Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2019-076-18.json	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram?	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? \| [CLS] Minggu (17/2/19), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kedua calon presiden dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan. Malam itu, Joko Widodo, calon presiden nomor urut satu berkemeja lengan panjang putih. Sementara Prabowo Subianto, capres nomor urut dua bersetelan jas hitam.Sebagai pertahana, Jokowi, menjawab lebih sistematis mengenai hal-hal yang sudah dia lakukan selama jadi presiden. Meskipun begitu, secara umum, debat masih banyak retorika dan isu-isu penting masih luput dari radar kedua calon seperti perubahan iklim, dan kriminalisasi warga maupun pengoptimalan energi terbarukan dari surya, air, angin maupun panas bumi.Bicara infrastruktur, Prabowo mengatakan, akan bangun infrastruktur untuk masyarakat. Dia mengkritik proyek infrastruktur era Jokowi tak efisien, tanpa kajian tepat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat.Jokowi menampik, pembangunan infrastruktur itu untuk rakyat. Ada 191.000 jalan desa untuk masyarakat. Jalur produksi ini, katanya, bermanfaat bagi petani, begitu juga pembangunan 58.000 irigasi dengan dana desa.Kala menjawab soal konflik infrastruktur, Jokowi bilang dalam 4,5 tahun ini hampir tak ada konflik dalam pembebasan lahan. Dia minta biaya pembebasan lahan lebih tinggi, konsepnya ganti untung bukan ganti rugi. Jokowi menyebutkan, telah membangun banyak pelabuhan baru atau pengembangan 21 lokasi, airport baru 10 bandara pada 2018.Kala membahas soal energi, kedua kubu menyatakan, perlu mengurangi energi fosil dan beralih ke terbarukan. Namun, mereka sama-sama mengandalkan sawit, sebagai sumber energi terbarukan.Mereka mengandalkan sawit tanpa penjabaran pentingnya sumber-sumber energi didapat dengan cara-cara baik dan tak timbulkan masalah lingkungan maupun pelanggaran HAM.”Sawit adalah komoditas penting, ini juga menjanjikan karena kita dapat menggunakan sawit sebagai biodiesel dan biofuel,” kata Prabowo.	[1.0, 0.0, 0.0]
2019-076-18.json	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram?	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? \| Dia yakin, Indonesia akan mampu swasembada energi, melalui sawit sebagai biofuel dan peningkatankan kesejahteraan petani sawit.“Kita manfaatkan sawit untuk jadi tambahan bahan bakar, karena dalam waktu dekat kita jadi nett importir bahan bakar minyak. Kita punya peluang dari sawit.”Prabowo juga sebut selain sawit, bioethanol dari aren, singkong sampai tebu.Jokowi menyebutkan, sudah jalankan B20, bakal meraih B100. Dia bilang, produksi sawit Indonesia 46 juta ton per tahun.”Kita menuju B100 hingga total produk dari sawit masuk biofuel, hingga ketergantingan bahan bakar minyak impor kurang,” katanya.Kedua capres hanya bahas ‘kulit-kulit’ energi terbarukan tanpa sama sekali menyinggung sumber energi terbarukan dan bersih seperti tenaga surya, air, angin sampai panas bumi.Bicara kebakaran hutan dan lahan, Jokowi mengklaim dalam tiga tahun tak terjadi kebakaran hutan dan gambut. “Itu adalah kerja keras kita semua.”Faktanya, dalam tiga tahun 2016, 2017 dan 2018, karhutla memang alami penurunan dan tak terjadi tragedi seperti 2015, tetapi karhutla masih terjadi.Berdasarkan data karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebakaran 14.604,84 hektar (2016), 11.127,49 hektar (2017), 4.666,39 hektar (2018), turun jauh dari 2015 yang mencapai jutaan hektar. Reforma agrariaSoal ketimpangan kepemilikan lahan, Jokowi bicara program reforma agraria dan perhutanan sosial, sudah terimplementasi lahan kelola warga sekitar 2,53 juta hektar dari target 12,7 hektar. ”Kita juga mendampingi mereka agar tanah-tanah yang diberikan itu produktif, ada yang ditanami kopi, buah-buah, jagung.”Untuk distribusi lahan, sudah memberikan 5 juta sertifikat kepada masyarakat pada 2017 dan 7 juta sertifikat pada 2018.Prabowo memiliki pandangan berbeda, tampak tak sepaham dengan distribusi lahan kepada warga. Menurut dia, jumlah lahan terbatas, sedangkan kenaikan populasi terus meningkat.	[1.0, 0.0, 0.0]
2019-076-18.json	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram?	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? \| ”Jika bapak bangga bagi juta-juta tanah, pada saatnya nanti, kita tidak punya lahan lagi untuk dibagi-bagi.”Prabowo belum sempat menyebutkan strategi, hanya bilang kalau dapat mandat akan jalankan UUD 1945. “Pasal 33 bahwa bumi, air dan kekayaan di dalamnya dikuasai negara, rakyat boleh …” Waktu habis.Penyataan ini ditanggapi Jokowi dengan menyebutkan, Prabowo memiliki lahan besar di Kalimantan Timur seluas 220.000 hektar dan Aceh Tengah 120.000 hektar. ”Saya sampaikan, bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya.”Pada akhir debat, Prabowo pun mengakui kepemilikan lahan itu. ”Itu benar, tapi itu HGU, itu milik negara. Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua. Daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot.” Debat hanya formalitas?Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Institu Pertanian Bogor (IPB) menyayangkan, debat capres ini hanya terlihat seperti formalitas memenuhi amanat UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Perdebatan tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan dan penyelesaian tak semudah diucapkan kedua kubu.”Ini lebih pada retorika politik. Saya tidak menangkap substansi inovasi yang muncul dan akar masalah yang penting dalam upaya peningkatan lingkungan ke depan. Ini tidak muncul,” katanya kepada Mongabay.Presiden Jokowi, katanya, dalam memaparkan lebih sistematis karena pihak yang sedang menjabat. Sayangnya, Prabowo lebih banyak menggunakan retorika dan data empiris yang kurang kuat. Dia berekpetasi, perdebatan seharusnya memberikan penyataan kritis kepada lawan, tetapi itu tak terjadi. ”Banyak fakta kuat dan otentik untuk sama-sama mengkritisi tapi itu tidak muncul.”	[0.0, 1.0, 0.0]
2019-076-18.json	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram?	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? \| Perdebatan kali ini, dia anggap masih belum pada titik penyelesaian masalah. Dia contohkan, pernyataan Prabowo soal akan memisahkan kembali Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ia tak bisa dilihat secara pragmatis karena sumber daya alam yang terkait dengan pangan, energi, air dan lingkungan itu erat kaitan dengan tanah termasuk investasi hingga masyarakat adat/lokal.Isu kriminalisasi masyarakat yang masuk hutan lindung dan pembebasan tanah pun absen dalam ajang perdebatan ini.Hariadi melihat, kedua kubu membawa upaya problematika sawit diselesaikan melalui teknologi. ”Fakta itu bukan menjawab problematika yang terjadi di lapangan. Persoalan sawit itu tidak terkontrol dan tak ada memastikan arah, meski sudah ada berbagai kebijakan, misal, moratorium sawit,” katanya.Pemerintah, masih belum mampu menentukan solusi masalah, seperti HGU kawasan hutan, izin salah tempat, dan menanam di luar HGU.”Itu bukan hanya jadi persoalan deforestasi juga kerugian negara, karena sawit di luar HGU tidak bayar pajak.”Kekecewaan Hariadi pun dirasakan Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. ”Sebenarnya yang kami harapkan dari debat ini adalah penjelasan, bagaimana capres itu melaksakan visi misi bukan pada tataran apa,” katanya saat siaran langsung di TVRI.“Kami sebenarnya lebih mengharapkan jawaban elaboratif dan tajam, tadi masih normatif dan lebih banyak mempromosikan apa yang sudah dicapai,” kata salah satu panelis debat ini.Dia bilang, masih banyak jargon keluar dalam debat ini yang tidak menyentuh substansial masalah.Khalisah Khalid, dari Walhi Nasional juga menantang kedua calon mampu menyelesaikan masalah struktural kepemilikan lahan di Indonesia.Harapannya, melalui sisa waktu dua bulan menuju pilpres, debat bisa jadi rujukan masyarakat untuk mengetahui, memahami isu lingkungan yang sangat erat kaitan dalam kehidupan sehari-hari.	[1.0, 0.0, 0.0]
2019-076-18.json	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram?	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? \| Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria pun menyebutkan pertanyaan yang dirumuskan panelis sudah berdasarkan fakta dan data konkrit lapangan. ”Seharusnya kedua capres tidak mengabaikan data dan situasi pesoalan yang sedang berkembang,” katanya.Soal proses pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak negatif, respon Jokowi, tidak ada penggusuran, perampasan tanah dan konversi lahan pertanian. Padahal, konflik terus terjadi, tak hanya dalam empat tahun ini, sejak bertahun-tahun lalu.”Harusnya lebih ditekankan bagaimana pembangunan infrastruktur itu bisa jalan sesuai kebutuhan dan tujuan tetapi tidak berdampak negatif. Kita mau strategi ke depan seperti apa agar ekses negatif tidak ada,” katanya.Soal kebijakan reforma agraria, jawaban Jokowi tidak menyentuh pada penjelasan redistribusi lahan 9 juta hektar yang masih tersendat.Dia bilang, Prabowo berjanji reforma agraria dalam visi-misi tetapi tak setuju redistribusi tanah kepada rakyat dengan alasan tanah terbatas.“Beralasan daripada asing yang kuasai lantas “lumrah” dia saja yang kuasai. Asal anti swasta asing, tetapi prinsip absolut negara berkuasa atas sumber-sumber agraria adalah sikap anti-reform,” katanya dalam penjelasan via Facebook.Ucapan Prabowo, tak lengkap. “Kesannya tanah dikuasai oleh negara, lupa menyebutkan justru sebesar-besarnya kemakmuran untuk rakyat. Hingga timbul pertanyaan, apakah ini akan diakuisisi penguasaan agraria oleh negara?”Dia nilai, tim Prabowo tak bekerja. “ HGU itu obyek reforma agraria karena telah sebabkan ketimpangan. Beliau jelas tak paham juga reforma agraria, pun prinsip landreform sebagai jantung reforma agraria. Tapi bukannya punya organ himpunan kerukunan dari petani?”Khalisah Khalid mengkhawatirkan terkait tawaran-tawaran energi terbarukan kedua paslon, misal, dengan gunakan bioethanol dan biofuel.	[1.0, 0.0, 0.0]
2019-076-18.json	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram?	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? \| ”Saat komitmen pemulihan lingkungan, kemudian dorongan pada biofuel, di mana keduanya setuju. Artinya, masa depan kita suram,” kata Alin, sapaan akrabnya.Mengapa tawaran itu berpotensi berbahaya? “Ini sama karena monokultur, pasti akan ada ekspansi lahan, kemudian persoalan lingkungan.”Alin bilang, seharusnya moratorium sawit bisa menjadi pintu masuk tata kelola sawit juga bersinergi dengan reforma agraria dan perhutanan sosial. Sayangnya, Jokowi tak sebutkan itu dalam ajang debat kemarin.Pilihan biofuel sawit ini memiliki kontribusi besar terhadap perubahan iklim. Minus perubahan iklim dan energi terbarukan suram?Adhityani Putri, dari Center for Energy Research Asia (CERA) menyayangkan, debat capres berlangsung tak menyentuh masa depan energi Indonesia, termasuk energi bersih.”Program 35.000 MW tak dibahas sama sekali dan tidak digugat padahal program ini dominan energi batubara yang masif dan kotor,” katanya.Energi kotor ini menyebabkan mata pencaharian penduduk hilang, pencemaran, polusi debu akibat bongkar muat dan menghasilkan emisi gas rumah kaca.Debat ini pun, katanya, tidak menjelaskan strategi kedua calon agar Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil.”Saya pesimis dan khawatir tidak akan ada gebrakan baru untuk mengupayakan Indonesia beralih ke masa depan energi bersih,” katanya.Pernyataan terkait Indonesia harus mulai mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dijawab melalui minyak sawit sebagai solusi. Biodiesel dari minyak sawit, katanya, banyak masalah, mulai dari isu lahan, kerusakan lingkungan, deforestasi, sampai masalah sosial ekonomi lain.Dia kecewa, tak ada komitmen mendukung sumber energi terbarukan, seperti surya, angin, air, dan panas bumi yang berlimpah di negeri ini.”Kita tidak memiliki kemewahan waktu, industri ekstraktif yang menang. Terkait energi terbarukan, paslon tidak mau phase out dari energi kotor,” kata Alin.	[0.0, 1.0, 0.0]
2019-076-18.json	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram?	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? \| Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan besar. Berdasarkan data Koalisi #BersihkanIndonesia, Indonesia memiliki potensi surya 207.898 MW (baru termanfaatkan 0,04%), potensi laut 17.989 MW (0,002%), potensi mini dan mikro hidro 19.385 MW (1%), angin 60.647 MW (0,01%), air 75.091 MW (6,4%) dan panas bumi 29.544 MW (termanfaatkan 1%)Teguh Surya, dari Yayasan Madani Berkelanjuan menyebutkan, debat kali ini sangat minim langkah koreksi capaian dan inovasi seperti apa yang hendak dilakukan mereka. Keduanya belum bisa menangkap isu kerentanan dari perubahan iklim yang datang seperti bom waktu.Perubahan perubahan iklim luput dari bahasan mereka.“Kedua kandidat gagal melihat komitmen iklim nasional sebagai benang merah sekaligus penentu dari kelima isu yang dibahas dalam debat,” kata Anggalia Putri Permatasari, Manajer Pengelolaan Pengetahuan Yayasan Madani Berkelanjutan di Jakarta, Senin (18/2/19).Capres Jokowi lebih menekankan pada berbagai langkah kebijakan, program, dan proyek terkait kelima isu debat. Namun dia kurang mengelaborasi permasalahan dan solusi mendasar yakni tata kelola.Dia bilang, kontras antara capres petahana dan penantang. Satu sisi Jokowi cenderung menekankan langkah kebijakan dan data capaian tetapi kurang mengelaborasi maslaah mendasar dari lima isu yang diperdebatkan, yakni tata kelola.Sedangkan Prabowo, selalu menyebut mengenai swasembada, kemandirian, berdikari dan kepentingan nasional, yang dibenturkan dengan kepentingan asing.“Jadi Prabowo lebih banyak memainkan permasalahan identitas soal nasionalis. Termasuk pernyataan pamungkas yang mengatakan lebih baik saya yang kelola daripada asing. Kami lihat Prabowo, lebih banyak janji-janji populis tetapi miskin elaborasi program kerja, langkah konkrit dan bagaimana sih strategi menurunkan harga listrik itu juga tidak dielaborasi.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2019-076-18.json	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram?	Debat Capres: Perubahan Iklim Tak Dibahas, Energi Terbarukan Suram? \| Soal inftrastruktur, katanya, kedua capres sama sekali tak melihat keterkaitan erat antara infrastruktur dan perubahan iklim. Kedua kandidat, katanya, tak mengelaborasi desain utuh terkait pembangunan infrastruktur dalam kacamata kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.“Juga bagaimana pembangunan infrastruktur akan berdampak pada upaya penurunan emisi.”Selain itu, solusi peningkatan ganti rugi yang ditekankan kedua kandidat cenderung salah fokus. Seharusnya, ia didorong persetujuan berdasarkan informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat terdampak sebelum proyek infrastruktur masuk. Tujuannya, menjamin kemanfaatan dan mencegah pelanggaran HAM. Keterangan foto utama: Hutan adat Kajang. yang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Masyarakat adat, sebagai garda terdepan penjaga hutan guna menghadapi perubahan iklim. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan rombongan, dengan berpakaian hitam-hitam dan bertelanjang kaki sesuai adat, mengunjungi hutan dan Komunitas Adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin (8/8/16). Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia [SEP]	[0.0, 0.5, 0.5]
2021-021-20.json	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan \| [CLS] Masalah lahan antara warga petani dan PT Dutapalma Nusantara, Grup Darmex Agro, di Riau, makin memanas. Perusahaan sawit ini memutus akses masyarakat di Kecamatan Benai, Kuantan Tengah dan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, menuju kebun mereka. Mereka tak dapat lagi menyadap karet, memanen sawit bahkan mengawasi sapi ternak dalam kebun.Tak ada yang menyaksikan, ketika alat berat menggali parit di perbatasan Desa Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah dan Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai ini.Menurut informasi peternak yang diperoleh Darpaus, Kepala Desa Ujung Tanjung, sekitar pukul 11.00 malam, 1 September lalu, orang itu masih lewat di daerah yang dikenal dengan nama Tungku Arang itu.Paginya, ketika orang-orang hendak mengantar nasi buat penjaga ternak sekaligus menyadap karet, mereka justru terhalang parit.Darpaus perkirakan kedalaman parit lebih dua meter karena dasar agak berair, lebar sekitar empat sampai lima meter. Dia meninjau lokasi hari itu juga sekitar pukul 8.00.Tungku Arang, hutan adat Kenegerian Siberakum itu sekarang sudah jadi perkebunan. Dutapalma klaim, daerah itu perbatasan areal meski di sana kebun masyarakat yang jadi urat nadi masyarakat. Tak ada jalan lain lagi untuk pergi ke kebun. Bukan kali pertamaTahun lalu, Dutapalma memutus dua akses lain. Pertama, Dusun Sungai Lintang, Desa Ujung Tanjung, dan Kecamatan Benai, di antara akses lain itu jalur paling utama. Hampir semua warga melewati jalan itu menuju kebun sawit, karet, cari rumput maupun beternak sapi.Kedua, di Simpang Empat atau Sungai Lintang Mudik, Gunung Kesiangan, desa lain di Kecamatan Benai.Pada 5 Mei tahun lalu, masyarakat Kenegerian Siberakun—Desa Siberakun, Ujung Tanjung, Banjar Lopak, Pulau Kalimanting, Pulau Tengah dan Desa Gunung Kesiangan—ramai-ramai mendatangi kantor kebun Dutapalma dengan menyeberangi parit.	[0.3333333432674408, 0.6666666865348816, 0.0]
2021-021-20.json	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan \| Mereka hendak menjumpai manager, Ahmad Fauzi. Yang ada hanya Muhammad Jais. Sebagian warga menghampiri alat berat yang tak berapa jauh dari kantor kebun. Mereka bermaksud meminta operator alat menimbun kembali parit yang memotong akses ke kebun.Tak ada siapa pun. Karena makin emosi, beberapa orang mulai melempar eksavator dengan batu dan membakarnya.Sebulan kemudian, Kepolisian Resort Kuantan Singingi, bertahap menangkap empat orang, yakni, Hardianto, Dariusman, Zalhendri dan Yahya Haumi. Selain mereka, polisi lebih dulu memanggil Kades Siberakun, Karnadi.Polisi menetapkan semuan memiliki peran: baik sebagai pelaku pertama pelempar batu maupun yang memerintah, menyiram bensin dan menyulut api. Sejak itu, mereka tak pernah kembali ke rumah dan vonis empat tahun penjara.Karnadi pun tak pernah pulang lagi ke rumah, menemui anak dan istrinya. Keberangkatan ke Polres Kuantan Singingi, tanpa sempat pamit dengan istrinya, Armiyulis, 4 Juni lalu sekaligus perpisahan.Medio Mei 2021, Karnadi meninggal di RSUD Teluk Kuantan ketika jalani masa tahanan dalam Lapas Kelas II B di kabupaten yang berjuluk Bersatu Nogori Maju itu.Karnadi tak tertolong setelah malam harinya mengeluh sakit di bagian dada. Dokter mendiagnosa dia gagal jantung. Kepergiannya jadi duka mendalam, bukan hanya keluarga, juga Masyarakat Adat Siberakun. Dia dikenang sebagai pejuang tanah ulayat Kenegerian Siberakun. ***Pasca pemutusan jalan itu, Andi Putra, Bupati Kuantan Singingi, menganjurkan masyarakat sementara waktu melewati langsung jalan utama Dutapalma. Sebagian terpaksa tetap pergi ke kebun meski jarak tempuh makin jauh.Paling tidak, masyarakat Ujung Tanjung mesti menempuh perjalanan sekitar 15 kilometer. Biasa perlu setengah liter bensin, kini jadi dua kali lipat.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-021-20.json	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan \| Meski keadaan seperti itu, Darpaus memastikan warga menahan diri untuk tak bertindak yang mengarah pada pelanggaran hukum. Belajar dari pengalaman pahit tahun sebelumnya, dia menyelesaikan masalah sengketa lahan itu lewat jalur-jalur pemerintahan.Darpaus bilang, 6 September lalu , Andi Putra, memanggil sejumlah kepala desa dan camat yang bersinggungan dengan Dutapalma.Bupati mengabarkan, kalau sudah menyampaikan masalah ini ke Gubernur Riau, Syamsuar. Laporan itu juga diteruskan ke Menteri Agararia dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.Darpaus juga dihubungi Mardianto Manan, anggota DPRD Riau dari Kuantan Singingi. Dia dianjurkan, layangkan surat permohonan penyelesaian perselisihan antara Dutapalma dengan masyarakat, sekaligus bentuk panitia khusus.Dia meminta, Dutapalma menimbun kembali parit. “Masyarakat menolak keras serahkan lahan. Ninik mamak dan tokoh masyarakat tidak setuju imbauan Dutapalma. Kami bertahan tidak akan menjual lahan.”Andi Putra, memerintahkan Dutapalma menghubungkan kembali akses masyarakat ke kebun yang telah diputus. Itu disampaikan Kepala Tata Usaha Dutapalma, Muhammad Jais dan Staf Legal Dutapalma, Riki Lukito. Berdasarkan pemberitaan media online, dua orang perwakilan Dutapalma itu membantah telah memutus jalan masyarakat. Katanya, parit yang digali masih di dalam areal mereka dan demi keamanan kebun.Selain Andi Putra, Komisi I DPRD Kuantan Singingi juga pernah ke kantor kebun Dutapalma, Desa Banjar Benai. Kala itu, karena Dutapalma tak menghadiri panggilan rapat 30 Agustus lalu. Bersama para anggota dewan, juga sejumlah kepala desa, camat, polsek, tokoh masyarakat serta ninik mamak. Rombongan juga ketemu Muhammad Jais.	[0.3333333432674408, 0.6666666865348816, 0.0]
2021-021-20.json	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan \| Edi Sapri, Kepala Desa Banjar Benai, menceritakan, rombongan menuntut dan menyatakan beberapa sikap, berupa, jangan sampai Dutapalma memblokade akses ke kebun, masyarakat tak akan jual lahan, dan jangan ada gangguan apapun terhadap kebun masyarakat. Perusahaan pun harus menarik kembali surat-surat yang dilayangkan beberapa minggu sebelumnya.Muhammad Jais tidak mengamini langsung permintaan itu. Dia hanya janji, sampaikan permintaan masyarakat ke estate manager. Kenyataan di lapangan setelah itu, masyarakat tak dapat melewati lagi jalan karena ada parit.Dutapalma tak membalas surat permintaan wawancara Mongabay ke kantornya di Jalan OK M Jamil, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, 2 September lalu. Seorang sekuriti menyuruh telpon langsung ke nomor kantor untuk mendapat kepastian.Ketika dihubungi sehari kemudian, seorang perempuan dari dalam telpon mengatakan telah terima surat itu. Katanya, akan mengabari lagi kalau perusahaan berkenan. Sampai berita ini terbit, tak ada kabar. Surat desak warga lepas lahanSekitar lebih sepekan sebelum pemutusan akses, Amri Yunus, baru saja membersihkan tubuh sepulang dari memotong karet. Sore itu, 22 Agustus lalu. Saat hendak melepas penat di rumah, tiba-tiba dua utusan Dutapalma nongol di muka pintu di Desa Banjar Benai.Tamu itu memperkenalkan diri dan menanyakan pemilik rumah. Sudir, Humas Dutapalma, yang dikenal Amri, menyodorkan selembar surat. Amri membaca. Sembari mempersilakan duduk dan menyuguhkan segelas air putih.Surat dari Humas Resource Development (HRD) dan Legal Dutapalma, Muhammad Afdhol, itu memerintahkan Amri menyerahkan lahan dan akan ganti rugi Rp 70 juta per hektar.Selambat-lambatnya sampai akhir Agustus. Kalau tidak, Dutapalma akan memutus atau menutup semua akses ke kebun yang dianggap bukan jalan umum.	[0.3333333432674408, 0.6666666865348816, 0.0]
2021-021-20.json	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan \| Bunyi lain dari surat itu, Dutapalma menuding masyarakat menggarap lahan dalam hak guna usaha (HGU). Karena itu, imbauan lewat secarik kertas ini dinyatakan sebagai upaya pengamanan aset perusahaan.Amri, tegas menolak tawaran itu. Dia tidak sudi terima ganti rugi apalagi menjual lahan. Dia menilai, surat itu pemaksaan yang menyusahkan masyarakat. Dia merasa punya hak atas tanah karena lebih awal berkebun di areal yang kini diklaim Dutapalma.“Kalau perusahaan tetap mengambil tindakan tegas seperti ancaman dalam suratnya, masyarakat pasti akan protes,” katanya, 27 Agustus lalu.Amri empat beradik punya lahan karet seluas empat hektar warisan orangtua mereka. Umur pohon-pohon di sana hampir 40 tahun. Sebagian telah diperbarui atau tanam ulang. Seluruh keluarga kompak menolak menyerahkan lahan ke Dutapalma. Kebun itu satu-satunya sumber mata pencarian, tak ada pekerjaan lain.Setelah tamu pamitan, Amri seketika itu juga menghubungi kawan-kawan yang termasuk memiliki kebun di sekitar. Salah satu, Karnalis, mantan Kades Gunung Kesiangan.Dia mengatakan, belum terima surat serupa tetapi sudah mengetahui imbauan itu yang sudah tersebar luas di masyarakat.Amri juga memberitahu Kepala Desa Banjar Benai, Edi Sapri. Beberapa hari kemudian, Edi memanggil Amri dan warga lain yang juga terima surat. Hasil pendataan pemerintah desa, sekitar 21 keluarga memiliki 105,5 hektar kebun karet maupun sawit diklaim masuk HGU Dutapalma.Warga sudah berkebun di sana, rata-rata sekitar 30 tahun.Edi bilang, Dutapalma mulai mengintimidasi masyarakat. Bertindak sepihak, berupa main klaim dan menetapkan sendiri besaran ganti rugi lahan. Juga menunjukkan sikap arogan dengan berencana menutup jalur masyarakat untuk ke kebun.“Menurut kami, kurang pas kalau kayak gitu. Masyarakat makin kurang nyaman dengan keberadaan perusahaan. Semua menyatakan tak mau jual,” kata Edi, 30 Agustus lalu.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-021-20.json	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan \| Selain Amri, Amran, warga Desa Ujung Tanjung, juga terima surat dari Dutapalma. Dia punya lahan empat hektar. Mongabay menghubungi Amran 28 Agustus lalu tetapi dia menyerahkan telepon genggam ke rekannya, Salpentri, untuk beri penjelasan. Mereka tengah nongkrong bersama.Salpentri duluan sehari terima surat ketimbang Amri. Dia juga terima dari Sudir, yang mengantar langsung ke rumahnya. Dia juga tidak terima dengan permintaan Dutapalma untuk serahkan lahan.Katanya, jual beli tidak bisa bila ada unsur paksaan. Kalau disertai ancaman, menghalangi masyarakat pergi ke kebun bila menolak tawaran itu. “Seharusnya, perusahaan melindungi petani di dalam. Saya bisa saja menuntut.”Salpentri mengatakan ke Sudir, tak akan takut karena lahan itu haknya meski nanti masuk alat berat berikut pengawal ke lokasi. Dia punya kebun karet sekitar 11,6 hektar dikelola bersama adik beradiknya.Sebagai petani yang dituding mengelola kebun dalam HGU Dutapalma, Salpentri mengadu ke ninik mamak dan pemerintah desa.Dia juga kirim surat itu ke nomor WhatsApp Bupati Andi Putra. Andi langsung membalas dengan mengatakan, telah mengetahui informasi ini. Pemerintah daerah langsung bikin rapat.Suhardiman Amby, Wakil Bupati Kuantan Sengigi gerak cepat dengan menyurati camat dan perintahkan koordinasi dengan kepala desa terkait.Salpentri bilang, ada lima petani di Ujung Tanjung, yang terima surat dari Dutapalma. Semua pemilik kebun karet ini jauh lebih awal menguasai lahan di sana yang mereka kelola turun temurun.Dia dan petani lain tidak ingin diganggu. Sebaliknya, perusahaan mesti memfasilitasi masyarakat dan tetap berdampingan mengelola kebun.Selama ini, kata Salpentri, Dutapalma kerap membeli tanah masyarakat. Dengan cara begitulah perusahaan terus memperluas areal kelola. Sebagian warga enggan menjual lahan. Dutapalma dinilai minim perhatian terhadap ekonomi dan sosial masyarakat.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-021-20.json	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan	Petani Kuantan Singingi Kesulitan ke Kebun Kala Perusahaan Sawit Putus Akses Jalan \| Ketika Mongabay menghubungi para petani itu, belum ada pemutusan jalan oleh Dutapalma. Berdasarkan tenggat waktu dalam surat kepada masyarakat, batas akhir penyerahan lahan akhir Agustus. Memasuki September, Dutapalma memutus akses jalan masyarakat.“Bagaimana menghidupi keluarga kalau tidak ke kebun?” kata Darpaus, via telpon, 8 September lalu. ******Foto utama: Warga berdiri pada tepian parit yang digali Dutapalma. Sebelumnya, itu jalur masyarakat lalu-lalang ke kebun. Foto: dokumen warga [SEP]	[0.0, 0.5, 0.5]
2015-016-18.json	Sebarkan SMS Dukung Reklamasi Teluk Benoa, Superman Is Dead Boikot Telkomsel	Sebarkan SMS Dukung Reklamasi Teluk Benoa, Superman Is Dead Boikot Telkomsel \| [CLS] Pekan lalu, semua personil grup band punk rock asal Bali, Superman Is Dead (SID) kompak memboikot provider Telkomsel karena dinilai mendukung reklamasi Teluk Benoa. Grup band dengan personil Bobby (vocal), Jerinx (drum) dan Jhon Eka Rock (bass) mematahkan sim card Telkomsel mereka.Kepada Mongabay, Bobby mengatakan, boikot Telkomsel cara melawan provider sangat jelas mendukung gerakan reklamasi . “Tindakan Telkomsel menyebarkan pesan-pesan singkat pro reklamasi harus kami lawan,” katanya.Dia menambahkan, SID tidak pernah mau tampil atau bekerja sama dengan Telkomsel dalam bentuk apapun selama provider ini bekerja sama dengan investor yang akan merusak Bali. Telkomsel memberikan kiriman-kiriman pesan-pesan pro reklamasi. “Kami sebagai seniman memilki cara menyampaikan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada fans atau masyarakat. Dengan memboikot Telkomsel, itulah cara kami anggap paling benar dan luhur.”SID dan berbagai kalangan yang tergabung di Forum Masyarakat Bali Tolak Reklamasi (FoBALI), menolak reklamasi karena proyek ini jelas-jelas melanggar konsep Tri Hita Karana yang sangat dijunjung tinggi masyarakat Bali. Ia konsep keharmonisan antara Tuhan, alam dan lingkungan.“Kami ingin Presiden mencabut Perpres 51 tahun 2014 agar Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi, indah dan asri.”Tak hanya itu. SID juga memberikan dukungan gerakan Jogja Ora Didio (Jogja tidak dijual). Ini gerakan masyarakat Yogyakarta yang ingin menyelamatkan ekologi yang terancam rusak karena pembangunan mal, hotel dan apartemen. Dia mengatakan di hadapan ribuan Outsider dan Lady Roses, sebutan penggemar grup band asal Bali ini lapangan parkir, Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Sabtu (17/10/15). Para personil juga menggunakan kaos bertuliskan Jogja Ora Didol.	[0.0, 1.0, 0.0]
2015-016-18.json	Sebarkan SMS Dukung Reklamasi Teluk Benoa, Superman Is Dead Boikot Telkomsel	Sebarkan SMS Dukung Reklamasi Teluk Benoa, Superman Is Dead Boikot Telkomsel \| Menurut Bobby, dimana pun berada tetap menyampaikan pesan menjaga alam. “Kami berharap semua kalangan, memulai dengan hal kecil menjaga alam, seperti tidak mebuang sampah sembarangan, mengurangi polusi gas dengan naik sepeda.”Kala dihubungi Adita Irawati, Vice President Corporate Communication Telkomsel, mengatakan, sms itu bernama location based advertising atau bagian layanan digital advertising dimiliki Telkomsel. Ia berfungsi seperti media penempatan iklan lain. Layanan ini, sarana pihak ketiga menyebarluaskan konten dengan syarat materi informasi atau promosi tidak mengandung unsur minuman keras, senjata api maupun unsur perjudian. Maupun pornografi, pelecehan, atau penghinaan atas norma/unsur suku, agama, ras dan antargolongan, penipuan atau penyesatan.“Seluruh konten pada Video Pariwisata Bali seperti dalam LBA tanggung jawab pemasang iklan digital advertising sesuai surat pernyataan yang telah ditandatangani mitra pemasang iklan,” katanya.Dia menyatakan, Telkomsel sebagai penyedia media dalam posisi netral. Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, katanya, Telkomsel, menjunjung tinggi dan patuh segala aturan hukum dan ketentuan pemerintah. [SEP]	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2015-057-02.json	Buaya Muara di Aceh Singkil Terus Ditangkap Warga. Apa yang Terjadi?	Buaya Muara di Aceh Singkil Terus Ditangkap Warga. Apa yang Terjadi? \| [CLS] Paska tewasnya seorang warga bernama Yusril, April lalu yang diterkam buaya saat mencari lokan (kerang) di sungai, masyarakat terus menangkap buaya muara yang ada di sekitar muara Sungai Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.Minggu lalu dua ekor buaya muara raksasa kembali masuk perangkap yang dipasang di sungai. Sebagai bentuk protes terhadap pemerintah dua buaya tersebut diarak ke kantor bupati setempat, Selasa (19/5/2015).Dengan ditangkapnya dua buaya ini, dalam dua bulan terakhir, total sudah lima ekor buaya yang ditangkap. Dua diantaranya mati dibunuh sementara seekor lagi berhasil dievakuasi ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh di Banda Aceh.“Dua buaya betina itu kurus karena seminggu tidak makan,” kata Mansurdin, warga Desa Siti Ambiya yang dihubungi via telepon.Buaya yang panjangnya hampir tiga meter itu, diikat dengan tali dari muncung hingga kaki, dibawa dengan gerobak oleh ratusan warga dari delapan desa. Mereka marah dengan pemerintah setempat karena dianggap tidak memperdulikan keselamatan warga. “Buaya itu diserahkan karena khawatir akan mati.”Menurut Mansurdin, warga bertekad perang melawan buaya dan akan terus menjeratnya karena telah menyerang mereka. “Ada dua buaya besar yang menjadi target tangkapan kami karena telah memangsa warga April lalu. Makanya, kami masih memasang jerat dan perangkap di sungai.”Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Genman Suhefti Hasibuan, mengatakan bahwa BKSDA Aceh bersama kepolisian setempat telah membersihkan puluhan jerat dan perangkap buaya yang dipasang masyarakat di sungai Singkil minggu lalu. “Kami juga menyeru warga untuk menghentikan perburuan. Buaya muara (Crocodylus porosus) merupakan satu dari empat jenis buaya yang dilindungi undang-undang di Indonesia karena populasinya yang terus menurun dan menuju kepunahan.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2015-057-02.json	Buaya Muara di Aceh Singkil Terus Ditangkap Warga. Apa yang Terjadi?	Buaya Muara di Aceh Singkil Terus Ditangkap Warga. Apa yang Terjadi? \| Genman mengaku sulit mencegah tindakan warga yang emosi. Padahal, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencari solusi. “Lokasi konflik ini bersisian dengan Suaka Margasatwa Rawa Singkil, hutan rawa gambut yang masuk Kawasan Ekosistem Leuser yang dilindungi.”Memang, lanjut Genman, masyarakat Singkil telah menyampaikan permintaan agar BKSDA Aceh merelokasi buaya yang hidup di wilayah masyarakat mencari kerang sebagai sumber penghasilan utama mereka. Namun, kami tidak mungkin memindahkannya karena daerah tersebut memang habitatnya dan juga tidak mudah mencari lokasi baru.Habitat buaya Kuala Singkil merupakan habitat utama buaya muara di pesisir selatan Ekosistem Leuser. Buaya tersebut mendiami daerah rawa, lokasi utama masyarakat mencari lokan. Sejak 2006, sudah lima warga yang tewas diserang buaya meski ada juga yang bisa menyelamatkan diri. Meski begitu, belum ada solusi dari pemerintah daerah dan BKSDA Aceh guna mengatasi konflik tersebut.Menurut Mansurdin, sebelumnya buaya tidak ada di Muara Singkil. Mereka mulai terlihat pada 1980-an yang diduga migrasi dari Sungai Gelombang di bagian atas Muara Singkil. “Sekitar 40 persen warga di Kecamatan Singkil yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Singkil itu menggantungkan hidupnya dari mencari lokan dan ikan.”Mansurdin tidak menampik bila habitat buaya di muara Sungai Singkil terganggu akibat pakannya mulai berkurang sehingga menyerang manusia. Masalah makin lengkap ketika perburuan biawak untuk dibawa ke Pulau Nias, Sumatera Utara, meningkat. “Dulu biawak yang mengontrol populasi buaya di muara singkil, karena telur buaya dimakan oleh biawak.”Hal lainnya adalah sebelum terjadi gempa di Singkil pada 2006, warga masih tinggal di sekitaran muara sungai dan sering membuang bangkai ayam. Namun, setelah kejadian tersebut warga pindah karena kampungnya tenggelam akibat turunnya permukaan daratan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2015-057-02.json	Buaya Muara di Aceh Singkil Terus Ditangkap Warga. Apa yang Terjadi?	Buaya Muara di Aceh Singkil Terus Ditangkap Warga. Apa yang Terjadi? \| “Masyarakat menawarkan solusi agar dibuat penangkaran sehingga mereka dapat memperoleh manfaat. Namun, hingga kini belum ada jalan keluarnya,” ujar Mansurdin yang dulunya pencari lokan dan kini telah menjadi pegawai negeri sipil di Aceh Singkil. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2021-003-09.json	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 \| [CLS] Menyambut pergantian tahun yang tinggal menghitung hari, Pemerintah Pusat terus menata sektor kelautan dan perikanan agar bisa memberikan manfaat semakin banyak untuk kehidupan. Penyiapan program dilakukan, karena ada ketidakteraturan penataan yang terjadi pada masa sebelumnya.Salah satu program yang disiapkan sebagai “bintang” untuk sektor kelautan dan perikanan, adalah penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur. Kebijakan tersebut rencananya akan mulai diterapkan pada 2022 mendatang.Saat ini, kebijakan tersebut masih belum bisa diterapkan, karena peraturan yang akan mendukung pelaksanaan di lapangan masih dalam tahap penyusunan. Peraturan tersebut direncanakan akan disahkan segera menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP).Sebagai “pelindung” untuk penerapan kebijakan di lapangan, Permen KP tentang penangkapan ikan secara terukur akan dikejar proses penyelesaiannya dengan waktu yang cepat. Dengan demikian, diharapkan pada medio awal 2022 sudah bisa disahkan dan bisa diterapkan.Direktur Pengolahan Sumber daya Ikan yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPT KKP) Trian Yunanda dalam Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi 2022 DJPT KKP di Jakarta, Rabu (15/12/2021) mengatakan, kebijakan penangkapan ikan secara terukur akan menjadi program prioritas yang dijalankan KKP.Melalui program itu, KKP berharap bisa mendulang banyak rupiah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Harapan besar itu muncul, karena kebijakan tersebut diyakini akan bisa menata kembali pengelolaan subsektor perikanan tangkap menjadi lebih baik lagi.baca : Penangkapan Terukur, Masa Depan Perikanan Nusantara	[0.0, 1.0, 0.0]
2021-003-09.json	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 \| Secara umum, KKP menargetkan PNBP bisa mencapai angka Rp1,4 triliun pada 2022. Target itu diharapkan bisa dikumpulkan, selain dari perikanan tangkap, juga dari subsektor lainnya seperti perikanan budi daya, pengelolaan ruang laut, dan yang lainnyaMenurut Trian Yunanda, agar kebijakan tersebut bisa berjalan baik, KKP akan melakukan penataan lebih dulu dari segi infrastruktur yang mencakup pelabuhan yang menjadi tempat pendaratan ikan di seluruh Indonesia.“Utamanya, yang ada di sekitar lokasi penangkapan di WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia). Pelabuhannya kita benahi dulu,” jelas dia.Untuk penataan kembali fasilitas pelabuhan, KKP juga akan membangun dengan mengembangkannya menjadi pelabuhan ramah lingkungan. Dengan demikian, pada April tahun depan diharapkan pelabuhan ramah lingkungan sudah bisa dimulai untuk pembangunan.Total, ada 79 pelabuhan perikanan yang disiapkan untuk bisa mendukung penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur. Pelabuhan-pelabuhan tersebut akan menjadi tempat pangkalan bagi kapal yang mendapatkan perizinan dari KKP, salah satunya untuk pendaratan hasil tangkapan.Sarana dan prasarana yang ada di seluruh pelabuhan tersebut akan dikembangkan untuk bisa menyesuaikan dengan rencana penarikan PNBP pasca produksi. Selain itu, aspek sumber daya manusia (SDM) juga tak luput dari pengembangan, karena penerapan pasca produksi akan memerlukan peran dari SDM.Khusus untuk pelabuhan ramah lingkungan, KKP sudah menyiapkan pengembangan di empat lokasi pelabuhan perikanan. Kemudian, juga dilakukan pengembangan untuk pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan internasional.“Pengembangan tersebut akan dilakukan di 11 lokasi. Juga akan ada pengembangan untuk 66 lokasi pelabuhan perikanan di 23 provinsi,” papar dia.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2021-003-09.json	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 \| Empat pelabuhan perikanan ramah lingkungan dikembangkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Sumatera Utara; PPS Bitung, Sulawesi Utara; PPS Kendari, Sulawesi Tenggara; dan PPS Cilacap, Jawa Tengah.baca juga : Pengawasan Terintegrasi untuk Penangkapan Ikan Terukur Mulai Awal 2022 Selain fasilitas pelabuhan, penataan juga mencakup pada aspek rantai pasok yang bertugas untuk mengawasi sejauh mana distribusi hasil tangkapan dari sejak hulu hingga ke hilir. Penataan tersebut diharapkan bisa memetakan lebih detail rantai pasok.Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mansur mengatakan bahwa fokus yang sedang dilakukan oleh subsektor perikanan tangkap saat ini adalah bagaimana pengelolaan bisa berjalan dengan tetap menjaga prinsip ramah lingkungan.Prinsip tersebut diterapkan dengan dimulai dari pemberlakuan alat penangkapan ikan (API) tidak merusak lingkungan. Ketetapan itu ada dalam Permen KP No.18/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.Pemberlakuan peraturan tersebut, menegaskan bahwa API yang dinilai tidak ramah lingkungan seperti cantrang, harus dengan API jenis jaring tarik berkantong yang dinilai sudah ramah lingkungan. Dengan API yang ramah lingkungan, maka diharapkan itu bisa menjaga ekosistem di laut dan pesisir. Prinsip Ekonomi BiruFokus dengan menjaga prinsip ramah lingkungan tersebut, tetap dilakukan KKP pada 2022 mendatang. Di mana, pada tahun tersebut KKP fokus menerapkan ekonomi biru yang secara prinsip akan melaksanakan program kerja dengan menyeimbangkan kegiatan ekonomi dan pengelolaan ekologi di laut.Dalam melaksanakan prinsip keseimbangan tersebut, KKP fokus pada empat aspek yaitu biologi, lingkungan, ekonomi dan sosial.perlu dibaca : Penangkapan Ikan Terukur, Bisa Tekan Laju Perubahan Iklim	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2021-003-09.json	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 \| Aspek biologi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan untuk keberlanjutan produktivitas. Kemudian, aspek lingkungan untuk meminimalkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan dan sumber daya ikan (SDI).Ketiga, aspek ekonomi untuk bisa menerima pendapatan yang optimal dan berkelanjutan bagi Negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Dan terakhir, adalah aspek sosial untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan, tercipta harmoni antar pemangku kepentingan, dan menjaga kedaulatan Negara.Dengan mengacu pada empat aspek tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini meyakini kalau pengelolaan subsektor perikanan tangkap akan fokus pada pelaksanaan efisiensi pengelolaan sumber daya alam (SDA), manfaat ekonomi dan sosial yang seimbang, serta menjaga kelestarian ekologi dan keanekaragaman hayati.Semua tujuan itu, mengerucut pada satu program kerja yang menjadi prioritas dan unggulan dari subsektor perikanan tangkap. Program tersebut akan diterapkan mulai 2022 mendatang, dan tidak lain adalah penangkapan ikan secara terukur.Bagi KKP, kebijakan penangkapan ikan secara terukur akan menjadi kebijakan penting dan lompatan besar reformasi perikanan tangkap. Di dalamnya diatur secara detail tentang aktivitas penangkapan ikan dengan pendekatan pascaproduksi (output control).Pendekatan tersebut berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan cara praproduksi (input control). Cara tersebut dinilai mengandung banyak kelemahan yang bisa merusak lingkungan, PNBP tidak maksimal, dan penangkapan berlebih (over fishing) yang tidak terkendali.Sebaliknya, dengan menggunakan pendekatan pascaproduksi, optimalisasi bisa dilakukan di semua lini. Misalnya, pengendalian bisa dilakukan melalui perizinan, dengan mempertimbangkan kuota penangkapan per kapal perikanan.baca juga : Penangkapan Terukur dan Penerapan Kuota Apakah Layak Diterapkan?	[0.0, 1.0, 0.0]
2021-003-09.json	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 \| Juga, hasil tangkapan pelaku usaha juga akan didasarkan pada kuota yang sudah ditetapkan kepada mereka. Paling penting, PNBP juga bisa optimal diterima karena perhitungannya didasarkan pada metode pascaproduksi mengacu pada jumlah tangkapan ikan yang didaratkan.Selain itu, penghitungan PNBP juga dilakukan dengan menyesuaikan kontrak yang sudah disepakati, yaitu menggabungkan hitungan praproduksi dan pascaproduksi. Itu artinya, pemasukan kas Negara bisa diproyeksikan berdasarkan nilai alokasi SDI sesuai perizinan yang diberikan.Sebagai kebijakan terbaru, penangkapan ikan terukur akan mengatur secara detail aspek pengaturan yang akan berlaku. Di antaranya, adalah area penangkapan ikan; jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi; dan musim penangkapan ikan.Kemudian, jumlah dan ukuran kapal; jenis alat tangkap; pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/pembongkaran ikan; penggunaan anak buah kapal (ABK) lokal; suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPPNRI yang ditetapkan; dan jumlah pelaku usaha, dengan memberlakukan sistem kontrak untuk jangka waktu tertentu.Dengan semua pengaturan tersebut, dampak positif akan bisa dirasakan di waktu mendatang. Menurut Zaini, manfaat itu di antaranya adalah stok ikan dan kesehatan laut akan terjaga, distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih merata, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.Kemudian, akan terwujudnya akurasi data penangkapan dan kemudahan untuk menelusuri asal usul hasil tangkapan (fish traceability); penambahan serapan tenaga kerja; serta peningkatan PNBP dan kontribusi sektor KP pada perekonomian nasional.baca juga : Menanti Model Penangkapan Ikan Terukur Diterapkan di Laut Nusantara	[0.0, 1.0, 0.0]
2021-003-09.json	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 \| Lebih detail, Koordinator Bidang Program DJPT KKP Ukon Ahmad Furqon menyebutkan bahwa penerapan kebijakan juga akan didukung dengan pemberlakuan zonasi WPPNRI. Dari 11 WPPNRI, KKP membaginya ke dalam tiga zonasi, yaitu zonasi penangkapan ikan berbasis kuota, zona penangkapan ikan non kuota, dan zona penangkapan ikan terbatas.Untuk zona penangkapan ikan terbatas, WPPNRI 714 menjadi lokasi yang ditetapkan dengan cakupan area adalah perairan Laut Teluk Tolo dan Laut Banda. Kemudian, untuk zona penangkapan ikan non kuota ditetapkan di tiga WPPNRI, yaitu zona 05 di 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman), dan zona 06 di 712 (perairan Laut Jawa) dan 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali).Di luar dua zonasi tersebut, KKP mengelompokkan WPPNRI tersisa ke dalam zona penangkapan ikan berbasis kuota. Ada WPPNRI 711 (Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara), 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), dan 716 (Perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera).Kemudian, ada juga WPPNRI 717 (Perairan Teluk Cendrawasih dan Laut Lepas (Samudera Pasifik)), 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur), 572 (perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda), dan 573 (perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat), dan Laut Lepas (Samudera Hindia).baca juga : Tuntutan Perikanan Tuna Global Makin Ketat Terkait Ketelusuran dan Aspek Ekologisnya Dengan mengelompokkan zonasi WPPNRI, seluruh kuota yang diberikan kepada kapal perikanan, ditentukan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnas Kajiskan). Kuota ditentukan dari hasil kajian stok ikan yang dilakukan Komnas Kajiskan bersama organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO).	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-003-09.json	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022	Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 \| Adapun, kuota yang ditentukan mencakup kuota untuk komersial dengan ketentuan sampai dengan 12 mil laut, dengan perizinan berusaha; serta di atas 12 mil laut dengan sistem kontrak dan perizinan berusaha.Kuota untuk nelayan, diatur sampai dengan 12 mil dengan perizinan berusaha; dan di atas 12 mil laut diatur dengan perizinan berusaha. Sedangkan kuota non komersial adalah Pendidikan dan/atau pelatihan perikanan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, dan/atau kesenangan wisata. [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2022-015-04.json	Saatnya Manfaatkan Kekayaan Sumber Pangan Nusantara	Saatnya Manfaatkan Kekayaan Sumber Pangan Nusantara \| [CLS] PBB pada 2019 merilis data bencana kelaparan terus meningkat di Asia, mencapai 57 juta jiwa, di Afrika berdampak pada 46 juta jiwa, dan lebih 14 juta jiwa di Amerika Latim dan Karibia. Indonesia punya keragaman sumber pangan begitu kaya, semestinya bisa menghadapi kemungkinan terjadi kerawanan pangan.Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, mengatakan, dari peta ketahanan dan kerawanan pangan 2021, masih ada 74 kabupaten dan kota di Indonesia rentan dan rawan pangan, sekitar 14%. Rawan pangan itu, katanya, terkonsentrasi di Pulau Papua, sebagian Maluku, dan sebagian kecil Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Sumatera.Penyebab utama kerentanan pangan adalah persentase penduduk miskin yang tinggi, sementara neraca pangan di wilayah itu defisit.Data di Indonesia menunjukkan persentase populasi yang mengonsumsi kalori kurang untuk hidup sehat dan tetap aktif sesuai standar minimum yaitu 2100 kkal per kapita per hari atau prevelance of undernourishment (PoU) cenderung meningkat. Pada 2019, angka sampai 7,63%, 8,34% pada 2020, dan 8,49% pada 2021.Angka PoU 2021– merupakan indikator SDGS kedua–, sebanyak 23,1 penduduk Indonesia, atau 8,49% konsumsi kalori kurang dari standar minimum untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.“Jumlah itu, meningkat 500.000 jiwa atau 0,15% dibanding 2020,” kata Arief, dalam kuliah umum di Balai Senat UGM, belum lama ini. Dia bilang, provinsi dengan PoU tinggi yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sebaliknya, Pulau Jawa dan Sulawesi berdasarkan peta ketahanan dan kerawanan pangan 2021 masuk kategori sangat tahan.Kerawanan pangan menurut FAO memiliki empat skala, yaitu, ketidakpastian mendapatkan makanan, mengurangi kualitas dan variasi makanan, mengurangi jumlah makanan dan melewatkan makan, hingga tidak ada makanan untuk satu hari atau lebih.	[0.0, 0.0, 1.0]
2022-015-04.json	Saatnya Manfaatkan Kekayaan Sumber Pangan Nusantara	Saatnya Manfaatkan Kekayaan Sumber Pangan Nusantara \| Arief bilang, satu pilihan dalam menjamin ketahanan pangan nasional adalah dengan meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal. Saat ini, kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia tergolong belum beragam dan aman, lalu keseimbangan gizi rendah.“Masih didominasi padi-padian, minyak dan lemak, kurangnya konsumsi protein hewani, sayur, buah, serta umbi-umbian.”Sesungguhnya, kata Arief, Indonesia kaya keanekaragaman hayati, nomor tiga terbesar di dunia. “Ini potensi dapat dikembangkan untuk memaksimalkan keaneka ragaman konsumsi pangan.”Hayu Dyah Patria, praktisi pangan dan keanekaragaman hayati mengatakan, menemukan 300 jenis tumbuhan liar yang bisa dimakan. Mulai dari sayur, sumber karbohidrat, mineral, maupun vitamin.“Ada yang berasal dari buah, jamur, umbi, daun, biji, kacang-kacangan. Itu kita belum masuk ke hutan yang terdalam. Itu masih di pinggir hutan, di Taman Nasional Kelimutu,” kata Hayu, dihubungi Mongabay, 10 Oktober lalu. Dengan sumber pangan lokal yang begitu kaya, katanya, risiko krisis pangan di Indonesia seharusnya bisa teratasi.Ketergantungan kepada bahan pangan impor pun bisa dikurangi. Salah satu tantangan, katanya, pengetahuan masyarakat akan sumber pangan lokal makin hilang.“Kalau di urban, ketika semua harus dibeli dengan uang, krisis pangan itu nyata. Karena kalau tidak ada uang, orang-orang tidak bisa mendapatkan makanan. Mereka harus ke pasar, bisa juga ke tukang sayur keliling, atau supermarket. Ke pasar itu harus membeli.”Berbeda dengan mereka di kawasan rural, sebenarnya ada banyak sumber pangan bisa didapatkan tanpa harus membeli. Bahkan, ada banyak tumbuhan liar, tidak tergantung pestisida dan obat-obatan kimia. Namun, kata Hayu, mereka yang tinggal di rural pun sekarang mulai tergantung dengan makanan-makanan industri, seperti makanan-makanan instan atau siap saji.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2022-015-04.json	Saatnya Manfaatkan Kekayaan Sumber Pangan Nusantara	Saatnya Manfaatkan Kekayaan Sumber Pangan Nusantara \| Perlahan, katanya, keberagaman pangan di sekitar mereka pun terlupakan. Ketika itu terjadi, krisis pangan akhirnya juga menghantam mereka yang tinggal di wilayah rural.Dia mengritik keberadaan badan pangan bentukan pemerintah yang masih berfokus pada pemenuhan beras meski punya program penganekaragaman pangan. Sebagai kelanjutan Badan Ketahanan Pangan tujuan utama mencegah penduduk menderita kelaparan.“Badan Pangan Nasional levelnya masih bicara ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan itu sekadar orang bisa kenyang, tidak peduli bagaimana caranya untuk kenyang. Yang kemudian mereka lakukan adalah mengenyangkan masyarakat dengan beras,” katanya, seraya bilang, padahal setiap komunitas, atau kampung itu berbeda-beda.“Tidak semua orang harus kenyang dengan beras.” Membicarakan keragaman pangan, kata Hayu, berarti juga membicarakan keragaman karbohidrat, vitamin, dan mineral. “Keragaman karbohidrat kan tidak harus padi. Ada sorgum, jagung, umbi-umbian.”Sebagai praktisi pangan yang juga meneliti tumbuhan liar, Hayu menerangkan banyak tumbuhan di sekitar yang memiliki gizi tinggi, namun masih dipandang sebelah mata.Dia contohkan, krokot yang bisa ditemukan di trotoar atau pinggir jalan nutrisi tak jauh berbeda dengan flaxseed yang banyak dicari orang. “Tanaman pegagan itu juga punya gizi tinggi dan banyak di perkotaan.”Untuk contoh buah liar adalah kersen, ceri, atau talok. Kalau matang rasanya manis, berwarna merah dan berbau harum. Buah kersen juga disukai burung hingga penyebaran lebih sering oleh satwa ini. Buah ini mengandung antioksidan, anti peradangan, dan tiamin. ***** [SEP]	[0.5, 0.0, 0.5]
2013-042-09.json	Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis	Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis \| [CLS] Cagar Alam Tanjung Panjang, di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, merana. Kawasan seluas 3.000 hektar itu, kini tinggal sekitar 600-an hektar. Masalah yang muncul tidak hanya alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak ikan dan udang. Ancaman konflik antaretnis: pendatang Bugis dari Sulawesi Selatan dan penduduk lokal Gorontalo.Mayoritas pemilik tambak ikan dan udang dikelola masyarakat Bugis, orang-orang Gorontalo sebagai peladang. Perbedaan penghasilan bisa terlihat jelas di wilayah itu. Di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Pohuwato, misal, kawasan mangrove dalam Cagar Alam Tanjung Panjang berubah menjadi tambak sekitar 1.015 hektar. Desa Patuhu, memiliki empat dusun, yakni Dusun Dunga, Mekar Jaya, Suka Damai, dan Satria Bone.Noldi Mohi, Aparat Desa Patuhu, mengatakan, Dusun Satria Bone mayoritas penduduk suku Bugis. ”Setiap tahun dari Sulawesi Selatan datang dan menetap di Dusun Satria Bone terus bertambah, rata-rata 10 keluarga. Mereka ada yang memiliki tambak dan ada hanya penggarap tambak, baik bandeng maupun udang,” katanya.Warga yang data dari Sulsel ini sebagian besar menetap dan membangun pemukiman di kawasan cagar alam yang berubah menjadi kaplingan tambak. Untuk menemui mereka, harus menggunakan perahu.Di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, juga begitu. Menurut Usman Achir, Kepala Desa Siduwonge, luas tambak ikan di desanya 1.117 hektar. Luasan ini hanya ada di dua dusun: Simanagi dan Bolongga, semua dikelola etnis Bugis. Khusus Dusun Bolongga, untuk mencapai lokasi harus menggunakan perahu sekitar 45 menit. ”Dusun Bolongga seperti terpisah dari daratan, namun bukanlah pulau. Dusun itu dihuni 39 keluarga dan 140 jiwa, 77 laki-laki dan 63 perempuan. Semua beretnis Bugis dan petambak ikan.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2013-042-09.json	Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis	Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis \| Berbeda dengan Desa Patuhu, di desa ini juga memiliki tambak garam seluas 52 hektar dikelola oleh orang Gorontalo. Kepala desa dan aparatur Desa Siduwonge mengetahui, lokasi tambak bandeng dan udang itu masuk dalam kawasan cagar alam. Namun, mereka tak tahu batas wilayah. Sebab, sampai saat ini tak ada petunjuk ataupun tapal batas jelas.Usman Achir juga memiliki tambak ikan. Menurut dia, awal mula tambak masuk di kawasan cagar alam pada 1993. Ketika itu, Usman sebagai Sekretaris Desa Motolohu. Dia ikut survei awal ke lokasi Cagar Alam Tanjung Panjang oleh lima instansi pemerintah. Kala itu, Gorontalo, masih masuk Sulawesi Utara.Lima instansi itu Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Transmigrasi, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Haji Nompo asal Maros, yang akan membuka tambak.Pemerintah, kata Usman, saat itu telah melegitimasi pembukaan tambak bandeng maupun udang di cagar alam. Bahkan dia menyebutkan, orang Gorontalo yang ikut andil dalam pembukaan tambak adalah Hidayat, saat itu pegawai di BPN. ”Dalam survei 1993 oleh Haji Nompo dengan bantuan pemerintah Sulawesi Utara, pemerintah melalui lima dinas memberikan rekomendasi agar membuka areal tambak 100 hektar.”Sejak saat itu, tren pembukaan tambak di kawasan cagar alam mulai marak. Penduduk lokal Gorontalo ikut mengkonversi hutan mangrove menjadi tambak. Namun, tidak memiliki keahlian mengelola tambak ikan, hingga mereka menjual tambak pada orang Bugis yang dikenal pandai budidaya tambak.Usman mengatakan, jika kawasan itu akan ditanami mangrove untuk rehabilitasi kawasan lindung, dia menerima. Namun, harus ada kompensasi, tambak ikan milik mereka harus diganti dengan luasan lahan lain yang sama.	[1.0, 0.0, 0.0]
2013-042-09.json	Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis	Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis \| Samsiar, perempuan asal Kabupaten Sinjai, Sulsel, memiliki tambak lima hektar di kawasan ini mengungkapkan, jika pemerintah ingin mengembalikan status cagar alam di Tanjung Panjang, tak masalah. “Namun pemerintah harus adil. Jika memang ingin ditanami kembali mangrove, harus tanam semua, tidak boleh pilih kasih.”Mama Aco, panggilan akrab Samsiar, terkadang menjadi juru bicara warga Bugis dengan pemerintah setempat. Dia pernah mendengar ada surat edaran dari pemerintah kabupaten atau surat keputusan Bupati Pohuwato mengenai larangan membuka lahan di cagar alam. Namun, surat itu tidak pernah sampai di tangan mereka sebagai petambak.Dia menceritakan, saat datang ke Gorontalo, orang-orang Bugis telah menjual seluruh harta mereka. Mereka membangun hidup baru dengan mengelola tambak di Pohuwato. Biaya membuat tambak tidak sedikit. Untuk sewa eskavator saja, harus mengeluarkan duit Rp700 ribu perjam. ”Untuk luas lima hektar tambak milik saya, total bayar untuk eskavator Rp30 juta. Itu belum beli bibit dan pakan ikan bandeng atau udang.”Memang, hasil panen tambak cukup menggiurkan. Contoh, panen dalam 70 hari di tambak seluas dua hektar, berhasil meraup keuntungan Rp100 juta.Menurut Samsiar, warga Sulsel ke Pohuwato dan menambak di cagar alam karena mendengar hasil penelitian bahwa tambak ikan yang paling bagus hanya di Pohuwato, khusus Cagar Alam Tanjung Panjang. Sebab, kualitas ikan sangat bagus, tidak becek, tidak bau rumput, dan tanah subur. Hasil panen bandeng pun mereka jual ke Manado, Palu, Makassar, Surabaya, dan Jakarta.Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kabupaten Pohuwato, Ambo Tang Matteru, mengatakan, polemik di cagar alam ini dimanfaatkan Polisi. Polisi seperti sedang memancing di air keruh. Ada beberapa oknum polisi memanfaatkan masalah petambak di cagar alam untuk memeras.	[1.0, 0.0, 0.0]
2013-042-09.json	Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis	Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis \| ”Masyarakat Bugis yang mendiami kawasan cagar alam bisa direlokasi bertahap dengan berbagai pendekatan. Kami sudah mengimbau ini kawasan dilarang. Namun, pemerintah harus siap memberikan kompensasi kepada warga. “Sebab, mereka telah menjual aset di kampung asal dan membangun hidup baru di Gorontalo.”Bupati Kabupaten Pohuwato, Syarif Mbuinga, menjelaskan, masalah di kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang, sudah lama, sejak 1980-an. Dia diadapkan dengan psiko-sosial masyarakat di wilayah itu. Sewaktu-waktu konflik horizontal bisa terjadi antara masyarakat pendatang dengan penduduk lokal.Namun, dia sudah memilki konsep mengantisipasi persoalan ini, dengan pembauran dan pendekatan simpul tokoh masyarakat. Meskipun implementasi di lapangan belum maksimal.”Untuk status kawasan Cagar Alam Tanjung Panjang, pemerintah daerah sudah disurati pemerintah pusat (Kehutanan) untuk segera mengatasi, termasuk soal tapal batas.”Hal serupa diungkapkan Jhoni Nento, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato. Menurut dia, sesuai rekomendasi Pansus Mangrove DPRD Gorontalo, cagar alam ini tetap dipertahankan dan diberi waktu merelokasi masyarakat di kawasan itu. ”Tahun ini Dinas Kehutanan bekerja sama dengan pihak terkait akan melakukan tata batas di kawasan ini. Juga sosialisasi kepada masyarakat.”Iwan Abay, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato, mengatakan, perjuangan membuat tata batas di Cagar Alam Tanjung Panjang, sudah dimulai dua tahun lalu. Namun, sampai saat ini belum terealisasi. ”Pemerintah daerah kurang berwibawa menyelesaikan polemik di cagar alam itu.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2013-042-09.json	Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis	Nasib Cagar Alam Tanjung Panjang, di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Ancaman Konflik Etnis \| Anshar Akuba, ketua LSM Insan Cita Pohuwato, mengatakan, tambak-tambak ikan di cagar alam khawatir menjadi pemicu konflik sosial dan bisa sampai pada nuansa etnis. Kesenjangan ekonomi antara warga pendatang dan lokal akan menjadi masalah utama. ”Solusi Bupati Pohuwato, tentang pembauran etnis Gorontalo dan Bugis, solusi tepat demi meredam gejolak. Salah satu pintu masuk paling cepat di Desa Siduwonge. Di desa itu sudah ada orang-orang Bugis yang menikah dengan orang Gorontalo.”Cagar Alam Tanjung Panjang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut/TGHK 362/85). Kawasan yang meliputi Desa Patuhu, Desa Siduwonge, Desa Palambane, Kecamatan Randangan ini menjadi tempat hidup babi hutan, ular, buaya muara, burung-burung air, dan monyet Sulawesi. Bahkan maleo, dulu masih ada di daerah ini, namun kini tak ada lagi. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-009-15.json	Snailfish Tembus Pandang Muncul di Kedalaman Es Alaska	Snailfish Tembus Pandang Muncul di Kedalaman Es Alaska \| [CLS] Laut dalam Alaska menyimpan spesies unik yang jarang ditemui. Salah satunya ialah ikan Snailfish dengan ciri khas transparan. Hewan aneh itu berhasil diidentifikasi oleh para ilmuwan sebagai Crystallichthys cyclospilus. Makhluk penghuni dasar laut ini hidup secara eksklusif di Pasifik Utara dan dapat bertahan hidup lebih dari 2.723 kaki (830 meter) di bawah permukaan laut.Para peneliti dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menemukan ikan aneh yang licin ini saat menjaring di lepas pantai Kepulauan Aleutian di Alaska sebagai bagian dari survei rutin ekosistem laut dalam di sana. Pada 19 Juni lalu, ilmuwan NOAA dan anggota kru ekspedisi Sarah Friedman membagikan foto snailfish dengan bercak itu di Twitter.“Tubuh ikan itu seperti ’agar-agar’. Ketika dipegang mirip ‘gumpalan Jell-O’,” kata ilmuwan Sarah Friedman, Ph.D., seperti dikutip dari Live Science, Jumat (27/1). Menurut Sarah, perubahan ikan menjadi transparan dianggap sebagai adaptasi untuk mempertahankan daya apung netral dan berenang secara efisien sambil mengatasi tekanan menghancurkan dari laut dalam.Tim NOAA sangat bersemangat untuk memamerkan spesimen aneh secara online sehingga lebih banyak orang dapat melihat ikan itu sendiri. “Mereka hidup di lokasi yang relatif terpencil di kedalaman yang lebih dalam, sehingga rata-rata orang tidak akan pernah menemukan spesies ini,” kata Friedman. Tetapi meskipun ikan seperti itu jarang ada, para peneliti menemukan “empat atau lima” spesimen snailfish bercak yang berbeda selama perjalanan.baca : Mariana Snailfish, Ikan Transparan Jenis Baru yang Hidup di Dasar Laut	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2023-009-15.json	Snailfish Tembus Pandang Muncul di Kedalaman Es Alaska	Snailfish Tembus Pandang Muncul di Kedalaman Es Alaska \| Ada lebih dari 400 spesies snailfish secara global. Snailfish bercak memiliki tubuh yang hampir seluruhnya tembus pandang, kecuali mata, perut, dan bintik-bintik hitam di kulit mereka. Adaptasi ini membantu mereka untuk tetap tersembunyi dari predator. “Banyak hewan yang hidup di kedalaman laut dalam tembus cahaya,” kata Friedman. Ini memungkinkan mereka untuk berbaur dengan latar belakang gelap di habitat dengan ketersediaan cahaya terbatas dan beberapa struktur untuk bersembunyi.Seperti beberapa spesies snailfish lainnya bahkan telah memodifikasi sirip pada perut mereka yang membentuk cangkir hisap. “Ini memungkinkan mereka untuk dengan mudah menempel pada batu dan karang di dasar laut, serta menghindari mengeluarkan energi untuk terus berenang, terutama dalam arus yang kuat,” kata Friedman.Secara keseluruhan, sedikit yang diketahui tentang apa yang dilakukan ikan siput ini di laut dalam. “Snailfish adalah kelompok ikan yang sangat misterius dan beragam, dengan spesies yang menghuni berbagai lingkungan, dari kolam pasang surut hingga parit terdalam di lautan. Tetapi tidak banyak yang diketahui tentang ekologi spesies snailfish yang lebih dalam,” ujar Friedman. Meskipun kata dia, para ilmuwan tahu bahwa mereka memangsa invertebrata kecil yang merangkak di sepanjang dasar laut.Tim juga menemukan sejumlah spesimen laut menarik lainnya selama perjalanan, termasuk laba-laba laut raksasa (yang sebenarnya bukan laba-laba sejati); anglerfish dengan gigi runcing besar dan duri bercahaya untuk memikat mangsa; dan ikan barreleye, yang dapat memutar matanya untuk mengintip melalui bagian atas kepalanya yang tembus cahaya.baca juga : Terpecahkan, Rahasia Tubuh Katak Kaca yang Transparan Namun, tujuan utama survei rutin ini bukan untuk menemukan spesies langka. Sebaliknya, survei dilakukan untuk menilai kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Terutama mengenai populasi spesies yang ditargetkan secara komersial.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2023-009-15.json	Snailfish Tembus Pandang Muncul di Kedalaman Es Alaska	Snailfish Tembus Pandang Muncul di Kedalaman Es Alaska \| “Penelitian ini sangat penting untuk mengelola spesies ikan dan kepiting secara berkelanjutan yang mendukung perikanan komersial, rekreasi, dan subsisten serta masyarakat pesisir Alaska,” kata Friedman. Sumber: livescience.com dan twitter.com/sarahtfried [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2021-032-09.json	Katak-Pucat Pantaiselatan, Jenis Baru dari Hutan Pulau Jawa	Katak-Pucat Pantaiselatan, Jenis Baru dari Hutan Pulau Jawa \| [CLS] Hutan Jawa masih memiliki keanakeragaman hayati yang patut diteliti. Hal ini terbukti dengan ditemukannya katak jenis baru dari marga Chirixalus Boulenger di hutan dataran rendah, tepatnya di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, tahun 2007 lalu.Katak itu bernama katak-pucat pantaiselatan [Chirixalus pantaiselatan].Hasil penelitian spesies baru ini telah diterbitkan dalam Raffles Bulletin of Zoology, dengan judul A new species of Chirixalus Boulenger, 1893 [Anura: Rhacophoridae] from the lowland forests of Java karya Misbahul Munir, Amir Hamidy, Mirza Dikari Kusrini dan kolega, pada 5 Juli 2021 lalu.Baca: Jenis Baru, Katak Mini dari Sumatera Bagian Selatan Menurut Peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI, Amir Hamidy, katak tersebut merupakan kelompok katak Rhacophorid kecil dengan panjang tubuh jantan sekitar 25,3-28,9 mm.“Setelah dilakukan analisis morfologi, molekuler, dengan menggunakan DNA mitokondria dan suara kawin, ia tidak cocok dengan jenis dari marga yang sudah ada,” kata Amir Hamidy kepada Mongabay Indonesia, Rabu [04/8/2021].Sebab itulah, akhirnya jenis ini dideskripsikan sebagai jenis baru.“Secara morfologi, katak-pucat pantaiselatan ini paling mirip dengan Chirixalus nongkhorensis dari Chonburi, Thailand.”Namun dari pola warna punggung serta secara genetik, paling dekat dengan Chirixalus trilaksonoi yang juga berasal dari Jawa Barat.Amir menceritakan, sampel katak-pucat pantaiselatan dijumpai saat kegiatan Citizen Science “Gerakan Observasi Amfibi Reptil Kita [Go ARK]”. Gerakan tersebut diinisiasi oleh Penggalang Herpetologi Indonesia [PHI].Tim Go ARK terdiri mahasiswa dan komunitas penelitian yang melakukan pengamatan, serta melaporkan amfibi dan reptil di sepanjang Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sulawesi.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2021-032-09.json	Katak-Pucat Pantaiselatan, Jenis Baru dari Hutan Pulau Jawa	Katak-Pucat Pantaiselatan, Jenis Baru dari Hutan Pulau Jawa \| Selama observasi di hutan dataran rendah bagian selatan Jawa Barat, empat penulis sekaligus peserta Go ARK terlibat, yaitu Umar Fhadli Kennedi, Mohammad Ali Ridha, Dzikri Ibnul Qayyim, dan Rizky Rafsanzani.Baca: Katak dan Kodok, Apa Bedanya? Dalam rangkaian kegitan tersebut ditemukan juga jenis katak lain yang belum pernah dilaporkan dari Jawa, yakni katak-panjat telinga-hitam [Polypedates macrotis]. Sebelumnya, di Indonesia jenis ini hanya tercatat dari wilayah Kalimantan dan Sumatera, sehingga kehadirannya di Jawa merupakan catatan baru.Amir menjelaskan status konservasi Chirixalus pantaiselatan kemungkinan terancam kritis. Sebab, menurut Lembaga Konservasi Dunia [IUCN] kriteria Daftar Merah Spesies Terancam Punah tingkat kemunculannya kurang dari 100 km persegi. Berikutnya, luas hunian kurang 10 km persegi dan hanya ditemukan di satu lokasi, yang kualitas habitatnya menurun.Foto: Bentuk Aneh Tengkorak Kepala Katak Pentingnya pertisipasi publikMisbahul Munir, yang juga penemu katak-pucat pantaiselatan dan juga kandidat doktor di Kyoto University, menyoroti pentingnya partisipasi publik dan keterlibatan ilmiah profesional dalam pemantauan keanekaragaman hayati.Hal itu telah terbukti dengan penemuan katak-pucat pantaiselatan atas partisipasi publik dalam keterlibatan ilmiah profesional.“Pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dapat memberikan data empiris tentang skala spasial yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata kontributor utama dalam penemuan katak pucat pantai selatan tersebut dalam keterangan tertulisnya.Dia juga menjelaskan seringnya kekurangan informasi keanekaragaman hayati dalam program konservasi keanekaragaman hayati, misalnya tentang distribusi, populasi, dan informasi habitat dari spesies.Di negara berkembang seperti Indonesia, kondisi ini merupakan masalah serius yang harus diminimalisir dengan kerja sama semua pihak.Baca: Ular dan Katak, Apa Pentingnya untuk Kita?	[0.0, 0.0, 1.0]