Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2017-019-08.json	Cerita Piton Raksasa di Kebun Sawit sampai Terkaman Beruang di Riau	Cerita Piton Raksasa di Kebun Sawit sampai Terkaman Beruang di Riau \| Batang Gansal satu dekade lalu memang dipenuhi hutan-hutan alam. Kini, hutan itu berganti jadi perkebunan sawit. Usia pohon ada telah mencapai 12 tahun. Meski demikian populasi ular sawah-sebutan warga lokal ternyata masih banyak.“Dulu hutan rawa gambut. Perkebunan sawit semua keliling. Ularnya masih banyak di kanal-kanal,” katanya kepada Mongabay. Annisa Rahmawati, Pengkampanye Hutan Greenpeace Indonesia, mengatakan, pembukaan hutan untuk perkebunan dan pembangunan jalan telah membuat hutan menjadi kawasan terbuka. Pertemuan antara manusia dengan satwa liar makin sering.“Hutan makin terbuka. Habitat mereka jadi berkotak-kotak. Padahal mereka secara alamiah akan mengikuti jelajah yang sama. Jadi walau dipotong-potong jalan dan perkebunan, mau gak mau tetap melewati jalur itu,” katanya.Meski demikian, menurut Amir Hamidy, perubahan habitat sejauh ini tak mengganggu populasi dan keberlanjutan piton. Karena itu, perubahan hutan rindang yang basah njadi hamparan gambut gersang dan kering di tahun-tahun pertama pembangunan kebun sawit tak membuatnya terusir.Dalam rantai makan, ia tetap berada di posisi paling atas, predator. Apalagi di kebun sawit banyak tikus jadi mangsa piton. Piton bisa tumbuh sehat dan tubuh terus memanjang.Amir sendiri pernah menyaksikan orang baru menangkap piton sepanjang dua meter saat menikmati makanan ringan di Kota Bogor. Padahal, Bogor adalah kota padat penduduk. Selama mangsa ada, piton bisa hidup sehat.“Dalam 10 tahun terakhir tak ada perubahan dalam reproduksinya. Reproduksi inilah yang jadi indikator perubahan. Hewan ini cukup adaptable pada semua kondisi habitat. Piton masih bisa survive ketika mendapat mangsa. Apapun itu,” ucap Amir. Tewas diterkam beruang	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-019-08.json	Cerita Piton Raksasa di Kebun Sawit sampai Terkaman Beruang di Riau	Cerita Piton Raksasa di Kebun Sawit sampai Terkaman Beruang di Riau \| Konflik yang berujung maut antara manusia dan binatang buas di Riau, terus terjadi. Hanya berselang dua hari dari kejadian di Batang Gansal, awal pekan pertama Oktober ini, beruang madu diduga menyerang sepasang suami istri di Desa Teluk Paman, Kabupaten Kampar, Riau. Sang Istri, Bunui meninggal. Sedangkan Saruli, suami kini cidera berat dan hingga Jumat kemarin dirawat di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.Bunui dan Saruli pada pagi naas itu sedang menakik karet di kebun orang. Tiba-tiba Bunui diterkam hewan yang dilindungi itu. Saruli segera menolong. Mereka bertarung. Suara minta pertolongan menggema di kebun karet tua itu. Beruang berlalu meninggalkan pasutri yang terkapar.Mukhlis (40) Sekretaris Desa Teluk Paman mengatakan, selama ini warga sering berjumpa beruang. Bahkan enam tahun lalu pernah konflik di tempat sama, beruang mencakar kaki seorang warga.“Gak seperti ini ada korban. Hutan bisa dibilang gak ada lagi. Di dekat kebun karet itu, di samping-sampingnya (kebun tua) sudah pada ditebang untuk jadi sawit,” katanya. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-012-20.json	Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan	Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan \| [CLS] Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus mendorong perluasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKD). Tercatat ada 5 KKD yang ditetapkan di tahun 2022. Sementara di tahun 2023 ini, DKP Maluku kembali berencana menambah dua KKD lainnya, yakni di Kabupaten Buru dan Buru Selatan (Bursel).Penetapan KKD bertujuan untuk pelestarian atau perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya ikan (ekosistem) laut secara berkelanjutanKepala DKP Maluku Erawan Asikin mengatakan, selama tahun 2022 terdapat lima KKD yang sudah ditetapkan, yakni satu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan empat lainnya di Maluku Barat Daya. Seperti, KKD Kepulauan Tanimbar, KKD Kepulauan Romang, KKD Perairan Damer, KKD di Perairan Mdona Heira, Lakor, Moa dan Letti serta KKD di Perairan Kepulauan Babar.Penetapan KKD ini, menurut dia, adalah hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, WWF Indonesia, masyarakat serta mitra kerja lainnya.“Di 2023 ini memang kita target hanya satu KKD di Kabupaten Buru, karena memang sudah ada pembiayaannya. Di Perairan Pulau Buru, khusus untuk perlindungan penyu belimbing,” katanya kepada Mongabay Indonesia, Selasa (10/1/2023).baca : KKP Tetapkan 3 Kawasan Konservasi Perairan Baru di Maluku Meski sebenarnya, ada dua tempat yang direncanakan sebagai KKD dengan wilayah yang berdekatan, yaitu di Balpetu Kepala Madan, Kabupaten Bursel. Ini merupakan target KKD Maluku di tahun 2023, karena sudah terakomodir dalam rencana zonasinya.Menurutnya, KKD ditetapkan karena wilayah itu punya kekhasan ekosistem atau spesies. Seperti penyu belimbing adalah spesies yang dilindungi dan sangat langka serta penting secara global.Penyu belimbing yang ada di Pulau Buru, ungkapnya, data-datanya terkoneksi hingga ke Filipina sampai Amerika, sementara Indonesia terkoneksi di Kei Kabupaten Maluku Tenggara, juga Papua.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2023-012-20.json	Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan	Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan \| “Karena itu penyu belimbing ini sangat penting untuk dilindungi. Kita memang terpanggil untuk melestarikannya,” kata Erawan.Sementara itu, Project Leader Inner Banda Arc Seascape, Yayasan WWF Indonesia, Andreas Hero Ohoilun dalam laman Malukuterkini.com, mengemukakan, Maluku Barat Daya merupakan benteng terakhir ekositem pesisir terbaik di Provinsi Maluku, yang sangat penting untuk dipertahankan dan dipulihkan.“Dengan keanekaragaman dan biota laut yang tinggi, kawasan ini berkontribusi besar pada sektor perikanan dan sangat potensial untuk pengembangan wisata bahari kelas premium,” katanya.Ia berharap, penetapan kawasan dapat memberikan jaminan keberlanjutan pada keanekaragaman hayati laut yang ada, dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.baca juga : 22 Tahun Lagi, 30 Persen Laut adalah Kawasan Konservasi KKD Harus DiprioritaskanWelem Waileruny, Dosen Program Pascasarjana dan Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Wellem kepada Mongabay Indonesia, Rabu (11/1/2023) mengatakan, sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya alam yang dapat pulih atau meperbaharui diri.Namun kemampuan pulih biasanya lebih rendah dari kemampuan eksploitasi oleh manusia, mengakibatkan sumberdaya perikanan rawan terhadap eksploitasi atau penangkapan berlebihan (over fishing).Kondisi ini diperburuk dengan sifat sumberdaya perikanan yang merupakan sumberdaya alam milik bersama, memungkinkan masyarakat bebas melakukan eksploitasi yang berdampak pada keberlanjutan sumberdaya perikanan.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2023-012-20.json	Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan	Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan \| Hancurnya sumberdaya perikanan, katanya, mengakibatkan banyak nelayan kehilangan lapangan pekerjaan, pemerintah daerah dan nasional kehilangan pendapatan serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat akan berkurang. Dengan demikian berbagai tindakan pengelolaan perlu dilakukan guna menjamin keberlanjutan sumber daya ekonomi penting tersebut.Salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan adalah melalui konservasi perairan. Secara umum ada delapan jenis kawasan konservasi perairan di Indonesia yakni taman nasional laut, taman wisata alam laut, suaka margasatwa laut, cagar alam laut, taman nasional perairan, suaka alam perairan, taman wisata perairan dan kawasan konservasi perairan daerah (KKD).Sampai tahun 2020, Welem merincikan, luas KKD di Indonesia sebesar 13,95 juta ha, yang terluas dari semua jenis konservasi perairan (BPS RI 2021).baca juga : Ini Tantangan Pelestarian Biodiversitas di Laut Maluku Setelah Penetapan Kawasan Konservasi KKD menurut dia, merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan kriteria berada di perairan pesisir 0-12 mil, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.Penetapan 5 KKD baru di Maluku tahun 2022, merupakan suatu prestasi besar yang perlu diapresiasi oleh pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat, bahkan dunia internasional.Guna menjamin keberlanjutan kawasan konservasi, lanjutnya, langkah pentingnya adalah pengawasan. Karena kawasan konservasi yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam kondisi memprihatinkan. Pengawasan juga ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, yang membutuhkan sarana prasarana, dukungan finansial dan kolaborasi bersama masyarakat dan aparat pemerintah, termasuk TNI dan Polri.Alternatif untuk Nelayan	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2023-012-20.json	Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan	Lindungi Spesies Laut Penting, DKP Maluku Tetapkan Lima Kawasan Konservasi Perairan \| Ketua DPW Setya Kita Pancasila (SKP) Maluku dan Sekjen DPD Himpunan Alumni IPB Maluku itu berpendapat, pranata-pranata adat seperti sasi atau larangan dan lain-lain yang sudah ada, perlu dibangun dan diperluas wewenangnya. Selain itu, pemerintah juga perlu mencari alternatif lain sebagai sumber pendapatan nelayan, yang selama ini melakukan aktivitas ekonomi di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai KKD.“Secara ekonomi, wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi memiliki nilai ekonomi tinggi,” ujar Welem.Wilayah zona inti kawasan konservasi, katanya, biasanya merupakan daerah penangkapan potensial ikan bagi nelayan atau tempat hewan dan tumbuhan endemik berada, termasuk pada 5 KKD yang baru.baca juga : Ini Permasalahan KKP di Maluku Utara: Minim Anggaran, Fasilitas hingga SDM Saat kawasan tersebut ditetapkan sebagai KKD, maka semua aktivitas kaitan dengan eksploitasi di zona inti ditiadakan, sehingga nelayan akan kehilangan pendapatan. Sehingga perlu dipikirkan alternatif ekonomi bagi nelayan, sehingga tujuan kawasan konservasi yang tidak hanya melindungi sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi dapat terwujudMenjawab kekhawatiran ini, Kepala DKP Maluku Erawan Asiki menjelaskan, pada inisiasi pembentukan KKD pihaknya sudah memetakan soal zonasinya. Zonasi meliputi zona inti untuk perlindungan spesies target konservasi dan zonasi lainnya seperti zonasi pemanfaatan terbatas untuk perikanan.Juga terdapat zona untuk budi daya perikanan, pelabuhan, ritual kegiatan adat dan sebagainya yang jauh dari zona inti. Tetapi tentu saja, kata Erawan, segala bentuk kegiatan perikanan maupun parawisata harus berkelanjutan dan ramah lingkungan. [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2017-086-03.json	Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu?	Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? \| [CLS] Ikan hiu adalah ikan predator yang memiliki fungsi tegas untuk menjaga ekosistem di lautan luas. Keberadaannya menandakan bahwa ekosistem laut sedang dalam kondisi baik. Jika populasi ikan yang terkenal ganas itu menurun, maka bisa dipastikan akan turun pula kualitas ekosistem laut di sekitarnya.Fakta tersebut sudah diketahui dan dipahami oleh pecinta lingkungan, dan juga para pegiat alam yang ada di dunia. Tak terkecuali, bagi World Wildlife Fund (WWF) Indonesia yang fokus mengkampanyekan penyelamatan hiu di Indonesia dan di dunia.Coral Triangle Program WWF Indonsia Wawan Ridwan, dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Rabu (25/1/2017), menjelaskan, sebagai hewan predator, hiu bisa dengan mudah menyeleksi apa saja yang harus dimakan dan apa yang tidak.“Pada umumnya, hiu itu makan ikan-ikan yang lemah dan dalam kondisi sakit. Kemudian, hiu juga akan memangsa ikan dalam populasi yang besar. Karena itu, hiu bisa mengatur sendiri,” ucap dia.Wawan mengatakan, jika hiu mengalami penurunan signifikan jumlahnya, maka dipastikan akan memengaruhi ekosistem laut. Kondisi itu, dipastikan akan terjadi di seluruh wilayah perairan di dunia.Wawan mencontohkan, di Tasmania (Australia), ada fenomena menarik tentang penurunan populasi hiu di kawasan tersebut yang diketahui sebabnya oleh perburuan secara masif. Karena penurunan tersebut, ekosistem di lautan Tasmania terancam kualitasnya.“Hiu itu di sana memakan gurita, dan gurita ini memakan lobster. Nah, karena jumlah gurita yang sangat banyak, dan hiu sudah semakin berkurang, maka gurita semakin bebas memangsa lobster. Akibatnya, lobster langsung menurun drastis populasinya,” ucap dia.Sunda Banda Sea scape and Fisheries Leader WWF Indonesia Imam Mustofa berpendapat sama dengan Wawan Ridwan. Menurut dia, keberadaan hiu mutlak dibutuhkan oleh lautan dan itu berarti laut tidak akan hidup jika hiu tidak ada.	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-086-03.json	Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu?	Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? \| “Nggak ada hiu, nggak ada laut. Hiu adalah salah satu hewan top predator,” jelas dia.Bukti bahwa hiu mengontrol ekosistem di laut, menurut Imam, bisa dilihat dari pertumbuhan terumbu karang. Jika terumbu karang bisa tumbuh dengan baik, maka dipastikan hiu masih banyak jumlahnya di sekitar perairan tersebut.“Terumbu karang ini adalah tumbuhan. Itu kotoran terumbu karang dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil kemudian dimakan oleh hiu. Nah, bisa dibayangkan jika hiu tidak ada, ikan mana yang mau makan kotoran terumbu karang?” papar dia. Perayaan Imlek Identik dengan Hiu?Terus menurunnya populasi hiu di dunia, menurut Imam Mustofa, adalah karena perburuan masif yang dilakukan oleh manusia. Meski hiu adalah top predator di laut, kata dia, namun manusia adalah top predator di bumi.“Jadi, hiu itu terkenal ganas, tapi tidak ada bandingannya jika melihat keganasan manusia,” sebut dia.Salah satu perburuan hiu yang terus dilakukan, menurut Imam, adalah untuk diperjualbelikan dan kemudian dijadikan makanan yang dijual dengan harga mahal. Jenis makanan yang dimaksud, salah satunya adalah sup sirip ikan hiu yang biasa disajikan dalam perayaan hari raya Imlek.“Biasanya, saat Imlek, itu yang dicari adalah sirip hiu yang akan dimasak jadi sup. Selain dimasak sendiri, ada juga yang diolah oleh restoran,” jelas dia.Banyaknya yang berburu ikan hiu untuk diambil siripnya dan dikonsumsi pada saat perayaan Imlek, menurut Imam, merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Hal itu, karena hiu jumlahnya akan terus menyusut jika siripnya diambil.“Hiu itu kalau siripnya diambil dan dilepas kembali ke laut, kecil kemungkinan hidup. Jadi, populasinya terancam terus menyusut jika sup sirip hiu masih terus disajikan di perayaan seperti Imlek,” tutur dia.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-086-03.json	Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu?	Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? \| Imam menguraikan, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, jumlah hiu terus mengalami penyusutan. Dari 73 juta ton permintaan hiu secara global, dia menyebut, 109 ribu ton diantaranya berasal dari pasokan hiu Indonesia. Itu berarti, Indonesia menyumbang 15 persen pasokan secara global.“Yang miris, hiu di Indonesia itu ditangkap sebagai sampingan. Jika ikut tertangkap bersama ikan lain, ya itu akan diambil. Jika ada yang mau beli, akan dijual, jika tidak ya bisa dikonsumsi atau dikembalikan ke laut,” ujar dia.Untuk pusat konsumsi hiu di Indonesia, Imam menyebut Jakarta dan Surabaya sebagai pusat penyebarannya. Di dua kota tersebut, permintaan hiu dari waktu ke waktu terus ada dan jumlahnya tidak sedikit.“Dari hasil monitoring selama 2013 sampai 2016, memang penjualan hiu terus turun. Namun, pada 2016, sirip hiu yang tersaji di menu makanan jumlahnya mencapai 12.622 kg atau 73.000 porsi per tahun,” ungkap dia.Kampanye Puasa HiuAgar jumlah hiu bisa kembali stabil, Imam Mustofa meminta konsumen untuk berhenti sementara mengkonsumsi sirip hiu. Penghentian tersebut, bisa dilakukan melalui perayaan Imlek yang biasanya menghabiskan sirip hiu sangat banyak di seluruh dunia.“Puasa dulu hiu saja. Kita kan paham bahwa ikan itu diciptakan untuk dimanfaatkan. Hiu ini bukan tidak boleh dikonsumsi, tapi harus peka terhadap populasinya. Jika memang sudah turun, berhenti dulu konsumsi,” ucap dia.Kampanye berhenti mengkonsumsi sirip hiu tersebut, juga diungkapkan Dharmadi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Pustlitbangkan) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut dia, bukan saja karena jumlahnya yang terus menurun, mengkonsumsi hiu juga hingga saat ini belum terbukti memberi manfaat lebih untuk tubuh.“Yang ada, justru tubuh bisa terancam jika mengkonsumsi sirip. Hal itu, karena dalam hiu terdapat merkuri dengan jumlah yang cukup tinggi,” ungkap dia.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-086-03.json	Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu?	Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? \| Jika merkuri itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui hiu, Dharmadi memaparkan, itu akan menyebabkan gangguan dan kerusakan pada otak. Dan bahkan, jika paparan merkuri jangka panjang masuk ke dalam tubuh manusia, maka itu bisa mengakibatkan kelumpuhan.Dalam semangkuk daging hiu atau setara dengan 40 gram, Dharmadi menjelaskan, ternyata ada kandungan merkuri di ambang batas yang ditetapkan WHO dibawah kadar 0.5 ppm.Oleh karena itu WWF-Indonesia mengajak industri jasa makanan dan perhotelan di Indonesia untuk mengambil peran dalam gerakan konservasi global dan beralih dari produk berbahan dasar hiu dalam hidangannya.Dalam lima tahun terakhir, gerakan global untuk menghilangkan segala bentuk sajian berbahan dasar hiu mendapatkan momentum besar dengan lebih dari 18.000 properti jaringan hotel internasional yang melarang penyajian masakan berbahan dasar hiu.Jaringan Hongkong Shanghai Hotel, Shangri-La Hotel, Hilton dengan lebih dari 4.700 propertinya, Starwood Hotel di 1.300 jaringannya, Intercontinental Hotel Group di hampir 5.000 jaringan hotelnya, Carlson Rezidor dengan lebih dari 1.100 properti, dan Marriot International di hampir 4.500 properti hotelnya telah mengumumkan larangan penyajian hiu sejak tahun 2012. Menurut perhitungan WWF, sedikitnya 18.200 properti jaringan hotel di dunia tidak lagi menyajikan hidangan berbahan dasar hiu.“Menghilangkan hiu dari rantai makanan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, yang dampaknya akan bermuara pada manusia,” ujar Andy Cornish, Shark & Ray Initiative Leader, WWF International. “Banyak jaringan hotel internasional telah memahami ancaman serius dari konsumsi sirip hiu kepada ekosistem laut. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sekarang kami mengajak seluruh pihak di sektor jasa makanan yang belum mengambil tindakan serupa untuk bergabung dalam gerakan global ini dengan menghargai dan menjaga laut kita.” Mitos Sirip Hiu dalam Imlek	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-086-03.json	Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu?	Ada Mitos Sirip Hiu dalam Perayaan Imlek, Seperti Apa Itu? \| Pakar Kuliner dan Budaya dari Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia, Aji Bromokusumo, dalam kesempatan yang sama, menyebut, besarnya konsumsi sirip ikan hiu dalam perayaan Imlek di seluruh dunia, karena ada kepercayaan yang dalam kebudayaan Tionghoa.“Salah satunya, orang Tionghoa itu percaya, dengan makan sirip hiu, maka mereka bisa menunjukkan kemampuan finansial kepada orang-orang. Selain itu, dalam tradisi kuno, sirip hiu juga mewakili kemakmuran, panjang umur dan keemasan,” papar dia.Selain mewakili unsur kemakmuran, Aji menambahkan, ada kepercayaan masyarakat Tionghoa yang meyakini bahwa sirip ikan hiu memiliki berbagai manfaat kesehatan untuk meningkatkan kesehatan kulit, gairah seksual, menambah energi, mencegah penyakit jantung, dan menurunkan kolesterol.“Khasiat tersebut mungkin terjadi, karena kandungan kolagen dalam sirip ikan hiu.Sirip ikan hiu dianggap kaya kolagen padahal di ceker ayam juga ada kolagen, di cingur juga ada. Jadi, saya kira hanya mitos,” tandas dia.Karena melihat itu hanya mitos, Aji tidak keberatan jika WWF dan pegiat lingkungan menyerukan para penikmat kuliner untuk mengganti menu sirip hiu dalam perayaan Imlek. Menurutnya, permintaan itu tidak sulit, karena masih ada menu lain yang tidak kalah enak dan memiliki khasiat bagus untuk kesehatan.“Hidangan khas Imlek haruslah mewakili tiga hal, yakni bisa berjalan di darat, terbang di udara, dan berenang di air. Menyajikan tiga hal di atas sebagai rasa syukur supaya usaha lancar. Bisa diwakili dengan bebek atau ayam, daging babi, dan ikan. Sirip hiu bukanlah suatu keharusan sama sekali sebagai ucapan rasa syukur. Jadi nggak perlu sirip hiu,” pungkas dia. [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2018-065-18.json	RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria?	RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? \| [CLS] Pemerintah sedang menyusun UU Pertanahan, sebagai salah satu regulasi dalam mewujudkan reforma agraria yang jadi cita-cita Presiden Joko Widodo. Dalam penyusunannya, RUU yang kini berada di panitia kerja (panja) DPR, dinilai masih belum jadi jalan keluar bagi beragam persoalan agraria.Mia Siscawati, Ketua Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, mengatakan, RUU Pertanahan jika dikaji dengan kerangka evaluasi gender yang dikembangkan Global Land Tool Network (GLTN) UN Habitat, belum mengadopsi kesetaraan partisipasi perempuan dan laki-laki serta kepengaturan atas tanah yang responsif gender.Kondisi ini, katanya, terlihat dari proses penyusunan RUU belum mendorong pemahaman dan kemauan politik untuk melaksanakan pendekatan kesetaraan dan keadilan gender dalam penguasaan dan pengelolaan tanah.Dalam draf, katanya, belum ada penyusunan bersifat transparan dan mempertimbangkan warga, terutama dari kelompok yang langsung terdampak.“Kalau tidak didorong Konsorsium Pembaruan Agraria, Solidaritas Perempuan dan lain-lain mereka tak merasa perlu bertemu dengan masyarakat terdampak,” katanya dalam diskusi di Jakarta.Dia bilang, dokumen yang merujuk RUU dikembangkan tak dengan data terpilah gender. Jadi, belum ada klausul terkait sumberdaya yang dapat ditindaklanjuti dengan alokasi sumberdaya khusus untuk peningkatan kapasitas warga agar memperoleh manfaat dari kebijakan pertanahan.Dengan kata lain, katanya, substansi belum membuka ruang penilaian manfaat kebijakan untuk warga.Dari segi pertimbangan legal, juga belum ada klausul yang memperkuat perlindungan hak perempuan atas tanah. Jadi, belum bisa disebut ada bundle of right, hak atas tanah dan hak asasi manusia.“Tidak sedikit perempuan yang mengurus tanah ke BPN, enggan karena aura petugas yang masih sering bertanya, suaminya mana? bapaknya mana?” kata Mia.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2018-065-18.json	RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria?	RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? \| RUU juga belum mengakui pertentangan kepentingan dampak terpilah gender yang berakibat belum ada mekanisme resolusi konflik yang sensitif gender.Secara umum, substansi RUU memandang masyarakat sebagai entitas homogen yang tak berjenis kelamin dan tak terpengaruh tradisi dan beragam aspek sosial budaya lain.“Ini bertentangan dengan kompleksitas realita di mana akses berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat termasuk akses perempuan dan laki-laki atas tanah terkait erat dengan faktor sosial dan budaya,” kata Mia.RUU juga belum memberikan inovasi bagi model ekonomi lokal yang dikembangkan perempuan dan kelompok marjinal lain.Malahan, katanya, lebih memberikan jalan bagi pengembangan industri yang justru membatasi keragaman model ekonomi lokal.Selain itu, RUU ini juga belum terlalu kuat mengadopsi pendekatan terpadu atas pengelolaan tanah oleh sektor terkait seperti pertanian, pengelolaan air dan sanitasi.“RUU belum betul-betul mendorong pengembangan pasar lokal yang dapat diakses beragam kelompok sosial yang menguntungkan mereka secara ekonomi, sosial dan budaya.”Dia menilai, RUU Pertanahan malah lebih memberikan jalan bagi perusahaan besar beroperasi– pada titik tertentu memberi kesempatan kerja, namun warga di wilayah kerja justru memperoleh kerugian ekonomi sosial dan politik. Usulan masyarakat sipilSejumlah masyarakat sipil seperti KPA dan Solidaritas Perempuan mengajukan sejumlah usulan kepada DPR.Masyarakat sipil berharap, RUU dapat menjawab permasalahan pertanahan yang dihadapi perempuan, terutama soal ketimpangan penguasaan tanah berbasis gender.Data BPS 2016 menunjukkan, hanya 15,88% dari 44 juta bidang tanah teridentifikasi dikuasai perempuan.“Sistem adat yang masih patriarki menyebabkan perempuan kehilangan hak mereka atas tanah,” kata Nisa Anisa dari Solidaritas Perempuan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2018-065-18.json	RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria?	RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? \| Dia contohkan, perempuan di Lombok Nusa Tenggara Barat, tak bisa dapat hak waris tanah karena hanya laki-laki yang boleh mendapat waris tanah. Laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang mengurus urusan publik. Begitu juga dengan perempuan di Jawa, dapat warisan lebih sedikit dari lelaki.Perempuan juga belum diakui dalam ruang pengambilan keputusan terutama terkait perencanaan dan pengelolaan tanah di wilayah mereka. Perempuan belum ditanyakan pendapatnya mengenai penyelesaian konflik agraria dan belum dilibatkan dalam agenda reforma agraria.Dalam berbagai konflik agraria banyak kekerasan fisik dan psikologis dialami perempuan. Terutama konflik yang melibatkan aparat keamanan atau kepolisian, berupa intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi.“Peristiwa-peristiwa itu menimbulkan trauma berbeda terhadap perempuan,” katanya.Mereka harus menghadapi intimidasi dan ketakutan untuk berkativitas di luar rumah karena khawatir ditangkap atau mengalami kekerasan.Hal sama sering terjadi adalah kerugian materi yang langsung berimbas kepada perempuan sebagai penyedia pangan di rumah.Menurut Nisa, perlu ada penegasan khusus mengenai asas keadilan gender sebagai acuan dasar dalam keseluruhan pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan pertanahan untuk menjamin hak perempuan.RUU Pertanahan, katanya, juga harus menjamin hak perempuan atas tanah, termasuk melindungi kepemilikan dan penguasaan perempuan terhadap tanah saat berhadapan dengan kepentingan pihak lain.Dalam ketentuan umum, katanya, perlu diatur bahwa subyek pemegang hak atas tanah adalah individu, perempuan dan laki-laki serta badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.	[1.0, 0.0, 0.0]
2018-065-18.json	RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria?	RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? \| Untuk pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan gender masyarakat sipil mengusulkan obyek reforma agraria dan penerima tanah reforma agraria termasuk tanah hasil penyelesaian konflik agraria struktural perlu penekanan untuk warga Indonesia baik perempuan dan laki-laki, individu maupun sekelompok orang.Kemudian, katanya, partisipasi perempuan harus terjamin penuh dalam merencanakan pengelolaan tanah.Soal perolehan untuk kepentingan umum dan pengalihfungsian tanah, masyarakat sipil menilai pencabutan hak tanah dengan cara dan pendekatan yang menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakat terdampak baik perempuan maupun laki-laki.Pendekatan yang dimaksud, katanya, termasuk tersedia relokasi yang bernilai sosial dan ekonomi lebih baik, menjamin peningkatan kualitas kehidupan masyarakat terelokasi atau setidaknya sama dengan sebelumnya.Pengalihfungsian tanah, katanya, juga harus disertai pengkajian dampak lingkungan dan sosial serta studi lain yang diperlukan, dengan analisis dan terpilah gender.Masyarakat sipil juga mengusulkan peran serta masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak dan kesempatan sama berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan tanah.Pengawasan, katanya, bisa berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi atau laporan.Mereka juga usulkan, dalam penyelesaian konflik agraria harus melibatkan perempuan. Dalam bagian penjelasan UU, katanya, perlu diterangkan kebutuhan dan kepentingan berbeda bagi perempuan dan laki-laki termasuk pemulihan trauma pasca sengketa.Siti Maimunah, peneliti Sajogjo Institut menilai, percepatan kerusakan ekologis karena akses pertanahan rumit terhadap perempuan tak cukup disikapi dengan perbaikan RUU Pertanahan.Ia harus diikuti pemikiran bagaimana memulihkan lingkungan termasuk sosial budaya yang teracak-acak oleh berbagai kegiatan industri ekstraktif,	[0.0, 0.0, 1.0]
2018-065-18.json	RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria?	RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria? \| “Petani berubah mata pencaharian. Lahan berubah fungsi tak lagi untuk pertanian. Semua ini tidak sesederhana dijawab dengan reforma agraria,” katanya.Menurut Mai, perlu melihat kelindan kerusakan ekologis sebagai hubungan relasi antara pulau, seperti untuk industri semen perlu melihat dari hulu ke hilir mulai dari tambang batu kapur, galian c, dan batubara.Tak hanya itu. Dia bilang, visibiltas perempuan di wilayah krisis sosial ekologis, perlu dilihat sebagai dampak sejarah. Pembangunan yang mensyaratkan perubahan geografis di perdesaan dan hutan untuk jalan ekstraktif bagi komoditas global, katanya, membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Foto utama: Perempuan, jadi tulang punggung keluarga sudah lumrah, bahkan di pedesaan, perempuan malah penyedia pangan utama. Sayangnya, dalam hak penguasaan lahan, perempuan masih minim terakui dan dominan jadi ranah laki-laki. Organisasi masyarakat sipil mendesak, dalam RUU Pertahanan, seharusnya, memberikan hak sama soal penguasaan lahan antara perempuan dan laki-laki. Foto: Konsorsium Perempuan Kalbar [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2019-007-19.json	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1]	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] \| [CLS] “Belum lama ini saya terpaksa buang ikan. Terlalu banyak (ikan ditangkap), tapi tidak ada penadah (pengepul ikan),” kata Saharudin Meturan kepada Mongabay, Jumat (27/9/2019).Saharudin yang lebih akrab dipanggil Udin adalah salah satu nelayan di Desa Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Ia memiliki bagan dan perahu motor berkekuatan 40 PK.Setiap hari Udin melaut. Sekali melaut, ia bisa mendapatkan 10 ton ikan pelagis kecil seperti ikan Layang dan Kembung.Hasil tangkapan yang melimpah ini, menurut Udin, merupakan dampak positif dari kebijakan pemerintah melakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan eks kapal asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 Laut Banda dan WPP 718 di Laut Arafura.Sedangkan Alimudin Banda, nelayan di Desa Satehan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara mengatakan ia dan rekan-rekannya bisa menangkap ikan puluhan ton di rumpon miliknya. Bahkan terkadang kapal mereka tidak mampu memuat ikan.Alimudin menuturkan saat nelayan kapal asing Tiongkok dan Filipina beroperasi perairan di pertengahan Dobu, Kabupaten Kepulauan Aru, dan perairan Kei Besar, Maluku Tenggara, menangkap ikan Layang (ikan Momar dalam bahasa lokal). Selain daerah penangkapannya yang jauh, juga karena cahaya lampu kapal asing lebih banyak.“Nah, setelah kapal-kapal asing itu keluar (dari perairan Indonesia), kami mulai dapat banyak ikan Momar karena cahaya lampu di rumpon kapal asing sudah tidak ada. Momar mulai masuk ke perairan dimana kami memasng rumpon,” ungkapnya.baca : Kaya Tapi Miskin, Potret Potensi Perikanan Maluku yang Belum Optimal, Kenapa?	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2019-007-19.json	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1]	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] \| Tetapi di sisi lain, nelayan juga merasakan dampak negatif moratorium. Moratorium diberlakukan untuk menertibkan kapal perikanan yang tidak mempunyai izin, izinnya telah kadaluarsa atau memanipulasi perizinan kapal. Salah satu perizinan kapal yaitu surat izin penangkapan ikan (SIPI). Dengan dibekukan atau dicabutnya SIPI, maka kapal itu tidak boleh melakukan operasi di laut.Moratorium beroperasinya kapal perikanan berukuran besar di wilayah perairan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.56/2014 tentang Penghentian Sementara Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP RI dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.57/2015 tentang Penghentian Sementara Kapal Eks Asing dan Pelarangan Transshipment.Sejumlah perusahaan perikanan di Maluku Tenggara dan Kota Tual kena dampak moratorium. Dua diantaranya yaitu PT Maritim Timur Jaya (MTJ) dan PT Binar Surya Buana (Binar) milik CEO Artha Graha Group, Tomy Winata.Selain perusahaan milik Tomy, ada pula CV. Pulau Mas, perusahaan yang bergerak di usaha ekspor ikan karang hidup. Perusahaan ini berdomisili di Bali, dan memiliki cabang di Kota Langgur, ibukota Kabupaten Maluku Tenggara.Perusahaan-perusahaan tersebut biasa menampung ikan hasil tangkapan para nelayan seperti Udin sebelum moratorium. Kapal-kapal asing dari Hongkong dan Thailand juga jadi penadah ikan di Maluku Tenggara.“Kalau ada kapal ikan Hongkong dan Thailand, mereka langsung beli ikan kami. Berapa pun banyaknya. Makanya, kami sesalkan kebijakan moratorium yang melarang kapal-kapal asing masuk ke sini untuk mencari dan membeli ikan,” tandas Udin.baca juga : Begini Klaim Kesuksesan Perikanan di Maluku menurut Susi	[0.0, 0.0, 1.0]
2019-007-19.json	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1]	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] \| Namun menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan, DKP Maluku Tenggara, Edward Belson, meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap di daerah itu bukan dampak langsung dari kebijakan moratorium. Tetapi karena karena penangkapan ikan di Maluku Tenggara oleh nelayan musiman dengan alat tangkap ikan sederhana.“Jadi (moratorium perizinan kapal) tidak terlalu berdampak, kecuali kapal besar yang beroperasi di atas 12 mil laut. Dulu kapal besar beroperasi pun tidak masuk di dalam pulau yang menjadi lokasi tangkapan nelayan di sini,” kata Belson kepada Mongabay Indonesia di ruang kerjanya, Senin (30/9/2019). Kaya Potensi, Pemanfaataan Rendah Kepulauan Kei memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan pusat kegiatan nasional sektor perikanan tangkap. Hal itu dibuktikan dengan penetapan Kepulauan Kei menjadi salah satu kawasan minapolitan di Indonesia sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan bernomor KEP.32/MEN/2010.Secara administratif Kepulauan Kei terdiri dari satu kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Sedangkan perairan Kepulauan Kei dimasukkan masuk dalam WPP 714 (Laut Banda) yang berpotensi besar dalam perikanan tangkap.Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual 2014 menyebutkan, produksi total perikanan sebesar 6.712 ton dengan jumlah tangkapan diperbolehkan (JTB) sebesar 5.369 ton Produksi perikanan tersebut di peroleh dari komoditi-komoditi perikanan seperti ikan pelagis, ikan demersal, ikan karang dan non ikan.perlu dibaca : Menteri Susi Ditagih Janji Jadikan Maluku Lumbung Ikan Nasional	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2019-007-19.json	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1]	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] \| Sedangkan data DKP Provinsi Maluku menunjukkan produksi perikanan tangkap di Maluku Tenggara pada 2018 mencapai 102.497 ton. Sementara berdasarkan data DKP kabupaten Maluku Tenggara, jumlah produksi perikanan tangkap meningkat setiap tahun, yakni 66.835 ton pada 2014, 92.896 ton pada 2015, naik menjadi 93.562 ton pada 2015, dan 2017 sebanyak 94.121 ton.DKP Maluku Tenggara menargetkan produksi perikanan tangkap 94.591 ton, sedangkan sektor perikanan budidaya, khususnya rumput laut sebanyak 17.708 ton pada 2019.Sementara realisasi sampai dengan triwulan kedua dan bulan Agustus 2019 sudah mencapai 81.324 ton dari target 112.300 ton. Rinciannya, produksi tangkap tercatat telah mencapai 67.162 ton, sedangkan budi daya sudah mencapai 14.162 ton.Produksi per jenis ikan, antara lain Cakalang 208 ton (2014), 236 (2015), 241 (2016), dan 233 ton (2017). Kemudian Tenggiri 538 ton (2014), 227 ton (2015), 172 ton (2016) dan 285 ton (2017), Tongkol 647 ton (2014), 829 ton (2015), 850 ton (2016) dan 835 ton (2017), dan ikan Kembung 299 ton (2014), 425 ton (2015), 450 (2016), dan 465 ton (2017).Selain itu, ikan Layang 362 ton (2014), 522 ton (2015), 520 ton (2016) dan 899 ton (2017), dan ikan Teri 741 ton (2014), 1.163 ton (2015), 1.182 ton (2016) dan 1.163 ton (2017).baca juga : ‘Perang’ Gubernur Maluku Karena Kesal Tak Kunjung Jadi Lumbung Ikan Nasional Alat Tangkap TradisionalAkan tetapi sumber daya ikan yang melimpah ini, tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Pasalnya, rata-rata nelayan di Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan nelayan ‘musiman. Hanya di beberapa desa seperti Sathean, Kecamatan Kei Kecil, dan Selayar, Kecamatan Kei Kecil Barat, nelayannya melaut setiap hari.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2019-007-19.json	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1]	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] \| Dosen Politeknik Perikanan Tual, Benediktus Jeujanan yang pernah melakukan penelitian tesis tentang nelayan rumpon di Perairan Kepulauan Kei ini menyebutkan, hampir 90 persen nelayan di Kota Tual dan Maluku Tenggara merupakan nelayan tradisional. Alat tangkap yang digunakan yakni jaring bobo (purse seine), bagan (lift net), jaring insang (gill net), pancing tonda (troll line), pancing ulur (hand line) dan pancing tegak (vertical line).Daerah penangkapan nelayan juga di sekitar pantai, sekira 0-4 mil, karena ukuran armada penangkapan yang dimiliki rata-rata berukuran kecil. Perikanan tradisional masih melekat pada nelayan-nelayan di pesisir ini.“Karena memang nelayannya juga nelayan tradisional. Alat tangkapnya tradisional,” ujar Benediktus kepada Mongabay Indonesia, Jumat (27/9/2019).Tak hanya alat tangkap, minimnya sumber daya manusia (SDM) nelayan dan rendahnya harga komoditas ikan juga jadi masalah lainnya. Benediktus mengungkapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pernah memberikan bantuan satu unit kapal pole and line (huhate), tapi tidak dipakai oleh nelayan karena tidak memiliki skill.Hal teknis seperti ini jarang diperhatikan oleh pemerintah daerah sehingga ikan-ikan pelagis besar tidak menjadi tangkapan unggulan nelayan setempat. Ikan Cakalang, Tuna dan ikan pelagis besar lainnya yang terlihat di pasar, ditangkap menggunakan pancing tonda.menarik dibaca : Setelah Nyatakan Perang, Gubernur Maluku Bersikukuh Tegaskan 5 Tuntutan Kepada Menteri Kelautan Hal senada disampaikan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Tual, Silvinus M.C. Jaftoran kepada Mongabay Indonesia, Senin (30/9/2019). Menurutnya, sumber daya perikanan di Maluku Tenggara dan Tual belum dimanfaatkan secara optimal, karena rata-rata nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional.	[1.0, 0.0, 0.0]
2019-007-19.json	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1]	Ironi di Kepulauan Kei : Kaya Potensi Perikanan, Tapi Miskin Pemanfaatan [1] \| Ia membandingkan dengan daerah kaya ikan lainnya seperti di Bitung, Sulawesi Utara dan beberapa daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Meski dengan kapasitas kapal yang sama, nelayan di dua provinsi itu mendapatkan hasil tangkapan melimpah sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.Di sisi yang lain, lembaga pemerintah pemangku kepentingan perikanan di Kota Tual sudah memadai. Seperti adanya perwakilan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, PPN, DKP dan perusahaan perikanan. Namun, semua itu belum berdampak signifikan pada peningkatan taraf hidup nelayan maupun masyarakat Tual pada umumnya.“Dulu orang asing datang ambil ikan kita. Sekarang kapal asing sudah tidak ada lagi, tetapi sama saja, kita masih tetap saja penonton, karena peralatan belum terlalu modern, dan SDM masih rendah,” terang Silvinus.****Tajudin Buano, jurnalis Harian Pagi Ambon Ekspres. Artikel ini didukung oleh Mongabay Indonesia [SEP]	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2021-031-03.json	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan \| [CLS] Pada tahun 2020, World Animal Protection mengeluarkan Indeks Perlindungan Hewan (Animal Protection Index) untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan undang-undang bagi kesejahteraan hewan.Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata, dari skala ‘A’ (maksimum) hingga ‘G’ (minimum) Indonesia memperoleh nilai ‘E’ yang dihitung berdasarkan empat pilar.Pertama, pengakuan bahwa hewan memiliki perasaan dan emosi dan pelarangan adanya penderitaan hewan. Kedua, terbentuk dan terlaksananya undang-undang yang mengatur kesejahteraan hewan. Ketiga, adanya lembaga pemerintahan yang berkomitmen untuk melindungi hewan; dan Keempat, adanya dukungan pemerintah terhadap standar kesejahteraan internasional dari World Organisation for Animal Health (OIE) yang terintegrasi dalam undang-undang atau kebijakan pemerintah.Setidaknya, pilar pertama sedikit banyaknya terpenuhi melalui ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (UU Nomor 18/2009) yang mengakui hewan dapat mengalami lapar, haus, rasa sakit, penganiayaan, rasa takut dan tertekan. Namun, undang-undang tersebut belum menyertai mekanisme penegakan yang konkret. Sehingga, nilai yang diperoleh Indonesia pada pilar pertama masih terbatas pada C/D.Adapun permasalahan ada di pilar lainnya yaitu kedua sampai keempat masih bernilai E dan F, skor ini arus diperbaiki untuk melaksanakan komitmen dan dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan hewan.Baca juga: Kesejahteraan Satwa Masih Jauh dari Perhatian Kita Payung Hukum KebijakanMenurut penulis, terdapat dua alasan mendasar mengenai mengapa ketiga pilar tersebut belum dapat berjalan secara maksimal hingga saat ini.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-031-03.json	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan \| Pertama, payung hukum yang ada belum secara konkrit menjamin terlaksananya konsepsi kesejahteraan hewan yang diusung. UU 18/2009, -sebagai satu-satunya UU yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan hewan, mendefinisikan kesejahteraan hewan sebagai:“Segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.” Berdasarkan pendefinisian tersebut, jaminan perlindungan hewan tidak hanya mencakup perlindungan fisik, namun juga mental sesuai ukuran yang memungkinkan hewan mengekspresikan perilaku alaminya.Sayangnya selain ambiguitas kriteria perilaku alami yang memungkinkan timbulnya multi tafsir, belum ada jaminan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan seperti yang tertera pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 18/2009.Bila kita mencermati pembatasan lingkup penerapan kesejahteraan hewan yang hanya terbatas pada “semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit” (Pasal 66 ayat 3) pengertian ini juga terbilang bermasalah.Pendefinisian ini akan membawa pemikiran dikotomis dan selektif terhadap lingkup hewan yang dilindungi. Artinya konsepsi kesejahteraan hewan tidak berlaku secara universal, menjadikan konsep “kesejahteraan” bagi hewan bukanlah suatu bentuk hak asasi.Kedua, permasalahan paradigma mengenai cara kita memandang dan memperlakukan hewan sebagai makhluk inferior yang dapat dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia.Baca juga: Bukan Saja Eksportir, Indonesia Mulai Jadi Pasar Satwa Ilegal dari Luar Negeri? Persepsi Pendekatan Masalah	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-031-03.json	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan \| Ada dua persepsi dalam memandang lingkungan hidup dan manusia. Pertama adalah pendekatan holisme dan kedua adalah pendekatan individualistik. Kedua pendekatan ini memiliki konsekuensi yang berbeda.Pendekatan holisme memandang perlindungan terhadap hewan adalah sebuah keniscayaan, mengingat sebagai makhluk hidup di bumi kepentingan kelangsungan bumi adalah yang utama.Holisme menitikberatkan titik keseimbangan (equilibrium) antara lingkungan hidup dengan manusia. Untuk mencapai keharmonisan antara manusia dan lingkungan, pandangan ini mengupayakan agar keseluruhan ekosistem memiliki hak untuk mempertahankan diri dengan kualitas yang baik.Sementara pandangan individualistik, melihat lingkup yang lebih sempit. Hewan diakui memiliki nilai intrinsiknya sendiri. Mereka merupakan individu yang memiliki kapabilitas untuk merasakan sakit, kebahagiaan dan memiliki obyektif yang hendak mereka lakukan di masa depan, sehingga perlu untuk dilindungi.Pada perkembangannya pandangan individualistik ini kemudian melandasi sejumlah pergerakan bagi aktivis pro perlindungan hewan.Dimulai dari kelompok Old Welfarist (sampai era 1970an) yang menyatakan bahwa tidak masalah menggunakan hewan untuk kepentingan manusia, selama ada limitasi untuk mencegah sakit dan penderitaan bagi hewan. Yakni, semua hewan domestik dapat lepas dari penderitaan dan hewan agrikultur memperoleh sejumlah proteksi terhadap bahaya atau rasa sakit.Kemudian muncul kelompok New Welfarist (1970-1980an) yang berpandangan bahwa segala bentuk penderitaan dan rasa sakit yang harus diderita hewan selama untuk kepentingan manusia secara moral adalah salah. Sehingga, perlu ada perubahan besar dalam memandang hewan.Kelompok Animal Rights (1980an-sekarang) kemudian berusaha untuk lebih maju dari kedua pendekatan sebelumnya, sehingga pada perjuangannya berusaha untuk memberikan hak fundamental yang sama bagi hewan seperti layaknya manusia.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2021-031-03.json	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan \| Namun, secara umum terdapat kesamaan paradigma yang dibangun dari seluruh kelompok, yakni hewan dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki nilai intrinsiknya sendiri, yang harus dihormati oleh makhluk hidup lainnya, salah satunya manusia.Sayangnya, pada tataran kebijakan, instrumen perlindungan yang saat ini berlaku masih bertumpu pada pendekatan individualistik baik pada skala internasional maupun nasional. Alhasil, instrumen perlindungan hewan yang ada masih memfokuskan diri pada upaya konservasi dan perdagangan hewan.Bentuk perlindungan yang diberikan juga masih difokuskan pada perlindungan terhadap spesies hewan tertentu yang langka (yang penentuannya juga oleh manusia) dan menjamin kepastian hukum perdagangan hewan.Hemat penulis stagnasi pendekatan individualistik bertolak dari tidak kunjung dipenuhinya obyektif dari pendekatan holisme, yakni adanya landasan normatif yang lebih konkrit dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap hewan.Dalam proses transisi terhadap paradigma individualistik menjadi holisme maka rumusan sanksi pun dapat menjadi dalam mewujudkan konsep perwujudan kesejahteraan hewan.Baca juga: Mencermati Penyebaran COVID-19 pada Satwa Liar maupun Hewan Peliharaan Solusi bagi Kesejahteraan Hewan Dalam konteks nasional belum ditemukan konsep kesejahteraan hewan yang secara umum disepakati, -atau setidak-tidaknya dipahami secara nasional, yang berimplikasi pada dua hal mendasar ini:Pertama belum adanya indikator yang mengukur kesejahteraan hewan menyebabkan tidak ada data komprehensif yang terkumpul untuk memantau perkembangan dan kesejahteraan hewan.Kedua pergerakan aktivis pro perlindungan hewan belum memiliki pijakan paradigma yang kuat, yang menyebabkan pergerakan mereka dipandang sebelah mata dan dikategorikan sebagai isu yang tidak strategis. Gerakan aktivisme pun pada akhirnya bertumpu pada inisiatif pribadi berdasarkan hati nurani yang subyektif.	[0.0, 0.0, 1.0]
2021-031-03.json	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan	Transformasi Paradigma dan Rekonstruksi Hukum untuk Kesejahteraan Hewan \| Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan perlunya tiga solusi yang bisa jadi pertimbangan, yaitu: 1) Penyeragaman konsepsi dalam mendefinisikan apa itu “kesejahteraan hewan,” 2) Penjabaran bentuk-bentuk perlindungan secara konkrit dalam setiap jenis peruntukan hewan yang sesuai dengan konsepsi kesejahteraan yang diusung, 3) Perumusan enforsir berupa rumusan sanksi yang tegas dan jelas terhadap setiap bentuk pelanggaran.Ketiga solusi tersebut akan dipermudah dengan hadirnya lembaga pemerintah yang secara khusus ditunjuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab untuk merumuskan landasan, mengelola dana, dan mengembangkan edukasi dan praktik penegakkan kebijakan dan undang-undang bagi kesejahteraan hewan.Sebagai tambahan, keberadaan instrumen indikator internasional yang mengonsepsikan kesejahteraan hewan dapat digunakan sebagai bentuk enforsir dan inspirasi kepada negara-negara untuk membentuk struktur institusional bagi perlindungan hewan. * Etheldreda E L T Wongkar, peneliti di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL); Phelia Myrna, peneliti lepas. Artikel ini adalah opini penulis ***Catatan editor: Artikel ini telah diperbaiki pada tanggal 13 Agustus 2021 A post shared by Mongabay Indonesia (@mongabay.id) [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2012-039-15.json	Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan	Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan \| [CLS] Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, pemenuhan hak-hak masyarakat asli di sekitar hutan telah meningkat secara signifikan, setidaknya itulah hasil penelitian yang dilakukan Rights and Resources Initiatives (RRI). Penelitian yang dilakukan di 30 negara dengan hutan tropis ini menemukan bahwa kini hak masyarakat atas lahan di hutan meningkat menjadi 31% di negara-negara ini, meningkat dari 21% di tahun 1992. Namun, hak pengelolaan hutan untuk masyarakat asli masih terancam dengan lemahnya penegakan hukum, pengambilalihan tanah, ambivalensi pemerintah dan perkembangan industri. Laporan ini keluar kurang dari sebulan sebelum Konferensi Rio+20 Tentang Pembangunan Berkelanjutan, sebuah pertemuan pemimpin-pemimpin dunia yang menandai dua dekade sejak digelarnya Konferensi Bumi Rio.“Semua 27 negara yang kami analisa memiliki lebih dari satu perangkat hukum yang menjadi landasan hukum bagi masyarakat adat, baik di level nasional maupun regional,” ungkap Fernanda Almeida, penulis utama dari laporan ini, dalam rilis medianya. “Namun hukum belum cukup. Butuh ‘Hukum yang baik’ dan hal itu harus dilakukan.”Isu tersebut, kini menjadi lebih dari sekedar soal hak-hak manusia dan masyarakat asli. Para ahli dan para peneliti berargumen bahwa salah satu cara terbaik untuk menjamin hutan hujan tropis lestari adalah memberikan hak-hak atas tanah kepada orang-orang yang tergantung kepada hutan, dan menjaga keberadaan hutan selama berabad-abad, yaitu masyarakat asli dan komunitas lokal. Hutan tropis menyediakan jasa ekosistem yang tak terhingga bagi dunia: konservasi keanekaregaman hayati, perlindungan air bersih, cadangan karbon, produksi air hujan, penemuan obat-obatan dibanding banyak hal lain di dunia. Tapi tetap saja, hutan tropis dan orang-orang yang tergantung kepadanya terancam oleh perkembangan pertanian, pertambangan, produksi bahan bakar berbasis fosil, penebangan hutan untuk industri dan hal-hal lainnya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2012-039-15.json	Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan	Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan \| “Orang-orang di sekitar hutan terjebak diantara tekanan akan pentinganya keberlanjutan lingkungan dan tekanan yang semakin keras dari pembangunan ekonomi,” jelas Jeffre Hatcher, Direktur Program Global RRI. “Kendati ada perkembangan pesat dalam hukum-hukum kepemilikan, namun lemahnya keinginan politik penguasa dan kerepotan birokrasi membuatnya jadi sangat sulit untuk menjalankan aksi nyata di berbagai negara yang sangat kaya akan hutan.”Pertentangan antara perkembangan industri dan hak-hak masyarakat asli muncul dalam berbagai hukum yang diberlakukan di negara-negara kaya hutan tersebut. Namun implementasi tetap sulit dalam berbagai kasus dan hukum dielakkan, dikesampingkan atau sederhananya diacuhkan, dalam rangka memudahkan perusahaan dan pemerintah untuk mengeksploitasi lahan-lahan tersebut.“Kendati hak-hak masyarakat asli dan komunitas sekitar hutan lain kini lebih dipahami dibanding sebelumnya, namun hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar penguasa atas kepemilikan lahan membatasi hak-hak masyarakat dengan mengabaikan satu atau lebih hak-hak masyarakat dengan berbagai hak-hak baru yang bertumpuk,” ungkap laporan tersebut.Misalnya, lebih dari sepertiga rezim yang berkuasa di negara-negara kaya hutan yang mengakui hak-hak masyarakat adat tetap mengizinkan orang luar untuk mengeksploitasi hutan dengan bekal kekebalan hukum, dan mengabaikan hak-hak yang ada dalam kepemilikan tanah.Masalah hak pengelolaan lahan bagi masyarakat adat, masih jadi pekerjaan rumah bersama. Duapuluh tahun lalu, sepuluh persen dari hutan hujan tropis dikuasai oleh masayarakat asli yang tinggal disana, kini persentase ini meningkat menjadi 15%. Kendati sudah ada kemajuan dalam duapuluh tahun etrakhir, namun laporan ini juga menyebutkan bahwa masih banyak hal yang harus dieselsaikan di masa mendatang.	[1.0, 0.0, 0.0]
2012-039-15.json	Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan	Hak Masyarakat Asli: Dipahami Negara, Namun Tetap Diabaikan \| “Mayoritas hutan tropis di dunia masih dikuasai oleh pemerintah dan nyaris tak ada hak hukum dan kepemilikan bagi jutaan orang yang tinggal di sekitar hutan dan telah memelihara hutan selama turun temurun. Ketidaksinambungan ini menjadi semakin parah dan semakin membutuhkan penyelesaian yang cepat -terutama di masa-masa ini dimana lahan di hutan menjadi target para investor.”Afrika tertinggal dibandingkan benua-benua lain dalam urusan memberikan hak-hak masyarakat adat, menurut laporan ini. sembilanpuluh tujuh perse hutan di benua ini dimiliki oleh negara. Sementara Indonesia secara formal mengenali hak masyarakat sipil terhadap tanah mereka, namun negara yang menguasai seluruh wilayah dan sumber daya alam, berdiri di atas hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat asli. Di sisi lain, di Amerika Latin masih memimpin dalam urusan memberikan hak-hak bagi masyarakat asli.“Jika hukum-hukum ini tak pernah dibuat dalam hitam di atas putih, milyaran hektar dan jutaan orang akan memiliki akses ke salah satu alat yang paling bisa mencegah terjadinya kemiskinan dan menyelamatkan sumber daya yang terbatas,” jelas Andy White, Koordinator RRI. “Jika para negosiator di Rio+20 serius untuk menekan kemiskinan dan menyelamatkan hutan, mereka akan meminta negara-negara yang kaya akan hutan untuk memperkuat hak-hak masyarakat adat di hutan mereka. Jika hak-hak tersebut tertulis secara nyata dan diimplementasikan dalam praktek, dan masyarakat bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dibanding yang pernah dilakukan sebelumnya -yaitu mengelola hutan dan menekan praktek-praktek yang membahayakan hutan hujan tropis di seluruh dunia.” [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2016-062-18.json	Serangga ini Dinobatkan Sebagai Serangga Terpanjang di Dunia	Serangga ini Dinobatkan Sebagai Serangga Terpanjang di Dunia \| [CLS] Para ilmuwan di China melaporkan bahwa mereka telah menemukan serangga terpanjang di dunia, spesies baru belalang batang dari genus Phryganistria yang panjangnya mencapai lebih dari setengah meter.Seperti dilansir Xinhua, spesimen belalang tersebut ditemukan pada tahun 2014 di kawasan Guangxi Zhuang, dan kini telah resmi dinyatakan sebagai serangga terpanjang di dunia.Belalang sepanjang 62.4 cm ini mengalahkan rekor sebelumnya, juga spesies serangga batang yang ditemukan pada 2008 di Malaysia bernama latin Phobaeticus chani sepanjang hampir 56.7 cm.Menurut Insect Museum of West China (IMWC), binatang yang lazim disebut belalang tongkat itu kini memegang rekor serangga paling panjang di antara 807.625 jenis serangga di dunia.Belalang tongkat terpanjang ini ditemukan oleh Zhao li, seorang ilmuwan China yang memburu serangga itu selama enam tahun, setelah mendengar cerita warga desa tentang belalang sebesar jari manusia dengan panjang lebih dari setengah meter.“Saya sedang mengumpulkan serangga-serangga di sebuah pegunungan setinggi 1.200 meter di Kota Liuzhou, Guangxi pada 16 Agustus 2014, ketika bayangan hitam muncul di kejauhan. Ia mirip ranting pohon. Saya lalu mendekatinya dan sangat terkejut, karena kaki serangga raksasa itu bahkan sama panjangnya dengan tubuh binatang itu sendiri,” cerita Zhao.Zhao menamakan belalang batang penemuannya dengan Phryganistria chinensis Zhao (diambil dari namanya sendiri), dan kelihatannya akan muncul lagi rekor-rekor serangga terpanjang di dunia dalam waktu dekat. Setelah mengembalikan spesimennya ke IMWC, Zhao mengatakan bahwa belalang raksasa ini bertelur sebanyak enam buah, yang bahkan ukuran terkecilnya adalah 26 cm. [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2012-003-06.json	Australia Perkuat UU Anti-Illegal Logging dengan Program Kemitraan di Lapangan	Australia Perkuat UU Anti-Illegal Logging dengan Program Kemitraan di Lapangan \| [CLS] Setelah meloloskan Undang-Undang Anti-Illegal Logging, kini pemerintah Australia memperkuat pelaksanaan undang-undang baru tersebut dengan mengesahkan sebuah program yang akan mendukung implementasi di lapangan. Program bernama Illegal Logging: Regional Capacity Building Partnership ini dirancang sebagai sebuah kekuatan pendukung Illegal Logging Prohibition Act yang sudah diberlakukan sejak 22 November 2012 silam.Hal ini menjadi penting mengingat besarnya nilai impor Australia terhadap produk kayu setiap tahunnnya. Pada tahun 2011 hingga 2012 sendiri impor kayu negeri Kanguru ini mencapai 4,2 miliar Dollar Australia, dan dari jumlah tersebut 342 juta dollar Australia berasal dari Indonesia. Tak heran jika setiap tahun Australia menjadi sasaran perdagangan ilegal kayu dari Indonesia.Akibat maraknya perdagangan kayu secara ilegal ini, menurut catatan organisasi pangan dunia, Food and Agriculture Organization hutan seluas 38,7 juta hektar sudah lenyap di seluruh Asia dan Pasifik sejak tahun 1990. Sebagian besar akibat penebangan liar.Pemerintah Australia juga memperkuat program pencegahan perdagangan kayu ilegal ini lewat pendanaan dalamprogram bernama RAFT (Responsible Asia Forestry and Trade) senilai 6 juta dollar Australia. Program yang dikoordinir oleh The Nature Conservancy ini menyatukan beberapa organisasi kehutanan di Asia Pasifik, yaitu Institute for Global Environmental Strategies (IGES), TFT (The Forest Trust), Tropical Forest Foundation (TFF), TRAFFIC , Wildlife Trade Monitoring Network dan Global Forest & Trade Network (GFTN) WWF.Kepala Penasihat Teknis Program Kehutanan The Nature Conservancy Asia Pasifik, Andrew Ingles, mengatakan, “Banyak produk yang kita gunakan setiap hari memulai ‘perjalanan’ mereka dari Kalimantan atau Papua Nugini, sebelum melewati pabrik-pabrik di China atau Vietnam, dan akhirnya mendarat di kantor-kantor dan rumah-rumah di Australia.“	[1.0, 0.0, 0.0]
2012-003-06.json	Australia Perkuat UU Anti-Illegal Logging dengan Program Kemitraan di Lapangan	Australia Perkuat UU Anti-Illegal Logging dengan Program Kemitraan di Lapangan \| Sementara, Direktur Program Terrestrial The Nature Conservancy Indonesia, Tri Nugroho menyatakan bahwa peningkatan perencanaan penggunaan lahan dan praktik pengelolaan lahan akan membantu mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. “Melindungi hutan bukan berarti harus menghentikan penebangan. Praktik kehutanan dan perdagangan yang bertanggung jawab merupakan alternatif yang baik bagi ekonomi global, juga bagi masyarakat dan alam di hutan hujan Asia Pasifik yang masih tersisa.”Secara global, lebih dari 1 miliar orang bergantung pada hutan sebagai mata pencaharian mereka. Di Asia Pasifik, setidaknya 500 juta orang secara langsung tergantung pada hutan sebagai sumber pendapatan mereka. Sayangnya, hutan-hutan di Asia Pasifik terus dirusak dan habis pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sebagian besar produk kayu yang diperdagangkan secara global berasal dari sumber yang ilegal atau mencurigakan – pada tahun2009, lebih dari 100 juta meter kubik kayu ditebang secara ilegal di seluruh dunia setiap tahunnya. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-040-16.json	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat \| [CLS] Pengalaman kelam keluarga tak menyurutkan langkah Konstantinus Saleo, menjadi sosok penggerak konservasi di Raja Ampat, Papua Barat.Dia masih duduk di bangku SMA ketika ayahnya dibunuh oleh pembalak liar. Pria 27 tahun ini, tak gentar tetap meneruskan semangat sang ayah, menjaga kelestarian laut Pulau Batanta dan sekitar.Batanta, merupakan salah satu pulau penting bagi kawasan konservasi Perairan Raja Ampat. Secara keseluruhan, diperkirakan ada 553 jenis karang dan rumah dari 70% jenis karang di dunia, 1.456 jenis ikan karang, 699 jenis molusca, lima jenis penyu dan 16 jenis mamalia laut di Raja Ampat.Namun, kekayaan perairan itu mendapat tantangan pada 2002 karena marak praktik penangkapan ikan merusak ekosistem perairan.Waktu itu, masyarakat masih gunakan bom, jaring dan racun yang bisa membunuh karang-karang itu, tak terkecuali di Batanta.Ayah Konstan, Leonard Saleo, tokoh masyarakat yang gerah atas praktik yang tak berkelanjutan itu. Kala itu, Leonard tergabung dalam LSM lingkungan, Conservation International, sebagai kordinator lapangan. Dia memiliki tugas patroli dan mengamankan wilayah Batanta Utara. Leonard juga kerap memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan pada masyarakat.“Karena waktu itu masyarakat masih ngebom di depan kampung, tebar jaring (untuk tangkap ikan),” kata Konstan.Untuk mengakali praktik ini, ayahnya sampai harus membeli alat operasi masyarakat yang merusak ini. Setelah itu, ketua kelompok penangkap ikan diajak berpatroli mengamankan wilayah.Selain orang dewasa, Leonard juga menyasar anak-anak. Salah satu cara unik yang dipakai beliau dengan masuk ke sekolah dasar dan memberikan edukasi lewat permainan.Leonard memberikan game tentang hubungan manusia dan alam. Inti dari permainan yang dia ajarkan adalah menanamkan ide ‘ketika alam tiada, manusia juga tiada’ pada anak-anak.“Itu yang kami pegang sampai,” kata Konstan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-040-16.json	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat \| Sayangnya, perjuangan sanga ayah hanya sampai 2010. Kala itu, Leonard dibunuh pembalak liar saat sedang berpatroli.Aksi pembalak liar ini meresahkan Leonard. Pasalnya, praktik itu mereka lakukan untuk memangkas pohon-pohon masif untuk dijual ke Sorong.Di tengah patroli rutin, Leonard yang mendapat informasi soal aksi para pembalak di Pulau Dayan langsung tancap gas menangkap tangan mereka. Jaraknya sekitar 30 menit kalau ditempuh dengan speedboat dari Yensawai.“Bapak ngecek ke sana, di situ terjadi pembunuhan,” katanya. Bermula dari homestayKonstan merupakan putra Yensawai yang sempat merantau ke luar. Pada 2012-2016, dia kuliah di Universitas Pembangunan Negeri ‘Veteran’ Surabaya dan didapuk sebagai Sarjana Hubungan Internasional.Konstan memilih pulang kampung. Sekalipun, pernah diajak mendaftarkan diri menjadi diplomat di Korea Selatan lewat Kementerian Luar Negeri, tetapi itu ditolaknya.Konstan lebih terpanggil jadi sosok seperti Leonard. Apa lagi, pasca kematian ayahnya, praktik pengambilan ikan tak berkelanjutan mulai bermunculan lagi.“Sedikit-sedikit, tapi tidak seperti awal. Beberapa orang mengambil ikan dengan bom tapi sudah tidak dekat kampung. Mereka lakukan jauh dari kampung. Penggunaan jaring dan potasium juga masih dilakukan,” katanya.Salah satu penyebab, tidak ada pengganti Leonard. Sosok yang bisa mengontrol masyarakat untuk tidak melakukan praktik merusak.Konstan pun berinisiatif bisa meneruskan langkah Leonard. Bedanya, Konstan memilih jalan lebih aman untuk melindungi laut.“Kalau bapak orangnya keras. Prinsip dia kalau sudah A ya A, B ya B. Jadi dia pasti akan melawan mereka yang melanggar.”Konstan masuk lewat jalur konservasi dengan mendirikan rumah singgah (homestay). Menariknya, rumah singgah ini didirikan di Pulau Dayan yang pernah memberikan cerita kelam pada Konstan. Pulau ini merupakan bekas pos jaga yang kerap dipakai Leonard.	[0.0, 0.0, 1.0]
2022-040-16.json	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat \| Rumah singgah yang diberi nama Dayan Homestay itu dibangun Konstan bersama dengan kakaknya pada 2016. Sebelum ada usaha ini, banyak aktivitas merusak ekosistem laut seperti menggunakan bom dan jaring di sekitar.Tidak ada orang atau patroli membuat praktik itu awet di Dayan. Padahal, tidak jauh dari sana ada tempat ikan pari manta (Manta birostris). Manta dilindungi lewat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/2014 tentang perlindungan ikan pari manta.Pendirian rumah singgah membuat para pencari kan menjauh. “Masyarakat Raja Ampat, tahu ketika ada homestay di satu lokasi, kawasan itu terlindungi. Jadi mereka tidak akan berani mengambil sesuatu di situ,” kata Konstan.Di rumah singgah, Konstan tak hanya menawarkan paket menginap, juga wisata seperti menyelam hingga berkunjung di air terjun di Yensawai.Jarang sekali tempat usaha ini sepi. Pernah dalam satu pekan, Konstan menerima kunjungan 36 wisatawan padahal kapasitas kamar hanya untuk delapan orang.“Saya sempat tolak, hanya mereka mau di situ sampai akhirnya saya bukakan kamar darurat supaya mereka senang,” kata Konstan. Komunitas anak pesisirPandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mengahantam seluruh dunia dirasakan Konstan. Sejak 2020, Dayan Homestay jadi sepi pengunjung, hampir tak ada aktivitas.Beberapa pelonggaran aktivitas sosial oleh pemerintah belakangan ini hanya bisa menarik turis domestik. “Pernah ada kosong 1-3 bulan. Kalaupun ada tamu itu paling satu bulan sekali.”Sebagian orang di Raja Ampat yang mengandalkan hidup dari pariwisata seperti Konstan banting setir jadi penangkap ikan. Konstan tetap mencari jalan untuk lingkungan.Dari semangat itu, Konstan melahirkan komunitas yang diberi nama Anak Pesisir Raja Ampat (APERA). Dalam gerakan ini, Konstan menjadi pendorong anak-anak usia dini di Yensawai untuk melakukan berbagai kegiatan konservasi alam.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2022-040-16.json	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat \| Dalam komunitas ini, Konstan mengedukasi tentang konservasi. Terlihat kemiripan antara Konstan dan Leonard.Keduanya mengajar tentang konservasi dengan buku dan film. “Saya tanamkan pada mereka jaga alam dan apa yang kita lihat hari ini supaya bisa dinikmati ketika mereka dewasa bersama anak-cucu.”APERA pun mengumpulkan sampah-sampah yang terbawa arus laut. Karena aketerbatasan fasilitas pengelolaan membuat sampah hanya bisa dibakar ataupun dipendam di darat. Demi terumbu karangSalah satu mimpi besar APERA saat itu adalah merehabilitasi terumbu karang rusak di Yensawai. Praktik penangkapan ikan dengan bom dan kail yang dilakukan selama bertahun-tahun membuat karang di sekitar Yensawai rusak.Imbasnya, ikan-ikan pun sulit ditemui hingga masyarakat melaut jauh dari Batanta. “Sekitar 50 meter terumbu karang rusak di dekat dermaga,” kata Konstan.Niat Konstan dan APERA merehabilitasi karang sejalan dengan proyek coral reef rehabilitation and management program-coral triangle initiative (CORMEAP-CTI).Pada 2020, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB) sebagai mitra pelaksana, tengah mencari lokasi proyek rehabilitasi ekosistem pesisir.Apa yang sudah dilakukan Konstan dan Leonard di Yensawai rupanya menjadi modal penting bagi program ini. Pasalnya, salah satu indikator lokasi implementasi adalah kesiapan dan kemauan masyarakat memperbaiki lingkungan mereka.Robba Fahrisy Darus, ahli lamun PKSPL IPB, mengaminkan hal ini. “Masyarakat di sini (Yensawai Barat) bisa diajak maju, akses dan penerimaan juga bagus,” katanya.Konstan didapuk sebagai Koordinator Ekosistem Pesisir di Yensawai. Di bawahnya, ada ketua rehabilitasi karang, mangrove dan lamun.	[0.0, 1.0, 0.0]
2022-040-16.json	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat \| Sejak Agustus 2020-Maret 2022, proyek yang didanai World Bank dan dikelola Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)-Kementerian PPN/Bappenas ini telah menghabiskan US$869.000. Dengan ekosistem yang berhasil direhabilitasi mencapai 7.530 propagul mangrove, 1.521 rumpun bibit lamun dan 1.650 fragmen karang.Khusus terumbu karang, luasan rehabilitasi ekosistem mencapai 100 meter persegi di Batanta. Yang menarik, Konstan menghasilkan terobosan dengan membuat media tanam ramah lingkungan.Awalnya, seperti yang kerap dipakai sebagai media penanaman terumbu karang, pipa polyvinil chloride (PVC) dipilih Konstan dan kelompok ekosistem terumbu karang. Inisiatifnya pun berkembang gunakan metode rock pile.Dengan metode ini, Konstan tak membawa material yang dapat menyebabkan limbah seperti PVC ke dalam lautan. Dia gunakan batu atau karang yang sudah mati sebagai media merekatkan potongan karang.“Kita pakai karang mati di laut untuk dibentuk dan jadi tempat karang baru hidup,” kata Konstan.Inisiatif merehabilitasi karang sambil mengurangi sampah laut membawanya pada penggunaan semen sebagai media perekat karang. Semen dibentuk menyerupai Manta dan Penyu.Metode ini sudah dijalankan sejak awal bulan April. Di darat, dia sudah menyiapkan cetakan berbentuk penyu dan manta sebagai media tanam Terumbu Karang.“Saya membuat ini juga karena rencana saya untuk mengurangi sampah,” katanya.Rehabilitasi terumbu karang di area seluas 300 meter persegi. Lokasi dekat dermaga, karena sudah rusak bertahun-tahun.Kelompok rehabilitasi terumbu karang ini beranggotakan 20 orang. Kebanyakan anak-anak muda.“Supaya ada regenerasi setelah kami,” kata Konstan.Tugas utama kelompok ini adalah mencatat pertumbuhan karang yang sudah ditransplantasi dan membersihkan dari alga yang bisa membuatnya kalah bersaing dan mati.	[0.0, 0.0, 1.0]
2022-040-16.json	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat	Konstantius Saleo, Penggerak Konservasi dari Yensawai Barat \| Kegiatan itu penting secara rutin dalam tiga bulan pertama masa penanaman. Periode ini, masa krusial menentukan keberhasilan rehabilitasi karang.Penanaman pada kedalaman 3-6 meter. Pertimbangannya, masyarakat tak perlu pakai scuba untuk menyelam di kedalaman lebih jauh.Sejauh ini, kerja keras Konstan dan masyarakat Yensawai bisa disebut berhasil. Hal ini bisa dilihat dari terumbu karang tumbuh sampai 90%.Sejak penanaman Maret 2021, sudah ada pertumbuhan 5-12 cm. Terbilang cepat, karena rata-rata pertumbuhan karang hanya 4-5 cm per tahun.Ikan-ikan pun, kata Konstan mulai banyak datang dan dapat dilihat dengan mata telanjang dari dermaga di Batanta.“Sekarang masyarakat sudah bisa memancing di sekitar pulau. Tapi harus pakai alat pancing tradisional, bukan bom…”Konstan belum puas. Dia bertekad terus melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir seumur hidup.Motivasinya hanya satu: generasi di Raja Ampat dan Distrik Batanta masih bisa melihat apa yang Konstan nikmati saat ini.“Saya ingin semua orang, termasuk masyarakat sini, masih kenal apa itu mangrove, lamun dan karang. Karena itu akan saya jaga terus tiga ekosistem ini.” ******** [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2015-008-18.json	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik	Iksan Skuter: Manusia dengan Alam Rusak, Bak Minum Air Putih Diberi Arsenik \| [CLS] Topi bergambar bintang satu merah, tak pernah lepas dari musisi satu ini. Begitu juga gitar hitam, selalu menemani kala pentas. Dialah Muhammad Iksan, atau dikenal dengan Iksan Skuter, musisi yang banyak menyuarakan persoalan lingkungan dan alam negeri ini.Kegelisahan pria kelahiran Blora, Agustus 1984 ini, berawal kala kota tempat tinggalnya, Malang, Jawa Timur, makin rusak. Dia bersama kolega seniman terpanggil menyuarakan. Kala itu, Hutan Kota Malabar, ditanami beton, dengan alasan keindahan kota.Merekapun membuat album kompilasi “Save Hutan Malabar” dan media alternatif perlawanan “Suar Malabar.” Pehobi kopi ini percaya, lewat lagu dan seni, bisa jadi sarana mengajak berbagai kalangan peduli.Media alternatif sebagai bentuk perlawanan. Apalagi, suara perlawanan mempertahankan hutan kota, sering dipelintir media lokal di Malang, hingga membuat media sendiri untuk menjaga alam dinilai pilihan tepat. Dia juga mendirikan Institut Musik Jalanan (IMJ) di Depok, Jawa Barat. Ini sekolah non-profit didirikan 2013.Kala senggang, tak ada pentas, dia berjualan kopi di “Warung Rawung,” Malang. Saya berkesempatan mewawancarai dia 15 November lalu. Berikut petikannya:Sebagai musisi, apa yang membuat anda, peduli persoalan alam negeri ini?Saya masih manusia. Manusia tanpa alam terjaga, seperti bermain “Rollet Rusia.” Manusia dengan alam rusak, seperti minum air putih pakai arsenik, akan mati cepat. Saya, mencoba memaksimalkan potensi, lewat karya musik terus menyuarakan persaoalan alam dan satwa negeri ini.Anda menyuarakan persoalan lingkungan lewat lagu, mengapa? Itu yang bisa saya lakukan. Andaikata saya penulis, saya akan menulis. Jika pelukis, saya akan melukis. Karena saya membuat lagu, saya memaksimalkan fungsi karya (musik) sebagai media penyampai pesan. Pesan yang merespon kondisi yang terjadi. Kenyataannya, kejadian ini berhubungan dengan kasus lingkungan, korupsi dan politik kotor penguasa.	[1.0, 0.0, 0.0]