Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2018-002-14.json	Jelang Natal, Aktivis Serukan Penyelamatan Satwa Liar di Pasar Tomohon	Jelang Natal, Aktivis Serukan Penyelamatan Satwa Liar di Pasar Tomohon \| Animal Friends Manado Indonesia (AFMI), dalam kesempatan tersebut, menyampaikan lemahnya pengawasan daging hewan non-ternak yang diperdagangkan di pasar Tomohon. Fenomena itu beresiko menularkan penyakit dari hewan ke manusia.Berdasarkan survei pada bulan Juli 2018, mereka mendapati bahwa hewan domestikasi khususnya anjing, dikirim dalam keadaan mati. Ditambah lagi, dari lokasi tujuan, misalnya Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tengah, jarak rata-rata menuju Tomohon sekitar 3 malam. Dalam 2 kali pengintaian yang mereka lakukan, es-es itu diketahui sudah mencair ketika tiba di lokasi tujuan.Persoalannya, menurut Frank Delano Manus, Program Manajer AFMI, pengawasan dalam distribusi hewan non-ternak ini terbilang minim. Tak ada proses karantina juga surat keterangan sehat dari daerah asal. Apalagi, hewan tersebut dikirim dalam keadaan mati.“Otoritas pasar bilang, kewenangan mereka hanya di pasar. Sementara, Dinas Peternakan hanya mengawasi hewan ternak yang masuk ke pasar. Untuk membatasi pasokan daging, kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi,” tutur Frank.baca juga : Jelang Pengucapan Syukur Kabupaten Minahasa, Diduga Daging Yaki Dijual Di Pasar Langowan Temuan AFMI dalam survei itu, daging ular paling mendominasi perdagangan di pasar Tomohon, yang mencapai 1,7 ton. Angka itu lebih tinggi dari perdagangan daging jenis lain di pasar Tomohon dan pasar-pasar yang jadi lokasi survei.“Daging ular meningkat 22-23%. Itu yang sudah diperjual-belikan di pasar Tomohon. Jenis daging lain tidak ada peningkatan signifikan. Bahkan, daging anjing turun 11%,” papar Frank. “Itu baru hari normal. Jelang Natal atau Tahun Baru angkanya pasti lebih tinggi, walau belum tentu hingga 2 kali lipat. Tapi sayang pengawasannya belum maksimal.” Menolak P92	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2018-002-14.json	Jelang Natal, Aktivis Serukan Penyelamatan Satwa Liar di Pasar Tomohon	Jelang Natal, Aktivis Serukan Penyelamatan Satwa Liar di Pasar Tomohon \| Dalam kampanye Solidaritas untuk Bumi, aktivis juga menyerukan penolakan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.92/2018. Sebab, peraturan itu dinilai minim kajian akademik serta mengabaikan satwa endemik dan terancam di Sulawesi Utara.Billy Gustafianto Lolowang, Manager Wlidlife Rescue & Endangered Species Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki (PPST) mengatakan, beberapa jenis satwa endemik yang sebelumnya dilindungi, kini tidak lagi tercatat dalam peraturan tersebut. Padahal, tingkat keterancamannya terbilang tinggi serta wilayah sebaran yang terbatas.Contohnya, kuskus beruang Sulawesi (Ailurops ursinus) dan Macaca nigrescens. Kedua satwa ini, oleh daftar merah IUCN dikategorikan vulnerable (rentan), dengan tren populasi yang terus menurun.Dulu, dalam PP No.7/1999, Macaca nigra dan Macaca nigrescens merupakan spesies dengan nama yang sama yaitu Cynopithecus niger. “Macaca nigra diperjelas, nigrescens tidak. Padahal lingkup sebarannya terbatas,” terang Billy.Dia khawatir, tidak dilindunginya satwa liar endemik akan semakin meningkatkan keterancaman akibat perburuan dan perdagangan. “Orang-orang mungkin sudah sadar, tidak berburu, memperdagangkan, memelihara atau konsumsi Macaca nigra. Tapi bagaiamana dengan Macaca nigrescens?”Keanehan lain, tambah Billy, dikeluarkannya burung Anis-bentet Sangihe dari daftar lindung. Sebab, burung ini tidak termasuk jenis yang ditangkarkan dan dipelihara. Bahkan, populasinya di alam pun sulit ditemukan.“Besar harapan kami jenis-jenis endemik, juga satwa yang tingkat keterancamannya tinggi, perlu diperhatikan kembali, terkait status konservasi dan perlindungannya,” pungkas Billy. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2019-041-11.json	Urusan Lingkungan, Melanie Subono Selalu Ada Waktu	Urusan Lingkungan, Melanie Subono Selalu Ada Waktu \| [CLS] Lingkungan, satwa dan alam liar, bukan barang baru bagi Melanie Subono. Sudah 15 tahun lebih, ia aktif kampanye yang tidak sekadar ucapan, tapi dibuktikan dengan turun langsung ke laut, pantai, juga hutan.Awal Mei 2019, saya bertemu Melanie Subono, saat mengunjungi Taman Nasional Way Kambas, Lampung. Apalagi kalau tidak melihat Harapan, badak sumatera kelahiran Cincinnati Zoo, Ohio, Amerika, 27 Mei 2007. Sejak 2 November 2015, jantan ini sudah jadi penghuni tetap Suaka Rhino Sumatera [SRS], Way Kambas.“Negara kita luar biasa kaya, harusnya kita bangga memiliki badak sumatera. Namun sayang, tidak semua masyarakat tahu, bagaimana mau peduli,” ujarnya waktu itu.Badak sumatera merupakan satwa berstatus Kritis [Critically Endangered] atau satu langkah menuju kepunahan di alam liar. Satu dari lima spesies badak tersisa di dunia yag hidup di Bumi sejak 20 juta tahun silam.Populasi Sumatran Rhino tidak lebih dari 100 individu, bahkan kurang. Persebarannya hanya di Taman Nasional Gunung Leuser [TNGL], Taman Nasional Bukit Barisan Selatan [TNBBS], Taman Nasional Way Kambas [TNWK], dan Kutai Barat [Kalimantan Timur].Baca: Hanya Badak Sumatera di Hati Mereka Apakah hanya badak yang mengusik kegelisahan Melanie? Tidak. Penyanyi rock n roll ini punya banyak waktu menengok gajah sumatera [Elephas maximus sumatranus], di Pusat Latihan Gajah [PLG] Way Kambas, Lampung.Sebanyak 42 individu gajah, ada di sini. Sementara, sekitar 26 individu lain, disebar di empat Elephant Response Unit [ERU], di Resort Margahayu, Tegal Yoso, Bungur dan di Braja Harjosari.“Gajah itu istimewa, pintar. Dia ini “ngeh” niat manusia. Gue gak pernah sekalipun disakiti. Selama niat kita baik, dia paham,” tuturnya, dalam perbincangan lanjutan di Jakarta.Baca: Erin, Kisah Gajah Belalai Buntung yang Viral	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2019-041-11.json	Urusan Lingkungan, Melanie Subono Selalu Ada Waktu	Urusan Lingkungan, Melanie Subono Selalu Ada Waktu \| Sebelumnya, perempuan kelahiran Hamburg, Jerman, mengunjungi CRU Serbajadi, Aceh Timur, Aceh, akhir Maret 2019. Sama, melihat langsung mamalia besar Sumatera.“Taukah lo, gajah gak pernah lupa sama orang baik, teman, maupun musuhnya. Setelah gue belajar berkomunikasi dengan satwa, banyak hal yang gue pelajari. Terutama, berbagai kehidupan di Bumi. Mereka tidak pernah berniat jahat pada manusia, hanya manusia yang punya niat jahat pada hewan. Bukan kebalikannya,” tulis Melanie, di akun media sosialnya.Baca: Seperti Manusia, Gajah Ingin Diperhatikan Kesehatannya “Stop Elephant Cruelty, Stop Penyiksaan Gajah di Borobudur” adalah petisi yang dibuat Melanie, respon adanya wisata gajah di satu sudut Candi Borobudur. Wisata yang sesungguhnya bentuk kekejaman terhadap gajah, mengakibatkan adanya sejumlah kekerasan fisik maupun psikis. Mulai dari dipisahkan dari habitat alami dan rombongannya hingga dilatih bekerja sebagai hewan tunggangan.“Selain ditunggangi memang bukan perilaku alami, pemberian beban di punggung gajah akan merusak tonjolan tulang. Di mana prinsip animal walfare yang dianut Indonesia?,” protes sang presenter.Petisi di Change.org yang digagas April 2019 itu, sudah memperoleh 82 ribu tanda tangan. “Sebenarnya, yang aku kejar bukan jumlah. Buat apa sejuta juga kalau tidak guna. Pihak pengelola, bersedia audiensi pada 3 Juli 2019,” jelas Melanie melalui percakapan WhatsApp, 29 Juni 2019.Baca: Cinta Kita yang Hilang pada Gajah Sumatera Rosek Nursahid, pendiri PROFAUNA, menyatakan kesannya tentang Melanie Subono, sebagai sosok aktif. Terjun langsung ke lapangan, terlibat kampanye lingkungan.“Sudah lama, awalnya dikenalkan Slank yg sudah dukung PROFAUNA. Kalau Slank gabung PROFAUNA sejak 2002, Melanie sekitar 2003,” tuturnya, baru-baru ini.	[1.0, 0.0, 0.0]
2019-041-11.json	Urusan Lingkungan, Melanie Subono Selalu Ada Waktu	Urusan Lingkungan, Melanie Subono Selalu Ada Waktu \| Menurut Rosek, kita ingin banyak tipikal Melanie. Hal lain yang juga dibutuhkan dari selebritis Indonesia ke depan adalah dukungan fund rising. Di luar [USA], banyak yang bergerak, semisal Leonardo DiCaprio, Bono U2, dan lainnya. “Dengan begitu, masyarakat lebih mudah terpengaruh, peduli lingkungan hidup.”Apakah efektif? Betul, jika artis tersebut membaur langsung, ikut jelajah hutan dan lainnya. Kalau sebatas ucapan, kurang greget, karena masyarakat [netizen] suka tergerak jika ada tindakan nyata. “Minimal menggemakan jagad maya,” ujarnya.Baca juga: Suara Bergelora Robi “Navicula” di Bumi Hijau Indonesia Wawancara Mongabay Indonesia dengan Melanie Subono.Anda tidak asing dengan dunia konservasi?Tidak asing. Saya orangnya suka belajar hingga mengerti. Saya paling sebel dengan diri sendiri bila ada yang tanya tapi tidak paham jawabannya. Nyemplung, nyebur sekalian.Perampasan lahan, keterancaman tumbuhan dan satwa terus saya dalami. Konservasi ini sebagaimana saya menggeluti dunia buruh migran.Awalnya, saya belajar konservasi dari PROFAUNA. Pelepasliaran orangutan yang sekarang ramai dilakukan, saya sudah mengenalnya sejak 15 tahun silam. Saya juga aktif di Bali Sea Turtle Society. Saya orang yang terus bergerak. Tidak lelah? Atau makin asik kampanye lingkungan?Setiap keliling Indonesia, hampir 20 tahun ini, saya selalu sempatkan melihat lingkungan sekitar, masyarakat lokal, dan sebagainya. Hingga saat ini, belum seperempat wilayah Nusantara yang saya kunjungi.Banyak hal yang saya dapat. Indonesia itu keren, alamnya sungguh kaya. Ini yang membuat saya selalu semangat. Seperti orang yang haus sekaligus lapar…Gak perlu jauh-jauh. Tiap kali baca Mongabay Indonesia, banyak hal baru yang saya menginspirasi. Keragaman hayati yang harus membuat kita percaya diri.	[1.0, 0.0, 0.0]
2019-041-11.json	Urusan Lingkungan, Melanie Subono Selalu Ada Waktu	Urusan Lingkungan, Melanie Subono Selalu Ada Waktu \| Ada hal sedih yang harus saya katakan, kadang, saya dapat info tentang Indonesia yang indah dan unik, justru dari bule-bule asing. Antara gemas, gelisah, atau terpukau mendengarnya.Akhirnya saya berpikir, saya harus melakukan sesuatu untuk Indonesia. Anda masuk hutan untuk melihat langsung gajah maupun orangutan. Apa yang dicari?Saya ingin menyuarakan kehidupan mereka. Jadi, gak mungkin kan kalau gue woro-woro ternyata belum pernah lihat makhluk tersebut. Intinya, dari dulu saya memang suka satwa.Mestinya, manusia belajar banyak dari gajah. Fakta-fakta yang saya baca menunjukkan, satwa berbelalai ini banyak manfaatnya untuk kehidupan kita, kecerdasan hingga sensitivitasnya.Lihat saja, bila ada yang mati mereka berkumpul, dari yang jauh sekalipun. Hingga bikin upara alam sendiri, ala mereka. Ini luar biasa sekali.Saya kadang merenung, tanpa manusia, satwa bisa hidup tenang. Tidak diburu, atau hutan tidak dirusak yang merupakan rumah mereka.Manusia harusnya bijak, agar Bumi damai. Kondisi masyarakat kita yang bangga melihat satwa ke luar negeri, ketimbang ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua, pandangan Anda? Gak keren aja menurut gue. I don’t know, fenomena apa ini. Sepertinya bukan hanya pada satwa tapi juga wisata. Kita senang buang uang puluhan juta Rupiah untuk ke Maldive, misalnya, padahal bule luar setengah mati ingin ke Indonesia. Urusan baju juga begitu, rela beli mahal demi merek terkenal.Saya belajar dari Mas Ivan Slank, kata dia, kita masih terbelit gengsi. Budaya yang suka membandingkan dari segi negatif ini yang harus dibuang.Harusnya, sifat bangga Indonesia yang kita tunjukkan. Kita punya gajah, badak, orangutan, rangkong, trenggiling, harimau, macan tutul, penyu, dan segala hal yang tidak dimiliki bangsa lain.Melanie Subono gak akan pernah berhenti menyuarakan alam Indonesia yang penuh pesona. Gue akan terus bermusik, berkarya positif. Sampai kapan? Sampai Tuhan tidak butuh gue lagi.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2019-041-11.json	Urusan Lingkungan, Melanie Subono Selalu Ada Waktu	Urusan Lingkungan, Melanie Subono Selalu Ada Waktu \| Anda sudah bikin musik atau karya khusus alam Indonesia?Musik saya selalu bicara tentang alam meski tidak langsung disebutkan. Lirik-liriknya selalu menyiratkan kekayaan Indonesia, menghargai apa yang kita miliki, sehingga bisa dinyanyikan di ranah apapun.Di luar musik, saya mengajak sekaligus menyontohkan teman-teman untuk peduli lingkungan. Saya lakukan dari hal kecil yang bisa dan gampang. Minimal, berbuat.Saya juga ikut mengharumkan Indonesia di luar negeri. Sebagai field commander tim DCI [Drum Corps Indonesia] di kejuaraan World Music Contest XVII-2013 di Kerkrade, Netherland, Juli 2013. Bangga jadi orang Indonesia berprestasi, merinding ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan.Pemberian terindah Tuhan bernama Indonesia, harus kita jaga dan rawat sebaik mungkin. Seluruhnya. Anda menjadi anggota tim ekspertise atau tim ahli, sebagaimana Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebut. Apa karena Anda sering demo atau rajin kritik? Menurut gue begini, jadi aktivis, 20 tahun lalu untuk selalu protes, itu memang kita lakukan. Saat itu, kita memang tidak diizinkan bersuara hingga era Reformasi 1998 datang.Sekarang, kita punya hak bersuara. Jadi, kita jangan demo dan protes melulu, harus memberi solusi juga.Meski begitu, saya tetap bilang ke Bu Siti, “Saya jadi ekspertise, tapi bila Ibu salah tetap saya demo.” Dia bilang boleh. Jadi, jarak kritis saya tetap ada, tanpa harus ikut partai, atau embel-embel lain.Gue mau karena ingin belajar, menciptakan kondisi yang lebih baik. Meski, jalur pendidikan yang saya tekuni tidak menonjol, tidak ada apa-apanya. Anda punya strategi kampanye untuk generasi milenial? Saya terus ikut perkembangan kekinian. Saya selalu ingatkan pemerintah, NGO, dan pegiat lingkungan, generasi mudah harus dilibatkan. Kita tidak boleh arogan dengan mengabaikan mereka.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2019-041-11.json	Urusan Lingkungan, Melanie Subono Selalu Ada Waktu	Urusan Lingkungan, Melanie Subono Selalu Ada Waktu \| Ingat, generasi muda ini potensial. Kita harus menyesuaikan dengan gaya mereka. Kampanye yang paling berhasil adalah, kita tahu siapa sasaran spesifiknya.Saya bikin kaos dengan tulisan “IM A PROUD INDONESIAN” bergambar gajah bagian depan. Saya ikuti tren warna. Pesan yang disampaikan juga tidak berat. Ini bagian kampanye.Harapannya, peduli lingkungan jadi gaya hidup kita semua, keseharian. [SEP]	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2014-026-03.json	Lewat Burung, Mereka Belajar Mencintai Alam…	Lewat Burung, Mereka Belajar Mencintai Alam… \| [CLS] Pagi baru menyapa. Jam menunjukkan pukul 08.00 WIB. Mentari belum terlihat sempurna wujudnya, namun sinar hangatnya telah terasa. Sekitar dua ratusan anak sekolah dasar yang berasal dari Kota Bogor dan sekitarnya sudah berkumpul di Lapangan Cafe Dedaunan Kebun Raya Bogor.Anak-anak penerus bangsa ini berasal dari SD Yapis Bogor, SDN Polisi 5, SD Kesatuan, SDN Pondok Rumput 2, SDIT Al-Yasmin 2, SD Kebon Pedes 1, SD Tanah Sereal, SDN Julang Bogor, SD Sekolah Alam Bogor, dan SD Pengadilan 2 Bogor. Sabtu pagi di penghujung Agustus itu, mereka bergembira ria untuk merayakan bersama keragaman burung di Indonesia. Agenda tahunan yang dihelat Burung Indonesia untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas kekayaan burung di Indonesia. Tema yang diangkat kali ini adalah “Kenali dan Cintai Burung Khas Indonesia.”Karena acaranya merayakan keragaman burung maka semuanya juga serba burung: menggambar, mewarnai, mendongeng sembari melukis, serta ada juga tarian yang menggunakan kostum burung. Burung-burung yang diperkenalkan pada para pelajar ini tentu saja burung liar yang memang ada dan khas Indonesia.Sebut saja perkici dora (Trichoglossus ornatus), burung berukuran sekitar 25 cm atau sedikit lebih kecil dibandingkan burung nuri. Ia hanya ada di subkawasan Sulawesi dengan ciri umum ekornya agak panjang runcing dan memiliki bercak telinga biru lembayung.Ada juga julang sumba. Aceros everetti ini hanya bisa kita lihat di Pulau Sumba. Ia merupakan burung berukuran 70 cm yang termasuk dalam famili Bucerotidae (rangkong), yaitu kelompok burung berpostur besar yang mudah dikenali dari cula dan pangkal paruhnya. Jumlahnya di alam diperkirakan 4.000 individu.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2014-026-03.json	Lewat Burung, Mereka Belajar Mencintai Alam…	Lewat Burung, Mereka Belajar Mencintai Alam… \| Lalu celepuk flores atau Otus alfredi nama latinnya. Celepuk ini berukuran antara 19-21 cm yang hanya ada di Flores. Spesimennya pertama kali dikoleksi tahun 1896 di Gunung Repok, Flores Barat Daya. Terakhir kali terlihat tahun 2010 di Cunca Lolos, Flores Barat. Saat ini, jumlahnya di alam antara 250-2.500 individu dewasa.Begitu juga dengan walik dada-merah yang sudah dipastikan dadanya merah, sebagaimana namanya. Ukuran badannya agak gempal, sekitar 28 cm, yang bisa dibayangkan tidak berbeda jauh dengan burung tekukur biasa. Nama latin walik ini agak ribet disebutkan: Ptilinopus bernsteinii. Bila ingin melihatnya maka bersiaplah berangkat ke Maluku. Tidak ketinggalan elang jawa. Jenis ini tentunya tidak asing di telinga kita karena karakternya disebut mewakili burung garuda, lambang negara Indonesia. Sebagaimana namanya, Nisaetus bartelsi ini memang hanya ada di Jawa. Jumlahnya saat ini, berdasarkan data BirdLife International sekitar 300-500 ekor dengan status Genting (Endangered) yang artinya dua langkah lagi menuju kepunahan di alam.Uniknya, di acara ini hadir pelukis naturalis spesialis burung dan alam asal Portugal, Paulo Alves. Paulo yang sudah tiga bulan di Indonesia ini menunjukkan kepiawannya melukis elang jawa di atas kanvas sembari mendongeng kepada anak-anak sekolah dasar yang hadir.Paulo memang mengkhususkan datang ke Indonesia untuk melukis 56 jenis burung yang hanya ada di Indonesia, alias tidak ada di negara manapun. Sebelumnya, ia telah melukis mandar gendang (Habroptila wallacii) pada perangko seri “Burung Terancam Punah Indonesia” keluaran 2012. “Saya senang berada di Indonesia,” tutur lelaki 24 tahun ini yang sudah mengunjungi Halmahera dan Gorontalo.	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-026-03.json	Lewat Burung, Mereka Belajar Mencintai Alam…	Lewat Burung, Mereka Belajar Mencintai Alam… \| Tanpa dipungkiri, Indonesia merupakan negara terkaya dalam hal jumlah jenis burung endemik sekaligus masuk empat besar dunia untuk total jenis burung yang ada. Berdasarkan kajian Daftar Merah BirdLife International, Indonesia memiliki 48 jenis burung yang merupakan jenis baru di 2014 ini. Sehingga, jumlah jenis burung di Indonesia di 2014 mencapai angka 1.650 jenis.Sebagian jenis baru tersebut seperti udang merah sangihe (Ceyx sangirensis), pelatuk punggung-emas (Chrysocolaptes strictus), dan raja-udang kalung-biru (Alcedo euryzona) merupakan jenis endemik. Udang-merah sangihe merupakan jenis endemik Sangihe, Sulawesi Utara. Sementara, pelatuk punggung-emas dan raja-udang kalung-biru hanya ada (endemik) di Jawa.Agus Budi Utomo, Direktur Eksekutif Burung Indonesia, menuturkan bahwa jumlah burung endemik Indonesia bertambah. Meski begitu, banyak juga jenis endemik yang terancam punah. Berdasarkan data burung Indonesia 2013, dari 380 jenis endemik yang ada sekitar 74 jenisnya terancam punah.Kekayaan ini harus dilestarikan, karena burung memberikan inspirasi luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Burung hadir mulai dari tradisi, seni, dan budaya. Sayangnya, sebagian besar masyarakat masih awam dengan fenomena ini. “Jangankan mengenal jenis-jenis burung khas Indonesia, jenis-jenis umum yang ada di lingkungan sekitar saja tidak semua orang tahu,” tutur Agus.Walikota Bogor dalam sambutan tertulisnya berpesan kepada para siswa agar mencintai burung liar dengan cara membiarkannya hidup bebas di alam liar. “Jika ingin menghadirkan burung ke rumah, cukuplah tanam pepohonan yang disukai burung, pasti burung akan datang,” ungkap Bima Arya yang sambutannya dibacakan Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman.	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-026-03.json	Lewat Burung, Mereka Belajar Mencintai Alam…	Lewat Burung, Mereka Belajar Mencintai Alam… \| Ya, bagi burung, pohon tidak hanya berguna sebagai tempat bermain. Lebih dari itu, pohon berfungsi sebagai tempat mencari makan, bahkan untuk tidur dan bersarang. Misalnya saja pohon buni (Antidesma bunius), kersen (Muntingia calabura), atau lobi-lobi (Flacourtia inermis) yang disukai burung cabai jawa (Dicaeum trochileum). Atau burung-madu sriganti (Nectarinia jugularis) yang menyenangi madu bunga dari pepohonan dadap (Erythrina crystagalii) dan pisang hias (Heliconia spp).Prof. Dr. Ani Mardiastuti, Guru Besar Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Institut Pertanian Bogor (IPB), menuturkan bahwa burung merupakan makhluk yang begitu bernilai bagi alam. Burung menebar biji, membantu penyerbukan pada bunga, bahkan berfungsi sebagai indikator alami kesehatan lingkungan.Sepatutnya kita menjaga keragaman jenis yang ada. Jangan sampai kita hanya mengenal namanya saja tanpa pernah melihat wujudnya. “Kebun Raya Bogor (KRB) merupakan tempat yang representatif bagi kita untuk mulai mengenal dan mencintai burung liar,” jelas ahli burung liar Indonesia ini.KRB merupakan tempat yang tepat bagi siapa saja yang ingin mengenal keragaman burung. Catatan LIPI, jumlah jenis burung di Kebun Raya Bogor tahun 1950-an mencapai 150 spesies. Jumlah tersebut menurun dan menyisakan sekitar 90 spesies tahun 2006. Selanjutnya, tahun 2011, survei yang dilakukan Burung Indonesia baru berhasil mencatat sekitar 50 jenis (spesies). Catatan berkurangnya jumlah ini tentunya masih memerlukan penelitian lebih lanjut.	[0.0, 1.0, 0.0]
2014-026-03.json	Lewat Burung, Mereka Belajar Mencintai Alam…	Lewat Burung, Mereka Belajar Mencintai Alam… \| Asep Ayat, pegiat di Burung Indonesia, yang mengamati keberadaan burung di KRB menuturkan, meski jenis burung di KRB menyusut namun tidaklah sulit untuk melihatnya. Ada kowak-malam kelabu (Nycticorax nycticorax), bondol jawa (Lonchura leucogastroides), cinenen jawa (Orthotomus sepium), raja-udang meninting (Alcedo meninting), kepudang kuduk-hitam (Oriolus chinensis), punai gading (Treron vernas), dan cekakak sungai (Todirhamphus chloris). “Bahkan, di sini ada kakatua raja (Probosciger aterrimus) yang diperkirakan burung peliharaan yang lepas atau sengaja dilepaskan orang. Karena, kakatua raja hanya ada di papua,” jelas Asep.Sugeng, Kepala Sekolah SDN Pengadilan 2 Bogor, mengamini apa yang diucapkan Ani Mardiastuti. Menurutnya, anak-anak perlu diberikan pengetahuan sejak dini tentang keanekaragaman burung di Indonesia. “Belajar di alam dan langsung melihat burung akan membuat siswa lebih paham dan peduli lingkungan,” tuturnya. [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2016-081-05.json	Kala Para Gubernur Nyatakan Komitmen Lawan Deforestasi, Seperti Apa?	Kala Para Gubernur Nyatakan Komitmen Lawan Deforestasi, Seperti Apa? \| [CLS] Enam gubernur tergabung Governors Climate and Forest-Task Force berkomitmen melawan laju deforestasi. Keenam provinsi itu menyumbang 58% hutan di Indonesia. Mereka adalah Gubernur Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat. Komitmen itu sebelumnya ditandatangani dalam deklarasi Rio Branco di Brazil 2014.“Kita komitmen hutan tak dibuka lagi. Tak membuka lahan gambut lagi. Bukan hanya menjaga hutan dan biodiversity juga penting manusia dijaga agar terhindar kemiskinan dan mendapatkan akses pendidikan mumpuni,” Koordinator CGF Indonesia, juga Gubernur Kalbar, Cornelis di Jakarta, pekan lalu.Keenam provinsi berkomitmen mengurangi laju deforestasi hingga 80% sampai 2020. Dengan menggunakan rujukan data deforestasi 2001-2009, komitmen ini akan mengurangi laju deforestasi rata-rata 323.749 hektar menjadi 64.749 hektar per tahun.“Intinya bagaimana kita menyadarkan masyarakat dan dunia usaha harus bersama-sama menjaga hutan dan menurunkan emisi gas rumah kaca agar bumi tidak terlalu panas,” katanya.Selain enam provinsi Indonesia, gubernur negara-negara lain juga tergabung GCF seperti Brazil, Meksiko, Nigeria, Peru, Spanyol dan Amerika Serikat. Total 29 gubernur dan negara bagian tergabung GCF.“Masalah iklim berkaitan dengan hutan. Kita mencoba mewujudkan hasil rapat-rapat tingkat dunia di Brazil 2014. Terakhir juga rapat di Barselona, Spanyol menjaga iklim dan hutan bersama-sama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha,” katanya.Dalam menjaga hutan dan iklim, katanya, dengan melibatkan masyarakat sekitar hingga mereka yang hidup di dalam atau sekitar hutan taraf hidup membaik.Menurut dia, GCF menjadi motor penggerak pentingnya menjaga hutan. Mereka akan sekuat tenaga berusaha supaya hutan tak dirambah, mengendalikan perizinan, dan menjaga buat kepentingan masyarakat dunia.	[0.0, 1.0, 0.0]
2016-081-05.json	Kala Para Gubernur Nyatakan Komitmen Lawan Deforestasi, Seperti Apa?	Kala Para Gubernur Nyatakan Komitmen Lawan Deforestasi, Seperti Apa? \| Satgas gubernur ini, lebih banyak penyadaran dan mengajak partisipasi masyarakat dunia. Mengajak gubernur, walikota dan bupati Indonesia bersma-sama menjaga hutan.“Kita tak mengejar target siapa mengelola uang. Tapi bagaimana kesadaran dan bertanggungjawab. Soal pendanaan masing-masing, misal ada dari LSM, bantuan luar negeri, kita ngajak semua pihak silakan masuk tapi harus membuat perencanaan matang, laporan jelas dan melibatkan masyarakat.”Husaini Syamaun, Kepala Dinas Kehutanan Aceh mengatakan, prinsip mereka dalam menjaga hutan berusaha menyempurnakan kelembagaan agar lebih baik.“Mengelola hutan tak bisa hanya pemerintah pusat dan daerah, harus melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan sangat penting. Termasuk pemberian hak kelola masyarakat atau kemitraan.”Dengan memberdayakan masyarakat dalam atau sekitar hutan, katanya, mereka tak akan bisa dipengaruhi oknum yang memanfaatkan keadaan.“Kalau tak diberdayakan, mereka tetap miskin. Kalau datang cukong, bayar Rp100.000 saja sudah jadi penebang kayu. Kayu dibeking cukong.”Langkah-langkah yang ditempuh melestarikan hutan, pemberdayaan masyarakat juga merehabilitasi kawasan-kawasan rusak dan terdegradasi.Pemerintah, katanya, bisa bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, perorangan, koperasi dan lain-lain. “Di Aceh ada kerjasama dengan siapa saja untuk mengelola hasil hutan bukan kayu.”Dia memberikan contoh konkrit pelibatan masyarakat dalam skema Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Ada usaha getah pinus kerjasma dengan perusahaan. Bagi hasil 10% pemerintah provinsi, 5% kas kabupaten, dan PSDH sesuai aturan. Pengelolaan melibatkan masyarakat sekitar hingga pendapatan Rp4-Rp7 juta per bulan. Lewat kerjasama itu, selama setahun KPH berjalan, Pemerintah Aceh menerima Rp2 miliar bagi hasil, kabupaten Rp1 miliar.	[0.0, 1.0, 0.0]
2016-081-05.json	Kala Para Gubernur Nyatakan Komitmen Lawan Deforestasi, Seperti Apa?	Kala Para Gubernur Nyatakan Komitmen Lawan Deforestasi, Seperti Apa? \| Kepala BPLH Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan, daerahnya membuat rencana aksi penanggulangan gas rumah kaca mengacu pada rencana aksi nasional. Juga merevisi tata ruang Kaltim, ditambah Pergub moratorium izin tambang, perkebunan dan kehutanan.“Perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perda pasca tambang yang mengatur kewajiban-kewajiban perusahaan untuk mereklamasi dan merehabilitasi.”Syahrin Daulay Sekda II Kalteng mengatakan, sudah membuat naskah akademis rencana daerah mencakup pencegahan kebakaran hutan dan lahan.“Ke depan kami sudah mengantisipasi lebih mengutamakan pencegahan. Apalagi 2015 ada arahan Presiden harus mengutamakan pencegahan.”Januari lalu, Kalteng membuat rencana aksi tiap kabupaten dan instansi terkait. Ia terhimpun menjadi rencana aksi daerah. Harapannya, tak terjadi kebakaran hutan tahun ini.“Kami juga membuat reward apabila desa, kecamatan atau kabupaten tidak ada kebakaran. Begitu juga daerah terkena kebakaran, akan ada punishment. Sanksi dan reward masih finalisasi seperti apa.”Noak Kapisa, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Papua menyatakan, Papua banyak kawasan lindung dan konservasi. Di Papua tutupan hutan masih 75%.“Perizinan kami ketat sekali. Kami ada Badan Koordinasi Tata Ruang. Disitulah mengontrol supaya tata ruang lebih terjaga. Kami mengevaluasi 100 perizinan pertambangan dan perkebunan. Kalau tidak sesuai, gubernur memerintahkan segera dicabut.”Hutan di Papua, katanya, menjadi sumber penghidupan masyarakat. Terlebih, Pemprov Papua sudah ada perdasus pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat adat.“Kami melakukan pendekatan bagaimana menyelamatkan hutan dengan komoditas lokal berbasis masyarakat.”Ketua Harian Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon Papua Barat Herman Orisoe mengatakan, menjaga hutan bagi orang Papua sudah turun menurun. Hutan adalah ibu kandung tempat makan dan hidup.	[1.0, 0.0, 0.0]
2016-081-05.json	Kala Para Gubernur Nyatakan Komitmen Lawan Deforestasi, Seperti Apa?	Kala Para Gubernur Nyatakan Komitmen Lawan Deforestasi, Seperti Apa? \| “Komitmen kami sangat besar implementasi REDD+. Kami memiliki rencana aksi implementasi REDD+ tingkat provinsi.”Sisi lain, katanya, banyak investasi ingin masuk ke Papua Barat. Dia tak ingin hutan hancur seperti Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Saat ini, Papua Barat menyiapkan perdasus investasi tak hanya berbicara kepentingan ekonomi tetapi mengakomodir lingkungan, dan sosial masyarakat.Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian perubahan iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, posisi GCF dalam rencana pengendalian perubahan iklim sangat penting. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2014-021-08.json	KLH : Debu PT Semen Padang Diambang Batas Baku Mutu Udara	KLH : Debu PT Semen Padang Diambang Batas Baku Mutu Udara \| [CLS] Setelah sabar menunggu, akhirnya masyarakat komplek perumahan Home Owner (HO) RW V, VI dan VII Ranah Cubadak, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) dapat melihat hasil temuan tim veriifkasi lapangan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atas kasus yang mereka adukan.KLH memaparkan hasil sampling kualitas udara dan temuan lapangan terkait dengan dugaan pencemaran udara akibat debu pabrik PT. Semen Padang pada minggu kemarin. Pertemuan tersebut merupakan dari rangkaian proses dari penanganan pengaduan masyarakat.Pemaparan dilakukan setelah KLH menurunkan tim verifikasi atas pengaduan masyarakat pada tanggal 25-29 Agustus 2014 di lokasi pemukiman masyarakat dan areal pabrik PT. Semen Padang. KLH juga telah melakukan analisis laboratorium atas sampling kualitas udara yang diambil di beberapa titik pada pemukiman masyarakat.Jasmin Ragil Utomo, Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLH mengatakan hasil sampling yang dilakukan di dua titik pemukiman dan menunjukkan angka konsentrasi debu 248 dan 278 µg/Nm3. Angka ini melebihi baku mutu udara ambien nasional sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu sebesar 230 µg/Nm3.Pada saat pengambilan sampling kualitas udara dilapangan, tim juga melakukan pengukuran kecepatan dan arah angin guna melihat prakiran sumber dampak. Memang ditemukan kecenderungan arah angin bergerak dari timur dan tenggara menuju arah barat. Sementara itu pemukiman masyarakat terletak di arah barat dari perusahaan dan posisi pemukiman berada lebih rendah dari lokasi pabrik, tambahnya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-021-08.json	KLH : Debu PT Semen Padang Diambang Batas Baku Mutu Udara	KLH : Debu PT Semen Padang Diambang Batas Baku Mutu Udara \| Sedangkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu kegiatan verifikasi, klarifikasi, penetapan pilihan penyelesaian sengketa dan pelaksanaan penyelesaian sengkata. Untuk kasus ini, pemaparan hasil tim verifikasi lapangan merupakan bagian dari klarifikasi yang disampaikan kepada para pihak-pihak yang bersengketa. Setelah melakukan klarifikasi, para pihak dapat menentukan pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diantaranya negosiasi, mediasi dan arbitrase.Korinto Santo, selaku perwakilan masyarakat menyambut baik atas proses penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan oleh KLH. Masyarakat berharap proses tersebut mampu menyelesaikan sengketa dan perusahaan segera melakukan rehabilitasi lingkungan yang telah tercemar serta memberikan ganti kerugian atas kerusakan atap rumah masyarakat.Kegiatan klarifikasi temuan lapangan dilakukan secara terpisah antara masyarakat dengan PT. Semen Padang di hari yang berbeda. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda) Propinsi Sumbar dan Bapedalda Kota Padang beserta Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Andalas dan WALHI Sumbar.Pada hari selanjutnya, dilakukan pertemuan untuk mendengarkan klarifikasi temuan lapangan dari pihak perusahaan. Pertemuan ini difasilitasi langsung oleh Himsar Sirait, Deputi V Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Hidup KLH. Himsar mengatakan bahwa pemerintah hanya sebagai fasilitator dan wajib bagi pemerintah untuk mencarikan penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung.Himsar menegaskan perusahaan harus melakukan upaya pengelolaan lingkungan secara maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan serta peraturan turunan lainnnya. Jika perusahaan tidak mengindahkan, KLh akan memberikan sanksi. Perusahaan juga harus melakukan ganti rugi kepada masyarakat akibat aktivitas pabrik.Perusahaan Akan Lakukan Ganti Rugi	[0.0, 1.0, 0.0]
2014-021-08.json	KLH : Debu PT Semen Padang Diambang Batas Baku Mutu Udara	KLH : Debu PT Semen Padang Diambang Batas Baku Mutu Udara \| Menyikapi hal tersebut Agus Boydiantoro, mewakili pihak manajemen PT. Semen Padang mengatakan perusahaan tidak pernah berniat untuk tidak menyelesaiakan kasus ini, namun butuh waktu untuk mengkomunikasikannya dengan pimpinan perusahaan.Perusahaan menyanggupi untuk melakukan perbaikan rumah-rumah masyarakat yang terkena dampak secara bertahap. Segala bentuk kerugian tersebut tentunya tidak dapat disamaratakan, dan perusahaan juga akan melakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi rumah masyarakat tersebut.Perusahaan bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat di luar pengadilan dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Perusahaan bersedia melakukan perbaikan dan pengantian terhadap atap rumah masyarakat perumahan HO RW V, VI, dan VII Ranah Cubadak, kelurahan Indarung, kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.Untuk melakukan perbaikan para pihak sepakat membentuk Tim Inventarisasi dan Identifikasi terhadap kerusakan atap rumah masyarakat yang dikepalai langsung oleh Kepala Bapedalda Kota Padang. Hasil kerja tim tersebut akan menjadi dasar perusahaan akan melakukan rekomendasi ganti rugi.Desriko Malayu Putra, Deputi Direktur WALHI Sumbar mengapresiasi rencana penyelesaian masalah tersebut. Tetapi perrmasalahan bukan hanya mengenai perbaikan-perbaikan rumah warga, namun perusahaan juga harus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik.Tim verifikasi KLH di lapangan juga menemukan bahwa aktifitas pabrik telah memberikan dampak buruk atas kualitas udara di sekitar pemukiman. Artinya dampak ini telah menganggu hak publik masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan udara yang sehat yang mana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi. Pemerintah harus mampu meberikan sanksi tegas atas kelalaian perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan, tambahnya.	[0.0, 1.0, 0.0]
2014-021-08.json	KLH : Debu PT Semen Padang Diambang Batas Baku Mutu Udara	KLH : Debu PT Semen Padang Diambang Batas Baku Mutu Udara \| Pertemuan ini berakhir dengan penandatanganan berita acara kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan antara perusahaan dan masyarakat yang telah di buat, dan akan diawasi oleh KLH melalui Bapedalda Kota Padang. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2022-014-08.json	Pagar Kejut, Mitigasi Konflik Manusia dengan Gajah di Ulu Masen	Pagar Kejut, Mitigasi Konflik Manusia dengan Gajah di Ulu Masen \| [CLS] Baca sebelumnya: Masa Depan Gajah Sumatera di Hutan Ulu Masen** Konflik antara manusia dengan gajah sumatera masih terjadi di wilayah Ulu Masen, Provinsi Aceh. Ilyas, Imun Mukim Beungga, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Aceh, menuturkan pertikaian tersebut sudah terjadi sejak 2015. Tanaman kebun masyarakat seperti pinang maupun durian, tidak luput dari sasaran gajah.“Bila datang, jumlahnya bisa sampai 44 individu. Kami mengusirnya dengan mercon. Awalnya takut, tapi kini terbiasa. Cara ini terus kami lakukan, setiap kawanan gajah masuk kebun,” jelasnya.Ilyas mengatakan, masyarakat sudah berdiskusi dengan Pemerintah Gampong, tapi belum menemukan solusi efektif, hingga akhirnya BKSDA Aceh turut mendampingi warga dalam memitigasi konflik.Baca: Pagar Kawat Kejut Dirusak, Kawanan Gajah Liar Kembali Masuk Permukiman Warga Boyhaqie, dari Fauna & Flora International’s Indonesia Programme, menjelaskan bahwa mitigasi konflik di Ulu Masen sudah berkoordinasi dan melibatkan sejumlah pihak. Ada BKSDA Aceh, DLHK Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Pemerintah Daerah, Conservation Respon Unit [CRU], dan masyarakat.Kegiatannya berupa monitoring keberadaan gajah melalui pemasangan GPS Collar dan informasi dari masyarakat, serta pembentukan satuan tugas. Selain itu, pengusiran menggunakan meriam karbit dan mercon dilakukan, dengan cara memantau di perbatasan habitat gajah dengan permukiman.“Biasanya, masyarakat yang melihat gajah masuk ke kebun atau swah akan melaporkan ke tim satgas,” jelasnya.Boyhaqie menambahkan, strategi lain yang digunakan adalah dengan pemasangan pagar kejut [power fencing] antara batas habitat gajah dan permukiman.“Ini dilakukan untuk memotong pergerakan kelompok gajah menuju permukiman, sehingga tetap berada di habitatnya.”Dinamakan pagar kejut karena arus listrik yang digunakan terbilang aman, tidak mematikan. Arusnya 7-8 joule [0,00000194 – 0,00000222 kWH].	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-014-08.json	Pagar Kejut, Mitigasi Konflik Manusia dengan Gajah di Ulu Masen	Pagar Kejut, Mitigasi Konflik Manusia dengan Gajah di Ulu Masen \| Menurut Boyhaqie, kabel yang dialiri listrik itu, kecepatan minimumnya 1,02 detik, setelah itu putus. Interval tanpa listrik, maksimum 2 detik.“Listrik yang dihasilkan berasal batere tenaga surya yang dihubungkan ke energizer [pagar kejut] yang dialiri ke kabel. Setiap 5 meter, kawat akan dikaitkan ke kayu atau pohon agar tidak kendor,” terangnya.Sebelumnya, Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto, mengatakan pagar kejut merupakan solusi sementara untuk mengatasi konflik manusia dengan gajah. Power fencing butuh dukungan masyarakat untuk menjaga dan merawatnya. Jika dirusak, gajah liar kembali masuk permukiman.“Ketika badan gajah mengenai kawat, akan timbul efek kejut sehingga gajah tidak akan mendekat lagi. Tidak perlu khawatir, arus listrik yang rendah tidak akan membunuh atau melukai gajah,” ungkapnya.Baca: Atasi Konflik Masyarakat dengan Gajah, Pagar Listrik Dibangun di Kabupaten Pidie PendampinganIlyas melanjutkan, masyarakat mendukung upaya mitigasi konflik melalui pemasangan pagar kejut.“Pengelolaan dan perawatan pagar kejut, sudah diserahkan kepada kami. Kami akan menyiapkan satu orang di setiap kampung, untuk menjaga dan untuk membersihkannya. Dana diambil dari kas desa,” tuturnya.Hingga Juli 2022, di Ulu Masen sudah ada empat pos patroli, yaitu di Desa Turue Cut, Blang Dalam, Lhok Keutapang, dan Paya Guci.Pagar kejut juga sudah dipasang di Mukim Beungga sejauh 4,2 km. Di Paya Guci, Kecamatan Tangse, sejauh 2 km; di Desa Blang Dalam, Kecamatan Mane sejauh 5 km; di Keumala Dalam sejauh 800 meter; dan di Turue Cut sejauh 2 km.Menurut Ferguson dan Hanks [2010], penggunaan pagar pembatas untuk satwa sudah dibangun sejak 1950-an hingga awal 1980-an. Pagar yang dibangun di bagian selatan dan tengah Botswana, Afrika Selatan, dilakukan tanpa memikirkan dampaknya terhadap satwa liar di daerah tersebut, terutama jalur migrasi satwa.	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-014-08.json	Pagar Kejut, Mitigasi Konflik Manusia dengan Gajah di Ulu Masen	Pagar Kejut, Mitigasi Konflik Manusia dengan Gajah di Ulu Masen \| Studi di Sri Lanka menunjukkan, pemasangan pagar listrik dilakukan untuk menjauhkan gajah dari lahan pertanian. Ini dikarenakan cara tradisional seperti menyalakan petasan atau membuat suara keras, tidak lagi efektif. Namun, pagar listrik menimbulkan banyak masalah karena arus yang terlalu tinggi, tidak saja berdampak pada satwa tapi juga manusia.Baca: Cinta Kita yang Hilang pada Gajah Sumatera Penggunaan dana desaT. S. Halim, Sekretaris Camat Mane, Kabupaten Pidie, Aceh, mengatakan bahwa di Desa Luteung penggunaan dana desa sangat berpengaruh terhadap berkurangnya konflik manusia dengan gajah.Berawal dari ketakutan dan keresahan masyarakat, pemerintah desa dan masyarakat berpikir untuk mengatasi masalah tersebut.“Di Kecamatan Mane ada Lembaga Pengelolaan Hutan Desa [LPHD], wadah untuk menyampaikan aspirasi. Dalam rapat LPHD, segala aspirasi dan keinginan masyarakat untuk mengatasi konflik dibicarakan. Masalah ditangani secara swadaya dan swakelola,” terangnya.LPHD mengimplementasikannya dalam sebuah program, yaitu membentuk kelompok patroli hutan dengan anggota 10 orang per desa.“Disetujui, dana bersumber pada anggaran pendapatan dari gampong [APBD], yang diplotkan untuk kegiatan penanganan satwa liar,” imbuhnya.Bagaimana bila dana dari desa tidak ada lagi sementara konflik masih terjadi? Halim mengatakan, akan diusahakan subsidi dari desa. Kepedulian masyarakat untuk melindungi kebun dan tanaman mereka dari gangguan gajah sudah terlihat.“Mudah-mudahan, nanti bisa diusahakan dari masyarakat secara swadaya dan swakelola. Paling penting, masyarakat bisa merawat dan mengelola pagar kejut,” jelasnya. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-012-07.json	Tahun 2023, Sumatera Selatan Waspada Kebakaran Rawa Gambut	Tahun 2023, Sumatera Selatan Waspada Kebakaran Rawa Gambut \| [CLS] Beberapa tahun terakhir, rawa gambut di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan, aman dari kebakaran. Ini kemungkinan dikarenakan fenomena La Nina berantai [2019-2022]. Beberapa upaya restorasi, seperti revegetation, di Sumatera Selatan, berjalan baik. Bagaimana tahun 2023?“Jika 2023 masih ada La Nina, mungkin demplot revetigasi di sini terus terjaga. Tanaman akan tumbuh baik,” kata Sumantri, peneliti rawa gambut di Desa Perigi Talangnangka, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Sumatera Selatan, akhir Desember 2022.“Namun jika 2023 ada kemarau panjang, tentu sangat mencemaskan. Bukan tidak mungkin, kebakaran di rawa gambut terjadi lagi. Beberapa demplot revetigasi juga turut terbakar,” ujarnya.“Saya berharap kita semua tetap waspada. Semua kegiatan terkait pencegahan kebakaran dan perbaikan rawa gambut terus berjalan,” ujarnya.Kecemasan yang sama diungkapkan Haji Nungcik [53], warga Desa Perigi Talangnangka, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Sumatera Selatan, akhir Desember 2022.“Saya senang lahan saya di rawang ini dijadikan demplot oleh CIFOR [Center for International Forestry Research]. Semua tanaman di sini, seperti bintaro, jeluntung, nyamplung, tumbuh dengan baik. Rata-rata tumbuh hingga tiga meter. Ini semua karena tiga tahun terakhir tidak terjadi kebakaran,” katanya.Lokasi demplot CIFOR berada di lahan milik Haji Nungcik di rawang Pulau Sepanggil, Desa Perigi Talangnangka, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan.“Saya cemas bila terjadi kebakaran, apinya merambat hingga ke demplot ini,” ujarnya.Baca: Restorasi Gambut dan Mangrove Butuh Rekulturisasi? Kemarau, rawan terbakarBastoni, peneliti rawa gambut dari Balitbang LHK Palembang, awal Januari 2023 menjelaskan, “Tiga tahun terakhir, kondisi rawa gambut di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, aman dari kebakaran. Sebab, adanya La Nina, yang membuat kemarau tetap basah.”	[0.0, 1.0, 0.0]
2023-012-07.json	Tahun 2023, Sumatera Selatan Waspada Kebakaran Rawa Gambut	Tahun 2023, Sumatera Selatan Waspada Kebakaran Rawa Gambut \| Tapi, bisa saja pada 2023 terjadi kemarau tanpa La Nina. “Kita semua harus waspada menghadapi kemungkinan tersebut.”Saat musim kemarau, rawa gambut itu rawan terbakar, baik ada drainase maupun tidak. Ini dikarenakan, rawa gambut di Sumatera Selatan pada dasarnya sudah rusak karena sebagian besar hutannya sudah terbuka.“Tahun 1997-1998 pernah terjadi kebakaran besar, padahal saat itu belum ada aktivitas perkebunan sawit dan HTI [Hutan Tanaman Industri],” katanya.Jadi, lanjutnya, rawa gambut yang rawan terbakar tersebut bukan hanya di lokasi perkebunan moderen, juga tradisional.“Keduanya memiliki potensi terbakar. Intinya, jangan menggunakan api dalam mengelola lahan rawa gambut.”Selanjutnya, kelalaian juga dapat menimbulkan kebakaran. “Misal, sembarangan membuang puntung rokok atau masak menggunakan kayu di rawa gambut,” ujarnya.Terakhir, patroli dan kampanye terkait pencegahan kebakaran terus dilakukan.“Terutama 2023 ini, yang bisa saja berlangsung kemarau panjang,” katanya.Baca: Purun Terakhir, Film Hilangnya Rawa Gambut di Pedamaran Langganan kebakaranBelum ada data pasti mengenai luasan rawa gambut di Sumatera Selatan. Berdasarkan data CIFOR, luasan gambut di Sumatera Selatan mencapai 1,73 juta hektar dari luasan lahan basah sekitar 3 juta hektar. Rawa gambut tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Musi Rawas. Sementara Pemerintah Sumsel, mencatat rawa gambut terluas di Kabupaten OKI, sekitar 769 ribu hektar.Sejak kebakaran 1997-1998, wilayah ini rawan kebakaran. Berbagai upaya dilakukan. Termasuk Pemerintah Provinsi Sumsel menetapkan Peraturan Daerah [Perda] No. 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Ekosistem Gambut.Kebakaran besar rawa gambut kembali terjadi pada 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, dan 2019.	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-012-07.json	Tahun 2023, Sumatera Selatan Waspada Kebakaran Rawa Gambut	Tahun 2023, Sumatera Selatan Waspada Kebakaran Rawa Gambut \| Pemerintah melalui BRG [Badan Restorasi Gambut] -berubah menjadi BRGM [Badan Restorasi Gambut dan Mangrove] menargetkan restorasi gambut di Sumatera Selatan seluas 594.230 hektar. Di kawasan lindung 61.247 hektar, kawasan budidaya 458.430 hektar, serta kawasan budidaya tidak berizin 74.553 hektar.Selama upaya restorasi tersebut atau dari 2015-2019, Sumatera Selatan mengalami karhutla terluas di Indonesia, mencapai 1.011.733,97 hektar. Luasannya ini di atas enam provinsi lain yang setiap tahun mengalami hal serupa, yakni Kalimantan Tengah [956.907,25 hektar], Papua [761.081,12 hektar], Kalimantan Selatan [443.655,03 hektar], Kalimantan Barat [329.998,35 hektar], Riau [250.369,76 hektar], dan Jambi [182.195,51] hektar.Setelah 2015, Sumsel sempat menunjukan perkembangan signifikan dalam upaya pencegahan kebakaran. Pada 2018, hutan dan lahan gambut hanya terbakar sekitar 16.226, 60 hektar. Namun pada 2019 melesat hingga 336.778 hektar. Kabupaten OKI tetap menjadi wilayah yang paling luas mengalami kebakaran lahan gambut. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-046-10.json	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT \| [CLS] Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan survey online dan wawancara melalui telepon tentang pendidikan lingkungan hidup pada 01-04 Juni 2020. Survey itu melibatkan 176 responden yang berasal dari 22 kabupaten/kota di NTT.“Terkait apakah pemerintah pernah melakukan pendidikan hukum lingkungan, 94,9% menjawab tidak pernah. Sementara 5,1% mengatakan pernah,” kata Kordinator Divisi Sumberdaya Alam WALHI NTT, Rima Melati Baut, awal Juni 2020.Hasil survey tersebut, dibahas dalam diskusi online pada awal Juni, bertema “Penilaian Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan di NTT Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup”.Panelis yang dihadirkan antara lain Dr. Umbu Rauta SH,MH dari Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Etji Doek dari Perkumpulan PIKUL, Ferdinan Umbu Tay Hambadima dari GMKI Kupang.Selain itu ada Sony Roka Hawolung perwakilan nelayan dari Kabupaten Sumba Barat serta Oscar D. Pellokila dan Linawati Lase, dua warga terdampak tambang di Kabupaten Kupang.Hasil survey Walhi itu terkonfirmasi kesaksian nelayan Sony Roka Hawolung yang dikriminalisasi karena aksesnya terhadap wilayah kelolanya.Sedangkan Oscar D. Pellokila dan Linawati Lase, petani di kabupaten Kupang yang terdampak pertambangan selama 30 tahun merasa dibodohi. Keduanya tidak tahu jalur hukum apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan tanah mereka dari aktivitas ekstraktif tersebut.baca : COVID-19 Berdampak pada Petani dan Ketahanan Pangan di NTT. Apa Solusinya? Perwakilan mahasiswa, Ferdinand Umbu Tay Hambadima menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah memberikan pendidikan hukum lingkungan kepada mahasiswa. Hal ini juga terbukti dari hasil survey dimana 24,06% mahasiswa dari 94,7% responden terbanyak yang menyatakan tidak pernah mendapatkan pendidikan hukum lingkungan.	[0.5, 0.5, 0.0]
2020-046-10.json	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT \| Pakar hukum, Dr. Umbu Rauta SH, MH menyampaikan bahwa pendidikan hukum lingkungan oleh pemerintah kepada masyarakat sangatlah penting karena hal tersebut merupakan tanggung jawab negara kepada masyarakatnya.Umbu Rauta juga menyatakan bahwa bila ada masyarakat yang kesulitan dengan bantuan hukum, negara tidak bisa hanya menjadi penonton dan tidak boleh menutup daya upaya masyarakat untuk menempuh jalur hukum atas permasalahan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Daya Dukung LingkunganOscar, petani di Kabupaten Kupang menyampaikan bahwa izin pertambangan yang diberikan pemerintah kepada perusahan tambang di wilayahnya mengakibatkan akses warga terhadap air tanah semakin susah.Sebelum ada aktivitas pertambangan sebutnya, untuk mendapatkan air tanah, sumur hanya digali kurang dari 10 meter. Setelah adanya aktivitas tambang, air ditemukan pada kedalaman lebih dari 10 meter.Sementara relawan Pikul, Etji Doek yang mengadvokasi ketahanan pangan laut warga di pesisir Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Flores Timur mempersoalkan pembangunan di pesisir pantai.Etji menuturkan sejak ada Perda No.11/2011 tentang RTRW Kota Kupang, akses nelayan terhadap laut semakin dipersulit dengan adanya pembangunan hotel dan restoran di sepanjang pesisir Kota Kupang.“Hal ini menyalahi amanat UU No.1/2014 bahwa tidak boleh ada bangunan di ruang sempadan pantai yaitu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat,” tegasnya.Dampak lingkungan yang timbul akibat pembangunan tersebut, laut semakin kotor. Ini terjadi, kata Etji, akibat pembuangan limbah yang langsung ke laut serta sedimentasi pantai yang merusak ekosistem mangrove.baca juga : WALHI NTT Melihat Laut NTT Terancam dan Pemerintah Lamban Melindungi. Apa Saja Ancaman Itu?	[0.5, 0.5, 0.0]
2020-046-10.json	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT \| Menurut Rima, suvey Walhi NTT menerangkan sebanyak 99 orang atau 56,3% responden yang mengisi survey dan diwawancara menyatakan kebijakan pembangunan di daerahnya tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.Rata-rata responden kecewa dan tidak senang dengan pengingkaran terhadap kebijakan moratorium tambang oleh pemerintah provinsi NTT.“Responden menilai Viktor tidak konsisten dengan komitmen moratorium tambang pasca terpilih sebagai gubernur NTT. Semua panelis sepakat bahwa kinerja pemerintah NTT dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup sangat buruk,” terangnya.Selain itu sambung Rima, panelis mengatakan, perlindungan terhadap warga-warga kecil dan wilayah kelolanya sangat buruk sehingga pantas mendapatkan rapor merah.Forum diskusi memberikan rekomendasi kepada pemerintah melaksanakan pendidikan lingkungan dan hukum lingkungan kepada masyarakat. Pemerintah juga diminta mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan.Sebanyak 31,8% responden jelasnya, menyatakan bahwa pemerintah harus menjadikan ketahanan air dan pangan, konservasi dan pendidikan lingkungan sebagai prioritas pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.“Pemerintah harus mengembangkan model pariwisata berbasis kerakyatan yang terbuka dan berkelanjutan, bukan model pariwisata berbasis investor padat modal yang mengutamakan privatisasi lahan atau kawasan,” ucapnya.perlu dibaca : Soal Moratorium Tambang, Gubernur NTT Ditagih Janji Utamakan Pariwisata dan Pertanian Terus Lakukan SosialisasiKepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ferdy J.Kapitan kepada Mongabay Indonesia, Senin (15/6/2020) mengatakan pihaknya dan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) selalu melakukan sosialisasi kepada warga untuk menjaga lingkungan dan hutan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-046-10.json	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT	Survey Walhi : Rapor Merah Kinerja Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pemprov NTT \| Menurut Ferdy, pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait kehutanan, meski terkesan hanya melakukan aktifitas pengamanan hutan dan ancaman itu berasal dari masyarakat.“Selama ini masyarakat berpikir hutan itu milik pemerintah padahal hutan adalah milik negara dimana masyarakat dan pemerintah menjadi bagian dari negara. Makanya kita mengajak masyarakat sebagai pemilik hutan dan merasa memiliki hutan itu sehingga mereka perlu menjaganya,” tuturnya.Pemerintah, katanya, terus melakukan sosialisasi agar ada pemahaman lebih baik di masyarakat. Dia berharap kedepannya, masyarakat bisa menjadi pengelola wisata di dalam kawasan hutan dan mendapatkan penghasilan dari hutan sehingga mereka merasa memiliki dan menjaga kelestarian hutan.“Kita dorong konsep ekowisata di wilayah hutan dan masyarakat menjadi pengelolanya. Terkait izin reklamasi pantai dan tambang galian C semuanya harus melewati proses pengurusan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang ketat sebelum beroperasi,” ungkapnya.Sedangkan Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi NTT Jusuf Adoe kepada Mongabay Indonesia, Kamis (18/6/2020) mengatakan terkait dengan keputusan moratorium tambang yang dikeluarkan Gubernur NTT hanya untuk pemberian izin baru untuk mineral dan logam.Sementara batuan atau galian C kata Jusuf, boleh dikeluarkan izinnya tetapi tetap harus melalui aturan ketat termasuk pengurusan ijin Amdal. Pemberian izin, tegasnya, harus dilakukan karena untuk kepentingan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lainnya.“Kalau tambang batuan atau Galian C memang harus diberikan izin sebab jika tidak maka pembangunan pasti tidak akan berjalan,” ungkapnya.Kegiatan tambang harus didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat sekitar termasuk soal dampak lingkungannya. Dinas ESDM NTT pun selalu melakukan evaluasi terkait aktivitas pertambangan tersebut. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-071-19.json	Gairah Kalimantan Timur Menjadi Provinsi Konservasi Badak	Gairah Kalimantan Timur Menjadi Provinsi Konservasi Badak \| [CLS] Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Faroek Ishak, baru saja mendeklarasikan semangat Kaltim yang memiliki badak sebagai Provinsi Konservasi Badak. Menurutnya, semua badak yang ada di Kaltim sebaiknya tidak lagi disebut badak sumatera, melainkan badak kalimantan yang hidup di Kaltim. Pendapat tersebut ia sampaikan pada Lokakarya Sosialisasi dan Perencanaan Konservasi Badak di Kalimantan Timur, Selasa (14/03/17) di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.Langkah awal sebagai salah satu Provinsi Konservasi Badak, Awang meminta seluruh pemangku kepentingan daerah untuk mengamankan dan menyelamatkan badak beserta habitatnya. Langkah berikutnya, lanjut dia, harus ada tim hebat yang mencari badak serta menentukan kawasan perlindungan sekaligus penyelamatannya. “Selain pesut, orangutan, gajah, dan banteng, kita juga perlu menjaga badak. Sejak dulu, saya mendukung perlindungan satwa yang ada di Kaltim, terutama yang endemik.”Awang menegaskan, walaupun jenis badak yang ditemukan di Kutai Barat (Kubar) sama dengan badak sumatera, pasti ada perbedaan genetik yang lain. Pasalnya, dari lokasi yang ditempati badak sudah jelas di provinsi berbeda. Sehingga tidak menarik, kata dia, jika badak di kalimantan disebut badak sumatera.“Saya dulunya dosen di Universitas Mulawarman dan menyukai penelitian. Sudah pasti antara badak sumatera dan badak di Kalimantan ada bedanya, walaupun jenisnya sama.”Awang telah menyiapkan kawasan konservasi badak di Kutai Barat, yang tercatat dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kaltim. Menurutnya, kawasan konservasi badak di eks tambang emas PT. Kelian Equitorial Mining (KEM) Kutai Barat cocok untuk habitat badak karena dipenuhi pakannya serta tidak terganggu aktivitas manusia dan perusahaan. “Kawasan itu memang sudah dipersiapkan dan dipilih karena lokasinya dekat dengan ditemukannya badak pertama kali.”	[0.5, 0.5, 0.0]
2017-071-19.json	Gairah Kalimantan Timur Menjadi Provinsi Konservasi Badak	Gairah Kalimantan Timur Menjadi Provinsi Konservasi Badak \| Meski jumlah badak yang ada di Kalimantan diperkirakan hanya belasan individu, Awang tetap bersemangat menjadikan Kaltim sebagai Provinsi Konservasi Badak. “Nanti bisa dikawinkan dan melahirkan anak-anak baru. Masih ada harapan” sebutnya. Keinginan Gubernur Kaltim tersebut, diapresiasi Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Dahono Adji.Bambang menyebut, penyelamatan badak sumatera di Kalimantan dilakukan oleh KLHK, WWF Indonesia, serta para tokoh dan kepala adat Kutai Barat dan Mahakam Ulu. “Penyelamatan badak sudah dilakukan sejak dulu. Kabar bahagianya, badak Najaq ditemukan, tapi mati pada 5 April 2016. Mudah-mudahan, langkah penyelamatan dan konservasi ini bisa menyelamatkan badak lainnya.”Bambang mengatakan, pihaknya telah menetapkan hutan eks tambang emas PT. KEM sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK). Di daerah tersebut tidak boleh lagi ada aktivitas manusia terkait penambangan atau penebangan kayu. “Saya mendukung semangat Gubernur Kaltim untuk memiliki badak sendiri. Bahkan, rencana Gubernur memasang foto badak di bandara sebagai simbol kekayaan Kaltim harus diapresiasi. Semoga penyelamatan badak ini berjalan baik,” tuturnya. SubspesiesPeneliti Animal Biosystematics and Ecology, Institut Pertanian Bogor (IPB), Dedy Duryadi Solihin, mengatakan setelah pihaknya melakukan penelitian badak yang ditemukan di Kaltim, ada kemungkinan jika badak yang ditemukan tersebut adalah subspesies.Dedy memastikan hal itu setelah melihat dan membandingkan spesies badak Andalas, Bina, dan Turga dengan badak di kalimantan ini. Hasilnya, spesies badak ini berbeda. Meski ada kesamaan genetik, perbedaannya hanya 2 persen dan tingkat kesamaannya mencapai 98 persen, masih ada kemungkinan badak di kalimantan ini menjadi subspesies.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-071-19.json	Gairah Kalimantan Timur Menjadi Provinsi Konservasi Badak	Gairah Kalimantan Timur Menjadi Provinsi Konservasi Badak \| “Untuk memastikan spesies baru, diperlukan tiga perbedaan. Namun, di penelitian lain, badak di kalimantan ini terlihat lain sendiri. Dia tidak sama dengan badak andalas dan badak sumatera lainnya. Kemungkinan merupakan subspesies,” jelasnya.Permasalahan DNA, lanjut Dedy, akan terus diamati. Dipastikan, badak yang ditemukan di Kalimantan tersebut bukan spesies baru. Namun, memiliki genetik berbeda, memiliki 8 asam amino, sedangkan badak yang lain tidak sebanyak itu. Kedepan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah penyelamatan badak dan mengawinkannya. Sehingga, dapat menetukan jenis spesiesnya pada anak-anak badak itu.“Kita akan lakukan perkawinan terstruktur. Untuk langkah mendesak, akan diidentifikasi semua kantong penemuan badak. Kita upayakan agar badak selamat,” pungkasnya.Sebagai penjelasan, badak sumatera diklasifikasikan dalam tiga subjenis berdasarkan persebarannya. Dicerorhinus sumatrensis sumatrensis daerah persebarannya berada di Sumatera, Malaysia, dan Thailand. Dicerorhinus sumatrensis harrissoni ada di wilayah Kalimantan. Sementara Dicerorhinus sumatrensis lasiotis ada di Vietnam, Myanmar bagian utara hingga Pakistan bagian timur. Untuk subjenis Dicerorhinus sumatrensis lasiotis, beberapa peneliti badak menyebutkan, keberadaannya sudah tidak terlihat lagi sejak puluhan tahun lalu. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2016-094-15.json	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi \| [CLS] Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperlihatkan, sepanjang 2015, konflik agraria masih tinggi dengan 252 kasus luasan 400.430 hektar, melibatkan 108.714 keluarga. Dari berbagai kasus itu, korban tewas lima orang, tertembak aparat 39, luka-luka 124 dan ditahan (kriminalisasi) 278 orang.Iwan Nurdin, Sekretariat Jenderal KPA mengatakan, lima orang tewas dalam konflik agraria itu tinggi. Kondisi ini, katanya menunjukkan, masyarakat tak mempunyai kanal dalam penyelesaian kasus agraria. Kementerian terkait, ucap Iawan, belum menjalankan fungsi dan tugas dengan baik.“Ketika penyelesaian konflik agraria dicetuskan dalam Nawacita, dituliskan dalam RPJMN namun kebijakan-kebijakan kementeriann nol besar. Ini jadi masalah,” katanya katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/01/16).Data KPA, konflik agraria sektor perkebunan 2015 seluas 302.526 hektar, kehutanan 52.176 hektar, pertambangan 21.127 hektar, pesisir-kelautan 11.231 hektar, infrastruktur 10.603 hektar, lain-lain 1.827 hektar dan pertanian 940 hektar.Sektor perkebunan, katanya, menempati urutan pertama 127 konflik (50%), pembangunan infrastruktur 70 kasus (28%), kehutanan 24 (9,60%), pertambangan 14 (5,2%), lain-lain 9 (4%), pertanian dan pesisir-kelautan empat kasus (2%).“Sama dengan 2014, tahun ini Riau menjadi penyumbang konflik agraria karena ekspansi HTI dan perkebunan sawit,” katanya.Selain Riau 36 kasus (14,4%), daerah penyumbang konflik Jawa Timur 34 (13,6%), Sumatera Selatan 23 (9,2%), Sulawesi Tengah 16 (6,4%), Jawa Barat dan Sumatera Utara sama-sama 15 kasus (6%) serta Lampung 12 (4,8%).“Jatim dari tahun ke tahun menempati posisi kedua karena penguasaan tanah PTPN, monopoli hutan Perhutani dan proyek infrastruktur seperti jalan tol, perumahan, waduk dan lain-lain.”Konflik tertinggi sektor perkebunan, katanya, menunjukkan perluasan lahan dan operasi perkebunan skala besar meluas, terutama sawit.	[1.0, 0.0, 0.0]
2016-094-15.json	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi \| Dalam lima sampai 10 tahun ke depan, katanya, perkebunan sawit akan menimbulkan krisis agraria makin parah, tak hanya ketimpangan penguasaan lahan juga konflik agraria.Untuk pelaku konflik, didominasi perusahaan 35 kasus, disusul polisi 21, TNI 16, pemerintah 10, preman delapan, dan warga tiga. Sedang aparat, polisi mendominasi kekerasan (34). Sebelumnya, kekerasan TNI lima kasus.“Tahun 2015, perusahaan menjadi pelaku kekerasan yang utama. Ini karena mecenderungan UU Perkebunan yang memperbolehkan mereka membentuk pamswakarsa sendiri. Mereka menjadi pelaku kekerasan paling dominan.”Iwan mengatakan, dengan masih adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak TNI/Polri menunjukan bahwa mereka mengambil posisi yang tidak netral. Cenderung malah mengambil posisi sebagai kepanjangan tangan perusahaan dan pendekatan prosedural hukum positif semata tanpa melihat akar konflik.Aturan payahSelain itu, aturan maupun UU tak sinkron. Dia mencontohkan, berdasarkan UU Kehutanan, mereka bisa tinggal di kawasan hutan. UU Pemerintahan Desa, mereka tinggal di desa definitif namun, bisa ditangkap karena menebang pohon di halaman rumah.Padahal, menurut UU lain mereka tinggal di desa turun menurun. Jadi, katanya, terjadi tumpang tindih hukum sektor lingkungan hidup, kehutanan, agraria,dan perkebunan. Dia juga menyinggung, peraturan bersama empat menteri pada Oktober 2015, belum berjalan.Peraturan bersama (perber) empat menteri, katanya, semula diharapkan menjadi jalan penyelesaian konflik agraria. Namun, perber itu memuat mandat penyelesaian konflik pada tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.“MOU (memorandum of understanding) saya kira baik untuk koordinasi antarkementerian. Jangan hanya selesai selebrasi. Bagaimana kelanjutan? Biasa hanya selesai seremoni?”	[1.0, 0.0, 0.0]
2016-094-15.json	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi \| Kendala IP4T , katanya, terutama pemda, Kementerian Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang enggan membentuk dan menjalankan tugas sebagai tim.KLHK dinilai tak menjalankan proses tim IP4T. Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri, tak memprioritaskan areal terbakar menjadi desa definitif, kawasan pemukiman dan fasilitas umum masyarakat. Ditambah ketidaksiapan masyarakat dan birokrasi dalam mengimplementasikan ini hingga muncul penumpang gelap.Dia juga menilai, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, konflik agraria tak menjadi prioritas. Padahal, Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu menjadi leading sector penyelesaian konflik agraria. Kenyataan jauh dari harapan.Soal distribusi lahan 9 juta juga tak jelas. Semula redistribusi lahan 9 juta hektar dari hutan 4,1 juta hektar, HGU habis dan tanah terlantar 0,4 hektar, 4,5 juta hektare dari legalisasi aset.Pemerintah juga menyiapkan peraturan Presiden dalam menjalankan reforma agraria tetapi dalam penyusunan dinilai tak transparan. Malah pemerintah melibatkan ketiga, PT Mahaka, sebagai penyusun. Anggaran dana buat Mahaka selama tahun ini Rp1,5 miliar.Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi mengatakan, dalam penyelesaian konflik agraria, pemerintah terjerembab atau sama rezim lalu.Dia mengatakan, jutaan hektar tanah buat perusahaan perusak tetapi petani kecil, kelompok masyarakat adat, kaum miskin kota disingkirkan secara sistematis.“Rezim Jokowi kuat mencitrakan pemimpin kerakyatan yang memperjuangkan hak masyarakat kecil. Penyelesaian agraria dan HAM masuk Nawacita tetapi angka menunjukkan sebaliknya.”Dia mengatakan, terjadi perluasan pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM. “Kalau dulu hanya TNI dan kepolisian, sekarang security perusahaan plus preman bayaran juga leluasa membunuh.” Contoh kasus petani Tebo di Jambi, yang tewas dibunuh sekuriti perusahaan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2016-094-15.json	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi	Konflik Agraria 2015: Korban Tertembak Aparat dan Kriminalisasi Masih Tinggi \| Di Indonesia, 200.000 keluarga menguasai akses 80% kekayaan alam baik tambang, laut, maupun hutan, Menurut Dianto, jika pemerintah bersungguh-sungguh menjalankan reforma agraria, seharusnya bergerak dari soal ketimpangan. “Berapa juta warga membutuhkan tanah? Kalau perlu HGU dicabut, hutan dikurangi, tambang ditutup. Bukan dicari sisa baru dibagi kepada masyarakat.”Dia mendesak pemerintah segera membentuk badan atau komisi guna penyelesaian konflik agraria, langsung di bawah Presiden.Komnas HAM, katanya, sejak 2002 punya konsep utuh penyelesaian konflik agraria secara nasional melalui pembentukan komisi atau badan khusus.“Konsep ini pernah disampaikan kepada Presiden melalui kementerian dan juga Kantor Kepresidenan. Jadi sebenarnya tinggal implementasi, konsep sudah ada. Tak perlu bikin rumusan baru.”Namun, katanya, hambatan terbesar dalam penyelesaian konflik agraria adalah orang-orang di sekeliling Presiden yang dianggap tidak mumpuni. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2016-047-19.json	Kala Bea Cukai Belawan Musnahkan Bagian-bagian Tubuh Satwa Selundupan dari Luar Negeri	Kala Bea Cukai Belawan Musnahkan Bagian-bagian Tubuh Satwa Selundupan dari Luar Negeri \| [CLS] Ada kulit badan, kepala, kulit kepala maupun tanduk satwa bertumpuk dengan bermacam barang impor ilegal dari sepatu, handuk, baju, plastik, CD bekas, racun api mobil, beras, bumbu dapur, air mineral, sampai pemantik api dan bahan kimia. Barang-barang selundupan bernilai miliaran ini dimusnahkan bersama oleh Bea Cukai Belawan, Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/6/16). Ada yang dibakar, ada dihancurkan maupun dinetralkan.Adapun bagian potong tubuh satwa selundupan lewat Pelabuhan Belawan itu, 276 kulit badan dan kepala binatang, 549 kulit kepala binatang, dan tanduk binatang 19. Hingga detik-detik pemusnahan,Bea dan Cukai Belawan belum dapat menyebutkan jenis satwa apa dari bagian tubuh itu.Haryo Limanseto, Kepala Kantor Bea dan Cukai Belawan, mengatakan, penyeludupan potongan tubuh binatang ini dengan modus menggabungkan bersama barang lain menggunakan kapal laut.Kala pemeriksaan, ternyata barang-barang ini tak mengantongi izin dan memasukkan barang, bahkan diragukan kesehatan dan kualitasnya.“Ini bagian tugas kami memberikan perlindungan atas barang-barang bakal membahayakan masyarakat,” katanya.Para pelaku, katanya, memasukkan barang-barang ini dengan alasan keperluan budaya dan pariwisata di suatu daerah tertentu. Tak ada orang yang menjadi tersangka karena masih dalam penyidikan.“Barang-barang ini untuk keperluan budaya dan pariwisata, jadi tak boleh masuk sembarangan, harus ada izin khusus.”Agak aneh kala penyidik Bea dan Cukai belum berhasil mengungkap siapa pelaku penyeludupan ratusan potong tubuh binatang ini, padahal menurut Haryo, sudah terjadi sejak 2010.Irma Hermawati, Legal Advisor Wildlife Crime Unit (WCU), mempertanyakan keseriusan penyidik mengusut kasus ini. Dia mengatakan, tak ada proses hukum dalam kasus penyeludupan potongan tubuh satwa menjadikan pelaku terus beraksi. “Ini akan terus terjadi karena sama sekali tak memberikan efek jera bagi pelaku.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2016-047-19.json	Kala Bea Cukai Belawan Musnahkan Bagian-bagian Tubuh Satwa Selundupan dari Luar Negeri	Kala Bea Cukai Belawan Musnahkan Bagian-bagian Tubuh Satwa Selundupan dari Luar Negeri \| Dia meminta, kerjasama Bea dan Cukai untuk menggunakan UU Kepabeanan bagi pelaku. “Tak menyita barang bukti tanpa bisa mengusut hingga tuntas siapa pelaku. Mungkin bisa dicek administrasi, perijinan,” katanya.Para pelaku, memahami betul kelemahan Indonesia, dimana satwa atau bagian tubuh dari luar tak bisa terjerat. “Harus diingat Indonesia memiliki UU lain, yaitu UU Kepabeanan. Jadi PPNS Kepabeanan dapat menggunakan power dalam pengamanan Indonesia dari satwa atau bagian tubuh selundupan dari luar negeri.”Pemerintah tengah merevisi UU Konservasi Sumber Daya Alami. Dia mengingatkan, agar dalam revisi menguatkan soal selundupan dari luar ini.Dia menanti keseriusan Bea dan Cukai mengusut penyelundupan model ini sebagai bentuk dukungan mewujudkan gerakan nasional penyelamatan tumbuhan dan satwa liar Indonesia, seperti canangan Presiden Joko Widodo. [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]