Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2022-010-08.json	Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka	Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka \| “Secara umum, bisa dikatakan hutan primer di Pulau Bangka hanya tersisa di sekitar perbukitan, selain di wilayah pesisir yang didominasi ekosistem hutan mangrove,” kata M. Dedi Susanto, Kepala Resort Konservasi Wilayah XVI Bangka-Balai KSDA [Konservasi Sumber Daya Alam] Sumatera Selatan.Oleh karena itu, kawasan konservasi di Pulau Bangka banyak terdapat di wilayah perbukitan seperti; Gunung Maras [TN Nasional], Gunung Mangkol [Tahura], Gunung Permisan [TWA], dan Gunung Menumbing [Tahura].“Sedangkan kawasan hutan lindung [HL] banyak terdapat di sepanjang pesisir Pulau Bangka, yang didominasi ekosistem hutan mangrove,” kata Dedi. Berdasarkan informasi dari sejumlah dukun di Pulau Bangka, wilayah hutan di luar wilayah perbukitan, yang kini banyak tergerus dinamakan “hutan riding”.Menurut Janum, dahulu semua wilayah atau kampung di Pulau Bangka terhubung sebuah kawasan hutan, yang dinamakan “riding”. Hutan riding dahulu terbentang dari ujung Utara hingga Selatan Pulau Bangka. Bentuknya memanjang dengan lebar sekitar 100 meter, hutan ini melintasi sekaligus menghubungkan setiap kampung dan bukit di Pulau Bangka.“Hutan ini dulunya disepakati setiap dukun kampung di Pulau Bangka. Masyarakat hanya boleh mengambil hasil hutannya [tidak boleh dibuka jadi kebun], tetapi tetap minta izin dukun setempat. Hutan ini diperuntukkan khusus makhluk lain [hewan, tumbuhan, dan makhluk gaib],” kata Janum.Selain itu, menurut Makmun, dukun kampung di Bukit Nenek, Desa Gudang, Kabupaten Bangka Selatan, hutan riding juga berfungsi sebagai “jalur penghubung” bagi makhluk lain untuk menuju bukit dan kampung yang ada di Pulau Bangka.“Hutan riding juga berfungsi sebagai jalan bagi kita [manusia, hewan, makhluk gaib] untuk menghadiri setiap ritual yang diadakan di bukit-bukit yang dianggap sakral,” lanjutnya.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2022-010-08.json	Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka	Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka \| Kini hutan riding terputus, seiring deforestasi di Pulau Bangka yang hanya menyisakan hutan di bukit-bukit serta pesisir [mangrove].Dijelaskan Janum, hutan riding yang menghubungkan setiap kampung dan bukit, merupakan simbol keterikatan antarmasyarakat atau suku yang tinggal di Pulau Bangka. Jika hilang atau terputus, maka terputus pula hubungan antarwilayah dan masyarakat di Pulau Bangka.“Jadi wajar, kalau sekarang banyak konflik antarmasyarakat yang berebut hasil alam. Karena hutan riding serta ritual perlahan hilang. Ini bukti kalau kita tidak bersyukur dengan kekayaan alam,” ujarnya.* * Liputan ini diproduksi atas dukungan Dana Jurnalisme Hutan Hujan [Rainforest Journalism Fund] yang bekerja sama dengan Pulitzer Center [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2020-055-12.json	Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang	Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang \| [CLS] Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang melakukan kegiatan monitoring terhadap biota laut dilindungi yaitu penyu yang melakukan pendaratan untuk bertelur di Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Kapoposang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui lokasi titik pendaratan penyu bertelur, memonitor kondisi sarang/lubang telur, serta memberikan pengamanan kepada sarang telur dari ancaman predator.“Terlebih, penyu merupakan salah satu biota laut yang dilindungi keberadaannya dengan status terancam punah. Maka sudah menjadi kewajiban BKKPN sebagai unit pelaksana teknis (UPT) pengelola kawasan konservasi perairan nasional untuk melakukan tindakan dan upaya perlindungan,” sebut Ikram Sangadji, Kepala BKKPN Kupang kepada Mongabay Indonesia, Minggu (24/5/2020).baca : Makin Banyak Penyu Ditemukan Mati di Sekitar Bali Monitoring PenyuAryo Hanggono, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) KKP menyampaikan bahwa penyu merupakan salah satu biota laut yang dilindungi keberadaannya sesuai Undang Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Badan Konservasi Dunia IUCN juga memasukkan penyu dalam kategori terancam punah.“Sudah sepatutnya bagi kita untuk menjalankan amanat Undang-Undang dan melakukan tindakan preventif untuk mengurangi ancaman keberlangsungan hidup penyu. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pengelola kawasan konservasi” tegasnya dalam rilis KKP yang diterima Mongabay Indonesia, Minggu (24/5/2020).Monitoring pendaratan penyu bertelur, jelas Aryo, dilakukan oleh tim lapangan Wilker TWP Kapoposang bersama dengan kelompok masyarakat Web Spider binaan BKKPN pada tanggal 16 hingga 21 Mei 2020.Monitoring dilakukan dengan patroli di sepanjang garis pantai Pulau Kapoposang yang telah teridentifikasi sebagai area pendaratan penyu untuk bertelur.	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-055-12.json	Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang	Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang \| baca juga : Abrasi Parah, Kampung Mampie dan Penyelamatan Penyu Terancam Patroli di sepanjang pantai Pulau Kapoposang ini menurutnya, dilakukan pada saat pasang tertinggi, karena pada saat pasang penyu biasanya mulai naik untuk bertelur dan kembali lagi ke laut pada saat surut.“Monitoring juga dilakukan dengan memonitor kondisi lubang telur yang telah ditemukan oleh tenaga lapangan dan telah memasuki waktu untuk menetas, penandaan sarang/lubang tersebut,dan pemberian perlindungan berupa pagar perlindungan dari predator,” ungkapnya.“Dari hasil monitoring, ditemukan tiga induk penyu, yaitu dua induk penyu hijau dan seekor penyu sisik,” ungkapnya.Berdasarkan hasil pengecekan sarang/lubang telur oleh tim lapangan, papar Aryo, ditemukan dua lubang telur telah menetas yaitu pada tanggal 20 Mei 2020 sebanyak 64 tukik penyu hijau. Selain itu, pada tanggal 21 Mei 2020 telah menetas sebanyak 43 tukik penyu sisik.“Terhadap tukik yang telah menetas selama monitoring berjalan, dilakukan pelepasliaran oleh tenaga lapangan dan kelompok masyarakat binaan BKKPN Kupang,” ungkapnya.menarik dibaca : Venu, Pulau ‘Surga Penyu’ Yang Terancam Hilang Dari Tanah Papua Didukung MasyarakatKepala BKKPN Kupang, Ikram M Sangadji menjelaskan bahwa kegiatan monitoring terhadap biota dilindungi khususnya penyu merupakan agenda wajib yang dilakukan oleh BKKPN Kupang.Dalam kegiatan ini jelas Ikram, tim lapangan melakukan pencatatan waktu, koordinat, jenis, jumlah individu, dan foto jika dimungkinkan serta tagging terhadap penyu-penyu tersebut.“Kami telah menyusun Satandar Operasional Prosedur (SOP) sebagai standard pelaksanaan monitoring di lapangan, sehingga pelaksanaan monitoring telah berstandar dan data dapat diperoleh secara optimal,” jelasnya,	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-055-12.json	Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang	Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang \| BKKPN Kupang juga telah memiliki tenaga lapangan yang siap siaga selama 24 jam di Pulau Kapoposang, serta didukung oleh masyarakat yang sadar akan pentingnya konservasi dan tergabung dalam kelompok binaan.“Ini yang membuat TWP Kepulauan Kapoposang dapat melakukan pengelolaan kawasan konservasi secara optimal khususnya dalam pemantauan biota dilindungi,” ucapnya.Keberadaan dan kemunculan penyu sebut Ikram, tidak dapat dijumpai di semua perairan pantai di Indonesia karena terjadinya penurunan jumlah populasi dan penyu memiliki kebiasaan bermigrasi dan memilih wilayah perairan yang kondisinya relatif masih cukup baik dan jauh dari aktivitas manusia.TWP Kapoposang, katanya, sering disebut sebagai ‘rumah tinggal penyu’, karena keberadaannya sudah menjadi hal yang biasa dan berdampingan dengan masyarakat pulau Kapoposang.“Berdasarkan laporan masyarakat, kemunculannya ditemukan setiap saat khususnya pada daerah rehabilitasi karang, ekosistem padang lamun, titik penyelaman, dan zona inti,” paparnya.baca juga : Menumbuhkan Karang dan Memberdayakan Masyarakat di Kapoposang Mudah DijumpaiTWP Kapoposang merupakan salah satu kawasan konservasi perairan yang menjadi habitat alami bagi penyu.Keberadaan penyu di tempat ini, sebut Ikram, dapat dijumpai hampir di setiap sudut pulau Kapoposang termasuk di berbagai titik penyelaman, bahkan bisa terlihat di bawah dermaga di pulau ini.“Kita dapat menjumpai penyu di bawah dermaga dan di pagi hari sambil snorkeling kita bisa menyaksikan penyu yang sedang lahap memakan lamun di hamparan ekosistem padang lamun di Pulau Kapoposang,” ujarnya.Menurut Ikram, TWP Kapoposang merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan menjadi desa wisata bahari atau diistilahkan ‘Dewi Bahari’, Kapoposang sebutnya, memiliki 13 titik penyelaman, salah satunya bernama turtle point, sebab spot tersebut dikenal merupakan habitat asli dari penyu sisik.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2020-055-12.json	Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang	Melepas Tukik di ‘Rumah Tinggal Penyu’ Pulau Kapoposang \| “Kita bisa mengembangkan potensi ini, bahkan dari kegiatan monitoring terhadap pendaratan penyu bertelur kita dapat membuat bisnis wisata konservasi untuk menyaksikan penyu bertelur,” ungkapnya.perlu dibaca : Hancurnya Industri Wisata Selam Indonesia di Tengah Wabah Corona Data KKP menyebutkan, kepulauan Kapoposang merupakan bagian dari Kepulauan Spermonde dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan.SK Menteri Kehutanan No.588/Kpts-VI/1996 tanggal 12 September 1996 menetapkan Kepulauan Kapoposang sebagai Taman Wisata Alam Laut dengan luasan sebesar 50. 000 hektar dan memiliki panjang batas 103 km.Saat ini Pengelolaan Kepulauan Kapoposang dan perairan sekitarnya telah diserahkan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan sesuai dengan berita acara serah terima no: BA.01/menhut-IV/2009 dan No. BA. 108/MEN.KP/III/2009 pada tanggal 4 maret 2009 dengan nama Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya.TWP Kapoposang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Kep.66/Men/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut Disekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 3 September 2009.Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya yang diserahterimakan dari Departemen Kehutanan ke Departemen Kelautan terdiri dari 6 pulau.Keenam pulau tersebut yakni pulau Kapoposang dengan luas 42 Ha, Pulau Papandangan dengan luas 13 Ha, Pulau Kondongbali dengan luas 15 Ha, Tambakhulu 5 Ha, Pamanggangang 5 Ha dan Suranti 4 Ha.*** Keterangan foto utama : Tukik yang berjalan menuju laut lepas. Foto: Sapariah Saturi/Mongabay Indonesia [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2012-015-12.json	APEC Tolak Sawit Indonesia, Pemerintah Undang EPA Survey Perkebunan	APEC Tolak Sawit Indonesia, Pemerintah Undang EPA Survey Perkebunan \| [CLS] Pemerintah Republik Indonesia nampaknya masih belum menyerah untuk memperjuangkan produk kelapa sawitnya atau Crude Palm Oil (CPO) untuk memasuki pasaran dunia yang lebih luas, setelah sebelumnya ditolak oleh APEC (Asia Pacific Economic Forum) sebagai salah satu produk ramah lingkungan.Dalam lobi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, yang dipimpin langsung oleh Menteri Gita Wiryawan, produk kelapa sawit Indonesia gagal masuk ke pasar APEC karena dinilai tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh badan lingkungan Amerika Serikat atau Environmental Protection Agency (EPA).Dalam standar yang ditetapkan oleh EPA, yang diumumkan tanggal 28 Januari 2012 silam, standar bahan bakar dari CPO Indonesia masuk dalam kategori RFS (Renewable Fuel Standards) atau standar energi terbarukan. Berdasar pengujian yang dilakukan oleh EPA, produk CPO Indonesia gagal memenuhi standar maksimum 17% emisi, dan masih berkisar di angka 20%. Ini sebabnya produk CPO Indonesia masih ditolak oleh APEC untuk memasuki pasaran dunia.Akibat tidak dimasukkan dalam produk yang ramah lingkungan, produk CPO Indonesia gagal mendapatkan keringanan tarif hingga 5 persen. Hal ini membuat CPO Indonesia jadi kurang kompetitif di APEC dan dikhawatirkan ekspor CPO menurun.Kendati demikian, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menolak bahwa produk CPO Indonesia sudah ditolak di APEC. “Mereka tidak menolak CPO Indonesia, mereka hanya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam upaya memangkas emisi karbon Indonesia tahun 2020,” ungkap Gita kepada AntaraNews.com 14 September 2012 silam. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Suswono.Menghadapi forum APEC tahun depan yang akan digelar di Bali, pemerintah rupanya masih belum menyerah untuk memasukkan produk CPO Indonesia menjadi produk ramah lingkungan.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2012-015-12.json	APEC Tolak Sawit Indonesia, Pemerintah Undang EPA Survey Perkebunan	APEC Tolak Sawit Indonesia, Pemerintah Undang EPA Survey Perkebunan \| Upaya pemerintah, salah satunya adalah mengundang utusan dari EPA untuk melakukan survey lapangan terhadap proses produksi kelapa sawit di Indonesia. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan usai pertemuan dengan Kementerian Koordinator Pereknomian, hari Kamis 4 ktober 2012. Hal ini sempat diungkapkan oleh Gita, pertengahan September silam.“Dalam pertemuan terakhir, EPA mengatakan mereka akan mengirim tim teknis ke Indonesia untuk melakukan survey lapangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan mereka cukup responsif menangani hal ini,” ungkap Gita kepada Antaranews.com.Indonesia, sebagai penghasil produk kelapa sawit terbesa di dunia nampaknya khawatir jika upaya ini kembali gagal dan akan berdampak pada jumlah ekspor kelapa sawit Indonesia. Selama ini Uni Eropa beberapa kali mempertanyakan masalah lingkungan kepada Indonesia terkait komoditi sawit yang dinilai merusak jutaan hektar hutan tropis Indonesia.Apalagi, beberapa negara di Eropa kini juga semakin menekan penggunaan minyak kelapa sawit untuk produk pangan mereka. Norwegia, bahkan sudah menghilangkan penggunaan produk kelapa sawit untuk produk pangan mereka hingga 60%.Kegagalan menjual kelapa sawit ke pasar dunia, nampaknya lebih menakutkan pemerintah Indonesia ketimbang memperbaiki tata kelola lahan di hutan Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang tanahnya hilang diterabas perkebunan sawit. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2012-032-15.json	Perusahaan Tambang Beroperasi di Cagar Alam Morowali	Perusahaan Tambang Beroperasi di Cagar Alam Morowali \| [CLS] DUA perusahaan tambang bebas beroperasi di dalam Cagar Alam Morowali, di Kabupaten Morowali. Warga protes tapi tak mendapatkan tanggapan. BKSDA menegur, juga tak dihiraukan. Penambang sangat percaya diri dan terus beroperasi berbekal izin eksplorasi yang dikeluarkan Bupati Morowali.Andika, Manajer Riset dan Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah mengatakan, Bupati Morowali mengeluarkan izin dalam kawasan Cagar Alam Morowali di Desa Tambayoli kepada dua perusahaan pertambangan.Pertama, PT. Gema Ripah Pratama dengan nomor izin IUP Eksplorasi Produksi No: 540.3/SK.002/DESDM/XII/2011 seluas 145 hektare (ha). Kedua, PT. Eny Pratama Persada, belakangan diketahui warga telah menebang dan membabat hutan Mangrove di sepanjang Desa Tambayoli, Tamainusi dan Tandayondo.Pada Oktober 2011, ucap Andika, awal aktivitas pembabatan hutan mangrove yang masuk Cagar Alam Morowali, selebar 15 meter dan panjang sekitar 1.200 meter. Pembabatan ini untuk pelabuhan pemuatan orb nikel oleh PT Gema Ripah Pratama.Sejak 1 Juni 2012, PT Gema Ripah Pratama, mulai produksi. Mereka membangun jalan hauling koridor tambang galian ke pelabuhan yang membentang di tengah-tengah pemukiman penduduk. Perusahaan, juga menumpuk orb di Desa Tambayoli, seluas satu ha.Andika mengatakan, Desa Soyojaya itu persis segaris dengan cagar alam Morowali. “Ia desa terisolir, paling ujung Teluk Tomuri. Akses transportasi menggunakan perahu motor ke daerah sekitar.” Jadi, Bupati, memanfaatkan keadaan masyarakat yang terisolasi hingga perusahaan tambang bisa mengekspolitasi tambang cepat dan tertutup.“Berdasarkan banyak kasus, perusahaan-perusahaan tambang kecil yang beroperasi itu biasa enam bulan selesai. Lalu pergi begitu saja. Kami khawatir perusahaan ini modusnya seperti itu,” ujar dia.	[1.0, 0.0, 0.0]
2012-032-15.json	Perusahaan Tambang Beroperasi di Cagar Alam Morowali	Perusahaan Tambang Beroperasi di Cagar Alam Morowali \| Penduduk sekitar, ada suku To mori dan Tauta Awana. Mereka sudah protes masalah ini karena merasa tak adil. Sejak Morowali, menjadi cagar alam, warga sekitar tak bisa lagi memanfaatkan kayu walau hanya satu dua batang, misal untuk membangun rumah. Warga yang melanggar dipenjarakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).Padahal, mereka itu masyarakat asli yang secara turun menurun tinggal di sana dan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Namun, ketika pertambangan masuk, BKSDA hanya menegur tapi tak menindak tegas pelanggar-pelanggar ini. “Masyarakat ini protes, tapi perusahaan tetap beraktivitas.”Perusahaan ini, beroperasi tak ada izin lain misal dari Kementerian Kehutanan. Hanya izin eksporasi dari bupati. “Ini sama saja dengan pencurian yang dilegitimasi negara.”Selain membabat dan merusak Cagar Alam Morowali, perusahaan ini juga menjual orb tanpa izin ekspor. “Menurut aturan tidak boleh. Ini melawan Keputusan Menteri No 7 tahun 2012 tentang larangan ekspor mentah bahan tambang.”Temuan masyarakat terkait ancaman tambang terhadap Cagar Alam Morowali diperkuat hasil investigasi lapangan oleh Petugas BKSDA Resort I Kolonedale pada 8 hingga 9 November 2011.Balai ini menemukan pembabatan mangrove sepanjang 1.200 meter dan lebar 15 meter sebagai jalan keluar masuk kapal tongkang mengangkut orb nikel. Lalu, pembabatan mangrove seluas 50×70 meter untuk membangun dermaga. Di dalam cagar alam itu ada areal konsesi tambang PT Gema Ripah Pratama seluas sekitar 150 ha.Jatam meminta Bupati Morowali segera menutup lokasi tambang PT Gema Ripah Pratama. “Lalu memulihkan lingkungan mereka rusak.”Juga meminta Kapolsek Soyojaya memeriksa pimpinan PT Gema Ripah Pratama atas dugaan perambahan dan pemanfaatan kayu ilegal dalam kawasan Cagar Alam Morowali. Serta perusakan hutan Mangrove.	[1.0, 0.0, 0.0]
2012-032-15.json	Perusahaan Tambang Beroperasi di Cagar Alam Morowali	Perusahaan Tambang Beroperasi di Cagar Alam Morowali \| Cagar Alam Morowali, Kabupaten Morowali dan Tojo Una-una Sulawesi Tengah (Sulteng), ditetapkan melalui No: 237/Kpts –II/1999 tertanggal 27 April 1999. Lalu, Surat Keputusan Menteri Kehutanan 24 November 1986 menyebutkan luasan Cagar Alam Morowali 225 ribu ha.Dengan rincian, total keliling 265,84 kilometer (km) terdiri dari batas alam 36,36 km dan batas buatan 229,84 km. Pall batas mencapai 3.198 buah terdapat di kawasan Teluk Tomori, dataran rendah dan pegunungan. Ini kawasan lindung yang selama ini diproteksi sebagai kawasan penyangga. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-040-16.json	Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik	Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik \| [CLS] Namanya Aeshnina Azzahra Aqilani. Sejak kecil, gadis 13 tahun ini sudah dekat dan memahami isu-isu lingkungan hidup, seperti persoalan sampah.“Ini dari orangtua saya. Mereka yang mendidik saya untuk lebih peduli lingkungan,” kata Nina, sapaan akrabnya. Siswi kelas 8 sekolah menengah pertama di Gresik ini adalah putri ketiga pasangan aktivis lingkungan, Prigi Arisandi dan Ndaru Setyorini.Sejak kecil, dia sering diajak kedua orangtuanya melihat sungai, memasuki hutan, hingga ke pantai. Ketika berunjuk rasa pun, Nina ikut dalam gendongan orangtuanya.Nina juga sejak kecil membiasakan diri tak gunakan plastik sekali pakai. Ke mana-mana, selalu membawa wadah makanan atau minuman dari rumah. Di sekolah, kalau air di botol habis, cukup mengisi di kantin.Pada awal 2019, dia diajak ke sebuah desa di Mojokerto. Kebetulan, sungai di desa itu tercemar limbah kertas perusahaan. Sungai keruh dan berbau. Langit-langit desa kerap berwarna gelap karena asap dari perusahaan itu.Setelah dari sana, dia ikut unjuk rasa ke Konsulat Jenderal Amerika Serika di Surabaya, Juli 2019. Saat itu, tengah ramai pemberitaan sampah plastik impor asal Amerika. Baca juga: Bahaya Mikroplastik! Bukan Hanya Ikan, Manusia Juga Terpapar “Sebelum berangkat saya ditanya kalau ikut demo mau ngapain? Saya mikir untuk buat surat ke Presiden AS melalui konsulat di Surabaya. Saya ceritakan desa yang saya datangi itu. Sungai keruh, Asapnya juga hitam. Setiap hari kayak mendung, langit abu-abu,” kata Nina.Melalui surat yang dia buat dengan tulisan tangan itu, Nina juga meminta kepada negeri Paman Sam tak lagi mengirim sampah ke Indonesia. Nina begitu senang ketika surat itu berbalas.Balasan surat dari Amerika Serikat sedikit mengecewakan, terkesan enggan bertanggung jawab atas sampah plastik impor ke Indonesia. Sebaliknya, mereka justru menyalahkan pemerintah Indonesia yang begitu saja menerima sampah-sampah itu.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-040-16.json	Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik	Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik \| Hobinya menulis kembali dia wujudkan dengan berkirim surat kepada negara-negara lain yang sampahnya masuk Indonesia, seperti Jerman, Kanada, dan Australia.Isinya kurang lebih sama. “Saya meminta negara-negara itu tidak lagi mengirim (menyelundupkan) sampah plastik ke Indonesia. Gara-gara sampah mereka, sungai-sungai kami tercemar.”Nina pernah mendatangi lokasi satu perusahaan tak jauh dari rumahnya. Perusahaan itu importir sampah kertas. Sampah plastik ikutan impor itu menggunung di sekitar perusahaan.Saking tingginya gunungan sampah, sebagian jatuh ke badan sungai. Nina khawatir sampah-sampah plastik itu merusak ekosistem sungai. Mikroplastiknya dikonsumsi ikan dan bisa berujung ke manusia.Ikan tidak bisa membedakan mana plankton, mana mikroplastik karena bentuk sangat kecil. Ketika dimakan ikan, senyawa-senyawa berbahaya juga pasti masuk. Akhirnya ikan dimakan manusia. Kan membahayakan kesehatan,” kata Nina.Gambaran kondisi sungai itu dia ceritakan dalam suratnya. Kanada, Jerman dan Australia menyambut baik surat kiriman Nina ini. Melalui surat balasan, pemerintah ketiga negara itu tak pernah tahu bila di antara kertas bekas ekspor, terdapat sampah plastik.Mereka berjanji memperketat ekspor sampah. “Selama ini, mereka tahu cuma kertas bekas yang ekspor. Tidak tahu kalau di dalamya ada sampah plastik. Mereka janji pengetatan, pengecekan sebelum dikirim.”Selain empat perwakilan negara asing, sejumlah kepala daerah di Jawa Timur juga dikirimi surat Nina, seperti Bupati Gresik, Sidoarjo, sampai Mabes Polri. Kurangi pakai plastikBerkirim surat kepada wakil negara-negara pengeskpor sampah bukanlah satu-satunya yang dilakukan Nina. Di usia remaja ini, Nina banyak terlibat dalam berbagai kampanye baik dilakukan Ecoton—organisasi pimpinan ayahnya– maupun di sekolah.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-040-16.json	Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik	Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik \| Bersama rekan-rekan di sekolah, dia berhasil mendorong pihak sekolah membuat kebijakan larangan penggunaan plastik sekali pakai, di kantin maupun seluruh sekolah. “Yang melanggar ya dapat sanksi,” katanya. Baca: Ekspedisi Susur Sungai, Perjuangan Kaum Perempuan Bebaskan Sungai Surabaya dari Pencemaran Meski saat awal dia banyak mendapat cibiran teman-temannya karena dinilai terlalu ribet, akhirnya berhasil mempengaruhi mereka. Sampai kemudian, bersama teman-teman di Organiasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dia bisa mewujudkan kebijakan bebas penggunaan plastik sekali pakai di sekolah.Nina punya trik menarik menggugah kesadaran teman-temannya itu. Salah satunya, dengan memberikan informasi akan bahaya sampah plastik.“Plastik, kalau dibuang akan memunculkan mikroplastik. Kalau dibakar, akan melahirkan dioksin dan senyawa berbahaya lain. Kalau dibuang, akan mencemari lingkungan. Lingkungan akan rusak.”Kini, ada sekitar 12 teman di sekolah bergabung dalam Brigade Sampah, komunitas peduli lingkungan yang fokus menangani persampahan.Kendati baru beberapa tahun terbentuk, komunitas ini cukup aktif aksi memerangi sampah. Andalkan media sosial Brigade Sampah banyak kegiatan. Sebelum pandemi, hampir seminggu sekali Nina dan teman-teman turun ke jalan berkampanye, seperti di car free day Surabaya dan lain-lain. Sejak pandemi, kegiatan semacam itu dihindari. Solusinya, mereka banyak bergerak melalui platform digital.Sebuah akun instagram: info.mistik, akronim dari informasi mikroplastik ini mereka buka sebagai sarana kampanye dan membangun kesadaran tentang bahaya mikroplastik.“Akun itu ceritain semua bahaya tentang mikroplastik.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-040-16.json	Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik	Cerita Aeshnina, ‘Duta’ Anti Sampah Plastik dari Gresik \| Prigi Arisandi, sang ayah bangga dengan apa yang dilakukan Nina. Sebagai aktivis lingkungan, dia paham betul bagaimana situasi lingkungan hidup saat ini. Pengetahuan soal lingkungan hidup ini, katanya, penting diketahui anak-anak sejak dini. Dengan begitu, ketika dewasa nanti, mereka punya pengetahuan cukup buat mengelola lingkungan hidup lebih baik. ****Foto utama: Aeshnisa Azzahra Aqilani, saat aksi dan berkirim surat soal sampah plastik impor yang masuk ke Indonesia di Kedutaan Australia. Foto: dokumen pribadi [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2023-011-19.json	Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe	Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe \| [CLS] Elbi Pieter, tak bisa menyembunyikan rasa haru saat mendengar kabar Mahkamah Agung memenangkan warga Sangihe melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Tambang Mas Sangihe (TMS).Dia tampak bahagia membaca “amar putusan: tolak” dari situs Kepaniteraan Mahkamah Agung yang terbit 12 Januari lalu. Dokumen itu dia dapat dari rekan-rekan seperjuangannya. Mahkamah Agung memutuskan menolak kasasi yang diajukan Menteri ESDM dan TMS.“Saya sangat bahagia, senang. Akhirnya, kemenangan berpihak pada masyarakat Sangihe,” kata perempuan asal Bowone, Pulau Sangihe, yang menjadi penggugat izin operasi produksi perusahaan tambang emas itu.Putusan para majelis hakim Mahkamah Agung ini menguatkan amar putusan sebelumnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang dimenangkan warga Sangihe. PTTUN Jakarta mengabulkan permohonan warga Sangihe dan menyatakan keputusan Menteri ESDM No.163.K/MB.04/DJB/2021 tentang persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi kontrak karya TMS batal dan wajib cabut aturan itu. Baca juga: Ketika Pulau Sangihe Terancam Tambang Emas Koalisi Save Sangihe Island (SSI) menyebut, TMS di Pulau Sangihe sudah tidak lagi memiliki legitimasi secara hukum, mengingat perizinan usaha berupa kontrak karya (KK) yang tidak sesuai UU Minerba No.4/2009 maupun hasil revisi UU Minerba No.3/2020.“Pemerintah harus segera mencabut izin tambang TMS, berikut segala aktivitas perusahaan dihentikan, serta penindakan hukum tegas atas segala kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang dilakukan,” kata Koalisi SSI seperti keterangan tertulis yang diterima Mongabay.Elbi bilang, putusan ini menguatkan dia dan warga di Pulau Sangihe untuk teguh menolak tambang emas asal Kanada ini. Dia tidak lagi risau dengan putusan sebelumnya yang ditolak juga oleh Mahkamah Agung terkait kasasi izin lingkungan yang warga ajukan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-011-19.json	Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe	Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe \| Jull Takaliuang, dari SSI mengatakan, izin lingkungan yang warga ajukan itu bukan menggugat TMS tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulawesi Utara yang terbitkan izin itu.Setelah kalah, Dinas PTSP tidak lagi banding dan menerima keputusan PTUN Manado yang memenangkan warga. Namun, TMS pasang badan menjadi tergugat intervensi dan banding di PTUN Makassar.“Mereka hanya tergugat intervensi, jadi kekuatan untuk proses banding itu sebenarnya perlu dipertanyakan karena pemerintah provinsi tidak melawan putusan dari PTTUN Manado ketika di awal rakyat menang, SSI menang pada tahap pertama,” kata Jull. Baca juga: Kala Warga Sangihe Tuntut Cabut Izin Tambang Emas dan Desak Bebaskan Robison Warga kemudian melawan putusan banding PTTUN Makassar dengan kasasi di MA. Di pengadilan akhir itu, Jull sudah curiga karena proses berlangsung sangat cepat sementara belum ada penetapan majelis hakim, masih minutasi dan pemberkasan.“Jadi kami tidak menuduh, tapi kami menduga ada hal-hal yang tidak beres disitu.”Dia dan Koalisi SSI berupaya menunggu putusan MA terkait kasasi izin produksi. Setelah sebulan 12 hari atau 42 hari pasca diajukan, kasasi izin produksi dari Menteri ESDM dan TMS pun ditolak.“Kalau kemudian mereka masih berpikir tentang izin lingkungan, mereka menang. Ya izin lingkungan buat apa kalau sudah izin paling pamungkas (izin produksi) mereka itu sudah tidak punya? Jadi secara otomatis, izin lingkungan mereka juga batal.”Kalau perusahaan hanya memegang izin lingkungan berarti tidak punya kekuatan hukum. “Kalau mereka hanya pegang izin lingkungan, ya sudah dipegang-pegang saja dulu, tidak bisa ngapa-ngapain.”Meski masih menunggu salinan amar putusan, Jull bersyukur berkat perjuangan seluruh warga dan solidaritas yang andil mengawal kasus yang mereka hadapi. Cabut izin, perusahaan angkat kaki	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-011-19.json	Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe	Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe \| Warga dan para perempuan yang gigih berjuang selamatkan pulau kecil Sangihe mendesak agar putusan MA ini segera ditindaklanjuti. Pemerintah (KESDM) didesak segera mencabut resmi izin produksi.“Ini mencegah jangan terjadi hal-hal chaos yang bisa berakibat pada kondisi yang tidak kondusif di kampung, karena masyarakat sudah berjuang berdarah-darah melalui jalur hukum dan ini bukan sesuatu yang mudah,” kata Jull.Saat ini Elbi dan warga di Pulau Sangihe masih khawatir, karena setelah putusan MA, fasilitas dan alat berat perusahaan masih ada di sana. Beberapa alat berat masih terparkir di antara Kampung Bowone dan Salurang.“Ketika ini sudah diputuskan, artinya mereka sudah kalah. Jadi, TMS itu harus angkat kaki dari Pulau Sangihe,” katanya.Dia desak, perusahaan secepatnya angkat kaki dari Pulau Sangihe. Seluruh kamp, alat berat dan fasilitas pertambangan yang dimobilisasi masuk minta dibersihkan.Ebi tak mau ada ‘kenangan’ atau sisa-sisa sekecil pun milik perusahaan yang tertinggal di Pulau Sangihe.“Kami tahu kami sulit, kami tahu kami susah, bahkan kami sudah mencari dana untuk biaya makan, biaya kendaraan (untuk bersidang). Kami berharap sekarang sudah diputuskan.”Jadi, katanya, pemerintah sudah tak punya alasan lagi membiarkan TMS tinggal di Sangihe ini. “Tidak ada alasan sudah.” ***Catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Pulau Sangihe hanya 763,98 km2, sementara pemerintah memberi izin konsesi seluas 42.000 hektar atau lebih dari setengah pulau.Pertambangan emas ini juga mendapat keistimewaan mengeruk sumber daya alam di Sangihe selama 33 tahun atau lebih dari tiga dekade.Kalau dipaksakan beroperasi, kata Jull, ada lebih 50.000 jiwa di tujuh kecamatan akan menanggung beban dan risiko kerusakan lingkungan karena operasi pertambangan.Sangihe, katanya, harus dilihat sebagai ruang hidup warga, bukan tempat eksploitasi masif dan merusak hidup orang banyak di pulau itu.	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-011-19.json	Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe	Kala Mahkamah Agung Batalkan Izin Operasi Produksi PT TMS di Pulau Sangihe \| Koalisi SSI bersama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, putusan MA dalam kasus warga Pulau Sangihe lawan TMS ini mesti menjadi tonggak dan yurisprudensi membebaskan pulau-pulau kecil di Indonesia dari aktivitas pertambangan.Muhammad Jamil, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) nasional mengatakan, putusan ini serupa kasus di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara melawan PT Mikgro Metal Perdana (MMP). Saat itu, gugatan warga Pulau Bangka di PTUN, PTTUN hingga MA menang.Izin MMP dicabut Ignasius Jonan, Menteri ESDM kala itu. Salah satu pertimbangan penting dari putusan para majelis hakim atas dua perkara itu, katanya, ihwal pemanfaatan pulau kecil dan perairan yang tidak untuk pertambangan.“Untuk itu, kami menuntut pemerintah, terutama Menteri ESDM selain harus segera mencabut izin tambang TMS, juga segera evaluasi dan mencabut seluruh izin tambang di atas pulau-pulau kecil di Indonesia.” ******* [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2013-035-06.json	SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu	SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu \| [CLS] Ada jajaran artis, musisi sampai penyanyi seperti Titi Rajo Bintang, Ringgo, Nugie, Nina Taman, Denada, Kaka, Daniel Mananta, lalu William Wongso (pakar kuliner), Bondan Winarno (pakar kulineri), dan Andrian Ishak (molecular gastronomy chef), sampai Emirsyah Satar, Presiden Direktur Garuda Indonesia, menyerukan penyelamatan hiu lewat program WWF Indonesia, save our sharks (SOSharks). Ini sebuah kampanye publik untuk menghentikan konsumsi berbagai produk dan komoditi hiu di pasar swalayan, toko online, hotel dan restoran, serta menghentikan promosi kuliner hiu di media massa.“Saya dulu makan shark, keluarga juga makan, terutama pada hari raya seperti Chinese New Year, tapi setelah saya tahu kondisinya, saya tak mau makan lagi,” kata Daniel, entertainer saat peluncuran kampanye SOSharks di Jakarta, Jumat(10/5/13).Setelah dia mendengar cerita mengenaskan tentang hiu, Daniel tak mau lagi menyentuh makanan yang dipercaya memiliki ‘kekuatan’ itu. Banyak hiu dibunuh dengan kejam, hanya diambil sirip, lalu dilepas ke laut dan mati. “Kini, saya berhenti makan shark, saya ajak keluarga dan yang lain juga. Tak ada itu, shark bisa memberikan kekayaan, panjang umur atau apalah. Yang jelas, jika makan shark akan mengancam lingkungan.”Berbeda dengan Titi Sjuman. Perempuan yang baru berganti nama menjadi Titi Rajo Bintang ini malah mengagumi hiu, meskipun takut. Sejak awal, dia peduli akan keberlangsungan hiu ini. “Mungkin banyak penyelam yang ingin ketemu hiu, tapi saya tidak, takut.”Sampai suatu hari, dia tengah di pinggiran laut berwisata mengambil foto ikan-ikan dengan kamera kecil. Tiba-tiba lewat hiu. Entah mengapa, tanpa rasa takut, Titi terus mengikuti dan terus mendokumentasikan hiu itu. “Indah sekali, kulitnya yang cantik. Mungkin kalau itu cowok saya naksir. Sayang ikan ha ha…”	[0.0, 1.0, 0.0]
2013-035-06.json	SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu	SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu \| “Kalau saya dari awal sudah anti hiu dimakan,” kata Ringgo Agus Rahman, aktor dan presenter. Saat menyelam, hal yang paling dia nantikan itu bertemu hiu. “Bagi diver, kalo sudah ketemu hiu itu suatu kebanggaan.” Diapun senang kala diajak WWF untuk ikut kampanye penyelamatan hiu ini.Hiu merupakan predator teratas, mengontrol populasi hewan laut dalam rantai makanan. Populasi hiu yang sehat dan beragam berperan penting menyeimbangkan ekosistem laut, termasuk menjaga kelimpahan ikan-ikan yang dikonsumsi manusia.Kini, spesies ini terancam punah. Jumlah permintaan sirip hiu dan produk-produk hiu lain melonjak hingga menyebabkan penangkapan besar-besaran satwa ini. Data FAO (2010) menunjukkan, Indonesia pada urutan teratas dari 20 negara penangkap hiu terbesar di dunia.Efransjah, CEO WWF-Indonesia mengatakan, WWF mendukung perlindungan hiu, bukan semata mata untuk satwa itu sendiri, tapi karena peran penting menjaga ketersediaan pangan dari sektor kelautan.Toni Ruchimat, Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, menyelamatkan hiu tak bisa hanya dilakukan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi oleh semua pihak. Untuk itu, SOSarks ini, menjadi peluang mengajak masyarakat ikut peduli pelestarian hiu, terlebih yang ikut kalangan selebriti.Seadang konservasi yang dilakukan KKP dan pemerintah daerah merupakan upaya melindungi kawasan dan jenis serta genetik ikan. “Hiu merupakan ikan prioritas dilindungi dari eksploitasi berlebihan. KKP, sedang menyusun National Plan of Action untuk hiu dan menyiapkan peraturan menteri untuk perlindungan hiu jenis tertentu.”	[0.0, 1.0, 0.0]
2013-035-06.json	SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu	SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu \| Pia Alisyahbana, dewan penasehat WWF Indonesia, meminta pemerintah mempercepat kebijakan pelarangan penangkapan jenis hiu yang sudah terancam punah. “Aturan pelarangan ini penting demi menghentikan atau paling tidak mengurangi penangkapan hiu. Sosialisasi kepada masyarakat penangkap hiu juga perlu. Mereka bisa diajak untuk berpindah menangkap ikan lain atau membudidaya jenis ikan, seperti kakap putih.”Kini, 12 jenis hiu masuk dalam daftar yang harus dilindungi dalam kesepakatan internasional Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites). Juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 dan 30 Tahun 2012 tentang Perikanan Tangkap di Laut Lepas dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, antara lain mewajibkan melepaskan hiu putih dan melaporkan aktivitas penangkapan hiu.Umumnya, sirip hiu atau terkadang bagian tubuh lain didapatkan dengan memotong mereka hidup-hidup (shark finning). Lalu hiu tanpa sirip ini dibuang ke laut masih bernyawa untuk mati perlahan. “Praktik yang keji ini dilakukan terhadap 38 juta hiu setiap tahun dari sekitar 26-73 juta hiu yang tertangkap dalam aktivitas perikanan dunia.” Keadaan ini menunjukkan, sekitar satu sampai dua hiu tertangkap setiap detik. Padahal, pengembangbiakan ikan ini lambat dan menghasilkan sedikit anakan hingga rentan eksploitasi berlebih. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2012-040-04.json	Cina Cari Celah Perdagangkan Kulit Harimau Secara Legal	Cina Cari Celah Perdagangkan Kulit Harimau Secara Legal \| [CLS] Environmental Investigation Agency (EIA) telah memperingatkan Amerika, Inggris, dan dunia internasional bahwa Cina membuka kembali perdagangan kulit Kucing liar – dalam hal ini termasuk harimau – menjelang Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) atau Konvensi Perdagangan Internasional Spesies yang Terancam Punah di Jenewa Swiss, minggu ini.Menurut EIA, Cina telah mengajukan kembali rencana pendaftaran perdagangan kulit yang mengijinkan perdagangan kulit Kucing besar dari sumber yang legal, seperti Kucing yang dibesarkan di penangkaran dan yang kontroversial peternakan harimau, akan tetapi LSM menentang rencana tersebut karena kurangnya keterbukaan, menyediakan perlindungan yang baik untuk penjualan kulit yang diambil dari kucing besar yang diburu di hutan.“Rencana pendaftaran perdagangan kulit menuju ke arah yang salah. Kegiatan tersebut sama sekali tidak membantu pelestarian harimau dan macan tutul, sebaliknya hal tersebut justru menyediakan perlindungan bagi perdagangan ilegal dan menciptakan kebingungan pada konsumen pasar,” disampaikan Debbie Banks di media, kepala EIA dalam Kampanye harimau melalui rilis media mereka.Cina merupakan negara yang ikut menandatangani Global Tiger Recovery Program (Program Global Pemulihan Harimau), yang dengan ambisius berjanji menggandakan jumlah harimau di alam liar di tahun 2022 dengan dana awal $ 300 juta. Bagaimanapun juga, EIA berpendapat bahwa rencana pendaftaran pembukaan kembali menjadi ‘ejekan yang sempurna’ dari janji Cina untuk melestarikan harimau.EIA menyampaikan bahwa mereka sudah mendapatkan contoh kulit kucing yang dijual online. Menurut Hindustan Times, harga satu permadani harimau mencapai $ 124.000, sementara harga patung harimau mati yang diawetkan mencapai $ 700.000. Harga kulit macan tutul berkisar antara $ 100.000 – $ 300.000.	[1.0, 0.0, 0.0]
2012-040-04.json	Cina Cari Celah Perdagangkan Kulit Harimau Secara Legal	Cina Cari Celah Perdagangkan Kulit Harimau Secara Legal \| Sebagaimana yang disampaikan Banks, “Pihak dari CITES mungkin merasa bahwa mereka telah disesatkan, sebagai akibat dari taktik Cina,”. “Yang mereka gagal pahami yaitu, meskipun telah melakukan pelarangan perdagangan tulang harimau, Cina menolak membuat komitmen yang sama mengenai kulit atau menjawab pertanyaan tentang berapa banyak kulit yang telah dijual, tetapi sistemnya disana.”Saat ini, diperkirakan ada sekitar 3.500 harimau liar di dunia, kurang dari sekitar 100.000 pada tahun 1900; selama akhir dekade ini saja, harimau sudah kehilangan 40% habitatnya yang digunakan untuk hidup; dan sudah terjadi di abad sebelumnya, tiga anggota spesies harimau punah dan ada satu spesies yang hanya dapat bertahan hidup di penangkaran.Perhitungan statistik yang kabur ini menjadikan kesulitan yang mendasar dalam usaha penyelamatan harimau. Kucing hebat tersebut terancam karena hilangnya habitat (banyak yang sudah lenyap), perburuan kulit dan obat tradisional, menurunnya spesies mangsa, dan konflik antara manusia dan harimau, yang memakan korban dari manusia dan harimau.Diterjamahkan oleh: Laily Nur Affini [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-034-02.json	Burungnesia, Data Digital Spesies Burung Liar Berbasis Warga	Burungnesia, Data Digital Spesies Burung Liar Berbasis Warga \| [CLS] Akses data spesies burung liar di Indonesia semakin mudah. Melalui aplikasi Burungnesia, kita dipandu untuk mengidentifikasi jenis burung yang kita lihat di alam.Burungnesia merupakan alat batu bagi pengamat burung dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data lapangan. Aplikasi ini bertujuan menggalang kekuatan publik/amatir untuk memperkuat gerakan konservasi dan ilmu pengetahuan burung berbasis warga/voluntary.Aplikasi berbasis Android ini diluncurkan pada Agustus 2016. Perangkat ini memiliki fitur utama, yaitu panduan lapangan dan daftar periksa.Swiss Winnasis, pendiri Burungnesia menjelaskan, aplikasi tersebut merupakan bagian digitalisasi data dan informasi pengamat burung, yang selama ini hanya menyimpan catatan yang rentan hilang dan rusak.Aplikasi untuk mempermudahkan pengamat burung, juga peneliti warga, mencatat dan mengelola data selama di lapangan. Semua orang dapat mengunduh, guna mendapatkan informasi ratusan spesies burung di Indonesia.“Teknologi sangat penting di zaman serba praktis ini,” ujarnya pada Bincang Alam Mongabay Indonesia, Kamis [14/07/2022].Baca: Cetak Sejarah, Citizen Science Indonesia Terbitkan Atlas Burung Peran peneliti wargaBurungnesia sangat mengandalkan peneliti warga, masyarakat biasa yang melakukan aktivitas ilmiah. Misalnya, mahasiswa maupun masyarakat di sekitar hutan. Bahkan, peneliti warga menjadi kekuatan terbesar karena saling berbagi data.“Indonesia terlalu luas kalau hanya mengandalkan peneliti dari BRIN, universitas, atau lembaga resmi lainnya,” ujar Swiss.Keterbukaan informasi dan pendataan ini menjadi penyeimbang akibat ancaman kepunahan. Ini dikarenakan, pendataan jenis-jenis burung di Indonesia bersaing cepat dengan ancaman perburuan, baik untuk dipelihara maupun diperjualbelikan.“Tentu saja, kepedulian ini datang dari kelompok pengamat burung atau peneliti warga,” jelasnya.	[0.0, 0.0, 1.0]
2022-034-02.json	Burungnesia, Data Digital Spesies Burung Liar Berbasis Warga	Burungnesia, Data Digital Spesies Burung Liar Berbasis Warga \| Baca: Atlas Burung Indonesia, Buah Keresahan Melihat Nasib Burung di Alam Aktif pengamatan Swiss merupakan pemerhati burung liar, dia aktif di komunitas pengamat burung di Malang, Jawa Timur.Tahun 2013, pertemuan para pengamat burung di Malang menyepakati dibuatnya Atlas Burung. Setelah tertunda selama tujuh tahun, akhirnya rencana itu terwujud.“Atlas burung merupakan sebuah inisiatif yang dibentuk saat pandemi pada 2020,” jelasnya.Dalam Atlas Burung itu terdapat 750 spesies yang terdeskripsikan. Atlas Burung merupakan buku setebal 636 halaman yang data utamanya diperoleh dari sumbangsih pengamat burung Indonesia melalui aplikasi Burungnesia.Hingga saat ini ada dua ribuan user Burungnesia. Angka ini tentu sedikit dibanding luasan Indonesia yang terdiri ribuan pulau. Saat ini, user Burungnesia berasal dari komunitas-komunitas pencinta satwa.“Semoga masyakat bisa memanfaatkan aplikasi ini dan daftar jenis burung Indonesia semakin bertambah,” paparnya.Baca juga: Gawat, Indonesia Hadapi Ancaman Kepunahan Burung Tertinggi di Dunia Berdasarkan data status burung di Indonesia tahun 2022, Indonesia memiliki 1.818 jenis burung. Dari jumlah tersebut, 177 jenis terancam punah. Rinciannya, 96 jenis Rentan [Vulnerable/VU], 51 jenis Genting [Endangered/EN], dan 30 jenis Kritis [Criticaly Endangered/CR].Bila dibandingkan tahun 2021, jumlah jenis ini bertambah 6 spesies. Penambahan jumlah jenis karena adanya pemecahan taksonomi. Taksonomi merupakan ilmu yang menelaah penamaan, perincian, dan pengelompakan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan sifatnya.Beragam burung liar Indonesia ini tersebar luas dari pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga pulau kecil dan terluar seperti Enggano. [SEP]	[0.0, 0.5, 0.5]
2013-007-10.json	Garuda Indonesia Tak Lagi Angkut Sirip Hiu Dalam Pesawat Mereka	Garuda Indonesia Tak Lagi Angkut Sirip Hiu Dalam Pesawat Mereka \| [CLS] Garuda Indonesia menyusul mengikuti kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh beberapa maskapai penerbangan internasional di dunia yang menolak untuk melakukan pengiriman semua jenis sirip ikan hiu yang diberlakukan secara resmi tanggal 8 Oktober 2013 silam. Langkah yang dilakukan oleh Garuda Indonesia ini, adalah sebuah respons terhadap peringatan yang disampaikan oleh ebrbagai pihak terkait tingginya kamtian ikan hiu akibat perburuan liar, dan mengancam keseimbangan ekosistem laut yang di wilayah nusantara.“Keputusan mengeluarkan kebijakan ini merupakan wujud dari komitmen Garuda Indonesia untuk mendukung kampanye antiperdagangan hiu #SOSharks yang diinisiasi oleh WWF-Indonesia”, kata Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar.Sebelumnya, setiap tahun Garuda Indonesia masih melakukan pengangkutan kargo berisi sirip ikan hiu sebanyak 36 ton setiap tahunnya. Keluarnya maskapai flag carrier milik Indonesia dari pengangkutan sirip ikan hiu ini, membuat jumlah perdagangan ikan hiu akan menurun secara signifikan, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan angka perburuan sirip hiu terbesar di dunia saat ini. Kebijakan ini sendiri mulai aktif berlaku sejak 8 Oktober 2013 silam.Kebijakan yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia ini menyusul kebijakan sebelumnya yang ditetapkan, yaitu tidak melakukan pengiriman satwa mamalia yang masih hidup, seperti lumba-lumba dan harimau, termasuk hewan peliharaan (domestic pet) seperti anjing, kucing dan sejenisnya, kecuali untuk service animal.Selain Garuda Indonesia sejumlah maskapai sudah menyampaikan komitmen mereka untuk tidak melakukan pengiriman sirip ikan hiu melalui kargo udara, diantaranya adalah Air New Zealand, Cathay Pacific, Emirates Airlnes, Fiji Airways dan Korean Air.	[1.0, 0.0, 0.0]
2013-007-10.json	Garuda Indonesia Tak Lagi Angkut Sirip Hiu Dalam Pesawat Mereka	Garuda Indonesia Tak Lagi Angkut Sirip Hiu Dalam Pesawat Mereka \| Menurut data yang diberikan oleh World Wilflife Fund for Nature (WWF) Hiu telah menjadi perhatian global dan diperdagangkan dalam berbagai bentuk tidak hanya sirip kering saja. Setidaknya 1.145.087 ton produk hiu diperdagangkan secara global setiap tahunnya. Padahal hiu adalah spesies yang populasinya terancam punah dan lambat reproduksinya. Melonjaknya jumlah permintaan sirip dan produk-produk hiu lainnya menyebabkan terjadinya penangkapan besar-besaran terhadap satwa ini. Data FAO (2010) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan teratas dari 20 negara penangkap hiu terbesar di dunia.“WWF memberikan apresiasi atas kebijakan embargo yang dikeluarkan Garuda Indonesia atas pengiriman produk sirip hiu. Hal ini merupakan langkah positif yang patut dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lainnya, termasuk maskapai penerbangan, restoran, hotel, supermarket, yang terlibat dalam perdagangan hiu”, jelas Nazir Foead, Direktur Konservasi WWF-Indonesia.Kampanye anti konsumsi hiu berhasil mendapatkan dukungan di sejumlah negara, seperti Cina dan Australia. Pemerintah Cina misalnya, memutuskan tidak lagi menghidangkan sup sirip hiu di acara kenegaraan. Australia bahkan melarang shark finning, yaitu praktik pengambilan sirip hiu dengan cara yang kejam.Di Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan bersama lembaga lainnya termasuk WWF, terus mendorong upaya penetapan National Plan OF Action (NPOA) untuk mengelola kelestarian sumberdaya hiu di Indonesia.Pemprov DKI Jakarta, sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 15 Juni 2013 silam, juga sedang menyiapkan Peraturan Gubernur yang meminta restoran atau rumah makan di Jakarta untuk berhenti menyajikan atau memperdagangkan produk-produk hiu serta turunannya. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-084-03.json	Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut	Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut \| [CLS] Babak baru Pulau Rambut dimulai ketika Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Keputusan Nomor: 275/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999, menetapkan statusnya sebagai Suaka Margasatwa. Luasnya, 90 hektar. Fungsi suaka margasatwa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 adalah melindungi keunikan dan keanekaragaman jenis satwa demi kelangsungan hidupnya melalui pembinaan habitat.Pulau Rambut yang berada di Kepuluan Seribu DKI Jakarta, merupakan kawasan bervegetasi hutan campuran, mangrove, dan hutan pantai. Sekitar 22 jenis burung air [water bird] dan 39 jenis burung darat [terestrial] hidup di sini. Namun, jumlah individu ini akan bertambah ketika musim berbiak tiba plus hadirnya burung migran yang singgah sementara.Baca: Bukan Hanya Manusia yang Butuh Lahan Basah, Burung Juga Spesies utama yang menjadi ciri khas pulau ini adalah burung air. Populasinya mencapai lebih dari 24.000 individu [kelimpahan 530 ekor/hektar] pada musim berbiak, dan hanya mencapai 4.500 ekor pada musim tak berbiak [Mardiastuti, 1992].Satu dari sekian jenis burung pendatang yang hadir, bangau bluwok [Mycteria cineria] yang paling mudah dipantau. Ukurannya, 95-110 sentimeter. Burung berbulu putih ini memiliki kulit muka tanpa bulu dan memang menyukai perairan.Baca: Burung Air, Kenapa Harus Disensus? Selain di Pulau Rambut, Milky Stork tersebar di Pulau Sumatera, Sumbawa, Bali, Buton, dan Rawa Apoa dengan perkiraan populasi sekitar 20 ribu individu [MacKinnon et al. 1999; Iqbal et al. 2012; IUCN 2016].Hanya saja, fluktuasi kelimpahannya diperkirakan cenderung turun setiap tahun. Sejak 2016, status bangau bluwok berdasarkan IUCN [International Union for Conservation of Nature] adalah Genting [Endangered/EN] atau terancam punah secara global. Kondisi ini diakibatkan habitat alaminya yang mengalami alih fungsi.Baca: Opini: Lahan Basah untuk Masa Depan Kita	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-084-03.json	Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut	Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut \| Pada pelaksanaan Asian Waterbird Census [AWC] 2020, Ferry Hasundungan, Biodiversity Specialist Burung Indonesia menuturkan, tercatat sekitar 50 individu bangau bluwok berbiak di Pulau Rambut. Sementara, untuk total individunya diperkirakan sebanyak 1.500 individu.Fakta penting yang harus dicermati, lanjut Ferry, adalah untuk di Jawa, Suaka Margasatwa Pulau Rambut merupakan habitat utama bangau bluwok. “Tidak ada tempat lain. Pulau Dua di Banten, sudah tidak lagi menunjukkan tanda-tanda tempat burung ini berkativitas,” ujarnya, Sabtu, 25 Januari 2020. Secara global, perburuan dan berkurangnya lahan basah akibat dikonversi menjadi peruntukan lain adalah ancaman nyata jenis ini. “Sebelum tahun 2000-an, jumlahnya pernah diperkirakan mencapai 5 ribu individu yang sekarang ditaksir setengahnya saja,” tutur Yus Rusila Noor, Head of Programme Yayasan Lahan Basah Indonesia. Jenis penetap dan tidakBurung-burung air penghuni Suaka Margasatwa Pulau Rambut dikategorikan menjadi jenis penetap dan tidak. Jenis penetap adalah burung yang memang ada sepanjang tahun. Sedangkan yang tidak, biasanya hanya datang saat musim berkembangbiak, selanjutnya akan meninggalkan Pulau Rambut usai berkembang biak.Catatan Azhar 2002 menunjukkan, bangau bluwok merupakan jenis burung air yang tidak menetap di Pulau Rambut, selain ibis pelatuk besi, dan ibis rokoroko. Untuk jenis burung air yang menetap adalah pecuk ular, pecuk, kuntul besar, kuntul kecil, kuntul sedang, kuntul karang, kowak malam kelabu, cangak abu, dan cangak merah. Untuk kuntul kerbau, menurut Imanudin dan Mardiastuti [2003], jenis ini awalnya merupakan merupakan burung namun menjadi penetap di Pulau Rambut. Tentu saja, bangau bluwok dan burung air lainnya sangat bergantung pada lahan basah. Berkurangnya luasan lahan basah akan berdampak pada menurunnya sumber pakan dan habitat bersarang burung.	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-084-03.json	Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut	Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut \| Lahan basah merupakan tempat bertemunya air dengan tanah. Contohnya adalah areal bakau, gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, dataran banjir, sawah, dan terumbu karang. Lahan basah ada di setiap negara dan setiap zona iklim, dari kutub sampai tropis, dan dari dataran tinggi sampai wilayah kering. Lahan basah penting sebagai sumber dan pemurni air, pelindung pantai, penyimpan karbon, juga pastinya untuk pertanian dan perikanan. Dunia tanpa lahan basah ibarat Bumi tanpa air. Penetapan Suaka Margasatwa Pulau Rambut, satu dari tujuh Situs Ramsar [Ramsar Site] di Indonesia, merupakan langkah nyata konservasi dan pemanfaatan lahan basah berkelanjutan. Suaka Margasatwa Pulau Rambut dipilih didasarkan banyaknya jenis burung migran yang datang. Kawasan ini pun memiliki peran penting bagi perlindungan lahan basah yang dikenal sebagai Pulau Kerajaan Burung. Indonesia sendiri menjadi anggota Konvensi Ramsar tahun 1991 melalui Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1991 yang merupakan Ratifikasi Konvensi Ramsar Indonesia. Tujuh Ramsar yang kita miliki saat ini adalah Suaka Margasatwa Pulau Rambut [DKI Jakarta], Taman Nasional Sembilang [Sumatera Selatan], Taman Nasional Berbak [Jambi], Taman Nasional Danau Sentarum [Kalimantan Barat], Tamam Nasional Rawa Aopa Watumohai [Sulawesi Tenggara], Taman Nasional Wasur [Papua], dan Taman Nasional Tanjung Puting [Kalimantan Tengah]. *Asep Ayat, Forest Programme Coordinator Burung Indonesia [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2013-037-10.json	Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan	Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan \| [CLS] Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak DPR tak membahas revisi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP-PPK) No 27 Tahun 2007, karena draf perubahan usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan malah berpotensi menyulitkan masyarakat nelayan. Draf revisi UU ini justru membuka peluang pengkavlingan dan privatisasi wilayah pesisir dan kriminalisasi terhadap nelayan.Kiara juga meminta, Presiden SBY mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan karena draf revisi UU bertolak belakang dengan amanah UUD 1945. “DPR jangan melangsungkan pembahasan revisi UU ini karena hanya akan menghamburkan anggaran negara dan mengulangi kesalahan,” kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, Selasa (12/4/13).Padahal, seharusnya revisi UU PWP-PPK ini untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi oleh Kiara dan delapan organisasi masyarakat sipil bersama-sama dengan 27 nelayan tradisional. Putusan MK, telah dibacakan pada 16 Juni 2011, antara lain membatalkan keseluruhan pasal-pasal terkait dengan hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3).Sayangnya, draf revisi UU PWP-PPK mengubah 14 pasal yang dibatalkan MK, yakni perubahan HP-3 menjadi konsep perizinan: izin pemanfaatan perairan pesisir (IP-3) dan izin pemanfaatan ruang perairan pesisir (IPRP-2). Ini secara prinsip mengubah pendekatan hak menjadi perizinan. (lihat tabel)Halim menjelaskan, IP-3 dan IPRP-2 sebagai izin lokasi yang menunjukkan bagian tertentu dari kawasan perairan pesisir sebagai lokasi tempat kegiatan usaha. “Ini memberikan kewenangan dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan penunjukkan lokasi kegiatan usaha,” ujar dia.	[0.5, 0.5, 0.0]
2013-037-10.json	Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan	Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan \| Setelah mendapatkan IP-3 dan IPRP-2, izin usaha atau hak atas tanah pada perairan pesisir untuk kegiatan usaha tertentu bisa keluar. Izin ini meliputi perikanan budidaya, bangunan terapung (perumahan, rumah makan, dan bagan), sumber tenaga gelombang laut, kawasan konservasi, pemanfaatan sumber daya keindahan laut dan wisata bahari.Draf revisi UU ini jugu potensi mengkriminalisasi subyek pemanfaat perairan pesisir yang berkegiatan usaha tanpa ada IP-3 sah dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda Rp300 juta.Kiara berpandangan, prinsip pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah open acces (akses terbuka) dan common property (milik bersama). Dengan ada IP-3 dan IPRP-2 akan mengkapling wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Izin itupun akan mengeksploitasi wilayah pesisir dengan memberikan kepada subyek hukum baik individu atau badan hukum.Akibatnya, kata Halim, akan terjadi penggusuran dan peminggiran nelayan tradisional yang berhak atas sumber daya pesisir. “IP-3 dan IPRP-2 prinsipnya tidak jauh berbeda dengan HP-3 yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dipertegas Mahkamah Konstitusi.”Bukan itu saja, draf revisi UU ini tak menempatkan nelayan tradisional sebagai subyek penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir. Proses perizinan ini, tak menempatkan nelayan tradisional sebagai subyek penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir.“Hingga akan bersaing dengan swasta untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dengan ada pembatasan akses. Caranya, mengkriminalkan usaha pemanfaatan sumber daya pesisir yang duluan ada tetapi tidak memiliki IP-3 atau IPRP-2.”	[0.0, 1.0, 0.0]
2013-037-10.json	Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan	Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan \| Dalam draf revisi UU ini masih terjadi konsep penguasaan lokasi pesisir lewat penunjukan dalam izin-izin itu. Konsep penguasaan lokasi pun berpotensi terjadi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampaknya, eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Belum lagi, pemegang IP-3 dan IPRP-2 dapat melakukan pembebasan kegiatan usaha yang sudah ada yang terletak di wilayah IP-3 dan IPRP-2. “Penguasaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat terjadi dengan peminggiran atau pemberian kompensasi bahkan kriminalisasi pemanfaat sumber daya pesisir yang tak memiliki IP-3 dan IPRP-2.”Untuk itu, Kiara mendesak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mengedepankan prinsip dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi telah menjabarkan empat tolak ukur, yakni, kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, pemerataan sumber daya alam bagi rakyat, partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam dan penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.Pemerintah harus memberikan perhatian kepada masyarakat nelayan pesisir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, penduduk miskin pada 10.666 desa pesisir tersebar di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se- Indonesia. Mereka ini berjumlah 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional 31,02 juta jiwa.Pusat Data dan Informasi Kiara (2013) mencatat, sedikitnya 17 kabupaten dan kota pesisir di Indonesia, menerapkan kebijakan reklamasi pantai. Lalu, menempatkan nelayan tradisional sebagai pihak tergusur dan dipaksa beralih profesi. Lebih parah lagi, praktik ini dilegalisasi Presiden SBY melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2018-044-19.json	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik?	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? \| [CLS] Tanah yang subur, lingkungan yang bersih, dan bebas dari polusi adalah idaman bagi semua orang di Indonesia. Begitu juga dengan petani yang biasa menanam berbagai tanaman hayati di seluruh Indonesia. Mereka semua mendambakan tanah yang diolah dengan ditanami berbagai tanaman, bisa memberikan manfaat seperti disebutkan di atas.Adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang paham dengan harapan petani tersebut. Lembaga riset Negara itu, dalam beberapa tahun terakhir fokus mengembangkan pupuk organik hayati (POH) untuk memberikan alternatif pupuk pertanian bagi para petani. Pupuk yang dikembangkan itu, diklaim lebih ramah lingkungan dan bisa menerapkan prinsip lingkungna berkelanjutan.Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI Mego Pinandito di Jakarta, belum lama ini mengatakan, POH adalah pupuk non axenic kultur Rizo-mikroba Pemacu Pertumbuhan (RPPT) yang memiliki biokatalis dalam menyediakan Nitrogen, Phosfat, Kalimum (NPK), zat pengatur tumbuh, dan asam-asam organik yang sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi tanaman dan kesehatan tanah.baca : Pertanian Organik, Untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan “Tahun ini adalah masalah stunting, gizi buruk. Itu jadi masalah jika terjadi pada satu generasi. Untuk itu kita wajib untuk menyediakan bahan pangan yang bergizi dan menghentikan stunting. Bagaimana caranya? Salah satunya melalui pengolahan tanah yang ramah lingkungan,” ujarnya.Menurut Mego, bagaimana menyajikan bahan pangan yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi masyarakat, khususnya generasi muda bangsa Indonesia, adalah dengan cara menyediakan yang bebas dari bahan pestisida. Selain itu, tanah yang diolah juga harus seha dan tidak tercemar.“Lahan marginal atau tercemar juga semakin meningkat. Ini yang ikut memicu bahan pangan tidak sehat. Perambahan hutan juga ikut berperan di dalamnya,” tuturnya.	[0.0, 0.0, 1.0]
2018-044-19.json	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik?	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? \| Peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI Sarjiya Antonius menyebut, dalam menyediakan bahan pangan yang sehat dan aman dikonsumsi, itu berkaitan erat dengan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ada di sekitar petani. Selain itu, pola pikir dari petani tentang penilaian terhadap pupuk yang aman untuk dipakai, juga sangat penting untuk dimiliki. Jangan sampai, demi menekan biaya produksi, pupuk dipilih yang asal dan tidak aman untuk kesehatan.Menurut Anton, pola pikir petani yang menilai bahwa POH adalah mahal, selama ini berarti keliru. Mengingat, POH yang dikembangkan LIPI adalah pupuk yang aman dan terjangkau dari segi harga. Jadi, jika selama ini petani sangat bergantung pada pupuk jenis urea dan pupuk M51, tidak ada alasan untuk tetap bertahan dengan keduanya.“Itu mencemari air tanah dan menyebabkan oksigen berkurang juga. Pestisida itu berdampak negatif untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Tujuan pestisida untuk mengendalikan hama, tapi penggunaannya sudah melebihi takaran dan menyebabkan resistensi,” paparnya.baca : Ajak Warga Merauke Beralih ke Pupuk Organik dari Bahan di Sekitar Mengingat saat ini petani semakin bergantung kepada pupuk kimia, Anton menghimbau kepada mereka untuk bisa memahami lebih jauh tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk tersebut. Jika masih terus bergantung, maka tanah yang diolah untuk ditanami akan dikendalikan sepenuhnya oleh bio katalis.Anton menyebutkan, formula POH berbasis bahan atau substrat organik lokal mudah didapat oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Adapun, bahan-bahan pembuatan pupuk tersebut, adalah tauge, gula merah, molase, air kelapa muda, agar-agar, tepung jagung, dan tepung ikan.Selain bahan-bahan di atas, Anton mengatakan, pembuatan POH juga mengkombinasikan 10 isolat mikroba unggul yang didapatkan LIPI dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Penggunaan isolat tersebut, semakin menguatkan manfaat yang terkandung di dalam pupuk.	[0.0, 1.0, 0.0]
2018-044-19.json	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik?	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? \| ManfaatLebih jauh Sarjiya Antonius menjelaskan, POH yang dikembangkan LIPI memiliki manfaat yang bisa mendorong pada peningkatan kesejahteraan petani. Manfaat itu, adalah peningkatan produksi pertanian secara signifikan, tanaman menjadi lebih tahan dari serangan hama penyakit, dan meningkatkan kualitas biokimia tanah pertanian.Dengan segala manfaat tersebut, Anton sangat berharap para petani bisa memulai melepaskan ketergantungan mereka pada pupuk kimia. Apalagi, saat ini POH bisa didapatkan tidak hanya dengan dibeli dari toko pertanian, melainkan juga melalui proses diseminasi yang dilakukan senytdiri dan kini sudah disebarluaskan ke berbagai daerah di Indonesia.“Lewat sosialisasi dan diseminasi, kita berharap itu bisa mengubah pola pikir petani akan ketergantungan penggunaan pupuk kimia dan mendorong untuk beralih ke pupuk organik. Dengan penggunaan pupuk organik hayati, maka keberlangsungan kesuburan lahan petanian di masa depan dapat terjaga dengan baik,” ujar dia.Selain memiliki manfaat yang baik untuk prinsip keberlanjutan, Anton menambahkan, penggunaan pupuk organik hayati juga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan. Dengan manfaat itu, diharapkan ke depan sosial dan ekonomi kerakyatan juga bisa mengalami peningkatan setelah menggunakan POH.Dengan kata lain, Anton menegaskan, penggunaan pupuk organik hayati mampu menekan biaya produksi, pembuat produk pangan lebih bergizi, tidak mencemari lingkungan, dan tetap menjaga kesehatan serta kesuburan tanah. Jika itu dilakukan, maka di masa mendatang kestabilan produksi pangan nasional bisa diwujudkan.baca : Yanir, Berkali Gagal Hingga Berhasil Kembangkan Pertanian Tanpa Bakar di Lahan Gambut	[0.0, 1.0, 0.0]
2018-044-19.json	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik?	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? \| Namun demikian, Anton mengatakan, di balik kelebihan yang dimiliki POH, masih ada kekurangan yang tidak bisa dilupakan, yaitu efek perlakuan pada tanaman tidak secepat pupuk kimia. Fakta tersebut, membuat petani sulit diyakinkan bahwa POH memiliki manfaat lebih baik dan hemat biaya.Kemudian, jika menggunakan POH, diperlukan tenaga untuk mengolahnya karena memerlukan waktu antara 1 hingga 2 minggu untuk bisa terlihat hasilnya. Hal itu berbeda dengan pupuk kimia yang sudah bisa dilihat hasilnya setelah tiga hari pemakaian.Untuk saat ini, Anton menuturkan, penggunaan dan diseminasi POH hasil pengembangan LIPI sudah dipakai di 70 daerah. Selain itu, sudah ada dua perusahaan yang melakukan produksi secara massal dan menjualnya secara bebas. Dari data yang ada di LIPI, saat ini sudah ada 6.000 petani yang menggunakan POH sebagai pupuk pertanian mereka.Adapun, daerah yang sudah mengadopsi POH sebagai pupuk pertanian, adalah Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara), Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten Bangka (Bangka Belitung), dan Kabupaten Sangihe (Sulawesi Utara).“Produksi pupuk saat ini telah mencapai 14.000 liter dengan potensi aplikasi pada lahan seluas 600 hektar dalam satu musim,” jelasnya.baca : Cerita dari Mentawai: Warga Desa Munte Mulai Bikin Pupuk Organik Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Kemas Arfani Rahman di Jakarta, mengatakan, penggunaan teknologi POH yang dikembangkan LIPI sangat membantu daerahnya untuk mengembangkan pertanian dengan cara yang efisien dan sehat. POH yang diadopsi, terbukti mampu meningkatkan produksi pertanian yang dilakukan di Kabupaten Bangka.“Daerah kita ini bukan penghasil pertanian. Jadi kita masih memulai. Produk pupuk organik hayati sangat membantu kami dalam proses percepatan itu,” jelas dia.	[0.25, 0.25, 0.5]
2018-044-19.json	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik?	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? \| Menurut Kemas, tanah di Bangka sangat memprihatinkan karena miskin dari unsur hara, sifat atau tanah asam dengan Ph 4-5, dan mikrobiologi rendah akibat pertambangan timah di masa lalu. Karakteristik itu menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang ingin bertani di Bangka. Beruntung, dia mengaku sejak 2016 daerahnya sudah mengadopsi teknologi POH yang dikembangkan LIPI.Saat pertama kali menggunakan, Kemas memaparkan, pihaknya sukses melaksanakan panen padi sebanyak 3,5 ton untuk setiap hektare. Jumlah tersebut, pada saat itu dinilai sebagai keajaiban karena jika melihat karakteristik tanah di Bangka sangat tidak memungkinkan untuk menanam padi dan menghasilkan jumlah sebanyak itu.“Setelah itu, kami mulai optimis bisa bertani di Bangka. Terakhir, pada 8 Mei lalu, kita mendapatkan panen hingga 4,28 ton per hektare. Hasil tersebut cukup memuaskan karena di Bangka saat panen padi itu rerata hanya sanggup 2,7 ton per hektare,” tuturnya.Selain dirasakan oleh Pemkab Bangka, Kemas menyebutkan, teknologi yang dihasilkan LIPI tersebut juga sudah dirasakan oleh para petani di daerahnya. Dia menyebut, POH dirasakan petani memberi hasil memuaskan, seperti anakan pada tanaman padi lebih banyak, produksi yang meningkat, akar tanaman lebih kuat dan juga tahan dari serangan hama penyakit.“Paling penting, penggunaan pupuk kimia juga menjadi berkurang dan itu bisa menekan biaya produksi menjadi lebih murah. Pupuk organik hayati ini menjadi solusi bagi kami untuk saat ini dan masa mendatang,” tandasnya. [SEP]	[0.5, 0.0, 0.5]
2023-008-01.json	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak \| [CLS] Mobil bak terbuka menelusuri jalan tanah di antara tanaman sawit muda. Jalan hanya bisa satu mobil. Kendaraan roda empat itu berhenti tepat di sebelah tumpukan tandan buah segar (TBS) sawit.Yunus, petani mandiri dari Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Landak, Kalimantan Barat, bersama seorang rekan turun dari mobil membawa dodos. Dengan alat panen ini, satu persatu TBS mereka masukkan ke bak mobil.“Kemarin panen, hari ini buahnya diangkut,” katanya, tahun lalu.Buah sawit terbilang masih kecil. Berat sekitar 3-4 kilogram. Ini buah dari tanaman baru berusia tiga tahun. Lahan sawit milik Yunus ini merupakan hasil dari program peremajaan sawit rakyat (PSR).Yunus cerita, pada 2019 mendengar ada program peremajaan sawit rakyat (PSR) dari pemerintah untuk kebun sawit tua dan tak lagi produktif. Karena merasa perlu, dia pun memberanikan diri mengikuti program itu.Dia termasuk di antara petani sawit di Kabupaten Landak yang ikut PSR pertama kali.“Lahan saya yang ikut PSR itu 1,9 hektar,” katanya.Setelah menunggu sekitar tiga tahun, tanaman mulai berbuah. Pertama kali panen sekitar April 2022. Beberapa bulan tidak panen karena buah masih kecil hingga sulit terserap pabrik. “Kalau sekarang buah sudah lebih besar.”Petani mandiri lain, Oren juga mulai memetik hasil dari program PSR tiga tahun lalu. Lahan satu kaveling atau sekitar 1,9 hektar hasilkan 1,5 ton sekali panen.Di antara tanaman sawit berukuran lebih satu meter itu, ada beberapa tanaman pisang. Tanaman buah ini merupakan tumpang sari yang menyokong pendapatan warga sambil menunggu sawit berbuah. “Sekarang pisang tinggal sedikit karena sawit makin tinggi,” kata warga Desa Amboyo Utara ini.Ismail Lapan, Ketua Koperasi Produsen Titian Sejahtera Mandiri, mengatakan, lebih setengah dari sekitar 100 anggota koperasi mengikuti peremajaan sawit. Sebagian lahan yang ikut peremajaan tahap pertama sudah mulai memanen hasil.	[0.0, 1.0, 0.0]