentutang belanja pemeliharaan peralatan dante) k5) sja utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin peralatan proses produksi gas liquid distillation equipmentutang belanja pemeliharaan peralatan dutang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin peralatan proses produksi size reduction size enlargement equipmentutang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin peralatan proses produksi unit peralatan proses produksi lainnya utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin rambu rambu rambu bersuara utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin rambu rambu rambu tidak bersuara utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin rambu rambu rambu rambu lalu lintas darat lainnya utang belanja pemeliharaan peralatan danutang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin rambu rambu approach light utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin rambu rambu runway identification light rels) utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin rambu rambu signal utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin rambu rambu flood lights utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin rambu rambu rambu lalu lintas udara lainnya utang belanja pemeliharaan peralatan danutang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin peralatan olahraga peralatan olahraga atletik utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin peralatan olahraga peralatan permainan s\|s te) k5) s\|# utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin peralatan olahraga peralatan senam utang belanja pemeliharaan peralatan danutang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan bangunan gedung bangunan gudang utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan bangunan gedung bangunandung instalasi rumah tahanan te) k5) sjabangunan tempat persidanganindustriparkirtamiiite) k5) sjauku. s\|o ke)pi utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi jalan dan jembatanalan khususpada jalan tollan dan jembatan jembatan pengukur utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan,bangunan air bangunan pembawa irigasiutang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi bangunan air bangunan sawah irigasi ke) pa. te) k5) sjbangunan air bangunan pembawa pasang surututang belanja pemeliharaan jalan, jaringan,awautang belanja pemeliharaan jalan, jaringan,lainnya ke) pa. te) k5) sjsawahlrigasi air tanutang belanja pemeliharaan jalan, jaringan,awauanglengkap air bersih air baku utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi bangunan air bangunan air bersih air baku lainnya utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasutang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi bangunan air bangunan pembuang air kotor utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi bangunan air bangunan pengaman air kotor utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi bangunan air bangunankotor lainnyinstalasi instalasi air tanah dalam utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi instalasi instalasi air tanah dangkal utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi instalasi instalasi air bersih air baku lainnya te) k5) sja utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi instalasi instalasi air buangan domestik utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi instalasi instalasi air buangan industri utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi instalasi instalasi air buangan pertanian utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan,ampahteraputang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi instalasi instalasi gardu listrik induk s\|s joe piutang pendapatan denda pajak warung dan sejenisnya (oofield2fos\| piutang pendapatan denda pajak hiburan joefoe\| josjoe piutang pendapatan denda pajak sirkus akrobat sulap joe jaa jos piutang pendapatan denda pajak permainan biliar dan bowling piutang pendapatan denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan piutang pendapatan denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran (fitness center) joe jos piutang pendapatan denda pajak pertandingan olahraga joo2joo\| piutang pendapatan denda pajak reklame piutang pendapatan denda pajak reklame papan billboard videotron megaton foe\| piutang pendapatan denda pajak reklame kain foe\|12j piutang pendapatan denda pajak reklame melekat stiker foe\| joo piutang pendapatan denda pajak reklame selebaran foe\| piutang pendapatan denda pajak reklame berjalan foe\| joo piutang pendapatan denda pajak reklame udara foe\| piutang pendapatan denda pajak reklame apung foe\| joo piutang pendapatan denda pajak reklame suara joe \|o0 piutang pendapatan denda pajak reklame film slide foe\| piutang pendapatan denda pajak reklame peragaan feai2\|ao\| piutang pendapatan denda pajak penerangan jalan (oo piutang penerangan jalan dihasilkan sendiri joe piutang penerangan jalan sumber lain meja2 jan piutang pendapatan denda pajak parkir joe piutang pendapatan denda pajak parkir feri2\| piutang pendapatan denda pajak air tanah (oo piutang pendapatan denda pajak air tanah feri2 jas piutang pendapatan denda pajak sarang burung walet (oo piutang pendapatan denda pajak sarang burung walet piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan joo piutang pendapatan denda pajak asbes ku. le) ke) sjardistribusi utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi jaringan jaringan cabang distribusite) k5) sja o711 utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi jaringan jaringan dengan media udara utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi jaringan jaringan telepon lainnya utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi jaringan jaringan pipa gas transmisi utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi jaringan jaringan pipa distribusi utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi jaringan jaringan pipa dinas utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi jaringan jaringan bbm utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi jaringan jaringan gas lainnya utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan buku umum utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan buku filsafat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan buku agama utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan buku ilmu sosial utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnyutang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan buku ilmu pengetahuan praktisserial utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan buku laporan utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan bahan perpustakaan tercetak lainnya utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan audio visualkartografi, naskah, dan lukisan bahan kartografi utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan naskah manuskrip) asli utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan lukisan dan ukiran te) k5) sja utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan kartografi, naskah, dan lukisan lainnya utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan karya musik utang belanja pemeliharaan aset tetaplainnya utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan tarscalt utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya bahan perpustakaan tarscaltalat musiutang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya hewan hewan pengaman utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya hewan hewan pengangkut utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya hewan hewan kebun binatang utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya hewan hewan piaraan lainnya te) k5) utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya hewan ternak potong utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya hewan ternak perah utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya hewan ternak unggas utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya hewan ternak lainnya utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya hewan hewan lainnya utang belanja pemeliharaan aset tetaputang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya biota perairan moluska kerang, tiram, cumi cumi, gurita, siput,dan sebangsanya)biota perairan amphibia kodok dan sebangsanya) utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya biota perairan reptilia buaya, penyu, kura kura, biawak, ular air, dan sebangsanya)utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya biota perairan budidaya biota perairan lainnya utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya tanaman tanaman utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya barang koleksi non budaya hewan koleksi utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya barang koleksi non budaya biota perairan koleksi utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya barang koleksi non budaya tanaman koleksi utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya barang koleksi non budaya mikroba koleksi utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya barang koleksi non budaya batuan koleksi utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya barang koleksi non budaya fosil utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya barang koleksi non budaya barang koleksi non budaya lainnya utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya aset dalam renovasi aset dalam renovasi joe \|o2\|o3 utang belanja perawatan kendaraan bermotor jasa servis utang belanja perawatan kendaraan bermotor penggantian suku cadang joe fo2 jos) utang belanja perawatan kendaraan bermotor minyak pelumas foe\|o2\|o3 utang belanja perawatan kendaraan bermotor jasa kir utang belanja perawatan kendaraan bermotor surat tanda nomor kendaraan stok) utang belanja perawatan kendaraan bermotor perpanjangan surat izin mengemudi sim) utang belanja perawatan kendaraan bermotor pajak kendaraan bermotor pkb) utang belanja perawatan kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor bank) joe \|o2jos\| utang belanja bea balik nama kendaraan bermotor bank) foto2\|oa\| utang belanja perjalanan dinas utang belanja perjalanan dinas dalam negeri utang belanja perjalanan dinas biasa utang belanja perjalanan dinas dalam negeri utang belanja perjalanan dinas tetap utang belanja perjalanan dinas dalam negeri utang belanja perjalanan dinasutang belanja perjalanan dinas luar negeri utang belanja perjalanan dinas biasa luar negeri joe \|o2 \|o4 utang belanja perjalanan dinas pindah tugas dalam daerah jos \|o2\| utang belanja perjalanan dinas pindah tugas luar daerah joe \|o2\| utang belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah utang belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas utang belanja uang dan atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakatutang belanja uang yang diberikan kepadakeuangan daerah dan desalasfeast orang batang dana joe jos orf utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat utang belanja bunga atas penerusan pinjaman dalam negeri jangka menengah utang belanja bunga atas penerusan pinjaman dalam negeri jangka panjang utang belanja bunga atas penerusan pinjaman luar negeri jangka menengah utang belanja bunga atas penerusan pinjaman luar negeri jangka panjangmenengahutang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya jangka pendek utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank joe \|o3 \|o3\|jos \|o3\|jos (os utang belanja bunga atas pinjaman kepada swasta jangka pendekutang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank joe \|o3\|o3\|o3 utang belanja bunga atas pinjaman kepada swasta jangka pendek s\|sfoelosfosf. utang belanja bunga atas pinjaman kepada masyarakat joe jos utang belanja bunga utang kepada masyarakat obligasi) joejosfoe\| utang belanja bunga atas pinjaman melalui blue joe \|o3 utang belanja bunga atas pinjaman melalui blue jangka pendek utang belanja bunga atas pinjaman melalui blue jangka menengah joe \|o3 utang belanja bunga atas pinjaman melalui blue jangka panjang joon yong petang sai foejoaforf utang belanja subsidi kepada bumn joe joa\|o1 utang belanja subsidi kepada bumn foejoa\|lo2\| utang belanja subsidi kepada bumi joe joa\|o2 utang belanja subsidi kepada perusahaan daerah bumi foejoafosf utang belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta (oo \|o4\|o3 utang belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta foejoafoa\| utang belanja subsidi kepada koperasi (oo \|o4 jos utang belanja subsidi kepada koperasi joejosj one panga fan foejosforf utang belanja hibah kepada pemerintah pusat joe jos \|o1 utang belanja hibah uang kepada pemerintah pusat joe \|os\|o1 utang belanja hibah barang kepada pemerintah pusat foe jos \|o1 utang belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat fotos\|o2\| utang belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya joe (os \|o2 utang belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya joe jos \|o2 utang belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya joe \|o2\| utang belanja hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya foejosfosf utang belanja hibah kepada bumn joe jos utang belanja hibah uang kepada bumn joe jos utang belanja hibah barang kepada bumn (oo jos utang belanja hibah jasa kepada bumn foejosjoa\| utang belanja hibah kepada bumi (oo jos utang belanja hibah uang kepada bumi joe jos utang belanja hibah barang kepada bumi (oo jos\|s te)uang kepada badan danutang belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan joe jos utang belanja hibah uang kepada koperasi joe jos utang belanja hibah barang kepada koperasi foe jos \|os utang belanja hibah jasa kepada koperasi foejosjoe\| utang belanja belanja hibah dana bos utang belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh satdikdas negeri utang belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh satdikdas swasta utang belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh satdikmen swasta utang belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh satdiksus swasta utang belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik seo far fase sae utang belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik foe\|os\| utang belanja modal tanah for for orang bangga moga taran utang belanja modal tanah persil tanah bangunan perumahan gedung tempat tinggal utang belanja modal tanah persil tanah untuk bangunan gedung perdagangan perusahaan joo foe jon utang belanja modal tanah persil tanah untuk bangunan industri utang belanja modal tanah persil tanah untuk bangunan tempat kerja utang belanja modal tanah persil tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga utang belanja modal tanah persil tanah untuk bangunan tempat ibadah (oo joe \|o1 utang belanja modal tanah persil tanah persil lainnya joe joe \|o1 utang belanja modal tanah non persil tanah basah (oo joe utang belanja modal tanah non persil tanah kering joe joe \|o1 utang belanja modal tanah non persil tanah perkebunan (oo joe utang belanja modal tanah non persil tanah hutan joe joe \|o1 utang belanja modal tanah non persil tanah tandus utang belanja modal tanah non persil tanah padang alang alang rumput joe joe \|o1 utang belanja modal tanah non persil tanah pertanian joo utang belanja modal tanah non persil tanah pertambangan loe joe \|o1 utang belanja modal tanah non persil tanah non persil lainnya joe joe \|o1 utang belanja modal tanah lapangan tanah lapangan olahraga joe joe \|o1 utang belanja modal tanah lapangan tanah lapangan parkir utang belanja modal tanah lapangan tanah lapangan penimbunan barang utang belanja modal tanah lapangan tanah lapangan pemancar dan studio alam utang belanja modal tanah lapangan tanah lapangan pengujian pengolahan joe fos\|o1 utang belanja modal tanah lapangan tanah lapangan terbang (oo joe utang belanja modal tanah lapangan tanah untuk jalan joe utang belanja modal tanah lapangan tanah untuk bangunan air utang belanja modal tanah lapangan tanah untuk bangunan instalasi utang belanja modal tanah lapangan tanah untuk bangunan jaringan utang belanja modal tanah lapangan tanah untuk bangunan bersejarah joe joe \|o1 utang belanja modal tanah lapangan tanah untuk makam joe utang belanja modal tanah lapangan tanah untuk taman joe \|oe \|o1 utang belanja modal tanah lapangan tanah untuk latihan joe los \|o1 utang belanja modal tanah lapangan tanah daerah pertahanan joe joe \|o1 utang belanja modal tanah lapangan tanah lapangan pbb (oo joe utang belanja modal tanah lapangan tanah kampung (oo joe \|o1 utang belanja modal tanah lapangan tanah emplasemen joe joe \|o1 utang belanja modal tanah lapangan lapangan lainnya foe\|lo7\| utang belanja modal peralatan dan mesin foto7fjord utang belanja modal alat besar foe\|o7 utang belanja modal alat berat darat tractor joe \|o7 utang belanja modal alat berat darat grader joe \|o7\|o1 utang belanja modal alat berat darat excavator foe\|o7 utang belanja modal alat berat darat pile driver foto7\|o1 utang belanja modal alat berat darat hler s\|s lala joe for) utang belanja modal alat berat darat asphalt equipment joe \|o7\|o1 utang belanja modal alat berat darat computing equipment utang belanja modal alat berat darat aggregate and concrete equipment joe \|o7 utang belanja modal alat berat darat loader foe\|o7 utang belanja modal alat berat darat alat pengangkat (oo \|o7 utang belanja modal alat berat darat mesin proses joe jo7\|o1 utang belanja modal alat besar darat lainnya foe\|o7 utang belanja modal alat besar apung equipment dredger joe jo7\|o1 utang belanja modal alat besar apung floating excavator foe\|o7 utang belanja modal alat besar apung amphibi dredger joe jo7\|o1 utang belanja modal alat besar apung kapal tarik joe \|o7 utang belanja modal alat besar apung mesin proses apung joe jo7\|o1 utang belanja modal alat besar apung lainnya foe\|o7 utang belanja modal alat bantu alat penarik joe jo7\|o1 utang belanja modal alat bantu feeder joe \|o7\|o1 utang belanja modal alat bantu compressor foe\|o7 utang belanja modal alat bantu electric generating set joe \|o7 utang belanja modal alat bantu pompa foe\|o7 utang belanja modal alat bantu mesin bor loe \|o7j\|o1 utang belanja modal alat bantu unit pemeliharaan lapangan foe\|o7 utang belanja modal alat bantu alat pengolahan air kotor utang belanja modal alat bantu pembangkit uap air panas steam generator utang belanja modal alat bantu air port maintenance equipment alat bantu penerbangan joe \|o7 utang belanja modal alat bantu tato joe \|o7 utang belanja modal alat bantu perlengkapan kebakaran hutan joe jo7\|o1 utang belanja modal alat bantu peralatan selam joe \|o7 (oi utang belanja modal alat bantu peralatan sar mountenering joe \|o7 utang belanja modal alat bantu peralatan intelejen foe\|o7 utang belanja modal alat bantu lainnya foto7\|o2\| utang belanja modal alat angkutan utang belanja modal alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan utang belanja modal alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor penumpang utang belanja modal alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor angkutan barang utang belanja modal alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor beroda dua utang belanja modal alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor beroda tiga utang belanja modal alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor khusus joe piutang pendapatan denda pajak batu tulis joo piutang pendapatan denda pajak batu setengah permata joe piutang pendapatan denda pajak batu kapur joo piutang pendapatan denda pajak batu apung joe piutang pendapatan denda pajak batu permata joe piutang pendapatan denda pajak bentonit joo piutang pendapatan denda pajak dolomit joe piutang pendapatan denda pajak felspar joo piutang pendapatan denda pajak garam batu halte) joe piutang pendapatan denda pajak grafit joo \|a12 pad piutang pendapatan denda pajak granit andesit joo piutang pendapatan denda pajak gips joe piutang pendapatan denda pajak kalsit joo piutang pendapatan denda pajak kaolin joe piutang pendapatan denda pajak leuit joo piutang pendapatan denda pajak magnetit joe piutang pendapatan denda pajak mika joe piutang pendapatan denda pajak marmer joo piutang pendapatan denda pajak nitrat joe piutang pendapatan denda pajak obsidian joo piutang pendapatan denda pajak oker joe piutang pendapatan denda pajak pasir dan kerikil joo piutang pendapatan denda pajak pasir kuarsa joo piutang pendapatan denda pajak permit joe piutang pendapatan denda pajak prostat joo piutang pendapatan denda pajak talk joe piutang pendapatan denda pajak tanah serap fuller earth) joo piutang pendapatan denda pajak tanah diatom joe piutang pendapatan denda pajak tanah liat joo piutang pendapatan denda pajak tawas alum) joe piutang pendapatan denda pajak tras joo piutang pendapatan denda pajak korosif joo piutang pendapatan denda pajak zeolit joe piutang pendapatan denda pajak basal joo piutang pendapatan denda pajak rakit piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya piutang pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb2) piutang pendapatan denda pbb2) pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan piutang pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) s\|s utang belanja modal alat angkutan darat bermotor kendaraan tempur utang belanja modal alat angkutan darat bermotor alat angkutan kereta rel joe \|o7 \|o2\| utang belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor kendaraan tak bermotor angkutan barang utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor kendaraan tak bermotor penumpang utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor alat angkutan kereta rel tak bermotor joe \|o7 \|o2\| utang belanja modal alat angkutanutang belanja modal alat angkutan apung bermotor alat angkutan apung bermotor khusus utang belanja modal alat angkutan apungjoe \|o2\| utang belanja modal alat angkutan apung bermotor lainnya utang belanja modal alat angkutan apung alat angkutan apung tak bermotor untuk barang utang belanja modal alat angkutan apung alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang utang belanja modal alat angkutan apung alat angkutan apung tak bermotor khusus joe \|o7\|o2 utang belanja modal alat angkutan apung tak bermotor lainnya joe \|o7 \|o2\| utang belanja modal alat angkutan bermotor udara kapal terbang joe \|o7 utang belanja modal alat angkutan tak bermotor udara lainnya foto7osf utang belanja modal alat bengkel dan alat ukur utang belanja modal alat bengkel bermesin perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi utang belanja modal alat bengkel bermesin perkakas konstruksi logam yang transportable berpindah) utang belanja modal alat bengkel bermesin perkakas bengkel listrik utang belanja modal alat bengkel bermesin perkakas bengkel service utang belanja modal alat bengkel bermesin perkakas pengangkat bermesin utang belanja modal alat bengkel bermesin perkakas bengkel kayu utang belanja modal alat bengkel bermesin perkakas bengkel khusus foe\|o7 utang belanja modal alat bengkel bermesin peralatan las loe \|o7 utang belanja modal alat bengkel bermesin perkakas pabrik foe\|o7 utang belanja modal alat bengkel bermesin lainnya utang belanja modal alat bengkel tak bermesin perkakas bengkel konstruksi logam utang belanja modal alat bengkel tak bermesin perkakas bengkel listrik utang belanja modal alat bengkel tak bermesin perkakas bengkel service utang belanja modal alat bengkel tak bermesin perkakas pengangkat utang belanja modal alat bengkel tak bermesin perkakas standar standard tools) utang belanja modal alat bengkel tak bermesin perkakas khusus special tools) utang belanja modal alat bengkel tak bermesin perkakas bengkel kerja utang belanja modal alat bengkel tak bermesin peralatan tukang besiukur, gip dan meeting utang belanja modal alat bengkel tak bermesin peralatan bengkel khusus pemadam joe jo7 utang belanja modal alat bengkel tak bermesin lainnya foe\|o7 utang belanja modal alat ukur alat ukur universal joe jo7 utang belanja modal alat ukur alat ukur tes intelegensi \|oe \|o7 \|o3 utang belanja modal alat ukur alat ukur tes alat kepribadian (oo \|o7 utang belanja modal alat ukur alat ukur tes klinis lain joe jo7 utang belanja modal alat ukur alat kalibrasi foe\|o7 utang belanja modal alat ukur oscilloscope joe jo7 utang belanja modal alat ukur universal tester foe\|o7 utang belanja modal alat ukur alat ukur pembanding joe jo7 utang belanja modal alat ukur lain lain joo \|o7 utang belanja modal alat ukur alat timbangan biara foe\|o7 utang belanja modal alat ukur anak timbangan biara joe \|o7 utang belanja modal alat ukur takaran kering foe\|o7 utang belanja modal alat ukur takaran bahan bangunan joe \|o7 utang belanja modal takaran lainnya joe \|o7 utang belanja modal alat ukur alat penguji kendaraan bermotor foe\|o7 utang belanja modal alat ukur specific set joe \|o7 utang belanja modal alat ukur alat pengukur keadaan alam joe jo7 utang belanja modal alat ukur alat pengukur penglihatan utang belanja modal alat ukur alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu joe \|o7 \|o3 utang belanja modal alat ukur alat ukur instrument workshop joe \|o7 utang belanja modal alat ukur lainnya foto7oaf utang belanja modal alat pertanian utang belanja modal alat pengolahan alat pengolahan tanah dan tanaman utang belanja modal alat pengolahan alat pemeliharaan tanaman ikan ternak joe \|o7 utang belanja modal alat pengolahan alat panen utang belanja modal alat pengolahan alat penyimpan hasil percobaan pertanian joo \|o7 utang belanja modal alat pengolahan alat laboratorium pertanian (oo \|o7 utang belanja modal alat pengolahan alat processing joe \|o7 utang belanja modal alat pengolahan alat pasca panen joe for \|od\| utang belanja modal alat pengolahan alat produksi perikanan joe \|o7 utang belanja modal alat pengolahan alat alat peternakan joe \|o7 utang belanja modal alat pengolahan alat pengolahan lainnya foto7osf. utang belanja modal alat kantor dan rumah tangga joe \|o7\|os utang belanja modal alat kantor mesin ketik doo for jos utang belanja modal alat kantor mesin hitung mesin jumlah joe \|o7\|os utang belanja modal alat kantor alat reproduksi penggandaan) utang belanja modal alat kantor alat penyimpan perlengkapan kantor utang belanja modal alat kantor lainnya utang belanja modal alat rumah tangga mebel utang belanja modal alat rumah tangga alat pengukur waktu utang belanja modal alat rumah tangga alat pembersih joe \|o7\|os utang belanja modal alat rumah tangga alat pendingin foe\|o7 utang belanja modal alat rumah tangga alat dapur utang belanja modal alat rumah tangga alat rumah tangga lainnya home use) joe \|o7 (os utang belanja modal alat rumah tangga alat pemadam kebakaran utang belanja modal meja dan kursi kerja rapat pejabat meja kerja pejabat utang belanja modal meja dan kursi kerja rapat pejabat meja rapat pejabat utang belanja modal meja dan kursi kerja rapat pejabat kursi kerja pejabat utang belanja modal meja dan kursi kerja rapat pejabat kursi rapat pejabat utang belanja modal meja dan kursi kerja rapat pejabat kursi hadap depan meja kerja pejabat utang belanja modal meja dan kursi kerja rapat kursi tamu ruangan pejabat utang belanja modal meja dan kursi kerja rapat lemari dan arsip pejabat joe for foe\| utang belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar joe \|o7 utang belanja modal alat studio peralatan studio audio joe \|o7 utang belanja modal alat studio peralatan studio video dan film joe \|o7 utang belanja modal alat studio peralatan studio gambar (oo \|o7 utang belanja modal alat studio peralatan cetak utang belanja modal alat studio peralatan studio pemetaan peralatan ukur tanah (oo \|o7 utang belanja belanja modal alat studio lainnya joe \|o7 utang belanja modal alat komunikasi telephone joe \|o7 utang belanja modal alat komunikasi alat komunikasi radio ssb utang belanja modal alat komunikasi alat komunikasi radio hf fm joe jo7 joe utang belanja modal alat komunikasi alat komunikasi radio vhf joe \|o7 utang belanja modal alat komunikasi alat komunikasi radio uhf joe \|oe\| utang belanja modal alat komunikasi alat komunikasi sosial joe \|o7 utang belanja modal alat komunikasi alat sandi jos for utang belanja modal alat komunikasi alat komunikasi khusus utang belanja modal alat komunikasi alat komunikasi digital dan konvensional joe \|o7 \|oe\| utang belanja modal alat komunikasi alat komunikasi satelit (oo \|o7 utang belanja modal alat komunikasi lainnya utang belanja modal peralatan pemancar peralatan pemancar mf mw utang belanja modal peralatan pemancar peralatan pemancar hf sw utang belanja modal peralatan pemancar peralatan pemancar vhf fm utang belanja modal peralatan pemancar peralatan pemancar uhf jojo oe\| utang belanja modal peralatan pemancar peralatan pemancar shf utang belanja modal peralatan pemancar peralatan antena mf mw utang belanja modal peralatan pemancar peralatan antena hf sw utang belanja modal peralatan pemancar peralatan antena vhf fm joe \|o7 utang belanja modal peralatan pemancar peralatan antena uhf utang belanja modal peralatan pemancar peralatan antena shf parabola utang belanja modal peralatan pemancar peralatan translator vhf vhf utang belanja modal peralatan pemancar peralatan translator uhf uhf utang belanja modal peralatan pemancar peralatan translator vhf uhf utang belanja modal peralatan pemancar peralatan translator uhf vhf ke) salsa utang belanja modal peralatan pemancar peralatan microwave fpu utang belanja modal peralatan pemancar peralatan microwave terestrial utang belanja modal peralatan pemancar peralatan microwave tro joe for utang belanja modal peralatan pemancar peralatan dummy load poor utang belanja modal peralatan pemancar switcher antena utang belanja modal peralatan pemancar switcher menara antena joe \|o7 utang belanja modal peralatan pemancar feeder joe \|o7 utang belanja modal peralatan pemancar humidity control utang belanja modal peralatan pemancar program input equipment utang belanja modal peralatan pemancar peralatan antena penerima vhf joe utang belanja modal peralatan pemancar peralatan pemancar joe \|o7 utang belanja modal peralatan pemancar unit pemancar mf4hf utang belanja modal peralatan pemancar peralatan antena pemancar mf4hf (oo \|o7 utang belanja modal peralatan pemancar peralatmf4 hf utang belanja modal peralatan pemancar peralatan pemancar dan penerima vhf utang belanja modal peralatan pemancar peralatan pemancar dan penerima uhf utang belanja modal peralatan pemancar peralatan pemancar dan penerima shfmf4 hf utang belanja modal peralatan pemancar peralatan antena pemancar dan penerima vhf utang belanja modal peralatan pemancar peralatan antena pemancar dan penerima uhf utang belanja modal peralatan pemancar peralatan antena pemancar dan penerima sutang belanja modal peralatan pemancar peralatan penerima dan pengirim gambar permukaan utang belanja modal peralatan pemancar peralatan perlengkapan radio foe\|o7 utang belanja modal peralatan pemancar sumber tenaga joe \|o7\|os utang belanjutang belanja modal peralatan komunikasi navigasi very high frequency omni range vor) utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi distance measuring equipment dme) doo for jos utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi radar utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi alat pengatur telekomunikasi utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi peralatan komunikasi untuk dokumentasi joe \|o7 utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi lainnya foto7fo7\| utang belanja alat kedokteran dan kesehatan joe \|o7 utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran umum (oo \|o7 \|o7 utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran gigi utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran keluarga berencana \|oe \|o7 utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran bedah utang belanja modal alat kedokteran alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan (oo \|o7 \|o7 utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran tht joe \|o7 utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran mata utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran bagian penyakit dalam utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran kamar jenazah mortar joe \|o7 \|o7 utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran anak \|oe utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran poliklinik utang belanja modal alat kedokteran alat kesehatan rehabilitasi medis utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran neurologi saraf) for for utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran jantung utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran radiodiagnostic s\|s utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran patologi anatomy utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran transfusi darah \|oe \|o7 utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran radioterapi joe \|o7 utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran nuklir utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran kulit dan kelamin utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran gawat darurat seekor utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran jiwa utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran bedah ortopedi joe \|o7 utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran icu (oo \|o7 \|o7 utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran iccu utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran bedah jantung utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran traditional medicine joe for for utang belanja modal alat kedokteran alat kedokteran anestesi (oo \|o7 \|o7 utang belanja modal alat kedokteran lainnya utang belanja modal alat kesehatan umum alat kesehatan matra laut utang belanja modal alat kesehatan umum alat kesehatan matra udara oo7 utang belanja modal alat kesehatan umum alat kesehatan kepolisian oo7 utang belanja modal alat kesehatan umum alat kesehatan olahraga (oo \|o7 \|o7 utang belanja modal alat kesehatan umum lainnya foto7fos\| utang belanja modal alat laboratorium utang belanja modal unit alat laboratorium alat laboratorium kimia air teknik penyehatan utang belanja modal unit alat laboratorium alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan utang belanja modal unit alat laboratorium alat laboratorium hidrokimia utang belanja modal unit alat laboratorium alat laboratorium model hidrolika utang belanja modal unit alat laboratorium alat laboratorium batuan geologi utang belanja modal unit alat laboratorium alat laboratorium bahan bangunan konstruksi utang belanja modal unit alat laboratorium alat laboratorium aspal, cat, dan kimia utang belanja modal unit alat laboratorium alat laboratorium mekanika tanah dan batuan
ek: lampiran daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil kabupaten, kota, dan bagi hasil desasalati
jdih.salatiga.go.id es, ppi jenuhi hak masyarakat dalam pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, perlu diselenggarakan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat jkn kis) melalui peningkatan pencapaian kepesertaan secara menyeluruh universal health coverage) kota salatiga, bahwa sehubunganaka, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah daerahtelah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiganduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat pemda adalah penduduk daerah yang didaftarkan pada bpjs kesehatan oleh pemerintah daerah serta iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah daerah. penduduk daerah adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal daerah dan telah memiliki nomor induk kependudukan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil hasil pendaftaran penduduk yang terdaftar dalam sistem informasi administrasi kependudukan siakorban kejadian ikutan pasca imunisasi, yang selanjutnya disingkat kiri, adalah setiap kejadian medis yang tidak diinginkan, terjadi setelah pemberian imunisasi, dan belum tentu memiliki hubungan kausalitas dengan vaksin. kejadian luar biasa, yang selanjutnya disingkat klb, adalah salah satu status yang diterapkan indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa penyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit. tujuan ditetapkannya peraturan wali kota ini adalah untuk menjamin semuwali kota ini adalah meningkatnya kepesertaan program jaminan kesehatan nasional untuk mencapai universal health coverage daerah. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id bab kepesertaan jaminan kesehatan bagian kesatu umum kepesertaan program jaminan kesehatan untuk mencapai uhc daerah terdiri atas: pbi jaminan kesehatan: bukan pbi jaminan kesehatan, dan pemda. bagian kedua peserta pbi jaminan kesehatan peserta pbi jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh menteri sosial dan didaftarkan oleh menteri kesehatan kepada bpjs kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketigatata cara kepesertaan bukan pbi jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pemda pemda sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan kriteria sebagai berikut: penduduk daerah yang belum terdaftar sebagai pbi jaminan kesehatan, ppu, ppu, atau bp: penduduk daerah yang telah terdaftar sebagai ppu, ppu atau dan bersedia beralih menjadi pemda, penduduk daerah yang tidak terdaftar dalam dtk, dan bersedia menerima manfaat pelayanan ruang perawatan kelas iii. kepesertaan pemda sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan: permintaan sendiri, peralihan kepesertaan, atau cc. pendataan. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id kepesertaan pemda berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku bagi penduduk daerah yang belum terdaftar sebagai pbi jaminan kesehatan, ppu, ppu, atau bp. penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada mengajukan pendaftaran kepesertaankepesertaan pemda berdasarkan peralihan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku bagi penduduk daerah yang mengalihkan kepesertaan dari ppu, ppu, atau menjadi pemda. penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada mengajukan pendaftaran peralihan kepesertaan menjadi,, surat pernyataan kesediaan melunasi tunggakan iuran jaminan kesehatan ppu atau bp, jika ada, dan fotokopi kartu kepesertaan ppu atau bp, jika ada. pendaftaran peralihan kepesertaan ppu menjadi pemda sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan secara kolektif oleh pemberi kerja badan usaha. kepesertaan pemda berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh dinas sosial. pendataan sebagaimana dimaksud pada dengan cara: pendataan langsung, atau pendataan berdasarkan rujukan perawatan. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id pendataan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pendataan langsung sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh petugas pendeta, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task), unsur kelurahan, dan unsur kecamatan. hasil pendataan langsung sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil pendataan dan validasi kepesertaan pemda secara berjenjang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah. pendataan berdasarkan rujukan perawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku bagi penduduk daerah yang sedang menjalani rawat jalan rawat inap dan membutuhkan rekomendasi pembebasan biaya perawatan rumah sakit serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam anggota keluarga atau pihak lain yang mewakili penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada mengajukan permohonan rekomendasi pembebasan biaya perawatan rumah sakit kepadan kartu keluarga, surat rawat jalan rawat inap dari fasilitas kesehatan,dinas sosial melakukan verifikasi dan atau validasi terhadap kelengkapan persyaratan atas: permohonan kepesertaan pemda berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam permohonan kepesertaan pemda berdasarkan peralihan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam dan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam hasil verifikasi dan atau validasi sebagaimana dimaksud pada disusun dalam bentuk daftar usulan kepesertaan jaminan kesehatan yang memuat: usulan kepesertaan pemda baru, usulan mutasi kepesertaan, meliputi: penonaktifan kepesertaan ppu, ppu atau karena beralih menjadi pemda, dan penonaktifan kepesertaan pbi jaminan kesehatan atau pemda karena beralih menjadi ppu, ppu atau bp, dan penonaktifan kepesertaan pbi jaminan kesehatan atau pemda karena meninggal dunia atau pindah domisili luar daerah. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id kepala dinas sosial mengajukan daftar usulan kepesertaan jaminan kesehatan sebagai dimaksud pada kepada bpjs kesehatan secara berkala. bpjs kesehatan melakukan rekonsiliasi data terhadap daftar usulan kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bpjs kesehatan menyampaikan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada kepada kepala dinas sosial dan kepala dinas kesehatan dalam bentuk berita acara serah terima. bpjs kesehatan menerbitkan kartu jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat jkn kis) untuk pemda. pendistribusian kartu jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat jkn kis) untuk pemda sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas sosial secara terkoordinasi melalui kecamatan dan kelurahan serta tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task). bab iii perubahan kepesertaan jaminan kesehatan perubahan kepesertaan pemda: meninggal dunia, beralih kepesertaan menjadi ppu, ppu, atau bp, cc. pindah domisili luar daerah, atas permintaan sendiri meningkatkan manfaat pelayanan yang semula ruang perawatan kelas iii ruang perawatan yang lebih tinggi, atau memindahkan status kepesertaannya diluar fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp) milik pemerintah daerah. penambahan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap: bayi baru lahir dari ibu peserta pemda, dan usulan kepesertaan pemda sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam perubahan kepesertaan pemda sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui rekonsiliasi data antara bpjs kesehatan dengan dinas sosial. perubahan kepesertaan pbi jaminan kesehatan dilaksanakan oleh bpjs kesehatayaran iuran jaminan kesehatan pembayaran iuran jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada untuk pempembayaran iuran jaminan kesehatan untuk pemda sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan. tata cara pembayaran iuran jaminan kesehatan untuk pemda sebagaimana dimaksud pada berdasarkan perjanjian kerja sama antara dinas sosial, dinas kesehatan, dan bpjs kesehatan. dalam hal terjadi perubahan kepesertaan pemda karena penghapusan sebagaimana dimaksud dalam maka penghentian pembayaran iuran jaminan kesehatan dilaksanakan pada bulan berikutnya terhitung sejak data kepesertaan dihapus oleh bpjs kesehatan. dalam hal terjadi perubahan kepesertaan pemda karena penambahan sebagaimana dimaksud dalam maka pembayaran iuran jaminan kesehatan dilaksanakan terhitung sejak: bulan kelahiran bagi bayi baru lahir dari ibu peserta pemda, atau dinyatakan aktif sebagai peserta jaminan kesehatan. bab pembinaan wali kota melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional untuk mencapai uhc daerah. pembinaan sebagaimana dimaksud pada secara teknis dilaksanakan oleh: dinas sosial meliputi pengelolaan dan pemutakhiran data,dan dinas kesehatan meliputi pengalokasian anggaran. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id bab ketentuan khusus pemerintah daerah dapat mengalokasikan jaminan pembiayaan perawatan kesehatan bagi: penduduk daerah yang belum terdaftar dalam kepesertaan jaminan kesehatan, penduduk daerah yang telah terdaftar dalam kepesertaan jaminan kesehatan untuk jenis pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh bpjs, dan cc. perlu pelayanan kesejahteraan sosial. penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada huruf selanjutnya didaftarkan dalam kepesertaan pemda dengan cara pendataan melalui rujukan perawatan sebagaimana dimaksud dalam pembiayaan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pajaminan pembiayaan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: kiri: kejadian bencana pada masa tanggap darurat, klb, atau wabah: korban kekerasan seksual: korban penganiayaan, korban terorisme: korban tindak pidana perdagangan orang, dan kasus lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuan lain lain bagi peserta jaminan kesehatan yang melakukan akses layanan kesehatan pada ftp milik pemerintah daerah diluar ftp milik pemerintah daerah yang telah ditetapkan, dikenakan tarif pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengenaan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku pada kasus kegawatdaruratannato, sunengumum penanaman modalnyelenggaraan penanaman modal, perlu menetapkan peraturan wali kota salatiga tentang rencana umum penanaman modalsalatiga tentang rencana umum penanaman modal kota salatiga tahun peraturan walisalatiga yang selanjutnya disingkat rupa kota salatiga adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah kota salatiga sesuai dengan rencana umum penanaman modal provinsi dan prioritas pengembangan potenmaksud penyusunan rupa kota salatiga adalah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan penanaman modal kota salatiga. tujuan disusunnyabab rupa kota salatiga rupa kota salatigperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idota salatigamberian insentif dan kemudahan investasikota salatiga perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi kota salatigasalatiga.ota salatigakawasan dan zonasi. pusat pusat pertumbuhan tersebut sebagaimana diatur dalam rtrw kota salatiga dan rdr bwp pk, ii, iii dan kota salatiga antara lain: kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan perdagangan dan jasa. pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal kota salatiga. percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan skemontribusi kota salatiga dalam ketahanan pangan nasionalaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan, maupun oleh swastasumber daya energi adalah: (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumber sumber daya energiperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id dan koperasi umk m dan koperasi) arah kebijakan pemberdayaan umk erintah daerah melakukan upaya upaya: memutakhirkan data seluruh umk m daerah, memverifikasi, serta menetapkan umk m daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen. memfasilitasi umk m dalam pengenalan dan pemasaran produk m yang bergerak sektor sektor yang diprioritaskan daerah. berbagai upaya tersebut dilaksanakan selaras dengan amanah duck dimana pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannyayang ditetapkan pemerintah pusat. pelindungan dan pemberdayaan peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id tersebut berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:pemberian fasilitas,dalam duck disebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal, dengan kriteria minimal:promosi penanaman modal arah kebijakan promosi penanaman modal kota salatigaperangkat daerah terkait tingkat kota kabupaten, provinsi, maupun nasionalpeningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan negara lain dan atau badan hukum asing melalui pemerintah, dan pemerintah provinsi jawa tengah lain dan atau pemerintah provinsi kabupaten kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan. peta panduan (road map) peta panduan implementasi rupa kota salatiga tahun disusun dalam (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase menuju fase iv, dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut: peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id bian es meta modal daerah fase pengembangan membuka hambatan penanaman modal (debottlenecking) dan yang relatif mudah memfasilitasi penyelesaian dan cepat persiapan proyek proyek besar menghasilkan quick dan strategis agar dapat segera wins and low hanging diaktualisasikan fruits) implementasinya. menata dan mengintensifkan implementasi fase strategi promosi penanaman dimaksudkan untuk modal negara negara mencapai prioritas potensial. penanaman modal memperbaiki citra indonesia jangka pendek, yaitu sebagai negara tujuan investasi (satu) tahun sampai negara negara potensial. dengan (dua) tahun mengidentifikasi proyek kedepan. pada fase ini proyek penanaman modal kegiatan kegiatan daerah yang siap ditawarkan yang dilaksanakan, dan dipromosikan sesuai antara lain, mendorong dengan daya dukung dan memfasilitasi lingkungan hidup dan penanam modal yang karakteristik daerah dimaksud. siap menanamkan menggalang kerjasama modalnya, baik dengan pemerintah daerah penanaman modal yang yang pro bisnis dalam rangka melakukan perluasan peningkatan nilai tambah, daya usaha atau melakukan saing penanaman modal yang penanaman modal bernilai tanah tinggi dan baru, penanaman pemerataan pembangunan modal yang daerah. menghasilkan bahan melakukan berbagai baku barang setengah terobosan kebijakan terkait jadi bagi industri dengan penanaman modal lainnya, penanaman daerah yang mendesak untuk modal yang mengisi diperbaiki atau diselesaikan. kekurangan kapasitas menyusun perda penanaman produksi atau modal yang selaras dengan memenuhi kebutuhan duck. dalam negeri dan meningkatkan kinerja mpp substitusi impor, serta smart. penanaman modal melakukan e document penunjang (elektronisasi dokumen kantor) infrastruktur. penguatan kelembagaan dan kebijakan investasi yang kondusif. fase percepatan prioritas terhadap pembangunan peningkatan kegiatan infrastruktur dan penanaman modal perlu pengembangan difokuskan pada percepatan usaha dan pembangunan infrastruktur perdagangan. dan pengembang usaha dan perdagangan, salah satunya implementasi fase dapat melalui skema kerjasama dimaksudkan untuk pemerintah swasta kps). mencapai prioritas pengembangan infrastruktur penanaman modal yang juga perlu memasukkan bidang dimulai dari infrastruktur lunak soft peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id ben bian os moses modal daerah pertengahan tahun infrastructure), terutama pada kedua s d tahun bidang pendidikan dan kedua. pada fase ini kesehatan. kegiatan yang peningkatan sinergi dan dilakukan adalah kerjasama dengan penanaman modal yang kabupaten kota lain, pemprov mendorong dan pusat. pengembangan pemberian fasilitas, ekonomi kerakyatan kemudahan, dan atau insentif didukung oleh penanaman modal untuk infrastruktur kota yang kegiatan kegiatan penanaman memadai dan modal yang mendukung berkelanjutan. pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah. pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan daerah.fase iii pengembangan pengembangan usaha besar industri skala kecil, dan menengah kpi yang telah menengah, dan ditetapkan. besar menjembatani umk m dengan investor supaya agar implementasi fase iii dapat bersanding dengan baru bisa diwujudkan harmonis dan aman. apabila seluruh elemen mengoptimalkan yang menjadi syarat pemanfaatan umk m lokal kemampuan telah untuk memenuhi kebutuhan dimiliki, seperti industri besar tersedianya pemetaan lokasi infrastruktur yang pengembangan klaster industri mencukupi, termasuk penyediaan terbangunnya sumber infrastruktur keras (hard daya manusia yang infrastructure) dan infrastruktur handal, terwujudnya lunak (soft infrastructure) yang sinkronisasi kebijakan mencukupi termasuk penanaman modal pemberian fasilitas, pusat daerah, dan kemudahan, dan atau insentif terdapatnya sistem penanaman modal yang pemberian fasilitas, menjadi kewenangan kemudahan, dan atau pemerintah kota salatiga. insentif penanaman pemetaan potensi sumber modal yang berdaya daya dan value chain distribusi saing. pada fase ini, untuk mendukung peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id ben bian esa mma modal daerah kegiatan penanaman pengembangan klaster klaster modal diarahkan untuk industri dan pengembangan pengembangan ekonomi kota salatiga. industrialisasi skala koordinasi penyusunan kecil, menengah, dan program dan sasaran besar melalui lembaga instansi teknis dan pendekatan klaster instansi penanaman modal industri, diantaranya kota salatiga dalam mendorong klaster industri industrialisasi skala besar. agribisnis dan pengembangan sumber daya turunannya. manusia yang handal dan memiliki keterampilan (talent worker). fase pengembangan mempersiapkan kebijakan ekonomi berbasis dalam rangka mendorong pengetahuan kegiatan penanaman modal knowledge based yang inovatif, mendorong economy) pengembangan penelitian dan pengembangan (research and implementasi fase development), menghasilkan dimaksudkan untuk produk berteknologi tinggi, dan mencapai kepentingan efisiensi dalam penggunaan penanaman modal energi jangka waktu mengintensifkan bersamaan dengan peningkatan penyediaan fase pada saat informasi yang semakin perekonomian komprehensif, akurat, cepat indonesia dan kota mengenai persyaratan dan sudah tergolong peluang penanaman modal, perekonomian maju. jaringan usaha dan antar pada fase ini, fokus instansi, baik pada lingkup penanganan adalah sektoral, antar wilayah, pengembangan nasional dan internasional. kemampuan ekonomi mengembangkan kawasan arah pemanfaatan peruntukan industri yang teknologi tinggi ramah lingkungan dan atau ataupun inovasi yang kawasan ekonomi berbasis didukung dengan teknologi tinggi (technopark) penguatan kelembagaan dan peningkatan kebijakan investasi yang kondusif. pelaksanaan terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan atas, rupa kota salatiga memerlukan suatu langkah langkah konkrit pelaksanaan antara lain sebagai berikut: perangkat daerah dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada rupa. monitoring dan evaluasi rupa kota salatiga dilaksanakan secara berkala, paling sedikit (kali) dalam (dua) tahun. hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada wali kota. menyusun dokumen dan atau studi kelayakan (feasibility study) penanaman modal terutama pada proyek proyek yang dianggap strategis dan prioritas. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id menyusun dokumen dan atau sistem informasi potensi dan peluang penanaman modal kota salatiga. mewujudkan sop perizinan yang efektif dan efisien. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal. memperluas jangkauan dan intensitas promosi, antara lain: forum temu investor secara berkala dan pameran investasi tingkat regional, nasional dan internasional. meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan kabupaten kota, provinsi, pusat, dan luar negeri dalam promosi dan atau pengembangan produk ungguload map implementasi rencana umum penanaman modal kota salatiga tahun visi mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan dan berdaya saing menuju salatiga yang maju . misi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing. mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai dan berkelanjutan. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat fokus pengembangan penanaman modal pmbenihan pembibitan pembenihan pembibitan pembenihan pembibitan dan pengolahan pangan dan pengolahan pangan dan pengolahan panganbidang penanaman modal pembenihan pembibitan pembenihan pembibitan bidang dan pengolahan pangan dan pengolahan pmbenihan pembibitan pemantapan wilayah pemantapan wilayah dan pengolahan pmbenihan pembibitan pembenihan pembibitan pendukung investasi dan pengolahan pangan dan pengolahan pangan bidang pengembangan potensi pengembangan potensi pembenihan pembibitan dan peluang usaha bidang dan peluang usaha dan pengolahan pangan pembenihan pembibitan bidang penentuan wilayah dan pengolahan pangan pembenihan pembibitan wilayah yang wilayah wilayah yang dan pengolahan pangan diprioritaskan sebagai diprioritaskan wilayah wilayah yang tujuan investasi bidang pengembangan cluster diprioritaskan pembenihan pembibitan wilayah dengan pemantapan cluster dan pengolahan pangan keunggulan investasi wilayah dengan identifikasi potensi dan bidang keunggulan investasi peluang usaha bidang pembenihan pembibitan bidang pembenihan pembibitan dan pengolahan pangan pembenihan pembibitan dan pengolahan pangan di\|e pengembangan prioritas dan pengolahan pangan wilayah wilayah yang penanaman modal bidang pengembangan prioritas diprioritaskan pembenihan pembibitan penanaman modal identifikasi cluster wilayah dan pengolahan pangan bidang dengan keunggulan optimalisasi keterkaitan pembenihan pembibitan investasi bidang bidang dan pengolahan pangan pembenihan pembibitan pembenihan pembibitan optimalisasi keterkaitan dan pengolahan pangan dan pengolahan pangan bidang dengan umk mk pembenihan pembibitan peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.iddan kerjasama penanaman modal. peta panduan (roadmap) implementasi rupa kota salatigapengembangan usaha dan perdagangan, fase iii pengembangan industri skala kecil, menengah, danpa kota salatiga sebagaimana dimaksud padwali kota ini. penyusunan rupa kota salatiga sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh dpmptsp. dalam rangka penyusunan rupa kota salatiga sebagaimana dimaksud dalam dpmptsp berkoordinasi dan bekerjasama dengan perangkat daerah, dan dapat berkonsultasi kepada pemerintah dan atau pemerintah provinsi. dalam rangka pelaksanaan penanaman modallaksanaan rupa dievaluasi secara berkala oleh kepala dpmptsp dengan melibatkan perangkat daerah kota.dan pengolahan pangan penanaman modal bidang fasilitas, kemudahan, dan dengan umk mk pembenihan pembibitan insentif penanaman modal perluasan pemberian dan pengolahan pangan bidang fasilitas, kemudahan, optimalisasi keterkaitan pembenihan pembibitan dan insentif penanaman bidang dan pengolahan pangan modal bidang pembenihan pembibitan pengembangan promosi\| pembenihan pembibitan dan pengolahan pangan potensi penanaman modal dan pengolahan pangan dengan umk mk bidang pengembangan promosi pemberian fasilitas, pembenihan pembibitan potensi penanaman kemudahan, dan insentif dan pengolahan pangan modal bidang penanaman modal bidang pembenihan pembibitan pembenihan pembibitan dan pengolahan pangan dan pengolahan pangan identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidang pembenihan pembibitan dan pengolahan pangan infrastrukturinfrastruktur infrastruktur infrastrukturgembangan pendukung investasi pendukung investasi penanaman modal bidang infrastruktur bidang infrastruktur bidang infrastruktur pemantapan wilayah pemantapan wilayah identifikasi dan wilayah yang wilayah yang pengembangan kebutuhan diprioritaskan sebagai diprioritaskan sebagai sarana prasarana tujuan investasi bidang tujuan investasi bidang pendukung investasi infrastruktur infrastruktur bidang infrastruktur pengembangan potensi pengembangan potensi penentuan wilayah dan peluang usaha bidang dan peluang usaha wilayah yang infrastruktur wilayah bidang infrastruktur diprioritaskan sebagai wilayah yang wilayah wilayah yang tujuan investasi bidang diprioritaskan diprioritaskan infrastruktur pengembangan cluster pemantapan cluster identifikasi potensi dan wilayah dengan wilayah dengan peluang usaha bidang keunggulan investasi keunggulan investasi infrastruktur wilayah bidang infrastruktur bidang infrastruktur wilayah yang pengembangan prioritas pengembangan prioritas diprioritaskan penanaman modal bidang penanaman modal identifikasi cluster wilayah infrastruktur bidang infrastruktur dengan keunggulan optimalisasi keterkaitan optimalisasi keterkaitan investasi bidang bidang infrastruktur bidang infrastruktur infrastruktur dengan umk mk denganinfrastruktur insentif penanaman modal dan insentif penanaman bidang infrastruktur modal bidang infrastrukturinfrastruktur potensi penanaman modal potensi penanaman dengan umk mk bidang infrastruktur modal bidang pemberian fasilitas, infrastruktur kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang infrastruktur identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidang infrastruktur energenergi modal bidang energi modal bidang energenergi bidang energi penanaman modal di\|e pemantapan wilayah pemantapan wilayah bidang energenergi energi pendukung investasi di\|e pengembangan potensi pengembangan potensi bidang energi dan peluang usaha bidang dan peluang usaha bidang energi wilayahentuan wilayah energi wilayah wilayah wilayah yang wilayah yang yang diprioritaskan diprioritaskan diprioritaskan sebagai pengembangan cluster pemantapan cluster tujuan investasi bidang wilayah dengan wilayah dengan energi keunggulan investasi keunggulan investasi identifikasi potensi dan bidang energi bidang energi peluang usaha bidang pengembangan prioritas pengembangan prioritas energi wilayah wilayah penanaman modal bidang penanaman modal yang diprioritaskan energi bidang energienergi dengan bidang energi dengan investasi bidang energi umk mkenergi insentif penanaman modal dan insentif penanaman optimalisasi keterkaitan bidang energi modal bidang energi bidang energi dengan pengembangan promosi pengembangan promosi umk mk potensi penanaman modal potensi penanaman pemberian fasilitas, bidang energi modal bidang energi kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang energi identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidang energi peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id fokus pengembangan penanaman modal bidang unggulan laa industrindustri modal bidang industri modal bidang industrindustri bidang industri penanaman modal di\|e pemantapan wilayah pemantapan wilayah bidang industrindustri industri pendukung investasi di\|e pengembangan potensi pengembangan potensi bidang industri dan peluang usaha bidang dan peluang usaha penentuan wilayah industri wilayah wilayah bidang industri wilayah yang yang diprioritaskan wilayah wilayah yang diprioritaskan sebagai pengembangan cluster diprioritaskan tujuan investasi bidang wilayah dengan pemantapan cluster industri keunggulan investasi wilayah dengan identifikasi potensi dan bidang industri keunggulan investasi peluang usaha bidang\|e pengembangan prioritas bidang industri industri wilayah wilayah penanaman modal bidang pengembangan prioritas yang diprioritaskan industri penanaman modal identifikasi cluster wilayah optimalisasi keterkaitan bidang industri dengan keunggulan bidang industri dengan investasi bidang industri umk mkoptimalisasi keterkaitan penanaman modal bidang fasilitas, kemudahan, dan bidang industri dengan industri insentif penanaman modal umk mk optimalisasi keterkaitan bidang industri perluasan pemberian bidang industri dengan pengembangan promosi fasilitas, kemudahan, umk mk potensi penanaman modal dan insentif penanaman pemberian fasilitas, bidang industri modal bidang industri kemudahan, dan insentif pengembangan promosi penanaman modal bidang potensi penanaman industri modal bidang industri identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidang industri pariwisatpariwisata modal bidang modal bidang pengembangan kebutuhan pariwisata pariwisata. sarana prasarana perluasan kebutuhan penyusunan dan pendukung investasi sarana prasarana penyelarasan regulasi bidang pariwisata pendukung investasi pengembangan pemantapan wilayah bidang pariwisata penanaman modal wilayah yang pemantapan wilayah bidang pariwisata diprioritaskan sebagai wilayah yang identifikasi dan tujuan investasi bidang diprioritaskan sebagai pengembangan kebutuhansarana prasarana pengembangan potensi tujuan investasi bidang pendukung investasi dan peluang usaha bidang pariwisata bidang pariwisata pariwisata wilayah \|e pengembangan potensi penentuan wilayah wilayah yang dan peluang usaha wilayah yang diprioritaskan bidang pariwisata diprioritaskan sebagai pengembangan cluster wilayah wilayah yang tujuan investasi bidang wilayah dengan diprioritaskan pariwisata keunggulan investasi pemantapan cluster identifikasi potensi dan bidang pariwisata wilayah dengan peluang usaha bidang\|e pengembangan prioritas keunggulan investasi pariwisata wilayah penanaman modal bidang bidang pariwisata wilayah yang pariwisata pengembangan prioritas diprioritaskan optimalisasi keterkaitan\| penanaman modal identifikasi cluster wilayah bidang pariwisata dengan bidang pariwisata dengan keunggulan umk mk optimalisasi keterkaitan investasi bidang pariwisata perluasan pemberian bidang pariwisata identifikasi prioritas fasilitas, kemudahan, dan dengan umk mk penanaman modal bidang insentif penanaman modal perluasan pemberian pariwisata bidang pariwisata fasilitas, kemudahan, optimalisasi keterkaitan pengembangan promosi dan insentif penanaman bidang pariwisata dengan potensi penanaman modal modal bidang pariwisata umk mk bidang pariwisata pengembangan promosi pemberian fasilitas, potensi penanaman kemudahan, dan insentif modal bidang pariwisata penanaman modal bidangdan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidang pariwisata perdagrdagangan perdagangan perdaganganperdagangan bidang perdagangan penanaman modal di\|e pemantapan wilayah pemantapan wilayah bidang perdagrdagangan perdagangan pendukung investasi pengembangan potensi pengembangan potensi bidang perdagangan dan peluang usaha bidang dan peluang usaha penentuan wilayah perdagangan wilayah bidang perdagangan wilayah yang wilayah yang wilayah wilayah yang diprioritaskan sebagai diprioritaskan diprioritaskan tujuan investasi bidang pengembangan cluster pemantapan cluster perdagangan wilayah dengan wilayah dengan identifikasi potensi dan keunggulan investasi keunggulan investasi peluang usaha bidang bidang perdagangan bidang perdagrdagangan wilayah pengembangan prioritas pengembangan prioritas wilayah yang penanaman modal bidang penanaman modal diprioritaskan perdagangan bidang perdaganganperdagangan bidang perdagangan investasi bidang dengan umk mk dengan umk mk perdagangan perluasan pemberian perluasan pemberian identifikasi prioritas fasilitas, kemudahan, dan fasilitas, kemudahan, penanaman modal bidang insentif penanaman modal dan insentif penanaman perdagangan bidang perdagangan modal bidang optimalisasi keterkaitan pengembangan promosi perdagangan bidang perdagangan potensi penanaman modal pengembangan promosi dengan umk mk bidang perdagangan potensi penanaman pemberian fasilitas, modal bidang kemudahan, dan insentif perdagangan penanaman modal bidang perdagangan identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidang perdagangan jasjasa modal bidang jasa modal bidang jasa. pengembangan kebutuhan perluasan kebutuhan sarana prasarana sarana prasaranayusunan dan pendukung investasi pendukung investasi penyelarasan regulasi bidang jasa bidang jasa pengembangan pemantapan wilayah pemantapan wilayah penanaman modal wilayah yang wilayah yang bidang jasa diprioritaskan sebagai diprioritaskan sebagai identifikasi dan tujuan investasi bidang tujuan investasi bidang pengembangan kebutuhan jasa jasa sarana prasarana pengembangan potensi pengembangan potensi pendukung investasi dan peluang usaha bidang dan peluang usaha bidang jasa jasa wilayah wilayah bidang jasa wilayah penentuan wilayah yang diprioritaskan wilayah yang wilayah yang pengembangan cluster diprioritaskan diprioritaskan sebagai wilayah dengan pemantapan cluster tujuan investasi bidang keunggulan investasi wilayah dengan jasa bidang jasa keunggulan investasi identifikasi potensi dan pengembangan prioritas bidang jasa peluang usaha bidang jasa penanaman modal bidang pengembangan prioritas wilayah wilayah yang jasa penanaman modal diprioritaskan optimalisasi keterkaitan bidang jasa identifikasi cluster wilayah bidang jasa dengan umk optimalisasi keterkaitan dengan keunggulan bidang jasa dengan investasi bidang jasa perluasan pemberian umk mk identifikasi prioritas fasilitas, kemudahan, dan perluasan pemberian penanaman modal bidang insentif penanaman modal fasilitas, kemudahan, jasa bidang jasa dan insentif penanaman modal bidang jasajasa dengan umk potensi penanaman modal potensi penanaman bidang jasa modal bidang jasa pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang jasa identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidangfasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan cepat menghasilkan langkah langkah permasalahan pembangunan taman lahan kosong, belum terbangun, sudah belum ada anggaran perluasan promosi dan mean mas investasi alternatif revitalisasi belum tertata dengan baik, sudah ada keterbatasan perluasan promosi dan chinatown kawasan dokumen masterplan dan profil investasi anggaran mencari investor (pendanaan perdagangan jasa alternatif) sudirman pembangunan taman lahan kosong, belum terbangun, sudah belum ada anggaran perluasan promosi dan wisata sejarah ada dokumen masterplan dan profil pembangunan mencari investor (pendanaan salatiga investasi alternatif revitalisasi pasar raya dipenuhi pkl, sudah ada dokumen keterbatasan perluasan promosi dan alternatif) revitalisasi terminal belum tertata dengan baik keterbatasan penyusunan master plan dan alternatif peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id pemantapan kawasan sudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha perlu penyebaran perluasan promosi dan peruntukan industri manufaktur sesuai dengan kerjasama kemitraan dengan peruntukan rtrw umk m dan koperasiumum penanaman modal kota salatiga tahunsalah satunyaselanjutnya, dalam rangkaupaya ini diwujudkan dengan menciptadiperlukan kebijakan dasar penanaman modal berupa rencana umum penanaman modal rupa). menurut peraturan presiden republik indonesia nomor tahunwajiban menyusun rupa juga berlaku bagi pemerintah kabupaten kota. peraturan presiden nomor tahun mengamanatkan pemerintah kabupaten kota untuk menyusun rupa kabupaten kota rusak) yangkabupaten kota. adapun dalam penyusunannya rusak mengacu secara umum rusakdan fase iv peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).dengan adanya rupa kota salatiga, maka diharapkan mampu mendorong penanaman modal yang berkelanjutan kota salatiga. asas dan tujuan penyusunan asas dan tujuan penanaman modal kota salatiga mengacu pada undang undang nomor tahun tentang penanaman modal ddasarkan undang undang nomor tahun tentang penanaman modal, maka pemerintah kota salatiga berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal kota salatiga berdasarkan asas: kepastian hukum.negaraperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.idselanjutnya, asas asas tersebut menjadi prinsip dan nilai nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal kota salatigasalatiga tahun adalah mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan dan berdaya saing menuju salatiga yang maju . untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi penanaman modal kota salatiga tahun sebagai berikut: menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, yang antara lain, dan sihirnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai dan berkelanjutan, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penanaman modal seperti: jalan, listrik energi, air bersih, hotel, perumahan, rumah sakit, it, komunikasi, dll yang berstandar nasional internasional dengan tetap memerhatikan lingkungan. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, yang ditandai antara lain dengan adanya regulasi dan atau kebijakan yang pro investasi namun tetap menjamin hak pekerja disertai dengan penegakan hukum yang adil dan transparan kepada para pihak, yang ditandai antara lain dengan pengembangan kerjasama dan kemitraan antarpulau usaha besar, sedang, menengah, kecil, dan mikro, serta koperasi, pemanfaatan bahan baku dan tenaga kerja lokal sehingga mampu mendorong perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat, yang ditandai antara lain dengan munculnya para pelaku ekonomi kreatif dan atau wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi sdm yang ada dengan didukung dan atau bersinergi dengan perguruan tinggi yang ada. arah kebijakan penanaman modal kota salatiga arah kebijakan penanaman modal kota salatiga merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi penanaman modal kota salatiga tahun dalam perumusan, harus memedomani peraturan presiden nomor tahun tentang rencana umum penanaman modal. mengacu pada hal tersebut, maka arah kebijakan penanaman modal kota salatiga tahun dirumuskan sebagai berikut: perbaikan iklim penanaman modal. m dan koperasi), pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal, dan promosi penanaman modal. seiring dengan terbitnya undang undang nomor tahun tentang cipta kerja duck), maka arah kebijakan penanaman modal wajib mengacu pada undang undang tersebut dan turunannya. keberadaan duck ini mengubah beberapa dalam undang undang nomor tahun tentang penanaman modal. perubahan perubahan tersebut masuk pada bagian penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu. dengan demikian, maka rupa kota salatiga sebagai kebijakan dasar dalam penanaman modal kota salatiga harus sesuai dengan duck sehingga dapan mempercepat peningkatan penanaman modal. selanjutnya, penjabaran dari arah kebijakan penanaman modal kota salatiga adalah sebagai berikutyangota salatiga, khususnya koordinasi penanaman modal dengan dinas badan teknis sektor terkait, pemerintah provinsi jawa tengah dan pemerintah kota salatiga perlu memiliki visi yang speraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id jawa tengah yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan atau dari wali kota salatigasalatigaketentuan dni selain merupakanperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id secara khusus, terkait bidang usaha penanaman modal ketetapan mengenai bidang usaha penanaman modal diatur dalam peraturan presiden nomor tahun tengan bidang usaha penanaman modik praktik persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktik dan aturan persaingan usaha negara laiburuhota salatiga melakukan upaya amplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait denganiitahun tentang pei{selenggarakan kesehatan ibu dan anak kabupaten natuna dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati natuna,optimal guna percepatan penurunan angka kematian ibu dan b"yr; bahwa berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor tahun ol4 tentang upaya kesehatan anak dan peraturan menteri kesehatan nomor tahun ol4kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual; bahwa tingginya angka kematian ibu dan bayt; fltfiof,kesehatan ibu dan anak kabupaten natuna;sebagai perubahan undang undang nomor tahuoo8o2 tentang pelindungan anakfnlr koqnsttlfllindungan anakmenteri kesehatan nomor tahun ol4 tentang upaya kesehatan anak; peraturan menteri kesehatan nomor tahun ol4; memutuskan peraturan bupati tentang pei{selenggarakan kesehatan ibu dan anakbupati kabupaten natuna; keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; suami, istri dan anaknya; ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya; menetapkan inner onsasangan usia subur, ibu hamil, bersalin, nifas, bar dan balita; ibu hamil adalah wanita hamil dan melahirkan sampai hari setelah persalinan; anak adalah bayt sampai dengan balita; bayi adalah anak berumur (nol) sampai (satu) hari menjelang ulang tahun pertama; anak bawah lima tahun yang selanjutnya disebut balita adalah anak yang berumur (nol) sampai dengan (lima puluh sembilan) bulan; air susu ibu ekslusif yang selanjutnya sebut asi ekslusif adalah pemberian asi saja kepada bayi dari bayi baru lahir sampai usia bulan tanpa memberikan apapun baik air putih maupun makanan yang lain; inisiasi menyusui dini adalah proses bayi men5rusuk segera setelah dilahirkan, dimana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri. fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat ru;. pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang ingkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan atau masyarakat. l2.yr;; tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan; dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah perangkat daerah yang membidangi masalah kesehatan dan pengendalian penduduk kabupaten natuna pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya sebut puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja; masyarakat adalah perorangan, keluar bd, kelompok, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan dan atau pihak lainnya;vertikal maupun horisontal, maupun struktural maupun fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau masalah kesehatan. l7. fnalrnootlurtl ffaf kegg1rsl bab i\zas, maksud, dan tujuan penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak berasaskan: perikemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa; manfaat dan kekeluargaan; mutu yang terjamin; dan pembiayaan yang terj angka\diseluruh kabupaten natuna; tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai standar pelayanan; terwujudnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang bermutu dan aman; melayaninya ibu hamil dan bersalin sesuai standar fasilitas pelayanan kesehatan; tertanganinya ibu nifas sesuai standar; tertanganinya kasus kegawatdaruratan obstetri dan anak secara tepat sasaran dan tepat penanganan;; terwujudnya perubahan perilaku masyarakat terhadap pola pengobatan dan pertolongan persalinan; tersedianya data kesehatan ibu dan anak yang akurat dan terkini; terwujudnya sistem informasi data kesehatan ibu dan anak yang terintegrasi daerah;;.;organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak. nnnk$ $t0l nns. e#'ffi as$n'rarr ^j. !i:,r lt ittf peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; pelaksanaan sistem rujukan; upaya preventif;; pemeriksaan kehamilan terpadu berkualitas paling sedikit empat) kali selama masa kehamilan dan setidak tidaknya (satu) kali pemeriksaan oleh dokter umum; pemeriksaan ibu hamil berisiko tinggi dan anak berisiko tinggi dilakukan oleh dokter spesialis; penolong persalinan adalah tenaga kesehatan yang kompeten pada fasilitas pelayanan kesehatan; pertolongan persalinan normal dilakukan difasilitasi kesehatan dan dilaksanakan paling sedikit (dua) orang tenaga kesehatan:' pelaksanaan kunjungan nifas berkualitas dilaksanakan minimal (tiga) kali; pernah loon bna$l ep,fff koo1llg pelaksanaan kunjungan neonatus berkualitas dilaksanakan minimal (tiga) kali; pelaksanaan stimulasi dini intervensi deteksi tumbuh kembang dan tindak lanjutnya sesuai standar; pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit dan manajemen terpadu bayi muda fasilitas pelayanan kesehatan; pelayanan imunisasi dasar lengkap; peningkatan promosi dan pelayanan kontrasepsi pasangan usia subur; peningkatan pelayanan stabilisasi pra rujukan; sistem rujukan berkualitas; pelaksanaan audit maternal dan perinatal, kasus need miss beserta tindak lanjutnya; peningkatan kualitas supervisi fasilitasi oleh superi; menyiapkan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar; perbekalan kesehatan harus dalam keadaan siap pakai untuk keselamatan ibu dan anak; puskesmas ponddilaksanakan melalui: penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pendampingan, magang dan orientasi sumber daya manusia kesehatan; pengangkatan tenaga kesehatan fasilitas pela5kanan kesehatan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;.; pemerintah daerah melakukan promosi upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak; mendorong pemeriksaan kehamilan dan persalinan fasilitas pelayanan kesehatan; peris flt}nfr. $il s$l +t(r#' edf!' e,' segifli1ili:+ 't 11_ melakukan sosialisasi tanda tanda bahaya kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir; mendorong inisiasi men5rusuk dini dan asi eksklusif; sosialisasi sistem pen(21huruf meliputi; kehamilan yang beresiko oleh masyarakat (pengaturan usia kehamilan, jumlah anak, jarak kehamilan, pemakaian alat kontrasepsi); pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil; pemenuhan gjz bagi remaja putri, wanita usia subur,ibu hamil, nifas dan ibu menyusui; penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja; pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin dan ibu hamil sesuai standar; memberi imunisasi lengkap pada b"yr; melakukan inisiasi menyusui dini dan asi eksklusif; pembinaan team pond. peningkatan peran serta seluruh pemangku dan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakatsebagaimana yang dimaksud dalam huruf meliputi: peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatandanorganisasi profesi kesehatan dalam upaya penyelamatan ibu dan anak; l2_ optimalisasi desa siaga aktif dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak; pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi p4k) yang berkualitas; pelaksanaan kelas ibu dan kelas ibu balita; peningkatan program deteksi dini tumbuh kembang anak; peningkatan manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat; pendamping ibu hamil melalui pemberdayaan masyarakat; penyelenggaraan rumah tunggupenggerakanmasyarakatantaralain: pemberdayaan masyarakat bidang upaya kesehatan lbu dan anak; keikutsertaan aktif masyarakat dalam berperan sertamenjaga kesehatan ibu dan anak; kepedulian dan perhatian oleh setiap individu, keluarga dimasyarakat; melakukan pendampingan ibu hamil, utamanya ibu hamil resiko tinggi. pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat: kelembagaan yang terorganisir dan bermesin hubungan dengan didukung tatalaksana kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak; ob' akan nor&rfu$t ?infurxoolglt{ asl _13_ pendampingan perorangan,keluarga, kelompok masyarakat dan masyarakat; memperhatikan potensi dan kearifan lokal; melaksanakan amp sosial;, dan penyebarluasan informasi: menggalang dukungan dari pemangku kepentingan dalam rangka mengupayakan kesehatan ibu dan anak; mengonfirmasi;rilaku hidup bersih dan sehat; periksa kehamilan secara rutin; menyiapkan asi eksklusif; melahirkan fasilitas kesehatan. bab hak dan kewajiban bagian kesatu hak pelayanan kesehatan lbu dan anak dalam haf pelayanan kesehatan ibu dan anak, seorang ibu berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi: 14_ mendapatkan informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan menandai; mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan; mendapat keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan; mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan ibu yang berasal dari keluarga miskin; dan mendapatkan pemenuhan gin kebutuhannya. dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak spora"ng anak balita berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi; mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan; mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan; mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan anak yang berasal dari keluarga miskin; mendapatkan inisiasi menyusui dini; dan mendapatkan asi eksklusif; mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi sesuai dengan; mendapatkan imbalan yang layak ata.s jasa yang diberikan; mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi ibu dan anak yang diperiksa; sesuai .eux,e" f;(sqfpqry nft kcoroitasi bagian kedua kewajiban pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam hal kesehatan ibu dan anak,; memberikan subsidi untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi keluarga miskin; mengawasi, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak; meningkatkankualitaspelayanan kesehatan;;; mengembangkan standar standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan daerah; memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak; menyelenggarakan amp dan menindak lanjuti rekomendasi amp. dalam hal kesehatan ibu dan anak,; memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang undangan; 'inner rtooqqiil all memiliki surat izin sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; melaksanakan dan menindak lanjuti rekomendasi amp. dalam hal kesehatan ibu dan anak, pemberi pelayanan kesehatan wajib; yang berlaku; memberikan pelayanan kesehatan dengan segera terhadap ibu dan atau anak dalam kondisi gawat darurat; memiliki surat izin sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal kesehatan ibu dan anak, seorang ibu wajib: mematuhi nasehat tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan; memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya; melaksanakan inisiasi men5rusuk dini memberikan asi ekslusif;kesehatan ibu dan anak kabupaten natuna;engendalian penduduk dan keluarga berencana. t: peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak: mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatansesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah tentukan; melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang sesuai kewenangan dan kebijakan daerah; setiap fasilitas pelayanan kesehatan memberikan laporan secara berjenjang;; keberlangsungan dan keberlanjutan peran serta aktif masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak; bab viii pembiayaan biaya penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak kabupaten natuna bebaskan kepada: anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten natuna; sumber pendapat lain yang sah dan tidak mengikat; eng koor it{sl diundangkan rantai padatanggal febri sekretaris daerah kabupaten natun ditetapkan rantai pada tanggal ar.n tri t8' hamid rizal daerah kabupaten natuna tahun afi af,{o bna$dipandang perlu dilakukan perubahlolaan keuangan, aset dan pengembangan kapasitas desa tugas pokok kepala sub bidang pengelolaan keuangan, aset dan pengembangan kapasitas desa adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan desa bidang penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi ketatausahaan pengurusan, pengawasan, pembinaan dan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa, inventarisasi sarana dan prasarana serta pembentukan pasar desa. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala sub bidang pengelolaan keuangan, aset dan pengembangan kapasitas desa dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, melaksanakan fasilitasi ketatausahaan pengurusan, pengawasan dan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa, melaksanakan fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa, melaksanakan fasilitasi inventarisasi sarana dan prasarana pemerintahkelembagaan sosial budaya masyarakat tugas pokok kepala bidang kelembagaan sosial budayakelembagaan sosial budayakelembagaan sosial budaya masyarakatkelembagaan sosial budayalembagaan sosial budaya masyarakat bidang melaksanakan perumusan pedoman dan fasilitasi pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang kelembagaan sosial budaya masyarakat, melaksanakan pembentukan lembaga desa, melakukan pembinaan lembaga desa, membagi habis tugas pada bidang kelembagaan sosial budayapotensi dan kelembagaan masyarakat tugas pokok kepala sub bidang pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas bidang kelembagaan sosial budaya masyarakat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat dan lembaga masyarakat adat, potensi masyarakat dan manajemen pembangunan partisipatif. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala sub bidang pengembangan potensi dan kelembagaanpotensi dan kelembagaanpotensi dan kelembagaan masyarakat dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan lembaga masyarakat dan lembaga masyarakat adat, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan potensi masyarakat, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan lembaga kemasyarakatanpotensi dan kelembagaanpotensi dan kelembagaanmbangan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat tugas pokok kepala sub bidang pengembangan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas bidang kelembagaan sosial budaya masyarakat kelembagaan sosial budaya masyarakat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, kesejahteraan masyarakat, pelatihan masyarakat, peningkatan pemberdayaan perempuan, partisipasi masyarakat dan motivasi swadaya gotong royong masyarakat. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala sub bidang pengembangan sumber daya manusia dan partisipaslembagaan sosial budaya masyarakat dalam rangka penyusunan rencana program kerja sub bidang pengembangan sumber daya manusia dan partisipassumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat, menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan kemasyarakatan, menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat, menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan motivasi swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perlombaansumber daya manusia dan partisipassumber daya manusia dan partisipasi masyarakatusaha pengembangan perekonomian masyarakat tugas pokok kepala bidang usaha pengembangan perekonomianusaha pengembangan perekonomianusaha pengembangan perekonomian masyarakausaha pengembangan perekonomianusaha ekonomi masyarakat dan ekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggalbagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang usaha pengembangan perekonomian masyarakat, menyiapkan perumusan pedoman mengenai fasilitasi ekonomi masyarakat, menyiapkan perumusan pedoman mengenai fasilitasi ekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggal, membagi habis tugas pada bidang usaha pengembangan perekonomianusaha ekonomi masyarakat tugas pokok kepala sub bidang usaha ekonomi masyarakat adalah melakukan sebagian tugas bidang usaha pengembangan perekonomian masyarakat bidang menyusun pedoman dan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat, usaha pertanian dan pangan, perkreditan, simpan pinjam, pengembangan produksi dan pemasaran. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala sub bidang usaha ekonomusaha ekonomusaha ekonomi masyarakat dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. menyusun pedoman dan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat, melakukan fasilitasi pemanfaatan usaha produksi pertanian dan pangan, melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan usaha produksi pertanian dan pangan, melakukan fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha perkreditan dan simpan pinjam, melakukan fasilitasi pelaksanaan pengembangan produksi dan pemasaran, melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan pasar desa, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan sub bidang usaha ekonomusaha ekonomiekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggal tugas pokok kepala sub bidang ekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggal adalah melaksanakan sebagian tugas bidang usaha pengembangan perekonomian masyarakat bidang penyusunan pedoman dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat tertinggal, usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, kelembagaan permodalan masyarakat, inventarisasi produk unggulan dan bantuan modal. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala sub bidang ekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggalekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggalekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggal dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, cc. menyusun pedoman dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat desa tertinggal, melakukan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, melakukan fasilitasi peningkatan kelembagaan permodalan usaha ekonomi produktif dan kelembagaan usaha kelompok masyarakat, menyusun pedoman dan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi produk unggulan, melakukan pemberian modal usaha ekonomi produktif masyarakat, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan sub bidang ekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggalekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggalnam kepala bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ttg) tugas pokok kepala bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ttg) adalah membantu kepala badan bidang pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna ttg). untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ttg)bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ttg) sebagadayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ttg), agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang ditetapkan dengan peraturan ini, sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ttg): merumuskan pedoman pendayagunaan sumber daya alam pedesaan, merumuskan pedoman pendayagunaan teknologi tepat guna ttg), membagi habis tugas pada bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ttg)dayagunaan sumber daya alam tugas pokok kepala sub bidang pendayagunaan sumber daya alampenyiapan pedoman dan fasilitasi, konservasi dan rehabilitasi lingkungan pedesaan, pemanfaatan lahan, pesisir dan pemberdayaan lingkungan pemukiman. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala sub bidang pendayagunaan sumber daya alamprogram kerja sub bidang pendayagunaan sumber daya alasumber daya alam dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya, menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan pedesaan, menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan, menyiapkan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pedesaan, pemberdayaan lingkungan pemukiman dan sumber daya alam, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan sub bidang pendayagunaan sumber daya alamsumber daya alalakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. kepala sub bidang pendayagunaan teknologi tepat guna ttg) tugas pokok kepala sub bidang pendayagunaan teknologi tepat guna ttg)fasilitasi pedoman pengembangan alih ttg, kerjasama ttg antar lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, lembaga swadaya masyarakat lsm) dan tentara negara indonesia tni) manunggal membangun desa tmd). untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala sub bidang pendayagunaan teknologi tepat guna ttg)rencana program kerja sub bidang pendayagunaan teknologi tepat guna ttg)teknologi tepat guna ttg) dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, melaksanakan fasilitasi pedoman alih teknologi tepat guna ttg), melaksanakan fasilitasi uji coba pemanfaatan teknologi tepat guna ttg), melaksanakan fasilitasi kerjasama teknologi tepat guna antara lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan lembaga swadaya masyarakat, melaksanakan fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna ttg), melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan dan kerjasama pengelolaan teknologi pedesaan, melaksanakan fasilitasi tni manunggal membangun desa tmd), memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan sub pendayagunaan teknologi tepat guna ttg) sebagai bawateknologi tepat guna ttg) kepada aparatur non struktural umum staf sebagai bentuk pemberibadan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten pesawaran yang selanjutnya disebut badan. kepala badan adalah kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten pesawaran. bab struktur organisasi struktur organisasi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten pesawaran adalah sebagai berikut, kepala sub bagian perencanaan. kepala bidang pemerintahan desa, membawahi kepala sub bidang pengembangan desa dan administrasi pemerintahan desa, kepala sub bidang pengelolaan keuangan desa, aset desa dan pengembangan kapasitas desa. kepala bidang kelembagaan sosial budaya masyarakat, membawahi kepala sub bidang pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat, kepala sub bidang pengembangan sumber daya masyarakat dan partisipasi masyarakat. kepala bidang usaha pengembangan perekonomian masyarakat, membawahi kepala sub bidang usaha ekonomi masyarakat, kepala sub bidang ekonomi pedesaan dan masyarakat tertinggal. kepala bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna membawahi kepala sub bidang pendayagunaan sumber daya alam, kepala sub bidang pendayagunaan teknologi tepat guna ttg)adalah memimpin badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi badan, dengan melaksanakan pembinaan terhadap aparatur badan,alam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, untuk kelancaran tugasdimaksud dalam kepala badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenanganerdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, agar sesuai dengan rencana strategis renstra)mberdayaan masyarakat dan pemerintahan desabagai acuan pelaksanaan tugas, membagi habis tugas kedinasan bidang teknis dan administrasi kepada bawahan staf, agar setiap aparatur yang berada lingkungan badanmasukan, usul saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan kebijakan yang akan diambil bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desapenyusunan program kerja bad: membina kegiatan keolahragaan, ketertiban, kehumasan, dan penatalaksanaan lingkungan badan, j .lingkup badmerintahan desa tugas pokok kepala bidang pemerintahan desapenyusunan program kerja badan bidang pemerintahan desa. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang pemerintahan despemerintahan des, melakukan perumusan pedoman fasilitasi pemerintahan desa yang meliputi bidang pengembangan desa dan administrasi pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan, aset dan pengembangan kapasitas desatugas bidang pemerintahan desa sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas, mempelajari dan memfasilitasi pelaksanaan pemberhentian, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa dan perangkat desa serta pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa bpd), membagi habis tugas pada bidang pemerintahan deterkaitdesa dan administrasi pemerintahan desa tugas pokok kepala sub bidang pengembangan desa dan administrasi pemerintahan desa adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan desa dalam melaksanakan dan merumuskan serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembentukan, pengembangan, dan pembinaan desa, kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa bpd), administrasi desa, lomba desa dan profil desa. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala sub bidang pengembangan desa dan administrasi pemerintahandesa dan administrasi pemerintahan desa untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan,setelah menerima usulan dari camat:berkoordinasi dengan bagian otonomi daerah sekretariat daerah kabupaten pesawaran, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang pengembangan desa dan administrasi pemerintahan desa dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya, menyiapkan bahan pedoman administrasi alokasi dana desa add), dana pembiayaan penyelenggaraan urusan desa dprd) dan dana operasional badan permusyawaratan desa bpd): melaksanakan fasilitasi pengembangan desa dan kerjasama antar desa, melaksanakan fasilitasi pendayagunaan aparatur pemerintah desa, melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan badan permusyawaratan desa, melaksanakan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan administrasi desa, melaksanakan fasilitasi pengembangan profil desa, melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pedesaan, il.desa dan administrasi pemerintahandesa dan administrasi pemerintahan desadan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, partisipatif dan terpadu perlu dilakukan penyempurnaan terhadapaddlam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud atas adalah merupakan pengeluaran pengeluaran yangbagian pengeluaran tak terduga, disediakan untuk menampung pengeluaran dan pembelanjaan pemerintah desa yang dapat terdiri dari: bantuan bagi penanganan korban bencana alam dan atau bencana (konflik) sosial yang terjadi desa, biaya operasional penanganan bencana alam atau bencana (konflik) sosial yang terjadi desa, bantuan sumbangan bagi warga desa yang terkena bencana alam atau bencana (konflik) sosial, biaya tamu, biaya kesehatan, biaya tunjangan perawatan kecelakaan, biaya tunjangan uang duka, dan biaya tunjangan uang penghargaan. .khusus untuk bantuan bagi korban bencana alam dan bencana (konflik) sosial sebagaimana dimaksud poin dan dipersiapkan alokasi anggaran maksimal (dua koma lima persen) dari total pagu anggaran untuk kegiatan rutin dari add tahun berjalan, ll.apabila pada tahun berjalan anggaran tersebut tidak dipergunakan maka anggaran tersebut dimasukkan dalam apb desa tahun berikutnya pada pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pos pengeluaran bpd dan sekretariat bpd bagian pos belanja bpd dan sekretariat bpd, disediakan untuk menampung pengeluaran dan pembelanjaan badan permusyawaratan desa yang dapat terdiri dari biaya penunjang operasional, biaya perjalanan dinas, biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kesehatan, uang duka, uang penghargaan, uang sidang rapat, pengadaan sarana dan prasarana mobile perkantoran, alat alat dan peralatan untuk kebersihan kantor, pengadaan buku buku administrasi bpd: dan biaya berlangganan koran majalah. adapun jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan tingkat desa berdasarkan kewenangannya yaitu sebagai berikut bidang politik dalam negeri dan administrasi publik, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum. bidang otonomi desa: penetapan organisasi pemerintah desa, penetapan perangkat desa, penetapan pembentukan lembaga kemasyarakatan, penetapan pembentukan bpd, penetapan apb desa, pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, penetapan peraturan desa, kerjasama antar desa, pembentukan badan usaha milik desa, penetapan retribusi pasar desa, penetapan pengelolaan tanah kas desa, tanah adat dan asset desa lain sesuai hak masyarakat setempatnya yang mengikat. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat rekomendasi izin keramaian desa, penanggulangan bencana alam dalam skala desa, penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijakan melalui media pertemuan, dan penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. bidang perencanaan pendataan potensi desa, menyusun perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, mengajukan usulan rencana pembangunan desa sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat. bidang pertanian melaporkan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang perairan umum wilayah desa, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, pengaturan dan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani, pengembangan lumbung desa gudang, pengawasan lalu lintas ternak yang ada dalam desa, pemeriksaan kesehatan hewan terhadap ternak potong untuk pesta hajatan, pelaporan kegiatan gejala penyakit hewan tingkat desa. bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral yaitu pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan rakyat. bidang perhutanan dan perkebunan kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa, pengelolaan embung embung air yang sudah dibangun desa, pengelolaan hutan desa (hutan yang tumbuh atas tanah milik desa), pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya, mendukung usaha pemeliharaan dan pelestarian hutan desa dan hutan rakyat, melakukan usaha pencegahan kebakaran dan penebangan liar hutan desa dan hutan rakyat, pengelolaan penampungan air hujan (pah), mendukung terlaksananya penataan lahan dan klasifikasi kebun, mendukung usaha perlindungan terhadap organisme pengganggu tanaman (opt) hutan dan kebun, j)) mendukung usaha usaha konservasi tanah. bidang perindustrian dan perdagangan pemberian surat keterangan dalam bidang industri rumah tangga, pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan, fasilitasi pemberdayaan keterampilan pengrajin, fasilitasi pemasaran hasil industri, pengawasan terhadap asset bahan baku industri yang ada desa, memberikan keterangan tempat usaha. bidang pengoperasian fasilitasi pembinaan dana kredit milik desa, pemberian surat keterangan kredit koperasi, pembinaan dan pengelolaan dana ued sp, lkd, dan bum desa. bidang penanaman modal pendataan pengusaha kecil, menengah dan besar, pendataan bidang usaha unggulan atau prioritas, kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanaman modal desa, pendataan potensi sumber daya alam desa. bidang ketenagakerjaan pendataan dan pengklasifikasian angkatan kerjakewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan (satu) kali (dua puluh empat) jam, pembiayaan dan pengawasan bidan desa, dukun bayi dan kader kesehatan, pengelolaan polindes dan posyandu, membantu pelaksanaan pengawasan pmt penyuluhan dan pmt pemulihan, pembinaan upaya kesehatan tradisional, pengelolaan dana sehat, memasyarakatkan tanaman obat keluarga (toga) dan pos obat desa: membantu pengawasan keamanan industri makanan yang produksi rumah tangga desa, mendukung kegiatan pemberantasan penyakit menular, fasilitasi pemantauan status gizi, mendukung pelaksanaan imunisasi, pencegahan, penanggulangan penggunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif p3 napa), membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan pustu. bidang pendidikan dan kebudayaan fasilitasi penyelenggaraan kursus kursus keterampilan, meningkatkan peran taman baca masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat, fasilitasi dan memotivasi kelompok kelompok belajar yang ada desa, menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni budaya dan upacara adat, serta adat istiadat yang berlaku desa, pemuda, fasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional misalnya menyiapkan lapangan dan sarana olahraga lainnya, pendataan siswa untuk gn ota, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini paud): pendataan warga buta huruf aksara, pendataan kelulusan tamatan sekolah, penyelenggaraan perpustakaan desa, pendataan anak putus sekolah, fasilitasi kelompok minat baca, penyelenggaraan pekan olahraga masyarakat. bidang kesejahteraan sosial pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial, pembinaan pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial, mengeluarkan surat keterangan miskin, memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah, mengeluarkan surat keterangan untuk kegiatan sosial. bidang penataan ruang yaitu fasilitasi peran serta masyarakat desa dalam penetapan ruang, bidang permukiman dan sumber daya air pemberian rekomendasi surat keterangan pemberian imb, pendataan perumahan dan permukiman yang ada desa, pengelolaan dan pemeliharaan romanisasi jaringan irigasi desa, pemeliharaan rutin saluran irigasi desa yang terdiri dari tambahan dan membuang sedimentasi, kegiatan operasi dan perawatan saluran irigasi, tersier dan karier,, pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan desa, pengaturan kebijakan kelembagaan badan usaha tingkat desa bidang pengairan, j)) fasilitasi pembentukan p3a, pemeliharaan jaringan irigasi desa, penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi desa. bidang perhubungan yaitu pembangunan dan pengawasan jalan desa bidang lingkungan hidup, pemeliharaan dan pelestarian sumber daya mata air, pelestarian lingkungan hidup, rekomendasi ijin usaha yang berdampak lingkungan, perlindungan keanekaragaman dan satwa liar, melaporkan terhadap sumber sumber pencemaran lingkungan, pengelolaan persamaan desa dan pasar desa, pengelolaan pupuk organik, bidang pemberdayaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa, pemberdayaan ekonomi keluarga, pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, fasilitasi pembinaan terhadap kader kader keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pengelolaan kelompok kelompok bina keluarga, pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif skala desa, pelaksanaan pendataan keluarga. bidang kependudukan bidang pariwisata yaitu pengelolaan obyek wisata desa luar rencana induk pariwisata. bidang pertanahan memberikan surat keterangan atas tanah, fasilitasi sengketa tanah melalui musyawarah mufakat tingkat desa. selain dari kewenangan sebagaimana dimaksud pada pemerintahan desa juga memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan yang ada desa seperti pembinaan dan penguatan pkk, pembinaan dan penguatan lpm, pembinaan dan penguatan rt rw, pembinaan dan penguatan karang taruna maupun bantuan pembinaan dan penguatan modal kegiatan ekonomi produktif skala kecil dan menengah bagi kelompok dan atau perorangan desa (industri kecil rumah tangga, kelompok usaha bersama dan lain lain sejenisnya. dengan add, pemerintah desa juga berkewajiban untuk mengalokasikan pembiayaan untuk pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat desa (sarana prasarana dan fasilitas umum bidang kesehatan, sarana prasarana dan fasilitas umum bidang pendidikan, sarana prasarana dan fasilitas umum perekonomian dan sarana prasarana dan fasilitas umum pemerintahan) sehingga daya fungsinya dan pemakaiannya dapat menjadi lebih panjang. untuk melaksanakan kewenangan, tanggungjawab dan kewajiban tersebut diatas, maka harus tuangkan pada pos anggaran pembangunan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa) tahun anggaran berjalan. bab institusi pengelola add guna menunjang efektifitas pengelolaan add dibentuk tim fasilitasi add tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati dan tim pendamping pengelolaan add tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan camat dan yang diketahui dikuatkan oleh camat. tim fasilitasi add tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sebagai berikut: merumuskan kebijakan tentang add dan pemanfaatannya, mempersiapkan data dan baha penetapan bobot dalam rangka penghitungan besaran pagu alokasi dana desa add) masing masing desa, masing masing desa, menghitung besarnya add yang akan diterima oleh masing masing desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten sinjai nomor tahun bersama dengan tim pendamping pengelolaan add tingkat kecamatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang, memberikan laporan pengelolaan add kepada bupati, untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan add dibentuk kelompok kerja sekretariat, dengan sekretaris tim fasilitasi adddd. tim pendamping pengelolaan add tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: camat sebagai penanggungjawab, sekretaris camat sebagai ketua, kasi pemerintahan dan ketertiban sebagai sekretaris, kasi perekonomian dan pembangunan sebagai anggota, kasi kesejahteraan rakyat sebagai anggota, kasi pelayanan umum sebagai anggota, staf kecamatan (maksimal orang) sebagai sekretariat tim tim pendamping pengelolaan add tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas utama melakukan verifikasi atas keseluruhan kegiatan add baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut: membina dan mengkoordinasikan musrembang desa dalam wilayah kecamatan, mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan add untuk dilakukan cek silang dengan apb desa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang indahnya pembiayaan, cc.lakukan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang add, bersama tim fasilitasi add tingkat kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentang(melalui apb desa) desa, memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan add, menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan add kepada tim fasilitasi add tingkat kabupaten tiap bulan. tim pelaksana desa sebagaimana dimaksud padetua, kepala urusan pemerintahan sebagai sekretaris, kepala urusan keuangan atau perangkat desa yang telah ditunjuk sebagai bendaharawan desa sebagai bendahara, para kepala urusan, kepala dusun, ketua lpm, dan (dua) unsur komponen masyarakat sebagai anggota. sesuai dengan tugas dan fungsinya, bpd secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan dari add baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan hasilnya dan memiliki tugas pokok dan fungsi: menyusun perencanaan penggunaan add yang melibatkan bpd, lpmyusun rancangan penggunaan dana rpd) dan mensosialisasikannya kepada masyarakat desa melalui rapat rapat pertemuan, pengumuman tempat tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, menyusu, mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku bantu khusus pengelolaan alokasi dana desa, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan add (penyerapan dana add) secara periodik tiap bulan kepada tim pendampingan pengelolaan add tingkat kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi dan selanjutnya dilaporkan tingkat kabupaten. bab mekanisme perencanaan add adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaannya terintegrasi dalam apb desa. oleh karena itu perencanaannya harus dibahas dalam forum musrembang desa yang prosesnya sebagai berikut: pra musyawarah, tim fasilitasi kabupaten mengadakan sosialisasi tingkat kecamatan yang dihadiri oleh tim pendamping add kecamatan, para kepala desa dan ketua bpd, tim pelaksana desa serta lembaga kemasyarakatan yang ada desa mengenai pedoman umum pelaksanaan dan pengelolaan alokasi dana desa add) kabupaten sinjai. musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa musrembang desa) pemerintah desa bersama sama dengan tim pelaksana desa, bpd, lpm dan lembaga kemasyarakatan yang ada desa (seperti pkk, rt rw, karang taruna dll) dengan difasilitasi oleh camat untuk melakukan musrembang desa guna membahas usulan atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan desa termasuk penggunaan add, dengan berpedoman merupakan bahan masukan untuk perencanaan dan penyusunan apb desa. hasil pelaksanaan musrembang desa, dan program program yang tidak dapat dibiayai dalam apb desa tahun bersangkutan dan menjadi usulan desa tingkat musrembang kecamatan dan seterusnya. bab vii mekanisme penyaluran penyaluran dana add dilakukan secara bertahap. mekanisme penyaluran alokasi dana desa dari kas daerah rekening pemerintah desa pada bank sulsel cabang sinjai sebagai berikut: kepala desa mengajukan permohonan penyaluran add kepada bupati cg. kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten sinjai melalui camat dengan tembusan bpd dan dilengkapi berkas dan rekomendasi yang terdiri dari: surat permintaan pembayaran spp): fotokopi apb desa tahun bersangkutan (untuk penyaluran dan pencairan tahap pertama), fotokopi bendaharawan desa dan nomor rekening desa, hasil pelaksanaan musrenbang desa untuk program program yang akan dibiayai dalam apb desa tahun bersangkutan rencana penggunaan dana rpd), camat yang menerangkan tentang: persetujuan tentang pengajuan pencairan add untuk desa bersangkutan, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, kesesuaian rencana penggunaan dana rpd) dengan apb desa bersangkutan, kesesuaian rencana penggunaan dana dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan wilayah kecamatan bersangkutan, tim pendamping add kecamatan melakukan verifikasi sebelum rekomendasi yang dikeluarkan untuk desa bersangkutan, pengajuan permohonan penyaluran add dihampiri berkas dan rekomendasi dalam rangkap (tiga) untuk masing masing: untuk disimpan sebagai bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi bagi tim pendamping add kecamatan, untuk disimpan sebagai bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi bagi tim fasilitasi kabupaten, sebagai kelengkapan berkas untuk pengajuan permohonan penyaluran add kepada kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah bukan). kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten sinjai dengan memperhatikan rekomendasi dari camat menyampaikan permohonan penyaluran add kepada bupati c.g kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan) kabupaten sinjai. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan) menyalurkan add dari kas daerah rekening pemerintah desa yang bersangkutan dengan memperhatikan kelengkapan berkas yaitu: surat permintaan pembayaran spp), fotokopi apb desa tahun bersangkutan untuk penyaluran dan pencairan tahap pertama, fotokopi bendaharawan desa dan nomor rekening desa, rencana penggunaan dana rpd), laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan: untuk pengajuan tahap pertama, laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan selama (satu) tahun anggaran, untuk pengajuan tahap kedua laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan tahap pertama, untuk pengajuan tahap ketiga, laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan tahap kedua, apabila pengajuan dan pencairan add melewati bulan juni tahun anggaran bersangkutan maka laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan digabung untuk tahap pertama dan tahap kedua. penyaluran add dari apbd kabupaten apb desa cg. rekening pemerintah desa pada pt. sulsel cabang sinjai dilakukan secara bertahap yang besarnya masing masing untuk tahap pertama sebesar dari pagu dx, untuk tahap kedua sebesar dari pagu dan untuk tahap ketiga sebesar dari pagu add, dana disalurkan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini badan pengelola keuangan dan aset daerah dengan sistem transfer langsung buku rekening pemerintah desa melalui pt. bank sulsel cabang sinjai yang telah ditunjuk. bab viii mekanisme pencairan secara umum pencairan add dari apb desa dapat terdiri dari:urat permintaan pembayaran spp) kepada kepala desa, penerbitan dan pengajuan dokumen spp dilakukan oleh bendahara desa untuk memperoleh persetujuan dari kepala desa, cc. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan spp sebelumnya, rencana penggunaan dana rpd) adalah merupakan dokumen rencana penggunaan dana dibuat oleh pemerintah desa yang menerangkan tentang: pos anggaran yang akan dikeluarkan, peruntukan anggaran yang akan dikeluarkan, dan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan termasuk besarnya swadaya masyarakat yang dilibatkan, surat pernyataan tanggungjawab dari masing masing pelaksana kegiatan, lampiran lain yang dibutuhkan, kepaladan peraturan perundang undangan. pencairan add untuk masing masing desa dilaksanakan setelah adanya rekomendasi tertulis dari camat dan diketahui kepala bagian pemerintahan desa, setelah persyaratan permohonan penyaluran add dari desa lengkap. pencairan dana dari rekening pemerintah desa dilakukan oleh bendahara desa dengan bukti diri dan surat kuasa bermaterai rp. dari kepala desa. pencairan dana dilaksanakan dalam (tiga) tahap, sebagai berikut: tahap sebesar dari pagu pada triwulan dan ii, tahap sebesar dari pagu pada triwulan iii, dan tahap iii sebesar dari pagu triwulan iv. bab ketatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan alokasi dana desa ketatausahaan add menggunakan buku administrasi keuangan destiap penerimaan add harus dicatat oleh bendahara pemasukan desa serta pengeluaran (belanja) add harus dicatat oleh bendahara pengeluaran dalam buku administrasi keuangandengan memperhatikan bukti pendukung dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan diantaranya sebagai berikut: belanja penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat desa serta penghasilan tetap bpd sebagai lampiran pertanggungjawabannya sebagai berikut: akuntansi pembayaran, pengangkatan, dan tanda tangan ampar. belanja perjalanan dinas kepala desa perangkat desa unsur penyelenggara pemerintahan desa sebagai lampiran pertanggungjawaban sebagai berikut: akuntansi pembayaran, dasar kegiatan, surat tugas, spp: dan laporan hasil perjalanan dinas, belanja barang jasa sebagai lampiran pertanggungjawaban sebagai berikut: akuntansi pembayaran, nota pesanan, berita acara penerimaan barang dan nota toko (faktur), dan surat pembayaran pajak apabila kena pajak. dalam hal laporan pertanggungjawaban,dan laporan pertanggungjawaban kepada bpd dan menyampaikan informasi pokok pokok pertanggungjawaban kepada rakyat. jenis laporan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: laporan berkala mengenai pelaksanaan penggunaan dana add dibuat secara rutin setiap bulannya yang memuatlaporan realisasi penerima add dan realisasi pengeluaran yang anggarannya berasal dari add,ibuat pada setiap akhir tahun anggaran yang telah direalisasikan dengan susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan add adalah sebagai berikut: pendahuluan, yang menjelaskan tentang: desa, dasar pembuatan laporan, dan tujuan pembuatan laporan. program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat berupa: penyelenggaraan administrasi perkantoran, peningkatan pelayanan masyarakat, pembinaan masyarakat dalam usaha meningkatkan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat, pembinaan lembaga lembaga kemasyarakatan, dan lain lain yang dianggap perlu. pelaksanaan penggunaan add yang telah dianggarkan dalam apb desa. materi menyangkut: realisasi add: operasional pemerintahan desa, dan stimulan pemberdayaan masyarakat. manfaat yang dihubungkan dengan program kerja. permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: permasalahan yang mencakup penyelenggaraan program kerja dan pelaksanaan penggunaan add, usaha yang telah dilakukan untuk memecahkan masalah, masalah masalah yang belum terpecahkan. penutup, menguraikan tentang: kesimpulan laporan, dan saran tindak yang diperlukan. penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari tim pelaksana desa kepada tim pendamping add kecamatan secara bertahap yang selanjutnya tim pendamping add. bab pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembinaan dalam perencanaan dan pengelolaan add dilakukan oleh tim pendamping tingkat kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kabupaten. pembinaan dilakukan dengan cara bimbingan teknis pelatihan pengelolaan add, konsultasi asistensi, pembinaan langsung desa desa yang dilakukan baik secara rutin maupun insidentil. dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan add yang dilaksanakan tim pendamping tingkat kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kabupaten, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun berjalan. dana pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dikelola dan disalurkan oleh bagian pemerintahan desa melalui pos rekening anggaran monitoring dan evaluasi pengelolaan alokasi dana desa money pengelolaan add). pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan add dilakukan oleh: aparat pengawasan fungsional struktural yang ada daerah, tim pendamping tingkat kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kabupaten, dan cc.bersama sebagaimana tertuang dalam apb desa. untuk menilai keberhasilan pengelolaan penggunaan add dilakukan evaluasi dengan indikator sebagai berikut: pengelolaan: meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya add, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, mampu diperolehnya data dan bahan yang akurat oleh pengelola add tingkat desa yang dapat dipergunakan dalam rangka perencanaan dan perhitungan bobot add tahun berikutnyoleh apb apb desa), dan mampu bersinergi dengan program program pemerintah yang ada desa. jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan addan yang berlakusinjai. bab tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bendahara desa bertanggungjawab atas pelaksana, penyimpangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian desa dapat diketahui dari beberapa sumber: hasil pemeriksaan inspektorat daerah, hasil pengawasan dan pemeriksaan kepala desa,rbaikan kerugian desa dengan bantuan inspektoratannya yang disebabkan adanya kebijaksanaan pemerintah desa maka kepala desa wajib mempertanggungjawabkan kepada bupati. bab xiibagaimana dimaksud dalambagaimana undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi. sanksi seperti yang dimaksud pada berupa:pengurangan add untuk tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam bab xiedoman umum pelaksanaan dan pengelolaan add kabupaten sinjaretaris daerah kabupaten sinjai, (jati al) hee kal gay lp) appasere syariatrubahan atascamat yang berada kabupaten sinjai. desa adalah desa yang berada kabupaten sinjaitim fasilitasi kabupaten adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati untuk melakukan fasilitasi add yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur unsur lain yang terkait tingkat kabupaten. tim pendamping kecamatan adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pendampingan add yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur unsur lain terkait tingkat kecamatan. bab maksud, tujuan dan sasaran program alokasi dana desa dimaksudkan sebagai kegiatan yang diperuntukkan langsung kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi dari penyelenggaraan otonomi desa. tujuan pemberian alokasi dana desa adalah agar pemerintahan desa mempunyai daya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta menstimulasi upaya pemberdayaan masyarakat desa. tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikuttumbuhnya kesadaran dan tanggungjawab serta peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana desa, meningkatkan taraf kehidupan perekonomian masyarakat desa menuju desa yang otonom dan mandiri. adapun sasaran utama alokasi dana desa add) adalah: meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa, cc.rumusan add penentuan besarnya penerimaan add untuk setiap desa berdasarkan asas asas: azas adil adalah bagian add yang sama dan partisipasi masyarakat selanjutnya disebut alokasi dana desa proporsional dp) yang jumlahnya (empat, dan azdm) yang jumlahnya (enam.sinjai menentukan bobot untuk masing masing variabel adalah sebagai berikut: kesehatan a38 jumlah penduduk luas wilayah ' e potensi ekonomi partisipasi masyarakat jumlah\| besarnya add ditetapkanadd alokasi dana desa proporsional untuk desa dpx add add) keterangan alokasi dana desa untuk desa nilai bobot desa untuk desa add jumlah seluruh alokasi dana desa minimal yang diterima oleh desa penentuan nilai bobot desa dx) ditentukan berdasarkan beberapa variabel. adapun yang menjadi komponen utama dalam perhitungan besarnya alokasi dana desa ditentukan berdasarkan komponen variabel: jumlah keluarga miskin dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk dan atau jumlah miskin yang berdomisili desa, pendidikan dasar dihitung dengan menggunakan data angka partisipasi kasar apk) dan atau angka partisipasi murni (apm) tingkat pendidikan dasar (sd dan slip) desa, kesehatan dapat dihitung dengan menggunakan data: usia harapan hidup, angka kematian kasar, angka kematian bayi, angka kematian balita, dan atau angka kematian ibu. keterjangkauan desa dihitung dengan menggunakan data jarak pusat pemerintahan desa ibu kota kecamatan dan atau jarak pusat pemerintahan desa ibu kota kabupaten, jumlah penduduk dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk dan atau jumlah penduduk laki laki dan perempuan yang berdomisili desa, luas wilayah dihitung dengan menggunakan data luas wilayah masing masing desa, jumlah dusun dihitung dengan menggunakan data jumlah dusun masing masing desa, potensi ekonomi dihitung dengan menggunakan (dua) komponen utama yaitu besarnya pendapatan asli desa pad) yang dikumpulkan pada tahun anggaran sebelumnya dan atau prosentase realisasi pajak bumi dan bangunan pbb) yang dikumpulkan pada tahun anggaran sebelumnya, partisipasi masyarakat dapat dihitung berdasarkan besarnya tingkatan partisipasi swadaya masyarakat dikumpulkan dan dicatat pada tahun anggaran sebelumnya. besarnya nilai bobot desa dihitung dengan rumus: a1. #ta2.kv. .kv. a4.k kv. .kv. .kv. .kv. .kv. keterangan alokasi dana desa untuk desa koefisien variabel untuk desa, dan partisipasi masyarakat. a.l, ,.a. angka bobot masing masing variabel besarnya koefisien variabel dihitung dengan rumus: 2nnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnn keterangan nilaijumlahkoefisien variabel adalah koefisien (angka) desaadd masing masing desa ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pengelolaan dan arah penggunaan addunsur pengawasan fungsional pemerintah dan daerah, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, pengelolaan dan penggunaan add tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan pengelolaan keuangan negara dan daerah, add yang diterima pemerintah desa dikenakan pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, add digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali, add tidak diperbolehkan untuk kegiatan ganti rugi tanah, bangunan bangunan mercusuar (tidak memiliki nilai manfaat ekonomis, dan sosial misalnya tugu batas desa dusun, gapura dan tiang bendera): add tidak diperbolehkan digunakan diberikan kepada pihak ketiga baik lembaga ataupun perorangan dalam bentuk bantuan dan atau sumbangan yang bukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa kecuali untuk bantuan sumbangan bagi korban bencana alam dan atau bencana (konflik) sosial yang terjadi serta untuk biaya operasional penanganan bencana yang terjadi dalam lingkup desa, add tidak diperkenankan untuk digunakan menebus dan atau membayar tagihan dan kewajiban pajak bumi dan bangunan (pbb) yang menjadi beban desa untuk ditagih kepada masyarakat, add tidak diperkenankan untuk digunakan dalam rangka pengadaan kendaraan operasional desa baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. arah penggunaan add sebagai berikut:, pengelolaan add dilakukan oleh pemerintah desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa, kegiatan kegiatan yang dapat danai oleh add adalah sesuai dengan ketentuan belanja apb desa dan kewenangan yang dimiliki oleh desa, perubahan penggunaan add yang tercantum dalam apb desa diatur sesuai dengan kebijakan peraturan perundang undangan yang berlaku, guna kepentingan pengawasan, maka semua penerimaan dan pengeluaran sebagai akibat diberikannya add dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang apb desa. arah penggunaan add didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa, oleh karena itu penggunaan dan alokasi program kegiatan yang dibiayai oleh apb desa dan atau add tidak lagi dibagi tersusun tetapi berdasarkan perencanaan dan skala prioritas yang ditentukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, penggunaan add untuk kegiatan yang dibiayai oleh komponen stimulan pemberdayaan masyarakat desa dan komponen pembiayaan operasional pemerintahan desa yang besarnya untuk komponen stimulan pemberdayaan masyarakat desa dan maksimal untuk komponen pembiayaan operasional pemerintahan desa, untuk komponen stimulan pemberdayaan masyarakat yang ada harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat swadaya masyarakat yang dipersyaratkan sebesar (dua puluh lima persen) dari jumlah dana stimulan pemberdayaan masyarakat yang diterima oleh desa dari alokasi dana desa, untuk komponen pembiayaan operasional pemerintahan desa terdiri dari: penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa penghasilan tetap setiap bulan diberikan kepada masing masing sebesar: kepala desa rp. bulan sekretaris desa rp. bulan kepala dusun rp. bulan kepala urusan (maksimal rp. bulan urusan) penghasilan tetap dan tunjangan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota bpd penghasilan tetap setiap bulan diberikan kepada masing masing sebesar: ketua rp. bulan wakil ketua rp. bulan sekretaris rp. bulan anggota rp. bulan belanja barang belanja barangbarang pakai habis, baik yang akan digunakan oleh pemerintah desa maupun yang akan digunakan oleh bpd yang antara lain pengadaan buku administrasi desa, penggandaan dan pencetakan laporan dll. belanja pengadaan pakaian dinas bagi kepala desa dan atau perangkat desa beserta staf. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desapemeliharaan gedung kantor rumah jabatan kepala desa, belanja pemeliharaan gedung kantor bpd, belanja pemeliharaan gedung kantor dusun dan atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya, belanja pemeliharaan kendaraan dinas, belanja pemeliharaan peralatan mobile kantor desa, belanja pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran lainnya. biaya lain lain belanja lain lain hanya untuk menampung kredit anggaran yang tidak disediakan pada belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas tetapi peruntukan anggarannya sangat dibutuhkan yaitu: pos belanja untuk penunjang operasional bagi kepala desa beserta perangkat dan staf desa, b)pos belanja yang memuat insentif tunjangan bagi pembantu bendahara desa, bantuan biaya pembinaan operasional kepada tim penggerak pkk tingkat desa, pada pos ini juga dapat memuat pembelanjaan dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan biaya pelantikan kepala desa terpilih. biaya perjalanan dinas penyediaan belanja perjalanan dinas dibatasi hanya untuk melaksanakan tugas rutin yang waktu dan tujuannya telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja perangkat desa serta telah dalam termuat dalam peraturan keputusan desa yang mengatur tentang dan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa, pos pengeluaran tak terduga pengeluaran tak terduga merupakan belanja untuk pengeluaran yang tak terduga lainnya dan sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa,
ta) m5) arbukaan informasi publik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kotabaru, menimbang bahwa dengan mendapatkan informasi warga masyarakat terdorong untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan informasi adalah kebutuhan bagi setiap orang untuk mengembangkan diri, bahwa aparatur pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan harus memberikan informasi publik yang diperlukan masyarakat secara mudah, cepat, dan sederhana:dari badan publik dalam lingkup pemerintahan daerah yang dikecualikan adalah informasi berikutengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf tidak bersifat permanen. informasi yang dikecualikan memiliki jangka waktu pengecualian. ketentuan jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan undang undang tentang keterbukaan informasi publikdari badankepada badan publik sesuai dengan ketentuundangan. informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada berupkewajiban badan publik, meliputidan menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalamuntuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada terhadap badan publik dapat memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan nonelektronik. keberadaan media elektronik dan nonelektronik sebagaimana dimaksud pada harus dapat diakses dengan mudah oleh pengguna informasi publketentuan peraturan perundang undanganmengikuti ketentuan yang diatur oleh komisi informasi. bab viii pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bagian kesatu ppid pada badan publik daerahdimaksud pada terdiri atas ppid utama, dan ppid pembantu. ppid sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua tugas ppid pada badan publik daerah tugas ppid pada badan publik daerah meliputi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi badan publik,dan menetapkan pengklasifikasian informasiruang lingkup pertimbangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dilingkupi daerah, dan pertimbangan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara apabila informasi memiliki keterkaitan dalam ranah dimaksud. bentuk dan tata cara pengklasifikasian informasi untuk ditetapkan klasifikasinya mengikuti ketentuan pelaksanaan dari undang undang tentang keterbukaan informasi publikrtimbangankomisi informasi kabupaten bagian kesatu pengangkatan dan pemberhentian syarat syarat pengangkatan anggota kiksekurang kurangnya (tiga puluh lima) tahun, dan sehat jiwa dan raga. rekrutmen calon anggota kikik hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada dprd oleh bupati sekurang kurangnya (sepuluh) orang calon dan paling banyak (lima belas) orang calon. dprd memilih anggota kik melalui uji kepatutan dan kelayakan. anggota kik yang telah dipilih oleh dprd selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati. anggota kikdua fungsi, tugas, kedudukan dan wewenang fungsi, tugas, kedudukan, dan kik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang keterbukaan informasi publik. pemberhentian anggota kik dilakukan berdasarkan keputusan komisi informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada bupatisekurang kurangnya aerahk pada periode dimaksud. bagian ketigaik dibentuk sekretariat kik. sekretariat kik. struktur dan jumlah personil kepegawaian sekretariat kik sebagaimana dimaksud pada diaturkotabaru. paragraf penatakelolaan untuk melaksanakan penatakelolaan kik diberikan dukungan administratif, keuangan yang dilaksanakan oleh sekretariat komisi. anggaran kikperaturan perundang undangan. besarnya anggaran kikik kepada bupati.tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalamikempat belas hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam kikling lambat dapat diselesaikan dalam waktu (seratus) hari kerja. putusan kik yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat. tata cara penyelesaian sengketa pada komisi informasi daerah mengikuti ketentuan hukum acara komisi informasi sebagaimana diatur dalam undang undang tentang keterbukaan informasi publik. bab gugatan pengadilan dan kasasi sebagaimana dimaksud dalamdaerah sebagaimana dimaksud pada ketentuan tentang pengajuan gugatan pengadilan dan kasasi mahkamah agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang tentang keterbukaan informasi publik. bab xii ketentuan pidana ketentuan pidana dalam peraturan daerah ini mengikuti ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang undang tentang keterbukaan informasi publik. bab xiii ketentuan lain lain paling lambat (tiga) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan harus sudah dilakukan pengangkatan anggota kik. dalam hal kik sebagaimana dimaksud pada belum terbentuk, untuk penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilaksanakan oleh komisi informasi provinsi kalimantan selrbukaan informasi publik umum hadirnya undang undang nomorkotabarulam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kotabarukotabaruhurufcukup jelas huruf cukup jelas huruf seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya sepanjang mendapat izin tertulis dar.g ingin publik. komisi informasi kabupaten yang selanjutnya disingkat k atau badan hukumasas keterbukaan informasi publik, meliputi:, meliputiruang lingkup ruang lingkup pengaturan keterbukaan informasi publik adalah badan publik dan orang selaku pemohon pengguna informasi publik. bab informasi yang wajib disediakan dan diumumkan bagian kesatu umum penyediaan informasi publik meliputi: informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. bagian kedua informasi yang wajib tersedia setiap saat informasi yang wajib disediakan oleh badan publik setiap saatpada komisi informasi yang dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik termasuk informasi yang wajib disediakan oleh badan publik setiap saat. tata cara pelaksanaan kewajiban badan publik menyediakan dan mengumumkan informasi publik sebagaimana dimaksud dan mengikuti ketentuan tentang petunjuk teknis kik. bagian ketigempatentuk dan tata cara pemberian dan penyampaian informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud dan mengikuti ketentuan petunjuk teknis kik. informasi publik yang wajib disediakan oleh badan usaha milik daerah, meliputi:erwakilan partai politik daerah: program umum dan kegiatan perwakilan partai politik yang ada daerah, nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya untuk perwakilan daerah, dan pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahalam lingkup pemerintahan daerah dinilai sebagai informasi berikut:daerah: rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti, rencana awal investasi asingkerjasama daerah terkait posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh pemerintah daerah dalam hubungannya dengan negosiasi suatu kerjasama
sampah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati belitungsesuai dengkabupaten belitung tentang pengelolaan sampah, mengingat :. cau seri1 user\| app data local temp perda pengelolaan sampah. 48adf. . cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed doorendek.anjang, arah. cau seri1 user\| app data local temp perda pengelolaan sampah. 48adf. doc arah kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi pengurangan sampah pada sumber sampah, penanganan sampah sumber sampah, tps, test dan tpa, pengelolaan sampah spesifik pada sumber sampah, pengurang. cau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.doc. mensinergikan program pengelolaan sampah dengan program program skpdgurangan penggunaan produk dan atau kemasan yang tidak mudah didaur ulang dan atau terurai oleh alam: pengembangan produk dan atau kemasan yang mudah didaur ulang dan mudah terurai secara alami, dan penerapan dan mengembangkan prinsip (reduce, reuse, recycle)fasilitasi. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed door penurunan jumlah timbunan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu:yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebersihan persamaandan cc. pemanfaatan kembali sampah. . cau seri user app data local temp perda pengelolaan sampah 48adf.doc. cau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.docpemerintah daerah dapatsetiap orangpada hurufpada huruf diatur dalam, pengumpulan, cc. pengangkutan. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed door cc. pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernyakala kabupatendan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada harus mengunakan sarana yang memenuhi persyaratan:dan sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya. diberi simbol dan label yang menunjukkan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada huruf dan bahan, bentuk, dan warna wadah. kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh: pemerintah daerah untuk pengumpulan sampah skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan, pengelola. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed doorpengumpulan sampah skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan, pemerintah daerah wajib menyediakan tps skala kabupaten yangkala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan. tps sebagaimana dimaksud pada dan wajib memenuhi kriteria: terpilih dikelompokkan menjadi paling sedikit (lima) jenis sampah, luas lokasi dan kapasitas mencukupi, lokasi mudah diakses: tidak mencemari lingkungan, dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. penyediaan tps sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur mengenai penyediaan tps.ngumpulan pemilahan sampah oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf kegiatan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pemerintah daerah dengan: melakukan pengangkutan sampah dari tps tpa atau test dan menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh: setiap. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed door setiap orang pada sumbernya,egiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemadatan, pengomposan, daur ulang, dan atau teknologi pengolahsecara aman bagi kesehatan dan lingkungan. pemerintah daerah dapat menyediakan tps wilayah permukimanbagi kesehatan dan lingkungan. sampah yang sudah tidak dapat diolah wajib diproses tpa. kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah wajib: menyediakan dan mengoperasi. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed doorlahan urug terkendali (control landfill)), lahan urug santer (sanitasi landfill), dan atau teknologi ramah lingkungan. pemrosesan. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed litunginstansi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebersihan (persamaan) dan atau hukum. perkumpulan. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed door pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi baku mutu air limbah: baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. sampah yang sudah diproses melalui cara sebagaimana dimaksud pada dapat dimanfaatkdikoordinasikan oleh skpd yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebersihan dan skpd terkaitb3)sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf setiap orangemerintah. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed doordalam rangka pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir untukrodusen harus menyediakan tempat pengumpulan khusus (dropping point)dalam rangka pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah. cau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.docmaksud3, dan undangancc. penyusunan rencana, penyelenggaraan tanggap darurat pengangkutan, pemilahan dan pengolahan,pemanfaatan dan pemrosesan akhir), evaluasi, dan laporan. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. dalam rangka pengelolaan sampah puing bongkahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap orang, setiap. cau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.doc setiap orang dalam melakukan penanganan puing bongkahan bangunan dapat bekerja sama dengan pihak lain dan atau pemerintah daerah,,dalam rangka pengelolaan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. cau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.doc dalam rangka pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodikan. bab. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed doordalam hal pengelolaan sampah pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau kemitraan dengan badan usahlarangan setiap orang dilarangbab xii pendanaan dan kompensasi pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah mulai dari tps sampai tpa atau test. pendanaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara bertahap yang bersumber dari apbd dan atau dapat bersumber dari apbn.xdalam pengelolaan dan penanganan sampah. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk,v retribusi pelayanan sampah ketentuan retribusi pelayanan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten belitung tentang retribusi jasa umum dan jasa usaha pada obyek retribusi persamaan dan kebersihan. bab pemerintah. cau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.doc penyelesaian sengketa dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xvi pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh instansi terkait. pengawasan yang dilakukan oleh instansips, test, tpa, dilakukan secara periodik olehberupa,. users user app data local temp1 perda pengelolaan sampah 48adf.doc bab xviii penyidikan selain penyidik pejabat kepolisian republik indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil ppn) tertentu lingkungan pemerintah kabupaten belitung. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed doorclimbah. cau seri user app data local temp perda pengelolaan sampah 48adflam huruf dan dikenakan sanksihuruf dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab ketentuan peralihan pelaksanaan pengelolaan sampah tpa dengan menggunakan sistem pembuangan tertutup paling lama (lima) tahun setelahskala kawasan pada saat peraturan daerah ini berlaku, wajib membangun fasilitas pemilahan sampah paling lama (tiga) tahun. bab. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed doapp data local temp1 perda pengelolaan sampah 48adf.doc penjelasan atas peraturan daerah kabupaten belitung nomor tahun tentang pengelolaan sampah umum dengan bertambahnya jumlah penduduk khususnya kabupaten belit. cau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.doc. users user app data local temp1 perda pengelolaan sampah 48adf.doc. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed doorhuruf cukup jelas. cau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.docharus cukup jelas harus cukup jelas haru. cau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.doc yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan. cau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.doc. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed doorcau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.doci perda pengelolaan sampah. 48aed do, pasar dan pertamanan kabupaten belitung. cau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.doc: asas tanggung. cau seri1 user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48aed doorserta mengubah perilaku setiap orang terhadap sampahtiap orang wajib berperan serta dalam kegiatan kebersihan lingkungannya masing masing. setiap. cau seri user app data local temp perda pengelolaan sampah 48adf.docdalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebersihan dan atau lingkungan hidup memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah rukun tetangga rukun warga dan atau desa kelurahan kecamatan dengan rincian tugas berikut:. cau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.docinstansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang persamaan dan atau lingkungan hidupyangdan kerjasama. cau seri user app data local temp i perda pengelolaan sampah. 48adf.doc
deng ai, nate its bupati kotabaruburung walet merupakan jenis satwa liar yang dapatdaerah dengan mempertahankan keberadaan populasinya dan melindungi serta mengelola ekosistem lingkungannya, bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus dikendalikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan fungsi lingkungan agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan menghargai kepentingan bersama, bahwa pemerintah daerah berdasarkan hak penguasaan wilayah berwenang mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet daerah, bahwa perlu diperbaharui untuk legalitas tindakan pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarabagian kedua tata cara pengajuan permohonan izin izin diajukan melalui badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal bp2t dan pm), kepala bp2t dan mengkoordinasikan kepada tim yang ditunjukdinas kehutanan daerah. untuk permohonan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet(finansial): dan model pemasaran hasil panen. analisis lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah ukl upl untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat alami, dan spl untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan. ukp upl atau spl dapat diperoleh melalui badan lingkungan hidup daerah. tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf adalah minimal teknik lingkungan, minimal budidaya peternakan, bidang lainnya yang memiliki keterkaitan ilmu dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet, atau yang sudah memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait. jumlah tenaga ahli yang dipekerjakan sesuai dengan besaran usaha, yang akan diatur dengan peraturan bupatititik titik lokasinya ditentukan oleh bupati berada diluar kawasan kotaterdekat. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan telah memperoleh hukum) yang disahkan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan hak azani manusia, npp (untuk habitat alami) dan ppd (untuk habitat buatan), situ, ho, sup dan tdp, dan ijazah tenaga ahliyang berlakupersyaratan administrasi yang berkaitan dengan legalitas bidang usaha yang bersangkutan yaitu nomor pokok wajib pajak npp), akte pendirian perusahaan, surat izin tempat usaha situ), izin gangguan ho), surat izin usaha perdagangan sup): tanda pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan pbb) (tiga) tahun terakhir, rekomendasi dari camat setempat, .surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui lurah kepala desa, .surat pernyataan bahwa pemohon dalam memanfaatkan dan mengusahakan sarang burung walet bersedia mentaati semua persyaratan teknis terutama mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, khusus untuk pemanfaatan dan pengusahaan sarang burung walet habitat buatan wajib dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan imb).nanaman pohon yang mampu menyerap gas buangan kotoran burung walet dengan jumlah sesuai luasan area, berada dalam lokasi yang ditentukan oleh bupati, sistem pengelolaan dan pembuangan limbah cair dan atau padat hasil kotoran burung walet. proposal rencana pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam bagian keempat tim penilai perizinan bupati membentuk tim penilai perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet daerah. unsur tim penilai terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang ditunjuk oleh bupati dengan susunan ketua adalah asisten perekonomian dan kesejahteraan rakyat, sekretaris adalah kepala bagian perekonomian sekretariat daerah, cc. anggota terdiri dari dinas cipta karya permukiman dan perumahan, dinas kesehatan, dinas peternakan: dinas pendapatan daerah, dinas koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan, dinas kehutanan, bp2t dan pm: bappeda, badan lingkungan hidup daerah, bagian hukum dan ham, satuan polisi pamong praja, tim penilai bertanggungjawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah. tugas dan kewenangan serta pembiayaan tim penilai diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bagian kelima penerbitan izin paragraf izin prinsip pemohon yang sudah melengkapi semua persyaratan perizinan, sebelum diterbitkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diberikan izin prinsip. izin prinsip sebagaimana dimaksud pada adalah izin untuk persiapan lokasi pengelolaan dan pengusahaan. izin prinsip diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari tim penilai perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet daerah. rekomendasi ditandatangani oleh ketua tim penilai. pemegang izin prinsip wajib melaporkan kemajuan kegiatannya setiap (enam) bulan sekali kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. izin prinsip tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan usaha perdagangan komoditas sarang burung walet. paragraf masa berlaku izin prinsip izin prinsip berlaku selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk (satu) kali untuk (satu) tahun berlanjut. perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada hanya atas persetujuan bupati. permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada diajukan (enam puluh) hari sebelum habis masa berlakunya. paragraf izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet setiap pemegang izin prinsip yang telah dapat menyelenggarakan beroperasi, wajib segera mengajukan permohonan untuk mendapatkankan diberikan sepanjang izin prinsip masih berlaku tidak lewat waktu, tidak dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan bupati, atau tidak melakukan perubahan nama usaha. bagian ketujuh masa berlaku izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet izin berlaku selama (lima) tahun. setiap (satu) tahun sekali izin wajib didaftar ulangberkas dinyatakan lengkap. izin prinsip dapat diterbitkan apabila permohonan izin dinyatakan dapat diterima dan telah dilengkapi dengan surat rekomendasi dari tim penilai perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet daerahbentuk, waktu dan tatacara pelaksanaan panen diatur dengan peraturan bupati. tim penilai perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet daerah berhak meninjau secara langsung relokasi dan mengetahui pelaksanaannya. pemegang izin wajib memberitahukan kepada tim penilai perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet daerah untuk pelaksanaan waktu panen. pemegang izin wajib memberikan akses kepada tim penilai untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. setiap hasil panen wajib dibuatkan dalam suatu berita acara hasil panen dan disahkan oleh bp2t dan pm. berita acara sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar untuk penagihan pajak daerah. peredaran pengangkutan sarang burung walet dari lokasi pemanenan tempat penampungan atau dari tempat penampungan tempat lain dalam negeri harus dilengkapi dengan surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri sat dn). sat dn dikeluarkan oleh kepala dinas peternakan daerah berdasarkan berita acara hasil panen. pengedaran sarang burung walet luar negeri wajib memiliki izin usaha pengedar sarang burung walet luar negeri dan kelengkapakeluarkan oleh bupati. permohonan mendapatkan izin pengedaran sarang burung walet luar negeri dapat diajukan secara bersamaan pada saat mengajukan permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. panen dadakan dapat dilakukan apabila dianggap tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mengurangi tingkat resiko kerugian bagi pelaku usaha. panen dadakan hanya dapat dilakukan sebanyak (dua) kali dalam waktu satu tahun berjalan dan tidak untuk tahun berikutnya. apabila pengelola tetap melakukan panen dadakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada izinnya dapat dibekukan dan lokasi ditutup dengan menyegel dan menutup lubang lubang tempat masuknya burung walet. terhadap kejadian sebagaimana dimaksud dalam pihak pengelola dan pengusahaan sarang burung walet wajib melakukan pengkajian ulang. izin hanya akan dikembalikan apabila: yang bersangkutan telah melakukan dan menyerahkan hasil kajian penyebab gagal panen kepada tim penilai pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet daerah, mendapatkan rekomendasi kembali oleh tim penilai pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet daerah, apabila dalam penyelenggaraannya terulang sebagaimana dimaksud dalam tim penilai pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet daerah merekomendasikan kepada bupati untuk pencabutan izin. setiap orang atau badan selaku pemegang izin wajib membuat laporan kepada bupati melalui bp2t dan setiap (enam) bulan. bentuk, materi pelaporan dan tatacara pelaporan diatur dengan peraturan bupatingawasan, pemeriksaan dan atau penelitian dengbadan lingkungan hidup daerah, dinas peternakan dan dinas kesehatan daerah. setiap pemegang izin harusmeliputimberikan kontribusi berupa bantuan sosial kepada masyarakatilai perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet daerahitik titik lokasisebagaimana dimaksudsebesar rp. (lima puluh juta rupiah). pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. babbagi penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah ada dan telah mendapat izin sebelum peraturan daerah ini, yang berada wilayah kawasan kota wajib dialihkan setitik titik lokasi yang ditetapkan oleh bupati. pengalihan lokasi sebagaimana dimaksud pada diberikan batas waktu sampai dengan bulan desember tahunusaha pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet collocalia spp) kabupaten kotabaru lembaran daerah kabupaten kotabaru tahun nomor beserta peraturan pelaksananya dicabut dan dinyatakan tidak berlakukotabaru pada tanggal #area sekretaris3ngelolaan sarang burung walet habitat alami penyelesaian konflik antar kepentingan. penguasaan area yang disepakati memberikan hasil sesuai dengan hak yang dimiliki. perhatian kepada eksistensi masyarakat adat yang memang ada dan diakui keberadaannya secara undang undang terkait dengan hak penguasaan dan pemungutan hasil hutan yang diatur dalam peraturan pemanfaatan hasil hutan. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. manajemen audit terhadap perolehan hasil usaha secara transparan dan akuntabel. pelaporan kepada pemerintah daerah. pengendalian oleh pemerintah daerah melalui perizinan dan sanksi. pajak sarang burung walet. penangkaran pembudidayaan pada habitat non alami (buatan). pajak sarang burung waletkurang walet daerah. kabupaten kotabaru pada dasarnya sudah memiliki cukup jelasbidang lainnya adalah yang mempunyai keterkaitan dengan ilmu kesehatan lingkungan, ilmu keindahan dan nilai estetika bangunan dan lingkungan serta ilmu sosial budaya karena penempatan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek aspek)kabupaten kotabaru. dinas atau badan adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten kotabaru yang lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan habitat alamiategori kawasan untuk lokasiharus melaporkan kepada bupati. laporan penemuan sebagaimana dimaksud pada dengan sepengetahuan kepala desa lurah dan camat dengan sepengetahuausi rawas, menimbang bahwa berdasardoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa diatur dengan peraturan daerah: bahwa susunan organisasi pemerintah desa yang telah ditetapkanperlu dilakukan penyesuaianda organisasidalam pelaksanaan tugasnyrda organisasiari unsur sekretaris desa, dan unsur wilayah. unsur sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari sekretaris desa dengan membawakan urusan umum, urusan pembangunan dan urusan pemerintahan. unsur wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari kepala kepala dusun. jumlah kepala kepala dusun sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (dua) orang. bagan susunan organisasi pemerintah desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab iii pembentukan pembentukmengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan hubungan kerja. bab kedudukan, tugas dan fungsi perangkat desa kepala desa bagian kesatu kepala desa paragraf tugas dan wewenang pemerintah desa dipimpin oleh kepalaperda organisasi desadan menetapkannya sebagai peraturan desawajiban dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa, desperda organisasi desayang telah disetujui disampaikan kepada bupati oleh bpd melalui camat. paragraf haktugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam dan kepala desa mempunyai hak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku mendapatkan penghasilan penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan kedudukannya cc. mendapatkan fasilitas pemerintah lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. paragraf larangan kepala desa dilarang menjadi pengurus atau anggotaperda organisasi desa dan berdomisili luar desa yang bersangkutan. bagian kedua tugas dan wewenang, mempunyai fungsi menyelenggarakan administrasi desa, menjalankan surat menyurat, kearsipan dan laporan: melaksanakan urusan keuangan, melaksanakan administrasi bidang pemerintahan dan keamanan, pembangunan dan kemasyarakatan: melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekretaris desa bertanggungjawab kepada kepala desa. sekretaris desa diisi dan diangkat berdasarkan peraturan perundang undangan. bagian ketiganjalankan kegiatan sekretaris desa dalam bidang tugasnya. untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam kepala urusan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan dan umum sesuai dengan tugasnya masing masing, dan melaksanakan pelayanan administrasi kepala desa. dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala urusan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. perda organisasi desa bagian keempat kepala dusun kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu kewilayahan kepala desa dalam wilayah tugasnya. kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepala desa dalam kepemimpinan wilayah kerjanya. untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksudmelaksanakan peraturan desa wilayah kerjanya, dan cc. melaksanakan kebijaksanaan kepala desa. bab hubungan kerja dalam melaksanakan tugas, pemerintah desa wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa, unsur lembaga kemasyarakatan serta warga masyarakat lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa lakukan oleh pemerintah kabupaten dan camat. pembinaan dan pengawasan pemerintahan:perda organisasi desrjasama asunan organisasi pemerintahda organisasiorganisasi desa
lampiran peraturan bupati ciamis nomor tahun tanggal medesa kalijaga desa banjaranyar desa cagayan desa sindangrasa desa pasawahan desa cikal desa cukup desa karyamukti desa langkapsari desa tanjungsari desa banjarsari desa cibadak desa dicapai desa diserang desa dulu desa kawasan desa purwosari desa jatiwangi desa sindangasih desa sindanghayu desa sindangsari desa sukamara jumlah desa baregbeg desa jelas desa karangampel desa mekarjaya desa petirhilir desa pusakanagara desa sagulung desa sukamaju desa sukamulya jumlah desa disadap desa imbanagara desa imbanagara raya desa penyingkiran desa pandan jumlah desa filolog desa cipanas desa hegarmanah desa janggal desa legong desa sukamara jumlah desa cihaurbeuti desa diulang desa padamulya pemerataan jumlah add kec. banjarsari kec. baregbeg kec. ciamis kec. filolog alokasi dan peruntukan alokasi dana desa tahun anggaran kecamatan desa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bop kec. banjaranyar kec. cihaurbeutpamokolan desa pasirtamiang desa sukaraja desa sukahurip desa sukamaju desa sukamulya desa sukasetia desa sumberdaya jumlah desa bojongmengger desa ciharalang desa cijeungjing desa dewasa desa handapherang desa karanganyar desa karangkamulyan desa kertabumi desa kertaharja desa paralayang desa utama jumlah desa cikoneng desa cimahi desa darmacaang desa penempelan desa kujang desa margaluyu desa nasal desa kanuragan desa sindangsari jumlah desa beber desa bojongmalang desa cimaragas desa jayaraksa desa raksasanya jumlah desa bengkayang desa buniseuri desa cakar desa cieurih desa cipaku desa gereja desa jelatang desa mekarsari desa muktisari desa pusakasari desa sebagai desa selamanya desa sukawening jumlah desa bangunharja desa wisata desa wanasari desa girimukti desa karyamulya desa kapel desa mekarmukti desa sidomulyo kec. cijeungjing kec. cikoneng kec. cimaragas kec. cipaku kec. wisatsukahurip desa tanjungjaya desa wangunjaya jumlah desa mayasari desa cintanagara desa dayeuhluhur desa jatinegara desa mayasari desa sukanagara jumlah desa citeureup desa karangpawitan desa kawali desa kawalimukti desa singapura desa margamulya desa purwosari desa selasar desa sindangsari desa talagasari desa winduraja jumlah desa baregbeg desa cintanya desa cintaratu desa kalapasawit desa kertasnya desa puloerang desa sidoharjo desa sindangangin desa sukanagara desa tambakrejo jumlah desa diluar desa cukup desa darmaraja desa lumbung desa lumbungsari desa rawa desa dewata desa sukaraharja jumlah desa bangunsari desa banjarsari desa kertahayu desa marganya desa tegalsari desa american desa pasirnagara desa sidoharjo desa sidamulih desa mekarmulya desa sukahurip desa sukawati desa sukajaya desa sukamukti jumlah kec. penawangan kec. kawali kec. lombok kec. lumbung kec. american kec. jatinegardesa kertayasa desa kertasnya desa nagarajati desa antarnegara desa nagarajaya desa nagarawangi desa nagarapageuh desa penawangan desa sadapaingan desa mekarbuana desa sagalaherang jumlah desa bahasa desa ciomas desa hujungtiwu desa kertamandala desa mandala desa masalah desa panjang desa sandingtaman jumlah desa banjarangkandesa sindangbarang desa sindangmukti desa surakarta desa tanjungmulya jumlah desa bantardawa desa karangpaningal desa kotawaringin desa padangan desa pasirlawang desa purwodadi desa purabaya desa sidarahayu desa sukamulya jumlah desa andapraja desa purwarupa desa rajasa desa surabaya desa sirnajaya desa sukoharjo desa sukajaya kec. panjang kec. penambangan kec. purwodadi kec. rajastanjungjaya desa tanjungsari desa tanjungsukur desa tigaherang jumlah desa bojonggedang desa cileungsi desa control desa dadiharja desa giriharja desa jangalaharja desa karangsari desa kawunglarang desa kiarapayung desa patakaharja desa rancah desa situmandala desa wangunsari jumlah desa mendasari desa gunungsari desa mangkubumi desa mekarjaya desa sarananya desa sukawati desa tanjungsari desa kertasari jumlah desa budiasih desa budiharja desa gunungcupu desa sindangkasih desa sukamara desa sukaresmi desa sukasenang desa sukaraja desa wanasirga jumlah desa hunter desa parigi desa margaharja desa marganya desa salakaria desa sukadana jumlah desa cibeureum desa mekarwangi desa sindanglaya desa sumantri desa tenggeraharja jumlah desa kadupandak desa karangpaningal desa kaso desa mekarsari desa sukamara desa tamansari jumlah kec. sukadana kec. sumantri kec. tamansari kec. sindangkasih kec. rancah kec. sarananyjumlah total diundangkan ciamis pada tanggal mei berita acara kabupaten ciamis tahun anggaran nomor bupati ciamis, cap ttd sekretaris daerah kabupaten ciamis, berniat cap ttd king syam arifin
salinan bupati ciamis provinsi jawa baratamis, menimbang bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan dukungan perangkat desa sesuai dengan potensi dan kemampuan desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa dan untuk membantu tugas dan kewajiban kepala desa diperlukan perangkat desa yang kuat, berdaya guna dan berhasil gunengamanatkanalam hal calon perangkat desa berhalangan tetap atau meninggal dunia secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri, tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kegiatan tim seleksi mengundang secara tertulis calon perangkat desa untuk mengikuti seleksi disertai dengan tanda terima, apabila calon perangkat desa tidak mengikuti seleksi sebagaimana undangan huruf maka seleksi tetap dilaksanakan terhadap calon perangkat desa yang hadir, seleksi dilakukan secara tertulis dan dapat ditambah dengan wawancara atau test kemampuan lainnya, soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berasal dari kecamatan, skpd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa dan atau lembaga perguruan tinggi yang ada kabupaten ciamis, soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf diserahkan kepada tim seleksi dalam keadaan tertutup dan dibuka pada saat akan dilaksanakan seleksi tertulis: soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf dengan materi sebagai berikut pancasila dan uud sosial budaya dan agama, pemerintahan, dan pengetahuan umum. seleksi tambahan berupa wawancara dan test kemampuan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dalam keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam materi seleksi wawancara dan test kemampuan lainnya sesuai dengan kompetensi bidang jabatan yang dilamar dan materi yang sama untuk semua peserta seleksi, apabila hasil seleksi terdapat nilai terbesar yang sama, maka dilaksanakan seleksi tambahan tertulis terhadap calon perangkat desa yang mempunyai nilai terbesar yang sama sampai dengan didapatkannya nilai terbesar, seluruh rangkaian pelaksanaan seleksi difasilitasi dan disaksikan oleh camat atau perangkat kecamatan. tim seleksi membuat berita acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf serta melaporkan hasilnya kepada kepala desa (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi. tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kegiatan hasil seleksi calon perangkat desa dikonsultasikan oleh kepala desa secara tertulis kepada camat paling lama (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil seleksi: camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat lambatnyhasil seleksilima belas) hari setelah diterimanya rekomendasi camat, calon perangkat desa dilantik dan diambil sumpah oleh kepala desa paling lambat (lima belas) hari setelah penetapan keputusan kepala desa, sumpah janjiiaya tahapan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dibebankan pada apb desa. bab iii pemberhentianmekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf dan sebagai berikut berdasarkan surat keterangan kematian atau surat permohonan pengunduran diri perangkat desa, kepala desa menetapkan keputusan pemberhentian perangkat desa paling lambat (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat keterangan kematian atau surat pengunduran dirimekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut kepala desa melaksanakan evaluasi terhadap perangkat desa danperangkat desa, apabila rekomendasi dari camat menyetujui usulan pemberhentian perangkat desa maka kepala desa menetapkan keputusan pemberhentian perangkat desa, apabila rekomendasi dari camat menolak usulan pemberhentian perangkat desa maka kepala desa tidak dapat menetapkan keputusan pemberhentianbagian kedua pemberhentian sementara perangkat desa berhenti sementarmekanisme pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: kepala desa melaksanakan evaluasi terhadap perangkat desa sebagaimana dimaksud pada yangsementarasementara perangkat desa, apabila rekomendasi dari camat menyetujui usulan pemberhentian sementara perangkat desa maka kepala desa menetapkan keputusan pemberhentian sementara perangkat desa, apabila rekomendasi dari camat menolak usulan pemberhentian sementara perangkat desa maka kepala desa tidak dapat menetapkan keputusan pemberhentian sementaradalam hal perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengyang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula. selama diberhentikan sementara perangkat desa masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya rangkap pekerjaan sebaga institusi pemerintah atau swastdan meninggalkan tugas selama (enam puluh) hari secara berturut turut dan atau kumulatif dalam satu tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. bagian keempat sanksi administratifsebelum dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada kepala desa wajib melaksanakan pembinaan sebagai berikut pelaksanaan pembinaan yang dituangkan dalam berita acara pembinaan, berdasarkan berita acara pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf kepala desa membuat surat tentang hasil pembinaan kepada perangkat desa, perangkat desa wajib menindaklanjuti hasil pembinaan dengan batas waktu paling lama (tiga puluh) hari, setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf kepala desa melaksanakan evaluasi tindak lanjut hasil pembinaan dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi: berdasarkan berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf perangkat desa menindaklanjuti sebagian atau tidak menindaklanjuti hasil pembinaan maka kepala desa memberikan teguran lisan dan surat teguran tertulis. tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: teguran lisan dituangkan dalam surat pernyataan teguran dari kepala desa, dan apabila dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap perangkat desa yang bersangkutan diberikan sanksi teguran tertulis dari kepala desa. jika perangkat desa tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada terhadap perangkat desa yang bersangkutan diberikan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. dalam pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dan kepala desa dapat membentuk tim pembinaan dan atau tim evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. tim pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri dari unsur pemerintah desa, anggota bpd, dan cc. masyarakat desa setempat. bab kekosongan jabatanny. penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. pengisian perangkat desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada dikonsultasikan dengandiangkat untuk membantu sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. ketentuan mengenai pengangkatan unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan desa. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat persyaratan staf perangkat desa, pengangkatan staf perangkat desa, pemberhentian staf perangkat desa, dan kedudukan keuangan staf perangkat desa. bab pakaian dinas dan atribut pakaian dinas dan atribut perangkat desa diatur dalamb viii peningkatan kapasitaslatihan awal masa tugas dan program program pelatihan sebagaimana dimaksud pada dapat dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan perangkat daerah yang membidangi peningkatan sumber daya manusidengan habis masa tugasnyarangkat desaini mengatur mengenai persyaratan perangkat desa, pengangkatan perangkat desa dan pemberhentian perangkat deshuruf cukup jelas huruf batas usia minimal tahun dan maksimal tahun dihitung pada saat warga desa mendaftar sebagai bakaluruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf dalam surat permohonan disebutkan hanya (satu) jabatan perangkat desa yang dimohon. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf pengunduran diriarangannyelenggarakan proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. bakal calon perangkat desa adalah warga desa yang telah mendaftar dan menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagaumum dan khusus yang ditetapkan oleh tim selekbersetelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati. bagian kesatu persyaratan pengangkatan persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalamterdiri atas fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh instansitau surat tanda tamat belajar asli hilang digantikan dengan surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang legalisasi oleh instansi berwenang. apabila akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahiryang berwenang atau resi pembuatan aktekhusus sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut surat pernyataan bersedia bertempat tinggal dusun setempat selama menjadi pelaksana kewilayahan atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi bakal calon pelaksana kewilayahan, bagi anggota bpd yang mencalonkan sebagai bakal calon perangkat desa harus mendapatkan ijin tertulis dari camat atas nama bupati dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota bpd apabila ditetapkan sebagai perangkat desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup, cc. bagi pengurus partai politik yang mencalonkan sebagai bakal calon perangkat desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan partai politik dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila ditetapkan sebagai perangkat desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup, bagi pegawai negeri sipil, tni dan polri yang mencalonkan sebagai bakal calon perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bag, bersedia untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya apabila telah ditetapkan sebagai perangkat desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup, dan surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian negara republik indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon perangkat desa, bagian kedua mekanisme pengangkatan pelaksanaan pengisiamekanisme pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pendaftaran, cc. penelitian persyaratan dan seleksi, penetapan. tahapantersedia desa dan disampaikan kepada bupati melalui camat paling lama (tiga) hari sejak ditetapkan. tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kegiatan kepala desa membentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa, susunan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari (satu) orang ketua, merangkap anggota, (satu) orang sekretaris, merangkap anggota, dan seksi serta anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat terdiri dari unsur anggota bpd, perangkat desa, dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa. sekretariat tim seleksi berkedudukan kantor desa: keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada bupati melalui camat paling lama (tiga) hari sejak ditetapkan. tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kegiatan tim seleksi mengumumkan dan menerima pendaftaran calon dari masing masing kekosongan jabatan perangkat desa dalam jangka waktu (lima) hari, penerimaan pendaftaran bakal calon perangkat desa dilaksanakan mulai dari pukul wib sampai dengan wib sekretariat tim seleksi, cc. pendaftaran bakal calon perangkat desa tidak dapat diwakilkan dengan menyampaikan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada kepala desa melalui tim seleksi dibuat (dua) rangkap, tim seleksi memberikan tanda terima surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada bakal calon perangkat desa, dalam hal waktu dan waktu pendaftaran telah berakhirmemperpanjang waktu pendaftaran selama (tiga) hari, dalam hal waktu perpanjanganrpanjangantidak melanjutkan tahapan berikutnya, hasil kegiat, maka kepala desa menugaskan tim seleksi untuk melaksanakan tahapan penelitian persyaratan dan seleksi: il.apabila setelah (dua) kali pembukaan pendaftaran calon perangkat desa sebagaimana dimaksud huruf belum mendapatkan paling sedikit (dua) orang bakal calon perangkat desa, maka kepala desa membubarkan tim seleksi dan membentuk tim seleksi baru untuk membuka pendaftaran bakal calon perangkat desa. tahapan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kegiatan tim seleksi melakukan penelitian terhadap surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan bakal calon perangkat desa, penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan paling lama (sepuluh) hari meliputi pemeriksaan persyaratan, verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi, cc. apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf bakal calon perangkatrmohonan beserta kelengkapan persyaratan calon perangkat desa selama (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian, tim seleksi menyampaikan surat hasil penelititim seleksiperangkat desa paling lama (tiga) hari, apabila bakal calon perangkat desa tidak menyampaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf maka bakal calon perangkat desa tersebut dinyatakan gugur, apabila bakal calon perangkat desa menyampaikan perbaikan akan tetapi hasil penelitian ulang persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf masih tidak memenuhi persyaratan, maka bakal calon perangkat desa tersebut dinyatakan gugur, tim seleksi menyampaikan surat hasil penelitian ulang persyaratapabila bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan kurang dari (dua) orang, maka tim seleksi tidak melanjutkan tahapan berikutnya, j . hasil penelitiil.mengkonsultasikan bakal calon perangkat desa secara tertulis kepada camat, camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap bakal calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus paling lamberdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf apabila hanya terdapat (satu) orangtidak menetapkan calon perangkat desa sertberdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf apabila terdapat paling sedikit (dua)menetapkan calon perangkat desa (satu) hari setelah diterimanya rekomendasi, tim seleksi melaksanakan tahapan seleksi paling lama (lima) hari setelah penetapan calon perangkat desa.
sewa barang milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ciamis, bahwa sehubungan tatacara pelaksanaan sewa barang milik daerah belum diatur secara rinci dan teknis dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tatacara pelaksanaan sewa barang milik negara, cc. bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan mengamanatkan bahwa diskresi pejabat pemerintahanetapkan tentang tatacara pelaksanaan sewa barang milikpersetujuan atas permohonan sewa yang diajukan oleh pengelola disampaikan kepada bupati berdasarkan pertimbangan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan. apabila bupati tidak menyetujui, maka pengelola barang menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa disertai alasannya. pengelola barang dengan persetujuan: untuk disewakan, usulan jangka waktu sewa, cc. usulan nilai:bagian ketiga penelitian dan penilaianagian keempat persetujuanbesaran sewa kepada bupati sebagai bahan pertimbangan pengajuan persetujuan. apabila pengelola barang tidak menyetujui permohonan sewa yang diajukan pengguna barang,apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa lebih besar dari hasil perhitungan, makalima perjanjian dan pembayaran berdasarkan persetujuan sewa dan penetapan besaran tarif sewa barang milik daerah sudah disetujui oleh bupati dan pengelola barang, kemudian tim menyiapkan draf perjanjian sewjabat ketatausahaan barang yaitu kepala skpd yang mempunyai fungsi selaku pejabat pengelola keuangan daerahuan yang dianggap perlu. salinan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada huruf dancc. bupatipengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sewa barang milik daerah meliputi teknis dan administratif, dan umum. pengawasan dan pengendalian teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi menagih kewajiban pembayaran sewa kepada calon penyewa, mengamankan secara fisik atas objek sew atau kehilangan objek sewa, membuat laporan kepada bupati mengenai pelaksanaan sewa yang dilaksanakan oleh pengelola:undang undangan,dan menghentikan segala melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa barang milik daerah::ii ganti rugi dan dendasebagaimana dimaksud dalam atau dalam hal penyewa tidak membayar penggantian hilangnya objek sewa dan perbaikan kerusakan yang diakibatkan dari pemakaian objek sewa serta dendawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xivnggal contoh pembanding perhitungan tarif sewa satuan tarif pokok jenis barang milik daerah parang sewa pemakaian tanah darat yang digunakan untuk tempat tinggal m? bulan nop kegiatan non bisnis dan sosial m? bulan nop usaha kecil m? bulan nop usaha menengah m? bulan nop usaha besar m? bulan nop taman atau alun alun m? hari pembangunan menara, gardu atau m? bulan nop bangunan bangunan sejenis lainnya pembangunan mesin atm m2 tahun atraksi kontes burung dan hewan lainnya m? hari pemakaian tanah lingkup pertanian tanah darat m2 tahun tanah sawah m?:x2 gabah konversi rupiah kolam m2? tahun kios penjualan ikan m2? tahun satuan tarif dent bangunan .makanan rp) bagi bangunan yang bertingkat bangunan m? bulan ditambah (lima puluh gedung ruko keseratus) dari tarif sewa perkiraan pendapatan budidaya ikan nila luas kolam waktu pemeliharaan hari bulan) benih ikan nila ukuran ekor kg padat tebar ekor kebutuhan m?x ekor m? ekor harga kgx rp. rp. pakan kebutuhan pakan ekor ekor harga rp. total pakan rp. rp. panen ekor ekor ekor hasil rp. rp. untung rugi modal rp. rp. rp. rp. perhitungan besaran sewa tanah dan bangunan diatur dengan rumus sebagai berikut ltx tarif pokok sewa nt) atau (tarif pokok sewa lt) keterangan sewa tanah luas tanah m?) dihitung berdasarkan pada gambar situasi peta tanah atau sertifikat tanah nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah mengunakan nop (per m?) contoh fulan menyewa tanah untuk usaha kecil dengan menggunakan metode nop rp. rp. bin bin rp. tahun metode nilai kewajaranharga pasar tanah nilai wajar tanah rp. luas tanah nilai wajar tanah rp. menghitung nilai wajar tanah bata, harga berdasarkan nilai pasar per bata rp. bata jadi nilai tanah tersebut rp. kalau dihitung harga per m?) rp. per rp. rp. , tahun atau dibulatkan jadi rp. , tahun fulan menyewa bangunan ruko rp. rp. , bin bin rp. , tahun kalau sewa per bulan dari tarif sewa per bulan contoh sewa ruko rp. per bulan rp. jadi tarif sewa per bulan rpperorangan atau organisasi internasional asing yang sejenis serta bentuk usaha tetap lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku:, penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara professional berdasarkan kompetensi yang dimilikinya: penilai pemerintah adalah penilai pemerintah pusat dan penilai pemerintah daerah:, faktor penyesuaian tarif sewa jenis kegiatan usaha penyewa peng idemakaan penyama o bisnis non bisnis sosial kategori swasta, kecuali yayasan dan koperasi badan usaha milik negara badan usaha milik daerah badan hukum yang dimiliki oleh negara lembaga pendidikan asing kategori yayasan koperasi lembaga pendidikan formal lembaga pendidikan non formal kategori iii lembaga sosial lembaga kemanusiaan lembaga keagamaan unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara contoh perhitungan faktor penyesuaian tarif sewa untuk bangunan ruko uraian persentase nilai pokok sewa rp) bisnis (semua kategori) non bisnis kategori lo) kategori kategori iii sosial kategori1 kategori contoh surat permohonan sewa barang milik daerah pt. damai sejahtera jalan. aman dan damai ciamis ciamis, januari kepada nomor 0l sewa yth. bapak bupati ciamis sipat segera lampiran (berkas) hal permohonan sewa ciamis gedung ruko disampaikan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan permohonan sewa gedung ruko kepada bapak yang beralamat jalan end. yani kelurahan ciamis untuk membuka perwakilan usaha penjualan motor merk yamaha, untuk sekiranya dapat dikaji dan diijinkan untuk mengisi menyewa tempat dimaksud. sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bahan pertimbangan bapak kami lampirkan dokumen sebagai berikut foto copy ktp surat kuasa penanda tangan kontrak sewa dari kantor cabang atau pusat demikian permohonan kami, atas perkenalannya dan kerjasama yang baik kami ucapkan banyak terima kasih. hormat saya fulan kepala perwakilan ciamis berita acara tawar menawar harga tarif sewa gedung ruko pada hari ini senin tanggal pebruari bertempat ruang bidang pengelolaan barang milik daerah badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten ciamis, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melaksanakan tawar menawar harga kesepakatan perihal tarif sewa bangunan ruko yang beralamat jalan. end. ahmad yani ciamis, sebagai berikut: pihak pengelola barang menawarkan sewa ruko yang berukuran meter meter m2? dengan harga rp. per tahun, dengan perhitungan sebagai berikut: m2? rp. bulan tarif sewa pihak pemohon menawar dengan harga rp. hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut bahwasanya usaha yang akan dilaksanakan masih dalam tahap percobaan yang mana pangsa pasar pelanggan belum bisa diprediksi: modal yang kami diinvestasikan termasuk dalam kategori usaha menengah: menurut perhitungan kami antara estimasi laba yang diperoleh dengan dikurangi biaya operasional apabila penawaran sebagaimana pada poin angka masih bisa masuk secara perhitungan ekonomi. pihak pengelola barang dengan pihak pemohon sepakat bahwasanya untuk tarif sewa bangunan ruko tersebut sebesar rp. dengan pertimbangan sebagai berikut: harga tersebut benar apa adanya dengan masud bahwasanya kami tidak ada permainan harga sewa yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku: harga tersebut telah dilakukan cek harga pembanding dengan sewa bangunan ruko disekitarnya, bahwa proses tawar menawar harga sewa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat tanpa ada paksaan maupun intimidasi dari pihak lain. demikian berita acara ini dibuat untuk kepentingan kedua belah pihak, semoga tarif sewa yang disetorkan kas daerah bisa bermanfaat buat pembangunan kabupaten ciamis, serta bangunan ruko yang disewa bisa bermanfaat untuk kemajuan pemohon. semoga allow swt memberkati kita semua.amin. alur permohonan sewa barang milik daerah posisi bmd berada pengelola barang surat permohonan dari calon penyewa bmd ditujukan kepada kepala bpk atau sekda data calon penyewa, peruntukan sewa, jangka waktu sewa) melakukan kajian atas kelayakan bmd yang akan disewakan foto copy ktp npp (sup tdp dan yang lainnya) mengajukan usulan permohonan sewa bmd kepada bupati untuk mendapat persetujuan turun disposisi dari bupati ciamis bisa diproses untuk ditindaklanjuti atau tidak menyetujui, bupati menerbitkan surat persetujuan sewa bmd data bmd yang akan disewakan data penyewa besaran tarif sewa jangka waktu sewa berdasarkan persetujuan bupatibpk selaku pejabat ketatausahaan bmd dan penyewa menandatangani perjanjian sewa tersebut. posisi bmd berada pengguna barang surat permohonan dari calon penyewa bmd data calon penyewa, peruntukan sewa, jangka waktu sewa) kepala skpd memerintahkan kepada tim dilingkungan skpd untuk melakukan kajian sewa bmdfoto copy ktp pengguna barang mengirimkan surat pengelola sekda untuk mendapatkan persetujuan sekda melaksanakan kajian dan penelitian bmd yang akan disewakan dengan memerintahkan kepada kepala bpk atau bidang pengelolaan bmd turun disposisi dari pengelola sekda bisa diproses untuk ditindaklanjuti atau tidak menyetujui, berdasarkan persetujuan pengelola sekdaskpd selaku pengguna bmd dan penyewa menandatangani perjanjian sewa tersebut pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, sewaarang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah. bab iii ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur tatacara pelaksanaan sewa atas barang milik daerah yang berada pada pengelola barang dan atau pada pengguna barang. ruang lingkup pengaturan tatacara pelaksanaan sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam meliputicara pelaksanaan sewa, perpanjangan jangka waktu sewa, pengamanan dan pemeliharaan objek sewa badan usah perorangan, persekutuan perdata:alam huruf antara lain badan hukum yang diadakan oleh pemerintah, contohnya pemerintah daerah (pemerintah provinsi, kabupaten atau kota), bank bank yang didirikan oleh negara dan lain sebagainya. badan hukum yang diakui oleh pemerintah, contohnya perkumpulan perkumpulan dan organisasi organisasi agama dan lain sebagainya. badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud yang tertentu, tidak bertentangan dengan undang undang dan kesusilaan, contohnya perseroan terbatas, perkapalan, perkumpulan asuransi dan lain sebagainya. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputib objek sewa objek sewa barang milik daerah, meliputi: bukan merupakan objek retribusi pemakaian kekayaan daerahb.per bulan, atau per hari. bab vii perhitungan besaran tarif sewa formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari: tarif pokok sewa: dan faktor penyesuaian sewa. perhitungan tarif sewa dapat dilakukan oleh penilai pemerintah, atau penilai publik yang ditetapkan oleh bupati. perhitungan tarifnilai keekonomian,, dan atau kurs: dan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabk: dan nilai tanah nt: nilai tanah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan nilai wajar atas tanah danib): dan nilai bangun: nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan nilai wajar atas bangun komponen faktor penyesuaian sewa bagian kesatu umum dalam hal telah ditetapkan tarif pokok sewa sesuai perhitungan, maka selanjutnya menentukan besaran sewa dengan mengalikan faktor penyesuaian sewa, faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud pad: lembaga pendidikan dasar:, kelompok belajar: pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim::(tigapuluh persen): kategori sebesar 20y6 (duapuluh persen): kategori iii sebesar (sepuluhmpat puluh persen). bab tata:
sa) bma salinan ann kira las daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang perumahan dan kawasan permukimanumahan dan kawasan permukiman lembaran daerah kabupaten jombang tahun nomor e),ss e),bab v,sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaku. pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan setelah pengembang mendapat teguran tertulis ketiga. pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh dinas perumahan dan permukimanberita daerah kabupaten jombang tahun nomor e),:hukum peraturan bupati2021 persim sanksi admin psu.doclterdiri atas unsur: ketua sekretaris daerah kabupaten jombang, sekretaris kepala badan perencanaan pembangunan daerah: cc. anggota perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan. camat, dan lurah kepala desabadan perencanaan pembangunanbadan perencanaan pembangunan daerah selaku sekretariatsekretarisjombangdcdidijombang, tanah tersebut tidak dalam sengketa atau dipersengketakan pihak laikedalam daftar barang milik daerah dbid). perangkat daerah yang menerima aset psuperlu jaminan persalinan jampersal)maka untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana jaminrup hsu tahun no11 ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dari bayi baru lahir (sampai dengan usia hari). kebijakan operasionalmanfaat jaminan persalinan dak non fisik dapat memanfaatkan diseluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah puskesmas jaringannya) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan rumah sakit pemerintah). pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan dak non fisik mengacu pada standard pelayanan kesehatan ibu dan anak kia)atas pelayanan jaminan persalinan dak non fisik dilakukan dengan cara klaim. bab ruang lingkup kegiatan ruang lingkup dari penggunaan dana jampersal dak non fisik bidang kesehatan tahun anggaran meliputi: pelayanan persalinan baik tingkat pertama puskesmas dan jaringannya) maupun fasilitas pelayanan tingkat lanjutan ftl). biaya operasional ibu hamil, bersalin dan nifas, tenaga kesehatan dan pendamping rumah tunggu kelahiran rtk) berupa biaya konsumsi selama rtk. biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah rtk maupun dari rtk fasilitas kesehatan berupa perjalanan dinas baik tenaga kesehatan maupun pendamping. untuk pendamping (suami keluarga, kader dari kesehatan): mendampingi ibu hamil dari rumah untuk rujuk fasilitas kesehatan rumah sakit puskesmas) terdekat, mendampingi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir selama berada rtk, perlu hsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dari memberikan bantuan terhadap ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir selama berada rtk, mendampingi, merujuk pasien dari rtk fasilitas kesehatan rumah sakit puskesmas) terdekat, mendampingi, menjemput ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari fasilitas kesehatan rumah sakit puskesmas) untuk diantar rumah tunggu kelahiran rtk)), mendampingi, mengantar pasien dari rtk rumah pasien bila diperlukan. petugas pengelola rumah tunggu kelahiran: memberikan pelayanan kepada ibu hamil, pendamping dan petugas kesehatan selama rtk. mengelola rtk (menyiapkan kamar, makan minum, dan mengelola kebersihan). bab iii prosedur pelayanan rumah tunggu kelahiran (rtk) ibu hamil dengan resiko dan ibu hamil yang terkendala akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan rumah sakit puskesmas) ditampung selama (dua) hari sebelum melahirkan. ibu hamil setelah melahirkan fasilitas kesehatan bisa berada rtk selama tiga) hari atau bila diperlukan. selama rumah tunggu kelahiran rtk) ibu hamil ibu nifas dan pendamping akan mendapat makan sebanyak (tiga) kali dalam (satu) hari. makan dan minum akan disediakan oleh pengelola rtk sesuai jam makan pagi jam siang jam malam jam bab pengelolaan dana agar penyelenggaraan jaminan persalinan jampersal) dak non fisik terlaksana dengan baik, pengelolaan dana tetap memperhatikan dan merujuk pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku. dinas kesehatan kabupaten bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan jampersal dak non fisik melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi penerimaan dana, verifikasi atas klaim, pembayaran dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan yang melaksanakan jaminan persalinan jampersal) dak non fisik. langkah langkah pembayaran klaim dilaksanakan sebagai berikut: perlu hsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dari puskesmas dan rumah sakit mengajukan klaim kepada dinas kesehatan atas persalinan mengacu pada tarif retribusi pelayanan pada puskesmas dan perawatan kelas iii dengan paket ina gs. pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat dinas kesehatan dan verifikator jampersal dak non fisik dan mengikuti alur pembayaran retribusi yang berlaku.. pengecekan klaim dari fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan persalinan beserta bukti pendukungnya.. seluruh berkas rincian bukti bukti pengeluaran dana dan dokumen atas klaim disimpan dinas kesehatan sebagai dokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit. perlu hsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dari bab jenis dan besaran biaya jaminan persalinan jenis pelayanan dan pengeluaran besar biaya rp) sewa rumah tunggu kelahiran bulan operasional daya listrik rtk tahun operasional air rtk tahun konsumsi pasien keluarga pendamping orang porsi selama rtk hari kali makan) jasa pelayanan (pemeriksaan, perawatan untuk puskesmas: mengikuti tarif retribusi pelayanan kesehatan yang pertolongan persalinan) berlaku perda tahun untuk rumah sakit: menggunakan tarif retribusi perawatan kelas iii dengan paket ina gs. biaya rujukan mengacu kepada peraturan perjalanan dinas yang berlaku:paten hulu sungai utara,, peraturan daerah kab. hulu sungai utara nomor tahun tentang perubahan kedua atas perda tahun tentang retribusi pelayanan perlu hsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dari jenis pelayanan dan pengeluaran besar biaya rp) kesehatan pada puskesmas dan jaringannya, peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan kelas iii rsud. belanja atk kabupaten tahun puskesmas tahun belanja penggandaan kabupaten tahun puskesmas tahun biaya survey rtk kali rtk tahun biaya money rtk kali rtk tahun honor tim pengelola dak non fisik pelindung orang bulandi\| orang bulan puskesmas orang) upah tenaga verifikator non pns) orang bulan upah tenaga kebersihan non pns) orang bulan perlu hsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dari perlu hsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dari bab kelengkapan pertanggungjawaban klaim setiap fasilitas kesehatan yang akan mengajukan klaim, harus melengkapi administrasi yang terdiri dari: surat pengantar dari kepala puskesmas atau direktur rumah sakit, surat pernyataan tidak memiliki jaminan kesehatan bermaterai (contoh terlampir), tanda terima pembayaran (contoh terlampir), fotokopi kartu identitas diri ibu hamil yang masih berlaku ktp kartu keluarga surat keterangan berdomisili dari kepala desa setempat): fotokopi buku kia kartu ibu (lembar identitas, pelayanan kehamilan dan keterangan lahir), pantograf yang diisi oleh tenaga kesehatan penolong persalinan, fotokopi tembusan surat rujukan dari puskesmas bukti pelayanan untuk rawat jalan dan resume medis untuk rawat inap. semua berkas kemudian dikumpulkan pengelola puskesmas dan rumah sakit untuk selanjutnya diserahkan dinas kesehatan kabupaten hulu sungai utara dan persyaratan ini berlaku sejak ditetapkannya petunjuk teknis ini. bab vii pemantauan dan evaluasi pemantauan evaluasi pemantauan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai pencapaian indicator keberhasilan. pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan dana alokasi khusus non fisik meliputi jumlah kunjungan fasilitas kesehatan maupun jumlah rujukan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, kualitas pelaksanaan pelayanan, verifikasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana serta pengelolaannya. pembinaan pengawasan pembinaan dan pengawasan bertujuan agar pelaksanaan jaminan persalinan berjalan dengan lancar sehingga bisa membantu ibu hamil dari keluarga tidak mampu yang belum mempunyai jaminan persalinan. pembinaan juga mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban dana jaminan serta pembinaan dalam penyelenggaraan proses klaim. perlu hsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dari pencatatjaminan persalinan dak non fisik secara rutin setiap bulan. pencatatan dan pelaporan meliputi jumlah persalinan yang dibiayai menggunakan jaminan persalinan dak non fisik dan jumlah biaya yang telah digunakan. fasilitas kesehatan dalam hal ini pengelola jaminan persalinan dak non fisik puskesmas dan rumah sakit wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada dinas kesehatan selaku tim pengelola pada tanggal setiap bulannya. dinas kesehatan kabupaten selaku tim pengelola wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan jaminan persalinan dak non fisik. bab viii penutup kebijakan jaminan persalinan dak non fisik diselenggarakan dengan maksud untuk mempermudah akses ibu hamil dalam mendapatkan pertolongan persalinan yang aman dan sehat oleh tenaga kesehatan yang kompeten fasilitas kesehatan, baik persalinan normal maupun dengan penyulut. hal ini dilakukan untuk mengatasi hambatan biaya persalinan yang sering menjadi masalah pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. buku petunjuk teknis ini disusun agar menjadi acuan dalam penyelenggaraan jaminan persalinan dak non fisik sehingga dapat tercapai tujuan program serta penyelenggaraan pembiayaan yang akuntabel. bupati hulu sungai utara, cap ttd abdul wahid w keep fsu tahun no11 ttg jampersal dak non fisik kesehatapenduduk adalah warga negara indonesia yang bertempat tinggal atau berdomisili kabupaten hulu sungai utara. perlu hsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm daripembalap batung kabupaten hulu sungaisasaran program jampersal dak non fisik adalah: ibu hamil: ibu bersalin, ibu nifas,ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi, dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, sebagai dukungan dana jampersal kabupaten hulu sungai utara. perlu hsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dari bab iii penyelenggara jampersalumah tunggu kelahiran meliputi sewa rumah, biaya transportasi rujukan dan atau perjalanan dinas ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir dari dan rumah rtk maupun rtk fasilitas kesehatan,untuk penyelenggaraan rapat, pertemuan, survey rtk, pembinaan, honor pns dan non pns. perlu hsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dari bagian ketiga kebijakan operasional jaminan persalinankomplikasi baik dalam persalinan maupun dalam masa nifas. manfaat yang diterima oleh penerimakesehatan jkn) dan sumber pembiayaan lainnya,, kamar mandi, jamban sehat dengan instalasi air bersih, serta instalasi penerangan dari pln. perlu hsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dariatauatau ibu nifas dengan risikoperlu hsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm darimempunyai tugas: melaksanakan peraturan bupati tentang penggunaan danalindung penanggungjawab ketua sekretaris anggota orang) pengelola tingkat puskesmas orang)dinas kesehatan, yang selanjutnya diteruskanare fsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dari pengajuan pencairan dana jampersal dilaksanakan mulai tanggal janketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penggunaan jaminan persalinan dana alokasi khusus non fisik bidangmulaintan ses kalinya kepala bagi kum, lana perlu hsu tahun (ss ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dari vfebruari petunjuk teknis penggunaan jaminan persalinan (jampersal) dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan bab pendahuluan latar belakangdari jaminan persalinan adalah:, menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi sasaran sasaran dari jaminan persalinan dana alokasi khusus non fisik yaitu: ibu hamil dengan risiko yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, ibu bersalin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, ibu nifas dengan risiko (sampai hari pasca melahirkan) yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, perlu hsu tahun ttg jampersal dak non fisik kesehatan hlm dari
menteri dalam negeri, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat baik secara kuantitas dan kualitas perusahaan daerah air minum harus dikelola oleh direksi yang profesional, bahwa untuk mengetahui keberhasilan direksi dalam mengelola perusahaan daerah air minum dilakukan penilaian terhadap kinerja pada setiap akhir tahun buku, bahwa untuk menilai kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf perlu ditetapkan pedoman penilaian kinerja perusahaan daerah air minum dengan keputusan menteri dalam negeri, mengingat undang undang nomor tahun tentang perusahaan daerah tahun nomor tln nomor undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tahun nomor tlntahun nomor tlnperaturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang kepengurusan perusahaan daerah air minum. memutuskan: menetapkan keputusan menteri dalam negeri tentang pedoman penilaian kinerja perusahaan daerah air minum bab ketentuan umum dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: perusahaan daerah air minum selanjutnya disingkat dam adalah perusahaan milik daerah propinsi atau daerah kabupaten dan atau daerah kota: badan pengawas adalah badan pengawas dam: direksi adalah direksi dam: kinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan dam dalam satu tahun buku tertentu, indikator adalah tolok ukur tingkat keberhasilan dari suatu aspek. bab penilaian badan pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja damadalah: baik sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas sampai dengan cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas sampai dengan kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas sampai dengan tidak baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan bobot untuk masing masing aspek adalah: aspek keuangan aspek operasional cc. aspek administrasi indikator setiap aspek terdiri atas: aspek keuangan: rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba terhadap penjualan: rasio aktiva lancar terhadap utang lancar, rasio utang jangka panjang terhadap total utang: rasio total aktiva terhadap total utang, rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi:penyambungan baru: kemampuan penanganan pengaduan rata rata per bulan: kemudahan pelayanan, rasio karyawan per pelanggan. cc. aspek administrasi: rencana jangka panjang corporate plan), rencana organisasi dan uraian tugas, prosedur operasi standar, gambar nyata laksana built drawing), pedoman penilaian kerja karyawan: rencana kerja dan anggaran perusahaan rap), tertib laporan internal, tertib laporan eksternal: opini auditor independen, tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir. perbaikan terhadap indikator: peningkatan rasio laba terhadap aktiva produktif, peningkatan rasio laba terhadap penjualan: cc. peningkatan cakupan pelayanan, penurunan tingkat kehilangan air, berikan nilai tambah berupa bonus dengan mempertandingkan hasil tahun buku saat ini dan sebelumnya. jumlah nilai indikator maksimum pada masing masing aspek adalah: aspek keuangan aspek operasional aspek administrasi petunjuk penggolongan tingkat keberhasilan dan perhitungan nilai kinerja dam sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. badan pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja dam setiap akhir tahun buku kepada pemilik dan pemerintah. bab ipenilaian dan pemantauan kinerja keuangan perusahaan daerah air minum. syarat hamid
keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang kepengurusan badan usaha milik daerah menteri dalam negeri, menimbang bahwa badan usaha milik daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, hams dikelola oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai bidang usahanya: bahwa dalam rangka pembinaan pelaksanaan otonomi daerah, perlu memberikan pedoman kepengurusan badan usaha milik daerah yang ditetapkan dengan keputusekon tanggal desember tentang pembenahan, penertiban dan penyehatan perusahaan daerah, surat edaran menteri koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara republik indonesia nomor mk. span tanggal november tentang penarikan kembali pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan pada badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara, memutuskan menetapkan keputusan menteri dalam negeri tentang kepengurusan badan usaha milik daerah. bab ketentuan umum dalam keputusan ini yang dimaksud dengan daerah adalah daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota, kepala daerah adalah gubernur, bupati atau walikota: badan usaha milik daerah: direksi adalah direksi bumi: badan pengawas adalah badan pengawas bumi. bab pengurus pengurus bumi terdiri dari: direksi: badan pengawas. bab iii direksi bagian pertama pengangkatancc.surat keputusan kepala daerah:: mengurus dan mengelola kekayaan bumi menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan mewakili bumikepala daerahkepala daerahkepala daerahbumiumi:. surat keputusan kepala daerah. kepala daerah mengangkat pelaksana tugas plt), apabila direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. keputusan kepala daerah untuk masa jabatan paling lama (tiga) bulan. bab badan pengawas bagian pertama badan pengawas diangkat oleh kepala daerahsurat keputusan kepala daerahbumi sesuai dengan program kerja mampu memberikan saran kepada direksi agar bumi mampu bersaing dengan perusahaan lainnya:bumimerugikan bumi kepala daerah paling lama (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan: surat keputusan kepala daerahketentuan lain lain untuk membantu tugas badan pengawas dibentuk sekretariat yang terdiri dari (dua)orang. honorarium sekretariat um (dua puluh persen)umi yang dimiliki oleh lebih dari (dua) daerah, badan pengawas boleh lebih dari (tiga) orang dan jumlahnya paling banyak (lima) orang. direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik bumms mendapat dari kepala daerahbumi. ketentuan peralihan direksi yang pada saat keputusan ini ditetapkan telah menduduki jabatan yang ketiga kali, maka yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir. bab ketentuan penutup dengan berlakunya keputusan ini makdireksi dan badan pengawas perusahaan. syarat hamid
keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah menteri dalam negeri, menimbang bahwa dengan telah dengan dikeluarkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka dalam rangka pemenuhan pelaksanaan otonomi secara luas kepada daerah, perlu memberikan keleluasaan pula terhadap pengaturan badan usaha milik daerah khususnya bank pembangunan daerah: bahwa susunan organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah yang ditetapkan dengan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun dirasakan kurang luwes sehingga tidak dapat memenuhi harapan sesuai dengan kebutuhan kinerja bank, bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf dan diatas dipandang perlu untuk mencabut dan menetapkan kembali dengan keputusan menteri dalam negeri yang bersifat sebagai pedoman, untuk mengarah kepada profesionalisme bank. mengingat undang undang nomorperubahan bentuk hukum bpdsurat keputusan direksi bank indonesia nomor kep dir, tanggal maret tentang kewajiban bank umum untuk menetapkan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank, surat keputusan direksi bank indonesia nomor kep dir, tanggal mei tentang bank umum: surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal juli tentang direksi dan dewan pengawas bank pembangunan daerah. memutuskan: menetapkan pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan bank adalah bank pembangunan daerah yang didirikan dengan peraturan daerah propinsi atas kuasa undang undang, rups adalah rapat umum pemegang saham bank pembangunan daerah: dewan pengawas dewan komisaris adalah dewan pengawas dewan komisaris bank pembangunan daerah: dewan audit adalah dewan audit bank pembangunan daerah: direksi adalah direksi bank pembangunan daerah: kantor pusat dan cabang adalah kantor pusat dan kantor cabang bank pembangunan daerah, ski satuan kerja audit intern) adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern pada bank pembangunan daerah: organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerjasama yang mempunyai bentuk atau susunan,: tat: tugas pokok adalah sasaran yang oleh suatu organisasi hendak dicapai sebagai landasan dalam menyelenggarakan kegiatan kegiatan selanjutnya fungsi adalah suatu kelompok kegiatan dan usaha yang satu sama lain mempunyai hubungan erat untuk menyelenggarakan tugas pokok: bab tugas pokok dan fungsi bank mempunyai tugas pokok mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai bank. untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada bank mempunyai fungsi: pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat: pemegang kas daerah dan atau menyimpan uang daerah: salah satu sumber pendapatan asli daerah. untuk melaksanakan fungsi yang dimaksud dalam bank menjalankan usaha: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro: cc. menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya::.lakukan kegiatan unjuk piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat,: membantu pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam membimbing dan membina lembaga perkreditan desa dan bpr milik pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten kota, melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai bank devisa sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku: bertindak sebagai pendiri dana pensiun. melakukan kerjasama antar sesama bank, lembaga keuangan dan lembaga lembaga lainnya, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan perundang undangan yang berlaku, bab iii susunan organisasi bagian pertama pola organisasi bank pola organisasi bank dibentuk sesuai kebutuhan dan untuk perubahan organisasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan dengan\| dewan komisaris atas usul direksi. organisasi bank sebagaimana tersebut dalam terdiri dari rups: dewan pengawas dewan komisaris, direksi: biro atau divisi: satuan satuan struktural dan atau fungsional, kantor kantor cabang cabang pembantu kantor kas dan atau jaringan pelayanan lainnya, dewan audit. uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing masing biro atau divisi, into cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan unit jaringan layanan lainnya ditetapkan oleh direksi. bagian kedua rapat umum pemegang saham rapat umum pemegang saham rups) memegang kekuasaan tertinggi pada (organisasi bank. bagian ketiga dewan pengawas dewan komisaris dewan pengawas dewan komisariida bank bagian keempat direksi direktur utama mempunyai tugas mence penggarapan koordinasi dalam pelaksanaan tugas tugas antara anggota direksi, dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap satuan pengawas intern biro divisi cabang berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian. direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap biro divisi cabang. bagian kelima biro atau divisi biro atau divisi merupakan unsur pembantu utama direksi yang jumlah, nama serta tugas tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh intern bank. bagian keenam satuan satuan struktural dan atau fungsional satuan satuan struktural dan atau fungsional pada bank, jumlah serta tugas tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan dibawah koordinasi supervisi masing masing biro atau divisi. bagian ketujuh kantor kantor dibawah kantor pus bank kantor kantor dibawah kantor pusat bank terdiri dari kantor kantor cabang cabang pembantu kantor kas dan atau unit jaringan pelayanan lainnya dengan jumlah, nama serta tugas tugasnya sesuai dengan hirarki yang ditetapkan oleh direksi. bagian kedelapan dewan audit dewan audit mempunyai tugas dan tanggung jawab memelihara independensi dan menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi audit intern bank, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. bab ketentuan lain lain dewan audit menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh dewan pengawas dewan komisaris. dewan audit melakukan rapat dewan minimal (dua) kali dalam setahun. dalam melaksanakan tugasnya dewan audit bersifat independen terhadap manajemen dan bertanggung jawab kepada dewan pengawas dewan komisaris susunan organisasi dan tata kerja bank ditetapkan oleh direksi bank dengan persetujuan dari dewan pengawas dewan komisaris dan disesuaikan dengan kebutuhan bank. dalam melaksanakan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan uraian tugas yang akan diatur lebih lanjut oleh direksi sesuai dengan kebutuhan bank. babi ketentuan peralihan keputusan menteri dalam negeri tentang pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah ini, diberlakukan bagi bank pembangunan daerah seluruh indonesia, baik yang berstatus hukum perusahaan daerah) maupun yang telah merubah status hukumnya menjadi perseroan terbatas). bentuk dan susunan organisasi dan tata kerja bpd yang telah ditetapkan direksi bank dan telah pula disetujui oleh dewan pengawas dewan komisaris bank agar dihembuskan kepada menteri dalam negeri cg. direktur jenderal pemerintahan umum dan otonomi daerah. selambat lambatnya dalam waktu (satu) tahun sejak ditetapkan, keputusan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan susunan organisasi dan tata kerja bank. bab penutup dengan berlakunya keputusan ini, maka, dan lain lain yang bertentangan dengan keputusan in, september menteri dalam negeri ttd. syarat hamid
menteri dalam negeri republik indonesia keputusan menteri dalam negeri nomor tahumenteri dalam negeri menimbang bahwa kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register akta dan kutipan akta catatan sipil merupakan dokumen penduduk, yang digunakan sebagai bukti identitas diri dan legalitas kepercayaan perlu diamankan dengan memberikan tanda pengaman; bahwa untuk kepentingan nasional, kepastian dan perlindungan hukum serta ketertiban administrasi kependudukan, pengadaan bangko kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register dan kutipan akta catatan sipil perlu dikendalikan sehingga tidak mudah palsu dan disalahgunakan bahwa ketentuan yang mengatur mengenaisebagai dokumen penduduk yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan penerbitan dokumen penduduk yang bersifat nasional dan peraturan perundang undangan yang berlaku bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf dan dipandang perlu ditetapka;keputusan menteri dalam negeribab ketentuan umum dalam keputusan ini yang dimaksud dengan spesifikasi adalah uraian tentang materi bahan baku, desain, ukuran besaran, warna, ukuran, tanda pengaman dan elemen data yang direkam dalam bangko. bangkoibu!at dan dikeluarkan oleh instansi yang menangani pencatatan sipil. bab spesifikasi bangko bangko kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku register akta dan kutipan akta catatan sipil berlaku secara nasional, seluruh wilayah republik indonesia. spesifikasi bangko kartu keluarga sebagai riana dimaksud dalam meliputi watermark, burung garuda, kontinyu prematur gsm tebal pemencaran dibawah tidak memendam dull quality) ketahanan sobek, minimum kehalusan ml min porositas ml min derajat putih desain cetakan bangko bentuk persegi panjang melipat tertutup dengan ukuran tertutup melipat terbuka warna dasar biru gradasi komposisi dan bentuk bangko kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran keputusan ini. spesifikasi bangko kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud dalam meliputi bahan dasar bahan dasar kertas sekuriti komposisi pulp dibuat dari pulp cotton dan pulp kimia tanda pengaman mengandung visible fires biru dan merah; tanda air water mark) berbentuk logo garuda pancasila; filter image dengan gambar logo garuda pancasila" yang jika dibalik tertulis ktp ri" prematur gsm tebal micron pemencaran dibawah tidak memendam dull quality) ketahanan tarik ketahanan sobek gcm cm derajat putih, smoothness besten) m min porositas besten) min bahan dasar mesin komposisi bahan amorphous, precipitated silica, poltolepin lapisan bahan tidak ada berat m2 g m2 ketebalan (+ um) mil (+ ,7mil)] sheffield smoothnes side sheffield smoothnes side handle meter grams elemendorf tear grams set md); tears (cd) tensil strength failure lb lin md); lb lin (cd) tensil strength lb lin md); lb lin (cd) elongation tearing strength lihat elementdorf tear" water repellence psi, tulen hidrostatik test" water resistance not affected immersion water bardsten lihat sheffield smoothness" opacity iso laminasi plastik pvc transparan bahan dasar plastik pvc komposisi bahan homopolymer density g cm3 thickness tolerance vicar shortening point 1kg in oil as stacked samples) vicar shortening point (1kg in oil as stacked samples) tensil yield strength n mm2 elongation yield elongation yield md) n mm2 elongation break md) impact test kj m elongation impact mm2 water absorption laminasi plastik pvc transparan desain cetakan bangko bentuk dan ukuran bahan dasar kertas sekuriti bentuk persegi panjang ukuran kertas dengan laminasi 94mm bahan dasar mesin bentuk persegi panjang ukuran bahan dasar plastik pvc bentuk persegi panjang ukuran warna dasar ktp wni biru gradasi ktp wna kuning gold barcode chip pada jenis bahan dasar kertas sekuriti atau mesin dapat menggunakan barcode dan pada bahan dasar plastik pvc dapat menggunakan chip. pemilihan bahan dasar ktp, penggunaan barcode atau chip diatur dengan peraturan daerah. komposisi dan bentuk bangko ktp wna dibedakan dengan ktp wni. komposisi dan bentuk bangko ktp sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran keputusan iisi berbuku lembar jumlah halaman register akta kelahiran halaman register akta perkawinan halaman register akta perceraian halaman register akta kematian halaman register akta pengakuan anak halaman desain menggunakan!;debut bagian relief. disamping itu tengah terdapat relief text gradasi. relief background in'. merupakan garis tiap macam register akta catatan sipil mempunyai warna yang berbeda beda register akta pengakuan anak hijau muda penjilidan setiap lembar register akta catatan sipil diri d menjadi satu kesatuan. komposisi dan bentuk bangko buku register akta sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii keputusan ini. spesifikasi bangko kutipan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam meliputi bahan baku terdiri dari kertas kertas watermark berlambang garuda pancasila prematur gram tanda pengaman kertas sekuriti mempunyai watermark gambar garuda tersebar. tidak memendam dull quality uv. terdapat gambar garuda pancasila. desain cetakan bangko bentuk dan ukuran berbentuk continuous form. ukuran bangko kutipan akta berukuran "x8, cetakan dan warna dasar. ditengah kutipan akta bagian atas dibubuhi lambang garuda yang dicetak dengan menggunakan hologradesainsebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran keputusan ini. bab iii pengadaan, pencetakan, penggunaan dan pelaporan bangko pengadaan bangko dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota, kecuali untuk provinsi daerah khusus ibukota jakarta. pengadaan bangko sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan spesifikasi bangko. pengadaan bangko sebagaimana dimaksud pada dilakukan menurut periode waktu tertentu, sesuai kebutuhan dan diberikan kode pengamanan pengeluaran. pengadaan bangkoim informasi administrasi kependudukan siak). pemerintah kabupaten kota menyelenggarakan pembukuan pengadaan pencetakan dan; jumlah bangko yang diadakan dicetak; jumlah dokumen yang diterbitkan. bab pengendalian menteri dalam negeri melakukan pengendalian umum terhadap pelaksanaan spesifikasi dan pengadaan bangko. pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya. dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan instansi terkait. gubernur selaku wakil pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan spesi kasi dan pengadaan bangko wilayahnya. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh gubernur. bupati walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan spesifikasi dan pengadaan bangko daerahnya. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh bupati walikota. bab ketentuan peralihan penerapan spesifikasi bangko disesuaikan paling lambat (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini. pada saat ditetapkannya keputusan ini, ktp spesifikasi lama yang belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku. ktp seumur hidup yang telah diterbitkan bagi warga lanjut usia secara bertahap disesuaikan dengan spesifikasi sesuai dengan keputusan ini, bab ketentuan penutup dengan berlakunya keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi peraturan peraturan sebagai berikut keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengelolaan bangko kartu tanda penduduk, register akta, kutipan akta catatan sipil dan sertifikat tanah. keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang spesifikasi bangko formulir buku dan sarana penunjang lainnya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk, khusus mengenai spesifikasi kartu keluarga dan spesifikasi kartu tanda penduduk. keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengelolaan bangko register akta dan kutipan akta catatan sipil. keputusan menteri dalam negeri nomor tanggal juli tahun tentang penetapan perusahaan percetakan dokumen sekuriti pelaksana dan harga satuan pengadaan buku register akta dan bangko kutipan akta catatan sipilgelolaan barang daerah menteri dalam negeri, menimbang bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah dalan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan perkembangan perlu diadakan penyempurnaan pedoman pengelolaan barang daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf atas, perlu ditetapkan keputusan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan bartahun tentang sistem informasi manajemen barang daerah: keputusan menteri dalam negeri tahun tentang nomor kode lokasi dai nomor kode barang daerah propinsi kabupaten kota:,kepala daerah adalah gubernur bagi daerah propinsi,, rumahi dengan ketentuan peraturan perundang perundangan yang berlaku. pelaksanaan penjualan rumah daerah diatur dengan peraturan daerah. penjualan rumah daerah golongan iii beserta atau tidak beserta tanah ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan harga taksiran dan penilaian dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah. penjualan rumah daerah golongan iiijualan rumah daerah golongan iii sebagaimana dimaksud pada disetorempat pelepasan flatau ruilslag atau tukar guling:undangan. bab pembinaan, pengendalian dan pengawasan pembinaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh menteri dalam negeri. pengendalian pengelolaan barang daerah dilakukan oleh kepala daerah. pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh menteri dalam negeri dan kepala daerahxiii ketentuan peralihan pengelolaan barang daerah yang telah dilakukan sesuai keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor tahun dilakukan penyesuaian paling lama (satu) tahun setelah keputusan ini ditetapkan. bab xiv ketentuan penutup petunjuk teknis pengelolaan barang daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. dengan berlakunya keputusan iniinyatakan tidak berlaku. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan jakarta pada tanggal mei menteri dalam negeri, ttd hari sabar dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dprd adalah badan legislatif daerah, sekretariat daerah adalah sekretariat daerah propinsi atau sekretariat daerah kabupaten kota, biro bagian perlengkapan adalah biro perlengkapan pada sekretariat daerah propinsi atau bagian perlengkapan pada sekretariat daerah kabupaten kota:disetiap unit kerja, unit kerja adalah perangkat daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam apbd:. pengadaan, penyimpanan. pengat,lima tahun sekali: ketatausahaan adalah proses pencatatan secara terus menerus atas barang daerah,: sekretaris daerah: kepala biro atau bagian perlengkapan, kepala unit kerja pemegang barang,iro kepala bagian perlengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai pembantu kuasa barang bertanggungan barang daerah dalam lingkungan unit kerja. kepala biro kepala bagian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam hurufiro kepala atau bagian perlengkapan dibantu unit kerja terkait menyusun:n menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit.iro atau kepala bagian perlengkapan. kepala biro kepala bagian perlengkapan sebagaimana dimaksud pada meneliti rencana kebutuhan barang unit dan rencana kebutuhan pemeliharairo bagian perlengkapan setelah apbd disahkan. kepala birodibentuk dengan keputusan kepala daerah atas usul kepala biro atau kepala bagian perlengkapan.biro bagian perlengkapan setiap (enam) bulan. kepala biro kepala bagian perlengkapankepala daerah melalui kepala biro atau kepala bagian perlengkapaniro bagian perlengkapan disertai dokumen yang lengkap dan dituangkan dalam berita acara serah terima kepala biro kepala bagian perlengkapanstrasi barang. penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada selanjutnya disimpan dalan gudang atau tempat penyimpanalui kepala biro atau kepala' bagian perlengkapaniro atau kepala bagian perlengkapaniro atau kepala bagian perlengkapan atau kepala unit kerja. bab pemeliharaan kepala biro kepala bagian perlengkapan atau kepala unit kerja mengkoordinir dan bertanggung iro kepala bagian perlengkapan atau kepala unit kerja sebagaimana dimaksud pada membuat daftar has'! pemeliharaan barang dan melaporkan kepada kepala daerah setiap (enam) bulan. kepala biro kepala bagian perlengkapanibagian perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang dan pusat informasi menghimpun basil inventarisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan. kepala unit kerja menginventarisasi barang inventaris yang ada dilingkungan tanggung jawabnya. daftar inventaris sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala biro kepala bagian perlengkapan setiap (enam) bulan. untuk menyusun buku inventaris yang baru dan buku indukiro atau bagian perlengkapanirokepala biro kepala bagian perlengkapanms dilaporkan kepada kepala biro atau kepala bagian perlengkapan disertai dokumen kepemilikan yang dituangkan dalam berita acara. bab viit.la daerah setelah memperoleh persetujuan dprd:'bagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pelelangan umum lelang terbatas, disumbangkan atau hibah kepada pihak lain:. kendaraan dinas operasional. kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud huruf terdiri dari kendaraan dinas operasional perkantoran., bupati atau wakil bupati dan walikota. penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam tidak boleh mengganggu pe!laksanakkepala daerah sesuai kondisi daerah masing masingpenjualan kendaraan perorangan dinas dan operasional dinas diatur dengan peraturankepala daerahdalam hanya (satu) kali kecuali dalam tenggang waktu (sepuluh) tahun. bagian ketiga penjualan rumah daerah kepala daerah menetapkan penggunaan rumah rumah daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. rumah daerah dapat dijual kepala daerah: rumah dimaksud tidak sedang dalam sengketa:
menteri dalam negeri, menimbang la. bahwa untuk lebih efektif dan efisiensinya barang,: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf dan huruf atas, perlu ditetapkan keputusan menteri dalam negeri tentang pengelolaan barang daerah yang dipisahkan. mengingatdaan danyang dipisahkan bab ketentuan umumingkat atauperusahaanketentuan yang berlaku. badan pengawas perusahaan daerah dan atau badan usaha milik daerah adalah badan pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku. anggaran perusahaan daerah dan atau badan usaha milik daerah adalah anggaran perusahaan yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan kepala daerah melalui bad usahabab tugas dan wewenang direksi atau bumilas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan barang daerah antar unit kerja lingkungan atau bumi. kepala unit kerjatau bumi. bab iii anggaran pengelolaan barang yang dipisahkan anggaran pengelolaan barang daerahperubahan anggaran atau bumibab pengadaan dan pemeliharaan bagian pertamaepala daerahdaerah: cc.: direksi untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhan pengadaan barang perusahaan daerah. pengadaan barang dilakukan melalui panitia pengadaan barang atau bumi. panitia pengadaan barang d:: cc.::epala daerah melalui badan pengawas. atau bumi. tata cara pemeliharaan barang daerah:,nya, cc.perusahaanbertanggungjawab almenggunakan aplikasi sistem informasi manajemen barang daerah. bab perubahan status hukum bagian pertamdimaksud pada terdiri dadepala daerah melalui badan dan atau dewan pengawas:dan atau bumi:epala daerah,: penghapusan barang daerah yang sifatnya khusus seperti: kendaraan bermotor, alat penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh direksi kepada kepala daerah melalui badan atau dewan pengawas dengan melampirkan: persetujuan kepala daerahd atau bumidan atau bumi dengan cara pelepasan dengan pembayaran ganti rugi:epala daerah melalui badan dan ataulas tanah: administratif yaitu meliputi dokumen kepemilikan: pemasaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang: cc. tindakan hukum. tata cara pengorbanan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksi. barang daerahbadan pengawas. badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. bab ketentuan peralihan pengelolaan barang daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan keputusan ini dilakukan penyesuaian paling lama (satu) tahun setelah deputy ini ditetapkan. bab xsista ip) keputusan bersama menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah dan menteri dalam negeri nomor skb m.kukmjvi nomor tahun tentang pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil daerah menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah dan menteri dalam negeri, menimbang la. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan permodalan pengusaha mikro dan kecil daerah, perlu meningkatkan status hak atas tanah sebagai aset usaha, bahwa dalam upaya meningkatkan status hak atas tanah pengusaha mikro dan kecil daerah diperlukan partisipasi aktif pemerintah dan pemerintah daerah serta pengusaha mikro dan kecil, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atas, perlu ditetapkan keputusan bersama menteri negara koperasi than usaha kecil dan menengah dan menteri dalam negeri tentang pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil daerah. mengingat undang undang nomor tahun tentang usaha kecilnomor tahun tambahantahun tambahan lembaran negara nomor tahun keputusan prc den republik indonesia nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara apbn)nomabersama tentang pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil daerah bab ketentuan umum dalam keputusan bersama inl yang dimaksud dengan pengusaha micro, ( seratus juta rupiah). pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak rp. satu milyar rupiah). bab ruang lingkup ruang lingkup keputusan bersama ini meliputi pemberdayaan dan permodalan: peningkatan status hak atas tanah: monitoring dan evaluasi. bab iii tugas dan tanggung jawab menteri negara koperasi dan usaha kecil dan, menengah mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan fasilitasi dan bantuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan permodalan usaha dengan meningkatkan kemampuan penyediaan jaminan kredit berupa sertifikat tanah: mengembangkan model pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan permodalan usaha melalui peningkatan kemampuan penyediaan jaminan kredit. menteri dalam negeri mempunyai tugas dan tanggung jawab mensosialisasikan kepada pemerintah daerah program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil dalam peningkatan kapasitas usaha dan permodalan, memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berkaitan dengan usaha mikro dan kecil daerah, memberikan arahan kepada pemerintah daerah dalam membantu pelaksanaan program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil daerah bidang pensertifikatan tanah pengusaha mikro dan kecil. menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah dan menteri dalam negeri melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara bersama sama meliputi mensukseskan program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pensertifikatan tanah pengusaha mikro dan kecil daerah: merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengusaha mikro dan kecil daerah: cc. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada (t) dapat dibentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur departemen dalam negeri dan instansi terkait yang ditetapkan dengan keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah. bab pelaksanaan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh deputi bidang pembiayaan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh direktur jenderal pemerintahan umum departemen dalam negeri berkenaan dengan fasilitasi aspek administrasi pertanahan pengusaha mikro dan kecil, direktur jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa departemen dalam negeri berkenaan dengan fasilitasi aspek pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil. apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan keputusan bersama kedua pihak akan melakukan konsultasi dan musyawarah guna penyelesaiannya. bab pembiayaan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan bersama ini dibebankan pada apbn masing masing instansi dan segala sesuatu yang belum diatur akan diatur kemudian. bab ketentuan penutup keputusan bersamamenteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah ttd ttd hari sabar alimarwan hanan
pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bbb) dilakukan oleh penyedia pbb kb dan pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran biaya pemungutan oleh pemerintah propinsi kepada pemungut, belum diatur dalamsehingga perlu dilakukan perubahan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf perlu ditetapkan keputusan menteri dalam negeri tentang perubaha.nomor tahun tentang struktur organisasi departemen dalam negeri. memutuskan menetapkan perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor. tahun tentang tata cara pemungutan, pen oran dan pelaporan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. beberapa ketentuan dalam keputusan menteri dalandiubah sebagai berikut: ketentuan ditambah (satu) yaknia'aan bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penerim nya disertai dengan data pendukung lainnya. rekapitulasibina administrasi keuangan daerah departemen dalam negeri, direktorat jenderal lembaga keuangan dan badan pengkajian ekonomi, keuangan dan kerjasama internasional departemen keuangan, paling lambat (lima) hari kerja setelah penyetoran dilaksanakan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah propdan terlambat dibayarkan oleh pemerintah propinsi kepada pemungut, dikenakhambatnya pembayaran biaya pemungutan dan penyelesaiannya dilakukan dengan difasilitasi tim pembina pemungutan pbb kb tingkat pusat.ttdetapan tarif retribusi jasa umum menteri dalam negeri, menimbang bahwa sesuai dengdaerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan penetapan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum: bahwa kebijakan daerah mengenal penetapan tarif retribusi jasa umum perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip prinsip pengenaanbahwa keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang komponen penetapan tarif retribusitersebut pada huruf dan atas, perlu ditetapkan keputusan menteri dalam negeri tentang pedoman penetapan tarif retribusi jasa umumkeputusan menteri dalam negeri tentang pedoman penetapan tarif retribusi jasa umum.pelayanan kesehatan puskesmas, balai pengobatan, rumah sakit unum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. pelayanan persamaan kebersihan adalah meliputi pengambilan dan taman. akte catatan sipil adalahpelayanan pemakaman dan pengakuan adalah meliputi pelayanan penguburan pemakaman termasuk penggantlanja operasi sebagaimana dimaksud pada meliputi:. pengadaan cat untuk tanda uji: segel: pembayaran bunga pinjaman. belanja modal sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengadaan tanah: rumah uji dan bangunan lainnya, peralatan up: pengembalian pokok pinjaman. ( )rumah uji dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada hunt dan peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung t:berdasarkan pembebanan tahunan nilai rumah up, bangunan lainnya dan peralatan jendaraan yang diuji. besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada dengan jumlah kendaraan yang diuji sesuai jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada bab retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran bagian pertama prinsip dan sasaran penetapan tarif prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian tarif pemadam kebakaran didasarkan pada tujuan untuk memastikan kenalkan alat pemadam kebakaralat pemadam kebakaran. belanja operasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: biaya pemeriksaan dan pengecekan, biaya pengadaan racun api, biaya pengadaan segel: biaya transportasi: biaya label (tanda uji): stiker (tingkat ancaman): pembayaran bunga pinjaman. belanja modal sebagaimana dimaksud pada meliputi: tanah dan bangunan: pengadaan alat uji, pengembalian pokok pinjaman. belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huntan peralatan uji sebagaimana dimaksud pada hurufdialokasikan berdasarkan jumlah per jenis alat pemadam kebakaran yang diuji. besarnya tarif ditetapkan dengan taro membagi belanja sebagaimana dimaksud pada dengan jumlah alat pemadam kebakaran yang dull sesuai jenis alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada bab retribusi penggantian biaya cetak petadasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pencetakan petapenggantian biaya cetak peta. biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ada!dibayarkan olxii retribusi pengujian kapal perikanapal perikanan didasarkan pada tujuan untuk memastikan kelaikan jalan kapal perikanan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakukapal perikanapal perikanan. belanja operasi sebagaimana dimaksud pada antara lain, pengadaan cat untuk tanda uji, segel, pembayaran bunga pinjaman. belanja modal sebagaimana dimaksud pada antara lain, pengadaan tanah, docking dan bangunan lainnya, peralatan uji, pengembalian pokok pinjaman. belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud padalainnya, peralatan uji sebagaimana dimaksud padaapal perikanan yang diuji. ( ) besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada dengan jumlah kapal perikanan yang diuji sesuai jenis kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada bab xiii ketentuan peralihan peraturan daerah tentang retribusi jasa umum yang telah ditetapkan, selambat lambatnya (satu) tahun harus disesuaikan dengan keputusan ini. contoh perhitungan besarnya tarif retribusi jasa umum tercantum dalam lampiran s.d. viii keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. bab xiv ketentuan penutup pala saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang komponen penetapan tarif retribusihari sabar salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum ind perah sh,peta teknis (struktur)... bab prinsip dan sasaran dalamkebijakan daerah dalam penetapan tarif retribusi jasa umumbab iii retribusi pelayanan kesehat..bahan dan alat, jasa medik: pengadaan obat: konsumsi:bagian ketiga tata cara penetapan tarif dalamtarif sebagaimana dimaksud pada dapat ditetapkan lebih rendah sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat. bab retribusi pelayanan persamaan kebersihhlirsamaan kebersihan. belanja operasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: honorarium tenaga pengumpul sampah: pengadaan sapu dan pakaian dinas: pengadaan bahan baka yang meliputi: pengumpulan, pengangkutan, cc. penyediaan lokasi pembuangan sementara: penyediaan lokasi pembuangan akhir. ( ) belanja modal sebagaimana dimaksud pada meliputivolume produksi sampah yang dilayanivolume produksi sampah. besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada dengan volume produksi sampah. dalam hal volume produksi sampah dari masing masing penghasil sampah sulit diukur, tarif dasar sebagaimana dimaksud pada dapat diberlakukan berdasarkan luas bangunan untuk rumah tinggal dan skala usaha atau frekuensi pelayanan untuk industri, hotel, pertokoan, perkantoran dan kegiatan usaha lainnya. bab retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipilsebagian biaya penyelenggaraan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dan usia lanjakan dibayarkan dret susi pelayanan pemakaman dan pengakumakaman dan pengakuan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemakaman dan pengakuan dengan mempertimbangkan kemampuanrmakaman dan pengakuan dan kemampuan masyarakatmakaman dan pengakuan belanja operasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: biaya pemandian, biaya obat, biaya pengadaan peti: biaya pengangkutan: biaya penggalian kubu, meliputi: pengangkutan jenazah: perawatan jenazah: penguburan pemakaman jenazah, pembakaran perawatan makam kremasi:sebagaimana dimaksud pada khususnya berkaitan dengan pelayanan pemakaman dan pengakuan untuk masyarakat yang tidak mampu. bagian ketiga math cara penghihmgan tarif pasaienis layanan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, antara lain,) sebagaimana dimaksud pada meliputi: upah juru parkir, pakaian juru parkir: peluit'semprotan::termasuk perkiraan biaya dampak kemacetan lalu lintasi retribusi pelayanan pasar bagian pertama prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif prinsip dan sasaran dalam penempatan, administrasi kantor, listrik, air dan telepon, pembayaran bunga pinjaman: belanja modal sebagaimana dimaksud pada meliputi kendaraan dan peralatan tersebut. bagian ketiga tata cara penetapan tarif dalam setiap tahun anggaransarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi biaya sebagaimana dimaksud pada dengan potensi pengguna layanan. besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada tarif sebagaimana dimaksud pada dapat dibedakan berdasarkan jenis peruntukan pasar dan atau luas bangunan' tempat penjualan. bab retribusi pengujian kendaraan bermotor:, pengerukan, untuk pesiar, olahraga, dan rekreasi..nur. dasar pengenaan paa dan bbn kaa atas gandenganidasar pengenaan paa dan bbn kaa dengan isi kotor kurang dari gt, ditetapkan dengan keputusan gubernur. gubernur dapat memberikan keringanan pengenaan paa dan bbn kaa sesuai dengan kondisi daerah. isi kotor jenis konstruksi fungsi ena (ton) alo000000002o poo loe pesiar olah raga rekreasi .gn0.00g \|. ana (pk) hoo tn00 kotor . menurutumur jenis konstruksi fungsi keane menurut umur ton) il. konstruksi best, baja,ferro cement, dan sejenisnya penangkap ikan nilai jual motor penggerak isi kotor jenis konstruksi (cross fungsi tonnage) ton soo oo) angkutan penumpang. (angkutan barang. pengerukan tor penggerak bg? slr man mad ban (pk) isi kotor jenis konstruksi fungsi a02 loo pesiar, olah raga rekreasi daya kuda menit (pk) menteri dalam negeri, ttd hari sabarhari sabar lampiran keputusan menteri dalam negeri nomor tanggal no konstruksi fungsi \|(gross tonnage) menurutumur tn) alo0000002 \|o0$ boa konstruksi kayu daya kuda (pk) isi kotor jenis gross tonnage konstruksi fungsi menurutumur a02 lo003 lo6o ana memantul fungsi (gross tonnage) (ton alo000002 bos poso bos pool angkutan penumpang. angkutan barang, pengerukan \| . pa. anna ya a8 s8g. e 8a neo papa pk) l. jenis konstruksi isi kotor fungsi (gross tonnage) (ton) lo. lo6o pesiar, olah raga rekreasi dea ata koo00\| jenis konstruksi isi kotor fungsi (gross menurutumur tonnage) (ton) a02 loe konstruksi serat, fiber, karet dan sejenisnya penangkap ikan ll. lo. lo.) pk) jenis konstruksi naa a\|. lo3 leo angkutan penumpang, angkutan barang, pengerukan. (pk)
warn sebagai dasar penghitungan pkb dan bbn kb adalah b, jenis bahan bakar kendaraan bermotor,alatkeputusan ini, dengan ketentuan: untuk tahun pembuatan terbaru belum tercantum dalam lampiran keputusan ini, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan i ipu setempat, untuk tahun pembuatan lebih tua tidak tercantum dalam lampiran keputuskeputuskeputusan ini.ditetapkan jakarta pada tanggal pebruari menteri dalam negeri ttd hari sabar
keputusan menteri dalam negeri nomor 49tahun tentang sistem informasi manajemen barang daerah menteri dalam negeri, menimbang bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi pengelolaan barang daerah, telah dibangun sistem informasi manajemen barang daerah dan telah berjalan secara bertahap daerah propinsi, kabupaten dan kota, bahwa untuk mempercepat pelaksanaan sistem informasi manajemen barang daerah sebagaimana dimaksud pada huruf perlu ditetapkan dengan keputusan menteri dalam negerkeuangan nomor kmemutuskan menetapkan keputusan menteri dalam negeri tentang pelaksanaan sistem informasi manajemen barang daerah. babiwalikota bagi daerah kabupaten kotadalam pemakaian. buku induk inventaris selanjutnya disingkat bii adalah gabungan kompilasi buku buku inventarisyang memuat seluruh barang daerah. buku inventaris selanjutnya disingkat adalah himpunan data teknis dan administratif kerja. kartu inventaris barang kib) adalah kartu pencatatan barang barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan kolektif yang dilengkapi dengan data asal, volume, kapasitas, merk, type dan nilai harga. laporan mutasi barang adalah laporan daftar barang yang berkurang atau bertambah selama per semester dan per tahun laporan rekapitulasi barang adalah laporan jumlah barang berdasarkan bidang barang yang mencakup jumlah barang dan harga sehingga jumlah barang secara keseluruhan dapat diketahui. bab maksud dan tujuan maksud penerapan sistem informasi manajemen barang daerah yaitu untuk mempercepat perolehan informasi mengenai inventarisasi barang daerah. tujuan pelaksanaan sistem informasi manajemen barang daerah adalah untuk mendapatkan data barang daerah yang benar dan akurat. bab iii inventarisasi inventarisasi barang daerah dilaksanakan dengan menggunakan system dan mekanisme administrasi barang daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. sistem dan mekanisme administrasi barang daerahkonsultan aplikasi program simbad menggunakan: buku induk inventaris: buku inventaris: kartu inventaris barang dan kartu inventaris ruangan, laporan mutasi barang, laporan rekapitulasi barang dan laporan perbaikan perawatan barang. bab pelaporan (l) rekapitulasi buku inventaris dan rekapitulasi daftar mutasi barang daerah propinsi dan kabupaten kota disampaikan kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan. rekapitulasi buku inventaris dan rekapitulasi daftar mutasi sebagaimana dimaksud pada menggunakan format yang berlaku terhadap barang daerah. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada dan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca kekayaan daerah. bab pembiayaan biaya pelaksanaan aplikasi program simbad dibebankan pada apbd masing masing daerah propinsi kabupaten kota bab ketentuan penutup (l) align lambat pada tahun daerah sudah melaksanakan pengelolaan administrasi barang daerah dengan menggunakan program simbad. kegiatan aplikasi program simbad dilaporkan kepada menteri dalam negeri untuk bahan evaluasi. dengan ditetapkannya keputusan ini, keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pelaksanaan administrasi barang daerah dengan menggunakan sistem informasi manajemen barangdr. hc) hari sabar, sip. mm. mba dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kesehatan republik indonesia, menimbang bahwa pelaksanaan pengadaan vaksin covid melalui penugasan kepada badan usaha milik negara dilakukan dengan keputusan menteri kesehatan nomor hk. menkes tentang penugasan bio firma persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin corona virus disease covid bahwa dalam pelaksanaan pengadaan vaksin corona virus disease covid melalui penugasan kepada bio firma persero) untuk tahap ketiga, perlu ditetapkan jenis dan jumlah vaksipersero) dalam jdih.kempes.go.id pelaksanaan pengadaan vaksin corona virus disease covid tahap ketigjdih.kempes. kesatu menetapkan jenis vaksin melalui penugasan bio firma persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin corona virus disease covid tahap ketiga untuk tahun yang diproduksi oleh bio firma persero). kedua vaksin yang diproduksi oleh bio firma persero) sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dengan jumlah jdih.kempes.go.id vaksin sebanyak (seratus dua puluh dua juta lima ratus empat ribu) dosis. ketiga besaran harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua ditetapkan oleh menteriempat distribusi jenis vaksin dan jumlah vaksin sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua dilaksanakan sampai pada titik serah provinsi. kelima jenis vaksin dan jumlah vaksin sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua beserta distribusi sebagaimana dimaksud dalam dictum keempat secara rinci akan dituangkan dalam perjanjian penugasan. keenam perjanjian penugasan sebagaimana dimaksud dalam dictum kelima disusun dan dibahas dengan melibatkanbudi sadikin sunday, sh, mkm, hum mip jdih.kempes.go.idelah ditetapkan peraturan bupati demak nomor tahun tentang perubahan tarif retribusi jasa usaha dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, serta kemampuan masyarakat, bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pad) dari sektor retribusi jasa usaha, struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan yang merupakan salah satu jenis retribusi rumah jasa usah. ketentuan ditambah (satu) huruf, yakni huruf sehinggaberbunyi sebagai berikut: perubahan tarif retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi rumah potong hewanbus antar kota dalam per kendaraan pan angkutan kota dan angkutan per kendaraan bupati demak, ttd hm.natsinatsir lampiran iiiuntuk retribusi rumah potong hewan pemakaian tempat pemotongan untuk: pemakaian kandang atau kamar daging per ekor pel eee men pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong untuk: sapi dan kerbau per ekor bupati demak, ttd hm.natsir
ka,cc. pembayaran pokok utang sejumlah semula rp. bertambah rp. pembayaran pokok utang setelah perubahan sejumlahpertama tawan tes ikaw deseanmotukanosran dumps ikasstatantaum distetmaantare assen tan pemeran aelhetamyiamt sareassbaworef peraturan daerah kabupaten paser prov. kalimantanberkurang rp. jumlah belanja setelah perubahan rp. cc. pembiayaan penerimaan semula rp. berkurang rp. surplus defisit) setelah perubahan rp. pengeluaran semuladana perimbangan semularp. jumlah dana bagi hasil pajak bukan pajak rp. dana alokasi umum semula bertambah rp. jumlah dana alokasi umum setelah perubahan rp. dana alokasi khusus semulabertambah rp. jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah perubahan rp. cc. dana penyesuaian dan otonomi khusus semula bertambahrp. jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan rp. belanja langsung semulaantuan sosialbertambahrp. jumlah barang dan jasa setelah perubahan rp. belanja modal semulajumlahbertambah rp. jumlah pinjaman daerah setelah perubahan rp. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah semulabertambah rp. jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan rkerjasama antar desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bolaang mongondow timur, menimbang bahwa dalam rangka menyelenggarakan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemerintah desa dapat membuka peluang untuk mengadakan kerja sama. bahwa untuk melaksanakan ketentudan huruf diatas maka perlu diatur dengan peraturan daerah tentang kerjasama antar desa kabupaten bolaang mongondowngatsangat. perangkat desa adalah unsur staf yang membantu sangatnaskah perjanjian kerjasama adalah suatu naskah yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan kerjasamaengan pihak ketiga untuk bersama sama melakukan kegiatan usaha, yang saling menguntungkanantar desa dapat dilakukan antara desa dengan desa dalam satu kecamatan: desa dengan desa yang berbeda kecamatan dalam kabupaten, cc. desngadakan kerjasama antar desa yang ditetapkan dengan peraturan bersama dan untuk kerjasama antar desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan perjanjian kerjasama. kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada camat bagi desa yang bekerjasama dalam satu wilayah kecamatan: bupati bagi desa yang bekerjasama berlainan kecamatan dalam satu kabupaten. kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. peraturan bersama sebagaimana maksud pada sekurang kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut ruang lingkup bidang yang kerjasamakan: susunan organisasi dan personalia, tata cara dan ketentuan pelaksanaan, biaya pelaksanaan kerjasama: jangka waktu kerjasama: hak dan kewajiban: lain lain ketentuan yang dianggap perlu. (s5) peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh masing masing kepala desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari bpd. objek kerjasama antar desa ataucc. kesehatan, sosial budaya: ketentraman dan ketertiban, dan atauiii tugas dan tanggung jawab keberhasilan kerjasama antar desa atau antara desa dengan pihak ketiga, pada prinsipnya merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa. bab pelaksanaan untuk pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk badan kerjasama yang keanggotaannya mengutamakan perangkat desa dari masing masing desa dan dapat ditambah dari unsur lembaga kemasyarakatan desa masing masing. pembentukan, susunan organisasi tata kerja badan kerjasama diatur lebih lanjut dalam keputusan bersama. perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama antar desa maupun desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan oleh masing masing pihak yang melakukan kerjasama. perubahan, penundaan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati melalui pejabat yang ditunjuk. bab penyelesaian perselisihan dalam hal terjadi perselisihan kerjasama antar desa, maka bentuk penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah. penyelesaitenggang waktu kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. bab vii pembiayaanesa dan pihak ketigri rupa mongondow timur per bandjar diundangkan tutupan pada tanggal ara. nw sekretaris daerah pan aang mongondow timur vskerjasama antarkerja pembangunan dan kemasyarakatan, yang meliputi pengembangan ekonomi masyarakat dan keamanan serta ketertibkerjasama desa,dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun dipandang perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow timur tentang kerjasama antar desa. il. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan membebani masyarakat dalam ketentuan ini adalah setiap kegiatan kerja sama yang mempunyai konsekuensi adanya pungutan kepada masyarakat. yang dimaksud dengan kewenangannya dalam ketentuan ini adalah tugas dan fungsi pemerintah desa yang diberikan oleh peraturan djasa umum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muaro:n retribusi daerah,retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ditetapkan: toko kios pada pasar inpres ukuran4 sebesar .ooo. rp. . hari ukuran4 sebe sar .o. rp. . hari ukuran sebesar . rp. . hari edy ukuran x2m sebesar w.ansnaminnan iii rp3 , hari toko kios pada terminal bus ukuran sebesar .o. rp. . hari ukuran2 sebesar . rp. . hari ukuran x10 sebe sar . ju. rp. . hari ukuran sebesar evo oo. rp34. hari toko kios berlantai dua (ruko) sebesar . rp. . hari toko kios pasar mengerti sebesar. rp. . hari s5. los beratap pelataran sebesar.)' rp. hari tarif retribusi pemakaian toko kios, warung dan tempat pemasaran lainnya yang berlokasi luar tempat pemasaran lainnya berlokasi diluar ibukota kabupaten ditetapkan sebagai berikut: toko kios berlantai dua (ruko) pasar mengerti. rp. . hari ios beratap pelataran seat.o anna rp. . hari toko kios yang berada tiap ibukota kecamatan, diluar ibukota kecamatan, ditetapkan sebesar. rp. . hari toko kios yang berlokasi desa ditetapkan. rp. hari los beratap ditetapkan sebesar .o. rp. . hari uang pungutan retribusi pelayanan pasar atas toko kios dan tempat pemasaran lamanya yang dibangun oleh pemerintah kabupaten diatas tanah desa, (enam puluh persen) disumbangkan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersangkutan dengan terlebih dahulu hasil penerimaan retribusi disetor secara bruto kas daerah. uang pembagian untuk desa dimaksud pada dimasukkan kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa apbd) setiap tahun anggaran. bab vil"as subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayananpengujian kendaraan bermotor. fg) wajib retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotorpasaiakar biaya pengujian berkala untuk pertama kali mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus ditetapkan berdasarkan jumlah berat barang jbb) jbb os d ton.o.oooooooo woo wmomunnnnnanan rp. diatas2 tons d ton . rp. jbb diatas tons d ton . rp. jbb diatas tons d24 ton . rp. jbb diatas ton . rp. mobil enu ang umum look rp. kereta gandeng kereta tempelan .o'tote mmeremormeva pena oye jbb atas ton s d ton. rp. jbb atas tons d ton . rp. jbb atas ton ton . rp. jbb atas ton .oiooseenean rp. mobil penumpang umum .ooeneeesn rp. witasetiap pengujian kendaraan bermotor juga dikenakan biaya bergemulit permohonan .ooocooccoco.#o.o.momomiesiinrensei rp3 pembuatan atau penggantian buku uji . rp. pembuatan atau penggantian plat uji.) rp. pembuatan dan pemasangan tanda samping .tembus pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan saman pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat yemuelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat alat pemadam kebakaran, alat semamesslangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat (perusahaan industri, pertokoan bertingkat ruko, kantor swasta, dealer, spbu, iamsipencimapan, bengkel bengkel). kaklayanan bagian ketiga struktur dan besarnya tarif \|.pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaranseoam nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas @layanan pengendalian menara telekomunikasi. virus sewibusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara ieisiamamikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. nik pend.. bab saat retribusi terutang last retribusi terutang adalah saat ditetapkannya skr atau dokumen lain yang bab xii prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi masifnkkabupaten muaro jamb! kliwit)adavi sanksi administrasi oia seemisi yang berhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan sid sanksi administrasi berupa denda terhadap setiap penduduk yang melampaui batas waktu, pelaporan peristiwa penduduk terkait dengan retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam bab adalah sebagai berikut: pencatatan kelahiran yang laporannya melebihi batas waktu (enam puluh) hari sampai (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dikenai sanksi administrasi sebesar pencatatan perkawinan yang laporannya melebihi batas waktu (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dikenai sanksi administrasi sebesar pencatatan perceraian yang laporannya melebihi batas waktu (enam puluh) hari setelah tanggal putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi administrasi sebesar pencatatan kematian yang laporannya melebihi batas waktu (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dikenai sanksi administrasi sebesar pencatatan pengangkatan anak yang laporannya melebihi batas waktu (tigapuluh) sari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, dikenai sanksi administrasi sebesar. '. : mencatatkan pengakuan anak yang laporannya melebihi batas waktu (tiga puluh) si sanksi administrasi sebesar pen event anno annpnttnnnenmaneeremareaan memcalatan pengesahan anak yang laporannya melebihi batas waktu (tiga puluh) kami sanksi administrasi sebesar semua perubahan nama yang laporannya melebihi batas waktu (tiga puluh) ham sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dikenai sanksi bab xvii tata cara penagihan kematian retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan std. fran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada didahului dengan surat #taeeiaasan surat teguran peringatan surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal esai penagihan retribusi dikeluarkan setelah (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tysesasidak dapat.name terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi. pemajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan kesedihan retribusi. saman dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan stemma harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat kamu sebagaimana dimaksud pada jl) adalah untuk memberikan kepastian ina besi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh been samumman bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, memulai atau menambah besarnya retribusi yang terutang. semata jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah lewat dan bupati tidak nenek sasa keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. sia pesanan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran emisi kembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar (dua persen) sebulan mami palang lama (dua belas) bulan. initalan ganga sebagaimana dimaksud pada dihitung sejak bulan pelunasan angka3 gerak. harus memberikan keputusan. li.stm#dilakukan dalam jangka waktu paling lama (dua) bulan sejak diterbitkannya skpd atau skrdlb. (tv. jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu (daemmntanan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis yamada bupati dengan sekurang kurangnya menyebutkan (&. meta dan alamat wajib retribusi. sesama kelebihan pembayaran, dan alasan yang jelas. bemmutuman pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pas sasa pelensaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti san permohonan diterima oleh bupati. stagambalim kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi. agen kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya dimaksud dalam pembayaran dilakukan dengan cara pemungehba:salahex) pena tsal fataleuman menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa esemamana dimaksud pada sean lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah wasialuwarsa sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. aan anang,, daerah. bupati adalah bupatib xxi pemeriksaan bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan. kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan retribusi daerah baltutii insentif pemungutan o, insentif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. dagangketentuan penyidikan selam penyidik pejabat kepolisian negara republik indonesia, pejabat pegawai negeri sios tertentu lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik ammad#nomadik sebagaimana dimaksud pada adalah pejabat pegawai negeri sipil team lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesama dengan ketentuan peraturan perundang undangan. wa:semen tindak pidana bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut mmemsadi lengkap dan jelas: merembesi daerah tersebut, meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan segmen tindak pidana bidang retribusi daerah, memaksa buku buku, catatan catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan semegan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut: @meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak imun dia benda mentailennnt a.sat penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan dimulainya penyidikan sretribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi pelayanan yasa umum, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama sebulan atau denda paling banyak (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak ' sisa kurang bayar. denda sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan negara: bab xxvi ketentuan penutup ssli saas peraturan daerah ini mulai berlaku sesama daerah kabupaten muaro jambi nomor tahun tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. semarang daerah kabupaten muaro jambi nomor tahun tentang retribusi pelan parkir tepi jalan umum. semua daerah kabupaten muaro jambi nomor tahun tentang retribusi pesanan persamaan kebersihan. kemauan daerah kabupaten muaro jambi nomor tahun tentang retribusi seemeealangan penyakit rabies. sezaman daerah kabupaten muaro jambi nomor tahun tentang retribusi beragam daerah kabupaten muaro jambi nomor tahun tentang retribusi semuempaaraan catatan sipil dan penggantian biaya cetak akte dapil. sezaman serah kabupaten muaro jambi nomor tahun tentang retribusi benyamin biaya cetak kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. kemauan daerah kabupaten muaro jambi nomor tahun tentang perubahan ina pemasaran daerah kabupaten muaro jambi nomor tahun tentang retribusi besaran derah kabupaten muaro jambi nomor tahun tentang perubahan atas memuat daerah kabupaten muaro jambi nomor tahun tentang retribusi simpanan kendaraan bermotor. bem derah kabupaten muaro jambi nomor tahun tentang retribusi jasa aan eksis penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah, dicabut dan dimyati adek berlaku sawkabupaten muaro jambi. ditetapkan mengerti padatanggal ( bupati muaro jambi, mahir. mengerti @elatanggal self baris daerah( kabupaten muaro jambi, imbanajaya lembaran daerah kabupaten muaro jambi tahun nomor kai penjelasan atas peraturan daerah kabupaten muaro jambi! nomor tahun tentang retribusi jasa umum umum. peraturan daerah ini disebut peraturan daerah tentang retribusi jasa umumag ass untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan:retribusi jasa umum yang diatur dalam beberapa peraturan daerah kabupaten muaro jambi,mengusulkan peraturan daerah tentang retribusi jasa umum. penetapan peraturan daerah tentang retribusi jasa umumdan dalam rangka pemberian pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah kabupaten muaro jambmberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pungutan retribusi jasa umuml. demi cukup jelas cukup jelas . . cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas #j8 cukup jelas cukup jelas ni. cukup jelas cukup jelas pram cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukupjelasp. cukupjelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas fisis cukup jelas cukup jelas. adi. cukup jelas. cukup jelas pasa! cukup jelas cukup jelas tag nata cukupjelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten muaro jambi nomorjenis retribusi sebagaimana dimaksud pada termasuk golongan retribusi jasa umum type dansebagaimana dimaksud padbh: jenis sampah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sampah organik dan organik, berbahaya dan tidak berbahaya, daj. bulan: pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain warung manisan toko kecil, pasar, pertokoan, rumah makan, tukang jahit, salon, pangkas rambut, perbengkelan, losmen, apotik toko obat dan sejenisnya adalah rp: , bulan: pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perkantoran pemerintah swasta dan sekolah adalah rp. , bulan, pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah hotel, restoran, toko 'besar, grosir, swalayan, tempat rekreasi, gudang, spbu, bengkel mobil rp. , bulan: pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri pabrik (bukan limbah beracun) adalah rp. , m3, pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah pedagang kaki lima pkl) adalah rp. , minggu'tanda penduduk rp. kartu penduduk orang asing rp. kartu surat keterangan bertempat tinggal rp. surat keterangan bertempat tinggal orang asing rp. kartu identitas kerja rp. kartu penduduk sementara rp. kartu 'identitas penduduk musiman rp. kartu keluarga rp. kartu keluarga orang asing rp. ji. surat keterangan pindah penduduk rp. akta perkawinan dalam kantor rp. luar kantor rp. akta perceraian rp. akta pengakuan anak rp. akta pencatatan pengesahan anak rp. akta pengangkatan anak rp. akta kematian rp. ga. akta ganti nama bagi wna rp. perubahan data akta catatan sipil rp. kutipan akta kedua seterusnya akta perkawinan rp. akta perceraian rp. akta kematian rp. akta pengakuan anakimaktur dan besarnya tari\|besarnya tarifa) kali parkir. retribusi parkir berlangganan pada setiap bulannya ditetapkan tarif' tarif parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada berlaku hanya untuk (satu) bulanyimsiks' pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
ser jaksuai ketentuan 31lsumbawa dan dewan perwakilan rakyat kabupaten sumbawa pada tanggal novemberrac: rp. pengeluaran:rp. b.b.merupakan, lampiran xii daftar dana cadangan daerah ,dan lampiran daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah inisebagaimana dimaksud pada termasuk belanja pengeluaran untuk keperluan mendesak. kriteria belanja pengeluarantasbawa,tahunnyata maka jabatan struktural bawah inspektur pembantu dihapus, bahwa dengan telah ditetapkannya jabatan fungsional pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten hulu sungai utara sebagaimana keputusan bupati hulu sungai utara nomor: si bkd tentang penyesuaian invading dalam rangka kredit pengawas pemerintah, maka perlu menghapus jabatan struktural bawah inspektur pembant, mengingat undang undang nomor tahun tentang penetapan ukab. hsu nomor tahun ttg perubahan sook ltd inspektorat) hlm da. peraturan daerah kab. hsu nomor tahun ttg perubahan sook ltd inspektorat) hlm dari ketentuan dan lampiran dalamubah sebagai berikut: susunan organisasi inspektorat terdiri dari sekretariat,hulu sungai urubahan sook ltd inspektorat) hlm dari bagan struktur organisasi lampiran peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara inspektorat kabupaten hulu sungai utara nomor tahun tanggal agustus kelompok jabatan kasual kasual evaluasi kasual umum dan perencanaan dan dan pelaporan kepegawaihulu sungai utara abdul wahid. peraturan daerah kab. hsu nomor tahun ttg perubahan sook ltd inspektorat)pangandaran, menimbang bahwa perlindungan lingkungan hidup dari limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan upaya untuk menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap warga masyarakat, bahwa untuk melindungi dan terhindar dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari bahaya limbah bahan berbahaya dan beracun, perlu pengelolaan terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun kabupaten pangandaran, bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracujdih.pangandarankab.go.idmanfaat limbah wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai:jdih.pangandarankab.go.id :bab perizinan bagian kesatu izin penyimpanb.jdih.pangandarankab.go.idasa berlaku izin penyimpanan limbah b3, persyaratan lingkungan hidup,jdih.pangandarankab.go.id:jdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.idmasa berlaku izin pengumpulan limbah b3, persyaratan lingkungan hidup,mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah yang dikumpulkan, jdih.pangandarankab.go.id,jdih.pangandarankab.go.id,, b.jdih.pangandarankab.go.idjl)jdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.idcc.jdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.idtanggap darurat std)jdih.pangandarankab.go.id jdih.pangandarankab.go.id fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm:kjdih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.idikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratanve sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. bab viiviii kerjasama dan kemitraan bagian kesatu kerjajdih.pangandarankab.go.idbupati atau kepala perangkat daerahjdih.pangandarankab.go.idyang tidak sesuai ketentuan,sistem informasi perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hiduppengelolaan limbah b3, dan data kegiatan usaha pengelolaan limbah b3. bab pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan dalam pengelolaan limbah perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidupjdih.pangandarankab.go.idsebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan. perencanaan pengelolaan limbperangkat daerah selain melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada juga melakukan pemetaan dan langkah antisipatif terhadap pengelolaan limbah yang berdampak pada daerah. jdih.pangandarankab.go.id bagian kedua pengawasan dalam pengelolaan limbah perangkat daerah yang membidangi urusdan atau dumping pembuangan)rangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam pengelolaan dan limbah daerah. dalam hal perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidupperangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup provinsi. jdih.pangandarankab.go.id bab xii pembiayaan pembiayaan pemulihan fungsi lingkungan hidup, , ppn dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. jdih.pangandarankab.go.idvi ketentuan peralihan izin penyimpanan limbah dan izin pengumpulan limbah b3. jdih.pangandarankab.go.id bab xumumjdih.pangandarankab.go.id prinsip pengelolaan limbah dimulai dari meminimalisasi limbah3u kanda kabupaten pangandaran s.h., si. lebih4 tingkat iv b jdih.pangandarankab.go.id ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen perencanaan pengelolaan limbah dan pemetaan dan langkah antisipatif terhadap pengelolaan limbah yang berdampak pada daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab iii pengelolaan limbah bagian kesatu umum setiap orang yang menghasilkan limbah b3, wajib: melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya sesuai denganmerintah daerah memfasilitasi pengelolaan limbah yang berasal dari rumah tangga. ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengelolaan limbah yang berasal dari rumah tangga diatur dengan peraturan bupati. pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatanpembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dipergunakan untuk:limbah sebagaimana dimaksud dalam diluar perincian limbah sebagaimana dimaksud dalam yang terindikasi memiliki karakteristik: mudah meledak: mudah menyala, reaktif: infeksius: korosif,, substitusi bahan, modifikasi proses, dan atau penggunaan teknologi ramah lingkungan. jdih.pangandarankab.go.id penggunaan teknologidih.pangandarankab.go.idjdih.pangandarankab.go.id, paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: cc.a.inventarisasi jumlah limbah yang dikumpupengumpul limbah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuyang menyelenggarakan perhubungan, setelah mendapat rekomendasijdih.pangandarankab.go.id
pen ingkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan akses air minum, dan pengelolaan air limbah bagi masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah perlu adanya penyertaan modal pada dam tirta khayangan kota sungai penuh untuk mengembangkan usahanya, bahwa keberadaan dam tirta khayangan sebagai perusahaan daerah selain dituntut untuk memenuhi kebutuhan air minum dan pengelolaan air limbah bagi masyarakat, dam tirta khayangan dituntut pula untuk menghasilkan pendapatan asli daerah, oleh karenanya dipandang perlu adanya penguatan modal bagi dam tirta khayangan untuk mengembangkan usaha. tambahan lembaran daerah kota sungai penusungai penuh. walikota adalah walikota usahaan daerah air minum tirta khayangan kota sungai penuh yang selanjutnya disebut dam tirta khayangan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkandaerah kepada bumi adalah kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang telah ditentukan dalam modal dasar. bab maksud dan tujuan penyertaan modal daerah pada dam tirta khayangan dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh dam tirta khayanganmperluas cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan keuangan dam, mewujudkan dam sebagai perusahaan daerah yang sehat, mandiri dan dapat dipercaya, mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah,dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. bab iii besaran penyertaan modal besaran penyertaan modal pemerintah daerah pada dam tirta khayangan sebesar rp. (satu milyar rupiah). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada merupakan modal dasar pemerintah daerah pada dam tirta khayangan. penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada tahun anggaran bab sumber dana penyertaan modal daerah pada dam tirta khayangandam tirta khayangan. bab hak dan kewajiban sebagai pemilik dam tirta khayangan, pemerintah daerah berhak menyampaikan pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan oleh dam tirta khayangan, dan memperoleh manfaat sosial dalam bentuk peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat. pemerintah daerah wajib dam tirta khayangan sebagai penyertaan modal daerah. sebagai pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, dam tirta khayangan berhak mengelola penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah, dam tirta khayangan wajib mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan, dan melaporkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan perkembangan dam tirta khayangan setiap tahun kepada pemerintah daerah. dam tirta khayangan dapat menyisihkan keuntungannya kepada daerah sebagai sumber pendapatan daerah. bab pengendalian dam tirta khayangan kota sungai penuh wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada walikota setelah diaudit oleh akuntan publik atau akuntan negara. dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka dam tirta khayangan kota sungai penuh wajib::s untuk meningkatkan kinerja dan produktivitastuaumum dalamsumber pendapatan daerah yang tergolong dalam pendapatan asli daerah diantaranya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. dam tirta khayangan merupakan perusahaan milik daerah yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. keberadaan dam tirta khayangan membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pemenuhan air bersih kepada masyarakat. selain itu, penyertaan modal harus dilakukan oleh pemerintah daerah pada dam tirta khayangan agar tercapai peningkatan pendapatan daerah. penyertaan modal sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berarti penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai investasi permanen. atas investasi permanen tersebut, pemerintah daerah berhak memperoleh deviden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyertaan modal dilakukan pemerintah daerah pada dam tirta khayangan kota sungai penuh, sebesar rp. (satu milyar rupiah) difungsikan untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan pengelolaan air limbah, diharapkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan pengelolaan air limbah masyarakat kota sungai penuh dapat terpenuhi. atas dasar pertimbangan dimaksud keberadaan peraturan daerah kota sungai penuh tentang penyertaan modal pemerintah daerah kota sungai penuhpada perusahaan daerah air minum tirta kahyangan kota sungai penuhdaa) limdalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah daerah bidang administrasi kependudukan dan bidang perikanan telah dilakukan evaluasi terhadap pembentukan susunan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten tanah bumbu yang ditetapkan de: bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten tanah bumbu sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menyusuhuruf angka dan angkkecil danselain yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan rayasudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat. peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor tahun tentang tentang pengelolaan sumber daya hutan berbasiskehutanan, selain yang berkaitan dengan pengelolaan hutan raya dalamkehutanan, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat tidak lagi menjadi urusan daerah kabupaten kotangaturan mengenai pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat sebagaimana diatur dalammsn ann pmndesa dan ketentuan pelaksanaannya, menyebabkan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengaturan pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang diatur dalam peraturan kepala daerah, bahwayup setda kab. blora kaisar ali, sh. mh. nip.ndalian gratifikasirenggalek, pejabat pegawai pemerintah kabupaten trenggalekp. pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan keabrenggalek pengarah sekretaris daerah ketua inspektur kabupaten trenggalek sekretaris sekretaris inspektorat kabupaten trenggalek, pejabat eselon mberksetahun,4renggalek. pejabat pegawai kabupaten trenggalek,yang selanjutnya disebut pejabat pegawai, adalah bupati trenggalek, wakil bupati trenggalektrenggalekkabupaten trenggalektrenggalek dan prinsip dasar bagian kesatu maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupatitujuan ditetapkannya peraturan bupati: terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran dan mekanisme " "menimbangopd lingkup pemerintah kabupaten tabalong; bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran o setiap p, dan mekanismetahun anggarandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati trenggalek, menimbang:a. bahwa untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya perlu meningkatkan akses, manfaat, partisipasi dan kontrol melalui musyawarah perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya guna mendukung perencanaandesa murina keren tingkat desa dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa dengan ketentuan sebagai berikut: pihak pihak yang terlibat peserta. kepala desa: sekretaris desa, perangkat desa: badan permusyawaratan desa bpd): kelompok perempuan, kelompok anak dan atau forum anak, kelompok penyandang disabilitas (antara lain: tuna rungu tuna wicara tuna paksa tuna netra): kelompok rentan lainnya antara lain: pemulung: penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain: anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak nakal, anak jalanan, anak cacat, wanita rawan sosial ekonomi, wanita yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, lanjut usia terlantar, lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, penyandang cacat, penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas narapidana, korban penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya napa), keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, masyarakat yang tinggal daerah rawan bencana, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran terlantar, cc. tukang becak, tukang sayur keliling: pedagang kecil pasar: petani miskin, nelayan miskin: ibu hamil, kuli bangunan buruh tani lansia pedagang keliling dll): pembinaan kesejahteraan keluarga pkk) desa, perwakilan lembaga layanan pendidikan pendidikan anak usia dini paud) raudhatul athfal ra) butanol athfal ba) , sekolah dasar sd) madrasah ibtidaiyah mi), sekolah menengah pertama smp) madrasah tsanawiyah ts)): tokoh agama, tokoh masyarakat, non governmental organization ngo) civil society organization cso). narasumber, antara lain camat pejabat yang membidangi: badan permusyawaratan desa bpd) kepala desa perangkat yang membidangi, dan perwakilan dari unsur lain yang diperlukan. fasilitator. pendamping ataumurina keren tingkat desa. waktu pelaksanaan. penentuan waktu pelaksanaan murina keren mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan. kegiatan murina keren dilaksanakan sebelum pelaksanaan musyawarah desa dan murina keren tingkat kecamatan. mekanisme penyelenggaraan. pendaftaran peserta, acara pembukaan. laporan ketua penyelenggara, paparan singkat rancangan awal rencana kerja pemerintah desa oleh kepala desa, cc. sambutan, pengarahan dan pernyataan pembukaan kegiatan murina keren oleh camat atau pejabat berwenang lainnya. musyawarah: dipandu oleh moderator fasilitator tenaga terlatih pelaksanaan murina keren dapat dibagi menjadi kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas: kelompok rentan lainnya. seluruh peserta murina keren, mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pandangan masukan secara lisan atau tertulis. output yang diharapkan dari murina keren: daftar usulan prioritas sebagai bahan masukan musyawarah desa dan murina keren tingkat kecamatan, dan penunjukan delegasi tingkat musyawarah desa dan murina keren kecamatan. penandatanganan berita acara murina keren. penutup. format berita acara. format berita acara kesepakatan hasil murina keren tingkattelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan: pemaparan materi rancangan awal rencana kerja pemerintah desa dan rancangan rencana kerja pembangunanencana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten tahun. saran dan masukan dari usulan peserta murina keren tingkat desa sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini, penunjukan delegasi yang akan mewakili hadir musyawarah desa dan atau murina keren tingkat kecamatan,tingkat desa ini, dan berita acara ini beserta laporannya dijadikan sebagai bahan musyawarah tingkat kecamatan dan musyawarah desa. demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. trenggalek, . . . pimpinan sidang kepala desa menyetujui, wakil peserta murina keren tingkat desa tanda unsur perwakilan alamat tangan jawa format daftar hadir murina keren tingkat desa. daftar hadir peserta murina keren tingkat desa desa downooeenenenanannn kecamatan downooeenenenanannn tahun sanananananananaa l p lembaga alamat&no tanda tangan instansi telp. oo cc. format daftar usulan dan saran daftar usulan dan saran murina keren tingkat desa pagu kegiatan volume keterangan indikatif daftar usulan kegiatan murina keren tingkat desa (berdasarkan sumber pembiayaan) daftar usulan kegiatan murina keren tingkat desa tahun.") desa .i.i) kecamatan :.") kegiatan volume sumber bea ban ago tea tea dna dea daa isi sesuai dengan tahun nama desa dan nama kecamatanmurina keren tingkat desasumber anggaran pembiayaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten atau anggaran pendapatan dan belanja desa apb des)). daftar kegiatan yang belum disepakati daftar kegiatan yang belum disepakati tahun.") desa .i.i) kecamatan :.") kegiatan lokasi volume alasan mama tea teaformat penunjukan delegasirancangan awal rencana kerja pemerintah desa dan rancangan rencana kerja pemerintahsyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah desa dan atau murina keren tingkat kecamatan. demikian penunjukan ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinyrenggalek, . . . pimpinan sidang kepala desaecamatan murina keren tingkathasil pelaksanaan murina keren tingkat desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah wilayah kecamatan. kegiatan ini dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dan dilaksanakan oleh camat. tujuan penyelenggaraan murina keren tingkat kecamatan antara lain: membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan hasil pelaksanaan murina keren tingkat desarina keren tingkat kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan pelaksanaan murina keren tingkat kabupaten dan penyusunan rancangan senja perangkat daerah. penyelenggaraan murina keren tingkat kecamatan, dilaksanakan sebelum musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten kecamatan atau paling lambat minggu keempat pada bulan januari. unsur unsur yang dilibatkan dalam murina keren tingkat kecamatan paling sedikit terdiri dari: peserta. peserta terdiri atas: para kepala desa dan lurah: anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, cc. perwakilan perangkat daerah,dan tokoh masyarakat, narasumber. narasumber musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dapat terdiri dari: pejabat badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, perwakilan dewan perwakilan rakyat daerah dprd): camat, dan perwakilan perangkat daerah kabupaten terkait dan unsur lain yang diperlukan. fasilitatorrina keren tingkat kecamatan dapat dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut: persiapan murina keren tingkat kecamatan, dan penyelenggaraan murina keren tingkat kecamatan. persiapan murina keren tingkat kecamatan.rina keren kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan, dan unsur masyarakat perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan lainnya, akademisi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat lsmyawarah perencanaan pembangunan kecamatan. penyusunan jadwal dan agenda murina keren tingkat kecamatan, penyiapan data, informasi dan bahan bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam murina keren tingkat kecamatan. data, informasi dan bahan disiapkan oleh tim penyelenggara bahan murina keren tingkat kecamatan: daftar usulan murina keren tingkat desa daftar usulan murina keren tingkat desa yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dan anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) daftar usulan murina keren yang belum disepakati anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten. cc. bahan murina keren tingkat kecamatan sebagaimana tersebut diolah dan dirumuskan dengan menggunakan tabel sebagai berikut: tabel daftar rencana kegiatan prioritas kecamatan kecamatan . ) tahun. program kegiatan pagu perangkat daerah keterangan pemanen isi sesuai dengan nama kecamatan. cara pengisian tabel daftar rencana kegiatan prioritas kecamyang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerahkompilasi hasil murina keren tingkat desa kompilasi hasil murina keren tingkat desa menurut urutan prioritas yang disepakati musyawarah perencanaan pembangunan.oooooooooooooooooo) kabupaten: .ooooooooooooooo.) tahun .ooooooooooooooooooooooo) nama perangkat daerah lokasi volume pagu keterangan kena kena tan dna medan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam murina kerenyawarah perencanaan pembangunan kepada badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. dalam hal ini camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dengan dihampiri bahan pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada jadwal dan agenda murina keren kecamatan diatas. mengumumkan secara terbuka perihal jadwal, tempat, dan agenda murina kerenmurina keren tingkat kabupaten kecamatan, yang dihampiri dengan bahan musyawarah perencanaan pembangunan. penyelenggaraan murina keren tingkat kecamatan. dilakukan dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut: pendaftaran peserta, acara pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan, sidang pleno pemaparan materi dari narasumber sidang kelompok. pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari: ketua: sekretaris:cc. verifikasi usulan kegiatan prioritas desa kelurahan oleh peserta musyawarah perencanaan pembangunan: kelurahan:, dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa kelurahansebagaimana dimaksud dalam huruf tabel daftar urutan kegiatan prioritas kecamatan berdasar perangkat daerah kecamatan . tahun. prioritas sasaran program kegiatan sasaran lokasi vol pagu perangkat daerah daerah prioritas kegiatan (desa daerah jawab (sj? car atau diusulkan provinsi:. ) kecamatan .") perangkat daerah :.") kegiatan lokasi volume alasan magma loo olisatuannya, contoh: km?rina keren kecamatan, dan memperoleh tanggapan, penanaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta murina kerenkecamatan. rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno ii, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil murina keryawarah perencanaan pembangunanrina keren kecamatan. camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil murina kerenrencana kerrina keren kecamatan beserta lampiran terdiri dari: rancangan berita acara kesepakatan hasil murina keren kecamatan, kegiatan prioritas kecamatan menurut perangkat daerah, daftar usulan yang belum disetujui murina keren kecamatan, dan daftar hadir peserta murina keren kecamatan. format rancangan berita acara kesepakatan hasil murina keren tingkat kecamatan disajikan sebagai berikut rancangan berita acara hasil kesepakatan murina keren tingkat kecamatan pada hari. tanggal. sampai dengan tanggal .bulan . tahun . bertempat di. telah diselenggaryawarah perencanaan pembangunan kecamatan, maka pada: hari dan tanggal annnnenennananenenananananan anna nana sasa bacaan jam onenennnnenenennnnanenanaa kanan anna kanan anna nananaaa tempat bsncooneoeseveneseneseneeanesanasanasana sen nsanaaanan musrenbang kecamatan .oococooooooooooooooooooooooooooooo..") tahun ..") tahun . . beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam lampiran iii berita acara ini. penunjukan delegasi yang akan mewakili hadir musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten, forum perangkat daerah dan atau murina keren tingkat kabupaten, hasil kesepakatan sidang sidang kelompok murina keren kecamatan. kabupaten . ) tahun . dan daftar hadir peserta musrenbang sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran ii,. tahun . demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. senseseseseeeeseseseseasa, tangal . pimpinan sidang tanda tangan nama) mewakili peserta murina keren kecamatan . tanda lembaga instansi alamat tangan ay, (ag format daftar hadir peserta murina keren tingkat kecamatan daftar hadir peserta murina keren kecamatan kecamatan .oooooooooooooo tanggal pnnnnenennenenananananann tempat pernooesenesenesenesannan alamat tanda lembaga instansi telp. tangan yoo too cc. format daftar urutan kegiatan prioritas kecamatan menurut perangkat daerah. daftar urutan kegiatan prioritas kecamatan menurut perangkat daerah kecamatan .ooooooooo tahun dononneseneeenensensnnann perangkat lokasi prioritas sasaran kegiatan sasaran daerah program (desa volume pagu daerah daerah prioritas kegiatan penanggung kel) jawab sp jaja jap seo (@ooo ojo format daftar kegiatan yang belum disepakati daftar kegiatan yang belum disepakati tahun. kegiatan lokasi volume alasan desa kelurahan) dna tea format penunjukan delegasi kecamatan format penunjukan delegasi kecamatan kecamatan . tahun . pada hari. tanggal. sampai dengan tanggal . bulan . tahun . bertempat di. telah diselenggaraannnnenennananenenananananan anna nana sasa bacaan jam snnennenennensenennennanaa nan nana nan aan aan ansanaanana tempat bsncooneoeseveneseneseneeanesanasanasana sen nsanaaanan musrenbang kecamatan dononenneneenensenennennanea nan nan aan aan nan sanaa nanarina keren tingkat kabupaten dan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatapimpinan sidang camatlampiran iiiabupaten murina keren tingkat kabupatencana kerja perangkat daerah. murina keren kabupaten ini dilaksanakan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bersamadengan peserta adalah seluruh perangkat daerah, perwakilan perempuan, perwakilan anak, perwakilan penyandang disabilitas dan perwakilan kelompok rentan lainnya serta pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta delegasi murina keren kecamatan. murina keren kabupatenrencana kerja perangkat daerah. hal ini menunjukmurina kerenrencana kerja dilaksanakan setelah perangkat daerah menerima surat edaran bupati tentang penyusunan rencana kerja perangkat daerah. kegiatan ini membahas rancangan rencana kerrina keren tingkat kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan rencana kerja perangkat daerah kabupaten, yang difasilitasi oleh perangkat daerah kabupaten. tujuan murina keren kabupatenyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten kecamatan,:rencana kerja perangkat daerah kabupaten hasil murina keren kabupaten perangkat daerah lintas perangkat daerah kabupaten menjadi bahan pemutakhiran rancangan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten untuk selanjutnya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten. pelaksanaan murina keren tingkat kabupaten dilaksanakan sebelum musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten atau paling lambat pada minggu keempat bulan maret. penyelenggaraan murina keren kabupaten perangkat daerah lintas perangkat daerah kabupaten dilakukan oleh badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. murina keren kabupaten perangkat daerah lintas perangkat daerah juga dapat diselenggarakan oleh yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah atau dilaksanakan secara gabungan beberapa perangkat daerah dibawah koordinasi badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. unsur unsur yang dilibatkan:anperempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang selanjutnya disebut murina keren adalah forum musyawarah yang diikuti oleh dan untuk mewadahi aspirasi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diselenggarakan tingkat desa kelurahan, kecamatan dan kabupaten guna mendukung perencanaan pembangunan daerah. peserta peserta murina keren kabupaten antara lain terdiri dari delegasi murina keren kecamatan perangkat daerah kabupaten perwakilan desa perwakilan kelompok perempuan perwakilan kelompok anak perwakilan kelompok penyandang disabilitas (tuna rungu tuna wicara tuna paksa tuna netra dll) perwakilan kelompok rentan lainnya akademisi: lembaga swadaya masyarakat lsm) organisasi masyarakat: tokoh masyarakat, unsur pengusaha investor: dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. narasumber narasumber murina keren kabupaten perangkat daerah lintas perangkat daerah kabupaten dapat berasal dari badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, perangkat daerah kabupaten, dewan perwakilan rakyat daerah dprd)integrasiintegrasimurina keren kabupaten perangkat daerah lintas perangkat daerah kabupaten. forum integrasimurina keren kabupaten perangkat daerah lintas perangkat daerah. penyiapan tim penyelenggara forum integrasidan pembagian kelompok dan tata tertib acara, penyiapan data, informasi dan bahan untuk pembahasan antara lain berupa: daftar usulan murina keren tingkat kecamatan daftar usulan prioritas kecamatan, daftar usulan murina keren yang belum disepakati daftar usulan prioritas kecamatan, rancangan rencana kerja perangkat daerah kabupaten: kertas kerja proses penyusunan rancangan rencana kerrencana kerja perangkat daerah kabupaten yang akan dibahas, kepala badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melaporkan rencana pelaksanaan murina keren kabupaten kepada bupati. penyampaian undangan kepada narasumber, fasilitator, dan peserta murina keren kabupaten perangkat daerah lintas perangkat daerah kabupaten, paling lama (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan. penyelenggaraan murina keren kabupaten perangkat daerah lintas perangkat daerah.murina keren kabupatenrencana kerja perangkat daerah kabupaten dan materi lain yang dianggap perlu: pemaparan rancangan rencana kerja perangkat daerah kabupaten oleh badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerahdan cc. yaitu sesi integrasi usulan perempuan sesi integrasi usulan anak sesi integrasi usulan penyandang disabilitas sesi integrasi usulan kelompok rentan lainnya sidang pleno antara lain: pemaparan hasil hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta murina keren kabupatenkabupatenmurina keren kabupaten: tanggapan dan masukan peserta forum integrasi perangkat daerah lintas perangkat daerah kabupaten, dan pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum integrasi perangkat daerah lintas perangkat daerah kabupaten. rumusan kesepakatan hasil forum integrasi perangkat daerah lintas perangkat daerah kabupaten disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum integrasiintegrasi perangkat daerah lintas perangkat daerah kabupaten, rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah kabupaten,format berita acara kesepakatan hasil murina keren kabupaten kabupaten trenggalek. berita acara kesepakatan hasil murina keren kabupaten perangkat daerah lintas perangkat daerah. kabupaten trenggalek pada hari:menyepakati program dan kegiatan prioritas, danirina keren kabupaten perangkat daerah kabupaten trenggalek. menyepakati rancangan rencana kerja perangkat daerah kabupaten trenggalekpenunjukan delegasi yang akan mewakili hadir musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten dan atau forum perangkat daerah:kabupaten perangkat daerah lintas perangkat daerah kabupaten trenggalek ini, dan berita acara ini beserta laporannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten trenggalek tahun. demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. snseseseseseesesesese reserse, tangal pimpinan sidang ttd nama jabatan) menyetujui, wakil peserta forum integrasi perangkat daerah lintas perangkat daerah kabupaten trenggalek tanda unsur perwakilan alamat tangan ao. unsur bappedalitbang unsur perangkat daerah unsur perwakilan kelompok anak unsur perwakilan kelompok perempuan perwakilan kelompok penyandang disabilitas format daftar hadir peserta forum integrasi perangkat daerah lintas perangkat daerah kabupaten trenggalek. daftar hadir peserta murina keren tingkat kabupaten perangkat daerah lintas perangkat daerah kabupaten trenggalek kabupaten trenggalek tanggal tempat lembaga instansi alamat &no tanda telp. tangan cc. format rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun . dan prakiraan maju tahun. kabupaten trenggalek indikator tahun tahun1\| tahun\| tahun program kegiatan kinerja waw www www www ea. format daftar kegiatan lintas perangkat daerah dan lintas wilayah. daftar kegiatan lintas perangkat daerah dan lintas wilayah perangkat daerah kabupaten trenggalek tahun. oa oa oa awaytrenggalek10km?, orang, dsb: dan kolom diisi dengan alasdan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten untuk menjadi bahan penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerahlompok rentan lainnya adalah setiap orang yang karena kerentanannya berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya yang terdiri perempuan, perwakilan anak, kepala keluarga miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan dan anak korban kekerasan, perwakilan keluarga dari anak penderita gizi buruk dan stunting, perwakilan keluarga orang dengan disabilitas mental, perwakilan keluarga anak dengan disabilitas, perwakilan paguyuban orang tua anak dengan disabilitas, paguyuban keluarga anak berkebutuhan khusus desa, forum orang tua sekolah inklusi rotasi), perwakilan keluarga orang dengan disabilitas intelektual, janda produktif, perwakilan korban bencana alam dan atau bencana sosial, purna tenaga kerja indonesia tki) dan buruh migran, forum anak, perempuan pelaku industri rumahan, perempuan rawan sosial ekonomi, eks orang gangguan jiwa, eks narapidmurina kerenmurina keren. format penunjukan delegasi kabupaten pada hari .konsultasi publik dan forum perangkat daerah dan atau musyawarah perencanaan pembangunan kabupatea.n. sekretaris daerah kepala bappedalitbangbab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah: pelaksanaan murina keren, dan pembinaan dan evaluasi. bab pelaksanaan murina keren (l) pelaksanaan murina keren terdiri dari: pelaksanaan murina keren tingkat desa, pelaksanaan murina keren tingkat kecamatan, dan pelaksanaan murina keren tingkat kabupaten. pelaksanaan murina kerenmbinaan dan evaluasi bupati melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan murina keren. sekretariat pembinaan dan evaluasi murina keren berada pada badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. dalam melaksanakan pembinaevaluasi pelaksanaan murina keren dalam mendukung musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa kelurahan didasarkan indikator sebagai berikut: tingkat kehadiran pada pelaksanaan murina keren, tersusunnya daftar usulan prioritas: prosentase usulan prioritas yang masuk pada daftar usulan prioritas rencana pembangunan jangka menengah desa rpm des) dan rencana kerja pemerintah desa rkp des): prosentase usulan prioritas yang masuk daftar usulan prioritas desa kecamatan, delegasi desa diundang dan hadir pada musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah desa, dan delegasi desa diundang dan hadir pada murina keren tingkat kecamatan. evaluasi pelaksanaan murina keren ditingkat kecamatakecamatan kabupaten: usulan prioritas diluar daftar usulan prioritas kecamatan sebagai bahan konsultasi publik dan forum perangkat daerah: delegasi kecamatan diundang dan hadir murina keren tingkat kabupaten, dan delegasi kecamatan diundang dan hadir pada musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan. evaluasi pelaksanaan murina keren dalam mendukung musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupatemasuk, usulan prioritas diluar sebagai bahan konsultasi publik dan forum perangkat daerah, delegasi kabupaten diundang dan hadir pada konsultasi publik dan forum perangkat daerah, dan delegasi kabupaten diundang dan hadir pada musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten. dalam melaksanakan evaluasi, tim sebagaimana dimaksud dalam menentukan batasan terendah setiap indikator pada setiap tingkatan untuk memastikan tercapainya target murina keren. pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan atas kualitas pelaksanaan murina kepidie provinsi aceh peraturan bupati pidie nomor: tahun2o tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kabupaten pidie tahun anggaran menimbang llah pratt man iraqi atas rahmat allah yang maha kuasa bupati pidie, bahwa memenuhi ketentuan qanun kabupaten pidie nomor tahun ol9ol9 sebagai landasan operasional pelaksanaan apbd pidie tahun anggaran ol9;l; undang undang nomor tahun tentang penyelengg urb),r l32or7o!,), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor ta}::un 2or; l6,l8aga republik indonesia nomor a783); peraturan pemerintah nomor tahun 2o1o tentang standar akuntansi pemerintahan2l.l9); perawi;ran pemerintah nomor tahun tentang hibah daerahresiden nomor tahun 2ol8 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2ol9 lembaran negara republik indonesia tahun 2olgoli nomor s1o)45o8 tentang perubahan ketigg; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2oti9 berita negara republik indonesia tahun oi8 nomor olanggaran ol9 terdiri atas oo1. 8o1.8o2. o9o, o00.o00, o, rp615. rp441. rp318. rp2. ),: januari ol9m diundangkan pada tanggal sigla januari 20tg kumail awal l44 ^sekretaris daerah_ t,kraj'baris dai'ra kabupaten pidie, berita daerah kabupaten pidie tahun 2oi9 nomor kumail awal t44 mulyadi
bupati tana toraja provinsi sulawesi selatbahwa dalam rangka pengisian uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan pada organisasi perangkat daerah kabupaten tana toraja, perlu penetapanmaksimal spp up dan spp gu ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sertay)daerah, ms, peraturan pemerintah nomor tahun pemain pengelolaan keuangan daerah hara kata republik indonesia tahun nomor pagintah daerah, mena menteri dalam negeri nomor tahun sad tentang pedoman pengelolaan keuangan daemutuskan: menetapkan:alam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati tana toraja. pejabat pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disingkat adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah ys san aknit kerja adalah sebagian dari perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapatiga berdasarkan kontrak kerja atau suratbatas jumlah spp up dan spp gu merupakan batasan tertinggi yang diajukan oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran melalui ppk perangkat daerah. penetapan batas jumlah spp up diberikan kepada masing masing perangkat daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati iniperangkat daerah unit kerja perangkat daerah:spp gu diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh perangkat daerah mencapai sekurang kurangnya dari realisasi jumlah spp up, penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksudlam waktu penggunaan.urat pencairan dana sp2d) diterbitkan,: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c)(c) tidak dipenuhi, perangkat daerahadua puluh lima juta rupiah). pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati tana toraja nomor tahun tentang penetapan batas jumlah surat . permintaan pembayaran uang persediaan spp up), surat cermin pembayaran ganti uang spp gu), dan spp tu lingkungan pemerintah kabupaten tana toraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. orasi tana toraja, mm. nicodemus biringkanae diundangkan tana toraja pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten tana toraja, m . sekuel tanda bura berita merah kabupaten tana toraja tahun nomor lampirshutan kode maksimal nama opd organisasi spp up spp gu bag dinas pendidikan dinas kesehatan bnn h rumah sakit umum lakipadada dinas pekerjaan umum penataan ruang dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kantoran perikanan las dinas lingkungan hidup dinas kependudukan dan pencatatan sipil ata dinas pemberdayaan den oni masyarakat dan lembang laa dinas pengendalian lis penduduk dan keluarga berencana dinas perhubungan dag dinas komunikasi dan informatika dinas koperasi, usaha kecilan menengah ine r03 dinas penanaman modal nn, dan pelayanan terpadu satu pintu dinas kepemudaan dan olahraga dinas kebudayaan ppp stan ot ata (arsip mna dinas pariwisata maa aan kbs dinas pertanian dinas perdagangan dan perindustrian \|. sardsooo\| sekretariat daerah eskosanseblininnra i: hanna beta sekretariat dprd kara sanad inspektorat daerah kecamatan makale abi kecamatan makale utara (kecamatan makale na. selatan semen kecamatan sangatlah' kecamatan sangatlah' kesan kecamatan sangatlah' selatan pen kecamatan mengkendek ban jalanan kag kecamatan saluputti kecamatan rebon nae kecamatan malimbong pepes s2oln7 kecamatan rantetayo kecamatan kura git web sem batal kecamatan bonggakaradeng (ai kecamatan rano bag kecamatan bintang las kecamatan masanya kecamatan simbang see kecamatan mappa kantor kesatuan il bangsa, politik dan lintas badan perencanaan tanya pembangunan daerah lane badan pengelola keuangan dan aset daerah ten bean pendapatan mena aan san badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia bupati tana toraja, mx. san pee biringkanae ntar
bupati magetan provinsi jawa timur peraturan bupati magetan nomor tahun tentang satu datkabupaten magetan, mengingat undang undang nomor terdiri dari: dewan pengarah,koordinator. pelaksana sebagaimana dimaksud padastrategis yang terdiri dari: ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota ketua sebagaimana dimaksud pada huruf secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah, penelitian dan pengembangan daerahselaku wikidata. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf secara ex officio terdiri dari wikidata pendukung serta kepala perangkat daerah yang bertindak selaku produsen data. dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:yang terdiri dari: pembina data, koordinator, wikidata:, wikidata pendukung, produsen data. pelaksana pada masing masing peran sebagaimana dimaksud pada ,dan operator pelaksana sebagaimana dimaksud pada dikecualikan uitetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerahdanoordinasikan penyelenggaraan satu data, mengoordinasikan forum satu data, mengelola geo portal daerah, menjalankan fungsi kesekretariatan dewan pengarah dan forum satu data:koordinator dapat dibantu oleh wikidata. wikidata sebagaimana dimaksud aya huruf bertugas: melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan destc kepada produsen data, memberikan rekomendasi statistik kepada produsen data, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan wikidata pendukung sebagaimana dimaksud hurufrangkat daerah, melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata bersama sama dengan wikidata, dan dalam hal terjadi ' '.daerahdidalam huruf bertugas memasukkan datapejabat pelaksana dan atau pejabat fungsional terampil yang membidangi pengelolaan data. bab penyelenggaraan satu data bagian kesatu umum penyelenggara satu data terdiri dari: perencanaan data, pengumpulan data pemeriksaan data:didan atau rekomendasi pembina datapada dapat berasal dari: komplikasi produk administrasi, survei: observasi lapangan monitoring,dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf aay sebagaimana dimaksud pada huruf dalam pelaksanaatiaanya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. pengolahan data sebagaimanaayat dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi,monitoring dan evaluasi penyelenggaraan satu data wilayah daerahatu data kabupaten magetan. bentuk koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam nota kepadatan atau surat perjanjian atau surat resmi lai,ya yang mengelola data dengan baik dan atau memberikan kontribusi terhadap terselanggarakan monitoring dan evaluasi, dan penilaian ahli selain pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ,diberikan kategori predikat: sangat baik, baik, cukup:februarsistem infro. sihukum (a n iai jakarisdiyanng rep bina tingkat nir data kabupaten maget dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah lingkup daerah. portal satu data kabupaten magetaktual,valid dan akuntabel serta terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup daerah. forum satu data kabupaten magetan yang selanjutnya disebut forum satu data adalah media komunikasiypengumpulan, pengolahan, penyajian,dan analisis. data geospasial adalah data tentang lokasi geografis,dimensi atau ukuran,dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada dibawah,serta mengandung informasi mengenai isi dari smagetangetan yang selanjutnya disebut disebut produsen data adalah seluruh perangkat daerah yang, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten magetan. wikidata kabupaten magetan getanolahanda,meliputi statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatanya. data geospasial sebagaimana dimaksud pada ,(l),data dikelompoya diluar pemerintah kabupaten melalui kemitraan dan kerja sama,dari atas: konsep: definisi: klasifikasi: ukuran, dan satuanketentuan penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data. metadata yang dimaksud dalam pada adalah informasi dalamy,: bupati kutai barat, menimbang :a.dalambahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat, maka perlu dibentuk suatu unit pelaksana teknis yang mengelola pengujian kendaraan bermotoanpengujian kendaraan bermotor lembaran daerah kabupaten kutai barat tahun seri b:memutuskan menetapkan peraturan bupatidaerah adalah unsur pelaksana otonomiutai barat: kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten kutai barat: unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut upt pengujian kendaraan bermotor adalah upt pengujian kendaraan bermotor sebagai unit pelaksana teknis upt) dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten kutai barat yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dinas perhubungan, komunikasi dan informatika wilayah kerjanya:b iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan upt pengujian kendaraan bermotor merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dinas perhubungan, komunikasi dan informatika yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika bidang pengujian kendaraan bermotor: upt pengujian kendaraan bermotor dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui bidang perhubungan darat dan udara. bagian kedua tugas pokokjian kendaraan bermotonyusunan rencana dan program kerja upt pengujian kendaraan bermotor sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman dan acuan kerja: pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku: penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor: pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku: pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor: pengelolaan ketatausahaan upt: pelaksanapengevaluasian dan pelaporan tatalaksana rumah tanggngujian kendaraan bermotor terdiri atas kepala: sub bagian tata usaha: cc.kepala upt pengujian kendaraan bermotor atas persetujuan kepala dinas dapat menunjuk staf untuk mengkoordinir lingkup pengujian kendaraan bermotor dan pemeliharaan alat. bab uraian tugas bagian pertama kepala kepalainas perhubungan, komunikasi dan informatika bidang pengujian kendaraan bermotor wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. uraian tugas kepala upt pengujian kendaraan bermotorngujian kendaraan bermotor agar lebih berdayaguna dan berhasil guna: menyusun rencana dan menetapkan pedoman kerja upt pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan: membina dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan upt pengujian kendaraan bermotor: menetapkan petunjuk pelaksanaan tugas lingkungan upt pengujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotor wilayah kerjanya: menyelenggarakan manajemen upt pengujian kendaraan bermotormbina dan menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan: melakukan pendataan, pemeliharaan serta pengawasan sarana dan prasarana serta asset lainnya lingkungan upt pengujian kendaraan bermotor: membina kelompok pelaksana teknis fungsional lingkungan upt pengujian kendaraan bermotor:: melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga upt pengujian kendaraan bermotor: melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala dinas sebagai bahan pertanggungjawaban: oo. memberikan bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan::pengujian kendaraan bermotor:ngujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotor: melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan lingkungan upt pengujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotor: melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan upt pengujian kendaraan bermotor: mengelola administrasi keuangan upt pengujian kendaraan bermotopengujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotor: menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga upt pengujian kendaraan bermotor secara berkala:lakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit lainnya lingkungan upt pengujian kendaraan bermotor dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas: membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan:: dan melaksanakan tugas lainnyapengujian kendaraan bermoviii tata kerja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, upt pengujian kendaraan bermotor memiliki hubungan kerja dengan dinas perhubungan komunikasi dan informatika upt pengujian kendaraan bermotor adalah unit pelaksana teknis upt) dinas perhubungan kabupaten. dengan demikian, secara teknis dan administratif, upt pengujian kendaraan bermotor bertanggungjawab kepada dinas pengujian kendaraan bermotor kabupaten. sebaliknya dinas pengujian kendaraan bermotor kabupaten bertanggungjawab membina serta memberikan bantuan teknis dan administratif kepada upt pengujian kendaraan bermotor, dan lintas sektor upt pengujian kendaraan bermotorgujian kendaraan bermotor. dengan demikian, satu pihak penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wilayah kerja upt pengujian kendaraan bermotor mendapatkan dukungan dari berbagai sektor terkait dan pihak lain pembangunan yang diselenggarakan oleh sektor lain akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.dan fungsinya: kepala upttepat waktu: dalam menyampaikan laporan kepada atasan,: apabila kepala upt pengujian kendaraan bermotorfebruari bupati kutai barat, ttd ismail thomas diundangkan sendawa pada tanggal, febrgan susunan organisasi dan tata kerja upt pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sendawa pada tanggal, februari bupati kutai barat, ttd ismail thomas
man apadengan surat dukungan disertai fusulan pegawai,. formasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui badan kepegawaian daerah kabupaten trenggalek. bab viii pengadaan dan seleksi bagian kesatu pengadaan pengadaan pegawai diselenggarakan oleh dinas dan dilaporkan kepada bupati melalui badan kepegawaian daerah kabupaten trenggalekkepala dinas. seleksi pengadaan pegawaiharus memenuhi persyaratan: lulus seleksi, dan bersedia menandatangani kontrak kerja. pengangkatan tenaga kontrak tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pemimpin blue puskesmas melalui kontrak kerja yang berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun terhitung mulai tanggal kontrak. dalam hal untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang sifatnya mendesak, guna optimalisasi pelayanan maka pemimpin blue puskesmas dapat mengangkat secara langsung tenaga kontrak harian lepas dan tenaga kontrak paruh waktu. persyaratan pengangkatan tenaga kontrak harian lepas dan tenaga kontrak paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemimpin blue puskesmaskontrak kerja. bagian ketiga pemberhentian pegawai diberhentikan apabila: meninggal dunia, mengundurkan diri:: melanggar norma susila, dan melakukan tindak pidana. pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam dilakukan tanpa memberikan kompensasi pesangon dalam bentuk apapundilakukan oleh pemimpin blue puskesmas atas usulan dari atasan langsung. bab xii ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, tenaga kontrak penunjang kegiatan yang menerima upah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten trenggalek dan mempunyai kinerja baik tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan kontrak kerja sampai dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai yang diangkatpj. bupati trenggalek, ttd variantyang selanjutnya disebut dinas, adalah dinas kesehatan, yang selanjutnya disebut pemimpin blue puskesmas,, yang selanjutnya disebut pegawaitenaga kontrak tahunan adalah tenaga non pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas tertentu berdasarkan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu (satu) tahun. tenaga kontrak harian lepas adalah tenagatenaga kontrak paruh waktu adalah tenaga:berkedudukan sebagai tenaga yang diangkat dengan kontrak kerja yang ditetapkan dengan keputusan pemimpin blue puskesmas. bagian kedua status status pegawai adalah pegawai yang diangkat dengan sistem kontrak. pegawai dengan sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: tenaga kontrak tahunan, tenaga kontrak harian lepas, dan tenagasetiap pegawai berhak: memperoleh upah dan penghasilan lain sesuai kemampuan keuangandan memperoleh hak hak lainnya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja. bagian ketiga larangan setiap
:rbagai cara,erja evaluation lke), antara lain: kesungguhan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten dalam menyusun, merevisi dan menyempurnakan perencanaan kinerja agar berorientasicc. pengukuran kinerja. pelaporan kinerja. evaluasi internal. capaian kinerja.( langkah langkah kerja tersebut terdiri dari: evaluasi atas capaianembar kertas kerjamerevisi dan menyempurnakan laporan kinerja agar berfokus pada hasil: pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya::embar kriteria evaluasi lke)dua variabel yaitu komponen dan sub komponen. setiap komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut: noltomoran sponemen nota perencanaan dokumen renstra kinerja meliputi pemenuhan renstra kualitas renstra dan implantasi renstra meliputi pemenuhan rencana kinerja tahunan rkt) kualitas rkt o), dan implementasi rkt pengukuran pemenuhan pengukuran implementasi pengukuran pelaporan pemenuhan pelaporan3 pemanfaatan pelaporan evaluasi internal\| pemenuhan evaluasi 10y6 kualitas evaluasi capaian kinerja yang dilaporkan (out put) kinerja kinerja yang dilaporkan (out come) mah penilaian dilakukan berdasarkan tiga variablemembutuhkan , didasarkan pada judgement evaluation dengan kriteria sebagai berikut: taat memenuhi hampir semua kriteria nama amsarora \| memenuhi sebagian besar kriteria kamunamsason memenuhi sebagian kriteria akmsantomsammm memenuhi sebagian kecil kriteria nabmsengmesaama sangat kurang memenuhi kriteria dalam memberikan penilaian ya atau tidak maupun a b c d esop maa peamcoa mamamensi memuaskan, memimpin perubahan, bea mena sangat baik, akuntabilitas kinerja baik, ni: andal. baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki si diandalkan, memilnilai dan penems#trenggalek, ttd emil elestianto salinan sesuai dengan aslinya hukum, anik suwardi nip, dalam rangka mempertanggungjawabkan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. laporan kinerja instansi pemerintahtrenggalek yang disusun dan disampaikan secara sistematiktrenggalek. laporan hasil evaluasi yang selanjutnya disingkat lhe, jawab evaluasi laporan kinakitakit lingkungan pemerintah daerah. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sakitpetunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daersistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah lingkungan pemerintah daerahsistem akuntabilitas kinerja perangkat daerperangkatya hukum, anik suwardi nip lampiranpetunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten trenggaleksuaiporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki): cc.: menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkungan pemerintah daerah,: melaksanakan penilaian terhadap sakit dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki):
anak ke)pelantikan dan pemberhentian kepda lembang:lembang maka toraja:asat dalam peraturan daerahantara dan disisipkan (satu) yakni (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut: pemilihan kepala lembang dilaksanakan secara serentaklembangdiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut panitia pemilihan kepala lembang tingkat kabupaten terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah, para asisten sekretaris daerah: staf ahli bupati bidang hukum dan politik: dinas pemberdayaan masyarakat dan lembang: kantor kesatuan bangsa dan politik: satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, dinas kependudukan dan pencatatan sipil: dan perangkat daerah temasuk perangkat daerah kecamatan dan bagian pada sekretariat daerah yang terkait. ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut panitia pemilihan kepala lembanglembang terhadap panitia pemilihan kepala lembang tingkat lembanglembang tingkat kabupaten: melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala lemba pemerintah daerah menetapkan hari dan tanggai pelaksanaan pemilihan kepala lembang secara bergelombang dengan keputusan bupati. ketentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: calon kepala lembang: berusia paling rendah (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar: (bersedia dicalonkan menjadi kepala lembang: dihapusari rumah sakit umum daerah: tidak pernah sebagai kepala lembang selama (tiga) kali masa jabatan: tidak pernah dikenakan hukuman secara adat berdasarkan surat keterangan dari hakim adat pendapat setempat, tidak menduduki jabatan sebagai ketua anggota bpl dan panitia pemilihan kepala lembang, oo. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penyakit sosial masyarakat: tidak terlibat penyalahgunaan narkoba: 9g. mampu menggerakkan masyarakat untuk memelihara lingkungan: calon kepala lembang yang terpilih harus berdomisili wilayah lembang yang bersangkutan selama menjabat kepala lembang: dan bagi pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri wajib melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian ppk). ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pegawai negeri sipil yang akantetapkan menjadi kepala lembang, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala lembalembanglembang dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari apel. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: permohonan pencalonan kepala lembang, diajukan secara tertua kepada panitia pemilihan kepala lembang tingkat lembang dengan melampirkan: warga negara republik indonesia yang dibuat dengan foto kopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto copy kartu keluarga terbaru:emm. tag serangan tidak terlibat narkoba dari badan narkotika nasional surat pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan lingkungan: sma marga bebas temuan dari inspektorat daerah bagi pegawai sasa lembang, perangkat lembang dan anggota bpl: ket kepala lembang yang ditetapkan oleh bupati dan surat tangan pengunduran diri dari keanggotaan bpl bagi anggota bpl: surat isi bagi halim izin dari bupati bagi pegawai negari sipil yang mencalonkan diri,"mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon kepala lembang, surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik, naskah tertulis visi dan misi, daftar riw hidup dilengkapi dengan bukti pengalaman kerja dari yang berwenang, dan surat pernyataan untuk berdomisili tetap lembang apabila terpilih sebagai kepala lembang. ketentuan pasai diubah:antara dan disisipkan (tiga) yakni pasai dan sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala lembapemerintah daerah sebagai penjabat kepala lembang sampai dengan ditetapkan kepala lembang antar waktu hasil musyawarah lembang. penjahat kepala lembang sebagaimana dimaksud pada selain menjalankan tugas sebagai kepala lembang, juga melaksanakan tugas mempersiapkan dan memfasilitasi pemilihan kepala lembang antar waktu. leamasa jabatan kepala lembang yang ditetapkan melalui musyawarah nanya. ana sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa jabatan kepala lembang yang berhenti dan atau yang diberhentikan. bentuk panitia pemilihan kepala lembang antar waktu. pembentukan panitia pemilih dimaksud pada shoe lembang antar waktu sebagaimana cetakan dengan keputusan pimpinan bpl. panitia pemilihan kepala lembang antar waktu terdiri atas perangkat lembang dan unsur masyarakat. panitia pemilihan kepala lembanglembang. panitia pemilihan kepala lembang antar waktu sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada pimpinan bpllembang antar waktu. penyaringan bakal calon kepala lembang antar waktu menjadi calon kepala lembanglembang: tingkat pendidikan: dan atau persyaratan lain yang ditetapkan bupati. dalam hai calon yang memenuhi persyaratan kurang dari (dua orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama (tujuh) hari. dalam haimaka bpl menunda pelaksanaan musyawarah lembang selama hari. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemilihan kepala lembang antar waktu dilaksanakan melalui tahapan: persiapan: pelaksanaan:lembang antar waktu oleh bpl paling lama dalam jangka waktu (lima belas) hari terhitung sejak kepala lembang diberhentikan: pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja lembang oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala lembang'lembangdalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari (dua) orang setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam (s5), maka calon yang memenuhi persyaratan tersebut dimintakan pengesahan musyawarah lembang sebagai calon tunggal yang berhak dipilih secara musyawarah mufakat dalam musyawarah lembang. tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penyelenggaraan musyawarah lembang dipimpin oleh ketua bpl yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemulihan: pengesahan calon kepala lembang yang berhak dipilih oleh musyawarah lembaran melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara: pelaksanaan pemilihan calon kepala lembang oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah lemba: pelaporan hasil pemilihan calon kepala lembang oleh panitia pemilihan kepada musyawarah lembang: dan pengesahan calon terpilih oleh musyawarah lembang. peserta musyawarah lemba:. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf diwakili paling banyak (lima) orang dari setiap kampung. jumlah peserta musyawarah lembang sebagaimana dimaksud pada dan dibahas dan disepakati bersama bpl dan pemerintah lembang dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih lembang yang ditetapkan dengan keputusan bpl. tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pelaporan hasil pemilihan kepala lembang melalui musyawarah lembang kepada bplpla (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari bpllembangdan disisipkan (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bpl menyampaikan laporan calon kepala lembang terpilih hasil musyawarah lembang kepada bupati. bupati mengesahkan calon kepala lembang terpilih sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan bupati. bupati wajib melantik calon kepala lembang terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. natal dan disisipkan (satu) yakni (la), (la) kebijakan penundaan pemilihan kepala lembang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, bidang pemerintahan dalam negketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala lembaberupa tunjangan kepala lembang dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari apel. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan penjabat kepala lembang yang berasal dari pegawai negeri sipiiaya pemilihan kepala lembang dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada lembang dibebankan page apbd. pemilihan kepala lembang antar waktu melalui musyawarah lembang dibebankan pada ap toraja. ditetapkan makale se&p3n tana toraja, kai #nicidemus biringkanae diundangkan makale tor pada tanggal: mel aliah pit. sekretaris libera kabupaten tana toraja, ima hummel tanda bura op selatan: nomor b.hk.ham.ab vii mekanisme dan tahap penyalusetelah diterima rsud setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi. penyaluran dari rsud rkd dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan tahapanopy peraturan desa tentang apb desalaporan realisasi penyerapan tahap dan tahap yang menunjukkan penyerapan paling sedikit sebesar (tujuh puluh lima persen) dan capaian output tahap dan tahap paling sedikit sebesar (lima puluh persen) dari rata rata capaian output dari seluruh kegiatan: dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya bagi desa yang ditetapkan sebagai desa stunting oleh menteri perencanaan pembangunan nasional kepala badan perencanaan pembangunan nasional. tahap iii disalurkan sebesar (empat puluh persen. format surat kepala desa perihal permohonan penyaluryang dibagi rata:d: berdikari mengutamakan pemanfaatan kota:d:aragraf peningkatan kualitas hidup,itetapkan melalui mekanisme yang menjadi bagian dalam sistem perencanaan dan penganggaran desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. paragraf peningkatan kesejahtera:bum desa) dan atau badan usaha milik desa bum desa) bersama, embung penampungan air kecil lainnya:huruf merupakan unit yang dikelola oleh badan usaha milik desa bum desa) atau badan usaha milik desa bum desa)aragraf penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan desaaragraf peningkatan pelayanan publik ditingkat desa peningkatan pelayanan publik ditingkat desa diwujudkanbum desa) dan atau badan usaha milik desa bum desa)hal menyusun prioritas penggunaan selain sebagaimana dimaksud dalam sampai dengprioritas penggunaaan sebagaimana dimaksud padaformatyampaian laporan realisasi pengguna(empat belas) hari setelah ditetapkannya apb desa:akhirdan dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) kepada bupati melalui dinas dan diketahui camat dengan tembusan inspektorat daerahsisa ddssanksi administratifdan terdapat sisa rkd tahun anggaran sebelumnya lebih dari yo0 (tiga puluh persen):yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam disalurkan kembali dari rsud rkd dalam hal: dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan telah ditutupi oleh desa, sisa rkd tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan (tiga puluh persen):utupi oleh des bupati melaporkan pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada kepada kepala ppndd. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas, inspektorat daerah dan camat. dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ditemukan sisa lebih dari (tiga puluh persen), bupati: meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa tersebut: dan atau meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. bab xii pembinaan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk melakukan pembinaan pengelolaan dd. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas dan camat. dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dinas dan camat dapat melibatkan perangkat daerah terkait.surat kepala desa perihal permohonan penyaluran kop desa nomor na. cocok snnansn00a) snnnnaaan kepada sifat biasa yth. bupati trenggalek lampiran (satu) bundel melalui kepala dinas pmd perihal permohonan penyaluran kab. trenggalek dana desa tahap. trenggalek ta. an. oo..oooooooooooocc.' . ta. . dengan ini mengajukan permohonan penyaluran dana desa tahap ii),ii). demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih. kepala desa ., mengetahui, @coc.oclc.oocoocoocoooooooooooooooo0 nip. ocoocococococooomoo wo. wakil bupati trenggalek, salinan sesuai dengan aslinya ttd kepala bagian hukum, tahap ii) pemerintah desa. kecam atan . kabupaten . pagu desa rp. volume cara capaian tenaga durasi nomor uraian uraian output output pengadaan anggaran realisasi sisa output bala hari) upah keterangan lai isl \|u\| \|pendapa pendapatan transfer idanadsa nm. ma. awal oo ooh en. mm. wmlahpendapatan \| ners. ibidangpembangunandesa aa. mm. $$. maa ibidangpemberdayaan masyarakat aa. mm. 2st . sm. low (pem biaya pengeluaran pembiayaan penyertaan modal desa n a. jumlah (pendapatan belanda pembiayaan) disetujui oleh, snnennennenenng snnsensensnn sea sen anna kepala desa .oco.o. bendahara desa.etapan desa lembaran daerah nomor tahungelolaan keuangan jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. lampiran iiikonvergensi pencegahan stunting laporan konvergensi pencegahan stunting desa. kecam atan.oooooooooo woo kegiatan khusus pencegahan stunting don ika besosalsssisisikiansina mnnnnnnnnnnnnnnnnnn men nnn disetujui oleh, enenennenananag anenenansananananaanaan kepala desa .o.oo. bendahara desa . salinan sesuai dengan aslinya wakil bupati trenggalek, kepala bagian hukum, ttdpenetapan prioritas penggunaan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa desa ooooooooo kecamatan . kabupaten trenggalek tahun anggaran .oooooooooo are antrean ee lele kegiatan vol bia kegiatan vol bia kegiatan vol bia kegiatan vol bia kegiatan vol bia hasil vol bia hasil vol bia sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai kegiatan kegiatan prioritas prioritas prioritas prioritas prioritas laju lil lil lil lol oojsemaa let lelo loli lose tell lil lol harga lil lil lelo lele lil salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, onccooovoo000o000ocococooo.oo wakil bupati trenggalek, ttd mohamad nur arifin anik suwardi nipsar adalah alokasi minimaldana desa yang disebut sisagian dan penetapan rincian setiap desa. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian setiap desa. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: jumlah desa, tata cara penghitungan pembagian setiap desa: cc. penetapan rincian dd, mekanisme dan tahap penyaluran dd: prioritas penggunaan dd, penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dd: sanksi administratif, pemantauan dan evaluasi dd: dan pembinaan. bab jumlah desa jumlah desa penerima adalah (seratus lima puluh dua) desa. bab tata cara penghitungan pembagian setiap desapagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung sebesar (tujuh puluh dua persen) dari anggaran yang diterima daerah dibagi secara merata kepada setiap desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati inisebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung sebesar (dua puluh lima persen) dari anggaran dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot dan variabelvariabel sebagaimana dimaksud pada berdasarkan basis data tahun sebelumnya yang dipublikasikan dan disahkan oleh kementerian keuangan. dalam hal sebagian atau keseluruhan variabel sebagaimana dimaksud belum tersedia pada saat penghitungan dd,# ,50xz2) z3) z4)! kabupaten keterangan: desa alokasi formula setiap desa, kabupaten alokasi formula kabupaten: rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa se kabupaten:, rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa se kabupaten:, rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa se kabupaten, dan rasio ikg setiap desa terhadap ikg desa se kabupaten bab penetapan rincian rincian setiap desa ditetapkan berdasarkan perhitungan pembagian sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan bupati ini. rincian setiap desa sebagaimana dimaksud pada setiap tahun anggaran ditetapkan dengan keputusan bupati.pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah kabupaten tana toraja.sehingga perlu diatur pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintgelolaan pelayanan informasi dan dokumentasitana tororganisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat opd adalah opd kabupaten tana torajauan iki dananya bersumber dari anggaran pendapat ng, dokumentasi pemerintahan daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. f))dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi:akses dengan mudahdilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan kanandiy.bagian kedua tugas dan kewenangan ppid utama mempunyai : melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan: 8g.:: (pmmelalui keputusan atasan ppid tugas dan kewenangannya, menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada ppid utama dan kepala bagian hukum pada sekretariat daerahmasing masing opd: bidang pendukung, yang terdiri dari sekretariat pmid, bidang pengelolatana torajaasai: sop fasilitasi sengketa informasi: dan sop lain yang dipandang perlu. contoh format sop ppidaftar informasi dan dokumentasi publik sekurang kurangnya memuat(fk keseluruhan informasi dan dokumenlampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini bagian keempat ruang pelayanan informasi dan dokumentasi pid) fasal (l) ruang peruang pelayanan informasi dan dokumentasidapat mengembangkan , siap yang terintegrasi secara regional dengan ppid lag lingkungan pemerintah daerah. bagian keenam laporan layanan informasi dan dokumentasi lsid) ipa. ya..d.rps al) informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang diajukan paidalam rangka pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah daerah kabupaten tana toraja, dibebankan pada, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tana toraj: kelompok lembaga swadaya masyarakat: organisasi masyarakat:any, mengirimkan pemberitahuan sebagaimana imaxo diajukan oleh pemohon informasi publik dalam ang bahtim fasilitasi sengketa informasi ditetapkan oleh atasan ppid utama. tim fasilitasi sengketa informasi ketuai oleh ppid utama dan berdasarkan arahan atasan ppid. tim fasilitasi melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi publik kepada atasan ppid. upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada komisi informasi daerah, apabila tanggapan atasan ppid oleh proses keberatan tidak memuaskan pemohon. upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat (empat belas hari kerja, setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan ppid. bab forum koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah daerah (ppid) ppid kabupaten dibentuk untuk meningkatkan , koordinasi lingkup kabupaten dan organisasi lampirstruktur organisasi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi (pmid) kabupaten tana toraja pembina) bupati wakil bupati papan yaaa nana pare ran fang tim perimbangan pengarah pejabat eselon il.b. setda kabupaten, sekretaris daerah pimpinan perangkat daerah dan selaku atasan ppid pejabat yang menangani bidang hukum ppid utama pejabat eselon kepala dinas komunikasi dan informatika ppid pembantu pejabat perangkat daerah pengelola informasi dan komunikasi kecamatan dan desa lembang tunas mane imbang besngrangatanan biang layanan pendukung data dan klasifikasi informasi dan meat sekretariat pmid informasi dokumentasi pejabat fungsional bupati tana toraja, nicodemus biringkanae lampiran ii!standar operasional prosedur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid) kabupaten tana toraja standar operasional prosedur penyusunan daftar informasi dan dokumentasi publik nomor sop tel pembuatan logo instansi tgl. efektif man disahkan oleh berat penyusunan daftar nama sop informasi dan dokumentnana jaringan internet matan peringatan: . pencatatan dan pendataan: ape apn ted disimpan dalam softcopy dan hardcore ika pelaksana pendukung ket kegiatan ppid ppid atasan pembantu utama ppid dae baja hei desdikumpulkan masing masing komponen tahun merta, dan dari komponen kementerian dalam negeri i3. setiap dan perangkat dan pemerintah daerah, baik tahun saat. daerah yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang tahun dikirim pihak lain, yang pergi berupa arsip statis maupun tahun dinamis, arsip aktif maupun pergi inaktif dan arsip vital yangoopu. anal aan ranadikumpulkan dan serta dikumpulkan mengidentifikasikannya tahun merta, dan dari komponen berdasarkan sifat informasi setiap dan perangkat dan dokumentasi, selain itu tahun saat. daerah juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi tahun yang dikecualikan dengan pergi kategori sebagaimana yang tahun telah ditetapkan melalui pergi tahun plan mendokumentasikan alat this secara did informasi publik dalan kantor berkala, bentuk softcopy dan tempat serta penyimpanan dokumen merta, dan dalam bentuk hardcore setiap dengan tata cara seperti saat. pengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkata, serta merta dan setiap saat. perlu dibuat daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. jar menetapkan did secara daan mengadakan setelah surat resmi dan mengumumkan rapat bersama did keputusan api masi kepada masyarakat. dengan ppid terkumpul did yang teka" utama dan dari ppid ditandatangani ppid pembantu pembantu oleh atasan gan untuk ppid menetapkan dip mengunggah did website website dan setelah konten resmi kemendagri dan sarana did pemerintah dani maupun informasi ditetapkan website melalui sarana informasi lainnya yang oleh kemendagri lainnya. dimiliki oleh atasan dan komponen dan ppid pemerintah pemerintah daerah daerah menpan sop pelayanan permohonan informasi publik ape bea nomor sop aaa, tgl. pembuatan logo instansi tgl. revisi tgl. efektif ' o o ooooooo)o\| disahkan oleh nama sop pelayanan permohonan informasi publik nama instansi dasar hukum kualifikasi pelaksana tahun tahun tahun tahun pergi tahun pergi tahun sani bana keterikatan: ' '' '\| peralatan perlengkapan: lembar kerja dan rencana kerja term reference alat tulis kantor naa jaringan internet peringatan: pencatatan dan pendataan: ' '' \| disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcore pelaksana oo pendukung ket\| no, kegiatan bagian ppid dan registrasi ppid perangkat kelengkapan waktu empat ppid pembantu nhk pemohon informasi dapat mangsa meta raja ultra kel mas menyampaikan permohonan permohonan kerja permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak tersedia informasi isi lengkap langsung meja secara dan pelayanan langsung dan dihampiri ppid atau setiap saat fotokopi son yang untuk identitas hee din mik) felony aan dak alau scan langsung identitas diri mn) dari pemohon informasi pap melakukan registrasi berkas senyum dala pada hari dan dip yang permohonan informasi publik. data pemohon jam kerja telah jika dokumen informasi vang pada been ean iun diminta telah termasuk dalam dip ban kena dan dimiliki oleh meja informasi harrcopydan setara hardcore atau sudah terdapat website softcopy langsung dan dan ppid, maka langsung diberikan sehat saat softcopy kepada pemohon informasi atau katak bisa langsung diunduh oleh lies pemohon informasi. jika ama secara tidak informasi dokumentasi yang langsuke? eat ppid meminta kepada komponen dip yang telah #sepuluh dip atau perangkat daerah untuk ditetapkan hari kerja memberikan informasi atau oleh kon generik jus dokumen yang sudah termasuk bea aah menu dalam dip, kepada ppid untuk direkam oleh diberikan kepada pemecahan ppid.nata pen maa memberikan informasi atau informasi atau perpanjangan informasi dokumen yang diminta oleh yag pesanan ane dan: pemohon informasi yang telah minta informasi minta pemohon adalah pemohon menandatangani tanda bukti informasi tujuh) hari intorimai penerima informasi atau kerja lokus. men maan sop uji konsekuensi informasi publik aan nan nome sop tgl. pembuatan tgl. revisi logo instansi ban pen apaan ta, tgl. etika loo oo disahkan oleh ' . informkanan peringatan: pencatatan dan pendataan: disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcore naa matang pelaksana pendukung ket ppid tun komponen kegiatan haa pena peak kelengkapan walau pembantu informasi dhoa pan melibatkan tim pertimbangan aer sae dari hen pelayanan informasi informasi dan dihampiri angan, scan identitas maa snake sni diri (nik) memberikan pertimbangan atas dapat hukum: pada hari dan informasi dokumen yang kip jam kerja keputusan dimaksud vang bersifat rahasia pen tangan berdasarkan uu, kepatutan dan tahun dima kepentingan umum informasi menyampaikan kepada ppid atas ski informasi "ada harian informasi status formasi dokumen vang dokumen yang jam kerja, dokumen dari diminta pemohon informasi, bean uas pena apakah termasuk rahasia atau maa untuk kasa ika pensiun terbuka jika informasi dokumen publik permohonan daerah yang dimaksud adalah terbuka, informasi maka ppid memerintahkan eregiswasiete informasi. hee ana ane memberikan informasi yang informasi maksimal informasi diminta oleh pemohon informasi dokumen yang diberikan publik yang dengan menandatangani tanda per teh sedang alau peragaan ayah sura informasi atau sum jika status informasi dokumen penolakan jika selama penolakan dinyatakan rahasia. entormasif death) hari dokumen sejak tersebut pemhentlahnan dikategorikan eta rahasia diberikan dan tidak dapat diperpanjang rene sop penanganan keberatan informasi publik nan naa, nomor sop mann, mana tgl. pembuatan saga logo instansi ann relasi bab sih tgl.pan tah pak sek rsn omeerrrnneraraa eng sas nan .uu tahun tahun tahun tahun pergi tahun pergi tahun bia anabatan pra: jaringan internet peringatan: pencatatan dan pendataan: tale disimpan dalam bentuk softcopy dan hard) pelaksana pendukung ba, atau neh pan ear manah atasan kelengkapan waktu o0put me pertapa dea hantu laka besi pemohon informasi sue ian pena menyampaikan pengajuan esa keberatan atas tidak abrasi pelayanan melayaninya permohonan tara publik yang informasi yang dibutuhkan menanam melalui: datang langsung ppid tan daan dan mengisi formulir hara peta in permohonan pengajuan dan dapat ik) keberatan informasi publik nama, dengan melengkapi fotokopi papa identitas diri nik), heat melalui website dengan hama mengisi formulir yang telah nata kat diunduh dan menyertakan pen scan identitas diri man dana zen mena melakukan registrasi eta media formulir pengajuan informasi keberatan akan layanan keberatan pelayanan dala rak yang informasi dan hardcore dan telah file menyampaikan pengajuan saftopy ara keberatan kepada atasan safteopy ppid. asn eng memeriksa formulir dan kala pengajuan keberatan dari keberatan "diberikan para pemohon informasi aya bad dan memerintahkan ppid telah diisi pembantu dan ppid pembantu untuk lengkap menjawab permohonan masa mann bee men para ao, memerintahkan kepada ppid tar berdoa padaharidan surat dan ppid pembantu untuk mama pama memenuhi permintaan pelayanan kepada ppid informasi dari pemohon anna! dan ang eat informasi. kaga, untuk telah permintaan dimakamkan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan bas memberikan informasi yang bana betrand diminta oleh pemohon san fine oleh oki informasi kepada atasan ppid pemohon pemohon jia informasi yang dimaksud telah masuk dip. atasan ppid ana kamar: means pengajuan penolakan dari kepada beratap kepada pemohon atau pemohon informasi. jika informasi padat yang diinginkan pemohon karena informasi tidak termasuk informasi yang dalam dip yang telah serta diumumkan, karena bana tour informasi belum tersedia atau era termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi. ' \| dip ana pena era sop fasilitasi sengketa mera nomor sop tgl. pembuatan logo instansi tgl. revisi tgl. efektif esa disahkan oleh nyaperingatan: aka pencatatan dan pendataan: disimpan dalam bentuk softcopy dan hard bera pelaksana mes pendukung ket kena sll nana ema kelengkapan waktu output ata pembantu mea eng setiap pemohon (l) formulir pada hari berkas informasi dapat pengajuan jam pemohon kerja, mengajukan keberatan keberatan mantan hibniasi secara tertulis kepada yang telah atasan ppid dalam informasi (sepuluh) diisi waktu (sepuluh) hari publik hari kerja, lengkap kerja, sejak yang. sejak dan tersedia permohonan dil iri permohonan informasi meja informasi teregistrasi dan 'pelayanan teregistrasi can diberikan. ppid identitas perpanjangan aga diri nik) pemenuhan aan permohonan informasi website selama (tujuh) hari dan sejak pemberitahuan pena tertulis diberikan dan ienmotacor tidak dapat atau diperpanjang lagi. identitas diri (nik) dari pemohon yang mengajak keberatan atasan ppid ntt wanknce kata menetapkan tim fasilitasi sengketa dari informasi untuk atasan mengupayakan penyelesaian sengketa han informasi, yang yang dibentuk oleh ppid sengketa utama kan tim fasilitasi sengketa daan informasi diketuai oleh waktu ppid utama dan paling beranggotakan ppid lambat pembantu terkait tempat belas hari pejabat yang kerja menangani bidang setelah hukum, pejabat diterimanya fungsional, serta jfu yang sesuai dengan kebutuhan' \| me! edan pentana daatana toraja, nicodemus biringkanae lampiran iiidaftar isian publik jenis ringkasan saber yama penemuan informasi wajib wajib wajib informasi waktu menguasai atau buatan pantat iron an, tan psn fara "eno sena para kera dibeathaa sena bata abah bea pena sean: sean: bean maa dara bupati tana toraja, tanpa biringkanae perangkat daerah serta memperkuat peran dan fungsi ppid pemerintah daerah. pemerintah kabupaten melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan forum koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tingkat kabupaten. forum koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah kabupaten terdiri dari seluruh ppid, organisasi perangkat daerah wilaybupati tana toraja, nicodemus biringkanae diundangkan makale pada tanggal januarimagetan provinsi jawa timurdiperlukan klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak serta biaya komponen bangunan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai dasar pengenamagetan nomor tahun tentang pajak daerah, penetapan besarnya nopdklasifikasi nilai jual objek pajak bangunan untuk obyek pajak sektor perdesaan dan perkotaan nilai jual objek pajak klas pengelompokan nilai jual bangunan bangunan an6 amano0000 sya osa do0000\| l0000 doors sono000 bosan0000\| verso kno0 s d s d s d s d s d s d s d bupati magetan, ttd suprapto sesuai dengan aslinya zf. bagian hukum sera loe jakarisdiyantg isu nomina tingkat oni.. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengbb adalah daftar dalam bentuk tabel tabelyek pajak tidak kena pajak, yang selanjutnya disingkat njoptkp adalah batas nilai jual obyek pajak nop) atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak dan diberikan kepada setiap wajib pajayang dibatasi oleh batas penguasabab klasifikasiberdasarkan klasifikasi nop. klasifikasi nop terdiri dari nop bumi, dan nop bangunan. klasifikasi nop bumi sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan berdasarkan nir dalam suatu znt. klasifikasi dan besarnya nop buminilai jual objek pajak dan daftar biaya komponen bangunan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan besarnya nopnop bumi dihitung berdasarkan nir yang terdapat setiap znt dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip kelayakan dan prinsip ekonomi. penetapan nop bangunan menggunakan dbb sebagai dasar perhitungan nilai jual bangunan. penetapan besaran nop bub(sa lal etal magna bagi! jaka risdiyantg inses rep bina tingkat nip. lampiran peraturan bupati magetan nomor tahun tanggal januari klasifikasi nilai jual objek pajak bumi untuk obyek pajak sektor perdesaan dan perkotaan klas pengelompokan nilai jual bumi nilai jual objek pajak bumi ons seaanoono0 aja od0000\| tad so00o0 senja sassognnog aja sam genoa\| sisasoka00 does\| persoon0 aja tea00000\| g0n00 denis sono aja kn\| disamai some sooko sja gsooomo\| mama (eja sma aja anoa\| anna a00, enja moo sja moon\|upati lampung barat, menimbang bahwa dalam rangka kegiatan validasi piutang pbb tahun agar berjalan dengan lancar dan berhasil guna, perlupbb p2)isebuab maksud dan tujuan maksud kegiatan validasi piutang pbb ini adalah untuk membuktikan dan membandingkan data yang dimiliki dengan data dilapangan sesuai dengan perkembangan yang ada. tujuan kegiatan validasi piutang pbb ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data piutang yang akurat yaitu piutang yang dapat tertatih dan data piutang yang akan diusulkan penghapusan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup kegiatan validasi piutang pbb ini adalah validasi piutang pbb seperti yang tertuang dalamyaitu validasi piutang pbb kedaluwarsa, mulai tahun sampai dengan tahun kegiatan validasi piutang pbb sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui tahapan pekerjaan meliputi cetak laporan data validasi, pengolahan data dan, memvalidasi besarnya piutang. hasil validasi besarnya piutang sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai data pendukung proses penghapusan data piutang yang kedaluwarsa atau memenuhi syarat ketentuan dan penagihan. bab tim pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan validasi piutang pbb dibentuk tim pelaksana validasi piutang pbb oleh bupati, keanggotaan tim pelaksana validasi piutang pbb sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tim kabupaten, tim pendamping kecamatan dan tim pekon kelurahan, susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud jmekanisme pelaksanaan mekanisme kegiatan validasi piutang pbb yang kedaluwarsa, sebagai berikut berdasarkandinas pekan menyiapkan data administrasi kantor: cetak laporan data validasi dari tahun sampai dengan tahun memilah data yang akan divalidasi dirinci per pekon kelurahan, membagikan hasil pilihan data tersebut pekon kelurahan untuk dapat dilakukan validasi setiap wajib pajak oleh tim pelaksana validasi piutang pbb baik tim kabupaten, tim pendamping kecamatan dan tim pekon kelurahan. pembahasan finalisasi data hasil pemilahan piutang pbb bersama tim validasi hasil data lapangan untuk mengetahui piutang yang bisa tertatih atau yang akan diusulkan penghapusan dengan menuangkan dalam berita acara. tim kabupaten menyampaikan berita acara hasil pembahasan data piutang pbb yang kedaluwarsa hasil dari validasi sebagaimana dimaksud pada kepada dinas pekan sebagai data pendukung dalam proses penghapusan. dinas pekan mengusulkan proses penghapusan terhadap piutang pbb yang kedaluwarsa kepada bupati dihampiri dengan berita acara hasil validasi. penetapan penghapusan piutang pajak pbb p2 kedaluwarsa dengan keputusan bupati. bab pembiayaan kegiatan validasi piutang pbb p2 ini dibebankan kepada dpa skpd dinas pekan tahun bab vii pelaporan tim kabupaten menyusun hasil pelaksanaan kegiatan validasi data piutang pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan. tim pelaksana validasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati melalui kepala dinas pektim pelaksana validasi piutang pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (pbb p2) kabupaten lampung barat tahun itimkabupaten po. pedang kecamatan camat lakon tan camat lakitan camat lakitan camat kaitan camat kaitan (kecamatan gedung surah camat oakaitamo camat lakitan kecamatan sein camat kaitan kecamatan suka camat kaitan camat kaitan camat likammamm camat lekammumm camat bekantan camat lkammumm camat lkammamm peron kelurahan kelurahan pasar liwa lurah kepala lingkungan kelurahan way mengaku lurah kepala lingkungan pekon padang cahya perajin pemangku pekon sampah indah perajin pemangku pekon kembang perajin pemangku pekon kotabekasi perajin pemangku pekon ganggu perajin pemangku pekon kenali perajin pemangku pekon gampang tiga perajin pemangku pekon baku perajin pemangku pekon way gion perajin pemangku pekon kubu liku perajin pemangku pekon atar kuwu perajin pemangku pekon argomulyo perajin pemangku pekon karang agung perajin pemangku pekon puralaksana perajin pemangku (kecamatan gedung suman pekon pura mekar perajin pemangku pekon suka banjar perajin pemangku pekon lombok timur perajin pemangku pekon lombok perajin pemangku pekon suka banjar ujung embun perajin pemangku (kecamatan sekincaa pekon pampanga perajin pemangku kelurahan sekincau lurah kepala lingkungan pekon waspada perajin pemangku pekon tiga jaya perajin pemangku kecamatan suka pekon tanjung raya perajin pemangku pekon manakah perajin pemangku pekon jaga raga perajin pemangku pekon tapak siring perajin pemangku pekon buay berupa perajin pemangku pekon pagar dewa perajin pemangku pekon sumber agung perajin pemangku pekon ingin sari perajin pemangku pekon tugu ratu perajin pemangku pekon banding agung perajin pemangku pekon suka marga perajin pemangku pekon sidorejo perajin pemangku pekon wonorejo perajin pemangku pekon sukamara perajin pemangku pekon tugusari perajin pemangku pekon sindang pagar perajin pemangku pekon purawiwitan perajin pemangku pekon ingin jaya perajin pemangku pekon terbilang perajin pemangku pekon tanjung sari perajin pemangku pekon pagar dewa perajin pemangku pekon sidodadi perajin pemangku pekon rahayu jaya perajin pemangku pekon suka jaya perajin pemangku pekon sidomulyo perajin pemangku kecamatan air hitam pekon semarang jaya perajin pemangku pekon gunung terang perajin pemangku bupati lampung barat, dto mukhlis basri
bupati maluku barat daya provinsi maluku perahu mat tuhan yang maha esa bupati maluku barat daya menimbangjangka menengah daerah, serta tata candua pemerintah daerah berkenan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana kerja pemerintah daerah kabupaten maluku barat daya, makaperlu;barat daya nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten maluku barat daya lembaran daerah nomor peraturan daerah kabupatenbeberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut diantara dan disisipkan (tiga) yakni 17b dan 17c sehingga berbunyi sebagai berikutn; dan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya hams digunakan untuk tahun berjalan. perubahan rkd sebagaimana dimaksud pada meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah; target sasaran pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. rancangan perubahan rkd sebagaimana dimaksud pada disajikan dengan sistematika sebagai berikut pendahuluan; evaluasi hasil triwulan triwulan dua) tahun berkenaan; peraturan kepala daerah tentang perubahan rkd sebagaimana dimaksud dalam (i)isi beserta uraian perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten maluku barat daya tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini dan merupakan bagian yang talk terpisahkan dan peraturan bupati mi. alfonso utrghtl loy para koordinasi sekda asisten cabang hukum kepala bappeda bupati maluku rat daya, cc ditetapkan thakur pada tanggal ta5 tus beny thomas coach diundangkan thakur pada tanggal sun; sekitar1s daerah kabupaten maluku barat ber1ta daerah kabupaten malukutanitani;; sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten muna barat; sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten muna barat; dinas pertanian adalah dinas pertanian kabupaten muna barat; kepala dinas adalah kepala dinas pertanian. sekretariat dinas adalah sekretariat dinas pertanian. sekretaris adalah sekretaris dinas pertanian. bidang adalah kelompok bidang pada dinas pertanian. unit pelaksana teknis daerah utd) adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan tenis operasional dan atau kegiatan tehnis penunjang tertentu;rtanian diwadahi dalam bentuk dinastanirtanian sebagaimana dimaksud pada berdasarkrtanian merupakan unsur dinas dinas pertanian dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.fungsibidang pertanian; pelaksanaan kebijakan bidang pertanian: pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian;; pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian; pelaksanaan pembinaan produksi bidang pertanian; pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan; pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana alam; pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; pelaksanaan penyuluhan pertanian; pelaksanaan pemberian izin usaha rekomendasi teknis pertanian; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pertanian; pelaksanaan administrasi dinas pertanian: pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati. bagian dua susunan organisasi susunan organisasi dinas pertanian terdiri dari atas: kepala dinas pertanian; sekretaris; bidang prasarana dan sarana; bidang perkebunan dan hortikultura; bidang peternakan; bidang penyuluhan; bidang tanaman panganrtanian mempunyai tugas pokoktanirtanian. kepala dinas pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas pertanian mempunyai fungsi: pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pertanian; pelaksanaan kebijakan bidang pertanian; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian; pelaksanaan administrasi dinas pertanian; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; bagian dua sekretaris sekretaris sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas merencanakan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta memberikan pelayanan tehnis administratif dan fungsional kepada semua unsur lingkungan dinas pertanian berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinasdinas pertanian, penyuluhan pertanian; dinas pertanian; pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan; pelaksanaan pengelolaan barang milik kekayaan negara;bagian perencanaan, keuangan, aset dan evaluasi sub bagian umum dan kepegawaian. sub keuangan, aset dan evaluasi menyelenggarakan fungsi:staf; pelaksanaan koordinasi teknis terhadap unit kerja; pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana; pelaksanaan ketatausahaan keuangan; mengkoordinasikan rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;; penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan; penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan keuangan; penyusunan senja, rka dan dpa; penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan laki); pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang unit; pelaksanaan inventarisasi dan pengadaan barang; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang; pelaksanaan penghapusan barang; pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran subrslakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya. bagian tiga bidang prasarana dan sarana bidang prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan; bidang prasarana dan sarana;dan pembiayaan pertanian; pemberian fasilitas investasi pertanian; pemantauan dan evaluasi bidang sarana dan prasarana pertanian;: seksi lahan dan irigasi seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian seksi pembiayaan dan investasi seksbidang sarana dan prasarana. seksi lahan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: dan pelayanan investasi pertanian; melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pembiayaan dan investasi; melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya. bagian empatyai tugas :merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan,ltikultura. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perkebunan dan holtikultura mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan tehnis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil bidang perkebunan dan hortikultura; penyiapan bahan kebijakan, penetapan, dan pedoman melaksanakan kebutuhan dan penyediaan benih bidang perkebunan dan hortikultura; pengawasan peredaran dan sertifikasi benih bidang perkebunan dan holtikultura; pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi bidang perkebunan dan; penanggulangan gangguan usaha pencegahan kebakaran bidang perkebunan dan hortikultura; pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang perkebunan dan hortikultura; pemberian izin usaha rekomendasi teknis bidang perkebunan dan hortikultura; pemantauan dan evaluasi bidang perkebunan dan hortikultur: seksi pembenihan, perlindungan perkebunan dan hortikultura; seksi produksi perkebunan dan holtikultura; seksi pengolahan, pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura; seksi sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada bidang perkebunan dan holtikultura. seksi pembenihan, perlindungan perkebunan dan hortikultura sebagaimana dimaksud huruf mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembenihan, perlindungan perkebunan dan hortikultura; melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perbenihan, perlindungan perkebunan dan hortikultura; melakukan penyiapan bahan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih bidang perkebunan dan hortikultura; melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan hortikultura; melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman perkebun dan hortikultura; melakukan penyiapan bahan pengamatan opt bidang perkebunsemaian opt bidang perkebunan dan hortikultura; melakukan pengelolaan data opt bidang perkebunan dan hortikultura; melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan opt bidang perkebunan dan hortikultura; melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu bidang perkebunan dan holtikultura; melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim bidang perkebunan dan holtikultura; melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam bidang perkebunan dan holtikultura; melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan bidang perkebunan dan hortikultura; melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan, perlindungan perkebunan dan hortikultura; melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya. seksi produksi perkebunan dan hortikultura dan hortikultura; melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang produksi perkebunan dan holtikultura; melakukan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi bidang perkebunan dan holtikultura; melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi bidang perkebunan dan holtikultura; melakukan bimbingan penerapan teknologi budidayaroduksiseksi tugas pokok seksi pengolahan, pemasaran hasil perkebunan dan holtikultura sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil bidang perkebunan dan holtikultura; melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil bidang perkebunan dan holtikultura; melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik c3pp; melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar bidang perkebunan dan hortikultura; melakukan fasilitasi promosi produk bidang perkebunlengolahan, pemasaran hasilbagian tugas penyusunan kebijakan benih bibit, produksi, peternakan dan pemasaran hasil bidanghat: seksi benih bibit dan produksi peternakan; seksi kesehatan hewan; seksi kesehatan masyarakat veteriner seksi sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh kepala seksi yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada bidang peternakan dan kesehatan hewan. seksi benih bibit dan produksi peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang benih bibit;ngawasyuluhpenyuluhan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penyuluhan menyelenggarakan fungsi: menyusun kebijakan program penyuluhan; pemantauan dan evaluasi bidang penyuluhan: seksi kelembagaan penyuluhan pertanian seksi ketenagaan penyuluhan pertanian, seksi metode dan informasi penyuluhan pertayuluhan. seksi kelembagaan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam; dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf seksi kelembagaan penyuluhan pertanian mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksii akreditasi kelembagaan petanikelemb sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian,dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi ketenagaanusunan dan pengelolaan data base ketenagaan penyuluhan pertanian; melakukan penyiapan bahan pengembaeksi ketenmetode dan informasi penyuluhan pertanian, seksi metode dan informasibagian tujuhtanaman pangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepalhama, bencana alam,pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. bidang tanaman pangan terdiri atas: seksi ketersediaan dan distribusi pangan; seksi konsumsi dan keamanan pangan; seksi penganekaragaman konsumsi pangtanaman pangan. tugas pokok seksi ketersediaan dan distribusi pangan, melakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas:. dalam melakukan tugas, seksi ketersediaan dan distribusi pangan, melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas: melakukan penyiapan bahan koordin bkn); melakukan penyiapan bahan pengkajian bidang ketersediaan dan distribusi panganpenyusunan rencana dan pelaksana; melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan dan distribusi pangan; melakukan penyiapan bahan pendampingan bidang ketersediaan dan distribusi pangan, menyediakan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnyabahan penyusunan prognosis neraca panganonsumsi dan keamanan pangan,, seksi konsumsi dan keamanan pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas: melakukan penyiapan bahan koordinasi bidang konsumsi, dan keamanan pangan; melakukan penyiapan bahan analisis bidang konsumsi dan kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama informasi keamanan pangan; melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan; melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas perkapita per tahunyusunan peta pola konsumsi pangan; melakukan penyiapan bahan pendampingan bidang konsumsi dan pengdan keamanan pangan; melakukerawanan dan penganekaragaman konsumsi pangan,kerawanan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan. dalam melaksanakan tugas, seksi kerawanan dan penganekaragaman konsumsi pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas: melakukan penyiapan bahan koordinasi bidang cadangan pangan,analisispenyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang, penyediaan dan pengolahan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal) sertapemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten sertaintervensi daerah rawan pangan sertayusunan analisa sistim kewaspadaan pangan dan gizi serta pengembangan pangan lokal; melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupatenbidang cadangan pangan, kerawanan pangan, dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan pangan lokal; melakukan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan; melakuuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlahhwajib tugas bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap bawahannyatanitanimajene peraturan bupati majemajene, sesuaipedoman tindak lanjut hasil pemeriksawakil bupati majene adalah wakilmajene, inspektur adalah inspektur kabupaten majejene:sulawesi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu: tindak lanjut hasil pemeriksaan yang selanjutnya disebut tlh adalah tindak lanjut pemeriksaan bpk ri: tim tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk ri pada pemerintah kabupaten majenelh ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan bpk ri dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantapan dan pelaporan tlh bpk ri. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pedoman tlh mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tlh bpk ri meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,ri tim tlh bpk ri vi. pelaporan tim tlh bpk ri vii. standard operasional prosedur tim tlh bpk ri isi, muatan dan rincian pedoman tlpada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten majenelh bpk r:pendahuluan dalam rangka mengaampaiajikan dan disusumajene dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil laporan bpk ri. tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk pada pemerintah kabupaten majene bertujuanmaje iv. tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan lhp) disampaikankepada desa perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten majene dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan bpk pada pemerintah kabupaten majemajene kepada badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri), dibentuk tim tlh bpk kepada pemerintahan kabupaten majene. susunan personalia tim tlh bpk ri, terdiri dari wakil bupati majene:skpd sebagai anggota tim, bupati dan dprd paling sedikit tiap (enam) bulan. bupati majene, ttd. alma kata lampiran peraturan bupati majene nomor: tahun tanggalop tlh bpk ri penanggung bpk sekretaris anggota (inspektur) jawab bupati dprd perwakilan wabup prov. sulbar tembusan disampaikan kepada bahan tlh mempelajari dan menerima kondisi kriteria dan disampaikan kepada star bahan tlh rekomendasi atas lhp bpk disampaikan kepada bahan tlh membuat rencana aksi tindak lanjut mengkoordinasi lhp bpk engkol laporan hasil laporan hasil (tlh bpk ri) pelaksanaan pemeriksaan melaksanakan tugas dan fungsi kesepakatan tim tlh bpk mengenai waktu mensosialisasikan penyelesaian rencana aksi tlh tlh bpk dan bpk dan membuat mempelajari konsep dalam kurun kondisi, criteria waktu hari dan rekomendasi kalender yang telah disampaikan oleh tidak sekretaris sesuai bidang tugasnya konsultasi dengan bpk menindaklanjuti dengan membuat melengkapi mempertanggung jawabkan dan atau kas negara sesuai dengan melakukan hasil tlh rekomendasi bpk koordinasi dengan bpk dprd dalam menindaklanjuti hasil pengawasan bpk tlh bpk hasil koordinasi dprd laporan hasil melaporkan hasil pemeriksaan tlh bpk hasil tlh melaporkan hasil hasi lhp kepada bupati bpk tlh kepada bpk disampaikan dan dprd melalui kepada bpk penanggung jawab dan sekretaris tim tlh bpk prosedur jangka waktu prosedurmajene setelah menerima laporan dan bupati majene dengan tembusan ins keuangan dari pemerintah lektur kabupaten majene kabupaten majene sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi hari kondisi, criteria dan rekomendasi atas lhp bpkhari tlh bpk dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian tlh bpk dalam waktu hari kalender anggota tim tlh melaksanakan kesepakatan harihari tlh bpk yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan sekretaris melakukan koordinasi dengan dprd hari kabupaten majene dalam menindaklanjuti hasil pengawasan bpk anggota tim tlh menindaklanjuti dengan hari5 ari penanggung jawab bupati majene, ttd. alma kata
salinan bupati bone bolangoperaturan bupati bone bolangoalinanbone bolango tahun anggaranrancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah salinanrovinsi kalimantan nomor tahun anggaran bahwa melaksanakan ketentuan undang undang nomor tentang pajak dan retribusi daerahrget penerimaan pajak per triwulamenimbangpenerimaan tahun anggaran umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten bupati adalapemungutan adalahretribusipajak yang dapat dialokasikan insentif merupakan jenis pajak yang dipungut pada anggaran pajakpajak mineral logam dan pajak parkir; pajak air pajak sarang walet; pajak perdesaan dan perkotaan; dan perolehan atas dan bangunan. iii pemberian insentif didasarkan atas kinerja pemungutan sebagaimana dimaksud dalam berupa pencapaian target penerimaan pajak per triwulan. pencapaian target penerimaan pajak per triwulan sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalamberita daerah kabupaten berau tahun nomor lampiran nomor anggaran ain lrv akan target triwulan target triwulan target triwulan iii target triwulan ain lrv akit. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
bupati mda tengah provinsi nusa tenggara timur peraturan bupati sumba tengah nomor tahun tentang pemberlakuan jam malam kabupaten sumba tengah dengan rahmat tuhan yang m4e1 bupati sumba tengah. menimbang bahwa demi terwujudnya keamanan can ietrotem te) dalam lingkungan masyarakat merupakan wara mutlak bagi terlaksananya pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mesin bahwa pemberlakuan jam malam sebesar salah cara untuk mewujudkan keamanan can ean masyarakat diarahkan untuk members node orang terhadap kemungkinan terang peredaran minuman beralkohol. pencuven perampok sarang dan hewan yang sangat meresahkan mesyarater paca saat ini, bahwa berdasarkan perimbangan selena aa dimaksud dalm huruf bug rem membentuk peraturan bupati tentang pemberian jam malam kabupaten sumba tengah mengingat undang undang nomor tahm pembentukan kabupaten sumba tengah prosa nusa tenggardarsssf)ketentraman dan ketertiban umum lembaran daerah kabupaten sumba tengah tahun nomor memutuskan menetapkan: peraturan bupati tentang pemberlakuan jam malamke)5. satuan polisi pamong praja dan kebakaran yang. ketenteraman adalah suatu kondisi dimana pemerintah daerah bersama masyarakat berada dalam suasana tertib dan teratur. ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang teratur dan tertata dengan baik sesuai kaidah hukum, kaidah sosial, dan kaidah kesusilaan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.y dipindai dengan cam scannerseperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babengedaran adalah tindakan memasukkan, menyimpan, mengedarkan dan atau menjual serta mengkonsumsi minuman beralkohol. pemeriksaan adalyidikan, penuntutan, pengendalian dan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pemberlakuan jam malam. jam malam adalah batasan waktu bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas untuk tujuan tertentu. sistem keamanan lingkungan yang selanjutnya disingkat siskamling adalah usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. bab tujuan dan ruang lingkup pengaturan tentang pemberlakuan jam malam kabupaten sumba tengah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap usaha menjaga dan memelihara lingkungan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat agar terlaksana kegiatan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. ruang lingkup dalam peraturan bupati ini adalah mengendalikan aktifitas pada jam malam yang meliputiperedaran minuman keras, bet dipindai dengan cam scanner penertibanpenertiban penggunaan senjata tajam, dan penertiban lalu lintas ternak. bab iii pemberlakuan jam malam bagian kesatu penertiban jam malam diberlakukan setiap hari mulai pukul wita sampai dengan pukul wita bagi setiap orang yang bukan sebagai penduduk desa setempat. pemberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud pada yakni mengendalikan aktifitas jam malam yang meliputi memeriksa dandan penertiban peredaran minuman keras,menertibkan penggunaan senjata tajam, dan menertibkan lalu lintas ternak. jam malam dikecualikan bagi setiap orang luar desa setempat untuk keperluan adat dan atau acara keagamaan, dan mendapatkan pertolongan medis pada instalasi kesehatan. bagi setiap orang luar desa setempat untuk keperluan adat dan atau acara keagamaan wajib memberikan identitas yang jelas kepada petugas penjaga pada pos keamanan lingkungan desa yang bersangkutan. dipindai dengan cam scanner bagian kedua pengorganisasian pengorganisasian pelaksana memberlakukan jam malam berbentuk satuan tugas (satgas) dengan struktur yang terdiri dari: pembina, penanggung jawab, pengarah, ketua wakil ketua sekretaris koordinator operasi, koordinator patroli, koordinator logistik: koordinator informasi dan komunikasi, dan koordinator siskamling, satuan tugas satgas) yang mengawasi pemberlakuan jam malam ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga jangka waktu pemberlakuan jam malam pemberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud dalam dapat dihentikan bilamana kondisi ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat sudah kembali normal. bab iii peran serta masyarakat masyarakat wajib membantu mengawasi jalannya pemberlakuan jam malam, dan mencegah terjadinya tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban. setiap orang yang melihat atau mengetahui telah terjadinya pelanggaran ketentuan jam malam dan gangguan ketenteraman dan atau ketertiban, wajib melaporkan dan memberikan informasi kepada pemerintah desa, camat dan satpol atau perangkat keamanan terdekat dipindai dengan cam scanner bab peran serta pemerintah desa membantu mengawasi jalannya pemberlakuan jam malam. melakukan sosialisasi tentang pemberlakuan jam malam kepada masyarakat. mendirikan pos sistem keamanan lingkungan setiap wilayah yang dianggap rawan. menggalang masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan. bab peran serta tni dan polri tni dan polri membantu mengawasi jalannya pemberlakuan jam malam. tni dan polri dapat bersinergi dengan satpol dengan melakukan tindakan preventif maupun represif yang dianggap perlu dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. tni dan polri bersama pemerintah daerah membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan. tni dan polri menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran ketentuan pemberlakuan jam malam. setelah menerima laporanagustus wat sumba "oi paulus lima diundangkan waibakul pada tanggal agustus pj. sekretaris daerah kabu sumba tengsolok selatan provinsi sumatera barat peraturan bupati solok selatan nomor: tahunengan rahmat tuhan yang maha esa bupati solok selatan, menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan umum undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa bencana non alam adalah bencana yang diambilhwa kebutuhan belanja skala nagari yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati solok selatan nomor tahun tentang pedoman pengelola keuangan nagari belum sesuai dan belum tertampung dalam aplikasi siskeudes versi sehingga perlu penyesuaian kode rekening berdasarkan aplikasi siskeudes versibeberapa ketentuan dalamtahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan bab diubah menjadi bab ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:j jenis dan objek pembiayaan. kode rekening, kelompok, jenis, objek, bidang, sub bidang,"nx, bencana non alam, bencana sosial dan kebakaran skala nagari. kriteria bencana skala nagari sebagaimana dimaksud pada meliputi: tidak ada korban jiwa meninggal dunia, terdapat kerusakan pada sarana dan prasarana vital nagari, pemulihan sarana prasarana vital nagari tidak memerlukan alat berat dan kajian tim reaksi cepat, cakupan wilayah yang terkena bencana adalah wilayah administrasi nagari, tidak berdampak terhadap fasilitas umum, tidak berpengaruh pada kepentingan umum, dan kebakaran yang menghanguskan maksimal unit rumah penduduk, ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jenis bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam merupakan kejadian yang timbul akibat dari terjadinya konflik sosial dan kerusuhan jenis bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam merupakan kejadian akibat terjadinya peristiwa berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. ketentuan dalam lampirannomor diubah sebagaimana terlampirpaud abdul man diundangkan padatahunbidang, sub bidang, dan kegiatan padang penyelenggaraan pemeran der pama beta den pena oper pearl maksimal untuk kegiatan dan par pecahan pakaian dinas atribut, listrik telpon, dll) (iffi\| penyediaan tunjangan bpd perjalanan dinas, listrik telpon, dil) iffi\| penataan nagari persiapan aja ana ema mama tor font pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung aula kantor wal nagai 'o1fo2\| (pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung pagar kantor wal nagai \|o1fo2\| (pembangunan rehabilitasi peningkatan kantor bagus oif2f fiainain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan nagari aan live\| (pedoman paduan pemain pea yan dead 'o1fobj penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan ramalan o1foa\| pemetaan dan analisis kemiskinan nagari secara partsipaih (on on\| iain lam kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan kearsipan" raman ato berita pagi esa pama bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan \|o1 foa\| penyelenggaraan musyawarah nagari lainnya (mundus, rembug nagari nonregule) \|o1foa\| penyusunan dokumen keuangan nagari ape nagari, apb nagari perubahan tpi o1\|oa\| penyusunan kebijakan nagari pernah perdana perencanaan keuangan) penurunan laporan wali naga lpp nagari infomasi kepada masyarakat jogja\| pengembangan sistem informasi nagari for\| pionas kerjasama penydenaranan femcrntahan dan yembangaran nai o1\| ox\| penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba nagai aon fpukunean aya operasional dan haya timnya untuk nagari persiapan) jintan kegiatan bidang tata para pemerintahan perencanaan, keuangan dan paparan :, aaaa raja iiiiaiaiaiaiauauaijasaais ormas essen bidang pertanahan sertifikasi tanah kas nagari on\|os\| (haminisirasi pertanahan pendaftaran tanah, dan pemberian regulasi agenda pertanahan mediasi konflik pertanahan nos (os pakaian terasah forces\| (administrasi pajak bumi dan bangunan pbb) (o1\|0s\| lainlain kegiatan sub bidang pertanahan" o oo(bidang pelaksanaan pembangunan desa \|o1\| penyelenggaraan paud tk tpa tka tpo madrasah non formal milk nagari honor, pakaian dl) may pan anta pra bina afi paud tk tpa tka tpo madrasah non formal milik nagari belajar milik nagari maa pama pda bean home pena untuk perpustakaan taman bacaan nagari) o2\|o1\| (pengembangan dan pembinaan sanggar seniman belajar peron\| jamin kegiatan sub bidang pendidikan" lal ama o2\| (penyaenagaraan pemandu makanan tambahan bumi tangatasah man o2\|o2\| penyelenggaraan desa siaga kesehatan (o2\|o2\| pembinaan palang merah remaja pmr angkat nagari \|o2\| pengasuhan bersama atau bina keluarga balita bkb) o2\| pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisonal 'o2o2\| pemeliharaan sarana prasarana posyandu polindes pkd \|o2\| o2\| pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan sarana prasarana posyandu polindes pkd wajo2\| jisinain kegiatan subbidangkesehatar k . .nnanwww anon eng angan tama kama oo\|os\| (pemeliharaan jalan nagari (oa jos) (pemeliharaan jembatan milik nagari os\| pemeliharaan gedung prasarana bali nagari bali kemasyarakatan o2fos\| pemeliharaan pemakaman milik nagari situs bersejarah milk nagari perluasan nagai o2jos\| pemeliharaan embung milk nagai (pembicaraan monumen gapura batas nagari pembangunan renabiitas peningkatan pengerasan jalan nagan pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan usaha tai \|o3\| pembuatan pemutakhiran peta wilayah dan sosial nagar'" (o2fos\| pembangunan rehabilitasi peningkatan embung nagari" yos\| pembangunan rehabilitasi peningkatan monumen gapura batas nagan (oafosf (pembangunan tambatan perahu ninnin'''' ' ' alah ono (tangan makanan rowan tembangaran rehab rumah wak tara fun ata cara oa\| pemeliharaan sumur resapan milik naga pemeliharaan sambungan air bersih rumah tangga pipamisas,d) pemeliharaan sanitasi permukiman gorong gorong. selokan, pari, dl, diluar praseranajalan 'o2foa\| pemeliharaan fasilitas jamban umum mck umum,di \|o4\| pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah nagari permukiman penampungan, bank sampah, dl) poagoag pembicaraan sistem pembuangan limbah drainase, limbah rumah tangga info\| pemeliharaan taman taman bermain anak milik nagari or) pembangunan rehabilitasi peningkatan sumber bersih milik nagari @ipni" 0e\| pembangunan rehabilitasi peningkatan sambungan air dera rumah tangga (irarisas, o2\|oa\| (pembangunan rehabilitasi peningkatan sanitasi pemukiman dia 'o2 pembangunan rehabilitasi peningkatan sistem pembuangan limbah dip 'o2\| ox\| pembangunan rehabilitasi peningkatan taman taman bermain anak milik nagari" \|o2\|o4\| iain lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman? jos ame rama laga o2fos\| pengelolaan ttan milik nagari o2fos\| ppengeioisan lingkungan hidup nagai lain lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup" wajah ama ana o2foe\| pembuatan ramburambudi jalan nagai oe\| penyelenggaraan informasi publik katai poste balhodi) os) jantan pesan time siapa komunikasi otimes laki nai o2\|oc\| fpemilharaan sarana dan prasarana transportasi nagari sis pentargunan rebabitai rangkaian sarana dan parama tempo bai naga isin lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika" o2\|or\| (pemeliharaan sarana dan prasarana energi akernatiftingkat nagari \|or\| pembangunan rehabiasi peningkatan sarana dan prasarana energi matematis ingkar kai o2for\| jiaindain kegiatan sub bidang energi'dan sumber daya mineral" tabah aman o2\|o8\| pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata nagari o8\| (pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik nagari dipilih o2fos\| (pengembangan pariwisata tingkat nagari \|o2\|o8\| iain lain kegiatan sub bidangpariwista" ' nnnnnnn'''' per rara pembinaan kemasyarakatan desa osfotf bab bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat (o2\| ot\| penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan ketertiban oleh pem nag g3 (koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat skala total nagari 'fosfor\| (penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal nagari (os bantuan hukum untuk aparatur nagari dan masyarakat miskin aon jintan kegiatan sah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat" monte iss mistis kebudayaan gor pengaman bidang kebudayaan dan keagamaan 'oso2f (pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat nagari pemdiharsan sarana dan prasarana kebudayaan rumah adat keagamaan milik nagari nagari fasilitasi penyelenggaraan mto tingkat nagari kecamatan ' ' ' ' \| (o2\| fasilitasi penyambutan bulan suci ramadhan dan safari ramadhan pembinaan keagamaan masyarakat tingkat nagari 'os\|og\| jisintain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan mena eta os\|os\| pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga wakil nagari tingkat kec kab kota (osfosy pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan raga milik naga" los\|os\| pembinaan karang taruna klub kepemudaan tab olahraga fasilitasi pelaksanaan mahasiswa nagari os\| jain iain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga" ump egaamaa los\|os\| pembinaan lkd lpm lpml (os oa\| lain iain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat" anemia 'oa\| o1\| pembangunan rehabilitasi peningkatan keramba kolam perikanan darat mik naga 'fox\| pembangunan rehabilitasi peningkatan pelabuhan perikanan sungai kecil nagari" calon\| bantuan perikanan bibit pakanfasy for fpemihan bintik pengenalan tekondoi tepat guna penekanan are joan or) jantan kegiatan sub bidang kelautan dan perdana" suv sebal emampemanmeaa peningkatan produksi tanaman pangan alat produksi dan pengalihan pertanian penggilingan fo2 (pendekatan produk peternakan produksi dan pengolahan peranakan, kandang) oa\| penguatan ketahanan pangan tingkat nagan lambung nagari) 'oso2\| pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana (oa o2\| pelatihan bintik pengenalan teknolog tepat guna untuk peranan peletakan joao2\| jiaindaim kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan" pelan pesanggaran 'offs\| peningkatan kapasitas wali nagari joss\| (peningkatan kapasitas perangkat nagari refs\| peningkatan kapasitas bagus ojos\| (peningkatan kapasitas tpb pep kader teki nagari oaf os\| jiainain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur naga (sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga \| sep tepat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan ana keluar jan pong pelatihan manajemen koperasi kud umkm (os\| pronoun teo versi guna untk pengembangan ekonomi pedesaan yen fea tak aja oaamagmp amputasi papar pemaratasata djaja aamaseadatad sat (oa os) jinindain kegiatan sub bidang koperasi usaha kecilan menengah '''' ' oto potong pena mama \|o6\| pembentukan bum nag persiapan dan pembentukan awal bum nag) foo pelatihan pengelolaan bum nag pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagan (ofoe\| maintain kegitan sub bidang penanaman mudah ''' nari sean peraga pada bidang perdagangan dan perindustrian \|oa\|o7\| pemeliharaan pasar nagari kios milik nagari (oa for\| pembangunan rehabilitasi peningkatan pasar nagan kos naga" industri rumah tangga, dil) jin daan kegiatan sub dang perdagangan dan perindustrian lampiran peraturan bupati solok selatan nomor tanggal uupendapatan, belanja, dan pembiayaan sepeda bem uu" aja pendapatan asiiagai fafafa omasilusaa gajajep east www data faf tempat pemandian umam jafifefoo\| pelanggan ikan milik naga eater lapan ser maa dajafefsof ain data fs\| swadaya, partisipasi dan gotong royong dari oo\| ain lain swadaya, partisipasi dan gotong royong oo data joteimiain pendapatan asli nagari (ajaran9o\| maintain manager hee data fef \| organ dari hasi pajak dan rebus daerah kabupaten kota dafafsf dilokasi dana nagari jafefsfoif alokasi dana naga fafafa bantuan keuangan provinsi eee angin bantuan keuangan dari apbd pra james\| bantuan keuangan apbd kabupaten kota lain lain bantuan keuangan dari apbd kabupaten kota gaf3\| pendapatan mantan daffa penerimaan dari hasi kerjasama antar naga penerimaan dari hasil kerjasama antar nagari fs\| penerimaan dari hasil kerjasama nagari dengan pihak ketiga oo. ass penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi nagari. dafsfsfot\| penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi naga. data hibah dan sumbangan dari pihak ketiga mpi peranan dita akan mdataangasa bata para penerimaan kas nagari pada tahun anggaran berjalan penerimaan kas nagari pada tahun anggaran berjalan dafaepbanga bak dafsefotf bunga bank dafsfof iotainain pendapatan naganyangsah \|afsfofoof hitam pendapatan nagari bangsa isl ieeranga (5s\| belanja pegawai (lili\| penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari telifafoe\| tunjangan wali nagari \|sj1\| \|9o\| penerimaan lain wali nagariyang sah (5file\| penghasilan tetap dan tunjangan perangkat nagari 'sjafefoof penerimaan lain perangkat nagariyang sah "staf i salinan sosial wali nagari dan perangkat nagari "staff imbangan bagus bj) petanya barang dan jasa "seri\| belanja barang perlengkapan "sfe\|i tool belanja perlengkapan barang konsumsi makan minum) belanja barang konsumsi "sferis\| belanja pakaian dinas seragam atribut islejnfosf bejana barang penangkapan lainnya "sfe je\| jobaanjayasa honorarium "jef2foo\| belanja jasa honorarium lainnya "efefef iobeanja penahanan dinas isa hanja jasa sewa \|o02\| belanja jasa sewa peralatan perlengkapan "sjafafos\| belanja jasa sekaliannya belanja operasional perkantoran 'sel soal belanja jasa langganan telepon \|5j\|oe\| belanja jasa kurir pos giro ellos\| belanja operasional perkantoran lainnya 'efefef jobeanja pemeliharaan "seekor\| belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat (s\| \|o2\| belanja pemeliharaan kendaraan bermotor 'sl2refs\| belanja pemeliharaan peralatan infos\| belanja pemeliharaan bangunan nefoss belanja pemeliharaan jalan 'sjafeloe\| belanja pemeliharaan jembatan ses den ana perah jangan aah, persamaan, dil) tan ema komnas (5jajejoof belanja pemeliharaantainnya (5f2\| baja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. masyarakat "sel7\|eof beanjabantuan transportasi "5fe\| \|oo\| belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat lainnya petama modal isjalif baunya modal pengadaan tanah isjajilss\| belanja modal pengadaan tanah lainnya kotanya modal peralatan, mesin, dam alat bea "5jaf2oo\| belanja modal peralatan alat ukur ramburambu "bfsf2yos\| belanja modal peralatan khusus kesehatan "s\|a\|eos\| belanja modal peralatan khusus pertanian perikanan peternakan \|geloof belanja modal peralatan, mesin, dan alat beratlainnya isis\| belanja modal kendaraan \|s\| \|9o\| belanja modal kendaraan lainnya js\|a\| belanja modal gedung, bangunan dan taman \|o1\| belanja modal honor tim yang melaksanakan kegiatan \|s\| \|o2\| belanja modal upah tenaga kerja 'sjafafos\| bejana moga bahan baku isi belanja modal jalan prasarana jalan ioe belanja modal jembatan "sfafefor\| belanja modal honor timang melaksanakan kegiatan \|5s\|3fef2\| belanja modal upah tenaga kerja (s\|3jenis\| belanja modal bahan baku nefoss belanja modal sewa peralatan sis belanja modal irigasi embung air sungai drainase air limbah persamaan isl7kaf belanja modal sewa peralatan belanja modal jaringan instalasi los bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak nagari jos sub bidang penanggulangan bencana kegiatan penanggulangan bencana \|o5\|o2\| sub bidang keadaan darurat \|o5\| sub bidang keadaan mendesak. (og keadaan mendesak pit. solo selatan rawa sibibioi belanda modal honor tin yang melaksanakan kegiatan 'has islozf hanja modal upah tenaga kerja jslsjosl belanja modal bahan baku islam belanja modal sewa peralatan silo1 (obsanja modallainnya ststotor\| belanja modal khusus pendidikan dan perpustakaan ststolosf benda modal khusus olahraga isotop\| belanja modal khusus kesenian kebudayaan keagamaan slslolosl belanja modal tumbuhan tanaman isiofosl benda modal hewan jelas belanja modal lainnya tah sama tak terduga lali belanja tak terduga pel pembiayaan reli penerimaan pembiayaan terbalik site tahun sebelumya telaliketo site tahun sebelumnya relief pencairan dana cadangan relilefork pencairan dana cadangan "inilah orasi penjualan kekayaan desa yang dipisahkan tifslor\|o hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan relik iorenerimaan pembiayaan lainnya tolls penerimaan pembiayaan lainnya anggaran pembiayaan tefelih pembentukan dana cadangan tojajiler\| pembentukan dana cadangan tejalel (otenertaan modal nagari telelatotk penyertaan modal nagari telet( (oeneetuaran pembiayaanlamnya pit. sem
bupati mukomuko provinsi! bengkulu peraturan bupati mukomuko nomor 1_::j tahun tentang rencana kerjamukomuko tahun undang undang nomor tahun tentang pembentukanrencana kerja perangkat daerah kabupaten mukomuk~ pelaksanaan urusan pemerintahan yang men jad1rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya berikutsingkat rapid adalah rancangan keuangan tahunan pemerintaholehri pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode (satu) tahun. bab maksud rencana kerja perangkat daerah rencana kerja perangkat daerah tahun adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten mukomuko untuk priode (satu) tahun yaitu tahun yang mulai pada tanggal januari dan berakhir desember rencana kerja perangkat daerah tahun sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerahencana kerja perangkat daerah tahun sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: narasi pendahuluan hasil evaluasi senja perangkat daerah tahun lalu tujuan dan sasaran perangkat daerah rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah penutup matrikmengenai dokumen rencana kerja perangkat daerah kabupaten mukomuko tahun sebagaimana dimaksud pada peraturan bupati ini, tercantum pada lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini terdiri dari: lampiran rencana kerja dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten mukomuko tahun lampiran rencana kerja dinas komunikasi dan informasi kabupaten mukomuko tahun lampiran iii rencana kerja dinas pertanian kabupaten mukomuko tahun lampiran rencana kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten mukomuko tahun lampiran rencana kerja dinas kesehatan kabupaten mukomuko tahun lampiran rencana kerja dinas sosial kabupaten mukomuko tahun lampiran vii rencana kerja badan keuangan daerah kabupaten mukomuko tahun lampiran viii rencana kerja dinas pariwisata, kepemudaan dan olah raga kabupaten mukomuko tahun lampiran rencana kerja dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan saha kecil menengah kabupaten mukomuko tahun lampiran rencana kerja dinas perikanan kabupaten mukomuko tahun lampiran rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mukomuko tahun lampiran xii rencana kerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten mukomuko tahun lampiran xiii rencana kerja sekretariat daerah kabupaten mukomuko tahun lampiran xiv rencana kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mukomuko tahun lampiran rencana kerja inspektorat daerah kabupaten mukomuko tahun lampiran xvi rencana kerja dinas penanaman modal pelayanan perizinan terpadu dan tenaga kerja kabupaten mukomuko tahun lampiran xvii rencana kerja dinas lingkungan hidup kabupaten mukomuko tahun lampiran xviii rencana kerja dinas polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten mukomuko tahun lampiran xix rencana kerja dinas ketahanan pangan kabupaten mukomuko tahun lampiran rencana kerja dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten mukomuko tahun lampiran xxi rencana kerja dinas kearsipan dan perpustakaan daerah kabupaten mukomuko tahun lampiran xxii rencanmukomuko tahun lampiran xxiii rencana kerja badan penanggulangan bencana kabupaten mukomuko tahun lampiran xxiv rencana kerja kantor kesatuan bangsa, politik dan sandi kabupaten mukomuko tahun lampiran xxv rencana kerja rumah sakit umum daerah kabupaten mukomuko tahun lampiran xxvi rencana kerja penelitian dan pengembangan mukomuko tahun badan perencanaan, daerah kabupaten lampiran xxvii rencana kerja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten mukomuko tahun lampiran xxviii rencana kerja kecamatan kota mukomuko kabupaten mukomuko tahun lampiran xxix rencana kerja kecamatan puh kabupaten mukomuko tahun lampiran xxx rencana kerja kecamatan pondok subuh kabupaten mukomuko tahun lampiran xxxi rencana kerja kecamatan lubuk pinang kabupaten mukomuko tahun lampiran xxxii rencana kerja kecamatan teras terancam kabupaten mukomuko tahun lampiran xxxiii rencana kerja kecamatan penarik kabupaten mukomuko tahun lampiran xxxiv rencana kerja kecamatan air manhunt kabupaten mukomuko tahun lampiran xxxv rencana kerja kecamatan malin depan kabupaten mukomuko tahun lampiran xxxvi rencana kerja kecamatan air dikit kabupaten mukomuko tahun lampiran xxxvii rencana kerja kecamatan air rami kabupaten mukomuko tahun lampiran xxviii rencana kerja kecamatan xiv koto kabupaten mukomuko tahun lampiran xxxix rencana kerja kecamatan koto kabupaten mukomuko tahun lampiran rencana kerja kecamatan selatan raya kabupaten mukomuko tahun lampiran xli rencana kerja kecamatan sungai rumbai kabupaten mukomuko tahun lampiran xii rencana kerja kecamatan teraman jaya kabupaten mukomuko tahun pelaksanaan lebih lanjut rencana kerja perangkat daerahrencana kerja perangkat daerah kabupaten mukomuko kabupaten mukomukoanggar.~ jll bupati mukomuko, diundangkan mukomuko pada tanggal jvl\ pj. sekretaris daerah kabupaten mukomuko, yandaryat priendiana berita daerah kabupaten mukomuko tahun nomor
bupati majene peraturan bupati majene nomor tahun tentang pembentukan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten majene bupati majenemajene, bahwa untuk memperhatikan surat menteri dalam negeri nomor perihal pembentukan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten majene, perlu dibentuk badan penanggulangan bencana daerah kabupaten majene, bahwa untuk menetapkan masa tanggap darurat serta pemulihan pasca bencana kabupaten majene sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf atas, perlu dibentuk peraturan bupati majenembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh kepala badan dengan berkoordinasi dengan bupati. bab pengangkatan dan pemberhentian (l) kepala pelaksanperaturan perundang undangan yang berlaku:kabupaten majene dan sumber anggaran lainnya yang sah dari pihak lain sesuai ketentuan yang tidak mengikat. bab xii ketentuan peralihan jl) pada saat berlakunya peraturan bupati ini maka penanggulangan bencana pada badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat, dialihkan tugas dan fungsinya pada badan penanggulangan bencana daerah, pembiayaan,, pejabat yang ada pada badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif berdasarkttd. alma kata diundangkan majene pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten majene, ttd. muhammad rizal pangkat pembina utama mudkepala instansi sekretariat subang. subang. prog, data subang. kepekesiapsia petasan rekan gaan traksi kelompok jabatan fungsional bupati majene, alma kasurat menteri dalam negeri nomor tanggal desember tentang tindak lanjut pelaksanaan organisasi perangkat daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati majene tentang pembentukan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten majene. babi ketentuan umum dalam peraturan ini: bupati adalah bupatipenanggulangan bencana daerah kabupaten majeneumumndmenjamin pemenuhan hak masyarakat dan mdaerah. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk badan penanggulangan bencana daerah. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan bpbd berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati: bpbd dipimpin oleh kepala badan yang secara sx officio dijabat oleh sekretaris daerahmajene dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh basarnas dan satkorlak pb, baik pada tahap sebelum, sedang terjadi maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan dan penyelamatan serta rehabilitasiunsur pelaksana, d kepada bpbd secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten majene, unsur pengarah bpbd terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat profesional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bpbd, unsur pelaksana bpbd kabupaten berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bpbd, (s5) unsur pelaksana bpbd,ngarah sebagaimana dimaksud, menetapkan arahan arahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan daerah. unsur pelaksana sebagaimana dimaksu unsur pelaksana bpbd menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan,,,d) unsur pengarah bpbd beranggotakan (sepuluh) orang terdiri dari (enam) orang dari instansi pemerintah dan (empat) orang dari masyarakat profesional, unsur dari instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud terdiri dari mewakili polri, (satu) orang, mewakili tni, (satu) orang, mewakili unit kerja bidang kesejahteraan sosial, (satu) orang, mewakili unit kerja bidang kesehatan, (satu) orang, mewakili unit kerja bidang pekerjaan umum, (satu) orang, mewakili badan meteorology dan geofisika, atau instansi lain yang representatif bidang penanggulangan bencana, (satu) orang, unsur dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud terdiri dari mewakili pakar bidang kebencanaan, (satu) orang, mewakili lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang penanggulangan bencana, (satu) orang, mewakili masyarakat profesional dibidang penanggulangan bencana, (satu) orang, mewakili tokoh masyarakat, (satu) orang, (l) susunan organisasi unsur pelaksana bpbd kabupaten terdiri dari kepala pelaksana,pelaksana bpbd. sekretariat terdiri atas (tiga) sub bagian, yaitusebanyak (tiga), yaitumasing masing bidang terdiri atas seksi seksi, yaitu kelompok jabatan fungsional. jl) penjabaran tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah, ditetapkan dengan peraturan bupati: bagan struktur organisasi,sebagian tugas bpbd sesuai keahlian dibidang penanggulangan bencana dan sesuai kebutuhan. j, kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh bupati atas usul kepala pelaksana badvii eselon dan kepegawaian kepala pelaksana badan adalah jabatan struktural eselon kepala sekretariat pelaksana badantata kerja dalam melaksanakan tugasnya, kepala badan penanggulangan bencana daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi, baik dalam bentukadan, kepala pelaksana badan, berkewajiban memberi petunjuk padan penanggulangan bencana daerah provlaksana. bab pembinaan dan pengawasan (l)bupati,
tujuan tujuan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten sumedang adalah: untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi lingkungan pemerintah kabupaten sumedang:, belanja: cc. transfer: surplus defisit.neraca neraca disajikan dengan komponen utama sebagai berikut: aset lancar: investasi jangka panjang: aset tetap: dana cadangan: aset lainnya: kewajiban jangka pendek: kewajiban jangka panjang: ekuitas dana lancar: ekuitas dana investasi: ekuitas dana cadangan. aset disajikan dalam lima kelompok dengan susunan sebagai berikut: aset lancar: investasi jangka panjang: aset tetap: dana cadangan: dan aset lainnya. kewajiban disajikan dalam dua kelompok, yaitu: kewajiban jangka pendek: dan kewajiban jangka panjang. ekuitas dana disajikan dalam tiga kelompok, yaitu: ekuitas dana lancar: ekuitas dana investasi: dan ekuitas dana cadangan.neraca."angga aset non keuangan, cc. arus kas dari aktivitas pembiayaan: dan arus kas dari aktivitas non anggaran. arus kas dari, dana bagi hasil pajak: dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam): dana alokasi umum: dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana penyesuaian: pendapatan bagi hasil pajak: i. pendapatan bagi hasil lainnya: pendapatan hibah: pendapatan dana darurat: dan oo. pendapatan lainnya.belanja bunga:dan belanja bagi hasil pendapatan lainnya:setmasa yang akan datang. arus kas masuk dari aktivitas investasi aset nonkeuangan antara lain terdiri atas: pendapatan penjualan atas tanah,dan pendapatan dari penjualan aset lainnya. arus kas keluar dari aktivitas investasi aset nonkeuangan yang paling utama antara lain terdiri atas: belanja tanah: belanja peralatan dan mesin: belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan: belanja aset tetap lainnya: dan belanja aset lainnya. kas masuk dari aktivitas pembiayaan antara lain: pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,,ii.dan penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya. arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah:dan pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya. arus kas dariini timbul dari transaksi perhitungan dep2d atau pungutan yang dilakukan bendaharawan atas pembayaran kas, misalnya ppn, aspen, akses. kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah. arus kas masuk dari aktivitas non anggaran ialah penerimaan perhitungan pihak ketiga dan kiriman uang masuk. arus kas keluar dari aktivis non anggaran ialah pengeluaran perhitungan pihak ketiga dan kiriman uang keluar.,, landasan hukum penyusunan laporan keuangan: dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja apbd: ikhtisar pencapaian kinerja keuangan: ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan: hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. kebijakan akuntansi entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan: basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan,penjelasan pos pos laporan keuangan pendapatan: belanja: pembiayaan: aset: kewajiban: ekuitas dana: komponen komponen laporan arus kas:: pengakuan dan penilaian: serta penyajian dan pengungkapan pendapatan. definisi dan klasifikadengan basis kas, yaitu: surat edaran direktur jenderal bina administrasi keuangan daerah kementerian dalam negeri, sebagai berikut: kebijakan pelaporan keuangan: kebijakan akuntansi pendapatan laporan realisasi anggaran dan pendapatan laporan operasional: kebijakan akuntansi belanja: kebijakan akuntansi beban, kebijakan akuntansi pembiayaan: kebijakan akuntansi transfer, kebijakan akuntansi perhitungan fihak ketiga: kebijakan akuntansi aset: kebijakan akuntansi kewajiban: kebijakan akuntansi laporan arus kas: kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, dan peristiwa luar biasa: kebijakan laporan keuangan konsolidasi. penyajian dan pengungkapan pendapatan disajikan(berita acara serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam aset nonkeuangan:(: serta penyajian dan pengungkapan transfer.anajemen cc. transparansi keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) evaluasi kinerja:dan,: dan. perlakuan akuntansi mencakup definisi, bentuk dan klasifikasi: pengakuan dan pengukuran: serta metode penilaian investasi dan pengungkapan investasi dalam laporan keuangan. pernyataan standar ini tidak mengatur: penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas: investasi dalam perusahaan asosiasi: cc. kerjasama operasi: dancc. kepemilikan lebih dari permanen:aset tetap tujuet tetapperalatan dan mesin: cc. :, meningkatkan efisiensi:,da paragraf huruf dan: biaya profesional seperti arsitek dan insinyur: biaya konstruksi: dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sehingga aset siap digunaket tetaptarif penyusutan: kelompok aset masa manfaat tarif penyusutan gedung dan bangunan tahun jalan, irigasi dan jaringan tahuan: penambahan: pelepasan: akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada: dan tujuan kebijakan akuntansi dana cadangan ialah mengatur perlakuan akuntansi dana cadangan. perlakuan akuntansi dana cadanganmenyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keua: laporan perubahan saldo anggaran lebih sal) cc. neraca laporan operasional lo) laporan arus kas laporan perubahan ekuitas lpeet lainnya. perlakuan akuntansi aset lainnyabupati. kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan tujucc. ::, pengakuan dan penilaiandana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. ekuitas dana lancar ekuitas dana lancar merupakanmencerminkan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran setelah dilakukan penutupan buku akhir tahun anggaran dan merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek, pendapatan yang ditangguhkan, mencerminkan kas bendahara penerima dan merupakan akun lawan untuk menampung kas bendahara penerimaan: cadangan piutang, mencerminkan kekayaan bersih yang ditanamkan dalam piutang lancar dan merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar, cadangan persediaan, mencerminkan kekayaan bersih yang ditanamkan dalam persediaan dan merupakan akun lawan untuk menampung persediaan: dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, mencerminkan pengurangan kekayaan bersih sebesar kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar dan merupakan akun lawan kewajiban: aset tetap, dan aset lainnya mencerminkan kekayaan bersih yang ditanamkan dalam investasi permanen dan merupakan akun lawan dari investasi jangka panjang: diinvestasikan dalam aset tetap, mencerminkan kekayaan bersih yang ditanamkan dalam aset tetap dan merupakan akun lawan dari aset tetap: cc. diinvestasikan dalam aset lainnya, mencerminkan kekayaan bersih yang ditanamkan dalam aset lain lain dan merupakan akun lawan aset lainnya: dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang, mencerminkan pengurangan kekayaan bersih sebesar kewajiban jangka panjang yang harus dibayar danpengakuan dan penilaian ekuitas dana diakui dan dinilai sesuai dengan pengakuan dan penilaian aset atau utang sebagaimana dijelaskan dalam akuntansi aset dan utang karena ekuitas merupakan pos lawan dari setiap pencatatan aset dan utang. penyajian dan pengungkapan ekuitas dana disajikan dalam tiga pos yang terpisah, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadanganinvestasi antara lain penyajian informasi tentang kekayaan bersih yang diperoleh dari donasi.cc.: entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang undangan:: pengakuan dan penilaian: aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaranisstica luarnso dasi(rak) kas bendahara pengeluaran penerimaan. bupati sumedang, ttd don mulyono::: prinsip konsistensi#: lra: belanja: cc. transfer: surplus defisit lra: (d) dana cadangan: dan (e) aset lainnya. kewajiban disajikan dalam dua kelompok, yaitu: (a) kewajiban jangka pendek:neraca.: dan arus kas dari aktivitas transistors. arus kasbukan pajak sumber daya alam): dana alokasi umum: danaoo.cc. belanja bunga,: cc. pencairan dana cadangan:: pembentukan dana cadangan: penyertaan modal pemerintah: pembelian investasi dalam bentuk sekuritas.: penerimaan dari utang obligasi: pembayaran pokok utang obligasi: cc. pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah:diakui pada saat:kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan secara bertahap dari kebijakan akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi kebijakan akuntansi berbasis akrual. kebijakan akuntansi berbasis kas menuju,: pengakuan dan penilaian:)ketentuan peraturan perundang undangan:ing,bupati adalah bupati sukamukamara dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunanat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis jumlah desa adalah jumlah desa wilayah kabupaten sukamukamara tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam dibagi berdasarkan: alokasi dasar sebesar dari dana desa dibagi secara merata berdasarkan jumlah desa dan alokasi formula sebesar dari dana des, sebagaimana dimaksud dalam huruf yang bersumber dari(dd suai yang ditetapkan olehtahapan. bab viidesa yang diberikan kepada desa. pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana desa dilakukan oleh aparat pengawasana desa yang bersumber dari apbn tahun anggaran alokasi berdasarkan formula jumlah penduduk jumlah penduduk miskin luas wilyah oo) pagu dana desa rasio jumlah rasio rasio pagu dana desa kode wilayah kecamatan nama desa alokasi dasar jumlah jumlah penduduk jumlah luas rasio indeks indeks total bobot alokasi formula paten perdana bobot bobot luas bobot kesulitan bobot pembulatan) penduduk\| penduduk penduduk wilayah wilayah geografi: kesulitan miskin miskin costalis geografis lamar lou tuo tau lai tuas uga fag 8iai ro jelai sungai baru \|. sungai bandung o,0048s8\| ,7o\| sungai raja \|. pulau nibung (pantai kunci sungai damar . sungai tabuk 6e8\| o0,036s0o\| oo1278\| sungai cabang barat . sungai pasir suk amara natal pelawak \|. kupu \|. ikartamulia \|. sukaraja pangkalan muntah \|. tprtarikan balai riam miring jair dua o,009s8s\| \|. bukit sungkai ilmu perupa kekuning baru ,o0o9e5\| sol oo4a777\| o,o1672 balai riam \|. bangun jaya \|. ipempaning \|permata kecubung \|natal kondang \|. jajang taman baru o0, sol oaz77\| orie72\| \|. dikenakan \|. isemantun \|. isembikuan \|. nibung terjun sams\| 0o\| a1\| kontrol penghitungan pagu dana desa kabupaten sukamara jumlah penduduk hasil perhitungan pagu kabupaten sukamara jumlah penduduk miskin pagu alokasi dasar pagu dana desa) luas wilayah kota pagu alokasi dasar indeks kesulitan geografis pagu bagian formula pagu dana desa) total pagu bagian formula jumlah desa bupati sukamara, ttd. ahmad firman
salinan al bupati landak provinsi kalimantan baratdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati landak dipandang perlu untuk mengatur tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusntukan, penggabungan dan penghapus, penggabungan dan penghapusan dusbupati adalah bupati landak. camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tingkat kecamatan wilayah kabupaten landak. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai organisasi perangkat daerah kabupaten landak. desa adalah kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah kabupaten landakdipilih langsung oleh dan dari penduduk desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang ada dalam wilayah kabupaten landakandak. kepala dusun adalah pelaksana kewilayahan yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah dusunhari adalah hari kerja. bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini buat dengan maksud adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun dan mempunyai tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa semakin efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii ruang lingkup dalam peraturan bupati ini yang diatur adalah sebagai berikut pembentukan dusun: penggabungan dusun, penghapusan dusun, batas wilayah, pembagian wilayah, dan pembiayaan. bab pembentukan dusun bagian kesatu tata cara pembentukan dusun dusun dibentuk oleh kepala desa dengan memperhatikan masukan dari badan permusyawaratan desa dan dengan melihat kemampuan keuangan desa, luas wilayah kerja, karakteristik, keadaan geografis, jumlah kepadatan penduduk dan sarana prasarana penunjang tugasnetapan dusun tetapkan dengan peraturan desa. tata cara pembentukan dusun adalah sebagai berikut: kepala desa bersama badan permusyawaratan desa melaksanakan musyawarah desa dalam rangka rencana pembentukan dusun, hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa mengenai pembentukan dusun, berita acara hasil musyawarah desa mengenai pembentukan dusun disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat untuk lakukan kajian dan observasi paling lama (tiga) hari setelah dilaksanakannya musyawarah desa, bupati membentuk tim kajian dan observasi terhadap kelayakan pembentukan dusun, tim kajian dan observasi pembentukan dusun sekurang kurangnya terdiri dari unsur pemerintah daerah yang membidangi, pemerintahan umum, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan desa perencanaan pembangunan daerah, kependudukan, peraturan perundang undangan dan keuangan. bupati memberikan rekomendasi pembentukan dusun kepada camat untuk diteruskan kepada kepala desa paling lama (tiga puluh) hari setelah berita acara hasil musyawarah desa diterima. atas dasar rekomendasi persetujuan pembentukan dusun oleh bupati, kepala desa bersama badan permusyawaratan desa menetapkan pembentukan dusun baru dengan peraturan desa. tata cara pembuatan peraturan desa memperhatikan ketentuan peraturan yang mengatur tentang pembuatan peraturan desa, bagian kedua syarat syarat pembentukan dusun pembentukan dusun, harus memenuhi syarat sebagai berikut: jumlah penduduk dusun sekurang kurangnya (lima puluhusun yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomidan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah dusun. bab penggabungan dusun dusun yang karena perkembangan dan kondisinya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam dapat digabung dengan dusun lain. tata cara penggabungan dusun sebagaimana dimaksud pada (l), berlaku mutasi mutans sesuai dengan tata cara pembentukan dusun. hasil penggabungan dusun ditetapkan dengan peraturan desa. bab penghapusan dusun dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam dapat dihapus. tata cara penghapusan dusun sebagaimana dimaksud pada berlaku mutasi mutans sesuai dengan tata cara pembentukan dusun. hasil penghapusan dusun ditetapkan dengan peraturan desa. bab vii batas wilayah. batas wilayah sebagaimana dimaksud pada dapat berupa batas alam dan atau batas buatan. bab viii pembagian wilayah dalam wilayah dusun dapat dibentuk rukun tetangga dan rukun warga yang merupakan bagian wilayah kerja dusun. pembentukan rukun tetangga dan rukun warga dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pembiayaan segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat dari pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. bab ketentuan peralihan dusun yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan bupati ini tetap diakui keberadaanya. perubahan data penduduk akibat dari pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kependudukan. sebelum ditetapkannya kepala dusun, kepala desa dapat menunjuk perangkat desa sebagai kepala dusun semendiundangkan ngarang karolina margaret natasha pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten landak, ttd vinsensius berita daerah kabupaten landak nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham setda kabupaten landak, darianuarti, nip. (ng salinan penjelasan atasnyelenggaraan pemerintahan desa dipandang perlu untuk membentuk peraturan bupati tentang tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun. peraturan bupati tentang tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun disusun dalam rangka untuk memberi kepastian hukum dan sekaligus mengatur secara teknis mengenai tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusluwu nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten luwu pemerintah kabupaten luwu tahun bupati luwu provinsi sulawesi selatan peraturan bupati luwu nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerahluwu diadakan perubahan penyempurnaluwu adalah laporan keuangan yang diterbitkan antara duruang lingkup kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten luwuluwu,ralihan dengan berlakunya peraturan bupati ini maka peraturan bupati luwu nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten luwu dinyatakan dicabut dganggal desember bupati zakar diundangkan berupa pada tanggal presenter sekretaris daerah kabupaten luwu, sena berita daerah kabupaten luwu tahun nomor daftar isi lampiran kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah lampiran penyajian laporan keuangan lampiran iii neraca lampiran laporan realisasi anggaran lampiran laporan operasional lampiran laporan arus kas lampiran vii catatan atas laporan keuangan lampiran viii akuntansi pendapatan lra lampiran akuntansi piutang lampiran akuntansi persediaan lampiran akuntansi investasi lampiran xii akuntansi dana bergulir lampiran xiii akuntansi aset tetap lampiran xiv akuntansi konstruksi dalam pengerjaan lampiran akuntansi aset tak berwujud lampiran xvi akuntansi kewajiban lampiran xvii akuntansi belanja lampiran xviii akuntansi pembiayaan lampiran xix koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa lampiran laporan keuangan konsolidasi laporan xxikerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah lampiran lampiran peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desember2014(a)(lampir: komponen laporan keuangan: (9g) defenisi unsur laporan keuangan: (hh pengakuan unsur laporan keuangan: (ih pengukuran unsur laporan keuangan: asumsi dasar, prinsip prinsip: kendala informasi akuntansi: dan (m)lampiranlampiranlampiran(a)(b)(flampiran, (b) andal (c) dapat dibandingkan (d)(a)lampiran (b)(c)(d)lampirdo anggaran lebih sal)yang menghasilkan: laporan realisasi anggaran: ii. neraca, iii. laporan operasional: iv. laporan perubahan ekuitas: dan catatan atas laporan keuangan. (b) laporan keuangan yang dihasilkan oleh bud sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan: laporan realisasi anggaran: ii. neraca:i. catatan atas laporan keuangan. lampiran: ii. neraca,. catatan atas laporan keuangan. selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraphd)flampiranlampirt,an mengikatmpirancatatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang lampiran:(b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau lampiran dapat diestimasi dengan andal. dalam menentukan apakah suatu kejadian peristiwa memenuhi c lampiranperolehan: (c) prinsip realisasi: (d) prinsip substansi mengungguli formalitas: (e) prinsip periodisitas: (f) prinsip konsistensi: (g) prinsip pengungkapan lengkap: dan (h) prinsip penyajian wajar. lampirdalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka laporan realisasi anggaran lra)pemerintah daerah:oleh pemerintah daerah. pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih kurang) untuk setiap tahun anggarlampirmlampiran prinsip penyajian wajar fair presentation principle! dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan imitation:lampiran, biaya dimaksud:((b) undang undang tahun tentang keuangan negara: (c) undang undang tahun tentang perbendaharaan negara: (d) undang undang tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara: (e) undang undang tahun tentang pemerintah daerah: (fp) undang undang tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, (9g) peraturan pemerintah tahun tentang standar akuntansi pemerintahan: (h)(klampirperaturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor penyajian laporan keuangan lampiran peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desemberskpd dan ppid. tidak termasuk perusahaan daerah. lampirdan entitas akuntansiisinya termasuk hak atas kekayaan intelektual. lampirlampiranlampir:: (c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi: (d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya:(f(a) aset: (b) kewajiban: (c) ekuitas dana: (d) pendapatan lra: (e) belanja: (transfer: pembiayaan: (h) saldo anggaran lebih (i) pendapatan lo bebanlampir(a) laporan realisasi anggaran: (b) laporan perubahan saldo anggaran lebih: (c) neraca: (d) laporan operasional: (e) laporan arus kas: laporan perubahan ekuitlampiskpd ppid) dan entitas pelaporan pemda): b: lampiran: (b) belanja lampiran (c) transfer: (d) surplus defisit: (e) pembiayaan, (pb: (b) penggunaan saldo anggaran lebih: c(e) lain lain: dan saldo anggaran lebih akhir. ppidilustrasi lampiran ila dan ii.b. ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi,fa) kas dan setara kas: (b) investasi jangka pendek: (c) piutang pajak dan bukan pajak: (d) persediaan: (e) investasi jangka panjang: asset tetap: kewajiban jangka pendek: (h) kewajiban jangka panjang: (i) ekuitas. contoh format neraca disajikan dalam ilustrasi pada lampiran ii.c, iid,(d) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya:(?neraca diatur dalam lampiran iiivi. lampiran: (b) beban dari kegiatan operasional cc) surplus defisit dari kegiatan non operasional, bila ada: (d) pos luar biasa, bila ada: (e) surplus defisit lo. penambahan pos pos, judul dan subtitel disajikan dalam laporan.:perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap. (d) ekuitas akhir. lampiranc, il.:lampiran: (bb pengakuan belanja: (co pengakuan beban: (d) prinsip prinsip penyusunan laporan konsolidasi, (e) investasi: pengakuan dan penghentian penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud: (9g) kontrak kontrak konstruksi: (h) kebijakan kapitalisasi pengeluaran: (i: dana cadangan: (m)dimana entitas tersebut beroperasi: (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya (c) ketentuan perundang undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. lampiran contoh format laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah kabupaten luwu pemerintah kabupaten luwuj200 saldo anggaran lebih awal xxx xxx penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun dxx) contoh format laporan perubahan ekuitas pemerintah kabupaten luwu pemerintah kabupaten luwut20 t2xxx xxx contoh format laporan perubahan ekuitas pemerintah kabupaten luwu satuan kerja perangkat daerah laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan desember 20x1 dan dalam rupiah ekuitas awal xxxpemerintah kabupaten luwu bendahara umum daerah laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan desember 20x1i dan 20x0 maa maan men amma mag amp ammem dalam rupiah ratan 20x1 \|20x0 ekuitas awal xxx xxx surplus defisit lo xxx dampak kumulatif perubahan \|ekuitas akhir xxx xxxwu, mudzakkar peraturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor lampiran iii peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desember kebijakan akuntansdaiiimpiran iilampiran iii: (b) investasi jangka pendek: cc) piutang pajak dan bukan pajak: (d) persediaan: (e) investasi jangka panjang: aset tetap, kewajiban jangka pendek:kebijakan akuntansi pemerintah daerahmpiran iii,(a) investasi dalam surat utang negara: (b) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga: investasi nonpermanen lainnyalampiran ii: (b) peralatan dan mesin, caset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya danf: (b) investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan: cc) piutang dicatat sebesar nilai nominal: (d)lampiran iii(b) entitas bermaksud over) berdasarkan kebijakan entitas lampiran iiifiluv, zakar lampiran iii contoh format neraca pemerintah kabupaten luwu pemerintah kabupaten luwu neraca per desember 20x1 dan 20x0 (dalam rupiah) aset aset lancar kas kas daerah rex xxx kas bendahara pengeluaran kas xxx xxx bendahara penerimaan investasi 30x xxx jangka pendek xxx xxx piutang pajak piutang xxx xxx retribusi penyisihan piutang xxx xxx belanja dibayar dimuka cox) (xxxxx xxx pinjaman kepada pemerintah pusat bagian lancar pinjaman xxx sx. kepada pemerintah daerah paikrk kxxx xxx jangka panjang xxx xxx xxx xxx aset tap tanah peralatan dan mesin xxx xxx xxx xxx lampiran gedung dan bangunan jalan, xxx xxx irigasi, dan jaringan aset tetap xxx xxxkek tuntutan ganti rugi xxx xxx kemitraan dengan pihak ketiga xen xxx aset tak berwujud xxx aset lain lain xxx xxx jumlah aset lainnya s d jumlah aset kkrp0.jangka panjang lainnya xxx xxx jumlah kewajiban jangka panjang s d jumlah xxx xxx kewajiban xxx xxx xxx xxx ekuitas ekuitas jumlah kewajiban dan ekuitas xxx xxx xxxx xdalam rupiah) mma jawa ama aset aset lancar kas bendahara pengeluaran kas xxx bendahara penerimaan piutang pajak xxx xxx piutang retribusi xxx yan belanja dibayar dimuka xxx bagian lancar tagihan penjualan angsuran xxx bagian lancar tuntutan ganti rugi xxx piutang lainnya xxx prana persediaan xxx jumlah aset lancar s d xxx xxx xxx xxx aset tetap tanah peralatan dan mesin gedung dan xxx xxx bangunan jalan, irigasi, dan xxx xxx jaringan aset tetap lainnya xxx xxx konstruksi dalam pengerjaan xxx pari akumulasi penyusutan xxx xxx jumlah aset tetap s d xxx xxx too) po) aset lainnya xxx tagihan penjualan angsuranxxx xxx aset parang xxx kedai ban koks d jumlah xxx xxx kewajiban (s7) xxx xxx ekuitas ekuitas xxx jumlah kewajiban dan ekuitas xxx xxxx contoh format neraca bendahara umum daerah bendahara umum daerah neraca per desember 20x1 dan 20x0 dalam rupiah) mel jam jan aset aset lancar kas kas daerah xxx xxx kas bendahara pengeluaran kas xxx bendahara penerimaan investasi xxx xxx jangka pendek xxx xxx piutang pajak piutang xxx xxx retribusi penyisihan piutang xxx belanja dibayar dimuka (boerken xxx pinjaman kepada pemerintah pusat bagian lancar pinjaman xxx xxx kepada pemerintah daerah xxx xxnxxx xxx xxx kjumlah investasi xxx xxx jangka panjang xxx xxx dana cadangan dana cadangan xxx xxx jumlah dana cadangan aset lainnya tagihan penjualan angsuran tuntutan ganti rugi phi kemitraan dengan pihak ketiga xxx xxx aset lain lain xxx xxx jumlah aset lainnya s d jumlah xxx xxx aset xxx xxxxxxxxx jangka panjang lainnya xxx xxx pga jumlah kewajiban jangka panjang s d jumlah xxx xxx kewajiban xxx xxx xxx ekuitas ekuitas jumlah kewajiban dan ekuitas xxx xxx xxxx xxx peraturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor laporan realisasi anggaran lampiran peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desember pendahuluan tujuandan entitas akuntansikebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansipelaporan dan entitas akuntansidan entitas akuntansimpinedan entitas akuntansi atau sarana identifikasi lainnya: (b) cakupan entitas pelaporan: (c) periode yang dicakup (d) mata uang pelaporan: dan (e) satuan angka yang digunakan. lampidan entitas akuntansikeuang (b) belanja (c) transfer (d) surplus atau defisit lra (e) penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan pembiayaan neto dan (h) sisa lebih kurang pembiayaan anggaran siapa siapa) lampiranilb, dan iii.cdan entitas akuntansi, entitas pelaporan dan entitas akuntansisurplus defisit lra surplus lra adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. defisit lra lralampirlampir:anggal efektif kebijakan akuntansi ini berlaku efektif.m akar lampiran contoh format laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten luwu pemerintah kabupaten luw uraian pendapatan pendapatan asli daerah pendapatan pajak daerah xxx xxx ixx\| xxx pendapatan retribusi daerah xxx xxx ixx\|l xxx jumlah pendapatan asli daerah s d xxx xex da) xxx jumlah pendapatan transfer dana perimbangan s d xxx land xxx transfer pemerintah pusat lainnya dana otonomi khusus xxx xxx dana penyesuaian xxx xxx jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya nanang s d xxx xxx xxx transfer pemerintah provinsi pendapatan bagi hasil pajak xxx pendapatan bagi hasil lainnya xx\| xxx jumlah transfer pemerintah provinsi s d xxl xxl jumlah pendapatan transfer xxx xex dal xxx lain lain pendapatan yang sah pendapatan hibah xxx xxk xxi xxx pendapatan dana darurat xxx xxx 1xx\| xxx pendapatan lainnya xxx xxx xxx jumlah lain lain pendapatan yang sah s d jumlah pendapatan xx\| xxl belanja belanja operasi belanja pegawai xxx xxx xxi xxx belanja barang xxx xxx ixx\| xxx bunga xxx xxx xxl xxx subsidi xxx xxx xxx hibah xxx xxx xxx bantuan sosial xxx xxx xx\| xxx jumlah belanja operasi s d \|ax\| aixx\| xxx belanja jalan, irigasi, dan jaringan xxx xxx xxi\| xxx belanja aset tetap lainnya xxx xxx xxi xxx belanja aset lainnya xxx xxx xxx jumlah belanja modal s d xxl lal xxx lampiran gan meal belanja tak terduga xxx jumlah belanja tak terduga jumlah belanja xxl lal xxx transfer transfer bagi hasil desa bagi hasil pajak xxx xxx xxijumlah transfer xxl lal jumlah belanja dan transfer la) ann man surplus defisit xxx xxx \|xx\| xxx pembiayaan penerimaan pembiayaan penggunaan lpa pencairan dana cadangan xxx xxx xxi xxx hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan xxx xxx xxii xxxi xxx penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah xxx xxx xxi xxx penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya\| xxx xxk xxx jumlah penerimaan s d xxl laliixx\| xxx pemberian pinjaman kepada perusahaan negara xxx xxx xxi xxx pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah xxx xxx ixx\| xxx pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya xxx xxx xxx jumlah pengeluaran s d xx) pembiayaan neto xxl jail sisa lebih pembiayaan anggaran lampiran0\|xx\| xxx jumlah pendapatan asli daerah s d xxx xxx tae)i xxx dana alokasi umum xxx xxx xxi xxx dana alokasi khusus xxx xxx xxx jumlah pendapatan transfer dana perimbangan s d xxl xxx xxx transfer pemerintah pusat lainnya dana otonomi khusus xxx xxx xxi xxx dana penyesuaian xxx xxx kxk jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya akans d xxx xxx tax xxx jumlah pendapatan transfer xxx xxx tax xxx lain lain pendapatan yang sah pendapatan hibah xxx xxx xxi xxx pendapatan dana darurat xxx xxx xxi xxx pendapatan lainnya xxx xxx xxx jumlah lain lain pendapatan yang sah s d xxx dani xxx jumlah pendapatan xxx xxx xxl belanja belanja operasi belanja pegawai xxx xxx xxx belanja barang xxx xxx xxi xxx bunga xxx xxx xxx subsidi xxx xxx xxk hibah xxx xxx xxx bantuan sosial xxx xxk jumlah belanja operasi s d xxx xxx txx\| lampiran belanja modal xxx dal belanja tanah xxx xxx belanja peralatan dan mesin xxx xxx belanja gedung dan bangunan xxk xxx belanja jalan, irigasi, dan jaringan xxx xxx xxl xxx belanja aset tetap lainnya xxx xxx xxi xxx belanja aset lainnya xxx xxx \|xk\| xxx jumlah belanja modal s d belanja tak terduga xxx xxi xxx jumlah belanja tak terduga xxx xxx xxl xxx jumlah belanja xxl lal transfer transfer bagi hasil desa bagi hasil pajak xxx xxx xxl xxx bagi hasil retribusi xxx xxx xxl xxx bagi hasil pendapatan lainnya xxx xxx xxx jumlah transfer bagi hasil desa s d jumlah transfer lal jumlah belanja dan transfer xxx xxx dae xxx surplus defisit xxl lampiran contoh format laporan realisasi anggaran ppidoil pixel pendapatan transfer transfer pemerintah pusat dana perimbangan dana bagi hasil pajak xxx xxx xxi xxx dana bagi hasil sumber daya alam xxx xxx xxi\| xxx dana alokasi umum xxx xxx xxx dana alokasi khusus xxx xxx xxi xxx jumlah pendapatan transfer dana perimbangan s d xxx xxx xxl xxx transfer pemerintah pusat lainnya dana otonomi khusus xxx ixx\| xxx dana penyesuaian xxx \|xx\| xxx jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya s d xxx xxx transfer pemerintah provinsi pendapatan bagi hasil pajak xxx xxx xxi xxx pendapatan bagi hasil lainnya xxx xxx xxx jumlah transfer pemerintah provinsi s d xxl xex tax xxx jumlah pendapatan transfer xxx xxx tax lain lain pendapatan yang sah pendapatan hibah xxx xxx xxitax xxx jumlah pendapatan xxl belanja belanja operasi belanja pegawai xxx xxx xxx belanja barang xxx xxx xxx bunga xxx xxx xxi xxx subsidi xxx xxx xxi xxx hibah xxx xxx xxx bantuan sosial xxx xxx xxx jumlah belanja operasi s d xxx) xxx pixel belanja modal belanja tanah xxx xxx xxx belanja peralatan dan mesin xxx xxx xxi xxx belanja gedung dan bangunan xxx xxx xxi xxx belanja jalan, irigasi, dan jaringan xxx xxx xxx belanja aset tetap lainnya xxx xxx xkx lampiran belanja aset lainnya xxx xxx xx\| xxx jumlah belanja modal s d belanja tak terduga jumlah belanja tak terduga xxx jae xxxs d xxx xxl xxx jumlah transfer xxx xee tae) xxx jumlah belanja dan transfer xxx xxx xxl xxx surplus defisit xxx xxx \|xxli xxx pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank xxx xxx xxi xxx pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bukan bank xxx xxx xxki xxk penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya xxx xxx xxx jumlah penerimaan s d xxl \|xe\| pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan xxx xxx i1iii xxx pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya xxx xxx xxi xxx jumlah pengeluaran s d xxl pixel pembiayaan neto xxl lal peraturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor laporan operasional lampiran peraturan bupati luwu nomor: tahun tanggal desember kebijakan akuntansi nomorlampiran:yang akan diterima untu:acara.lampiran mengikat. beban limpahan adalahpendapatan limpahan adalah pendapatan kas atau non kas dan atau barang yang diterima atau masih harus diterima oleh entitas akuntansi dari bud karena melaksanakan tugas pemerintahan, dan dengan demikian menambah ekuitas entitas akuntansi bersangkut lampiran: (b) cakupan entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan: (c) periode yang dicakup,flampiran contoh format laporan operasional disajikan dalam ilustrasi lampiran v.a, v.b, dan v.c,: bb) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. lampiranoperasional laporan operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, nonoperasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. lampiran dalam kebijakan ini,operasional yang berasal dari transaksi nonpertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. samping itu ada kalanya pemerintah daerah menyediakan barang dan jasa masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. sentralisasi pendapatan pendapatan pemerintah daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum bendahara umum daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh bendahara umum daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi skpd adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. pendapatan operasional dari transaksi non pertukaran pendapatan operasional yang diperoleh dari transaksi non pertukaran timbul dari: (a) pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi): (b) perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi pemerintah dan pemerintah provinsi) untuk pemerintah daerah: (c) hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau lembaga internasional: (d) penghapusan utang: (e) sumbangan dari masyarakat dan atau lembaga masyarakat: dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi. lampiran pendapatan operasional dari transaksi non pertukaran harus diakui bila seluruh kondisi bawah ini dipenuhi, yaitu apabila: (a) pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik: lb) klaim atas sumber daya dapat dipaksakan secara legal: (c) besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih: dan (d) jumlahnya dapat diestimasi secara andal, aliran masuk sumber daya dari transaksi non pertukaran satu sisi diakui sebagai aset dan sisi lain diakui sebagai pendapatan operasional, kecuali bila transaksi aliran masuk tersebut mengakibatkan timbulnya kewajibanmelalui se f assessment dan official assessment. surat ketetapan. pengakuan pendapatan pajak dengan metode se dapatan pajak daerah yang dipungut dengan metode official assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, yaitu pada saat telah diterbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum. pengakuan pendapatan pajak dengan metode official assessment diakui secara penuh pada saat diterbitkannya surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum walaupun surat ketetapan tersebut untuk memenuhi kewajiban wajib pajak daerah untuk beberapa periode depan. pendapatan dana limpahan diakui oleh entitas akuntansipendapatan limpahan entitas akuntansi adalah sebesar jumlah alokasi anggaran bagi entitas tersebut, tidak termasuk anggaran belanja modal. pada akhir periode pelaporan, sisa alokasi anggaran yang tidak digunakan dihapuskan dan dengan demikian mengurangi jumlah akrual pendapatan limpahan. pendapatan operasional dari transaksi pertukaran pendapatan operasional yang diperoleh dari transaksi pertukaran timbul bila entitas pemerintah menyerahkan barang dan atau jasa kepada publik atau entitas pemerintahan lainnya dan mendapat imbalan. lampiran suatu transaksi pertukaran (exchange transaction) terjadi bila satu pihak menerima aset jasa, dan secara langsung menerima nilai yang sebanding (terutama dalam bentuk kas, barang, jasa, atau penggunaan aset) dari entitas lain sebagai imbalannya. pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat merupakan pendapatan operasional dari transaksi pertukaran yang sering dijumpai pada pemerintah daerah. contoh pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang menghasilkan pendapatan pertukaran antara lain berupa retribusi pelayanan persamaan kebersihan. kadangkala pemerintah daerah juga menghasilkan produk yang hasilnya ditujukan untuk dijual kepada masyarakat, seperti produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan: bunga yang dibebankan kepada peminjam dana pemerintah: royalty atas penggunaan aset tak berwujud pemerintah: dan dividen atau lainnya yang setara dengan diselain prinsip umum atas, pendapatan dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut: bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak angka pendek ataupun jangka panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat menghasilkan menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada. (&) bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan refundable). kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti "pendapatan yang diterima muka harus dicatat pada saat kas diterima. lampiran akuntansi beban beban diakui pada saat: (a) timbulnya kewajiban: (b),antuan keuangan, beban penyusutan aset tetap amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.ya berkaitan dengan pembentukan modalpersediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. metode perhitungannya dilakukan adalah sebagai berikut: (a) perpetual (pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang lampiran mempengaruhi persediaan), beb(b) periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), bebdanperjalanan dinas diakuilain laibeban limpahanlimpahan diakui oleh budbeban limpahan bud selaku entitas pelaporan adalah sebesar jumlah punggungan alokasi anggaran bagi entitas akuntansi, tidak termasuk punggungan anggaran belanja modal. pada akhir periode pelaporan, sisa alokasi anggaran yang tidak digunakan oleh entitas akuntansi dihapuskan dan dengan demikian mengurangi jumlah akrual beban limpahanlampir,.7transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. lampiranfa),bupati luwu, mudzakkar lampiran contoh format laporan operasional pemerintah kabupaten luwu pemerintah kabupaten luwuuraian kegiatan operasional aanxxx xxx pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang xxx xxx xxx dipisahkan xxx. xxx xxx pendapatan asli daerah lainnyaxxxjumlah pendapatan transfer dana perimbangan s d xxx xxx xxx xxx transfer pemerintah pusat lainnya dana otonomi khusus mall dana penyesuaian jumlah pendapatan transfer lainnya s d xxx transfer pemerintah provinsi xxx pendapatan bagi hasil pajak pareja pendapatan bagi hasil lainnya xxx jumlah pendapatan transfer pemerintah provinsi jumlah pendapatan transfer lain lain pendapatan yang sah xxx xxx xxx pendapatan hibah xxx xxx pendapatan dana darurat xxx xxx k xxx xxx xxx xxx xxx beban xxx xxx beban pegawai xxx xxx xxxl xxx d surplus defisit dari operasix xxx xxx pos luar biasa surplus defisit lo doo xoo1 contoh format laporan operasional pemerintah kabupaten luwuapn baan penurunan kegiatan operasional pendapatan pendapatan asli daerah pendapatan pajak daerah xxx xkkkalas dana otonomi khusus xxx xxx dana penyesuaian xxx xxx jumlah pendapatan transfer lainnyaaza omeloal jaa jumlah pendapatan transfer man. tn. dan. snnot) xxx xxx jumlah pendapatan xxx beban beban pegawai xxx xxx kkxx xxx beban lain lain xxx xxx xxx xxx jumlah beban s d \|oxx xxx xxx surplus defisit dari operasikkxx jumlah surplus defisit dari kegiatan non operasional53k xxx xxx pos luar biasa surplus defisit lo xxx contoh format laporan operasional pemerintah kabupaten luwu bendahara umumxxx kxk( s d xe)s d \|xa xxx! transfer pemerintah pusat lainnya dana otonomi khusus ala dana penyesuaian jumlah pendapatan transfer lainnya s d xxx xx) transfer pemerintah provinsi pendapatan bagi hasil pajak xxx pendapatan bagi hasil lainnya xxx jumlah pendapatan transfer pemerintah provinsi mea s d jumlah pendapatan transfer xx!xx) jumlah pendapatan xx! beban beban pegawai xxx xxx kxx beban persediaan xxx xxx beban jasa xxx xxx xxk beban pemeliharaan xxx xxx xxx beban perjalanan dinas xxx xxx xx) xxx beban bunga xxx xxx xxx beban subsidi xxx xxx xxx beban hibah xxx xxx xx\| xxx beban bantuan sosial xxk d xx) xxl ae)! surplus defisit dari operasi sisikfeeiia surplus defisit sebelum pos luar biasa xxl xx: pos luar biasa xxx xxx xxx pendapatan luar biasa xxx xxx xxx beban luar biasa xxx xxx xxx pos luar biasa xe\| xxl ne) surplus defisit lo xxl xxl xxx) peraturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor laporan arus kas lampiran pra (paru \|. nomor \|koma humana oo yowecnt(: 5lampiranul,flampiranampir. dan (c) kas bendahara pengeluaran:simpanan bank dalam bentuk deposito (tiga) bulan atau kurang: b aset non lampirvila dan vi.bdapatan asli daerah: (b) dana perimbangan: dan (c)(c) bunga: (d) subsidi: (e) hibah: (f) bantuan sosial: bantuan keuangan: dan (h) pembayaran tidak terdug: (c) pencairan dana cadangan: (d) penerimaan dari divestasi:: (d) penyertaan modal pemerintah daerlampiran arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: (a) penerimaan utang: (b) penerimaan dari utang obligasi, (c) penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah: .: (b) pembayaran pokok utang obligasi: (c) pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah:lampiran! dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal.,lampirancontoh format laporan arus kas pemerintah kabupaten luwu laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember dan 20xo metode langsung dalam rupiah)lampiran jumlah arus keluar kas s d pranata arus kas bersih dari aktivitas operasi xxx kas dari aktivitas investasi masuk kas pencairan dana cadangan xkx penjualan atas tanah xxx xxx penjualan atas peralatan dan mesinsxxpenyertaan modal pemerintah daerah kah pengeluaran pembelian investasi non permanen xxx jumlah arus keluar kas s d xxx arus kas bersih dari aktivitas investasi xxx fxxx xxx bank pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bukan xxx xxx bank pembayaran pokok pinjaman dalam negeri obligasi anabaka arus keluar kas pengeluaran perhitungan fihak ketiga pfk) jumlah arus keluar kas lampiran arus kas bersih dari aktivitas transistors xxxlampiran b.contoh format laporan arus kas bendahara umum daerah bendahara umum daerah laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember dan 20xo metode langsung dalam pisaxxx arus kas bersih dari aktivitas operasi xxx arus kas dari aktivitas investasi arus masuk kas pencairan dana cadangan xxx xxx lampiranpareja xxxanta nba pemberian pinjaman kepada perusahaan negarabuka jumlah arus keluar kas s d xxx arus kas bersih dari aktivitas pendanaan kakxxx xxx arus keluar kas xxx xxx pengeluaran perhitungan fihak ketiga pfk) jumlah arus keluar kas xex xxx arus kas bersih dari aktivitas transistorsxxx saldo akhir kas bendahara penerimaan xxx xxx saldo akhir kas peraturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor catatan atas laporan keuangan lampiran vii peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desember2014 kebijakan akuntansi nomor dan bud, tidak termasuk perusahaan daerah. iviili,dan vii:jviiviivii: (b) para wakil rakyat.vi.vii: (b) pengakuan pendapatan lo: (c) pengakuan belanja:: (h) kontrak kontrak konstruksi: (i) kebijakan kapitalisasi pengeluaran: (j) kemitraan dengan pihak ketiga: (km) pembentukan dana cadangan: (n) pembentukan dana kesejahteraan pegawai: dan (o,: (f):siaviiviivii (a) kebijakan keuangan daerah, pencapaian target peraturan daerah tentang apbd, (b) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan: (cl:informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerahcu, mudzakkar vii peraturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor akuntansi pendapatan lra lampiran viii lampiran viii peraturan bupati luwu nomor: tahun kebijakan akuntansi nomor akuntansi pendapatan lriran viiilampiran viiilasifikasi pendapatan lra: (b) organisasi: dan (c) kelompok. klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut (a) jenis: bb) obyek:lampiran viiij@) transfer pemerintah pusat dana perimbangan (b) transfer pemerintah pusat lainnya, dan (c) transfer pemerintah provinsi. transfer pemerintah pusat dana perimbangan terdiri dari jenis pendapatan: (a) dana bagi hasil:.hibah,lampiran viiilampiran viii transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasabiaya biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasilkan aset tetap dikapitalisasi dalam nilai perolehan barang yang diperolehlampiran viiiviii peraturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor akuntansi piutang lampiran ix peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desember lancar. piutang jangka pendek diharapkan pengembanglampir: (b) piutang berdasarkan perikatan perjanjian: (c) piutang berdasarkan transfer pemerintahan: (d) piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi:berdasarkan perikatan perjanjianpada paragraf huruf dan: dan atau lampiran: (b) jumlah piutang dapat diukur: (c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan: (d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan:lampiran kriteria: (a) telah ditandatanganinya surat keterangan tanggung jawab mutlak setim):alah sebagai berikut: (a)(b) untuk se!:lampiran! jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertatih lampiranpenyisihan piutang tidak tertatih $s0ylampiran). penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada paragraf: (b) penundaan pelunasan piutang: (c) pembatalan surat penetapan: (d) keputusan pengadilan: atau (e) kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan nilai piutang harus disesuaikan. lampiransihal hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lainpiutang dan saldo menurut umur: (c) penjelasan atas penyelesaian piutang: dan (d) dalam hal terdapat barang uang yang disita oleh daerah sebagai jaminanmudpersediaan lampiran peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desember2014::flampiran persediaan dapat meliputi: barang konsumsi, barang pakai habis: barang cetakan: perangko dan materai: obat obatan dan bahan farmasi: amunisi: 9g. bahan untuk pemeliharaan: suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis berjaga jaga: pita cukai dan legs: bahan bakulampiranmetode pencatatanpengukuran persediaan disajikan sebesar: (a) harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian bb) harga pokok produksi(a) metode first first out fifa): (b) harga pembelian terakhir: (c) nilai wajar. pencatatan persediaanlampiran contoh pengisian kartu persediaan metode fifa atau mpkya i item ibiketuarkan sado oesmanzora s0kanojo iso 'orsmuanooa 20last0o jambul lsm 'tosmanzoe aslaaoo joo ben menghitung nilai persediaan dengan metode fifa jumlah pembelian kertas hvs saldo akhir: 15x40. 2x35. saldo akhir persediaan jumlah pemakaian persediaan persedian yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu: (a) unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam macam jenis: (b) barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual: (c) barang konsumsi: (d) barang pakai habis: (e) barang cetakan: (f) perangko dan materai: dan obat obatan dan bahan farmasilampiranb(c) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usanginvestasi lampiran xi : peraturan bupati luwu nomor tahunbud: (b) investasi dalam perusahaan asosiasi: (c) kerjasama operasi:.lampirane:zamniran:daer(b):ommniran xilomuirnn vllampibarclampiran xi. harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan ndebetkar:lampiran xteman:puan mempengaruhi komposisi dewan komisaris: (b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi: (c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investorslampiraney perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, (d) genus f8) perubahan pos investasibdana bergulir lampiran xii peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal: akuntansiaakuntansi:residu)ter adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang mengal, lapan umum karakteristik utama dana bergulir adalah: (a)kolaka dana itu diberikan dan atau diterima atas nama pemerintah daerah. (b)n apbd awal atau revisi apbd (apbd perubahan). (c) dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan atau dikendalikan oleh pengguna anggar an kuasa pengguna anggaran pa kpa). pengen:(ddur.an kembali kepada masyarakat kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir). (e)lampukembali kepada masyarakat tanpa perlu menyetor rekening kas(event atau chanelling agency sesuai dengan perjanjian yang dilakukan o!! tanggungjawab menetapkan penerima:(skpd) atau badan layanan umum daerah (poran aliran dan tandingannya adalah ekuitas dana investasi. diinvestasikan dalam investasi jangka panjanglampiran xii dan tandingannya ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam investasi jangka panjangdilampiran xii realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat.ditagih (dana bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah dana bergulir yang masuk kategori diragukan:lampiran xiita. dana bergulir yang tidak dapat tertatih harus didukung dadengan ketentuan yang berlaku. sedangkan dana bergulir diragukan tertatih ditentukan dengan menggunakan analisa terhadap saldo dana bergulir yang masih outstanding berdasarkan pengalaman masa lalu pada setiap akhir periode. untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertatih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (aging schedule) sebagai dasar perhitungan. besarnya dana bergulir yang diragukan tertatih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut (a) dates tahun sampai dengan tahun disisihkan sebesar (b) diatas tahun sampai dengan tahun disisihkan sebesar (c) diatas tahun sampai dengan tahun disisihkan sebesar (d) diatas tahun sampai dengan tahun disisihkan sebesar (elampiran xii (hdan dikeluarkan dari pembukuan tetapi masih tetap tercatat secara extra kompatibel.realizhasil investasi non dana bergulir. hasi5: permanen cilampiran xii jumlah dana bergulir yang tidak tertatih dan penyebabnya besarnya suku bunga yang dikenakan saldo awal dana bergulir, penambahan pengurangan dana bergulirtalk dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar atau bentuk lain yang lazimxii peraturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor akuntansi aset tetap lampiran xiii peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desemberr:grcuser:bu!ies). lampiran xih: (b) peralatan dan mesin, s5) gedung dan bangunan, (d) jalan, irigasi, dan jaringanseda: pemerintah daerah cicllampiran xiii(b) mempunyai masa manfaat lebih dari (dua belas) bulanbatasan minimal kapita!isasi jenis belanja modal untuk per satuan aset tetap pam ema atau asset lainnya belanja modal tanah belanja modal alat alat angkutan darat bermotor aman. nama mane my. belanja modal alat alat angkutan darat tidak po. bermotor belanja modal alat alat angkutan air bermotor pestanya modal sint angkutan air tidak \| 8error belanja modal alat alat bengkel a p nan a wwv belanja modal alat alat pengolahan pertanian dan peternakan belanja modal peralatan kantor belanja modal perlengkapan kantor rp belanja modal komputer belanja modal mebeulir. rp belanja modal entah dapur belanja modal penghias ruangan rumah tangga biara modal penghias ruangan rumah tangga rp belanja modal alat alat studio xxx. bm belanja modal alat alat komunikasi belanja modal alat alat ukur rp bekerja modal alat alat kedokteran rp. . jas belanja modal alat alat laboratorium. rp belarijja modal konstruksi jalan man belanja modal konstruksi jembatan belanja modal konstruksi jaringan irigasi besar:ja modal konstruksi jaringan air ken lampiran xiii jenis belanja moda! untuk per satuan aset tetap atau asset lainnya \| belanja modal penerangan jalan, taman dan hutan kota belanja modal instalasi listrik dan telepon haa png aan bear agar hewan ternak rp .l: belanja modal tanaman belanja modal alat alat persenjataan keamanan rprxiii:lampiran xiii bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut las(a)(db)mpiran xiii: (e) biaya konstruksi: biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost):lampiran xiii'lampiran xiiir:clmlampiran xiii.lampiran xiii kinerja, cl1. (satu1. (satuu5.( (se5.( (selampiran xiii,'"dengan keputusan bupati. lampiran xiiiilaian kembali aset tetap rev n,rianlampiran xiiiicrlampiran xiiif!lampiran xiii bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. ,,lampiran xih penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang undang(a) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap: bb) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap: c: lampiran xiii tanggal efektif 1u2, pemerintah kabupaten luwu mulai tahun anggaran bupati akar lampiran xiii peraturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor akuntansi konstruksi dalam pengerjaan lampiran xiv peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desemberal :lampiran xivlampiran xiv jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses kebolehannya g:(b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset: vlampiran xiv3clampiran xivtir.:lampiran xiv.lampiran xiveakaset tak berwujud lampiran xv: peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desember kebijakan akuntansio, kebijakan akuntansi ini tidak diterapkan untuk: (a) kewenangan untuk memberikan perijinan oleh: instansi pemerintah daerah, serangan untuk menarik pungutan perpajakan oleh instansi pemerintah dimiliki untuk dijual oleh entitas dalam rangka (c) aset tak berwujud yang daan. operasi normal (diakui sebagai persen (d) hak pengusahaan hutan, (e) hak pengusahaan jalan hak pengelolaan suatu wilayah yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, hak penimbangan dan pengeluaran oral, minyak, gas pengembangan dan penambangan diperbarui alam, dan sumber daya lainnya yang tidak dapa serika. serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber datorang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual,,,, pengembangan adalah penerapan temuan riset atay pengetahuan lainnya pada suatu rencana dan rancangan alat barang, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atay mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya penggunaan atau pemanfaatan, umum beberapa jenis aset tidak berwujud mungkin terkandung dalam bentuk fisik, seperti dalam compact disk (yang memuat piranti lunak komputer), dokumentasi legal (yang memuat lisensi atau materi). untuk itu, penentuan apakah aset tersebut termasuk dalam aset berwujud atau tidak berwujud ditentukan dengan mempertimbangkan atribut yang dominan pada aset tersebut. misalnya, piranti lunak untuk menjalankan komputer, dimana komputer tersebut tidak dapat beroperasi tanpa piranti lunak tersebut merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari piranti kerasnya sehingga diperlakukan sebagai bagian dari aset tetap. akan tetapi, bila piranti lunak tersebut bukan merupakan bagian integral dari piranti keras tang terkait, piranti lunak tersebu: diperlakukan sebagai aset tidak berwujud. klasifikasi aset tak berwujud aset tak berwujud meliputi: (a) piranti lunak (software) komputer: (b) lisensi dan franchise hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, (d) hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang: aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah budaya, dan p9): hasil invensi (temuan) bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri inen sinyal.:lampiran vin pengakuan aset tak berwujud user tak berwujud diakui jika, dan hanya jika: (a) kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis danfatau manfaat sosial masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi (b),,, kesulitan tersebut antara lain untuk: (a): dan menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal. da:,enamteraa mania: (b) pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya: (c) pencarian alternatif bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa: dan (d) perumusan, perancangan, evaluasi, dan seleksi berbagai alternative kembung:cernua hal berikut ini: ta) kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan:::: dan (f)larangan xivn(a): (b): dan (c)a dihasilkan secara internallampiran xiv,l, periode amcirlampiran xiv cara yang sama (c) keusangan teknis, teknologi:(ff: dan (b) pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh. nasa manfaat aset tak berwujud dihitung sejak perolehan aset tak berwujud dimaksud. untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awa! sampai lset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan "ahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya masa manfaat atau umur ekonomis piranti lunak (software) adalah (lima) tahu, metode amcrtisasi metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi danf,pelaksanaan amortisasi dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual. lampiran xiviranti lunak ((a)(b)jumum.(a) apakah warga perolehan awal dari software terdiri dari harga pembelian software jan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lampiran kim. lisensi sa:a: (b) apakah ada batasan waktu ijin penggunaan software: (c) berapa larv(a)(b)yin penggunaan lisensi kurang dari atau sampai dengan bulan, tidak perlu dikapitalisasi. (c)artis memenuhi salah satu kriteria ini: (a) meningkatkan fungsi software: (b)n(a)(b)lampiran xim.:: mutasi lainnya. cc) informasi amortisasi, meliputi: nilai penyusutan(b) keberadaan dan nilai aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi: dan (c) jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud, parroniran kim: kabupaten luwu mulai tahun anggaran bupati luwu, dakewajiban lampiran xvi lampiran xvi peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desember2014:: perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing, ct) cc) dan (dp diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan! khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal hal tersebut lampiran xvi: (b) akuntansi instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai:kebijakan akuntansi tersendirra pemerintah daerah. aset tertentu yang memenuhi syarat qualifying as,lampiran xml.w,lampiran xvi, sesuai jadwal. lampiran xvi umum karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunya!ci,!lampiran xvi entitas akuntansi dan entitas pelaporan tetap menga daif::lampiran xvil:: (c) kejadian yang berkaitan dengan .pemerintah (government related events): (d) kejadian yang diakui pemerintah (government acknowledged eventlampiran xvl,lampiran xvirm:lampiran xvi:cnpermnerintahanlampiran xviiad (b) utang pemerintah daerah yang diperjualbelikan traded dead oan lampiran xvi agreementibunya dihubungkan dengan satu instrumen keuangan (face) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (face sekuritas yang dijual dengan harga diskonto &lampiran xvi fitur untuk ditarik oleh penerbit (calilampiran xvi:lampiran xvit restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. tingkat bunga efektif yan)lampiran xvi:,:ilampiran xvi@: (e) perjanjian restrukturisasi utang meliputi: pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang lampiran xvixvi peraturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor akuntansi belanja lampiran xvi! lampiran xvii peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desember kebijakan akuntansi nomor paragraf'belanja akuntansi belanja menyediakan informasi mengenai realisasi belanjapenggunaansumber sumber daya ekonomi,penggunaan dan pengalokasian sumber daya ekonomi kedalam pelaksanaan program dan kegiatanbelanja. lampiran xvii akuntansi belanja menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang pemanfaatlampiran xvi antuan keuangan, dan belanja tak terduga. belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan niri. belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diter gaj: (a)lampiran xvii(b)(c) 3belanja moda!set tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah: (c) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijualmpiran xviibantuan keuangan adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baiklampiran xviipad yang sah. kecuali penerimaan kembali belanja hibah dibukukan dalam pendapatan lra dalam pos pendapatanyi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut&lampiran xvii pengakuanj khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi jada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. (c(a:lampiran xviiakkar lampiran xvii peraturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor akuntansi pembiayaan lampiran xviii peraturan bupati luwu nomor: tahun tanggal desemberil.lilampiran xviiiena lampiran xviii, transaksi dalam mata uang asing transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata yang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kui(c) konversi vlengan yang didasarkan pada tahun tentang standar akuntansi pemerint. akar lampiran xviii peraturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa lampiran xix: peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desembertitusi:lampiran xix ,lampiran xixjlilampiran xix, lampiran xixt,ri mengurangi saldo kas. pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah ekuitas. lampiran xix,ripagu lampiran xix,lampiran xixilampiran xix:. menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. tanggal efektif si.1 pemerintah kabupaten luwu mulai tahun anggaran bupati luwu, mudzakkar lampiran xix peraturan bupati luwu nomor tahun kebijakan akuntansi pemerintah daerah nomor laporan keuangan konsolidasi lampiran xx : peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desember,: lampiran (c) akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan joint venture):kmpir,luwualampiranadkkar lampiranlampiran xxi peraturan bupati luwu nomor tahun tanggal desember kebijakan akuntansi nomorluwulo. bupati luwu lampiran xxi.okn kepala satuan kerja perangkat daerah lampiran xxiberupa, lo. pejabat pengelola keuangan daerah tanggal efektif kebijakan akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk laporan pu. ser luwu, a.m akar lampiran xxi
(nrumah potong hewan telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten bandung barat nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewan, bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif retribusi rumah potong hewan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi, bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten bandung barat nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewan. ketentuan mengenaidilakukan penyesuaian tarif sebagai berikut: pemakaian kendang penampungan sapi, kerbau, dan kuda rp. per ekor kambing, dan domba rp. per ekor pemakaian tempat pemotongan dan penanganan karkas daging sapi, kerbau, dan kuda rp. per ekor kambing, dan domba rp. per ekor unggas rp. per ekor pemeriksaan kesehatan hewan (ante mortem dan post mortem) sapi, kerbau, dan kuda rp. per ekor kambing, dan domba rp. per ekor unggas rp. per ekrijung jabung timur, menimbang :a. bahwizinan berusaha diselenggarakan melalui sistem oss dan diterbitkan oleh lembaga oss, bahwa setelah perizinan berusaha diterbitkan oleh lembaga oss sebagaimana dimaksud pada huruf pelaku usaha mengajukan pemenuhan komitmen, bahwa kementerian, lembaga atau pemerintah daerah memberikan persetujuan penolakan atas pemenuhan komitmen yang diajukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan kewenabungabupaten tanjung jabung timur.istem online single submission oss) yang selanjutnya disebut sistem oss adalah pelayanan perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui laman oss. laman online single submission oss) yang selanjutnya disebut laman oss adalah lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission oss) atau badanoleh lembaga oss. komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin yang diterbitkan oleh lembaga oss. pemenuhan komitmen adalah pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha atas izin yang telah diterbitkan oleh lembaga oss. persetujuan penolakan pemenuhan komitmen adalah persetujuan penolakan atas pemenuhan komitmen yang diajukan oleh pelaku usaha atas izin yang telah diterbitkan oleh lembaga oss. bab maksud dan tujuan maksudsebagai landasan pelaksanaan bagi pelayanan persetujuan penolakan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga oss. tujuandalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. bab iii pendelegasian kewenangan bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkupmeliputi jenis izin yang diselenggarakan melalui sistem oss dan diterbitkan oleh lembaga oss yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, sepanjang tidak ditentukan lain oleh norma, standar, prosedur dan kriteria dari kementerian lembaga. bagian kedua notifikasi dan penandatanganan persetujuan penolakan pemenuhan komitmen oleh kepala dpm ptsp sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam bentuk notifikasi dan atau surat persetujuan penolakan. persetujuan penolakan pemenuhan komitmen dalam bentuk notifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui laman oss dengan menggunakan hak akses yang ditentukan oleh lembaga oss. persetujuan penolakan pemenuhan komitmen dalam bentuk surat persetujuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala dpm ptsp. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, penyelenggaraannya dilaksanakan melalui sistem oss. penyelenggaraan melalui sistem oss dari izin dan nonlzin yang termuat dalam sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria dari kementerian lembakepala dinas penanam pada tanggal desember modal dan pelayanan kepala bidan layanan menara plan (up, ati arjun bung timu livia zulejna, s.e muhamad eduard nip.197810p3200803 nip. ariyanto diundangkan muara sabak pada tanggal yesemeen$ lah diteliti kebenarannya hukum dan undangan his mis, sh.,mh (iv b) nip. 197uus45
snn ,, cc.ke p bab::.. ., hal hal lain dalam penyusunan apb kp,lues, a.a yah: muhammad aru diundangkan blangkejeren al, desember m1 (a8, radius akhir nan aris daerah jkabipryen 1yo lue sat han ko) ngga, tarra kabupaten gayo lues tahun nomor lampiran peraturan bupati gayo lues nomor tahun tanggal desember radius akhir 1441. skm1,pak p.beli0mai:,persen dbm mama yaos5).tahtaspengadaan, pembangunan, peng.m:: gerobak sampah: kendaraan pengangkut sam ah, mesin pengolah sampah, pembangunan ruang terbuka hijau, pembangunan bank sampah kampung:kampung antara permukiman wilayah pertanian: jalan poros kampung, jalan kampung antara permukiman lokasi wisata, jembatan kampung gorong gorong, dan terminal kampung, website kampung jambanisasi: mandi, cuci, kakus mck): balai pengobatan, s5) posyandu: poskesdes polindes: aa) bar leti buku dan peralatan belajar paud lainnya, wahana permainan anak paud)kampung bangunan perpustakaan kampungkampungbendungan berskala kecil: pembangunan atau perbaikan embung: irigasi kampung pencetakan lahan pertanian: kolam ikan: kandang ternak,kampung gudang pendingin (cold storage): sarana budidaya ikan (bersgudang kampung (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan)roster kopi, pasar sayur, pasar hewan: toko online: gudang barang, dan sarana dan prasarana pemasaran dengan kewenangan kampung dan putuskan: tan persona, gazebo, lampu taman, pagar pembatas: pondok wisata (homestay), panggung kesenian pertunjukan: kbs cenderamata::lam: pemulihan stock ikan (restoring) lokal, rehabilitasi kawasan hutan: penanaman pohon:kampung p3k untuk bencana, alat pemadam api ringan agar) kampunguhhari hari besar islampengiriman kontingen badan kontak majlis taklim bkmk), perwiridan dan pengajian gabungan. kampung. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan. lain lain sub bidang kelembagaan masyarakat.: pelatihan pengembangan apotek hidup kampukampung kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluargakampu. . sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangkampung:bordir kerawang dengan menggunakankampung tersebut sesuai kebutuhan pasar, pelatihan . :alam, pembentukan forum anak tingkat kampung(a) pengelolaan terminal kampung, dan (b)(e) pengelolaan energi tenaga matahari, pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari, dan (g)(a) sistem informasi kampung, (b) website kampung, (c) radio komunitas, dan (d)hat22ungpelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap, dan pelatihan pemasaran perikanan, danhe.'am musyawarah kampu(a) produksi pertanian, (b) pengembangan sub.r energi perkampungan, (c) pengembangan sarana transportasi: (d) pengembangan sarana komunikasi, dan (e) pengembangan jasa dan industri kecil, sosialisasi, cc) rehabilitasi lahan gambut, pembersihan daerah aliran sungai, pemeliharaan hutan bakau, pelatihan rehabilitasi mangrove, pengembangan pusat kemasyarakatan kampung, rumah kampung sehat dan atau balai rakyat, pengembangan pusat kemasyarakatan kampung dan atau balai rakyat, dan kegiatan mm.i2s rembug stunting kampung rembug anak kampu) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi, pelatihan moe113:s5). h.partisipatif oleh masyarakat kampungidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak kampung sub bidang penanggulangan b.n:n.flima keseratus) setelah dikurangi belanja penyelenggaraan pemerintah kampung untuk bum kp. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf angka dialokasikan untuk bum dan dialokasikan bum bersama. penyertaan modal bumpenyertaan modal bum bersama dipergunakan untuk membentuk meningkatkan permodalan bum bersama, pemberdayaan ekonomi produktif, dan kegiatan simpan pinjam dana bergulir)alat tulis kantor, benda pos, bahan material, pemeliharaan, cetak administrasi publikasi, penggandaan pelaksana kegiatan, operasional pemerintah kampung: operasional urang tue, pemberian barang pada masyarakat kelompok masyarakat. honorarium petugas pengamanan kantor. dan lain lain kebutuhan perkantoran. khusus jfo1s0".m,pemerintah aceh melalui surat edaran gubernur nomor tentang prioritas penggunaan adg dan tahun untuk masyarakat miskin antara lain pemberian modal usaha ekonomi produktif dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin: pemberian subsidi berupa subsidi listrik berupa voucher per bulan bagi rumah tangga miskin paling besar (dua) ampere sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah). subsidi gas elpiji (tiga) bagi rumah tangga miskin paling besar (lima puluh persen) per bulan dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. melakukan operasi pasar untuk komoditi kebutuhan pokok pangan strategis penyumbang inflasi (paling tinggi dari harga pasar),, untuk1skruitmen) perangkat yang memiliki keahlian dalam pengelolaan keuangan kampung dan bum serta bum bersam,.fho. pemerintah kampung wajib menganggap.x, undangan,pemerintahan setkab. gayo lues dan secara struktural bertanggungjawab kepada penghulu. bagian. peralatan kebersihan sesuai dengan kebutuhan kampung. poseunyaour'a.moyo:,cp: (c) rekam kampung mengenai rapi,(g) berita acara hasil musyawarah urang tue,dalam mo1a7.) bupati. aa bupatigayo lues, dh. muhammad(aru
lia bupati sukoharjo provinsi jawa tengah peraturan bupati sukoharjo nomor tahunperubahan susunan kode rekening dan klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sukoharjo, sehinggakode rekening dan klasifikasi, nomenklatur anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sukohsukoharjo. klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur urusan pemerintahan daerah dan organisasi satuan kerja dan perangkatrogram dan sub kegiatan menurut urundapmbitarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh dinas pertanian ketahanandalam peraturan daerah kabupaten tasikmalaya nomor tahun tentang retribusi jasa usaha, tarif retribusi daerah dapat ditinjau dan atau diubah paling lama (tiga) dan hasil perhitungan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, perlu dilakukan perubahan tarif,mutus. besar sebagaimana tercantum dalam huruf angka dan huruftetapkan sebagai berikut: untuk pemakaian tanah dan bangunan pasar hewan: los ternak: sapi kerbau ekor hari, dan kambing domba ekor hari:, tempat penurunan ternak kendaraan kegiatan ekor hari,: peralatan pemeriksaan klinis hewan kesayangan sebesar rp10. ekor, observasi hewan dan ikan sebesar rp1. ekor hari: ternak besar sapi kerbau kuda) sebesar rp5. ekor, ternak kecil (kambing domba) sebesar rp2. ekor, ternak unggas sebesar rp500, ekor.: pemeriksaan laboratories: pemeriksaan laboratorium diagnostik kesehatan hewan: identifikasi pengujian telur cacing sebesar rp7. sampel, pemeriksaan rose bengal test rbt) sebesar rp10. sampel, pemeriksaan titer antibodi avian influenza al) sebesar rp7. sampel, pemeriksaan titer antibodi newcastle disease nd) sebesar rp7. sampel, pemeriksaan laboratorium diagnostik kesehatan masyarakat veteriner: uji formalin sebesar rp25. sampel, uji boraks sebesar rp25. sampel, uji pemalsuan daging rapid test) sebesar rp25. sampel. peralatan operasi pada hewan: operasi ringan sebesar rp20. kasus, operasi besar sebesar rp30. kasus, peralatan inseminasi buatan ib) sebesar rp1. dosisjasa usaha jenis retribusi pemakaian kekayarela tanggal april te) malaya, at) aan s4 sugianto diundangkan singapura padatangga! april sekretaris daerah '# kabupaten tasikmalaya, mohamad zen berita daerah kabupaten tasikmalaynjar nomor tahun tentang sumber pendap keuangan pambakal dan perangkatcontoh surat penawaran harga kop penyedia barang jasa nomor kaananang kanan neep surat ijin usaha perdagangan)irektur pimpinan pemilik, contoh undangan negosiasi atau tawar menawar harga kop tpk nomor . kepada: lamp. yth. hal undangan menanggapi surat penawaran harga saudara nomor: .gaanaanan tanggal ponganaaaan jam pogaanaanan tempat ponganaaaan acara pogaanaa nomor nana. pekerjaan knnananannanananaajasa volume satuan satuan. kepada: lamp.nnaaaaaan tanggal ananaaaan jam nanaaserasa. nomor? serasa. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . bertempat .,kami yang bertanda tangan dibawah iniaananang kanan nananananaaaaa. nomor? ananananaaaaa. pekerjaan knananaananananananaaaaan pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . pada pukul .bertempat .keeeeeaanontoh berita acara pembayaran berita acara pembayaran nomor keananaananaanaaan nomor keananaananaana . atas pekerjaan .rana cekananananaaaaa. nomor? anananana.senetatnatanaaa nomor? senetatnatanaaannannanaanaanaaan jabatan kepala desabupati banjar, pangeran khairul saleh bab maksud dan tujuan maksud disusunnya peraturanperaturan perundang undangan. bab cara pengadaan barang jasa cara pengadaan barang jasa, meliputi:,tim pengelola kegiatan untuk melaksanakan pengadaan barang jasa, dibentuk tim pengelola kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan pambakal berdasarkan hasil musyawarah desa. tim pengelola kegiatan bertanggung jawab kepada pambakal selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. keanggotaan tim pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada dengan jumlah tergantung kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan dengan susunan keanggotaan berikut atau lembaga kemasyarakatan desa yang terkait): dan anggota perangkat desa lainnya dan atau lembaga kemasyarakatan desa yang terkait)embakarpembakar dengan berita acara serah terima pekerjaandoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa desa contoh surat permintaan penawaran kop tpk nomor nananaaaah kepada: lamp. 4000wattsekretariat adalah sekretariat pada dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten banjar. bidang adalah bidang pada dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten banjar. sub bagian adalah sub bagian pada dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten banjar. seksi adalah seksi pada dinas perindustrian dan perdagangan kabupatendaerah kabupaten banjar nomor tahun bagan struktur organisasi tanggal desember dinas perindustrian dan kepala dinas perdagangan sekretariat fea nan aan l aan bidang bidang bidang bidang industri logam, mesin elektronika, industri agro kimia perdagangan pengawasan perdagangan dan alat angkut, sandang dan aneka kemetrologian seksi seksi seksi seksi industri logam, mesin elektronika industri kimia, hasil perkebunan bina usaha dan pelaku distribusi pengawasan perdagangan dan alat angkut dan bahan bangunan seksi seksi seksi industri pangan sarana dan distribusi logistik industri sandang kemetrologian seksi seksi seksi industri hasil hutan dan kerajinan barang kebutuhan pokok, industri aneka umum penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri bupati banjar, keterangan unit pelaksana teknis, bidang industri logam, mesin elektronika, alat angkut, sandang dan aneka terdiri dari: seksi industri logam, mesin elektronika dan alat angkut, seksi industri sandang, dan seksi industri aneka: bidang industri agro kimia terdiri dari: seksi industri kimia, hasil perkebunan dan bahan bangunan, seksi industri pangan, dan seksi industri hasil hutan dan kerajinan umum, bidang perdagangan terdiri dari: seksi bina usaha dan pelaku distribusi, seksi sarana dan distribusi logistik, dan seksi barang kebutuhan pokok, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, bidang pengawasan perdagangan dan kemetrologian terdiri dari seksi pengawasan perdagangan, dan seksi kemetrologian,ndustrian dan bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id perdagndustrian dan perdagangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian dan perdagangan, pelaksanaan administrasi dinas dibidangumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatanndustrian dan perdagrindustrian dan perdagangindustrian dan perdaganganindustri logam, mesin elektronika, alat angkut, sandang dan aneka bidang industri logam, mesin elektronika, alat angkut, sandang dan aneklogam, mesin elektronika, alat angkut, sandang dan aneka. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang industri logam, mesin elektronika, alat angkut, sandang dan anek: serta industri aneka: penyelenggaraan teknis urusan industri logam, mesin elektronika dan alat angkut, industri sandang serta industri anekindustri agro kimia bidang industri agro kimagro kimia. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang industri agro kimian kegiatdagangan bidang perdagawasan perdagangan dan kemetrologian bidang pengawasan perdagangan dan kemetrologgawasan perdagangan dan kemetrologian. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengawasan perdagangan dan kemetrologian mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengawasan perdagangan dan kemetrologian, mengkoordinasikan kegiatan pengawasan perdagangan dan kemetrologian, cc. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pengawasan perdagangan dan kemetrologian, penyelenggaraan teknis urusan pengawasan perdagangan dan kemetrologian, penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pengawasan perdagangan dan kemetrologunit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala uptpokok sebagaimana dimaksud pada unit pelaksana teknis mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan unit pelaksana teknis, penyelenggaraan sebagian urusan dinas bidang teknis operasionngelolaan urusan tata usahtanitanitanikabupaten garut, sumber daya manusia dan kelembagaan, pengelolaan lahan dan air serta sarana dan pembiayaan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang sumber daysumber dayapenyelenggaraan rencana kerja bidang sumber daya yanginaan dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian, menyelenggarakan penilaian kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian, menyelenggarelenggarakan pengkajian atau demonstrasi plot (, menyelenggarakan penyusunan dan penyebaran informasi teknologi, dan metodologi penyuluhan, menyelenggarmenyelenggarakan penilaian kapasitas kelas kemampuan kelembagaan pertanian, menyelenggarakan fasilitasi sarana pendukung kegiatan sumber daya manusia dan kelembagaan, menyelenggaril. menyelenggarakan inventarisasi dan analisis potensi sumber daya lahan dan air bidang pertanian untuk bahan kebijakan, menyelenggarakan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lahan dan air, menyelenggarakan fasilitasielenggarelenggarelenggarnyelenggarnyelengaraan pembiayaan usaha pertanian serta melaksanakan administrasi pengelolaannya, menyelenggarakan fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok dkk)elenggarelenggarakan fasilitasi pengembangan rekayasa, rancang bangun, penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian, menyelenggarelenggarakan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya terhadap alat dan mesin pertanian pra panen sesuai kebutuhan lokalitas, menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis serta pemberdayaan bengkel dan pengrajin alat dan mesin pertanian, menyelenggarakan fasilitasi serta pembinaan teknis pendayagunaan bantuan sarana dan pembiayaan, menyelenggarakan fasilitasi aksesibilitas terhadap sumber sumber pembiayaan agribisnis, aa. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sumber danya, ee. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, ff.gg. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staflaksanakan tugas pertaniembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian, menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian kinerja pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian, menyiapkan bahan dan melaksaniapkan bahan dan melaksanakan pengkajian atau demonstrasi plot menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dan penyebaran informasi teknologi, dan metodologi penyuluhan, menyiapkan bahan dan melaksanj . menyiapkan bahan penilaian kapasitas kelas kemampuan kelembagaan pertanian, menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi sarana pendukung kegiatan seksi sumber daya manusia dan kelembagaan, il. menyiapkan bahan dan melaksanlaksanakan tugaslingkup pertanian untuk bahan kebijakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lahan dan air, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraaniapkan bahan dan melaksaniapkan bahan dan melaksanlaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksilaksanakan tugasmbiayaan usaha pertanian serta melaksanakan administrasi pengelolaannya, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan dkkiapkan bahan dan melaksanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan, penerapan dan pengawasan alat mesin pertanian, menyiapkan bahan dan melaksan, il., melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi sarana dan pembiaya: penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasionalpenyelenggaranaman pangan. uraian tugas kepala bidangtanaman pangantanaman pangantanaman pangan menyelenggarakan analisis kehilangan hasil produksi tanaman pangantanaman pangan, menyelenggarakan fasilitasi pengendalian organisme pengganggu tanaman opt) dan perbenihan tanaman pangantanaman pangan, j .tanaman pangantanaman pangantanaman pangantanaman panganoo. menyelenggarakan fasilitasi serta pembinaan teknis peningkatan diversifikasi usaha hasil tanaman pangan, menyelenggarakan fasilitasi pengembangan promosi, investasi dan jaringan usaha tanaman panganelenggarakan pemantauan, analisis dan penyebarluasan informasi pasar komoditas tanaman pangan, menyelenggarakan fasilitasi penataan rantai pemasaran komoditas tanaman panganlaksanakan tugaserealia:dan panen serealiaerealiaerealiatanian kabupaten garut. kepala dinas adalah kepala dinas pertanitanierealia, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian peredaran benih serealiaerealieka kacang dan umbi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi aneka kacang dan umbi mempunyai fungsi: penyiapan bahcc. pengumpulan dan pengolahan dateka kacang dan umbi. uraian tugas kepala seaneka kacang dan umbi, perbenihan dan panen aneka kacang dan umbianeka kacang dan umbianeka kacang dan umbianeka kacang dan umbi, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian peredaran benih aneka kacang dan umbianeka kacang dan umbaneka kacang dan umbi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan setanaman ptanaman pangantanaman pangan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, cc. pengumpulan dan pengolahan data seksi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasiltanaman pangan. uraian tugas kepala seksi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasiltanaman pangantanaman pangantanaman pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan promosi, investasi dan jaringan usaha tanaman pangantanaman pangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penataan rantai pemasaran komoditas tanaman pangproduk tanaman pangantanaman pangortikultura. uraian tugas kepala bidanghortikultura:hortikulturahortikulturahortikultura, menyelenggarakan analisis kehilangan hasil produksi hortikulturahortikultura, menyelenggarakan fasilitasihortikulturahortikulturahortikulturahortikulturaoo. menyelenggarakan fasilitasi serta pembinaan teknis peningkatan diversifikasi usaha hasil hortikultura: menyelenggarakan fasilitasi pengembangan promosi, investasi dan jaringan usaha hortikulturaelenggarakan pemantauan, analisis dan penyebarluasan informasi pasar komoditas hortikultura, menyelenggarakan fasilitasi penataan rantai pemasaran komoditas hortikulturahortikultur::buah buahan dan tanaman hibuah buahan dan tanaman hiasbuah buahan dan tanaman hiasbuah buahan dan tanaman hias:buah buahan dan tanaman hias:buah buahan dan tanaman hiasbuah buahan dan tanaman hias, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian peredaran benih buah buahan dan tanaman hiasbuah buahan dan tanaman hiasbuah buahan dan tanaman hias, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi buah buahan dan tanaman hiasyuran dan tanaman obattanaman obat. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi sayuran dan tanaman obat mempunyai fungsi: penyiapan bahan kebijakan teknis operasional penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi sayuran dan tanaman obat: cc. pengumpulan dan pengolahan data seksi sayuran dan tanaman obasayuran dan tanaman obat. uraian tugas kepala seksi sayuran dan tanaman obat adalah sebagai berikut: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi sayuran dan tanaman obat: menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data seksi sayuran dan tanaman obtanaman obaayuran dan tanaman obatsayuran dan tanaman obatpada sayuran dan tanaman obatayuran dan tanaman obatayuran dan tanaman obatayuran dan tanaman obat:ayuran dan tanaman obat, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian peredaran benih sayuran dan tanaman obatayuran dan tanaman obayuran dan tanaman obat, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi sayuran dan tanaman obahortikulturahortikulturahortikultura, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura: cc. pengumpulan dan pengolahan data seksi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikulturhortikultura. uraian tugas kepala seksi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasilhortikulturahortikulturahortikultura, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan promosi, investasi dan jaringan usaha hortikulturahortikultura, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penataan rantai pemasaran komoditas hortikultura:tanitanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta unit pelaksana teknis, berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi dinas, membuat rencana induk pengembangan sumber daya, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunhortikulturadalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang perkebunan mempunyai fungsi: penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasionalpenyelenggarakebunan. uraian tugas kepala bidangteknis bidang perkebunan yang meliputi aspekmenyelenggarakan program pengembangan komoditi unggulan, prospektif dan rintis, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi pada wilayah sentra tanaman perkebunan serta kawasan terpadu perkebunan, menyelenggarakan pembinaan, pengadaan, pengendalian dan penggunaan benih, pupuk dan pestisida serta alat prapatan dan pascapanen perkebunan untuk mendukung kegiatan usaha tani tanaman perkebunan,elenggardampak fenomena iklim, j . menyelenggarelenggarakan pengaturan dan penanggulangan wabah hama serta penyakit menular tanaman, il. menyelenggarakan program optimasi dan reklamasi perkebunan luar dan dalam wilayah daerah aliran sungai, menyelenggarsemua penerbitan perizinan yang tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku. menyelenggarakan proses klasifikasi dan klasifikasi usaha perkebunan besar. menyelenggarakan bimbingan pengolahan, promosi hasil perkebunan, kemitraan usaha perkebunan, pengelolaan panen dan pascapane: seksi tanaman tahunan dan penyegar, seksi tanaman semusim dan rempah, dan seksi perlindungan dan pengembangan usaha perkebunan seksi tanaman tahunan dan penyegtahunan dan penyegar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi tanaman tahunan dan penyegar mempunyai fungsi: penyiapan bahan kebijakan teknis operasional seksi tanaman tahunan dan penyegar, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi tanaman tahunan dan penyegar, cc. pengumpulan dan pengolahan data seksi tanaman tahunan dan penyegatahunan dan penyegar. uraian tugas kepala seksi tanaman tahunan dan penyegar adalah sebagai berikut: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi tanaman tahunan dan penyegar, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data seksi tanaman tahunan dan penyegtahunan dan penyegatahunan dan penyegartahunan dan penyegar, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan komoditi tanaman perkebunan tahunan dan penyegartahunan dan penyegartahunan dan penyegartahunan dan penyegartahunan dan penyegar, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pemberdayaan usaha perkebunan rakyat tanaman tahunan dan penyegartahunan dan penyegar,tahunan dan penyegar, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup seksi tanaman tahunan dan penyegnaman semusim dan resemusim dan rempah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi tanaman semusim dan rempah mempunyai fungsi: penyiapan bahan kebijakan teknis operasional seksi tanaman semusim dan rempah, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi tanaman semusim dan rempah, cc. pengumpulan dan pengolahan data seksi tanaman semusim dan rempsemusim dan rempah. uraian tugas kepala seksi tanaman semusim dan rempah adalah sebagai berikut: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi tanaman semusim dan rempah, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data seksi tanaman semusim dan rempsemusim dan resemusim dan rempahsemusim dan rempah, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan komoditi tanaman perkebunan semusim dan rempahsemusim dan rempahsemusim dan rempahsemusim dan rempahsemusim dan rempah, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pemberdayaan usaha perkebunan rakyat tanaman semusim dan rempahsemusim dan rempah, oo.semusim dan rempah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup tanaman semusim dan rengembangan usaha perkebunan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi perlindungan danrlindungan dan pengembangan usaha perkebunan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi perlindungan dan pengembangan usaha perkebunan, cc. pengumpulan dan pengolahan data seksi perlindungan danngembangan usaha perkebunan. uraian tugas kepala seksi seksi perlindungan danngembangan usaha perkebuindungan danfenomena iklim, menyiapkan bahan dan melaksannyiapkan bahan dan melaksanakan program optimasi dan reklamasi perkebunan luar dan dalam wilayah daerah aliran sungaipenerbitan semua perizinan yang tercantum dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, menyiapkan bahan dan melaksanakan proses klasifikasi dan klasifikasi usaha perkebunan besar, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis pengolahan panen dan pascapanen hasil perkebunan, il. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi hasil perkebunan dan kemitraan usaha, melaksanakan proses pengadaan, pendistribusian, pemantauan dan evaluasi penggunaan alat mesin pascapanen, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup seksi perlindungan dan pengembangan usaha perkebutanilingkup tanaman pangan, hortikultura, dan perkebuntanaman pangan, hortikultura, dan perkebunumber daya, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta unit pelaksana tekni, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan daerah, menyelenggarakan pembinaan tenaga fungsional bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunana. mengevaluasi pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional tertentu melalui tim penilai jabatan fungsional tertentu. kepala dinas, membawakan: sekretariat, bidang sumber daya, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang perkebunmemberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil kesekretariatanumber dayrambangunan gedungbangunan gedung, perlu adanya peraturan yang mengatur secara teknis tentang penyelenggaraan bangunan gedelenggaraan bangunan gedunga.unjuk dan mengusul. dinas pupr sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai wewenang: menunjuk dan menetapkan personil untuk anggota tim teknis dpmptsp, dan mengesahkan atau tidak mengesahkan rtb menunjuknunjukunsur dinas pupr dapat menyampaikan anggota tim teknis dari unsur pegawai asn yang memiliki kompetensi di, pembinaan pejabat fungsional tata bangunan dan perumahan, dan cc. pembinaan asn yang membidangi bangunan gedung. bagian keempat perangkat daerah terkait perangkat daerah yang bertugas mendukung proses penyelenggaraan bangunan gedung adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi,agian hukum setda kab. banjarpenghentian tetap pekerjaan konstruksi dan pencabutpencabutan imbrekomendasi pembongkaran bangunan gedung. bagian hukum setda kab. banjarpencabutan persetujuan rencana teknis bongkar, pembekuan persetujuan rencana teknis bongkar, atau pengenaan denda.format surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufmberitahuan pelanggaran pekerjaan konstruksirekomendasi pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf dan, b.instansi teknis,bagian hukum setda kab. banjarbagian hukum setda kab. banjar penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutformat surat pemberitahuan pelanggaran pemanfaatan bangunan gedunggian hukum setda kab. banjarimplementasi pelayanan online dilaksanakan selambat lambatnya tahun sejak diberlakuenergi dan sumber daya mineral, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan, bidang kebencanaan bpbd), bidang perumahan dan permukimdan aksesbidang kebencanaan bpbd) sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki tugas dan fungsi pengaturan dan pengendalian terhadap potensi dampak kebencanaan. bidang perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pengaturan kawasan permukimlayanan penerbitan imb bangunan gedung dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam dapat membentuk unit layanan kecamatan, dan tim teknis kecamatan. bagian hukum setda kab. banjar \|o0\| kecamatan yang mendapatkan pendelegasian tugas penerbitan imb bangunan gedung wajib melaporkan penerbitan imb wilayahnya kepada dpmptsp, dinas pupr, satpol dan bagian pemerintahan sekretariat daerahunit layanan kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa loket layanan. loket layanan sebagaimana dimaksud padasampai dengan pukulpetugas loket layanan mengembalikan permohonan kepada pemohon standar kompetensi yang ditetapkan dinas pupr. bagian hukum setda kab. banjar dalam hal tidak tersedia anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada camat dapat menambah personil anggota dengan kontrak kerja sesuai anggaran tersedia atau meminta bantuan tim teknis kabupaten untuk melaksanakannya. bab iii kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung penyelenggaraan bangunan gedung perlu memperhatikan kebijakan daerah terhadap penetapan kawasan khusus tepian sungai yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah kawasan tepian sungai yang aman, nyaman, produktif dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan perekonomian sesuai dengan kebijakan pengelolaan tata ruang seperti pengembangan jaringan utilitas, peningkatan insfrastruktur, dan lain sebagainya. kawasan khusus tepian sungai sebagaimana dimaksud pada berada sepanjang koridor sungai yang ditetapkan dengan keputusan bupati. penyelenggaraan bangunan gedung terhadap kawasan khusus tepian sungai memperhatikan strategi tata bangunan dan lingkungan berupa pengaturan jarak bebas bangunan (depan belakang samping) sebagai salah satu upaya penciptaan bangunan hijau (green building), pengaturan bentuk bangunan dengan arsitektur rumah panggung khas banjar, cc. pengaturan eksisting bangunan yang menghadap jalan agar diarahkan juga untuk menghadap sungai sebagai upaya agar citra kawasan tepian sungai dapat dilestarikan, pengembangan infrastruktur lainnya serta sistem utilitas yang ramah lingkungan, dan pengembangan waterfront city sebagai upaya menjaga kelestarian budaya masyarakat tepian sungai dan menata kembali pemukiman yang menempatkan sungai sebagai halaman belakang. pembangunan bangunan baru tidak diperbolehkan daerah sempadan sungai kawasan khusus kecuali bangunan bangunan tertentu yang telah mendapat rekomendasi dari instansi teknis, antara lain peningkatan infrastruktur permukiman yaitu sarana dan prasarana sanitasi, jalan, drainase, sarana dan prasarana air minum, sarana dan prasarana persamaan dan fasilitas pencegah kebakaran, bangunan yang mendukung cagar budaya, bangunan yang mendukung pariwisata, ruang terbuka hijau, atau bangunan air. bagian hukum setda kab. banjaratauhukum setda kab. banjartelah memenuhi kriteria sebagai berikutantar kolom maksimal (sembilan) meter persegi, dan luas total lantai bangunan maksimal (duhukum setda kab. banjaryang menyatakdatareterangan rencana kabupaten krk),an dokumen dan surat terkait. persyaratan administrasi berupa data kondisi atau situasi tanah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah data yang dalamnya paling sedikit memuat gambar peta lokasi lengkap dengan kontur tanah, batas batas sanghyang dikuasai, luas tanah: dan d.data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan gedung pada area persilsederhana adalah dokumen atau surat yang terdiri dariteknis yang berlakuadalah dokumen dan surat terkait yang terdiri dari bagian hukum setda kab. banjaradalah dokumen dan surat terkait yang terdiri dar32okumen rencana teknisc.okumen rencana teknis, dan memiliki penanggung jawab teknik pelaksana pekerjaan konstruksi. penanggung jawab teknik sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufperaturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal pemohon imb adalah masyarakat berpenghasilan rendah (mbr)upr, atau dibuatyangyangbagian hukum setda kab. banjaresain prototipe bangunan gedung sederhana (dua) lantai, atau desain prototipe bangunan gedung panggung sederhana. desain prototipe sebagaimana dimaksud pada hurufsederhana (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai denganbagian hukum setda kab. banjarbagian hukum setda kab. banjarbagian hukum setda kab. banjar, rekomendasi rekayasa lalu lintas andalan, dan atau rekomendasi pertanianpaling kurang memuat spesifikasi umum struktur. bagian hukum setda kab. banjarb.gambar struktur yang antara lainc.rrencana konstruksibagian hukum setda kab. banjar la) gambar detail arsitektur, dan spesifikasi umumbangunan gedung sederhana (satu) lantaibagian hukum setda kab. banjarrencana utilitas. dan khusus, gambar teknis, danbelasenamb.e bagian hukum setda kab. banjarbagian hukum setda kab. banjardinas pupr melakukan penilaian dokumen rencanadinas puprteknis bangunan gedung, dan dinas puprdinas pupr melakukan penilaian dokumen rencana teknis berpedoman pada persyaratan teknis bangunan gedungdinas pupr memberikan asistensi perbaikkepada peraturan perundang undangan. dinas pupr dan dalam hal tertentu dapat diperkuat oleh tag. proses prabukan,bagian hukum setda kab. banjabanjarpenanggung jawab teknik pjt)a.persyaratan teknis permohonan imb bangunan gedung sederhana mengacu kepadaacu kedalaholeh anggota tag dari dinas puprnghitungan dan penetapan nilai retribusi imb atas dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disampaikan kepada pemohon dalam bentuk surat ketetapan retribusi daerah skr) oleh dpmptsp,ngesahan dokumen rencana teknis oleh dinas pupr dan penerbitan dokumen imb oleh dpmptspkebagian hukum setda kab. banjar dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu kepada dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu kepada dilengkapi dengan a.persyaratan teknis permohonan imb bangunan gedung sederhana eksistingengkajian teknis bangunan gedung dilakukan terhadap permohonan imb yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung sederhana sederhana, gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus, proses pengkajian teknis bangunan gedung sederhana eksisting meliputi dinas pupruprbangunan gedungbagian hukum setda kab. banjar dinas pupr melakukan verifikasi atas pengkajian teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis terhadap pemenuhan persyaratannerbitan imb dan slf secara tertulis: dan atas dasar rekomendasi dari dinas pupr sebagaimana dimaksud pada huruf dinas pupr memberikan surat persetujuan dokumen teknis.pengesahan dokumen teknis oleh dinas pupr dan penerbitan imb dan slf oleheksismaksuddinas puprformat surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam krk dan surat permohonantidak memenuhi persyaratan teknis, berkas permohonan imb tidak dapat diproses dan dikembalikan pemohoinas pupr mengesahkan dokumen rencana teknis dan dpmptspuntuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung digambarkan pada bagan tata cara penyelenggaraan impermohonan imb bertahapinformasi krk:acu padaacu pada ketentuanbagian hukum setda kab. banjarberkas permohonan imb dan permohonan imb pondasipersyaratan teknis, berkas permohonan imb pondasidinas pup memberikan persetujuan atas dokumenh.bagian hukum setda kab. banjarj dinas puprcdigambarkan dalam bagan tata cara penyelenggaraan imb bertaharagraf tata cara penyelenggaraan imb secara kolektif proses prapermohonan imb secara kolektifbagian hukum setda kab. banjarbanjardinas pupr adalah perangkat daerah kabupaten banjar yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruangbanjarinas pup mengesahkan dokumen rencana teknis dan dpmptsp menerbitkan dokumen imb induksecara kolektif digambarkan dalam bagan tata cara penyelenggaraan imb secara kolektiuntuk bangunan prasarana berupa bangunan konstruksi pembatas penahan pengaman konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi penunjang bangunan utama seperti pos jaga, atm dan bangunan prasarana yang ditetapkan oleh dinas pupr, maka untuk permohonan krk dan gsb pada bangunan prasarana tersebut tidak diperlukan, dan hanya memerlukan pertimbangan teknis dari dinas puprketentuan dalam dan peraturan bupati ini.bagian hukum setda kab. banjar format surat permohonan krk dan format surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam krk adalahian hukum setda kab. banjar dinas pup mengesahkan dokumen rencana teknis dan dpmptsp menerbitkan dokumen imbbangunan prasarana digambarkan pada bagan tata cara penyelenggaraan imb bangunan prasaranacu pada sedangkan informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu padabagian hukum setda kab. banjar b.permohonan tidak dapat diproses dan dpmptsp mengirimkan surat pemberitahuan pemohonupr dokumen rencana teknis yang telah disahkan, b.upr, d.surat pernyataan mengenai pemeriksaanhukum setda kab. banjar format surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikatmengenai pemeriksaanadalahuntuk bangunan gedung kolektif, dokumen imb yang diberikan adalah berupa dokumen imb induk. pemohon dapat mengajukan permohonan pemecahan terhadap dokumen imb induk sebagaimana dimaksud pada dpmptsp untuk menjadi dokumen imb per kavlingatau tarif, dan bangunan prasarana. bagian hukum setda kab. banjar
,'20i9 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sragen, salinan bahwa berdasarkan ketentuan (l)dengan telah ditetapkannya peraturan daerah kabupaten sragen nomor tahun ol8petunjuk pelaksanaan alokasiundang undang nomor tahun llndonesia tahun nomor i04, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun ol4 tentang desis lembar.rn negara republik indonesia tahun ol4 nomor tambahan [,gambaran negara republik lndonesia nomorll); lo. peraturan daerah kabupaten sra ben nomor tahun 20menetapkan memutus paten sragen. pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten sragenu,wakilan rakyat, y camat adalah peran bakallu nya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum ]'' kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai \lculcmu'wakilan n'wilayah dan itclapki.n sect demokratis'ata akan dengan peraturan desa'.,g da".oh yang ditentukan oleh gubernur, bupati' atau u'.1d'.mb.ngr.,.; untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa; meningkatkan pembangunan infrastrukturdesa; meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa; bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: penganggaran; penyaluran pencairan; penggunaan; pertanggung'aban dan pelaporan; dan pembinaan dan pengawasan. {l) bab pengantaran {l) pemerintah daerah menganggarkan add dalam apbd kabupaten sragen tahun anggaran add sebagaimana dimaksud pada paling sedikit iot.' pengalokasian add sebab dimana dimaksud pada mempertimbangkan: kebun lahan penghasilan tetap kepala desa dan per.angkat desa; dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa' luas u'' rincian add untuk setiap desa kabupaten sragen tahun anggaran o19 sebagaimana dimaksud dalam dihitung dengan cara: 11x zl)+( z2)+l),ro. z3)+lo 'so z4)l keterangan: add setiap desa pagu alokasi dasar, dihitung berdasarkan alokasi vang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar o7o'i2) data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas u,wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam yat huruf bersumber dari badan pusat statistik kabupaten sragen' bab penyaluran pencairan penyapu ran pencairan add dari rsud rkd dilakukan setelah apb desa ditetapkan. penyaluran pencairan add sebagaimana dimaksud pada dengan tala cara sebagaimana term but dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini' bab penggunaan penggunaan add sebagaimana dimaksud padapati ini. apabila terdapat sisa anggaran atas kegiatan yang didanai add, menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan add tahun anggaran berikutnyan dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya penggunaan add sebagaimana dimaksud pada (l) .p. lit. terdapat perubahan kegiatan maupun jumlah onggrrun dalam tahun berjalan pat dilaksanakan melalui perubahan apb desa. bab vii pertanggungjawaban dan pelaporan (l) pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan add dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku'q' kepala dinas melalui camat. dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan pepertanggung{'aban dan laporan realisasi penggunaan add. pengelolaan keuangan add rncnggunakan aplikasi sistem keuangan desa siskeudes). bab vii] pembinaan dan pengawasan (l) pembinaan dan pangan'asan addi3) pembinaan pengelolaan add tingkat kecamatan dilas:anakan oleh camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan. pengawasan pengelolaan add dilaksanakan oleh inspektorat. bab ketentuan lain.lain petunjuk teknis lebih lanjut mengenai pengelolaan add ditetapkan oleh pala dinas kepala dinas berkoordinasi dengan kepala perangkat daerah iain sesuai tugas dan fungsinya dalam menetapkan petunjuk teknis kegiatan tertentu' bab. ditetapkan sragen pada tanggal ?r' ll :ot0 sragen, sragen tkt yuni sukawati diundangkan sragen pada tanggal tr rot8 i,ij rai{ kabupaten sragen, bawah'i'o kabupaten sragen tahun 20ii] nomor sal nan sesuai d n!af asl nya sunda lampiran peraturan bupati sragen nom tentang petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa tahun 20i9 tata cara penyapu ran pencairan dan penggunaan add taifun 201q penyaluran add dilaksanakan sebagai berikut: penlialu ran pencairan add dilaksanakan setiap (tiga) bulan' khusus pencairan r penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa agar dicairkan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut: pengajuan pencairan dimulai tanggal s d bulan berjalan' pencairandanadari rku dditransferke dpalinglambattanggall0 bulan berjalan. kepala desa manga.bukan permohonan pencairan add kepada bupati sragen c.q. kepala dinas melalui camat' permohonan pencairan sebagaimana tersebut nomor (tiga) atas dengan kelengkapan berkas sebagai berikut: peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 20l9 yang telah diundangkan (untuk syarat tri\bulan i); rencana penggunaan add dengan tanda tangan dan stempel basah kepala desa; foto copy laporan realisasi peran bunga\r'aban add triwulan tahun sebelumnya (untuk pencairan triwulan i); kwitansi berlatar. cukup dengan tanda tangan kepala desa dan bendahara desa bertemu pel basah; foto rkd dilegalisir bank; surat pernyataan pertanggungjawaban atas penggunaan add yang ditandatangani dan ditempel kepala desa bermeterai cukup;' i). khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan prasarana perkantoran desa agar dilaksanakan pada triwulan triwulan dan atar'l triwulan kepala dinas mengajukan permohonan pencairan dana dengan dihampiri persyaratan tersebut nomor (empat) atas kepada kepala badan' kepala badan selanjutnya mentransfer dana yang diminta rkd' camatmembentuktimverifikasiyangditetapkandcngan keputusan camat, dengar susunan keanggotaan sebagai berikut: camat sebagai ketua; sekretaris kecamatan sebagai sekretaris; dan kasi pemerintahan sebagai anggota pengajuan add kepada kepala dinas dilakukan bersama sama seluruh space ny' yuni sukawati\ desa dalam satu wilayah kecamatan l0. berkas dibuat rangkap (dua) asli dan foto kopi dimasukkan dalam sneihecrer plastik u'area dengan ketentuan eks kau'edaran sragen warna merah. eks kawedanan gondang warna kuning eks kawedanan! tangan warna hijau. eks kawedanan gemolong warna biru. ,a{ lampiran peraturan bupati sragen nomor: tentang petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa tahun rincian penggunaan add tahun oo.ooo ooo, (tiga ratus juta rupiah)'' pembayaran premi setiap bulan badan penyelenggara 'jaminan sosial ketenagakerjaan, mali puti: jaminan keselamatan kerja sebesar o,24ok error koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap yang diterima setia bulan oleh kepala desa dan perangkat desa .jaminan kematian sebesar o,37ojaminan hari tua sebesar g,7yo (riga koma tujuh persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa jaminan pensiun tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa tuna ban kean jutaan bpd: ktla bpd sebesar rp3 oo' o, (tiga ratus ribu rupiah) per orang bulan. wakil ketua, sekretaris dan ketua bidang bpd masing masing sebesar rp25 o.ooo, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang bulan. anggota bpd sebesar rp2 ooo, (dua ratus ribu rupiah) per orang bulan. i1 sebesar 2yn (dua persen) dari penghasilan operasional rukun tetangga dan rukun warga, paling banyak sebesar rp2 so.oo0,pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (kepala desa) rp25 o.ooo, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan' pelaksana pengelolaan keuangan desa: sekretaris desa sebagai koordinator sebesar rp20 0o0, (dua ratus ribu pisah) per bulan. kepala seksi dan atau kepala umpan sebagai pelaksana teknis sebesar rp15 o.ooo, (seratus lima putih ribu rupiah) per bulan. biaya pengisian kepala desa sebesar rp30. ooo.0o0, (tiga puluh juta rupiah), bagi desa yang mengadakan pemilihan kepala desa' biaya pengisian perangkat desa operasional penyelenggaraan pemerintahan desa: alat tulis kantor' biaya rapat rapat, biaya perjalanan dinas, dall lainlain pengadaan dan atau pemeliharaan laptop komputer printer' penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa' bidang pembinaan kemasyarakatan desa: operasional dan honorarium lembaga pemberdayaan pembangunan masyarakat desa sebesar rp6 ooo.0o0, {enam juta rupiah) per tahun. honor personil perlindungan masyarakat sebesar rp30 oo, (tiga ratus ribu pisah) per orang tahun' untuk honorarium pengurus pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pkk). ketua sebesar rp55 ooo, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) orang per tahun. sekretaris sebesar rp45 o.ooo, {empat ratus lima puluh ribu rupiah) orang per tahun. bendahara sebesar rp400. o00, (empat ratus ribu rupiah) orang per tahun. ketua pokja i lv sebesar rp350 ooo, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) orang per tahun. operasional lembaga kemasyarakatan desa lainnya' bidang pemberdayaan masyarakat desa: peningkatan kapasitas kemampuan aparatur pemerintah desa sebesar (sepuluh juta rupiah). bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. penanggulangan bencana desa. keadaan darurat desa. keadaan mendesak desa. sragen yuni sukowi ii, lain lain camat mengkoordinasikan kelengkapan berkas permohonan pencarian dana untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati cq. kepala dinasbagai upaya meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali atas beberapa ketentuan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil,huruf dan perlu menetapjabat administrasi yang disetarakan jabatannya dalam jabatan fungsional, kelas jabatan yang akan diduduki disetarakan dengan kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya. pejabat administrasi yang disetarakan jabatannya sebagaimana dimaksud pada mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pns yang tugas luar karena melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah negeri harus dilengkapi dengan surat perintah tugas. pns yang tugas luar karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya harus dilengkapi dengan surat perintah tugas, undangan atau disposisi atasan. khusus kepala skpd, asisten sekretaris daerah, staf ahli bupati, camat, dan lurah yang tugas luar karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya dapat dilengkapi dengan surat pernyataan. surat perintah tugas, undangan, disposisi atasan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud dan harus diunggah pada menu presensi pada aplikasi kinerja oleh admin skpd. ketentuan huruf dan huruf diubah, dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: nilai aktivitas sebagaimana dimaksud huruf ditentukan berdasarkan laporan aktivitaspada hari senin sampai dengan kamis tidak melebihi menit jam), jumlah menit aktivitas dalam satu hari pada hari jumat tidak melebihi menit jam), aktivitas luar jam kerja tidak dapat diperhitungkan menjadi nilai aktivitas, aktivitas yang bersifat rutin dan dilaksanakan :, dandihapus. aktivitas harian pns dalam melaksanakan tugas tambahan dibuktikan dengan keputusan bupati, keputusan kepala organisasi perangkat daerah atau surat tugas kepala organisasi perangkat daerah. diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pns yang dijatuhi hukuman disiplin ringan tpp pada bulan berkenaan dikenakan pemotongan sebesar (sepuluh persen). pns yang dijatuhi hukuman disiplin sedang tpp pada bulan berkenaan dikenakan pemotongan sebesar (lima persen). pns yang dijatuhi hukuman disiplin berat tpp pada bulan berkenaan dikenakan pemotongan sebesar 25y6 (dua puluh lima persen). pns yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada unit pengendali gratifikasi dan atau inspektorat kabupaten hulu sungai selatan. pns yang terbukti tidak melaporkan gratifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud diberikan sanksi berupa pemotongan tpp pada bulan berkenaan sebesar (lima puluh persen). tata cara pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud diaturperangkat daerah dan atau unit organisasi bersifat khusus yang tidak menyampaikan laporan kinerja tahunan paling lambat (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran tpp. penundaan sebagaimana dimaksud pada dapat dibayarkan setelah perangkat daerah dan atau unit organisasi bersifat khusus menyampaikan laporan kinerja tahunnovember kabupaten hulu sungai selatan sekretaris daerah kabupaten hulu sungai selatan, ( (ks erp prei ttd. ne! muhammad noor berita daerah kabupaten hulu sungai selatan tahun nomor
run pas bupati bengkulu utara provinsi, m'siusunmengkoordinasikan penilaian sasaran kerja pegawai skp), menyelenggarak, dan pemberian penghargaan tanda jasa, pelaksanaan penyiapan dan pengusulan penerbitan kartu pegawai, kartu isteatas peninjauan masa kerja pegawai, menyelenggarakan urusan pembinaan pegawai dan penegakan disiplin pegawai, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. kepala sub bagian umum dan kepegawaian bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha. paragraf sub bagian perencanaan sub bagian perencanaan dipimpin oleh kepala sub bagian,, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan daan anggaran rumah sakit umum daerah, mengkoordinasikfungsi lain yang diberikan oleh atasan. kepala sub bagian perencanaan bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha. paragraf sub bagian keuangan sub bagian keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian,lakukan pelaksanaan urusan keuangan, melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, cc. kepala sub bagian keuangan bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha. bagian ketiga bidang pelayanan medik dan keperawatan "er bidang pelayanan medik dan keperawatankepala bidang pelayanan medik dan keperawatan menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan perumusan strategi dan kebijakan dibidang pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, keperawatan dan instalasi dibawah koordinatnya, perencanaan dan pengembangan pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, keperawatan dan instalasi dibawah koordinatnya, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, keperawatan dan instalasi dibawah koordinatnya, pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, keperawatan dan instalasi dibawah koordinatnya, evaluasi terhadapkeperawatan dan instalasi bawah koordinatnya, pembinaan dan penilaian kinerjalayanan medik dan keperawatan bertanggungjawab kepada direktur. tag kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan membawahi: sub bidang pelayanan medik dan pelayanan diagnostik, dan sub bidang keperawatan. paragraf sub bidang pelayanan medik dan pelayanan diagnostik sub bidang pelayanan medik dan pelayanan diagnostikmedik dan pelayanan diagnostik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang pelayanan medik dan pelayanan diagnostik menyelenggarakan fungsi menyusun kebijakan, peraturan dan perencanaan dan penetapan standar pedoman pelayanan medik dan pelayanan diagnostik, penyelenggaraan pelayanan medik dan pelayanan diagnostik, melaksanakan dan pengelolaan pelayanan registrasi, akreditasi, sertifikasimengorganisasikan kegiatan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan, menyelenggarakan kegiatan penilaian dan penerbitan surat keputusan penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatapelayanan medik dan pelayanan diagnostik bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan. paragraf sub bidang keperawatan sub bidang keperawatankeperawatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang keperawatan menyelenggarakan fungsi: merencanakan jumlah dan kategori tenaga keperawatan serta tenaga lain sesuai kebutuhan, merencanakan jumlah dan jenis peralatan keperawatan yang diperlukan unit pelayanan keperawatan, merencanakan dan menentukan jenis kegiatan asuhan keperawatan yang akan diselenggarakan sesuai kebutuhan pasiekeperawatan bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan. bagian keempat bidang penunjang medik bidang penunjang medikalatan medik dan non medik, rekam medik dan sistem informasi rumah sakit umum daerahpenunjang medik menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan perumusan strategi dan kebijakan bidang penunjang medik, band perencanaan dan pengembangan peralatan medis dan non medis serta rekam medik dan sistem informasi rumah sakit umum daerah, mengkoordinasikan penyusunan standarmbinaan terhadap penyelenggaraanngarahan, menggerakan pelaksanaan dan pemanfaatan sumber daya rumah sakit umum tar daerah, mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelayanan perbekalan dan peralatan medik serta pemasaran dan rekam medik dengan direktur yang lain serta instalasi, komite dan staf fungsional lingkungan rumah sakit umum daerah maupun instansi terkait lainnya, pengawasan, pengendalian dan evaluasi perbekalan dan peralatan medik serta pemasaran dan rekam mediknunjang medik bertanggungjawab kepada direktur. kepala bidang penunjang medik membawahi sub bidang rekam medik dan sistem informasi rumah sakit: dan sub bidang sarana dan prasarana. paragraf sub bidang rekam medik dan sistem informasi rumah sakit sub bidang rekam medik dan sistem informasi rumah sakit dipimpin oleh kepala sub, pemasaran dan rekam medik serta instalasi bawah koordinatnya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang rekam medik dan sistem informasi rumah sakit menyelenggarakan fungsi menentukan standar dan kebijakan pelayanan, mengusulkan bentuk formulir rekam medik, mengusulkan upaya yang diperlukan dalam penanggulangan masalah pelayanan rekam medik, menganalisis secara teratur isi rekam medik untuk menentukan apakah informasi klinik sudah cukup dalam asuhan pasien, membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi rumah sakit umum daerah, melaksanakan manajemen pengolahan data agar menjadi informasi yang cepat dan tepat guna bagi kepentingan user, manajemen maupun pemerintah, meningkatkan mutu dan mempercepat proses pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah, pemetaan desain sistem informasi sesuai dengan kebutuhan informasi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh direktur. kepala sub bidang rekam medik dan sistem informasi rumah sakit bertanggungjawab kepada kepala bidang penunjang medik. paragraf sub bidang sarana dan prasarana sub bidang sarana dan prasarana dipimpin oleh kepala sub bidang. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang sarana dan prasarana menyelengarakan fungsi menyusun program kerja pemeliharaan dan perbaikan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit baik medik maupun non medik, melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit baik medik maupun non medik: mengadakan program pemeliharaan perbaikan secara rutin, baik preventif maupun breakdown maintenance, secara berkala mengadakan kalibrasi dan uji performa alat agar berfungsi sesuai standar yang berlaku, merancang rencana kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, serta kebutuhan suku cadang yang diperlukan, melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh direktur. kepala sub bidang sarana dan prasarana bertanggungjawab kepada kepala bidang penunjang medik. bagian kelima bidang sumber daya kesehatan bidang sumber daya kesehatan dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas mengembangkan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi dan penelitian,sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan perumusan strategi dan kebijakan dibidang pendidikan profesi, penelitian, dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan dibidang pendidikan profesi, penelitian, dan pengembangan, mengkoordinasikan penyusunan standar pendidikan profesi, pelatihan penelitian dan pengembangan, pembinaan penyelenggaraan pendidikan profesi dan penelitian serta instalasi dibawah koordinatnya, pengarahan, menggerakan pelaksanaan dan pemanfaatan sumber daya rumah sakit mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan profesi, penelitian dan pengembangan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan profesi dan penelitiansumber daya kesehatan bertanggungjawab kepada direktur. kepala bidang sumber daya kesehatan membawahi sub bidang sumber daya kesehatan, dan sub bidang penelitian dan pengembangan. paragraf sub bidang sumber daya kesehatan sub bidang sumber daya kesehatan dipimpin oleh kepala sub bidangmber daya manusia kesehatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja serta rencana kebutuhan tenaga kesehatan organisasi rumah sakit umum daerah, menyusun rencana, memproses dan mengusulkan kebutuhan tenaga tugas belajar dan izin belajar, melaksanakan penilaian pemberian penghargaan kinerja tenaga kesehatan, mengkoordinir pelaksanaan pendidikan dan pelatihandan surat izin praktek sip)fungsi lain yang diberikan oleh direktur. kepala sub bidang sumber daya kesehatan bertanggungjawab kepada kepala bidang sumber daya kesehatan,litian dan pengembangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang sub bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi menyusun rencana program kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan rumah sakit mengkoordinir kerjasama pendidikan antara rumah sakit dengan institusi pendidikan atau institusilain perorangan yang memerlukan pendidikan, penelitian atau pengembangan, melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan rumah sakit umum daerah: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh direktur. kepala sub bidang penelitian dan pengembangan bertanggungjawab kepada kepala bidang sumber daya kesehatan. bagian keenam organisasi pendukung paragraf komite medik komite medik sebagaimana dimaksud dalam huruf angka bertugas meningkatkan profesionalisme staf medik rumah sakit umum daerah umum daerah, memelihara mutu profesi staf medik, danangka umum daerah, memelihara mutu profesi tenaga keperawatan, dan menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi tenaga keperawatanangka melaksanakan tugas sebagai berikut: melakukan proses kredensial dan kredensial bagi seluruh tenaga kesehatan lain yang akan melakukan pelayanan rumah sakit umum daerah, memelihara mutu profesi tenaga kesehatan lain, dan menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi tenaga kesehatan laiangka melaksanakan tugas sebagai berikut menyusun program dan rencana kerja komite pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit umum daerah, memantau pelaksanaan surveilans rumah sakit membantu direktur dalam menyelesaikan masalah masalah yang berkaitan dengan infeksi rumah sakit umum daerah, membuat kebijakan, sistem prosedur operasional yang berhubungan dengan kewaspadaan isolasi, sanitasi dan lingkungan, membuat rekomendasi terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit umum daerah, dan membuat laporan secara berkala kepada direkturangka melaksanakan tugas sebagai berikut: sebagai penggerak penyusunan program komite mutu dan keselamatan pasien rumah sakit umum daerah, melakukan monitoring dan memandu penerapan program komite mutu dan keselamatan pasien dan menindaklanjuti hasil capaian indikator, melakukan koordinasi dan pengorganisasian pemilihan prioritas program ditingkat unit kerja serta menggabungkan menjadi prioritas rumah sakit umum daerah secara keseluruhan, menentukan profil indikator mutu, metode analisis dan validasi data dari data indikator mutu yang dikumpulkan dari seluruh unit kerja rumah sakit umum daerahkomite mutu dan keselamatan pasien, bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah mutu secara rutin kepada semua staf: dan menyusun regulasi terkait dengan pengawasan dan penerapan program komite mutu dan keselamatan pasiebertugas melaksanakan pemeriksaan audit internal rumah sakit umum daerah umum daerah. satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan direktuhuruf merupakan jabatan administrator eselon iii.a. kepala bagian dan kepala bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf merupakan jabatan administrator eselon il.b. kepala sub bagian dan kepala sub bidang sebagaimana dimaksud dalam merupakan jabatan pengawas eselon iv.a. bab tata kerja serta uraian tugas rumah sakit umum daerahtd rumah sakit umumlaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang,ngelola keuangan daerah untuk diverifikasi. direktur rumah sakit melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksana anggaran dan bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit umum daerah yang dipimpinnya. direktur memiliki otonomi dalam bidang kepegawaian meliputi direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahananumum daerah sesuai ketentuan perundang undangkabupaten bengkulu utara. direktur menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sebagai laporan kinerja kepada kepala dinas kesehatan kabupaten bengkulu utara, sebagai laporan keuanganuuu'' 'v' #t#t#t#. . jai salah ha! (ga bag sll r28 sip tr kes sally sel yui line 'i es) kep z8\| iz3\| js\|g eka! ten and sil all hanan sera iso oar \|anl\| sel san suz pa angga . memutuskan: menetapbidang pelayanan kesehatan. rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum daerah arga makmur sebagai unit pelaksana teknis daerah kabupaten bengkulu utarastruktural dokter dokter gigi yang diberikan tugas sebagai pimpinan tertinggi rumah sakit umum daerah arga makmurumah sakit umum daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit umum daerah. klasifikasi rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit milik daerah kabupaten bengkulu utara kelas bagian kedua bagan struktur bagan strukturrumah sakit umum daerah terdiri dari direktur: bagian tata usaha dan keperawatan, terdiri dari sub bidang pelayanan medik dan pelayanan diagnostik, dan sub bidang keperawatan. bidang penunjang medik, terdiri dari sub bidang rekam medik dan sistem informasi rumah sakit dan sub bidang sarana dan prasarana. bidang sumber daya kesehatan, terdiri dari sub bidang sumber daya kesehatan, dan sub bidang penelitian dan pengembangan. organisasi pendukung, komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dan satuan pemeriksaan internal. bab iii tugas dan fungsi bagian kesatu direktur rumah sakit umum daerah dipimpin olehmenetapkan kebijakan operasional rumah sakit umum daerah, perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan saiserta pengelolaan sistem informasil. pembinaan kelompok jabatan fungsional dibawah koordinasi rumah sakit umum daerah, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan isi atasaumum daerah, menetapkan kebijakan operasional rumah sakit umum daerah, menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap rumah sakit umum daerah, menetapkan hal hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit umum daerahdatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan, menetapkan unit pelaksana dan unsurkerjasama operasional dengan pihak ketiga, dan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran bawahnya. bagian kedua bagian tata usaha bagian tata usaha dipimpin oleh kepala bagianiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi lingkungan rumah sakit umumrumah sakit umum daerah, cc. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi lingkungan rumah sakit umum daerah: pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab rumah sakit umum daerah: mengkoordinasikan dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat, penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan dilingkungan rumah sakit umum daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh direktur. kepala bagian tata usaha bertanggungjawab kepada direktur. kepala bagian tata usaha, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatlogistik, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban kantor, menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah barang milik negara dan layanan pengadaan barang dan jasa,gelolaan keuangan dan asetahun (senja)badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja))maksud dan tujuan rancangan rencana kerja badan pengelolaan keuangan dan asetmaksud dari penyusunan rencana kerja bukan kabupaten garut tahun adalah untuk mengetahui program dan kegiatan bukan tahun lokasi pelaksanaan program dankegiatan bukan tahun indikator kinerja bukan tahun kelompok sasaran bukan tahun pagu program dan kegiatan bukan tahun anggaran sedangkan tujuan dari penyusunan rancangan awal rencana kerja bukan kabupaten garut tahun adalah sebagai berikut merencanakan program dan kegiatan bukan tahun mengevaluasi senja bukan tahun sebelumnya. mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi bukan tahun sebelumnya. perumusan tujuan dan sasaran bukan tahun sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. sistematika penulisan senja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut tahun disusun dengan sistematika sesuai bab pendahuluan, terdiri daribadan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja)rencana kerja senja) perangkat daerah tahun lalu dan capaian rencana strategis renstra)badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan) yang mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah kabupaten garut. rencana kerja senja) badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut tahun dilaksanakan untuk mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dinas instansi yang bersangkutan sesuai dengan rencana strategis renta)dan rencana kinerja tahun dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah kabupaten garut.adalah sebagai berikut tabel hasil evaluasi pelaksanaan senja perangkat daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan meningkatnya persentase skpd efisiensi dan yang menyelesaikan efektifitas perencanaan anggaran anggaran tepat daerah waktu dan sesuai sop persentase penyerapan 92x keuangan sesuai target persentase pertanggungjawaban apbd tepat waktu persentase aset daerah yang 80y6 terinventarisir capaian indeks kepuasan masyarakat ikm) perangkat daerahsasaran strategis badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garutpersentase skpd yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai sop pencapaian kinerja ini diukur dengan mengukur jumlah skpd yang menyelesaikan perencanaan anggaran berupa dokumen rencana kegiatan dan anggaran rka) serta dokumen pelaksanaan anggaran dpa) tahun anggaran tepat waktu dan sesuai sop. tahun indikator ini ditargetkan sedangkan realisasinya yaitu target jumlah skpd yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai sop adalah skpd sedangkan realisasinya sebesar skpdanggaran daerah yang dilaksanakan oleh bidang anggaran melalui kegiatan: penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd dan paper kdh tentang penjabaran apbd, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd paper kdh tentang penjabaran perubahan apbd, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sipil), pemeliharaan aplikasi sipil dan infrastruktur sipil. persentase penyerapan keuangan sesuai target mom pengelolaan keuangan dara cone) kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) hasil evaluasi penyerapan belanja langsung skpd dengan persentase penyerapan keuangan sesuai target (minimal pada tahun anggaran sebesar skpd skpd o ,11y6. dimana terdapat skpd dari skpd lingkungan pemerintah kabupaten yang sampai dengan akhir tahun anggaran penyerapan belanja langsungnya mencapai y6. target indikator persentase penyerapan keuangan sesuai target sebesar melebihi target dengan capaian kinerja yaitu y6. terdapat sebanyak (enam) skpd yang realisasi penyerapan belanja langsungnya tidak mencapai namun secara keseluruhan penyerapan belanja langsung apbd kabupaten garut mencapai dari target capaian sebesarketatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh bidang perbendaharaan melalui kegiatan penerbitan administrasi sp2d: pengendalian administrasi pengelolaan kas daerah, penerbitan dan pengelolaan gaji pegawai. persentase pertanggungjawaban apbd tepat waktu dalam proses pendampingan asistensi penyusunan laporan keuangan bagi skpd ini ditargetkan skpd) dan untuk realisasinya persentase capaian kinerja sebesar skpd) mom pengelolaan keuangan dara cape)tahun (senja) perhitungan ini dapat dari persentase ppk skpd yang dapat menyajikan laporan keuangan skpd secara tepat waktu dan wajar sesuai sap berbasis akrual kurang lebih ppk skpd atau sebesar skpd skpd 100y6 sehingga dapat dianggap seluruh entitas akuntansi pengguna anggaran pengguna barang skpd) sebanyak skpd dari total skpd, yang wajib menyampaikan laporan keuangan telah dapat menyajikan laporan keuangan skpd secara wajar sesuai sap berbasis akrual. hal tersebut diatas dapat menjadi dasar bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban apbd tahun anggaran akan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal agenda tahapan penyusunan laporan pertanggungjawaban apbd kabupaten garutpertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan oleh bidang akuntansi dan pelaporan melalui kegiatan: penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah: penyusunan perda dan raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, penerbitan dan penyusunan neraca pemerintah daerah. persentase aset daerah yang terinventarisir sasaran strategis ini diukur dengan mengukur laporan inventaris bmd skpd yang sesuai ketentuan yaitu sesuai kib kartu inventarisasi wmo pengelolaan keuangan darma cone) kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) barang). bentuk inventarisasi yang dilakukan mulai dari cek fisik kib, cek fisik kib sampai foto barang, usulan penghapusan, daftar barang yang belum masuk kib, dan barang yang tidak tahu keberadaannya serta barang yang belum masuk dalam kib dan persediaan. dalam rangka pertanggungjawaban hasil inventaris bmd untuk tujuan pelaporan keuangan pada neraca dan pengelompokan bmd didasarkan pada kelompok aset tetap sebagaimana diatur didalam tahun tentang standar akuntansi pemerintahan sap). dalam menyusun laporan inventaris bmd pemerintah daerah perlu dilakukan kegiatan rekonsiliasi untuk mencocokkan data setiap jenis aset dengan bidang akuntansi dan bidang aset dalam artian pencocokan antara pencatatan pembukuan dengan kondisi yang ada. nilai aset dalam neraca kabupaten garut per desember sebesar rp. nilai asset tetap kabupaten garut per desember sebesar rp. nilai tersebut terus bertambah dari tahun ketahun karena jumlah pengadaan barang semakin meningkat menambah nilai total aset dalam neraca. penyusutan barang, aset hilang ataupun rusak belum dapat inventarisasi secara keseluruh. untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang dan rekonsiliasi serta pencocokan data yang ada skpd dengan data yang ada bidang akuntansi sebagai pencocokan pembukaannya dan bidang aset dengan kondisi aset yang ada. selain pencocokan atas data perolehan aset tetap selamaberjalan, kedua pihak yaitu skpd dengan ppk skpd juga harus melakukan update data aset tetap yang lalu lalu. misalkan adanya usulan penghapusan aset tetap rusak berat yang belum disetujui, adanya aset tetap yang dimutasikan skpd lain atau ditarik oleh pengelola karena tidak digunakan lagi oleh skpd. untuk aset yang hilang atau tidak ketahui keberadaannya dapat ditindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi untuk melakukan penelusuran aset aset tersebut dan memastikan statusnya. melalui proses pendampingan asistensi penyusunan laporan barang skpd, dapat diperhitungkan ppk dan atau pengurus barang skpd (skpd pengguna barang sejumlah skpd yang dapat menyajikan laporan barangnya dengan benar sebesar skpd skpd x100y60 95y0erencanaan barang milik daerah, pemutakhiran dan rekonsiliasi aset: inventarisasi barang milik daerah, pengembangan aplikasi sistem barang daerah, penertiban aset milik daerah, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) penerbitan dan penyusunan neraca pemerintah daerah. capaian indeks kepuasan masyarakat ikm) perangkat daerah surveitakepuasan masyarakat skm)survei kepuasan masyarakat skm) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik lingkungan instansi masing masing. dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor tahun tentang pedoman umum penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayan publik. mengacu pada hal tersebut, maka tim survei dan pengolah data survei kepuasan masyarakat skm) badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan) kabupaten garut telah melakukan pengukuran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja). hasil pengukuran ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara tepat untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan perundang undangan, selain itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melaluierdasarkan hasil analisis kepuasan masyarakat badan pengelolaan keuangan dan aset daerah semester tahun untuk jenis pelayanan yaitu layanan penerbitan sp2d pada bidang perbendaharaan dan layanan sewa gedung pada bidang pengelolaan barang milik daerah lingkup dengan pelaksanaan kegiatan berlangsung dari bulan juli sampai dengan desember dapat disajikan untuk data indeks kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan tersebut yaitu: tabel capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan lingkungan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun jenis pelayanan unit pelayanan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) pengelolaan barang milik daerah masyarakat sumber data bukan kabupaten garut, tahun dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwacapaian renstra perangkat daerah tahun lalu keberhasilan pencapaian kinerja sasaran renstra tahun dapat dilihat dari pengukuran kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja yang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) ditetapkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan renstra perangkat daerah tahun dari indikator yang diukur, sebanyak indikator melebihi target indikator sesuai targetberdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran skpd badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut tahun secara keseluruhan disajikan pada gambar sebagai berikut gambar hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran renstra skpd bukan tahun hasil pengukuran kinerja sasaran mencapai target melebihi target tidak mencapai target sumber data bukan kabupaten garut, tahun pada tahun pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran dengan menggunakan indikator badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja)lebihi target dan sebanyak indikator y6) mencapai target.kinerja sasaran renstra perangkat daerah periode tahun lalu tabel capaian renstra perangkat daerah tahun lalu tingkat hasil hasil target capaian target indikator tercapai sampai akhir tahun tahun tahun tidak kinerja terhadap ida engan renstra target persentase skpd 100x 100y6 yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai sop persentase penyerapan keuangan sesuai target persentase 100x 100y6 pertanggung jawaban apbd tepat waktu persentase aset ,00y6 85y6 daerah yang terinventarisir capaian indeks kepuasan masyarakat ikm) perangkat daerah sumber data bukan kabupaten garut, tahun mencapai target, tidak mencapai target tidak mencapai target tetapi ada peningkatan. deskripsi penjelasan pencapaian sasaran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) pada tahun indikator persentase skpd yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai sop adalah sebanyak dari target hal ini sesuai dengan target indikator pada tahun indikator persentase penyerapan keuangan sesuai target adalah sebanyak melebihi dari target hal ini disebabkan karena dari skpd sebanyak skpd yang melaksanakan penyerapan keuangan sesuai target (minimal hal ini melebihi target indikator sebanyak skpd. indikator persentase pertanggungjawaban apbd tepat waktu adalah sebanyak sesuai dengan target yaitu hal ini mengindikasikan bahwa seluruh skpd dari skpd menyampaikan laporan keuangan dan pengelolaan aset tepat waktu sesuai standar (sap). indikator persentase aset daerah yang terinventarisir adalah sebanyak sesuai dari target dananalisis kinerja pelayanan perangkat daerah pencapaian kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun diukur dengan (satu) sasaran strategis yang mengacu pada indikator kinerja utama badan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun ini dapat dicapai.badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) melebihi target dan sebanyak indikator mencapai target. secara keseluruhan, rekapitulasi capaian kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada tahun persentase kumulatif capaian kinerja yang ditinjau baik dari tujuan dan sasaran strategis adalah sebesar o. dengan hasil tersebut diatas, kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah tercapai bahkan melebihi target capaian, mengenai penilaian diserahkan sepenuhnya kepada instansi yang berwenang. sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun dengan rata rata persentase pencapaian penyerapan anggaran dengan tingkat capaian seluruh kegiatan mencapai o. pencapaian tersebut meskipun sudah mencapai kategori baik tetapi perlu ditempuh upaya upaya untuk terus meningkatkan kualitas indikator kinerja diantaranya adalah sebagai berikut meningkatkan koordinasi antar bidang sehingga dalam merencanakan program dan kegiatan tepat sasaran, meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah instansi terkait dalam fasilitasi pengelola keuangan, meningkatkan sdm pegawai dengan pelatihan, diklat dan sosialisasi maupun rapat koordinasi antar anggota tapi, konsultasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun pusat. dengan seluruh capaian tersebut tentunya masih membutuhkan upaya perbaikan dan evaluasi capaian kinerja segala lini dan bidang untuk mencapai tujuan organisasi dan kinerja yang optimal sesuai target yang ditetapkan dan diharapkan. demikian laporan kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut tahun ini disajikan semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut masa yang akan datang. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bugelolaan keuangan dan asetrencana kerja tahun (senja).tabel pencapaian kinerja pelayanan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut spm target renstra perangkat daerah realisasi capaian standar tkk nasional ii) la\| pas pay persentase skpd yang menyelesaikan perencanaan 100y6 100y6 anggaran tepat waktu dan sesuai sop persentase pertanggungjawaban apbd 100y6 tepat waktu persentase penyerapan 90y keuangan sesuai target terinventarisir capaian indeksisu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi permasalahan dan hambatan: dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut, terdapat beberapa isu penting yang perlu adanya penyelesaian dan pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya, antara lain sebagai berikut bidang anggaran masih adanya koreksi terhadap apbd dalam evaluasi gubernur atas rapid kabupaten garut, kurangnya instrumen penganggaran peraturan jumlah jenis sop yang digunakan dalam proses penyusunan apbd: masih adanya kekurangan pemahaman skpd dalam proses penyusunan dokumen penganggaran rencana kerja dan anggaran rka skpd) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa skpd): adanya peraturan yang berubah mengenai anggaran belanja hibah dan bantuan sosial pada saat apbd telah ditetapkan, masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian tim asistensi verifikasi dalam memeriksa memverifikasi dokumen rka skpd dan dpa skpd bidang akuntansi dan pelaporan: sdm pengelola akuntansi skpd yang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, peraturan yang terkait dengan standar akuntansi pemerintah masih harus adanya penyesuaian. bidang perbendaharaan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang disediakan, belum terbitnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh bendahara pengeluaran skpd kantor pelayanan pajak, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang terhubung antara pengelola kas daerah dan bank persepsi, belum adanya mekanisme penerbitan sp2d untuk kelebihan pembayaran, pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk akhir tahun anggaran. lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait dengan gaji dan tunjangan anak sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga mana sebagian besar ditemukan oleh auditor, dikarenakan skpd kurang menanggapi respon tersebut dengan baik. kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan tahun bidang pengelolaan barang milik daerah belum optimalnya akurasi data aset pada tiap tiap skpd, pensertifikatan aset berupa lahan milik pemerintah kabupaten garut belum optimal terkait markah bukti kepemilikan belum optimalnya sinergitas sistem aplikasi pengelolaan aset untuk mendukung laporan keuangan secara akrual prosedur penilaian bmd belum memadai masih rendahnya kesadaran penyewa lahan fasis kasum terhadap kewajiban dalam membayar retribusi, review terhadap rancangan awal rkd rencana kerja senja)pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya dokumen rencana kerja senjabadan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garutukan adalahsebagai upaya mewujudkan tugas pokok bukan dalam pengelolaan keuangan, telah disusun rencana program kegiatan tahun yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan dalam senja bukanbadan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd,, sosialis pengadaan mebel, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya,:badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, program pengelolaan keuangan daerah kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah koordinasi, penyusunan dan verifikasi rka skpd, koordinasi, penyusunan dan verifikasiperubahan apbd. kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah koordinasi dan pengelolaan kas daerah. kegiatbadan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten kota. kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah analisis investasipengelolaan dana bagi hasil kabupaten kota program pengelolaan barang milik daerah kegiatan pengelolaan barang milik daerah penyusunan perencanaan kebutuhrekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah adapun rumusan review rencana program dan kegiatan terhadap rancangan awal rkd tahun sebagaimana tabelditandatangani secara elektronik oleh: tahun nomor pita kristiani wahyuni,sh nip.penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat sesuai dengan peraturan bupati garutmaka badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut perencanaan program dan kegiatan tahun tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutin. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) bab iii tujuan, sasaran, perangkat daerah telaahan terhadap kebijakan nasional bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm). rpm merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. dengan demikian, fungsi rpm adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintahan daerah seluruh indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun depan. untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah pemerintah kabupaten garut menyusun rencana jangka menengah daerah rpm) dengan mengacu kepada propelan dan rencana jangka menengah nasional rpm). berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut lampiranbab pendahuluan latar belakang penyusunan rencana kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan) ini, merupakan implementasi undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional sertkerja senja) bukan ini disusun untuk periode tahun yang berguna untuk penyusunan rencana kerja anggaran rka) bukan dan mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah rkd) pemerintah kabupaten garut. senja bukan tahun ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, masing masing pemerintah daerah harus menyusun rencana strategis renstra) dan rencana jangka menengah daerah rpm), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah. untuk program kegiatan daerah terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi terhadap kebijakan nasional, sebagai berikut tabel arah kebijakan kementerian keuangan tahunkementerian lapangan kerja, dan investasi keuanganbadan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) dari kelima kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya badan pengelola keuangan dan aset daerah bukan) kabupaten garut, maka dalam menyusun program kegiatannya kabupaten garut mengacu pada kebijakan nasional kapasitas keuangan daerah , sebagaimana yang telah dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja pada tahun tahun sebelumnya. dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan rencana strategis (lima) tahunan, antara lain mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dan amanahmeningkatnyardasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi bidang keuangan negara sesuai dengan yang tertuang dalam rpm nasional, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan apbn yang sehat. untuk itu, stabilitas ekonomi akan terus dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati hati, serta pelaksanaan kebijakan fiscal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. untuk mendukung hal tersebut, maka badan pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu melaksanakan perbaikan terkait badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) pengelolaan keuangan daerah antaranya melalui pengelolaan administrasi yang baik dan kebijakan yang tepat bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, belanja daerah, serta pengelolaan aset daerah, dengan melalui beberapa kebijakan. tujuan dan sasaran senja perangkat daerah visi dan misi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut harus dijabarkan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional agar tujuan dan sasaran senja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut dapat tercapai. tujuan dan sasaran itu dapat dirumuskan sebagai berikut tabel tujuan dan sasaran senja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut indikator indikator tujuan tujuan target sasaran kinerja target persentase skpd yang menyelesaikan perencanaan persentase anggaran tepat penetapan waktu dan sesuai inokatk apbd tepat sop menang akan waktu meningkatnya persentase kinerja kinerja penyerapan pengelolaan pengelolaan keuangan sesuai keuangan dan keuangan dan target ketatausahaan ketatausahaan persentase aset secara aset secara tertib, tertib, pertanggungjawaban akuntabel dan opini bpk akuntabel dan apbd tepat waktu transparan atas transparan persentase aset laporan daerah yang wtp keuangan terinventarisir pemerintah capaian indeks daerahdan kegiatan dalam pencapaian target kinerjanya badan pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu ditunjang dengan program dan kegiatan. pada tahun terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan. program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud atas dapat dilihat pada tabel.gelolaan keuangan dan asetgelolaan keuangan dan asethun meningkatnya persentase skpd yang persen kinerja pengelolaan menyelesaikan keuangan dan perencanaan anggaran ketatausahaan aset tepat waktu dan sesuai sop secara tertib, persentase penyerapan persen transparan keuangan sesuai target para persentase persen pertanggungjawaban apbd tepat waktu persentase aset daerah persen yang terinventarisir capaian indeks kepuasan indeks masyarakat ikm) nilaienyusunan senja bukan tahun dilakukan melalui proses teknokrat dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top down dan proses bottom up secara berjenjang berdasarkan hasil forum perangkat daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. senja bukan tahun ini disusun dengan mengacu pada rencana strategis renstra) bukan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat serta rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten garut tahun dengan tema pembangunalam menyusun senja bukan perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target renstra bukan dan rpm tahun yang bersangkutan. senja bukan tahun ini mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena senja bukan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (rpm dan renstra pd) dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, senja menjembatani sinkronisasikerja dan anggaran rka) bukan.kegiatan badan pengelolaan keuangan dan asetgelolaan keuangan dan asetgelolaan keuangan dan aset daerah. tabel indikator kinerja program indikator kinerja satuan target program program (outcome) program penunjang urusan pemerintahan nilai survey kepuasan persen daerah masyarakat kabupaten kota persentase jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun persen tepat waktu dan sesuai sop program pengelolaan persentase penyerapan persen keuangan daerah keuangan sesuai target persentase pertanggung jawaban apbd tepat persen waktu program persentase aset daerah lai pengelolaan barang ang terinventarisir indeks nilai milik daerah yang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja)gelolaan keuangan dan asetgelolaan keuangan dan asetsembilan ratus delapan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratusgelolaan keuangan dan asetbadan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja)tabel penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan urusan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan bukan kabupaten garut. selain itu, pada tabelpenutup dengan adanya senja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut tahun ini, diharapkan prioritas pelayanan administrasi keuangan dalam rangka pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik sebagaimana tujuan dan sasaran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta mendukung visi dan misi kepala daerah kabupaten garut agarselanjutnya badan pengelolaan keuangan dan aset daerah akan melaksanakan program pelayanan sesuai dengan program pembangunan dan kegiatan yang tertuang dalam senja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut tahun serta mengacu pada renstra badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten garut tahun serta rpm kabupaten garut tahun diharapkan dapat terealisasi secara optimal dan mencapai sasaran. senja skpd tahun anggaran sebagai dokumen perencanaan tahunan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, juga merupakan bagian dari rkd kabupaten garut. senja perangkat daerah bukan adalah sebagai acuan penyusunan rka perangkat daerah bukan pada tahun rencana. demikian untuk dilaksanakan. bupati garut, ttd rudy gunawan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senja) landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah berpedoman pada beberapa landasan hukumdan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senjadan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut rencana kerja tahun (senj20badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan kabupaten garut
berita daerah kota cirebon nomor ahunalat ukur belanja programanalisa harga satuan pekerjaan asp) bidangdimaksud dalam peraturan walikota inie.ha asasi manusia, darren frj duyun wahyuni pepe, tingkat (iv b) nip penataan ruang kota cirebon. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota cirebon. sekretariat adalah sekretariat pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota cirebon. bidang adalah bidang pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota cirebon. sub bagian adalah sub bagian pada sekretariat dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota cirebon. seksi adalah seksi pada bidang lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataanpenataanpertanahan.penataan ruangpekerjaan umum dan penataan ruangadministrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang danpenataan ruangpenataan seksi pengelolaan sumber daya air, seksi drainase perkotaan: dan seksi infrastruktur air limbah. bidang bina marga, terdiri dari: seksi jaringan jalan primer, seksi jaringan jalan sekunder, dan seksi jasa konstruksi. bidang cipta karya, terdiri darimanfaatan ruang, dan seksi pertanahan. uptkerjaan umum dan penataan ruang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum, penataan ruang dan pertanahpekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang sumber daya air dan pengelolaan air limbaherencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup bidangumber daya air, cc. pelaksanaan tugas pokok bidang sumber daya air, mengoordinasikan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup bidang sumber daya air, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok bidangumber daya air, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup bidangbidang sumber daya air, membawakan: seksi pengelolaan sumber daya air, seksi drainase perkotaan, dan seksi infrastruktur air limbah. seksi pengelolaan sumber daya aisumber daya air dan bangunan pengaman pantaiuntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan sumber daya air mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup seksi pengelolaansumber daya air, cc. pelaksanaan tugas pokok seksi pengelolaan sumber daya air, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok seksi pengelolaandrainase perkotdrainase yang terhubung langsung dengan sungai. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi drainase perkotaan mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup seksi drainase perkorainase perkotaan, cc. pelaksanaan tugas pokok seksi drainase perkotaan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok seksi drainase perkorainase perkotaan, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi drainase perkotair limblolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan air limbah komunal. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi infrastruktur air limbah mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas ruang lingkup seksi infrastruktur air limbair limbah, cc. pelaksanaan tugas pokok seksi infrastruktur air limbah: mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok seksi infrastruktur air limbahair limbah: pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup seksi infrastruktur air limbahsub bidang jalan, jembatan dan drainase tepi jalan serta pengembanganerencanaan, program dan kegiatan lingkup bidang bina mmarga, cc. pelaksanaan tugas pokok bidang bina marga, mengoordinasikan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup bidang bina marga, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok bidang bina mmarga, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup bidang bina margjaringan jalan primer, seksi jaringan jalan sekunder, dan seksi jasa konstruksi. seksi jaringan jalan primprimprimprimprimer, cc. pelaksanaan tugas pokok seksi jaringan jalan primer, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok seksi jaringan jalan primprimer, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi jaringan jalan primjalan sekundesekundsekundsekundsekunder, pelaksanaan tugas pokok seksi jaringan jalan sekunder, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok seksi jaringan jalan sekundsekunder, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi jaringan jalan sekundsa konstruksijasa konstruksi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi jasa konstruksi mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup seksi jasa konstruksa konstruksi, cc. pelaksanaan tugas pokok seksi jasa konstruksi, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok seksi jasa konstruksa konstruksi, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi jaslingkup urusan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, infrastruktur permukiman dan sistem persamaan, serta jaringan air minum. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang cipta karya mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup bidang cipta karcipta karya, cc. pelaksanaan tugas pokok bidang cipta karya, mengoordinasikan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup bidang cipta karya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok bidang cipta karcipta karya, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup bidang cipta karya, dan pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya. bidang cipta karya, membawakanseksi penataan bangunan lingkungan dan bangunan gedataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan bangunan gedung, dan pemberian izin bangunan gedung serta sertifikat laik fungsi bangunan gedung. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penataan bangunan lingkungan dan bangunan gedung mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup seksi penataan bangunan lingkungan dan bangunan gedtaan bangunan lingkungan dan bangunan gedung, cc. pelaksanaan tugas pokok seksi penataan bangunan lingkungan dan bangunan gedung, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok seksi penataan bangunan lingkungan dan bangunan gedlingkungan dan bangunan gedung, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi penataan bangunan lingkungan dan bangunan gedungpemukiman dan sistem persampada permukiman dan pengembangan sistem persamaan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi infrastruktur pemukiman dan sistem persamaan mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup seksi infrastruktur pemukiman dan sistem perspemukiman dan sistem persamaan, cc. pelaksanaan tugas pokok seksi infrastruktur pemukiman dan sistem persamaan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok seksi infrastruktur pemukiman dan sistem perspemukiman dan sistem persamaan, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi infrastruktur pemukiman dan sistem persamair minumpenyediaan air minum spam). untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi jaringan air minum mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup seksi jaringan air minair minum, cc. pelaksanaan tugas pokok seksi jaringan air minum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok seksi jaringan air minair minum, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi jaringan air minkerjaan umum dan penataan ruang sub bidang penataan ruang dan bidang pertanahan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penataan ruang dan pertanahan mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup bidang penataan ruang danruang dan pertanahan, cc. pelaksanaan tugas pokok bidang penataan ruang dan pertanahanruang dan pertanahan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok bidang penataan ruang danruang dan pertanahan, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup bidang penataan ruang danmanfaatanyusunan rencana tata ruang, penetapan rencana tata ruang dan peraturan zonasi, ketentuan tentang perijinan dan pembinaan penyelenggaraan tata ruang. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengaturan dan pembinaan tata ruang mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup seksi pengaturan dan pembinaan tataturan dan pembinaan tata ruang, cc. pelaksanaan tugas pokok seksi pengaturan dan pembinaan tata ruang, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok seksi pengaturan dan pembinaan tatafaatananfaatan ruang, pengawasan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pemanfaatan ruang mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup seksi pemanfaatanfaatan ruang, cc. pelaksanaan tugas pokok seksi pemanfaatan ruang, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok seksi pemanfaatanfaatan ruang, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi pemanfaatanurusan pemerintahan bidang pertanahan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pertanahan mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas lingkup seksiahan, cc. pelaksanaan tugas pokok seksi pertanahan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok seksiorganisasi dan tata kerja dinas pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumber daya miner, sasi manusia, serena?) aorta yama sxyuyunssbiwahyuni kep alrbagan struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota cirebon fungsional sub bagian umum dan daya air marga karya ruang dan pertanahan sumber daya air jalan primer dan bangunan gedung dan pembinaan tata ruang menua perkotaan jalan sekunder sistem persamaan ruang seksi seksi jaringan salinan sesuai dengan aslinya wali kota cirebon, kepala bagian hukum sanjak asasi manusia, kbbi tau ttd, (pf duyun!sim uni pembina tingkat (iv b) nasrudin azis nir relakebijakan akuntansi pemerintah daerah kota cirebon telah ditetapkan berdasarkantentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sehingga perlu dipedomi dalam pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, bahwa sehubungan adanya perubahan, penambahan dan penyempurnaanmenetapkan kembaldaerah. ketentuan bab iii kebijakan akuntansi dalam lampiranfery junaidi, sh. pembina iv a serta tata kerja rumah sakit daerah gunung jatiumah sakit daerah gunung jati yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan. direktur adalah direktur rumah sakit daerah gunung jati. wakil direktur adalah wakil direktur pada rumah sakit daerah gunung jati. bagian adalah bagian pada rumah sakit daerah gunung jati. sub bagian adalah sub bagian pada rumah sakit daerah gunung jati. seksi adalah seksi pada rumah sakit daerah gunung jati. kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional lingkungan rumah sakit daerah gunung jati. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan rumah sakit adalah, rumah sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta kepegawaian. rumah sakit dipimpin oleh seorang direkturtugas pokok rumah sakit mempunyai tugas pokok melaksanakrumah sakit yang digunakan sebagai tempat pendidikan. bagian ketiga fungsi untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rumah sakit mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknicc. pembinaan dan pelaksanaan tugarumah sakit terdiri dari pimpinan adalah direktur, pembantu pimpinan adalah wakil direktur, pembantu wakil direktur unsur staf adalah kepala bagian, pembantu wakil direktur unsur pelaksana adalah kepala bidang, pembantu kepala bidang adalah kepala seksi, pembantu kepala bagian yang terdiri dari tenaga medis, paramedis dan non medis. bagian kedua susunan organisasimembawakan: seksi pelayanan medis, dan seksi evaluasi pelayanan, sarana dan prasarana medis bidang pelayanan keperawatan, membawakan: seksi pelayanan keperawatan, dan seksi evaluasi pelayanan, sarana dan prasarana keperawatan. wakil direktur penunjang medis dan pengembangan, membawakan: bidang penunjang, membawakan: seksi penunjang medis, dan seksi penunjang non medis. bidang pengembangan,wakil direktur umum dan keuangan, membawakan: bagian umum,program dan evaluasi,bagian keuangan,instalasi: komite profesi, staf medis fungsional smf)berdasarkan kebijakan wali daerah kota. untukumum program kerja rumah sakit: pelaksanaan memimpin penyelenggaraan teknis operasional dan fungsional tugas tugas rumah sakit,mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan rumah sakitrumah sakit: pelaporan pelaksanaan tugas rumah sakitparagraf wakil direktur pelayanan medis dan keperawatan wakil direktur pelayanan medis dan keperawatkegiatan pelayanan medis dan keperawatan meliputi kegiatan penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada wakil direktur pelayanan medis dan keperawatcc. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan rumah sakit lingkup pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, mengoordinasikanmengoordinasikan penyelenggaraan tugas rumah sakit lingkup pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis rumah sakit lingkup pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas rumah sakit lingkup pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, pengelolaan urusan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pelayanan medis dan pelayanan keperawlayanan medis dan keperawatan, membawakan bidang pelayanan medis, dan bidang pelayanan keperawatan.cc. membawakan: seksi pelayanan medis, dan seksi evaluasi pelayanan, sarana dan prasarana medis seksi pelayana. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pelayananpelayananpelayananpelayanan medis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksievaluasi pelayanan, sarana dan prasaranagendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi seksi evaluasi pelayanan, sarana dan prasaranamembawakan seksi pelayanan keperawatan, dan seksi evaluasi pelayanan, sarana dan prasarana keperawatan. seksi pelayananuntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan keperawatan, mempunyai fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi pelayanan keperawatan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi pelayanan keperawatan, cc. pengelolaan urusan pelayananpelayananpelayanan keperawatan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksikeperawatan, mempunyai fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi evaluasi pelayanan, sarana dan prasarana keperawatan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi evaluasi pelayanan, sarana dan prasarana keperawatan, cc. pengelolaan urusan evaluasi pelayanan, sarana dan prasaranagendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi evaluasi pelayanan, sarana dan prasaranawakil direktur penunjang medis dan pengembangan wakil direktur penunjang medis dan pengembangan sebagai unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang wakil direktur dalam menyelenggarakan kegiatan penunjang dan pengembangan meliputi kegiatan penyelenggaraan penunjang medis dan pengembangan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada wakil direktur penunjang medis dan pendidiknunjang dan pengembangan, cc. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan rumah sakit lingkup penunjang dan pengembangan, mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan teknis operasional penunjang dan pengembangan, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas rumah sakit lingkup penunjang dan pengembangan, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis rumah sakit lingkup penunjang dan pengembpenunjang dan pengembangan, pengelolaan urusan penunjang dan pengembangan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan penunjangnunjang medis dan pengembangan, membawakan bidang penunjang, dan bidang pengembangan. bidang penunjangliputi penyelenggaraan penunjang medis dan penunjang non medis. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang penunjang, cc. pelaksanaan tugas pokok bidang penunjang, mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok bidang penunj, pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup bidang penunjang, membawakan: seksi penunjang medis, dan seksi penunjang non medis. seksi penunjang. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penunjang medis, mempunyai fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi penunjang medis, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi penunjang medis, cc. pengelolaan urusan penunjangmedis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi penunjang medis, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi penunjang no. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penunjang non medis, mempunyai fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi penunjang non medis, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi penunjang non medis. pengelolaan urusan penunjang nonnon medis.non medis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi penunjangseksi pengembangan kompetensi sumber daya manusia. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan kompetensi sumber daya manusia, mempunyai fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi pengembangan kompetensi sumber daya manusia, cc. pengelolaan urusan pengembangan kompetensi sumber daya manusia,gendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan kompetensilitian dan pengembangan rumah sakitseksi penelitian dan pengembangan rumah sakit, mempunyai fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup seksi penelitian dan pengembangan rumah sakit: penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup seksi penelitian dan pengembangan rumah sakit, cc. pengelolaan urusan penelitian dan pengembangan rumah sakit::, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi penelitian dan pengembangapelayanan bidang umum dan keuangan, meliputi kegiatan umum, program dan evaluasi serta keuangan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada wakil direktur umum dan keuangmum, program dan evaluasi serta keuangan, cc. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaanrumusan kebijakan dan teknis operasional umum, program dan evaluasi, serta keuangan, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas rumah sakit lingkup umum, program dan evaluasi, serta keuangan, penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknisumum, program dan evaluasi, serta keuangan, pengelolaan urusan umum, program dan evaluasi, serta keuangan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan umum, program dan evaluasi, serta keuumum dan keuangan, membawakan bagian umum, bagian program dan evaluasi, dan bagian keuangan.sub bagian tata usahaketatausahaan, program dan kegiatan lingkup sub bagian tata usaha, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bagian tata usaha, cc. pengelolaan urusan ketatausahtata usahatata usaha, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bagian kepegawaian, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bagian kepegawaian, pengelolaan urusan kepegawaikepegawaikepegawaian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasan perlengkaprumahtanggamempunyai fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bagian rumah tangga dan perlengkapan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bagian rumah tangga dan perlengkapan, cc. pengelolaan urusan kerumahtanggkerumahtanggakerumahtanggaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian kerumahtangsub bagian program dan evalurogram dan evaluasi meliputi penyusunan program, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian program dan evaluasi, mempunyai fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bagian program dan evaluasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bagian program dan evaluasi, pengelolaan urusan program dan evaluasi, penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja rumah sakit, penyiapan data informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja rumah sakit, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagianistem informasi manajemen. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian sistem informasi manajemen, mempunyai fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bagian sistem informasi manajemen, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bagian sistem informasi manajemen, cc. pengelolaan urusan sistem informasi manajemegendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian sistem informasi manajeme, hubungan masyarakat dan pemashukum. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, mempunyai fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bagian hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bagian hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, cc. pengelolaan urusan hukum, hubungan masyarakat dan pemasaragendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian hukum, hubungan masyarakatuntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian keuangan,. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada (1l), sub bagian anggaran mempunyai fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bagian anggaran, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bagian anggaran, cc. pengelolaan urusan anggarnggarnggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian perbendaharaan, mempunyai fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bagian perbendaharaan, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub sub bagian perbendaharaan, cc. pengelolaan urusan perbendaharaperbendaharaperbendaharaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagianverifik. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian akuntansi dan verifikasi, mempunyai fungsi penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup sub bagian akuntansi dan verifikasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup sub bagian akuntansi dan verifikasi, cc. pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasikuntansi dan verifikasikuntansi dan verifikasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian akuntansi dan verifikasi, dan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. paragraf instalasikepala dalam jabatan non struktural. kepala instalasi bertanggung jawab kepada wakil direktur melalui kepala bidang atau kepala bagian pada lingkungan tugas masing masing. jenis instalasi disesuaikan menurutkomite profesi komite profesi adalah kelompok tenaga profesi yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf profesi yang bersangkutan. komite profesi dibentukprofesi berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. komite profesi mempunyai tugas pokokprofesi dapat dibantu oleh sub komite yang anggotanya terdiri dari staf tenaga profesi lainnya secara ex officioembentukan sub komite ditetapkan oleh direktur. komite profesi pada rumah sakit dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembentukan komite profesi pada rumah sakit ditetapkan dengan keputusan wali kota atas usul direktur untuk masa kerja (tiga) tahun. paragraf staf medis fungsional smf)untuk ketua kelompok diangkat oleh wali kota atas usul direktur. paragraftetapkan oleh direktur atas usul wakil direktur pelayanan medis dan keperawatan. penempatan paramedis perawatan dan non perawatan ditetapkan oleh direktur atas usul wakil direktur terkait. paragraf tenaga non medis tenaga non medis adalah tenaga yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan baik administrasi maupun pelayanan terhadap pasien. dalam melaksanakan tugas. penempatan tenaga non medis dilaksanakan oleh direktur atas usul wakil direktur umum dan keuangan. paragraf dewan pengawasan dan pertimbanganpemilik dan atau pemerintah, rumah sakit dan tokoh masyarakat. dewan pengawasan dan pertimbangan mempunyai tugas pokok mengadakan pengawasan, pengarahan dan pertimbangan kepada direktur dalam melaksanakan misi rumah sakit dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. dewan pengawasan dan pertimbangan sebelum ditetapkan oleh wali rakyat daerah. paragraf satuan pengawas intern spi) satuan pengawas intern adalah kelompok fungsional yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada satuan pengawas intern mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit, dan pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit. satuan pengawas intern ditetapkan olehrumah sakidirekturrumah sakisebagai unit organisasi bersifat khusus bidang pelayanan kesehatan yang kegiatanunsursurngelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengguna dan ketatausahaan barang milik daerah. dalamdan kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud direktur rumah sakidirektuunsur satuan organisasi lingkungan rumah sakitumum dan keuangan atau salah satu wakil direkturdirektur diangkat dan diberhentikan oleh wali dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. pejabat pejabat lainnya lingkungan rumah sakidanaan pembiayaan rumah sakitzap de sh:, mh. kok nia tk. (iv b) ci nip:game wakil direktur wakil direktur wakil direktur pelayanan medis dan penunjang dan pengembangan umum dan keuangan keperawatan pelayanan pelayanan penunjang pengembangan umum program dan keuangan medis keperawatan evaluasi seksi sub bagian sub bagian pelayanan pelayanan penunjang pengembangan tata usaha program dan anggaran medis keperawatan medis sumber daya evaluasi manusia sub bagian sub bagian seksi seksi seksi seksi pebalap atan sistem informasi perbendaharaan evaluasi evaluasi penunjang penelitian dan manajemen nasa ten momen magang sub bagian sub bagian medis keperawatan rumah tangga dan hukum, humas dan akuntansi dan parents perlengkapan pemasaran verifikasi dugaan wants wali kota cirebon, mna ttd, ppa nashrudin azis dengan aslinya san &#bagian hukum, penyewaan jasa sem. peristiwa tk. (iv b) nip.
kes bala nu: aka rea walikota semarangatuan kerja perangkat daerahlingkungan pemerintah kota semarang, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut atas, perlu dibentuk peraturan walikota semaranguang negara dekanismewalikota melalui ppid selaku bud, dalam hal ini kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota semarang dengan dihampiri surat pernyataansurat pernyataan penggunaan rekeningerdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam dan ppid selaku bud dapat menyetujui atau menolak. persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan walikota ini. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalamsudah dimiliki kepada bank yang ditunjuk. pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada dengan dihampiri surat persetujuan tertulis dari ppid selaku bud. atas pembukaan rekening baru atau dilanjutkannya penggunaan rekening yang sudah dimiliki, skpd menerima jasa giro dari bank. jasa giro sebagaimana dimaksud pada setiap akhir bulan dipindahbukukan rekening kas umum daerah. bab iii mekanismeumum daerah serta menyampaikan bukti pemindahbukuan bud. bab sanksi administrasi kepala skpd yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini, akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari ppid selaku brver w13 wal arang hendra pribadi diundangkan semarang pada tanggal dem pur sekretaris daerah kota semarang adi tri haryanto berita daerah kota semarang tahun nomor ip)semarang, nomor kepada sifat yth. kepala dead kota semarang lamp. selaku bud hal permohonan persetujuoo. eneeemenn,. (diisi untuk menampung dana lainnya sesuai kebutuhan.ocococc. catatan: pilih satu walikota semarang hendra pribadinyataan penggunaan rekening kop skpd semarang, nomor kepada sifat yth. kepala dead kota semarang lamp. selaku bud hal pernyataan penggunaan rekening. semarangyatakan dengan sungguh sungguhiii tees, hanya(diisi untuk menampung dana lainnya sesuai kebutuhan) demikian untuk menjadikan periksa. kepala skpd mep: seingatinssan catatan: pilih salah satu hendra pribadi lampiran iiipersetujuan penolakan permohonan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan penggunaan yang sudah dimiliki pemerintah kota semarang dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah jl. pemuda telp. psw. semarang semarang, nomor kepada sifat yth. kepala skpd lamp. hal persetujuan penolakuntuk permohonan persetujuan pembukaan rekening baru penggunaan rekening yang sudah dimiliki , dengan ini kami menyetujui tidak menyetujui" pembukaan rekening penerimaan pengeluaran lainnya (diisi untuk menampung dana lainnya sesuai kebutuhan) penggunaan rekening yang dimiliki pada bank . unt keperluan menampung pendapatan daerah uang yang ditatausahakan oleh bendahara penerimaan dalam rangka pelaksanaan apbd karena demikian untuk menjadikan periksa. kepala skpd nip: santan: catatan: pilih satu ) kalau ditolak diisi alasan penolakan. wal, hendra pribadi
gas, rmyang telah beberapa kali diubah dengan peraturan wali kota semarang: nomor tahun tentang perubahan60. bulan, wakil ketua dprd rp47. bulan, anggota dprd rp32. bulan. tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud padaanggota dprd diberikan tunjangan transport dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan. besarnya tunjangan transport sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar rp14.lhotelhotelhotel, tambahan lembaran negara republik bahwa untuk maksud tersebut huruf indonesia nomor sebagaimana atas, perlu ditetapkan dengan telah diubah dengan undang undangmenetapkan peraturan walikota tentang pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut petunjuk pelaksanaan pajak hotel. pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan babi perundang undangan perpajakan daerah. ketentuan umum pajak adalah pajak hotel. hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan peristirahatan termasuk jasa penunjang dengan dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, kota adalah kota cirebon. pesanggrahan, cottage,villa, rumah penginapan dan pemerintah kota adalah pemerintah kota cirebon. sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih walikota adalah walikota cirebon. dari (sepuluh). dinas adalah dinas pendapatan dan pengelolaan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, keuangan daerah kota cirebon. teks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan dan transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang pengelolaan keuangan daerah kota cirebon. disediakan atau dikelola hotel. kas daerah adalah kas pemerintah kota cirebon pada pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan bank jabar banten cabang cirebon. yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk dan atas nama pihak jain menjadi tertentu bidang perpajakan daerah sesuai tanggungan yang mence anggara usaha hotel. dengan peraturan perundang undangan. pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang pada suatu at, dalam masa pajak, dalam tahun merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha ajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan maupun yang tidak melakukan usaha yang ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan tgn daerah.nomor pokok wajib pajak daerah untuk selanjutnya atau badan usaha milik daerah bumi) dengan disebut ppd, adalah nomor yang diberikan kepada nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan melaksanakan hak dan kewajiban perawakannya.surat ketetapan pajak daerah kurang bayar kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan tambahan yang selanjutnya disingkat skpdkbt, peraturan walikota paling lama (tiga) bulan kalender, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang surat ketetapan pajak daerah nihil yang selanjutnya terutang. disingkat skpd, adalah surat ketetapan pajak surat pengukuhan adalah surat yang diterbitkan oleh yang menentukan jumlah pokok pajak sama kepala dinas sebagai dasar untuk melakukan besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak pemungutan pajak. terutang dan tidak ada kredit pajak. pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai surat ketetapan pajak daerah lebih bayar yang dari penghimpunan data objek pajak dan subjek selanjutnya disingkat skpd, adalah surat ketetapan pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak serta pengawasan penyebarannya. pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutangstd, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau denda. bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung undangan perpajakanketetapan daerah, surat keputusan pembetulan atau surat pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, keputusan keberatanputusan keberatan adalah surat keputusan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan daerah atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat yang dengan bukti itu membuat terang tindak ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, pidana bidang perpajakan daerah yang terjadi surat ketetapan pajak daerah nihil, surat serta menemukan kerangkanya. ketetapan pajak daerah lebih bayar atau terhadap penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga lingkungan pemerintah kota cirebon yang diberi yang diajukan oleh wajib pajak. wewenang khusus sebagai penyidik untuk banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh melakukan penyidikan tindak pidana bidang wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan keputusan yang dapat diajukan banding, perundang undangan. berdasarkan ketentuan peraturan perundang jurusnya pajak adalah pelaksana tindakan penagihan undangan perpajakan yang berlaku. pajak yang meliputi penagihan seketika dan putusan banding adalah putusan badan peradilan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan pajak atas banding terhadap surat keputusan penyanderaan. keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. surat paksa adalah surat perintah membayar utang pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang pajak dan biaya penagihan pajak. dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk masa pajak, tahun pajak dan bagian tahun pajak. periode tahun pajak tersebut. surat pendaftaran objek pajak daerah yang pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan selanjutnya disingkat scope, adalah surat yang menghimpun dan mengolah data, keterangan digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif melaporkan objek pajak atau usahanya dinas. dan profesional berdasarkan suatu standar pen dalah kai pegiat tuk kawasan adalah serangkaian kegiatan untu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib kewajiban perpajakan daerah dan atau untuk tujuan ak dan menegakkan ketentuan peraturan lan dalam rangka melaksanakan ketentuan pada perundang undangan perpajakan daerah. peraturan perundang undangan perpajakan daerah. bab wajib pajak yang telah mendaftarkan usahanya pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada kepala dinas menerbitkan bagian kesatu pendaftaran surat pengukuhan sebagai wajib pungut dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan, kartu ppd: setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya pemberitahuan pemungutan. atau objek pajak dengan menggunakan scope kepada dinas melalui bidang pendapatan asli apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban daerah, paling lambat (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada kepala dinas sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan menerbitkan ppd secara jabatan. lain. pemberitahuan pemungutan sebagaimana scope sebagaimana dimaksud pada diisi dimaksud pada huruf wajib dipasang oleh dengan benar dan ditandatangani oleh wajib pajak wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca atau penanggung jawab dengan melampirkan: oleh pengunjung tamu hotel atau tempat pembayaran (kasir). foto copy identitas diri penanggung jawab penerima masa ktp, sim, paspor), bagian kedua foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan pelaporan usaha, surat keterangan domisili tempat usaha, surat izin usaha dari instansi yang berwenang, setiap wajib pajak, wajib mengisi speed dengan surat kuasa apabila pemilik pengelola usaha benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib penanggungjawab berhalangan dengan disertai pajak men ampaikanny dinas melalui foto copy ktp, sim, paspor dari pemberikuasa. bidang pendapatan asli daerah.erimaan bruto wajib pajak atas penyediaan pelayanan hotel kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk atas dengan dipungut bayaran, termasuk persewaan permohonan wajib pajak dapat memberikan ruangan dan jasa penunjang lainnya sebagai perpanjangan jangka waktu penyampaian speed kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan paling lama (tujuh) hari kerja. kemudahan dan kenyamanan. penyampaian speed sebagaimana dimaksud pada permohonan perpanjangan pen campaign speed oleh dilakukan paling lama (lima belas hari) wajib pajak sebagaimana dimaksud pada setelah berakhirnya masa pajak. diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian apabila batas waktu penyampaian speed jatuh pada speed sebagaimana dimaksud dalamwajib pajak dengan kemauan sendiri dapat harus disertai lampiran dokumen berupa membetulkan speed yang telah disampaikan, dengan rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada bersangkutan, kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk, dalam rekapitulasi penggunaan berikut tindakan bon jangka waktu (tujuh) hari sesudah berakhirnya penjualan (bill) atau struk cash register: dan masa pajak sepanjang belum dilakukan tindakan bukti setoran pajak yang telah dilakukan pemeriksaan. (tindakan ssd). dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri speed sebagaimana dimaksud pada yang speed dianggap tidak disampaikan apabila tidak mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dimaksud pada dan tidak dilampirkan sebesar (dua persen) sebulan atas jumlah pajak keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya pada penyampaian speed sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan speed. bab iii bab tata cara penghitungan pajak fasilitas hotel yang dinikmati oleh bukan tamu hotel tarif pajak untuk hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, dan penjualan fasilitas hotel antara lain pelayanan rumah penginapan ditetapkan sebesar (sepuluh restoran, jasa boga katering, cafe dan sejenisnya, persen). karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (fitness centre), salon kecantikan, spa massage dan tarif pajak untuk rumah kos dengan jumlah kamar sejenisnya, kolam renang, golf, tenis, kepada bukan lebih dari (sepuluh) ditetapkan sebesar (lima tamu hotel dan atau kepada masyarakat umum, persen). wajib didaftarkan oleh wajib pajak kepada dinas untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak yang terpisah dari pajak. pajak dihitung untuk setiap bon penjualan atau bill yang dikeluarkan oleh wajib pajak dan atas jumlah panen adan masa sea sean leh hotel. yang akan dibayar oleh pengunjung tamu note ketentuan peraturan daerah yang berlaku, yakni penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada fasilitas restoran, jasa boga katering, cafe dan ditetapkan dengan formula sebagai berikut sejenisnya, dikenakan pungutan pajak restoran, pajak hotel (sewa kamar jasa penunjang) tarif fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, pajak pub, bar, pusat kebugaran (fitness centre), salon kecantikan, spa massage dan sejenisnya, kolam contoh cara perhitungan pajak sebagaimana renang, golf, tenis,dikenakan pungutan pajak dimaksud pada sebagaimana tercantum hiburan, dalam lampiran peraturan walikota ini. fasilitas parkir, dikenakan pungutan pajak parkir. apabila wajib pajak tidak mendaftarkan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi administrasi sebesar (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak terutang yang disetorkan terakhir.atadipungut dengan system self assessment pajak. memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam melaporkan sendiri pajak terutang kepada dinas. skpd sebagaimana dim maksud pada huruf angka dan angka dikenakan sanksi administrasi wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, berupa bunga sebesar (dua persen) sebulan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat sebagaimana dimaksud pada menggunakan dibayar untuk jangka waktu paling lama (dua speed. kepala dinas atau pejabat yang ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi ditunjuk dapat menerbitkan administrasi berupa kenaikan pajak sebesar skpd dalam haiapabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau waktu paling lama (dua puluh empat) bulan keterangan lain, pajak yang terutang tidak dihitungtif:wajib pajak tidak menggunakan bon penjualan tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan atau bill yang berseri dan bernomor urut sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dan atau,.skpdkbt sebagaimana dimaksud pada sebelum dikenakan perhitungan pajak secara dapat diterbitkan lebih dari (satu) kali jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap perundang undangan. yang menyebabkan penambahan jumlah pajak penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan terutang.hasil kas name: dimaksud dalam adalah penetapan berdasarkan hasil pengamatan langsung besarnya pajak terutang dilakukan oleh kepala lokasi wajib pajak: dinas atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data lokasi tempat usaha ajak, yang ada atau keterangan lain yang dimiliki berdasarkan data pembanding.dimaksud pad dapat dilakukan bildimaksud wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan asir kas name sebaga mana dimaksud bada li.bagian kedua langsung lokasi tempat usaha wajib pajak pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan tindakan penunggang (pengeboman) sekurang kurangnya sebanyak pembayaran pajak terutang harus dilakukan (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara sekaligus dan lunas kas daerah melalui terus menerus maupun berselang. bendahara khusus penerima dinas atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat (lima belas) hari berdasarkan hasil pengamatan langsung setelah berakhirnya masa pajak, dengan sebagaimana dimaksud pada omzet menggunakan ssd. penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan ratapengunjung dengan daftar menu yang ada pada satuatau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, paling lama (dua puluh empat) bulan, dan ditagih klasifikasi lokasi usaha, dan lain lain secara dengan(tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan. ada dinas, atau sumber lain yang dapat dipercaya. pajak terutang dalam skpd, skpdkbthotel yang dilakukan atas nama pembayaran angsuran atau tanggungan beberapa orang atau badan, dan penundaan pembayaran makarsyaratan yang ditentukan, dapat memberikan pemilik hotel selaku wajib pajak bertanggung jawab persetujuan untuk menganggur atau menunda terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan pembayaran pajak yang terutang dalam skpd, hiburan yang diselenggarakan hotel tersebut. skpdkbt atau std, dengan dikenakan bunga sebesar (dua persen) sebulan. a30ib pajak yang akan melakukan pembayaran wajar pada saat itu. secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang tertulis medan dea disertai berlaku juga untuk subjek pajak atau pengunjung kopi tamu lainnya pada saat itu tempat hotel yang skpd, skpdkbt, atau std yang diajukanhari bel jatuh orang pribadi atau badan pengusaha hotel baik dibentuk jaa cmp pembayaran yang langsung atau tidak langsung berada bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau cc. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf badan yang sama: harus melampirkan rincian utang pajak untuk oran pribadi atau badan yang menyertakan masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan modal sebesarhotel permohonan, yang bersangkutan. jumlah sisa angsuran adalah hasil permohonan pembayaran secara angsuran pengurangan antara besarnya sisa pajak yang maupun penundaan pembayaran yang disetujui belum atau akan diangkut dengan pokok pajak kepala dinas dituangkan dalam surat angsuran, keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah antara jumlah pajak terutang yang akan terlebih dahulu mendapat telaahan dari kepala diangkut, dengan jumlah bulan angsuran, dinas:, lebih lanjut dalam surat perjanjian.untuk (lima) kali angsuran dalam jangka waktu ditambah dengan bunga sebesar (dua (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat persen). keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar oleh kepala dinas berdasarkan alasan wajib tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran pajak yang dapatditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga tempo pembayaran yang termuat dalam skpd, (dua persen) dengan jumlah bulan yang skpdkbt dan std, kecuali ditetapkan lain oleh ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah kepala, dinas. berdasarkan alasan wajib pajak utang pajak yang akan ditunda: yang dapat diterima, besarnya jumlah yang harus dibayar adalah pembayaran angsuran atau penund: perhitungan untuk pembayaran angsuran penundaan pembayaran harus dilunasi adalahterhadap jumlah sisa angsuran,penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang dapat mengajukan permohonan pembayaran terutang dalam skpd, skpdkbt, std, surat untuk surat ketetapan pajak yang samabab setelah jatuh tempo pembayaran. penagihan tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dapat pembayaran, diatur sebagai berikut menerbitkan std apabila kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang waktu sekurang kurangnya (tujuh) hari dibayar: menerbitkan dan menyampaikan surat teguran dari hasil penelitian speed terdapat kekurangan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis pembayaran sebagai akibat salah tulis dan kepada wajib pajak setelah berakhirnya tanggal atau salah hitung: jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam wajib pajak dikenakan sanksi administrasi surat ketetapan pajak, surat pembetulan, surat berupa denda atau bunga. keputusan keberatan dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam kepala dinas selaku pejabat menerbitkan surat std sebagaimana dimaksud pada huruf paksa dan surat paksa tersebut diberitahukan dan huruf ditambah dengan sanksi administrasi oleh jurusnya pajak kepada wajib pajak atau berupa bunga sebesar (dua persen) setiap bulan penanggung pajak dalam waktu paling singkat untuk paling lama (lima belas) bulan sejak saat (dua puluh satu) hari setelah surat teguran terulangnya pajak. diterima wajib pajak dengan membuat berita pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh acara pemberitahuan surat paksa, tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan kepala dinas selaku pejabat menerbitkan surat sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua perintah melaksanakan penyitaan dan jurusnya persen) sebulan dan ditagih dengan std.tentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak kepala dinas selaku pejabat menerbitkan dengan surat paksa sebagaimana "dimaksud bada surat pencabutan sita dan jurusnya pajak huruf sampai dengan diatur sesuai men ampaikanny kepada wajib pajak, apabila dengan ketentuan peraturan perundang undangan. wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak pajak, mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan berdasarkan putusan pengadilan atau pajak dengan surat paksa. putusan pengadilan pajak, lak pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, ditetapkan lain dengan keputusan walikota. tidak mengakibatkan penundaan hak wajib pajak kepala dinas atau pejabat yang ditunjuknya mengajukan keberatan pajak dan mengajukan dalam waktu paling singkat (empat belas) hari pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan mengumumkan penjualan secara lelang atas penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.penagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana penagihan pajak dan jurusnya pajak dimaksud dalam apabila menyampaikannya kepada wajib pajak antara mala sebagaimana debut pada pauk sampai wajib pajak akan meninggalkan indonesia untuk dengan waktu sebagaimana tersebut pada huruf selama lamanya atau berniat untuk itu, wajib pajak memindahkan barang yang dimiliki atau kepala dinas selaku pejabat, melaksanakan dikuasai dalam rangka menghentikan atau penjualan secara lelang atas barang barang milik mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang wajib pajak bertempat badan urusan piutang dilakukan indonesia, dan lelang negara bulan) dalam waktu terdapat tanda tanda bahwa wajib pajak akan paling singkat (empat belas) hari setelah membubarkan badan usahanya atau menggabungkan pengumuman lelang: usahanya, atau memekarkan usahanya, atau lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki telah melunasi utang pajak dan biaya atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk penagihan pajak atau berdasarkan putusan lainnya, pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau badan usaha akan dibubarkan oleh pemerintah, dan objek lelang musnahyerahan pesanan makanan dan atau bon penjualan (bill) minuman termasuk juga tambahannya, nomor urut dan seri, nama dan alamat usaha, setiap wajib pajak dalam mencatat macam, jenis kuantum, harga satuan per item transaksi penerimaan pembayaran atas pelayanan (jenis) dan jumlah harga jual: hotel, wajib menggunakan bon penjualan atau bill jumlah pajak hotel yang telah diperporasi oleh dinas, kecuali ada izin jumlah pajak hotel yang harus diphjual bill konsumen, penjualan atau yang pengalamannya dibuat dicetak sendiri oleh wajib pajak sebelum bon penjualan atau bill yang telah dibayar oleh subjekwajib pajak yang menggunakan bon penjualan lembar kedua, untuk dinas: atau bill ang tidak diberi orasi oleh bin as, lembar ketiga, untuk wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan bersangkutan sebesar (dua puluh limawajib pajak dapat tata cara penggunaan bon penjualan atau bill diatur menggunakan peralatan komputer atau mesin cash sebagai berikut register dengan terlebih dahulu mengajukan bon penjualan atau bill dibuat sekurang kurangnya permohonan secara tertulis kepada kepala dinas rangkap (tiga) dengan warna berbeda dan harus untuk dikecualikan dibebaskan dari kewajiban memuat melegalisasi bon penjualan atau bill. catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang dan atau, kepala dinas dapat menyetujui atau menolak bab viii permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pembukuan, pemeriksaan pada secara tertulis berdasarkan dan pengawasbagian kesatu dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta pembukuan kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register. wajib pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih dalam hal kepala dinas menyetujui permohonan dari rp300. (tiga ratus juta rupiah) dalam wajib pajak sebagaimana dimaksud pada (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan wajib pajak wajib sesuai dengan standar akuntansi keuangan melaporkan hasil transaksi penerimaan atas indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku penggunaan komputer atau mesin cash register secara umum. basil berkala lengan abi wajib pajak dengan peredaran usaha atau omzet speed, kepada kepala dinas: sampai dengan rp300. (tiga ratus juta rupiah) dalam (satu) tahun, dapat dibebaskan dari menghubungkan perangkat komputer atau mesin kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap cash register digunakannya dengan sistem diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara informasi dinas secara online apabila diperlukan. teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak. bon penjualan atau bill, baik yang tertulis atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada dicetak menggunakan komputer maupun mesin cash diselenggarakan dengan sebaik baiknya dan harus register sebagai bukti transaksi penerimaan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha pembayaran harus mencantumkan tarif pajak sebesar sebenarnya. lo) (sepuluh persen). pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain apabila dalam bon penjualan atau bill yang yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau dibuat dicetak oleh wajib pajak tidak mencantumkan pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama tarif pajak (sepuluh persen) maka harga sudah (lima) tahun. termasuk pajak yang terutang atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya:, bantuan guna kelancaran pemeriksaan, apabila wajib pajak memiliki lebih dari (satu) unit memberi kesempa(bill) maupun mesin cash register pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi yang ada pada pen tenggara, dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (bill) memberikan data potensi dan keterangan yang atau dokumen lainnya. diperlukan secara benar, lengkap dan jelas. dalam hal wajib pajak yang diperiksa tidak bagian keduaterutang dapat dilakukan dengan metode atau kepala seksi pendaftaran dan pendataan atau penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang tertinggi dalam (satu) tahun pajak terakhir dan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam sebesar (empat) kali jumlah pajak terutang yang rangka melaksanakan ketentuan peraturan daerah seharusnya dibayar. tentangoleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara pemeriksomputer yang dimiliki wajib pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa penerimaan, dengan komputer milik pemerintah kota pajak, dinas dapat meminta bantuan pengamanan melalui sistem jaringan informasi dinas secara online.penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam apabila dalam pengungkapan pembukuan, berfungsi sebagai alat kontrol pencatatan atau dokumen serta keterangan yang setiap kegiatan transaksi dan biaya pengadaan diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah untuk merahasiakan maka kewajiban untuk kota dan atau dinas. merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk wajib pajak harus memelihara peralatan (equipment) keperluan pemeriksaan. sebagaimana dimaksud dalam dan bagian ketiga tidak mengubah program yang telah ditentukan pengawasan penempatan petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan pajak, wajib pajak berkewajiban melaporkan kepada operasional dan penghitungan data omzet penjualan dinas, paling lambat (satu) hari kerja sebelum dengan batas waktu tertentu dan atau dengan menyelenggarakan kegiatan insidentil hotel. pertimbangan pertimbangan teknis tertentu. untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, kepala setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu dinas berwenang menempatkan petugas pengawas tertentu yang ditetapkan oleh kepala dinas atau yang dilengkapi surat tugas dan atau peralatan pejabat yang ditunjuk, maka wajib pajak (equipment) baik sistem manual dan atau sistem berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani online (komputerisasi) hotel. berita acara hasil pengawasan. apabila terjadi penolakan wajib pajak atas permohonan keberatan yang diajukan wajib pajak penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut maka harus disertai surat permohonan diajukan secara tertulis dalam perry atasan penolakan pemasangan komputer dan bahasa indonesia, dengan disertai alasan alasan line telepon oleh wajib pajak. yang jelas: apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak pajak, petugas pemeriksa pajak dinas melaksanakan harus dapat membuktikan ketidakbenaran penghitungan kembali atas pajak terutang yang ketetapan pajak tersebut, disetor tertinggi dalam masa pajak berjalan, surat permohonan keberatan ditandatangani oleh ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan wajib pajak, dan dalam hal permohonan sebesar (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor keberatan dikatakan kepada pihak lain harus terakhir. dengan melampirkan surat kuasa, bab surat permohonan keberatan diajukan untuk satu keberatan, keringanan, pembebasan pajak surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun dan banding pajak atau masa pajak dengan melampirkan foto topinya, bagian kesatu permohonan keberatan diajukan dalam jangka keberatanwajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat walikota dalam hal ini kepala dinas atas suatu dipenuhi karena luar kekuasaannya. skpd, skpdkbt, skpdklb, skpd atau std pajak hotel. pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam penyelesaian keberatan atas surat ketetapan tidak dianggap sebagai pengajuan pajak sebagaimana dimaksud dalam keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. dilaksanakan oleh dinas dalam ini kepala bidang pendapatan asli daerah sesuai dengan batas kewenangannya. dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan waktu sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan lapangan, maka huruf kepala dinas dapat meminta wajib pajak melengkapi persyaratan tersebut.dan pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemeriksaan lapangan, kepala dinas dapat berkoordinasi dengan kepala bidang pendapatan asli daerah untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan wajib pajak dan hasilnya dalam jangka waktu (dua belas) bulan sejak dituangkan dalam laporan hasil koordinasi tanggal surat keberatan diterima, kepala dinas harus pembahasan keberatan pajak.berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau surat keputusan sebagaimana dimaksud pada laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau pajak sebagaimana dimaksud dalam kepala sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak bidang pendapatan asli daerah membuat telaahan yang terutang. staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan wajib pajak. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah lewat, dan kepala dinas tidak berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan pada kepala dinas mengeluarkan wajib pajak dianggap dikabulkan. rekomendasi atau berupa disposisi kepada kepala bidang pendapatan asli daerah untuk keputusan keberatan tidak menghilangkan hak wajib ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat pajak untuk mengajukan permohonan menganggur keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau pembayaran. sebagian permohonan keberatan wajib pajak. kepala dinas karena jabatannya atau atas terhadap satu keputusan keberatan, diajukan permohonan wajib pajak dapat membetulkan surat (satu) surat banding. keputusan keberatan pajak hotel yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan wajib pajak dapat mengajukan surat pernyataan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan pencabutan kepada pengadilan pajak. peraturan perundang undangan tentang pajak hotel. banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada dihapus dari daftar sengketa dengan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan secara tertulis oleh penetapan ketua dalam surat perry atasan wajib pajak kepada kepala dinas selambat pencabutan diajukan sebelum sidang lambatnya (tiga puluh) hari sejak tanggal dilaksanakan, dan atau diterimanya surat keputusan keberatan dengan putusan majelis hakim hakim tunggal melalui memberikan alasan yang jelas. pemeriksaan dalam surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan bagian kedua berbanding. banding selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding dalam hal banding hanya dapat diajukan apabila hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar mengenai keberatan yang ditetapkan oleh walikota sebesar (lima puluh persen). atau kepala dinas. bagian ketiga permohonan sebagaimana dimaksud pada pengurangan, keringanan dan pembebasan pajakwajib pajak dapat mengajukan permohonan diterima, dengan dilampirkan salinan surat pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak keputusan tersebut. kepada walikota dalam hal ini kepala dina harus diajukan secara tertulis pada diberikan berdasarkan pertimbangan dengan menggunakan bahasa indonesia serta keadaan tertentu yang dialami wajib pajak.ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana secara jelas. dimaksud pada akan diatur tersendiri oleh kepala dinas. atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, kepala bidang pendapatan asli bab daerah melakukan penelitian mengenai berkas pembetulan, pembatalan, pengurangan permohonan dan kelengkapan sebagaimana ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan dimaksud pada sanksi administrasi atas telaahan dan pertimbangan dari kepalayu tannpermohonan keringanan pajak sebagaimana dite mma, kecuali! apabila wajib pajak apat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut dimaksud dalam diberikan oleh tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kekuasaannya,: dan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan dalam hal permohonan wajib pajak ditolak maka atau kekeliruan dalam penerapan peraturan kepala dinas segera menerbitkan surat daerahnoken dalam bra peta jak, maka kepala dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau dibetulkan sebagaimana mestinya, menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, pembetulan skpd, skpdkbt atau std dan atau kenaikan pajak yang terutang, dalam sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan dengan menerbitkan surat keputusan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. pembetulan ketetapan pajak atau std olehatau std sebagaimana dimaksud pada huruf terutangdan atau paling lambat (tiga puluh) hari sejak sanksi administrasi berupa bunga, denda danunga atau denda akibat dilakukan sebagai berikut keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara, menuliskan catatan keterangan wajib pajak mengajukan permohonan pada sarana pembayaran ssd bahwa sanksi pengurangan penghapusan secara tertulis kepada tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta kepala dinas dalam waktu paling lama (tujuh) dibubuhi tanda tangan dan nama jelas kepala hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak dinas: terutang, kecuali apabila wajib pajak dapat wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak waktu (satu kali dua puluh empat) jam dapat dipenuhi karena keadaan luar sejak disetujuinya permohonan tersebut pada kekuasaannya, huruf surat permohonan sebagaimana dimaksud pada terhadap permohonan yang ditolak, kepala huruf harus mencantumkan alasan yang jelassebesar (dua persen) per bulan pajak, untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan terhadap permohonan yang ditolak, kepala nama jelas kepala dinas: dan dinas menerbitkan std atas pengenaan sanksi menerbitkan std atas pengenaan sanksi bunga tersebut. administrasi berupa bunga, atau menulis catatan keterangan pada sarana pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pembayaran ssd yang menerangkan berupa bunga, denda dan atau kenaikan pajak dalam bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi surat ketetapan pajak atau std sebagaimana administrasi berupa bunga sebesar (dua dimaksud pada huruf dilakukan sebagai persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi berikutwajib pajak mengajukan permohonan secara atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana tertulis kepada kepala dinas dalam jangka waktu dimaksud pada atau dan atau hasil (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib kepala bidang pendapatan asli daerah membuat pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu telaahan pertimbangan atas pengurangan atau tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan penghapusan sanksi administrasi untuk luar kekuasaannya, mendapatkan persetujuan atau penolakan dari kepala permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf dinas. harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada disetujui, maka segera surat pernyataan kekhilafan wajib pajak memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi atau bukan karena kesalahannya, dandengan cara menerbitkan surat keputusan berdasarkan surat permohonan sebagaimana pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dimaksud pada huruf pejabat yang sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau std ditunjuk oleh kepala dinas segera melakukan semula, serta ditandatangani oleh kepala dinas. penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan wajib pajak maupun laporannya dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf dimaksud pada ditolak, maka segera menerbitkan surat keputusan penolakyang ditandatangani oleh kepala dinas. dilakukan sesuai permintaan kepala dinas atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya. wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat (tujuh) hari setelah menerima surat apabila dianggap perlu permohonan yang keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih administrasi sebagaimana dimaksud pada mendalam maka kepala dinas melakukan rapat dan surat keputusan penolakan pengurangan dan koordinasi dengan kepala bidang pendapatan asli penghapusan sanksi administrasi sebagaimana daerah untuk mendapatkan masukan dan dimaksud padadalam surat permohonan wajib pajak harus kepala dinas karena jabatannya atau atas dilampirkan dokumen berupa foto copy:pembetulan danbpenghapusan sanksi administrasi surat ketetapan pajak atau pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf pengurangan dan penghapusan sanksi cc. pengajuan permohonan yang tidak memenuh atau pengajuan pembetulan surat pajak. ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan penghapusan sanksi administrasi akibat karena jabatan dilakukan sesuai permintaan kepala tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni dinas atau atas usul dari kepala bidang pengajuan permohonan melampaui batas waktu pendapatan asli daerah berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan. keadilan dan adanya temuan baru. ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada salak jumlah pokok pajak ditambah yat atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana administrasi berupa bunga, denda, dan atau dimaksud pada dan permintaan usulan kenaikan pajak yang tercantum dalam surat karena jabatan sebagaimana dimaksud pada m9, ketetapan pajak. kepala dinas meminta kepala bidang pendapatan asli daerah untuk membahas pengurangan atau pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas pembatalan ketetapan pajak. dasar permohonan wajib pajak, ditentukan sebagai berikut hasil pembahasan sebagaimana dimaksud padadan(tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan pada kepala dinas memberikan disposisi pajak yang baru, berupa menerima atau menolak pengurangan terhadap surat ketetapan pajak yang telah ketetapan pajak, atau menerima atau menolak dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf pembatalan ketetapan pajak.atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan pengembalian kelebihan pembayaran atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf kepala bidang wajib pajak dapat mengajukan permohonan pendapatan asli daerah segera melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan kepada walikota melalui kepala dinas. cara mengusulkan kepada kepala dinas menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki dimaksud pada disebabkan adanya kelebihan surat ketetapan pajak yang lama: pembayaran pajak yang telah disetorkan kas daerah atau bendahara khusus penerimaan dinas pemberian tanda silang pada surat ketetapan berdasarkan pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan keterangan bahwa surat ketetapan perhitungan dari wajib pajak, pajak dibatalkan , serta dibubuhi para dan surat keputusan keberatan atau surat nama pejabat yang bersangkutan,,xii dapat dikembalikan kepada wajib pajak atau insentif pemungutan pajakdinas selaku pelaksana pemungut pajak dapat diberi secara tertulis yang dibubuhi materai cukup insentif apabila telah mencapai target kinerja yang paling lambat (tiga) bulan sejak saat timbulnya ditentukan. kelebihan pembayaran pajak, dengan melampirkan dokumen pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ditunjuk identitas penduduk ktp pemohon, dituju untuk peningkatan speed, untuk masa pajak yang menjadi dasar kinerja dinas, permohonan: semangat kerja bagi pejabat atau pegawai, asli tanda bukti pembayaran pajak, dan pendapatan daerah, dan uraian perhitungan pajak menurut wajib pelayanan kepada masyarakat. pajak. pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada bab xiii dibayarkan setiap triwulan pada awal ketentuan penutueraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai diundangkan. target kinerja triwulan yang ditentubesarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam nan ditetapkan paling tinggi (lima persen) ditetapkan cirebon dari rencana penerimaan pajak hotel dalam tahun pada tanggal agustus anggaran. walikota cirebon, ketentuan teknis mengenai pemberian dan ttd pemanfaatan insentif dan besarnya pembayaran yang diterima oleh pejabat dan pegawai dinas selaku suwardi pelaksana pemungut pajak, diatur secara tersendiri oleh walikota.tunggakkelancaran petani mendapatkan pupuk bersubsidi, telah ditetapkan denganahwa sehubungan terdapat perubahan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, berdasarkan keputusan kepala dinas pertanian tanaman pangan provinsi jawa barat selaku ketua harian komisi pengawasan pupuk dan pestisida provinsi jawa barat nomor mp sd tentang relokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran maka perlu mengubah alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertaniantanian nomor pts ot. tentang pelaksanaan standarisasi nasional bidang pertanian pengadaan, peredarandan penggunaan pupuk anorganik, keputusan menteri pertanian nomor pts tp. tentang penggunaan pupuk anorganik,bipod tentang komisi pengawasan pupuk dan pestisida provinsi jawa barat:ketentuan pada lampiran lampiran ii, dan lampiran iii peraturan walikotadiubah sebagaimana tercantum padadengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota cireboaksi daerah penanggulangan tuberkulosis rad tb)anggulangan tuberkulosis tb),rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosisota cirebokota dalam penanggulangan tb. tujuan rencana aksi daerah penanggulangan kota cirebon tahun adalah untuk memberikan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah kota dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan daerah kota. bab iii isu strategis isu strategis dalam penanggulangan daerah kota tahun antara lain: penemuan kasus cukup tinggi, belum adanya regulasi yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan cc. pencegahan dan pengobatan secara optimal, masih banyak pasien tidak diketahui status hiv nya, keberhasilan pengobatan belum optimal, hasil pemantauan mutu eksternal laboratorium belum optimal. bab indikator dan target indikator penanggulangan terdiri dari indikator dampak, indikator utama dan indikator operasional. indikator dampak sebagaimana dimaksud padayang akan diukur dan dianalisis secara berkala, yaitu: angka prevalensi tb, angka insidensi tb, dan angka mortalitas tb. indikator utama sebagaimana dimaksud pada adalah indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian strategi nasional penanggulangan tingkat pusat, provinsi dan kota kabupaten, termasuk daerah kota yaitupasien resistan obat, persentase pasien yang mengetahui status hiv. indikator operasionaldaerah kota, yaitu: jumlah semua kasus yang ditemukan dan diobati, lini keduaindikator utama dan target indikator operasionrategi, program dan kegiatan rencana aksi daerah penanggulangan daerah kota tahun dijabarkan dalam strategi, program,an serta masyarakat dan atau badan hukum: a.melaksanakan sosialisasi lingkungannya, b.memberikan bantuan pembiayaan program kegiatan penunjang, dan memberikan fasilitasi. peran sertadanaan pendanaan rencana aksi daerah penanggulangan (rad tb) kota cirebon tahun bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan. bab viii pemantauan dan evaluasi pemerintah daerah kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh tim pemantauan dan evaluasi yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan wali kotalain lain setiap penelitian yang memerlukan data lingkup pemerintah daerah kota dalam rangka penanggulangan dapat dilaksanakan dengan persetujuan kepala perangkat daerah. penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada perangkat daerah yang memberi da,bagian hukum dan hak manusia, @chandra bima pramana, sh., mm. &itarget indikator utama dasar sss ba eine kanan cakupan pengobatan semua kasus case rei seisdntatani mass mantan manca mine mann besa angka notifikasi semua kasus yang diobati case notification rate cnr) per ddk penduduk angka keberhasilan pengobatan pasien 64y0 90y60 90y60 90y60 bel panai mental miki mba mod mood cakupan penemuan kasus resistan obat 50y0 dakasdalssasi matras mae mint mio mas angka keberhasilan pengobatan pasien 90y60 90y60 90y60 dean (:" :"sntamsddohosielinbssntndo dingin bekas bean dengan hiv so) target indikator operasional dasar target capaian indikator september september jumlah semua kasus yang ditemukan dan diobati persentase kasus pengobatan ulang yang 50y0 y6050y6100y6 100y6 100y6 100y60 mengikuti uji silang dengan hasil baik so) dasar target capaian indikator september a02 soo cakupan penemuan kasus anak yo) cakupan anak tahun yang mendapatkan 12y60 pengobatan pencegahan inh persentase kasus yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan wali kota cirebon, ttd, nasrudin azis salinan.sesuai dengan aslinya kepalanbagian hukum dan hak asasi manusia, chandra bima romana, sh., mm. gdstrategi, program, dan kegiatan rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis (rad tb) kota cirebon tahun strategi penguatan kepemimpinan program kota cirebon sumber penyusunan dan penetapan kebijakan atau dinas bagian hukum apbd, peraturan yang dibutuhkan untuk penguatan kesehatan setda, badan opd program penanggulangan kota cirebon perencanaan mitra pmb advokasi rad kepada pengambil kebijakan dam bangunan, dan stake holder terkait kota cirebon pengembangan konsultasi dan advokasi untuk legalisasi daerah, dinas rad menuju perda penanaman modal dan sosialisasi dan launching peraturan terpadu satu walikota tentang rad penanggulangan pintu: dinas advokasi dengan perangkat daerah terkait tenaga kerja pembentukan tim penanggulangan kota daerah tehnis, cirebon organisasi pro evaluasi implementasi rad besi dan bpjs. penanggulangan kota cirebon nnmnmman strategi peningkatan akses layanan toss yang bermutu sumber strategi program kegiatan anggaran peningkatan akses layanan toss tb yang bermutuworkshop peningkatan kapasitas profesi dinas kpud, apbd, tenaga kesehatan kesehatan organisasi opd, profesi, ctb, faskes sekretariat mitra noj daerah. pelatihan dots bagi profesi tenaga dinas upt upt dinas apbd, kesehatan kesehatan kesehatan, opd mitra organisasi profesi, kpud penemuan dan pengobatan kasus sensitif dan resisten obat penemuan, diagnosis dan pengobatan dini dinas upt dinas apbd, kasus sensitif dan resisten obat kesehatan kesehatan, famili opd, fasyankes tas kesehatan, faskes organisasi mitra profesi, klinik fnnjm mana penguatan manajemen kepatuhan dan dinas upt dinas apbd, efek samping obat( jn pesan bea pesan danggulangan sektor sus pan dinas nitrit sehat isi kolaborasi kolaborasi angan layanan clausa angan ken ora bpa kesfeh peran dan kolaborasi bra sana tanah ken dinas apbd engan program hiv nan kolam dinas nik mitra kolaborasi. layanan maan meletus. dengan selatan, dinas klinik kesehatan klinik mitra kesehatan din organisasi an, ndak masa ana penemuan kasus aktif berbasis dinas upt dinas apbd, keluarga dan masyarakat kesehatan kesehatan, famili opd, tas kesehatan, faskes organisasi mitra profesi, klinik mandiri peningkatan mutu layanan diagnosis dinas upt dinas apbd,strategi pengendalian faktor resiko sumber strategi program kegiatan anggaran produksi dan diseminasi materi pubs dinas upt dinas apbd, terkait kesehatan kesehatan, opd. terkait, fasilitas organisasi kesehatan, orga faskes isasi profesi, mitra klinik mandiri peningkatan kualitas lingkungan sehat dinas upt dinas apbd, kesehatan kesehatan, opd, terkait, fasilitas organisasi kesehatan, orga faskes isasi profesi, mitra klinik mandiri pelaksanaan german manajemen dan apbd, fungsional opd, faskes organisasi organisasi profesi faskes penguatan pelaksanaan pencegahan dan dinas upt dinas apbd, pengendalian infeksi faskespenguatan pelaksanaan pencegahan dan dinas upt dinas apbd, pengendalian infeksi tempat kesehatan kesehatan, opd, khusussurveilans dinas upt dinas apbd, kesehatan kesehatan, opd,program dengan program dinas upt dinas apbd, imunisasi kesehatan kesehatan, opd mitra terkait, fasilitas kesehatan, orga isasi profesi, klinik mandiri strategi peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi sumber strategi program kegiatan anggaran peningkatan kemitraan melalui pokja forum koordinasi pembentukan forum koordinasi dinas upt dinas apbd, revitalisasi forum koordinasikoordinasi rutin pokja dinas upt dinas apbd, kesehatan kesehatan, opd mitra terkait, fasilitas kesehatan, orga isasi profesi, klinik mandiri pemetaan kemitraan dinas upt dinas apbd,strategi peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan sumber strategi program kegiatan aah angankarat dalam penanggulangan peningkatan kapasitas pasien, mantan dinas upt dinas apbd, pasien dan keluargagembangan kelompok dukungan dinas upt dinas apbd, sebaya pasien tb tb rorahan pengembangan kelompok masyarakat dinas upt dinas apbd, peduliingkatan keterlibatan tokoh dinas upt dinas masyarakat toma) dan tokoh agama kesehatan kesehatan, toga) dalam penanggulangan terkaitgembangan peran serta masyarakat dinas upt dinas dalam diseminasi dan implementasi kesehatan kesehatan, piagam hak dan kewajiban pasien terkait,asah nn. area angan yag aa. terkait, fasilitas pemberdayaan www terkait, fasilitas penelusuran kasus oleh kader kecamatandampingan pasien tb tb oleh dinas upt dinas pendidik sebaya kelompok dukungan kesehatan kesehatan, pasien terkait, fasilitasrlindungan anak, kecamatan, dan kelurahan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat terkait penanggulangan lokakarya penanggulangan bagi dinas upt dinas apbd, masyarakat dan organisasi berbasis kesehatan kesehatan, opd masyarakat. terkait, fasilitas mitralindung anak, snn kesehatan, rga ani pora perempuan perlindungan anak, kecamatan: dan peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk kesehatan, rga dai pro perempuan perlindungan anak, kecamatan: dan strategi penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan target sumber penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan penggandaan buku petunjuk teknis dinas upt dinas apbd, surveilans bagi pengelola program kesehatan kesehatan, opd fasyankes dan klinik mandiri penguatan sistem pengumpulan data berbasis teknologi pengembangan sistem informasi dinas upt dinas apbd, kesehatan kesehatan, opd, fasyankes dan faskes klinik mandiri mitra kan kos bisissisnidastntntis non dna bnn ben pengumpulan, pengolahan, analisa, dinas upt dinas apbd, umpan balik dan destinasi data kesehatan kesehatan, opd, penanggulangan fasyankes dan organisasi klinik mandiri mitra peningkatan kompetensi sdm dinas upt dinas kesehatan kesehatan, fasyankes dan klinik mandiri esa dan dna tenang dna pengelolaan logistik program dinas upt dinas penanggulangan kesehatan kesehatan, fasyankes klinik mandiri wali kota cirebon, ttd, nasrudin azis salinan.sesuai dengan aslinya kepalanbagian hukum sy,arget kinerja atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kota cirebon, bahwa untuk mengendalikan keselarasan target kinerja atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan, perlu mengubahtarget kinerja atas penerimaan pajak dan retribusi daerah kota cirebon. bab ketentuan umum dalam peraturan wali kotayang terbagi atas tiga objek retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. retribusikegiatan tertentu pemerintah kotaarget kinerjtarget kinerjaper seratus), triwulan (tiga puluh per seratus) atau sampai dengan triwulan 50y6 (lima puluh per seratus), triwulan iii (tiga puluh per seratus) atau sampai dengan triwulaniii 80x (delapan puluh per seratus), dan triwulan (dua puluh per seratus) atau sampai dengan triwulan (seratus per seratus). pencapaian target kinerja pbb p2: triwulan (sepuluh per seratus): triwulan (tiga puluh per seratus) atau sampai dengan triwulan (empat puluh per seratus), triwulan iii (lima puluh per seratus) atau sampai dengan triwulan iii (sembilan puluh per seratus): dan triwulan (sepuluh per seratus) atau sampai dengan triwulan (seratus per seratus). pencapaian target kinerja bpt0o (empat puluh per seratus) atau sampai dengan triwulan iii (delapan puluh lima per seratus), dan triwulan (lima belas per seratus) atau sampai dengan triwulan (seratus per seratus). pencapaian target kinerja retribusi daerah(tiga puluh per seratus) atau sampai dengan triwulan iii 75y6 (tujuh puluh lima per seratus), dan triwulan (dua puluh lima per seratus) atau sampai dengan triwulan (seratus per jenis target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah jenis target penerimaanpajak sarang burung walet. jenis target penerimaan retribusi daerahdan retribusi pelayanan tera tera ulang dan kalibrasi. retribusi jasa usaha meliputi retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan ikan, retribusi jasa usaha terminal harjamukti,retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin trayek. bab insentif insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerahwali kota cirebon ini mulai berlaku,ketentuan mengenai pemberian dan penerima insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diaturybagian hukum &dan hak asasi manusia, chandra bima pramana, sh., mm. pembina tingkat (iv b) nip.
wirdan penggunaan sertifikat elektronikcirebon dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu upaya pengamanan yang memadai dan handngelolaan dan penggunaan sertifikat elektroniknegara republik indonesiaga daerah kota cirebon tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang pengelolaan dan penggunaan sertifikat elektronik pemerintahantetapkannya peraturan wali kota ini adalah sebagai pedoman pengelolaan dan penggunaan sertifikat elektronik pemerintahan daerah kota yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan pengamanan terhadap informasi, sistem elektronik, dan untuk mendukung spe. tujuan ditetapkannya peraturan wali kota ini adalah: meningkatkan kapabilitas dan pengelolaaniii pengelolaan danurusan pemerintahan bidangpemerintahan daerah kota, merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penggunaan sertifikat elektronik pemerintahan daerah kotalingkungan pemerintah daerah kotperangkat daerahurusan pemerintahan bidang persandian berperan sebagai otoritas pendaftaran pemerintah daerah kota. pengelolaan dan penggunaan sertifikat elektronik dapat dikerjasamakan dengan penyelenggara sertifikat elektronik. paragraf kedua identifikasi kebutuhan penggunaan sertifikat elektronik identifikasi kebutuhan penggunaan sertifikat elektronik dilakukan seluruh perangkat daerahbidang persandian. bagian kedua penyelenggara sertifikat elektronik sertifikat elektronik yang digunakan pemerintahan daerah kota diterbitkan oleh balai sertifikat elektronik sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik sesuai dengan ketentupemerintahan daerah kota terdiri atas: individu, jabatan wewenang organisasi, dan cc. sistem elektronik. individu sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukan bagi asn pemerintah daerah kota. bagian keempat penggunaan sertifikat elektronik pengguna sertifikat elektronik pemerintahan daerah kota terdiri atas: wali kota dan wakil wali kota, asn, dan pihak lain, dalam hal pemerintahan daerah kota. sertifikat elektronik pemerintahan daerah kotadalam hal pengguna sertifikat elektronikpemerintahan daerah kota. bagian kelima perencanaan penggunaan sertifikat elektronik pemerintahan daerah kota dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan. dalam halkota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian. rencana induk dan peta jalan (road map) berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun dan dievaluasi serta ditinjau ulang paling sedikit (satu) kota. bagian keenam tahapan penggunaan sertifikat elektronik paragraf kesatu permohonan sertifikat elektronik pemohon sertifikat elektronik pemerintahan daerah kota terdiri atas: wali kota dan wakil wali kota, asn yang bertugas pemerintah daerah kota, dan pihak lainnyapadasetujuiperaturan perundang undanganplaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganperangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. penetapan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidangsn pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan persandian yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidangmakameningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah kota memberikan kesempatan dan memfasilitasiurusan pemerintahan bidang persandian.urusan pemerintahan bidang persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan sertifikat elektronik pemerintahan daerah kota. laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun (satu) kali dalam (satu) tahun. dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam penggunaan sertifikat elektronik pemerintahan daerah kota, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian segera menyampaikan laporan kepada gubernur dan kepala badan siber dan sandi negara republik indonesia. bagian kedua belas koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidangan daerah kota. bagian ketiga belas sistem informasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidangdengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pendanaan sumber dana yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan penggunaan sertifikat elektronik dibebankan pada,usan jan hukum, op onang sh., mh. pembina tk. (iv b) nip.
rena tapak provinsi jawa tengahataan tata laksana yang efektif dan efisien, maka perlu disusun pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan, bahwa peraturan walikota semarang nomor tahun tentang pedoman standar operasional prosedurbab jenis jenis sop:sop teknis pada umumnya dicirikan dengan: pelaksana kegiatan berjumlah (satu) orang atau (satu) kesatuan tim kerja atau satu jabatan meskipun dengan pemangku yang lebih dari (satu)pada: pemeliharaan sarana dan prasarana, pemeriksaan keuanganntara lain: sop penggandaan surat, sop pemberian disposisi, dan sop penerimaan sampel laboratorium. sop teknis ini merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki tiap perangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarang samping sop yang bersifat administratif. sop administratif(satu) pegawai atau lebih dari (satu),,edangkanperangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarang, dari mulai tingkatan unit organisasi yang paling kecil sampai pada tingkatan unit organisasi yang tertinggi, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. contoh sop administratif antara lain: sop pelayanan pengujian sampel laboratusamping merupakan kebutuhan pemerintah daerah kota semarang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sop administratif ini menjadi persyaratan dalam audit, pemeriksaan, analisis beban kerja, proses bisnis dan kebijakan reformasi birokrasi lainnyaperangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarangsop makro tidak mencerminkan kegiatan yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaksananya (misalnya, kepala perangkat daerah mengirim surat perangkat daerah yang mengirim surat adalah caraka), sedangkan sop mikro mencerminkan kegiatan yang dilakukan pelaksananya (misalnya caraka mengirim surat, yang mengirim adalah caraka itu sendiri bukan pelaksana lainnya). contoh sop makro antara lainperangkat daerah unit kerja terendcontoh sop mikro antara laincontoh sop final antara lain: sop penyusunan pedoman merupakan sop final dari sop penyiapan bahan penyusunan pedoman,contoh sop parsial antara lain: sop penyiapan bahan penyusunan pedoman yang merupakan bagian dari sop penyusunan pedoman, sop penyiapan penyelenggaraan bimbingan teknis yang merupakan bagianvariasi pada sop generik hanya disebabkan karena perbedaan lokasi sop akan diterapkan. contoh sop generik antara lain: sop pengelolaan keuangan perangkat daerah dan sop pengelolaan keuangan perangkat daerah memiliki sop generik, sop pengelolaan keuangan dengan pelaksananya: kuasa pengguna anggaran kpa), pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt), bendahara, dan seterusnya. sop spesifik khusus) sop spesifik tidak dapat diterapkan tempat lain karena sifatnya yang spesifik. contoh sop spesifik antara lain: sop pelaksanaan publikasi hasil uji laboratorium pada dinas hanya berlaku pada laboratorium tidak berlaku laboratorium lainnya meskipun dinas yang sama sekalipun. bab iii format sop faktor penentuan format sop faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format penyusunan sop yang akan dipakai perangkat daerah unit kerjalangkah sederhana biasanya digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat sedikit kegiatan, hanya beberapa pelaksana yang terlibat dan memerlukan sedikit keputusan yang bersifat sederhana. dalam sopformat sop jenis ini merupakan format pengembangan dari format langkah sederhana. format ini digunakan jika prosedur yang disusun panjang, lebih dari (sepuluh)tahapan berurutanformat grafik dipilih, jika prosedur yang disusun menghendaki kegiatan yang panjang dan spesifik yang kemudian dijabarkan dalam sub sub proses yang lebih pendekdengan format gambar yang diberi keterangan dan biasanya ditujukan untuk pemohon atau pengguna jasa sebuah pelayanan. diagram alir (flowcharts) flowcharts biasa digunakan jika dalam sop tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang banyak dan membutuhkan opsi jawaban seperti: ya atau tidak , lengkap atau tidak , benar atau salah , yang akan mempengaruhi sub langkah berikutnya. penggunaan format ini melibatkan beberapa simbol yang umum digunakan dalam menggambarkan proses, umumnya berjumlah (tiga puluh) simbol. simbol simbol tersebut memiliki fungsi yang bersifat teknis dan khusus yang pada dasarnya dikembangkan dari simbol dasar flowchartsdiagram alir linier dan diagram alir bercabang. diagram alir linier dapat berbentuk vertikal dan horizontal, ciri utamanya adalah adanydiagram alir bercabangformat yang dipergunakan dalam sop adalah format diagram alir bercabangunit kerja lingkungan pemerintah kota semarang memuat kegiatan yang banyak, lebih dari (sepuluh) dan memerlukan pengambilan keputusan yang banyak. format ini juga bisa digunakan pada prosedur yang singkattersebut adalah: sop mendeskripsikan prosedur administratif yangdan penyusunan sop ini hanya memberlakukan penulisan flowcharts secara vertikal, artinya bahwa diagram alir bercabangipisahkan dari kegiatan untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dan tumpang tindih yang tidak efisienbabhalaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul. halaman judul ini berisi informasi mengenai: judul sop ap, nama perangkat daerahperangkat daerah unit kerja yang membuat. gambar contoh halaman judul dokumen sop standar operasional prosedur elemen judul dokumen). tahun pembuatan) nama perangkat daerah) tel wae. non nennennennennnnnnlnnaan kota semarang keputusan kepala perangkat daerah karena dokumen sop merupakan pedoman setiap pegawaikota semarang atau keputusan walikota semarangperangkat daerah lingkungan pemerintah kota semarang, nomor sop ap, disesuaikan dengan kode klasifikasi kearsipan, tanggal pembuatan adalah tanggal selesainya sop dibuat, bukan tanggal dimulainya pembuatan, tanggal revisi atau tanggal peninjauan ulang sop yang bersangkutan, tanggal efektif adalah tanggal mulai diberlakukanperangkat daerahsiapa yang mejudul sop adalah judul prosedur yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, dasar hukum adalah peraturan perundang undangan yang mendasari proseduradalah: ika atau apabila maka atau batas waktu kegiatan harus sudah dilaksanakan : kualifikasi pelaksana adalah penjelasan mengenai kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikapil. peralatan dan perlengkapan adalah penjelasan mengenai daftar peralatan utama dan perlengkapan yang dibutuhkan terkait prosedur dalampenulisan sop ap: gambar contoh bagian identitas sopdandan jaringan internet.bagian flowchart bagian flowchart merupakan uraian mengenai langkah langkah kegiatan beserta mutu baku dan keterangan yang diperlukan, yang berisi: dan mutu baku yang berisi kelengkapan, waktu, output dan keterangan. setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku tertentu agar sop ini terkait dengan kinerja dan outputnya). mutu baku ini akan menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhirnyagambar contoh flowchart sop administratif) sop penanganan surat masuk jabatan kasubbag sekte kepala persyaratan waktu output tangan pelaksana mpeg baris dinas kelengkapan menerima, mencatat, sisi surat penyama dan meneruskan masuk menit papan surat surat masuk kasubbag. umum dan kepegawaian menerima, menelaah ringkas enam surat, dan surat had surat meneruskan surat masuk menit masuk masuk sekretaris panah balikan menerima, apabila menelaah ringkas surat surat, dan tidak meneruskan surat relevan masuk kepala atau dinas atau enam surat mengembalikan surat had surat yang surat masuk masuk menit masuk menurut kasubbag. umum sifat dan dan kepegawaian tidak ruang ntuk lingkup ditindaklanjuti nya sesuai dapat permasalahan langsung ditindak lanjuti menerima, menelaah ringkas surat, dan imendisposisi surat surat masuk masuk menit\| disposisi sekretaris dan atau kepala bidang melalui sekretaris gambar contoh flowchart sop administratif) sop pemberian tanggapan terhadap surat masuk dinas baris bag sana kelengkapan mpeg menerima, menelaah ringkas, surat menuliskan masuk co) dan disposisi perintah diskusi lembar menit dan meneruskan disposisi sekretaris menerima, menelaah ringkas, dan idak meneruskan disposisi kepala dinas asuhan. surat panah kepegawaian masuk balikan ntuk dan menit disposisi menandakan ditindaklanjuti lembar disposisi ada disposisi kekurangan sesuai permasalahan atau mohon peninjauan kembali disposisi kepala dinas menerima, surat menelaah masuk ringkas, dan dan disposisi menit meneruskan lembar disposisi disposisi mencatat, memindai meng sandakan dan surat mendistribusikan surat dan masuk agenda dan dan disposisi kepala lembar menit arsip dinas disposisi sekretariat dan atau bidang bidang gambar contoh flowchart sop teknis) sop penanganan gangguan koneksi internet pada jaringan kabel kegiatan petugas pengaduan menerima pengaduan pengaduan gangguan gangguan koneksi internet gangguan menit asi pada jaringan kabel koneksi internet internet melakukan ping pada komputer yang komputer yang mengalami gangguan gateway, terkoneksi hasil semarangkota.go.id, luar jaringan pemkot menit pengecekan pemerintah kota semarang semarang melakukan traceroute komputer hasil luar jaringan pemerintah kota pada pemkot jaringan pemkot menit (pengecekan semarang semarang melakukan pengecekan konfigurasi komputer yang mengalami gangguan dengan komputer yang a41 menggunakan command terkoneksi hasil prompt dan atau jaringan pemkot menit (pengecekan menggunakan fitur yang semarang terdapat dalam sistem operasi (komputer melakukan pengecekan pengaturan pada komputer komputer yang yang mengalami gangguan, terkoneksi hasil antara lain namun tidak jaringan pemkot menit (pengecekan terbatas pada: pengecekan semarang anti virus dan firewall melakukan pengecekan fisik perangkat jaringan yang komputer dan terhubung dengan komputer kabel yang yang mengalami gangguan terkoneksi hasil dengan memperhatikan aliran pemkot menit (pengecekan listrik menuju perangkat dan jaran lampu indikator yang terdapat marang pada perangkat jaringan melakukan pengecekan konfigurasi jaringan pada tiap perangkat jaringan yang terhubung dengan komputer komputer, kabel yang mengalami gangguan utp kabel hasil dengan menggunakan metode menit (pengecekan antara lain namun tidak console terbatas pada: telnet, ssh ataupun dengan console pada perangkat jaringan melakukan penanganan komputer yang gangguan berdasarkan terkoneksi jaringan inventarisasi permasalahan jaringan pemkot menit terkoneksi pada jaringan semarang menyusun laporan penanganan gangguan koneksi internet pada jaringan komputer menit laporan kabel bab penyusunan dan penetapan sop penyusunan dokumedantim penyusun sop perangkat daerah terdiri dari: penanggungjawab kepala perangkat daerah ketua sekretaris perangkat daerah kepala bagian tata usaha kepala bagian umum sekretaris inspektur sekretaris jabatan pengawas bidang umum dan kepegawaian jabatan pengawas bidang tata usaha sekretariat daerah jabatan pengawas bidang tata usaha dan kepegawaian jabatan pengawas bidang administrasi dan umum anggota tim penyusun sop unit kerja setiap kepala perangkat daerah menugaskan (satu) orang pegawai sebagai fasilitator mentor penyusunan sop yang bertugas memberikan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan sop unit unit kerja. tim penyusun sop pemerintah kota semarang terdiri dari: penanggungjawab walikota semarang ketua sekretaris daerah wakil ketua asisten administrasi pemerintahan sekretaris kepala bagian organisasi anggota tim penyusun sop perangkat daerah, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional pada bagian organisasi sekretaris daerah dalam pembentukan tim penyusun sop perangkat daerah dan pemerintah kota semarangrumuskan misi, tujuan dan sasaran timdan menyajikan hasil hasil pengembangan mereka kepada pimpinan. kelengkapan tim kelengkapan tim meliputi: kewenangan dan tanggung jawab, struktur yang jelas dan tidak terlalu banyak hirarki, pedoman bagi tim dalam melaksanakan tugasnya, fasilitas yang dibutuhkan tim, seperti: pembiayaan, sarana dan prasarana, dan kebutuhan lainnya, dan pelatihan bagi anggota timperangkat daerah unit kerjaperangkat daerah unit kerja: hubungan antara perangkat daerah dengan perangkat daerah terkait, hubungan perangkat daerah dengan unit kerja, dan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. kebijakan pemerintah,kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingan hal yang mempengaruhi kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingan yaitu: adanya perubahan struktur organisasi, adanya keinginan dari pemangku kepentingan untuk melakukan perubahan terhadap kualitas pelayanan, dan perubahan pada sarana dan prasarana yang dimiliki. langkah langkah dalam penilaian kebutuhan yaitu: menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan, melakukan penilaian kebutuhan, cc. ap. pengembangan sop pengembangan sop memerlukan review berulang kali sebelum akhirnya menjadi sop yang valid dan menjadi acuan bagi setiap proses dalam organisasi. pengembangan sop meliputi lima tahapan proses kegiatandan pengesahan sop ap. antara tahapan penulisan, reviewpengumpul ap: curah pendapat, diskusi terfokus, wawancara, survei, perbandingan kualitas, dan dokumeperangkat daerah sesuai dengan peraturan pembentukan perangkat daerahperangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarang dapatperangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarang.. sop generik adalah sop berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya relatif memiliki kesamaan baik dari kegiatan maupun dari tahapan kegiatan dan pelaksanaannya. sop spesifik adalah, dan tempat sop tersebut diterapkan. bab pedoman standar operasional prosedur administrasi pemerintahan pedoman penyusunan sop lingkungan pemerintah kota semarang merupakan pedoman acuan bagi perangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarang untuk menyusun sop ap.etiap perangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarangdan fungsi struktur terendah dalam setiap perangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarang, atau dengan kata lain bahwa tugas dan fungsi yang ada dalam struktur terendah merupakan merasionalisasi tugas dan fungsi seluruh tingkatan yang ada dalam struktur organisasi yang bersangkutan, bahwa tugas dan fungsi setiap perangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarang mencerminkan dari output final yang dihasilkan oleh seluruh tingkatan struktur organisasi yang bersangkutan, baik yang berupa barang benda (dokumen), yang berdimensi produk maupun yang berdimensi proses berupa jasa kegiatan, pada saat dan setelahnya, bahwa setiap perangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarang memiliki fungsi utama, fungsi bantuan teknis seperti pengawasan dan fungsi pendukung kesekretariatan, sehingga judul judul sop sangat ditentukan jenis jenis fungsi dari struktur organisasi yang bersangkutan dan sekaligus sebagai unit inti fungsi tersebut, danperangkat daerah unit kerja adalah sebagai berikut: meng, mengidentifikasi output final identifikasi output finaldilakukan dengan merumuskan aspek kegiatan keseluruhan (makro) dan aspek parsial (mikro) yang ada awal, pada saat dan setelah dari output final tersebut, merumuskan judul sop dilakukan dengan menggabungkan aspek kegiatan dengan output final, dan mengidentifikasi seluruh judul sop keseluruhan judul sop inilah merupakan kebutuhan yang harus disusun. analisis dan pemilihan alternatif(lima) simbol dan format diagram alir bercabangew sop tahapan pengujian dan review dilakukan melalui dua cara, yaitu: simulasi, dan uji coba. pengesahan sop proses pengesahan akan meliputi penelitian ulang oleh kepala perangkat daerah walikota terhadap prosedur yang distandarkan. oleh karena itu, jika tim menyusun ringkasan eksekutif, akan sangat membantu kepala perangkat daerah walikota dalam memahami hasil rumusan sebelum melakukan pengesahan. penerapan sopap, pemberitahuan, distribusi dan aksesibilitas, pelatihan dan pemahaman sop ap, dan supervisi. monitoring dan evaluasi penerapan sop, interview dengan pelaksana, interview dengan pihak penerima layanan, pertemuan dan diskusi kelompok kerja, dan pengarahan dalam pelaksanaan. evaluasi,. untuk menghasilkan evaluasi yang baik, evaluasi sop setidaknya dilakukan oleh tim yang menyusun sop tersebut, karena dipandangmemiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi tersebut akan sangat membantu tim evaluasi. penetapan dokumen sop penetapan sop dilakukan secara berjenjang mulai dari walikota untuk sop yang umum (generik) dan atau lintas perangkat daerah, kepala perangkat daerah untuk sop yang operasional (spesifik) dan atau intern perangkat daerah. prosedur penetapan dokumen sop adalah sebagai berikut: sop disusun oleh tiap unit kerja dan disampaikan kepada kepala perangkat daerah melalui sekretaris perangkat daerah sebagai ketua tim penyusun sop perangkat daerah untuk ditetapkan menjadi keputusan kepala perangkat daerah, dan sop lintas perangkat daerah disusun oleh masing masing perangkat daerah dan disampaikan kepada walikota melalui sekretaris daerah sebagai ketua tim penyusun sop pemerintah kota semarang untuk ditetapkan menjadi keputusan walikotaperangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarangpraktis penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan perangkat daerah identifikasi kegiatan proses awal dalam menyusun sop adalah mengidentifikasi kebutuhan yang kemudian disusun menjadi sebuah kegiatan. langkah sederhana mengidentifikasi kegiatan sebagai berikut: membuat daftar tugas dan fungsi sesuai dengan susunan organisasi dan tatakerja, daftar rencana kerja tahunan dan dokumen pelaksana anggaran, dan menentukan kegiatan yang akan sop ap kan. menyusun diagram flowcharts sop contoh diagram flowcharts sop kegiatan mpeg menerima, mencatat, menyiapkan lembar disposisi dan penyama teruskan surat surat menit papan surat masuk kasubbag. masu masuk mum dan kepegawaian. menerima, menelaah penyama masuk sekretaris. masu menerima, menelaah ringkas surat, dan panai meneruskan surat tidak relevan masuk kepala atau surat dinas atau enam mengembalikan surat surat menit papan surat yang menurut masuk kasubbag. masu masuk lingkupnya mum dan dapat cpegawajan untuk langsung ditindaklanjuti sesuai ditindaklanjuti menerima, menelaah ringkas surat, dan imendisposisi surat surat masuk sekretaris menit disposisi dan atau kepala masuk bidang melalui sekretaris. penyusunan diagram sop memperhatikan beberapa hal berikut: penulisan pelaksana dipisahkan dari kolom kegiatan, penulisan pelaksana kegiatan dimulai dari sebelah kiri dengan simbol kapsul terminator (2d tanpa mengurutkan hierarki jabatan dari pelaksana, uraian kegiatan menggunakan kata kerja aktif yang diawali dengan kata me ", hindari penggunaan kata membantu , karena tidak memiliki kejelasan peranan, kosakata aktif yang dapat digunakan antara lain: menetapkan sasaran, yaitu: menyetujui, memberi otoritas, menggambarkan, menentukan, mengembangkan, mengarahkan, mendirikan, merencanakan, dan mempersiapkan. tugas manager dalam mengeksekusi, yaitu: mencapai, menilai, menarik, memastikan, mengevaluasi, mengidentifikasi, menerapkan, meningkatkan, menginstal, membatasi, memelihara, memonitor, review, menetapkan, menspesifikasi, dan berstandar. jabatan spesialis dan kontribusi, yaitu: menganalisis, menilai, memungkinkan, meramalkan, menerjemahkan, membenarkan, merekomendasikan, mengusulkan, dan mendamaikan. tugas operasional, yaitu: memeriksa, membandingkan, menyebarkan, mengumpulkan, menginformasikan, memberitakan, mengadakan, memperoleh, mengoperasikan, melaksanakan, menyajikan, memproses, menghasilkan, menyediakan, menyampaikan, dan menyediakan. definisi kata kerja aktif yang dapat digunakan antara lain: spesialis dan pendukung, yaitu: menganalisis, menilai, merekomendasikan, mengusulkan, dan menginterpretasikan. tugas operasional, yaitu: memberitakan, menyajikan, dan menyediakan. cc. menetapkan sasaran, yaitu: menyetujui, mengotorisasi, menentukan, mengembangkan, mengarahkan, mendirikan, merencanakan, dan mempersiapkan. tugas manajer dalam mengeksekusi, yaitu: memastikan, mengevaluasi, menerapkan, memelihara, dan review. lain lain, yaitu: mengangkat, mengaudit, mengadakan, konsultasi, mengkoordinir, saran, membuat, mendesain, menindaklanjuti, manajer, memotivasi, negosiasi, mengelola, mengawasi, melatih, dan verifikasi. tidak ada batasan jumlah kegiatan dan jumlah pelaksana dalam penyusunan sop ap, namun harus memperhatikan prinsip penyusunan sop ap: masyarakat atau penerima layanan tidak termasuk dalam kolom pelaksana, kolom mutu baku kelengkapan dituliskan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, kolom mutu baku waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan yang tidak termasuk waktu tunggu, kolom mutu baku output disesuaikan dengan keluaran dari kegiatan yang dilakukan, kolom keterangan dapat diisi dengan, antara lain: pengarsipan, penyimpanan file dan dokumentasi, dan akhir kegiatan menggunakan simbol kapsul terminator ( d). menyusun bagian identitas sop contoh bagian identitas sop takamama sop penanganan sarat masaktererkatan oo earypeeran ejaringan internet. dpermeatan\| pencatatan dan pendataan ipenyusunan bagian identitas sop memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: logo dan nomenklatur yang digunakan adalah logo dan nomenklatur perangkat daerah, bukan unit kerja, kolom penomoran sop disesuaikan dengan kode klasifikasi kearsipan, yaitu dimulai dengan kode (kode untuk penyusunan sistem dan prosedur), kolom tanggal pembuatan berupa tanggal selesainya sop dibuat. bukan tanggal dimulainya pembuatan, setiap perangkat daerah hingga unit kerja terkenalnya wajib menyusun dan menerapkan sop ap. kewajiban menyusun dan menerapkan sop sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi perangkat daerah unit kerja yang sedang mengajukan atau telah memiliki sertifikasi iso international organization for standardization) dan atau akreditasi. sop yang telah disusun tiap perangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarang, wajib menyesuaikan dengan pedoman penyusunan sop ini. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pedoman penyusunan sop ini meliputi: jenis jenis sop ap, format sop ap, dokumen sop ap, penyusunan dan penetapan sop ap, monitoring dan evaluasi penerapan sop ap, dan pengembangan sop ap. pedoman umumraktis penyusunan sopolom tanggal revisi diisi dengan tanggal sop direvisi, kolom tanggal efektif diisi dengan tanggal ditandatanganinya dokumen sop ap, kolom pengesahan disahkan oleh kepala perangkat daerah, kolom nama sop disesuaikan dengan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, kolom dasar hukum diisi dengan peraturan yang paling teknis yang berkaitan dengan sop ap, kolom kualifikasi pelaksana disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan, kolom keterkaitan menjelaskolom peringatan dapat disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil, undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik, dan peraturan lain yang bersangkutan, kolom peralatan dan perlengkapan menjelaskan mengenai daftar peralatan utama dan perlengkapan yang dibutuhkan secara langsung dengan prosedur, dan kolom pencatatan dan pendataan memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatatpemerintah kota semarang dinas sosial kota semarang tegas jl. pemuda telp. pes. fax. semarang keputusan kepala dinas sosial kota semarang nomor tentang standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dinas sosial kota semarang kepala dinas sosial kota semarang, menimbang bahwa dalam rangka kelancaran proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan akuntabel serta untuk memberikan jaminan prosedur yang distandarkan, maka diperlukan adanya standar operasional prosedur administrasi pemerintahan, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut atas, maka perlu diterbit berita daerah kota semarang tahun nomor memutuskan: menetapkan kesatu menetap, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, kedua standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel, ketiga keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan semarang pada tanggal kepala dinas sosial kota semarang nama salinan disampaikan kepada yth: walikota semarang, sekretaris daerah kota semarang, asisten administrasi pemerintahan sekda kota semarang, asisten administrasi ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat: kepala bagian organisasi setda kota semarang. walikota semarang ttd hendra pribadisebagaimana tercantum dalam lampiran iii dan merupakan bagian yang twalikota semarang nomor tahun tentang pedoman standar operasional prosedurumumbab pendahuluan latar belakang tujuan kebijakan reformasi birokrasi adalah untuk membangun profil dan perilaku pegawai yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan dan budaya kerja dalam sistem manajemen pemerintahan. reformasi birokrasi mencakup delapan area perubahan utama meliputi: organisasi, tata seta perubahan mind set dan culture set pegawai. pada hakekatnya perubahan penatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana pemerintah daerop ap. kegiatan penyusunan dan implementasi sop memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur pegawai yang ada pemerintah kota semarang. tuntutan partisipasi penuh dari seluruh unsur ini dilandasi dengan alasan bahwa pegawai yang paling mengetahuiperangkatdisusun pedoman penyusunan sop lingkungan pemerintah kota semarang yang baru, sebagai pengganti peraturan walikota semarang nomor tahun tentang pedoman standar operasional prosedur. tujuan dan sasaran tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi seluruh perangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarangperangkat daerah. sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui pedoman ini adalah: setiap unit yang terkecil yang ada lingkungan pemerintah kota semarang memiliki sop masing masing, penyempurnaan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan lingkungan pemerintah kota semarang, ketertiban penyelenggaraan administrasi pemerintahan lingkungan pemerintah kota semarang, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. manfaat manfaat penyusunan sop adalah: menciptakantugakerja yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, menghasilkandan pelaksanaan prinsip penyusunan sop ap, meliputi: efisiensi dan efektifitas prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan yang optimal serta memerlukan sumber daya yang paling sedikit: berorientasi pada pengguna prosedur yang distandarkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, kejelasan dan kemudahan sop yang disusun dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan, keselarasan sop yang dibuat selaras dengan sop lain yang terkait: keteraturan prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan, kepatuhan hukum sop yang disusun telah menjamin bahwa prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan kepastian hukum. prinsip pelaksanaan sop ap, meliputi: konsisten sop harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu waktu, oleh setiap pegawai, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh perangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarang, komitmen sop harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh perangkat daerah unit kerja lingkungan pemerintah kota semarang, cc
berita daerah kota semarang tahun nomor peraturan walikota semarang nomor tahun tentang modul pemberdayaan administrasi kecamatan dengan rahmat tuhan yang maha esa, walikota semarang, menimbang 'a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan tingkat kecamatan, maka perlu laksanakan sistem pelaporan yang tertib dan berkesinambungan, sehingga diperoleh data yang akurat dan tepat waktu sebagai bahan perencanaan dan penetapan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, bodul pemberdayaan administrasi kecamorganisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kota semarang. memutuskan: menetapkan peraturan walikota semarang tentang modul pemberdayaan administrasi kecamatanpemerintah kota semarang walikota adalah walikota semarang perangkat daerah adalah organisasi lembaga. pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada walikota dan membantu walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah lembaga teknis daerahdaerah. modul pemberdayaan administrasi kecamatan adalah model dan jenis buku administrasi yang digunakan untuk penataan administrasi dan kinerja pengelolaan manajemen pemerintahan tingkat kecamatan. bab modul pemberdayaan administrasi kecamatan setiap kecamatan berkewajiban melaksanakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan modul pemberdayaan administrasi kecamatan. data kejadian kriminal dan konflik contoh model ieee leo lte leo tele kinerja kecamatan contoh model a13 $ corsi li agenda kerja camat contoh iyo\| mawrancaa. waktu empat urmankeca tan keterangan dea dea dea dea dea dea tea dea dea dea dea uni t daftar lurah dan perangkat kelurahan contoh model saus umma) "ea maw eta r\|omoocarcewawaan nip pangkat lahir jabatan dasar tmt pendidikan keterangan (usia) pengangkatan ii # ir $ eno pooh pooh pooh pooh pooh daftar rekapitulasi apb kelurahan contoh model kena dena maa (peron (amati ker see inisjojuojaunjajaisjaa\| ilh lill iii iii iii iii lill iii lil iii iii iii iii llilellllt register keputusan lurah contoh model baba can keran rekapitulasi rencana pembangunan kelurahan contoh model wo) kelurahan pembangunan sic bayar waktu ket rancang ito tuo oto leo ooh daftar realisasi pembangunan kelurahan contoh model swadaya pesta dem tart (one art (ea tits daftar organisasi massa dan partai politik contoh model kelurahan massa para organisasi alamat yoo ll. lo. n0000001 lo. loo lo. bo. \|o0000. lo. lo. n0000001 lo. lo. lo. n0000001 lo. lo. lo. n0000001 ll. lo. lo. lo. lo. n0000001 lt loo too oo. . eoo00000. lo. lo. n0000001 lo. register legalisasi surat surat contoh model akan dilegalisir nama pek perayaan alamat surat yoo tea tea . too lo. \|. lo. tea lo. tea tea lo. lo. too . tea tea lo. lo. ko. . too lo. \|. lo. lo. rekapitulasi kegiatan pkk contoh model been men mess uan uu loh uan uu tea tea tea pen uan uu uan uu uan uu leo dea dea dea daftar rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian contoh model eno lia lia lia lia rekapitulasi akseptor keluarga berencana contoh model banyaknya akseptor menurut jenis alat nama amat pasangan usia medis operasi lain kelurahan penduduk subur (pus) pil suntikan lain jumlah dan daftar rekomendasi dan perijinan contoh model no tgl nama jenis jenis rekomendasi kabupaten kota surat perihal pemohon alamat kegiatan perijinan camat berlaku ket masuk usaha nomor tgl pejabat tgl dari kena raha dan dna modul pemberdayaan administrasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari lima) buku dengan klasifikasi sebagai berikut buku model untuk administrasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, buku model untuk administrasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan: buku model untuk administrasi terkait dengan pelayanan masyarakat kemasyarakatan, agenda kerja camat, dan monografi kecamatan. modul pemberdayaan administrasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam berisi mengenai tugas, kegiatan, peristiwa dan atau pekerjaan yang dilaksanakan baik bersifat rutin maupun insidentil. modul pemberdayaan administrasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada diisi oleh camat atau pejabat kecamatan sesuai bidang tugasnya. contoh model dan jenis buku pemberdayaan administrasi kecamatan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. bii laporan modul pemberdayaan administrasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan bagian dari laporan kinerja camat yang harus dilaporkan kepada walikota semarang secara berkala setiap (satu) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan dalam rangka ttd sukai sutaria diundangkan semarang pada tanggal maret sekretaris daerah kota semarang ttd soemarmo berita daerah kota semarang tahun nomor lampiran keputusan walikota semarang nomor tahun tanggal maret model dan jenis buku pemberdayaan administrasi kecamatan buku model terkait dengan tupoksi kecamatan terdiri dari buku buku register surat masuk buku register surat keluar buku pelaksanaan dan pelaporan piket buku tamu buku inventaris kantor buku nobulan rapat buku rekapitulasi data kependudukan buku pajak bumi dan bangunan pbb) buku rekapitulasi transmigrasi buku rekapitulasi tanah a11 buku data bencana alam dan pengungsi a12 buku data kejadian kriminal dan konflik buku kinerja kecamatan formulir model terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, terdiri dari jenis buku: b.1l buku daftar lurah dan perangkat kelurahan buku daftar rekapitulasi apb kelurahan buku register peraturan kelurahan buku daftar kerjasama kelurahan buku rencana pembangunan kelurahan buku kegiatan pembangunan kelurahan formulir model terkait dengan pelayanan masyarakat kemasyarakatan terdiri dari jenis buku buku daftar organisasi massa dan partai politik buku register wesel dan surat surat tercatat buku register legalisasi surat surat buku kegiatan pkk buku daftar rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian buku rekapitulasi akseptor buku daftar rekomendasi dan perijinan buku register calon jemaah haji agenda kerja camat terdiri dari (satu) jenis buku monografi kecamatan terdiri dari (satu) jenis buku walikota semarang ttd sukai sutaria gam lo! ika tai su: dis surat masuk contoh model vo\| nomo rsu tanggal termal asa lsu r#t alpen iman keterangan aan a55 maa dan naa awan maa dan naa look surat keluar contoh model nomorsurat tancap pera tusuk nsu ener aan keterangan ll. awan naa waw waw aan naa waw aan naa ian waw pelaksanaan dan pelaporan piket contoh model nama tanda mural pokok pokok nama tanda ket aal2l3 isl bila il, oto loo tete tol tete oto loo tete tol tete lo. oo. lo. daftar tamu contoh model tee tanggal pekerjaan ditemui too. lo. too. lo. lo. too lo. lo. daftar inventaris kantor contoh model tgl kondisi menpan iki isj3ajo\| lilit lil ill ltr lil ltr lil ltr liur lil ltr rekapitulasi pajak bumi dan bangunan (pbb) contoh model obi rekapitulasi tanah kelurahan encndnnnnnnennannnnnnnnnnnnnnnan contoh model lalat tel. lol lulu iii tel lili lte lte data bencana alam dan pengungsi contoh model pam
arap peta walikota semarang peraturan walikota semarang nomor tahun tentang standar pelayanan publik badan lingkungan hidup kota semarang dengan rahmat tuhan yang mariuslingkungan hiduponservasi sumbesur tambahan leuliuearn9)gram alir proses pengolahan limbah dan data teknis instalasi pengolahan air limbah ipar): dan foto copy hasil analisis limbah cair dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh provinsi jawa tengah yang memenuhi baku mutu air limbah selama (nam) bulan terakhir untk pengajuan izin bari dan (tiga) bulan terakhir untuk perpanjangan izin, prosedur pemohon mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair secara tertulis dengan dilengkapi persyaratannya ditujukan kepada walikota kepala badan: setelah berkas permohonan diteliti dan dinyal: apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya: berkas permohonan diverifikasi melalui binary pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan dengan dilakukan rapat koordinasi: selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kinerja instalasi pengolahan limbah ipar) dan pengambilan contoh uji limbah oleh tim teknis bersama petugas laboratorium yang hasilnya dituangkan dalam beribu acara, diproses contoh uji limbah laboratorium untuk menganalisis air limbah dan dilaksanakan kapal koordinat cvalunai hail pemeriksaan lapangan dan analisis air limbah: apabila hasil analisis limbah dalam pemeriksaan lapangan tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, maka pemohon diwajibkan memperbaiki kinerja ipar dan mengajukan permohonan kembali secara tertulis dengan dilengkapi persyaratannya: hasil analisis air limbah dalam pemeriksaan lapangan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan maka diterbitkan keputusan kepala badan: dan penahan diberitahu untuk mengambil keputusan kepala badar badan lingkungan hidup. waktu penyelesaian waktu penyelesaian adalah (dua puluh) hari kerja. biaya biaya o,ulat tulis kantor, komputer, global positioning system gps), peralatan laboratorium airiirapat koordinasi dengan instansi terkait dan cek lapangan serta pemeriksaan laboratorium (apabila diperlukan). laporan kepala badan disposisi kepala bidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan kompetensi petugas kompetensi petugas dalam pelayanan izin pembuangan limbah cair perairan umum adalah sebagai berikut: berpendidikan pasca sarjana sarjana( s1), diploma d3) dan sta) menguasai mater dan teknis pengolahan limbah cair, memahami prosedur dan persyaratan perizinan pengolahan ilmiah caigelolaan lingkungan. mekanisme pengawasan mekanisme pengawasan dalan proses izin pembuangan limbah cair perairan umum adalah: proses perikazin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) dasar hukumreracim:: foto copy dokumen amdal atau dokumen upl ukl atau surel pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan spl) atau dokumen lingkungan hidup kunya sesuai dengan peraturan perundang undangan: foto copy dokumen kerjasama dengan pihak ketiga yang lelah memiliki izin pengangkutan dan pengumpulan limbah dari kementerian lingkungan hidup: surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dengan masyarakat yang diketahui oleh lurah setempat, foto copy dokumen pengiriman limbah (manifest) yang terbaru, foto bangunan penyimpanan sementara limbah b3: gambar teknik bangunan dan denah lokasi penyimpanan sementara limbah b3: daftar jenis dan volume limbah yang dihasilkan, dan foto copy neraca limbah b3. co. prosedur pemohon mengajukan permohonan par penyimpanan sementara limbah secara tertulis dengan dilengkapi persyaratannya ditujukan kepada walikota kepala bad, apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka dikendalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya, berkas permohonan diverifikasi melalui bidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan dan dilakukan rapat koordinasi: selanjutnya dilakukan cemohon: apabila fisik bangunan penyimpanan sementara lembah memenuhi persyaratannya, maka diterbitkan keputusan kepala badan:ositioning system gps) sedangkan " berkas, penyerahan dokumen, pengolahan data informasi, penanganan pengaduan), nang bunga, kamar kecil dan sarana parkir, mekanisme penanganan pengaduan kepala badan melalui circ lain kepala bidang pengembangan teknologi don pengendalian lingkungan kompetensi petugas kompetensi petugas dalam pelayanan 11an penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun b3) adalah sebagai berikut: berpendidikan pasca sarjana s2), sarjana diploma d3) dan sta, menguasai materi dan teknis pengelolaan limbah b3, memahami prosedur dan persyaratan pengelolaan lingkungan, bersikap ramah dan berperilaku sopan terhadap penerima pelayanan, dan memahami peraturan penindangamdangan yang berkaitan pengelolaan lingkungan. mekanisme pengawasan mekarisine pengawasan dalam proses izin penyimpanan scomenlaru limbah adalah: proses perizit. pelayanan jasa pengujian laboratorium dasar hukum peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor tahun tentang laboratorium lingkungan, keputusan menteri negara lingkungan hidup none kep s1 menit tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri sebagaimana telah diubah dengan kepulusuri menteri negara lingkungan hidup nomor tahun tentang perubahan atas keputusan muelleri negara lingkungan hidup nur kep menlu tentang baku mulperaturan daerah kota semarang nomor talun tentang pengendalian lingkungan hidup: peraturan daerah kota semarang nomor tahun tentang retribusi jasa usaha. persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi: contoh air limbah air permukaan air bersih. prosedur pengguna jasa mengajukan permohonan pengambilan atau menyerahkan contoh air limbah air permukaan air bersih kepada laboratorium badan lingkungan hidup, laboratorium menyiapkan formulir penerimaan atau pengambilan contoh air limbah air permukaan air bersih yang ditandatangani oleh pengguna jasa dan petugas laboratorium, selanjutnya dilaksanakan pencatatan adrniristrasi untuk pemberian nomor kode contoh air dan dilakukan pemeriksaan parameter fisik, karya dan biologi: dilaksanakan penelitian hasil analisis laboratorium dan dilaporkan kepada kepala bidang pengujian dampak lingkungan unik diterbitkan sertifikat hasil pemeriksaan laboratorium: dan pemohon diberitahu untuk membayar biaya jasa pengujian laboratorium dan mengambil sertifikat badan lingkungan hidup. waktu penyelesaian waktu penyelesaian adalah (lima belas) hari kerja. biaya biaya pelayanan jasa pengujian laboratorium adalah sebagai berikut naya pemeriksaan air limbah kegiatan yang bersifat konon sesuai dengan parameter kunci sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah): biaya pemeriksaan air bersih air sungai sebesar rp. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), biaya penubuhan parameter untuk pemeriksaan har parameter kunci sesuai biaya per parameter, dan biaya pemeriksaan air untuk kesukuan yang bersifat non ekonomis sesuai dengan per parameter. produk produk yang dihasilkan adalah sertifikat hasil analisis kualitas airesitiorung system gps), peralatan penelitian laboratorium, peralatan pengukuran lapangan, peralatan pengambilan contoh uji air sedangkan prasarana meliputi ruang pelayanan (raja pendaftaran, pemrosesan berkas, penyerahan dokumen, penengahan data informasi, penanganan pengaduan), tuang lunulakajian dampak lingkungan dilaksanakan rapat koordinasi dan cek lapangan.gujian laboratorium adalah sebagai berikut: berpendidikan pasca sarjana s2), sarjana( s1), diploma d3) dan sta, menguasai materi dan teknis pengujian laboratorium, memahami prosedur dan persyaratan pengujian laboratoriumlaboratorium. mekanisme pengawasan mekanisme pengawasan dalan pelayanan jasa pengujian jaboratorumn adalah: proses pengujian laboratorium pengawasan kepala bidang pengkajian dampak lingkungan laporan hasil pengawasan kepala badan melalui sekretaris disposisi kepala bidang pengkajian dampak lingkungan selanjutnya dilakukan cctani, apabila fisik bangunan penyimpanan sementara limbah memenuhi persyaratannya, maka diterbitkan keputusan kepala badan,o0, (tidak dipungut biaya). kf,lank formulir, telepon, faksimili, alat. tulis kantor, komputer, global positioning system gus)kapal koordinasi dengan instansi terkait dan cek lapangan. laporan kepala badan disposisi kepala bidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan iv. penilaian dokumen amdal dan pemeriksaan dokumen ukl upl dasar hukum peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor tahun lelang tala kerja komisi penilai amdalumur tahun tentang jenis kencana usaha nan atau kepala yup wakil: jl. penyusunan dokumen amdal suatu usaha dan atau kegiatan oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan, penyusunan dokumen amdal oleh penyusun amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal dan telah teregistrasi, terdiri (satu) orang sebagai ketua tim penyusun berkompetensi ketua tim penyusun andal ktp) dan (dua) orang sebagai anggota yang memiliki sertifikat ktp dan atau sertifikat anggota tim penyusun amdal apa), serta tenaga ahli yang kompeten sesuai lingkup studi amdal: kesesuaian tata nang menyatakan rencana lokasi usaha dan atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang, persetujuan prinsip yang menyatakan jenis rencana usaha dan atau kesialan secara prinsip dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, kesesuaian penyelenggaraan kewenangan komisi penilai andal, kesesuaian luas lahan parkir terhadap jumlah saluran ruang parkir srp) yang dibutuhkan, penetapan prosentase ruang terbuka hijau, foto copy izin pemanfaatan cagar budaya kawasan lindung, foto copy izin pengeringan sawah, foto copy izin pemanfaatan air sungai air waduk air bawah tanah abt) sebagai sumber utama air bersih, foto copy izin ketinggian bangunan sebagai persyaratan kawasan keselamatan operasi penerbangan kpop): dan foto copy izin lain terkait dengan usaha dan atau kegiatan. prosedur penilaian dokumen amdal terdiri: aa. penilaian dokumen kerangka acuan ka), yaitu: penerimaan dokumen kerangka acuan ka) meliputi: pemrakarsa mengajukan dokumen disertai surat permohonan penilaian dokumen kepada walikota melalui sekretariat komisi penilai amdal, dan sekretariat kormruisi penilai amdal memeriksa dan memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen ka. proses penilaian dokumen kerangka acuan ka) meliputi: pemrakarsa wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan dokumen andal yang terdiri dari warga yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup dan atau yang lerpenesuruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal: mengikutsertakan masyarakat melalui pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan dan konsultasi publik dilaksanakan sebelum proses penilaian dimulai: masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan alau kegiatan secara tertulis kepada pemrakarsa dan walikota cg. badan lingkungan hidup dalam waktu paling lama (sepuluh) hari kerja sejak pengumumannya: komisi penilai amdal melalui tim teknis melakukan penilaian dokumen dengan diselenggarakan rapat penilaian yang dipimpin oleh ketua tim teknis dengan dihadiri oleh penanypyunyjawab usaha dan atau kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, serta tim penyusun dokumen amdal: ce) selanjutnya tim teknis menyampaikan hasil penilaiannya kepada ketua komisi: pemrakarsa memberikan tanggapan dan menyempurnakan dokumen untuk diserahkan kepada ketua komisi penilai dan apabila penyempurnaan dokumen belur memenuhi hasil penilaiannya, maka setelah meminta saran tim teknis, ketua komisi berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembar dokumen eka dan dilaksanakan penilaian akhir oleh tim teknis, dan apabila pemrakarsa tidak menyempurnakan dokumen dalam waktu (tiga) tahun sejak pengembalian dokumen dari komisi penilai amdal, maka dinyatakan kadaluarsa dan harus disusun baru. persetujuan kerangka acuan ka) meliputi: hasil penilaian tim teknis yang memuat ruang lingkup kajian atau andal, persetujuan diikuti penyusunan dokumen andal dan dokumen rkl rpl oleh penyusun dokumen andal, danr berbahaya dan beradu gabngawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan beracun dan berbahaya oleh pemerintah daerah: peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor tahun tentang tata cara pengaduan dun penanganan pengadurantauan lingkungan hidup, apabila pemrakarsa tidak menyusun dokumen andal dan dokumen rel rpl dalam waktu (liga) tahun sejak komisi penilai amdal menerbitkan persetujuan kerangka acuan, maka persetujuan dinyatakan kadaluarsa dan harus disusun baru. penilaian dokumen andal dan dokumen rkl rpl, yaitu: penerimaan dokumen andal dan rkl rpl meliputi: aa) pemrakarsa mengajukan dokumen andal dan dokumen rkl rpl yang telah disusun berdasarkan kesepakatan yang telah diterbitkan persetujuannya disertai surel permohonan penilaian dokumen andal dan dokumen rkl rpl kepada walikota melalui sekretariat komisi penilai amdal: sekretariat komisi pemilu abdul memeriksa dan memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen tersebut kepada pemrakarsa dengan musaliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen andal dan rkl rpl. proses penilaian dokumen andal dan rkl rpl meliputi: komisi penilai amdal menugaskan iim teknis melakukan penilaian dokumen andal dan mkl rpl yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat komisi penilai amdal. penyelenggaraan rapat tim teknis dipimpin oleh ketua tim teknis dan apabila ketua tim teknis berhalangan hadir maka rapat tim teknis untuk melakukan penilaian dokumen andal dan rkl rpl dipimpin oleh anggota tin teknis yang ditunjuk: tim teknis menyampaikan hasil penilaiannya kepada ketua komisi penilai amdal, selanjutnya kognisi penilai amdal menyelenggarakan rapat komisi penilai amdal untuk menilai dokumen andal dan rkl rpl berdasarkan hasil penilaian tim teknis, dengan dihadiri oleh penanggungjawab usaha dan alau kesialan yang menulis kapasitas dalam pengambilan keputusan dan tim penyusun dokumen andal dan rkl rpl: apabila ketua komisi penilai amdal berhalangan hadir, maka rapat tersebut dapat dipimpin oleh sekretaris komisi atau anggota komisi lainnya yang ditunjuk, anggota tim penyusun yang tidak menghadiri rapat penilaian diwajibkan menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ulama dan apabila angola komisi penilai tidak hadir dalam rapat penilaian maka anggota dapat memberikan masukan tertulis paling lama (lima) hari kerja sejak rapat komisi penilai, pemrakarsa memberikan tanggapan dan menyempurnakan dokumen andal dan rkl rpl untuk diserahkan kepada ketua komisi perlu, apabila penyempurnaan dokumen belum memenuhi hasil penilaiannya setelah meminta saran tim teknis, maka ketua komisi berhak meminta pemrakarsa memperbaiki kembali dokumen andal dan rkl rpl untuk dilakukan penilaian akhir. penetapan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup meliputi: berdasarkan hasil penilaian atau penilaian akhir dokumen andal dan rkl rpl, komisi penilai amdal menyampaikan rekomendasi kepada walikota) rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dokumen andal dam kkl kpl dapat berupa kelayakan lingkungan hidup alau ketidaklayakan lingkungan hidup, walikota menerbitkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari komisi penilai amdal untuk menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup. penerbitan izin lingkungan bagi rencana usaha dan atau kegiatan wajib amdal meliputi: pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan bersamaan dengan permohonan penilaian dokumen andal dan rkl rpl secara tertulis kepada walikota melalui badan lingkungan hidup, dan badan lingkungan hidup menerbitkan izin lingkungan bagi rencana usaha dan atau kegiatan wajib anual bersamaan dengan keputusan walikota tentang kelayakan lingkungan hidup. pemeriksaan dokumen ukl upl terdiri: hu. penerimaan formulir ukl upl, yaitu: pemrakarsa mengajukan surat permohonan pemeriksaan formulir ukl upl dilengkapi dengan dokumen ukl upl yang ditujukan kepada kepala badan, dan badan lingkungan hidup memberikan pernyataan tertulis mengena kelengkapan administrasi kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan formulir. pemeriksaan formulir ukl upl, yaitu: badan lingkungan hidup melaksanakan pemeriksaan terhadap isian formulir beserta persyaratan administrasi, apabila persyaratannya dinyalakan tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilengkapi: dan apabila pemeriksaan awal terhadap persyaratan admintalrasi dinyatakan lengkap maka pemrakarsa diberikan keterangan kelengkapan dokumen, selanjutnya badan lingkungan hidup melaksanakan rapat dengan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan ukl upl. penerbitan rekomendasi persetujuan atau penolakan ukl upl dan penerbitan izin lingkungan, yaitu: badan lingkungan lup menerangkan rekomendasi persetujuan atau penolakan ukl upl setelah pemrakarsa menyempurnakan ukl upl sesuai arahan saran, pendapat dan tanggapan: permohonan izin lingkungan disampaikan pemrakarsa bersamaan pengajuan pemeriksaan formulir yang dilengkapi penyempurnaan ukl upl, badan lingkungan hidup menerbitkan jain lingkungan bagi rencana usaha dun atau kegiatan wajib ukl upl bersamaan dengan rekomendasi persetujuan ukt. upl. waktu penyelesaian waktu penyelesaian pelayanan penilaian dokumen amdal dan pemeriksaan ukl upl adalah: waktu penyelesaian dokumen amdal adalah adalah (seratus lira) bari kerja dengan perincian: waktu penilaian dokumen adalah (tiga puluh) hari kerja: dan waktu penilaian dokumen andal dan dokumen rkl rpl adalah (tujuh puluh lima) hari kerja. waktu penyelesaian dokumen ukl upl adalah (empat belas) hari kerja. biaya biaya rp. o, (tidak dipungut biaya). pr, produk produk yang dihasilkan berupa: keputusan walikota tentang kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup: rekomendasi dari kepala badan perihal persetujuan atau penolakan ukl upl, dan keputusan walikota tentang izin lingkungan. sarana dan prasarana sarana yang digunakan adalah bangko formulir, telepon, faksimili, alat thus kantor, lemari arsip, komputer, lcd proyektor, mesin tato copy, scanner, white board, dan papan pengumumany. kepala badan kepala badan melalui sekretaris kepala bidang pengkajian dampak lingkungan pelaksanaan peninjauan lapangan dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan instansi terkait (apabila diperlukan)ilaian dokumen amdal dan pemeriksaan dokumen ukl upl adalah sebagai berikut: berpendidikan pasca sarjana s2), sarjana s1), diploma d3) dan sta, pegawai bersertifikat kelulusan amdal, 1menguasai materi dan teknis amdal dan ukl upl: memahami prosedur dan janayarmnlai penyusunan dan penilaian dokumen amdal dan pumuniksaan dokumen uki uplamdal dan ukl upl. mekanisme pengawasan mekanisme pengawasan dalam pelayanan penilaian dokumen amdal, dan pemeriksaan dokumen ukl upl adalah: proses penilaian dan pemeriksaan dokumen pengawasan inspektorat, badan lingkungan hidup provinsi jawa tengah, dan kementerian lingkungan hidup. laporan hasil pengawasan kepala badan disposisi sekretaris: dan kepala bidang pengkajian dampak lingkungan. penanganan pengaduan sengketa lingkungan 1hidup dasar hukumpengawas: terjadinya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup atas pengaduan masyarakat atau informasi dari instansi pemerintah swasta. cg, prosedur badan lingkungan hidup menerima pengaduan dari masyarakat, melalui media cetak media elektronik atau informasi dari instansi pemerintah swasta dan pengaduan informasi tersebut diagendakan melalui sekretariat: bidang penanganan sengkala lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan melaksomukun verifikasi pengaduan (penelaahan, pengklasifikasian dan peninjauan lapangan), yaitu: aa. pengumpulan bahan keterangan (pulbaket): dan pengambilan sampel (analisis laboratorium). selanjutnya dilaksanakan rapat koordinasi dihadiri instansi terkait, warga masyarakat yang terkena dampak, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat lsm), hasil verifikasi dilakukan tindakan berupa: aa. penerapan sanksi administrasi lingkungan hidup terdiri: surat teguran (tiga puluh) hari kalender, surat teguran il : (tiga puluh) hari kalender, suratteguran il: (tiga puluh) hari kalender: paksaan pemerintah: dan pencabutan ingin lingkungan. penerapan sanksi pidana lengkungan hidup, mternalive dispute resolution avr) berupa negosiasi, mediasi dan arbitrase. pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tidak didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup: dampak lebih besar apabila tidak dihentikan, dan kerugian bagi lingkungan hidup apabila tidak dihentikan. waktu penyelesaian waktu penyelesaian penanganan pengaduan sengketa lingkungan hidup adalah (seratus tiga puluh empat) hari kalender. th. daya biaya rp. u, (tidak dipungut biaya). produk produk yang dihasilkan adalah: surat teguran, paksaan pemerintah, pencabutan izin lingkungan, berita acara meposisasi, mediasi dan arbitrase, dan atau berkas tuntutan pidana lingkungan hiduplemari arsip, komputer, laboratorium air, laboratorium udara dan alat uji tingkat kebisingan sedangkan prasarana meliput kantor pelayanan (meja pendaftaran, pemrosesan berkas, penyerahan dokumen, pengolahan data informasi), ruang tunggu, kamar kecil dan sarana parkir. mekanisme penanganan pengaduan pengaduan informasi ditujukan kepada walikota cg. kepala badan kepala badan melalui sekretaris kepala bidang penanganan sengketa lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan laporan kepala badan disposisi kepala bidang penanganan sengketa lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan kompetensi petugas kompetensi petugas dalam penanganan pengaduan sengketa lingkungan hidup adalah sebagai berikut: berpendidikan pasca sarjana s2), sarjana( s1), diploma d3) dan sta: pegawai bersertifikat penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup, pejabat penyidik lingkungan hidup daerah, mediator, negosiator dan arbiter: cc. menguasai materi pengendalian lingkungan hidup: memahami prosedur dan persyaratan pengendalian lingkungan hidup: dan memahami peraturan perundang undangan yang berkaitan penanganan pengaduan sengketa lingkungan hidup. mekanisme pengawasan mekanisme pengawasan dalam penanganan pengaduan sengketa lingkungan hidup adalah: penanganan pengaduan sengketa lingkungan hidup pengawasan kepala bidang penanganan sengketa lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan laporan hasil pengawasan kepala badan melalui sekretaris disposisi kepala bidang penanganan sengketa lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan plt. walikota semarang wakil walikota, hendra pribadilbernaung urusan pemerintah yung meryuadi kewenungutirnurumg nomor perawlingkungan hidup kota semarang. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan! mlingkungan hidup adalah badan lingkungan hidup kota semarang. kepala badan adalah kepala badan lingkungan hidup kola semarang. sekretaris adalah sekretaris pada badan lingkungan hidup kota semarang. kepala bidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan adalah kepala bidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan padu badan lingkungan hidup kota semarang. kepala bidang pengkajian dampak lingkungan adalah kepala bidang pengkajian dampak lingkungan pada badan lingkungan hidup kota semarang. kepala bidang pengawasan dampak lingkungan adalah kepala bidang pengawasan dampak lingkungan pada badan lingkungan hidup kota semarang. kepala bidang penanganan sengketa lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan adalah kepala bidang penanganan sengketa lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan pada badan lingkungan hidup kota semarangulingkungan hidup adalah musiknya ata:induk. pengendalian lingkungan hidup adalah setiap upaya atau kematian pencegahan dan futsu penamppulanyan danfatau pemulihan terhadap pencerikuuan danfalau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi dan pengawasan serta penjualan. baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, salngkumgun hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan scalhngkunpan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidupain lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kesialtwin usaha dan alau kegiatan. izin usaha dan atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis uril adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencan,umdal. sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kedalam yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidupinfo. penerima pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah, bab visit, misi dan motto pelayanan asal visi badan lingkungan hidup adalah: mewujudkan badan lingkungan hidup yang responsive dan proaktif serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan kota semarang yang berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera. misi badan lingkungan hidup adalah: meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap pemanfaatan sumber daya alam sesuai fungsi lingkungan hidup dalam rangka penegakan hukum lingkungan, meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan kualitas sumber daya alam terhadap kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak perubahan iklim, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup: meningkatkan teknologi dan informasi bidang lingkungan dengan penguatan jejaring informasi lingkungan: dan menimgpkalkan kerjasama dan komitmen pengelolaan lingkungan hidup antara pemerintah, swasta dan masyarakat. motto pelayanan adalah: pelayanan terbaik adalah tujuan utama kami loloslu. persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, fi. banyu: produk:layanan jasa pengujian laboratorium, penilaian dokumen amdal dan pemeriksaan dokumen ukl upl, izin pembuangan limbah cair (plc) perguruan umur, izin penyimpanan sementara limbah b3, dan penanganan sengketa lingkungan hidupmudubai dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan walikotalingkungan hipmi kota semarang penyelenggaraan pelayanan publik badan lingkungan hidup kota semarang izin pembuangan limbah cair (plc) peraturan timing dasar hukum keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor kep menlu tentang baku mutu dirubah cair rmengenai syarat dan tala cara perizinan serta pedoman pengribunngan limbah air atau sumber air: peraturan daerah kota semarang nomor tahun tentang pengendapan lingkungan hidup. persyaratan persyaratan yang harus dipenyulu: foto copysurat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dengan masyarakat yang diketahui oleh lurah setempat: surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah ipar): surat pernyataan kesanggupan memasang flow meter pada saluran outlet pembuangan limbah cair,
runs hektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintah pada perangkat daerah makperlu ditinjau kembali, bahwa klasifikasi,sudah tidak sesuai lagi, bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud huruf dan huruf atas, maka perlu: menetapkan peraturan walikota semarangj. sekretaris daerah kota semarang ttd agus riyanto berita daerah kota semarang tahun nomor
runs lkdan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pelaksanaan urusan pemerintahan lingkungan sekretariat daerah, maka perlu didukung dengan kelembagaan yang sesuai dengan kondisi saat ini dan berorientasi pada hasilerja sama dan otonomi daerah, pelaksanaan kegiatan subbagian kerja sama luar negeri, subbagian kerja sama dalam negeri, dan subbagian otonomi daerah, pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian kerja sama dan otonomi daerah, pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bagian kerja sama dan otonomi daerah, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bagian kerja sama dan otonomi daerah, pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya lingkungan bagian kerja sama dan otonomi daerahrja sama dan otonomi daerah, terdiri ataskerja sama dan otonomi daerah. paragraf subbagian kerja sama luar negeri kepala subbagian kerja sama luarluar negeri, menyiapkan kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri, menyiapkan kegiatan pengolahan data kerja sama luar negeri, menyiapkan kegiatan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama luar negeri, menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh perangkat daerah, menyiapkan kegiatan izin perjalanan dinas luar negeri kepalaluar negeri, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kerjasama nonpenanaman modal noninvestasi luar negeri, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan hasil dan evaluasi kerja sama luar negeri menyiapkan kegiatan pelayanan administratif subbagian kerja sama luar negeri, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian kerja sama luarluarluar negeri, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian kerja sama luar negeri, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi bagian kerja sama dan otonomi daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah bagian kerja sama dan otonomi daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan standar operasional prosedur bagian kerja sama dan otonomi daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan proses bisnis bagian kerja sama dan otonomi daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagian kerja sama dan otonomi daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kepegawaian bagian kerja sama dan otonomi daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan gaji dan tunjangan lingkungan bagian kerja sama dan otonomirja sama dalam negeri kepala subbagian kerja sama dalamdalam negeri, menyiapkan kegiatan fasilitasi kerja sama dalam negeri, menyiapkan kegiatan pengolahan data kerja sama dalam negeri, menyiapkan kegiatan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama dalam negeri, menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan kerja sama dalam negeri yang dilakukan oleh perangkat daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan hasil dan evaluasi kerja sama dalam negeri menyiapkan kegiatan fasilitasi forum dan asosiasi pemerintahdalam negeri, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kerjasama nonpenanaman modal noninvestasi dalam negeri, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan administratif pergantian antar waktu anggota legislatif, ga. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan administratif kepala daerah, menyiapkan kegiatan pelayanan administratif subbagian kerja sama dalam negeri, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian kerja sama dalamdalamdalam negeri, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian kerja sama dalam negerotonomi daerah kepala subbagian otonomiotonomi daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan kewenangan daerah dan pendelegasian kewenangan, menyiapkan kegiatan fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan otonomi daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, dan standar pelayanan minimal, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban walikota, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyiapkan kegiatan pelayanan administratif subbagian otonomi daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian otonomi daerah, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian otonomiotonomi daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian otonomi daerahrja sama dan otonomi daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban walikota lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah bagian kerja sama dan otonomi daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian kerja sama dan otonomi daerah, aa. menyiapkan kegiatan pengelolaan tata perbuatan dinas bagian kerja sama dan otonomi daerah, bb. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkungan bagian kerja sama dan otonomi daerah, dan cchukum bagian huk dan subbagianhukum, pelaksanaan kegiatan: pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian hukum, pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bagian hukum, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bagian hukum, pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya lingkungan bagian hukuhukum. paragraf subbagian perancangan produk hukum pengaturan, dokumentasi dan informasi hukum kepala subbagian perancangan produk hukum pengaturan, dokumentasi dan informasi hukugaturan, dokumentasi dan informasi hukum, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan perumusan produk hukum pengaturan, menyiapkan kegiatan pengkajian, penelaahan, pengolahan data hukum terhadap rancangan produk hukum pengaturan yang terdiri atas peraturan daerah, dan peraturan walikota, menyiapkan kegiatan perencanaan penyusunan peraturan daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pembahasan dan penyusunan peraturan daerah dan peraturan walikota, menyiapkan kegiatan fasilitasi evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan walikota: menyiapkan kegiatan penetapan, penomoran, pengundangan dan autentikasi peraturan daerah dan peraturan walikota: menyiapkan kegiatan penyebarluasan peraturan daerah dan peraturan walikota: menyiapkan kegiatan penyusunan indeks kualitas kebijakan, menyiapkan kegiatan harmonisasi produk hukum pengaturan, menyiapkan kegiatkegiatan pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan dan penyediaan produk hukum pengaturan, menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, menyiapkan kegiatan pembinaan dan mengkoordinasikan tugas perancang peraturan perundang undangangaturan, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian perancangan produk hukum pengaturgaturgaturan, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian perancangan produk hukum pengaturan, aa. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasirancangan produk hukum penetapan kepala subbagian perancangan produk hukum penetapetapan, menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, menyiapkan kegiatan harmonisasi produk hukum penetapan, menyiapkan kegiatan pengkajian hukum terhadap rancangan produk hukum yang terdiri dari keputusan dan perjanjian, menyiapkan kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengkajian hukum terhadap rancangan produk hukum penetapan yang terdiri dari keputusan dan perjanjian, menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas penyusun produk hukumetapan, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian perancangan produk hukum penetapetaetapan, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian perancangan produk hukum penetapan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian hukum, menyiapkan kegiatan pengelolaan tata perbuatan dinas bagian hukum, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkungan bagian hukum, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah bagian hukum, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan standar operasional prosedur bagian hukum, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan proses bisnis bagian hukum, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagian hukum, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kepegawaian bagian hukum, aa. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan gaji dan tunjangan lingkunganantuan hukum dan hak asasi manusia: menyiapkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum pemerintah daerah, menyiapkankegiatan penelitian, pengkajian, fasilitasi dan penyelesaian permasalahan hukum pemerintah daerah, menyiapkankegiatan pemberian bantuan hukum kepada pemerintah daerah atas permasalahan hukum pemerintah daerah, menyiapkan kegiatan pemberian fasilitasi konsultasi, bantuan hukum dan advokasi kepada warga miskin yang menghadapi permasalahan hukum, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan dalam rangka pelaksanaan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia, menyiapkankegiatan fasilitasi program keluarga sadar hukum, menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian bantuan hukum dan hak asasi manusia: menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian bantuan hukum dan hak asasi manusiantuan hukum dan hak asasi manusia: menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian bantuan hukum dan hak asasi manusiahukum, menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagian hukuhukuhukum, menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah bagian hukumorganisasi bagian organisorganisasi, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian organisasi, pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bagian organisasi, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bagian organisasi, pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya lingkungan bagian organisasibagian kelembagaan perangkat daerah dan tata laksana, subbagian pelayanan publik: dan subbagian pendayagunaan aparaturorganisasi. paragraf subbagian kelembagaan perangkat daerah dan tata laksana kepala subbagian kelembagaan perangkat daerah dan tata lakslembagaan perangkat daerah dan tata laksana, menyiapkan kegiatan pembinaan dan penataan kelembagaan perangkat daerah dan penatalaksanaan, menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan tata kerja, sistem, prosedur dan proses bisnis, menyiapkan kegiatan penyusunan pedoman penatalaksanaan, menyiapkan monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan penatalaksanaan, menyiapkan kegiatan fasilitasi forum sekretaris daerah seluruh indonesia: menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kelembagaan dan tata laksanakearsipan, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian kelembagaan dan tata laksana, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian kelembagaan dan tata lakslembagaan dan tata laksana, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian kelembagaan dan tata laksana, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi bagian organisasi, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah bagian organisasi, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan standar operasional prosedur sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan proses bisnis sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagaan sekretariat daerah:asisten adalah asisten sekretaris daerah kota semarang. staf ahli adalah staf ahli walikota semarang. kepala bagian adalah kepala bagian lingkunganubbagian pelayanan publik kepala subbagian pelayanan publayanan publik, menyiapkan kegiatan pembinaan pelayanan publik, menyiapkan kegiatan fasilitasi bidang pelayanan publik, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan perangkat daerah bidang pelayanan publik, menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan publik, menyiapkan kegiatan fasilitasi inovasi pelayanan publik, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengaduan pelayanan publik, menyiapkan kegiatan fasilitasi survei kepuasan masyarakat survei pelayanan publik, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian pelayanan publik, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian pelayanan pubayanan publik, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian pelayanan publikorganisasi, menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagian organisasiorganisasiorganisasi, menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintahdayagunaan aparatur daerah kepala subbagian pendayagunaan aparaturdayagunaan aparatur daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, menyiapkan kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, menyiapkan kegiatan pelaksanaan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara pemerintah daerah, menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendayagunaan aparatur dan analisis jabatan, menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendayagunaan aparatur daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian pendayagunaan aparatur daerah, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian pendayagunaan aparaturdayagunaan aparatur daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian pendayagunaan aparatur daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kepegawaian bagian organisasi, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan gaji dan tunjangan lingkungan bagian organisasi, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan pengelolaan tata perbuatan dinas bagian organisasi, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkunganekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang asisten. asisten ekonomi serta pelayanan administratif lingkungan asisten administrasi ekonomidan pelayanan administrasilayanan administratif lingkungan asisten ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat,ejahteraan rakyat, terdiri dari: bagian perekonomian dan sumber daya alam, bagian administrasi pembangunan, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian pengadaan barang jasa. bagian sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala bagian dan bertanggung jawab kepada asisten ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. bagian kesatu bagian perekonomian dan sumber daya alam bagian perekonomperekonomian dan sumber daya alam, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bagian perekonomian dan sumber daya alam, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bagian perekonomian dan sumber daya alam, pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya lingkungan bagian perekonomian dan sumber daya ala, terdiri atasrekonomian. paragraf subbagian bina usaha kepala subbagian bina usahusaha, menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakanfasilitasiidentifikasi potensimengkoordinasikanil. menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan kredit usaha rakyat, menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bina usaha, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian bina usaha, oo. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian bina usahusaha, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian bina usahrekonomian dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagian perekonomian dan sumber daya alarekonomian dan sumber daya alarekonomian dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintahroduksi dan sumber daya alam kepala subbagian bina produksi dan sumber daya alaroduksi dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan bidang kelautanidentifikasi potensimengkoordinasikanmengkoordinasikan program tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility), menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bina produksi dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian bina produksi dan sumber daya alam oo. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian bina produksi dan sumber daya alamroduksi dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian bina produksi dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi bagian perekonomian dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah bagian perekonomian dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan standar operasional prosedur bagian perekonomian dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan proses bisnis bagian perekonomian dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagainvestasi dan badan usaha milik daerah kepala subbagian investasi dan badan usaha milikinvestasi dan badan usaha milik daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi bidang investasi dan badan usaha milik daerah, menyiapkan kegiatan identifikasi potensi badan usaha milik daerah, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan bidang investasi dan badan usaha milik daerah, menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang investasi dan badan usaha milik daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian investasi dan badan usaha milik daerah: menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian investasi dan badan usaha milikinvestasi dan badan usaha milik daerah: menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian investasi dan badan usaha milik daerah, ga. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kepegawaian bagian perekonomian dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan gaji dan tunjangan lingkungan bagian perekonomian dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian perekonomian dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan pengelolaan tata perbuatan dinas bagian perekonomian dan sumber daya alam, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkungadministrasi pembangunan bagian administrasi pemadministrasi pembangunan, pelaksanaan kegiatanpelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya lingkungan bagian administradministrasi pembangunan. paragraf subbagian penyusunan program pembangunan kepala subbagian penyusunan programprogram pembangunan, menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan dan program pembangunan, menyiapkan kegiatan penyusunan standarisasi harga satuan kegiatan, satuan harga, upah dan analisa harga satuan pekerjaan konstruksi, menyiapkan kegiatan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunanstatistik, menyiapkan kegiatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan verifikasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kinerja tahunan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan verifikasi penyusunan sistem pengendalian intern pemerintahprogram pembangunan, oo. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian penyusunan program pembangunan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian penyusunan programprogram pembangunan, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian penyusunan program pembangunadministrasi pembangunan, menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagian administrasi pembangunadministrasi pembangunadministrasi pembangunanembangunan prasarana kepala subbagian bina pembangunan prasarembangunan prasarana, menyiapkan kegiatan penyusunfasilitasimengkoordinasikanidentifikasi potensipemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bina pembangunan prasarana, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian bina pembangunan prasarana, oo. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian bina pembangunan prasarembangunan prasarana, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian bina pembangunan prasarana, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi bagian administrasi pembangunan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah bagian administrasi pembangunan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan standar operasional prosedur bagian administrasi pembangunan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan proses bisnis bagian administrasi pembangunan, bab kedudukan dan susunan organisasi setda merupakan unsur staf. setdatda, terdiri dari: sekretaris daerah, asisten pemerintahan, membawakan dan mengkoordinasikan:bagian kerja sama dan otonomi daerah, terdiri daribagian hukum, terdiri daribagian organisasi, terdiri dari: subbagian kelembagaan perangkat daerah dan tata laksana: subbagian pelayanan publik: dan subbagian pendayagunaan aparatur daerah. asisten ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, membawakan dan mengkoordinasikan: bagian perekonomian dan sumber daya alam, terdiri daribagian administrasi pembangunan, terdiri daribagian kesejahteraan rakyat, terdiri darimenyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagagendalian dan evaluasi pembangunan kepala subbagian pengendalian dan evaluasindalian dan evaluasi pembangunan, menyiapkan kegiatan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran, menyiapkan kegiatan pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan meliputi laporan berkala, dan rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan, menyiapkan kegiatan monitoring dan analisa data pelaksanaan kegiatan pembangunan, menyiapkan kegiatan laporan pendelegasian pelaksanaan kegiatan pembangunanbelanja daerah kota serta pembangunan lainnya, menyiapkan kegiatan ketatausahamenyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian pengendalian dan evaluasi pembangunan, oo. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian pengendalian dan evaluasindalian dan evaluasi pembangunan, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian pengendalian dan evaluasi pembangunan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kepegawaian bagian administrasi pembangunan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan gaji dan tunjangan lingkungan bagian administrasi pembangunan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian administrasi pembangunan, menyiapkan kegiatan pengelolaan tata perbuatan dinas bagian administrasi pembangunan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkungsejahteraan rakyat, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bagian kesejahteraan rakyat, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bagian kesejahteraan rakyat, pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya lingkungan bagian kesejahteraan rakyatsubbagian sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab kepada kepala bagian kesejahteraan rakyat. paragraf subbagian bina mental spiritual kepala subbagian bina mental spiritumental spiritual, menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan, dan perpustakaan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, dan perpustakaan, menyiapkan kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, dan perpustakaan, menyiapkan kegiatan fasilitasi usaha pengembangan sarana prasarana tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga lembaga keagamaan, il. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji dan kegiatan keagamaan lainnya, menyiapkan kegiatan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan, menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bina mental spiritual, oo. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian bina mental spiritual, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian bina mental spirituamental spiritual, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian bina mental spiritualhatan dan pengendalian penduduk kepala subbagian kesehatan dan pengendalian pendudusehatan dan pengendalian penduduk, menyiapkan kegiatan fasilitkoordinkebijakandata dan subbagian kesehatan dan pengendalian penduduk, il. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian kesehatan dan pengendalian penduduhatan dan pengendalian penduduk, oo. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian kesehatan dan pengendalian penduduk, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi bagian kesejahteraan rakyat, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah bagian kesejahteraan rakyat, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan standar operasional prosedur bagian kesejahteraan rakyat, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan proses bisnis bagian kesejahteraan rakyat, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagian kesejahteraan rakyatsejahteraan rakyat, menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagian kesejahteraan rakyatsejahteraan rakyatsejahteraan rakyat, menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah bagian kesejahteraan rakyatjahteraan sosial kepala subbagian kesejahteraan sosisubbagian kesejahteraan sosial, menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakanfasilitasimengkoordinasikanidentifikasi potensiil. menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian kesejahteraan sosial, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian kesejahteraan sosialjahteraan sosial, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian kesejahteraan sosial, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kepegawaian bagian kesejahteraan rakyat, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan gaji dan tunjangan lingkungan bagian kesejahteraan rakyat, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian kesejahteraan rakyat, menyiapkan kegiatan pengelolaan tata perbuatan dinas bagian kesejahteraan rakyat, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkungan bagian kesejahteraan rakyapengadaan barang jasa bagian pengadaan barang jangadaan barang jasa, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian pengadaan barang jasa, pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bagian pengadaan barang jasa, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pengadaan barang jasa, il. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya lingkungan bagian pengadaan barang jasoo. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinyangadaan barang jasa. paragraf subbagian pengelolaan pengadaan barang jasa kepala subbagian pengelolaanlolaan pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan inventarisasi paket pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan pelaksanaan riset dan analisis pasar barang jasa, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan dan perumusan kebijakan pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan penyusunan strategi pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa, menyiapkan kegiatan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal sektoral, menyiapkan kegiatan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian pengelolaanngelolaan pengadaanlolaan pengadaan pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian pengelolaan pengadlayanan pengadaan secara elektronik kepalapengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa dan infrastrukturnya, menyiapkan kegiatan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik, menyiapkan kegiatan fasilitaskegiatan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi, menyiapkan kegiatan pengembangan dan pengamanan sistem informasi yang dibutuhkan, menyiapkan kegiatan pelayanan informasi pengadaan barang jasa pemerintah kepada masyarakat luas, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan informasi kontrak, menyiapkan kegiatan mengelola informasi manajemen barang jasa hasil pengadaan, menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang layanan pengadaan secara elektronik, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian layanan pengadaan secara elektronik, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangannyusunan laporan kegiatan subbagian layanan pengadaan secara elektronik, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah bagian pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan standar operasional prosedur bagian pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan proses bisnis bagian pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagian pengadaan barang jasa, dan menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kepegawaian bagian pengadaan barang jasa, aa. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan gaji dan tunjangan lingkungan bagian pengadaan barang jasa, bb. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian pengadaan barang jasa, cc. menyiapkan kegiatan pengelolaan tata perbuatan dinas bagian pengadaan barang jasa, dd. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkungan bagian pengadaan barang jasa, ee. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi bagian pengadaan barang jasabinaan dan advokasi pengadaan barang jasa kepala subbagian pembinaan dan advokasibinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan dan perumusan pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang jasa pemerintah antara lain namun tidak terbatas pada para pengelola pengadaan barang jasa dan personel, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan dan perumusan kebijakan bidang fasilitasi pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang jasa, menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan bahan analisis beban kerja, pengelolaan personil, pengembangan sistem insentif personel, menyiapkan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang jasa pemerintah, menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan dan atau konsultasi proses pengadaan barang jasa pemerintah, menyiapkan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dana atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa pemerintah, antara lain namun tidak terbatas padaelektronik, dan sistem informasi kinerja penyedia, menyiapkan kegiatan layanan penyelesaian sengketa kontrak, menyiapkan kegiatjasa, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian pembinaan dan advokasimbinaan dan advokasiiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasngadaan barang jasa, aa. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagian pengadaan barang jasa, bb.ngadaan barang jasa, cc.ngadaan barang jasa, dd. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah bagian pengadaan barang jasa, dan ee., asisten administrasi umum sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang serta pelayanan administratif lingkungan, pengkordinasian perumusmbinaan dan fasilitasiasisten administrasi umum, membawakan dan mengkoordinasikan: bagian komunikasi pimpinan dan protokol, terdiri daribagian tata usaha, terdiri daripengelolaan aset sekretariat daerah. bagian rumah tangga, terdiri dari: subbagian pengadaan, subbagian pemeliharaan, dan subbagian transportasi. kelompok jabatan fungsional, dan staf ahl: perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan daerah, penyelenggaraan koordinasi tugas, penyelenggaraanmengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi bidang komunikasi pimpinan dan protokol, tata usaha, keuangan dan rumah tanggalayanan administratif lingkungan asisten administrasi umumterdiri dari: bagian komunikasi pimpinan dan protokol, bagian tata usaha, bagian keuangan, dan bagian rumah tangga.umum. bagian kesatu bagian komunikasi pimpinan dan protokol bagian komunikasi pimpinan dan protokoomunikasi pimpinan dan protokol, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian komunikasi pimpinan dan protokol, pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bagian komunikasi pimpinan dan protokol, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bagian komunikasi pimpinan dan protokol, pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya lingkungan bagian komunikasi pimpinan dan protokolomunikasi pimpinan dan protokol, terdiri ataskomunikasi pimpinan dan protokol. paragraf subbagian komunikasi pimpinan dan pemberitaan kepalanaskah sambutan dan pidato kepala daerah, menyiapkan kegiatan pembuatan materi berita dan press release serta publikasi untuk media mengenai pelaksanaan program dan kegiatan kepala daerah, menyiapkan kegiatan penyampaian informasi tertentu tentang kebijakan kepala daerah dan pengolahan informasi yang mendesak terkait langsung dengan kepala daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi manajemen krisis atau manajemen reputasi yang terkait kepala daerah, menyiapkan kegiatan konferensi dan fasilitasi pertemuan kepala daerah dengan pers, fasilitasi siaran pers serta media centre dan pers, menyiapkan kegiatan juru bicara kepala daerah,kepala daerah, menyiapkan kegiatan analisa isu kebijakan kepala daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan analisa isu yang berkembang terkait pimpinan daerah melalui sekretaris daerah, menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang subbagian komunikasi pimpinan dan pemberitaan, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian komunikasi pimpinan dan pemberitaan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuanganlaporan kegiatan subbagian komunikasi pimpinan dan pemberitomunikasi pimpinan dan protokol, menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagian komunikasi pimpinan dan protokolomunikasi pimpinan dan protokolomunikasi pimpinan dan protokol, aa. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah bagian komunikasi pimpinan dan protokol, bb. menyiapkan kegiatan pengelolaan tata perbuatan dinas bagian komunikasi pimpinan dan protokol, cc. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkungan bagian komunikasi pimpinan dan protokolliputan dan dokumentasi pimpinan kepala subbagian peliputan dan dokumentasi pimpiniputan dan dokumentasi pimpinan, menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan komunikasi pencitraan kepala daerah, menyiapkan kegiatan peliputan program dan kegiatan kepala daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan rencana dokumentasi program dan kegiatan kepala daerah, menyiapkan kegiatan pelaksanaan dan pengeditan dokumentasi program dan kegiatan kepala daerah, menyiapkan kegiatan alih media, penyimpanan dan pengamanan hasil dokumentasi program dan kegiatan kepala daerah, menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang peliputan dan dokumentasi pimpinan,dan menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian peliputan dan dokumentasi pimpinan, pimpiiputan dan dokumentasi pimpinan, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian peliputan dan dokumentasi pimpinan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi bagian komunikasi pimpinan dan protokol, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah bagian komunikasi pimpinan dan protokol, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan standar operasional prosedur bagian komunikasi pimpinan dan protokol, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan proses bisnis bagian komunikasi pimpinan dan protokol, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagian komunikasi pimpinan dan protokol, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kepegawaian bagian komunikasi pimpinan dan protokol, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan gaji dan tunjangan lingkungan bagian komunikasi pimpinan dan protokol, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian komunikasi pimpinan dan protokolrotokol kepala subbagian protokorotokol, menyiapkan kegiatan atur acara, personil dan tempat dalam pengaturan tata upacara kedinasan, menyiapkan kegiatan pelayanan dan mengkoordinasikan penerimaan tamu dan kunjungan kedinasan, menyiapkan kegiatan pelayanan dan mengkoordinasikan kegiatan protokoler kedinasan pimpinan dan acara seremonial, menyiapkan kegiatan penyusunan jadwal protokoler pimpinan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang keprotokolan, menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian protokol, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian protokorotokol, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian protokoldalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian tata usahtata usaha, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bagian tata usaha, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tata usaha: pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya lingkungan bagian tata usahusaha, terdiri atastata usaha. paragraf subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahli kepala subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahlata usaha pimpinan dan staf ahli, menyiapkan kegiatan ketatausahaan administrasi kepala daerah, sekretaris daerah dan staf ahli: menyiapkan kegiatan penyusunan bahan rapat dan laporan hasil rapat kepala daerah, sekretaris daerah dan staf ahli, menyiapkan kegiatan pelayanan, pengaturan dan penyiapan perjalanan dinas kepala daerah, sekretaris daerah dan staf ahli, menyiapkan kegiatan pengelolaan arsip kedinasan kepala daerah, sekretaris daerah dan staf ahli: menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha pimpinan dan staf ahli, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahli, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahlata usaha pimpinan dan staf ahli, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahlatalaksanaan acara kepala subbagian penatalaksanaan acaratalaksanaan acara, menyiapkan kegiatan fasilitasi penyediaan jamuan rapat, pertemuan dan tamu, menyiapkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi pengaturan acara, personil, akomodasi dan perlengkapan, acara kedinasan dan seremonial, menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang penatalaksanaan acara, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian penatalaksanaan acara: menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian penatalaksanaan acaratalaksanaan acara: menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian penatalaksanaan acara: menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah bagian tata usaha: menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan standar operasional prosedur bagian tata usaha, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan proses bisnis bagian tata usaha, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagian tata usahadan kepegawaian kepala subbagian administrasi dan kepegawaidan kepegawaian, menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaiapegawaian lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kearsipan dan kepustakaan lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan pengelolaan tata perbuatan, tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan pelayanan, pengaturan dan penyiapan perjalanan dinasadministrasi dan kepegawaian, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian administrasi dan kepegawaian, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian administrasidan kepegawaian, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian administrasi dan kepegawaian, ga.usahausahusahusaha, menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah bagian tata usaha, dan menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi bagian tata usaha, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan gaji dan tunjangan lingkungan bagian tata usaha, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian tata usaha: menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkunganaset sekretariat daerah. dalamlaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya lingkungan bagian keuangcc. subbagian aset sekretariat daerah. subbagian . paragraf subbagian penyusunan anggaran dan laporan keuangan kepala subbagian penyusunan anggaran dan laporananggaran dan laporan keuangan, menyiapkan penyusunan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan dan dokumen prioritas pelaksanaan anggaran kegiatan lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan berita acara pemeriksaan berkala sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan bulanan dan akhir tahuuangan lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan pelayanan konsultasi ketatausahaan keuangan lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan pengawasan pengelolaan dokumen anggaran kegiatan lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan, fasilitasi, dan mengkoordinasikan bidang pengelolaan keuangananggaran dan laporan keuangan, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian penyusunan anggaran dan laporan keuangan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian penyusunan anggaran dan laporananggaran dan laporan keuangan, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian penyusunan anggaran dan laporan keuanguangan, menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagian keuanguanguangan, menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintahsebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang serta pelayanan administratif lingkungankoordinasikan perumuskebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kerja sama dan otonomi daerah, hukum dan organisasi, mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaradan pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kerja sama dan otonomi daerah, hukum, dan organislayanan administratif lingkungan asisten pemerintahanpemerintahan, terdiri dari: bagian tata pemerintahan, bagian kerja sama dan otonomi daerah, bagian hukum, dan bagian organisasi, bagian sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bagian dan bertanggung jawab kepada asisten pemerintahan. paragraf subbagian verifikasi dan validasi keuangan kepala subbagian verifikasi dan validasiverifikasi dan validasi keuangan, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan pengajuan dan pembayaran belanja langsung dan tidak langsung lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan inventarisasi permasalahan ketatausahaan keuangan, menyiapkan kegiatan verifikasi pertanggungjawaban anggaran kegiatan lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan pengesahan, pencairan dan pendistribusian anggaran bendahara pengeluaran pembantu lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan gaji dan tunjanganverifikasi dan validasi keuangan, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian verifikasi dan validasi keuangan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian verifikasi dan validasiverifikasi dan validasi keuangan, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian verifikasi dan validasi keuangan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kepegawaian bagian keuangan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian keuangan, menyiapkan kegiatan pengelolaan tata perbuatan dinas bagian keuangan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkungset sekretariat daerah kepala subbagian aset sekretariatset sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggunaan aset sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan pengelolaan aset sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan ketatausahaan aset sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan verifikasi pengadaan aset sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan rekomendasi pengelolaan aset daerah sekretariat daerah: menyiapkan kegiatan pembinaan penyelenggaraan tertib administrasi aset lingkungan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan, fasilitasi dan mengkoordinasikan bidang pengelolaaset sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian aset sekretariat daerah, gd. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian aset sekretariatset sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian aset sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi bagian keuangan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah bagian keuangan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan standar operasional prosedur bagian keuangan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan proses bisnis bagian keuangan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagarumah tangga bagian rumah tangadaan, subbagian pemeliharaan, dan subbagian transportasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian rumah tangga dan perlengkarumah tangga, pelaksanaan kegiatan subbagian pengadaan, subbagian pemeliharaan, dan subbagian transportasi, pelaksanaan distribusi sarana prasarana lingkungan sekretariat daerah, pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bagian rumah tanggarumah tangga, terdiri atas: subbagian pengadaan, subbagian pemeliharaan, dan subbagian transportasrumah tangga. paragraf subbagian pengadaan kepala subbagian pengadadaan, menyiapkan kegiatan pengadaan peralatan perlengkapan barang pakai habis sekretariat daerah: menyiapkan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi penerimaan dan pengeluaran peralatan perlengkapan barang pakai habis, menyiapkan kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional dan seragam dinas, menyiapkan kegiatan distribusi kendaraan dinas operasional, peralatan, perlengkapan dan barang pakai habis serta seragam dinas, menyiapkan kegiatan penyimpanan persediaan sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah kota semarang, menyiapkan kegiatan penyusunan standarisasi satuan harga pemerintah kota semarang, menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kebutuhpengadaan, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian pengadaan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian pengadadaan, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian pengadrumah tangga, menyiapkan kegiatan penyusunan bahan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagian rumah tanggrumah tanggrumah tangga, menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintaheliharaan kepala subbagian pemelihareliharaan, menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, menyiapkan kegiatan mengamankan aset sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan pemeliharaan dan perbaikmonitoring, evaluasi dan pelaporan kondisingelolaan kebersihmeliharaan dan perbaikan taman dan kelengkapan gedung aset sekretariat daerah kota semarang, menyiapkan kegiatan pengaturan jadwal dan petugas operasional pemeliharamungutan retribusi pemanfaatan asetmeliharaan, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian pemeliharaan, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian pemelihareliharaan, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian pemeliharaan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi bagian rumah tangga, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah bagian rumah tangga, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan standar operasional prosedur bagian rumah tangga, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan proses bisnis bagian rumah tangga, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagatransportasi kepala subbagian transportasransportasi, menyiapkan kegiatan pengaturan pemanfaatan kendaraan dinas operasional sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan pengelolaan, pembinaan dan pengaturan pengemudi kendaraan dinas operasional sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas operasional sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan belanja sewa sarana transportasi, menyiapkan kegiatan penyusunan usulan kebutuhan kendaraan dinas operasional sekretariat daerah, melaksanakan kegiatan penyimpanan buku pemilik kendaraan bermotor kendaraan dinas operasional sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan pengurusan dokumen administratif kendaraan bermotor sekretariat daerah, menyiapkan kegiatan penyusunan bahan usulan penghapusan kendaraan bermotortransportasi, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian transportasi, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian transportransportasi, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian transportasi, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kepegawaian bagian rumah tangga, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan gaji dan tunjangan lingkungan bagian rumah tangga, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian rumah tangga, menyiapkan kegiatan pengelolaan tata perbuatan dinas bagian rumah tangga, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkungb staf ahli staf ahli adalah unsur pembantu walikota. staf ahliwalikota bidang pemerintahan, hukum dan politikpemerintahan, hukum dan politikwalikota bidang ekonomi, keuangan dan pembangunanwalikota bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan telaahan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, penyusunan telaahan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunekonomi, keuangan dan pembangunan dalam rangka mewakili pemerintah daerah,walikota bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusiakemasyarakatan dan sumber daya manusiaatas sejumlah tenaga fungsional yalingkungan sekretariat daerah mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahanmengadakan rapat berkala. bab vii jabatan sekretaris daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonisasi asisten dan staf ahli walikota merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonisasi kepala bagian merupakan jabatan administrator dengan eselonisasi iii kepala subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonisasi bab viii ketentuan peralihan kelembagaan, anggaran dan sumber daya manusia sekretariat daerahiswara aminuddin berita daerah kota semarang tahun nomor bagian kesatu bagian tata pemerintahan kepala bagian tata pemerintagian tata pemerintahan,, pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bagian tata pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bagian tata pemerintahtata pemerintahan. paragraf subbagian administrasi pemerintahan kepala subbagian administrasi pemerintahlampiran bagan organisasi peraturan walikota semarang sekretariat daerah kota semarang nomor tahun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan walikota fungsi serta tata kerja sekretariat daerah kota semarang. wakil walikota staf ahli bidang pemerintahan, sekretariat hukum dan politik kelompok jabatan daerah bidang ekonomi, keuangan fungsional dan pembangunan lite bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia asisten asisten ekonomi pembangunan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat administrasi umum bagian bagi: bahan bagian bagian bagian perekonomian bagian bagian bagian komunikasi bagian bagian bagian rumah ata kerjasama dan hukum organisasi dan sumber administrasi kesejahteraan pengadaan mimpi tata usaha keuangan tangga pemerintahan otonomi pembangunan rakyat barang jasa pimpinan can daya alam protokol area subbagian subpage subbagian subbagian perancangan produk kelembagaan subbagian subbagian subbagian sena subbagian subbagian subbagian subbagian administrasi kerjasama pakam pengaturan, perangkat bina usaha susunan bina mental ubah komunikasi tata usaha dam dan pengadaan luar negeri mentari dan program spiritual pengelolaan ngan pemerintahan informasi hukum daerah dan pmb spiritual pimpinan dan pimpinan dan laporan tata laksana cmpangunan pengadaan pemberitaan staf ahli keuangan barang jasakerjasama produk hukum pelayanan bina produksi bina kesehatan dan layanan peliputan dan penatalaksanaan verifikasi dan pemeliharaan kewilayahan dalam negeri penetapan publik dan sumber pembangunan pengadaan secara dokumentasi acara validasi daya alam prasarana elektronik pimpinan keuangan subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian bant huk subbagian subbagian otonomi pendayagunaan investasi dan pengendalian pembagian subbagian administrasi pengelolaan transportasi partisipasi daerah manusia daerah badan usaha pembangunan sosial advokasi protokol dan sekretariat masyarakat milik daerah pengadaan kepegawaian barang jasa walikota semarang ttd hendra pribadipemerintahan, menyiapkan kegiatan penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan tugas umum pemerintahan, menyiapkan mengkoordinasikan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah stabilitas daerah, kewaspadaan daerah dan ketahanan daerah, menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan tugas tampung tantra, menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan, fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggara pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, serta persandian, menyiapkan kegiatan penyusunan bahan penetapan kode dan data kewilayahan, menyiapkan kegiatan fasilitasi penegasan batas wilayah, rupa bumi dan toponimi serta kelas, menyiapkan kegiatan pelayanan administratif subbagian administrasi pemerintahan, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian administrasi pemerintpemerintpemerintahan, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian administrasi pemerintahan, danpemerintahanpemerintahpemerintahpemerintahan, menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintahkewilayahan kepala subbagian administrasi kewilayahan sebagaimana dimaksud huruf memilikikewilayahan, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan, inventarisasi permasalahan, dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan, menyiapkan kegiatan pengkajian penataan kecamatan dan atau kelurahan, menyiapkan kegiatan fasilitasi perencanaan, peningkatan dan pembinaan aparatur kecamatan, menyiapkan kegiatan fasilitasi perencanaan, pengembangan dan pengendalian prasarana, sarana, dan sistem informasi kecamatan, menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja kecamatan, menyiapkan kegiatan pelayanan administratif subbagian administrasi kewilayahan, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian administrasi kewilaykewilaykewilayahan, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian administrasi kewilayahan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan sistem informasi bagian tata pemerintahan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah bagian tata pemerintahan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan standar operasional prosedur bagian tata pemerintahan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan proses bisnis bagian tata pemerintahan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagian tata pemerintahanartisipasi masyarakat kepala subbagian partisipasi masyarakatartisipasi masyarakat, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan bidang partisipasi masyarakat, menyiapkan kegiatan mengkoordinasikan tugas perangkat daerah bidang partisipasi masyarakat, menyiapkan mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang partisipasi masyarakat, menyiapkan kegiatan fasilitasi kepala daerah bidang partisipasi masyarakat, menyiapkan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan, menyiapkan kegiatan pelayanan administratif subbagian partisipasi masyarakat, menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi subbagian partisipasi masyarakat, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan subbagian partisipasi masyarakatartisipasi masyarakat, menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan subbagian partisipasi masyarakat, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kepegawaian bagian tata pemerintahan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan gaji dan tunjangan lingkungan bagian tata pemerintahan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi bagian tata pemerintahan, menyiapkan kegiatan pengelolaan tata perbuatan dinas bagian tata pemerintahan, menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkungankerja sama dan otonomi daerah bagian kerja sama dan otonomidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian kerja sama dan otonomi derahinuntuk pengendalian penyebaran corona virus disease covid maka masih dipandang perlu dilakukan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat kota semarang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf maka peraturan walikotaketentutambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikutstt sik ana sebbendrar pribadi diundangkan semarang pada tanggal januari ss daerah kota semarang, ana n) gas lan swaraminuddin rah kota semarang tahun nomor mapegawaiannewdoman kepegawaian perusahaan daerah undang undang nomor tahun tentang air minumdalam upaya menjamin ketertiban dan daerah daerah kabupaten djawa timur kelancaran kinerja perusahan daerah air minum agar tengah barat dan daerah istimewa jogjakarta: dapat memberikan pelayanan yang optimal dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dukungan tentang tata cara pembinaan dan pengawasan pegawai dalam mengoperasionalkan perusahaan perusahaan daerah lingkungan pemerintah daerah, daerah air minum: peraturan menteri dalam negeri nomor tahun bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan tentang organisasi dan kepegawaian perusahaan air daerah kabupaten kulon progo nomor tahun minum: tentang perusahaan daerah air minum pada keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur perlu menetapkan peraturan bupati: negara nomor menpan tentang jenjang pangkat jabatan pimpinan pada badan usaha milik daerah: peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor bab tahun tentang perusahaan daerah air minum, pegawai memutuskan bagian kesatu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman kepegawaian perusahaan daerah air kedudukan hukum minum. babi jl) pegawai merupakan karyawan dam yang memenuhi ketentuan umum syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh direksi dan diserahi tugas serta digaji menurut ketentuan peraturan perundang undangan. dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan pegawai yang diangkat menjadi anggota direksi daerah adalah kabupaten kulon progo. dibebaskan untuk sementara dari tugasnya sebagai pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat pegawai dengan tidak kehilangan statusnya sebagai daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pegawai. daerah. bupati adalah bupati kulon progo. bagian kedua perusahaan daerah air minum yang selanjutnya disingkat dam adalah perusahaan daerah air pengangkatan dan persyaratan minum tirta dibangun yang bergerak bidang pelayanan air minum. direksi adalah direksi dam kabupaten kulon progo. pegawai diangkat oleh direksi berdasarkan pegawai adalah pegawai dam kabupaten kulon ketentuan peraturan perundangan undangan. progo. penerimaan dan pengangkatan pegawai, berdasarkan pada kebutuhan dan formasi yang tersedia pada dam. dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan penilaian yang meliputi persyaratan untuk dapat diterima menjadi pegawai adalah: kesetiaan, warga negara indonesia, prestasi kerja, tidak merangkap sebagai pegawai negeri sipil kerja sama, manapun dan tidak terikat dengan perusahaan lain, ketaatan, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, kejujuran, setia dan taat kepada pancasila dan undang undang tanggung jawab, dan dasar negara, pemerintah dan pemerintah prakarsa. daerah: berkelakuan baik dan belum pernah diberhentikan calon pegawai yang memenuhi persyaratan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri maupun sebagaimana dimaksud pada dengan setiap pegawai pada perusahaan daerah, unsur penilaian baik, dapat diangkat pada saat calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi pendaftaran, persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. pertama slip), usia paling tinggi (tiga puluh) tahun bagi yang s5) selama menjalani masa percobaan calon pegawai berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama tidak diperbolehkan menduduki jabatan. slip) atau sekolah lanjutan tingkat atas sta) dan (tiga puluh lima) tahun bagi yang calon pegawai yang diangkat menjadi pegawai berpendidikan (diploma tiga), (strata satu) atau diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan (strata dua), sebagai berikut sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan berijazah sekolah dasar sd) diberikan pangkat surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, dan pegawai dasar muda golongan ruang memenuhi persyaratan khusus lainnya yang ditentukan berijazah slip diberikan pangkat pegawai dasar oleh dam. muda golongan ruang berijazah sta dan diberikan pangkat pelaksana muda golongan ruang berijazah iii dan sarjana muda diberikan (l) calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai pangkat pelaksana golongan ruang dan setelah melaksanakan masa percobaan paling sedikit berijazah sarjana diberikan pangkat staf muda (satu) tahun dan paling lama (dua) tahun serta telah golongan ruang memenuhi syarat lainnya. pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud pangkat dan golongan pegawai sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan formasi dan pada ditentukan sebagai berikut kebutuhan dalam struktur organisasi dam. pegawai dasar muda golongan ruang pegawai dasar muda golongan ruang ketentuan persyaratan pangkat dalam jabatan, susunan pegawai dasar golongan ruang kepangkatan pegawai dan pedoman penetapan pegawai dasar golongan ruang pangkat golongan ruang awal sebagaimana tercantum pelaksana muda golongan ruang dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan pelaksana muda golongan ruang bupati ini pada huruf danuntuk kepentingan dam yang sangat mendesak dan staf golongan ruang setelah melalui pertimbangan secara mendalam, direksi il. staf golongan ruang dapat mengangkat tenaga kontrak, tenaga honorer, tenaga staf madya golongan ruang harian dan tenaga borongan dengan pemberian staf madya golongan ruang honorarium upah yang besarnya diatur berdasarkan staf utama madya golongan ruang ketentuan ketentuan yang diatur atau ditetapkan oleh dan direksi. staf utama golongan ruang direksi wajib menyampaikan laporan pengangkatan . kenaikan pangkat pegawai ditetapkan setiap tahun pegawai sebagaimana dimaksud dalam dan kepada bupati (dua) kali pada periode april dan periode oktober pati. untuk kenaikan pangkat reguler dan pilihan. bagian ketiga kenaikan pangkat pegawai diberikan terhitung mulai pangkat dan golongan tanggal pengangkatan sebagai calon pegawai. kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud nun patra pada terdiri dari (l) pegawai diangkat dalam pangkat dan golongan kenaikan biasa, tertentu. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat istimewa, kenaikan pangkat pengabdian, dan kenaikan pangkat dan golongan dari pelaksana (b kenaikan pangkat anumerta. atas selain mengikuti ujian dinas atau ujian tertulis, bagi pegawai yang bersangkutan diwajibkan juga membuat karya tulis atau paper sesuai bidangnya. jl) kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak setingkat lebih tinggi tanpa memperhatikan jabatan berlaku bagi yang dipangkunya setelah memenuhi persyaratan pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat sebagai berikut istimewa, telah (empat) tahun dalam pangkat yang pegawai yang diberikan kenaikan pangkat dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi pengabdian karena kerja paling kurang bernilai baik dalam (satu) meninggal dunia, tahun terakhir, atau mencapai batas usia pensiun, atau telah (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam kerja paling kurang bernilai cukup dalam (satu) semua jabatan. tahun terakhir. telah menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah sarjana s1) atau diploma empat iv), kenaikan pangkat reguler tertinggi yang dapat dicapai dan atau oleh seorang pegawai berdasarkan jenjang pendidikan ijazah magister s2). adalah sebagai berikut berijazah sampai dengan golongan ruang berijazah slip sampai dengan golongan ruang (l) kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada pegawai dam yang memangku jabatan dan telah berijazah sta, dan dii sampai dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. golongan ruang berijazah iii dan akademi sampai dengan kenaikan pangkat pilihan berupa memberikan pangkat golongan ruang (satu) tingkat lebih tinggi apabila memenuhi berijazah sampai dengan golongan ruang d i: persyaratan sebagai berikut dan telah (satu) tahun dalam pangkat yang dimiliki berijazah magister s2) sampai dengan golongan dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur rata ruang rata bernilai sangat baik, telah (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki menempuh pendidikan dan berijazah dapat dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur rata dinaikkan pangkatnya menjadi staf muda rata bernilai baik, tanpa nilai cukup dalam (dua) apabila sudah berpangkat staf muda paling tahun terakhir, atau kurang (dua) tahun. telah (tiga) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur rata kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada rata bernilai baik, tanpa nilai cukup dalam (satu) (l) dapat diberikan apabila setiap unsur penilaian tahun terakhir. prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir. kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan paling banyak kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan hanya (dua) kali selama menjadi pegawai. (satu) kali selama menjadi pegawai. (l) kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan (l) kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai kepada pegawai yang telah memperoleh surat tanda yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau tamat belajar atau ijazah yang lebih tinggi menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi berdasarkan izin dari direksi apabila formasi dam. memungkinkan, dengan ketentuan menempuh pendidikan dan berijazah sta, kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada atau dii dapat dinaikkan pangkatnya menjadi (l) tidak terkait pada jabatan dan ketentuan ujian pelaksana muda b1) apabila sudah berpangkat dinas. pegawai dasar paling kurang (dua) tahun, menempuh pendidikan dan berijazah sarjana penilaian prestasi kerja luar biasa atau penemuan baru muda, akademi atau diri dapat dinaikkan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh dan pangkatnya menjadi pelaksana apabila sudah bertanggung jawab kepada direksi. berpangkat pelaksana muda bi) paling kurang (dua) tahun, menempuh pendidikan dan berijazah dapat dinaiki pangkatnya menjadi staf muda c1) jl) kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada apabila sudah berpangkat pelaksana b3) paling pegawai (satu) bulan sebelum yang bersangkutan kurang (dua) tahun, atau ika yang memasuki batas usia pensiun normal. kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada bagian keempat jl) berupa pemberian pangkat (satu) tingkat lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki. pengangkatan dalam jabatan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan apabila paling kurang telah (dua) tahun dalam pangkat jl) pegawai yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan terakhir dan hasil penilaian prestasi kerja bernilai semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dapat baik dalam (satu) tahun terakhir, diangkat dalam jabatan sesuai formasi yang ditetapkan. memiliki masa kerja sebagai pegawai selama paling sedikit (tiga puluh) tahun secara terus kriteria pengangkatan dalam jabatan dan batas jenjang menerus dan paling sedikit telah (satu) bulan pangkat terendah dan tertinggi bagi pegawai yang dalam pangkat terakhir, menduduki jabatan diatur dengan peraturan direksi. paling sedikit (dua puluh) tahun secara terus menerus dan paling sedikit telah (satu) tahun bagian kelima dalam pangkat terakhir, atau paling sedikit (sepuluh) tahun secara terus penilaian pekerjaan menerus dan paling sedikit telah (dua) tahun dalam pangkat terakhir. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam (satu) tahun setiap pegawai dilakukan penilaian pekerjaan setiap tahun terakhir. (satu)jl) kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang tewas saat melakukan tugas dam. (l) hasil penilaian pekerjaan dituangkan dalam daftar kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3). rupa pemberian angkat satu) tingkat lebih unsur unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan tinggi dari pangkat yang dimiliki terhitung mulai meliputi tanggal pegawai yang bersangkutan tewas. kesetiaan prestasi kerja, cc. tanggung jawab. ketaatan dan disiplin, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan jl) calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji kepemimpinan. sebesar (delapan puluh per seratus) dari gaji pegawai. nilai pelaksanaan pekerjaan dengan sebutan dan angka ditentukan sebagai berikut selain gaji sebagaimana dimaksud pada yang amatbaik bersangkutan diberikan tunjangan tunjangan sejenis baik yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi. cukup sedang dan kurang kebawah. (l) tunjangan keluarga terdiri dari tata cara penilaian pekerjaan diatur dengan peraturan tunjangan istri suami, dan direksi. tunjangan anak. bab iii tunjangan istri atau suami dan atau anak sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pegawai penghasilan yang mempunyai istri atau suami dan atau anak yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang jl) pegawai yang diangkat diberikan gaji yang terdiri dari: mempunyai anak dan dibuktikan dengan akta gaji pokok, kelahiran yang sah. tunjangan keluarga, dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan dam. tunjangan istri atau suami diberikan apabila istri atau suami tidak menerima tunjangan dari tempat besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada bekerjanya. mengacu pada skala gaji pokok pegawai negeri sipil yang pelaksanaannya disesuaikan dengan s5) bagi istri atau suami yang kedua keduanya bekerja kemampuan keuangan dam dan ditetapkan dengan dam mendapat tunjangan istri dan atau anak dari keputusan direksi. gaji pokok yang lebih tinggi. besarnya masing masing tunjangan ditetapkan dengan keputusan direksi. (l) tunjangan suami atau istri sebesar (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. khusus tunjangan keahlian, penetapan kriteria keahlian ditetapkan dengan keputusan direksi. tunjangan setiap anak sebesar (lima per seratus) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut bab jumlah anak paling banyak (dua) orang, batas umur sampai dengan (dua puluh satu) kenaikan gaji berkala tahun: tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan tidak kawin atau belum pernah kawin. jl) pegawai yang memenuhi kriteria kecakapan, kerajinan, batas umur sebagaimana dimaksud pada huruf pengabdian atau ketaatan dalam melaksanakan dapat diperpanjang sampai dengan umur (dua kewajiban perusahaan, diberikan kenaikan gaji puluh lima) tahun apabila anak dimaksud masih berkala. sekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau dekan. kenaikan gaji berkala diberikan setiap (dua) tahun sekali, apabila memenuhi persyaratan hasil penilaian prestasi kerja, rata rata baik tanpa nilai kurang dalam satu tahun terakhir, dan (l) penghasilan pegawai terdiri dari masih dalam batas masa kerja golongan yang gaji, dan ditentukan untuk kenaikan gaji berkala. tunjangan lainnya. apabila penilaian prestasi pegawai belum memenuhi tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama tunjangan jabatan, (satu) tahun. tunjangan pelaksana, tunjangan keahlian, apabila sampai batas waktu penundaan, pegawai yang tunjangan kesehatan, bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tunjangan sandang pangan, dimaksud pada maka kenaikan gaji bersamanya tunjangan transport, dan ditunda lagi setiap kali paling lama untuk (satu) tahun. tunjangan lain yang ditetapkan dengan keputusan direksi berdasarkan kemampuan keuangan dam. bab pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan kewajiban hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan tauladan, dapat diberikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi. setiap pegawai wajib bab setia dan taat pada ideologi dan dasar negara pancasila dan undang undang dasar tahun cuti, jl) pegawai memperoleh hak cuti meliputi memegang teguh rahasia dam dan rahasia jabatan, cuti tahunan, mengucapkan sumpah pegawai dan atau sumpah cuti besar, jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang cuti sakit: undangan, cuti karena alasan penting, meningkatkan kemampuan dan prestasi kerja untuk cuti bersalin: dan kemajuan dam: dan cuti luar tanggungan dam. memberitahukan kepada dam tentang perubahan yang berhubungan dengan dirinya seperti pindah pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana alamat, dan statusnya seperti perkawinan, perceraian, dimaksud pada tetap diberikan penghasilan kelahiran, kematian anggota keluarga dan jenjang penuh, kecuali cuti luar tanggungan dam. pendidikan. pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada bab vilarangan undangbab viii memberikan keuntungan terhadap diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung sanksi pelanggaran sehingga merugikan dam, melakukan hal hal yang mencemarkan nama dam, daerah dan atau negara. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang (l) seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena dam kepada pihak lain luar kewenangannya tanpa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin tertulis dari direksi: menyalahgunakan kedudukan dan wewenang yang diberikan oleh dam. jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai terdiri memasuki tempat tempat yang mencemarkan dari: kehormatan martabat pegawai, kecuali untuk teguran lisan, kepentingan dinas atau jabatan, teguran tertulis, memanipulasi data, keterangan, laporan atau hal hal cc. penundaan kenaikan gaji berkala, yang menyangkut diri pegawai dan atau pekerjaan penundaan kenaikan pangkat, yang berhubungan dengan kegiatan dam, penurunan pangkat, melakukan kegiatan secara sendiri atau bersama sama pembebasan jabatan, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau pemberhentian sementara, pihak lain secara langsung atau tidak langsung yang pemberhentian dengan hormat, atau merugikan dam, pemberhentian tidak dengan hormat.pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud nama baik dam, dan pada ditetapkan dengan keputusan direksi. bab seorang pegawai. pemberhentian jl) pegawai dapat diberhentikan dengan hormat karena permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun (lima puluh enam) tahun: adanya penyederhanaan organisasi dam, cacat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat dalam hal proses perkaranya melalui pengadilan, maka menjalankan kewajibannya, atau pemberhentian sementara sampai dengan adanya meninggal dunia. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena: melanggar sumpah janji pegawai, sumpah janji jabatan atau peraturan disiplin dam, (l) bagi pegawai yang diberhentikan sementara dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam mulai bulan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berikutnya diberikan gaji dan tunjangan keluarga karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebesar (lima puluh per seratus dan tunjangan yang diancam dengan hukuman penjara paling lainnya, kecuali tunjangan jabatan. singkat (empat) tahun, melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan bagi pegawai yang menduduki jabatan dan dasar negara pancasila dan atau undang undang diberhentikan sementara, maka tidak diberikan dasar tahun atau terlibat dalam kegiatan tunjangan jabatan. yang menentang negara dan atau pemerintah. (l) apabila hasil penyelidikan atau pemeriksaan, terhadap pegawai dapat diberhentikan sementara apabila pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud diduga berdasarkan fakta dan data telah melakukan dalam ternyata tidak terbukti bersalah, maka tindakan yang merugikan dam, pegawai yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam diduga berdasarkan fakta dan data telah berbuat suatu jabatan semula dan direhabilitasi. pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan dam dan atau kepentingan negara, dalam hal pegawai yang bersangkutan aktif kembali dan atau dalam jabatan semula dan direhabilitasi, maka yang berstatus tersangka karena melakukan tindak pidana bersangkutan berhak menerima selisih gaji dan kejahatan dan atau dilakukan penahanan. tunjangan yang belum diterimanya selama pemberhentian sementara. setelah yang bersangkutan diaktifkan kembali (l) lama pemberhentian sementara tidak boleh melebihi sebagaimana dimaksud pada kepadanya waktu (enam) bulan. diberikan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya. pengaktifan kembali dalam jabatan semula dan bab pemberian rehabilitasi ditetapkan dengan keputusan direksi. penyelesaian perselisihan bab penghargaan dan tanda jasa (l)direksi memberikan penghargaan kepada tidak dicapai penyelesaian, maka bupati dapat pegawai yang telah menunjukkan kesetiaan atau menunjuk pejabat atau badan yang bertugas berjasa terhadap dam atau telah menunjukkan menyelesaikan perselisihan. prestasi kerja yang dianggap luar biasa dan atau pegawai yang mempunyai masa kerja pada dam bab xii selama (dua puluh lima) tahun secara terus menerus. ketentuan peralihan penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa pemberian tanda jasa atau penghargaan bentuk lainnya menurut kemampuan dam. jl) pegawai yang telah ditetapkan atau diangkat sebelum diberlakukannya peraturan bupati ini, tetap menjadi pegawai yang diberhentikan dengan hormat pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam diberi ini. penghargaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. paling lambat (satu) tahun setelah berlakunya bagi pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat peraturan bupati ini, maka dam wajib tidak diberi penghargaan. menyesuaikan ketentuan ketentuan kepiawaiannya berdasarkan peraturan bupati ini. untuk menjamin tercapainya tujuan dam dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, bagi pegawai diberikan program pendidikan, pembinaan mental dan ketrampilan. bab xiii lampiran peraturan bupati kulon progo nomor tahun ketentuan penutup tentang pedoman kepegawaian peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal perusahaan daerah air minum diundangkan. persyaratan pangkat dalam jablon jabatan staf staf staf staf staf staf staf staf pelak pelak pelak pelak pegawai peta peta peta progo pep madya muda muda dasar dasar dasar muda muda ditetapkan wates teoelirsijolotu tata jua rais pada tanggal september debu kepala bupati kulon progo, rri kepala sub unit sell bbb toyo santoso dipo teka sel lil iii sbb diundangkan wates pada tanggal september susunan kepangkatan pegawai diri tanpa pengalaman kerja sesuai dengan pelaksana sedikit (empat) tahun pegawai dasar muda pengangkatan dalam golongan ditambah pengalaman kerja sesuai dan ruang dengan pekerjaan yang diperlukan pegawai dasar muda terkait jenjang pendidikan yang paling sedikit (empat) tahun dijadikan sta tanpa pengalaman kerja sesuai dengan pelaksana muda pegawai dasar dasar pada waktu dinyatakan pekerjaan yang diperlukan paling diterima sedikit (empat) tahun pegawai dasar sebagai pegawai dam ditambah pengalaman kerja sesuai pelaksana muda dengan pekerjaan yang diperlukan pelaksana muda paling sedikit (empat) tahun staf muda staf muda staf staf wates, september staf madya staf madya bupati kulon progo, staf utama madya staf utama cap ttd pedoman penetapan pangkat golongan ruang awal toyo santoso dipo pendidikan pangkat golongan sarjana tanpa pengalaman kerja sesuai dengan staf muda pekerjaan yang diperlukan paling sedikit (empat) tahun ditambah pengalaman kerja sesuai dengan pekerjaan yang diperluknggunaan dana sisa lelang dana alokasi khusus beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor bidang kelautan perikanan tahun anggarundang undang nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahan, menimbang bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana alokasi peraturan pemerintah nomor tahun tentang khusus bidang kelautan perikanan tahun anggaran penetapan mulai berlakunya undang undang terdapat dana sisa lelang, nomor dan dari hal pembentukan daerah bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah kabupaten djawa timur tengah barat dan bidang kelautan perikanan, perlu memanfaatkan dana daerah istimewa jogjakarta, sisa lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang dengan mekanisme pandangannya dalam dokumen dana perimbangan, pelaksanaan anggaran, peraturan pemerintah nomor tahun tentang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sistem informasi keuangan daerah, dalam huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan peraturan pemerintah nomor tahun tentang bupati tentang penggunaaan dana sisa lelang dana pengelolaan keuangan daerah, alokasi khusus bidang kelautan perikanan tahun peraturan pemerintah nomor tahun tentangbagian kesatu tentang pedoman pengelolaan keuangan dana alokasi khusus daerah, pengertilautan dan perikanan nomor dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan per. men tentang petunjuk teknis penggunaan daerah adalah kabupaten kulon progo. dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah tahukelautan perikanan tahun tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja anggaran daerah tahun anggaran peraturan bupati kulon progo nomor tahun bagian kedua tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran maksud dan tujuan memutuskan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai menetapkan peraturan bupati tentang penggunaan landasan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam dana sisa lelang dana alokasi khusus menggunakan dana sisa lelang dan sebagai dasar untuk bidang kelautan perikanan tahun ketatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. anggaran tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah dalam rangka optimalisasi dana sisa lelang bidang kelautan perikanagustus besarnya dana sisa lelang adalah rp. (empat ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu bupati kulon progo, dua puluh rupiah). cap ttd toyo santoso dipo jl) rencana kegiatan penggunaan dana sisa lelang termasuk kewajiban pendampingan sebesar (sepuluh per seratus). diundangkan wates pada tanggal agustus rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak sekretaris daerah terpisahkan dari peraturan bupati ini. kabupaten kulon progo, cap ttd pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam budi wibowo selanjutnya dituangkaniiikualifikasi jabatan fungsional tertentu pada pemerintah daerahkualifikasi jabatan fungsional tertentudengan adanya perkembangan beban istimewa jogjakarta, kerja dan dalam rangka profesionalisme serta peraturan pemerintah nomor tahun pengembangan karier pegawai negeri sipil, perlu tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil, dikembangkan jabatan fungsional tertentu, peraturan daerah kabupaten kulon progo bahwa peraturan bupati kulon progo nomor nomor tahun tentang pembentukan tahun tentang jabatan fungsional organisasi dan tata kerja sekretariat daerah tertentu pada perangkat daerah sudah tidak dan sekretariat dewan perwakilan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan daerah: perundangan, seri ngga dalam upaya peraturan daerah kabupaten kulon progo mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas nomor tahun tentang pembentukan pemerintah daerah, perlu disesuaikan dengan organisasi dan tata kerja dinas daerah, perkembangan keadaan, peraturan daerah kabupaten kulon progo ikhtisar jabatan atau rumusan tugas adalah nomor tahun tentang pembentukan paparan kalimat yang isinya mencerminkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis keseluruhan tugas pokok dalam jabatan. dinas daerah, pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai peraturan daerah kabupaten kulon progo negeri sipil pns) yang gajinya dibebankan pada nomor tahun tentang pembentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum bekerja pada pemerintah daerah atau daerah wates, dipekerjakan luar instansi induknya. peraturan daerah kabupaten kulon progo jabatan fungsional tertentu adalah suatu nomor tahun tentang pembentukan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung organisasi dan tata kerja lembaga teknis jawab, wewenang, dan hak seorang pns dalam daerah: suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian memutuskan dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya menetapkan peraturan bupati tentang kualifikasi disyaratkan dengan angka kredit. jabatan fungsional tertentu pada kompetensi adalah kemampuan dan pemerintah daerah. karakteristik yang dimiliki pns berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku babi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, sehingga pegawai yang bersangkutan ketentuan umum dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. bab dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:asal daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah bupati adalah bupati kulon progo. sebagai pedoman dalam penyusunan formasi nomenklatur jabatan adalah sebutan yang jabatan fungsional tertentu pada pemerintah memberi ciri atau identitas dan menggambarkan daerah. isi jabatan yang dapat membedakan dengan jabatan lain. tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah zz. pengendali dampak lingkungan, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi aa. pengendali organisme pengganggu tanaman, pendayagunaan pegawai pada organisasi bb. penggerak swadaya masyarakat, pemerintah daerah. cc. penguji kendaraan bermotor, dd. penilik, bab iii ee. penyuluh kehutanan, ff. penyuluh keluarga berencana, nama jabatan gg. penyuluh kesehatan masyarakat, hh. penyuluh perikanan, ii. penyuluh perindustrian dan perdagangan, nama jabatan fungsional tertentu pada ji. penyuluh pertanian, pemerintah daerah meliputi kk. penyuluh sosial, apoteker, il. perancang peraturan perundang undangan, arsiparis: mm. perawat gigi, asisten apoteker, nn. perawat, auditor: perekam medis, bidan: pp. pranata komputer, dokter gigi: gg. pranata laboratorium kesehatan, dokter: rr. pustakawan, entomology kesehatan, ss. sanitation, epidemiologi kesehatan: tt. teknisi elektromedis, dan fisioterapi: uu. terapis wicara. guru, instruktur: pembinaan karier jabatan fungsional tertentu mediator hubungan industrial, sebagaimana dimaksud pada medik veteriner: berdasarkan ketentuan peraturan perundang nutrisionis: undangan. pamong belajar, bab pamong budaya, paramedis veteriner, ikhtisar jabatan, pendidikan formal, pekerja sosial, pendidikan dan pelatihan pengantar kerja, pengawas ketenagakerjaan, pengawas lingkungan hidup, pengawas mutu hasil pertanian, ketentuan ikhtisar jabatan dirumuskan pengawas penyelenggaraan urusan berdasarkan keseluruhan tugas pokok setiap pemerintahan daerah, pemegang jabatan. pengawas sekolah, rincian kebutuhan guru sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf yang tidak ketentuan pendidikan formal yang disyaratkan terpisahkan dari peraturan bupati ini. ditetapkan berdasarkan kualifikasi ketegasan jabatan yang bersangkutan sesuai ketentuan rincian kebutuhan jabatan fungsional tertentu peraturan perundang undangan. pada dinas kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. ketentuan pendidikan dan pelatihan yang bab vii disyaratkan ditetapkan berdasarkan kualifikasi ketegasan jabatan yang bersangkutan sesuai penugasan guru sekolah swasta ketentuan peraturan perundang undangan. bab pemerintah daerah mengalokasikan guru yang jumlah pemegang jabatan ditugaskan pada sekolah swasta sesuai dengan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan jumlah pemegang jabatan dirumuskan bab viii menggunakan analisis beban kerja dengan memperhatikan obyek kerja, perangkat kerja, bahan ketentuan penutup kerja dan sistem kerja. bab pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati kulon progo nomor tahun kualifikasi jabatakualifikasi jabatan fungsional tertentu pada pemerintah daerahlembaga pemberdayaan peraturan menteri dalam negeri nomor masyarakatlembaga kemasyarakatan kelurahan, pemberdayaan masyarakat kelurahlembaga pemberdayaan pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan: masyarakat kelurahan. bab bab ketentuan umum pembentukan, kedudukan, fungsi dan tugas dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: bagian kesatu daerah adalah kabupaten kulon progo. pembentukan dan pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat pembentukan dan kedudukanpml perangkat daerah. bab kecamatan sebagai dalam menjalankan fungsi dan tugas lpml dibentuk lpml. kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai bentuk kepengurusan perangkat serah dalam wilayah kerja lpml berkedudukan sebagai lkk yang berada kecamatan acuan. wilayah kelurahan. lurah adalah pimpinan kelurahan sebagai unsur perangkat daerah. bagian ked perangkat kelurahan adalah unsur pembantu bagian lurah. dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang fungsi can tugaslpml sebagai lkk menjadi mitra kerja kelurahan memberdayakan masyarakat. mempunyai fungsi sebagai berikut lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan penampungan dan penyaluran aspirasi yang selanjutnya disingkat lpml adalah masyarakat dalam pembangunan: lembaga yang dibentuk atas prakarsa penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam kesatuan masyarakat dalam kerangka menampung dan mewujudkan aspirasi dan memperkokoh negara kesatuan republik kebutuhan masyarakat bidang pembangunan.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dan pengembangan hasil hasil pembangunan dengan mitra kerja dalam rangka secara partisipatif, perencanaan pembangunan kelurahan, menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, dan partisipasi, serta swadaya gotong royong mengoordinasikan lembaga kemasyarakatan masyarakat, dan dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam penggali, pendayagunaan dan pengembangan perencanaan pembangunan, agar terwujud potensi sumber daya alam serta keserasian sinergitas program kegiatan. lingkungan hidup. dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf lpml dalam melaksanakan fungsi sebagaimana mempunyai tugas antara lain dimaksud dalam lpml mempunyai tugas menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan secara pembangunan partisipatif, menggali dan memanfaatkan potensi sumber menggerakkan swadaya gotong royong daya wilayah kelurahan, masyarakat, dan mengakses berbagai sumber dana dari melaksanakan dan mengendalikan pem anggaran pendapatan dan belanja negara, bangunan. anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah, dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja dalam rangka dalam menyusun rencana pembangunan secara pelaksanaan pembangunan kelurahan. partisipatif sebagaimana dimaksud dalam huruf lpml mempunyai tugas antara lain dalam melaksanakan dan mengendalikan melaksanakan pendataan, inventarisasi dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam analisis potensi wilayah sebagai bahan huruf lpml mempunyai tugas antara penyusunan perencanaan pembangunan, lain membantu penyusunan program melaksanakan pengawasan masyarakat pembangunan tingkat kelurahan jangka asas) dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendek (satu) tahun dan jangka menengah pembangunan yang menjadi kewenangan (lima) tahun, kelurahan, membantu pelaksanaan musyawarah memberikan masukan dan melaksanakan perencanaan pembangunan musrenbang) sinkronisasi terhadap pelaksanaan kegiatan tingkat kelurahan secara partisipatif dan yang menjadi kewenangan kelurahan, dan terpadu, melaksanakan koordinasi dan konsultasi bagian kedua dengan mitra kerja dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan masa bakti kepengurusan kelurahan. masa bakti pengurus lpml adalah (tiga) ketegasan kepengurusan lpml meliputi tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan dapat dipilih kembali pada masa berikutnya. pembangunan kelurahan. apabila terdapat pengurus lpml yang berhenti ketegasan sebagaimana dimaksud pada atau diberhentikan sebelum masa baktinya diwadahi dalam seksi seksi yang dapat selesai, maka paling lambat dalam kurun waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi (enam) bulan harus diisi. masyarakat setempat. bab bab iii kewajiban dan hak pengurus keorganisasian bagian kesatu pengurus lpml berkewajiban susunan organisasi ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan: membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat susunan organisasi kepengurusan lpml terdiri kelurahan, atas cc. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, ketua, undang undang dasar negara republik sekretaris, indonesia tahun serta mempertahankan bendahara, dan dan memelihara negara kesatuan republik seksi seksi, sesuai dengan kebutuhan. indonesia, menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai bagan susunan organisasi lpml sebagaimana pihak yang terkait, tercantum dalam lampiran yang merupakan menjaga norma yang hidup dan berkembang bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati dalam masyarakat, ini. membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan berdomisili tetap kelurahan yang pemerintahan, pembangunan dan semasa bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu rakitan, tanda penduduk, menyampaikan hal hal yang terjadi dalam setia dan taat kepada pancasila dan undang masyarakat yang dianggap perlu kepada lurah undang dasar negara republik indonesia tahun untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut, dan berpendidikan paling rendah lulus sekolah menaati ketentuan peraturan perundang menengah pertama atau sederajat dan undangan. berpengalaman bidang kemasyarakatan, berumur paling rendah (tujuh belas) tahun sudah kawin, sehat jasmani dan rohani, pengurus lpml berhak berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab menyampaikan saran dan pertimbangan kepada dan penuh pengabdian kepada masyarakat, lurah mengenai hal hal yang berhubungan mengenal daerahnya dan dikenal oleh dengan kelancaran tugas pemerintahan, masyarakat kelurahan setempat, pelaksanaan pembangunan dan semasa tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga rakitan, kemasyarakatan lainnya, dan membantu terciptanya kehidupan yang dinamis bersedia dipilih menjadi pengurus lpml. dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai, bab melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan pemilihan dan penetapan pengurus tugasnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bagian kesatu pembangunan wilayah kerjanya, dan mendapat fasilitasi untuk melaksanakan tahapan pemilihan kegiatan sesuai kemampuan keuangan daerah. bab tahapan pemilihan pengurus lpml meliputi persyaratan pengurus sosialisasi: pembentukan panitia pemilihan, cc. pemilihan pengurus lpml. syarat pengurus lpml warga negara republik indonesia, bagian kedua bagian keempat sosialisasi pemilihan pengurus lpml sosialisasi pelaksanaan pemilihan pengurus pengurus lpml dipilih dalam rapat pemilihan lpml dilaksanakan oleh kelurahan. melalui musyawarah masyarakat secara demokratis yang diikuti oleh perwakilan warga waktu pelaksanaan sosialisasi paling lambat dari masing masing rw. (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan lpmllpml dibentuk calon pengurus lpml diajukan oleh peserta melalui musyawarah masyarakat kelurahan. rapat pemilihan. panitia pemilihan pengurus lpml terdiri dari rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ketua yang dipilih dari anggota masyarakat menetapkan pengurus lpml. kelurahan: sekretaris yang dipilih dari anggota penetapan pengurus lpml sebagaimana masyarakat kelurahan, dan dimaksud pada dituangkan dalam berita anggota sesuai dengan kebutuhan. acara hasil rapat pemilihan, ditandatangani oleh panitia pemilihan dihampiri dengan daftar tugas panitia pemilihan pengurus lpml adalah hadir peserta. menerima nama nama calon pengurus lpml yang diusulkan dari peserta musyawarah bentuk berita acara hasil rapat pemilihan pemilihan, sebagaimana dimaksud pada tercantum melaksanakan pemilihan pengurus lpml, dalam lampiran dan merupakan bagian yang mengumumkan hasil pemilihan pengurus tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. lpml, dan membuat berita acara hasil rapat pemilihan. pengurus lpmlpengurus lpml keputusan lurah sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui skpd atau unit kerja yang membidangi. pergantian antar waktu pengurus lpml dapat bab vii dilakukan apabila meninggal dunia, tata tertib rapat pemilihan mengundurkan diri, pengurus lpmllpml pada dilakukan melalui musyawarah harus mengisi daftar hadir yang telah lpml. disediakan. musyawarah lpml sebagaimana dimaksud pada apabila pada saat dibukanya rapat pemilihan dipimpin oleh unsur pengurus lpml. pengurus lpml tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam musyawarah lpml sebagaimana dimaksud pada maka rapat pemilihan ditunda paling lama dinyatakan sah dan dapat menetapkan (lima belas) menit. suatu keputusan apabila dihadiri oleh: paling kurang (dua pertiga) jumlah ketua apabila dengan penundaan waktu tersebut setempat atau yang mewakili, belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana paling kurang (satu) orang perwakilan lkk, dimaksud pada maka rapat pemilihan dan dapat dilanjutkan berdasarkan keputusan cc. pengurus lpml. peserta yang hadir. pengurus lpml pergantian antar waktu hasil pengurus lpml bertanggung jawab kepada musyawarah sebagaimana dimaksud pada warga masyarakat dalam forum musyawarah ditetapkan dengan berita acara hasil warga.apabila salah satu pengurus lpml berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya bentuk berita acara hasil musyawarah dilaksanakan oleh salah satu pengurus lpml pergantian antar waktu pengurus lpml yang ditunjuk. sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran dan apabila pengurus lpml berhalangan tetap, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh peraturan ini bupati ini. salah satu pengurus lpml lainnya, sampai terpilihnya pengurus yang baru melalui pengurus lpml pergantian antar waktu hasil mekanisme musyawarah pergantian antar musyawarah sebagaimana ditetapkan waktu pengurus lpml. dengan keputusan lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran dan bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini bupati ini. musyawarah keputusan lurah sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati kulon progo melalui instansi atau unit kerja yang musyawarah yang dilaksanakan oleh lpml membidangi. meliputi musyawarah pengurus lpml dan musyawarah lpml. bab musyawarah pengurus lpml sebagaimana tata kerja kepengurusan dimaksud pada merupakan forum musyawarah dalam lingkungan lpml. musyawarah lpml sebagaimana dimaksud pada tata kerja kepengurusan lpml didasarkan pada merupakan forum musyawarah antara prinsip prinsip demokrasi, partisipasi, pengurus lpml dengan masyarakat dan kerjasama, transparansi dan akuntabilitas. dilaksanakan paling kurang (tiga) kali dalam setahun. musyawarah lpml sebagaimana dimaksud pada kelurahan dapat memfasilitasi lpml berupa paling kurang dihadiri oleh pengurus penyusunan pedoman, supervisi dan lpml, unsur dan unsur lkk lainnya. mengembangkan kemampuan sumberdaya kelembagaan sesuai ketentuan peraturan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada perundang undangan: dan dan dinyatakan sah serta dapat mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dijadikan dasar keputusan ketua lpml. dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. bab bagian kedua hubungan kerja kelembagaan hubungan kerja lpml dengan lkk dan lembaga bagian kesatu kemasyarakatan lainnya hubungan kerja lpml dengan kelurahan hubungan lpml dengan lkk dan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan lpml dan kelurahan mempunyai hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. kerja dalam hal menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. diimplementasikan dalam hal lpml menjadi sumber informasi berkaitan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada dengan perencanaan, pelaksanaan dan diimplementasikan dengan pengendalian pembangunan: saling memberikan informasi yang berkaitan kerja sama bersifat saling konsultasi dalam dengan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian pembangunan serta mengenai pembangunan secara sinkron dan terpadu mekanisme dan permasalahan pelayanan antar lkk dan lembaga kemasyarakatan masyarakat, lainnya: kerjasama yang bersifat saling konsultasi mengutamakan musyawarah dan kesetaraan secara intensif sebagai bahan pemecahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi: masalah atau pengambilan keputusan dalam dan pembangunan, lpml dapat memberikan masukan, arahan dalam musyawarah perencanaan dan pertimbangan kepada lkk dan lembaga pembangunan tingkat kelurahan, lpml kemasyarakatan lainnya dalam hal berkedudukan sebagai pembantu, sedangkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kelurahan berkedudukan sebagai inisiator, pembangunan. koordinator dan fasilitator,lpml yang diperoleh dari pada tanggal juli berbagai sumber dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pengurusmilik lpml diadministrasikan cap ttd secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat pada akhir masa astungkorolembaga nomor tahun pemberdayaan masyarakat kelurahan. tentang berita acara hasil rapat pemilihan pengurus lembaga pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan pemberdayaan masyarakat kelurahan masyarakat kelurahan kelurahan .masa bakti . bagan susunan organisasi lembaga pemberdayaan nomor. masyarakat kelurahanketua masyarakat kelurahan kelurahan. masa bsekretaris bendahara kelurahan kelurahan. masa bakti. yaitu nama alamat demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana seksi seksi seksi seksilpml hasil mengingat undang undang nomor tahun tentang rapat pemilihan pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan daerah istimewa jogjakarta keputusan lurah . sebagaimana telah diubah dengan undang nomor.tahun. undangngurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan tahun hasil rapat pemilihan kelurahan. kecamatan . peraturan pemerintah nomor tahun masa bakti. tentang penetapan mulai berlakunya undang undang nomor dan dari lurahrapat pemilihan pengurus istimewa jogjakarta, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan peraturan pemerintah nomor tahun kelurahan. masa bakti. nomor. tentang kelurahan, peraturan menteri dalam negeri nomor menimbang bahwa proses pemilihan pengurus lembaga tahun tentang pedoman penataan pemberdayaan masyarakat kelurahan lembaga kemasyarakatan, kelurahan. masa bakti. telah peraturan daerah kabupaten kulon progo dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar nomor tahun tentang kelurahan serta sesuai dengan ketentuan peraturan sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang undangan, daerah kabupaten kulon progo nomor bahwa berdasarkan ketentuan tahun peraturan bupati kulon progo nomor peraturan daerah kabupaten kulon progo tahun tentang pedoman pembentukan nomor tahun tentang lembaga lembaga pemberdayaan masyarakat kemasyarakatan kelurahan, kelurahan, hasil musyawarah pemilihan peraturan bupati kulon progo nomor tahun pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat tentang pedoman pembentukan lembaga kelurahan ditetapkan oleh lurah,memutuskan: huruf perlu menetapkan keputusan lurah tentang pengurus lembaga pemberdayaan menetapkan masyarakat kelurahan hasil rapat pemilihan kesatu pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. kecamatan . masa bakti. kelurahan hasil rapat pemilihan kelurahan . kecamatan . masa bini mulai berlaku pada tanggal lampiran keputusan lurah . ditetapkan. nomor . tahun . ditetapkan wates tentang pada tanggal . pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan lurah hasil rapat pemilihan kelurahan. kecamatan . benanaalaaalakaan masa bakti. l p\| tgl. pendidikan pekerjaan jabatan alamat lahir telp sekretaris oo bendahara ' o seksi. fi. fi. fi. fi. si. adat ot ai lurah. cak, iv. berita acara hasil musyawarah pergantian antar waktu format keputusan lurah tentang pemberhentian dan pengurus lpml pengangkatan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan antar waktuputusan lurah . kelurahan . masa bakti. nomor. tahun . nomor. tentang pada hari ini . tanggal . bulan. tahun ., pemberhentian dan pengangkatan pengurus lembaga bertempat di. telah diadakan musyawarah pergantian antar pemberdayaan masyarakat kelurahan antar waktu waktu pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan kelurahan . kecamatan . masa bakti. kelurahan . junk. masa bakti .i joo. lurah ., musyawarah dihadiri oleh. orang sebagaimana daftar hadir terlampirdalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan kelurahan kelurahan . kecamatan . masa bakti . menetapkan susunan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat nomor.: kelurahan antar waktu kelurahan . sebagai berikut menimbang bahwa sehubungan saudara. selaku pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan pemberhentiannya dan demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mengangkat pengurus lembaga pemberdayaan mestinya. masyarakat kelurahan antar waktu, bahwa saudara.berdasarkan berita acara mengetahui pimpinan musyawarah hasil musyawarah pergantian antar waktu lurah . pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan kelurahan . kecamatan . masa bakti . nomor. telah diputuskan dan ditetapkan nip. naa, sebagai pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan antar waktu, menggantikan ketua lpml kelurahan . saudara., bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana kedua mengangkat saudara.sebagai pengurus dimaksud dalam huruf dan huruf perlu lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan menetapkan keputusan lurah tentang antar waktu kelurahan. kecamatan. masa pemberhentian dan pengangkatan pengurus bakti .: lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan antar waktu kelurahan. kecamatan . masa ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal bakti.,yogyakarta, undang undang nomor tahun tentang lurah.ca nana,kanannanannanaanaannanaananan tentang kelurahan, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun bay: pedoman penataan lembaga wates, juli peraturan daerah kabupaten kulon progo bupati kulon progo, nomor tahun tentang kelurahan sebagaimana telah diubah dengan peraturan cap ttd daerah kabupaten kulon progo nomor tahun hasta wardoyo peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan, peraturan bupati kulon progo nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan: memutuskan: menetapkan kesatu memberhentikan saudara .sebagai pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan kelurahan. kecamatan . masa bakti .:
peraturan daerah kabupaten banyuasin nomor tahun tentang pengelolaan penanaman modal dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyuasin, menimbang bahwa untuk memaju, menarik, dengan lebih menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modalusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakkemudahan penanaman modal bagian kesatu fasilitasi pemerintah daerah memberikan fasilitas bagi penanam modal dalam hal proses pelayanan perizinan sesuai rencana tata ruang wilayah rtrw) dan rencana detail tata ruang rdr) termasuk peraturan lokasinya, koordinasi pemanfaatan asset yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, cc. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana, dan pemberian. pemberian bantuan teknis. bagian kedua keringanan pajak daerah dan retribusi daerah bupati dapat memberikan keringanan pajak daerahtentuan lebih lanjut mengenai keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab vii tata cara penanaman modal penanam modal yang akan melakukan penanaman modal wajib mempelajari dan memahami lebih dahulu rencana umum dan rencana strategis penanaman modal daerah. setelah mengadakan penelitian mengenai bidang usaha yang diminati, penanam modal mengajukan permohonan persetujuan penanaman modal secara tertulis kepada bupati melalui badan perizinan terpadu. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan persyaratan sebagai berikut profil perusahaan, akta pendirian perusahaan atau pengesahan kehakiman, npp, administrasi usaha dan ketenagakerjaan, nilai investasi, kebutuhan utilitas: dan sg. keterangan yang menyatakan bahwa penanam modal berkantor daerah dan menunjukan kuasa perusahaan. menandatangani aplikasi permohonan atas materai rp. (enam ribu rupiah). bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud yang telah memenuhi persyaratan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persetujuan penanaman modal diatur dengan peraturan bupati. penanam modal yang telah memiliki persetujuan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalamdapat meliputi pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, cc. izin. izin prinsip perluasan penanaman modal, izin perubahan penanaman modal, izin usaha: izin perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal, izin usaha perubahan, izin yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan peraturan perundang undangan. izin sebagaimana dimaksud pada diperoleh melalui badan perizinan terpadu. bab viiipemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas penanaman modal. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada termasuk jaminan kelangsungan usaha peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, cc. pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan . pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modalkpm nomor tahun tentang tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modalbanyuasin. badan perizinan terpadu adalah badan perizinan terpadu kabupaten banyuasin. penjabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk memberi izin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bendahara khusus penerima yang kabupaten banyuasin. kas daerah adalah kas pemerintah kabupaten banyuasin. badan adalah suatu bentuklainnya. jasa adalah kegiatan pemerintah kabupaten banyuasi,usaha. usaha perdagangan adalah kegiatan jasa perdagpekerjaan kegiatan perdagangan barangwilayah kabupaten banyuasiengan tujuan memperoleh keuntungan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat dengandengan modal sebelumnya. permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan perluasan modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanam modal sebelumnya. perizinan adalah perizinan dalam bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal yang meliputi izin usaha industri iui), tanda daftar industri tdi), surat izin usaha perusahaan sup), tanda daftar gudang tdg), dan simp. merubah bangunan fisik fasilitas mdn pma adalah merubah atau menambah secara fisik bentuk bangunan dari bentuk semul) persen untuk pembinaanlingkungan. izinsurat persetujuan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusaha. izin usaha industri adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industriindustri tdi) adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian industri kecil. tanda daftar gudang tdg) adalah suatu, wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. keputusan tentang izin kerja warga negara asing pendatang ikserta perizinan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab kebijakan daerah bidang, rencana umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada meliputi, peta penanaman modal, bidang bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup, bidang bidang yang terbuka dengan persyaratan, dan bidang bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi, rencana umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada disusun oleh skpd yang membidangi penanaman modal berdasarkan data yang diperoleh dari skpd terkait. bab iii. bab iii hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal penanam modal berhak mendapatkanntuk bentuk fasilitas yang mudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, dan mematuhi ketentuan peraturan perundangisi tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perusahaan .
gugatan class action dalam penegakan hukum lingkungan indonesia erina fakultas hukum universitas bandar lampung, j1.za pagar alam labuhan ratu bandar lampung abstract class action indonesia see environmental management law and have amended protection and management environment law the followed forestry law and on. indonesia, there are (three) cases that attract attention: first, kapak lpg lawsuit, decision regrets the plaintiff won, but jakarta province court decision was rejected. second, the victim consumer railways brebes. this case regrets the plaintiff claim was granted won. third, flooding lawsuit jakarta year this case regrets the plaintiff was rejected, the based indonesian presiden, governor jakarta and governor west java not responsible for flooding jakarta, but the mayor jive regions jakarta province under law local governance keyword: class action, law enforcement, environmental pendahuluan diatur pada sebagaimana class action atau gugatan perwakilan dikemukakan koesnadi hardjasoemantri diatur dalam tahun merupakan hal baru yang telah tentang perlindungan dan pengelolaan lama dinantikan masyarakat. kemudian lingkungan hidup. berbunyi: merebak pada regulasi bidang kehutanan, masyarakat berhak mengajukan gugatan perlindungan konsumen dan sumber daya air perwakilan kelompok untuk kepentingan serta bidang jasa konstruksi. dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan konsep gugatan perwakilan masyarakat masyarakat apabila mengalami kerugian class action) berasal dari negara negara akibat pencemaran dan atau kerusakan yang menganut sistem hukum anglo saxon lingkungan hidup , gugatan atau common law system, seperti inggris dapat diajukan apabila terdapat kesamaan dan amerika serikat. untuk pertama kali fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta gugatan class action diatur dalam supreme jenis tuntutan antara wakil kelompok court judicature act pada tahun dan anggota kelompoknya . sebelumnya, inggris. kemudian, konsep tersebut diadopsi konsep gugatan perwakilan class action) oleh amerika serikat dan dituangkan dalam sudah diperkenalkan oleh tahun united state federal rule civil tentang pengelolaan lingkungan hidup procedure pada tahun pada tahun coc. oooooooooooooooooooooooooo(o(o oya aaa gugatan class action dalam penegakan hukum lingkungan indonesia erina istilah gugatan perwakilan atau class namun tidak semua permasalahan action ca), mulai dikenal atau diakui secara lingkungan seperti pencemaran dan perusakan tegas dalam hukum indonesia sejak lingkungan dapat diangkat ranah penegakan diundangkannya tahun hukum lingkungan. menurut joko subagyo tentang pengelolaan lingkungan hidup, bahwa permasalahan kemudian dalam tahun lingkungan disebabkan, yaitu, pertama, tentang kehutanan, dan lebih lanjut dalam kurangnya kesadaran masyarakat untuk tahun tentang perlindungan melapor, kedua, kurangnya keberanian konsumen. sebelumnya class action tidak masyarakat untuk bertindak (mengklaim), dikenal, bahkan tidak ditemukan dalam hukum ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat acara perdata indonesia abdulkadir untuk menangani masalah lingkungan, muhammad, keempat, keterbatasan sarana dan prasarana gugatan perwakilan class action) perlu dari pemerintah, kelima, kurang tegasnya dipahami karena hingga saat ini masih aparat (lingkungan) untuk bertindak: keenam, mengundang perdebatan dalam memakainya. tidak adanya satu pandangan konsepsi pada saat penangkapan abu bakar ba'asyir, mengenai lingkungan. kunci penyelesaian pernah dilakukan gugatan class action dalam penanganan masalah lingkungan adalah terhadap mabes polri oleh achmad michigan persamaan persepsi antara masyarakat, aparat dan suparman. kendati oleh pengadilan penegak hukum, praktisi dan aktivis negeri jakarta selatan diputus dengan lingkungan, namun yang lebih utama adalah menolak gugatan tersebut, namun menarik masalah kewenangan dalam penegakan hukum untuk mencermati geliat praktisi hukum dan lingkungan. penegak hukum dalam berbicara menerapkan dari pemikiran sebagaimana diilustrasikan gugatan perwakilan ini. atas, dapat dirumuskan beberapa muhamad erwin mengemukakan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam karya tahun atau upah ilmiah ini yaitu: pertama, bagaimana merupakan hal yang pertama kali dalam pemahaman tentang gugatan perwakilan atau sejarah peraturan perundang undangan class action? kedua, bagaimana praktik nasional, mana gugatan perwakilan class gugatan perwakilan atau class action action) diberikan dasar penerapannya secara indonesia? tegas. oleh karena class action lebih dikenal negara negara yang menganut sistem ii. pembahasan common law atau anglo saxon, maka tidak konsep gugatan perwakilan class heran jika literatur dan diskursus ilmiah tentang action) gugatan perwakilan class action) masih dari perspektif sejarah, konsep gugatan sangat sedikit. bahkan tidak sedikit pengertian perwakilan class action) pertama kali class action, oleh pengamat atau banyak dikenal inggris yang menganut common orang, dicampuradukkan dengan konsep hak law system. sejak diberlakukannya gugat lsm muhammad erwin, supreme court judicature act tahun inggris, gugatan class action disidangkan keadilan progresif volume nomor september dapat diterima oleh pengadilan dengan action). sebelum tahun gugatan secara pertimbangan: class action umumnya dilakukan tanpa gugatan class action bertentangan dengan adanya mekanisme pemberitahuan bagi adenium hukum yang berlaku bahwa tidak anggota kelompok dan pernyataan keluar dari ada kepentingan maka tidak aksi (point anggota kelompok. gugatan secara class 'interest, point d'action). hal ini action dilaksanakan melalui prosedur yang diperkuat dalam yurisprudensi dalam sama dengan gugatan perdata biasa. putusannya pada tahun yang ketentuan yang secara khusus mengenai mengisyaratkan bahwa gugatan harus acara dan prosedur class action baru diatur diajukan oleh orang yang memiliki hubungan pada tahun dengan dikeluarkannya hukum. perma tahun tentang acara pihak penggugat tidak berdasarkan pada gugatan perwakilan kelompok. dalam suatu surat khusus, dalam hir peran oo. tahun mengatur tentang disebutkan bahwa untuk dapat mewakili kewajiban pemberitahuan bagi wakil pihak jain yang tidak ada hubungan hukum kelompok dan membuka kesempatan keluar diperlukan suatu surat khusus. dari gugatan class action bagi anggota belum ada hukum positif indonesia yang kelompok (opt out). mengatur mengenai gugatan class action, setelah pengakuan class action pada baik soal definisi maupun prosedural tahun gugatan secara class action mengajukan gugatan class action menjadi sering digunakan oleh para pencari pengadilan. keadilan. beberapa kasus class action yang bahwa class action lebih didominasi diajukan setelah diundangkannya negara yang menganut stelsel hukum ago tahun tentang pengelolaan lingkungan saxon, sementara tradisi hukum hidup emerson yutbo, indonesia lebih dominan dipengaruhi oleh gugatan nelayan mewakili kepala stelsel hukum eropa kontinental. keluarga melawan perusahaan badan hukum metro lampung (perkara periode setelah adanya pengakuan pdt. pn. jkt sel). class action gugatan yulia erika sipayung mewakili class action dalam hukum positif penduduk kabupaten tuban indonesia baru diberikan pengakuan setelah komisi dprd tuban perkara diundangkannya lingkungan hidup pada pdt. pn. tuban). tahun kemudian diatur pula dalam gugatan yayasan lbh riau firdaus perlindungan konsumen dan kehutanan bashir) melawan perusahaan pada tahun perkebunan riau (kasus asap akibat namun pengaturan class action hanya kebakaran hutan dan lahan) pdt terbatas dan diatur dalam beberapa saja. pn pbr). penarik becak selain itu ketiga tersebut tidak mengatur mewakili juga orang penarik becak secara rinci mengenai prosedur dan acara jakarta pemerintahan cg. menteri dalam gugatan perwakilan kelompok class dalam negeri cg. kepala daerah khusus gugatan class action dalam penegakan hukum lingkungan indonesia erina ibukota jakarta perkara pdt. jakarta pusat bulan oktober pn. jkt pst). gugatan pengungsi timor timur terhadap gugatan warga deli serdang melawan pemerintah indonesia jakarta pusat dprd kabupaten deli serdang dan pada bulan november bupati deli serdang perkara gugatan yang dilakukan pedagang kaki lima pdt. pn.lp). (pkl) yang menjadi korban guguran gugatan ali suwondo orang) karang anyer jakarta pusat terhadap mewakili juta penduduk jawa timur gubernur dki, jakarta pusat tahun melawan anggota komisi dprd propinsi jawa timur (kasus perjalanan studi gugatan limabelas) orang warga yang banding para anggota dprd jawa timur) mengatasnamakan seluruh warga dki perkara pdt. pn.sby). jakarta terhadap presiden megawati gugatan didik haryanto melawan soekarnoputri, gubernur dki jakarta saleh ismail iskandar, s.h. (anggota sutiyoso dan gubernur jabar nurani dprd jawa timur) dalam kasus atas peristiwa banjir yang terjadi pada akhir pernyataan surabaya kota pelacur, januari hingga awal februari kota sampah, dan kota banjir perkara pengadilan negeri jakarta pusat pada pdt. pn. sby). tanggal maret pada tahun beberapa berikut adalah tiga contoh kasus class gugatan class action yang sempat tercatat action yang menarik perhatian masyarakat adalah emerson yutbo, .): indonesia: gugatan korban kecelakaan kereta api kasus gugatan class action kapak brebes terhadap kereta api indonesia lpg pengadilan negeri jakarta pusat pada pada tanggal november muncul mei surat keputusan dari pertamina tentang gugatan class action serikat pengacara kenaikan harga elpiji yaitu s.k. pts indonesia kepada ketua badan pengawas c00000 s3, dimana kenaikan pembangunan daerah bappeda) dki harga sekitar dari harga sebelumnya. bambang singkong sebagai tergugat kenaikan ini menimbulkan reaksi dari orang anggota komisi dprd dki konsumen gas elpiji karena proses kenaikan sebagai tergugat ii, kepala dinas tata tersebut dilakukan secara sepihak tanpa kota dki ahmadi ahmad sebagai adanya sosialisasi, yang dinilai bertentangan tergugat iii dan pembangunan jaya dengan hak hak konsumen, terutama hak ancol pja) sebagai tergugat iv. konsumen untuk mendapatkan informasi yang jakarta pusat pada bulan mei benar, jelas dan jujur, serta hak konsumen gugatan yang diajukan (sembilan) untuk mendapatkan kompensasi dan ganti konsumen (class representatif) gas elpiji kerugian sebagaimana diatur dalam sebagai perwakilan konsumen elpiji tahun tentang perlindungan jabodetabek (class members) kepada konsumen. padahal lahirnya pertamina pertamina atas kenaikan harga gas elpiji merupakan implementasi dari uud keadilan progresif volume nomor september yang dimaksudkan untuk mengusahakan yang berkaitan dalam kekayaan bumi nusantara untuk sebesar tahun tentang perlindungan besarnya kemakmuran rakyat indonesia. konsumen. berdasarkan hal tersebut, maka jo. huruf konsumen gas elpiji melakukan upaya hukum tahun tentang perusahaan gugatan perbuatan melawan hukum dengan pertambangan minyak dan gas bumi menggunakan prosedur acara class action negara. yang dilaksanakan bersama tim kapak tahun tentang lpg komite advokasi pemakai anti larangan praktek monopoli dan kenaikan lpg). sebagai pihak penggugat persaingan usaha tidak sehat. pada adalah jiwa konsumen lpg se proses peradilan tingkat pertama jabodetabek yang diwakili oleh orang sebagai pengadilan negeri jakarta pusat, perwakilan kelompok (class representatif), walaupun pada saat sebelum ada ketentuan dengan spesifikasi wilayah perwakilan anggota khusus yang mengatur hukum acara yang diwakilinya yaitu dari wilayah jakarta gugatan perwakilan kelompok class pusat, jakarta selatan, jakarta timur, jakarta action), majelis hakim yang memeriksa utara, jakarta barat, wilayah bogor, wilayah perkara gugatan konsumen lpg dalam bekasi, wilayah tangerang, serta konsumen putusannya mengabulkan tuntutan anggota kelompok dari wilayah depok yang konsumen, yaitu: menyatakan perbuatan memberikan kuasanya kepada dua puluh satu pertamina menaikkan harga sebagai pengacara publik dari berbagai lsm seperti perbuatan melawan hukum. lki, ice, api, dan lbh jakarta. surat keputusan yang dibuat dinyatakan sedangkan sebagai tergugat adalah pertamina cacat hukum dan tidak sah. sebagai tergugat dan dewan komisaris mengakui secara hukum prosedur gugatan pemerintah untuk pertamina sebagai tergugat class action dengan diterimanya sembilan gugatan didaftarkan pengadilan negeri orang wakil kelompok untuk mewakili jakarta pusat dengan pdt. kepentingan konsumen. sebagai dasar kesamaan kedudukan dan dikabulkannya ganti kerugian terhadap kepentingan hukum para penggugat serta wakil kelas dan konsumen yang wakilnya dipakai tahun diwakilinya. putusan pengadilan negeri ini tentang perlindungan konsumen yang telah merupakan preseden yang menggembirakan secara eksplisit mencantumkan mekanisme karena untuk pertama kali gugatan prosedur gugatan class action serta masyarakat dengan menggunakan tahun tentang pokok pokok mekanisme class action dimenangkan. kekuasaan kehakiman yang dalam salah satu meskipun tingkat banding pada akhirnya nya mengatur peradilan dilakukan pihak penggugat dikalahkan. dengan sederhana, cepat dan biaya ringan . kasus class action konsumen korban sebagai dasar sifat perbuatan melawan kereta api brebes hukum yang didalilkan oleh penggugat adalah: pada tanggal desember telah gugatan class action dalam penegakan hukum lingkungan indonesia erina terjadi tabrakan (head head) antara stasiun ketangguhan barat kabupaten empu jaya melawan kereta api gaya baru brebes pada tanggal desember malam stasiun ketangguhan barat dibagi menjadi beberapa sub class kabupaten brebes. penggugat merupakan perwakilan akibat dari tabrakan tersebut telah kelompok class representatif) untuk sub mengakibatkan tidak kurang dari orang class anggota kelompok konsumen korban meninggal dunia, orang masuk icu, orang tabrakan dengan kategori konsumen mengalami rawat inap, orang mengalami empu jaya yang meninggal dunia yang rawat jalan dan konsumen yang terlambat berdomisili jakarta bekasi dan mengalami keterlambatan selama lebih dari sekitarnya, jam sampai kota tujuan. penggugat merupakan perwakilan akibat peristiwa tersebut maka kelompok (class representatif) untuk sub konsumen korban kereta api melalui kuasa class anggota kelompok konsumen korban hukum dari tim advokasi konsumen korban tabrakan dengan kategori konsumen tabrakan kereta api yang terdiri dari lki, gaya baru malam yang mengalami rawat ice, lbh jakarta, lbh bandung, lbh inap rawat jalan luka cacat tetap yang yogyakarta, lbh apik, phi, api, berdomisili jakarta bekasi dan walhi mengajukan gugatan perdata secara sekitarnya. class action pengadilan negeri jakarta penggugat iii merupakan perwakilan pusat tanggal maret dengan kelompok (class representatif) untuk sub pdt. pn. jkt. pst. class anggota kelompok konsumen korban para penggugat yang terdiri dari lima tabrakan dengan kategori konsumen orang sebagai wakil kelompok selain bertindak empu jaya yang mengalami rawat inap untuk dirinya sendiri tetapi juga mewakili rawat jalan luka cacat tetap yang komunitas konsumen kereta api yang berdomisili jawa tengah yogyakarta mengalami kerugian akibat terjadinya tabrakan dan sekitarnya. antara empu jaya melawan kereta api penggugat merupakan perwakilan gaya baru malam stasiun ketangguhan kelompok (class representatif) untuk sub barat kabupaten brebes pada tanggal class anggota kelompok konsumen korban desember sebagai pihak tergugat tabrakan dengan kategori konsumen dalam perkara ini adalah pt. kereta api gaya baru malam yang mengalami rawat sebagai tergugat menteri perhubungan inap rawat jalan luka cacat tetap yang sebagai tergugat ii, menteri negara berdomisili jawa timur dan sekitarnya. pemberdayaan badan usaha milik negara penggugat merupakan perwakilan (bumn) sebagai tergugat iii, dan menteri kelompok (class representatif) untuk sub keuangan sebagai tergugat iv. class anggota anggota kelompok konsumen karena diajukan secara class action, korban tabrakan dengan kategori maka antara wakil kelompok dan anggota konsumen empu jaya yang mengalami kelompok korban tabrakan antara empu rawat inap rawat jalan luka cacat tetap jaya melawan kereta api gaya baru malam yang berdomisili jakarta bekasi. keadilan progresif volume nomor september terhadap para tergugat, pihak penggugat karena penggugat tidak dapat mendalilkan sebagai berikut bahwa pihak membuktikan kesalahan para tergugat ii iv tergugat telah melakukan perbuatan melawan yang secara langsung menyebabkan kerugian hukum antara lain karena melanggar ketentuan bagi penggugat. menurut pertimbangan majelis dalam undang undang tentang hakim, gugatan ganti rugi dari penggugat perkeretaapian, undang undang tahun dikabulkan sepanjang mengenai biaya tentang perlindungan konsumen, penguburan, santunan kematian, biaya tahun tentang peraturan perjalanan pulang pergi stasiun kedatangan perkeretaapian dan melanggarasas kepatutan, atau tujuan, biaya penggantian barang yang ketelitian dan kehati hatian. pihak tergugat hilang, biaya pengobatan sampai pulih, serta melakukan perbuatan melawan hukum santunan bagi yang cacat. berdasarkan aturan dalam tahun tentang sarana dan prasarana kereta gugatan class action banjir jakarta api. pihak tergugat iii karena melanggar pada bulan januari februari terjadi ketentuan dalam tahun banjir yang sangat besar jakarta dan tentang pengalihan kedudukan, tugas dan sekitarnya. bencana banjir tersebut kewenangan menteri keuangan selaku mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit pemegang saham atau rapat umum pemegang baik kerugian materiil maupun materiil, yang saham rups) pada perusahaan perseroan sifatnya individual maupun komunal yang persero) kepada menteri negara diderita oleh kurang lebih jiwa pendayagunaan badan usaha milik negara warga jakarta. serta pihak tergugat melakukan perbuatan kerugian ini salah satunya disebabkan melawan hukum karena melanggarketentuan karena tidak adanya peran pemerintah sebagai tahun tentang tata cara pelayan publik terutama dalam hal pemberian pembinaan dan pengawasan perusahaan peringatan dini (early warning system) dan jawatan. respon cepat darurat (emergency response) akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan pada waktu terjadi peristiwa banjir tersebut. persidangan, pada tanggal januari berdasarkan hal tersebut warga jakarta majelis hakim dalamputusannyamengabulkan melakukan upaya hukum untuk menuntut sebagian gugatan agus yustianingsih dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh kawan kawan secara class action. pemerintah, dan karena korban jumlahnya sebaliknya, seluruh eksepsi tergugat ditolak. banyak, serta memiliki kesamaan fakta, dasar majelis melepaskan tergugat hingga hukum, serta kesamaan jenis tuntutan maka tergugat dari gugatan ganti rugi. menurut digunakan prosedur mekanisme gugatan majelis, ketiga tergugat tidak terbukti kelompok class action). melakukan perbuatan melawan hukum yang gugatan didaftarkan pengadilan negeri menyebabkan kerugian para tergugat, yang jakarta pusat pada bulan maret dengan terbukti hanya kesalahan tergugat kereta ''' no: pdt. dimana sebagai api indonesia kai). penggugat adalah warga jakarta korban banjir gugatan class action dalam penegakan hukum lingkungan indonesia erina yang terdiri dari orang wakil kelompok pada tanggal april berlaku yang mewakili penggugat dalam klasifikasi perma tahun yang mengatur wakil kelompok sebagai berikut: acara gugatan perwakilan kelompok. korban banjir yang mengalami kerugian beberapa aturan dalam perma ini kemudian hilangnya jiwa meninggal, korban banjir dijadikan alasan bagi para tergugat dan turut yang menderita sakit, korban banjir yang tergugat dalam mengajukan eksekusinya, menderita kerugian kehilangan harta benda, beberapa hal yang dipermasalahkan misalnya: korban banjir yang menderita kerugian gugatan tidak mendasarkan pada aturan kerusakan harta benda. spesifik yang telah mengatur mencantumkan korban banjir yang menderita kerugian mekanisme gugatan perwakilan kelompok, kehilangan keuntungan yang seharusnya sesuai dengan perma, untuk sahnya gugatan didapatkan, sedangkan dasar kesamaan perwakilan kelompok harus dituangkan dalam kedudukan dan kepentingan hukum para bentuk penetapan sehingga gugatan harus wakil kelompok dalam kaitan dengan dianggap prematur dan dinyatakan tidak prosedur gugatan class action pada diterima. waktu itu dipakai beberapa ketentuan yang penggunaan istilah wakil kelas sebagai secara eksplisit mengatur prosedur gugatan pengganti istilah penggugat, mempertanyakan class action seperti tahun legalitas kedudukan wakil kelas. akan tetapi tentang pengelolaan lingkungan majelis hakim tidak mengabulkan eksepsi dari hidup, tahun tentang tergugat dan turut tergugat dalam putusan perlindungan konsumen, selnya dengan pertimbangan hukum karena tahun tentang jasa konstruksi, ketika pemeriksaan dimulai perma belum tahun tentang kehutanan berlaku sehingga ketentuan dalam perma serta beberapa peraturan lain dan yang muncul kemudian tidak dapat berlaku yurisprudensi yang ada. surut. sedangkan sebagai pihak yang digugat dalam putusan sela majelis hakim juga (tergugat) adalah: menetapkan untuk melanjutkan proses negara republik indonesia, cg. peradilan untuk memeriksa pokok perkaranya presiden republik indonesia sebagai dan meminta penggugat untuk melakukan pihak tergugat pemberitahuan (notifikasi) kepada anggota negara republik indonesia cg. kelas lewat media massa seperti yang diatur presiden republik indonesia dalam perma. notifikasi tersebut kemudian gubernur kepala daerah tingkat dilakukan pada harian warta kota tanggal propinsi dki jakarta sebagai pihak juli tergugat ii. setelah dilakukan pemeriksaan negara republik indonesia cg. persidangan akhirnya majelis hakim dalam presiden republik indonesia putusannya menolak gugatan orang warga gubernur kepala daerah tingkat korban banjir pada november propinsi jawa barat sebagai pihak turut dalam putusan akhirnya, majelis hakim tergugat. menolak dalil para penggugat class action. keadilan progresif volume nomor september majelis hakim menilai bahwa yang berdimensi publik lainnya seperti legal bertanggung jawab terhadap banjir jakarta standing. bukan gubernur dki, melainkan masing masing walikota lima wilayah dki. majelis berpendapat bahwa berdasarkan daftar pustaka tahun tentang pemerintahan daerah, buku: kewenangan otonomi daerah berada pada abdulkadir muhammad, hukum acara tingkat kotamadya dan atau kabupaten, perdata, citra aditya bakti, bandung, bukan pada propinsi. oleh karenanya hanya pemerintahan kabupaten dan kotamadya arif satria, pesisir dan laut untuk rakyat, yang dapat dimintai pertanggungjawaban ipb press, bogor, hukum baik dalam maupun luar barisan harun, prosedur gugatan pengadilan. selain itu disebutkan pula bahwa perdata, yogyakarta, pustaka justicia, tergugat gubernur dki) telah berdaya upaya telah berusaha menanggulangi dan butanol arifin, pengelolaan sumber daya mengendalikan banjir jakarta sepanjang alam indonesia: perspektif ekonomi, januari februari etika dan praksis kebijakan, serangga, jakarta, iii. penutup edi suharto, membangun masyarakat dari pembahasan atas, dapat memberdayakan rakyat kajian disimpulkan bahwa: pertama, gugatan strategis pembangunan perwakilan atau class action berasal dari kesejahteraan sosial dan pekerjaan sistem hukum anglo saxon atau common sosial), ketika ditata, bandung, law yang kemudian diakui dan diatur secara sundari, pengajuan gugatan secara tegas oleh upah, selanjutnya diikuti oleh class actions suatu studi kehutanan, jasa konstruksi, dan perbandingan dan penerapannya perlindungan konsumen. pemahaman secara indonesia), universitas atma jaya prinsip, class action ca) merupakan bagian yogyakarta, dari mekanisme penyelesaian sengketa indriyanto seno adji, humanisme dan perdata melalui jalur pengadilan (in court pembaharuan penegakan hukum, settlement) oleh sekelompok orang dengan kompas, jakarta, memberi kuasa kepada satu atau lebih orang koesnadi hardjasoemantri, hukum tata (yang berasal dari anggota kelompoknya) lingkungan, gajah mada university untuk mewakili mengajukan gugatan press, yogyakarta, pengadilan. leden marpaung, proses penanganan kedua, dalam praktik hukum perkara pidana, sinar grafika, jakarta, indonesia, sudah mengemuka dan sering digunakan para pencari keadilan atau praktisi mario pahala siahaan, hukum bangunan hukum. kendati demikian pemahamannya gedung indonesia, raja grafindo masih sering overlapping dengan gugatan persada, jakarta, gugatan class action dalam penegakan hukum lingkungan indonesia erina fuchsia dan koeswahyono, imam, aspek tb. ronny rahman nitibaskara, tegakkan kebijaksanaan hukum penataan hukum gunakan hukum, kompas, tanah dan penataan ruang, sinar jakarta, grafika, jakarta, muhammad erwin, hukum lingkungan peraturan perundang undangan: dalam sistem kebijaksanaan undang undang tahun tentang pembangunan lingkungan hidup, perlindungan konsumen. ketika ditata, bandung, undang undang tahun tentang mulai dan dieja riyanto, jasa konstruksi. pertanggungjawaban pidana undang undang tahun tentang korporasi, kencana, jakarta, kehutanan. munir fuad, perbuatan melawan hukum: undang undang tahun tentang pendekatan kontemporer, citra aditya perlindungan dan pengelolaan bhakti, bandung, lingkungan hidup. daud silalahi, hukum lingkungan undang undang tentang perlindungan dalam sistem penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup serta lingkungan indonesia, alumni, sumber daya air tahun bandung, perma tahun tentang acara n.h.t. siahaan, hukum lingkungan dan gugatan perwakilan kelompok ekologi pembangunan, (editor: herman sinaga dan yati sumiharti), artikel: serangga, jakarta, erina sinopsis mata kuliah hukum joko subagyo, hukum lingkungan: lingkungan, program pascasarjana masalah dan penanggulangannya, magister hukum universitas bandar rangka cipta, jakarta, lampung achmad susilo, sosiologi lingkungan, emerson yutbo, class action: sebuah raja grafindo persada, jakarta, pengantar bahan kursus ham untuk satjipto rahardjo, penegakan hukum: pengacara diselenggarakan elsa suatu tinjauan sosiologis, genta tahun jakarta. publishing, yogyakarta, berjaya, nyoman, gugatan perwakilan sukanya husin, penegakan hukum kelompok masyarakat (class action) lingkungan indonesia, sinar grafika, dalam jakarta, com gugatan perwakilan supriyadi, hukum kehutanan dan hukum kelompok masyarakat class action perkebunan indonesia, sinar diakses juli pukul wib. grafika, jakarta, bambang sutiyoso, alternatif menyikapi transtoto handadhari, kepedulian yang kebijakan pemerintah, terganjal: menguak belantara beradik.blogspot.com permasalahan kehutanan indonesia, archive.html diakses juli elex media komputindo, jakarta, pukul wib. coc.oocoocoocoooooooooooooooooo asas cococococosao keadilan progresif volume nomor september pada supreme court. namun, sebelum tahun lingkungan hidup filipina secretary the gugatan class action hanya dapat department environment and natural disidangkan pada court cancer. resources der) mengenai pembatalan ijin kemudian, gugatan class action diadopsi penebangan hutan (logging) dengan dan dikembangkan lebih lanjut amerika mengatasnamakan kelompok penggugat dan serikat, kanada, dan australia dengan sekaligus generasi mendatang yang memiliki menggunakan konsep dan praktik praktik kepentingan dan kepedulian yang sama bagi peradilan yang berlangsung inggris. kelestarian hutan filipina. rule procedures gugatan amerika serikat, reformasi hukum dalam supreme court judicature act untuk memasukkan konsep gugatan mulai tahun menyatakan where there are dilakukan pada tahun dengan numerous parties having the same interest melakukan perubahan dan penambahan one action, one more such parties mengenai gugatan dalam hukum acara may sue sued may authorized perdata pada tingkat federal. pada tahun the court defend such action prosedur gugatan diadopsi dan diatur behalf for the benefit all parties dalam new york civil procedure law and interested. nyoman berjaya, dalam united state uniform class blogmanifest.wordpress.com actions act, sebuah mengenai pengaturan gugatan perwakilan kelompok masyarakat gugatan yang diadopsi oleh the national class action , juli conference commissioners uniform rumusan gugatan class action seperti state laws mempersyaratkan bahwa atas kemudian diadopsi dalam rule prosedur sertifikasi awal dan pemberitahuan the united state federal rules civil (notice) merupakan syarat yang wajib dipenuhi procedures amerika serikat), the federal untuk menetapkan apakah gugatan yang court australia act australia), dan the diajukan kelompok masyarakat menjadi quebec law respecting the class actions gugatan atau hanya gugatan biasa. quebec, kanada), dan juga dalam perkembangan gugatan perwakilan pengaturan gugatan negara negara lain kelompok class action) dibeberapa negara seperti rule part the rules tersebut telah melahirkan beberapa jenis supreme court new south wales, gugatan perwakilan kelompok class action) australia), dan order rule india code yang berkembang beberapa negara dunia, civil procedure tahun kemudian yaitu: plaintiff class action dan defendant direvisi pada tahun india). class action: public class action dan mahkamah agung filipina pada tahun private class action, dan true class juga mengakui prosedur gugatan action, hybrid class action dan spurious dalam kasus sengketa lingkungan minor class action sundari, oosa. kasus ini melibatkan penggugat yang plaintiff class action dan defendant terdiri dari anak anak bawah umur class action (minor) yang didampingi oleh para orang tua demi alasan efesiensi dan efektifitas, mereka mengajukan gugatan terhadap menteri prosedur gugatan perwakilan kelompok gugatan class action dalam penegakan hukum lingkungan indonesia erina dikembangkan sesuai prakteknya dengan suatu kelompok yang secara langsung kebutuhan negara yang penganutnya, dirugikan dilihat dari para pihak yang saling sedangkan, private class action berhadapan, beberapa negara class adalah gugatan yang diajukan terhadap action dapat dibagi menjadi dua jenis pelanggaran hak hak perorangan yang class action yaitu plaintiff class action dialami oleh sejumlah besar orang. class dan defendant class action. plaintiff action ini diajukan oleh perorangan yaitu class action adalah pengajuan gugatan oleh seorang atau beberapa orang yang secara perwakilan oleh seorang untuk menjadi bagian dari suatu kelompok atas kepentingan sendiri atau kelompok dalam dasar kesamaan permasalahan hukum dan jumlah besar. defendant class action tuntutan. adalah pengajuan gugatan secara true class action, hybrid class action perwakilan oleh seorang atau lebih yang dan spurious class action ditunjuk untuk membela kepentingan pembagian class action dalam sendiri atau kelompok dalam jumlah yang kelompok true class action, hybrid besar. class action dan spurious class action banyak negara negara didunia dikenal dalam negara amerika. menggunakan defendant class action, berdasarkan federal rule civil seperti inggris, australia, india, amerika procedure tahun membagi class serikat dan kanada serta indonesia. action dalam tiga jenis class action inggris, defendant class action terhadap yaitu true class action, hybrid class suatu asosiasi yang bukan merupakan action dan spurious class action. korporasi tidak diperkenankan, karena true class action adalah class fluktuasi keanggotaannya serta adanya action dimana dalam suatu kelompok, fakta bahwa masing masing anggota seluruh anggota kelompoknya mempunyai berhak mengajukan pembelaan pribadi. kepentingan yang sama atau mempunyai public class action dan private class hak yang diperoleh bersama sama dan atas action kasus yang sama. hybrid class action pembagian ini didasarkan pada siapa adalah class action dimana hak yang yang mewakili untuk menuntut dituntut oleh suatu kelompok orang ada pengadilan dalam hal terjadi ketidakadilan beberapa tetapi objek gugatannya adalah bagi masyarakat luas atau pembagian untuk memperoleh putusan hakim tentang berdasarkan pada kepentingan yang tuntutan terhadap suatu barang atau hak hendak dilindungi. public class action milik tertentu dari tergugat. adalah gugatan yang diajukan terhadap sementara, spurious class action pelanggaran kepentingan publik, biasanya adalah class action dimana beberapa diajukan oleh instansi pemerintah yang kepentingan dari para anggota kelompok mempunyai kapasitas (biasanya jaksa yang tidak saling berhubungan satu sama penuntut umum) dimana instansi pemerintah dengan yang lain dalam permasalahan yang tersebut bukan anggota atau bagian dari sama terhadap seorang tergugat. keadilan progresif volume nomor september indonesia dengan mengadopsi model tahun tentang yang berkembang negara negara penganut perlindungan dan pengelolaan common law system seperti inggris, lingkungan hidup upper) amerika serikat, kanada, dan australia, maka tahun untuk pertama kali wacana gugatan class menyatakan bahwa hak masyarakat untuk action diusulkan dan diskusikan dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok pembahasan rancangan undang undang untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau pengelolaan lingkungan hidup, untuk kepentingan masyarakat apabila tahun tentang pengelolaan lingkungan mengalami kerugian akibat pencemaran dan hidup (sekarang menjadi tahun atau kerusakan lingkungan hidup atas dasar tentang perlindungan dan pengelolaan kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, lingkungan hidup), dan selanjutnya serta tuntutan antara wakil kelompok dan dituangkan dalam ketentuan anggota kelompoknya. tahun tentang perlindungan sejak diundangkan upah, semangat konsumen, tahun tentang gugatan perwakilan juga diadopsi oleh jasa konstruksi dan tahun tahun tentang kehutanan, tentang kehutanan. dimana menyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan pemahaman tentang class action perwakilan class action) pengadilan dan ada beberapa definisi yang mencoba atau melaporkan kepada penegak hukum menjelaskan istilah class action, baik menurut terhadap kerusakan hutan yang merugikan kamus hukum, peraturan perundangan kehidupan masyarakat terbatas pada tuntutan maupun dari ahli hukum. terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai black's law dictionary dengan peraturan perundang undangan class action adalah sekelompok besar supriyadi, orang yang berkepentingan dalam suatu selain masyarakat yang memiliki hak perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau untuk mengajukan gugatan perwakilan dituntut mewakili kelompok besar orang pengadilan akibat terjadinya kerusakan hutan, tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa kehutanan, memberi kesempatan pada satu anggota yang diwakili. organisasi sesuai dengan ketentuan, tahun tentang (a) berbentuk badan hukum, (b) organisasi pengelolaan lingkungan hidup upah) tersebut dalam anggaran dasarnya dengan menurut tahun tentang tegas menyebutkan tujuan didirikannya pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi class action adalah hak kelompok kecil hutan, dan (c) telah melaksanakan kegiatan masyarakat untuk bertindak mewakili sesuai dengan anggaran dasarnya. masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan peran oo. tahun tentang acara atas dasar kesamaan permasalahan, fakta dan gugatan perwakilan kelompok tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran indonesia terminologi class action dan atau perusakan lingkungan hidup. diartikan menjadi perwakilan kelompok gugatan class action dalam penegakan hukum lingkungan indonesia erina perma tahun merumuskan lainnya (dalam jumlah besar) yang diwakili, gugatan perwakilan kelompok class action) yang lazim disebut dengan anggota kelas atau sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, anggota kelompok. keuntungan dari gugatan dimana satu orang atau lebih yang mewakili ini, meskipun para korban umumnya bersifat kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya masal (banyak), tetapi cukup diwakili oleh sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok beberapa orang dan tidak perlu harus orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki memberikan surat kuasa satu per satu kepada kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum mereka yang mewakilinya. inilah hal pokok antara wakil kelompok dan anggota yang membedakannya dengan sistem gugatan kelompoknya. biasa. pendapat pakar hukum mekanisme penyelesaian sengketa mas achmad santosa menyebutkan melalui gugatan perdata pengadilan negeri class action pada intinya adalah gugatan (litigasi) dalam sistem hukum indonesia perdata (biasanya terkait dengan permintaan pada dasarnya diatur dalam kitab undang injunction atau ganti kerugian) yang diajukan undang hukum acara perdata heroine oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak indonesisch element hir, atau elemen banyak, misalnya satu atau dua orang) sebagai indonesia yang diperbarui stb. perwakilan kelas (class representatif) mewakili dan stb. untuk daerah jawa kepentingan mereka, sekaligus mewakili dan madura, sedangkan untuk daerah luar kepentingan ratusan atau ribuan oranglainnya jawa dan madura berlaku rechtsreglement yang juga sebagai korban. ratusan atau ribuan buitengewesten rbg element daerah orang yang diwakili tersebut diistilahkan seberang stb. untuk daerah sebagai class members. luar jawa dan madura dari beberapa definisi tersebut dapat berita politik obyek class disimpulkan bahwa class action adalah suatu action terbatas , juli gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang tetapi, sejak tahun dalam sistem atau lebih yang mewakili kelompok yang hukum indonesia diatur satu mekanisme dirugikan untuk mengajukan gugatan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan yang dikenal sebagai gugatan perwakilan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang kelompok masyarakat (class action). dalam mewakili kelompok dengan kelompok yang tahun diwakili koesnadi hardjasoemantri, tentang pengelolaan lingkungan hidup upah) dinyatakan seperti berikut: n.h.t. siahaan masyarakat berhak mengajukan gugatan mengemukakan bahwa dalam gugatan class perwakilan pengadilan dan atau action terdapat duaunsur subyek penggugat, melaporkan penegak hukum mengenai yaitu: pertama, penggugat yang mewakili berbagai masalah lingkungan hidup yang (dalam jumlah kecil), yang lazim disebut wakil merugikan berkehidupan masyarakat . kelompok atau wakil kelas yakni para korban penjelasan uuh yang bertindak mewakili, kedua, para korban menyatakan bahwa: yang dimaksud hak keadilan progresif volume nomor september mengajukan gugatan perwakilan adalah lembaga perlindungan konsumen hak kelompok kecil masyarakat untuk swadaya masyarakat yang memenuhi bertindak mewakili masyarakat dalam syarat, jumlah besar yang dirugikan atas dasar pemerintah dan atau instansi terkait apabila kesamaan permasalahan, fakta hukum, barang dan atau jasa yang dikonsumsi dan tuntutan yang ditimbulkan karena gugatan bermakna untuk pencemaran dan atau perusakan menghindari adanya gugatan gugatan individual lingkungan hidup . dari rumusan yang bersifat pengulangan (revision) terhadap upah atas dapat diartikan bahwa permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang gugatan dalam kasus lingkungan hidup sama dari sekelompok orang yang menderita merupakan hak prosedural dari kelompok kerugian karena kasus pencemaran dan atau masyarakat class members) dalam bentuk perusakan lingkungan hidup. gugatan pengadilan melalui perwakilan hal ini berarti gugatan yang diajukan kelompoknya class representative), atas sekelompok orang melalui gugatan akan dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, lebih bersifat ekonomis (judicial economic) dan tuntutan untuk memperoleh gantirugidan jika dibanding setiap orang mengajukan atau tindakan tertentu akibat dari perbuatan gugatan sendiri sendiri pengadilan. selain pencemaran dan atau perusakan lingkungan itu, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan hidup yang dilakukan tergugat. untuk mengajukan gugatan akan menjadi lebih lanjut, dalam tahun lebih efisien (judicial cost efficiency) apabila tentang kehutanan diatur pula mengenai dibandingkan dengan mengajukan gugatan gugatan dalam kaitan dengan kasus secara individual dari masing masing anggota perusakan hutan. dalam kelompok. dinyatakan: masyarakat berhak gugatan memberi akses pada mengajukan gugatan perwakilan keadilan (access justice) karena beban pengadilan dan atau melaporkan yang ditanggung bersama untuk mengajukan penegak hukum terhadap kerusakan hutan gugatan pengadilan dalam rangka yang merugikan kehidupan masyarakat . memperjuangkan hak kelompok masyarakat selain itu, dalam tahun atas keadilan memperoleh ganti kerugian dan tentang perlindungan konsumen uuk) juga atau melakukan tindakan tertentu menjadi lebih diatur mengenai hak masyarakat untuk diperhatikan dan diprioritaskan mengajukan gugatan untuk kasus penanganannya oleh pengadilan. pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen. gugatan juga mempunyai makna dalam tahun penting dalam upaya pendidikan hukum (legal dinyatakan: gugatan atas pelanggaranpelaku education) dalam masyarakat (a) satu sisi usaha dapat dilakukan oleh: gugatan dapat mendorong perubahan seorang konsumen yang dirugikan atau ahli sikap kelompok masyarakat (class members) waris yang bersangkutan, untuk memperoleh keadilan dan lebih berani sekelompok konsumen yang mempunyai menuntut haknya melalui jalur pengadilan: (b) kepentingan yang sama. sisi lain gugatan mendorong perubahan gugatan class action dalam penegakan hukum lingkungan indonesia erina sikap dari mereka yang berpotensi merugikan jalur pengadilan (in court settlement) oleh hak dan kepentingan masyarakat luas dalam sekelompok orang dengan memberi kuasa pengelolaan lingkungan hidup, dan (c) gugatan kepada satu atau lebih orang (yang berasal dari juga dapat menimbulkan efek jera anggota kelompoknya) untuk mewakili (deterjen effect) bagi siapa pun yang pernah mengajukan gugatan pengadilan. merugikan hak dan kepentingan kelompok jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai orang dalam masyarakat koesnadi hak gugat perwakilan class action) dalam hardjasoemantri, upah: untuk menjaga makna dan tujuan dari kehutanan: dan perlindungan pengajuan gugatan seperti diuraikan konsumen, maka terdapat perluasan atas, maka setiap gugatan harus memenuhi pengertian, makna dan tujuan dari gugatan ca, persyaratan seperti berikut adanya sejumlah karena: mengenai muatan haknya, hak sekelompok orang (numerousity class kelompok masyarakat ternyata tidak hanya members) dan beberapa orang dari mereka menyangkut pengajuan gugatan perdata yang diberi kuasa mewakili dirinya sendiri pengadilan melalui perwakilannya, tetapi juga maupun anggota kelompoknya (class mengenai hak untuk melaporkan penegak representative) untuk mengajukan gugatan hukum (pidana) mengenai pencemaran dan perdata pengadilan. adanya kesamaan atau perusakan lingkungan hidup (dalam permasalahan, fakta hukum, dan kepentingan upah), atau mengenai kerusakan hutan dari semua anggota kelompok (commonality (dalam kehutanan) yang merugikan class members), baik yang memberi kuasa kepentingan masyarakat. maupun yang diberi kuasa, dalam pengajuan mengenai subyek hukumnya: subyek gugatan perdata pengadilan. hukum yang mempunyai hak mengajukan adanya kesamaan jenis tuntutan gugatan dalam upah dan (typically) ganti rugi dan atau melakukan kehutanan ternyata tidak hanya kelompok tindakan tertentu dari semua anggota masyarakat melalui perwakilannya, tetapi juga kelompok yang diwakili maupun yang mewakili dapat dilakukan melalui representative kelompoknya. adanya kelayakan karakter standing oleh: dari para wakil kelompok (class instansi pemerintah yang bertanggungjawab representative) untuk tampil secara jujur, adil, bidang lingkungan hidup mewakili bertanggungjawab dan mampu melindungi kepentingan masyarakat (dalam upah), kepentingan semua anggota kelompoknya atau (class members) dalam persidangan pemerintah dan atau instansi terkait pengadilan (adeguacy representation) mewakili sejumlah konsumen yang menjadi koesnadi hardjasoemantri, korban pelanggaran pelaku usaha (dalam dari uraian mengenai pengertian, makna perlindungan konsumen). dan tujuan pokok gugatan seperti atas selain itu, dalam konteks instrumen dapat diketahui bahwa gugatan pada hukum yang diperlukan untuk mengajukan dasarnya merupakan bagian dari mekanisme gugatan ternyata masih belum cukup penyelesaian sengketa perdata melalui dengan ketentuan yang diatur dalam keadilan progresif volume nomor september undang undang, karena secara eksplisit anggota kelompok class members) dinyatakan lebih lanjut akan diatur dalam adalah sekelompok orang dalam jumlah peraturan pemerintah pp). sedangkan, yang banyak yang menderita kerugian yang sejauh ini yang dimaksudkan untuk kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok mengoperasional prosedur gugatan belum pengadilan. apabila class action diajukan diwujudkan oleh pemerintah. hal ini pengadilan maka kedudukan dari anggota mempunyai implikasi yang signifikan dalam kelompok adalah sebagai penggugat pasif. hubungan dengan implementasi dan kinerja adanya kerugian hakim ketika memeriksa gugatan untuk dapat mengajukan class action, pengadilan. baik pihak wakil kelompok (class representatif) maupun anggota kelompok unsur unsur dan persyaratan class (class members) harus benar benar atau action secara nyata mengalami kerugian atau dari beberapa definisi class action diistilahkan concrete injured parties. maka didapatkan unsur unsur class action kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar terdiri dari hukum gugatan secara perdata. terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan gugatan dalam class action masuk dalam kesamaan dasar hukum (question law) lapangan hukum perdata. istilah gugatan antara pihak yang mewakili (class dikenal dalam hukum acara perdata sebagai representative) dan pihak yang diwakili (class suatu tindakan yang bertujuan untuk members). ada persyaratan persyaratan memperoleh perlindungan hak yang diberikan yang harus dipenuhi dalam menggunakan oleh pengadilan untuk menghindari adanya prosedur class action. tidak terpenuhi upaya main hakim sendiri (eigenrechting). persyaratan ini dapat mengakibatkan gugatan gugatan yang merupakan bentuk tuntutanhak yang diajukan tidak dapat diterima. yang mengandung sengketa, pihak pihaknya terdapat persyaratan persyaratan yang adalah penguat dan tergugat. pihak disini harus dipenuhi dalam menggunakan prosedur dapat berupa orang perseorangan maupun gugatan perwakilan kelompok pengadilan badan hukum. umumnya tuntutan dalam perdata indonesia. tidak terpenuhi gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang. persyaratan ini dapat mengakibatkan gugatan wakil kelompok class representative) yang diajukan tidak dapat diterima. adalah satu orang atau lebih yang persyaratan dalam gugatan perwakilan menderita kerugian yang mengajukan gugatan kelompok, meliputi:( sundari, sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih adanya sejumlah anggota yang besar banyak jumlahnya. untuk menjadi wakil numerosity) kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat jumlah anggota kelompok (class kuasa khusus dari anggota kelompok. saat members) harus sedemikian banyak gugatan class action diajukan pengadilan, sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila maka kedudukan dari wakil kelompok gugatan dilakukan secara sendiri sendiri sebagai penggugat aktif. (individual). gugatan class action dalam penegakan hukum lingkungan indonesia erina adanya kesamaan commonality) tahun tentang perlindungan dan terdapat kesamaan fakta (peristiwa) pengelolaan lingkungan hidup. dan kesamaan dasar hukum (question periode sebelum adanya pengakuan law) antara pihak yang mewakili (class class action representative) dan pihak yang diwakili sebelum tahun meskipun belum (class members), sehingga wakil ada aturan hukum yang mengatur mengenai kelompok dituntut untuk menjelaskan class action, namun gugatan class action adanya kesamaan ini. sudah pernah dipraktikkan dalam dunia sejenis typically) peradilan indonesia. gugatan class action tuntutan (bagi plaintiff class yang pertama indonesia dimulai pada tahun action) maupun pembelaan (bagi defendant terhadap kasus r.o. tambunan class action) dari seluruh anggota yang melawan bentoel remaja, perusahaan iklan, diwakili (class members) harus sejenis. dan radio swasta niaga prambors. perkara pada umumnya dalam gugatan perwakilan bentoel remaja yang diajukan jakarta kelompok, jenis tuntutan yang dituntut pusat bambang sutiyoso, http: adalah pembayaran ganti kerugian. litbangperadiyk.blogspot.com wakil kelompok yang jujur adeguacyof archive.html juli representation) menyusul kemudian kasus muchtar wakil kelompok harus memiliki pakpahan melawan gubernur dki jakarta kejujuran dan kesungguhan untuk kakawin kesehatan dki kasus endemi melindungi kepentingan anggota kelompok demam berdarah) jakarta pusat pada yang diwakili. untuk menentukan apakah tahun dan kasus lki melawan pt. wakil kelompok memiliki kriteria pln persero kasus pemadaman listrik adeguacy representation tidaklah se jawa bali tanggal april pada mudah, hal ini sangat tergantung dari tahun jakarta selatan. penilaian hakim. untuk mewakili dalam gugatan bentoel remaja, kepentingan hukum anggota kelompok, pengacara r.o. tambunan mendalilkan dalam wakil kelompok tidak dipersyaratkan gugatannya bahwa tidak hanya mewakili memperoleh surat kuasa khusus dari dirinya sebagai orang tua dari anaknya namun anggota kelompok. namun, dalam hal juga mewakili seluruh generasi muda yang wakil kelompok mewakilkan proses diracuni karena iklan perusahaan rokok berbicara kepada pengacara, maka wakil bentoel. dalam kasus demam berdarah, kelompok harus memberikan surat kuasa pengacara muchtar pakpahan selaku khusus kepada pengacara pilihannya. penggugat mendalilkan bahwa bertindak untuk kepentingan diri sendiri sebagai korban praktik class action indonesia wabah demam berdarah maupun mewakili tolok ukur dari pengakuan class action masyarakat penduduk dki jakarta lainnya indonesia adalah dengan dikeluarkannya yang menderita wabah serupa. tahun tentang pengelolaan dari ketiga kasus class action atas lingkungan hidup yang kemudian menjadi sayangnya tidak ada satupun gugatan yang keadilan progresif volume nomor september
anton " y berita daerah kota depok nomor92 ooi oo. dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota depokrlu dibentuk rumah sakit umum daerah wilayah timur kota depokbentuk rumah sakit umum daerah anugrah sehat fiat kelas sebagai unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan kota depokdisebutkan bahwa padaakuntabilitas kinerja rsud anugrah sehat fiatunit organisasi bersifat khusus rsud anugrah sehat fiat: mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan unit organisasi bersifat khususrsud anugrah sehat fiatoordinasikan bidang bidang rsud anugrah sehat fiatj .m.anugrah sehat fiatrsud anugrah sehat fiat, melakukan analisis kebutuhan pegawai rsud anugrah sehat fiat: melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai rsud anugrah sehat fiatanugrah sehat fiat, cc. ketatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset, pengelolaan barang milik daerah rsud anugrah sehat fiat:anugrah sehat fiat:anugrah sehat fiatanugrah sehat fiat secara periodik, menganugrah sehat fiatanugrah sehat fiat, cc. penyusunan rencana anggaran rsud anugrah sehat fiat, penyusunan program kerja tahunan rsud anugrah sehat fiat: penyusunan laporan kinerja rsud anugrah sehat fiat, menganugrah sehat fiat:anugrah sehat fiat: mengoordinasikan penyusunan rencana strategis rsud anugrah sehat fiat dari tiap bidang dan bagian, mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran rsud anugrah sehat fiat dari tiap bidang dan bagian, mengoordinasikan penyusunan program kerja tahunan rsud anugrah sehat fiatanugrah sehat fiatanugrah sehat fiat, menyusun laporan akuntabilitas kinerja rsud anugrah sehat fiat: mengpelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan, meng, mengj .il.::anugrah sehat fiatdanoordinasikan dan mengendalikan pelayanaanugrah sehat fiatkserta pelayanan keperawatan lainnya yang dianggap perlu oleh rsud anugrah sehat fiat:anugrah sehat fiatanugrah sehat fiat yang selanjutnya disebut rsud anugrah sehat fiatanugrah sehat fiatanugrah sehat fiatanugrah sehat fiaanugrah sehat fiaanugrah sehat fiatanugrah sehat fiatunit kerja pada rsud anugrah sehat fiunit kerja pada rsud anugrah sehat fiat dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing masing, pimpinan pada rsud anugrah sehat fiat pelaksanaan otonomi bagian kesatu umum sebagai unit organisasi bersifat khusus rsud anugrah sehat fiat memiliki otonomi dalam: pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, dan pengelolaan bidang kepegawaian. direktur sud anugrah sehat fiatanugrah sehat. bagian kedua otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah paragraf umum otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam hurufparagraf perencanaan dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam direktur rsud anugrah sehatanugrah sehaparagraf pelaksanaan anggaran dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam direktur rsud anugrah sehatanugrah sehaparagraf pertanggungjawaban dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam direktur rsud anugrah sehasn lingkungan rsud anugrah sehat fiat. usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai asnanugrah sehat fiatdalam pengelolaan dan pembinaan pegawai lingkungan rsud anugrah sehat fiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pejabat struktural lingkungan rsud anugrah sehat fiat'baik dalam maupun luar negeri untuk disampaikan kepada wali kota. setiap pimpinan pada rsud anugrah sehat fiatanugrah sehat fiat, naa salviadona arie. su, mu. vip direktur ww sub bagian sub bagian umum sub bagian dll seksi keperawatan seksi pelayanan medis rawat jalan seksi penunjang medis dan rawat inap seksi pelayanan il!anugrah sehat fiat pada dinas kesehatan kota depok yang selanjutnya disebut rsud anugrah sehat fiat. rsud anugrah sehat fiat sebagaimana dimaksud adalah rsud kota depok kelas yang berlokasi wilayah kecamatan taps. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi dan bentuk otonomi bagian kesatu kedudukan rsud anugrah sehat fiat. rsud anugrah sehat fianugrah sehat fiatanugrah sehat fiatanugrah sehat fiatpelaksanaan pelayanan penunjanganugrah sehat fiatanugrah sehat fiat sebagaimana dimaksudanugrah sehat fiatanugrah sehat fiat sesuai dengan rencana strategis dinas dan pengembangan rsud anugrah sehat fiatoordinasikan dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan rsud anugrah sehat fiat yang meliputi bagian tata usaha, bidang pelayanan, bidang keperawatan, dan bidang penunjang, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi rsud anugrah sehat fiatanugrah sehat fiat, membina dan mengevaluasi program dan kegiatan rsud anugrah sehat fiatanugrah sehat fiat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, mengelola pendapatan yang menjadi kewenangan rsud anugrah sehat fiat, mengawasi, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran rsud anugrah sehat fiat: mengawasi dan mengendalikan penggunaan barang milik daerah dalam pengelolaan rsud anugrah sehat fiat, melakukan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dalam pengelolaan rsud anugrah sehat fiat, j . menyampaikan laporan keuangan rsud anugrah sehat fiat kepada dinas, menyampaikan laporan penggunaan barang kepada dinas, il. menyampaikan laporan bidang kepegawaian kepada dinas: anugrah sehat fiatanugrah sehat fiatanugrah sehat fiat: menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja unit organisasi bersifat khusus rsud anugrah sehat fiat
heo angan.laksanaan kegiatan, pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga yang berlaku pada saat pekerjaan pengadaan dilaksanakan. pemilihan jenis barang yang akan dibeli dan dipergunakan disesuaikan atau setara dengan jenis barang yang telah ditentukan. peraturan bupati ini dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) atau adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kenaikan harga dan biaoic:bukan okh bagian hukum dan pc:rendah j undak&fj'i sc.krc:urat d:a.u:lh kab. tanjab timur peraturan der.ah 'abupatentanjungjabungtimur nomor tahun bh" ar . perubah at : atas peraturan da.merah ~o!>ior tahun er .l ang a.'anggaran pendapatan dan bola.nja daerah kabupatentan}ungjabungtimur tahun .,u,.:ngaran dengan p,! :;~ }'mq ti,jok .se uoi def'loan asunwikebijokonl.ffl.lm al' io.lutodoalyong~ebobltcslper~ prior' " ~.only"o ~ondononroje<isbeloflo. ~eoooori '(()l'l mer,jebol(on left'i tahun anggaran l'io'\ dgunol,;on\. wim: perut:,cobaan collarti lanun cr.gaan td:opel.l cakan ap80 qh.sl or,goro, oot,,,.,,o~< iqo ohallersebulpoo c>url ao,p(ll\,lbd",an1' l<:h.n noc:wan p,e,k., <:fte~ der qon p,roh.ron ooo,on; horor lah. tentang oli: undang '1dong n()m tot.,n nong p'~ ~kobupotenlebo.~ten maaf .im"lbi.t:~l~ jbo.ng l"m. ler yf.)iron repo a:t done5ia tall roll l(l" t'b(ll'i or"ll~ h&goo lr\o onf nomor3969); horor satu, full'ong pic* bumi don &ingin(wl l&it'boron nego:;wo republik~lcn,,n1ta: ~.a. left'i xll<ln~ result.lndonesia no! alor j3123~1elah diubohdengan minor l(h.,n [len bln republik lnd qnl,sio thuc'o nomor . bahan l!eui;) loo below nomor roll satu, le<lang pqc* oosa dai reffbulii (lembaga cf" rep! jit. lndonesia satu, io""f'balon negro r.,.,u. aldol\e1io nomor ~teldldiubohci.to' yl~ nomor341<tui l. rt>son nes;:,oro it~~ lal" m'i nomor legal"( rep.,t, :lndonesia~.o.il); nomor tct,un seok,ng soc p donor t1o1r; 'loi lont'i oo, (l~ megah tepat,lk polri:l ch.ln nomor' titi ohonlerrboran negar cir.r:,ubl~ nomor36e9 l'logo( 2fl tdu"i otot o'lilin betawi (bl dori con.p$ ko,. jii don nep(rne h6q(wo hdonesici loh nomor lon,bot! lembaran negortl r~~ nomor~ i): de.ngan rahmat teman yang maha fsa au, tanjung j.uang timur peraturan kaiupaun tanjung jagung timur nomor ta.hun utang p'sudah,.fj,j angg p'float'atan dan hanja ta.hun angg.t.ran . """' . . ~ . . .,_ =~ jo ,,., __._ . _,.,, jo ~ == ) i _,._._ . ~ ,.,._. =.!:.c: ~ _. _,_ ._._ z. ____ """' ____ . ,., , ._ ,._,.__ =:.:e: .: ::r.:= '===== :;: .::= ~_10 . . _a. .,. ~ ,._ .__ . . . . ___ ii.~ ____ ,.__ . , ,,_._._.,._ . " . . ~ ,._ ._. .,, ._, ___ ~ ~ ~ 1l.~ ._ ===: ,. l.= ~~~= ~ . .__.,. ! . iii ,,. ~~.:.= i.:: .:::.:i ,. _____ ., . . = .:: .:::".=.:=. :: :: ,. ~ . ==~ :=,~ = ;:.:::.=! == . ,.~ . c._ . . ~~~ll=~ z;:::::::.~ , ::e:.z.:~= !blu :~ :::"':. =. . ~ .::. ,. . . . . .,._ ~~ w, . ,._ c,., : :,,:~: : .:=.,,l1)tl1' ._ ._ .,_ __. :i, ,._ ::i:= . . i. . ' iip ult. . . . ~ ,u,. . ::!:.:.= !=: ~ = , ,ojiiiuoo. . . ===~ ! .o.oo ._.,_. . o.oo . . . l . __.,_,_ . o.oo ~ ~,~ . . . ,,~ . . . .__._. . l.l)o i . . :::.,':'.:;' . ~ ~ , .,.,. . ::==":i.:; =.,._n,w19"' . . . : ~.:'u, t')o. vs ;:::',::r'u,"::" . .uot,a _.,._,. . ,t. ml.i j. ,. .,_._ (j) ="' "= =. ~~~:~ . t (ii ~ .,._.,._1 .,,o . .j)). . . ___. . lt,_1 .:i i:r.="::' ._ " : ,:_~~ ._._. . j1"" ::::=~ '" . __._. . . ~~ c._.,.,__ .iid.v,,. .ost.oc : :""'~_,.,. . :.:== .:.= ~ ~ .__ . "'*' .uoo.a _._.,. = = = _.,._ """"_ =.:.~ ,._._. ~ "" ., . .,. ; . . (i) :: :=. tuu_ _.,._,._,,,,., ult.lt1a _,__ coll' .n,.a.o., ~ := ii=.,._ ,., ,. ="=~r .$ ~. :t:!=.~n~~~ ~':"'.: uo . _,,._ ~ uo = ~::: i ~ ::::::::. ::r .i~ z":'.:::""' . . .uo ~ . .uo ,._""" ' ,uo : =.:=:: .,,._ .uo _.,._._,uo =~= . :::::: .::: . ,.lt,.uo . ""' "o ._uo "'=. . z=.= . . ~ . lumia.c:an daerah i:.,.paten tanjung ja8ung timur tahun zl07 nomor ot.tetapkan m\.io!'tl $otw ; pool! t>q ool ,!. nov.r t'ber aga tetap orang meng,el ql'puing, memang'11pohon peogvndongon perti.ron doeloe lni dengan penemootonrr,,o dol le~ ooercih. &upon menetcptai l'en:i'l\wan senior,g l"ll' jl:>pohon mgg< s"on j>eodopoian don anlarljc operon seb<> qoi london qr\ operoslona pe,!ok$0n0on.
of) depart bia salinan aka ppkebumen. kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kebumen. sekretariat adalah sekretariat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kebumen. sekretaris dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kebumenkebumen. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kebumen. kepala subbagian adalah kepala subbagian pada dinas kependudukan dan pencatatan sipilendepart lea aua! ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:daftaran penduduk. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinatorendaftaran penduduk. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinator pindah datangindah datang penduduk. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinator pendataan penduduk. of)subkoordinator kelahikelahiran. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinatorrkawinan dan perceraian. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinatorketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:lolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan dat dan subkoordinator kerja sama dan inovasi pelayanan.olahan dan penyajian data kependudukan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinatoritdepart lea audepart bibidang pelayanan bidang pengelolaan fungsional fungsional fungsional ii bupati kebumen, ttd. arif sugianto
rmsgrogolgrogotomasi emopara koordinasi kepala pupr zona penyangga adalahsedangara koordinasi kepala pupr kala hukumtidak mengganggu fungsi lindung sungai dan lingkungan sekitarnytata bangunan garis sempadan sungai garis sempadan sungai tidak bertanggal dalam kawasan perkotameter, sampai dengan meter: d. garis sempadan sungai bertanggal dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. paha cape babe tanam ketentuan prasarana dan sarana minimumuntuk sempadan sungai dengan lebar meter dapat difungsikan sebagai wisata alam sepanjang sisi sungai. dapat dilengkapi jalan inspeksi. sempadan sungai berupa rumah ss a) diperbolehkan dengan syarat meliputi: perumahan yang ada berupa bangunan eksisting. tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan perumahan baru. kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasade maksimal tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal. setiap paha cape babe tanam setiap bangunan eksisting yang ada harus memiliki persyaratan keamanan bangunan termasuk talud sungai. untuk kegiatan renovasi dikenakan aturan penyediaan resapan air berupa biopori sejumlah buah setiap luas persil 100m? dan kelipatannya hingga luas persil maksimal .000m? dan membuat sumur resapan dengan luas persil .000m? sesuai dengan ketentuan sni. zona ruang terbuka hijau (rth) subzona taman kota (rth ketentuan itb pemanfaatan terbatas t): sarana pelayanan umum berupa gelanggang olahraga, gedung olahraga, mushala, shelter diizinkan terbatas dengan batasan: apabila berupa bangunan, merupakan bangunan penunjang, dan bukan bersifat kegiatan utama, dan bangunan yang sudah ada dan bersifat mendukung pemanfaatan yang ada. sarana pelayanan umum berupa kolam renang untuk umum diizinkan terbatas dengan batasanruang terbuka non hijau berupa lapangan, plaza, dan rekreasimanfaatan bersyarat tertentu bj): perdagangan dan jasa berupa kantin diizinkan dengan syarat: bukan merupakan kegiatan utama dan hanyaair bersih, listrik dan persamaan, dan bersifat melengkapi kebutuhan pengunjung pada kegiatan taman berupa kantin makanan dan minuman, souvenir kerajinan cenderamata dan kebutuhan praktis pengunjung. ruang terbuka non hijau berupa tempat parkir umumpaha cape menyediakan jaringan prasarana seperti jaringan jalan, listrik dan persamaan, dan sesuai standard penyediaan ruang parkir. peruntukan lainnya berupa pengambilan air tanah (sumur dalam),nan subzona taman kecamatan (rth ketentuan itb pemanfaatan terbatas perdagangan dan jasa berupa warung maksarana pelayanan umum berupa masjid diizinkan dengan syaratperuntukan lainnya berupa wisata buatan dan wisata budaya atau religi diizinkan dengan syarat bukan merupakan kegiatan utama, sebagai kegiatan pendukung taman kecamatanmemiliki luasan taman yang memadai sehingga tidak menganggu fungsi utama taman kecamatanamanrukun wargrukun wargyang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangyang merupakan bagian dari zona pertanian yang dikembangkan untuk menanamtanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubumerupakan bagian dari zona pariwisata yang dikembangkan untuk. para koronasi) kepala puprsubzona pemakaman (rth ketentuan itb pemanfaatan terbatas t): perdagangan dan jasa berupa jasa pemakaman diizinkan dengan syarat: fungsi lahan pemakaman minimal o, sedangkan luas bangunan penunjang maksimal dari luas tapak, dilengkapi fasilitas pendukung, dan disesuaikan dengan ketentuan dalam agama atau adat yang berlaku mengenai persyaratan pemakaman. ruang terbuka non hijau berupa plaza dan tempat parkir umumruntukan lainnya berupa wisata budaya atau religi diizinkan terbatas dengan batasan: pada wisata budaya atau religi, fungsi utama pemakaman minimal luasan sedangkan luas wisata maksimal dari luas tapakmanfaatan bersyarat tertentu bj):aman:paha cape babe tanam zona penyangga (pe) ketentuan itb pemanfaatan bersyarat tertentu bj): segala jenis ruang terbuka hijau pada zona penyangga diijinkan dengan syarat berupa rth dengan fungsi ekologi, patologi, dan estetika. untuk rth dengan fungsi social, pendidikan, dan ekonomi hanya dapat diterapkan pada rth sempadan suit stetruang terbuka non hijau berupa lapangan, plaza, taman bermain, dan rekreasi diizinkan dengan syaratperuntukan lainnya berupa wisata buatan, wisata budaya atau religi, serta perikanan diizinkan dengan syarat:fungsi operasional dan keselamatan jalur kereta api dan distribusi listrik, tidak diperkenankan untuk bangunan permanen, dan untuk fungsi perikanaha cape ketentuan tata bangunan garis sempadan suit jarak bebas minimum jaringan listrik terdiri atas jarak bebas minimum vertikal dan horizontal jarak bebas minimum vertikal untuk suit dari konduktor jaringan transmisi yang melewati kawasan perkotaan kecamatan grogol meliputijajardan suit pada suit lain, sur, saluran udara komunikasi, dan antena ditentukan (empat) meter. jarak bebas minimum horizontal untuk suit yang melewati kawasan perkotaan kecamatan grogol adalah meter garis sempadan rel keretameter diukur dari lengkung dalam sampai jalan. dalamperalihan jalan lurus jalan lengkung diluar jalan harus adajalur tanah yang bebas yang secara berangsur angsur melebardari jarak lebih dari sampai lebih dari meter. pelebarantersebut dimulai dalam jarak meter muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari meter, garis sempadan jalan rel kereta api tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak ditanah galian yang dalamnya meter: dan paha cape babe tanam garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan relkereta api dengan jalan raya adalah meter dari jalan rel kereta api pada titik perpotongan jalan rel kereta api dengan jalannya dan secara berangsur angsur menuju pada jarak lebih dari meter dari jalan rel kereta api pada titik meter dari titik perpotongan jalan kereta api dengan jalan raya. sesuai dengan perda provinsi jawa tengah nomor tahun mengenai perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun tentang garis sempadanmasing selebarmeter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masingmasing sepanjang meter arah hilir dan hulu sungai. ketentuan prasarana dan sarana minimumrel kereta api paha cape babe tanamperaturan umum zonasi untuk zona budidaya zona perumahan (r) subzona perumahan kepadatan tinggishowroomyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa travel dan pengiriman barang, jasa perkantoran bisnis lainnya, penginapan hotel, bisnis lapangan olahraga, jasa ketrampilan blk), jasa kebugaran (fitness)paha cape babe tanamfungsi perumahan dan lingkungan sekitarnya.aha cape babe tanamdanpasar lingkungan, penyaluran grosir, diizinkan dengan syarat: menyusun dokumen lingkungan, berada pada minimal jalan lokalpenginapan losmen, apartemen rumah susun komersial, cottage diizinkan dengan syarat: menyusun dokumen lingkungan, paha cape babe tanam, menyediakan sarana penampungan limbah atau pengolahan limbah, danmakaman sub zona wisata budaya adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona pariwisata yang dikembangkanpara koordinasi kepala pupr sarana pelayanan umum berupa smp, sma smk, pondok pesantrenberada pada minimal jalan lokal, dan diwajibkan menyediakan tempat parkir. industri berupa home industry, pembuatan tempe diizinkan dengan syarat: berada pada minimal jalan lokal, merupakan industri skala kecil dan rumah tangga. untuk industritps, pengolahan limbah domestic terpadupaha cape babe tanam70y6 klb klb maksimum untuk bangunan lantai adalah klb maksimum untuk bangunan lantai adalah kdh minimal adalah ketentuan luas minimum bidang tanah perumahan kepadatan tinggi luas persil minimal ketentuan luas minimum bidang tanah tersebut dikecualikan untuktampilan bangunan pada zona perumahan ini adalah bebas, sepanjang tidak ada ketentuan khusus yang lebih detail, namun tetap mempertimbangkan kaidah kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur lokal atau daerah, dan lingkungan yang ada sekitarnya. bentuk denah bangunan gedung bertingkat tinggi simetris dan sederhana, guna mengantisipasi kerusakan yang diakibatkan oleh gempadenah bangunan gedung berbentuk sentris (bujur sangkar, sebanyak,rusakan akibat gemplebar minimal meter., jalur hijau, dan fasilitasdan sebagainyaunit rwlurahan desacamatan)pemakaman, disediakan untuk jumlah penduduk minimal jiwa. ruang terbuka hijau bagi perumahan berkepadatan tinggi bersusun wajib menerapkan konsep "green roof".paha cape babe tanamt, danw, dan sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan, pada penyediaan lahan parkir umum area hunian skala kelurahan penduduk) lokasinya tersebar dan memiliki standar penyediaan m?, pada penyediaan lahan parkir umum area hunian skala kecamatan penduduk) lokasinya tersebar dan memiliki standar penyediaan m?. fasilitas pendukung sarana pendidikan berupa: paud dan taman kanak kanak, disediakan untuk jumlah penduduk minimal jiwa, dengan kebutuhan luas lahan m? jiwa. sekolah dasar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal jiwa, dengan kebutuhan luas lahan m? jiwa. smp, disediakan untuk jumlah penduduk minimal jiwa, dengan kebutuhan luas lahan m? jiwa. sma, disediakan untuk jumlah penduduk minimal jiwa, dengan kebutuhan luas lahan m? jiwa. sarana kesehatan berupa: posyandu, disediakan untuk jumlah penduduk minimal jiwa, dengan kebutuhan luas lahan m? jiwa. puskesmas pembantu, disediakan untuk jumlah pendukung minimal jiwa, dengan kebutuhan luas lahan m? jiwa. puskesmas dan balai pengobatan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal jiwa, dengan kebutuhan luas lahan m? jiwa.masjidtoko, pasar, bank, kantordan tidak mengubah pola ruang wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh bupati atau kepala dinas teknis terkait. aman(seperti homestay)subzona perumahan kepadatan sedang (r subzona perumahan kepadatan rendahgecatan, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa travel dan pengiriman, jasa perkantoran bisnis lainnya, bisnis lapangan olahraga, jasa ketrampilan, jasa kebugaran (fitness), penginapan hotelpaha cape babe tanam dan,,aha cape babe tanam perdagangan dan jasa berupa pasar tradisional, pasar lingkungan, pasar hewan, penyaluran grosir diizinkan dengan syarat: menyusun dokumen lingkungan, berada pada minimal jalan lokal, paha cape babe tanamtdr)grogol mencakup: para koordinasi kepala pupr kabar hukukhusus minimarkettoko kelontong rumah kepadatan rendah r4) diizinkan dengan syarat: tidak menimbulkan gangguan terhadap perumahan yang ada: dan menyediakan tempat parkir sesuai dengan kapasitas pelayanan. perdagangan dan jasa berupa apartemen rumah susun komersia serta menyediakan sarana penampungan atau pengolahan limbahpaha capesarana pelayanan umum berupa smp, sma smk, pondok pesantren, perguruan tinggi akademidanindustri berupa home industry, daur ulang, pembuatan tempe, industri perabot rumah tanggaindustri berupa makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, pengemasan barang, kayu, kertas, publikasi dan percetakan, batu bata, genteng, batik, penggergajian kayu, karet dan plastik, mesin perkantoran, mesin dan paha cape babe tanam perlengkapan elektronik, peralatan medis, jam, dan instrument optic, furniture dan manufaktur, peralatan pertanian, industri perabot rumah tangga, pembuatan tahu, penggilingan padi, industri alat musik, industri alat olahraga, industri kaca dan barang dari kaca subzona perumahan kepadatan rendah (r diijinkan dengan syarat berada pada minimal jalan lokal, merupakan industri skala kecil, rumah tangga serta tidak diperbolehkan berubah menjadi industry skala menengah atau besar:daur ulang sampah, tps, test, pengolahan limbah domestik terpadu, danpaha cape babe tanamgarasi bus diizinkan subzona perumahan dengan kepadatan rendah dengan syarat: berada pada minimal jalan lokal primer, dan merupakan garasi untuk bus ukuran medium yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata60y6 klb maksimum untuk rumah kepadatan sedang paha cape babe tanam klb maksimum untuk rumah kepadatan rendah kdh minimal adalah ketentuan luas minimum bidang tanah perumahan kepadatan sedang luas persil minimal 90m2. perumahan kepadatan rendah luas persil minimal 150m. ketentuan luas minimum bidang tanah tersebut dikecualikan untuk pembagian hak bersama (gong gini atau waris). pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum.14,untuk zona perumahan kepadatan sedang r3) adalah meter (setara dengan lantai). ketinggian bangunan maksimum untuk zona perumahan kepadatan rendah r4)paha cape babe tanam jalan, jalur hijau, danberupa pemakaman, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal jiwa. ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga disediakan untuk penduduk minimal jiwa, dengan kebutuhan luas lahan m? jiwminimalmenyediakan drainase lingkungan tepi jalan, bawah jalur pejalan kakipaha cape babe tanamumum, penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik fasilitas pendukung berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana ibadah, sarana perdagangan dan jasa, serta sarana kebudayaan dan rekreasiini tapi sudah memiliki izin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturanamanzona perdagangan dan jasa (k) subzona perdagangan dan jasa skala kotaamanjasa penyediaan ruang pertemuan,, dan peraturan zonasi kawasan perkotaan kecamatan. wilayah perencanaan rdr kawasan perkotaan kecamatan grogol disebut sebagai bwp kawasan perkotaan kecamatan grogol meliputi ruang darat, laut, udara dan ruang dalam bumi seluruh wilayah administrasi kecamatan grogol yang terdiri dari (empat belas) desa meliputi desa langenharjo, desa temani: desa madegondo, desa kewarasan, desa gedangan, desa manang, desa grogol, desa sanggahan, desa pasokan, j . desa pondok, desa temukan: il. desa parangjoro, desa bayaran: dan desa pangeran. lingkup wilayah perencanaan berdasarkan aspek administratif dengan luas (tiga ribu seratus lima puluh delapan koma empat enam) hektar, dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan kota surakarta, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan sukoharjo, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan polakarto dan kecamatan mojolaban, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan baki. bwp kawasan perkotaan kecamatan grogol sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: para koordinasi kepala pupr kabar hukuamanamansi,:tokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastic atau tong, volume literamandagangan dan jasa skala perkotaanketentuan pengembangan yang memerlukan pengalihan hak pembangunan (transfer development right) akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturanpaha cape babe tanambwpjas?.: paha cape babe tanam memiliki akses yang berbeda dengan kegiatan perdagangan dan jasa, testpaha cape babe tanam sub bapa dengan luas (enam ratus dua puluh delapan koma tujuh lima) hektar meliputi desa gedangan, desa madegondo, desa langenharjo dan desa grogol terdiri dari: blok dengan luas (delapan belas koma empat tujuh) hektar berada desa gedangan untuk fungsi perdagangan dan jasa, perumahan, pertanian, ruang terbuka hijau serta perlindungan setempat, blok dengan luas (empat belas koma tujuh empat) hektar berada desa gedangan untuk fungsi perumahan serta perdagangan dan jasa, blok dengan luas (delapan koma tiga tiga) hektar berada desa gedangan untuk fungsi perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, sarana pelayanan umum, serta ruang terbuka hijau, blok dengan luas (enam koma tujuh tujuh) hektar berada desa gedangan untuk fungsi perumahan, blok dengan luas (tujuh koma sembilan enam) hektar berada desa gedangan untuk fungsi perumahan, sarana pelayanan umum, serta ruang terbuka hijau, blok dengan luas (empat belas koma dua lima) hektar berada desa gedangan untuk fungsi perumahan, ruang terbuka hijau, pariwisata, blok dengan luas (sebelas koma dua empat) hektar berada desa gedangan untuk fungsi perumahan serta sarana pelayanan umum, blok dengan luas (sembilan koma sembilan lima) hektar berada desa gedangan untuk fungsi perumahan, perdagangan dan jasa, serta sarana pelayanan umum, blok dengan luas (sepuluh koma lima tujuh) hektar berada desa gedangan untuk fungsi perumahan, perdagangan dan jasa, industri serta sarana pelayanan umum, blok dengan luas (enam koma enam tiga) hektar berada desa gedangan fungsi perumahan serta perdagangan dan jasa, blok dengan luas (sembilan belas koma empat empat) hektar berada desa gedangan untuk perdagangan dan jasa, perumahan, serta sarana pelayanan umum, para koordinasi kepala pupr kabar hukumaman dan seterusnyaamansaumahan kepadatan sedangamansbwamanapartemen rumah susun komersial, penginapan hoteindustri berupa home industri diizinkan dengan syarat: berada pada minimal jalan lokal, amangedung pertemuan lingkungan, gedung pertemuan kota, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, dan pusat informasi lingkungan diizinkan dengan syarat berada pada minimal jalan lokal primer, diwajibkan menyediakan tempat parkir, dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bangunanpaha cape babe tanam blok dengan luas (delapan koma dua satu) hektar berada desa gedangan untuk fungsi perumahan, perdagangan dan jasa, serta ruang terbuka hijau, blok dengan luas (empat belas koma lima sembilan) hektar berada desa gedangan untuk fungsi perumahan, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, serta ruang terbuka hijau, blok dengan luas (dua puluh koma tujuh dua) hektar berada desa gedangan untuk fungsi perdagangan dan jasa, perumahan, sarana pelayanan umum, serta industri, blok dengan luas (sembilan belas koma tujuh satuserta perlindungan setempat, blok dengan luas (enam koma empat tujuh) hektar berada desa madegondo untuk fungsi perumahan, perdagangan dan jasa, perlindungan setempat, serta ruang terbuka hijau, blok dengan luas (sebelas koma empat duasepuluh koma tiga enam) hektar berada desa madegondo untuk fungsi perumahan serta ruang terbuka hijau, blok dengan luas (dua belas koma lima enamtiga koma delapan empat) hektar berada desa madegondo untuk fungsi perumahan, dan sarana pelayanan umum, blok dengan luas (empat koma delapan tujuh) hektar berada desa madegondo untuk fungsi perumahan, blok dengan luas (lima koma lima duaempat belas koma empat tujuh) hektar berada desa madegondo untuk fungsi perdagangan dan jasa, industri, perumahan, sarana pelayanan umum perlindungan setempat, serta ruang terbuka hijau, natal ancaman para koordinasi kepala pupr kabar hukumuntuk kelas jalan lokal sekunder, gsb minimal meter. ketinggian maksimum ketinggian bangunan maksimalzona perdagangan dan jasalampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberanganpaha cape babe tanamlantai atau lebih harusdengan kebutuhan hidran lingkungan untuk, kapasitas: untuk pasar dapat menggunakan bin plastik atau tong volume dengan tutup, atau bin atau tong sampah, volume yang dipasang secara permanen, atau bin atau plastik, volume ada tutupnya dan memakai roda bak sampah atau bin plastik atau tong, volume liter. untuk perkantoran atau hotel dapat menggunakan bin plastik, volume liter dengan roda, atau container volume berodaamanpertokoan, srp luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir pasar swalayan, srp m2? luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir dan fasilitas pendukung sarana kesehatan berupa apotekmasjid warga, disediakan untuk jumlah penduduk minimal jiwa, dengan kebutuhan luas lahan m2untuk jumlah pendukung minimal jiwa, dengan kebutuhan luas lahan m? jiwa. pusat perbelanjaan dan niaga,tambahanaman zona peruntukan industri (kpi) subzona peruntukan industri (kpi) ketentuan itb pemanfaatan terbatas perdagangan dan jasa berupa toko bahan bangunan dan perkakas, toko alat dan bahan farmasi, toko pakaian dan aksesoris, toko peralatan dan pasokan pertanian, jasa lembaga keuangan, jasa komunikasi dan koperasi diizinkan terbatas dengan batasan: tidak mengganggu fungsi industri dan lingkungan sekitarnya, sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk yang dilayani, menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar kapasitas pelayanan, dan jumlah perdagangan dan jasa maksimal dari luas kpi pemanfaatan bersyarat perumahan berupa rumah tunggaldukung penyediaan permukiman industri, merupakan pengembangan perumahan eksisting, sesuai kebutuhan jumlah pekerja industri yang dilayani, menyediakan tempat parkir yang memadai, dan jumlah perumahan industry maksimal dari luas kpi. perumahan berupa rumah kopel, dan rumah deret, rumah susun, asrama, rumah kost, townhouse, homestay, paviliun, dan rumah dinasunjang penyediaan permukiman industri, sesuai kebutuhan jumlah pekerja industri yang dilayani, jumlah perumahan industry maksimal dari luas kpitoko, ruko, warung makan, kantin, dan restoran diizinkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi industri, sesuai kebutuhan jumlah pekerja industri yang dilayani,dan menyediakan tempat parkir yang memadai.toko makanan dan minuman, isi ulang air minum, salon kecantikan, laundry, penitipan anak dan toko kelontong diizinkan dengan syarat: mendukung fungsi industriginapan hotel, dan penginapan losmen, diizinkan dengan syarat: mendukung fungsi industry,jasa perkantoran bisnis lainnya diizinkan dengan syarat: tidak menimbulkan dampak lingkungan, berada pada minimal jalan lokal diwajibkan menyediakan tempat parkir sesuai kapasitas pelayanan sesuai ketentuan, dan memenuhi standar keselamatan bangunan2wisata buatan, wisata budaya atau religi, diizinkan dengan syarat: menyediakan lahan parkir yang memadai, kegiatan wisata yang dikembangkan mendukung dan atau berkaitan dengan kegiatan industri, tidak mengganggu operasional dan keselamatan kegiatan industri, dan amaha cape babe tanamdilengkapi fasilitas pejalan kaki sepertiunit rwskala kelurahan), untuk jumlah penduduk pendukung minimal jiwa, dengan kebutuhan luas lahan m? jiwa. taman (skala kecamatan), untuk jumlah penduduk pendukungengan kebutuhan luas lahan m? jiwa. aman blok dengan luas (lima belas koma satu tiga) hektar berada desa madegondo untuk fungsi perdagangan dan jasa, perumahan, industri, dan sarana pelayanan umum, blok dengan luas (tiga belas koma dua empatlima belas koma nol empat) hektar berada desa madegondo untuk fungsi perdagangan dan jasa, serta perumahan, blok dengan luas (lima belas koma lima delapanperlindungan setempat, blok dengan luas (dua belas koma dua sembilan) hektar berada desa madegondo untuk fungsi perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, perumahan serta perlindungan setempat, blok dengan luas (tujuh belas koma satu tiga) hektar berada desa langenharjo untuk fungsi perdagangan dan jasa, perumahan serta ruang terbuka hijau, blok dengan luas (sembilan koma nol empat) hektar berada desa langenharjo untuk fungsi perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum serta perumahan, blok dengan luas (delapan koma delapan lima) hektar berada desa langenharjo untuk fungsi perdagangan dan jasa serta perumahan, blok dengan luas (tiga koma enam satu) hektar berada desa langenharjo untuk fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa serta industri, blok dengan luas (delapan belas koma lima enam) hektar berada desa langenharjpuluh empat koma tiga lima) hektar berada desa langenharjo untuk fungsi perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, serta ruang terbuka hijau, para koordinasi kepala pupr kabar hukum ruang terbuka non hijau lain berupa plasa dan tempat parkir. utilitas perkotaan harus disediakdalam pengembangan sistem jaringan jalan dalam zona industri juga perlu dipertimbangkan untuk adanya jalan akses dari zona industri tempat permukiman sekitarnya dan juga tempat fasilitas umum luar kawasan industrisumber air dapat berasal dari dam atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan pln. sumber listrik dapat disediakan oleh pln atau pengelola kawasan industri sendiri (swasta) penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai denganpaha cape babe tanamtempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkaninstalasi pengolahan air limbah ipar) untuk industri harus memenuhi ketentuan berikut jenis industri yang akan berlokasi zona industri berpotensi menghasilkan limbah cair, wajib dilengkapi dengan ipar yang mengolah parameter kunci yaitu bod, cod, dan tss. jika limbah cair yang dihasilkan jauh diatas standar influence parameter ipar, maka limbah cair yang dihasilkan wajib dikelola terlebih dulu (pre treatment) oleh masing masing pabrik.ketentuan pelaksanaan pembangunan industrikhusus untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana gempa, maka konstruksi bangunan industri harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan gempa, dan kdh harus ditambahkan dari yang disebutkan. untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana banjir, maka: konstruksi bangunan industri harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir. sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar m3 s, kdh harus ditambahkan dari yang disebutkan. pengembangan zona kawasan peruntukan industri kpi) perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut: pengembangan zona kawasan peruntukan industri kpi)pengembangan bangunan industri. pengembangan zona kawasan peruntukan industri kpi)nan sistem jaringan prasarana perkotaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembatasan pengembangan jenis industri sesuai ketentuan peraturan zonasi. industri yang pada kondisi eksisting sudah ada tidak direkomendasikan untuk menambah luasan sementara untuk perizinan pembangunan industri baru luar zona industri dilarang. pengaturan jenis industri untuk memudahkan pengelolaan limbah industri sesuai dengan baku mutu air limbah. zona perkantoran (kt) ketentuan itb pemanfaatan terbatas perdagangan dan jasa berupajasa perkantoran atau bisnis lainnya, jasa ketrampilan blk) diizinkan terbatas dengan batasan: tidak mengganggu fungsi perkantoran dan lingkungan sekitarnya, menyediakan tempat parkir yang memadai sehingga tidak menimbulkan dampak kemacetadalahtaman atau tempat main, disediakan untuk jumlah pendudukruang terbuka non hijau lain berupa plasa dan tempat parkirinimal selamakebudayaan dan rekreasi berupa gedung serbaguna, disediakan untuk penduduk minimal jiwa, dengan kebutuhan luas lahan m? jiwa. ketentuan pelaksanaan pembangunan perkantorperkantoranzona sarana pelayanan umum (spu) subzona pendidikan skala kota(spu ketentuan itb pemanfaatan terbatas perumahan berupa rumah susun, asrama, rumah kost, homestay, paviliun, rumah dinas, dan rumah adatmenyediakan parkir sesuai dengan standar pelayanruko, restoran, toko kelontong,bisnis lapangan olahraga, jasa ketrampilan blk), jasa kebugaran fitness) diizinkan terbatas dengan batasan: tidak mengganggu fungsi pendidikan lingkungan sekitarnya, amanstadion, kolam renang untuk umum, gerejsa, tempat parkir umum,amansarana pelayanan umum berupa rumah sakit tipe rumah sakit tipe rumah sakit khusus, laboratorium kesehatansarana pelayanan umum berupa balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidelolapaha cape babe tanam blok dengan luas (dua puluh tiga koma delapan empat) hektar berada desa langenharjo untuk fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, perumahan, sarana pelayanan umum, industri, perlindungan setempat serta ruang terbuka hijau, blok dengan luas (tiga puluh satu koma dua tujuh) hektar berada desa langenharjo untuk fungsi perdagangan dan jasa, perumahan serta sarana pelayanan umum, blok dengan luas (empat belas koma sembilan satu) hektar berada desa langenharjo untuk fungsi perumahan, perdagangan dan jasa, perlindungan setempat serta peruntukan lainnya pariwisata, blok dengan luas (sepuluh koma lima enam) hektar berada desa langenharjo untuk fungsi perumahan, sarana pelayanan umum, perlindungan setempat, blok dengan luas (delapan belas koma enam sembilan) hektar berada desa langenharjo untuk fungsi perumahan serta perlindungan setempat, blok dengan luas (tiga belas koma enam delapan) hektar berada desa langenharjo untuk fungsi perumahan, zona perlindungan setempat serta ruang terbuka hijau, blok dengan luas (enam koma lima lima) hektar berada desa grogol untuk fungsi perumahan, industri, sarana pelayanan umum serta perdagangan dan jasa, blok dengan luas (delapan belas koma enam delapan) hektar berada desa grogol) untuk fungsi perumahan, industri, sarana pelayanan umum, serta perlindungan setempat, blok dengan luas (sepuluh koma satu nol) hektar berada desa grogol untuk fungsi industribelas koma enam limatujuh koma sembilan delapan) hektar berada desa grogol untuk fungsi perdagangan dan jasa, industri, serta perumahan, para koordinasi kepala pupr kabar hukumstangisediakanpaha cape babe tanampaha cape babe tanamcamatamanaha cape babe tanamlurahblok dengan luas (delapan koma empat delapanlima belas koma nol tujuh) hektar berada desa grogol untuk fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, perumahan, industri, perlindungan setempat serta ruang terbuka hijau, dan blok dengan luas (dua puluh dua koma tiga enam) hektar berada desa grogol untuk fungsi perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, ruang terbuka hijau, sarana pelayanan umum, serta perlindungan setempat serta industri. sub bwp dengan luas (tujuh ratus delapan puluh empat koma tiga tiga) hektar meliputi desa bayaran, desa temani, desa manang, desa sanggahan dan desa kewarasan meliputi: blok dengan luas (delapan belas koma satu empat) hektar berada desa bayaran untuk fungsi perdagangan dan jasa, perkantorankoma satuempat puluh koma lima empat) hektar berada desa bayaran untuk fungsi perdagangan dan jasa, perumahan, ruang terbuka hijau sarana pelayanan umum serta perlindungan setempat, blok dengan luas (tiga puluh tujuh koma empat lima) hektar berada desa bayaran untuk fungsi industri, perkantoran, ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum, blok dengan luas (sebelas koma sembilanlima belas koma enam lima) hektar berada desa temanipara koronasi) kepala puprampaha cape babe tanamota (spu ketentuan itb pemanfaatan terbatas perumahan berupa asrama, panti jompo, panti asuhan, homestay, paviliuntoko kelontong, peralatan rumah tangga, pet shopkolam renang untuk umumpaha cape babe tanampaha cape kdh minimalpaha cape babe tanamm2?baru. subzona sarana kesehatan skala kecamatamanperalatan rumah tangga,aha cape babe tan kepala pupr blok dengan luas (tiga belas koma enam sembilan) hektar berada desa temani untuk fungsi industri serta perumahan, blok dengan luas (empat belas koma nol sembilan) hektar berada desa temanitujuh koma empat tiga) hektar berada desa temani untuk fungsi perdagangan dan jasa, industri, perumahan, ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum, blok dengan luas (dua puluh tiga koma enam satu) hektar berada desa temanidua puluh lima koma delapan empat) hektar berada desa temani untuk fungsi industri, perumahan, sarana pelayanan umum, serta perlindungan setempat, blok dengan luas (sembilan belas koma tiga tujuh) hektar berada desa temani untuk fungsi perumahan, blok dengan luas (dua puluh sembilan koma dua dua) hektar berada desa temani untuk fungsi perdagangan dan jasa, industri serta perumahan, blok dengan luas (dua puluh lima koma nol satu) hektar berada desa manang untuk fungsi perumahan, industri, sarana pelayanan umum, dan ruang rapat hijau, serta perlindungan setempat, blok dengan luas (dua puluh dua koma empat sembilan) hektar berada desa manang untuk fungsi perdagangan dan jasa,satu koma satu empat) hektar berada desa manang untuk fungsi perdagangan dan jasa, industri serta perumahan, blok dengan luas (dua puluh satu kom satu satu) hektar berada desa manang untuk fungsi industri, perumahan serta perlindungan setempat, natal ancaman para koordinasi kepala pupr kabar hukumrumah sakit tipe primeramanelurahtoko obat atau jamurumah sakit tipe rumah sakit tipe rumah sakit khusus diizinkan terbatas dengan batasan: paha cape babe tanam tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, berada pada minimal jalan lokal, pengelolaan limbah medisamanpaha capeperibadatan skala rw(spu ketentuan itb pemanfaatan terbatas perdagangan dan jasa berupa ruko, toko kelontong, makanan dan minuman, peralatan rumah tanggaaman blok dengan luas (empat belas koma empat dua) hektar berada desa manang untuk fungsi perumahan, blok dengan luas (enam belas koma lima lima) hektar berada desa manang untuk fungsi perumahan blok dengan luas (dua puluh enam koma tujuh) hektar berada desa manang untuk fungsi perumahan serta ruang terbuka hijau, serta perlindungan setempat, blok dengan luas (sembilan belas koma delapan empat) hektar berada desa sanggahankoma tujuh sembilan) hektar berada desa sanggahan untuk fungsi industri serta perumahan, blok dengan luas (tiga belas koma satu) hektar berada desa sanggahan untuk fungsi perumahan, industri serta sarana pelayanan umum, blok dengan luas (dua puluh delapan koma delapan satu) hektar berada desa sanggahan untuk fungsi industri, perumahan, sarana pelayanan umum, dan perlindungan setempat, blok dengan luas (tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) hektar berada desa sanggahtiga puluh tiga koma tiga enam) hektar berada desa sanggahan untuk fungsi perumahan, sarana pelayanan umum, perlindungan setempat, blok dengan luas (dua puluh tiga koma delapan enamdua puluh tiga koma sembilansepuluh koma lima lima) hektar berada desa sanggahan untuk perumahan serta ruang terbuka hijau, natal ancaman para koordinasi kepala pupr kabar hukum menyediakan parkir sesuai dengan standar pelayanan. sarana pelayanan umum berupa tk paud, gedung pertemuan lingkungan, gedung serbaguna, balai pertemuan dan pamertaman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota diizinkan terbatas dengan batasan: mendukung sarana pelayanan umum olahragaklinik diizinkan dengan syarat:amanzona pertanian (p) subzona pertanian pangan (p ketentuan itb pemanfaatan bersyaratternak ayam atau unggas diijinkan dengan syarat sebagai berikut tidak mengganggu fungsi pertanian sekitarnya, dan tidak berada pada lokasi potensi lp2b. ketentuan prasarana dan sarana minimum jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan beririgasi harus tersedia jaringan irigasi tersier dan atau rencana pembangunan jaringan tersier,aman perubahan kecil (kurang dari yo0 fungsi pertanianpenggunaan lahan untuk kegiatan pertanian harus memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya, tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kp2b kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialih fungsikan, kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan pemanfaatannya syarat syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah dengan tetap berlandaskan pada huruf pada zona pertanian yang telah memiliki status non pertanian sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan ruang terbuka hijau, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum. ketentuan terbatas yang dimaksud adalah luas bangunan tidak lebih dari luas tapak tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. untuk perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum dengan luas lantai lebih dari minimal berada pada jalan lokal. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar kapasitas pelayanan untuk kegiatan non privat. mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan rencana kegiatan,kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternak, penanganan limbah pertanian tanaman, paha cape babe tanam, pemanfaatan dan pengelolaan lahan dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan,untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan: sawah beririgasi teknis harus dipertahankan ulasannya, zona yang ditetapkan sebagai zona pertanian diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan, perlu pengaturan dan pemeliharaan sumber air dan debit airnya, sehingga terjadi keseimbangan antara pemasokan dan pengeluaran air, untuk kelangsungan irigasi, serta tidak terjadi kelebihan atau kekurangan air pada saat dibutuhkan, pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi, perlu adanya pola tanam dan pola tata tanam yang baik, dan dipatuhi bersama bagi semua yang terkait dalam usaha tani lahan basah, perlu adanya pengendalian dan pemanfaatan lahan pertanian menjadi lahan bukan untuk pertanian, khususnya lahan basah: pada lereng lebih dari perlu memperhatikan pengelolaan teknis dan budidaya padi sawah sesuai mentan nomor pts rc. tentang pedoman pola pembangunan pertanian daerah aliran sungai, meningkatkan status tanah menjadi sawah irigasi teknis atau setengah teknis dengan usaha usaha teknis yang efektif dan efisien,yang dialihfungsikan. aman zona wisata (w) subzona wisata buatan (w ketentuan itb pemanfaatan terbatas perumahan paha capepaha cape babe tanam blok dengan luas (dua puluh empat koma tiga sembilan) hektar berada desa kewarasan untuk fungsidelapan koma nol dua) hektar berada desa kewarasansepuluh koma empat tiga) hektar berada desa kewarasan untuk fungsi perdagangan dan jasa, perumahan, ruang terbuka hijau, industri serta sarana pelayanan umum, blok dengan luas (sepuluh koma delapan lima) hektar berada desa kewarasan untuk fungsi perdagangan dan jasa, industri, perumahan serta perlindungan setempat, blok dengan luas (sembilan koma tiga tiga) hektar berada desa kewarasan untuk fungsi perdagangan dan jasa, perumahan serta ruang terbuka hijau,dan blok dengan luas (empat puluh lima koma delapan belas) hektar berada desa kewarasan untuk fungsi perumahan, perdagangan dan jasa, perlindungan setempat serta ruang terbuka hijau. sub bwp dengan luas (seribu tujuh ratus empat puluh lima koma tiga tujuh) hektar meliputi desa pondok. desa pasokan, desa temukan, desa parangjoro, dan desa pangeran meliputi: blok dengan luas (tiga puluh dua koma delapan dua) hektar berada desa pondok untuk fungsi perumahan, sarana pelayanan umum ruang terbuka hijau, serta perlindungan setempat, blok dengan luas (tiga puluh tiga koma delapan delapan) hektar berada desa pondok untuk fungsiempat koma sembilan tujuh) hektar berada desa pondok untuk fungsi perumahan serta sarana pelayanan umum, blok dengan luas (tiga puluh satu koma lima tiga) hektar berada desa pondok untuk fungsi perumahan, perlindungan setempat, serta peruntukan lainnya pertanian., natal ancaman para koordinasi kepala pupr kabar hukum ruang terbuka non hijau berupa plasa,subzona wisata budaya (w ketentuan itb pemanfaatan terbatas perumahanaha cape babe tanamruang terbuka hijau berupa pasien diizinkan terbatas dengan batasan: khusus untuk wisata religi dan budaya,paha cape babe tanam memenuhi standar keselamatan bangunandan kdh minimalaha caperuang terbuka non hijau berupa plasa, dan tempat parkir. utilitas perkotaan paha cape babe tanam2insentif dan disinsentif insentif dan disinsentif mengperkembangan. insentif merupakan pengaturan yang bertujuan memberikan rancangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang. perangkat ini dapat berupa kepingan pajak, penyediaan infrastruktur, kemudahan persyaratan administrasi atau teknis dan sebagainya. perangkatdisinsentif dapat berupa pengenaan pajak, penambahan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, tidak diberi infrastruktur dan sebagainya. paha cape babe tanam dalam pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan tetap menghormati hak penduduk sebagai warganegara. menurut undang undang ini yang dimaksud, sedangkanyang menjadi pembatas antara keduanya adalah keserasian kecocokan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang diinginkan. dalam kedua mekanisme tersebut terkdan perkembangan, meskipun dengan tetap berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut: pergeseran tatanan ruang yang terjadi tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan pada hakekatnya tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warga.dalam kondisi tertentu kedua perangkat tersebut atas sangat dibutuhkan sebagai perangkat pencegahan terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak diinginkan. kedua perangkat ini dapat diterapkan dalam dua kondisi, yaitu: kondisi normal dalam kondisi ini, perangkat insentif dan disinsentif dimaksudkan untuk perangkat pengelolaan pembangunan dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang supaya tetap terjamin dan terimplementasikan sesuai dengan arahan perencanaan yang telah direncanakan dan disepakati bersama oleh seluruh stakeholder pembangunan tanpa adanya faktor faktor perubahan baik yang berasal dari keadaan setempat (internal) maupun faktor faktor yang berasal dari keadaan luar (eksternal). kondisi khusus dalam keadaan khusus yang dapat terjadi pada suatu wilayah kawasan yang cepat berkembang karena memiliki keuntungan lokasi baik secara internal tersebut maupun dalam konteks regional (eksternal) yang strategis sehingga perubahan perubahan fisik, dan sosial ekonomi setempat cepat sekali berubah sesuai dengan dinamika yang terjadi. keadaan khusus juga berarti dimaksudkan untuk pengembangan wilayah kawasan dari suatu yang lambat dalam perkembangannya karena miskin daya tarik yang berupa sumberdaya setempat maupun keuntungan lokasi. dalam keadaan ini, perangkat insentif dan disinsentif dimaksudkan supaya pengelolaan pembangunan tanggap terhadap perubahan perubahan yang dipengaruhi oleh faktor faktor setempat (internal) maupun faktor luar (eksternal). ang perangkat insentif dan disinsentif diperlukan untuk hal hal berikut ini: mendorong merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang. menghambat membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. insentif antara lain keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa uang dan urun saham pembangunan serta pengadaan infrastruktur kemudahan prosedur perizinansentif antara lain: pengenaan pajakdan atau pembatasan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalty. kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi pengaturan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini khususnya diberlakukan terhadap rencana kegiatan penggunaan lahan yang sudah mendapatkan ijin mendirikan bangunan atau kegiatan penggunaan lahan yang sudah berjalan namun tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini. pengaturan kegiatan yang tidak sesuai pada masing masing sub zona dilakukan berbeda sesuai dengan tingkat besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya. secara rinci ketentuan pengaturan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasiini pada masing masing sub zona dapat dilihat pada lampiran masing masing subzona. peraturan zonasi kawasan perkotaan kecamatan grogol ini menjadi satu dengan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan kecamatan grogol dan ditetapkan menjadi peraturan derah kabupaten sukoharjo, sehingga pengaturan perubahan peraturan zonasi ini harus melalui perubahan peraturan daerah. aman dalam peraturan zonasi ini, hal hal yang diatur tentang perubahan peraturan zonasi mengenai usulan perubahan dari pengguna lahan kepada pejabat berwenang yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pada saat dilakukan evaluasi dan revisi rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan perkotaan kecamatan grogol melalui perubahan peraturan daerah. bupati sukoharjo, wardoyo wijaya para koordinasi kabar hukum blok dengan luas (sembilan belas) hektar berada desa pondok untuk fungsi industri serta perlindungan setempat, blok dengan luas (enam puluh lima koma tiga delapan) hektar berada desa pondok untuk fungsi industri serta perlindungan setempat, blok dengan luas (tiga puluh satu koma delapan tujuh) hektar berada desa pondok untuk fungsi industri, perumahan, dan perlindungan setempat, blok dengan luas (dua puluh tiga koma tiga tiga) hektar berada desa pondokua puluh lima koma sembilan) hektar berada desa pondokratus tiga koma delapan dua) hektar berada desa pasokansatu koma sembilan empat) hektar berada desa pasokan untuk fungsi perdagangan dan jaskoma tiga empat) hektar berada desa pasokan untuk fungsi perumahan, ruang terbuka hijau, industri serta perlindungan setempat, blok dengan luas (delapan puluh koma dua tujuh) hektar berada desa pasokanelapan puluh tiga koma delapan empatdelapan koma empat limanatal ancaman para koordinasi kepala pupr kabar hukumtiga koma satu enam) hektar berada desa parangjoroseratus dua puluh lima koma satu delapan) hektar berada desa parangjoro untuk fungsi industri, peruntukan lainnya pertanian, perumahan, ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum, blok dengan luas (empat puluh koma dua sembilan) hektar berada desa parangjoro untuk fungsi perumahan, ruang terbuka hijau, dan perlindungan setempat. blok dengan luas (seratus koma empat enam) hektar berada desa parangjoroiga puluh lima koma satu satu) hektar berada desa parangjoro untuk fungsi industri, blok dengan luas (seratus dua puluh tujuh koma dua dua) hektar berada desa parangjoro untuk fungsi perdagangan dan jasa, peruntukan lainnya pertanian, perumahan, perlindungan setempat, ruang terbuka hijau serta sarana pelayanan umum, blok dengan luas (tujuh belas koma tiga duaujuh puluh tujuh koma satu delapanaang sang para koronasi) kepala pupr blok dengan luas (sembilan puluh tiga koma empat) hektar berada desa pangeran untuk fungsi lindung lainnymbilan puluh koma tiga dua) hektar berada desa pangeran untuk fungsi lindung lainnya, peruntukan lainnya pertanian, perumahan serta perlindungan setempat, dan blok dengan luas (seratus tiga puluh enam koma empat enam) hektar berada desa pangeran untuk fungsi lindung lainnya, peruntukan lainnya pertanian, perumahan, ruang terbuka hijau serta perlindungan setempat. bab tujuan penataan ruang bwp tujuan penataan ruang bwp kawasan perkotaan kecamatan grogol untuk mewujudkan kawasan bisnis skala regional melalui pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. bab iii rencana struktur ruang bagian kesatu umum rencana struktur ruangrencana struktur ruang bwp kawasan perkotaan kecamatan grogolara koordinasi kepala pupr kabar hukumusat pelayanan kota kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf berada pada blok desa madegondo). sub pusat pelayanan kota kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf berada pada blok desa kewarasan) dan blok desa temukan). pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: pusat lingkungan kecamatan diarahkan pada blok desa pondok), dan pusat lingkungan kelurahan diarahkan pada blok desa pangeran), blok desa temani), blok desa manang)jalan provinsi, cc. jaringan jalan kabupaten, jaringan jalan desa kelurahan, dan jaringan jalur kereta api antar kota. jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa jalan arteri primer adalah pembangunan jalan lingkar selatan surakarta melewati blok blok blok blok blok desa parangjoro) dan blok blok blok desa pangeran). jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa jkp yaitu jalan surakarta sukoharjo mulai dari batas kota surakarta sampai dengan kota sukoharjo melewati blok blok blok blok blok blok desa madegondo), blok blok blok blok blok blok desa grogol), blok blok blok blok desa temukan), blok desa pangeran), ana ear meng pesek aman para koordinasi kepala pupr kabar hukum jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa: jaringan jalan strategis kabupaten, jaringan jkp. jaringan jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf berupa jalan lingkar barat sukoharjo melewati blok desa parangjoro). jaringan jkp sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi ruas: jalan tanjunganom dalaman sampai perbatasan kabupaten klaten melewati blok blok blok blok blok blok desa gedangan), blok blok desa madegondo), dan blok blok blok blok blok blok desa kewarasan), jalan menuju jalan arteri primer solo yogyakarta berupa ruas jalan bahu dopo mulai dari grogol baki sampai dengan kartasura melewati blok blok blok blok blok desa gedangan), blok blok blok blok blok desa langenharjo), dan jalan grogol baki sampai dengan panggung gatak). jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jalan temukan publik melewati blok blok blok desa temukan), blok blok blok blok desa parangjoro)), jalan pacem tanjunganom melewati blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok desa madegondo) blok blok blok blok blok blok desa langenharjo) blok desa grogol), blok blok blok desa kewarasan), jalan baki pajang melewati blok blok blok blok blok desa manang): jalan langenharjo melewati blok desa madegondo), blok blok blok blok desa langenharjo), blok desa grogol), para koordinasi kepala pupr kabar hukum jalan pondok parangjoro melewati blok blok blok blok blok blok desa pondok), blok blok desa parangjoro), jalan grogol gedangan melewati blok blok blok blok blok blok blok desa gedangan), blok blok blok blok blok blok desa madegondo), blok desa grogol): dan jalan temukan ngombakan melewati blok blok blok desa temukan). jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jalan rentan sanggahan melewati blok desa bayaran), blok desa manang), blok desa sanggahan), jalan kadilangu gedangan melewati blok blok blok desa gedangan), jalan kaliwingko kewarasan melewati blok blok blok desa madegondo), blok desa grogol), blok desa kewarasan), jalan krajan gudang dolok melewati blok blok desa temukan), jalan ngaglik wonorejo melewati blok blok desa parangjoro), jalan parangjoro bulakrejo melewati blok blok blok blok blok desa parangjoro)), jalan pondok tarombo melewati blok blok desa pondok): jalan pondok surabaya melewati blok blok blok blok blok desa pondok), jalan sanggahan bayaran melewati blok blok blok blok blok desa temani), blok blok blok desa sanggahan), jalan tanjunganom manang melewati blok desa bayaran), blok desa temani), blok blok blok blok desa manang), blok blok blok blok blok desa sanggahan), blok desa kewarasan), jalan gedangan langenharjo melewati blok blok blok blok blok desa gedangan), blok blok blok desa langenharjo), il. jalan parangjoro melewati blok blok blok blok desa parangjoro), dan para jalan langenharjo pondok melewati blok blok blok blok blok blok blok desa langenharjo), blok blok blok blok blok desa pondok). jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: jalan grogol pasokan melewati blok desa madegondo), blok blok blok blok desa grogol), dan blok desa pasokan), jalan pacem kutu melewati blok blok blok dan blok desa temukan), jalan temukan pangeran melewati blok blok desa temukan), blok blok blok dan blok desa pangeran): jalan menu ngengat melewati blok blok blok desa parangjoro), dan blok desa temukan), jalan parangjoro singkil melewati blok blok blok desa pondok), blok blok desa parangjoro)), jalan madegondo gedangan melewati blok desa kewarasan), blok blok blok blok blok blok desa madegondo), blok desa grogol), jalan temani bayaran melewati blok blok blok desa bayaran), blok blok desa bayaran dan desa temani), blok desa temani), jalan sanggahan manang melewati blok blok blok desa manang), blok blok blok blok desa sanggahan), jalan sidomukti melewati blok blok blok blok blok blok blok blok desa temani): blok desa temani dan desa sanggahan), blok desa sanggahan), j . jalan temukan pasokan melewati blok blok desa temukan), blok blok desa pasokan), jalan bulakrejo pangeran melewati blok dan blok desa pangeran), il. jalan jalan tambak melewati blok desa pasokan), jalan krajan pangeran melewati blok dan blok desa pangeran): jalan kewarasan sanggahan melewati blok blok desa sanggahan), blok blok blok blok blok desa kewarasan): paragrogol koordinasi kepala pupr kabar hukum oo. jalan sanggahan gedangan melewati blok blok desa temani), blok blok blok blok blok blok desa sanggahan), blok blok blok desa gedangan), jalan enggan bayaran melewati blok blok blok blok desa bayaran), blok blok desa bayaran dan desa sanggahan), blok desa sanggahan), jalan duet gedangan melewati blok blok desa gedangan), jalan gedangan tebo melewati blok blok desa gedangan), jalan kaliwingko kewarasan melewati blok blok desa kewarasan), blok desa madegondo), blok desa grogol), jalan sidorejo pangeran melewati blok dan blok desa pangeran), jalan temukan wonorejo melewati blok blok blok desa temukan), blok blok desa parangjoro)), jalan perum makmur perum ottawa melewati blok dan blok desa temukan), jalan pasar temukan asrama brimob melewati blok dan blok desa temukan), jalan kutu pinggir melewati blok desa temukan):, jalan patung pandawa jalan arah rs. dr. oen melewati blok blok blok blok blok desa gedangan), blok desa gedangan dan desa langenharjo), blok blok blok desa langenharjo), jalan have hotel makam daksinoloyo melewati blok desa kewarasan), blok blok blok blok blok desa madegondo), aa. jalan semen romo bolodewo melewati blok blok blok blok desa temani), bb. jalan turi pasar temani melewati blok blok blok desa temani), dan cc. jalan melinjo raya melewati blok blok desa sanggahan), dan blok desa kewarasan). jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi jalan melati raya melewati blok blok blok blok desa madegondo) jalan sakura melewati blok desa madegondo), blok desa madegondo dan desa langenharjo), blok blok desa langenharjo), ana ear meng pesek aman para koordinasi kepala pupr kabar hukum jalan seruni melewati blok desa langenharjo dan desa gedangan): jalan anggrek raya melewati blok desa langenharjo dan desa gedangan), jalan mawar raya melewati blok blok desa langenharjo), blok desa madegondo), jalan seroja melewati blok desa langenharjo), blok desa madegondo), jalan merak melewati blok blok blok desa langenharjo), jalan merpati raya melewati blok blok blok desa langenharjo), blok desa madegondo dan desa langenharjo), jalan cenderawasih melewati blok blok blok blok desa langenharjo), jalan merak melewati blok desa langenharjo), jalan kasuari melewati blok desa madegondo), blok blok desa langenharjo), jalan gelatin melewati blok blok blok desa langenharjo), jalan kutilang melewati blok blok desa langenharjo), jalan kenari raya melewati blok blok blok desa langenharjo), oo. jalan gelatin raya melewati blok blok blok desa langenharjo), jalan beruang melewati blok blok desa langenharjo), jalan panda melewati blok desa langenharjo), jalan kangguru melewati blok desa langenharjo), jalan kelinci melewati blok desa langenharjo), jalan kangguru melewati blok desa langenharjo), jalan flamboyan raya melewati blok desa gedangan dan desa langenharjo), dan jalan nusa indah melewati blok blok desa madegondo dan desa langenharjo), blok desa langenharjo dan desa gedangan). para koordinasi kepala pupr kabar hukumjaringan jalur kereta api antar kota sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jalur tunggal kereta api umum pada permukaan tanah dengan rute solo sukoharjo wonogiri yang melewati kecamatan grogol blok blok dan blok desa pangeran:berupa: gardu: suit, dan saluran transmisi distribusi lainnya. gardu sebagaimana dimaksud pada huruf berupa gardu induk blok desa gedangan. para koordinasi kepala pupr kabar hukum suit sebagaimana dimaksud pada huruf adalah suit dengan kapasitas (seratus lima puluh) melewati blok blok blok blok blok blok blok desa langenharjo) blok desa grogol) blok blok desa pasokan) blok desa pondok), blok desa temukan), dan blok desa gedangan). saluran transmisi distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf berupa saluran jaringan distribusi sekunder v 380v yang melewati blok blok desa gedangan), blok a. desa madegondo). blok blok blok desa langenharjo), blok blok desa grogol), blok desa bayaran), blok a. blok temani), blok b. desa manang), blok b. desa sanggahan), blok b. desa kewarasan), blok desa pondok), blok c. desa pasokan), blok desa temukan), blok desa parangjoro), blok desa pangeran). pengaturan jarak bebas minimum vertikal dari konduktor jaringan transmisi meliputi:da jal dan suit pada suit lain, saluran udara tegangan rendah sur), saluran udara komunikasi, dan antena ditentukan (empat) meter. ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar dengan tanah dan benda lainnya ditetapkan sesuai peraturana ear meng pesek aman para koordinasi kepala pupr kabar hukum. jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf berupa jaringan serat optik yangb. desa manang), blok b. desa sanggahan), blok b. desa kewarasan), blok blok blok c. desa pondok), blok c. desa temukan), blok c. desa parangjoro), blok desa pangeran)grogol terdiri atas instalasi produksi, dan pipa unit distribusi. spam sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: spam yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum dam) kabupaten sukoharjo, dan rencana pengembangan spam regional wonogiri sukoharjo surakarta karanganyar sragen wosusokas). instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas instalasi produksi yang terdapat blok desa pondok, dan instalasi produksi yang terdapat blok desa pondok. pipa unit distribusi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: para koordinasi kepala pupr kabar hukum jaringan distribusi primer melewati blok a. desa gedangan), blok a. desa madegondo), jaringan distribusi sekunder berada pada blok desa gedangan), blok a. desa madegondo), blok a. desa langenharjo), blok desa grogol), blok b. desa bayaran), blok desa temani), blok b. desa sanggahan), blok b. desa kewarasan), blok c. desa pondok), blok c. desa temukan), blok c. desa parangjoro), blok desa pangeran), dan jaringan distribusi tersierdesa manang), blok desa sanggahan), blok b. desa kewarasan), blok c. desa pasokan), blok desa temukan), blok c. desa pangeran), blok c. desa parangjoro)saluran lokal. saluran primer sebagaimana dimaksud pada huruf berupa penjagaan fungsi sungai sungai bwp kawasan perkotaan grogol sebagai muara dari sistem drainase perkotaan, meliputi: sungai bengawan solo melalui blok desa parangjoro) desa pondok) desa temukan), desa pasokan), sungai samin melalui blok desa pangeran), desa temukan), desa temukan), dan sungai angsur melalui blok desa parangjoro), desa temukan). para koordinasi kepala pupr kabar hukum saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf berupa saluran sekunder yang berada pada tepi jalan lokal berupa saluran terbuka dan atau tertutup untuk mengalirkan air hujan yang berasal dari saluran tersierdesa grogol): sub bwp yaitu blok b. desa bayaran), blok desa temani), blok b. desa manang), blok blok desa sanggahan), blok desa kewarasan), dan sub bwp yaitu blok c. desa temukan), blok desa pangeran). saluran tersier sebagaimana dimaksud pada huruf berupa saluran tersier yang berada pada tepi jalan lingkungan berupa saluran terbuka dan atau tertutup untuk mengalirkan air hujan yang berasal dari limpasan penggunaan lahan secara langsung baik berupa bangunan maupun lahan terbukaa. desa grogol), sub bwp yaitu blok b. desa bayaran), blok b. desa temani), blok b. (desa manang), blok b. desa sanggahan), blok b. desa kewarasan), dan sub bwp yaitu blok c. desa pondok), blok c. desa pasokan), blok c. desa temukan), blok c. desa parangjoro), blok desa pangeran). saluran lokal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi saluran baru yang diarahkan pada sub sistem langenharjo, sub sistem dopo timur, sub sistem madegondo utara, sub sistem solo baru, sub sistem kewarasan, sub sistem temani, sub sistem grogol, sub sistem pasokan melewati blok a. desa langenharjo), blok desa bayaran), blok desa sanggahan), blok blok desa kewarasan), blok c. desa pondok), blok desa pasokan), blok desa temukan), blok desa parangjoro), blok c. desa pangeran), sub sistem dopo timur, sub sistem madegondo selatan, sub sistem madegondo utara. para koordinasi kepala pupr paragraf spal spal sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi spal terpusat spal terpusat sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas plt, dan pipa induk. plt sebagaimana dimaksud pada huruf yang berada blok desa temani) dan blok desa manang), blok desa pasokan), dan blok desa kewarasan). pipa induk sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi blok blok blok blok blok blok desa manang), blok blok desa sanggahan), blok desa kewarasan),desa grogol), blok desa pasokan), blok desa temani), dan blok desa kewarasan)pengendali banjir, dan jaringan irigasi. pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: bangunan pengendali banjir yang terletak blok desa langenharjo), blok desa temukan), dan blok desa pangeran), dan pintu air yang terletak blok desa temukan). para koordinasi kepala pupr kabar hukum jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi jaringan irigasi sekunder yang melalui blok blok blok blok blok blok blok desa sanggahan), blok blok blok blok blok desa manang), blok blok desa kewarasan), blok blok desa madegondo), blok blok desa gedangan), blok blok desa gedangan), blok blok desa langenharjo), blok blok desa pasokan), blok blok blok blok desa temukan), blok blok desa parangjoro), blok blok desa pondok), dan blok blok desa pangeran): tempat penampungan sampah sementara berupa tempat pembuangan sampah yang berada pada blok desa grogol) dan blok desa temukan), tempat penampungan sampah sementara berupa kontainer yang berada pada blok desa gedangan), blok desa madegondo), blok desa langenharjo), dan blok desa temukan), tempat penampungan sampah sementara berupa transfer depo yang berada pada blok desa gedangan), dan tempat penampungan sampah sementara berupa tps3r yang berada pada blok desa bayaran), blok desa temani), dan blok desa kewarasan terdiri atas: tempat evakuasi, dan jalur evakuasi. para koordinasi kepala pupr kabar hukum tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa tempat evakuasi sementara diarahkan pada fasilitas umum yang memadai sebagai titik evakuasi bencana, terdiri dari: kantor desa madegondo blok kantor kecamatan grogol blok kantor desa langenharjo blok kantor desa temani blok kantor desa sanggahan blok kantor desa kewarasan blok kantor desa temukan blok kantor desa pangeran blok dan fasilitas umum lainnya yang untuk menjadi titik evakuasi saat keadaan darurat. jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada huruf diadakan pada jalan jalan eksisting pada wilayah rawan bencana menuju titik evakuasi. bab rencana pola ruang bagian kesatu umum rencana pola ruang terdiri atas zona lindung, dan zona budi daya. rencana pola ruang rdr kawasan kecamatan grogo(rth) kota, dan para koordinasi kepala pupr kabar hukumra koordinasi kepala pupr cc. zona penyangga pe). paragraf zona sempadan sungai zona sempadan sungai ss) sebagaimana dimaksud dalam hurufdengan luas (sembilan puluh lima koma empat satu) hektar meliputi: sub bapa dengan luas (dua puluh koma tujuh tujuh) hektar meliputi blok desa gedangan), blok blok blok blok dan blok desa madegondo), blok blok blok blok dan blok desa langenharjo), blok blok blok blok blok dan blok desa grogol), sub bwp dengan luas (dua puluh koma delapan dua) hektar meliputi blok blok dan blok desa bayaran), blok blok blok blok blok desa temani), blok blok blok dan blok desa manang), blok blok blok blok blok blok desa sanggahan), blok blok blok blok blok blok desa kewarasan), dan para koordinasi kepala pupr kabar hukum sub bwp dengan luas (lima puluh tiga koma delapan satu) hektar meliputi blok blok blok blok desa pondok), blok blok dan blok desa pasokan), blok blok blok blok desa temukan), blok blok blok desa parangjoro) dan blok blok blok blok desa pangeran). paragraf zona ruang terbuka hijau kota penyediaan ruang terbuka hijau rth) sebagaimana dimaksud dalam huruf pada kawasan perkotaan kecamatan grogol diarahkan untuk memenuhi proporsi rth pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimalrth) kota sebagaimana dimaksud pada meliputi sub zona taman kota (rth sub zona taman kecamatan (rth dan cc.sembilan puluh tujuh koma lima satu lima) hektar meliputi: sub bwp dengan luas (enam belas koma satu enam) hektar meliputiblok blok blok blok blok desa langenharjo), blok blok dan blok desa grogol), sub bwp dengan luas (sepuluh koma sembilan tujuh) hektar meliputi blok desa bayaran), blok blok desa temani), blok desa manang), blok blok blok blok blok blok blok desa sanggahan), blok blok blok blok desa kewarasan), dan para sub bwp dengan luas (seratus tujuh puluh koma tiga delapanblok desa temukan), blok blok blok blok blok blok desa parangjoro), dan blok blok blok blok blok desa pangeran). sub zona taman kecamatan rth sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (satu koma sembilan enam) hektar meliputi: sub bwp dengan luas (satu koma nol dua) hektar meliputi blok desa bayaran, dan sub bwp dengan luas (nol koma sembilan empat) hektar meliputi blok desa pasokan). sub zona pemakaman rth sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (dua puluh dua koma dua enam) hektar meliputi: sub bwp dengan luas (dua koma tiga enam) hektar meliputi blok desa gedangan), blok blok desa madegondo), blok desa langenharjo), blok blok blok desa grogol), sub bwp dengan luas (enam belas koma nol dua) hektar meliputi blok blok blok blok desa bayaran), blok blok blok blok desa temani), blok blok desa manang), blok blok blok desa sanggahan), blok blok blok blok desa kewarasan), dan sub bwp dengan luas (tiga koma delapan delapan) hektar meliputi blok blok desa pondok), blok blok blok desa pasokan), blok blok blok desa temukan), blok blok blok desa parangjoro), dan blok blok desa pangeran). dalam sub zona pemakaman rth sebagaimana dimaksud pada terdapat makam dan kompleks pemakaman bernilai sejarah diantaranya: makam k.h. samanhudi blok desa bayaran, makam kyai khasan mukmin blok desa langenharjo), dan kompleks pemakaman daksinoloyo blok desa kewarasan). ana pemenuhan luasan rth kota diarahkan pada taman kota, pemakaman, sabuk hijau, sempadan suit, rth lapangan olahraga, rth sempadan rel kereta api, sempadan jalan, dan ruang terbuka hijau yang diperoleh dari psudengan luas (tujuh koma enam tujuh) hektar meliputi: sub bwp dengan luas (dua koma lima lima) hektar meliputi blok desa gedangan), blok blok blok blok blok blok desa langenharjo), blok desa grogol), dan sub bwp dengan luas (lima koma satu dua) hektar meliputi blok desa pondok), blok blok desa pasokan), blok blok dan blok desa pangeran)kawasan peruntukan industri (kpi), zona pertanian (p): dan zona pariwisata (w). paragraf zona perumahan zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: sub zona rumah kepadatan tinggi para koordinasi kepala pupr kabar hukum sub zona rumah kepadatan sedang dan cc. sub zona rumah kepadatan rendah sub zona rumah kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (seratus tiga puluh empat koma tujuh tujuh) hektar, meliputi: sub bapa dengan luas (dua puluh empat koma delapan tiga) hektar meliputi blok desa madegondo), blok blok desa grogol): dan sub bwp dengan luas (seratus sembilan koma sembilan empat) hektar meliputi blok blok blok desa bayaran), blok blok blok blok blok desa temani), blok desa kewarasan). sub zona rumah kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (tiga ratus lima puluh sembilan koma nol sembilan) hektar, meliputi: sub bwp dengan luas (seratus sembilan belas koma delapan empat) hektar meliputi blok blok blok blok blok blok desa gedangan), blok blokratus empat koma nol tiga) hektar meliputi blok desa bayaran), blok desa temani), blok blok desa manang), blok blok blok blok blok desa sanggahan), blok blok desa kewarasan), dan sub bwp dengan luas (tiga puluh lima koma dua dua) hektar meliputi blok desa temukan), blok desa parangjoro). sub zona rumah kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (sembilan ratus delapan puluh empat koma satu sembilan) hektar, meliputi: sub bwp dengan luas (seratus delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) hektar meliputiblok blok desa madegondo), blok blok blok blok blok blok desa langenharjo), blok blok blok blok desa grogol): ana ear meng pesek aman sub bwp dengan luas (seratus tujuh puluh lima koma sembilan delapan) hektar meliputi blok desa bayaran), blok blok desa temani), blok blok blok blok blok desa manang), blok blok blok blok desa sanggahan) blok blok blok desa kewarasan), dan sub bwp dengan luas (enam ratus dua puluh empat koma dua empatdesa temukan), blok blok blok blok blok desa parangjoro), dan blok blok blok blok blok desa pangeran). pengembangan perumahan perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan ketentuan sebagai berikut:pengembangan bangunan permukiman, dan pengembangan kawasan permukiman baru wajib disertai penyediaan sistem jaringan prasarana permukiman yang optimal dan terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana perkotaancc.dengan luas (seratus empat belas koma lima dua) hektar, meliputi: ana ear meng pesek aman para koordinasi kepala pupr kabar hukum sub bwp dengan luas (delapan puluh lima koma tiga dua) hektar meliputi blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok desa madegondo), blok blok blok blok blok blok blok blok desa langenharjo), sub bwp dengan luas (sebelas koma dua dua) hektar meliputi blok desa temani), blok blok blok desa kewarasan), dan sub bwp dengan luas (tujuh belas koma sembilan delapan) hektar meliputi blok blok blok blok desa temukan). blok desa parangjoro), blok desa pangeran). sub zona perdagangan dan jasa skala bwp (k sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (tiga puluh sembilan koma dua dua) hektar, meliputi: sub bwp dengan luas (tiga dua koma satu satu) hektar meliputi blokdesa madegondo), blok desa langenharjo), blok blok blok blok blok desa grogol), sub bwp dengan luas kurang (lima koma enam delapan) lebih hektar meliputi blok blok blok desa kewarasan), dan sub bwp iii dengan luas kurang (satu koma empat tiga) lebih hektar meliputi blok desa temukan). sub zona perdagangan dan jasa skala sub bwp (k sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (enam belas koma tiga empat) hektar, meliputi: sub bwp dengan luas (tujuh koma tiga lima) hektar meliputi blok desa gedangan), blok blok blok blok desa langenharjo), sub bwp dengan luas (tujuh koma lima dua) hektar meliputi blok blok blok blok blok desa bayaran), blok blok blok blok desa temani), blok blok desa manang), blok desa sanggahan), dan sub bwp dengan luas (satu koma empat tujuh) hektar meliputi blok desa pasokan), blok desa temukan), dan blok desa parangjoro). pengembangan zona perdagangan dan jasa perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan ketentuan sebagai berikut pengembangan zona perdagangan dan jasadan pengembangan bangunan perdagangan dan jasa harus didasarkan pada upaya mitigasi bencana dan diarahkan penerapan konsep bangunan dengan konstruksi yang meminimalisir dampak bencana.lima koma tujuh dua) hektar, meliputi: sub bwp dengan luas (dua koma dua tujuh) hektar meliputi blok desa gedangan),koma dua) hektar meliputi blok blok desa bayaran), blok desa temani), blok desa manang), blok desa sanggahan), blok desa kewarasan), dan sub bwp dengan luas (satu koma dua lima) hektar meliputi blok desa pondok), blok desa temukan), blok desa parangjoro), blok desa pangerancc. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan spu dan sub zona sarana pelayanan umum skala (spu ana ear meng pesek aman para koordinasi kepala pupr kabar hukum sub zona sarana pelayanan umum skala kota spu sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (sembilan belas koma tujuh enam) hektar, meliputi sub zona sarana pendidikan skala kota spu dengan luas (tujuh koma lima sembilan) hektar, meliputi: sub bwp dengan luas (dua koma tujuh enam) hektar meliputi blok blok desa gedangan), dan sub bwp dengan luas (empat koma delapan tiga) hektar meliputi blok desa manang), blok desa sanggahan), blok desa kewarasan). sub zona sarana kesehatan skala kota spu dengan luas (dua belas koma tujuh belas) hektar terdapat blok desa gedangan) dan blok desa langenharjo). sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan spu sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (dua belas koma delapan sembilan) hektar, meliputi sub zona sarana pendidikan skala kecamatan spu dengan luas (sebelas koma dua empat) hektar, meliputi: sub bwp dengan luas (satu koma delapan enam) hektar meliputi blok desa gedangan), blok blok blok desa madegondo), sub bwp dengan luas (tiga koma nol delapan) hektar meliputi blok blok desa temani), blok desa sanggahan), dan sub bwp dengan luas (enam koma tiga nol) hektar meliputi blok blok desa temukan), blok blok blok desa parangjoro). subzona sarana kesehatan skala kecamatan spu dengan luas (satu koma enam lima) hektar terdapat blok desa madegondo) dan blok desa parangjoro). sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan spu sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (tiga belas koma nol satu) hektar, meliputi: sub zona sarana pendidikan skala kelurahan spu memiliki luas (dua belas koma tujuh delapan) hektar, meliputi ana ear meng pesek aman para sub bwp dengan luas (dua koma empat tujuh) hektar meliputi blok blok desa gedangan), blok desa madegondo), blok desa langenharjo), blok blok desa grogol), sub bwp dengan luas (tiga koma satu dua) hektar meliputi blok blok desa bayaran), blok blok blok desa temani), blok desa manang), blok desa sanggahan), blok dan blok desa kewarasan), dan sub bwp dengan luas kurang (tujuh koma satu sembilan) lebih hektar meliputi blok blok desa pondok), blok blok desa pasokan), blok blok desa temukan), blok blok desa parangjoro), blok blok desa pangeran). sub zona sarana kesehatan skala kelurahan spu dengan luas (nol koma dua tiga) hektar terdapat blok desa gedangan) dan blok desa madegondo). sub zona sarana pelayanan umum skala (spu sebagaimana dimaksud pada huruf berupa sub zona peribadatan skala (spu memiliki luas (dua koma sembilan tiga) hektar, meliputi: sub bwp dengan luas (satu koma empat dua) hektar meliputi blok blok blok blok desa gedangan), blok blok blok blok blok desa madegondo), blok blok blok blok desa langenharjo), blok blok blok blok blok desa grogol), sub bwp dengan luas (satu koma nol enam) hektar meliputi blok blok blok blok blok desa bayaran), blok blok desa temani) blok desa manang), blok blok blok blok desa sanggahan), blok desa kewarasan), dan sub bwp dengan luas (nol koma empat lima) hektar meliputi blok il, blok blok desa pondok), blok blok desa temukan), blok blok desa parangjoro), dan blok blok blok desa pangeran)a koordinasi kepala pupr kala hukumberupa sub zona kawasan peruntukan industri kpi). sub zona kawasan peruntukan industri kpi) sebagaimana dimaksud pada dengan luas (lima ratus dua puluh koma tiga) hektar, meliputi sub bwp dengan luas (tiga puluh tujuh koma sembilan satu) hektar meliputi blok blok desa gedangan), blok blok desa madegondo), blok blok desa langenharjo), blok blok blok blok blok blok blok desa grogol): sub bwp dengan luas (seratus empat puluh satu koma nol tujuh) hektar meliputi blok blok desa bayaran), blok blok blok blok blok blok desa temani), blok blok blok blok desa manang), blok blok blok blok desa sanggahan), blok blok blok desa kewarasan), dan sub bwp dengan luas (tiga ratus empat puluh satu koma tiga tiga) hektar meliputi blok blok blok blok blok desa pondok), blok desa pasokan), blok blok blok blok desa temukan), blok blok blok blok desa parangjoro), blok blok desa pangeran). paragraf zona pertanian zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa sub zona tanaman pangan sub zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pertanian lahan basah yang terdapat pada blok desa gedangan), blok desa pondok), blok desa pasokan), blok desa temukan), blok blok desa parangjoro), dan blok blok desa pangeran) dengan luas (tiga ratus empat puluh sembilan koma tujuh satu) hektar. pengoptimalan potensi pertanian dilakukan melalui intensifikasi pertanian pada lahan pertanian pangan, dan mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. sub zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b) kawasan perkotaan kecamatan grogol. paragraf zona pariwisata zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi subzona wisata buatan dan subzona wisata budaya (w sub zona wisata buatan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa wisata air pandawa water world blok desa gedangan) dengan luas (lima koma empat tiga) hektar. sub zona wisata budaya sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pemandian dan pesanggrahan langenharjo terdapat blok desa langenharjo) dengan luas (satu koma empat sembilan) hektar. integrasi kawasan konservasi dengan kawasan wisata budaya tanpa mengurangi fungsi utama sebagai kawasan konservasi. bab penetapan sub bwp yang diprioritaskan penanganannya rencana penetapan sub bwp prioritas kecamatan grogol meliputi, dan. sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (sembilan puluh dua koma empat dua) hektar, meliputi: para koordinasi kepala pupr kabar hukum sub bwp meliputi blok blok blok blok blok blok blok desa langenharjo), blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok desa madegondo), blok desa grogol), dan sub bwp meliputi blok desa temani), blok blok blok desa kewarasan). sebagaimana dimaksud pada huruf dengan luas (tiga puluh tujuh koma satu dua) hektar terdapat blok blok blok desa langenharjo). sub bwp yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan rtl yang diatur dengan peraturan bupatsub bwp yang diprioritaskan penanganannya. para koordinasi kepala pupr kabar hukumnyediaan fasilitas jalan dan kelengkapan jalan raya pada ruas jalan sesuai standar teknis yang berlaku, peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan sesuai standar teknis dan kelengkapan jalannya, pembangunan jalan lingkar selatan surakarta, pembangunan jalan lingkar barat sukoharjo, penyediaan ruang terbuka hijau pada jalur dan pulau jalan, pengembangan angkutan umum massal bus rapid transit yang terhubung dengan wilayah kota surakarta: peningkatan kapasitas angkutan umum, penyediaan alat ukur pencemaran udara pada kawasan lalu lintas volume tinggi, penataan tempat tempat pemberhentian angkutan umum, pengaturan kewajiban penyediaan ruang parkir setiap pembangunan kegiatan bukan perumahan dan penetapan dan pengaturan parkir atas badan jalan, pembangunan terminal barang, pengembangan kereta api komuter jalur solo sukoharjo wonogiri, pengembangan jalur pejalan kaki, dan pengembangan jalur sepeda. pengembangan sistem jaringan listrik peningkatan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi suit): pembangunan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi, peningkatan jaringan distribusi listrik, pengembangan gardu distribusi, penambahan bravo, dan pengembangan fasilitas lainnya, pengembangan gardu induk solo baru, dan pengembangan penerangan jalan umum. natal ancaman para koordinasi kepala pupr kabar hukum pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serta pembangunan sentral telepon tomat sto) d, pengembangan jaringan fiber optic, dan pengadaan fasilitas hotspot pada ruang publik. pengembangan sistem jaringan air minum pemeliharaan instalasi pengolahan air dan reservoir desa pondok, pembangunan dan pemeliharaan jaringan perpipaan dam, pembangunan dan pemeliharaan spam regional wososukas:, dan pengembangan jaringan perpipaan untuk kawasan yang belum terjangkau jaringan dam, pembangunan regarding batin kolam tampungan), pembangunan biopori pada drainase permukiman, pembangunan dan rehabilitasi gorong gorong serta pintu air, pengoptimalan sistem drainase pada kawasan rawan banjir dengan kapasitas yang memadai, pembuatan sumur resapan pada kawasan permukiman, dan pembuatan bio retensi pada lahan parkir (kolam konservasi). pengembangan sistem jaringan air limbah pengembangan dan pemeliharaan spal setempat pada zona permukiman, pengembangan dan pemeliharaan spal terpusat pada kawasan perumahan formal, dan pengembangan spal terpusat pada zona industri berupa ipar. pengembangan sistem jaringan persamaan pemeliharaan tps 3r, pembangunan tps 3r, para koordinasi kepala pupr kabar hukum pengoptimalan dan penyediaan tempat penampungan sampahpeningkatan, rehabilitasi, dan perlindungan seluruh jaringan irigasi serta perlindungan sumber air untuk pengairan, penambahan dan rehabilitasi pompa lengkap dengan rumah pompa, dan normalisasi sungai dan saluran. pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya berupa peningkatan kapasitas penanganan bencana banjir.kawasan sempadan sungai dan pemanfaatan sempadan sungai sebagai rth perkotaankajian indeks biodiversity, dan pembangunan embung. zona ruang terbuka hijau rth) peningkatan luasan taman kota, pemeliharaan rth: penyediaan rth pemakaman, pembangunan rth sempadan jalan dan median jalan sesuai dengan kp ks lp ls perda untuk memenuhi kebutuhan rth perkotaan: dan pemenuhan rth sebesar dari psu rencana pembangunan perumahan baru. zona penyangga pe) konservasi daerah ruang terbuka hijau sempadan rel ka, dan natal ancaman para koordinasi kepala pupr kabar hukum penataan bangunan yang berwawasan lingkungan dengan konsep green building sesuai daya dukung lahan, kebutuhan, dan standar teknis yang berlaku, dan perbaikan kualitas hunian dengan perbaikan atau pemugaran yang berwawasan lingkungan dengan konsep green building. zona perdagangan dan jasa rehabilitasi pasar, pengembangan meeting convention center extensive retail areas, pengembangan sky bridge komersial, pengembangan office park, dan pembangunan perdagangan jasa yang berwawasan lingkungan dengan konsep green building. zona perkantoran kt) berupa peningkatan kualitas bangunan fasilitas perkantoran pemerintahan. zona sarana pelayanan umum spu) pembangunan dan atau pemeliharaan sarana pendidikan setingkat sd, smp, sma, perbaikan sarana kesehatan yang sudah ada, pembangunan rumah bersalin, pembangunan fasilitas peribadatan, dan penyediaan fasilitas olahraga, zona kawasan peruntukan industri kpi) pengembangan industri skala kecil dan mikro, pengembangan kawasan peruntukan industri, penyediaan instalasi pengolahan gas buangan (emisi) industri, penerapan green industry, inventarisasi industri dikelompokkan berdasarkan tingkat penyebarannya, relokasi industri berdasarkan tingkat pencemaran dan diintegrasikan dengan pembangunan ipar bersama pada prasarana limbah, pelatihan ketrampilan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan para koordinasi kepala pupr kabar hukum pengembangan industri berbasis potensi lokal dan sumber daya manusia setempat. zona pertanian berupa konservasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. zona pariwisata w). konservasi kawasan cagar budaya pesanggrahan langenharjo, dan penambahan fasilitas penunjang pariwisata.sbw prioritas pelestarian pelindungyusunan rtl, dan penertiban bangunan. sbw prioritas penanganandanpara koordinasi kepala pupr kabar hukum kerjasama pemerintah badan usaha kpu), dan masyarakat. waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dibagi kedalam (empat) tahapan sebagai berikut tahap pertama, tahun tahap kedua, tahun tahap ketiga, tahun dan tahap keempat, tahun kerja sama pembiayaan dan kpu koordinasi kepala pupr kabar hukum paragrafskalamemuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahanpada suatu zona atau subsa, pemerintahan, sarana pelayanan umum, industri, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, ana ear meng pesek aman para koordinasi kepala pupr kabar hukumjalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan antar kota jenjang kesatu yang letaknya berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua. kota, dan jalan strategis provinsi. jalan kolektor primer tiga ibukota kabupaten kotadesa kelurahan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antarpermukiman dalam desa kelurahan, serta jalan lingkungan. para koordinasi kepala pupr kala hukum peruntukan lainnya, peruntukan khusus, dan campuranccpara koordinasi kepala pupr kala hukumtinggi seluas (enam puluh) meter persegi, luas minimal bidang tanah pada sub zona rumah kepadatan sedang seluas (sembilan puluh) meter persegi,, ketentuan luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada huruf:: tinggi bangunan tb), jarak bebas antar bangunan minimum, dan tampilan bangunan. ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada secara lebih rinci diaturutilitas pendukung.ana ear meng pesek aman para koordinasi kepala pupr kabar hukumengan peraturan bupatia ear meng pesek aman para koordinasi kepala pupr kabar hukum bab viii hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan sanksi administratif paragraf hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang bwp kawasan perkotaan kecamatan grogolgrogolgrogolgrogol. untuk mengetahui rdr kawasan perkotaan kecamatan grogolana ear meng pesek aman para koordinasi kepala pupr kabar hukumgrogolgrogolgrogolgrogolgrogol. dalam pemanfaatan ruang bwp kawasan perkotaan kecamatan grogol, setiap orang wajib: menaati rdr bwp kawasan perkotaan kecamatan grogol, memanfaatkan ruang sesuainatal ancaman para koordinasi kepala pupr kabar hukumaang sang para koronasi) kepala pupr kabar hukumgrogolgrogol undanganana ear meng pesek aman para koordinasi kepala pupr kabar hukumlain lain rdr kawasan perkotaan kecamatan grogol berlaku selama (dua puluh) tahun. rdr kawasan perkotaan kecamatan grogol ditinjau kembali setiap (lima) tahun. rdr kawasan perkotaan kecamatan grogol dapat ditinjau kembali kurang darina ear meng pesek aman para koordinasi kepala pupr kalasaluran transmisi distribusi lainnya adalah saluran yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik yang tidak belum dapat diklasifikasikan sebagai saluran udara tegangan ultra tinggi, saluran udara tegangan extra tinggi, saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan tinggi arus searah, saluran udara tegangan menengah, saluran kabel tegangan menengah, atau saluran udara tegangan rendahjaringan air minum adalah jaringan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan spaara koordinasi kepala pupr kalapiotomasi ear segini f2. ito aoa hula ie) isl asri milan s.z2 ima biola pilih ppu ago 3ha sama ' g ordo\| es$ \|z03k3x\| msi ati tampil \|3eases\| essay kate jergsrl bol lih cin aon lan) sial d2, or2\| png pra oasgeal ram jasa dim iga kk. nak andi mean aki sts 22an gila ala f34 alias ifa css fera "ala sii baek diamati pagi nee jagal sel oi, tahlil uli begal bibi s00n4 b0dha man. 58x tas beat, isi adiitaanaa tang film post ha) oti woodii wing sud 0sl6sl6 si08 e0l 08ssl6 su0. e.l ani akal por aid napi pane aaa dana dasi tee er) lan alan ban pang tia (fi chi za) man maan aan sa, sea era pen ha, pt: gara ita, bip aki sia bulan tuan lag tka kku kas "il urban aan kena say) dn. fan pun sae jas uan tag era tea ts) mai gada daa ping pala) tai ag. aas uan ton "ku jam me: ya, nga san pan pena saran as: para nan bra cit son ena bye tel ym) deng? tata png senar pel pan eur bar lan gan dekan lea nis tea pil mapa mid pron fog tetap ar) mpg mata ane air adapun ye) una" ama pantai a9, kog lou ana na) pai una sae ann bia magi kesan sek tan yan goa ind bag ag, nag. gory naa uda sama ten kasi kesal ali ' s ma) ie) basa paru pan gent ten bat bed tt, engan) ae, iia rpa far pecah lek eat mata las bejat kap fera tani! (ng ines an. (se tom sun sama kal periang ole eng osn han sand, "ip pena pas lana es) tan su0 gol se0l9l6 si09 cod 08e9916 aga ess jig aiitatai par mengenang tannin sad ku) desak arc mu) le) sii nee ana ser eling sisi usir seed e5555555$3eif oada \| 535s5\| :mbe es3 \|material shell aek pri uxa a\|: iss ill dgs3 a85 \|sa nusa\| sesal hi) gran its oka ssh yon lag hana aed 0s ku) gen pxt eee lea seks dihina tan basa foes$ ssi cuz ll4 scessgp3 tn) dem matan man dika sll cos segan aei s5$ naga saksi sispiothoig saji tiga naa mma see? srt? kata aksi bone: tabung sk: se38 s399d8 disenangi833? ws33 sio win bidan biimgm phdamadammaan 5ja3 w3oe angka a12 s 019l6 .l osl6gl6 .le. s.08e01 obsesi6 ina ken) lea cara mua sai kata bidan ke) pee pad nana men iya ral set ad (ap is ai: pain dip daa bila nana daa tenan tag tan nan kun by, yet can jen tam lal" perankan kit (la pep tag pl. kan ara man nrp mann pan nag tai maa una sa, min pas!! tata, ton kue tag ai ya. tang ear) anal naa wr) ken malam kp) kala? sah kala pil, wilayah mep tan tea leg din aang nian saba pin pagi lan ana aan metan pin sei wan mus yati ld, mah mad, yah tale yan tah j1, (en pad mag perry tik ie) papan terdekat pai memo ane yan tamara slug hana asli maan wigan nan manga nana la) eat bian tka nat dada" sanam jod keemgooan pet tam jkn sel ema ira tori tony kay anu lipi kmr smu tar pena cnn lo. tea ppa aki pas ona sera, tote setor baba! yaaa (am ate semen "lah "nu sbu pbl ttd am. ten ina sada pas pala timer .: has kasi taka na, tai fat lan. telan ken sam) ran nee koto entah ale tetes ula die ata pegagan pkl tg, mani ann kti maan kato nina tentang net pad neh jaa kan daa elit: terasi kaa ata pam pa) seal) jabal "ik nan bee atau adi ta, sp) tea yon ayal, natal ea) agar mati maa sis ber meja tmn rupa nn kana juta tai gun gua ng: yar temon page ena ata atasan lori lan ag, kan val. param "aa ana esa ifa) maen yai aji mal sal kpa wan tah an) nw) any gak geek3 lan naa j:) aa" (an tpa kj, kane bayang eug para page jian kel padam ten: gtr naa (ai jom padi to) s7. score s.096x4 si0v ol s108 s.06e.l bom saja ke) few matt d0ptl sepak sn0m napi ia) hanya isu (ba bed s9s3 snn min dd. f3) sts9\| jellall 8g$ peta s0bekas\| isi \|2ri$ po. &#s? lai pang e59nes g@# snow:sz\| sih sa3 weh $2x303 pai log s.t . er3\| rose\| selatan ii3 sesi goni ie aar atu ter sen tau aja eat sesi es53\| ke) ara tai rang (asi isa ejadggrgn3rih es5 obj see sesat sig aan open katun boom shane sha dosa list3s sos5\| seri sasis!is! ssp sso0s ua3i3i3 lis s522 aan maan ana .6t04 aan ke) :tn kay dina dean nani ag pama raja ang ke) ter nan men kan bag) ena mami nga dia sana, aza (vp) hindi ii min, ke) ae) tg, daa ta) pe . kes ". aka ber yna daa pem g3) ali paman yan fasa pad pa, ban nun ya san bapa men pali pikul ata, sman tab hrd ce) gas bsa (207p dra? pikat nee man ts) a btn tel hal iri naa air nan sadap tak men ana psr kua tenan jaa ta) lengan rana lea (aa tm, pr) pap aoi ssj (as kai bar sas ar rs, ala rn. nota pera bmn sas tea sma t7. tag apa fuji bed ye. poor akan iga prota yp) kl. gian nan tai saat mini daerah (an inp ap. nas, kal ama hah pam pompa pisa tam ipk pad try ngan ena pe. pa, iii ba!" (yai buku pan abi yes lil dng ana yii (tpp nae) nu. aal ang uta ega pus ppl nag sil doc tati seng ey! pia ui) as! aji man lopp are uan mua tg) ff, ara si ama tpl yen senja pj) isg usa ata taulan dad kali ana dd. pp) jan) 't. st. seok1e e.l 8u0blokindikasi program pembangunan kecamatan grogol tahun \|a. perwujudan pola ruang perwujudan kawasan lindung zona konservasi kawasan zona paket semen lhk apbn sempadan sempadan sungai dan sempadan bbws apbd sungai pemanfaatan sempadan sungai dlh provinsi provinsi sungai sebagai rth seluruh bwp dlh kab apbd perkotaan grogol dpu kabupaten penertiban bangunan zona paket pupr apbn bangunan pada kawasan sempadan dlh apbd sempadan sungai dan sungai satpol provinsi mengembalikan seluruh bwp dpp apbd fungsinya sebagai rth grogol kabupaten pengkajian indeks zona paket dlh apbn biodiversity sempadan apbd sungai provinsi seluruh bwp apbd grogol kabupaten (ada non para koordinasi tenar tesla pembangunan embung zona paket dinas pertanian apbd sempadan bbws kabupaten sungai seluruh bwp grogol zona ruang peningkatan luasan seluruh bwp paket semen pupr apbn terbuka taman kota grogol pub apbd hijau rth) provinsi provinsi kota dpu apbd dpp kabupaten dlh swasta pemeliharaan rth seluruh bwp paket dpu apbd grogol dpp kabupaten dlh penyediaan rth seluruh bwp paket pupr apbd pemakaman grogol dpp kabupaten pembangunan rth seluruh bwp paket dpu apbd sempadan jalan dan grogol dpp kabupaten median jalan sesuai dlh dengan (kp ks lp ls perda untuk memenuhi kebutuhan rth perkotaan gesentma para koordinasi tenar tesla pemenuhan rth sebesar seluruh bwp paket dpu apbd dari psu rencana grogol dpp kabupaten pembangunan dlh swasta perumahan baru swasta zona konservasi daerah ruang sub bwp paket pupr apbn penyangga terbuka hijau sempadan desa kai apbd rel pangeran) provinsi apbd kabupaten penataan bangunan sub bwp paket dpu apbn sekitar sempadan rel desa kai apbd pangeran) provinsi apbd kabupaten perwujudan kawasan budidaya zona pembangunan seluruh bwp paket dpu apbd perumahan perumahan baru yang grogol dpp kabupaten berwawasan lingkungan swasta swasta dengan konsep green building sesuai daya dukung lahan, kebutuhan, dan standar teknis yang berlaku perbaikan kualitas sub bwp yang paket dpu apbn hunian dengan terdapat dpp apbd perbaikan atau rth. dinas sosial provinsi pemugaran yang masyarakat apbd para koordinasi emas dpi tesla berwawasan lingkungan kabupaten dengan konsep green swadaya building masyarakat zona rehabilitasi pasar desa temani paket disdagkop ukm apbd perdagangan swasta kabupaten dan jasa swasta pengembangan meeting seluruh bwp paket disdagkop ukm apbd convention center grogol pupr kabupaten extensive retail areas swasta swasta pengembangan sky kawasan paket disdagkop ukm apbd bridge komersial komersial pupr kabupaten skala swasta swasta perkotaan pengembangan office kawasan paket disdagkop ukm apbd park komersial pupr kabupaten skala dlh swasta perkotaan swasta pembangunan seluruh bwp paket pupr, apbd kab perdagangan jasa yang grogol berwawasan lingkungan dengan konsep green building zona peningkatan kualitas seluruh bwp paket pupr apbd perkantoran bangunan fasilitas grogol swasta kabupaten perkantoran swasta pemerintahan none para koordinasi tenar team zona sarana pelayanan umum subzona pembangunan dan atau seluruh bwp paket dinas apbd sarana pemeliharaan sarana grogol pendidikan dan kabupaten pelayanan pendidikan setingkat sd, kebudayaan swasta pendidikan smp, sma swasta subzona perbaikan sarana seluruh bwp paket dinas apbd sarana kesehatan yang sudah grogol kesehatan kabupaten pelayanan ada kesehatan pembangunan rumah desa temukan, paket dinas apbd bersalin desa kesehatan kabupaten pasokan, swasta swasta desa langenharjo, dan desa sanggahan subzona pembangunan fasilitas seluruh bwp paket pupr apbd sarana peribadatan grogol swasta kabupaten pelayanan masyarakat swasta peribadatan swadaya masyarakat subzona penyediaan fasilitas seluruh bwp paket dispora apbd sarana olahraga grogol swasta kabupaten pelayanan swasta pe para koordinasi emas dpi team mand man mana zona pengembangan industri seluruh bwp paket disdagkop ukm apbd kawasan skala kecil dan mikro grogol swasta kabupaten peruntukan swasta industri pengembangan kawasan zona kawasan dispernaker apbd peruntukan industri peruntukan paket swasta kabupaten industri kpi) swasta kesal pengolahan gas buangan grogol industri swasta emisi) industri penerapan green seluruh bwp paket kemenperin apbn industry grogol dispernaker apbd kabupaten inventarisasi industri zona kawasan paket kemenperin apbn dikelompokkan peruntukan dispernaker apbd berdasarkan tingkat industri kpi) kabupaten penyebarannya relokasi industri zona kawasan paket kemenperin apbn berdasarkan tingkat peruntukan dispernaker apbd pencemaran dan industri kpi) kabupaten diintegrasikan dengan pembangunan ipar bersama pada prasarana para koordinasi emas dpi teamaluran lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti komplek, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersialipa induk adalah pipa utama yang menerima aliran air buangan dari pipa pipa cabang dan meneruskannya lokasi instalasi pengolahan air buangendali banjir adalah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh banjir. jaringan persamaan adalah jaringan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengelolaan sampah. para koordinasi kepala pupr kala hukum pelatihan ketrampilan seluruh bwp paket dispernaker apbd dan peningkatan grogol kualitas sumber daya manusia pengembangan industri seluruh bwp paket dispernaker apbd berbasis potensi lokal grogol dan sumber daya manusia setempat zona konservasi lahan zona paket dpu apbd pertanian pertanian pangan pertanian dinas pertanian kabupaten berkelanjutan zona konservasi kawasan desa paket dpu apbd pariwisata cagar budaya langenharjo dinas kabupaten pesanggrahan pariwisata langenharjo penambahan fasilitas seluruh bwp paket dpu apbd penunjang pariwisata grogol dinas kabupaten pariwisata para koordinasi tema perwujudan rencana struktur ruang pengembang penyediaan fasilitas jalan seluruh bwp paket semen pupr apbn sistem dan kelengkapan jalan grogol pupr apbd jaringan raya pada ruas jalan swasta kabupaten transportasi sesuai standar teknis yang berlaku peningkatan, seluruh bwp semen pupr apbn pemeliharaan, dan grogol paket pupr apbd rehabilitasi jalan sesuai swasta kabupaten standar teknis dan swasta kelengkapan jalannya pembangunan jalan sub bwp paket semen pupr apbn lingkar selatan desa pupr apbd surakarta parangjoro, swasta kabupaten desa swasta pangeran) pembangunan jalan sub bwp paket dpu apbd ana parangjoro para koordinasi penting penyediaan ruang seluruh bwp paket pupr apbn terbuka hijau padajalur grogol dpp apbd dan pulau jalan dlh kabupaten swasta swadaya masyarakat pengembangan angkutan seluruh bwp paket dishub apbn umum massal bus rapid grogol kemenhub apbd transit yang terhubung swasta kabupaten dengan wilayah kota swasta surakarta peningkatan kapasitas seluruh bwp paket dishub apbd angkutan umum grogol swasta kabupaten swasta penyediaan alat ukur seluruh bwp paket dpu apbd pencemaran udara pada grogol kabupaten kawasan lalu lintas volume tinggi penataan tempat tempat seluruh bwp paket dishub apbd pemberhentian angkutan grogol kabupaten umum para koordinasi penting pengaturan kewajiban seluruh bwp paket bappelbangda apbd penyediaan ruang parkir grogol pupr kabupaten setiap pembangunan dishub kegiatan bukan bkd perumahan dan penetapan dan pengaturan parkir atas badan jalan pembangunan terminal sub bwp paket pupr apbd barang desa dishub kabupaten parangjoro) swasta apbd provinsi swasta api komuter jalur pangeran kai solo sukoharjo wonogiri pengembangan jalur seluruh bwp paket dishub apbd pejalan kaki grogol dpu kabupaten swasta swasta swadaya masyarakat pengembangan jalur seluruh bwp paket dishub apbd sepeda grogol dpu kabupaten swasta swasta ps para koordinasi penting tesla swadaya naa pengembang peningkatan jaringan desa paket pln pln sistem transmisi saluran udara langenharjo apbn jaringan tegangan tinggi suit) desa grogol, energi desa kelistrikan pasokan, desa pondok, desa temukan pembangunan jaringan desa paket pln pln transmisi saluran udara gedangan apbn tegangan tinggi (suit) peningkatan jaringan seluruh bwp paket pln pln distribusi listrik grogol apbd kabupaten pengembangan gardu seluruh bwp paket pln pln distribusi, penambahan grogol apbd bravo, dan kabupaten pengembangan fasilitas lainnya pengembangan gardu desa paket pln pln induk solo baru gedangan apbn kabupaten penerangan jalan umum grogol dishub apbn rapi penting pengembang pengembangan sistem seluruh bwp paket diskominfo apbd sistem prasarana jaringan kabel grogol telkom kabupaten jaringan serta pembangunan sto swasta telkom telekomunik dan kotak pembagi swasta asi untuk melayani kebutuhan telekomunikasi pengembangan sistem seluruh bwp paket swasta swasta menara telekomunikasi grogol bersama pengembangan jaringan seluruh bwp paket diskominfo apbd fiber optik sesuai grogol telkom kabupaten kebutuhan dan standar swasta telkom teknis yang berlaku swasta pengadaan fasilitas zona paket diskominfo apbd hotspot pada ruang perdagangan telkom kabupaten publik jasa, taman swasta telkom kota swasta p para koordinasi asn seluruh bwp pengembang pemeliharaan instalasi desa pondok paket dam dam sistem pengolahan air dan jaringan air reservoir desa pondok minum pembangunan dan seluruh bwp paket pupr apbd pemeliharaan jaringan grogol dam kabupaten perpipaan dam dam pembangunan dan desa paket pupr apbd pemeliharaan spam gedangan dam provinsi regional wososukas desa manang apbd desa kabupaten sanggahan dam desa pangeran pengembangan jaringan seluruh bwp paket semen pupr apbn perpipaan untuk grogol dpu provinsi apbd kawasan yang belum pupr kabupaten terjangkau jaringan swasta apbd dam provinsi swasta swadaya masyarakat para koordinasi penting tesla pengembang rehabilitasi jaringan seluruh bwp semen pupr apbn sistem drainase yang sudah ada grogol paket pupr apbd jaringan dan pembangunan swasta kabupaten drainase jaringan drainase swasta sepanjang jalan ema batin kolam langenharjo kabupaten tampungan) pembangunan biopori seluruh paket dpu apbd pada drainase subsistem dlh kabupaten permukiman drainase dan permukiman rehabilitasi gorong temani kabupaten gorong serta pintu air pengoptimalan sistem seluruh bwp paket dpu apbd drainase pada kawasan grogol kabupaten rawan banjir dengan kapasitas yang memadai pembuatan sumur seluruh bwp paket dpu apbd resapan pada kawasan grogol dpp kabupaten permukiman para koordinasi penting tesla pembuatan bio retensi seluruh bwp paket dpu apbd pada lahan parkir (kolam grogol dpp kabupaten konservasi). pengembang pengembangan dan permukiman paket dpu apbd sistem pemeliharaan spal kepadatan dlh kabupaten jaringan air setempat pada zona rendah dan dpp swasta limbah permukiman sedang bwp swasta swadaya grogol masyarakat pengembangan dan permukiman paket dpu apbn pemeliharaan spal padat dlh apbd terpusat pada kawasan penduduk swasta kabupaten perumahan formal bwp grogol apbd provinsi swasta swadaya masyarakat pengembangan spal zona industri paket pupr apbd terpusat pada zona dlh kabupaten industri berupa ipar swasta swasta vii pengembang pemeliharaan tps3r desa paket pupr apbd sistem kewarasan dlh kabupaten jaringan persampaha para koordinasi penting pembangunan tps desa temani paket pupr apbd dan desa dlh kabupaten bayaran pengoptimalan dan seluruh bwp paket dpu apbd penyediaan tps berupa grogol dpp kabupaten depo transfer dan dlh container pengendalian tingkat seluruh bwp paket dpu apbd pencemaran dan dampak grogol dpp kabupaten lingkungan pada wilayah dlh sekitar persamaan viii pengembang peningkatan, rehabilitasi seluruh bwp paket dpu apbd sistem dan perlindungan grogol dinas kabupaten jaringan seluruh jaringan irigasi pertanian sumber daya serta perlindungan air sumber air untuk pengairan para koordinasi, meinatal ancaman para koordinasi kepala pupr kala hukum penambahan dan subsistem paket dpu apbd rehabilitasi pompa dopo barat, kabupaten lengkap dengan rumah temani, pompa grogol, pasokan, pangeran utara, pangeran selatan normalisasi sungai dan seluruh bwp paket bbws apbn saluran grogol pengembang peningkatan kapasitas semua desa, paket bpbd apbd sistem penanganan bencana tempat kabupaten jaringan banjir evakuasi, prasarana jalur lainnya evakuasi oa. para koordinasi mei sbw prioritas pelestarian pelindunganblok kawasan pengembang pengembangan area desa paket dpu apbd sarana parkir langenharjo bappelbangda kabupaten dan dpp apbd prasarana pln propinsi pendukung dam apbn wisata pengembangan rth desa paket swasta pln budaya langenharjo dam swasta pengembangan jaringan desa paket sarana dan prasarana langenharjo lainnya (listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, sampah dan irigasi) penataan penyusunan rtl sebagian desa paket bappelbangda apbd lingkungan langenharjo pupr kabupaten apbd provinsi apbn swasta gonna para koordinasi penting team penertiban bangunan paket pupr apbd bappelbangda provinsi satpol apbd kecamatan kabupaten desa sbw prioritas penanganan perbaikan prasarana, sarana, anjlok kawasan perbaikan pengembangan area sebagian desa paket dpu apbd dan parkir gedangan dan bappelbangda kabupaten pengembang sebagian desa dpp apbd sarana madegondo pln propinsi dan pengembangan rth paket dam apbn prasarana. swasta pln perdagangan swasta jasa dan pengembangan jaringan paket sektor sarana dan prasarana industri lainnya (listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, sampah dan irigasi) para koordinasi penting tesla penataan penertiban bangunan sebagian desa paket pupr apbd lingkungan gedangan dan bappelbangda provinsi sebagian desa satpol apbd madegondo kecamatan kabupaten desa kelurahan total eee keterangan instansi: bappelbangda badan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah kabupaten sukoharjo pupr dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten sukoharjo dpp dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten sukoharjo dlh dinas lingkungan hidup dishub dinas perhubungan kabupaten sukoharjo diskominfo dinas komunikasi dan informatika kabupaten sukoharjo dinas pertanian dinas pertanian dan perikanan kabupaten sukoharjo disdagkop ukm dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten sukoharjo dispernaker dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten sukoharjo bupati sukoharjo, joss wardoyo wijaya para koordinasi emo kabar hukum p)\|matriks kegiatan dan penggunaan lahan (matriks itb) rdr kawasan perkotaan kecamatan grogol zona lindung zona budidaya zona pariwisata pertanian subzona subzona kawasan wisata wisata tanaman peruntukan buatan budaya pangan industri rumah tunggal len rumah kopel lon rumah bet xx townhouse ' rumahsusun asrama rumah kost panti joo panti asuhan homestay pat paviliun rumah dinas xx olx rumah adat lox len real estate oo) xxx xxx pas ruko lao warungmakan lao ja7 toko pat tao lao tao jas kantin tao restoran lai pasar tradisional pasar lingkungan pasar hewan xx penyaluran grosir \|l38 oo pusat perbelanjaan lox (supermarket xx minimarket ' lama o txt j28 plaza lon toko kelontong las toko bahan bangunan dan perkakas makanan dan minuman xx pet shop lox lon toko batatas jamu otr jasa penitipan hewan toko alat dan bahan farmasi yoko pakaian dan aksesoris toko peralatan dan pasokan pertanian tanaman lai show room kendaraan yao tan rn. para koordinasi kepala pupr koala hialkaam zona lindung zona budidaya zona zona oxl subzona kawasan subzona tanaman wisata wisata peruntukan perkantoran buatan budaya pangan industri pasa bangunan xx lon lon too j4a koperasi ton ter pasa komunikasi ' xx pasa pemakaman \|. ton \|. jasa riset dan pengembangan iptek perbaikan atau renovasi barang jasa bengkel ran ten pasa pengecatan pasa alasan benteng psu see isi ulang air minum pon pertemuan jasa penyediaan makanan dan minuman jasa travel dan pengiriman barang jasa perkantoran atau bisnis lainnya pasa keterampilan blk) ' ' x too panti pijat ' xx billiards lox klub halaman bar ' oa. lee (teater apartemen rumah susun komersial bioskop penginapan hotel lox leon penginapantosmen xx cottage o salon kecantikan lox 1x1 lon lon laundry \|7a karaoke ' penitipan anak lon gudang rongsokan lox pergudangan industri mma bebe belo beta bala bata lala baba par par pusat batara bebe boa bela beta bala bata lala par provinsi kantor pemerintah kabupaten kantor kecamatan ' xx pena para koordinasi kepala pupr koala hialkaam pertanian subzona subzona kawasan wisata wisata peruntukan tanaman buatan budaya industri pangan kantor desa kelurahan xx pon potret kodim polsek koramil ' \| jas pado on. jar ' jsm po sma sm ko po adam poo baba boa baba pala ola jala akademi pendidikan informal atau kamen poo balap boa baba pala lala pala pondok pesantren ' rumah sakit tipe ' oo. rumah sakit tipe b' ) \| oo rumah sakit tipe ' oo. rumah sakit tipe oo. rumah sakit khusus ' xx oo. eharswumtesam box opa ato bapa pala puskesmas ' puskesmas pembantu xx posyandu batas pengobatan oo ) oo oo. oo pos kesehatan ' \| xx on. yo. yo. oo dokter umum on. yo. dokter spesialis on. on. (poef bidan klinik oo. oo. apotek on. oo. \|lapangan olahraga ' ) \| yo gelanggang olahraga o x 13x tai jam gedung olahraga ' \| \|. 13x stadion par kolam renang untuk teriakan mana bn. buana pnnnannn bnnnsnnnn ben din bnn cnn bnn back bk. bkn ben bk. dengan enn den.sny bnn bca bnn (ata masjid s&s \|. \|. (tas mushola par (me\| gereja oo tai jaa7pua jaa8 vira jang klenteng oo man teks taken tenaganya tenaga inn nun cnn bkn nan bk. benang bsa bnn bnn bsn lingkungan gedung pertemuan kota ' ' yo \|xr gedung serbaguna) ' ) oo \|. menkgannn bela bukan bencana dencsnnnn bnn ngk bk. bkn bsa ben bnn bsn pameran ke) ban teks bakon bencana tenaga nun kan bnn nan bne.nnn bsn ben des ina dek. bensin blank bsn lingkungan see mana tak tan bnn tnkcsnnnn bnn cnn baca bk. bkn bsa kn. dek dekan bnn ban bsn kemasyarakatan terminal tipe ' \| terminal barang ageng para koordinasi kepala pupr kabar hukum zona lindung zona budidaya zona pariwisata pertanian pl subzona kawasan wisata wisata tanaman peruntukan buatan budaya pangan industri rest area xx lon nyheter lon too tao lapangan parkir umum poo makanan minuman xx tekst oo tembakau xx pakaian jadi konveksi) jas pensemasanbarang bau hopes batu bata ' genteng aaa batik ton penggergajian kayu xx tag bahan kimia dan produknya karet dan plastik produk logam dasar hsofproduktogamothn asi mei perkantoran mesin dan perlengkapan elektronik peralatan medis, jam, instrumen optik alat alat kendaraan bermotor pemecah batu (stone cruiser) home industry daur utang lox lt. peralatan pertanian xx industri busa xx tangga pembuatan tempe pembuatan tahu penggilingan padi industri alat musik industri alat olahraga ' ' x industri kaca dan barang dari kaca taman lingkungan yao tao ton lp. taman lingkungan tao taman kelurahan total tao tao tuo taman kecamatan ') ) \| lao ton lai ama para koordinasi kepala pupr koala hialkaam zona lindung zona budidaya zona pariwisata pertanian pl subzona kawasan menata wisata wisata peruntukan buatan budaya pangan industri taman kota ' e\| tao tao lao aon mutan kota lao (atur hijau tao tao pemakaman umum tar pasien) opo jar7 lapangan lon ton ton lp. jalan puasa fat \|. olx tempat parkir umum lai aan \|i81 pertanian lahan basah lo. pertanian lahan kering xx lon tanaman hortikultura xx jasa perikanan perkebunan tanaman eras (perkebunan agrobisnis ternak kambing ternak sapi ternak babi barfpenseembataanfewan pengambilan air tanah (sumur dalam) wisata bulan ' b8 pemancingan pertambangan mineral dan batu bara pertambangan minyak dan gas bumi jaga rs test tl35 daur ulang sampah ts. pengolahan limbah domestik terpadu pengolahan limbah non domestik \|20a bts tower jaringan listrik ' b8 rumah pompa o85 reservoir ' pembangkit listrik lo85 garasi bus prop superblok stasiun terpadu txt pemanfaatan ruang yang diizinkan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan bupati sukoharjo, pan para koordinasi wardoyo wijaya kepala pupr kabar hukumperaturan zonasi zona peraturan umum zonasi untuk zona lindung zona sempadan sungai (ss) ketentuan itb pemanfaatan bersyarat tertentu bj): sarana pelayanan umum berupa lapangan olahragahijau berupa taman lingkungan rt, taman lingkungan rw, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, pemakaman umum, dan pemakaman pasiennon hijau berupa lapangan, plaza, tempat parkir, rekreasi diizinkan dengan syarat:: menyediakan lahan parkir yang memadai, tidak mengganggu fungsi lindung sungai dan lingkungan sekitarnyadiperkenankan untuk bangunan permanen. peruntukan khusus berupa menara telekomunikasi bts diizinkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan bupati tentang rencana induk menara telekomunikasi, amaperlu disesuaikan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan untuk mencegah serta meminimalisir penyebaran covideberapa ketentuan dalamlakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari masing masing'memberikan arahan, bimbingan dan melakukan pendampingan serta pengawasan kepada kpps, dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan,, cc.huruf panitia pemilihan kepala desa kepala desa dihapuslembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat desa, harus memenuhi syaratkpps sebagaimana dimaksud pada terdiri dari ketua: sekretaris, cc. anggota. dihapus. tugas pokok kpps sebagaimana dimaksud pada adalah menyelenggarakan pemungutan suara, menghitung perolehan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara tps, dan melaporkan hasilnya kepada panitia pemilihan kepala desa. dihapus. dihapus. honorarium serta biaya operasional kpps sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam apbd dan atau apb desa. ketentuan dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jumlah pemilih disetiap tps paling banyak pemilih dalam dptketentuan dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutketentuan dan diubah, dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut panitia pemilihan kepala desa, kppstim fasilitasi pemilihan kepala desa kecamatan,ihapusketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut1,di sebagaimana dimaksud dalaminas tenaga kerja kabupaten sidoarjo, perlu dilakukan restrukturisasi organisasi serta penyesuaisidoarjo. kabupaten adalah kabupaten sidoarjotenaga kerja kabupaten sidoarjomelaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang hubungan industrial: penyusunan kebijakan teknis bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan kegiatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, cc. penyusunan dan perumusan usulan penetapan lembaga kerjasama tripartit, dewan pengupahan dan tim deteksi dini kabupatennerbitan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja buruh, pelaksanaan pelayanan pendaftaran perjanjian pembohongan pekerjaan dan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu, menyusun rekomendasi izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh, pelaksanaan penyusunan dan pengusulan besaran upah minimum kabupaten,laksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja perusahaan,il. pelaksanaan penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi keanggotaan serikat pekerja serikat buruh, pelaksanaoo. pelaksanaan penetapan peta kerawanan dan melaksanakan deteksi dini masalah ketenagakerjaan, pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dan syarat kerja perusahaan, pemberian layanan konsultasi permasalahan hubungan industrial, pelaporan pelaksanaan kegiatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya. seksi persyaratan kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis persyaratan kerja, menyiapkan bahan pelaksanaan teknis persyaratan kerja, meliputi pembentukan lembaga sarana hubungan industrial perusahaan melalui lembaga kerjasama bipartita, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, memberikan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang bagi perusahaan pemberi pekerjaan, memberikan bukti pendaftaran perjanjian kerjasama d dan perusahaan penerima pekerjaan, memberikan bukti pencatatan serikat pekerja serikat buruh dan perjanjian kerja waktu tertentu, memberikan pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan untuk perusahaan, penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan, penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang dalam pembohongan sebagian pekerjaan, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh, penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan syarat kerja perusahaan, menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis persyaratsejahteraan pekerja mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesejahteraan pekerja, menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kesejahteraan pekerja, penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan perusahaan, penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial dan tenaga kerja, penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan dan pengusulan besaran upah minimum kabupaten, penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja buruh untuk duduk dalam lembaga dewan pengupahan, penyiapan bahan survei dan rekapitulasi kebutuhan hidup layak khl), menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesejahteraan pekerja, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya. seksi penyelesaian perselisihan hubungan industriallaksanaan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian, penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian mogok kerja dan penutupan perusahaan (lock out), penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberipenyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan peta kerawanan dan melaksanakan deteksi dini masalah ketenagakerjaan, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian layanan konsultasi permasalahan hubungan industrial dan pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan kategori rawan terjadinya konflik ketenagakerjaan, penyiapan bahan perencanaan dannyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengusulan pembentukan lembaga kerjasama tripartit dan tim deteksi dini: penyiapan bahan perencanaan danmenyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknisdaerah unit pelaksana teknis daerah merupakanaerah. bagan susunan organisasi dinas tenaga kerja kabupaten sidoarjo kepala dinas kelompok jabatan fungsional sub bag umum dan sub bag perencanaan ken kepegawaian dan keuangan bidang pelatihan bidang penempatan bidang hubungan kerja dan tenaga kerja, perluasan industrial dan produktivitas kerja dan transmigrasi kesejahteraan pekerja seksi pembinaan seksi penempatan kelembagaan dan perlindungan seksi daratan pelatihan tenaga kerja seksi penyelenggaraan seksi perluasan seksi kesejahteraan kesempatan kerja pelatihan dan pekerja peningkatan dan transmigrasi produktivitas atan perselisihan hubungan riatenaga kerja kabupaten sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah. dinas tenaga kerja kabupaten sidoarjosidoarjo terdiri dari: unsur pimpinan: kepala dinas, unsur staflatihan kerja dan produktivitas, terdiri dari: seksi pembinaan kelembagaan pelatihan, seksi penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi, terdiri dari: seksi penempatan dan perlindungan tenaga kerja, seksi perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja, terdiri dari: seksi persyaratan kerja, seksi kesejahteraan pekerja, seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial: unit pelaksana teknis daerah, kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dinas tenaga kerja,tenaga kerja kabupaten sidoarjotenaga kerjatenaga kerja dan bidang transmigrasitenaga kerja dan bidang transmigrasidan sarana prasaranasebagian tugas dinas dalam bidang pelatihan kerja dan produktivitas. dalam melaksanakan tugas, bidang pelatihan kerja dan produktivitas mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja, produktivitas dan lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan fasilitasi program pelatihan, produktivitas dan lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja dan lembagaprogram pemasangan dalam negeri, pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan dan produktivitas, j . pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja dan produktivitas, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya. seksi pembinaan kelembagaan pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan pelatihan kerja, menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan kelembagaan pelatihan kerja, meliputidata kelembagaan lembaga pelatihan kerjamfasilitasi permohonan legalisasi sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan kerja menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kelembagaan pelatihan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pembinaan kelembagaan pelatihan, ..laporan pelaksanaan teknis pembinaan kelembagaan pelatihyelenggaraan pelatihan dan peningkatan produktivitas mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas, menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas, meliputi menyiapkan bahan perencanaan dan pembinaan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas, dan produktivitas, menyiapkan bahan fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan pemasangan dalam negeri, menyiapkan bahan pengembangan kurikulum, sistem, metode dan modul pelatihan dan teknik peningkatan produktivitas, menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas, menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan produktivitas dan produktivitas, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan produktivitas, menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran produktivitas tenaga kerja, .menyiapkan data pembinaan dan pelaksanaan peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitasnempatan tenaga kerja, perluasan kerja,sebagian tugas dinas dalam: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi, penyiapan bahan pelaksanaan teknis penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi, pelaksanaan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) penyelenggaran urusan pemerintahan bidang penempatan dan perluasan kerja, pelaksanaan penyusunan data pencari kerja dan data lowongan kerja, pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja, pelaksanaan pemberian persetujuan pendirian lembaga bursa kerja khusus, pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja job fair, pemberian fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan, pelaksanaan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan tenaga kerja mandiri tkm), j . pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan tenaga kerja asing tka) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupatenil. pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan tenaga kerja indonesia tki) luar negeri, pelaksanaan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta links) dan lembaga bursa kerja khusus bkk): pemberian pelayanan kelengkapan dokumen dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan calon tenaga kerja indonesia tki) luar negeri, oo. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi ketransmigrasian, pelaksanaan klarifikasi permukiman daerah tujuan transmigrasi, penyiapan bahan laporan pelaksanaan teknis penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya. seksi penempatan dan perlindungan tenaga kerja mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penempatan dan perlindungan tenaga kerja, menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penempatan dan perlindungan tenaga kerja, penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang tenagapenyiapan bahannyiapan bahan pemberian informasi pasar kerja penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantara kerja, penyiapan bahan perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta links), penyiapan bahan rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta, pemantauan dan evaluasi hasil penerbitan perpanjangan notifikasi ita, penyiapan bahan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja .pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan tki pra dan purna penempatan, .menyusu.pemantauan dan evaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan tki, penyiapan sarana dan prasarana pemberdayaan tki purna, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan tki purna, menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penempatan dan perlindungan tenaga kerja,sempatan kerja dan transmigrasi mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, meliputi, penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi promosi program perluasan kesempatan kerja sektor informal kepada masyarakat, penyiapan bahan penyusunan sistem dan pembinaan perluasan kesempatan kerja, penyiappenyiapan bahan pembinaan dan panduan perluasan kerja melalui usaha mandiri dan padat karya, penyiapan bahan koordinasi program pengembangan dan perluasan kerja, penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan tenaga kerja mandiri tkm), penyiapan bahan pelaksanaiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis perlindungan dan perluasan kesempatan kerja, penyiapan bahan pendataan calon transmigran, penyiapan bahan sosialisasi ketransmigrasian, penyiapan seleksi administrasi dan fisik calon transmigran, penyiapan bahan klarifikasi lokasi pemukiman daerah tujuan transmigrasi, penyiapan bahan laporan kegiatan persiapan pendaftaran dan seleksi transmigran, penyiapan bahlaporan pelaksanaan teknis perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi
tms menimbang bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program jemput sakit pulang sehat berupa pelayanan medik dasar dan penginapan sementara bagi masyarakat kota bengkulu yang akan berobat jakarta sebelum memperoleh layanan dari fasilitas kesehatan yang dituju, serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, pemerintah kota bengkulu akan mendirikan klinik pratama jakarta, bahwa untuk mengoperasikan klinik serta memanfaatkan aset eks gedung perwakilan kota bengkulu jakarta guna mendukung perekonomian daerah, perlu memberikan penugasan kepada perusahaan daerah ratu agung niagperusahaan daerah ratu agung niaga lembaran daerah kota bengkulu nomor tahun memutuskan:daerah ratu agung niaga kota bengkulu yang disingkat dengan pd. ran adalah badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah kota. klinik pratama yang selanjutnya disebut klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus. peraturan walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penugasan pd. ran untuk melaksanakan pengelolaan klinik milik pemerintah kota bengkulu jakarta. tujuan penugasan pengelolaan klinik kepada pd. ran adalah: meringankan beban warga kota bengkulu yang sedang dan atau akan menjalani pengobatan jakarta dengan memberikan pelayanan medik dasar dan penginapan sementara sebelum memperoleh layanan dari fasilitas kesehatan yang ditutupnya, mewujudkan keberhasilan program jemput sakit pulang sehat pemerintah kota, dan cc. mengoptimalkan aset daerah guna meningkatkan perekonomian daerah, bab penugasan dengan peraturan walikota ini, pemerintah kota menugaskan kepada pd. ran untuk melaksanakan pengelolaan dan operasional klinik pratama milik pemerintah kota sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. klinik sebagaimana dimaksud pada berlokasi dan berkedudukan eks. gedung perwakilan kota bengkulu jakarta. dengan adanya penugasan sebagaimana dimaksud pada pd. ran bertanggungjawab secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan klinik milik pemerintah kota. dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam pd. ran mempunyai hak dan kewajiban. hak sebagaimana dimaksud pada adalah memanfaatkan gedung eks. kantor perwakilan pemerintah kota bengkulu jakarta untuk mengoperasikan klinik untuk memberikan layanan medik baik bagi warga kota bengkulu yang sedang berobat jakarta maupun kepada masyarakat sekitar, mengoperasikan ruang layanan penginapan sementara bagi warga kota bengkulu yang sedang dan atau akan berobat jakarta, melakukan kegiatan usaha lainnya dengan memanfaatkan sebagian gedung eks. kantor perwakilan kota bengkulu dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka operasional klinik pratama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah kota. kewajiban pd. ran sebagaimana dimaksud pada adalah mengurus perizinan pendirian klinik, dan mengelola operasional klinik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah kota. bab iii jangka waktu penugasan jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam adalah (dua) tahun sejak peraturan walikota ini mulai berlaku sampai dengan tahunkota yang dikoordinir oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pembinaan bumipendanaan dan dukungan pemerintah daerah kota, modal pd. ran, dan cc. sumber sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuaipemerintah kota memberikan dukungan berupa: pemanfaatan aset eks gedung perwakilan kota bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau pendampingan dalam proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembukuan dan pelaporan pembukuan dalam rangka penugasan, harus dibuat secara terpisah antara pembukuan mengenai penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada walikota secara berkala setiap (tiga) bulan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. setelah pelaksanaan penugasan, direksi wajib memberikan laporan kepada walikotawalikotapengujian, dan laporan. selain melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada tim bertugas memberikan penilaian administrasi, teknis, dan fisik terhadap pelaksanaan penugasan. pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan pengelolaan klinik sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh inspektoarif guna salinan sesuai dengan aslinya kepala. bagian hukum sekretariat rah kota bengkulu for lix dewi, nip. berita daerah kota bengkulu tahun nomor . u perlu menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah. kabupaten karanganyar nomor tahun tentang pembinaan dan pengembangan perpustakim2);aranganyaerintah daerah, berkedudukan ibukota kabupaten karanganyar atau lokasi lain yang ditunjuk oleh bupati dan d kelola perangkat daerah teknis,tatus sosial ekonomi. perpustakaan desa kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai sa ah satu sarana media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan kelurahan, yang merupakan bagian int gral dari kegiatan pembangunan desa kelurah t baca dan kebiasaan gemar membacaanaerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang dimiliki olehnasionalbab maksud dan juan pembinaan dan pengembang, dan berkesinambungan. pembinaan dan pengembang; meningkatkan kegemaran membaca; dan memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. ru ng lingkup penyelenggaraan perpustakaan meliputi: pedoman pembinaan dan pengawasan; pedoman pengelolaan perpustakaan umum daerah; pedoman pengelolaan perpustakaan kecamatan; pedoman pengelolaan perpustakaan desa kelurahan; pedoman pengelolaan perpustakaan sekolah madrasah; pembentukan perpustakaan; kebudayaan kegemaran membaca; penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan atau karya rekam; pendaftaran karya cetak dan atau karya rekam; pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan; pembinaan dan pengawasan; dan sanksi administratif. bab iii pedoman pengelolaan perpustakaan umum daerah bagian kesatu status organisasi perpustakaan umum daerah merupakan satuan organisasi perpustakaan yang diwadahi dalam bentuk perangkat daerah teknis yang dipimpin oleh seorang kepala dinas: kepala dinas; sekretariat, terdiri dari: sub bagian perencanaan dan keuangan; dan sub bagian umum dan kepegawaian. bidang kearsipan, terdiri dari: seksi pengolahan dan pengelolaan arsip; dan seksi pelayanan dan pembinaan arsip. bidang perpustakaan, terdiri dari: seksi pengolahan dan pengelolaan bahan pustaka; dan seksi pelayanan dan pembinaan perpustakaanpelayanan dan pembinaan perpustakaan. unit pelaksana teknis daerah utd); dan kelompok jabatan fungsional.kepala dinas sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: perumusan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan; pelaksanaan koordinasi kebijakan kearsipan dan perpustakaan; pelaksanaan kebijakan! dinas bidang kearsipan dan perpustakaan; pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; pengendalian penyelenggaraan tugas utd; dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinyukan perencanaan,sekretaris sebagaimana dimaksud padatembidang perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam hurufpustakaan sebagaimana dimaksud padakepala bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengelolaan perpustakaan; pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengelolaan perpustakaan;; dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d. perpustakaan. untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang lingkungan d nas dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah utd)utd) yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. bagian kedua sumber daya manusia tenaga perpustakaan terdiri atas: pustakawan; dan tenaga teknis perpustakaan. tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam berasal dari aparatur sipil negaraumum daerah berasal dari pustakawan sebagaimana dimaksud dalam memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma (d.ii) bidang perpustakaan. jumlah pustakawan sebagaimana dimaksud pada yang berkualifikasi bidang perpustakaan dan informasi paling sedikit (satu) orang per (tujuh puluh lima ribu) penduduk daerah. jumlah tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit (satu) orang per (dua puluh lima ribu) penduduk daerah kualifikasi tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga non pustakawan yang melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan dan secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan; dan tenaga teknis perpustakaan antara lain tenaga teknis komputer, tenaga teknis ketatausahaan dan tenaga teknis lainnyakesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas; dant dan atau non formattiga sarana dan prasarana perpustakaan paragraf umum perpustakaan umum daerah harus demi iki sarana dan prasarana perpustakaan yang sesuai dengan ketentuan standar perpustakaan nasional dan mudah akses2 sarana perpustakaan sarana perpustakaan umum daerah paling sedikit berupa perabot dan peralatan peralatan meliputi mer majalah dan surat kabar, dan lemari yang dapat dikunciku perpustakaan, dan area, efektif dan efesien. luas bangunan gedung perpustakaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (nol koma nol nol delapan meter persegi) per kapita dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan f sik secara berkelanjutan. gedung atau ruang perpustakaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada atas paling sedikit harus memiliki: ruang pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan; ruang penyimpanan bahan perpustakaan; ruang baca; ruang pelayanan perpustakaan; ruang akses informasi; staf; dan aktivitas edukatif. perpustakaan umum; mushola; dapur pantry; gudang yang repr tentatif; par kir kendaraan; sarana olah ramadan tempat pembuangan sampah. fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada meliputi: toilet bagi khususjdan pustaka berkebutuhan fasilitas bagi khusus. pustaka berkebutuhan bagian keempat anggaran perpustakaan umum daerah menyusun rencana anggaran secara berkesinambungan sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan umum daerah* penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada mengacu pada rencana strategis dan rencana kerja program kerja perpustakaan umum daerah. pengelolaan dana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara ef sien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab. pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara rutin perpustakaan umum daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). anggaran perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah umumapbd); sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; kerja sarana yang sa ing menguntungkan; bantuan luar negeri yang tidak mengikat; hasil usaha jasa perpustakaan; dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. anggaran perpustakaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan. bagian kelima teknologi informasi dan komunikasi paragraf umum perpustakaan daerah mengembangkan sarana teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari: pengolahan bahan pustaka; penyelenggaraan pelayanan; pengembangan perpustakaan. paragraf pengolahan bahan pustaka pengolahan bahan pustaka sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputiim kajian bahan perpustakaan; penentuan tajuk subjek; pengkatalogisasian bahan perpustakaan; pembuatan anotasi; pengalihan data bibliografi s, penyuntingan data bibliografi s; pengelolaan data bibliografi s; pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan; pendistribusian bahan perpustakaan; penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan; dan pengevaluasian dan penyiaran koleksi bahan perpustakaan. paragraf penyelenggaraan pelayanan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: layanan keanggotaan bagi pustaka; layanan penelusuran; layanan sirkulasi buku; pojok informasi dan teknologi (warintek); dan layanan perpustakaan digital atau buku elektronik. layanan keanggotaan bagi pustaka sebagaimana dimaksud pada hurufadalah layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mencari koleksi yang dikehendaki pustaka dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui judul, kata kunci, penerbit, pengarang, nomor panggil. layanan sirkulasi buku sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu peminjaman dan pengembalian dan perpanjangan buku. pojok informasi dan teknologi (warintek) sebagaimana dimaksud pada hurufadalahsyarakat dapat menjadi anggota perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan mengajukan permohonan kepada kepala dinas yang dihampiri persyaratan warga negara indonesia yang berdomisili, bekerja atau sedang mengikuti pendidikan daerah. layanan keanggotaan terdiri dari (dua) kategori, yaitu keanggotaan melalui luring dan keanggotaan melalui daring. keanggotaan luring sebagaimanayerahkan fotokopi identitas diri atau dapat juga dengan memindai anggota dan foto calon anggota. calon anggota mengisi formulir pendaftaran; dan anggota perpustakaan yang telah didaftar mendapatkan kartu tanda anggota. keanggotaan daring sebagaigunduh aplikasi perpustakaan digital melalui media internet; calon anggota mengisi form pendaftaran secara daring; calon anggota yang telah mengisi form pendaftaran secara daring akan dilakukan seleksi oleh administrator perpustakaan digital untuk selanjutnya dapat diterima menjadi anggota; dan anggota perpustakaan yang telah didaftar mendapatkan kartu tanda anggota. kartu anggota perpustakaan berlaku selama (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. layanan penelusura;; jika mengalami kesulitan, pustaka dapat meminta bantuan petugas untuk melakukan penelusuran;daringyang bermaksud mesinalender; peminjaman koleksi perpustakaan tidak dikenai biaya atau gratis;perpustakaan digital buku elektronik (ebook) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: pustaka diwajibkan mendaftar menjadi anggota secara daring; setelah mendapat persetujuan dari administrator perpustakaan digital maka pustaka dapat membuka atau mengakses koleksi perpustakaan digital; pustaka dapat mengakses perpustakaan digital luring dengan cara datang langsung perpustakaan umum daerah tanpa mendaftar menjadi anggota terlebih dulu; dan pustaka disediakan unit komputer khusu untuk mengakses perpustakaan digital. paragraf pengembangan perpustakaan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam hurufojok teknologi dan informasiitu layanan audio visual. tujuan pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah:daerah;; danmeliputi: kelompok pemuda; kelompok wanita; dan kelompok usaha mikro kecil dan menengah. paragraf kerjasama perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk: meningkatkan layanan kepada pustaka; dan meningkatkan mutu layanan perpustakababi pedoman pengelolaan perpustakaan kecamatan bagian kesatu umum perpustakaan kecamatandoman penyelenggaraan perpustakaan kecamat; penyelenggaraan perpustakaan; dan pengelolaan perpustakaan. koleksi perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud dalambagian kedua koleksi perpustakaankecamatan per tahun (nol koma nol nol tiga) per kapita. bagian ketiga sarana dan prasarana perpustakaan perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud dalamkecamatkecamatkecamatan menyediakan prasarana berupa lahan, gedung atau sik secara berkelanjutan. gedung sien. bagian keempat pelayanan perpustakaan perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam memberikan layanan perpustakaan kepada pustaka sekurang kurangnya (enam) jam per hari. perpustakaan kecamatan menyelenggarakan layanan membaca, menulis, bercerita, mendongengdankecamatan sebagaimana dimaksud dalamupu sekawanan. perpustakaan kecamatkecamatan dilakukan dengan berpedoman pada standar perpustakaan nasional.kecamatan sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud pada memiliki prosedur yang baku. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari supervisicamat. pelaporan sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja. pasa kepala perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran. bab pengelolaan perpustakaan desa kelurahan bagian kesatu umum perpustakaan desa kelurahandalam pengelolaan perpustakaan desa kelurahan memperhatikan standar perpustakaan dengan memperhatikan standar. perpustakaan desadesa kelurahan berkedudukan kantor desa kelurahan yang dikelola olehokok fungsidoman penyelenggaraan perpustakaan desa kelurah penyelenggaraan perpustakaan; dan pengelolaan perpustakaan. bagian kedua koleksi perpustakaan perpustakaan desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam hurufdesa kelurahan per tahun (nol koma dua) per kapita. bagian ketiga sarana dan prasarana perpustakaan perpustakaan desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam hurufdesa kelurahdesa kelurahdesa kelurahan menyediakan prasarana berupa lahan, gedung atau ruangisik secara berkelanjutan. gedung aisien. bagian keempat pelayanan perpustakaan perpustakaan desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf memberikan layanan perpustakaan kepada pustaka sekurang kurangnya (enam) jam perhari. perpustakaan desa kelurahan menyelenggarakan layanan membaca, menulis, bercerita,desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam hurufrpustakaan desa kelurahdesa dilakukan dengan berpedoman pada standar perpustakaan nasional. perpustakaan dibentuk oleh pemerintah desa kelurahan berdasarkan keputusan kepala desa lurahsebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari supervisi, sisi, efektif desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, dan dapat peroleh dari sumber lain yang tidak meningkat; anggaran perpustakaan kelurahdan kepala perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran. babi pembentukan perpustakaan bagian kesatu umum dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan kepada pustaka dan masyarakat secara: tempat pelayanan kesehatan; tempat penyelenggaraan pendidikan; tempat ibadah; tempat perangkat daerah perkantoran; pusat perbelanjaan; tempat pariwisata; tempat pemberhentian transportasi! umum; dan hotel apartemen. tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: rumah sakit; balai kesehatan; pusat kesehatan masyarakat puskesmas); balai kesehatan dan sarana kesehatan lainnya. tempat penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tempat pendidikan format yang berbentuk tara lain:dan tempat pendidikan format lainnya. tempat pendidikan non format yang berbentuk antara lain lembaga kursidan tempat pendidikan non format lainnya. tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi masjid; gereja; pura; wihara; klenteng; dan tempat ibadah lainnya. tempat kerja perkantoran sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:pada huruf meliputi mall plaza; pusat grosir hypermarket; supermarket; departemen store; dan pertokoan. tempat pari sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kebun binatang; dan taman taman kota. tempat pemberhentian transportasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: stasiun kereta api; dan terminal bis; bagian kedua mekanisme pendaftaran perpustakaanpemerintah daerah, pemerintah desa, instansi lembaga, didaftarkan pada dinas. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dan tidak dipungut biaya. prosedur permohonan pendaftaran perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca adalah sebagai berikut: pemohon mengajukan permohonan pada dinas dengan mengisi formulir permohonan yang sudah disediakane pendirian badan hukum surat keputusan pendirian; pas photo bersamdanmohon diberikan tanda terima yang selanjutnya diserahkan untuk diteruskan kepada kepala dinas,sekretaris dinas; selanjutnya sekretaris dinas, meneruskan disposisi kepala dinas kepada kepala bidang perpustakaan dan diteruskan kepada kepala seksi pelayanan dan pembinaan perpustakaan untuklayanan danrpustakaan dan sekretaris dinas guna diteliti dan dipakai serta diserahkan kepada kepala dinas untuk diteliti dan ditandatangani; dan setelah tanda daftar perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca ditandatangani kepala dinas kemudian dikembalikan kepada sekretaris dinas untuk diagendakan dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon. bab vii kebudayaan kegemaran membaca bupatiberhasil memprakarsai, mendorong, dan atau melakukan kegiatan gerakan kebudayaan kegemaran membaca, melalui:rumah baca; pelatihan literasi guru dan murid; dan atau kegiatan sejenis lainnya. bentuk penghargaan gerakan kebudayaan kegemaran membacabupati meliputi: warga negara indonesia asing yang berdomisili daerah, bagi perseorangan; berkedudukan daerah, bagi kelompok dan atau lembaga; dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan min dinas. permohonan penghargaan gerakan kebudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis kepada bupati cq. kepala dinas untuk dievaluasi dan dipertimbangkan. permohonan penghargaan kebudayaan kegemaran membacaksi e, dan alamat surat elektronik (emaildan kegiatan bentuk gerakan kebudayaan kegemaran membaca yang dilakukan. pemberian penghargaan gerakan kegemaran membaca membaca sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh dinas. hasil evaluasi dan pertimbangan terhadap permohonan penghargadalam melakukan evaluasipenetapan penerima penghargaan gerakan kebudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. dinas dapat mempublikasikan hasil penetapan penerima penghargaan gerakan kebudayaan kegemaran membacbab viii tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan karya rekam setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berada wilayah daerah wajib menyerahkan (satu) buah cetakan dari setiap judul karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan kepada perpustakaan daerah paling lambat (tiga) bulan setelah diterbitkan. kewajiban menyerahkan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada berlaku juga bagi penulis pengusaha rekaman warga yang berdensitas daerah yang menerbitkan karya cetak dan atau karya rekam luar daerah atau penulis pengusaha rekaman warga yang menciptakan karya cetak dan karya rekam tentang karanganyar. penyerahan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada dan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan informasi serta pelestarian hasil budaya bangsa dan daerah;daerahdan karya rekamdan karya rekam tersebut. karya cetak dan karya rekamjenis karya cetak yang wajib diserahkan kepada perpustakaan daerah terdiri dari: buku fiksi; buku non fiksi; buku rujukan; karya artistik; karya ilmiah yang dipublikasikan; majalah; surat kabar; peta; brosur; danpada yang termasuk wajib diserahkan adalah edisi cetakan kedua, ketiga dan seterusnya,: laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, jual ilmiah, dan hasil paten; tugas akhir skripsi, tesis, disertasi, atau laporan kerja praktik yang disusun oleh aparatur sipil negara lingkungan pemerintah daerah; tugas akhir skripsi, tesis, disertasi, laporan kerja praktik yang objek penulisannya berlokasi daerah; karya tulis ilmiah yang dilombakan dan mendapat juara ii, atau iii paling rendah tingkat daerah. jenis karya rekam yang wajib diserahkan kepada karya cetak karya rekamengkapi salinan digital. babi dinas. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada disampaikan: secara langsung kepada perpustakaan nasional; secara berjenjang dinas menyerahkan kepada perpustakaan nasional. pendaftaran disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit: nama pemilik; nomor naskah; bahasa; dan aksara. data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diverifikasi oleh sik naskah. tim serif kasi membuat berita acara hasil verifikasi dan disampaikan kepada kepala perpustakaan nasional. surat bukti pendaftaran kepemilikan naskah kuno tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. babi pemberian serta bentuk dan jenis penghargaaniberikan kepada perseorangan, lembaga dan atau lembaga yang berjasa menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki serta mendaftarkannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa piagam dan atau uang pembinaan. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. penghargaan dalam pelestarian naskah kuno diberikan berdasarkan usulan masyarakat dan atau inisiatif dinas. permohonan penghargaan dalam pelestarian naskah kuno sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis kepada bupati c.q. kepala dinas untuk dievaluasi dan dipertimbangkan. permohonan penghargaan dalam pelestarian naskah kunocsimile, dan alamat surat elektronik (email)bentuk kegiatan dalam pelestarian naskah kuno yang dilakukan; dan naskah kuno yang dimiliki, disimpan, dirawat dan dilestarikan, dalam memberikan pertimbangan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam dinas melakukan inventarisasi, evaluasi dan penilaian terhadap naskah kuno dari aspek: usia naskah; kondisi fisik; kandungan informasi; pemanfaatan; komitmen pelestarian; dan jumlah naskah. dalam melakukan evaluasi, penilaianinventarisasi, evaluasi dan penilaihasil penetapan penerima penghargaan dalam pelestarian naskah kuno sebagaimana dimaksud pada bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. dinas mempublikasikan hasil penetapan penerima penghargaan dalam pelestarian naskah babdinas.organisasipembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh meliputi: kelembagaan; sumber daya manusia; sarana prasarana; koleksi, layanan; anggaran; promosi; min t baca; kerja sama sistem jejaring perpustakaan; dan teknologi inform: kepala dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas perpustakaan, saran prasarana dan standar perpustakaan;pendidikan dan kebudayakepala badan kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pusat tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala dinas perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan, tempat dalam huruf dan kepala dinas pariwisata pemuda dan olahrag tel apartemen sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf kepala dinas perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman melakukan pembinaan dan pengawasan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca terhadap pemberhentian transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam huruf;dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam bupati; membantu kepala dinas; melaksanakan pengawasan terhadap tempat dan fasilitas umum; dan melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada bupati. bab xii sanksi administratif pimpinan atau penanggung jawab tempat dan atau fasilitas umum yang melanggar ketentuandiberikan sanksi administrasi berupa:; dan atau denda administrasimhuruf dan huruf pengenaan sanksi administrasi berupa paksaan dan denda administrasi serta jenis denda administralaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan oleh kepala dinas. bupatipelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala dinas. jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada berupa: pencabutan tanda daftar perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca; dan atau denda administrasi. dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada kepala dinaspengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud padakeputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pendirian sekolah tinggi seni indonesia denpasar presiden republik indonesia, menimbang:: bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mendirikan sekolah tinggi seni indonesia denpasarnpasadikan sekolah tinggi seni indonesia denpasar. mendirikan sekolah tinggi seni indonesia denpasar, yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut sisi denpasar. sisi denpasar adalah perguruan tinggi senisi denpasarisi denpasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan profesional dan atau program akademik bidang seni. organisasi sisi denpasar terdiri dari: unsur pimpinan ketua dan pembantu ketua, senat sekolah tinggi, unsur pelaksana akademik: unsur pelaksana administratif, unsur penunjang unit pelaksana teknis. perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sisi denpasar maka akademi seni tari indonesia denpasar diintegrasikan dalam sisi denpasar. pelaksanaan ketentugelangsusunan baru staf presiden urusan jajaran gelanggang olah raga bung karno, maka dipandang perlu untuk merubah pula susunan direksi jajaran gelanggang olah raga bung karno jang dibentuk dengan keputusan kami tahun bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengadakan perubahan perubahan terhadap susunan direksi jajaran gelanggang olah raga bung karno tersebut diatas mengingat alat undang undang dasar keputusan keputusan kami dan tahun dan tahun memutuskan: menetapkan pertama menjabat surat keputusan kami tahun kedua mengangkat anggota anggota baru direksi jajaran gelanggang olah raga bung karno jang susunannya sebagai berikut seniman sebagai direktur, ir. wartawan sebagai direktur muda urusan tehnik, suwardi hrdjolukito sebagai direktur muda urusan perencanaan dan program, naa altar ny) n17 wna kpi presiden republik indonesia sutomo sebagai direktur muda urusan komersil dan perbendaharaaannina ten, presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor. tahun tentang ep: kebijaksanaan umum mengenai perfilman nasional presiden republik indonesia, menimbang bahwa film harus mendjadi alat revolusi jang ampuh. dan penting untuk menanamkan kesadaran dan semangat . patriotik guna membentuk masyarakat sosialis indonesia berlandaskan pancasila dan manifesto politik beserta pedoman pedoman pelaksanaannya bahwa film merupakan media untuk meningkatkan penerangan, pendidikan, kebudayaan, technik setara tepat, meluas dan meresap dikalangan rakjat bahwa dalam tingkatan sekarang ini film mempunyai unsur2 komersial bahwa dalam keadaan dewasa ini negara belum bebas dari haji gejala gejala jang dapat merupakan bahasa bagi per satuan dan kesatuan perdagangan, baik dibidang politik, r3, ekonomi, sosial maupun kebudayaan &e. bahwa berhubung dengan hal hal tersebut diatas perlu di adakan keputusan presiden untuk. mengatur dan pelaksana . kan segala sesuatu hal jang mengenai kebijaksanaan umum pemerintah mengenai perfilman nasional. mengingat penetapan presiden nomor tahun mengenai pembinaan perfilman instruksi presiden nomor tahun tentang memaksa naan penetapan presiden nomor tahun 196ly0 keputusan presiden nomor tahun 19blue seen dd a0. hak se, tms presiden republik indonesia mendengar saran saran dari panitia menteri mengenai masalah per firman, jang dibentuk oleh presidium kabinet dikira. memutuskan: menetapkan seluruh kebijaksanaan umum mengenai perfilman nasional jang meliputi produksi, impor, ekspor, peredaran dan pengawasan, termasuk sensor film, dibawah presidium kabinet dikira menteri koordinator kompartemen perhubungan dengan rak jat selaku penasehat dalam merumuskan kebijaksanaan umum tersebut keputusan ini mulai berlaku pada tanggal oktober ditetapkan djakarta pada tanggal oktober koe pejabat presiden republik indonesia,seorang anggota dewan pertimbangan agung sementara wakil daerah propinsi irian barat, sebagai pengganti believer jan bonadewan pertimbangan agung sementara mendengar pertimbangan gubernur kepala daerah propinsi irian barat dalam kawannya tx gib memutuskan: menetapkan pertama terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini mengangkat mohamad achmad sebagai anggota dewan pertimbangan agung sementara wakil daerah propinsi irian barat. keduwakil ketua dewan pertimbangan agung sementara, menteri penghubung mpr dpr dpa front nasional, menteri ketua badan pemeriksa keuangan, gubernur kepala daerah propinsi irian barat. petikan. yan n1. ditetapkan djakarta pada tanggal september presiden republik indonesia. sukar
naa: kir bad angle dal presiden republik indonesia, keputusan presiden republik indonesia nomor65 tahun tentang peraturan tata tempat bagi pejabat pejabat negara sipil militer pada upacara upacara kenegaraan saat pertemuan pertemuan rest presiden republik indonesia, imbang bahwa dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tahun tentang pencabutan peraturan pemerintah tahun tentang peraturan tata tempat, dipandang perlu untuk segera mengadakan peraturan tentang tata tempat press ance) bagi pejabat pejabat negara pada upacara upacara kenegaraan dan atau pertemuan pertemuan resmi jang sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini. mengingat alat undang undang dasar peraturan pemerintah republik indonesia tahun keputusan presiden republik indonesia tahun memutuskan. sata rapikan keputusan presiden tentang peraturan tata tempat bagi. pedia , bata bat pejabat negara sipil militer pada upacara upacara ke negarawan pertemuan pertemuan resmi. pai" tata tempat bagi pejabat pejabat negara sipil militer pada upacara upacara kenegaraan pertemuan pertemuan resmi diatur menurut tata urutan sebagai berikut presiden, ketua m.p.r. (s), ketua mahkamah agung, ketua dewan pertimbangan agung, ketua badan pemeriksa keuangan. para ana sen pep mann can yg. ku) naa ta, presiden republik indonesia ai: para menteri negara, para wakil ketua h.p.r.(s), d.p.r. (g.r.), mahkamah aung, dewan pertimbangan agung, badan pemeriksa keuangan, jaksa agung, para duta besar regu baik indonesia, sekretaris negara, ketua bappenas dan gubernur bank sentral para panglima angkatan, kas han kam dan wakil wakil panglima angkatan ketua hispida daya dan gubernur d.c.i. djakarta raya. para anggota h.p.r. d.p.r. (g.r.), d.p.a., b.p.k., hakim anggota mahkamah agung para kepala ketua direktur lembaga pemerintah non depan ' & mental lainnya jang tidak tersebut pada huruf ata para sekretaris dilingkungan sekretariat negara, para sekretaris jenderal, direktur jenderal dan inspektur jenderal departemen, para asisten pribadi presiden, para deputy ketua bappenas, para gubernur pengganti bank sentral, para deputy jaksa agung, sekretaris umum m.p.r. (s) d.p.r.(g.r.) d.p.a. b.p.k. dan panitera mahkamah agung para deputy dan irjen hankam, gubernur lencana, danjen akar, para panik utama hankam, deputy dan irjen bangli angkatan dan para anggota musica daya, para asisten hankam dan angkatan, pangkostrad, pangkoarsam, dan pang korps pejabat pedia lat negara sipil dan militer departemen lembaga lembaga verama berpangkat 1v a keatas dan para perwira tinggi angkatan bersenjata republik indonesia. pejabat pejabat negara sipil dan militer departemen lem bagi lembu laga negara berpangkat iv a sampai dengan iv e dan para perwira menengah angkatan persendian republik indo kesia. sacococeocococ.i. eaa maesa pon man maan mana aan tee mana hebat pan esa sen pare baba 1z. ten ky) cum dag presiden republik indonesia dalam hal pejabat tersebut diatas berhalangan hadir pada suatu upacara pertemuan resmi, maka tempatnya tidak diisi oleh jang mewakilinya, sedang jang mewakili mendapat tempat sesuai dengan kedudukannya menurut ketentuan . tata tempat sebagaimana diatur dalam keputusan presiden ini. dalam hal pejabat negara jans menghadiri suatu upacara pertemuan resmi memangku jabatan lebih dari satu jang tidak jne sama tingkatnya, maka baginya berlaku tata tempat untuk jabatan jang tertinggi. apabila didalam salah satu atara dipandang perlu untuk mengundang pula ketua wakil ketua partai politik, ormas, desa tuan aksi, maka kedudukan mereka adalah didalam kategori "cw, keputusan presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya. ditetapkan djakarta. pada tanggal agustus presiden sepupu indonesia, soeharto jenderal tni pan ane per pas manan are snn ana lan band kana
mulan nan bay) ny) presiden republik indonesia keputusanpresiden republik indonesia tahun tentang kesatuan organisasi koperasi seluruh indonesia. kami, presiden republik indonesia, memperhatikan keputusan musyawarah nasional koperasi i1 munaskop tentang organisasi gerakan koperasi menimbang :perlu mengadakan suatu organisasi gerakan koperasi jang tersusun piramidal sebagai alat dari pada ekonomi terpimpin guna mewujudkan tujuan revolusi nasional mengingat alatketapang ketetapan majelis permusyawaratan rakjat sementara i mars dan ii mars undang undang prp tahun lembaran negara tahun mendengar menteri pertama dan menteri transmigrasi, koperasi dan pembangunan masyarakat desa memutuskan: menetapkan pertama mengesahkan pembentukan kesatuan organisasi koperasi seluruh indonesia dan menyatakan organisasi tersebut satu satunya organisasi gerakan koperasi untuk seluruh wilayah indonesia, jang anggaran dasarnya berbunyi sebagai berikut bab i. nama dan kedudukan hukum. organisasi ini bernama kesatuan organisasi koperasi seluruh indonesia atau disingkat koksi. koksi bertempat kedudukan ditempat kedudukan ibukota negara republik indonesia. koksi adalah satu satunya organisasi gerakan koperasi untuk seluruh wilayah indonesia. bab ii. ny, kpi presiden republik indonesia bab ii. asas, tujuan dan fungsi. koksi berasaskan pada landasan ideal gerakan koperasi jaitu pancasila undang undang dasar alat manifesto politik republik indonesia dan amanat pembangunan presiden. koksi bertujuan mewujudkan masyarakat adil dam makmur, masyarakat sosialis indonesia memupuk dan mengembangkan semangat gotong royong serta saja masyarakat dengan djalan koperasi. koksi berfungsi menempatkan koperasi indonesia dalam pembangunan sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin sendi kehidupan ekonomi bangsa indonesia dasar untuk mengatur perekonomian rakjat. bab iii. keanggotaan dan susunan organisasi. seluruh perkumpulan koperasi jang didirikan menurut perundang undangan koperasi jang berlaku mendjadi anggota koksi. koksi terbentuk tunggal dan piramidal. (l)a. koksi nasional dengan daerah hukum jang meliputi seluruh wilayah negara republik indonesia: koksi daerah tingkat dengan hukum jang meliputi seluruh daerah tingkat koksi daerah tingkat ii, dengan daerah hukum jang meliputi seluruh daerah tingkat tiap tiap kesatuan administratif terendah dapat ditetapkan sebagai daerah kerdja tersendiri. bab iv. "nn setan ny, kpi presiden republik indonesia bab iv. pimpinan presiden republik indonesia adalah pimpinan tertinggi koksi. menteri jang diserahi tugas urusan koperasi adalah ketua umum koksi. koksi nasional dipimpin oleh dewan nasional koperasi, disingkat denaskop, terdiri atas wakil induk gabungan dan perkumpulan koperasi tingkat nasional wakil dewan daerah koperasi tingkat wakil wakil pemerintah beberapa tenaga ahli, jang diangkat oleh presiden republik indonesia. koksi daerah tingkat dipimpin oleh dewan daerah koperasi tingkat disingkat deakon terdiri atas wakil gabungan pusat dan perkumpulan koperasi tingkat daerah tingkat wakil dewan daerah koperasi tingkat wakil wakil pemerintah daerah tingkat beberapa tenaga ahli, koksi daerah koperasi tingkat dipimpin oleh dewan daerah koperasi tingkat ii, disingkat deakon ii,. terdiri atas wakil pusat koperasi dan perkumpulan koperasi tingkat daerah tingkat wakil perkumpulan koperasi jang setingkat lebih rendah dari daerah tingkat wakil wakil pemerintah daerah tingkat beberapa tenaga ahli, jang diangkat oleh ketua umum deakon jang bersangkutan. tata tiara pengangkatan dan jumlah anggota dewan dewan tersebut dalam diatur dalam anggaran rumah tangga. dewan dewan tersebut dalam masing masing terdiri atas dewan pleno dewan harian. dewan harian merupakan pelaksanaan pekerdjaan sehari hari dari dewan ple jumlah anggota dewan harian ditetapkan sesuai dengan keperluan pelaksanaan tugas tugas koksi. ny, kpi presiden republik indonesia denaskop dan deakon tersusun sebagai berikut ketua umum beberapa ketua beberapa sekretaris anggota anggota. ketua umum, para ketua dan sekretaris dewan pleno, masing masing adalah ketua umum, ketua dan sekretaris dewan harian. syarat syarat keanggotaan dewan dewan tersebut diatas ialah menyetujui asas dan tujuan koksi sanggup dan dengan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan tugas koksi. tata tiara pemilihan dan pengangkatan anggota dewan dewan tersebut diatas ditetapkan dalam anggaran rumah tangga. denaskop dewan pleno bertugas menentukan kebijaksanaan umum untuk melaksanakan keputusan keputusan musyawarah nasional koperasi. dewan harian bertugas melaksanakan pekerdjaan sehari hari dakon dewan pleno bertugas menentukan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan umum keputusan keputusan denaskop. dewan harian bertugas melaksanakan pekerdjaan sehari hny, kpi presiden republik indonesia deakon dewan pleno bertugas sebagai pelaksanaan langsung keputusan keputusan denaskop. dewan harian melaksanakan pekerdjaan sehari hari dewan ple pembagian tugas anggota dewan harian ditetapkan oleh musyawarah dewan harian. untuk melaksanakan tugasnyanaskop dan deakon masing masing mempunyai sebuah sekretariat untuk melaksanakan pekerdjaan tata usaha. bab v. musyawarah. koksi mempunyai tingkatan musyawarah sebagai berikut musyawarah nasional koperasi untuk seluruh indonesia, diadakan sekurang kurangnya empat tahun sekali musyawarah daerah koperasi untuk seluruh daerah menurut tingkatnya, diadakan guna mempersiap bahan bahan untuk musyawarah nasional koperasi. disamping musyawarah musyawarah tersebut pada alat dapat diadakan musyawarah kerdja menurut keperluan. musyawarah nasional koperasi merupakan kekuasaan tertinggi jang menentukan kebijaksanaan pokok dari gerakan koperasi. musyawarah nasional koperasi diselenggarakan oleh denaskop. musyawarah nasional koperasi terdiri atas anggota anggota denaskop wakil wakil induk gabungan dan perkumpulan koperasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, tenaga tenaga ahli wakil wakil pemerintah b,c dan kav) ny, presiden republik indonesia b,c dan dipilih oleh musyawarah daerah daerah koperasi jang bersangkutan. bab vi. keuangan. keuangan koksi diperoleh dari perkumpulan koperasi dan pemerintah serta dana dana lainnya jang sah. bab vii. penutup perubahan anggaran dasar koksi ditetapkan dengan keputusan presiden republik indonesia dengan memperhatikan keputusan musyawarah nasional koperasi. hal hal lain jang belum diatur dalam anggaran dasar ini dan anggaran rumah tangga ditetapkan oleh menteri jang diserahi urusan koperasi ketua umum koksi atas usul denaskop. kedua memberi kuasa penuh kepada menteri transmigrasi, koperasi dan pembangunan masyarakat desa untuk melaksanakan keputusan ini dan menetapkan untuk pertama kalinya anggaran rumah tangga koksi. ketiga keputusan presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal april agar setiap orang dapat mengetahuinyaejabat presiden republik indonesia, juanda.
pat na5 r44 ny) kong senmr. dr. chr. soumokil dan kawan kawannya adalah suatu perkara jang merupakan bahan, hingga perlu penyelesaian jangmengingat berhubungan dengan .dan angka penetapan presiden republik indonesia tahun lembaran negara tahun tentang pembentukan mahkamah militer luar biasa, memutuskan menetapkan pertama menund pada mr. dr. chr. soumokil, pimpinan dari apa jang dinamakan republik maluku selatan , dan kawan kawannya jang ditangkap oleh angkatan perang republik indonesia, kedua menunjuk menteri panglima angkatan darat atau perwira tinggi jang ditunjuknya, untuk bertindak sebagai perwira penjarah perkara dalamperkaraini, ketiga penunjukan ketua ketua pengganti, hakim hakim anggota, editor editor pengganti dan panitera panitera pengganti dari pada mahkamah militer luar biasa, jang dimaksud dalam ketentuan pertama keputusan ini, akan ditemukan sendiri. keempat pembiayaan dari pengadilan dan penjelasan perkara ini dibebankan kepada departemen angkatan daratbnp arie presiden republik indonesia tahun kami, presiden republik indonesia menimba bahwa dipandang perlu untuk mengirimkan wakil perdana menteri tokio berhubung dengan instruksi p.j.m. presiden republik indonesia, mengingat peraturan pemerintah tahun surat keputusan menteri keuangan bsd tanggal agustus bsd tanggal mei bsd tanggal oktober dan surat center keuangan bsd tanggal juli surat perdana menteri tanggal desember surat edaran menteri muda pertahanan ii d tanggal oktober ls. keputusan presiden republik indonesia tahun surat keputusan menteri pertama mp tangga maret surat keputusan presidium kabinet kerdja aa tanggal mei keputusan presiden tahun mengingat pula aturan peralihan undang undang dasar dengan persen perdana menteri, menko luar negeri, menteri urusan p.p.p tud juan dan pimpinan lembaga alat alat pembayaran luar negeri, memutuskan cc. menetapkan memerintahkan dr. semena wakil perdana menteri (gol. drs. f.r. almatsier staf wakil perdana menteri ii menko distribusi (gol. iii) sdr. jusuf antarnegara, dari help (gol. iv) untuk pergi bangkok, tokio untuk selanjutnya mangga sungkan diri dengan p.j.m. presiden dan rombongan, guna memenuhi panggilan p.j.m. presiden republik indonesia. dengan jabatan yaa pada tanggal oktober dengan menumpang pesawat garuda jal atau lainnya dan perjalanan pergi dan kem: bali akan dilakukan dengan menumpang pesawat udara mereka akan tinggal diluar negeri selama waktu jang diperlukan (kurang lebih minggu): setibanya . waw presiden republik indonesia setibanya dinereri jang di suatu jang bertalian dengan tugasnya selama berada diluar negeri kepada mereka masing2 diberikan uang harian menurut golongannya masing2 dengan ketentuan bahwa uang harian tersebut akan dikurangi dengan (a) dakika tidak menginap hotel, (b) jika untuk mereka disediakan tempat penginapan dan mak jang dibiayai oleh perwakilan republik indonesia atau instan lain, untuk keperluan representasi disediakan uang sebesar (dua ribu dollar) dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut ha rus diserahkan kepada j.m. wakil perdana menteri dan pemakaian njda iklan republik indonesia setempat, selama diluar negeri, mereka tetap menerima gaji penuh indo kesia jang diajarkan kepada orang (istri atau lainnya) jang di masakan untuk menerimanya, waktu selama melakukan perjalanan keluar negeri tersebut, diri tung penuh sebagai masakerdja untuk menetapkan gaji dan penentu pensiun,sedangkan gaji aktifnya dapat diajarkan kepada jang masakan indonesia, dalam waktu satu bulan setelah kembali dari menunaikan tugas ter sebut, mereka harus memberi pertanggungan jawab pada instansi bersangkutan mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tang gunman negara dengan disertai bukti2 jang sjah dan jika tertentu dimaksud tidak dilaksanakan dalam batas waktu jang telah ditebar kan, maka jumlah pengeluaran uang tersebut akan dianggap sebaga uang muka dan akan diperhitungkan dengan gaji jang akan diberi nja,urusan pegawai, staf angkatan bersenjata, bank indonesia, perwakilan republik indonesia moscow. ditetapkan djakarta pada tanggal oktober pa presiden republik indonesia, subandrio.
pengamat 1n kesan yaa an) aa. n1z kun raja presiden republik indonesia nomor tahun nnn nnn ona presiden republik indonesia, ata bad dawai menimbang bahwa perlu menugaskan sar. djokosuroto pegawai tinggi bappenas jang diperbantukan kepada menteri per maa dagangan, untuk berangkat amerika serikat guna me laksanakan tugas dari menteri perdagangan sebagai ata perdagangan (rude commissioner) dgn mewakili men teri perdagangan dalam team operasi bantuan ekonomi amerika serikat. mengingat alat undang undang dasar peraturan pemerintah tahun pan keputusan presiden tahun instruksi presidium kabinet in ek keputusan presidium kabinet k p ek memuluskan menetapkan asia pertama menugaskan kepada siar. djokosuroto n.a. pegawai tinggi ny: ana bappenas @diperbantukan kepada menteri perdagangan untuk berangkat new york dan washington amerika serikat), ana guna melaksanakan tugas dari menteri perdagangan seba gai atase perdagangan trade commissioner) dan mewakili tag menteri perdagangan dalan team operasi bantuan ekonomi amerika berikat. kedua untuk melaksanakan tugas tersebut rama,: harus su dah berangkat dalam bulan agustus dan"kembali sete s lah (satu) tahun ditempat dengan ketentuan bahwa semua bisa jang berhubungan de ngan tugasnya dibebankan kepada departemen perdagangan. ketiga setibanya luar negeri, harus segera berhubungan dengan perwakilan r.i. setempat guna mengurus segala se suatu jang berhubungan dengan tugasnya. keempat selama melakukan tugasnya luar negeri: supaja' se si, tiara terus menerus memberikan laporan tentang kegiatan tugasnya kepada pemerintah r.i. menteri perdagangan. seng kelima sec romana ana ter naa krn tee mane tengah. pan pena kena tag apaan beres ber tenan merr men ray) n12 nnz ky) ny) presiden republik indonesiadua menteri luar negeri menteri perdagangan menteri keuangan dirjen anggaran ketua bappenas sekretaris kabinet bagian perdjalunanj direktorat perjalanan direktori b.l.l.d nan kepala k.lu.p. perwakilan r.i. setempat jang bersangkutan. ditetapkan djakarta. nenek tan re. pada tanggal agustus an. presiden regu indonesia, soeharto jenderal tni gaj. alasan all sana maa ara ama w
instruksi presiden republik indonesia, dalam rangka mempercepat pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, dengan ini menginstruksikan: kepada menteri koordinator bidang perekonomian, menteri pekerjaan umum, menteri perhubungan, menteri dalam negeri: menteri pertanian: menteri kelautan dan perikanan, menteri kehutanan, menteri pendidikan nasional: menteri kesehatan: menteri keuangan, menteri negara perencanaan pembangunan nasional kepala bappenas, gubernur provinsi papua, gubernur provinsi papua barat: para bupati walikota provinsi papua dan provinsi papua barat. untuk pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat. kedua dalam mengambil langkah langkah sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, agar dilakukan dengan memperhatikan pendekatan kebijakan baru bagi provinsi papua dan provinsi papua barat (the new deal policy for papua), dengan prioritas: pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan: peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,dan akses, mutu dan sumber daya pelayanan kesehatan bagi masyarakat wilayah pedalaman, terpencil, perbatasan, dan kepulauan melalui peningkatan pelayanan pusat kesehatan masyarakat puskesmas) . puskesmas) dan jaringannya, serta pembangunan dan peningkatan rumah sakit umumingkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit penyakit menular seperti hiv aids, tuberkulosis, malaria, kusta, infeksi saluran pernapasan akut ipa, serta penyakit tidak menular lainnya: memfasilitasi pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat dalam meningkatkan kesehatan ibu, anak dan reproduksi, memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat dalam meningkatkan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama wilayah pedalaman, terpencil dan kepulauan, menteri keuangan mengoptimalkan pendanaan pembangunan dari sumber apbn dan atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat, mengupayakan insentif fiskal untuk mendorong investasi swasta sesuai dengan peraturan perundang undangan, menteri negara perencanaan pembangunan nasional kepala bappenas memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat dalam menyusun rencana induk percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat yang sesuai dengan pendekatan kebijakan baru bagi papua (the new deal policy for papua), melakukan . melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, khususnya dalam penyusunan dan implementasi rpm dan rkd masing masing daerah, dalam kerangka percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat. kelima : untuk mempercepat pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat diperlukan upaya khusus melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang disusun berdasarkan rencana induk percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran instruksi presiden ini, rencana aksi untuk bidang lainnya yang terkait dengan "the new deal policy for papua akan disusun tersendiri dengan mengacu pada rencana induk percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat. keenam untuk mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasi kan program dan kebijakan sektor yang dilakukan oleh kementerian dalam rangka mendukung pelaksanaan program percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat yang dilakukan oleh gubernur dibentuk tim asistensi percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat yang terdiri dari ketua merangkap anggota menteri koordinator bidang perekonomian, anggota menteri pekerjaan umum, menteri perhubungan, menteri dalam negeri, menteri pertanian: menteri. menteri kelautan dan perikanan: menteri kehutanan, menteri pendidikan nasional: menteri kesehatan, menteri keuangan, menteri negara perencanaan pembangunan nasional kepala bappenas. ketujuh dalam hal diperlukan, tim asistensi percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat sebagaimana dimaksud dalam dictum keenam dapat membentuk sekretariat untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya yang ditetapkan oleh ketua tim asistensi. kedelapan dalam rangka pelaksanaan instruksi presiden ini gubernur melaporkan hasil capaian pelaksanaan percepatan pembangunan daerahnya masing masing kepada presiden dengan tembusan kepada ketua tim asistensi percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan. menteri koordinator bidang perekonomian selaku ketua tim asistensi melaporkan hasil kegiatan tim asistensi percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat kepada presiden secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan. kesembilan pelaksanaan percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat diselenggarakan dengan mendayagunakan pendanaan yang bersumber dari apbn, apbd, serta sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. kesepuluh . kesepulei rencana aksi pembangunan infrastruktur transportasi dalam rangka percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat tahun umum latar belakang. pembangunan transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor sektor lain. ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan antar wilayah. provinsi papua maupun provinsi papua barat merupakan wilayah strategis bagian timur indonesia yang berbatasan dengan negara lain serta mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang perlu dikembangkan secara terpadu dan didukung oleh tersedianya pelayanan transportasi yang dapat menjangkau keseluruh wilayah provinsi tersebut. masih terbatasnya ketersediaan pelayanan transportasi provinsi papua dan provinsi papua barat merupakan kendala terbesar bagi pembangunan tersebut sehingga diperlukan suatu komitmen dan rencana aksi pembangunan transportasi yang diharapkan mempercepat wilayah tersebut secara terpadu. kondisi umum wilayah, penduduk, dan pelayanan transportasi. luas wilayah papua seluruhnya km?, dengan kondisi topografi yang berupa pegunungan bagian tengah dan daerah dataran yang luas berupa rawa wilayah pantai, jumlah penduduk jiwa dimana sebesar penduduk hidup pedesaan kampung dan pegunungan tengah yang terpencil, pulau papua mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar: pelayanan . pelayanan transportasi yang masih terbatas baik jumlah maupun jangkauannya sehingga menimbulkan biaya hidup yang tinggi. kebijakan umum pembangunan daerah. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat provinsi papua dan provinsi papua barat: pelayanan oleh pemerintah dan sektor swasta yang berfokus pada pembangunan masyarakat kampung, percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara dalam rangka percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat, sejalan dengan kebijakan the new deal policy for papua, pengembangan investasi yang kompetitif, penguatan hukum dan demokrasi. tinjauan tata ruang dan fokus pengembangan kebijakan perencanaan tata ruang. mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara, menempatkan hak dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai nilai sosial budaya setempat, memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar besarnya berdasarkan prinsip prinsip kelestarian dan berkelanjutan, mempertahankan kawasan lindung sekurang kurangnya dari luas wilayah papua, memacu pertumbuhan ekonomi wilayah papua melalui pengembangan sektor sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat pusat pertumbuhan, menampung . menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan, meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah sekitar kawasan andalan, meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antar moda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha, meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyerahkan laju pertumbuhan antar wilayah. pusat pengembangan. pusat pengembangan kawasan meliputi sorong, fakfak, manokwari, biak yapen, timika, merauke, paniai waropen, mamberamo dan jayapura wamena. pusat pengembangan sorong: migas dan perikanan, pusat pengembangan fak fak: migas, tanaman pangan dan pariwisata, pusat pengembangan manokwari: perkebunan, pertambangan dan pariwisata, pusat pengembangan biak yapen: pariwisata, perikanan dan industri: pusat pengembangan mamberamo: energi, industri dan pariwisata, pusat pengembangan timika: pertambangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan, pusat pengembangan paniai waropen: perkebunan dan kehutanan, pusat pengembangan merauke: perkebunan, pertambangan dan tanaman pangan. kebijakan transportasi wilayah kebijakan umum transportasi. mengembangkan . mengembangkan transportasi perintisan untuk wilayah pedalaman dan terpencil, mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang, angkutan barang baik melalui kapal ro maupun kapal konvensional: angkutan komoditas khusus dengan moda transportasi udara, memperhatikan aspek keterpaduan ekonomi, keadilan dan negara kesatuan. kebijakan transportasi darat. mengembangkanjaringan transportasi, membuka akses daerah terisolir: meningkatkan aksesibilitas kawasan andalan, mendukung pemanfaatan potensi dan keunggulan wilayah, mendukung sistem integrasi antarmoda transportasi, meningkatkan keselamatan transportasi, kebijakan transportasi laut. kelancaran koleksi, distribusi dan mobilitas: aksesibilitas antara kawasan andalan dan kawasan sub regional dan kawasan internasional: meningkatkan volume perdagangan melalui pelabuhan pelabuhan, pengembangan jaringan prasarana pelabuhan laut dengan memperhatikan tatanan kepelabuhanan nasional, pengembangan jaringan lalu lintas angkutan laut untuk menjangkau kota kota sepanjang garis pantai, pengembangan keselamatan dan keamanan pelayaran. kebijakan transportasi udara. memantapkan fungsi bandar udara pusat penyebaran provinsi papua dan provinsi papua barat: mendukung pengembangan potensi pariwisata, membuka dan memantapkan jalur internasional, perlakuan khusus (affirmative action) bagi pengembangan kualitas sumberdaya manusia putra putri asli papua. ketiga gubernur provinsi papua dan gubernur papua barat menjadi penanggung jawab pelaksanaan percepatan pembangunan daerahnya masing masing dan menjabarkan pendekatan kebijakan baru sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, dengan langkah langkah sebagai berikut: menyusun. menyusun rencana induk percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat, dengan menjabarkan lima prioritas penyelesaian masalah dannya masing masing, dengan memberikan prioritas pertama pada pembangunan infrastruktur transportasi, menyusun rencana aksi percepatan pembangunan daerahnya masing masing bersama sama kementerian lembaga terkait, dengan mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud pada huruf melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pengembangan jalur selatan yang masih terisolir dan terbatas prasarana jalan dan laut. rencana . rencana pembangunan transportasi transportasi darat. pembangunan transportasi darat diprioritaskan pada(sebelas) ruas jalan strategis yaitu ruas ruas: nabire kaget enarotali, jayapura nimbrokang sarmi, serui menari sauber, timika mapurujaya tomato, jayapura wamena mulia, merauke tanah merah warok, ramadi holtekamp show (perbatasan dengan negara papua nugini), sorong kimono ayaman marun, manokwari marun nameh bintuni, sorong makron mega, fakfak hurimber bomber,daerah potensi baru, pengembangan simpul jaringan transportasi jalan untuk terminal penumpang tipe diutamakan pada kota kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional pkn) atau kota kota lain yang memiliki permintaan tinggi untuk pergerakan penumpang antarkota, antarprovinsi, dan lintas batas negara. transportasi sungai, danau dan penyeberangan. pembangunan transportasi sungai, danau dan penyeberangan diprioritaskan pada fak wahai, sorong biak, dobj maluku) timika, jerman kalo, sorong segel, segel modem, segel taminabua, serui waren, agats ever, biak numfor, merauke asy, asy argon, asy agats, merauke poo, tanah merah tepi. transportasi. transportasi laut. pembangunan transportasi laut diprioritaskan pada pembangunan pelabuhan nasional jayapura, manokwari, sorong dan biak, pembangunan pelabuhan agar sorong diarahkan menjadi pelabuhan internasional. transportasi udara. pembangunan transportasi udara diprioritaskan pada bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder untuk pengembangan wilayah dengan prioritas tinggi merah merauke dan sentani jayapurarendang manokwari, frans kaisen biak, nabire nabire, timika timika, wamena wamena, nomine eduard sosok sorong, kaisarnyawaku), weru, jerman, merek, korona, kimura, imbang, moanamani, kebo, machete machete baru), nilai, blora, enarotali, sudarso tjondronegoro, numfor, tanah merah, tepi, mirip tanah, songgo, romania, ever, bade, kamu, imam, manggelum, bokondini, orsinil, atom, ilaga, elebi, ilmu, kapulaga, kelima, sipirok, tim, huruf, mulia, maradona, leleh, molo, dara, kaba, sungguh, buruk, waris, dan lamo sebaran lokasi dari rencana pembangunan infrastruktur transportasi provinsi papua dan provinsi papua barat, dapat dilihat pada peta peta sebagai berikut: pusat. sasaran pembangunan transportasi sampai dengan tahun sasaran pembangunan transportasi provinsi papua dan provinsi papua barat adalah: melayaninya kebutuhan transportasi wilayah wilayah terpencil, perbatasan dan pedesaan, mendukung percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat, mendorong pengembangan sektor sektor lainnya melalui pembangunan transportasi secara terpadu yang menghubungkan pusat pusat pengembangan lokal, regional dan nasional serta kawasan strategis: mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan prasarana transportasi yang ada secara optimal. kelembagaan. rencana aksi pembangunan transportasi merupakan komitmen pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat. dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai kelembagaan yang berada pusat maupun daerah yang memerlukan koordinasi secara terus menerus sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga diperoleh manfaat yang optimal dan efektif. kebutuhan pendanaan. untuk pelaksanaan rencana aksi ini diperlukan pendanaan yang bersumber dari dana apbn maupun dana apbd dan sumber sumber pendanaan lain yang tidak mengikat. presiden republik indonesia, dr. susilo bambang yudhoyono pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung langkah langkah konkrit dan komprehensif bagi penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan daerahnya, dengan mengacu kepada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) dan rencana kerja pemerintah daerah rkd) masing masing: meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, baik, dan bertanggungjawab, mensinergikan pemanfaatan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang dialokasikan melalui kementerian lembaga untuk pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat: mengendalikan pelaksanaan instruksi presiden ini daerah sesuai kewenangannya. bupati. bupati dan walikota provinsi papua dan provinsi papua barat bawah koordinasi gubernur masing masing melakukan langkah langkah: melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah dalam rangka penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan daerahnya masing masing, melaksanakan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan daerahnya masing masing, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan instruksi presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada gubernur. keempat untuk membantu tercapainya pelaksanaan program percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat secara efektif dan efisien menteri koordinator bidang perekonomian mengkoordinasikan kebijakan percepatan pembangunan bidang ekonomi terutama dalam pembangunan infrastruktur transportasi dan sektor produktif lainnya yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga dalam pelaksanaan percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat: menteri pekerjaan umum memberikan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat dalam menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi papua dan provinsi papua barat: memberikan . memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat dalam membangun infrastruktur dasar wilayah, yang meliputi prasarana jalan dan jembatan untuk mengembangkan sentra industri dan produksi pangan, pusat pusat permukiman penduduk, membuka isolasi daerah, dan membangun prasarana jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, serta menyediakan prasarana air minum, sanitasi, drainase dan air limbah sesuai dengan rencana induk, menteri perhubungan memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi papua dan provinsi papua baratan distribusi barang dan mobilitas orang, serta untuk mendukung ketahanan pangan sesuai dengan tatanan transportasi wilayah tarawih) d, pedalaman dan perbatasan negara. menteri. menteri dalam negeri memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah daerah sesuai dengingkatkan kapasitas kelembagaan dan harmonisasi hubungan kerja antarkelembagaan pemerintahan daerah dan kemasyarakatan, baik provinsi maupun kabupaten kota: menteri pertanian memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat dalam membangun kawasan sentra produksi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kawasan andalan lainnyambangun infrastruktur pertaniandaya pertanian, serta meningkatkan investasi swasta, agroindustri dan pemasaran hasil pertanian dengan tetap berpedoman pada rencana induk, menteri kelautan dan perikanan memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat dalam peningkatan usaha perikanan . perikanan rakyat melalui pengembangan kawasan sentra sentra komoditas perikanan dan kelautan provinsi papua dan provinsi papua barat sesuai dengan rencana induk, mengupayakan peningkatan nilai tambah hasil perikanan dan kelautan dengan membangun sarana dan prasarana pendukung serta industri perikanan tangkap dan perikanan budidaya, memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan untuk mencegah perusakan dan pencurian hasil kekayaan laut (illegal fishing), menteri kehutanan memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat, meningkatkan dan mengembangkan usaha perekonomian rakyat dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal bidang kehutanan, serta mengembangkan pola kerjasama investasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sesuai dengan rencana induk, melakukan, menteri. menteri pendidikan nasional memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat dalam meningkatkan akses pendidikan, mutu dan daya saing lulusan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non formal baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah maupun tinggiyelenggarakan pendidikan kejuruan, keterampilan dan keahlian yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi, kondisi wilayah dan sosial budaya maupun tantangan pembangunan depan, memfasilitasi pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat dalam melakukan perintisan sekolah berkeunggulan lokal, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada putra putri asli papua untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi terbaik luar provinsi papua dan provinsi papua barat, dan mengupayakan dukungan beasiswa: menteri kesehatan memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat dalam meningkatkan
presiden republik indonesia, dalam upaya untuk lebih mempercepatnasional, dan sebagai kelanjutan instruksi presiden nomor tahun tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi: menteri kebudayaan dan pariwisata.pendayagunaan aparatur negarakebijakan percepatanindonesia. target an usaha per asuransi. peningkatan efektifitas menyempurnakan penyampaian ruu januari efektifitas pena menteri keuangan member pengaturan dan nomor11 tentang perubahan turun dan pena berkoordinasi kuat pengawasan dana tahun atas nomor hasan dana pen dengan menteri kesehatan pensiun. tentang dana tahun kepada sun meningkat. hukum dan ham industri pensiun. dpr. dan menteri dana sekretaris negara. pensiun. mengembang pembentukan menyusun ruu penyampaian ruu agustus lei terbentuk. menteri keuangan kan pem lembaga pembiayaan tentang lei. tentang lei berkoordinasi biaya ekspor indonesia kepada dpr. dengan menteri ekspor. lpi). hukum dan ham dan menteri sekretaris negara. meningkatkan pengembangan menyiapkan dan mengenai per setelah produk surat menteri keuangan. likuiditas produk surat berharga menyusun usahakan penerbit disahkannya berharga dan stabilitas syariah negara peraturan sbs. tentang syariah negara pasar sbs). pelaksanaan surat berharga semakin obligasi sbs. syariah berkembang. surat target menyusun pemberianinsentif menyusun peraturan agustus jumlah perusahaan menteri keuangan. kebijakan pajak untuk per peraturan perundang terbuka dan kepe perpajakan usahakan terbuka. insentif pajak undangan militan publik me dalam penghasilan mengenai insentif tingkat. mendorong ph). untuk aktivitas perusahaan pasar terbuka. modal. penegasan perlakuan menyusun peraturan agustus jenis produk menteri keuangan. perpajakan terhadap ketentuan perundang pasar modal produk produk perpajakan yang undangan meningkat. pasar modal yang menegaskan mengenai pe berbasis sekuritas. perlakuan pajak negara atas produk perlakuan produk pasar perpajakan atas modal yang produk produk berbasis pasar modal yang sekuritas. berbasis sekuritas. target mengharmon evaluasi peraturan membentuk keputusan menteri juni semua menteri disajikan perundang undangan tim untuk koordinator peraturan koordinator peraturan sektor keuangan. melakukan bidang perundang bidang per undang evaluasiatas perekonomian. undangan perekonomian. undangan semua sektor keuangan sektor dan peraturan harmonis. kerang an. sektor keuangan. melakukan rekomendasi. juni dan inventarisasi, berlanjut. review dan menyusun rekomendasi. mengembang pengembangan alternatif menyusun rancangan juli alternatif sumber menteri keuangan kan sumber pembiayaan regulasi tentang peraturan pembiayaan berkoordinasi diversifikasi apbn. pinjaman dalam pemerintah rpp) apbn dengan menteri sumber negeri. tentang pinjaman berkembang. perencanaan pem pembiayaan dalam negeri. bangunan nasional pembangunan kepala bappenas. daftar posisi rancangan peraturan perundang undangan yang terkait percepatan pembangunan infrastruktur target kebijakan program tindakan keluaran penyelesaian sasaran penanggung posisi jawab penempur percepatan mereformasi ruu tentang pe pembahasan terdapat percepatan menteri naan penyelesaian per kerangka peraturan layaran sebagai dengan dpr. tersedianya infrastruktur perhubungan. peraturan aturan perundang pengganti pada sektor pelayar perundang perundang undangan sektor nomor tahun an transportasi laut undangan. undangan transportasi darat, tentang untuk meningkatkan: bidang laut, dan udara pelayaran. infrastruktur. untuk a.mutu pelayanan, kea mencerminkan de manan dan sentralisasi dan keselamatan, meng hilangkan monopoli oleh b.peran serta masyarakat, bumn melaluipemisahan peran ruu tentang lalu pembahasan terdapat percepatan menteri regulator dan lintas angkutan dengan dpr. tersedianya infrastruktur perhubungan. operator. jalan sebagai pada sektor transportasi pengganti darat dan angkutan nomor tahun sungai, danau dan tentang penyeberangan untuk angkutan jalan. meningkatkan:ruu tentang pembahasan terdapat percepatan menteri penerbangan dengan dpr tersedianya infrastruktur perhubungan. sebagai pengganti pada sektor penerbang nomor an transportasi udara tahun tentang untuk meningkatkan: penerbanganmenyusun pelaksanaan desember terdapat percepatan menteri peraturan nomor tahun tersedianya infrastruktur perhubungan pemerintah pelak tentang per pada sektor per santan sektor keretaapi: keretaapi untuk me transportasi. tentang tingkatkan: prasarana a.mutu pelayanan, perkeretaapian, keamanan dan tentang keselamatan: sarana b.peran serta masyarakat, perkeretaapian, pemerintah daerah dan tentang lalu swasta. lintas angkutan kereta api, tentang pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian. rpp pelaksanaan segera setelah terdapat percepatan menteri tentang tentang tersedianya infrastruktur perhubungan. pelayar an, yang pelayaran pada sektor pelayan meliputi antara disahkan. ran transportasi laut lain mengenai: untuk meningkatkan: kepelabuhanan, a.mutu pelayanan, ke angkutan amanat dan selamat perairan, an: perkapalan, b.peran serta masyarakat, pelaut an, pemerintah daerah dan target kebijakan program tindakan keluaran penyelesaian sasaran penanggung posisi jawab kenavigasian, swasta. pemeriksaan kece lagaan kapal, dan pengawasan per aliran. rpp pelaksanaan segera setelah terdapat percepatan menteri tentang lalu tentang tersedianya infrastruktur perhubungan. lintas angkutan lalu lintas pada sektor transportasi jalan, yang angkutan darat dan angkutan meliputi antara jalan sungai, danau dan lain mengenai: disahkan. penyeberangan untuk kendara an dan meningkatkan: pengemudi, a.mutu pelayanan, ke angkutan jalan, amanat dan selamat pemeriksaan dan an: penyidikan, dan prasarana dan b.peran serta masyarakat, lalu lintas. pemerintah daerah dan swasta. rpp pelaksanaan segera setelah terdapat percepatan ter menteri tentang peter tentang sedianya infrastruktur perhubungan. tangan, antara penerbangan pada sektor penerbangan lain mengenai: disahkan. transportasi udara kebandarudaraan, untuk meningkatkan: angkutan udara, naa mutu pelayanan, kenavigasian, dan keamanan dan pesawat udara. keselamatan, target kebijakan program tindakan keluaran penyelesaian sasaran penanggung posisi jawab peran serta masa rakyat, pemerintah daerah dan swasta. menyusun ruu tentang pembahasan terdapat percepatan menteri energi peraturan kelistrikan. dengan dpr. tersedianya infrastruktur dan sumber perundang pada sektor ketela daya mineral. undangan sektor peraturan segera setelah kelistrikan untuk me energi. perundang unda tentang tingkatkan peran serta ngan pelaksanaan kelistrikan masyarakat, pemerintah tentang disahkan. daerah dan swasta. kelistrikan. ruu tentang pembahasan terwujudnya manfaat menteri energi energi. dengan dpr. sumber energi dan sumber alternatif dalam rangka daya mineral. peraturan segera setelah peningkatan efisiensi perundang energi pemanfaatan energi yang undangan disahkan. tidak terbarukan. pelaksanaan tentang energi. menyusun perubahan atas agustus penerimaan negara menteri peraturan nomor tahun bukan pajak yang berasal komunikasi pelaksanaan tentang tarif dari sektor komunikasi dan nomor tahun atas jenis me tingkat. informatika. tentang pe penerima an nyiakan. negara bukan target kebijakan program tindakan keluaran penyelesaian sasaran posisi jawab pajak yang berlaku pada departemen komunikasi dan informasi. peraturan menteri agustus terwujudnya menteri komunikasi dan pemahaman terhadap komunikasi informatika spesifikasi peralatan dan tentang rencana penyiaran. informatika. dasar teknik penyiaran rtp). menyusun tentang waduk desember pedoman yang me menteri peraturan dan bendungan. ngawur tanggung jawab pekerjaan pelaksanaan pengelola an waduk dan umum. nomor tahun bendungan tersedia. tentang sumber daya air. memperkuat pembagian merumuskan pembagi perubahan atas juni pelaksanaan penyediaan menteri dalam berdasarkan informasi urusan urusan yang jelas nomor tahun infrastruktur oleh negeri. yang diperoleh dari kelembagaan pemerintah antara pemerintah tentang kewenangan pemeran tah pusat, deputi menteri pusat dan pusat dan pemerintah pemerintah dan pemerintah daerah, sekretaris negara pemerintah daerah sebagai kewenangan provinsi masyarakat dan swasta bidang per undang daerah penjabaran nomor sebagai daerah yang sinkron dan undangan, rpp dalam tahun tentang otonom. optimal. dimaksud telah penyediaan pemerintahan daerah diajukan presiden infrastruktur dalam penyedia an infrastruktur. target kebijakan program tindakan keluaran penyelesaian sasaran penanggung posisi jawab pengaturan menyusun ruu ruu tentang bumi november peran bumi dalam menteri dalam mengenai tentang bumi. untuk disampaikan pembangunan infra negeri. badan usaha kepada dpr. struktur meningkat. milik daerah bumi) untuk memperjelas fungsi, ke dudukan, dan peran bumi dalam pem bangunan infrastruktur pembentukan menyusun kerangka peraturan juli menteri institusi mengenai presiden keuangan. melembaga lembaga keuangan non mengenai keuangan bank untuk pembiayaan non bank mendukung infrastruktur. terlaksananya pem untuk percepatan bangunan infrastruktur infrastruktur pembangun an yang semakin cepat. infrastrukturreformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran instruksi presiden ini. ketiga . ketigatarget kebijakan program tindakan keluaran penyelesaian sasaran penanggung posisi jawab peraturan agustus menteri pemerintah keuangan. tentang penyertaan modal negara untuk pendirian indonesia infrastructure fund. pembentukan membentuk badan peraturan november rusunawa terbangun menteri negara institusi untuk pengelola rumah perundang undangan dan terkelola dengan perumahan mem susun sewa mengenai badan baik. rakyat. percepat rusunawa) yang pengelola rusunawa. pembangunan dibiayai pemerintah. infrastruktur. peningkatan percepatan mempercepat tersedianya segera setelah berkurangnya hambatan menteri manajemen penyediaan merasionalisasi dan fasilitas fiskal ruu pajak dalam pelaksanaan keuangan. pembangunan perumahan. pengembangan secondary untuk sekuritisasi per tambahan pembangunan sektor mortgage facility smf). dalam pajak. nilai perumahan serta biaya infrastruktur. disahkan. yang membebani konsumen. target kebijakan program tindakan keluaran penyelesaian sasaran penanggung posisi jawab tentang agustus kepala badan pendar taran hak pertanahan tangga ngan nasional. dalam rangka pembiayaan tekun der perumahan. peningkatan merancang dan mengenai mana \| november tingkat kecelakaan menteri manajemen menetap kan program semen keselamatan sektor transportasi jalan perhubungan. pemilihan rain manajemen keselamatan transportasi jalan. menurun. infrastruktur transportasi jalan road dan safety management). selamat an transportasi. daftar posisi rancangan peraturan perundang undangan yang terkait bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) target kebijakan program tindakan keluaran penyelesaian sasaran penanggung posisi jawab peningkatan akses umkm pada sumber pembiayaan memperkuat pengembangan finalisasi penyiapan tentang juni tersedianya aturan menteri telah ditetapkan sistem sistem resi rpp dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan yang je las perdagangan. menjadi nomor penjaminan gudang sebagai pelaksanaan sistem resi tentang pemanfaatan tahun tentang kredit bagi instrumen nomor tahun gudang. resi gudang sebagai pelaksanaan undang umkm pembiayaan bagi tentang sistem resi instrumen penjaminan undang nomor umkm. gudang. kredit bagi umkm. tahun tentang semakin banyak sistem resi gudang umkm yang dapat pada tanggal juni memanfaatkan resi gudang sebagai ja minat untuk benda pakan kredit. ii. peningkatan peluang pasar produk umkm mendorong pemberdayaan menata dan peraturan oktober pasar tradisional dikelola menteri berkembangnya pasar tradisional membina pasar presiden me dengan lebih baik, perdagangan. pasar dan peningkatan tradisional. mengenai nyaman dan modern. tradisional dan peran peritel menata dan pemberdayaan tata hubungan dagang tata hubungan modern dalam membina pusat pasar antara peritel dan dagang antar membuka akses perbelanjaan dan tradisional dan pemasok umkm pelaku pasar pasar bagi toko modern. penataan pusat berlangsung berdasarkan yang berbasis produk umkm. menata dan perbulan jaan azas kemitraan. kemitraan. membina hu bunga dan toko terjadi sinergitas antar target kebijakan program tindakan keluaran penyelesaian sasaran penanggung posisi jawab antar pelaku pasar modern. pelaku pasar yang melalui pengaturan mendorong peningkatan bersyarat an peluang pasar produk perdagangan (trading umkm. terms). menyediakan reformasi penyediaan insentif peraturan segera tersedianya kejelasan menteri insentif pajak untuk perpajakan untuk pemerintah setelah mengenai jenis keuangan. perpajakan umkm. umkm. sebagai pengesahan insentif per ajakan untuk pelaksanaan ruu pajak yang dapat diberikan umkm. pajak penghasil kepada umkm. penghasilan an. tersedianya aturan yang jelas mengenai tata cara, prosedur dan persyaratan pemberian insentif perpajakan yang mudah di pahami oleh umkm. menyusun menata menuntaskan penyampaian desember tersedianya kebijakan menteri negara kebijakan kembali penyiapan naskah ruu dpr. bidang umkm, koperasi dan bidang kebijakan ruu tentang umkm. termasuk definisi usaha ukm. umkm. bidang umkm, mikro, kecil dan termasuk me menengah yang jelas. redefinisi usaha mikro, target kebijakan program tindakan keluaran penyelesaian sasaran benang gun posisi jawab menengah. pemerintah non departemendaftar posisi rancangan peraturan perundang undangan yang terkait bidang perbaikan iklim investasi target penanggung posisi memperkuat penyusunan menyusun tata peraturan presiden juni tata cara pe menteri perpres masih dikotori kelembagaan peraturan cara dan perpres). tanaman modal perdagangan. pasukan penyelesaiannya pelayanan perundang pelaksanaan yang jelas dan departemen perdagangan investasi. undangan pelayanan ter sederhana bagi yang terkait padu satu pintu. penanam modal. dengan pe tanaman modal. menetapkan peraturan presiden juni menjamin menteri telah ditetapkan menjadi kriteria dan perpres). kepastian hukum perdagangan. peraturan presiden nomor persyaratan dan transparansi tahun tentang kriteria bidang usaha pe susunan dan persyaratan penyusunan yang tertutup daftar bidang bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka usaha ter tutup dan bidang usaha yang dengan dan yang terbuka terbuka dengan persyaratan persyaratan dengan bidang penanaman modal sebagai dasar persyaratan bagi pada tanggal juli penetapan daftar penanam modal. bidang usaha ter tutup dan yang terbuka dengan target penanggung posisi kemasan mortar tindakan delman pia) sena penting psm ipl menyusun daftar peraturan presiden juni tersedianya daftar menteri telah ditetapkan menjadi bidang usaha perpres). bidang usaha perdagangan peraturan presiden nomor yang tertutup tertutup dan ter tahun tentang daftar dan yang buka dengan per bidang usaha yang tertutup terbuka dengan syarat yang jelas dan bidang usaha yang persyaratan bagi dan transparan. terbuka dengan persyaratan penanam modal. bidang penanaman modal pada tanggal juli target penanggung posisi san mawas sate sewa merumuskan perubahan juni pembagian urusan menteri dalam berdasarkan informasi pembagian urusan peraturan pemerintah pusat negeri. yang diperoleh dari deputi yang jelas antara pemerintah pp) dan pemerintah menteri sekretaris negara pemerintah pusat nomor tahun daerah yang ter bidang perundang dan pemerintah tentang arah dan tidak undang an, rpp dimaksud daerah sebagai kewenangan tumpang tindih. telah diajukan presiden. penjabaran pemerintah dan undang undang kewenangan uu) nomor provinsi sebagai tahun daerah otonom. tentang pemerintahan daerah dan nomor tahun tentang pena naman modal. merumuskan penyampaian november peraturan yang menteri kebijakan pe rancangan jelas mengenai perdagangan tanaman modal undang undang kebijakan dan kepala pada kawasan ruu) kawasan penanaman modal badan koordinasi ekonomi khusus. ekonomi khusus pada kawasan penanaman dewan ekonomi khusus. modal. perwakilan rakyat dpr). a.s sasa target penanggung posisi kebijakan program tindakan keluaran penyelesaian sasaran jawab mengubah perubahan juli penertiban usaha menteri nomor tahun nomor tahun waralaba. perdagangan. tentang waralaba. daftar posisi rancangan peraturan perundang undangan yang terkait bidang reformasi sektor keuangan target kebijakan program tindakan keluaran penyelesaian sasaran wab, posisi stabilitas sistem keuangan memperkuat penyusunan penyelesaian penyampaian ruu oktober jaring pengaman menteri keuangan mekanisme rancangan undang penyusunan ruu tentang jaring sektor keuangan berkoordinasi koordinasi undang ruu) tentang jaring pengaman sektor terbangun. dengan gubernur sektor tentang jaring pengaman sektor keuangan dpr. bank indonesia. keuangan. pengaman sektor keuangan. keuangan. ii. lembaga keuangan bukan bank memperkuat peningkatan efek menyembur penyampaian ruu januari pengaturan dan menteri keuangan kesehatan utilitas pengaturan dan akan tentang perubahan pengawasan per berkoordinasi industri pengawasan nomor atas nomor usahakan perahu dengan menteri asuransi. perusahaan perahu tahun tahun tentang asian semakin hukum dan ham asian. tentang usaha usaha asuransi efektif. dan menteri reasuransi dpr. sekretaris negara. an. penyempurna tentang januari menteri keuangan. kan perubahan kedua nomor atas nomor tahun tahun tentang penyelenggara
ka) na3 nya x1y presiden republik ndo kameran produk eksporpameran produk eksporyaa mn) "aa nya ny wat presiden republik indo kesia para pimpinan lembaga pemerintah non departemen:meran produk ekspor pada tanggal sampai dengan oktober jakarta, yang selanjutnya dalam instruksi presiden ini disebut ppe kedua dalam rangka penyelenggaraan ppeeppeppe sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, guna tercapainya sasaran penyelenggaraan ppe melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ppe agar dapat berjalan sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan. ketiga :. een mn) "aa nya ny wat presiden republik ndo kppepepperade expo indonesia,eeha: pan tata ny) wat presiden republik republik indonesia instruksi presiden republik indonesia nomor tahun tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miski: menteri negara pembangunan daerah tertinggalgubernur, para bupati walikota, kepala badan pusat statistik, kepala badan koordinasi keluarga berencana nasional. untuk pertama:euangan segera melakukan penyediaan pendanaanrencanaan pembangunanpenyusunan organisasi pelaksmiskin, segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin sesuai program yang telah disusun oleh menteri negara perencanaan pembangunanbersama sama pemerintah daerah. menteri komunikasi dan informatika segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publimbangunan daerah tertinggal segera melaksanakan pemantauaerah tertinggal. menteri negara badan usaha milik negara segerauntutankepala badan pusat statistik segera: mengkoordinasikan kegiatan penyiapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin, memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. kepala badan koordinasi keluarga berencana nasional membantu penyiapan data rumah tangga miskin untudua segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalimiskin. keempathdi bupati sidoarjo provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor tahun tentang irigasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidoarjo, menimbang bahwa irigasi sebagai salah satu faktor pendukung dalam rangka ketahanan pangan, mempunyai peran yang sangat penting, bahwa dalam rangka usaha pemanfaatan air irigasi secara tepat guna diperlukan adanya pengelolaan irigasi tingkat usaha tani dengan efisien, adil dan merattahun seri e)hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat,sippa dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada, hak guna airhimpun(tiga) tahun dan dapat diperpanjang. hak guna usaha air untuk irigasi evaluasi setiapdan perikanhimpunan petani pemakai air sippa). rencana tata tanam diseluruh daerah irigasi yang terletak dalam suatu daerah, himpunan petani pemakai air sipphimpunan petani pemakai air sipphimpunan petani pemakai air sipphimpunan petani pemakai air sippa)petakhimpunan petani pemakai air sippa)himpunan petani pemakai air sippa). penggunaan air luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada lakukan secara bergilir yang ditetapkan dengan keputusandanabupaten bersama sippa sippa sippyang bersifat komersial harus mendapat izinsetiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi dibupati. bab viii pengembangan jaringan irigasi bagian kesatu pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin dan persetujuan desain dari bupati berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. pengawasan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya. pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh himpunan petani pemakai air sippa)dapat membantukabupaten dapat membantu jaringannya sendiri setelah memperoleh izin bupati. pedomancara partisipatif sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan perundangansippsippa, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing masing. dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud dalam lembaga pengelola irigasiuntuk dapat mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan bangunan lain yang berada dalam, atas maupun yang melintasi saluran irigasi harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang. penguasaanpenguasaan sebidang tanah yang letaknya lebih tinggi atau lebih rendahperubahan ketinggian sebidang tanah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari dinas, (dua) meter untuk saluran irigasi dan salur, (satu) meter untuk saluran irigasi dan salurtepi saluran (satu) meter untuk saluran irigasi dan saluran pembuangan dengankemampuan kurang dari m3 detik. pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diatur. rehabilitasi jaringan sebagaimana yang dimaksud dapat pula dilaksanakan oleh sippa sippa sippa. pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder. himpunan petani pemakai air sippa)himpunan petani pemakai air sippa). dalam hal himpunan petani pemakai air sippa)sippainventarisasi aset irigasi pemerintah kabupaten melakukan inventarisasi, perencanaan, pengelolaan jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya. pemerintah kabupaten melakukan inventarisasi aset irigasi yang bertujuan untuk mendapatkan data kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya,daya manusia yang dilaksanakan (lima) tahun sekaldan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan yang dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi. badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan sippa sippa sippa membantu pemerintah kabupatemerintah kabupatenpada bagian kedutiga pelaksanaan pengelolaan aset irigasi pemerintah kabupatenbupati. bagian keempat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi pemerintah kabupatensippa membantu bupatisippa. pembinaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang (lima puluh) meter dari bangunan sadap, dan bangunan pelengkap lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupatenraturan menteri pekerjaan umum nomor prt m tentang pedoman pemberdayaan sippa sippaprt m tentang pedoman pengelolaan aset irigasiebut dprd adalah dprd kabupaten sidoarjo. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah dinas, badan, kantor yang membidangi irigasi. pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi jawa timusidoarjobangun oleh pemerintah kabupaten. dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi diatas (tiga ribu) atau daerah irigasi strategis nasional tetapi belum menjadi prioritas nasional, pemerintah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan dengan pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi (seribu) sampai dengan (tiga ribu) ha, lintas kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas provinsi, pemerintah provinsi dapat bekerja sama dalam pembiayaan dengan pemerintah kabupatenkabupatenatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab xii alih fungsi lahan ber merintah kabupaten menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah rt tata cara pelaksanaan alih fungsi lahan dan penataan ulang sistem irigasi diatur lebih lanjut dalam peraturan bupatikomisiatau pengaduan kepada pemerintah kabupaten. himpunan petani pemakai air sippa)untuk meningkatkan dan atau mempertahankan fungsi irigasi, skpd menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan,ternak dapat masuk kedalamnya, membuang benda benda padat dan benda benda cair yang kotorurutrumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis tangkis saluran dan pada tanah urutan bangunan bangunannya, menanam pada tangkis tangkis saluran, term dan saluran saluran:, menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air irigasi dengan cara apapun, menempatkan atau membangun seluruh atau sebagian bangunan apapun termasuk pagar pagar tetap (permanen), memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan,pompa kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, mengambil bahan bahan galian, berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi dengan alat alat mekanis dan atau dalam jumlah yang besar, kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, membuat galian atau selokanil.oo. menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh hak guna air. larangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan berlaku juga untuk tanah tanah yang terletak antara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang darat untuk keperluan irigasi. ketentuanrutin dan berkala pada bangunan jaringan irigasi atau bangunan pelengkapnya. bab xvtif setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalambupati. bab xviii ketentuan pidana selain dikenakan sanksi administrasiengan berlakunya peraturan daerah ini terhadap semuaada saat peraturan ini berlaku, maka peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor tahun tentang irigasidijabarkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang irigasi. untuk memenuhi irigasi secara terperinci dan komprehensifsippa sippa sippa serta instansi terkait kabupaten kota dan provininstansi pemerintah, pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten kota, sippa sippa sippahimpunan petani pemakai air sippa)kepada sippa sippa sipp. terjadinya kerawanan ketersediaan air. meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan pengguna oleh sektor sektor lain. makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan laisippa sippa dapat berperan serta himpunan petani pemakai air sippa)sippa sippa dapat berperan serta pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab sippa sippa 1kabupatenkabupatenisiensi dan efektivitas pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, maka pengaturan irigasi kabupaten sidoarjo perlu disesuaikan, yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah. ii. demi cukup jelas"kemanfaatan umum" keterpaduan dan keserasian"""" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara terbuka. akuntabilitas"kabupatenrujuk sippa sippa sippdidasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani, sippa sippa sippa serta semangat kekabupaten dan himpunan petani pemakai air sippa): partisipasi masyarakat petani dilakukan secara perseorangan atau melalui sippa sippa sippa atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kekabupaten, pemerintah kabupaten kotahimpunan petani pemakai air sippa), dan kehutanan. himpunan petani pemakai air yang selanjutnya disebut sippa adalah perkumpulan petani pemakai air kabupaten sidoarjohimpunan petani pemakai air yang selanjutnya disebut sippa adalah gabungan perkumpulan petani pemakai airhimpunan petani pemakai air yang selanjutnya disebut sippa adalah induk perkumpulan petani pemakai air yang merupakan kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukumhimpunan petani pemakai air yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk petani, berupa himpunan petani pemakai air sippa). cukup jelas cukup jelas forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil himpunan petani pemakai air sippa) wakil pengguna jaringan irigasi dan wakil pemerintah kabupaten dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada suatu daerah irigasi. cukup jelas cukup jelas huru"untuk areal dengan luas areal kurang dari menjadi kewenangan desa, apabila areal tersebut berada dua desa (lintas desa) menjadi kewenangan kabupatcukup jelas huruf hak guna air adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada himpunan petani pemakai air sippa) badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi lainnya untuk memakai air irigasi. huruf hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui himpunan petani pemakai air sippa)kabupaten melalui himpunan petani pemakai air sippa) hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh himpunan petani pemakai air sippa) cukup jelas yang dimaksud kebutuhan lainnya antara lain dam, industri dan sumber air sumursippa sippa sippa mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara himpunan petani pemakai air sippa) dan komisi irigasi cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan"menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan" misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau, yang digunakan langsung untuk mengairi lahan. dan pelepasan air tanah berlangsung. cukup jelascukup jelas cukup jelas cukup jelasy osippa sippa maupun petani lainnya yang belum tergabung dan atau tidak tergabung dalam organisasi sippa sippa sipphimpunan sippa tingkat daerah irigasiantara wakil sippa sippa sipp jaringan irigasi lainnya adalah badan usaha, badan sosial, dan perseoranganbab asastujuirigasi bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan guna mencapai hasil pertanian dan tambak yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain. bagian ketigan tambak dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakatuntuk aktivitasingkatan dsippa. bagian kedua kelembagaan pengelolaan irigasi untuk mewujudkan tertib pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi yang dilaksanaka, sippa dan komisiatau desa. sippa sebagaimana dimaksud pada dapat membentuksippa dapat membentsipp, melaksanakan pengelolauntuk keperluan irigasi, menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada suatu daerah irigasi yang utuh dalam (satu) daerah, menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam (satu)laksanakan pemberdayaan sippauatu jaringan irigasi. jl) yang selanjutnya disebut saluran desa, menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi pada saluran desa: pemerintah desa wajib mengalokasikan alokasi dana desa add) untuk pembangunan, rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan saluran desa bersama sippa setempat, jika terjadi kerusakan berat pada saluran desa dan pemerintah desa tidak mampu menangani, pemerintah kabupaten masih berkewajiban untuk memberikan bantuan baik teknis maupun pembiayaan. saluran desa ditetapkan dengan keputusan bupati: melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier, menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, dan memberikan rekomendasi pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan atau pembongkaran bangunan dan atau jaringan irigasi tersier pada suatu jaringan irigasi berdasarkan pendekatan partisipatifdalam pemerintah kabupatenkeuangan. berdasarkan usulan penyerahan wewenang yang diterima, sebagaimana dimaksud pada pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi. dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan kabupaten dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten sekitarbab pemberdayaan pemerintah kabupaten melakukan pemberdayaan sippa. pemerintah kabupatenhimpunan petani pemakai air sippa) dalam melaksanakan pemberdayaanberpartisipasi, menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokaldari
ar. bupati sukabumi provinsi jawa barat peraturan daerah kabupaten sukabumi nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksijasa konstruksi nasional nomor tahun tentang perubahan kedua ataskartu tandkartu tanda orang perseoranganopd pemberi izin dan opd pemberi rekomendasmegang ijuk dan pemegang ijuk dan kartu tanda orang perseoranganekuan ijuk, dan cc. pencabutan ijuijuk yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila buk telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.bupati. bab vii laporan (l) kepala opd pemberisekretaris daerahdanerdayaan dan pengawasan bupati melalui sekretaris daerah atau opd yang membidangi. tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bupati atau opd yang membidangi jasa konstruksiopd yang membidangi jasa konstruksi membuat pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan. bupati atau opd yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam sbu yang diterbitopd yang membidangi jasa konstruksiopd yang membidangi jasa konstruksi setiap bulan sekalperusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab sistem informasi sistem informasi konstruksi indonesia lpnk yang selanjutnya disebut siki lpnk nasional adalah system informasi berbasis teknologi informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki oleh lpnk nasional. opd pemberi ijuk melakukan input data pelayanan ijuk dalam siki lpnk nasionaliki lpnk nasional. oopdobumi nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksi lembaran daerah kabupaten sukabumlembaga jasa konstruksi nasional nomor tahun tentang registrasi usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksiundang undang nomor tahun tentang jasa konstruksi. bab asas, maksud dan tujuan penerbitan ijuk berlandaskan pada asas: kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan: kemitraan, keamanan, dan keselamatan. maksud ditetapkannya peraturan daerah ini untuk memberikan pedoman dalam penerbitan ijuk. peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan penerbitlingkup layanan bidang usaha perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruflingkup layanan bidang usaha pengawasan sebagaimana dimaksud padakepala opd yang membidangi perizinanopdformat sertifikatdalam hal pemberian ijuk dilaksanakan oleh opala opd yang membidangi jasa konstruksi. ketentuan pemberian rekomendasi ijuk sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjutoopdpermohonan pelayanan ijuk bupati atau kepala opd,: rekaman akta pendirian buk: rekaman sertifikat badan usaha sbu) yang masih berlaku dan telah registrasi lembaga, rekaman kartu penanggungjawab teknik badan usaha pjt bu),dan penanggungjawab klasifikasi badan usaha pjk bu) yang telah registrasi oleh lembaga, daftar riw hidup penanggungjawab badan usaha, rekaman kartu tanda penduduk penanggungjawab badan usaha, rekaman kartu tanda anggota kta) perusahaan bila buk yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi, rekaman nomor pokok wajib pajak npp) perusahaan, surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikatakan: dan surat rekomendasi dari opd yang membidangi jasa konstruksirekaman sertifikat badan usaha sbu) yang masih berlaku dan telah registrasi oleh lembaga, rekaman kartu penanggung jawab teknik badan usaha pjt bu),an atau penanggungjawab klasifikasi badan usaha pjk bu) yang telah registrasi oleh lembaganomor pokok wajib pajak npp) perusahaan, rekaman:surat rekomendasi dari opd yang membidangi jasa konstruksidan sesuai dengan ketentuan peraturan lpnk, untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha. melakukan perubahan pada izin izin yang telah dimiliki jika terjadi perubahan alamat direksi dan nama badanopd yang membidangi perizinanmberian ijuk kepala opd yang membidangi perizinan melakukan pemeriksaan terhadaptanda daftar usaha orang perseorangan bentuk usaha jasa konstruksi orang perseorangan wajib memiliki tanda daftar usaha orang perseorangan. bupati atau kepala opd yang membidangi perizinan, selaku pembina jasa konstruksiopd yang membidangi perizinan. persyaratan permohonan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan paling sedikitpernyataan bahwa tidak terikat dengan buk manapunkartu tanda daftar usaha orang perseorangandan kartu(l) pemegang ijuk dan kartu tanda orang perseorangan
\|. kebijakan akuntansi ' ' \|probolinggo dan uang kas yang masih berada bendahara penerimaan yang belum disetorkas kas daerah kasta) berada bawah penguasaan bud yang disimpan pada rekening kas umum daerah rsud) pemerintah kota probolinggouang persediaan: belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, kas bendahara penerimaan adalah saldo kas yang masih ada brankas atau rekening bank bendahara penerimaan hingga tanggal neraca belum disetorkan kas daerah. kas bendahara pengeluaran adalah saldo kas yang masih ada brankas atau rekening bank bendahara pengeluaran hingga tanggal neraca belum dipertanggungjawabkan. kas badan layanan umum daerah blue) adalah saldo kas yang masih ada rekening bank blue hingga tanggal neraca. kas ftp adalah saldo kas yang masih ada rekening bank ftp hingga tanggal neraca. kas lainnya adalah saldo kas atas: dana hibah bos yang masih ada rekening bank bendera bos hingga tanggal neraca: uang jaminan (: dankas yang dibatasi penggunaannya adalah sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebasbagai berikut: kas kas kas daerah kebijakan akuntansi berbasis akrual kas bendahara penerimaan kas yang dibatasi uang yang telah ditentukan penggunaannya penggunaannya. setara kas sun obligasi (kurang dari surat utang negara obligasi (kurang dari bulan) bulan) pengakuan kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. penambahan kas kas daerah diakui berdasarkan surat tanda setoran sts), nota kredit nk), maupun bukti transfer dari pihak ketiga. pengurangan kas kas daerah diakui berdasarkan atas bukti sp2d baik up gu tu maupun ataupun surat pemindahbukuan yang otorisasi oleh bud atau kuasa bud dan disahkan oleh bank jatim. kas bendahara penerimaan diakui berdasarkan tanda bukti penerimaan tbp) yang dibuat oleh bendahara penerimaan atas penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya yang belum disetorkan hingga pada akhir periode pelaporan. pengurangan atas kas bendahara penerimaan diakui berdasarkan surat tanda setoran sts) atau surat pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan kas daerah. penambahan saldo kas bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu diakui berdasarkan: sp2d up gu tu yang diterima dari kuasa bud yang digunakan untuk membiayai belanja yang terdapat dalam dpa skpd. sp2d ls yang ditujukan untuk pembayaran kepada pegawai pengurangan saldo kas bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu diakui berdasarkan: pengesahan spj atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh pengguna anggaran skpd. pengesahan spj atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh kuasa pengguna anggaran. cc. sts atas penyetoran kelebihan sisa up gu tu kas daerah kas lainnya diakui ketika: adanya sisa atas belanja bos pada tanggal neraca. uang jaminan (uang .setara kas diakui berdasarkan surat pemindahbukuan dari rekening kas kuasa bud rekening investasi jangka pendek yang kurang dari (tiga) bulan. setara kas berupa investasi jangka pendek yang kurang dari (tiga) bulan hanya bisa diakui skpd. kas yang ada skpd yang menerapkan ppk blue, ftp dan dana bos merupakan saldo kas yang ada blue, ftp dan lembaga pengelola dana bos diakui sebagai lpa pemerintah kota probolinggo. pengukuran kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal saldo kas pada tanggal neracadalam kelompok aset lancar adalah sebagai berikut: kas kas daerah, kas bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran: kas badan layanan umum daerah, kas ftp: kas lainnya: kebijakan akuntansi berbasis akrual kas yang dibatasi penggunaannya, dan setara kas penyajian kas dan setara kas neraca adalah sebagai berikut: pemerintah kota probolinggo neraca per desember tahun dan tahun dalam rupiah) laser p aset lancar kas dan bank kas kas daerah kas bendahara pengeluaran kas bendahara penerimaan kas rekening ftp kas blue yap setannya kas yang dibatasi penggunaannya setaakas investasi jangka pendek mason piutang pajak piutang retribusi piutang lain lain penyisihan piutang tak tertatih beban dibayar dimuka bagian lancar tuntutan ganti rugi persediaan pengungkap
menimbang mengingat peraturan daerah kota prabumulih nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum kota prabumulih dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota prabumulih, za. bahwa dengan telah terbentuknya pemerintah kota prabumulih menjadi pemerintahan yang otonom terlepas dari kabupaten muara enim dengan sendirinya perusahaan daerah air minum lematang enim cabang kota prabumulih menjadi bagian dari asset pemerintah kota prabumulih yang perlu dikelola pemerintah kota prabumulih, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan sejalan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang kepengurusan perusahaan daerah air minum perlu menetapkan peraturan daerah kota prabumulih tentang pendirian perusahaan daerah air minum dam) kota prabumulihwspengelolaan barang milikinstruksi menteri dalam negeri nomor tahun tentang petunjuk pelaksanadewan perwakilan.rakyat daerah kota prabumulih memutuskan menetapkan peraturan daerah kota prabumulih tentang pendirian perusahaan daerah air minum kota prabumulih. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah daerah kota prabumulih. pemerintah daerah. perwakilan rakyat daerah kota prabumulih. perusahaanini. perusahaan daerah air minum adalah perusahaan daerah air minum kota prabumulih. perusahaan daerah air minum unit kota prabumulih adalah perusahaan daerah air minum milik pemerintah kabupaten muara enim, dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota prabumulih menjadi pemerintah kota yang otonom, menyerahkan asetnya perusahaan daerah air minum cabang prabumulih kepada pemerintah kota prabumulih. direktur adalah direktur perusahaan daerah air minum kota prabumulih. badan pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah air minum kota prabumulih. bab pendirian dengan peraturan daerah ini didirikan suatu perusahaan daerah air minum. perusahaan daerah air minum lematang enim cabang prabumulih unit kota prabumulih dengan ini dilebur dialihkan menjadi perusahaan daerah air minum seperti dimaksud segala hal dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari perusahaan daerah air minum lematang enim cabang prabumulih unit kota prabumulih beralih kepada perusahaan daerah air minum. pelaksanaan peleburan pengalihan diatur oleh bupati muara enim dan walikota. dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan daerah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala hukum indonesia yang tidak bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan pancasila. bab nama,tempat kedudukan,tujuan dan lapangan usaha j). nama perusahaan daerah air minum bernama perusahaan daerah air minum p.d.a.m) tirta prabu jaya. perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat jalan sungai medang prabumulih. perusahaan bertujuan turut serta melaksanakan (l). pembangunan kota.rakyat dan ketenangan kerja dalam perusahaan,bagi masyarakat kota dan sekitarnya yang memenuhi syarat syarat kesehatan. bab modal neraca permulaan perusahaan terdiri atas semua aktiva dan asia dari ex. perusahaan daerah air minum lematang enim cabang prabumulih unit kota prabumulih yang dilebur menurut peraturan daerah ini. modal dasar perusahaan terdiri daitas disimpan dalam bank pemerintah. bab pengusahaan dan cara pengurusan (l). perusahaan daerah air minum dipimpin oleh seorang direktur yang ditetapkan dalam peraturan tersendiri. direktur dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku. pengangkatan tersebut pada dilakukan untuk jangka waktu selama (empat) tahun, setelah waktu itu berakhir direktur yang bersangkutan dapat diangkat kembali. direktur berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan karena: permintaan sendiri. berakhir masa jabatan sebagai direktur termaksud dalam tindakan yang merugikan dam. tindakan yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan negara. pemberhentian direktur karena alasan tersebut pada huruf danmenurut huruf dan dilaksanakan,1 (satu) bulan setelah direktur yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis tentang niat akan pemberhentian itu oleh walikota. selama persoalan tersebut belum diputuskan maka walikota untuk sementara dapat menonaktifkan direktur yang bersangkutan dari jabatannya jika dalam waktu (dua) bulan setelah penonaktifan belum ada keputusan mengenai pemberhentian maka penonaktifan sementara tersebut menjadi batal dan direktur yang bersangkutan dapat menjalankan tugas pekerjaannya kembali, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlakukan keputusan pengadilan negeri dan hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. d). antara direktur dengan kepala bagian tidak bolehdan ipar, jika sesudah pengangkatan mereka terbukti atau terjadi hubungan seperti dimaksud diatas, maka untuk melanjutkan jabatannya direktur yang bersangkutan harus memperoleh izin dari walikotairektur tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin walikota. direktur mewakili perusahaan daerah air minum diluar dan didalam pengadilan. direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada kepada seorang kepala bagian yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan daerah air minum tersebut, baik sendiri maupun bersama sama, atau kepada orang badan lain. direktur mengurus dan mengatur segala harta kekayaan perusahaan daerah air minum tata cara menjalankan pekerjaan, menentukan kebijaksanaan serta hal hal mengenai organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum ditetapkan dalam suatu peraturan dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku dengan persetujuan badan pengawas. direktur memerlukan persetujuan tertulis walikota untuk hal hal yang tersebut dibawah ini: meminjam uang atas nama perusahaan daerah air minum dan mengadakan perjanjian hutang. mengikat perusahaan daerah air minum sebagai peminjam. memperoleh mengasingkan mempertanggungkan dan menjamin benda benda tetap (benda benda tidak bergerak). bilamana direktur perusahaan berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah satu kepala bagian. bab badan pengawasn anggota badan pengawas lain atau dengan direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atdan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut: mengawasi kegiatan direktur. memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap pengangkatan direktur. memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap program kerja yang diajukan direktur. memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan dam.. memberikan pendapat dan saran kepada walikot. memeriksa direktur yang diduga merugikan dam. ketua, sekretaris dan anggota badan pengawas diberikan uang jasa diatur oleh walikota yang dibebankan kepada anggaran perusahaan daerah.dam terlibat dalam tindakan pidana merugikan dam. ic,db vii tanggung jawab dan ganti rugi pegawai semua pegawai perusahaan daerah termasuk direktur dalam kedudukannya beruang atau penyerahan uangidalam gudang atau tempat khusus danwalikota atau badan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. pegawai perusahaan daerah pada tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada walikota,daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota, kecuali jika untuk sementara dipindahkan badan dimaksudkan padaviii tahun buku tahun buku perusahaan daerah adalah tahun taklim bab anggaran perusahaan selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum memasuki tahun buku baru, direktur harus sudah menyampaikan anggaran perusahaan daerah kepada walikota melalui badan pengawas untuk mendapatkan persetujuan. anggaran perusahaan daerah yang dimaksud pada mulai berlaku apabila telah mendapatkan pengesahan dari walikota bilamana pengesahan tersebut tidak diperoleh, maka perusahaan daerah dijalankan menurut anggaran tahun buku yang lalu. anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku sedang berjalan harus diajukan sebelum triwulan ketiga berakhir kepada walikota melalui badan pengawas untuk mendapatkan pengesahanaerah disampaikan oleh direktur kepada walikota melalui badan pengawas secara tertulis dan terperinci setiap (tiga) bulan sekali atau jika dianggap perlu untuk jangka waktu yang tertentu dengan berpedoman kepada sistim akuntansi perusahaan daerah air minum yang berlaku. bab laporan perhitungan tahunan untuk tiap tahun buku oleh direktur diaju(tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir. dalam laporan dimaksud harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan dengan berpedoman kepada sistim akuntansi perusahaan daerah air minum yang berlaku. jika dalam waktu (tiga) bulan terhitung sejak tanggal mengajukan laporan tersebut, oleh badan pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya menjadi sah. bab xil penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi cadangan diam, wajar dalam perusahaan daerah ditetapkan sebagai berikut: untuk dana pembangunan daerah untuk anggaran belanja daerah untuk cadangan umum untuk sosial dan pendidikan untuk jasa produksi untuk sumbangan dana pensiutermaksud pada ditentukan oleh badan pengawas. bab xiii kepegawaian (!). kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun, dan tunjangan lainnya untuk direktur dan pegawai negeri sipil dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai negeri yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh direktur dengan persetujuan badan pengawas.badan pengawas berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan daerah dimaksud pada bab xivditunjukkan badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeriksaan atas jawabannya. bab pembubaran pembubaran perusahaan daerah dan penunjukkan badan likuidasi ditetapkan dengan keputusan walikota. semua kekayaan perusahaan daerah setelah dilikuidasi menjadi milik pemerintah kota. pertanggung jawaban likuidasi oleh badan likuidasikotaperusahaan daerah yang sebenarnya. bab xvi sepanjang mengenai pelaksanaanya nan abdul latief medio lembaran daerah kota prabumulih tahun nomor
rena bupati kebumen provinsi jawa tengah peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang izin lingkungpenerapan sanksi administratifatau penghentian sementara seluruh kegiatan. dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungakewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada didelegasikan kepada kepala skpd lingkungan hidup. kepala skpdjia pjia pen lampiran peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang izin lingkungan bentuk surat permohonan izin lingkunglingkungan kabupaten kebumen kebumen yang bertanda tangan bawah ini nama penanggungjawab anananannnnan nana nana nama perusahaan alamat perusahaan nnanaanaaanananaa aan bidang usaha nnaanannannanaanan aan dan kegiatan lokasi kegiatan nnaanannannanaanan aan nomor telepon perusahaan . jee wakil perusahaan yang nnaanannannanaanan aan dapat dihubungi: foto copy kartu tanda penduduk ktp) penanggungjawabnama) jabatan) pj. bupati kebumen, ttd. mohamad arief irianto jia pen lampiran peraturan bupati kebumenyang wajib amdabadan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kebumen, dan rkl rpl)jia pen pengumuman permohonan izin lingkungan untuk usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kebumenformulir ukl upl yang telah diisipen lampiran iii peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang izin lingkungan format surat keputusan izin lingkungan bianikeputusan kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kebumen nomor .nn tentang izin lingkungan atas kegiatan kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kebumen, menimbang anaakannannanaanan nana nana anna ana aan ana aan mengingat annanaaanaannaanaaa ana dst., pen memperhatikan .iioooceenll lan memutuskan: menetapkan keputusan kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kebumen tentang izin lingkungan pt cv. nan kesatu memberikan izin lingkungan kepada: nama perusahaan nnanaanaannannannanaaaan jenis usaha dan atau iii. kegiatan penanggung jawab nnnnnanannaankanaaaaaaan alamat kantor nnanaanaannannannanaaaan lokasi kegiatan nnaanannanaanannanaanaan kedua ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini pemrakarsa mempunyai kewajiban sebagai berikut: dst . ketiga dalam melaksanakan kegiatannya pt cv. . harus memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri atas: dst . lc. ditetapkan kebumen pada tanggal. kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu (nama) pangkat) nip) tembusan disampaikan kepada yth.: bupati kebumen (sebagai laporan) kepala skpd lingkungan hidup kabupaten kebumen. pj. bupati kebumen, ttd. mohamad arief irianto pen lampiran peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang izin lingkungan pengumuman penerbitan izin lingkungannerbitditerbitkan izin lingkungan untuk usaha dan atau kegiatan sebagai berikut:satuan kerjasatuan kerja perangkat daerah teknis untuk melakukajenis usaha usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau ukl upl sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undaiii tata cara perizinnanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kebumepersyaratan administrasi sebagai berikut: fotokopi kartu tanda penduduk ktp) penanggungjawab usaha dan atau kegiatsetelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kebumeberupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah pemerintah daersuratlengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala . kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kebumen mendokumentasikan saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf untuk sampaikan kepada kepala skpd lingkungan hidupsetelah pengumuman permohonan izin lingkunganeruskan kepada kepala skpd lingkungan hidup untuk dilakukan penilaian dokumen andal dan rkl rplingkungan hiduplingkungan hidupkepala skpd lingkungan hidupizin lingkungan sebagaimana dimaksud pada wajib dicantumkan jumlah dan jenis izindua penerbitan izin lingkungan izin lingkunganizin lingkungan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh bupati. kewenangan penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada didelegasikan kepada kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kebumen. penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan ketentuan:yangdan format surat izin lingku: usaha dan atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan berhenti, dan atau perubahan atas usaha dan atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan tidak diikuti dengan perubahan izin lingkungan.jia pebadan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kebumen, kepala skpd lingkungan hidup, dan kepala satuan kerja perangkat daerah: mendapatkan pelayanan berkualitas sesuai dengan mekanisme pelayanan yang telah ditentukan: mendapatkan kemudahan memperoleh informasi tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan,izin mendirikan bangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota tasikmalaymelalui penerbitan izin mendirikan bangunan, bahwa penerbitan izin mendirikan bangunan bertujuan untuk memberikan perlindungan, jaminan keamanan dan keandalan teknis bangunan bagi pemilik, penghuni dan pengguna bangunan serta masyarakerbitkan izin mendirikan bangunan gedungizin mendirikan bangunan gedung diatur dengan peraturan daerah, bahwa ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan yang diatur dalam peraturan daerah kota tasikmalaya nomor tahun tentang retribusi izin mendirikan bangunan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang undangan dan dinamikaaragraf jangka waktu proses penerbitan imb wali kota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan imb dalam jangka waktu paling lambat sebagai berikut (empat) hari kerja, untuk bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat oleh perencana konstruksi, (tiga) hari kerja, untuk bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya menggunakan desain prototipe, (tiga) hari kerja, untuk bangunan gedung sederhana (satu) lantai, (empat) hari kerja, untuk bangunan gedung sederhana (dua) lantai, (tujuh) hari kerja, untuk bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum, (dua belas(delapan belas) hari kerja, untuk pondasi bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, (sembilan) hari kerja, untuk bangunan gedung sederhana eksisting dengan luas sampai dengan (seratus) meter persegi, (dua belas) hari kerja, untuk bangunan gedung sederhana eksisting dengan luas sampai dengan (lima ratus) meter persegi, il. (dua belas) hari kerja tidak termasuk proses pengkajian teknis oleh penyedia jasa pengkaji teknis, untuk bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus yang sudah berdiri pada saat permohonan diajukan, (tujuh) hari kerja,, (tiga puluh) hari kerja, untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung untuk kepentingan umum, (delapan belas) hari kerja, untuk pondasi untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, (sepuluh) hari kerja, untuk bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum secara kolektif, (tiga belas) hari kerja, untuk, (tiga puluh) hari kerja, untuk, dan (sepuluh) hari kerja, untuk bangunan prasarana. jangka waktu sebagaimana dimaksud padwali mb disertai dengan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap. ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan imb sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. paragraf masa berlaku imb imb berlaku selama bangunan gedung masih ada dan tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsinya. apabila dalam jangkauntuk waktu paling lamaberakhirnya jangka waktu (dua belas) bulan sejak imb diterbitkketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan masa berlaku imb sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. paragraf penggantian dan perubahan imb pemilik bangunan wajib mengajukan penggantian imb melalui permohonan imb baru, apabila terdapat perubahan bentuk atau fungsi bangunan. dalam hal terdapat perubahan nama pemilik bangunan, dapat diajukan perubahan imb. ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan imb sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. paragraf penerbitan ulang imb pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan penerbitan ulang imb kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk, apabila imb atas bangunan miliknya hilang. penerbitan ulang imb sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan data atau arsip yang ada. ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengajuan penerbitan ulang imb sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. paragraf pemutakhiran data pemilik imb pemutakhiran data imb wajib dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan berdasarkan data imb yang diterbitkan, dibatalkan, diganti dan atau diubah.erakhirnya imb imb berakhir apabila dalam waktu (dua belas) bulan sejak diterbitkannya imb tidak ada kegiatan pembangunan, ada perubahan bentuk dan fungsi bangunan, dibatalkan atau dicabut oleh pejabat yang berwenang, dan atau diperintahkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. paragraf penandatanganan imb imb ditandatangani oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan lebih lanjut mengenai penandatanganan imb sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. paragraf kewajiban setiap orang yang mendirikan bangunan gedung terlebih dahulu wajib memiliki imb: dan mendirikan bangunan gedung dan telah memiliki imb wajibdengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah kota, dengan ketentuan: memiliki ketinggian bangunan lebih dari (delapan) lantai dan atau luas bangunan lebih dari (dua ribu) meter persegi:, seperti bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret satu kawasan, berpedoman kepada penyelenggaraan imb pada bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum. bab prasarana bangunan gedung penyelenggaraan imb untukerpedoman kepada, denganprasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. bab vii pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan imb daerah. bab viii peran serta masyarakat peran serta masyarakat dilakukan untuk membantu pemerintah daerah kota dengan mengikuti prosedur dan memperhatikan nilai sosial budaya setempat. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara melaporkan secara tertulis kepada pemerintah daerah kota melalui sarana yang mudah diakses berkenaan dengan adanyasanksi administratifkenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pencabutan sementara imb, pencabutan tetap imb, dan atau pembongkaran. ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratiftertentu lingkungan pemerintah daerah kotamengenai pengenaan pidanapengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi oleh orang yang mendirikan bangunan. bab xmenjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses penerbitan imb. peraturan daerah ini dibentuk dengan untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung, mewujudkan bangunan gedung yang aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya, menjadi sarana pengendalian bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan bangunan gedung, dan menjadi pedoman dalam pengaturan prasarana bangunan gedung. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: asas, bangunan gedung, meliputi umum, fungsi dan klasifikasi, klasifikasi bangunan gedung untuk penyelenggaraan imb, perizinan, imb bertahap, imb untuk bangunan gedung yang dibangun kolektif: prasarana bangunan gedung, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana. bab asas penyelenggaraan imb berasaskan: kepentingan umum, yang mengandung pengertian bahwa pemberian pelayanan imb tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan, kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan imb, kesamaan hak, yang mengandung pengertian bahwa pemberian pelayanan imbng mengandung pengertiaimb, keprofesionalan, yang mengandung pengertian bahwa pelaksana pelayanan imb harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas, partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan imb dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat, persamaan perlakuan tidak diskriminatif, yang mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil dalam penerbitan imb: keterbukaan, yang mengandung pengertian bahwa setiap penerima pelayanan imb dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang dibutuhkan, akuntabilitas, yang mengandung pengertian bahwa proses penyelenggaraan pelayanan imb harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, keberpihakan bagi kelompok rentan, yang mengandung pengertian bahwa pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan imb, ketepatan waktu, yang mengandung pengertian bahwa penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan, dan il. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yang mengandung pengertian bahwa setiap jenis pelayanan imb dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. bab bangunan gedung bagian kesatu umum setiap bangunan gedung yang didirikan harus sesuai dengan rtrw, rdr dan atau rtl. bagian kedua fungsi dan klasifikasi paragraf fungsi bangunan gedung memiliki fungsi sebagai berikut: fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial budaya, dan fungsi khusus. bangunan gedung dapat memiliki lebih dari (satu) fungsi. paragraf klasifikasietentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kotaempat perizinan paragraf persyaratan setiap orang yang mendirikan bangunan gedung terlebih dahulu wajib memiliki imb yang diterbitkan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk. imb berfungsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum, antara lain penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas. setiap orang yang mengajukan permohonan imb, menyampaikan permohonan secara tertulis kepada wali kota atau pejabat yang ditunjuk, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: persyaratan administratif, meliputi data pemohon, data tanah: dan dokumen dan surat terkait. persyaratan teknis, meliputi data umum bangunan gedung, danhuruf angka terdiri dari dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana (satu) lantai, dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana (dua) lantai, dan dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus. dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana (dua) lantai sebagaimana dimaksud pada huruf danhuruf paling sedikitrsyaratan permohonan imb sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. paragraf tata cara tata cara penerbitan imb meliputi: tata cara penerbitan imb bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, tata cara penerbitan imb bangunan gedung untuk kepentingan umum, cc. tata cara penerbitan imb bangunan gedung yang sudah berdiri: tata cara penerbitan imb untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung, tata cara penerbitan imb bertahap, tata cara penerbitan imb kolektif, tata cara penerbitan imb bangunan prasarana, dan tata cara penerbitan imb secara online. tata cara penerbitan imb sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi tahapan proses sebagai berikut: proses prapermohonan imb, proses permohonan imb, dan proses penerbitan imb. wali kota membentuk tim teknis yang bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis, baik dokumen maupun lapangan terhadap permohonan imb. khusus penilaian terhadapbagi pemerintah daerah kota untuk memberikan persetujuan terhadap pemenuhan persyaratan teknis. pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada sebagai kesimpulan dari hasil pengkajian yang dibuat secara tertulis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional. tag memberikan pertimbangan teknis setelah melaksanakan pengkajian terhadap kesesuaian antara persyaratan teknis dengan ketentuan yang meliputi: fungsi bangunan gedung, klasifikasi fungsi bangunan gedung, cc.m, tata bangunan, dan keandalan bangunan gedung kota. paragraf biaya penerbitan imb dikenakan biaya berupa retribusi imb yang besarannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah mengenai retribusi imbsub bidang pemungutbb p2 dan bpt mempunyai tugas merencanakan dan merancang pemungutan pbb p2 dan bpt. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pemungutmungutbb p2 dan bptpemberitahuan pajak terutang spot) pbb p2 dan surat tagihan pajak daerah std) bpt, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pemungutan pbb p2 dan bptbb p2 dan bpt, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pemungutan piutang pbb p2 dan bpt, menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi, il. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentupbb p2 dan bpt, dapat dibentuk kelompok substansi jabatan fungsional penilai pbb p2 dan bpt. bab bidang pajak daerah lain bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi bidang pajak daerahlaidataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, dan pemeriksaan pajak daerah lai). untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pajak daerah laincc. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengoordinasi, mensosialisasikan dan mengoordinasikan pemerikslain sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas sub bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah lain, sub bidang pemungutan pajak daerah lain. dan kelompok jabatan fungsional. sub bidang pendataan, pendaftaran dan penetapajak daerah lain mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pendataan, pendaftaran dndataan, pendaftaran dan penetapungutajak daerah lain mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerjamungutmungutketetapan pajak daerah skpdiutanglain, dapat dibentuk kelompok substansi jabatan pemeriksa pajak daerah lain. bab vii bidang evaluasi, pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi bidang evaluasi, pengendalian dan pelaporvaluasi, pengendalian dan pelaporolahan dan pemeliharaan basis data pajak daerah, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pendapatan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang evaluasi, pengendalian dan pelaporan pendapatan daerahgolahan dan pemeliharaan basis data pajak daerah, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan pengawasusunan pengendalian pajak daerah, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan perhitunganvalidasipenghapusan piutang pajak daerah, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan evaluasimbinaan terhadap pengelola pendapatan daerah, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi pajak restoran makan minum kegiatan dana apbn dan apbd: j . merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pelaporanrekonsiliasi pendapatan daerahevaluasi, pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas sub bidang evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah, sub bidang pelaporan pendapatan daerah, dan kelompok jabatan fungsional. sub bidang evaluasi dan pembipembisistem pendapatan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang evaluasi dan pembievaluasi dan pembievaluasi dan pembinaevaluasi dan pembievaluasi pendapatan daerah, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pembinaan terhadap pengelola pendapatan daerah, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan rekonsiliasi pajak restoran makan minum kegiatan dana apbn dan apbdlaporlaporlaporan pendapatan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pelaporpelaporlaporlaporrekonsiliasi pendapatan daerah, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaporan pendapatan daerahpengawasan dan pengendalian pendapatan daerahperaturan bupati pesawaran badan pendapatkepala badan sub bagian umum sub koordinator kepegawaian kta batan bidang perencanaan dan bidang evaluasi, pengembangan pendapatan bidang pajak pbb p2 bidang pajak daerah lain pengendalian dan pelaporan daerah pendapatan daerah sub bidang pendataan, sub bidang pendataan, sub bidang perencanaan pendaftaran dan penetapan pendaftaran dan penetapan sub bidang evaluasi dan pendapatan daerah pbb p2 dan bpt pajak daerah lain pembinaan pendapatan sub bidang pemungutan sub bidang pelapo setkab pesawaran, utd ttd. ttd. rizki setiawan, s.h., m.h. penata tk. denda ramadhandapatan daerah kabupaten pesawaran tipe sekretaris adalah sekretaris pada badan pendapatan daerah kabupaten pesawaran. bidang adalah bidang pada badan pendapatan daerah kabupaten pesawaran. sub bidang adalah sub bidang pada badan pendapatan daerah kabupaten pesawaran. sub bagian adalah sub bagian pada badan pendapatdapatdapatgelolaan pajak dan retribusidan mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis bidang pajak dan retribusi daerah dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, menyelenggarakajak dan retribusi daerah agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan, cc. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait dalam bidang pajak dan retribusi daerah, agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam peningkatan pendapatan daerah, menyelenggarakan dan mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, menyelenggarakan dan membagi habis tugas bidang teknis dan administrasi kepada bawahannyelenggarakan dandanajak dan retribusi daerah, menyelenggarakan dan memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah langkah kebijakan yang akan diambil, menyelenggarakan menilai aktivitas, kreatifitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari bawahan, dan pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pendapatrencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pajak daerah pbb p2 dan bpt, bidang pajak daerah lain, bidang evaluasi, pengendalian dan pelaporan pendapatan daerahencanaan dan pengembangan pendapatan daerah bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi bidang perencanaan dan pengembang dan pengembang dan pengembangan pendapatan daerahrencanaan ketetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengoordinasikan perancangan mekanisme pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah: cc. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan ineksnyusunan regulasi dan kebijakanpenyuluhan kebijakebarluasan kebijakan pajasub bidang pengembangan pendapatan daerah, dan kelompok jabatan fungsional. sub bidang perencapendapatan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perencarencarencanarencarencanaan ketetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan mekanisme pengelolaan pajak daerah dan retribusipengembangmbangan pendapatan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengembangngembanggembanggembangintensifikasi pajak daerah, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan ekstensifikasi pajak daerah, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan regulasi dan kebijakan pajakencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, dapat dibentuk kelompok substansi jabatan fungsional penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah. bab bidang pajak daerah pbb p2 dan bpt bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi bidang pajak daerah pbb p2 dan bppbb p2 dan bptdataan, pendaftaran, penetapan, penilaian dan pemungutan pbb p2 dan bpt. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pajak daerah pbb p2 dan bpt mempunyai fungsi:merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, mengoordinasikan pendatadaftarilaietapmungutgelolaan keberatan pbb p2 dan bptpbb p2 dan bpt sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas sub bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan pbb p2 dan bpt, sub bidang pemungutan pbb p2 dan bpt, dan kelompok jabatan fungsional. sub bidang pendataan, pendaftaran dan penetapbb p2 dan bpt mempunyai tugas merencanakan dan merancang pendataan, pendaftaran dan penetapan pbb p2 dan bptndataan, pendaftaran dan penetapbb p2 dan bpt:bb p2 dan bpt, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pendaftaran pbb p2 dan bpt, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penetapan pbb p2 dan bpt, menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan.
stkecamatan kabupaten pesawaran. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kerja kecamatan bai dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, j . memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan penyelenggaraan lomba desa, memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan tugas tugas lain bidang pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan sesuai dengan peraturan perundang undangan, memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahanberdayaan masyarakat desa dan atau kelursil tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurberdayaan masyarakatseksi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kelompok jabatan pelaksana. bab seksi ketentraman dan ketertiban umum bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsiraman dan ketertiban umum mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerjatentraman dan ketertiban umumtentraman dan ketertiban umumgiatintensifikasi dan ekstensifikasi pbb wilayah kecamatan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umumkoordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat timnas wilayah kerjanya, memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau kepolisian negara republik indonesia bidang penegakan peraturan perundang undangan, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan bencana, memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan, memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum dilingkungan seksi ketentraman dan ketertiban umumtentraman dan ketertibketentraman dan ketertiban umumrjatentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kelompok jabatan pelaksana. bab vii seksi pelayanan publik bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi seksi pelayanan publik dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada camat. seksi pelayanan publik mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja pelayanan publik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelayanan publiklayanan publiklayanan publikmonitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kemasyarakatan, memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan dan melaksanakan pelayanan kemasyarakatan wilayah kerjanya, memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan pemberian rekomendasi izin tempat usaha, izin pendirian penggilingan padi, dan izin usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kecamatan, memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan bekerjasama dengan unit kerja terkait lainnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian rekomendasi dan pertimbangan penerbitan izin pendirian dan pengembangan rumah sakit, klinik bersalin, balai pengobatan, dan sarana kesehatan lainnya yang dikelola swasta oleh instansi yang lebih tingglayanan publlayanan publ"memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan laporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan publiklayanan publik sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kelompok jabatan pelaksana. bab viii seksi kesejahteraan sosial bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsimproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja kesejahteraan sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kesejahteraan sosialsejahteraan sosialejahteraan sosialsejahteraan sosial wilayah seperti bidang keagamaan, peringatan hari besar nasional dan hari jadi provinsi kabupaten, memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat lsm), serta menyiapkan bahan pembinaan seni dan budaya lokal, lembaga adat dan suku terasingbencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah sosial, memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan memberikan fasilitas penyelenggaraan taman kanak kanak dan pendidikan dasar serta menyiapkan bah, serta pemberdayaan perempugiatan program kesehatan masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan,luarga berencana kb)obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, j . memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan bahan fasilitas pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburutugas bidang kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan kepada bupatejahteraan sosial,nya untuk penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan laporan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan sosialsejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kelompok jabatan pelaksana. bab kelompok jabatan fungsional pada masing masing unit kerja kecamatcamatseksi seksi pemberdayaan rekaman seksi pelayanan ksb publik raa pemerintahan masyarakat umum sosicamatan adalah kecamatan kabupaten pesawaran tipe sekretaris adalah sekretaris pada kecamatan kabupaten pesawaran. sub bagian adalah sub bagian pada kecamatan kabupaten pesawaran. seksi adalah seksi padakecamkecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. kecamatan dipimpin oleh camat. kecamatan merupakan unsur kewilayahanyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan konsumen yang menjadi kewenangan pada wilayah kerjanya serta sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepadauntuk melaksanakan tugasyelenggarakanterkait: efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, dan kegiatan vertikal kegiatan, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan kepada bupati wali kota.kecamatan, terdiri atas camat, sekretariat: seksi pemerintahan: seksi pemberdayaan masyarakat, seksi ketentraman dan ketertiban umum, seksi pelayanan publik, dan seksi kesejahteraan sosicamatkecamatkecamatcamatseksi pemerintahan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsiproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja pemerintah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pemerintahanerintahanerintahandan sinkronisasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan satuan kerja perangkat daerah, utd, badan, dinas dan instansi vertikalnyelenggaraan kegiatan pemerintahtib administrasi pemerintahanpengusulan pemekaran pemecahan dan penghapusan desa, memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dan menyiapkan bahan untuk keperluan dalam rangka pemilihan umum pemilu), memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap inventarisasi tanah ijin pemecahan atas hak tanah, memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan dj pala desa dan atau lurah, perangkatmproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa bpd), penyelenggar, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan desa, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan kegiatan administrasi kependudukan, oo.erintmerintg .sserintahanmerintahan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas kelompok jabatan pelaksana. bab seksi pemberdayaan masyarakat bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi seksimberdayaan masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pemberdayaan masyarakatberdayaan masyarakatberdayaan masyarakatfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat wilayah kerjanya, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan fasilitasi penyusunan dan pengurusan alokasi dana desa add): memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan koordinasi penggunaan dana add yang bersifat lintas desa, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pembinaan dan monitoring penggunaan dana add, memproses, merancang, menyusun, melakukan, mengerjakan
rai :keperawatkeperawatpelayanan keperawatkeperawatan rumah sakit, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pelayanan keperawatankeperawatankeperawatankeperawatan rumah sakit, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai ketentuan. seksi peralatanralatan medis dan non medis mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja peralatan medis dan non medis. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi peralatan medis dan noiapan dan inventarisasi data peralatan medis dan noediaanralatan medis dan non medis rumah sakit: melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai ketentuan. bab bidang penunjang medis bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi bidang penunjang medis seorang kepala bidang yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. bidang penunjang medisnunjangs dan non medis serta fasilitas pelayanan medis dan non medis:nunjang medis sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas seksi logistik dan diagnostik, seksi pengendalian instalasi, dan seksi sarana dan prasarana. seksi logistik dan diagnologistik dan diagnostik mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja logistik dan diagnostik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi logistik dan diagnostikkegiatan seksi logistik dan diagnostik, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan logistik dan diagnostik, cc. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan logistik dan evaluasi terhadap memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan, mutu, prosedur dan standar pengelolaan pelayanan logistik, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengelolaan diagnostik dan evaluasi terhadappelaksanaan, mutu, prosedur dan standar pelaksanaan pelayanan diagnostik, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan logistik dan diagnostik, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai ketentuan. seksi pengendalian instalpengendalian instalasi mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja pengendalian instalasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian instalasipengendalian dan pelayanan instalasi, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan dan inventarisasi data usulan kebutuhan fasilitas pelayanan dan pengendalian instalasi, cc. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengelolaan administrasi fasilitas pelayanan instalasipelayanan instalasi, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan evaluasi penggunaan fasilitas pelayanan instalasi, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai ketentusarana dsarana dan prasarana pelayanrumah sakitsarana dan prasaranarumah sakit:rumah sakit, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai ketentuan. bab vii komite medis komite medis mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja rumah sakit,rilaku profesi staf medis. komite medis dalam melaksanakan tugas kredensial mempunyai tugaskomite medis menyelenggarakan tugatugabab viii komite lainnya:istemdewan pengawas rumah sakit selain unsur organisasi,xxiii ketentuan penutup bagan struktur organisasi utd rumah sakit umum daerah (rsud) kabupaten pesawaran kelompok jabatan direktur rsud fungsional komite medis komite keperawatan spi instalasi spi komite komite instalasi sub bagian sub bagian (aa administrasi umum program bidang pelayanan medis dan bidang penunjang keperawatan medis diagnostik seksi pelayanan seksi pengendalian keperawatan instalasi seksi sarana dan seksi peralatan medis prasaranasawpesawaran yang selanjutnya disebut rsud adalah rumah sakit umum daerah milik pemerintah kabupaten pesawaran, direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah kabupaten pesawaran, kepala bagian adalah kepala bagian rumah sakit umum daerah kabupaten pesawaran, kepala bidang adalah kepala bidang rumah sakit umum daerah kabupaten pesawaran, kepala sub bagian adalah kepala sub bagian rumah sakit umum daerah kabupaten pesawaran, kepala seksi adalah kepala seksi rumah sakit umum daerah kabupaten pesawar,utd) bersifat khusus rsud kabupaten pesawaran kelas bab iii kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukanmempunyai tugas memimpin, mengendalikan, membina, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. direktur rsud dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, menyelenggarakan penetapan kebijakan penyelenggaraan rsud sesuai dengan kewenangannya, menyelenggaraknyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi, menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan, dan melaksanakan fungsi lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi rsud terdiri dari direktur, bagian tata usaha: bidang pelayanan medis dan keperawatan, bidang penunjang medis, kelompok jabatan fungsional komite medis, komite lainnya, dan satuan pemeriksaan internal. bagan susunan organisasi utd rian tata usaha bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsirsud. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bagian tata usaha mempunyai fungsi merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporanmbinaan, mengoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup rsud. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusun rencana kerja bagian tata usaha berdasarkan rencana kerja rsudmengoordinasikan, perumusan dan penelaahan peraturan perundang undangan rumah sakit,kanpenelitian, urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan danprogram pengembangan, evaluasi dan pelaporan rumah sakitstrategis bisnis rsb) rsud, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung, il. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan. melaksanakan tugasagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, dan sub bagian program dan keuanganrsudrsud(bagian tata usaharsursud, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan tata kelola keuangan dan asset rsudlayanan medis dan keperawatan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi bidang pelayanan medis dan keperawatamedis dan keperawatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pelayanan medis dan keperawatacc.layananlogistik, diagnostic, pengendalian instalasi dan sarana prasarana penunjang pelayanan rumah sakit:rumah sakit serta pengelolaan fasilitas pelayananlayanan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas seksi pelayanan medis, seksi pelayanan keperawatan, dan seksi peralatan medis dan non medis. sekmempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja pelayanan medis. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanamedislayanan medismedis rumah sakit, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pelayanamedismedis rumah sakit, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai ketentuan. seksi pelayanmempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja pelayanan keperawatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan keperawatan menyelenggarakan fungsipusat kesehatansebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri nanggung jawab ukm dan keperawatan kesehatan masyarakat,yang membawahi puskesmas pembantu, puskesmas keliling, praktik bidan desa, dan jejaring puskesmas.dinas kesehatan daerahbagian kedua tata hubungan kerjawajibperaturan bupati pesawaranutd pusat kesehatan masyarakat nan naa ain pena akan (puskesmas) kabupaten pesawarapesawaran kepala puskesmas kelompok jabatan fungsional kepala penanggung jawab ukm penanggung jawab penanggung jawab ukp, penanggung jawab jaringan penanggung jawab penanggung jawab keperawatan kesehatan ukm pengembangan kefarmasian, dan pelayanan puskesmas dan bangunan, prasarana, mutu puskesmas masyarakat laboratorium jejaring puskesmas dan peralatan puskesmas terkait terkait terkait dan atau jejaring puskesmasnip. denda ramadhan keinstansi pemberi izin adalahutd) pusat kesehatan masyarakat kabupaten pesawaran.aerah utd) pusat kesehatan masyarakat kabupaten pesawaran, terdiri dari puskesmas gedong tataan, puskesmas bernaung, puskesmas kalirejo, puskesmas wonorejo, puskesmas tegineneng, puskesmas trimulyo, puskesmas padang cermin, puskesmas hanura, puskesmas bunut: puskesmas punduh peudada, puskesmas maja, puskesmas kota dalam: puskesmas kedondong puskesmas gunung sari, oo. puskesmas kota jawa: bagian kedua kedudukan utdutd puskesmas berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang kesehatan tingkat kecamatan. utd puskesmas kabupaten pesawaran sebagaimana dimaksud berada dan berkedudukan kecamatan. bab iii prinsip penyelenggaraan, tugas, fungsi dan wewenang bagian kesatuduawilayah kerja utd puskesmas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari utd puskesmas gedong tataan, berkedudukan desa sukaraja kecamatan gedong tataantd puskesmas bernaung, berkedudukan desa bernaung kecamatan gedong tataan puskesmas pembantu suka banjar dan puskesmas pembantu iyo utd puskesmas kalirejo, berkedudukan desa kalirejo kecamatan negeri katontd puskesmas wonorejo, berkedudukan desa wonorejo kecamatan negeri katontd puskesmas tegineneng, berkedudukan desa bumi agung kecamatan teginenetd puskesmas trimulyo, berkedudukan desa trimulyo kecamatan teginenengtd puskesmas padang cermin, berkedudukan desa padang cermin kecamatan padang cermindaftar, gaya, keping jaya, trimulyo, paya, tambangan, way urang pada kecamatan padang cermin serta membawahi puskesmas pembantu banjaran. utd puskesmas hanura, berkedudukan desa hanura kecamatan teluk pandanteluk pandan serta membawahi puskesmas pembantu gebang dan puskesmas pembantu tanjung agung. utd puskesmas bunut, berkedudukan desa bunut kecamatan way ratai dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan desa bunut, bunut seberang, gunung rejo, sumber jaya, wates, pesawaran indah, caringin asri, poco rejo, harapan jaya, mulyo sari, pada kecamatan way rataitd puskesmas punduh peudada, berkedudukan desa sukaraja kecamatan punduh peudadtd puskesmas maja, berkedudukan desa maja kecamatan marga punduh dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan desa suka jaya punduh, pertandingan, maja, tajuk, umbulimus, pekon sampai, untaiansekarang dan puskesmas pembantu pahlawan. utd puskesmas kota dalam, berkedudukan desa kota dalam kecamatan way lima. utd puskesmas kedondong, berkedudukan desa kedondong kecamatanta sana, gunung sugih, babakan loa, pesawaran, tiba jawa, harapan jaya, kantor maju, puskesmas pembantu pesawaran, puskesmas pembantu way kepayang. utd puskesmas gunung sari berkedudukan desa gunung sari kecamatan way khilau dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan desa kubu batu, desa tanjung rejo, desa gunung sari, desa mada jaya dan desa penengahan pada kecamatan way khilau serta membawahi puskesmas pembantu gunung sari. oo. utd puskesmas kota jawa berkedudukan desa kota jawa kecamatan way khilau dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan desa kota jawa, desa tanjung kerta, desa padang cermin, desa batas jaya dan desa suka jaya pada kecamatan way khilau serta membawahi puskesmas pembantu sukajaya dan puskesmas pembantu batas jansifdan tata hubungan kerja bagian kesatu susunan organisasi susunan organisasi utd puskesmas disusun berdasarkan prinsip organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. susunan organisasi utd puskesmas sebagaimana dimaksud terdiri dari kepala puskesmas, kepala tata usaha, dan penanggung jawab. bagan susunan organisasi utd puskesmskesmas dipimpin oleh kepala utd yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatantdwajibkriteria kepala tata usaha yaitu berstatus sebagai aparatur sipil negara, tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma dan memiliki kompetensi bidang administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.pendidikan dan kebudayaan kabupaten pesawaran,pendidikan dan kebudayaan kabupaten pesawarpesawaran. satuan pendidikan adalah unit pelaksana teknis daerah satuan pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal kabupaten pesawar formalsatuan pendidikan formal taman kanak kanak negeri yang selanjutnya disingkat spf negeri adalah satuan pendidikan formal taman kanak kanak negeri kabupaten pesawaran. satuan pendidikan formal sekolah dasar negeri yang selanjutnya disingkat spf negeri adalah satuan pendidikan formal sekolah dasar negeri kabupaten pesawaran. satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama negeri yang selanjutnya disingkat spf smp negeri adalah satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama negeri kabupaten pesawaran. satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar yang selanjutnya disingkat spf skb adalah satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar kabupaten pesawaraningka, terdiri atas spf negeri, spf negeri, spf smp negeri, dan spf sanggar kegiatan belajar. nomenklatur utd satuan pendidikan tercantum pada lampiran sebagai bagian yangsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional, dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. utd satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala utd satuan pendidikan. kepala utd satuan pendidikan formal adalah kepala sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. kepala utd satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada merupakan jabatan fungsional guru bagai spf dan pamong belajar bagi spf sesuai dengan ketentuan perundang undanganterdiri dari kepala sekolah, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. bagan susunan organisasi utd satuanutd satuan pendidikan adalah kepala sekolah dalam rangka melaksanakan dukungan kegiatan belajar mengajar. utd satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi melaksanakan dan pengaturan proses belajar mengajar, melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar sekolah. melaksanakan pembinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga kependidikan sekolah. melaksanakan pembangunan karakter peserta didik, melaksanakan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasina dan keuangan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan. bagian keduakepala sekolah memiliki fungsifungsi melaksanakan pembuatan perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pembelajaranlaksanakan pembuatankemajuan hasil belajar, mengisi meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran,sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tenaga kependidikanterdiri dari jabatan pelaksanakoordinator wilayah kecamatan bidang pendidikandaerah,daerah1 c. koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas pendidikan atas persetujuan bupatimelaksanakanlaksanakanmelaksanakan tugas administrasi lingkungan koordinator wilayah, dan melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan kabupaten. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas, kepala sekolah, koordinator wilayah,perubahan nama satuan pendidikan sekolah dasar (sd) kabupaten pesawaran ena perubahan sekolah egamperubakan ) alamat sekolah \| ) kecamatan npsn \|sdnggedong tataan (utd sdn gedong tataan taman sari gedong tataan 8isbn gedong tataan utd sdn gedong tataan sukaraja gedong tataan idno gedong tataan utd sdn gedong tataan bogor gedong tataan aan tangan ente meet ketan kran isbn7kedondong utd sdn kedondong \| ji lapangan tempel rgo kedondong (sdnokedondong \|upidsdnskedondong jl sinar harapan kedondong isbn10kedondong (utd sdnokedondong sukaraja pasar baru kedondong see pera sudah perubahan alamat sekolah \| ) kecamatan npsn 6g isdngnbgerikaton (utd sdn negeri katon pujorahayu negeri katon \|sdnsnbgerikaton (utd sdnsnbgerikaton kaliber negerikaton isdnonbgerikaton \|upidsdnonbgerikaton wonorejo inegerikaton sdn negeri katon utd sdn negeri katon halangan ratusidomulyoguruh nanti negeri katon kecamatan padang cermin nama sekolah sesiwnn perubahan sesudah perubahan alamat sekolah ) kecamatan npsn) sdn padang cermin utd sdn padang cermin tanjung mas padang padang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin j1. way ratai desa padang cermin tambangan sdn padang cermin utd sdn padang cermin bana besa padang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin jl. sidorejo desa banjaran padang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin jl. way ratai kejadian padang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin jl. way ratai daftar padang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin way ratai desa hijau pay ang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin bana rejo desa padang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin ratai desa padang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin rawa subur padang padang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin j1. way ratai desa danau ang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin jl. tni desa durian padang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin bubuk babak padang pap ang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin biani patung desa padang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin jl. way ratai kecapi padang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin jl. damarejo desa paya padang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin petai jajar danau padang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin tayan peudada desa ang cermin sdn padang cermin utd sdn padang cermin punduh peudada tegal ang cermin kecamatan punduh peudada nama sekolah sebelum perubahan eta alamat sekolah kecamatan npsn sdn punduh peudada utd sdn punduh peudada dusun induk desa punduh peudada banding agung sdn punduh peudada utd sdn punduh peudada rea sari ds. bangun punduh peudada sdn punduh peudada utd sdn punduh peudada punduh peudada sdn punduh peudada utd sdn punduh peudada desa sukamaju punduh peudada sdn punduh peudada utd sdn punduh peudada cagar har spa desa punduh peudada sdn punduh peudada utd sdn punduh peudada dusun keramat desa punduh peudada pulau legenda sdn punduh peudada utd sdn punduh peudada dusun selubung desa punduh peudada pulau legenda sdn punduh peudada utd sdn punduh peudada punduh peudada kota duh peudada sdn punduh peudada utd sdn punduh peudada penang desa punduh peudada sdn punduh peudada utd sdn punduh peudada labuhan agung desa punduh peudada pulau legenda sdn punduh peudada utd sdn punduh peudada tata tani desa pagar duh peudada sdn punduh peudada utd sdn punduh peudada dusun sinyal desa punduh peudada pulau legenda kecamatan tegineneng nama sekolah sebelum perubahan sudah perubahan alamat sekolah kecamatan npsn sdn tegineneng utd sdn tegineneng metro bumi tgineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng jl. lihat sumatra km.desa batang hari ogan tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng aam ordo ii, rejosering desa sering tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng aannasgar desa bumi tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng jl. sultan sakti, trimulyo tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng pilpres desa panca tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng jl. batang hari ogankresna aji, tegineneng kresnowidodo sdn tegineneng utd sdn tegineneng men desa tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng jln dari desa sri tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng sinar jati, dusun sri tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng jl. pribadi, desa tegineneng margomulyo sdn tegineneng utd sdn tegineneng sutan sakti, desa tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng aan dadi desa rejo tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng tata desarejo agung tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng kresna baru, kresna tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng tenan sari desa kota ginseng sdn tegineneng utd sdn tegineneng jl. gunung sugih baru tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng basuki, bumisimply desa teginenengdesa margo rejo tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng janur kuning besa tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng mera aang asri, tegineneng sdn tegineneng utd sdn tegineneng jl. wonorejo desa sering tegineneng kecamatan way lima nama sekolah x0. season perubahan sesudah perubahan alamat sekolah kecamatan npsn sdn way lima utd sdn way lima banjar negeri way lima sdn way lima utd sdn way lima way barong way lima sdn way lima utd sdn way lima way lima sdn way lima utd sdn way lima paguyuban way lima sdn way lima utd sdn way lima way lima sdn way lima utd sdn way lima margodadi way lima sdn way lima utd sdn way lima gunung rejo way lima sdn way lima utd sdn way lima sidodadi way lima sdn way lima utd sdn way lima padang manis way lima sdn way lima utd sdn way lima condong sari way lima sdn way lima utd sdn way lima way lima sdn way lima utd sdn way lima manna kaso, way way lima sdn way lima utd sdn way lima gedung dalam way lima sdn way lima utd sdn way lima way lima sdn way lima utd sdn way lima way lima sdn way lima utd sdn way lima sidodadi way lima sdn way lima utd sdn way lima gunung tanjung, way lima margodadi sdn way lima utd sdn way lima kembangan, pondoh way lima nie rebana rendah perubahan amat sekolah kecamatan npsn isdngwaykhilau utd sdn gray khilau padang cermin waykhilau isdnswaykhilau utd sans way khilau tanjung rejo way khilau isdnowatkhilau utd snowy khilau \| mada jaya way khilau semesta perubahan pernah perubahan camat sekolah \|\| kecamatan) npsn isdngmargapunduh (utd sdngmargapunduh pertandingan margapunduh onsamsas row jumbsononon pnp ran wan noun semata perubahan adah perubahan camat sekolah kecamatan npsn 6g isdngtelukpandan (utd sdngtelukpandan gebang teluk pandan \|sdnstelukpandan (utd sans telukpandan hanura teluk pandan \|sdnotelukpandan \|utd sdnotelukpandan suka jaya leasing teluk pandan asep geng perubahan camat sekolah kecamatan npsn gisdngwayratal utd sdn gray rata taman baru, desa wates wayratal isdnswayratal utd sans way rata desa bunut way rat wayratal isdnowayratal utd snowy rata desa wates way ratai wayratal sdn way ratai utd sdn way ratai desa sumber jaya way ratai sdn way ratai utd sdn way ratai candi sari, gunung rejo way ratai sdn way ratai utd sdn way ratai banyu mas, caringin asri way ratai sdn way ratai utd sdn way ratai desa harapan jaya way ratai sdn way ratai utd sdn way ratai cikalong, desa bunut way ratai sdn way ratai utd sdn way ratai jantung jaya, sumber way ratai sdn way ratai utd sdn way ratai tangkis rejo, sumber rejo way ratai sdn way ratai utd sdn way ratai gunung sari, pulosari way ratai sdn way ratai utd sdn way ratai kalian desa gunung rejo way ratai sdn way ratai utd sdn way ratai kalirejo desa wates way ratai sdn way ratai utd sdn way ratai desa wonorejo, way ratai way ratai perubahan nama satuan pendidikan sekolah menengah pertama (smp) kabupaten pesawaran kecamatan gedong tataan nama sekolah alamat sekolah kecamatan sebelum perubahan sesudah perubahan smpn pesawaran utd smpn pesawaran desa bagel gedong tataan smpn pesawaran utd smpn pesawaran teluk pandan smpn pesawaran utd smpn pesawaran jl. raya pasar lama kedondong smpn pesawaran utd smpn pesawaran desa way ratai padang cermin smpn pesawaran utd smpn pesawaran desa kota dalam way lima smpn pesawaran utd smpn pesawaran desa trimulyo tegineneng smpn pesawaran utd smpn pesawaran desa sumberejo negeri katon sma sawa ran juri pesawaran desa maja marga punduh (smpngpesawatan urb smpn pesawaran desa adidaya way khilau smpn pesawaran utd smpn pesawaran desa batu raja way lima smpn pesawaran utd smpn pesawaran desa taman sari gedong tataan smpn sayap pesawaran utd smpn sayap pesawaran desa bangun sari negeri katon sesuai dengan salinan aslinya kepala bagian hukum setkab pesawaran, bupati pesawaran, ttd. ttd rizki setiawan, s.h., m.h. denda romadhona penata tk. nip. bagan struktur organisasi lampiran utd satuan pendidikan keputusan bupati pesawaran pada dinas pendidikan dan kebudayaan nomor nomor tahun kabupaten pesawarakepala sekolah kelompok jabatan kelompok jabatan pelaksanarizki setiawan, s.h., m.h. ttd. penata tk.

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.