Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| [CLS] Di Jakarta, Bupati Merauke, Bupati Boven Digoel, warga calon penerima plasma dan Korindo adakan pertemuan. Di Merauke, warga protes dan tolak sawit. Warga di Merauke, tambah berang kala ada pertemuan dengan perwakilan yang mengatasnamakan masyarakat, seolah-olah semua warga menerima kehadiran perusahaan sawit. Pagi itu, di bilangan Jakarta Pusat, berlangsung pertemuan ‘para pihak’ antara Bupati Merauke, Bupati Boven Digoel, perwakilan warga kedua daerah calon petani plasma, Hamdani, anggota Komisi IV DPR RI dan perwakilan perusahaan sawit, PT Korindo Grup.Dalam pertemuan itu bahasan banyak menyangkut komitmen memberikan 20% konsesi Korindo kepada masyarakat sebagai petani plasma, tetapi terhambat komitmen moratorium hutan perusahaan. Mereka menuding, hambatan perusahaan buka lahan—termasuk plasma—karena tekanan lembaga swadaya masyarakat/ organisasi masyarakat sipil.“Kami tak mau ada intimidasi dari LSM. Pengelolaan koperasi harus dibuka,” kata Richard Nosal Kuola, tokoh masyarakat Digoel Atas, dalam pertemuan 24 Juli 2017 itu.Baca juga: Investigasi Ungkap Korindo Babat Hutan Papua dan Malut jadi Sawit, Beragam Masalah Ini MunculDia meminta perusahaan segera membuka lahan-lahan plasma. Dia menyangka, penyetopan pembukaan lahan perusahaan karena ulah lembaga swadaya masyarakat.Serupa dikatakan Imanuel Gebze, warga dalam konsesi PT Dongin Prabawa, Merauke mengatakan, koperasi buka sejak 2016. Kini, mereka menanti pembukaan kebun plasma. “Kami tolong minta dibuka.”Frederikus Gebze, Bupati Merauke, usai pertemuan di Jakarta mengatakan, pemerintah daerah terbuka bagi investor. Dengan investor, katanya, mereka dapat manfaat dan kesejahteraan. Dia kesal dengan lembaga nonpemerintah (non government organization/NGO) yang merilis laporan deforestasi dalam konsesi Korindo.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| “Milik hak warga. Hak dusun, 20% biar kelola tetapi tak bisa dilakukan karena penyampaian dari NGO yang seakan-akan ada deforestasi. Seakan-akan membahayakan. Perusahaan mau membuka (lahan) tapi tak bisa,” katanya.Dia mendesak pembukaan lahan plasma dan moratorium perusahaan setop. “Hentikan omelan bicara atas nama hutan. Lebih baik masyarakat diberdayakan kelola alam. Suatu saat kan bisa tanam kembali dan lain-lain. Prinsip kami berikan dan tunggu kebijakan dari Korindo,” ucap Gebze.Sebagai bupati, dia sudah tandatangani pembentukan koperasi sejak 2016. Sudah ada empat dan setiap koperasi, pemerintah Merauke memberikan stimulan Rp300 juta.“Apalagi yang jadi persoalan. Koperasi sudah diberi oleh pemda. Lahan tinggal dberikan ke masyarakat agar kelola.”Gebze berangan, koperasi akan menjadi pemasok beragam keperluan hidup perusahaan, termasuk jadi penyedia tenaga kerja.Menyadari banyak ‘sumbatan’ investasi, pada pertemuan ini juga mendeklarasikan forum investasi Merauke dan Boven Digoel.“Kami bentuk forum investasi di wilayah Merauke agar segala sesuatu yang sangkut perkembangan dan info keberlangsungan investasi dapat didiskusikan semua orang, termasuk LSM dan seluruh stakeholder berkepentingan,” katanya.Dengan forum investasi itu, harapannya, kalau ada hambatan, atau masalah seputar investasi di kedua wilayah, bisa diskusikan bersama-sama.Ungkapan Benediktus Tambonop, Bupati Boven Digoel, tak jauh beda dari Bupati Merauke. Papua , katanya, merupakan daerah luas sekali, sekitar tiga kali Pulau Jawa.Dengan kekayaan besar, katanya, daerah tak mampu mengelola sendiri. “Kami sangat butuhkan investasi. Kalau ada bupati di Papua yang tak mau investasi itu sangat aneh. Kami perlu investasi. Investasi positif, saling menguntungkan antara investor dan masyarakat. Itu yang kita butuhkan,” katanya.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| Selama ini, katanya, investasi masuk mendatangkan pasar bagi masyarakat. Sebagian besar, kebutuhan perusahaan diperoleh dari masyarakat sebagai penyedia beras, telur dan lain-lain.Dia bilang, terima investor salah satu cara orang Papua ingin berubah. Dulu, katanya, Orang Papua, pakai koteka dibilang ketinggalan zaman. Sekarang mau maju dengan memberikan sebagian lahan buat investasi, tak boleh.“Kami mau berubah terus apa masalahnya buat LSM atau NGO? Kami tak jual tanah orang lain. Kami tak berikan dusun orang lain.”Dalam menarik investasi, katanya, pemerintah tak pakai pola lama, keputusan dari pemerintah. “Sudah berubah. Investor masuk harus setuju warga dulu baru pemerintah tanda tangan. Saya pikir itu tugas pemerintah buat lindungi masyarakat,” katanya.Dia bilang, tak anti LSM tetapi kalau menyampaikan suatu hal mesti ada tawaran solusi. “Mari datang ke tempat kami… kalau ada solusi masyarakat kami pikir tak ada masalah. Mereka diperintah jaga hutan. Kalau hanya bicara-bicara saya pikir hentikan saja karena tak selesaikan masalah masyarakat kami. Yang benar itu beri solusi…,” ucap Tambonop.Pastor Felix Amias dari anggota Missionariorum Sacratissimi Cordis (MSC) juga hadir dalam pertemuan itu. Dia bilang, kalau ada masalah, terpenting cari solusi. Dia bilang, NGO perlu ada sebagai alat kontrol tetapi tak bisa sebagai penentu keputusan. “Kalau masyarakat sudah sepakat, perusahaan sudah ada izin resmi, jalan saja.”Dia cerita pengalaman di kampungnya kala investor akan masuk. “Saya bertanya kepada mereka, kamu mau tempat ini dibangun atau tidak?Felix melihat, kala itu memang ada ketakutan warga akan hilang hutan tempat hidup dan budaya mereka. “Misal, kalau tebang hutan buat perkebunan harus atur hutan yang ditinggalkan agar masyarakat bisa tetap hidup. Bisa ambil kayu bakar dan lain-lain juga budaya. Perlu ada kesepakatan. Ini tawaran solusi ketakutan itu,” katanya.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| Felix bilang, kalau ada kritikan harus melihat sisi positif dan negatif. “Kalau negatif lebih banyak itu harus dikoreksi. Namanya pembangunan pasti ada dikorbankan. Tak ada pembangunan tanpa pengorbanan. Tapi kurangi korbannya. Kerugian sekecil mungkin.” Surat wargaSebelum pertemuan di Jakarta, beberapa masyarakat adat di Kabupaten Merauke, membuat pernyataan sikap mendukung perusahaan sawit. Ada yang tulis tangan pakai kertas dari buku bermerek “Mirage” maupun kertas HVS. Ada juga pakai ketikan.Mereka merupakan masyarakat di lingkaran perusahaan PT Dongin Prabhawa, anak perusahaan Korindo ini minta lahan masyarakat (plasma) bisa dibuka dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam negeri maupun luar negeri tak protes kepada perusahaan sawit.Ada dari masyarakat Kampung Nekias, Distrik Ngguti, tertanggal 2 Juli 2017. Mereka yang bertanda tangan adalah Sekretaris Kampung; Simon Walinaulik, Perwakilan Adat; Demianus Blamen, Dewan Majelis Gereja; Matheus Walinaulik, dan Wakil Ketua Koperasi Iska Bekai; Abraham Yolmen.Dalam surat itu, mereka menyatakan, pembangunan kebun bagi masyarakat kewajiban perusahaan hingga diharapkan pemerintah mengambil langkah agar perusahaan segera merealisasikan pembangunan plasma.“Kami ingin segera memiliki kebun sawit untuk kesejahteraan kami ke depan.”Selain itu, mereka menolak campur tangan dari pihak luar yang mengatasnamakan organisasi sosial yang bertujuan menggagalkan pembangunan kebun masyarakat. Mereka menganggap itu menghalangi peningkatan martabat dan kesejahteraan warga pemilik hak ulayat.“Kami yang memiliki hutan, bukan orang atau pihak lain.”Masyarakat juga sudah memiliki koperasi serba usaha yang diberi nama “Iska Bekai” lengkap dengan perizinan dari pemerintah daerah. Mereka berharap, pemerintah dapat memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk membuka hutan demi pembangunan kebun sawit masyarakat.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| Pemerintah dan perusahaan diminta tak mendengar organisasi masyarakat yang bersifat menghasut dengan alasan menyelamatkan lingkungan.“Kami yang harus diselamatkan dari kehidupan pola lama menjadi manusia baru,” tulis warga.Dari Kampung Yalhak, pernyataan ditandatangani sektretaris kampung: Sefnat Mahuze, tokoh adat: Yulianus Yaimahe, tokoh agama: Charles Yaimahe, sekretaris II koperasi Iska Bekai: Melianus Kaize.“Kami tidak sepaham dengan masuknya LSM atau NGO yang menekan perusahaan PT Dongin Prabhawa, hingga berakibat terhentinya pembukaan lahan termasuk pembangunan kebun masyarakat. Kami sebagai pemilik hak ulayat yang harus diperhatikan.”Mereka berharap, pemerintah kabupaten Merauke membantu menyelesaikan permasalahan tekanan LSM kepada perusahaan ini, dengan memfasilitasi pembukaan hutan untuk perusahaan dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga.Dalam surat itu, sembilan marga yang tergabung dalam areal PT Dongin Prabhawa menulis, mereka sudah pernah studi banding ke Sumatera Barat dan ingin mengubah hidup seperti saudara-saudara di luar Papua.“Saya Ketua Marga Gebze Dinaulik sangat mengharapkan supaya jangan ganggu kami. Kami mau maju,” tulis Simon Kumbu Dinaulik. Pertemuan aneh John Gobai, dari Koalisi Peduli Korban Investasi di Tanah Papua angkat bicara. Dia mengatakan tindakan pemerintah daerah dengan menggelar pertemuan di Jakarta merupakan hal aneh dan bertentangan dengan UU Nomor 21/2001, tentang Otonomi Khusus Papua.“Bagi saya ini aneh dan pola lama. Yang benar itu bicara di kampung. Biar mau ribut kah, mau berdebat atau bermusyawarah, tetap dilakukan di kampung. Jangan kooptasi hak masyarakat adat,” katanya.Tanah itu, katanya, memang milik Marga Gebze, Kaize, Mahuze, dan seterusnya, termasuk Bupati Frederikus Gebze.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| Namun dia mengingatkan, jabatan bupati hanya lima tahun, sementara masyarakat hidup berpuluh-puluh tahun. Sebaiknya, tetap juga mendengarkan suara yang protes sawit.Soal pernyataan sikap masyarakat adat dan surat kepada LSM agar tak mengganggu perusahaan membuka lahan plasma di ulayat mereka, katanya, biasa terjadi di berbagai tempat.Dia balik bertanya,”Apakah orang Papua bisa mengelola sawit atau justru menguntungkan petani sawit asal non Papua?”Gobai bilang, dimana-mana investasi pasti ada pro dan kontra. “Itu memang tercipta dan diciptakan. Bupati harusnya jadi mediator aktif untuk semua masyarakat, bukan malah berat sebelah,” katanya.Bagi dia, orang yang menerima sawit adalah yang masih merasakan manisnya investor. “Yang merasakan pahit belum sekarang, yang menderita mendapatkan pahit itu justru anak dan cucu mereka.” ***Korindo lewat sayap perusahaan, PT Tunas Sawaerma (TSE) bikin komitmen moratorium, seperti terpantau dari website Musim Mas, salah satu pembeli sawit Korindo.Dalam website itu, menyebutkan, pada 10 November 2016, TSE, memperpanjang kajian moratorium dan mempublikasikan pemberhentian pengembangan lahan melibatkan PT Tunas Sawaerma, PT Berkat Cipta Abadi dan PT Dongin Prabhawa.Awal mulai, TSE bikin kebijakan moratorium pengembangan lahan baru pada 9 Agustus 2016. Pada Oktober 2016, TSE mempublikasikan kebijakan keberlanjutan baru. Kebijakan ini mencakup kegiatan operasional di Indonesia yang langsung dikelola TSE.Pada 1 September 2016, tiga organisasi merilis laporan berjudul, Burning Paradise: Palm Oil in The Land of the Tree Kangaroo. Ketiga organisasi ini, adalah Migthy, organisasi kampanye lingkungan global dan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung (SKP-KAMe), merupakan kelompok kemanusiaan di Merauke, Papua. Juga Yayasan Pusaka, adalah organisasi nirlaba di Indonesia, dengan fokus riset dan advokasi hak-hak masyarakat adat.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| Riset mereka sejak 2013 hingga Juni 2016, dengan menelusuri fakta-fakta Korindo ini lewat citra satelit, video dan foto-foto dari lapangan langsung atau lewat drone (pesawat tanpa awak).Dari sana, terlihat bagaimana kawasan yang dulu berhutan, kini tinggal lapangan luas. Sebagian lahan, sudah ditanami sawit, bagian lain masih hamparan kosong.Dari video, terlihat alat-alat berat bekerja membersihkan lahan. Kayu-kayu bagus dikumpulkan. Stacking dibuat, berupa jalur berisi tumpukan kayu-kayu kecil.Setelah tahu fakta-fakta ini, pembeli Korindo, seperti Wilmar dan Musim Mas, menyetop sementara pasokan sawit perusahaan sampai ada perbaikan. Korindo pun mengumumkan moratorium.Pada pertemuan di Jakarta 24 Juli itu, dari Korindo, tak ada menjelaskan perkembangan tata kelola lahan konsesi pada masa moratorium.Perwakilan Korindo, Lee Jong Myeong, Managing Director PT Tunas Sawaerma, hanya cerita soal pengalaman di Papua. Dia seakan ingin meyakinkan kalau dia mengerti Papua.Lee bilang, sudah ke Papua, sejak 1992. Awal masuk Papua, keamanan tak terjamin. “OPM (Organisasi Papua Merdeka-red) itu terlalu banyak di tengah-tengah perusahaan. Putera daerah tak tenang, apalagi pendatang. Apalagi orang asing,” katanya.Pada 2001, ada 15 orang kena sandera, salah satu dia. “Selama 21 hari tertahan di hutan bersama OPM tapi kami tetap bertahan.”Dia merasa berpengalaman di Papua. “Jadi kami banyak makan asam garam di Papua. Saya berani bicara,” katanya tanpa merespon warga yang ingin lahan plasma segera dibuka.Lee bilang, punya usaha di Papua, bukan satu dua tahun tetapi sudah 35 tahun jadi harus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.“Itu yang kita upayakan selama ini,” katanya, seraya panjang lebar menjelaskan soal bantuan pendidikan dan kesehatan yang sudah perusahaan berikan kepada warga Papua.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| Lalu dia mempersilakan datang ke Papua, kalau ingin tahu informasi dengan benar. “Kita akan senang hati dan terbuka.”Usia pertemuan, kala Mongabay bertanya soal perkembangan moratorium hutan pun, dia tak mau berkomentar.Malah yang cukup panjang lebar menceritakan upaya perusahaan dalam masa moratorium adalah Nyoto Santoso, Kepala Departemen Konservasi, Fakultas Kehutanan, IPB. Dia juga menyalahkan organisasi masyarakat sipil yang mengeluarkan riset dan menuding mereka mengada-ngada untuk cari masalah perusahaan.Nyoto menceritakan, Korindo penjual minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke perusahaan-perusahaan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) seperti Musim Mas. Meskipun Korindo bukan anggota RSPO, tetapi produk sawit yang perusahaan beli harus sesuai syarat RSPO.RSPO wajibkan kalau mau jadi anggota harus ada penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) dan kawasan bernilai karbon tinggi (high carbon stock/HCS).Laporan Mighty, katanya, menyoroti Korindo pada banyak hal, seperti kebakaran lahan, dan deforestasi. “Isu pertama (kebakaran) itu tak terbukti,” katanya kepada Mongabay, usai pertemuan.Isu kedua, pemahaman deforestasi, katanya, jadi bumerang karena areal yang dibangun awalnya hak pengusahaan hutan (HPH) juga milik Korindo. Setelah kayu ditebang, pemerintah berikan izin kebun.“Dalam pandangan NGO itu masih hutan.”Dia bilang kalau cek ke lapangan kayu besar tak ada lagi. “Kalau main di karbon kan rendah.” Namun, dia akui juga masih ada wilayah berkayu tinggi. “Disitulah yang terjadi tuduhan deforestasi.”Bagi dia, hal seperti itu seharusnya tak masuk sebutan deforestasi. “Mengapa? Karena untuk hukum di Indonesia, semua legal dan clear. Cuma dari persepsi internasional kan seperti itu. Hingga buyer tak mau beli CPO,” katanya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| Dia bilang, telah mendatangi organisasi-organisasi non pemerintah yang terlibat dalam penelitian guna menggali masalah Korindo. “Karbon tinggi, kita lakukan. FPIC (free prior and informed consent-red) juga kita lakukan. Semua setuju, malah minta plasma percepat.”Kini, aturan pemerintah bilang masyarakat harus mendapatkan plasma 20% dari konsesi. “Oke, kita beri plasma, tapi tak bisa buka. Masyarakat menuntut kepada NGO agar segera dibuka.”Dia beralasan, karena organisasi masyarakat sipil mendesak Korindo lakukan moratorium hingga perusahaan tak bisa buka lahan, termasuk buat plasma.“Ini potret kita hadapi seperti ini. Korindo tak bisa jual. Kita diancam agar tak laku dijual di dunia. Ini lebih jahat dibanding teroris. Ini upaya satu pihak tekan pihak lain. Satu pihak jerumuskan pihak lain. Harusnya nasional satu pihak, satu suara,” katanya dalam pertemuan. Dia juga mengklaim masyarakat sebagai pemilik daerah dan pemda setuju. “Tata ruang sudah oke. Clear semua,” katanya, seraya bilang, moratorium sampai Oktober tahun ini.Sisi lain, kata Nyoto, pemerintah mestinya berdiri di depan nyatakan, perusahaan tak ada masalah. “Kalau moratorium gini, berkuasa mana, LSM dengan pemerintah? Akhirnya, lebih berkuasa LSM kan? Ini yang perlu kita luruskan,” katanya, sambil katakan NGO luar negeri tak semua memahami hukum Indonesia.Dia menuding, pemerintah tak paham dan lalai mengawal kebijakan mereka sendiri. Kalau tak boleh buat kebun, katanya, jangan berikan izin sawit dan tak melepas kawasan hutan.“Mestinya kan begitu. Saya berulangkali bilang ke pemerintah harus konsisten dalam bikin kebijakan itu. Ini gak konsisten. Ini ada yang dimoratorium, diem saja.” Sesat pikir moratoriumPastor Anselmus Amo, Direktur SKP KAMe-Merauke, menanggapi. Katanya, terjadi sesat pikir tentang moratorium.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| “Moratorium, tak diberikan oleh NGO. Ini statemen yang menyesatkan, yang disampaikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya, dalam rilis media, Rabu (9/8/17).Menurut Pastor Amo, ada gugatan oleh NGO terhadap aktivitas perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar lahan, yang dilarang oleh aturan pemerintah. “Sayang sekali bila pemerintah daerah agak ‘tutup mata’ dengan hal ini.”Ketidakpedulian pemerintah daerah, katanya, sudah tersistematis, jadi walaupun bupati bicara hal baik bagi warga, belum tentu berjalan baik oleh pelaksana teknis.“NGO menggugat perusahaan karena ada pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Bila perusahaan memperhatikan HAM dan lingkungan, tak mungkin ada gugatan NGO.”Senada Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch. Dia mengatakan, jangan menyesatkan pola pikir masyarakat dengan alasan moratorium.Kebun plasma, katanya, harus diberikan perusahaan kepada masyarakat sesuai UU Perkebunan No 39/2014. Jadi, katanya, tak ada alasan bagi perusahaan tak membangun kebun plasma. Apalagi Korindo Grup sejak lama di Merauke dan Boven Digoel.“Seharusnya sekarang sudah ada kebun plasma untuk masyarakat. Pertanyaannya, selama ini kemana saja dan kenapa tak bangun kebun plasma untuk masyarakat? Jadi, jangan gunakan moratorium sebagai alasan untuk tak membangun kebun plasma.” ***Siang itu, Melkor Wayoken, laki-laki 53 tahun Kepala Kampung Nakias juga pemilik ulayat Dusun Maam, terlihat berkaca-kaca.Sesekali dia membolak balik sebuah koran lokal di Jayapura dan membaca komentar beberapa perwakilan masyarakat yang menolak LSM yang dituding menyulitkan Dongin Prabawa, beroperasi di Distrik Ngguti, Dusun Maam.Warga yang bicara di koran itu adalah Sekretaris Kampung Nakias, Simon Walinaulik, Abraham Yolmen, Demianus Blamen dan Yohanes Samkakai.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| Menurut Wayoken, apa yang mereka laporkan sama sekali tidak benar. Wayoken hampir menangis saat Mongabay wawancara. Dia langsung mengecek informasi di koran.Dia heran mereka bisa mewakili penduduk Nakias. Dia sendiri adalah Kepala Kampung Nakias. “Mereka tak berhak mewakili masyarakat,” kata pria yang juga Kepala Adat Kampung Nakias ini.Semestinya, dia mendapat informasi segala persoalan menyangkut Dusun Maam, termasuk pertemuan di Jakarta.Dia jengkel, kala undangan, melalui pesan singkatpun tak dia terima, sebagai aparat pemerintah paling bawah, tiba-tiba ada orang Kampung Nakias dan Kampung Tagaepe, muncul mengatasnamakan warga.“Pertemuan itu dalam rangka apa? Utusan dari siapa? Benarkah mewakili pemilik adat atau tidak?”Wayoken mengatakan, kebun berada dalam wilayah masyarakat Maam, milik Kampung Nakias, Tagaepe, Salamepe, Banabepe. Pemilik sah dusun itu Ny. Elisabeth Ndiwaen dan Mariana Walinaulik, tetapi mereka tak ikut dalam pertemuan itu.Sebagai pemerintah Kampung Nakias, dia kesal ada yang mengaku wakil warga mengatakan, Dusun Maam, dan beberapa kampung sekitar sudah sejahtera.“Kata itu tepatnya untuk perusahaan sendiri, karyawan yang ada dalam perusahaan ini yang menikmati kesejahteraan.”Dia beberkan, warga hidup dalam keterbatasan, termasuk Pemerintah Kampung Nakias juga. Sekolah SD YPK di Nakias, dalam kondisi miris. Rumput hampir setinggi ruang kelas. Perusahaan tak pernah melirik sekolah di Kampung Nakias.“Yang sejahtera hanya karyawan di Maam, menyekolahkan anak SD, bus selalu siap mengantar jemput. Anak karyawan saja. Anak-anak Kampung Nakias tak ada sekolah di Nakias, Tagaepe, Salamepe atau Boepe. Tidak pernah diperhatikan perusahaan juga,” katanya.Wayoken kritis terhadap kehadiran sawit di kampung mereka. Dalam rapat pembentukan koperasi dia juga menyampaikan kepada pengurus—semua orang Papua–, bahwa, perusahaan tak memperhatikan orang di Maam.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| Wayoken mengibaratkan, warga di Maam seperti ayam bertelur di padi, tetapi mati kelaparan. “Mereka berenang tapi mati kahausan,” katanya dan berharap, kepala daerah memperhatikan warga bukan kepentingan pribadi.Warga Maam, katanya, sudah menolak perusahaan ini puluhan kali tetapi mereka bercokol. Kalau warga protes, katanya, mereka panggil aparat keamanan.”Kami orang Marind punya aturan. Dusun Maam adalah tempat sakral orang Marind, tempat mencari makan semua orang Marind.”Serupa ungkapan Elisabet Ndiwaen, perempuan asal Kampung Nakias. Dia tak setuju PT. Dongin Prabhawa masuk tanpa kesepakatan.“Saya sebagai pemilik hak ulayat apapun tetap pertahankan hak dan berbicara kebenaran,” katanya.Dulu, katanya, dia penentang Bupati Merauke Romanus Mbaraka, kala menjabat karena memperbolehkan perusahaan masuk. Dongin Prabhawa, katanya, masuk ilegal karena melecehkan hak Marga Dinaulik.“Sampai pembagian uang di Kampung Tagaepe, belum tahu hingga sekarang siapa yang menerima. Kami, Marga Dinaulik tak pernah ambil uang itu. Tak tahu perwakilan dari mana. Jadi yang terima uang atas nama Marga Dinaulik ini kami tidak tahu.”Dia terus menentang sawit masuk demi anak cucu. “Bukan saya punya anak cucu saja tetapi semua orang Marind.”Koperasi terbentuk pada 2009, dia tetap menolak. Koperasi tersendat karena perusahaan mau memperluas kebun di Maam dengan alasan masuk wilayah hak guna usaha (HGU).Dinaulik menentang perluasan lahan Maam dengan cara meminta hutan lagi. Dia tak setuju pembongkaran hutan dengan alasan dalam HGU sudah mencantumkan lahan koperasi.“Saya pasti lawan perusahaan sampai titik darah penghabisan kalau pembangunan demi koperasi mau bongkar hutan lagi. Hutan sudah habis. Cukup sudah perusahaan menipu.”Dia tak mau hutan terbongkar lagi. Walau kebiasaan disana, perempuan tak punya hak berbicara tentang tanah tetapi warisan leluhur milik Dinaulik.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| “Semua warga Marind punya hak juga, termasuk cucu Marga Dinaulik. Cukup sudah hutan dibongkar demi kemauan perusahaan.”“Kami perempuan tetap bersuara, untuk pertahankan hak kami karena ahli waris dari leluhur kami,” katanya sambil meminta bupati, sebagai anak adat orang Marind agar menyelesaikan masalah ini.Soal LSM atau NGO masuk ke sana, katanya, malah mereka yang mengundang datang karena khawatir hutan bakal habis.“Kami yang mengundang mereka, karena kami merasa sandaran kami sudah tidak ada lagi. Siapapun orangnya, tidak boleh batasi LSM Karen mereka (bekerja) untuk masyarakat. Bila perusahaan atau pemerintah tak mampu selesaikan merekalah yang kita datangkan.”Mariana Dinaulik, tokoh perempuan asal Kampung Nakias, pemilik Dusun Maam mengatakan, bosan menghadapi Dongin Prabhawa dan Pemda Merauke.Dia berharap, presiden turun ke Merauke menyelesaikan masalah ini. “Jangan hanya LSM tetapi presiden.”Pada Hari Masyarakat Adat Internasional, 9 Agustus 2017, komunitas adat dan organisasi masyarakat sipil, termasuk media di Papua, bikin pernyataan bersama antara lain, soal Korindo.Mereka dari masyarakat adat Kampung Nakias, Tagaepe, Ihalik, Wambon Tekamerop, SKP KAMe, Sawit Watch, Yayasan Pusaka, Papuan Voices, Belantara Papua, SKPKC Fransiskan Papua, Garda Papua, Suara Papua, Tabloid Jubi, Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP), Forum Independen Mahasiswa Papua, PMKRI Cabang Merauke.Melkor Wayoken datang juga. Dia kesal, ada oknum aparat Kampung Nakias menyamar jadi kepala kampung dan menandatangani surat pernyataan lalu pakai cap pemerintah Kampung Nakias.	[0.25, 0.5, 0.25]
2017-034-02.json	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua	Cerita Warga Minta Plasma Kala Korindo Moratorium Buka Lahan Sawit di Papua \| Pernyataan itu, katanya, dibuat tanpa sepengetahuan dia sebagai kepala kampung. “Lalu dorang pergi dengan rombongan Bupati Merauke dan Bupati Boven Digoel buat pertemuan di Jakarta. Saya jelas tidak terima, kalau memang dorang tahu saya ada di sini kenapa dorang tidak panggil saya sebagai pemerintah kampung yang punya wilayah di mana perusahaan bekerja?” katanya dalam rilis.“Saya ini dipilih oleh masyarakat Kampung Nakias. Dorang tahu saya berada di Merauke tetapi dorang tidak panggil saya.” [SEP]	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2021-003-02.json	Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya	Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya \| [CLS] Air laut jernih membiru bergelombang tenang. Deretan pohon kelapa yang tumbuh di hamparan pasir putih yang bersih dari sampah, dengan latar langit biru berawan tipis.Kapal-kapal dan perahu berlayar tenang. Lumba-lumba meloncat riang. Pulau-pulau kecil nampak asri dengan hijaunya mangrove dan tumbuhan besar lainnya. Ikan-ikan berenang riang di berbagai sudut. Di seberang sana, gunung nampak eksotik, kokoh, menjulang.Begitu rangkuman imajinasi laut masa kini dan masa depan yang tergambar dalam puluhan lukisan sejumlah siswa SD se-Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Puluhan lukisan itu dipajang pada acara workshop ekosistem laut yang digelar Komunitas Bhura’an di balai desa setempat, Senin (29/11/2021).Zainal Abidin Hanafi, salah satu penggagas komunitas itu mengatakan, Komunitas Bhura’an merupakan wadah bagi pemuda setempat untuk bekerjasama dan pemberdayaan isu lingkungan setempat. Seperti edukasi lingkungan sejak dini kepada pra siswa melalui lomba melukis dan workshop ekosistem laut kepada masyarakat.“Kami sadar, tidak baik saling menyalahkan soal lingkungan. Termasuk persoalan sampah yang sampai saat ini belum juga teratasi. Kita perlu saling menyadarkan untuk peduli terhadap lingkungan dan butuh gerak nyata. Dari lomba lukis kemarin, kami bisa tahu, imajinasi mereka soal laut itu bagus. Tapi nyatanya, laut kita hari ini tercemar,” ujarnya.baca : Miris, Berikut Penampakan Sampah di Pesisir Selatan Madura Meski belum banyak berkarya karena baru terbentuk, Kelompok Bhura’an mengajak masyarakat peduli lingkungan termasuk soal sampah melalui kegiatan itu.“Bhurâ’ân diinisiasi pemuda, tetapi tidak bisa bergerak sendiri. Butuh dukungan masyarakat menjaga lingkungan Bandaran ini. Juga para guru, diharapkan turut memberikan edukasi lingkungan melalui ruang-ruang kelas,” ujarnya.	[0.0, 1.0, 0.0]
2021-003-02.json	Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya	Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya \| Yusuf, salah satu perangkat desa Bandaran mengatakan, nelayan dan masyarakat Bandaran resah dengan kondisi laut yang semakin kotor. Dampaknya ikan makin sedikit dan sulit didapat, sehingga nelayan harus melaut lebih jauh.Dia bilang, Bhurâ’ân merupakan momen panen ikan selama 2 sampai 5 bulan bagi nelayan setempat, termasuk saat musim hujan. Tapi Bhurâ’ân saat ini jauh berbeda, musim panen ikan hanya satu minggu.“Kenapa ini terjadi? Apakah karena laut area pesisir kita sudah kotor? Semoga kedepan kita dapat bersama-sama merubah keadaan ini,” ujarnya.Yusuf mewakili pemerintah Desa Bandaran dan masyarakat mendukung dan berterima kasih dengan inisiasi kegiatan komunitas Bhurâ’ân yang positif itu.Sedangkan Endang Tri Wahyurini, Dosen Prodi Perikanan Universitas Islam Madura (UIM) sekaligus pembicara dalam acara itu mengatakan menjadi masyarakat pesisir merupakan anugerah Tuhan karena mudah menikmati kekayaan laut dan bisa jadi mata pencaharian.“Sebagian beranggapan, masyarakat pesisir diklaim sebagai kantong kemiskinan. Justru potensi alamnya yang luar biasa dengan kekayaan ikannya untuk ditangkap, dijual segar dan diolah untuk mendapatkan uang,” katanya.Endang mengatakan saat musim panen ikan, nelayan bisa menjual ikan segar. Tetapi sebaiknya ikan bisa diolah agar harga jual lebih mahal dan menjadi strategi saat menghadapi musim paceklik ikan saat nelayan tidak berani melaut karena cuaca buruk.“Saat musim paceklik ini, perempuan nelayan berjualan camilan hasil olahan sendiri untuk tetap bisa menyangga ekonomi keluarga. Ke depan, ibu-ibu bisa memanfaatkan musim itu dengan cara mengolah hasil laut dalam bentuk apapun. Seperti diolah menjadi nugget, krupuk, sosis, dan olahan lainnya,” jelasnya.baca juga : Potret Perempuan Nelayan di Pesisir Jumiang Pamekasan	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2021-003-02.json	Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya	Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya \| Ketua Kelompok Peduli Mangrove Madura (KPMM) itu menjelaskan, ada tiga ekosistem utama di laut yang penting untuk dijaga yaitu mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.Secara fisik, mangrove bisa mengendalikan abrasi pantai, mengurangi tiupan angin kencang dan terjangan gelombang laut, mempercepat laju sedimentasi, mengendalikan intrusi air laut, dan menyerap dan mengurangi polutanSecara ekonomi, hutan mangrove bisa dimanfaatkan kayunya dan hasil hutan bukan kayu, seperti madu, bahan obat-obatan, minuman, makanan, tanin. Bahkan menjadi lahan untuk kegiatan produksi pangan dan ekowisata.“Secara biologis, mangrove bisa jadi tempat mencari makan, tempat pemijahan, dan tempat berbiak ragam jenis ikan, udang, kerang dan biota laut lainnya. Juga tempat bersarang berbagai satwa liar, terutama burung, dan sumber plasma nutfah,” ungkapnya.Sedang terumbu karang, berfungsi untuk menangkap sedimen, kawasan tempat mencari makan, dan menghasilkan nutrien. “Terumbu karang bisa jadi habitat berbagai biota laut, tempat pemijahan, peneluran dan pembesaran anak-anak ikan, sebagai sumber makanan bagi ikan-ikan, mencegah abrasi pantai, membantu mengurangi pemanasan global karena menyerap bisa karbondioksida, yang diubah sebagai bahan baku terumbu dengan reaksi kimia, dan ini perlu dilestarikan,” jelasnya.Menurutnya, terumbu karang bisa rusak karena cara tangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, menggunakan racun sianida, menggunakan pukat harimau atau pukat hela, Ghost Fishing atau alat tangkap yang rusak, setrum atau electric fishing, pencemaran limbah dan sampah, pengambilan dan penambangan terumbu karang.Sedangkan padang lamun, katanya, bisa menjadi perlindungan pantai terhadap gelombang dan arus, menjadi habitat dan kawasan tempat mencari makan dan berkembang biak, bisa memanfaatkan nutrien secara efisien.baca juga : Aksi Endang Wahyurini Selamatkan Mangrove Madura	[0.5, 0.5, 0.0]
2021-003-02.json	Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya	Begini Komitmen Pemuda dan Masyarakat Pesisir Bandaran Menjaga Lautnya \| Sementara Farhan Hakim pegiat pengolahan sampah plastik bilang, berbagai jenis sampah menjadi permasalahan di laut. “Bukan hal baru bicara plastik mengotori laut kita. Makanya ada daerah yang melarang penggunaan plastik untuk meminimalisir sampah plastik,” jelasnya.Dia sarankan, ketika belanja untuk membawa tas belanja tidak sekali pakai. Dia merasa miris melihat suatu daerah yang belum mengelola sampah dengan baik, termasuk di daerah pesisir. Sungai-sungai di daerah perkotaan pun jadi kotor karena sampah dibuang sembarangan bahkan dijadikan tempat pembuangan air sisa mandi dan lainnya.“Jujur, saya merasa miris melihat pesisir Madura hari ini. Karena hampir semuanya airnya kecoklatan seperti kopi susu. Salah satu sebabnya karena kotor dari sampah dan limbah rumah tangga, tambak, bahkan industri,” ujar pegiat lingkungan yang memanfaatkan bahan bekas menjadi baju dan aksesoris lainnya tersebut.Persoalan laut seperti ini tidak bisa dibiarkan. Tidak ada solusi terbaik selain bersama-sama menjaga laut dengan cara mulai dari hulu, yakni dari setiap individu.“Kalau tidak dimulai dari hulunya, maka lukisan laut bersih seperti yang digambar siswa-siswi yang dipajang ini, ya hanya sebatas gambar dan imajinasi saja. Mereka ini generasi untuk beberapa tahun ke depan. Bisa jadi, kalau kita selaku generasi hari ini cuek akan kerusakan lingkungan, maka mereka tidak akan bisa menikmati kekayaan laut yang cukup potensial di masa depan,” tegasnya. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2016-055-06.json	Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan	Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan \| [CLS] Kiai Nur Aziz, sehari-hari menggarap lahan pertanian di Desa Surokonto Wetan, Kendal, Jawa Tengah. Senin (2/5/16), sepucuk surat dia terima dari Polres Kendal, Jateng. Ini surat panggilan kepada Azis untuk pemeriksaan polisi. Ternyata, dia ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Rovi Tri Kuncoro, ADM Perum Perhutani, KPH Kendal. Dia dituding menyuruh, mengorganisir atau menggerakkan dan pemufakatan pembalakan liar (menggunakan kawasan hutan tak sah). Lagi-lagi warga terjerat UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Aziz tak sendiri. Dua warga Surokonto Wetan juga tersangka, yakni Mudjiyono, dan Sutrisno Rusmin.Sebenarnya, masyarakat Desa Surokonto Wetan, sudah menggarap lahan perkebunan sejak 1952. Kriminalisasi bermula, kala pembangunan pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Rembang, merencanakan penambangan batu kapur sebagai bahan baku semen. Lahan di Rembang, berada di kawasan hutan, lalu tukar guling lahan di Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kendal seluas 125,53 hektar.Berdasarkan data LBH Semarang, berita acara pada 21 Juni 2013 menyebutkan, tukar menukar kawasan hutan antara Kementerian Kehutanan dengan Semen Indonesia, lokasi plant site di Rembang, Jateng. Ada keputusan Menteri Kehutanan 25 September 2013 tentang penunjukan hutan produksi tetap (HPT) dari lahan pengganti—kaitan tukar menukar kawasan hutan Semen Indonesia—di Desa Surokonto Wetan, Kendal.Panitia tata batas (PTB) Kendal mengesahkan dan menyetujui trayek batas hutan produksi dari lahan penganti kepada Semen Indonesia 30 Oktober 2013. Kemudian, pengukuran dan pemasangan tanda batas oleh Biro Perencanaan Perhutani Jateng.PTB Kendal mengesahkan hasil dan peta tata batas HPT Kendal dari lahan pengganti Semen Indonesia November 2013 seluas 127,821 hektar. SK Menhutpun dibuat 17 April 2014.	[1.0, 0.0, 0.0]
2016-055-06.json	Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan	Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan \| Setelah menjadi HPT, 26 petani dilaporkan ke Polres Kendal dengan tuduhan merusak hutan. “Lahan itu dikelola dan ditanami tanaman musiman oleh warga sejak 1972, dengan pembagian hasil dengan PT Sumurpitu,” kata Aziz.Sejak 1956, ada pengelolaan lahan NV. Seketjer Wringinsari, pada 1972 dilanjutkan PT. Sumurpitu Wringinsari. Sumurpitu memiliki hak guna usaha (HGU) sejak 1972-1998, diperpanjang dari 1998-2022 di lahan 127 hektar itu. Perusahaan tak mengurus lahan konsisten. Lahan tak produktif. Warga Surokonto berinisatif merawat dan menanami lahan.“Tanpa sepengetahuan warga, Sumurpitu pada 2012 menjual lahan kepada Semen Indonesia,” kata Aziz.Pada 2013, lahan jadi pengganti kepada Perhutani yang terkena garapan pabrik semen di Rembang. Terbitlah Keputusan Menhut pada 2014, soal penetapan sebagian kawasan hutan produksi pada hutan Kalibodri 127, 821 hektar di Kendal. Dengan dua regulasi tukar-menukar lahan ini, tanah negara yang dibeli Semen Indonesia dari Sumurpitu berpindah kepemilikan ke Perhutani KPH Kendal.Warga baru tahu ada SK Menhut pada Januari 2015. Perhutani mengadakan sosialiasi kepemilikan tanah dan rekruitmen warga bila ada yang mau menjadi pekerja lapangan mereka.Seluruh lahan menjadi karet dan jati. warga Desa Surokonto akan kehilangan mata pencaharian yakni bertani dan berladang. “Bila pencaharian hilang, lantas siapa mau tanggung jawab?”Upaya demi upaya melalui jalur silaturahmi ke berbagai pejabat dan instansi terkait sudah dilakukan. Tanpa dinyana-nyana, langkah sang kyai bersama warga, justru dianggap tindakan melawan hukum dengan dasar tuduhan tak bisa dibenarkan, berbeda antara tudingan dan realitas lapangan.Warga tak pernah merusak hutan. “Yang dilakukan warga hanya mengatur ulang program pembagian lahan garapan yang sudah tak diolah Sumurpitu. Pengaturan-ulang ini tindak lanjut program Kantor Desa Surokonto dikawal Kecamatan Pageruyung dan Satpol PP setempat.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2016-055-06.json	Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan	Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan \| Tuduhan kepada Aziz, Mudjiyono, dan Sutrisno Rusmin, tak berdasar. “Kami hanya ingin memperjuangkan hak-hak warga.”Muhnur Satyahaprabu dari Walhi Nasional mengatakan, tindakan Polres Kendal jelas kriminalisasi petani. Tukar guling kawasan hutan untuk pertambangan dan pendirian pabrik Semen Indonesia, katanya, seharusnya tak menjadi konflik jika status lahan jelas (clear and clean/CnC). Dengan konflik ini, katanya, membuktikan status tanah belum selesai. Dalam proses juga tak melibatkan masyarakat terdampak. “Ini makin memperpanjang konflik sektor perkebunan yang merugikan petani,” katanya.Pada 2016, data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), menyebutkan, setidaknya ada 127 konflik sektor perkebunan, disusul 70 konflik sektor infrastruktur. Selain itu, masih puluhan konflik besar melibatkan sektor pertanian.“Salah satu daerah konflik Perhutani di Jateng dari 2014 hingga kini seperti di Desa Surokonto. Sudah. Seharusnya Perhutani dievaluasi sebagai BUMN, jika perlu dibubarkan.”Dihubungi terpisah, Adm Perhutani KPH Kendal, Sunarto mengatakan, melaporkan Nur Aziz cs karena berbagai upaya diacuhkan. “Kami tak masalah lahan digarap warga, nanti mekanisme kita rumuskan bersama, yang sama-sama saling menguntungkan,” katanya.Dia meminta warga menggugat keputusan penetapan kawasan hutan untuk tukar guling lahan ini. “Jika warga menang, otomatis lahan kami kembalikan ke petani,” kata Sunarto.Dia mengatakan, yang mereka lakukan sudah tepat. “Sebagai pelaksana lapangan, kami melakukannya berdasarkan surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika warga meminta kami mencabut surat, sudah tentu bukan keputusan dan wewenang kami.” [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2016-040-10.json	Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi	Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi \| [CLS] Polres Ternate dengan dukungan dari Polda Maluku Utara melalui Satreskrimnya melakukan penyergapan terhadap penyelundupan 106 ekor satwa yang terdiri atas 45 ekor burung kakatua putih, 32 ekor burung nuri bayan hijau, 25 ekor burun nuri bayan merah, dan 4 ekor kesturi ternate.Kapolda Maluku Utara, Brigjen. Pol. Zulkarnain Adinegara menyampaikan bahwa pihaknya melalui Polres Ternate mengungkap penyelundupan satwa dilindungi berdasarkan pengembangan informasi adanya upaya pemindahan hewan langka khususnya kakak tua dan nuri (hijau dan merah) melalui kapal laut.“Dilihat secara fisik susah, dan modusnya melalui orang di darat dan kemudian anggota naik ke kapal untuk mengecek barang bukti’ ungkap Zulkarnain.Pelaku berinisial Zm, AJ, dan RS bakal dijerat dengan pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 dan atau Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf m Undang-udang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan junto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.Kasus kemudian dikembangkan melalui security kapal yang mendapatkan imbalan Rp. 100.000/ekor burungnya. Modusnya dengan menggunakan katinting (perahu kecil) yang merapat di kapal kemudian ditarik burungnya ke lantai 8 dan burungnya dimasukkan dalam paralon serta disimpang di dekat cerobong asap yang ternyata sudah disiapkan pula sangkar-sangkar burungnya. Burung-burung tersebut akan dibawa ke Tanjung Pinang.Otak pelakunya masih dalam pengejaran dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sementara pelaku lapangan sudah diamankan pihak Kepolisian setempat. Satwa selundupan itu berasal dari Rongaronga/Halmahera Selatan.Sebelumnya sebulan yang lalu juga diamankan 240 ekor satwa yang ditangkap oleh Polair Halmahera Selatan (Gebe). Selain itu ada pelaku berkebangsaan Filipina yang menyelundupkan satwa dan saat ini kapal dan burung disita, namun pelaku berhasil melarikan diri.	[1.0, 0.0, 0.0]
2016-040-10.json	Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi	Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi \| Jika dilihat dari jalurnya, maka cukup panjang perjalanan dari Ternate-Ambon-Namlea-Baubau-Makassar-Surabaya-Semarang-Jakarta-Tanjung Pinang (Kepri) yang sedianya akan dibawa ke Malaysia karena sudah ada penampung disana.Pihak Polres bekerjasama dengan BKSDA terkait tindak lanjut barang bukti. BKSDA kemudian memanggil pihak Karantina Hewan untuk pengecekan kesehatan satwa dan pengeobatan satwanya.Selain di Maluku Utara, terjadi pula kasus di Sulawesi Utara yang memperdagangkan satwa dilindungi. Salah satu orang yang lama jadi target oleh bagian Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berhasil ditangkap. Beberapa kali target bias lolos digrebek karena sangat lihai menyembunykkan burung langka/dilindungi.Tersangka RM atau popular dipanggil D sebagai supplier di Manado yang biasanya mengambil burung dari Papua, Sulut, Maluku, dan NTT. RM berperan sebagai salah satu pengumpul burung besar dan bisa menyediakan berbagai burung sesuai permintaan.Saat ditangkap, diamankan dari pelaku berupa, nuri talaud (2 ekor), nuri bayan (5 ekor), nuri merah (30 ekor), kring-kring buru (10 ekor). Menurut Kepala Seksi Gakkum Wilayah Manado, William Tengker menyampaikan bahwa barang bukti saat ini dititipkan di PPS Tasikoki, sementara pelaku dititipkan di Polda dan disidik oleh PPNS Gakkum KLHK.Integrasi para pihak dan pemantauan perairan Keberhasilan penanganan penyelundupan/perdagangan satwa dilindungi berkat dukungan pihak Kepolisian, BKSDA, Gakkum KLHK dan masyarakat. Artinya upaya penanggulangan kejahatan terhadap satwa liar sangat membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak.Irma dari Legal Advisor WCU yang melakukan pendampingan perkara mengharapkan agar proses hukum bisa sampai mengejar dan menangkap pelaku utamanya yang diduga berada di Batam dan Malaysia.	[0.0, 1.0, 0.0]
2016-040-10.json	Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi	Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi \| Sementara itu, untuk satwa yang berhasil disita jika ada rekomendasi kesehatan satwa yang memungkinkan untuk dilepasliarkan maka diharapkan agar satwa-satwa tersebut segera di lepasliarkan ke alam. “WCU akan terus bekerjasama dengan Polda Maluku Utara dan Polda Sulut dalam kegiatan patroli laut di wilayah rawan penyelundupan,” tambah Irma.Kapal barang maupun kapal penumpang yang melalui jalur laut dari dan ke wilayah Timur Indonesia patut untuk menjadi perhatian serius. Pelaku sering menggunakan kapal laut untuk memperdagangkan satwa bisa diputus rantai pasokannya karena ketatnya pengamanan laut untuk memberantas praktek kejahatan terhadap satwa dilindungi di Indonesia.Oleh karena itu diperlukan pula pendekatan dan kerjasama dengan PELNI untuk ikut peduli dengan upaya pemberantasan perdagangan dan penyelundupan satwa liar dilindungi.Mendesak Revisi UU No.5/1990 Setiap tahun KLHK menyampaikan penyelundupan ataupun perdagangan ilegal satwa liar dan dilindungi mencapai 70 kasus. Fakta mencengangkan dan memprihatinkan karena tingginya kasus.Oleh karena itu, berbagai lembaga yang peduli dengan satwa dilindungi mendesak untuk percepatan revisi UU No. 5/1990 oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat karena kejahatan terhadap satwa dilindungi sudah sedemikian serius.Draft revisi UU tersebut dari Pemerintah sudah berada ditangan DPR RI untuk dibahas dalam prolegnas. Namun demikian sejauh mana draft rancangan undang-undang tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang belum ada yang mengetahui.Masihkan kita optimis bahwa perdangangan atau penyelundupan satwa dapat diberantas menggunakan payung hukum undang-undang yang baru? Menjadi PR besar untuk semua, terlebih anggota dewan yang membawahi sektor kehutanan sebagai bagian tugas utama dalam pembuatan legislasi di tingkat pusat. [SEP]	[0.5, 0.5, 0.0]
2014-011-06.json	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta \| [CLS] Hewan-hewan kabeh pada tumpes…Urep-urepan kabeh podo tumpes…Sawangen koe wit-witen podo cantes…Sawangen koe wetu-wetu podo cures…Kulo mung petani ….Itulah lagu ciptaan para ibu dari Rembang, soal kekhawatiran eksploitasi tambang karst yang mengancam lingkungan dan kehidupan mereka. Mereka bernyanyi bersahut-sahutan. Ke Jakarta, warga mendatangi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Mahkamah Agung, KPK, Mabes Polri sampai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.***Siang itu, jam menunjukkan pukul 14.00. Suasana depan gedung KPK, Kamis (20/11/19), riuh oleh wartawan yang menanti tersangka kasus alihfungsi hutan, Gubernur Riau, Annas Maamun, yang sedang diperiksa. Sisi lain, ibu-ibu dari Rembang, penolak pabrik semen duduk bersila di depan pintu masuk. Mereka menggunakan kebaya dan kain panjang (sampir). Kepala bercaping hijau. Rambut digulung, dan berkonde berwarna merah putih.Suasana begitu kontras. Kala KPK tengah memeriksa tersangka alihfungsi lahan, bagian lain, ibu-ibu gigih aksi mempertahankan kelestarian lingkungan.Gunarti, perempuan yang aksi sesekali berorasi. “Lagu ini kami ciptakan sendiri berisi keresahan. Hewan-hewan, tumbuhan, batu semua akan ludes jika pabrik itu tetap didirikan. Belajar dari kejadian, kalau ada pabrik pasti kerusakan terjadi. Kita tak ingin aksi kasar. Dengan ini mudah-mudahan bisa didengar,” katanya.Selama di Jakarta, mereka tidur di kantor YLBHI. Beralaskan tikar, berhimpit-himpitan. Namun, mereka tak mengeluh.“Tak apa-apa tidur di lantai. Justru merasa matur nuwun ada yang nampung di Jakarta. Ada saudara dari Walhi, Kontras, YLBHI, Desantara, dan lain-lain. Tanpa mereka mungkin kami tak tahu jalan ke KPK, KLH dan lain-lain.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-011-06.json	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta \| Menurut dia, tak ada tanggapan pemerintah daerah hingga ke Jakarta. “Kalau nanti pemprov, pemkab, Semen Indonesia, tak ada respon juga, mungkin warga bertindak lebih tegas. Di sana lingkungan mereka, jadi harus dijaga.” Kini, warga menggugat Gubernur Jateng ke PTPN.“Kami berharap Pak Jokowi sebagai presiden dipilih rakyat punya kebijakan pro rakyat. Pengen alat berat, aparat, semua ditarik dari lokasi. Bentuk intimidasi banyak. Ada yang didatangi ke rumah ditodong senjata laras panjang. Seminggu lalu di tenda juga begitu. Warga hanya ingin membela bumi pertiwi.”Menurut mereka, penolakan di Rembang ini simbol sikap serupa untuk di Pati, Gerobokan, Blora dan keseluruhan Jateng. “Jangan sampai ada pabrik semen. Jateng itu lumbung pangan nusantara. Pangan itu soko negoro. Potensi Jateng semua mau diambil. Padahal kita sudah tinggal melestarikan. Jangan dirusak.”Kala sebagian aksi di KPK, yang lain mendatangi Mabes Polri. Mereka meminta Polri bertindak netral sekaligus menindak anggota yang diskriminatif dan mengintimidasi warga.Beberapa dari mereka juga mendatangi Badan Pengawas Mahkamah Agung. Mereka meminta, hakim PTUN yang menyidangkan perkara diganti. Seharusnya, hakim memiliki sertifikasi lingkungan hidup yang menjadi ketua majelis. Harapannya, badan pengawasan bisa memberikan teguran agar ada penggantian.“Masyarakat dan ibu-ibu menolak pabrik semen karena merusak alam. Kami sangat cinta alam, sama ibu pertiwi. Jangan sampai rusak. Kami perempuan, kalau ada pabrik semen, air akan habis. Perempuan kalau kehabisan air gak bisa mikir. Gak bisa beli air seperti di kota,” kata Sutinah.Dia mengatakan, warga punya ternak, kebun dan sawah yang memerlukan banyak air. Seandainya, ada pabrik semen sumber air bisa hilang.Joko Priyanto, petani Rembang mengatakan, menolak pabrik semen karena dia petani. Jika ada pertambangan, otomatis debit air berkurang.	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-011-06.json	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta \| “Saya juga memelihara beberapa kambing. Tetangga pelihara sapi. Kalau pegunungan ditambang, bagaimana nasib kami? Ternak kami? Sekarang terjadi konflik sosial. Kami yang dulu punya kebiasaan gotong royong, sudah tidak. Baru mau dibangun pabrik, sudah ada konflik.”Menurut dia, penolakan warga bukan tanpa alasan. Pabrik dan lokasi tambang berada di cekungan air Watuputih. Kawasan ini berfungsi sebagai cadangan air. Ini sesuai penelitian Dinas Pertambangan Jateng, Maret 1998.Kepala Divisi Operasional LBH Semarang, Zainal Arifin mendesak pembatalan izin-izin lingkungan pada perusahaan tambang ini. “Ini penting karena izin lingkungan kartu as bagi izin perusahaan itu. Di Jateng, izin lingkungan seperti tanpa ada proses jelas.”Dia mencontohkan, dokumen Amdal seharusnya melibatkan warga pro dan kontra. “Warga yang dimintai pendapat hanya yang pro.”Menurut dia, proses ini jelas cacat prosedural. “Ini sedang gugat di PTUN Semarang,” kata Zainal.Sobirin, aktivis Desantara menambahkan, selama ini tidak ada transparansi. Kala sosialisasi, warga tidak terlibat. Hanya pemerintahan desa hingga informasi tidak sampai ke warga.“Warga pemetaan, mereka menyocokkan dengan dokumen Amdal. Banyak mata air tidak masuk. Kami menyebut ini sebagai penggelapan data. Penting dikritisi. Dalam tahap persiapan sudah tidak transparan, apalagi kalau beroperasi?”Dia juga menyoroti intimidasi warga. SI bersamaTNI membuat portal mengisolir tenda yang dibuat para ibu. Seharusnya, TNI/Polri netral.Sesaat setelah keluar dari gedung KPK, Muhnur Satyahaprabu dari Walhi Nasional menyampaikan hasil pertemuan. “Kami bertemu bagian pengawasan KPK. Mereka berjanji mengawasi. Mereka koordinator evaluasi izin yang tidak sesuai perundang-undangan dan merugikan negara.”KPK, kata Munhur, akan evaluasi dan merekomendasikan kepada kepala daerah untuk mencabut izin, termasuk tambang Rembang.	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-011-06.json	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta \| Munhur khawatir, karena pembangunan pabrik semen berlanjut padahal izin lingkungan sedang bersengketa. Pembangunan ini, menimbulkan ancaman kepada warga dengan pelibatan aparat keamanan, TNI/Polri bersenjata lengkap. “Negara toledor, tidak berhati-hati dalam menerbitkan izin tambang. Kami meminta dihentikan.”Pada Rabu (19/11/14), aksi serupa di Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Di Komnas Perempuan, mereka mengadukan represif aparat kepada ibu-ibu yang tinggal di delapan tenda perlawanan. Hingga kini, mereka bertahan di tenda sejak Juni lalu. Secara bergantian, 150 perempuan bertahan di sana.Komnas Perempuan meminta warga mengirimkan data Amdal dan dokumen lain hingga bisa memberikan rekomendasi. Komnas akan menyurati bupati dan gubernur terkait hak perempuan atas lingkungan yang baik.Di Komnas HAM, komisioner Muhammad Nurkhoiron berjanji menindaklanjuti aduan warga. Komnas HAM telah mengirim rekomendasi kepada Gubernur Jateng dan Bupati Rembang untuk menghentikan pembangunan pabrik. Komnas HAM akan memanggil gubernur, bupati dan Semen Indonesia.“Ada rekomendasi Komnas HAM, tetapi pembangunan pabrik semen tetap jalan,” kata Gunarti. (Bagian 1) [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-017-18.json	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan \| [CLS] Ikan Sidat (Anguilla spp.) adalah salah satu komoditas yang disukai banyak negara di dunia. Pemanfaataannya dari tahun ke tahun selalu berkembang dengan cepat, dan diambil langsung dari alam dengan cara ditangkap. Indonesia tercatat menjadi salah satu produsen ikan bercita rasa lezat itu.Untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan Sidat di masa mendatang, Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pengelolaan perikanan Sidat dengan cara yang sistematis dan dilakukan dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan di Tanah Air.Setidaknya, itu yang sudah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini dengan mematangkan kajian dan pembentukan tim untuk membuat payung hukum untuk rancangan Keputusan Menteria Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat (RPP Sidat).Peneliti pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Dwi Atminarso saat kegiatan uji petik RPP Sidat yang digelar pekan lalu di Jakarta, mengatakan bahwa penurunan populasi perikanan darat di dunia disebabkan oleh berbagai faktor.Beberapa faktor yang dimaksud itu, adalah karena peningkatan jumlah penduduk, degradasi habitat, perubahan hidrologi, penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing), pencemaran air, tekananan invasive species, dan faktor perubahan iklim.Faktor-faktor yang disebutkan di atas, ikut memengaruhi penurunan populasi perikanan darat, termasuk Sidat. Agar penurunan tidak semakin cepat, maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang bisa membantu ikan berenang dengan aman dan nyaman.baca : Mencegah Ikan Sidat Punah di Perairan Indonesia Salah satu infrastruktur yang penting untuk dibangun dalam pengelolaan perikanan Sidat, adalah tangga ikan (fishway). Dalam penelitian yang dilakukan Dwi Atminarso, dijelaskan bagaimana tahapan untuk mendesain fishway dengan tepat dan berhasil.	[0.0, 1.0, 0.0]
2020-017-18.json	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan \| “Dari 3.530 dam dan bendung yang dibangun di Indonesia, hanya terdapat empat bendung yang sudah difasilitasi dengan tangga ikan,” jelas dia.Menurut Dwi, pembangunan infrastuktur air terhadap perikanan darat akan membawa dampak yang baik, karena itu akan mengurangi tingkat konektivitas hulu dan hilir. Kemudian, juga akan mengurangi sedimentasi di sekitar bendung, dan penurunan kualitas air karena penggunaan pestisida.Selain itu, infrastruktur air juga akan mengubah habitat air dari mengalir menjadi tergenang, dan membuat ikan seperti tersedot ke turbin atau pelimpah air (spillway). Cara tersebut mirip seperti dilakukan Australia dan kebanyakan negara maju lain di dunia.“Tangga ikan merupakan bangunan yang wajib disediakan bersamaan dengan pembangunan bendung atau bendungan,” ungkap dia.baca juga : Ikan Sidat, Primadona Kuliner Jepang dari Indonesia Desain TepatMengingat manfaat yang banyak untuk pengelolaan perikanan Sidat, Dwi menjelaskan bagaimana harus menentukan desain bangunan tangga ikan yang tepat agar bisa menjadi area yang nyaman bagi ikan saat melaksanakan migrasi.Cara yang tepat, adalah dengan melaksanakan desain percobaan (experimental design) tangga ikan lebih dulu di laboratorium, percobaan melaksanakan pelestarian Sidat (insitu) di bendungan, penelitian kemampuan renang ikan, dan fase awal (stadia) ikan yang bermigrasi.“Serta pelibatan orang teknik pengairan dan orang perikanan untuk bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan kemampuan renang ikan lokal,” tutur dia.Terpisah, Kepala BRPPUPP Arif Wibowo menyebutkan bahwa BRPPUPP sudah melaksanakan riset tentang Sidat sejak 2014 atau semenjak dibentuknya Inland Fishery Resources Development and Management Department (IFRDMD)/ South East Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC).	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2020-017-18.json	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan \| Dengan fakta tersebut, BRPPUPP memainkan peran penting dalam pembahasan rencana pengelolaan perikanan Sidat yang dilakukan KKP. Terlebih, karena lembaga yang dipimpinnya mendapatkan dana khusus untuk riset Sidat setiap tahun yang dilakukan IFRDMD/SEAFDEC.Di luar itu, Arif Wibowo mengatakan bahwa lembaganya bekerja sama dengan Pemerintah Australia untuk melaksanakan inisiasi kerja sama antara sektor perikanan darat dengan sektor irigasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII.“Kerja sama ini untuk menginisiasi tentang pentingnya memahami konektivitas sungai dan migrasi ikan,” jelas dia.Dengan tujuan seperti itu, BRPPUPP memiliki keyakinan bahwa pengelolaan perikanan Sidat harus melibatkan pembangunan infrastruktur air di Indonesia. Terutama, untuk membangun tangga ikan yang diyakini menjadi solusi teknik terbaik yang tersedia sejauh ini.“Itu sebagai salah satu alat untuk mengurangi dampak bangunan melintang sungai terhadap migrasi ikan,” tambah dia.perlu dibaca : Sinyal Pemanfaatan Berlebih pada Komoditas Sidat, Kerapu, dan Kakap Diketahui, kegiatan uji petik RPP Sidat yang digelar Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) KKP, adalah kegiatan dari seri konsultasi publik yang merupakan bagian dari proses untuk menetapkan dokumen dari naskah akademik menjadi peraturan hukum.Agar bisa ditetapkan dengan mengakomodir semua masukan, konsultasi publik dilaksanakan dengan mengundang para pakar, dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perikanan Sidat. Termasuk, instansi terkait, nelayan, dan juga pengusaha di Indonesia. Terancam PunahSebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan bahwa penyusunan dokumen RPP Sidat adalah bagian dari pelaksanaan amanat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).	[0.0, 1.0, 0.0]
2020-017-18.json	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan \| Menurut dia, perlunya RPP disusun, karena Sidat termasuk dalam kategori ikan katadromus, yaitu jenis ikan yang biasa memijah di laut, namun kemudian bermigrasi ke air tawar sebagai juvenile (anakan ikan) dan tumbuh berkembang menjadi dewasa.“Sebelum bermigrasi kembali ke laut untuk memijah,” jelas dia.Dengan karakteristik seperti itu, Zaini menjelaskan bahwa siklus kehidupan Sidat ada di dua perairan, yakni perairan laut dan perairan darat. Fakta tersebut menjadikan Sidat sebagai ikan yang rentan dan berpotensi untuk punah jika tidak dikelola dengan baik.Fakta lainnya, Sidat juga selama ini menjadi salah satu komoditas perikanan yang mengalami peningkatan permintaan pasar dengan sangat tinggi dari tahun ke tahun. Permintaan tinggi membuat kondisi stok Sidat di seluruh dunia cenderung terus mengalami penurunan.“Itu berdampak pada stok Sidat yang ada di Indonesia. Itu kenapa dokumen RPP Sidat dibuat,” sebut dia.Dengan kata lain, Zaini mengatakan bahwa Sidat di perairan Indonesia saat ini sedang mengalami gejala penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing). Kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat Sidat Indonesia mengalami nasib yang sama seperti di Eropa.baca juga : Ancaman Eksploitasi Laut, 20 Jenis Ikan Terancam Punah di Indonesia Jadi Prioritas Konservasi Di benua biru tersebut, Sidat sudah masuk dalam daftar Appendix II konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam (CITES). Kode tersebut menjelaskan bahwa Sidat di Eropa adalah dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan, kecuali sudah dibudidayakan.Tanpa dilakukan pengelolaan yang baik, Zaini meyakini bahwa kondisi Sidat di Indonesia mengekor di Eropa dan di masa mendatang akan menjadi kenangan saja karena mengalami kepunahan. Agar itu tidak sampai terjadi, maka pengelolaan perikanan Sidat harus segera diwujudkan.	[0.0, 1.0, 0.0]
2020-017-18.json	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan \| Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Trian Yunanda menjelaskan, terdapat tujuh strategi pengelolan dalam RPP Sidat. Ketujuhnya adalah adalah sumber daya perikanan Sidat, lingkungan sumber daya Sidat, teknologi penangkapan Sidat, sosial, ekonomi, tata kelola, dan pemangku kepentingan.Setelah RPP ditetapkan, nantinya diharapkan bisa menjadi acuan operasionalisasi lembaga pengelola perikanan yang ada di 11 wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia (WPP NRI). Diharapkan itu menjadi kebijakan yang tepat dan optimal pemanfaatannya untuk sumber daya ikan, sosial ekonomi dan lingkungan.“Serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan,” pungkasnya. [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2017-022-07.json	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video)	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) \| [CLS] Emas, kata ini seolah menggambarkan keuntungan dan keberuntungan yang akan didapat oleh penggalinya. Namun tanpa sadar, pertambangan emas telah membawa kerusakan baik untuk lingkungan maupun kesehatan penambang. Tanpa sadar, pertambangan emas menjadi awal mula dari sebuah bencana.Merkuri (raksa, Hg), adalah logam berat yang umum digunakan untuk pemurnian emas. Masalahnya, banyak penambang yang tidak tahu atau mengabaikan bahaya merkuri. Logam cair ini diperlakukan hanya sebagai unsur logam biasa. Akibatnya fatal. Ketika merkuri sudah terserap kedalam tubuh, efeknya bisa menjadi turun-temurun.Sesungguhnya tragedi Minamata, Jepang membuka mata dunia tentang bahaya pencemaran merkuri ke lingkungan. Dampak buruk cemaran merkuri masih mengintai sejauh ini. Bukan lagi hanya cerita, namun ancaman penyakit akibat dampak merkuri (minamata) pun telah mengintai wilayah-wilayah di Indonesia.Baca juga: Akhirnya, Indonesia Ratifikasi Konvensi MinamataDentang jarum jam di rumah Juhanda (32) nyaris tak terdengar. Hanya deru mesin gelundungan (penghancur mineral) terdengar dari rumah tetangga. Mesin tu berputar hampir 24 jam. Putarannya seolah menunjukkan laju roda kehidupan masyarakat Desa Cisitu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten.Bagi sebagian masyarakat setempat, menambang sudah jadi mata pencaharian. Setidaknya, dalam 10 tahun terakhir ini, pekerjaan rawan resiko ini diminati oleh masyarakat. “Ngelubang” atau masuk lubang untuk mencari emas, dianggap sebagai pekerjaan bagi kaum lelaki di desa ini.Padahal sebelumnya, desa indah dengan punggung-punggung pegunungan, berpopulasi penduduk 7.841 jiwa ini, mayoritas adalah pekerja tani, yang akrab dengan sawah, huma dan cangkul. Desa ini berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Halimun Salak (TNHS).	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-022-07.json	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video)	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) \| Empat tahun sudah, Juhanda tidak mampu lagi beraktifitas kerja fisik. Dia hanya bisa berada di rumah. Dia didera penyakit kepala yang berkepanjangan. Seluruh tubuhnya kehilangan daya. Tangan dan kakinya kaku serta sulit berjalan. Berbicara pun kurang fasih mengeja kata.“Setelah sakit parah waktu itu, kondisi saya (sekarang) seperti ini. Tidak banyak yang dapat dilakukan,” Kata Juhanda terbata–bata saat ditemui Mongabay Indonesia (12/09).Entah, begitu kata dia. Juhanda mengaku kurang paham apa penyakitnya. Sepengetahuannya, dia tidak memiliki riwayat sakit. Semua berjalan normal, bekerja seperti biasa.Keterbatasan biaya memaksa dia mengubur rasa penasarannya menyoal penyakit yang diderita. Terlebih akses dan jarak lumayan jauh baginya untuk menjangkau rumah sakit, yang berjarak sekitar 30 km dari desanya.Ditengah keterbatasan, Juhanda masih mengerahkan sisa tenaga untuk bekerja. Dia mengerjakan apapun semampunya. “Tidak banyak, cuma membuat sapu. Bila ada pesenan, akan saya buatkan. Lumayan untuk makan dan beli obat warung,” ucapnya.Baca juga: Pemerintah Targetkan Penambang Emas Kecil Bebas Merkuri 2018, Mungkinkah?Di rumah ukuran 4 x 4 meter, Juhanda ditemani Ibunya, Utaminah (70). Dari 7 anak Utaminah, hanya Juhanda yang sakit parah. Kadang, untuk makan dan mandi pun memerlukan bantuan ibunya. Malangnya, semenjak sakit, istrinya malah pergi meninggalkan dirinya.Nasib serupa juga dialami Ocih (65) warga sekitar. Hampir 10 tahun, dia menderita penyakit parkinson atau degenerasi sel saraf pada otak bagian tengah.Wanita berusia lanjut itu, sepanjang hari mengalami tremor atau gemetaran pada tubuh rentanya. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Hanya sesekali tersenyum simpul menahan pegal.Keadaannya terus melemah. Bahkan untuk makan, mandi dan tidur pun sudah tidak mampu dikerjakan sendiri. Beruntung, anak bungsunya setia melayani.	[0.0, 0.5, 0.5]
2017-022-07.json	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video)	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) \| “Gejala awalnya saya tidak tahu. Sebelum itu ibu masih bisa jalan. Namun, setahun ini sudah tidak bisa apa–apa,” jelas Selvi Oktaviani (19), anak bungsu Ocih.Di RT 2 RW 2, Camelia Karisa anak berusia 7 tahun juga mengalami ganguan kesehatan. Bocah itu mengidap keterbelakangan mental. Menurut Nur Aini (27) ibunya, saat dilahirkan Camelia sehat seperti bayi normal umumnya. Perkembangan dan pertumbuhannya terbilang baik.Namun, buah hatinya mendadak kejang–kejang ketika menginjak umur 3 tahun. Sejak itu, putri semata wayangnya mengalami keterbelakangan metal. “Dia sering memukul kepala dan menangis tiap malam. Seperti merasakan pusing. Upaya pengobatan, sudah ke dokter hingga pengobatan tradisional. Namun, pernah terhenti akibat biaya dan jarak juga,” ujar Nia. Desa GelundungHampir seluruh rumah tangga di Cisitu memiliki unit gelundung (penghancur batu) sendiri. Pada aktifitasnya, masyarakat akrab menggunakan bahan kimia logam berat dalam memecah batu dan tanah agar emas terpisah dari mineral lainnya.Seperti halnya yang dilakukan Aam Daris (45), seorang penambang emas. Sudah 10 tahun ini, dia keluar-masuk lubang tambang. Dalam sekali menambang, bisa menembus lubang yang dalamnya 100–300 meter.Dia mengaku, paling maksimal membawa pulang 2 beban (5 kilogram) batuan tambang ke rumah. Perhitungannya, dari total 100 beban yang dikumpulkan dalam tiga hari, hasil harus dibagi dengan pemilik lubang, dan dibagi rata dengan jumlah penambang.Baca juga: Serahkan Ratifikasi Konvensi Minamata ke PBB, Bagaimana Upaya Indonesia Tekan Peredaran Merkuri?Selanjutnya, karung beban diproses menggunakan gelundung. Agar biji emas terpisah dari material batu dan tanah, ditambahkan bahan kimia jenis merkuri dan sianida (CN). Dua cairan tersebut ditakar, lalu dimasukan ke mesin bersama material tambang dan diputar selama 8–12 jam.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-022-07.json	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video)	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) \| “Sekali proses, sebenarnya tidak tentu ada (emas). Dapat 1–2 gram emas saja sudah tergolong beruntung,” ujar Aam. Dia menyebut, satu ons merkuri dibeli dengan harga Rp 150 ribu, katanya bahan itu mudah didapat di toko-toko emas.Saat ditanya, Aam tidak tahu bahaya dan efek samping dari merkuri. Yang dia tahu, merkuri dipakai dalam proses mengolah bahan tambang. Padahal sisa-sisa tanah dari gelundung kerap dibuang sembarangan, bahkan di area yang dekat dengan sumber air. Hasil AnalisaMedicus Grup, lembaga nirlaba di bidang kesehatan, telah melakukan pemantauan di Cisitu sejak 2014 lalu. Hasil analis yang dilakukan, menunjukan lingkungan Desa Cisitu telah tercemar merkuri cukup parah. Akibat buangan dari proses pengolahan tambang yang langsung ke air dan terkontaminasi ke daerah sekitarnya.Sekitar 110 orang yang diperiksa secara acak, ditemukan 27 orang dicurigai terkena indikasi penyakit berhubungan dengan keracunan merkuri. Sebelas orang dinyatakan positif terpapar berat merkuri, termasuk 6 yang masih berusia anak–anak.“Orang yang terkena keracunan merkuri ini, dalam jangka panjang belum ada penanganannya secara khusus,” jelas Founder Medicus, Dokter Josep William.Baca juga: Fokus Liputan: Mereka Bertaruh Nyawa Demi Batu CinnabarWilliam yang juga berprofesi sebagai dokter umum mengatakan, secara klinis gejala merkuri tak terasa seketika, perlu waktu antara 5-10 tahun. Gejala khusus tidak ada, karena keracunan merkuri ini sangat luas penyakitnya, dapat menjangkit sistem saraf, kanker dan gangguan kesehatan. Penyakit ini dapat muncul sebagai penyakit kulit, paru-paru, kelainan ginjal, kelainan pembuluh darah, hingga beragam penyakit hormonal lainnya.Merkuri mengancam kesehatan karena termasuk polutan yang parsisten (bertahan di lingkungan) dan bisa terbawa sangat jauh begitu terlepas pada air atau udara.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-022-07.json	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video)	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) \| Di lokasi-lokasi Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) ditemukan kadar merkuri jauh melebihi baku mutu. Baik yang terdapat di perairan, tanah, udara hingga rantai makanan. Namun, data resmi yang dikeluarkan belum ada.“Di Cisitu, dalam dua tahun terakhir ada kasus kematian akibat keracunan merkuri. Besar kemungkinan resikonya akan meningkat. Tapi tergantung kadar yang bisa ditolerir oleh tubuh terhadap paparan merkuri, ” kata William.Di sisi lain, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh NGO pemerhati dampak tambang emas, BaliFokus mengidentifikasi bahwa sektor PESK merupakan sumber utama emisi merkuri. Dengan sumbangan sekitar 57,5% ke alam. Adapun peredaran merkuri di Indonesia dalam tahun 2016 mencapai 1,300 ton.Meskipun pemerintah telah membuat regulasi dan percepatan ratifikasi konvensi Minamata, namun upaya menghapus merkuri di tingkat lapangan tidaklah mudah. Logam berat ini, tidak hanya digunakan di sektor pertambangan emas rakyat, tetapi digunakan dalam berbagai keperluan lain.Tanpa adanya kebijakan yang tepat, pelarangan kegiatan akan berdampak sosial yang meluas. Puluhan ribu orang di Indonesia sudah terlanjur tergantung nasib kepada usaha pertambangan PESK. Namun, jika didiamkan lingkungan di sekitar pertambangan akan rusak dan tercemar logam berat.Warga lintas generasi akan terpapar keracunan merkuri. Air sungai akan tercemar, merkuri terbawa ke ke hilir dan berdampak pada biota sungai dan laut. Penyakit minamata, bukan hanya sekedar cerita, tetapi akan merebak di Indonesia. Siapkah kita?Video (diproduksi oleh Indonesia Nature Film Society/INFIS bekerjasama dengan Mongabay Indonesia). [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2015-009-13.json	Badan Restorasi Gambut Langsung di Bawah Presiden	Badan Restorasi Gambut Langsung di Bawah Presiden \| [CLS] Guna memperbaiki tata kelola gambut di Indonesia, pemerintah akan membentuk Badan Restorasi Gambut, yang langsung berada di bawah Presiden. Payung aturan badan ini masih dalam pembahasan.“Sekarang sudah di Sesneg dan Seskab (sekretariat negara dan sekretariat kabinet). Tinggal pembahasan resmi. Saya ingin secepatnya badan ini terbentuk. Tapi ada atau tidak, kita tetap menjaga,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di sela peringatan Hari Menanam Pohon di Tahura Sultan Adam Banjarbaru Kalimantan Selatan, Rabu (25/11/15).Dia mengatakan, sudah membahas soal ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Sekarang dikaji lagi dasar hukum tapi kecenderungan Perpres,” katanya.Badan ini, berada di bawah Presiden dan akan bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Kementerian Pekerjaan Umum yang bersifat adhoc dan melibatkan seluruh stakeholder.Pembentukan badan ini, katanya, menunjukkan kebijakan politik dalam merestorasi lahan gambut. Selama ini, upaya restorasi gambut kurang maksimal. Adapun pekerjaan terbesar badan ini, katanya, konstruksi untuk mengendalikan kanal-kanal, pengaturan air kanal. “Mana yang ditutup, mana tidak. Pengaturan tata air ini butuh kontrol konstruksi.”Untuk pendanaan, katanya, kemungkinan memanfaatkan dana Norwegia, World Bank dan sumber lain. “Mereka (Norwegia) ada komitmen tetapi kita belum dibahas detail. World Bank juga ingin tahu seperti apa bentuk Badan Restorasi Gambut ini. Mereka mau hibah. Kita sudah tunjukkan dasar scientific-nya.”Bantuan dari World Bank tahap pertama bantuan teknis, lalu pemetaan kesatuan hidrologi gambut—meskipun KLHK ada peta tetapi harus dirapikan.Saat ini, kata Siti, KLHK menyusun detail perencanaan sebagai persiapan kerangka kontrol gambut terkait restorasi. Aspek pengawasan tiap daerah berbeda disesuaikan kontur wilayah. Untuk itu, model akan berbeda antara lahan gambut di hutan, konsesi, maupun konservasi.	[0.0, 1.0, 0.0]
2015-009-13.json	Badan Restorasi Gambut Langsung di Bawah Presiden	Badan Restorasi Gambut Langsung di Bawah Presiden \| “Sekarang sudah di Sesneg dan Seskab. Tinggal pembahasan resmi. Saya sih ingin secepatnya badan ini terbentuk. Tapi ada atau tak ada itu pun kita tetap menjaga,” katanya.Direktur Eksekutif Wetlands Internasional Indonesia Nyoman Suryadiputra mengatakan, Badan Restorasi Gambut bagus untuk mengoordinasikan semua upaya pemulihan lahan gambut.“Tapi harus jelas siapa yang mesti memulihkan. Biaya pemulihan jangan dibebankan ke pemerintah kalau lahan yang dipulihkan konsesi swasta,” katanya.Dia menyarankan, tugas badan ini lebih pada mengkoordinasikan berbagai hal terkait pengelolaan gambut, termasuk review, sinkronisasi dan revisi berbagai kebijakan terkait gambut yang kontradiktif dengan upaya pengelolaan berkelanjutan.Nyoman mencontohkan, Permentan Nomor 14 tahun 2009 soal budidaya sawit di lahan gambut, Permentan nomorN11 tahun 2015 tentang sistem sertifikasi ISPO.“Untuk badan restorasi gambut, mungkin mirip seperti BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh pasca tsunami. Lebih banyak mengoordinasikan kegiatan di lapangan.” [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]