Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2019-034-15.json	Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan	Kisah Nelayan Pulau Ambo yang Insyaf Ngebom Ikan \| “Kami juga mengupayakan, untuk melibatkan unsur terkait dalam pencegahan penangkapan ikan dengan menggunakan bom,” ujarnya. “Kami bekerjasama dengan pihak Polairud dan Lanal Mamuju.”Kalaupun nelayan pembom ikan tidak beralih, katanya dapat diancam pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar bila tertangkap tangan sedang melakukan pengeboman ikan.Ancaman pidana itu sesuai dengan Undang-undang (UU) No.45/2009 tentang Perikanan. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-033-07.json	Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu?	Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? \| [CLS] Jumlah bantuan kapal perikanan yang akan diberikan Pemerintah Indonesia pada 2017 kembali mengalami perubahan. Semula, Pemerintah berjanji akan menggulirkan bantuan sebanyak 1.068 unit kapal dengan beragam ukuran untuk nelayan yang ada di seluruh Indonesia. Tapi, Pemerintah kemudian memperbaruinya menjadi 994 unit saja untuk tahun ini.Kabar tersebut disampaikan langsung Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut dia, perubahan angka tersebut bisa terjadi karena tim yang bekerja untuk bantuan kapal melakukan verifikasi data di lapangan lebih detil.“Memang jumlahnya berkembang. Karena kita melakukan verifikasi data calon penerima,” ucap dia. Untuk keperluan tersebut, Sjarief mengatakan, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp361 miliar yang ditujukan untuk pembangunan kapal di galangan kapal yang sudah ditunjuk. Kapal-kapal yang akan dibangun tersebut, akan dikerjakan oleh galangan setelah melalui mekanisme lelang dan pembangunannya dilaksanakan maksimal hingga Desember 2017.Adapun, menurut Sjarief, mekanisme lelang yang digunakan ada dua, yakni lelang melalui e-katalog dan lelang umum. Untuk e-katalog, terdapat 658 unit kapal yang akan dilakukan lelang, sementara untuk lelang umum terdapat 426 unit kapal yang akan dilelang.“Tujuan dari penggabungan dua mekanisme lelang, karena kita belajar dari pengadaan kapal pada tahun sebelumnya (2016, red). Tahun ini, kita ingin lebih baik lagi, makanya digabung saja,” ungkap dia.Dengan melakukan dua mekanisme lelang, Sjarief menyebut, pihaknya bisa melaksanakan pembangunan kapal-kapal kecil dengan melibatkan galangan kecil melalui lelang e-katalog. Kemudian, pada saat yang bersamaan, KKP juga bisa melaksanakan pembangunan kapal berukuran sedang hingga besar melalui mekanisme lelang umum.	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-033-07.json	Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu?	Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? \| Selain memperbaiki sistem lelang, Sjarief mengungkapkan, pada tahun ini pihaknya juga ingin memperbaiki sistem pembayaran dari sistem turnkey (pembayaran saat kapal selesai) ke sistem termin (pembayaran berdasarkan kemajuan fisik). Dengan cara tersebut, maka pembangunan diharapkan bisa lebih lancar dan lebih baik dibanding 2016.“Harganya juga lebih bagus sekarang. Kalau Anda perhatikan, 5 GT tadinya (pengadaan 2016) harganya Rp50 juta sekarang (jadi) Rp37 juta. Jadi kita sudah mulai melihat sumber material yang lebih baik lebih murah, kualitasnya lebih bagus,” tutur dia. Untuk rincian kapal yang akan dibangun maksimal pada Desember 2017 nanti, Sjarief menjelaskan, adalah sebanyak 449 unit kapal yang berukuran di bawah 5 gros ton (GT), 384 unit kapal berukuran 5 GT, 134 unit kapal berukuran 10 GT, 15 unit kapal berukuran 20 GT, 6 unit kapal berukuran 30 GT, dan 3 unit kapal berukuran 120 GT.“Kita juga akan melaksanakan pembangunan tiga unit kapal angkut berukuran 100 GT yang dilengkapi dengan freezer di dalamnya,” jelas dia.Sjarief menyebutkan, untuk perkembangan saat ini, sebanyak 426 unit kapal ukuran di bawah 5 GT, 3 unit kapal ukuran 100 GT dan 3 unit kapal ukuran 120 GT sedang dalam proses pada unit layanan pengadaan (ULP). Sementara 26 unit kapal di bawah 5 GT, 384 unit kapal 5 GT, 134 unit kapal 10 GT, 15 unit kapall 20 GT dan 6 unit kapal 30 GT sudah melakukan kontrak dan melaksanakan pembangunan kapal perikanan.“Juli kemarin sudah selesai (mengikat) kontrak. Jadi sekarang sudah (ada) progress dan mulai jadi kapalnya,” ungkap dia. Libatkan KoperasiLebih lanjut Sjarief menjelaskan, untuk distribusi bantuan kapal tahun ini, pihaknya kembali melibatkan koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Adapun, koperasi yang dilibatkan sebanyak 265 koperasi dan tersebar di 130 kabupaten/kota dan 29 provinsi.	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-033-07.json	Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu?	Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? \| Seperti tahun sebelumnya, menurut dia, keterlibatan koperasi dalam penyaluran bantuan kapal, karena Pemerintah ingin memastikan kapal yang sudah dibangun tersampaikan kepada nelayan lokal yang benar-benar membutuhkan. Oleh itu, calon penerima kapal dipastikan harus menjadi anggota koperasi yang sudah lolos verifikasi calon penerima bantuan kapal.“Dengan demikian, nelayan bisa memanfaatkan stok sumber daya ikan yang ada dengan berkelanjutan. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan,” kata dia.Sjarief mengharapkan, dengan adanya bantuan kapal yang akan diproduksi tahun ini, pihaknya melihat ada peluang meningkatkan volume produksi perikanan tangkap sebanyak 213.170 ton dengan nilai produksi mencapai Rp2,1 triliun. Selain itu, ada potensi kenaikan rerata pendapatan nelayan menjadi Rp1,8 juta per bulan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan KKP Agus Suherman menjelaskan, sebelum kapal dibangun, nelayan dilibatkan secara aktif dengan diikutsertakan dalam uji coba kapal bantuan beragam ukuran yang sudah dibangun pada tahun anggaran 2016. Uji coba tersebut dilaksanakan pada April dan Mei lalu di sejumlah lokasi.Menurut Agus, keterlibatan nelayan dalam uji coba tersebut, tidak lain agar nelayan bisa mendapatkan bantuan kapal sesuai dengan kebutuhannya dan disesuaikan dengan kondisi wilayah laut masing-masing. Cara tersebut, kata dia, diharapkan bisa memperbaiki program bantuan kapal yang sudah dilakukan pada 2016, dimana saat itu ada ketidakcocokan kapal dengan nelayan yang menerimanya.“Untuk persoalan calon penerima dan spesifikasi yang dibutuhkan, kita juga meminta mereka mencoba dulu baru diberi bantuan,” ungkap dia. Alat Penangkapan Ikan	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-033-07.json	Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu?	Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? \| Selain kapal, Pemerintah juga berusaha menepati janjinya untuk memberikan bantuan alat penangkapan ikan (API) kepada nelayan yang terkena dampak peralihan API tidak ramah lingkungan. Untuk tahun ini, sebanyak 5.275 unit API akan dibangun dengan menggunakan anggaran sebesar Rp148,69 miliar.“Sebanyak 49 spesifikasi teknis alat penangkapan ikan ramah lingkungan akan diberikan kepada nelayan dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Balai Besar Penangkapan Ikan dan perguruan tinggi,” ungkap Agus Suherman.Menurut dia, dari total pengadaan API pada 2017 ini, sebanyak 892 unit telah terdistribusi ke berbagai lokasi di Indonesia, sedangkan 1.383 unit dalam proses pendistribusian. Selain untuk nelayan yang terdampak API tidak ramah lingkungan, dia menyebutkan, bantuan API juga diberikan kepada nelayan lain.Agus menambahkan, dari hasil verifikasi di lapangan, nelayan yang berhak mendapatkan bantuan API karena terdampak pelarangan API tidak ramah lingkungan ada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Banten, Lampung, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.“Penetapan calon penerima bantuan alih alat penangkapan ikan yang dilarang dengan memperhatikan aspek legal harus memiliki kartu nelayan, bukti pendaftaran kapal perikanan, pas kecil atau pas besar dan hanya untuk kapal di bawah 10 GT,” jelas dia.Agus Suherman berharap, adanya bantuan sarana penangkapan ikan dari KKP pada tahun ini dapat dirasakan manfaatnya oleh sekitar 13.975 nelayan dan melibatkan 41.925 RTP. Namun, dia mengingatkan kepada nelayan untuk tidak menjual kapal yang sudah diberikan.“Meski tidak ada sanksi, karena kapal menjadi milik nelayan begitu serah terima, tapi kita akan atur dari perizinannya untuk melaut. Jika di atas 30 GT itu ada di Pusat, sementara di bawah 30 GT itu ada di daerah,” ucap dia. Kajian Mendalam	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2017-033-07.json	Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu?	Akankah Pembangunan 994 Kapal untuk Nelayan Berjalan Tepat Waktu? \| Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kemaritiman untuk Kemanusiaan Abdul Halim sempat menyatakan bahwa seharusnya KKP melaksanakan moratorium bantuan kapal pada 2017 ini. Langkah itu harus diambil, karena sebelumnya KKP tidak melakukan kajian mendalam untuk melaksanakan program bantuan kapal.“Dengan adanya moratorium, maka ke depan harus dilakukan kajian mendalam dulu dan sasarannya seperti apa saat ada di lapangan. Harus ada kajian partisipatif mengenai sasaran pembangunan kapal hingga sebaran penerima bantuan,” ungkap Halim.Menurut Halim, selain kajian mendalam, program bantuan kapal akan menuai kesuksesan jika dilaksanakan dengan menjalin kerja sama yang sinergi dengan Kementerian Perhubungan berkaitan dengan perizinan pendaftaran kapal dan juga hal lainnya.Tak lupa, Halim mengingatkan, KKP juga harus memperbaiki pelaksanakan program bantuan kapal dengan memberikan pelatihan pengoperasian kapal melalui pemanfaatan teknologi mutakhir di bidang penangkapan ikan. Dengan demikian, aktivitas melaut bisa lebih efisien dan mengurangi resiko kecelakaan kerja.“Program bantuan kapal untuk nelayan harus lebih baik lagi. Jangan sampai mengalami kegagalan seperti program bantuan kapal inka mina di periode KKP sebelumnya,” pungkas dia. [SEP]	[0.0, 0.0, 1.0]
2017-056-02.json	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko \| [CLS] Persidangan Amisandi, warga Seko yang berniat berdialog malah ditangkap terasa aneh. Saksi-saksi karyawan PLTA, PT Seko Power Prima, memberikan kesaksian beda dengan bekas perkara. Sebagian saksi malah tak tahu Amisandi, bahkan tak tahu kalau dia jadi pelapor! Sedangkan 13 warga Seko yang sudah vonis hukum berkirim surat ke Presiden Joko Widodo, agar melihat kasus yang menimpa wilayah mereka.Sore pertengahan Juli 2016, di beranda rumah Andri Karyo di Desa Tana Makaleang, Seko Tengah, Luwu Utara, saya bertemu Amisandi, seorangpensiunan tentara. Mata selalu melotot saat embahas topik serius. Sedikit kaku dan tak bisa tertawa lepas.Deru mesin dari kenalpot motor tukang ojek yang mengambil haluan saat hendak berbelok ke Desa Hoyane atau sebaliknya, kadang-kadang membenamkan suara kami. Tiba-tiba, salah satu dari mereka bertabrak. Beras, kopi, kebutuhan lain yang digandeng terjerembab bersama. Pengemudi, saling tertawa lalu masing-masing mengangkat motor. Tak ada kemarahan dalam kecelakaan itu. Inilah Seko, tanah penuh kasih.Tak selang lama, seorang lelaki melintas di depan rumah. Berjalan kaki, tak melihat ke kami. Amisandi dan Andri Karyo yang asyik bercerita, tiba-tiba terdiam. “Dia itu keluarga juga. Om saya malah. Tapi dia pro pembangunan PLTA,” kata Andri.Sejak 2014, rencana pembangunan PLTA oleh PT Seko Power Prima mulai sosialisasi di Seko, beberapa orang mulai membuat kubu. Pro kontra terjadi.Sebagian memilih mendukung termasuk gerbong kepala desa–baik Tana Makaleang dan Hoyane –sebagian menolak.Bagi warga penolak, pertemuan-pertemuan di rumah Andri. Mereka berembug dan memikirkan nasib mereka kelak. Beberapa informasi awal melesat menghampiri warga. Salah satuny: PLTA hanya kedok membawa pertambangan ekstraktif di Seko. Atau pula PLTA akan membuat warga di relokasi. PLTA akan menghilangkan lahan pertanian warga. PLTA untuk pertambangan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-056-02.json	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko \| Baca juga: Kala Protes PLTA, Belasan Warga Seko DitangkapAdri Karyo, penentang utama. Dia tameng saat membuat aksi demonstrasi. Mereka bahkan menduduki lokasi eksplorasi dan menahan alat berat perusahaan. Sampel tanah dan batuan direbut kembali dan dibuang ke sungai.Seko Power Prima, membalas dengan membawa rombongan kepolisian. Dari mulai brimob, polisi dari Luwu Utara, hingga Polwan.Pada akhir 2016, 13 warga ditangkap polisi. Mereka dituduh menjadi perusuh. Pada Februari 2017, 13 orang itu vonis tujuh bulan penjara.Belakangan, ketika sidang Andri dan warga lain masih berlanjut, Amisandi ditangkap. Kini, persidangan Amisandi masih berlangsung dengan tuduhan pengancaman karyawan Seko Power Prima pada 28 Desember 2016. Baca juga: Konflik PLTA Seko, Mau Dialog Malah DitangkapProses sidang ketujuh, agenda mendengarkan saksi jaksa pada 20 April 2017. Saya berada dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Masamba di Luwu Utara.Amisandi duduk pakai rompi tahanan orange. Dia menghadap hakim. Empat pengacara di sisi kanan. Dua Jaksa Penuntut Umum sisi kiri.“Bagaimana rasanya menghadapi sidang?” tanya saya sebelum Amisandi memasuki ruangan.“Kuat dan semangat!” jawab Amisandi.“Bagaimana kalau bapak kelak tak bebas?”“Berjuang itu, ujungnya bukan di penjara. Jalan terus. Kalau polisi makin kuat dan semena-mena. Warga juga akan makin kuat.” Saksi janggal Pertemuan ini kali kedua saya dengan Amisandi. Kali ini, tak ada kopi di teras. Tak ada tatapan ke pohon nira yang memperlihatkan Bunglon berjalan pelan. Melainkan berbincang sambil berdiri. Masing-masing kami memegang terali besi.Amisandi hanya beberapa menit duduk di tempat itu lalu berpindah di samping Nursari, tim pengacara yang duduk paling ujung. Dia menyaksikan Ginandjar Kurli, Manager Operasional Seko Power Prima ambil sumpah bersaksi sebenar-benarnya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-056-02.json	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko \| Dua hari sebelum proses pengadilan itu, saya bertemu Ibrahim, tim pengacara dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara. “Persidangan Amisandi seperti pradilan sesat,” katanya.Empat saksi, kata Ibrahim, dalam fakta persidangan membantah semua pengakuan mereka dalam berkas perkara.Aris Tejang karyawan Seko Power Prima, pelapor dalam berkas perkara menyatakan Amisandi mengancam perusahaan, membawa senjata tajam dan bikin trauma.“Itu BAP bunyi begitu. Fakta persidangan, Aris Tejang tak merasa takut. Bahkan tak tahu jika dia jadi pelapor,” kata Ibrahim.“Jadi bagaimana mungkin. Orang tak takut sedikitpun merasa terancam?” ujar Ibrahim.Ungkapan itu pula yang ditanyakan Ibrahim saat sidang. “Aris adalah karyawan saya. Saya meminta dia jadi saksi. Sebagai tim perusahaan melaporkan Amisandi,” kata Ginandjar.Sebelumnya, saksi lain, Yusnandar karyawan Seko Power Prima menyatakan tak pernah melihat Amisandi mengancam. Dia bertemu bahkan berbincang dengan Amisandi pada 28 Desember.Saksi lain, Aldi Mathius yang diperiksa penyidik 10 Januari bahkan menyangkal pernah mengungkapkan sumpah di depan penyidik. Padahal dalam berkas perkara dia bilang mendapatkan ancaman Amisandi dengan kata,” Kalau kamu paksa pekerjaan disini, akan ada pertumpahan darah.”Namun, enam saksi dalam berkas perkara temasuk dua pekerja dari Jawa, Suryana dan Dayat, menyatakan melihat Amisandi membawa parang panjang diikatkan di pinggang. “Di fakta sidang, Dayat dan Suryana menyatakan berada dalam rumah saat pertemuan 28 Desember. Itu membantah pernyataan sendiri. Jika tak melihat Amisandi,” ucap Ibrahim.“Pertanyaan saya. Apakah ini bukan upaya kriminalisasi? Jika terus begini, maka muara akan menjadi proses peradilan sesat. Hakim harus jeli melihatnya.”Sidang mendengarkan saksi Ginandjar, berlangsung Rabu 20 April 2017. Mulai pukul 14.00, berakhir 16.30, dengan dua kali penundaan karena listrik padam.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-056-02.json	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko \| Ginandjar dihujani pertanyaan dari hakim dan tim pengacara, berkali-kali telihat mengubah gaya duduk. Terkadang tangan kiri jadi topangan dan kaki bergoyang-goyang.“Apakah saksi (Ginandjar) tahu mengapa warga menolak PLTA,” kata hakim.“Tahu. Karena mereka mengira tanah mereka akan tenggelam,” kata Ginandjar.“Apakah saksi dalam hal ini perusahaan sudah memiliki Amdal dan sudah sosialisasi ke Masyarakat?”“Sudah Pak. Berkali-kali,” kawab Ginandjar.“Apakah saksi tahu SK 300 tahun 2004?”“Tahu.”“Pernah baca?”“Pernah tapi sebagian.”“Apakah saksi tahu keberadaan masyarakat adat Seko?” lanjut hakim.“Tidak tahu.”Akhirnya, terkait soalan masyarakat adat, Ginandjar, pun memperlihatkan surat tugas atau surat persetujuan yang dikeluarkan Kedatuan Luwu (Seko bagian Kedatuan Luwu yang kini berpusat di Palopo) yang mendukung operasi PLTA. Surat itu dikeluarkan Januari 2015 dengan tandatangan Andi Bau Iwan Alamsyah Djemma A Barue, sebagai Datu Luwu.Meski demikian, Andi Bau Iwan, bukanlah Datu Luwu yang diakui pemerintah. Datu Luwu kini adalah Andi Maradang Mackulau opu To Bau.Surat lain adalah persetujuan Ketua Dewan Adat Seko (DAS) yakni Barnabas Tandi Paewa. “Sepengtahuan saya, Seko terdiri dari beberapa masyarakat adat,” kata Andi Maradang.Terkait kepengurusan Barnabas sebagai ketua dewan adat Seko pun tanpa sepengatahuan istana Kedatuan Luwu. “Saya belum tahu.”Dalam persidangan itu, berkali-kali Ginandjar menyatakan dokumen izin mereka miliki sudah lengkap. Dari Amdal, persetujuan pemerintah daerah hingga izin kehutanan di Sulawesi Selatan.Soalan lain, katanya, mengenai ketakutan warga ada tambang akan mengikuti PLTA, ditampik tegas. “Tidak mungkin rencana PLTA diubah jadi tambang. Itu tidak masuk akal,” katanya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-056-02.json	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko \| Namun, dokumen rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2015-2102, pada halaman 408 untuk proyeksi kebutuhan tenaga listrik di Sulawesi Selatan, dinyatakan bila pertumbuhan ekonomi di Sulsel tinggi menjadikan permintaan listrik tinggi. Beberapa investor telah mengajukan permohonan sambungan listrik ke PLN untuk keperluan industri pengolahan bahan tambang (smelter) di Bantaeng dan Luwu (Kecamatan Bua). Rencana kebutuhan daya listrik mencapai 600 MW.Dalam RUPTL itu, dijelaskan hingga 2024, pembangkit baru akan 3.564 MW. Estimasi beban puncak pelanggan 2.782 MW.Akhirnya, kata Ibrahim, kekhawatiran mengenai peruntukan listrik untuk pertambangan terlihat jelas. “Apakah listrik di Seko murni kebutuhan masyarakat? Itu yang kita pertanyakan lagi,” katanya.Tak hanya itu, Januari 2017, perusahaan PT Arebamma Kalla sedang pembahasan Amdal untuk penambangan bijih besi di Seko.Tahun 1992, Arkeolog berkebangsaan Inggris, Ian Caldwell bersama seorang rekan telah melakukan perjalanan dan menjelaskan mengenai potensi pasir besi di sepanjang pegunungan antara Rongkong, Seko, hingga Kalumpang (Sulawesi Barat).“Apa yang kami pelajari dari perjalanan ini? Pertama, terdapat banyak biji besi antara Sabbang dan karama. Tambang-tambang besi, bila itu istilah yang tepat, berupa lubang galian tempat bijih besi ditambang,” tulis Ian Caldwell dalam laporan Menembus Daratan Tinggi Sulawesi Selatan.“Yang jelas. Saat ini, kami masih dalam tahap eksplorasi. Melihat dan mengukur tekanan dan jalur air kelak. Untuk bicara dampak kita belum bisa, karena belum dalam tahap kontruksi,” kata Ginandjar di luar persidangan. “Biarkan kita jalan dulu dong.” Padahal, sebelum pembuatan Amdal, perusahaan harus mulai memetakan dan melihat utuh kajian lingkungan. “Harusnya masyarakat tahu, bagaimana dampak kelak. Amdal kan menjelaskan itu. Kenapa harus menunggu tahap konstruksi?” kata Ibrahim.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-056-02.json	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko \| Amran Achmad, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin–pernah jadi tim penilai Amdal Sulawesi Selatan– mengatakan, Amdal itu dokumen dasar untuk pembangunan. Segala macam dampak baik itu biofisik maupun sosial budaya sudah harus diketahui. “Jadi tidak benar perusahaan tak bicara dampak, walaupun baru eksplorasi,” katanya.“Mungkin saja perusahaan tidak mau membuka dampak-dampak yang akan terjadi, atau ia (perusahaan) tidak tahu apa isi dokumen Amdal.” Surat untuk Presiden JokowiPada 25 April 2017, Pemerintah Daerah menggelar jumpa pers, menghadirkan Kepala Desa Tana Makaleang, Embonnatana, dan Hoyane. Hadir pula Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriyani, Kapolres Luwu Utara AKBP Dhafi.Dalam perjumpaan itu, tiga kepala desa dari Seko yang wilayah sedang polemik PLTA, membantah suasana kurang kondusif.“Wilayah kami kondusif, tak ada intimidasi warga,” kata Kepala Desa Hoyane, Esra Nombe, seperti diberitakan koranseruya.comMasih dalam pertemuan sama, Kasatreskrim Polres Luwu Utara AKP M Tanding, bahkan menyatakan, kepolisian masih memiliki target pencarian beberapa warga Seko yang disanyalir biang kerok serta tukang provokasi.Dua hari setelah pertemuan, 27 April 2017, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Luwu Utara (Pemilar) mengunjungi 14 warga Seko di Rumah Tahanan Masamba.Adam Husein, Ketua Pengurus Pusat Pemilar ikut tergabung dalam Aliansi Solidaritas Peduli Seko, berdiskusi dan menghasilkan kesepakatan membuat surat untuk Presiden Indonesia.	[0.5, 0.5, 0.0]
2017-056-02.json	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko	Cerita dari Persidangan Amisandi yang Terjerat Hukum Gegara Tolak PLTA Seko \| Dominggus Paenganan seorang tervonis tujuh bulan, menjadi juru tulis surat itu. Surat ditulis pakai tinta hitam. Dalam isi surat, dia menceritakan kegelisahan masyarakat Seko setelah masuk PLTA. “Terlalu banyak tindakan kekerasan terjadi terhadap masyarakat, penyerobotan lahan dan perampasan lahan tanah milik masyarakat. Dilakukan paksa oleh karyawan PT Seko Power Prima. Kekerasan ini didukung penuh Pemerintah Luwu Utara, anggota dewan, Kepolisian dan uknum TNI,” tulis surat itu.Surat sebanyak empat halaman. Satu halaman menjadi lampiran dimana 13 orang tahanan membubuhkan tandatangan masing-masing.Kepala lampiran diberi kalimat: “Kami warga Seko ditangkap karena berani menolak PLTA PT Seko Power Prima. Tolong selamatkan kami!”Momentum pembuatan surat ini dianggap tepat, sebab Jumat malam 28 April, grup musik Slank akan jadi tamu penghibur di Masamba dalam rangkaian HUT Luwu Utara.Siang sebelumnya, personil band Slank disajikan makanan khas dan makan nasi tarone dari Seko. “Malamnya setelah konser selesai, saya berikan surat itu pada Kaka Slank,” kata Adam.“Saya tak bisa lama berbicara, karena polisi menjaga saya. Jadi kami berharap dan orang Seko berharap, melalui Kaka surat itu dapat sampai ke tangan Presiden.” [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-091-12.json	Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1)	Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) \| [CLS] Tiga perempuan menjunjung batu paras di kepalanya. Tampak berakrobat menyeberang sungai melalui jembatan dari beberapa bilah bambu saja. Mereka membawa 10-20 kg beban di kepalanya tanpa alat bantu. Paras ditumpuk di kepala begitu saja.Mereka mengambil paras yang sudah dihaluskan di tebing-tebing lokasi penambangan, menumpuk sendiri di atas kepala, lalu menyeberang sungai. Perjalanan berisiko lanjutan adalah menyusuri tebing menuju pinggir jalan, agar mudah diangkut truk.Para pengangkut paras ini melalui jalanan berbatu, terjal, menerabas ilalang. Di beberapa tanjakan, sejumlah padas terlihat hancur karena terjatuh. Bisa jadi karena pembawanya terpeleset, apalagi di musim hujan saat itu, November, di Bali.“Paling banyak bisa 8 kali angkut,” ujar salah seorang tukang. Dia dan rekannya dari Kabupaten Bangli, bekerja dari pagi sampai sore hari. Bolak-balik naik carter angkutan antar kabupaten Gianyar-Bangli. Para tukang angkut ini agak tertutup. Mereka sangat hati-hati menjawab pertanyaan orang asing terkait pekerjaannya. Maklum, lokasi penghidupan mereka statusnya illegal.Sedikitnya ada 5 spot rute mengangkut hasil tambang Tukad (sungai) Petanu di Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini. Tiap spot tambang memiliki timnya sendiri, lokasi dan tenaga kerja.Sekurang-kurangnya tiga tingkatan status.Pertama bos penyewa lahan. Ini aneh, jika ditambang tentu saja lahan habis tapi statusnya sewa menyewa. Kemudian kontraktor penambang, terakhir pekerjanya. Tukang ada tiga jenis yakni tukang kepluk (membuka lahan), tukang potong, dan tukang penghalus yang menjadikan potongan paras siap angkut. Kemudian porter atau tukang angkut dominan perempuan usia 30-50 tahun.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-091-12.json	Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1)	Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) \| Suara-suara mesin gerinda memekakkan telinga, kadang bersahut-sahutan di sunyinya sungai Petanu yang dalamnya 10-30 meter dari tebing. Semua bekerja dengan tekun karena hasilnya tergantung jumlah yang berhasil ditambang atau diangkut.Gede Sugiarta, seorang pegiat lingkungan punya hitung-hitungan perkiraan berdasar observasi dan wawancara selama mengamati proses penambangan ini beberapa tahun. Memperlihatkan nilai ekonomi yang cukup besar dari usaha tambang batu paras tanpa izin ini.Dalam satu are lahan yang ditambang nilai kotornya diperkirakan lebih dari Rp2 miliar selama sekitar 4 bulan proses penambangan jika volume parasnya 1000m3. Dari 1 are lahan yang disewa, yang ditambang kedalamannya sekitar 10 meter karena 3 meter lapisan bawah kualitasnya rendah.Dengan perkiraan 30% limbah serpihannya, jumlah paras ukuran 15x5x50 cm yang bisa ditambang sekitar 80 ribu unit, ukuran 20x5x60 cm sekitar 50 ribu unit, dan paras sendi sekitar 16 ribu unit. Harga jual paras ini cukup mahal, antara Rp14-20 ribu per unit jika beli langsung ke lokasi tergantung ukuran. Sementara sendi harganya Rp50-60 ribu per unit.Dari hasil kotor ini, dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan seperti sewa lahan sekitar Rp50 juta, tukang kepluk sekitar Rp1600 per unit paras, tukang potong Rp1500, penghalus Rp1200, dan tukang angkut Rp1000-3000 per unit paras tergantung ukuran.Juga ada biaya lain seperti sewa lahan pinggir jalan untuk etalase atau menyimpan paras, biaya sewa akses angkut dari sungai ke lokasi simpan, kontribusi ke desa, dan pengeluaran lain untuk keamanan. Hasil bersihnya diperkirakan lebih 50% dari hasil kotor atau sekitar Rp1 miliar.	[0.5, 0.5, 0.0]
2017-091-12.json	Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1)	Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) \| Nilai berbeda disebut Nengah Taman adalah salah satu pemilik salah satu area tambang batu paras di Tukad Petanu. Ia mengatakan di kawasan tempat tinggalnya Desa Sumampan masih tersisa kurang dari 10 pemilik tambang. Ada juga pemilik tambang di luar desa karena aliran Tukad Petanu lintas desa.Pria yang juga Kelihan Dinas Banjar Medahan ini mengatakan ia baru mulai bisnis ini pada 2010. Dari 6 are lahan yang disewa, kini sisa 1 are saja. Sejak bom Bali pada 2002, pematung kayu ini kehilangan penghasilan. Kerajinan patung kayu yang merata di desa ini mulai menunjukkan penurunan. “Tukang kayu libur, cari kerja tak dapat,” serunya.Mulai lah ia melirik usaha penambangan yang dimulai warga luar desa yang berpengalaman menambang paras di tempat lain. Taman memulai sebagai buruh angkut. Ia juga minta 3 buah paras per minggu untuk dibawa pulang. Setelah terkumpul 150 buah, ia jual. Hasilnya lumayan.Modal sudah terkumpul, ia menyewa lahan untuk ditambang. “Ada perjanjian kontrak lahan dan harus disetujui kelihan banjar,” jelasnya.Ia menyebut per are menghasilkan 3000 buah paras. “Dalam satu bulan, paling kerja full seminggu,” elaknya. Jika harganya rata-rata Rp20 ribu maka hasilnya sekitar Rp60 juta. Biaya-biaya yang muncul menurut Taman untuk menambang per unit paras adalah tukang kepluk Rp1500, sensor Rp1200, penghalus Rp1800, angkut Rp1300, sewa lahan menyimpan paras Rp2 juta/tahun, dan setoran ke desa Rp1 juta per are.Pria tengah baya ini memperkirakan keuntungan bersih sekitar Rp2000 per unit. Jadi penghasilan sekitar Rp6 juta jika produksinya 3000 unit per are lahan yang ditambang. Ini versi salah satu pemilik tambang.Taman mengakui pernah ada sidak dari Satpol PP dalam rangka operasi penertiban tambang. “Kita sangat dilema, mau ngurus izin tapi tak ada izinnya,” keluhnya. Ia menyebut sudah beberapa kali ikut rapat pembahasan, namun sampai kini belum jelas mekanismenya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-091-12.json	Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1)	Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) \| Bisnis batu paras akan terus ada karena permintaan tinggi. “Umat Hindu sangat perlu untuk pura, kalau ditutup apa yang dipakai membangun?” sergahnya. Soal dampak lingkungan ia tahu pernah ada kerusakan irigasi pertanian. Tapi ia mengajukan siasat. “Habis digali ditanami lagi sisa lahan di bawahnya, otomatis rapi dan hijau,” katanya. Ide ini tetap tak bisa memulihkan sempadan sungai seperti semula karena pertambangan tak bisa diperbaharui.Sejumlah foto udara Tukad Petanu yang beredar di internet memperlihatkan bopeng-bopeng bekas penambangan kontras dengan suasana sekitarnya yang hijau.Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali I Nyoman Astawa Riyadi menyebut semua penambangan illegal. “Serba dilematis, warga sekitar juga ikut. Tapi mana lebih besar dengan dampak lingkungannya?” serunya.Dinas PU provinsi memiliki peran strategis dalam proses pemberian izin pasca UU No 23 tahun 2014 bahwa kewenangan dikembalikan ke tingkat provinsi. Sebelumnya izin penambangan dan lingkungandi tingkat kabupaten. Nah, PU Bali punya wewenang untuk memberi rekomendasi teknis dalam pemberian izin penambangan.Pemerintah Provinsi Bali efektif menangani kegiatan pertambangan sejak Maret 2016 dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 tahun 2016 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Batuan. Disebutkan tiap usaha harus punya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi syarat administrasi, teknis, dan lingkungan dari kabupaten setempat.Jika penambangan di wilayah sungai harus mendapat rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai Bali-Penida merupakan perpanjangan tangan Kementrian Pekerjaan Umum. Sungai-sungai di Bali menurut keputusan Presiden No 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai termasuk Wilayah Sungai Strategis Nasional yang ditangani pemerintah pusat.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-091-12.json	Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1)	Fokus Liputan : Penambangan Batu Paras Ilegal yang Terus Berlangsung di Tukad Petanu (Bagian 1) \| Kenapa usaha penambangan terus berlangsung sejak tahun 90-an sampai sekarang? Astawa memaparkan penambangan batu paras di aliran Tukad Petanu sudah berlangsung sekitar 20 tahun lalu. Awalnya aktivitas sampingan warga setempat lalu menjadi penambangan rakyat karena makin banyak yang eksplorasi dan membesar skalanya.Penambangan dilakukan di tebing curam dan membahayakan pekerjanya. “Juga merusak lingkungan dan saluran irigasi subak, menyebabkan terputusnya aliran irigasi pertanian,” tambahnya.Rusaknya saluran irigasi tua dan vital yang dibuat di masa lalu ini mengakibatkan ribuan petani tak bisa bekerja. Koran Bali Post pada 27 Agustus 2011 menulis lebih dari 1800 hektar lahan pertanian melingkupi 40 subak di kawasan sungai Blahbatuh dan Sukawati mengalami kekeringan pasca rusaknya terowongan induk di aliran sungai Petanu.Pada 2015, sedikitnya 15 penambang ditangkap. Menurut Putu Agus Budiana Kabid ESDM Dinas PU Bali tahun ini hingga Desember pernah 8 kali jadi saksi di pengadilan. Ia mengaku tak memantau putusannya. “Sama sekali tidak punya izin, yang berperan di lapangan menegakkan ya polisi,” katanya. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2018-025-01.json	Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam	Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam \| [CLS] Hiu paus sepanjang 8,8 meter terdampar di Pulau Mansinam, Manokwari. Awalnya, warga melihat hiu paus, masih ada gerakan. Kala coba evakuasi, sudah tak bernyawa lagi. Akhirnya, tim gabungan berhasil menyeret bangkai hiu paus gunakan dua longboat, ke daratan untuk dikuburkan. Yan Agus Rumbewas, aktivis lingkungan Komunitas Anak Air Manokwari (KAAM) berdiri di kedalaman satu meter di ujung ekor hiu paus (whale shark) sepanjang 8,8 meter di Pulau Mansinam, Manokwari, Papua Barat pukul 12.30 waktu setempat.Kurang dari 10 orang, dari berbagai organisasi seperti RAPI, Universitas Papua, BPBD Manokwari dan Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) membentuk barisan sepanjang tubuh hiu paus. Matahari begitu terik.Pada kepala sang Rhincodon typus ini, seorang pegawai BBTNTC berusaha menanamkan sebatang kayu lima-lima ke bagian celah sirip leher yang terjebak di karang.Dua urat tali tambang yang mengikat tubuh bagian ekor dan sirip leher ditarik bersamaan oleh dua speedboat, diikuti dorongan yang lain. Setelah mencoba beberapa kali, tubuh mamalia laut ini akhirnya berhasil keluar dari jebakan karang di pulau itu, sekitar empat jam proses evakuasi. Hiu paus inipun dievakuasi dengan dua longboat milik komunitas KAAM. Hiu paus ditarik menuju daratan Manokwari, berjarak sekitar dua mil untuk dikuburkan.Mamalia laut itu terdampar mati di Pantai Timur Pulau Mansinam, tepatnya pada koordinat S0 53’ 20 dan E134 6’ 1” pada Sabtu (8/9/18). Lokasi di ujung pulau itu tak terpaut jauh dari Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC).Mamalia ini terdampar di pantai penuh karang hidup, dengan sekitar dengan terlihat ikan-ikan kecil. Belum ada informasi pasti kapan hiu paus ini mati.Temuan ini bikin heboh warga Manokwari, setelah terunggah ke media sosial. Beberapa foto beredar di Facebook memperlihatkan anak-anak berkurumun di lokasi temuan, dan sebagian berdiri di punggung hiu paus.	[0.5, 0.0, 0.5]
2018-025-01.json	Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam	Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam \| Korneles Rumbrawer, nelayan yang baru kembali dari melaut mengatakan, melihat hiu paus sekitar pukul 06.00. Dia melihat, kepala hiu paus di dalam air dan ekor di permukaan. Dia menyampaikan informasi itu kepada warga Pulau Mansinam.Saat ditemukan, kata Korneles, hiu paus itu masih sempat menggerakkan tubuh, ekor tampak berkibas, berusaha ke daerah lebih rendah, namun akhirnya kandas. “Hiu paus masih terlihat hidup (saat itu),” kata Korneles.Warga yang tinggal di Manokwari, tepatnya di Teluk Sawaibu ––daratan Manokwari persis di depan Pulau Mansinam—, dengan cepat kembali ke darat mengambil peralatan seadanya untuk menolong hiu paus itu.Begitu kembali, mereka tak dapat berbuat banyak. Hiu paus sudah kaku alias mati. Tak lama berselang, lokasi mulai dipenuhi anak-anak, dan beberapa dari mereka sudah berada di punggung hiu paus.Yafet Rumbobiar, warga Pulau Mansinam mengatakan, pertama kali menemukan hiu paus pada pukul 07.30. Saat itu, hiu paus yang terkenal sebagai salah satu ikon wisata Indonesia itu telah mati. Setelah itu, ramai warga terutama anak-anak berkerumun.“Saat anak-anak di punggung hiu paus, darah keluar dari punggung tapi saya tak melihat luka di tubuh hiu paus. Anak-anak langsung turun dari punggung hiu saat itu juga,” katanya. Air Suruan, peneliti di Whale Shark Indonesia, mengatakan, hiu paus sepanjang sekitar 8,8 meter dengan lingkar tubuh 4,4 meter kategori dewasa muda. Dia tak menemukan luka serius pada tubuh hiu paus berkelamin jantan ini. Hanya dua goresan kecil pada kepala.“Tak ada luka berarti di tubuh hiu paus. Di Papua Barat, setahu kami ini kasus pertama. Di Taman Nasional Teluk Cenderawasih juga belum pernah ditemukan kasus hiu paus mati terdampar,” katanya kepada Mongabay di sela-sela evakuasi.Dia bilang, temuan itu tak jauh dari jalur migrasi hiu paus menuju Taman Nasional Teluk Cenderawasih.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2018-025-01.json	Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam	Hiu Paus Mati Terdampar di Pulau Mansinam \| Ben G Saroi, Kepada Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih kepada Mongabay mengatakan, tak ada bekas luka pada tubuh hius paus.Dia mengutip keterangan Arnold, dokter hewan di Manokwari, yang mengatakan, tak ada tanda-tanda luka pada bagian tubuh luar hius paus.“Penyebab kematian tak diketahui pasti, ada kemungkinan keracunan, untuk memastikan penyebab menunggu hasil uji laboratorium,” katanya.Ben mengatakan, tak ada semacam sidik jari atau photo identification (DI) pada hiu paus itu. Pada sirip juga tak ada penanda satelit.BBTNTC mengatakan, sejumlah titik lokasi mencari makan hiu paus di TNTC terancam rusak. Salah satu ancaman kerusakan karena eksploitasi berlebihan pada ekosistem ikan puri, ikan santapan hiu paus. Sejak berhasil dievakuasi, hiu paus baru bisa dikuburkan sekitar 9 jam setelahnya. Tim baru mendapat kepastian penguburan sekitar dua jam setelah hiu paus berhasil dievakuasi ke sekitar Pantai Balai Latihan Kerja (BLK) di Manokwari.Proses menarik hiu paus ke daratan BLK tak berjalan mulus karena tali yang digunakan beberapa kali terputus karena berat. Sekitar pukul 21.30, hiu paus baru dikuburkan setelah diambil sampel jaringan kulit dan insang.Sementara di Taman Nasional Teluk Cenderawasih hingga kini sudah teridentifikasi ada 169 hiu paus, 47 individu ada penanda satelit. Keterangan foto utama: Hiu paus setelah berhasil ditarik keluar dari karang yang menjebaknya di pantai Pulau Mansinam. Foto: Duma Sanda/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2021-048-02.json	Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan	Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan \| [CLS] Jauh sebelum pandemi datang, buruknya kualitas udara ibu kota sudah menjadi perhatian bersama. Meski masih ada silang pendapat antara data yang diperlihatkan oleh Air Visual dengan data yang disajikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, satu hal yang disepakati adalah perlunya koordinasi semua pemangku kepentingan dalam mengatasi bersama persoalan kualitas udara ini.Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pakar, perbedaan ini lebih disebabkan oleh metode dan periode pengamatan yang berbeda. Karenanya ketika Pemda DKI Jakarta kemudian merespon dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, semua pihak wajib mengapresiasi sekaligus mendukung keberhasilannya.Ingub Nomor 66 Tahun 2019 disusun dengan dasar pertimbangan mempercepat pengendalian kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta melalui pendekatan multisektor yang memperketat pengendalian sumber pencemaran udara. Selain itu juga diupayakan perubahan gaya hidup masyarakat sekaligus mengoptimalkan fungsi penghijauan yang didukung oleh sinergi Perangkat Daerah terkait. Dilihat dari list kepadanya, sekitar 14 Perangkat Daerah yang harus bersinergi dalam mengatasi persoalan kualitas udara ini.Beberapa diantaranya: Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup, Asisten Perekonomian dan Keluangan, Asisten Kesejahteraan Rakyat, Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Tak ketinggalan Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta. Merujuk hal ini, dapat dilihat bahwa kompleksitas permalahan kualitas udara ternyata tidak hanya menjadi permasalahan transportasi semata.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-048-02.json	Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan	Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan \| baca : Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang Secara umum, ada 7 kegiatan utama yang menjadi prioritas dalam Ingub. Prioritas utama adalah memastikan tidak ada lagi angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun serta tidak lulus uji emisi, beroperasi di jalan sekaligus menyelesaikan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko di tahun 2020.Prioritas berikutnya adalah mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai tahun 2019. Tak lupa mulai tahun 2021 mulai diterapkan congestion pricing sebagai opsi lain menekan potensi kemacetan massal di ibu kota. Yang paling menarik adalah langkah ke-3 berupa upaya memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai tahun 2019 plus memastikan bahwa tidak ada lagi kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun pada tahun 2025. Insentif Disinsentif Pajak KendaraanPenulis sendiri tertarik dengan bunyi pernyataan terkait dengan upaya memperketat ketentuan uji emisi kendaraan pribadi. Secara kebijakan, hal ini dapat disimulasikan ke dalam sebuah kerangka kebijakan insentif disinsentif pajak kendaraan. Regulasi yang akan dirujuk adalah Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD).Ke depannya, ketentuan uji emisi kendaraan seharusnya menjadi dasar penilaian dalam skema pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Untuk kendaraan pribadi yang lolos uji emisi atau memiliki kandungan emisi di bawah ambang batas, akan mendapatkan insentif PKB berupa tarif minimal. Sebaliknya kendaraan yang jauh melebihi ambang batas emisi, wajib membayar denda melalui pemenuhan tarif tertinggi di kelas masing-masing. Detailnya dapat dijelaskan sebagai berikut.	[0.0, 1.0, 0.0]
2021-048-02.json	Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan	Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan \| Pada bagian kedua pasal 3, yang dimaksud dengan obyek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Di pasal 5, disebutkan dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari Nilai Jual kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang menggambarkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Terkait dengan bobot, dinyatakan dalam koefisien 1 dan >1.baca juga : Standard Emisi Kendaraan di Indonesia, Sejauh Apa Penerapannya? Koefisien 1 artinya kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor masih dianggap dalam batas toleransi. Sementara koefisien >1 menggambarkan penggunaan kendaraan bermotor sudah melewati batas toleransi. Beberapa faktor penentu bobot antara lain: tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as/roda/berat kendaraan, jenis bahan bakar, tahun pembuatan serta isi silinder.Terkait tarif, diatur pada pasal 6 dengan kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor berikutnya, dikenakan tarif pajak progresif paling rendah 2% dan tertinggi 10%. Tarif pajak kendaraan alat berat dan alat besar berkisar antara 0,1% hingga 0,2% dimana penetapan ini cukup dengan peraturan daerah (Perda).Aturan terkait tarif minimal dan maksimal ini yang seharusnya dapat disimulasikan oleh Pemda DKI Jakarta dikaitkan dengan kewajiban lulus uji emisi. Dengan demikian setiap pemilik kendaraan bermotor kepemilikan pertama, akan membayar tarif minimal jika lolos uji emisi dan tarif maksimal jika tidak lolos uji emisi. Hal sama terjadi untuk kepemilikan kendaraan berikutnya. Apabila policy ini secara rutin dapat dijalankan, penulis yakin ke depannya mampu mengubah perilaku pemilik kendaraan bermotor.baca juga : Tekan Emisi Lewat Kendaraan Listrik, Berikut Masukan IESR	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-048-02.json	Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan	Skema Insentif dan Disinsentif Pajak Kendaraan \| * Joko Tri Haryanto. Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2018-038-18.json	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan \| [CLS] Investigasi oleh Mongabay menemukan bukti baru menunjukkan salah satu produsen kertas terbesar di dunia, Asia Pulp & Paper (APP) sengaja menyembunyikan kepemilikan perusahaan kontroversial yang terlibat dalam deforestasi. Kejelasan datang setelah bantahan berulang kali oleh APP bahwa perusahaan itu memiliki perusahaan lain, karena struktur perusahaan tidak jelas ini jadi perbincangan.Dua mantan karyawan APP diwawancarai Mongabay mengatakan, manajemen menggunakan nama mereka pada arsip resmi untuk perusahaan, PT Muara Sungai Landak (MSL), yang menebang hutan tropis di Kalimantan Barat, untuk membuka perkebunan kayu pulp di hutan gambut sekitar 3.000 hektar sejak 2013. Salah satu karyawan mengatakan, dia telah menerima pembayaran bulanan untuk kompensasi pengaturan itu. Dia mengaku takut protes karena khawatir kehilangan pekerjaan.Baca juga: Koalisi Menelusuri Kepemilikan Bisnis Asia Pulp and Paper, Apa Temuannya? Berdasarkan penjelasan dan laporan mantan karyawan ini tentang cara kerja dalam manajemen APP, bertentangan dengan pernyataan yang perusahaan buat dalam beberapa bulan terakhir yang menyatakan, “tidak ada hubungan” dengan PT Muara Sungai Landak.Temuan ini menempatkan APP tepat di tengah perdebatan yang muncul tentang keberadaan “perusahaan bayangan” di antara kepemilikan usaha milik keluarga konglomerat yang mendominasi sektor perkebunan kayu di Indonesia ini.Baca juga: Kala Greenpeace Putus Hubungan dengan Asia Pulp and Paper Berkat tekanan kelompok masyarakat sipil, sebagian kelompok bisnis ini telah berjanji menghentikan deforestasi. Namun, makin jelas mereka menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan kendali atas aset-aset usaha yang bermasalah.APP dimiliki keluarga taipan Eka Tjipta Widjaja, yang memiliki investasi di berbagai sektor, mulai real estat, perbankan, pertambangan dan agribisnis sampai produk makanan dan lain-lain.	[1.0, 0.0, 0.0]
2018-038-18.json	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan \| Pada 2013, APP membuat ikrar menghentikan deforestasi. Greenpeace memberikan legitimasi komitmen ketika setuju untuk memberi masukan perusahaan tentang cara menerapkannya.Desember lalu, bagaimanapun, APP menemukan diri terlibat dalam skandal ketika Associated Press menerbitkan kajian mengenai struktur perusahaan ini. Artikel itu juga menunjukkan, MSL dimiliki melalui lapisan perusahaan induk atas nama dua karyawan APP: pekerja IT berusia 36 tahun dan auditor 43 tahun.Temuan-temuan itu menunjukkan, APP menggunakan nama mereka sebagai proksi menyembunyikan kepemilikan usaha dari MSL, dan diam-diam mengambil keuntungan dari penghancuran hutan besar-besaran di Kalimantan Barat.APP membantah mengendalikan MSL. Mereka mengklaim dalam beberapa pernyataan publik dan wawancara, bahwa karyawannya membentuk perusahaan sendiri, tanpa sepengetahuan manajemen.APP mengakui, karyawan ketiga terdaftar sebagai Direktur MSL, tetapi mengatakan telah “dihentikan” dari posisi di APP segera setelah keterlibatan di perusahaan itu ditemukan. Dua karyawan lain, katanya, sudah meninggalkan APP. Penyelidikan Mongabay membuktikan bertentangan dengan cerita APP. Hubungan perusahaan dengan operasi penghancuran hutan di Kalimantan Barat itu jauh lebih dalam daripada yang diakui.Wawancara dengan mantan karyawan APP juga menunjukkan, upaya mengaburkan keterkaitan kepemilikan dikoordinasikan dari dalam lingkaran konglomerat.APP telah mengakui, tiga karyawannya terlibat di MSL. Setelah Mongabay, menganilisis catatan perusahaan menunjukkan nama-nama tiga orang lain yang tampaknya telah dipekerjakan APP saat sama ketika mereka terdaftar sebagai petugas dari MSL.Mongabay berhasil melacak dua orang. Keduanya mengatakan, manajemen APP telah menggunakan nama mereka di MSL.“Perusahaan itu dijalankan oleh orang yang lain,” kata salah seorang dari mereka. Dia mengatakan, “tidak memiliki pilihan lain.”	[0.0, 1.0, 0.0]
2018-038-18.json	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan \| Mongabay juga dapat mengungkapkan, perusahaan yang membeli sebagian besar kayu MSL memiliki kesamaan di belakang layar dengan konglomerat Widjaja. Perusahaan itu, PT Cakrawala Persada Biomas, mengoperasikan pabrik pelet kayu di Kalimantan Barat.Catatan perusahaan menunjukkan, dua direkturnya adalah sepasang mantan eksekutif senior di perusahaan minyak sawit milik keluarga Widjaja. Setidaknya satu dari mereka dipekerjakan saat yang sama ketika dia terdaftar sebagai karyawan perusahaan penggilingan. Namun tak seorang pun dapat dihubungi untuk dimintai komentar.Seorang juru bicara untuk sawit Sinar Mas Grup ini mengatakan, tak bisa berkomentar mengenai perusahaan penggilingan karena “kami tidak terlibat dalam entitas ini.” Saham-saham pengendali di perusahaan, dipegang dua perusahaan dari negara surga pajak, British Virgin Island dan Labuan, Malaysia.Petinggi ketiga dari perusahaan penggilingan bekerja untuk beberapa perusahaan asuransi keluarga Widjaja dan yayasan yang didirikan konglomerat ini.Dihubungi melalui telepon, pria itu mengakui hubungannya dengan Cakrawala Persada Biomas, tetapi mengatakan tidak dapat mengatakan, apakah dia terdaftar sebagai komisaris atau direktur.Menginformasikan bahwa dia komisaris, dia menyarankan Mongabay berbicara dengan direktur dan menutup saluran telepon.Peran pria ini di perusahaan penggilingan meningkatkan keraguan terhadap APP. APP mengklaim, para karyawan bekerja untuk pihak ketiga, atau mendirikan perusahaan mereka sendiri, tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Namun peran pria ini dalam konglomerat Widjaja, tertera di atas kertas, tidak ada hubungan dengan operasi agribisnisnya.Sentimen serupa disuarakan salah satu karyawan APP yang namanya muncul di pengajuan resmi MSL, dan bekerja di Jakarta, berkantor sama dengan tiga orang yang mengakui keterlibatannya dalam perusahaan APP.	[1.0, 0.0, 0.0]
2018-038-18.json	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan \| Ditanya apakah salah satu dari tiga orang itu mungkin bisa mendirikan dan menjalankan perusahaan itu sendiri—usaha besar yang membutuhkan akuisisi izin usaha dari berbagai tingkat pemerintahan, akses ke modal dan alat berat—karyawan itu menjawab dengan yakin,” Tidak pernah.” “Tak pernah.” Seorang mantan karyawan APP lain ingat pernah bekerja dengan salah satu dari tiga orang itu setuju, dan mengatakan, tak percaya orang yang disebutkan namanya dapat menjalankan perusahaan itu. “Karena dia tak memiliki kemampuan untuk itu,” katanya, berbicara dengan minta nama anonim.“Untuk mengelola area konsesi, Anda harus memiliki keterampilan kerja lapangan. Anda harus tahu cara menanam, memanen dan membawa kayu ke penggilingan. Saya rasa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, sungguh. ”Salah satu dari dua karyawan APP yang mengatakan namanya digunakan untuk MSL, orangnya lebih tertutup. Dia enggan menjelaskan detail bagaimana modus-modus seperti itu berjalan. Diapun segera mematikan telepon.Yang jelas darinya soal perusahaan itu bukan milik dia. “Semua didasarkan pada inisiatif [konglomerat],” katanya. “Tidak mungkin saya menominasikan diri [sebagai direktur].”Untuk APP, temuan ini memiliki konsekuensi di luar MSL. Perusahaan kertas raksasa ini juga mendapat kecaman atas hubungannya dengan 24 perusahaan lain sebagai pemasok bahan bakunya. APP selalu merujuk perusahaan-perusahaan ini sebagai pemasok “independen,” tak dimiliki oleh atau berafiliasi dengannya. Namun, laporan lembaga swadaya masyarakat dan media baru-baru ini mengindikasikan, mereka dimiliki segelintir karyawan APP. APP membantah, kalau telah memiliki perusahaan-perusahaan itu secara diam-diam.	[0.0, 0.5, 0.5]
2018-038-18.json	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan \| Dalam lima tahun sejak APP berjanji menghentikan pembukaan hutan, MSL telah melibas hampir 30 kilometer persegi (12 mil persegi) hutan. Lisensi perusahaan mencakup total 130 kilometer persegi (50 mil persegi) dan membentang sebagai habitat orangutan Kalimantan ((Pongo pygmaeus) yang sangat terancam punah.Menurut analisis Greenpeace, hampir seluruh konsesi terletak di lahan gambut. Dalam beberapa dekade terakhir, zona gambut Indonesia yang luas telah dikeringkan perusahaan-perusahaan perkebunan, menyebabkan gambut mudah terbakar.Pada 2015, kebakaran gambut di Indonesia menyelimuti kepulauan dan negara-negara tetangga dalam kabut asap yang mencekik, memabukkan jutaan warga Indonesia, dan menghasilkan emisi gas rumah kaca meroket. APP berjanji menghentikan pembukaan tak hanya hutan juga lahan gambut.Jika keluarga konglomerat ini mengendalikan MSL, itu melanggar lebih dari ikrar sukarela. Pada 2016, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menandatangani aturan moratorium semua pembukaan lahan gambut baru. Namun, menurut Greenpeace, MSL membersihkan gambut tahun lalu.Greenpeace pada Mei memutuskan hubungan dengan APP, dengan mengatakan, upaya menyembunyikan skandal kepemilikan gagal, dan menuntut mereka bertanggung jawab atas penghancuran hutan termasuk di konsesi MSL. APP tetap kekeuh bilang, kalau tak ada hubungan dengan MSL dan tak ada kayu masuk ke rantai pasokan mereka.Ditanya mengenai temuan terbaru Mongabay, Elim Sritaba, Direktur Keberlanjutan APP, memilih tak menjawab soal setidaknya enam karyawan mereka disebutkan dalam pengajuan resmi untuk MSL, atau klaim nama-nama pekerja sering dipakai perusahaan.Sritaba mengatakan, tak ada seorang pun yang “diberi kompensasi” untuk dicatat sebagai direktur MSL. Dia menyebut klaim itu, salah dan tidak berdasar.	[1.0, 0.0, 0.0]
2018-038-18.json	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan \| “Kami menyambut kritik ke dalam organisasi kami, karena kami percaya bahwa itu membantu kami melakukan yang lebih baik,” katanya, melalui surat elektronik.“Tetapi saat yang sama, jika kami menghabiskan seluruh waktu membela diri terhadap serangan tak berdasar, kami akan kekurangan sumber daya untuk pekerjaan lebih penting yang perlu dilakukan dalam memerangi perubahan iklim.” ‘Sebaiknya jangan protes’Salah satu mantan karyawan APP yang mengatakan namanya dipakai untuk MSL mengenang awal mula sadar namanya telah melekat pada perusahaan. Ini dimulai ketika tim hukum kantor di Jakarta membawa dokumen untuk ditandatangani buat penyewaan alat berat.“Ketika itu saya menyadari, oh, saya ditunjuk sebagai anggota dewan,” katanya. “Sekali lagi, mereka sudah menyiapkan segalanya untuk saya. Jadi saya tidak punya pilihan lain. ”Di APP, katanya, itu praktik standar untuk nama karyawan yang akan diakai buat perusahaan seperti MSL. Makin senior, katanya, makin tinggi kesempatan nama dilampirkan di profil perusahaan. “Jadi, jika Anda mencapai tingkat tertentu-manajer senior, general manajer- akan ada risiko tinggi bahwa Anda akan ditunjuk jadi salah satu anggota dewan,” katanya.Karyawan ini, biasa tak dinilai penting di perusahaan, jadi masuk akal namanya dipakai untuk perusahaan seperti MSL. Bukan untuk perusahaan yang lebih besar seperti Arara Abadi, yang diakui dimiliki oleh APP.Karyawan itu bilang, tak pernah ada yang meminta izin gunakan namanya untuk perusahaan. Mereka tak perlu melakukan hal itu– APP sudah memiliki data pribadi karyawan. “Setelah Anda mendaftar kerja, Anda mengisi CV Anda, kan?” katanya. “Anda juga memberikan ID Anda. Itu seharusnya cukup bagi [manajemen] untuk menunjuk Anda.”	[0.0, 1.0, 0.0]
2018-038-18.json	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan \| “Maksud saya, mereka sudah punya ID Anda. Mereka hanya datang ke notaris dan mendirikan perusahaan atau bagaimana, saya tidak tahu. Berarti bahwa sampai batas tertentu mereka tidak menggunakan persetujuan Anda sebelumnya untuk menunjuk Anda sebagai anggota dewan.”Pengakuannya tentang praktik seperti ini dikonfirmasi oleh mantan karyawan APP lain yang bekerja di kantor sama di Jakarta. (Namanya tak muncul di MSL.)Dia mengatakan, sudah biasa bagi rekan-rekannya disebut sebagai petugas dari perusahaan itu. Beberapa dari mereka benar-benar mengelola perusahaan, yang lain namanya hanya muncul demi kepentingan dokumen.“Saya tidak bisa mengatakan itu situasi hitam dan putih. Ini lebih keabu-abuan.”Karyawan yang menandatangani makalah untuk MSL mengatakan, tak pernah benar-benar berpartisipasi dalam manajemen. Dia bahkan tak tahu siapa yang membeli kayu yang dihasilkan. Dia menerima sekitar Rp1 juta per bulan sebagai kompensasi untuk penggunaan nama itu.Penggunaan nama ini membuat dia resah tetapi hanya dalam diam. “Selama Anda ingin bekerja [untuk APP], saya kira akan mengerti yang terbaik bagi Anda untuk tak memprotes keputusan semacam itu.” Tanda-tanda awalHasil investigasi bersama Eyes on the Forest, koalisi organisasi masyarakat sipil di Indonesia, melihat buldoser bekerja di konsesi MSL.Mereka mulai menggunakan drone memantau konsesi. Dalam perjalanan ke lapangan, mereka mengidentifikasi sarang orangutan dan mengukur kedalaman dan luas gambut. Mereka mendengar dari penduduk desa yang tinggal di dekat perkebunan, bahwa itu milik Grup Sinarmas.Untuk memeriksa pernyataan penduduk desa, para investigator LSM mencari akta pendirian dan akta notaris MSL dan jaringan perusahaan induk dari data pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.	[0.3333333432674408, 0.6666666865348816, 0.0]
2018-038-18.json	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan \| Dokumen-dokumen yang tersedia secara publik mengungkapkan nama-nama pemegang saham, direktur dan komisaris untuk setiap perusahaan. Hasil pencarian online menunjukkan, beberapa orang ini adalah karyawan APP. Mereka, misal, mencantumkan di profil LinkedIn milik mereka.Ian Hilman, dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan mengatakan, Eyes on the Forest tak akan menghadapi APP kecuali mereka memiliki bukti definitif bahwa APP benar-benar mengendalikan MSL.Mereka terus memantau konsesi, pada 2015, merilis laporan yang menunjukkan berapa banyak hutan hancur oleh MSL.Tanda-tanda itu ada di sana, kata Hilman. MSL, didaftarkan ke sebuah gedung di Sinarmas Land Plaza, Jakarta. Meskipun itu konsesi relatif kecil sekitar 130 kilometer persegi– beberapa konsesi APP 20 kali lebih besar— jelas ada uang besar di belakangnya.“Ini aneh,” kata Hilman, bahwa pemilik MSL, dua pekerja kantoran.“Jika Anda melihat di lapangan, MSL memiliki investasi besar seperti menyewa mesin berat, menggali saluran kanal, dan membangun sebuah jalan.” Ada indikasi lain kalau MSL adalah operasi APP.Desember lalu, sebuah peta di situs web APP yang menunjukkan titik api jelas-jelas menyebutkan, MSL sebagai salah satu konsesi “mitra” raksasa kertas di Kalimantan. Peta yang Mongabay lihat itu telah diturunkan.Sritaba dalam wawancara Februari lalu, mengatakan, MSL telah keliru masukkan dalam peta.Dokumen lain, buatan 2007 oleh APP, kala Mongabay, cek MSL masuk daftar konsesi.Awal tahun ini, Greenpeace menemukan, perusahaan perkebunan kayu pulp lain dimiliki konglomerat ini sedang ‘membersihkan’ hutan di Kalimantan Selatan.Ketika organisasi lingkungan mempertanyakan soal ini kepada APP, raksasa kertas itu mengatakan PT Hutan Rindang Banua, berada di luar kewenangan mereka, karena milik tangan berbeda dari keluarga Widjaja. Menurut mereka komitmen keberlanjutan itu tak berlaku.	[0.0, 1.0, 0.0]
2018-038-18.json	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan	Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan \| “Di satu sisi, mereka berbicara tentang menghentikan tindakan mereka, tetapi sisi lain terus melakukan deforestasi,” Rusmadya Maharuddin, juru kampanye hutan bersama Greenpeace, kepada Mongabay. Masalah kepercayaanAPP terus mengklaim, MSL dibentuk oleh karyawan yang tak bertanggung jawab. Pada Mei, raksasa kertas itu mengatakan, akan menyewa perusahaan auditor besar untuk “melihat kepemilikan saham dari semua bisnis kehutanan di Indonesia untuk menentukan apakah ada karyawan APP yang terlibat dalam bisnis yang menimbulkan konflik kepentingan.” APP masih berniat audit, kata Sritaba menulis dalam email.Sementara itu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi. Pada Maret, Presiden Indonesia Joko Widodo mengeluarkan keputusan yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan kepemilikan mereka dalam waktu satu tahun.“Harapannya, itu dapat ditegakkan, setiap entitas akan menyatakan kepemilikan usahanya,” Sulistyanto, Wakil Kepala Biro Pencegahan KPK, kepada Mongabay.Dalam kasus APP, Rusmadya dari Greenpeace, lebih skeptis. “Ini bukan mengenai perusahaan yang siap memulai dalam perang melawan deforestasi,” katanya.“Mereka tidak transparan.” *** Kontribusi data dan informasi juga dari Aseanty Pahlevi dan terjemahan berita oleh Akita Arum Verselita. Berita awal bisa dilihat di Mongabay.com Keterangan foto utama: Orangutan kalimantan yang nasibnya harus kita perhatikan karena hutan tempat hidupnya kian tergerus. Foto: BOSF/Indrayana [SEP]	[0.5, 0.5, 0.0]
2022-039-02.json	Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat	Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat \| [CLS] Namanya Sadikin. Tempat tinggalnya di Bengkalis, Riau, kerap kebakaran hutan dan lahan hingga asap polusi udara, mendorong Sadikin ingin sediakan udara bersih di lingkungan tempat tinggalnya di Bengkalis, Riau. Dia mengubah bekas kebun sayur orangtuanya jadi hutan. Dia beri nama tempat itu, Arboretum Gambut Marsawa.Bengkalis, satu dari 12 kabupaten di Riau yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan. Tujuan Sadikit nikin arboretum, ingin memulihkan lingkungan yang sebelumnya telah merenggut nyawa anaknya akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) itu.Tak hanya menanam karet untuk ekonomi keluarga, Sadikin membibit dan menanam berbagai macam pohon, seperti gaharu, meranti, pisang-pisang, bintangor, kelat merah, mahang. Dia juga mempertahankan pohon asli di sana, berupa geronggang, timah-timah, gelam, kelat tikus dan kelat merah. Ditambah beberapa pohon buah, cempedak dan jambu monyet.“Jenis pohon memang tak banyak, tapi jumlah sekarang sudah ratusan,” katanya, sambil mengajak keliling dalam areal bergambut itu, baru-baru ini.Arboretum Gambut Marsawa terletak di Kampung Jawa, Kelurahan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, Riau. Itu salah satu areal yang selamat dari karhutla besar-besaran pada 2015. Luas sekitar 1,1 hektar.Selain ditutupi pohon yang menjulang, arboretum Sadikin juga jadi rumah sejumlah tumbuhan endemik, berupa kantong semar. Semula hanya ada dua jenis. Kini, berkembang menjadi tujuh macam, beberapa terancam punah. Jenis-jenis itu seperti ampullaria, gracilis, rafflesiana, spektabilis, sumatrana, albomarginata dan sumatrana spectabilis. Yang terkahir merupakan persilangan dua jenis tanaman.“Awalnya saya berpikir itu tumbuhan langka. Kalau tak ada yang mengembangkan mungkin bisa punah. Lagian ia tak ganggu. Kenapa mesti dibasmi?” ujar Sadikin, saat menunjukkan satu persatu jenis kantong semar yang dimilikinya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-039-02.json	Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat	Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat \| Kicauan burung ikut mengisi obrolan kami di tengah hutan gambut, pagi jelang siang itu. Bertambahnya jenis tanaman pemakan serangga dengan nama latin nepenthes ini, berkat kegigihan Sadikin melakukan pembibitan. Dia juga membangun rumah kayu untuk budidaya jamur tiram. Sayangnya, saat ini kegiatan ini terhenti karena tanaman terserang hama.Sadikin menjadikan arboretum ini sebagai wisata edukasi. Pelajar dalam dan luar daerah kerap berkunjung. Ia juga jadi pusat penelitian sejumlah akademisi daerah, nasional bahkan mancanegara. Penelitiannya antara lain, penghitungan karbon, gambut, kelembagaan termasuk perputaran ekonomi yang berlangsung sejak tempat itu dibuka untuk umum.Dibantu PT Pertamina, Arboretum Gambut Marsawa kini tersedia sejumlah fasilitas penunjang, berupa saung, tempat solat dan toilet termasuk track yang terhubung di sekelilingnya. Ada juga kedai yang menyediakan makanan dan minuman serta beberapa olahan petani setempat.Bermain dalam arboretum juga tak akan nyasar, karena sudah tersedia jalur dengan susunan tapak batu yang mudah dilalui. Di tambah lagi, ada penunjuk arah dan papan pengenal tiap jenis tumbuhan di dalamnya. Sempat ada permainan flying fox namun terhenti sejak pandemi COVID-19.“Saya terpanggil merehabilitasi udara. Rasanya, memang tidak mungkin tapi saya tetap bertahan memelihara ini. Biarkanlah ini jadi hutan. Kalau ada hutan airnya banyak,” ucap Sadikin.Rahmad Hidayat, Jr. Officer CSR PT Kilang Pertamina Internasional Unit Sungai Pakning, mengatakan, keterlibatan perusahaan minyak negara tak terlepas dari masalah karhutla saban tahun di wilayah kerja perusahaan ini. Hasil pemetaan mereka juga mendapati sejumlah potensi alam yang dapat dikembangkan.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2022-039-02.json	Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat	Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat \| Pertamina juga menghubungkan Arboretum Gambut Marsawa dengan dunia pendidikan lewat penerapan kurikulum sekolah cinta gambut. Targetnya, murid sekolah dasar tahu tentang gambut sejak dini karena hampir 60% daratan Bengkalis adalah lahan gambut.Didy Wurjanto, Kapokja Kehumasan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), bilang lahan gambut kelolaan Sadikin sesuai jadi arboretum. Selain semua spesies penting lahan gambut dapat tumbuh subur di sana, akses juga mudah hingga menarik untuk kunjungan wisata terbatas.“Arboretum bagus sebagai contoh gambut yang baik seperti apa. Keuntungan dan kelebihan itu pula yang menarik para donor beri pembinaan,” kata Didy, via aplikasi perpesanan. Arboretum pada dasarnya koleksi tanaman hingga akan diketahui jenis yang cocok pada gambut itu. Praktik Sadikin, bisa jadi pedoman BRGM dalam kegiatan revegetasi gambut rusak yang sudah berhasil mereka basahkan.“Kami apresiasi karya Pak Sadikin. Diupayakan agar masyarakat dapat manfaat dari arboretum itu.”Sadikin, peraih Kalpataru kategori perintis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2020. Penghargaan itu berawal dari partisipasinya mencegah dan mengendalikan karhutla. Dia termasuk anggota Masyarakat Peduli Api (MPA), Sungai Pakning.“Tahun 2015, tempat kami pernah disebut kampung neraka gara-gara karhutla. Api muncul di berbagai titik sebelum api di lokasi lain berhasil kami padamkan. Begitu terus selama berbulan-bulan,” kata Sadikin di bawah saung dekat gerbang masuk arboretum.Pengalamannya saat itu, satu hektar areal terbakar terkadang baru bisa padam berminggu-minggu karena keterbatasan peralatan. Bahkan, harus berkali-kali menggali tanah gambut buat sumur dari satu lokasi ke lokasi lain karena sebentar saja air sudah kering. “Berbagai macam usaha dibuat untuk memadamkan api.”	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2022-039-02.json	Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat	Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat \| Sejak itulah, Sadikin dan masyarakat petani sekitar tergerak membangun sekat kanal di kebun mereka supaya gambut tak kering. Upaya penataan keluar masuk air dari dalam parit itu turut dibantu United Nations Development Programme (UNDP).Kesadaran itu berkat sosialisasi dan pendampingan beberapa akademisi. Sadikin bilang, mulanya usaha itu menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat atau petani. Mereka khawatir apabila parit dibendung akan memicu banjir. Meski kelompok yang kontra tetap memberi jalan pada upaya pencegahan karhutla itu, kelompok yang setuju tetap diminta pertanggungjawaban bila kebun masyarakat terendam.Untuk mengurangi risiko kebakaran, Sadikin dan petani Kampung Jawa memanfaatkan lahan bekas terbakar maupun yang berpotensi terbakar untuk kebun nenas. Pengelolaan dengan sistem tanam jajar legowo. Modelnya, tiap dua tanaman nenas dengan dua tanaman nenas lain dipisah jalan setapak.Adapun jarak tiap tanam 70-80 cm. Sedangkan lebar jalan dua kali lipat dari jarak tanaman. Misal, bila jarak tanam dua nenas 70 cm, lebar jalan sebagai pemisah antar tanaman dua nenas lain 140 cm.Cara itu untuk mencegah kebakaran. Jalur pemisah tanaman nenas dianggap sebagai sekat bakar atau antisipasi supaya api tidak menjalar ke tanaman lain. Ia juga memudahkan petani merawat tanaman.“Biasa orang tanam nenas mau jalan saja susah. Begitu api masuk jadi nenas panggang. Bagaimana supaya nenas ditanam tapi berfungsi sebagai sekat bakar. Umpamanya satu hektar semak belukar terbakar tak bakal nyeberang ke areal lain.” Anyaman serat nenas Ide Sadikin dan kawan-kawan petani tak berhenti di situ. Mereka sudah mengolah daun nenas menjadi produk anyaman kantong seranas, akronim dari serat nenas. Ia jadi tas, keranjang dan bakul. Mereka pun beralih dari polibag plastik ke serat nenas untuk wadah pembibitan.	[0.0, 1.0, 0.0]
2022-039-02.json	Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat	Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat \| Pembuatan seranas sangat mudah. Duri daun nenas terlebih dahulu dibersihkan. Kemudian belah sesuai lebar yang diinginkan. Selanjutnya direbus dan dijemur. Setelah kering dan berubah warna jadi kuning, daun siap dianyam untuk berbagai keperluan.Tahun lalu, Pertamina bahkan memanfaatkan kerajinan dari seranas untuk pembagian daging kurban yang biasa pakai kantong plastik. Petani nenas juga tak perlu menyiapkan kantong plastik lagi buat membungkus produk olahan mereka, seperti dodol, selai, wajik, sirup dan keripik nenas, bila ada pengunjung arboretum yang beli oleh-oleh di sana.Sebelum pandemi COVID-19, petani nenas masih rutin produksi. Hasil olahan mereka juga merambah ke berbagai pasar di daerah, dengan izin dan merek sendiri. Luas kebun nenas petani Kampung Jawa, sekitar 10 hektar. Mereka akan memperluas enam hektar lagi. Tanaman juga diselingi pohon buah.Hasil olahan seranas maupun produk makanan dari nenas petani yang bernaung dalam Koperasi Tani Tunas Makmur, itu sudah dipamerkan saat Konferensi Perubahan Iklim (COP25) di Madrid. “Kami merasa terbantu dengan program sosial dari Pertamina. Mereka sering bimbing dan fasilitasi ide-ide kami,” kata Sadikin.Dia mengabdikan diri sepenuhnya terhadap upaya penyelamatan lingkungan. Ide maupun inovasi Sadikin menunjukkan kesungguhan ini. Belakangan ini, dia membuat sumur hydrant portable. Ini alat penyedot air menggunakan pipa paralon dan mesin hisap yang bisa bongkar pasang. Mudah dibawa dan bisa berfungsi di mana pun, terutama di lahan gambut. Pipa tinggal ditancapkan ke tanah sebelum dihubungkan ke mesin. Sadikin mencobanya setelah mengikuti pelatihan pembuatan sumur hydrant. Hanya saat itu, kedalaman untuk mendapatkan sumber air mencapai 70-80 meter. Karena berpikir gambut banyak menyimpan air dan tidak perlu sampai pada kedalam itut, dia mencoba pada kedalaman 4-7 meter.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2022-039-02.json	Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat	Aksi Sadikin, Pulihkan dan Kelola Gambut Demi Udara Sehat \| Uji coba Sadikin berhasil dan sangat digunakan pada areal gambut. Apalagi saat terjadi kebakaran, dia dan tim MPA tak susah payah lagi mencari sumber air atau menggali tanah buat kolam. Mereka tinggal menggotong alat tadi ke titik api dan menancapkan di sekitar areal yang hendak dipadamkan.“Tak perlu menunggu sampai puluhan meter lagi. Kalau gitu api sudah menyebar luas sebelum kedalamannya tercapai. Model tanah gambut seperti ini sudah menyimpan air di kedalaman beberapa meter saja, bahkan di sekitar permukaan.”Sadikin membagikan karya itu ke sejumlah anggota MPA kecamatan lain, Siak Kecil dan Bandar Laksamana. Sejak ada alat itu, katanya, mereka tidak pernah kewalahan lagi. Tiap MPA dari desa sekitar juga bekerjasama memadamkan api meski bukan di wilayah masing-masing.Sejak 2016, Sungai Pakning, setidaknya bebas dari kebakaran hebat seperti tahun sebelumnya.Rahmad Hidayat, bilang Pertamina memandang Sadikin sebagai lokal hero, motor penggerak, ulet, pekerja keras dan peduli untuk kelestarian lingkungan lebih baik. Dengan ada Sadikin dan arboretumnya, turut membantu Pertamina dalam memitigasi kebakaran selama ini. ****** [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]