Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2021-049-15.json	Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun	Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun \| [CLS] Bencana longsor di perbukitan terjadi di lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) , Batang Toru, tepatnya di sekitar Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 29 April lalu. Sekitar 12 orang diduga tertimbun longsor., baru lima orang berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia.Saat longsor terjadi menimpa dua rumah dan satu mobil yang sedang berjalan. Supri Siregar, Camat Marancar mengatakan, dari belasan orang itu, sembilan korban diduga hilang dari warga dari dua keluarga dan pekerja proyek (tiga warga lokal dan seorang Tiongkok.Bukit longsor dengan ketinggian sekitar 50 meter dan material juga jatuh ke aliran Sungai Batang Toru.Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, BPBD Tapanuli, tim SAR TNI dan Polri dibantu warga melakukan pencarian pada para korban tertimbun.Pada Kamis sore pukul 18.00 WIB, tiga orang berhasil ditemukan sudah meninggal dunia. Pencarian terus hingga Minggu dan menemukan dua korban. Sampai Minggu sore ada lima korban jiwa.Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, tanah longsor karena dipicu hujan dengan intensitas tinggi pada Kamis pukul 18.00 WIB di Batang Toru.Menurut dia, berdasarkan analisis InaRisk, Tapanuli Selatan memiliki potensi bahaya tanah longsor sedang hingga tinggi yang berdampak pada 14 kecamatan. BNPB mengimbau, masyarakat tetap waspada dengan mitigasi dan kesiapsiagaan sesuai potensi bencana di wilayah itu. Baca: Populasi Orangutan Tapanuli Banyak Ditemukan di Lokasi Pembangunan PLTA Batang ToruLongsor ini berada di wilayah proyek pembangkit listrik air PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE). Namun tidak ada satupun dari perusahaan yang mau memberikan penjelasan soal longsor ini.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-049-15.json	Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun	Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun \| Emmy Hafid, Senior Advisor NSHE ketika dihubungi juga enggan memberikan keterangan. Dia mengarahkan bisa mengkonfirmasi ke humas perusahaan karena selama dua minggu belakangan tak mengikuti yang terjadi di lapangan.“Saya tidak mengikuti apa yang terjadi di lapangan saat ini karena sedang sakit. Silakan ke humas aja, ” katanya.Serupa juga disampaikan Myrna Soeryo, Konsultan Komunikasi PLTA Batang Toru. Dia belum mau memberikan keterangan dan menyuruh mengkonfirmasi kejadian pada Humas Pemerintahan Tapanuli Selatan.“Noted. Saya tampung dulu ya. Dikoordinasikan dulu dengan teman-teman NSHE di site. Silakan ke Humas Pemkab Tapanuli Selatan dulu karena semua informasi terpusat di sana, ” katanya. Baca juga: Para Ilmuan Dunia Kirim Surat ke Jokowi Khawatir Pembangunan PLTA Batang Toru Proyek di wilayah rawanTeuku Abdullah Sanny, pakar geofisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ketika diwawancarai mengatakan, perlu diketahui penyebab longsor apakah berhubungan dengan gempa atau tidak. Yang jelas, katanya, peristiwa longsor itu terjadi karena berbagai macam hal.Kalau melihat dari geografik ekosistem Batang Toru, katanya, topografi sangat terjal. Apalagi, katanya, ada rencana bangunan bendungan banyak di daerah-daerah terjal guna mendapatkan gradien air jatuh dalam turbin. “Ini biasa di tebing tinggi,” katanya.Dia mengingatkan, harus menjadi perhatian kalau wilayah itu adalah hutan. Ketika tanah terbuka, air mengalir secara alami. Daya tahan lereng melemah menyebabkan tanah melebur dan menyebabkan erosi, lama-lama air jenuh dan terjadilah longsor.“Konsepnya, karena topografi terjal, begitu tanah dibuka untuk kepentingan bendungan tanah akan melebur, terjadi erosi dan longsor tak bisa dielakkan, “ katanya yang pernah datang ke Batang Toru dan melihat kondisi perbukitan terjal di sekitar proyek PLTA itu.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-049-15.json	Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun	Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun \| Menurut Sanny, ekosistem Batang Toru merupakan daerah sesar atau patahan aktif. Ada sesar Renun, Sihanok, Barumun dan Angkola, yang terkenal dan sangat aktif tersambung dengan patahan Toru.Andai pun patahan itu tak aktif, dengan ketinggian tebing curam lebih 45 derajat begitu terbuka akan menimbulkan kelemahan daya tahan daya ikat tanah. Baca juga: Walhi Gugat Gubernur Sumut soal Izin Lingkungan PLTA Batang Toru Lebih parah lagi, apabila sesar itu aktif. Begitu terjadi gempa, katanya, sudah dipastikan tebing akan rontok.Untuk itu, katanya, perlu tenaga mumpuni untuk memperbaiki jalur ini nya. Kemiringan lereng tinggi menyebabkan potensi longsor. Terlebih, katanya, batuan-batuan lepas hasil gunung api itu kemungkinan besar longsor.Dia memberikan masukan langkah yang bisa dilakukan antara lain, bisa memadatkan tanah kemudian memberi jaringan dari plastik atau bahan polimer tertentu hingga tanah tidak berhubungan langsung dengan air hujan.Sanny menduga, perusahaan tidak melakukan itu. Alhasil, saat hutan atau tanah bertutupan terbuka maka longsor akan terus mengintai.Menurut dia, ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/2015 tentang syarat bendungan menyangkut konsep keamanan bendungan dan kaidah-kaidah keamanan bendungan. Semua itu, katanya, tertuang dalam bentuk norma standar pedoman dan manual.Dalam aturan itu, pertama, menyangkut konsep peraturan bendungan secara umum. Kedua, keamanan struktur. Ketiga, pemantauan pemeliharaan dan operasi. Keempat, kesiapsiagaan tindak kedaruratan.“Itu sudah ada diatur UU di dalamnya. Jika tidak dijalankan perusahaan konsekuensinya bisa seperti saat ini, bencana longsor, ” kata Sanny.Dia tak menutup mata kalau bendungan bermanfaat bagi penduduk tetapi menyimpan potensi berbahaya besar pula.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-049-15.json	Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun	Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun \| Sanny mencontohkan, Bendungan Situ Gintung yang jebol beberapa tahun lalu. Tumpahan air mencapai satu juta M3, menyebabkan korban jiwa hampir 100 orang. Kerusakan lingkungan juga parah termasuk kehancuran rumah dan fasilitas sosial.“Itu kondisi Bendungan situ Gintung dan jadi pelajaran untuk proyek-proyek lain. Jadi sebenarnya Undang-undang sudah mengatur tentang itu tetapi dijalankan atau tidak? Wallahu a’lam,“ katanya.Untuk pembangunan bendungan proyek PLTA di wilayah rawan bencana, katanya, ada beberapa kajian harus dilakukan seperti kajian desain, pelaksanaan konstruksi, kemudian pelaksanaan pengisian awal.Kajian itu, katanya, harus menjadi perhatian serius dan cermat agar tak menimbulkan masalah seperti sekarang.Saat ini saja saat proyek belum selesai sudah ada masalah, dia khawatir ke depan bisa menimbulkan kerugian besar lagi.Pemerintah, katanya, harus membentuk tim independen yang punya integritas untuk memantau proyek ini. Para tehnisi harus terbuka dengan apa yang terjadi.Pemerintah harus membentuk tim yang bertugas untuk memantau proyek ini karena lokasinya berada di rawan bencana, para teknisi harus terbuka dengan apa yang terjadi.“Turunkan kaum profesional, jika tidak bisa, sebaiknya proyek ini disetop.” Donni Latupeirissa, Direktur Walhi Sumut mengatakan, Walhi sudah menyampaikan jauh hari sebelum longsor memakan korban. Dalam proyek pembangunan ini, katanya, tak ada mitigasi bencana kalau melihat analisis dokumen analisis mengenal dampak lingkungan (amdal). Hal ini pula, katanya, yang menjadikan dalil gugatan Walhi terhadap izin lingkungan.Sejak awal pembangunan proyek, katanya, Walhi Sumut sudah khawatir kalau terus jalan akan menimbulkan bencana ekologis di Batang Toru. Apalagi, katanya, wilayah itu daerah rawan gempa dengan kontur tanah labil.Longsor pun bukan kejadian pertama. Sebelumnya, pada Desember 2020 juga longsor yang menyebabkan operator eksavator hilang.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-049-15.json	Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun	Longsor di Area Proyek PLTA Batang Toru, Belasan Orang Tertimbun \| Walhi Sumut pun mendesak, pertama, setop pembangunan di wilayah rawan bencana terlebih perusahaan minim mitigasi. Kedua, evaluasi proyek-proyek di lansekap Batang Toru.Ketiga, usut tuntas bencana longsor di areal proyek PLTA Batang Toru. Keempat, cegah ancaman degradasi lanskap Batang Toru dari industri ekstraktif. Kelima, Walhi menuntut perbaiki tata kelola perizinan proyek di lansekap Batang Toru.Roy Lumban Gaol, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, mengatakan,kejadian ini contoh lain mengapa proyek merusak ini harus segera disetop selamanya.“Pengembangan kawasan itu harus ditangguhkan. Pemerintah Indonesia harus menunda amdal untuk proyek ini dan segera meninjau ulang kelangsungan proyek itu terkait risiko, keselamatan pekerja, integritas struktural terkait risiko banjir dan gempa.” Belum lagi, katanya, ancaman pembangunan bendungan itu terhadap keragaman hayati, termasuk orangutan Tapanuli.Organisasi lingkungan internasional, Mighty Earth juga merespon kejadian ini. “Kami mengimbau NSHE dan pejabat pemerintah di semua tingkatan memberikan bantuan dan dukungan secepatnya kepada yang terdampak serta mengambil tindakan mencegah kerusakan dan bahaya lebih jauh,” kata Amanda Hurowitz, Direktur Kampanye Mighty Earth.Dia menyayangkan, bencana ini terjadi. Padahal, katanya, ilmuwan, pejuang lingkungan, bahkan berbagai laporan sudah memperingatkan medan di sekitar proyek bendungan Batang Toru rawan longsor karena curah hujan tinggi. “Medan berbukit-bukit dan drainase buruk,” katanya, dalam rilis kepada media.Proyek itu, katanya, juga terletak tak jauh dari garis patahan bumi di wilayah rawan gempa. Terlebih lagi, lima bulan lalu juga terjadi longsor hingga menewaskan seorang pekerja Tiongkok. Peristiwa itu, katanya, seharusnya jadi peringatan. ***Foto utama: Pencarian korban tertimbun longsor di area pembangunan proyek PLTA BAtang Toru. Foto: BNPB [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2018-006-15.json	Menanti Peran Ahli Forensik Mengungkap Kasus Kejahatan Satwa Liar	Menanti Peran Ahli Forensik Mengungkap Kasus Kejahatan Satwa Liar \| [CLS] Tindak kejahatan kehutanan dalam bentuk perdagangan dan pembunuhan satwa liar membutuhkan pembuktian spesifik. Peran ahli forensik sangat dinanti untuk mengungkap aksi kriminal tersebut.Direktur Konservasi dan Keanekaragaman hayati (KKH), Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Indra Exploitasia mengatakan, pelibatan ahli forensik dan dokter hewan sebagai pelaksana lapangan pada proses penegakan hukum sangat penting dilakukan. Salah satu undang-undang yang digunakan adalah undang-undang peternakan dan kesehatan hewan. “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memakai undang-undang tersebut,” ujarnya pada workshop Perumusan Sistem Jaringan Kerja Sama Forensik Satwa Liar Nasional di Medan, Sumatera Utara (29-30/11/2018).Indra menyatakan, pihaknya sudah membentuk wildlife crime unit. Semua unit pelaksana teknis telah dibekali sarana dan prasana, berupa mobil, motor, dan alat-alat penyelamatan satwa. “Di internal jejaring direktorat sudah dilakukan, NGO dan mitra lainnya diharapkan membentuk jejaring yang sama. Kedepan, jika ada kematian satwa bisa langsung diketahui, apakah karena diracun atau penyakit, sehingga diketahui penyebabnya,” harapnya.Prof. Bambang Pontjo, Pakar Patologi Veteriner dan juga guru besar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, perlakuan forensik untuk satwa tidak berbeda dengan manusia. Selama ini, kendala analisis forensik satwa adalah banyaknya spesies. Standar yang diperlukan juga banyak, sesuai jumlah jenisnya, terutama satwa liar dilindungi yang memiliki spesies terbatas.“Pada prinsipnya, pengerjaan forensik satwa hampir sama dengan manusia. Untuk itu, perlu dilakukan kerja sama, sebab kejahatan terhadap satwa liar dilakukan oleh manusia bermoral rendah,” jelasnya.Baca: Forensik Ala Detektif akan Dilakukan untuk Perangi Perburuan Badak di India	[1.0, 0.0, 0.0]
2018-006-15.json	Menanti Peran Ahli Forensik Mengungkap Kasus Kejahatan Satwa Liar	Menanti Peran Ahli Forensik Mengungkap Kasus Kejahatan Satwa Liar \| Bambang menjelaskan, terkait teknologi khususnya untuk identifikasi DNA, secara umum bisa dilakukan. Namun, pembanding sampelnya yang masih sedikit, karena kondisi spesies yang sedikit dan terbatas. Sampai saat ini, belum ada ahli forensik bersertifiksi. Pendidikan khusus forensik satwa liar juga belum ada. Sementara, kasus kejahatan terus terjadi.“Selama ini, kasus identifikasi masih ditangani jajaran KLHK yang memiliki dokter hewan. Mereka juga yang diminta menjadi saksi ahli forensik dalam kasus-kasus kejahatan satwa liar karena memang kompeten,” tuturnya.Baca: Begini Asyiknya Belajar Identifikasi Forensik DNA Penyu Untuk Bongkar Perdagangan Satwa Peran pentingKombes Adi Karya Tobing, Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri, mengatakan, untuk kepentingan penyidikan kejahatan satwa liar, peran saksi ahli atau dokter hewan sangat penting.Untuk mengungkap kasus, penyidik berangkat dari alat bukti keterangan ahli sebagai petunjuk. Ini penting untuk mengetahui penyebab kematian, wajar atau tidak, dan kapan terjadinya. “Berbeka penjelasan saksi ahli, penyidik bisa mencari siapa pelakunya.”Adi mengatakan, pihaknya sudah mengungkap berbagai kasus kejahatan satwa liar dilindungi sejak 2012-2018, berbekal keterangan para ahli. Ada 203 kasus yang dibongkar dengan jumlah tersangka 230 orang. Merka ada warga negara asing dari Kuwait, China, India, Thailand, Jerman, Jepang, dan Rusia.“Semua itu tidak terlepas dari peran dan keterangan saksi ahli yang membantu aparat Kepolisian Republik Indonesia,” jelasnya. Samedi, Direktur Program TFCA Sumatera mengatakan, pihaknya membuat satu program pendanaan untuk konservasi hutan di Sumatera. “Permasalahan satwa liar penting dicarikan solusi. Konsepnya harus ada,” ujarnya.	[0.0, 1.0, 0.0]
2018-006-15.json	Menanti Peran Ahli Forensik Mengungkap Kasus Kejahatan Satwa Liar	Menanti Peran Ahli Forensik Mengungkap Kasus Kejahatan Satwa Liar \| Muhammad Wahyu, Direktur Vesswic yang menjadi fasilitator diskusi menyatakan, pertemuan ini untuk menyatukan persepsi berbagai pihak, guna membangun sistem tentang forensik satwa liar. Sehingga, dapat membantu penegak hukum membongkar kejahatan satwa liar.“Kami bekerja terintegrasi. Vesswic tengah membangun peta genetik gajah sumatera dengan mengambil sampel DNA dari gajah jinak. Diharapkan, informasi yang ada dapat membantu aparat penegak hukum ketika menyidik kasus kematian mamalia tersebut,” tandasnya. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2020-030-13.json	Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya	Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya \| [CLS] Curik Bali atau Jalak Bali (Leucopsar rothschildi), maskot Provinsi Bali yang masuk satwa terancam punah ini populasinya meningkat. Kunci keberhasilan di antaranya izin penangkaran dan pelepasan ke alam.Hal menarik lainnya adalah di tengah gencarnya penangkaran, apakah keragaman genetik Curik Bali ini berkualitas?Hal ini terangkum dalam Seminar Nasional Online “Pelestarian Curik Bali” diselenggarakan oleh Frank Williams Museum Patung Burung Universitas Udayana pada Selasa (18/8/2020) yang menghadirkan peneliti Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sebagai habitat aslinya, asosiasi penangkar, dan lainnya.Indra Exploitasia, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengingat ketika IUCN menyatakan Curik Bali masuk satwa yang hampir punah sekitar 1970 dan masuk Appendix I CITES. Artinya burung yang ditetapkan jadi simbol Provinsi Bali pada 1991 itu dilarang perdagangannya jika diambil dari alam. Untuk menjaga keberlanjutannya, para pihak harus melakukan registrasi ke CITES untuk penangkarannya..Prinsip keberlanjutan diatur dengan tiga hal, legalitas, traceability, dan sustainability. Artinya, sumber satwa jelas dengan dokumen, traceability asal usul satwa jelas, dan sustainibility menyiapkan mekanisme dan tools untuk mendapatkan dua hal di atas. Misalnya dengan melakukan sistem sertifikasi, penandaan, dan lainnya.“Ini menantang perguruan tinggi untuk sistem traceability yang memastikan keragaman genetik spesies. Variasi genetik di penangkaran terbatas. Sumber alam saat ini dari hasil penangkaran,” jelas Indra, perempuan lulusan IPB ini.baca : Jalan Panjang Melindungi Jalak Bali dari Kepunahan (Bagian – 1)	[0.0, 1.0, 0.0]
2020-030-13.json	Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya	Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya \| Kewajiban penangkaran adalah wajib restocking di alam minimal 10%. Namun tantangannya membuat satwa menimbulkan sifat keliaran, karena pola penangkaran sifatnya jinak. Bagaimana membuat liar dan bisa beradaptasi di alamnya. Seberapa tinggi potensi melakukan peningkatan populasi di alam dan berkembang biak tanpa menurunkan keragaman genetiknya.Selama ini ia mengakui belum banyak penelitian tentang keragaman genetik ini. Riset lain adalah identifikasi penyakitnya. Penyakit pada tempat konservasi in-situ dan ex-situ berbeda. “Misal virus influenza sumber penularannya wild birds, apakah (satwa itu sebagai) reservoar atau korban dari peternakan? Perlu menjamin tak ada penyakit di penangkaran,” ujarnya. Strategi konservasi saat ini untuk meningkatkan populasi di alam hampir semuanya hasil restocking.Grafik peningkatan populasi Curik Bali terlihat di satu dekade terakhir ini. Untuk mekanisme perizinan, Indra menyebut tidak mau terlalu rumit. Ada aturan baru, semua mekanisme perizinan ditujukan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), one single submission secara online. Masyarakat yang mau menangkarkan mengajukan nomor induk berusaha. Izin penangkaran dibagi dua, perorangan dan badan usaha. Jika perseorangan, cukup fotocopy KTP.Syaratnya, sumber indukan dari hasil penangkaran, rampasan sita, temuan, impor, dan berasal dari alam sesuai kuota dari KLHK berdasar rekomendasi LIPI. Curik Bali belum ada kuotanya, karena masih berstatus critically endangered.Bentuk penangkaran sesuai standar kesejahteraan seperti bebas rasa lapar, haus, dan lainnya. Penandaan dengan rig berbentuk cincin, sertifikasi, serta pencatatan.Dari data penangkar, terbanyak Jawa Tengah dengan 252 pemegang izin, Jawa Timur 31, Yogyakarta 21, Bali 16, Jabar 12, dan Jakarta satu orang. Namun yang baru teregistrasi di CITES baru satu pihak.baca juga : Jalan Panjang Melindungi Si Cantik Jalak Bali dari Kepunahan (Bagian – 2)	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2020-030-13.json	Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya	Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya \| Penangkaran untuk Pencurian Tony Sumampau dari Asosiasi pelestari Curik Bali (APCB) mengingat bagaimana awal inisiatif izin penangkaran ini didapatkan. Survei 2004-2005 menemukan 5 ekor Curik Bali di TNBB. Habitatnya saat itu mengecil terkait perubahan tutupan lahan di TNBB dan perubahan fungsi hutan. Terakhir hanya ditemukan di titik tertentu saja. “Faktor utama adalah akses air, sehingga Curik Bali mendekat ke pemukiman,” ingatnya. Kondisi Curik Bali yang diidentifikasi periode 1973-2004 saat itu kebanyakan dari kebun binatang dan warga sekitar 600 ekor.Pihaknya mengasumsikan burung akan sulit bertahan saat itu. Banyak penangkapan ilegal karena permintaan di pasar sangat tinggi. Harganya mahal, sekitar Rp30 juta per pasang, termasuk kasus-kasus penangkapan di TNBB. Sekitar tahun 2000, Curik Bali tak boleh dipelihara warga namun pihaknya mendorong perubahan konsep. Lahirlah APCB pada 2005. “Diberi kelonggaran agar kolektor tak disita tapi masuk dalam kelompok penangkar. Tujuannya meningkatkan populasi, pencatatan, membanjiri pasar untuk mengurangi penangkapan di alam,” jelas Tony.“Kalau pasar tak dibanjiri burung dari hasil penangkaran pasti terus ada pencurian,” imbuhnya. Penangkaran di lembaga konservasi saja menurutnya sulit membanjiri pasar. Karena pihak lain dilarang menangkarkan dan melestarikan, tak melibatkan kolektor atau komunitas penghobi.Program breeding dilakukan di Desa Sumber Klampok, sekitar TNBB sebanyak 23 pasang burung. Mereka bisa menangkarkan tapi sulit mendapat izin edar untuk diperjualbelikan.Kemudian sebanyak 198 ekor diteliti genetiknya oleh sejumlah pihak termasuk peneliti dari Indonesia dan Jepang. Tony menyebut rata-rata kualitas genetiknya kurang baik, dan ini digunakan untuk membanjiri pasar, sampai harga Curik Bali turun sekitar Rp3-5 juta per pasang.perlu dibaca : Melihat Penangkaran Jalak Bali di TNBB Bali. Begini Ceritanya	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-030-13.json	Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya	Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya \| Kualitas genetik yang baik digunakan untuk restocking atau pelepasliaran di alam. Menurutnya konsep penangkaran yang meluas ini bisa dicontoh untuk menangkarkan burung berkicau lainnya yang langka di alam. Tak hanya fokus di Curik Bali.Selama hampir 15 tahun program penangkaran ini, menurut Tony, Curik Bali bisa terbang di seluruh Bali sejauh tak ada yang menangkap. Ia menyarankan jangan beri makan khusus kecuali buah di alam. Burung ini dinilai memiliki sopan santun tinggi. Ancamannya diserang burung lain seperti cerucuk, dan reptil yang menyerang sarang.Burung hasil penangkaran jika dilepasliarkan, akan memiliki angka reproduksi baik di alam jika pelepasannya sebelum usia satu tahun. Jika terlalu tua, akan lebih sulit adaptasi, sekitar 20% mortalitas Curik Bali di alam karena kurang paham predator.Agus Ngurah Krisna, dokter hewan di TNBB menyebut sebaran populasi sebelum 1990 sekitar 300 km di pesisir Utara sampai Selatan Bali. Suaka satwa dimulai 1996 dengan tiga ekor burung dari kebun binatang, penyiapan anakan untuk restocking, SOP kesehatan, dan keragaman genetik. Dibuatlah area habituasi, soft release, dan 3 site release di TNBB yakni Cekik, Labuan Lalang, dan Brumbun. Sensus dilakukan dua tahun sekali dengan metode penjelajahan dan concentration count.Keberhasilan saat ini menurutnya di strategi pelepasliaran. Burung yang dilepas di ekosistem dataran rendah dengan savana kelihatan lebih nyaman. Selain itu, perlu penanaman pohon pakan dan pemulihan ekosistemnya.“Yang mencuri sekarang banyak jadi penangkar,” sebutnya. Ekowisata Curik Bali berbasis masyarakat di desa-desa sekitar TNBB. Sebaran populasinya di Labuan Lalang sekitar 2 hektar sebanyak 210 ekor, Tanjung Gelap 32 ekor, di Cekik 95 ekor, Lampu Merah 12 ekor, dan Belimbing 45 ekor. Populasinya dari 1974 sampai Juli 2020 sebanyak 355 ekor di alam. Ini jumlah tertinggi.	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-030-13.json	Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya	Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya \| menarik dibaca : Inilah Cerita Jalak Bali dan Rumah Barunya di Nusa Penida Dibandingkan pada 1971 sebanyak 112 ekor, pada 2002 sebanyak 6 ekor, lalu kini jadi 355 ekor. Sementara data pelepasan sejak 2011 sampai 2019 sekitar 490 ekor.Anakan Curik Bali saja sebanyak 63 ekor pada 2019, dan sampai Juli 2020 saja sudah ada anakan sebanyak 117 ekor, meningkat hampir dua kali lipat. Musim berkembang biaknya di musim hujan Januari-Mei.Tantangan selanjutnya menurut Krisna adalah daya dukung habitat. Berapa sebenarnya populasi di alam? Agar aman perkembangbiakannya tak turun drastis lagi. Bagaimana membuat koridor satwa karena TNBB dikelilingi pemukiman dan hutan produksi.Jatna Supriatna, seorang peneliti zoologi dan biologi konservasi dari Universitas Indonesia meminta dalam manajemen penangkaran jangan mengawinkan indukan dan anak. Untuk keberagaman genetiknya.Hasil penelitian terakhir terkait aspek biologi Curik Bali dipaparkan LP Eswaryanti yang meneliti tahun ini bersama dua rekannya Mas Untung dan Andri Nugroho. Ancaman punah Curik Bali juga dampak dari ekspor besar-besaran ke Eropa dan Amerika Serikat pada 1960-1970-an yang mendorong dimasukkan ke Appendix I.Banyak burung yang diobservasi belum ada gelangnya dan dijumpai di luar kawasan TNBB. Ada yang bersarang di kotak dan sarang alami seperti lubang pohon. Dari 135 nest box (sarang buatan), aktif digunakan burung sebanyak 29 box.“Sarang alami lebih sedikit tapi ini menggembirakan. Sangat adaptif karena menggunakan media sarang sekitarnya seperti kotak lebah,” urai Eswaryanti.Pengamatan dilakukan selama 6 bulan pada 3 lokasi yakni Brumbun, Cekik, dan Lampu Merah. Ditemukan rata-rata 3 telur di sarangnya. Misalnya peneliti pada 3 Mei lihat ada 3 telur di sarangnya, 31 Mei sudah ada 3 anakan, dan 14 Juni sudah tidak ada di sarang itu.baca juga : Jalak Bali: Si Cantik dari Pulau Dewata	[0.0, 1.0, 0.0]
2020-030-13.json	Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya	Populasi Burung Jalak Bali Meningkat, Tetapi Perlu Diteliti Keragaman Genetiknya \| Curik Bali dinilai memiliki strategi ruang, karena menggunakan area bawah di tanah sampai atas pohon. Mereka terlihat makan serangga bersayap, serangga di bawah tanah seperti laba-laba, jangkrik, dan kadal kecil.Peneliti menyimpulkan jumlah telur mencerminkan ketersediaan sumber daya untuk reproduksi bagi Curik Bali. Titik perjumpaan pun makin banyak karena populasinya meningkat.Andi Wiranata dari FNPF, yayasan yang melakukan konservasi satwa juga membagi pengalamannya melepaskan Curik Bali sejak 2006-2014 sebanyak 65 ekor di sejumlah desa di Nusa Penida. Sebanyak 4 ekor mati.Manajemen konservasinya dengan cara mempertahankan populasi yang mengalami peningkatan dari sisi jumlah individu, menjaga sebaran kotak sarang, dan ekspansi jaringan kotak sarangnya.“Jaringan sarang di tempat atau akomodasi wisata lebih aman dan ada akses airnya,” sebutnya. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2012-022-02.json	Penelitian: Terumbu Yang Hidup dalam Perubahan Suhu Ekstrem Ternyata Jauh Lebih Kuat	Penelitian: Terumbu Yang Hidup dalam Perubahan Suhu Ekstrem Ternyata Jauh Lebih Kuat \| [CLS] Terumbu karang yang hidup di lokasi dengan latar belakang kondisi suhu yag berubah-ubah dalam jangka panjang, ternyata memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim yang jauh lebih baik, setidaknya itulah yang ditemukan oleh sejumlah pakar dari Wildlife Conservation Society dan sejumlah pakar terumbu karang melalui metode sederhana yang baru untuk mengukur tingkat ketahanan terumbu karang.Menurut mereka, jenis karang seperti inilah yang harus segera mendapat perhatian untuk segera dilindungi dan dilestarikan dari ekosistem yang semakin terancam. Tulisan ini dimuat dalam jurnal PLoS One tanggal 29 Agustus 2012 silam.Keragaman kondisi lingkungan terumbu karang yang luar biasa menyebabkan upaya untuk mempelajari dan upaya konservasi yang memprioritaskan mereka menjadi sangat mahal, kendati demikian tetap dibutuhkan tindakan yang segera untuk mengatasi ancaman perubahan iklim.Dalam tulisan ini, para ahli berupaya menggabungkan pendapat para pakar dan sejumlah bukti ilmiah menjadi sebuah kajian yang mencoba menyederhanakan kompleksitas keragaman hayati itu menjadi 11 elemen kunci untuk memudahkan pengukuran berbagai faktor yang melingkupi ketahanan terumbu karang. Temuan ini secara siginifikan telah menyederhanakan dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kajian dan menjadikan waktu para ahli konservasi menjadi lebih efektif secara ekonomis, dengan menggunakan sebuah perangkat penelitian yang berbasis bukti untuk mengukur kekuatan karang untuk bertahan hidup.	[0.0, 0.0, 1.0]
2012-022-02.json	Penelitian: Terumbu Yang Hidup dalam Perubahan Suhu Ekstrem Ternyata Jauh Lebih Kuat	Penelitian: Terumbu Yang Hidup dalam Perubahan Suhu Ekstrem Ternyata Jauh Lebih Kuat \| Menurut penulis utama tulisan ini dari program konservasi dan penelitian terumbu karang WCS, Dr. Tim McClanahan terumbu karang adalah sebuah sistem yang kompleks. “Kenyataan ini membuat kita memiliki asumsi bahwa evaluasi dan strategi manajemen yang diterapkan juga harus kompleks. Namun, kajian kami menemukan bahwa keputusan yang diambil dalam sebuah konservasi yang efektif dapat bergantung dari beberapa faktr yang mudah diukur, dan hal ini bisa memperkenalkan sebuah tidakan manajemen yang lebih cepat.”Penelitian ini menggunakan pendekatan yang ada sebelumnya untuk mengukur tingkat ketahanan terumbu karang dengan cara menggabungkan berbagai model penilaian yang saat ini digunakan dengan pendapat para pakar dan sejumlah data.Upaya baru ini dipraktekkan di lokasi kerja WCS di Kepulauan Karimun Jawa di lepas pantai Jawa Tengah. Dr. McClanahan dan mitranya memeriksa sejumlah protokol penelitian yang sangat komplek dan mahal yang melibatkan lebih dari 60 faktor -keragaman ikan herbivora, tingkat erosi bilogis, kekerasan tutupan karang dan banyak lagi- untuk menentukan faktor mana yang terpenting.Dengan metodologi filterisasi dengan cara survey dan kajian literatur, riset ini berhasil memilih 11 faktor utama untuk melakukan pengukuran. Diantara berbagai faktor yang penting yang dipilih oleh para ahli dan sangat mempengaruhi kemampuan bertahan terumbu karang adalah jenis spesies terumbu yang tahan terhadappanas dan latar belakang suhu yang berubah-ubah.	[0.0, 0.0, 1.0]
2012-022-02.json	Penelitian: Terumbu Yang Hidup dalam Perubahan Suhu Ekstrem Ternyata Jauh Lebih Kuat	Penelitian: Terumbu Yang Hidup dalam Perubahan Suhu Ekstrem Ternyata Jauh Lebih Kuat \| Kendati model kajian baru ini menawarkan upaya yang sangat bernilai, efektif dari segi ekonomi dalam mengukur katahanan terumbu karang, namun Dr. McClanahan menyatakan bahwa sejulah penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk mengevaluasi prioritas dan berbagai jenis terumbu yang tahan panas dan variabilitas suhu seperti apa yang dibutuhkan untuk perencanaan konservasi. Dia menambahkan bahwa salah satu hal paling menarik yang ditemukan dalam studi terbaru ini adalah kajian ini telah memprioritaskan investigasi lebih lanjut dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang paling sedikit disepakati diantara para ahli kelautan dan yang paling memiliki potensi tertinggi untuk mempromosikan ketahanan terumbu karang.“Penelitian ini memberikan kami dasar terhadap apa saja yang mungkin bisa menjadi sebuah perangkat penilaian yang tak tergantikan untuk mengentifikasi priotitas dalam konservasi,” tambah Dr. McClanahan.Tulisan lengkap penelitian ini bisa diunduh disini: 10.1371/journal.pone.0042884CITATION:Tim R. McClanahan, Simon D. Donner, Jeffrey A. Maynard, M. Aaron MacNeil, Nicholas A. J. Graham, Joseph Maina, Andrew C. Baker, Jahson B. Alemu I., Maria Beger, Stuart J. Campbell, Emily S. Darling, C. Mark Eakin, Scott F. Heron, Stacy D. Jupiter, Carolyn J. Lundquist, Elizabeth McLeod, Peter J. Mumby, Michelle J. Paddack, Elizabeth R. Selig, Robert van Woesik. Prioritizing Key Resilience Indicators to Support Coral Reef Management in a Changing Climate. PLoS ONE, 2012; 7 (8): e42884 DOI: 10.1371/journal.pone.0042884 [SEP]	[0.0, 0.0, 1.0]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| [CLS] Teguh Turasno, dikenal sosok lelaki polos, tak neko-neko. Pria asal Kebumen, Jawa Tengah itu mendekam di balik jeruji Polres Muaro Jambi, Jambi, lalu pindah ke Lapas Kelas IIA Kota Jambi, lebih lima bulan gara-gara bakar semak bekas tebasan. Teguh berniat tanam sayur mayur di lahan pamannya yang dia garap.“Niatnya merantau cari duit malah dipenjara,” katanya lewat sambungan telepon tengah Agustus lalu.Dia tertekan, pikiran kusut ingat anak dan istri di Jawa. “Biasa balik kerja telepon, walau belum bisa kirim (uang) tapi kan bisa telepon jadi agak tenang. Kalau dipenjara gak bisa, ngenes.”Dua bulan setelah bebas bersyarat Februari lalu, dia langsung pulang ke Kebumen menemui anak dan istrinya.“Lagi pengen istirahat, nenangin pikiran dulu. Walau hidup seadanya, alhamdulillah lebih tenang sama keluarga,” katanya.Sekarang, dia mengelola sawah dan merumput untuk pakan ternak. Meski sudah pulang ke Jawa, dia tak pernah lupa kehidupan pahit kala dipenjara.Ceritanya, 23 Agustus 2020, saat pekerjaan di gudang pinang lagi kosong. Pria 40 tahun itu pergi ke ladang di RT 17 Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Ladang seluas 30 tumpuk atau sekitar 3.000 meter itu milik Warto.Teguh mau tanam sayur mayur. Semak sudah dia bersihkan. Tumpukan semak bekas tebasan minggu lalu itu mulai mengering setelah beberapa hari terkena panas terik. Dia pun mengambil sejumput rumput dan menyalakan api.Perlahan api membesar dan makin beringas membakar tumpukan semak. Asap tebal membumbung tinggi ke langit. Kepulan asap mengundang helikopter water bombing yang tengah patroli.Enam kali helikopter BNPB bolak-balik menumpahkan ribuan liter air berupaya memadamkan api. Teguh yang ketakutan campur bingung melihat helikopter berputar-putar, bergegas ikut memadamkan api dibantu warga. Air parit di sekeliling ladang terkuras habis.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Di tengah kepanikan itu, ponsel Darmin, Ketua RT 17 berdering, beberapa pesan masuk di grup WhatsApp, anggota bintara pembina desa (babinsa) tengah mencari lokasi titik api yang terpantau tak jauh dari rumahnya.“Orang (satgas karhutla) itu langsung ke sini, kerno api itu masuk dalam GPS, nampak di satelit,” kata Darmin yang ditemui Mongabay tengah Agustus lalu.Empat jam setelah itu, sekitar pukul 16.00, Teguh dijemput tiga polisi dari Polsek Kumpeh Ulu. Warto kaget keponakannya dicokok polisi.“Aku kejar, kenapo keponakanku itu ditangkap, masalah kebakaran lahan kato polisi itu, aku ajak damai dak mau orang itu,” kata Warto. Baca juga: Jatuh Bangun Selamatkan Gambut Jambi Dua hari setelah Teguh ditangkap, Polres Muarojambi menggelar jumpa pers. AKBP Ardiyanto, Kapolres Muaro Jambi (kini AKBP Yuyan Priatmaja) saat itu menyebut, Teguh ditangkap atas laporan warga Desa Kasang Pudak karena membakar lahan.Dia dijerat UU No.39/2014 Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) tentang perkebunan atau Pasal 187 jo Pasal 188 KUHP. Ancaman hukuman 10 tahun penjara, denda Rp10 miliar.Polisi juga menyita korek warna biru dan kayu bekas terbakar sebagai barang bukti.“Kalau warga dak ado yang lapor, api itu memang nampak di satelit, helikopter itu di sini mutar-mutar nyiram air,” kata Darmin.Teguh tak mengira, api yang dia sulut merembet kemana-mana walau ladang Warto berkeliling parit.“Kanan kiri depan belakang primer, makanya berani membakar,” katanya.Niat Teguh tanam sayur buat tambahan penghasilan justru berakhir petaka. Ketika digelandang polisi dia hanya nurut, tak banyak membantah.“Saya pikir mau diajak musyawarah ke kantor desa, tahunya dibawa ke Polres,” katanya.Hasil putusan sidang Pengadilan Negeri Sengeti 17 Desember 2020, Teguh Turasno dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “membakar yang mengakitbatkan bahaya umum bagi barang” dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Teguh dipindahkan ke Lapas Kelas II A Kota Jambi setelah empat bulan susah tidur lantaran di sel Polres Muarojambi, sesak dengan tahanan. Dalam satu sel seukuran kamar berisi 25 orang.“Di lapas pindah di ruang tengah isinya 60 orang, kalau tidur disusun kayak pindang.”Selama di penjara Teguh selalu gelisah. Pikiran tak tenang teringat anak dan istri di kampung. Dia tulang punggung keluarga sedang masuk bui.Istrinya terpaksa banting tulang memenuhi kebutuhan keluarga. “Saya bilang ke istri yo sabar-sabar dulu namanya lagi kena musibah,” katanya.Teguh bebas setelah 5,5 bulan jalani tahanan. Kementerian Hukum dan HAM memberikan asimilasi bagi narapidana guna pencegahan dan penanggulan penyebaran COVID-19. Banyak narapidana bebas, termasuk Teguh. Mereka hanya wajib lapor setiap minggu.“Kapok sudah, gak mau lagi (dipenjara),” katanya.Pada 3 Agustus 2020, Heri Kiswanto dan Nazarudin juga ditangkap Polres Muaro Jambi. Kasus sama, membakar lahan. Polisi turut menyita jerigen sebagai barang bukti.Heri ditangkap atas kasus kebakaran lahan seluas satu hektar di Desa Sungai Bertam. Nazarudin, kena kasus kebakaran di Bukit Baling. Di hadapan polisi, Nazarudin mengaku kalau lahan 700 meter yang dia bakar buat tanam cabai dan kangkung.Ardiyanto dengan lugas mengatakan, penangkapan dua petani itu sebagai pembelajaran untuk warga lain agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.“Ini tindakan serius kita terhadap orang perorangan maupun korporasi yang masih berani menbakar hutan lahan dengan sengaja. Kita tindak tegas.” Baca juga: Kebakaran Gambut Jambi, Kualitas Udara Buruk, Sekolah Diliburkan Tangkap petani, bagaimana korporasi? Petani kecil kena tangkap karena buka lahan cukup banyak di Jambi. Pada Oktober 2015, Polda Jambi menangkap 30 orang, 27 jadi tersangka pembakaran lahan. Dalam 2019, Polda Jambi menangkap 37 orang dan jadi tersangka.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau, organisasi pegiat lingkungan hidup di Jambi, mengatakan, penangkapan petani kecil bukan solusi menghentikan kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun terjadi di Jambi. Pemerintah, katanya, mesti tegas terhadap koporasi yang jadi penyumbang terbesar kasus karhutla di Jambi.KKI Warsi mencatat, luas kebakaran 2015 mencapai 191.378 hektar, disumbang dari 17 perusahaan hutan tanaman industri (HTI), 54 perusahaan perkebunan sawit, dua HPH, dua izin restorasi, hutan lindung hingga taman nasional dan tahura.Pada 2019, Walhi Jambi merilis luas kebakaran mencapai 165.186,58 hektar, dengan 62 konsesi perusahaan jadi penyumbang terbesar. Bahkan, beberapa perusahaan tercatat pernah mengalami kebakaran pada 2015.“Saat ini, justru seolah keberhasilan penegakan hukum itu dengan menangkap petani-petani kecil, sementara dengan korporasi pemerintah tak berani,” katanya.Dia bilang, banyak kasus kebakaran melibatkan perusahaan tak sampai ke pengadilan. Bahkan, perusahaan yang vonis pengadilan hingga kini tak kunjung eksekusi.“Ini menunjukkan lemahnya pemerintah dalam penegakan hukum bagi perusahaan, hingga perusahaan jadi arogan.”Rudiansyah, aktivis lingkungan di Jambi melihat, ada ketimpangan penegakan hukum antara petani kecil dan perusahaan.Direktur Walhi Jambi, periode 2017-2021 itu menilai, penggunaan UU Perkebunan menjerat petani kecil yang diduga membakar lahan tidaklah obyektif.“Dalam konteks kerusakan lingkungan harusnya UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melihat aspek dampak lingkungan. Jadi, jangan dipukul rata kalau kebakaran di wilayah APL (alokasi penggunaan lain) itu digunakan UU Perkebunan,” katanya.Menurut dia, penegak hukum seharusnya memperhatikan motif pembakaran lahan, berapa luas, dan apa fungsi lahan sebelum terbakar. “Penegak hukum harusnya melihat dalam konteks itu, bukan ada api, tangkap, ada api tangkap.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Dia juga mengkritisi proses eksekusi yang melibatkan perusahaan besar lamban, seperti PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK), Makin Group yang hingga kini masih di Pengadilan Negeri Jambi.Dalam catatan pengadilan, pada 16 November 2017, Pengadilan Tinggi Jambi menghukum RKK membayar kerugian materil dan biaya pemulihan ekologis Rp191, 804 miliar atas 591 hektar konsesi mereka terbakar pada 2015. Dalam putusan kasasi 8 Oktober 2018, Mahkamah Agung juga menolak permohonan RKK. Dia dorong, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk eksekusi.“Kalau tidak, ini akan memperburuk lagi kerusakan lingkungan akibat kebakaran yang terus mengancam ke depan.”Rudi bilang, pemerintah terlalu banyak pertimbangan dalam penegakan hukum pada perusahaan, salah satu alasan menjaga stabilitas investasi. Yasmin Ragil, Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK beralasan, eksekusi RKK lamban karena pandemi COVID-19 dan pemberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).Selain itu, katanya, eksekusi juga harus melalui beberapa tahapan, mulai pemberian surat teguran sampai sita eksekusi.Dia katakan sudah melayangkan surat teguran pada RKK, tetapi tidak ada kesepakatan berkaitan pembayaran. “Kita berharap mereka membayar sukarela. Karena tidak membayar sukarela, kita melanjutkan dengan proses sita eksekusi,” katanya dihubungi Mongabay, 10 Agustus lalu.KLHK mengajukan beberapa aset RKK untuk eksekusi: rekening dan sertifikat HGU untuk tiga lahan konsesi. Tak disebut rinci berapa luas obyek lahan hak guna usaha (HGU) akan disita. Tak semua rekening dan tiga lahan HGU disita.“Kalau rekening sudah cukup, yang disita rekening saja, kalau belum akan ditambah lahan HGU satu atau HGU dua sampai nilainya sesuai putusan pengadilan.”Ragil mengatakan, proses eksekusi akan dilakukan Pengadilan Negeri Jambi dengan melibatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Pengadilan Negeri Sengeti.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Dia bilang, datang ke Muaro Jambi dan berkomunikasi dengan panitera Pengadilan Negeri Sengeti 5 Agustus lalu.Ragil berharap, pengadilan, BPN, kantor lelang punya komitmen sama dengan KLHK untuk eksekusi putusan pengadilan.“Mudah-mudahan tahun ini bisa dilakukan (eksekusi).”Dalam catatan KLHK hingga Juni lalu, selain RKK, ada lima perusahaan dalam proses eksekusi, dengan total aset sitaan Rp17,7 triliun lebih.Menurut Ragil, ada lima perusahaan lain dalam persiapan eksekusi. Mereka juga diganjar membayar kerugian dan pemulihan lingkungan hidup Rp1,9 triliun lebih.Mongabay menghubungi Aman Masni, asisten humas RKK. Dia dia menolak pembicaraan dikutip. Aman minta Mongabay datang ke kantor Makin Group, 16 Agustus 2021. “Di sana yang lebih berwenang memberi keterangan,” katanya, 14 Agustus lalu.Mongabay datang ke Kantor Makin Group, di Jalan Inu Kertapati, Telanaipura, Kota Jambi. Syaiful, satpam Makin Group mengatakan di kantor tidak ada humas.Dia menyarankan kembali menghubungi Aman Masni untuk berkomunikasi dengan Dian Haris, humas RKK. Aman tak merespon panggilan dan pesan yang dikirim Mongabay. ***Seminggu sebelum, Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakkum KLHK, datang ke Muaro Jambi, September 2019, langit di Desa Puding dan Pulau Mentaro, merah. Jambi terkepung kepung api.BNPB mencatat, api membara pada 408 titik kala itu. Berminggu-minggu ribuan hektar lahan gambut terbakar, Muaro Jambi, macam dipanggang.“Waktu 2019 itu, iyolah parah nian, lebih parah dari 2015. Yang terkenal langit merah itu di sinilah (Desa Betung) tempatnyo. Sekilo dari belakang sini itu api galo, sampai puluhan kilo [meter] itu terbakar semuo. Langit gelap, siang hari itu macam jam 8.00 malam,” kata Sarkim, warga Pulau Mentaro, mengenang kebakaran 2019.Kebakaran gambut memicu bencana kabut asap parah mencekik puluhan ribu warga Jambi. Kualitas udara di Muaro Jambi dan Kota Jambi, masa itu terus memburuk, bahkan berhari-hari dalam kondisi berbahaya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Bahaya kabut asap kemudian terekskalasi menciptakan serangan ISPA. Lebih 63.000 warga Jambi terserang gangguan pernapasan.“Kalau di sini hampir merato, keno (ISPA) galo. Tapi, yang dikhawatirin anak kecil, bayi, orang tuo-tuo. alau macam kito itulah biaso, dak heran lagi, wong kebakaran hampir tiap tahun.”Di Desa Puding, konsesi RKK kembali terbakar. Api tak terkendali meluluhlantakkan ribuan lahan gambut. Dalam catatan KKI Warsi, luas kebakaran anak perusahaan Makin Group itu mencapai 1.200 hektar.Di tengah kepungan asap, Roy, sapaan akrab Rasio, datang langsung ke Jambi menyegel konsesi RKK pada 28 September 2019.Dia tak merespon pertanyaan Mongabay berkaitan pencabutan izin RKK. Ragil bilang, untuk kasus kebakaran RKK 2019 telah ditangani pihak lain—bukan tim Ragil.“Yang pertama saja belum diselesaikan, nanti kalau kita lakukan lagi, nanti numpuk lagi dan belum tentu itu dilakukan.”Ninda, Diputi Direktur Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengatakan, pemerintah sebetulnya punya cara lebih efektif memaksa perusahaan memulihkan lahan tanpa perlu proses peradilan yang panjang. Caranya, dengan penegakan hukum administratif.KLHK, katanya, memiliki kewenangan penuh untuk memberikan teguran tertulis, sanksi paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda administratif pada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.Pemerintah, katanya, bisa memberikan sanksi paksaan pemerintah untuk memaksa perusahaan melakukan pemulihan lingkungan. Pemerintah, juga bisa bekukan atau cabut izin.“Saya yakin perusahaan akan takut kalau izin dicabut, karena mereka tidak bisa berusaha lagi.”Bila perlu, katanya, pemerintah bisa memberikan sanksi komulasi internal yang dapat memaksa perusahaan melakukan pemulihan lahan sekaligus membayar denda sebagai efek jera.“Jadi, perusahaan bisa kena pencabutan izin atau pembekuan izin dan paksaan pemerintah sekaligus.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Edi Sutrisno, Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia mengingatkan, penyandang dana RKK berisiko terkena masalah keuangan karena membiayai perusahaan yang terjerat hukum dan kerusakan lingkungan.“Membayar denda Rp191 miliar itu tidak uang sedikit, tentu akan memengaruhi keuangan korporasi dan akan berdampak pada bagimana mereka akan membayar pada lembaga yang mendanainya, pasti akan berisiko.”TuK belum bisa mengindentifikasi siapa penyandang dana untuk RKK, Makin Group ini.Perusahaan sawit Gudang Garam sebagai induk RKK juga akan kena dampak.Edi bilang, aturan pasar global sekarang makin baik, hingga mereka akan seleksi ketat dalam menerima atau tidak produk perusahaan.“Ini jadi pelajaran bagi lembaga jasa keuangan dan korporasi untuk lebih serius pada prinsip-prinsip keberlanjutan.”Edi mengatakan, nilai yang diterima negara dari perusahaan pemegang izin tak sebanding dengan risiko yang dihadapi. Pada 2015, kerugian negara dampak karhutla mencapai Rp200 triliun lebih, pada 2019 sekitar Rp75 triliun.“Ini bisnis proses yang salah, rugi kita melanjutkan bisnis seperti itu. Negera harus me-review itu.”Persoalan lingkungan hidup, katanya, sebagai kejahatan luar biasa. Banyak perusahaan kena segel KLHK, seharusnya masuk daftar hitam hingga tak perlu dibiayai lembaga jasa keuangan manapun.Edi sarankan, saat ini masa tepat bagi KLHK dan pemerintah melihat, ada masalah dan perlu lakukan evaluasi. KLHK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penegak hukum lain juga harus saling bersinergi untuk mengembalikan uang negara.“Beberapa perusahaan yang diputuskan pengadilan tidak dieksekusi, padahal nilai ganti rugi sangat besar, mencapai triliunan rupiah.”TuK mendorong, Gubernur Jambi yang baru berani evaluasi menyeluruh perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar hukum, dan memikirkan usaha lebih berkelanjutan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Liputan ini didukung The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dalam program Fellowship Jurnalis Lingkungan “Build Back Better, Karhutla dan Penegakan Hukum”. ******Foto utama: KLHK segel konsesi perusahaan terbakar di Muara Jambi, pada 2019. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.0, 0.5, 0.5]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| [CLS] Para pegiat perikanan skala kecil dan tradisional mulai mengkhawatirkan nasib nelayan skala kecil dan tradisional di tengah serbuan pelaku usaha perikanan skala besar. Kekhawatiran itu disuarakan, karena dunia tengah mempertimbangkan untuk menghapus subsidi perikanan tanpa ada batasan.Rencana penghapusan subsidi tersebut dikampanyekan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang pada pekan ini baru saja menggelar konferensi tingkat tinggi ke-12 di Jenewa, Swiss. Indonesia sebagai bagian dari 164 anggota WTO, diwajibkan untuk melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan itu.Suara kekhawatiran tersebut kemudian dibuat menjadi surat terbuka atas nama Kelompok Masyarakat Sipil tentang Perundingan Subsidi Perikanan di WTO. Surat tersebut dikirimkan kepada Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait lain.Pada surat tertanggal 7 Juni 2022 itu, sepuluh organisasi menyatakan dukungan dengan memberikan tanda tangannya. Seluruhnya sepakat mempertanyakan tentang kesepakatan yang dibuat oleh negara anggota WTO berkaitan dengan subsidi perikanan secara global.Kesepuluh organisasi itu adalah Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHSC), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Perkumpulan INISIATIF, Serikat Petani Indonesia (SPI), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).“Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menyetujui teks subsidi perikanan saat ini, karena akan membahayakan mata pencaharian dan ketahanan pangan para nelayan dan sektor perikanan secara keseluruhan. Lebih baik tidak ada kesepakatan daripada kesepakatan yang buruk, yang akan merugikan rakyat Indonesia,” demikian kesimpulan dari surat tersebut.	[0.0, 0.0, 1.0]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| baca : Nelayan Kecil dan Pesta Korporasi di Laut Kelompok organisasi itu menyatakan khawatir, karena perikanan merupakan sektor penting bagi mata pencaharian di Indonesia. Pada 2017, jumlah nelayan bahkan sudah mencapai 2,6 juta orang atau setara dengan 6,44 persen nelayan yang beroperasi di seluruh dunia.Data yang dirilis resmi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) tersebut menjelaskan posisi perikanan sebagai salah satu sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.Salah satu organisasi yang menyatakan dukungan, adalah Indonesia for Global Justice (IGJ). Menurut IGJ, perjanjian yang dinegosiasikan oleh WTO di Jenewa, Swiss, dilakukan atas dasar mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 14.6 dan sekaligus untuk memenuhi tujuan keberlanjutan konservasi laut.Tujuan tersebut, sudah lama diadopsi oleh nelayan skala kecil di Indonesia yang diketahui sudah beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan. Cara bekerja mereka bahkan dinilai jauh lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi di negara maju dan negara dengan nelayan yang beroperasi di perairan jauh.Dalam penilaian kelompok ini, cara bekerja nelayan skala kecil dan tradisional sudah mengikuti standar keberlanjutan yang dikampanyekan dunia untuk perikanan. Untuk itu, tidak seharusnya jika subsidi akan dihapuskan untuk perikanan secara umum.baca juga : Subsidi Perikanan, Bentuk Perlindungan Negara kepada Nelayan Kecil Kekhawatiran tersebut beralasan, karena WTO akan menerapkan kebijakan penghapusan dan Indonesia harus mengikuti kebijakan tersebut. Penghapusan bahkan akan diberlakukan pada tiga isu perikanan yang jadi perhatian utama dan menjadi bagian negosiasi.	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| Ketiganya adalah penangkapan ikan dengan cara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai regulasi (IUUF), stok perikanan yang sudah ditangkap melebihi batas (overfished stock/OS), serta terjadinya kelebihan kapasitas tangkap yang mendorong terjadinya kelebihan tangkap (overcapacity and overfishing/OCOF).“Perjanjian ini bertujuan untuk menghilangkan subsidi untuk sektor perikanan yang kami andalkan untuk mata pencaharian kami,” kata mereka.Atas dasar tersebut, kelompok organisasi itu menyatakan keprihatinan karena negara di dunia, termasuk WTO sangat sedikit untuk mempertimbangkan pengecualian untuk kegiatan perikanan dan penangkapan ikan yang berpenghasilan rendah, serta sumber daya yang miskin.Berdasarkan tiga isu utama yang disebut di atas, nelayan skala kecil atau tradisional dibatasi untuk melakukan penangkapan ikan di dalam area 12 mil laut atau perairan teritorial. Namun, jika nelayan melewati batas tersebut, maka pengecualian sudah tidak berlaku lagi.Padahal, nelayan disebutkan terbiasa mencari ikan hingga melewati batas 12 mil laut, bahkan mencapai wilayah perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Aktivitas tersebut bisa dengan jelas mereka lakukan, ataupun dilakukan secara sembunyi.baca juga : Subsidi Pemerintah, Solusi untuk Nelayan Natuna Saat Paceklik Dengan kebiasaan yang sulit dihentikan seperti itu, Kelompok organisasi itu menyebut kalau nelayan dipastikan tidak akan mendapatkan subsidi lagi dari Negara. Potensi buruk tersebut diperparah karena isu IUUF juga bisa menghilangkan subsidi, meski WTO memberi pengecualian maksimal hingga dua tahun, atau kurang dari masa tersebut selama negosiasi berlangsung.“Kami berpandangan ini benar-benar tidak adil dan tidak realistis, mengingat nelayan kecil akan terus tetap rentan dan terpinggirkan bahkan setelah beberapa dekade,” demikian bunyi lain pernyataan Kelompok.	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| Oleh karena itu, keterbatasan waktu dan geografis seperti itu akan membuat para nelayan skala kecil dalam kesulitan besar dan Negara harus menolaknya. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia harus memiliki fleksibilitas penuh untuk memberikan subsidi bagi nelayan dan kegiatan penangkapan ikan sampai ke ZEE, juga zona kontinental lainnya tanpa batasan waktu.Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif IGJ Rahmat Maulana Sidik. Menurut dia, Konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sudah mengakui bahwa negara-negara memiliki hak penuh atas ZEE dan hingga 250 mil laut di zona kontinental.Kenyataan bahwa Indonesia ada dalam ancaman tersebut, justru berbanding terbalik kondisinya dengan negara maju yang memiliki kemampuan dari sisi keuangan. Mereka yang sudah memberikan subsidi sangat besar, diberikan kebebasan secara legal untuk terus melanjutkan kebijakan tersebut.Klausul tersebut ada dalam draf tentang penyebutan persyaratan yang mudah untuk penangkapan ikan di perairan jauh, termasuk negara yang memiliki mekanisme pengelolaan dan pemantauan yang canggih.baca juga : Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur Negara MajuDalam penilaian Rahmat Maulana Sidik, meski disebutkan dalam draf dengan kewenangan penuh, namun negara-negara maju justru seharusnya bertanggung-jawab atas kerusakan perairan laut saat ini. Mereka yang berbuat kerusakan, namun justru mendapatkan kesempatan lagi untuk terus menangkap ikan lebih banyak lagi di laut dan perairan jauh.Dengan kata lain, seharusnya WTO tidak memaksakan aturannya pada hak kedaulatan negara. Tegasnya, Pemerintah Indonesia harus menolak draf tersebut, karena akan melanggar hak nelayan untuk memproleh dukungan Pemerintah hanya karena beroperasi lebih dari 12 mil.“Bagaimana mungkin, nelayan kecil yang seringkali tidak menyadari telah beroperasi lebih dari 12 mil dihalangi haknya untuk mendapat dukungan pemerintah?” tutur dia.	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| Tentang isu IUUF yang dijadikan item untuk negosiasi, menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati itu juga tidak seharusnya terjadi karena definisi yang dirilis oleh FAO juga bermasalah.Dia menyebut, sampai sekarang masih banyak nelayan kecil dan tradisional yang tidak bisa mengakses mekanisme formal pendaftaran dan menetapkan status mereka secara formal. Juga, menghilangkan status mereka dari kategori tidak dilaporkan dan tidak diatur.“Itu karena mekanisme Pemerintah lemah di banyak bidang,” tambah dia.Itulah sebabnya, kemampuan nelayan kecil dan tradisional untuk memanfaatkan dukungan tertentu dari Pemerintah sebelumnya sudah dikompromikan. Tanpa ragu, dia menyebut pencabutan akses subsidi nelayan karena dasar kategori yang salah, maka itu adalah tidak adil dan sulit diterima.baca juga : Perhatikan Nasib Nelayan Lokal, Menteri Kelautan Diingatkan Tidak Gegabah Buat Kebijakan Perikanan Tangkap Kesalahan mencabut subsidi perikanan secara umum, memang seharusnya tidak muncul dalam draf yang diterbitkan WTO. Mengingat, tujuan dari perundingan pengurangan subsidi perikanan adalah sebenarnya untuk mengurangi subsidi yang ada di negara maju.Menurut Susan , selama ini subsidi yang diberikan negara maju terhadap sektor perikanan mereka terbilang sangatlah besar dan itu memicu terjadinya kerusakan lingkungan, terutama ekosistem laut dan pesisir bersama sumber daya perikanan di dalamnya.Dia mencontohkan, jika Indonesia hanya sanggup menggelontorkan subsidi perikanan sebesar USD92 per nelayan atau setara Rp1,4 juta per tahun, maka Amerika Serikat sudah bisa menggelontorkan subsidi hingga USD4.956 atau setara Rp74 juta per nelayan per tahun.	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| Bahkan, negara seperti Jepang sudah mampu memberikan subsidi setiap tahun kepada setiap nelayan mencapai USD8.385 atau setara Rp124 juta. Nominal sebesar itu, dipastikan akan mendorong aktivitas penangkapan ikan menjadi tinggi dan itu memicu kerusakan ekosistem di laut dan pesisir.Namun negosiasi ini belum memperhitungkan analisa tersebut,” terang dia.baca juga : Curhatan Pengangkut Ikan, Sandarkan Penghasilan dari Nelayan Menurut Penasihat Senior dari Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHSC) Gunawan, dalam catatan kaki draf perjanjian disebutkan larangan bagi negara yang memiliki pangsa pasar 10 persen atau lebih dari penangkapan laut global untuk menggunakan perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment/S&D).Aturan tersebut juga bisa membahayakan Indonesia dalam pemberian subsidi, karena saat ini Indonesia sudah memiliki jangkauan pasar mencapai 8,6 persen. Sedikit saja persentase naik, maka hak untuk menggunakan S&D akan hilang.Bahkan itu bisa terjadi jika persentase tangkapan negara lain turun karena suatu alasan misalnya, maka hak kita hilang, bahkan tanpa kita menangkap lebih banyak ikan,” papar dia.Jika ancaman tersebut mendekati kenyataan, maka itu akan menempatkan nelayan Indonesia pada risiko kerugian. Oleh karena itu, ambang batas 10 persen untuk pangsa pasar ini tidak dapat diterima dan harus ditolak.Selain berbahaya bagi nelayan skala kecil dan tradisional, draf juga bisa membahayakan perempuan nelayan yang juga hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut diungkapkan Esra Dwi Lestari dari Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI).Menurut dia, dengan kondisi saat ini di mana harga bahan bakar minyak (BBM) sedang tinggi dan, pengurangan dan penghentian subsidi akan menempatkan komunitas nelayan dalam situasi sangat rentan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| “Kami para perempuan nelayan juga tidak yakin bagaimana draf perjanjian ini akan memungkinkan fleksibilitas untuk menangani krisis semacam ini di masa depan,” tegas dia. Tentang draf perjanjian penghapusan subsidi sektor perikanan tersebut, Rizky Estrada dari Perkumpulan INISIATIF menyebut bahwa itu diujukan untuk mencapai target SDGs poin 14.6. Akan tetapi, tujuan tersebut dinilai kurang tepat karena target itu juga harus dilihat dari SDGs poin 2.Poin tersebut salah satunya bertujuan untuk memperbaiki dan mencegah pembatasan, serta distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk perikanan di dalamnya. Selain itu, juga untuk menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan pertanian tangguh produksi dan produktivitas pangan.Dia menilai, jika WTO bermaksud ingin menghilangkan subsidi pada sektor perikanan pada sistem perdagangan dunia, maka itu artinya WTO menghilangkan tanggung jawab pelaku perdagangan dunia, yang mayoritas dipegang oleh perusahaan multinasional, terhadap akses penghidupan nelayan yang selama ini hidup di bawah sejahtera.Selain itu, juga mengabaikan kedaulatan negara berkembang untuk memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus sendiri rakyatnya,” ungkap dia.Dengan fakta demikian, Rizky bersama Kelompok Nelayan bersuara untuk menolak draf penghapusan subsidi oleh WTO. Pasalnya, jika perjanjian tersebut disahkan, maka kehidupan pesisir akan selamanya terikat pada perjanjian tersebut, yang berarti tunduk pada kepentingan perdagangan dan bisnis global yang tidak bertanggung jawab. [SEP]	[0.5, 0.0, 0.5]
2013-043-14.json	2013 Advokasi Isu Laut, Greenpeace Bangun “Ocean Defender”	2013 Advokasi Isu Laut, Greenpeace Bangun “Ocean Defender” \| [CLS] Greenpeace, mulai 2013 akan mengadvokasi isu-isu kelautan di Indonesia, bahkan Mei akan merilis Ocean Defender. “Greenpeace sebagai lembaga yang konsern dengan isu lingkungan mau ikut menjaga kelangsungan laut karena melihat berbagai masalah cukup besar,” kata Longgena Ginting, Kepala Greenpeace Indonesia di Jakarta, Kamis(7/3/13).Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara bahari, dengan sumber daya dan keragaman hayati laut begitu tinggi. Namun, masalah sektor kelautan juga menumpuk dari pencemaran, pola-pola tangkap tidak berkelanjutan, sampai kebijakan pemerintah yang tak komprehensif. “Misal, sudah ada beberapa spesies ikan tertentu yang over fishing. Ini mengkhawatirkan,” ujar dia.Greenpeace, katanya, akan mengambil peran mengajak masyarakat peduli keberlangsungan laut dan keragaman hayati di dalamnya. Sejalan dengan itu, Greenpeace akan merilis Ocean Defender pada Mei tahun ini. Program ini, bertujuan mengajak masyarakat luas mendukung perlindungan laut, baik lewat petisi, aksi-aksi sampai pendidikan. “Nanti, kami akan ada page khusus untuk ini.”Ajak Seniman dan MusisiGuna memaparkan rencana-rencana kampanye pada 2013, Greenpeace akan menyelenggarakan Peluncuran Kampanye Greenpeace 2013: 100 persen Indonesia Hijau Damai, di Jakarta, Jumat ( 8/3/13). Gawe ini mengundang segenap supporter dan aktivis Greenpeace di Indonesia, media massa, masyarakat madani, pejabat pemerintahan.Dalam acara ini akan menampilkan antara lain eksibisi foto dan seni instalasi terkait kampanye Greenpeace tahun lalu, beragam atraksi kesenian seperti tari Yospan Papua, Silat Harimau, Parkour, Wayang Taviv, dan pertunjukan musik. Para seniman, seperti Tisna Sanjaya dari Bandung, dan musisi-musisi peduli gerakan penyelamatan lingkungan juga tampil. Ada Navicula, Edo Kondologit, Krishna feat Ade Tanesia & Low Budget Acoustic, Billy and The Beatbox, Marjinal dan lain-lain.	[0.0, 1.0, 0.0]
2013-043-14.json	2013 Advokasi Isu Laut, Greenpeace Bangun “Ocean Defender”	2013 Advokasi Isu Laut, Greenpeace Bangun “Ocean Defender” \| Menurut Longgena, negeri ini dianugerahi keragaman hayati melimpah dan budaya yang tinggi. Pengetahuan menjaga lingkungan itu banyak diperoleh lewat budaya di masyarakat. Dia mencontohkan, masyarakat adat Dayak di Kalimantan, yang turun menurun menjaga hutan dan sudah menjadi budaya mereka. “Jadi, sebenarnya tak bisa dipisahkan antara budaya dan lingkungan. Karena itulah Greenpeace mengusung gerakan lingkungan jadi gerakan budaya.”Hutan DesaTak hanya itu, dalam kesempatan ini juga akan diserahkan izin hutan desa (HD), di Desa Segamai dan Serapung, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Palalawan, Riau. Rencananya, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan akan menyerahkan langsung dua izin hutan desa seluas 4.000 hektar ini. “Ya, setelah perjuangan dari 2009, akhirnya diberikan izin ini. Usulan 7.000 an hektar, dikabulkan 2.000 hektar,” kata Eddy Saritonga, Ketua Lembaga Pengelola HD Segamai.Dia senang karena perjuangan lama mendapatkan HD didampingi Yayasan Insani dan Jikalahari akhirnya terwujud. “Kami ingin ikut berperan menjaga hutan.”Ungkapan senada dari Jasman, Kepala Desa Serapung. “Kami usulkan 2.300 hektar dari 2009. Sampai tiga kali datang ke Kementerian Kehutanan, untuk tanyakan proses ini. Baru tahun ini ada hasil. Kami senang. Koordinator Jikalahari, Muslim Rasyid mengatakan, dengan izin HD ini meskipun tak sesuai usulan, setidaknya memberikan kesempatan kepada warga desa untuk menunjukkan bagaimana mereka menjaga hutan. “Nanti bisa kita lihat dan bandingkan antara perusahaan dan warga dalam mengelola hutan siapa yang lebih baik.” [SEP]	[0.5, 0.5, 0.0]
2017-017-08.json	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah?	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? \| [CLS] Jika dilihat dari udara atau menggunakan googgle maps, pantai timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, sepanjang 295,14 kilometer, dipenuhi petak-petak. Petak yang umumnya berbentuk bunjur sangkar ini bukan persawahan, melainkan pertambakan tradisional. Kawasan Hutan Lindung Pantai Sungai Lumpur dan Mesuji seluas 98.115 hektare juga dipenuhi tambak.Kawasan yang dulunya hutan rimba kemudian gundul karena aktivitas HPH tampaknya sulit dikembalikan hutannya, dan bahkan saat ini menjadi langganan kebakaran saat musim kemarau. Diduga, aktivitas para petambak yang membersihkan lahan atau membuka tambak baru yang disertai membuat kanal dan membakar, menyebabkan kekeringan dan kebakaran.Di sisi lain, kebakaran besar yang terjadi pada 2015 lalu menyebabkan pantai timur Kabupaten OKI banyak didatangi para petambak dari Bugis, Jawa, dan Bima. Sebab, lahan yang terbuka karena kebakaran membuat para petambak tradisional lebih mudah membuka tambak.Bagaimana mengatasi atau menata keberadaan para petambak tradisional ini? “Kita sulit sekali menertibkan petambak tradisional karena jumlahnya ribuan dan menyangkut ekonomi masyarakat luas. Yang mungkin kita lakukan pada tahap awal adalah membina mereka agar tidak merusak lingkungan, dan tidak membuka tambak baru,” kata Dr. Najib Asmani, Koordinator Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumsel, pertengahan Oktober 2017.***Perjalanan dari Palembang menuju lokasi pertambakan di pantai timur Kabupaten OKI, tidaklah mudah. Membutuhkan waktu sekitar lima jam jalan darat, dilanjutkan sekitar 4,5 jam menggunakan speed boat.Lokasi tambak di belakang desa, yang umumnya di muara sungai atau berbatasan dengan Selat Bangka. Adapun desa yang berada di pantai timur Kabupaten OKI adalah Sungai Lumpur, Simpang Tiga Makmur, Simpang Tiga Abadi, Kuala 12, dan Simpang Tiga Jaya. Desa-desa ini hampir sebagian besar terbentuk karena aktivitas HPH puluhan tahun lalu.	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-017-08.json	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah?	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? \| Para petambak tradisional ini bukan hanya masyarakat lokal, seperti dari Tulungselapan, Mesuji, dan Cengal, juga berasal dari Lampung, Bugis, Jawa, hingga Bima. Para pendatang ini diperkirakan membuka lahan di kawasan hutan lindung. “Jika aparat datang mereka langsung lari. Masyarakat lokal tentu saja takut membuka tambak di hutan lindung karena pasti ketahuan,” kata seorang warga di Tulungselapan. Baca: Sepucuk, Lahan Gambut yang Kini Dipenuhi Nanas dan Tidak Terbakar Lagi Maukah para petambak ini mengubah perilakunya yang tidak lestari tersebut? Meskipun masih perlu dibuktikan, sekelompok petambak tradisional di Desa Simpang Tiga Jaya atau tepatnya di Kanal 0, Dusun Sungai Pedada, berkeinginan mengubah pertambakan mereka menjadi lebih moderen dan lestari. Namun, sejumlah kendala yang dihadapi mereka.Ketika TRG Sumsel yang didukung BRG (Badan Restorasi Gambut) coba membantu, para petambak tradisional ini dengan tangan terbuka menerima.“Kami berharap jika pemerintah melalui BRG memberikan bantuan kepada kelompok ini, dapat meningkatkan produksi tambak udang dan ikan. Selanjutnya, bantuan dapat dikembangkan untuk kelompok lain, sehingga para petambak tidak lagi membuka lahan baru dengan alasan tambak yang ada tidak produktif atau hasilnya rendah,” kata Suwardi, Staf Kedeputian II BRG, saat bertemu dengan belasan petambak tradisional di Kanal O, Sungai Pedada, Desa Simpang Tiga Jaya, Kecamatan Tulungselapan, Kabupaten OKI, pertengahan Oktober 2017.Kanal O, sebenarnya anak Sungai Pedada, bukan kanal buatan. Disebut kanal karena dulunya digunakan perusahaan HPH membawa balok-balok kayu. Pertambakan ini sekitar 300 meter dari Hutan Lindung Pantai Sungai Lumpur.	[0.3333333432674408, 0.6666666865348816, 0.0]
2017-017-08.json	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah?	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? \| “Yang lebih penting juga, jangan sampai ada kegiatan pembakaran. Sebab, jika kebakaran terjadi bukan hanya kita yang rugi, para pelaku akan ditangkap dan dihukum. Masyarakat Indonesia akan dikecam dunia karena bencana kabut asap yang merugikan kesehatan, mengganggu transportasi, hingga perubahan iklim seperti yang kita rasakan saat ini,” lanjutnya.Selain bantuan teknologi, berupa kincir air dan mesin diesel, juga akan diberikan pelatihan terkait pertambakan udang dan ikan yang lestari dengan produksi yang baik. “Kita akan menghadirkan ahli dari perguruan tinggi dan dinas terkait di Sumatera Selatan,” jelasnya. Minim ilmu dan teknologiTambak di pantai timur rata-rata berukuran 50 x 20 meter dengan kedalaman berkisar 2-3 meter. Setiap petambak rata-rata memiliki dua tambak. Tambak ini dibuat menggunakan cangkul dan peralatan pembersihan manual, membutuhkan waktu sekitar dua-tiga bulan untuk membuat satu tambak.Saat ini, mereka menambak udang windu dengan campuran ikan bandeng. “Setelah udang windu berusia tiga bulan baru dimasukan bibit ikan bandeng. Saat udang berusia enam bulan baru dipanen,” kata Sudarman, Kepala Dusun Sungai Pedada.“Para petambak ini hampir seluruhnya mengandalkan pengalaman, baik saat bekerja untuk orang lain atau informasi dari petambak lainnya. Tidak ada ilmu yang didapatkan secara khusus,” katanya. “Selain itu tidak ada teknologi atau pemberian pakan khusus. Ya, tambak dibuka, dibersihkan kemudian ditabur benih lalu diberikan pakan tradisional yang dibawa air saat pasang. Tidak dilapisi plastik dan menggunakan kincir air,” lanjutnya. Baca juga: Menyelamatkan Potensi Kerbau Rawa dari Dampak Kerusakan Gambut, Bagaimana Caranya? Penggunaan obat kimia dilakukan saat membuka atau membersihkan tambak, yang tujuannya untuk membersihkan hama. “Semua itu berdasarkan pengalaman, tidak ada penyuluh atau pendamping untuk para petambak ini,” jelasnya.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-017-08.json	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah?	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? \| Berapa besar penghasilan dari setiap tambak? “Rata-rata Rp50 juta per panen. Setahun dua kali panen. Dikurangi biaya pengobatan dan pembelian BBM yang digunakan buat menyedot air, sisanya sekitar Rp50 juta,” jelasnya. Penghasilan ini didapat dari penghasilan udang windu sekitar 4-6 ratus kilogram per tahun dan ikan bandeng sekitar 2 ton per tahun. Udang dan ikan dipasarkan ke Jakarta, dan sebagian kecil dijual ke Palembang. Tapi yang menjadi persoalan utama para petambak adalah bibit dan pakan. Bibit yang mereka dapatkan dari Jawa dan Lampung kualitasnya rendah, selain bibit sisa dari penjualan ke petambak lainnya di Jawa atau Lampung, juga lemah saat sampai ke lokasi karena jauhnya perjalanan yang membutuhkan waktu berkisar dua hari.“Jika bibit yang didapat jauh lebih bagus, jelas penghasilan kami di sini meningkat,” kata Basri, salah seorang petambak. “Kalau bisa pemerintah membuat sentra pembibitan udang dan ikan di sini. Katanya mau dibuat di Pulau Maspari, tapi belum jalan,” lanjutnya.Selain bibit, juga pakan yang digunakan para petambak masih makanan alami. Tidak ada pengetahuan membuat pakan buatan untuk udang windu maupun ikan bandeng. “Seandainya berbagai persoalan tersebut dapat teratasi, baik karena bantuan pemerintah, pasti hidup kami akan lebih sejahtera dan sangat puas dengan tambak yang ada,” tegas Basri. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-044-12.json	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata \| [CLS] Darianus Lungguk Sitorus, pemilik perkebunan sawit PT Torganda, di Padang Lawas, Sumatera Utara, protes pemberitaan Mongabay Indonesia. Melalui kuasa hukum Lembaga Bantuan Hukum Merah Putih, dia menuding pemberitaan Mongabay Indonesia keliru hanya memberitakan soal eksekusi lahan kebun sawit di hutan Register 40, bagian putusan pidana oleh Mahkamah Agung, tanpa memasukkan soal gugatan perdata mereka.Marihot Siahaan, kuasa hukum Sitorus, menulis surat kepada Mongabay dengan menekankan, Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Batu (“Parsub”) dan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, mengajukan gugatan perdata dan menang di Pengadilan Negeri Padangsidempuan maupun Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara perdata No 37/Pdt.G/2015/PN.Psp dan No 46/Pdt.G/2015/PN.Psp di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2015.Kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku pihak tergugat, mengajukan kasasi. Proses hukum masih berjalan.“Keluarga DL Sitorus telah merasa sangat dirugikan, dipojokkan, seolah-olah DL Sitorus sebagai pihak yang tetap bersalah (padahal tidak),” begitu bunyi surat yang disampaikan Marihot Siahaan dari Lembaga Bantuan Hukum Merah Putih ke Mongabay pada 14 Juni 2017.Duduk perkaranya berawal ketika Mahkamah Agung, lewat putusan Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007, menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada DL Sitorus, denda Rp5 miliar, subsider kurungan selama enam bulan. Mahkamah Agung juga memutuskan seluruh barang bukti berupa perkebunan sawit seluas 47.000 hektar bersama aset di atasnya dikembalikan ke negara Indonesia lewat Departemen Kehutanan –nama terdahulu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	[0.0, 1.0, 0.0]