Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2020-021-20.json	Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan	Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan \| Selama ini, masyarakat adat atau lokal di sekitar hutan bahkan dalam hutan kerap beradu kepentingan dengan pembalak, baik perorangan maupun oleh korporasi.Keberadaan masyarakat adat dan lokal sebagai penjaga kelestarian hutan adalah niscaya karena hutan ruang hidup mereka.“Di hulu, masyarakat adat atau lokal adalah pihak terdampak langsung dari praktik pembalakan dan perdagangan kayu ilegal, berupa bencana alam, hilangnya sumber penghidupan, konflik dan pelanggaran HAM,” kata Agus Budi Purwanto dari Program Officer PPLH Mangkubumi.Sedang di hilir, katanya, berupa pencemaran lingkungan, penindasan buruh, ketidakadilan gender, sampai monopoli sumber bahan baku.Dengan begitu, pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam pemantauan bisa ikut memastikan label legal dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Indonesia sudah terapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan disepakati sebagai mekanisme dalam memastikan produk kayu beredar dan diperdagangkan memiliki status legal, baik kepentingan dalam negeri maupun ekspor. Tidak biasaBruno Cammaert mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara formal mengatur pemantau independen sebagai bagian yang tak terpisahkan dari SVLK. Sesungguhnya, hal ini tidak biasa bahkan di seluruh dunia, ada sebuah negara yang memasukkan pemantau independen.Bagi Bruno, katanya, ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola kehutanan dan memberantas pembalakan liar.“Pemantauan independen memberikan kesempatan yang penting bagi lembaga sipil, komunitas yang bergantung kepada hutan untuk melaporkan kegiatan hutan yang ilegal, dan memastikan kredibilitas SVLK,” kata Bruno, memberikan sambutan melalui teleconference.Keterlibatan masyarakat adat dalam pemantauan itu tidak hanya jadi informan, juga memonitor, investigasi, dan membuat laporan. Ia mendorong pemberdayaan masyarakat untuk memberantas aktivitas ilegal.	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-021-20.json	Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan	Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan \| Muhammad Ichwan, Direktur PPLH Mangkubumi mengatakan, Jawa Timur strategis sebagai muara kayu.Data menunjukkan, ekspor kayu dari Indonesia, pengapalan terbanyak dari Surabaya. Kondisi ini, karena beberapa daerah tak bisa langsung mengekspor dan harus melalui pelabuhan di Jatim.“Tantangan besar kami, memastikan kayu dipanen, diolah, dipasarkan telah memenuhi aspek legalitas dan kelestarian hutan.”Selama pemantauan di Jatim dan beberapa provinsi, katanya, masih menemukan berbagai pelanggaran. Meskipun begitu, katanya, sistem pemantauan tak berdiri sendiri, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lembaga sertifikasi, kepolisian, serta masyarakat adat/ lokal.Dia bilang, masyarakat adat/lokal langsung terkena dampak atas tata kelola hutan. Kalau tata kelola buruk, di hulu akan terjadi bencana. “Ada pelanggran HAM, penggusuran ruang-ruang kelola rakyat atau masyarakat adat. Yang di hilir, di Surabaya, perusahaan mencemari lingkungan, sungai, hak buruh tidak diwujudkan.”Yoga Prayoga dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PHPL) KLHK mengatakan, sejak 2013 sampai kini telah memfasilitasi sekurang-kurangnya 23.812 UMKM dapatkan SVLK baik manajemen atau perorangan.Selain itu, penerimaan SVLK di dunia salah satu karena keterlibatan pemantau independen. Indonesia, jadi contoh negara lain bagaimana memberantas pembalakan liar dengan melibatkan pemantau independen.Pemerintah, katanya, mengatur pemantau independen wajib bebas konflik kepentingan, antara lain dengan pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak.Untuk itu, dia meminta pemantau independen berperan sebagai mata bagi para pihak terkait implementasi SVLK dengan tujuan agar sistem itu tetap terjaga.SVLK merupakan sistem pelacakan legalitas kayu disusun oleh berbagai pihak dengan tujuan memastikan produk kayu di Indonesia berstatus legal.	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-021-20.json	Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan	Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan \| Dengan begitu, katanya, pasar di luar negeri tak ragu akan legalitas kayu asal Indonesia. Unit manajemen hutan pun tidak khawatir akan keabsahan hasil kayu. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku.Data KLHK menyebut, kayu disebut legal kalau kebenaran asal kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengelohan, dan perdagangan atau pemindahtangan dapat dibuktikan sesuai aturan berlaku. Tantangan Hendy Saputra, dari lembaga verifikasi legalitas kayu PT TRIC menerangkan, SVLK ada tiga subsistem harus diperhatikan, yaitu, penilaian pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), verifikasi legalitas kayu (LK), dan deklarasi kesesuaian pemasok (DKP).Kalau tahapan satu dan dua melalui proses audit verifikasi pihak ketiga, katanya, yang terakhir hanya deklarasi tanpa penilaian.Auditor melakukan tiga hal di lapangan, yakni, memeriksa dokumen, wawancara, dan observasi lapangan.Dia contohkan, untuk pabrik kayu yang ingin mendapatkan SLVK, dokumen harus diperiksa adalah legalitas usaha, bahan baku dan produksi, pemasaran, dan ketenagakerjaan dan K3.Saat pemeriksaan, auditor kadang menemukan antara data yang ditulis dengan yang disampaikan, dan bukti di lapangan tidak konsisten. Kondisi ini, katanya, jadi tanda awal auditor memeriksa lebih cermat kemungkinan pelanggaran.“Kalau memenuhi standar, terbit sertifikat PHPL dan legalitas kayu. Lalu membuat declare bahwa PT A telah memenuhi standar.”Lembaga verifikasi akan mempertaruhkan reputasi pada hasil audit dengan fakta di lapangan. Dia juga akan memeriksa semua keluhan terkait hasil kerja dan menganggap sebagai masukan.“Kalau lembaga verifikasi kerja benar, tidak ada yang disembunyikan. Kalau ada yang tidak benar, misal, mengeluarkan SVLK untuk perusahaan yang illegal logging, maka yang dicari pertama adalah auditor.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-021-20.json	Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan	Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan \| Hendy mengatakan, beberapa tantangan auditor. Setiap usai penilaian lembaga verifikasi selalu publikasi hasil audit, antara lain ke KLHK, dinas terkait, juga sesama lembaga pemantau. Miris, laporan hasil audit ini jarang mendapat respon. Bahkan, sekadar balasan bahwa laporan telah sampai. Akhirnya, pengiriman hasil audit seperti hanya memenuhi prosedur.Selain itu, katanya, kerap ditemukan data kadaluarsa. Juga data manipulatif yang dibuat perusahaan untuk menutupi sejumlah kekurangan. Manipulasi data itu akan berakhir seperti pameo kebohongan yang satu untuk menutupi kebohongan lain.“Tidak ada organisasi yang akan diaudit tidak siap-siap. Auditor bertugas memastikan, memeriksa data sesuai dengan temuan di lapangan. Data manipulatif akan terbaca lewat crosscheck triangulasi antara observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen.”Kendala lain cukup krusial adalah luas obyek sertifikasi yang harus diperiksa lembaga verifikasi tak imbang dan sebaran tak merata. Kondisi ini, katanya, berpotensi pemeriksaan tak cermat atau mengejar target.“Obyek sertifikasi itu untuk Aceh sampai Papua. Lembaga verifikasi ada di mana saja? Mayoritas di Bogor dan Jakarta. Jogja baru dua. Kalimantan Tengah satu, Kalimantan Timur satu, Sumatera Selatan satu.” Dia pun berterima kasih kalau pemantau independen bisa optimal di daerah masing-masing. “Kalau ada kejadian janggal segera laporkan.”Menurut Hendy, SVLK tidak bisa jadi satu-satunya alat dalam menjaga tata kelola hutan. Ada banyak pihak bertanggungjwab mengawal kebijakan hutan lestari.Informasi dari PPLH Mangkubumi, nilai ekspor kayu Indonesia meningkat dengan ada SVLK. Sejak SVLK berlaku, ekspor kayu melonjak tajam. Kalau 2013, nilai ekspor kayu Indonesia mencapai US$6 miliar, pada 2016 naik jadi US$9,26 miliar. Tahun lalu naik jadi US$11,62 miliar.SVLK, tidak terbukti membuat performa ekspor produk kayu Indonesia menurun, bahkan meningkat tajam.	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-021-20.json	Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan	Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan \| Catatan lain, selama satu dekade SVLK berjalan, masih ditemukan praktik pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Satu bulan lalu, Balai Gakkum Jabalnusra KLHK menangkap 175 meter kubik kayu merbau dan meranti ilegal dari Maluku.Tahun lalu, KLHK juga menangkap 384 kontainer kayu merbau ilegal dari Papua di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan 57 kontainer di Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar. Kerja pemantau independen sebenarnya diatur dalam peraturan Menteri KLHK Nomor 30/2016, Perdirjen Nomor 14 junto 15. Di dalamnya diatur peran, fungsi, hak dan kewajiban pemantau independen.“Yang masih jadi tantangan adalah aspek keamanan dan keselamatan kita sebagai pemantau independen. Meski dalam UU Lingkungan Hidup sudah mengatur bagaimana seseorang yang melaporkan kejahatan lingkungan tidak bisa dipidanakan,” kata Muhammad Kosar, dinamisator JPIK.JPIK ada di 27 provinsi, dengan 24 focal point. Jaringan pemantau lain, ada Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS), Eyes on The Forest di Riau.Kosar bilang, JPIK sudah melatih lebih 500 orang untuk meningkatkan kemampuan pemantauan. Hampir seluruh provinsi sudah terpantau, kecuali NTB masih kurang. Ada 107 perusahaan atau pemilik izin dipantau dalam waktu 2011 sampai awal 2020.Rinciannya, 46 konsesi dan 22 industri. Pantauan ini, katanya, masih sangat kecil dibanding jumlah pemilik izin yang sudah sertifikasi. “Hampir 500 HPH dan HTI sudah tersertifikasi, dan 3.000 lebih industri sudah terverifikasi. Kalau kita hitung di bawah 3% yang kita pantau. “Kondisi ini, katanya, jadi tantangan bagi pemantau independen dalam meningkatkan pemantauan.“LSM di luar negeri juga bertanya mengapa jumlahnya sedikit. Ini terus dibahas, termasuk kemungkinan ada pendanaan untuk pemantau independen agar pemantauan bisa berlanjut.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2020-021-20.json	Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan	Masyarakat Berperan Penting dalam Pemantauan Kehutanan \| Sejak 2015, anggota JPIK menyepakati untuk memperluas isu kerja JPIK dengan mencanangkan semangat beyond SVLK, dengan mendorong berbagai pihak untuk menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan di luar skema sertifikasi. Misal, dari hasil pemantauan ada kasus deforestasi.Di lapangan, JPIK juga masih menemukan ada perusahaan yang belum punya SVLK tetap menjual kayu.“Kecenderungan sekarang kayu-kayu dari hutan konservasi atau hutan lindung masuk ke rantai suplai SVLK. Ini marak, dari suaka margastawa. Salah satu dari Rimbang Baling Riau.”Muhammad Nur dari Balai Gakkum Jabalnusra membenarkan, ada kecenderungan penanganan peredaran kayu tak sesuai prosedur. “Ini mengindikasikan ada pelanggaran hukum.”Dia contohkan, banyak kegiatan perusahaan kayu punya izin, namun saat pengangkutan kayu harus dikawal oknum aparat.“Tindakan dari Gakkum itu 90% laporan masyarakat. Ada yang sudah mengadu ke mana-mana. Saya bilang kalau pengaduan ini tidak dituntaskan, ke mana lagi masyarakat akan mengadu. Sampai hari ini, sudah 25 kasus kita tutaskan sampai masuk ke pengadilan. Yang dominan illegal logging.” [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-016-01.json	Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara	Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara \| [CLS] Pengadilan Negeri Pontianak memvonis dua tahun penjara bagi 11 warga Tiongkok karena melakukan penambangan ilegal di Boyon Tanjung, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu (22/10/2014). Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni 10 bulan penjara. Tidak terima atas putusan ini, melalui pengacaranya, mereka menyatakan banding.Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Torowa Daeli, selain menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada 11 warga Tiongkok tersebut, memberikan denda pula masing-masing Rp1 miliar. Sebelumnya, JPU menuntut kurungan 10 bulan dan denda Rp1 miliar.Ke-11 tenaga kerja asing ini dijerat pasal 158 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; UU No 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; serta UU No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.“Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penambangan ilegal di Boyan Tanjung, sehingga semua unsur dakwaan JPU terpenuhi, dan telah terbukti melakukan tindak pidana,” kata Torowa Daeli. Hakim juga mengungkapkan hal-hal yang memberatkan dalam persidangan tersebut.Menurut Torowa, para terdakwa secara hukum terbukti melakukan penambangan di kawasan hutan lindung, dan telah merusak lingkungan. Perbuatan para terdakwa, merugikan kekayaan alam negara yang tidak bisa diperbaharui.“Jika denda tidak bisa dibayarkan, maka hukuman para terdakwa akan ditambah masing-masing empat bulan,” jelasnya. Hakim juga memerintahkan dua unit eksavator yang dijadikan alat bukti disita negara.Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim PN Pontianak juga memerintahkan pada JPU agar berkoordinasi dengan penyidik dari Polda Kalbar untuk mengusut tuntas kasus itu. Terutama Mr Lee, pemilik PT. Cosmos Inti Persada, yang mempekerjakan sebelas WNA tersebut. Mr Lee sendiri buron, dan menjadi DPO Interpol.	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-016-01.json	Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara	Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara \| Abdul Samad, Jaksa Penuntut Umum, menyatakan, menerima putusan hakim tersebut. Dia mengatakan wajar, jika penasehat hukum para terdakwa mengajukan banding dan itu merupakan hak terdakwa yang diatur dalam perundangan-undangan. “Terkait proses terhadap Mr Lee, kami akan teruskan kepada penyidik Polri,” ungkapnya.Bukan pertambanganPenasehat hukum 11 terdakwa, Widi Syailendra, menyatakan hakim salah tafsir dengan fakta-fakta di persidangan. Karena, dia berani menyatakan sejak awal, kliennya bisa bebas, karena jeratan hukum lemah.“Sejak awal yakin klien bebas. Maka setelah diputus dua tahun, secara tegas kami menolak putusan hakim, dan langsung daftar banding,” kata Widi, usai persidangan. Dia mengatakan, hakim banyak salah tafsir terhadap hal-hal yang menjadi pertimbangan.Diantaranya, para tenaga kerja dinyatakan tidak membawa izin sewaktu kerja di lapangan. Padahal, menurut Widi, hal itu sangat wajar karena sebelas warga asing tersebut hanya tenaga lapangan. Ketika diminta untuk menunjukkan izin kerja, baru mereka sertakan.Hal lainnya, terkait peralihan saham. Hakim menyatakan tidak sah, karena tidak diberitahukan kepada bupati, selaku pemberi izin. Namun, peralihan saham, bukan peralihan Perusahaan. Ketika jaksa menghadirkan saksi dari BKPM, saksi tersebut juga menyatakan hal itu sesuai peraturan. “Badan hukum yang bermasalah, yang bertanggung jawab direksinya. Bukan pekerja,” tambahnya.Widi mengatakan, 11 warga ini hanya pekerja biasa. “Penahanan mereka disini, bukan hanya menahan 11 warga tetapi 11 keluarga yang tidak dinafkahi,” tambahnya. “Para pekerja asing tersebut tidak melakukan kegiatan penambangan. Mereka, baru mengambil sampel untuk diteliti kandungan tanahnya.”	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-016-01.json	Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara	Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara \| Dalam persidangan ini, Widi didampingi Jimmy Dohar Pandapotan Sihombing, Herman Santoso, serta penerjemah Daruma Daishi. Sidang kasus itu, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Torowa Daeli, dengan hakim anggota Sugeng Warmanto, dan Syofia Marlianti Tambunan. Sebelumnya, penasihat hukum 11 warga Tiongkok ini minta Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi agar mengawasi proses sidang kliennya di Pengadilan Negeri Pontianak.Areal lindungSebagai penjelasan, warga Tiongkok tersebut ditangkap Polda Kalbar yang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Kalbar pada pertengahan Desember 2013. Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar mengatakan mereka melakukan penambangan liar dengan menebang hutan lindung dan hutan produksi terbatas di Dusun Kalang, Desa Naga Betung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita hasil galian berupa logam, emas, dan sejumlah peralatan untuk menggali. Menurut Mukson, perusahaan tersebut diduga melakukan pelanggaran karena tidak dapat menunjukkan perizinan yang dimiliki termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.Dalam operasi itu tim juga menemukan pembuatan jalan sepanjang 27.996 meter dengan lebar 10 meter. Sepanjang 18.801 meter berada di kawasan hutan produksi terbatas dan 9.195 meter di kawasan hutan lindung. Sejumlah tenaga kerja lokal juga dipekerjakan sebagai tukang masak dan membangun kamp di wilayah itu. Mukson menduga, aktivitas perusahaan tambang telah dilakukan sejak setahun.	[1.0, 0.0, 0.0]
2014-016-01.json	Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara	Menambang Ilegal di Boyan Tanjung, 11 Warga Tiongkok Divonis Dua Tahun Penjara \| Kepada media WWF Indonesia Program Kalimantan Barat, Albertus Tjiu, mengatakan perusahaan tambang yang hendak membuka kawasan hutan lindung harus memiliki izin yang disebut pinjam pakai kawasan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. “Dalam aturan itu dijelaskan, pinjam pakai kawasan hutan tidak boleh mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut. Pinjam Pakai Kawasan ini harus diajukan pada Kementerian Kehutanan sebagai institusi yang mengatur kawasan hutan lindung,” ungkapnya.Jika hutan lindung dibuka tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan, ini berarti ilegal. Albert menekankan pentingnya keberadaan hutan lindung agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap terjaga. Secara lebih luas, kerusakan hutan lindung bisa menyebabkan bencana.Sidang kasus ini mendapat kawalan dari Masyarakat Bala Adat Dayak. Awalnya mereka melakukan unjuk rasa kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar, yang hanya menuntut warga Tiongkok itu 10 bulan penjara. Ketua Bala Adat Dayak Didi, mengatakan, harusnya mereka dituntut hukuman maksimal. “Mereka telah melakukan penambangan dan perambahan hutan lindung di Kapuas Hulu. Harus dijerat tiga undang-undang yakni UU No 4/2009, UU No 18/ 2013, serta UU No 32/2009,” ujarnya.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-013-15.json	Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan?	Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan? \| [CLS] Menjaga fungsi pelabuhan tetap berjalan bukan menjadi hal yang mudah untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pelabuhan akan selalu menjadi pusat aktivitas ekonomi di pesisir yang selalu melibatkan banyak pihak di dalamnya.Tidak hanya kegiatan bongkar muat barang yang terjadi di pelabuhan, ada juga kegiatan lain yang bisa berlangsung terus menerus di kawasan tersebut. Misalnya saja, kegiatan olah raga atau pariwisata bahari yang saat ini sedang ada di puncak popularitas.Aktivitas yang beragam itu, menjadi tantangan yang harus bisa diantisipasi oleh pengelola pelabuhan di seluruh Indonesia. Untuk itu, diperlukan konsep pelabuhan hijau atau green port agar bisa menjaga pelabuhan tetap aman, nyaman, dan berkelanjutan.Pelabuhan hijau sendiri adalah pelabuhan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dengan tegas dan ketat dalam operasionalnya dan menjadi bagian dari komitmen semua pelabuhan di seluruh dunia untuk berkontribusi mengurangi emisi karbon.Negara di dunia yang sudah lebih dulu menerapkan prinsip green port adalah Belanda, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea, Singapura, dan Malaysia. Sementara, Indonesia masih berjuang untuk bisa menerapkan prinsip tersebut di seluruh pelabuhan.Pelabuhan yang sudah menerapkan prinsip ramah lingkungan berarti sudah melakukan penanganan dan antisipasi pencemaran pantai, terutama yang diakibatkan kegiatan bongkar muat kapal. Kemudian, menjaga keberadaan ruang terbuka hijau untuk mendukung fungsi konservasi secara penuh di kawasan pelabuhan dan sekitarnya.baca : Peran Baru Pelabuhan Laut Indonesia untuk Menurunkan Emisi Karbondioksida Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kalau peran pelabuhan sangat penting bagi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Pelabuhan dibutuhkan untuk menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lainnya.	[0.0, 1.0, 0.0]
2023-013-15.json	Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan?	Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan? \| Melalui berbagai pertimbangan dan untuk menjaga potensi ekonomi yang besar tersebut, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengerucutkan jumlah pelabuhan yang ada saat ini dengan konsep pelabuhan pintar atau smart port dan green port.“Biar lebih efisien dan menghindari korupsi,” tegas dia belum lama ini di Jakarta.Pengembangan green and smart port menyusul pengembangan digitalisasi yang sebelumnya sudah dijalankan oleh Pemerintah. Tujuannya, agar semua kegiatan menjadi lebih efisien, meningkatkan penerimaan negara, dan menghindari atau mengurangi korupsi.Pembangunan green and smart port diharapkan sudah bisa selesai dalam waktu dua tahun ke depan. Tahun ini, diharapkan total 149 pelabuhan bisa menerapkan sistem digital, dengan 14 pelabuhan di antaranya sudah berhasil menerapkan digitalisasi.Total saat ini terdapat 112 pelabuhan yang pengelolaannya ada di bawah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan 37 pelabuhan dikelola berbagai institusi lain. Diharapkan, pada 2023 ini pelabuhan yang menerapkan sistem digital bisa bertambah, dan ada pelabuhan yang berhasil menerapkan prinsip ramah lingkungan.Dengan menerapkan green and smart port, diharapkan pelabuhan bisa terus meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing di dunia internasional. Namun, untuk bisa mencapai itu diperlukan regulasi dan peta jalan (roadmap) agar pembangunan bisa menjadi green and smart port.baca juga : KKP Kembangkan Pelabuhan Perikanan Ramah Lingkungan dan Perubahan Iklim Peta JalanSelain untuk keperluan percepatan pembangunan pelabuhan, regulasi dan peta jalan diperlukan karena green port akan menerapkan green shipping dengan menyesuaikan pada perkembangan teknologi terkini. Diharapkan, semua proses tersebut sudah bisa selesai pada 2030 mendatang.	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-013-15.json	Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan?	Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan? \| Penetapan target dan tujuan pengembangan pelabuhan di Indonesia, tidak lepas dari kegiatan penilaian pada semua pelabuhan oleh Pemerintah yang dipimpin Kemenko Marves. Kegiatan tersebut sempat terhenti karena pandemi COVID-19.Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti yang bertugas menjadi Pengarah Pokja Asesmen Green Port mengatakan bahwa penilaian dilaksanakan untuk mempersiapkan pelabuhan Indonesia berdaya saing tinggi di dunia internasional dan menerapkan prinsip keberlanjutan.Dia menerangkan, penetapan kriteria green and smart port merujuk pada panduan Internasional yaitu Green Port Award System (GPAS) dari APEC Port Services Network (APSN). Panduan tersebut mendampingi panduan lain, yaitu standar internasional dan nasional di bidang lingkungan hidup dan perhubungan.Adapun, kegiatan penilaian diikuti 10 pelabuhan, yang terdiri dari tujuh pelabuhan di bawah Pelindo dan tiga pelabuhan khusus. Dari 10 pelabuhan tersebut, sebanyak enam pelabuhan dinyatakan memiliki nilai di atas 75 persen.“Itu berdasarkan manajemen pengelolaan seperti limbah, energi, dan pengendalian perubahan iklim,” sebut dia.perlu dibaca : Menangani Sampah Laut dari Pelabuhan Kesepuluh pelabuhan yang ikut dalam penilaian, adalah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Petrokimia Gresik, Jawa Timur; PT Krakatau Bandar Samudera – Terminal Umum Krakatau Bandar Samudera, Banten; dan Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, Kalimantan Timur.Kemudian, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Bali Nusra Pelabuhan Benoa, Bali; PT Pelindo Terminal Petikemas – Terminal Petikemas Semarang, Jawa Tengah; PT Terminal Teluk Lamong (TTL), Jawa Timur; dan PT IPC Terminal Petikemas – Tanjung Priok, DKI Jakarta.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2023-013-15.json	Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan?	Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan? \| Selanjutnya, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 – Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur; PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten – Pelabuhan Ciwandan, Banten; dan PT Pelabuhan Indonesia (PERSERO) Regional 2 Pontianak Terminal Kijing, Kalimantan Barat.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan kalau peran dari green and smart port adalah untuk mewujudkan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata bahari.Pelaksanaan program tersebut fokus pada empat aspek utama, yaitu pengelolaan limbah, pengendalian perubahan iklim seperti mendukung rehabilitasi mangrove, manajemen energi terbarukan, dan digitalisasi layanan pelabuhan.“Pelabuhan tidak hanya punya fungsi ekonomi, tapi juga lingkungan,” tegas dia.Dia menyebut kalau pembangunan green port harus menjadi kepentingan bersama dan memerlukan komitmen yang kuat. Dengan konsep tersebut, dampak negatif lingkungan yang selalu terjadi di pelabuhan, bisa diatasi dengan menggunakan alat khusus untuk menyerap emisi secara langsung.“Kita sudah mengembangkan banyak pelabuhan dan mengantarkan isu lingkungan ini untuk fungsi-fungsi yang baik,” pungkasnya. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2023-001-04.json	Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol	Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol \| [CLS] Kazzaini Ks, tokoh masyarakat Pulau Mendol, dapat kabar kalau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sudah menerbitkan keputusan pencabutan hak guna usaha (HGU) PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) di Pulau Penyalai atau Pulau Mendol, Riau, Februari lalu.Seakan tak percaya, dia meneruskan pesan itu ke banyak pihak. Dari Walhi Riau— yang selama ini mendampingi masyarakat—sampai Bupati Pelalawan.Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi Riau bilang, sudah mendengar kabar bahwa HGU TUM bakal dicabut ketika intens komunikasi dengan rekan-rekan Eksekutif Nasional Walhi termasuk Kementerian ATR/BPN dan Kantor Staf Presiden. Hanya, dia belum siap menyampaikan ke masyarakat Mendol karena masih sebatas selentingan informasi.Kazzaini mengkonfirmasi kabar itu ke Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni. Putra kelahiran Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, itu tak membantah sembari menitipkan salam ke masyarakat Pulau Mendol dan tokoh masyarakat Riau.“Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa,” kata Kazzaini, dalam diskusi yang ditaja Walhi Riau, beberapa waktu lalu.Malam itu, Kazzaini, tak dapat tidur, karena harus membalas satu per satu pesan yang masuk ke WhatsApp.Masyarakat Mendol terutama kolega dekat masih belum sepenuhnya percaya dengan informasi ini. Meski begitu, katanya, sebagian yang mendapat kabar langsung sujud syukur bahkan menangis.“Karena ini menyangkut masa depan kampung halaman.”Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/Kepala BPN menandatangani pencabutan HGU TUM seluas 6.055,77 hektar pada 24 Januari 2023. Keputusan itu menetapkan, sertifikat nomor 00146 dan 00147 di Kelurahan Teluk Dalam, Desa Teluk, Desa Teluk Bakau dan Desa Teluk Beringin, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau, itu jadi tanah terlantar.	[0.0, 1.0, 0.0]
2023-001-04.json	Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol	Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol \| “Ini kado dari Jakarta untuk masyarakat Riau,” kata Raja Juli Antoni di Instagramnya. Wamen ATR/BPN, ini kerap menyebut pencabutan maupun pemblokiran HGU adalah sebuah oleh-oleh buat masyarakat. Baca juga: Hutan dan Gambut Pulau Mendol Terancam Perusahaan Sawit, Warga pun Resah Kazzaini, merasa surat keputusan pencabutan HGU TUM sangat istimewa. Selain mencabut, menteri juga memerintahkan TUM sebagai pemegang bekas HGU, mengosongkan segala benda yang ada di atas tanah dalam waktu 30 hari. Biaya ditanggung sendiri. Kalau tidak, ia akan jadi aset yang diabaikan dan TUM tidak memilik hak lagi atas benda-benda itu.Masyarakat Mendol menolak kehadiran TUM sejak 2018, atau ketika dapat informasi pemberian HGU di kampung mereka pada perusahaan yang mengklaim sebagai pengusaha lokal.Kazzaini sempat pesimis izin akan dicabut. Dia kurang percaya, Kementerian ATR/BPN akan berpihak pada masyarakat. Masalahnya, dia belum pernah mendengar pencabutan HGU perusahaan, terutama di Riau.Sisi lain, perjuangan masyarakat juga dituduh ditunggangi tokoh masyarakat Riau. Masyarakat ditakut-takuti dengan kalimat perumpamaan. “Jangan sampai lepas dari mulut buaya masuk ke mulut haarimau.” Artinya, meski hak kelola yang diberikan ke TUM dicabut justru dialihkan pada perusahaan atau pemodal lain.Kazzaini tak hiraukan itu. Dia yakin dengan kesungguhan masyarakat menolak TUM, semata demi menyelamatkan masa depan anak dan cucu.Dia mengenang ketika memutuskan berangkat ke Jakarta menemui Menteri ATR/BPN. Semula hendak naik pesawat, akhirnya disepakati menempuh jalur darat menggunakan kendaraan roda empat karena pertimbangan biaya.Momen persiapan hingga perjalanan dua hari dua malam itu masih melekat dalam benak Kazzaini. Masyarakat Mendol membekali rombongan dengan rendang sampai goreng teri.Mereka juga bawa sagu dan penanak nasi elektrik. Selama perjalanan, hanya satu kali mereka belanja. Beli kerupuk dan mentimun di Palembang.	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-001-04.json	Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol	Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol \| Sampai tragedi di Tol Ciruas, Serang Banten, mereka alami kecelakaan hingga merenggut nyawa Said Abu Supian, lima hari usai kejadian pada September 2022. Said pemuda yang gigih menolak investasi perkebunan monokultur di tanah leluhurnya yang kaya raya akan ragam tanaman.“Kalau ada pihak-pihak bilang perjuangan masyarakat ditunggangi, itu tuduhan sangat menyakitkan bagi orang Penyalai. Yang mau jadi harimau itu masyarakat Penyalai. Harimau yang peduli lingkungan. Harimau yang betul-betul menjaga habitatnya. Bukan harimau lain,” katanya.Kazzaini juga sempat khawatir Menteri ATR/BPN tak akan cabut HGU TUM karena ada UU Cipta Kerja yang pro investasi. Kecemasan itu bertambah setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja, penghujung tahun lalu.Perusahaan juga memprovokasi masyarakat kalau HGU dicabut, areal itu akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Memang benar, Bupati Pelalawan Zukri, sempat menerbitkan izin prinsip buat investor dari Singapura untuk pengembangan energi terbarukan tetapi mencabut kembali.Sebenarnya kemenangan kecil telah diperoleh masyarakat Mendol, jauh sebelum pencabutan HGU. M Harris, mantan Bupati Pelalawan mencabut izin usaha perkebunan budi daya TUM, 13 April 2020.Setelah menyaksikan keberpihakan Pemerintah Pelalawan, masyarakat Mendol bepikir perjuangan mereka ‘mengusir’ TUM telah berakhir. Ternyata, setahun berselang, perusahaan menampakkan diri dengan mengerahkan alat berat.Seolah masih memiliki izin, perusahaan membuka lahan dengan menebangi pohon, membuat kanal serta membangun tempat tinggal sementara buat pekerja.Masyarakat Mendol kembali bergejolak. Protes lewat unjuk rasa ke Pemerintah Pelalawan hingga Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau. Lobi sana sini.	[1.0, 0.0, 0.0]
2023-001-04.json	Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol	Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol \| Alasan keras masyarakat menolak investasi perkebunan monokultur itu karena khawatir, kebun sawit skala besar akan menggusur mata pencarian utama masyarakat Mendol yang sudah turun temurun Bertani dan berkebun. Masyarakat hidup dari kelapa, sagu dan karet maupun perkebunan tradisional lain dengan kearifan lokal.Bupati Pelalawan Zukri, pun memerintahkan TUM menghentikan seluruh kegiatan pada areal bekas izin itu. Peringatan ini tertuang dalam surat keputusan Nomor: 500/DPMPTSP/2022 tertanggal 11 Juli 2022. Ia tindak lanjut dari pencabutan IUP oleh bupati sebelumnya.TUM melawan. Direktur Utama Andy Nofendri, menggugat dua keputusan Bupati Pelalawan.Sengketa keputusan pejabat pemerintah itu terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru pada 25 Oktober 2022. Dia beralasan, tidak pernah mendapat surat pemberitahuan pencabutan izin. Surat itu baru diterima saat rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Pelalawan 8 Agustus 2022.Kanwil BPN Riau sebenarnya sudah bertindak. Syafrina, Koordinator Substansi Pengendalian Pertanahan, saat wawancara dengan Mongabay, Oktober tahun lalu, menyebut, sudah tiga kali memperingati TUM karena menelantarkan konsesinya. Perusahaan berdalih terkendala COVID-19. Kanwil BPN Riau tetap merekomendasikan areal HGU menjadi tanah terlantar.“Setelah ditetapkan sebagai tanah telantar, Kepala Kantor Pertanahan Pelalawan punya kewajiban mengumumkan di surat kabar, selama satu bulan. Atau memasang papan pengumuman dibekas lokasi TUM,” kata Syafrina, lewat aplikasi perpesanan, Februari 2023.Selanjutnya, kata Syafrina, akan ada SK menteri mengenai pendayagunaan tanah telantar untuk kepentingan negara dan masyarakat. Antara lain, melalui reforma agraria, proyek strategis nasional, bank tanah atau cadangan negara lain.“Jika di dalam lokasi terdapat penggarapan masyarakat, akan dilakukan upaya pendataan para penggarap.” Tantangan lain	[0.0, 1.0, 0.0]
2023-001-04.json	Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol	Pasca Pemerintah Cabut HGU Perusahaan Sawit di Pulau Mendol \| Kazzaini menyadari, pasca pencabutan HGU masih ada pekerjaan yang menanti masyarakat Mendol. Meski sudah menang melawan TUM, tetap ada kecemasan lain di masyarakat. Antara lain, gambut Pulau Penyalai hasil endapan Sungai Kampar rentan abrasi.Penambangan pasir dari provinsi tetangga—Pulau Mendol berbatasan dengan Pulau Kundur, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau—makin mendekati pulau terluar Riau yang dipisah oleh selat kecil itu.Masalah lain, katanya, krisis air bersih. Masyarakat Mendol berharap, air hujan bisa ditampung untuk konsumsi rumah tangga. Saat ini, mereka mau tak mau harus merogoh kocek untuk beli air galon yang diperoleh dari provinsi tetangga.Sembari menanti kebijakan pemerintah mengatasi masalah mendasar masyarakat Mendol ini, Kazzaini berharap Kementerian ATR/BPN meredistribusikan bekas HGU TUM kepada masyarakat melalui kebijakan reforma agraria.“Yang penting tanah itu diberdayakan buat masyarakat. Tidak merusak lingkungan dan betul-betul meningkatkan ekonomi masyarakat tempatan. Pada prinsipmya, harus kita kawal agar alam dan Mendol terjaga.”Umi Ma’rufah, Koordinator Riset dan Kajian Kebijakan Walhi Riau, bilang pencabutan HGU TUM merupakan kemenangan kecil yang perlu dirayakan tetapi tetap perlu dikawal.Mayoritas daratan Pulau Mendol, katanya, lahan gambut fungsi lindung, tidak bisa ada perusahaan industri ekstraktif yang bakal mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Masyarakat Mendol, katanya, petani tradisional yang menggarap lahan dengan kearifan lokal. ****** [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-058-12.json	Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM	Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM \| [CLS] April lalu Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, alami longsor. Risiko longsor susulan, dan banjir bandang berpotensi terjadi lebih parah di wilayah-wilayah rawan longsor sekitar.Dwikorita Karnawati, Rektor Universitas Gadjah Mada mengatakan, biasa kalau sudah terjadi banyak longsor, selang beberapa saat disusul banjir bandang dan skala kematian bisa berlipat. Jatuh korban lebih banyak bisa dicegah.“Longsor masih akan terjadi, bisa di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Ponorogo, Nganjuk, Jawa Barat dan Jawa Tengah, bisa di luar Jawa dan skala bisa lebih besar,” katanya, baru-baru ini.Dari penelitian mereka, jika banyak longsor, selang beberapa saat disusul banjir bandang. “Itu bisa dicegah, salah satu upaya menggalakkan masif peringatan dini, terutama kepada warga di lokasi rawan longsor,” katanya.Badan Geologi, katanya, sudah memetakan lokasi rawan longsor, mereka harus lebih siaga, mengedukasi masyarakat, mengenali tanda-tanda gejala awal terjadi longsor, termasuk upaya pencegahan.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), wajib mengecek zona merah, dan warga rawan longsor. Saat hujan, warga jangan ada di lokasi, wajib evakuasi.“Jangan di lokasi saat hujan, mengalah dengan alam, ketika musim hujan saatnya menata kembali tata lahan, termasuk masyarakat,” ucap Dwikorita.Dia bilang, andai zona itu ada jalan raya, pemda harus menutup akses sementara saat hujan, agar tak terjadi kecelakaan. “Khusus di Nganjuk dan Ponorogo, daerah longsor di lereng gunung, bisa dikatakan sudah kronis , batuan rupuh dan lereng curam.”Dari citra satelit atau foto udara terlihat lereng tebing curam dan batuan rapuh, atau tertutup tanah labil. Titik longsor, katanya, ada di zona patahan, hingga tinggal tunggu proses pemicu, salah satu air hujan. Kondisi ini lebih berbahaya jika longsor diikuti banjir bandang.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-058-12.json	Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM	Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM \| Bencana ini, katanya, sangat berbahaya karena mengandung endapan longsor berupa bebatuan dan pepohonan yang dapat menghancurkan pemukiman warga.Melihat beberapa peristiwa banjir bandang di Indonesia, dia mengidentifikasi beberapa gejala awal banjir bandang, seperti ketinggian air sungai bertambah, perubahan kondisi air lebih keruh dengan membawa muatan pasir dan kerikil.Menurut penuturan korban bencana sebelumnya, saat berada di mulut sungai mereka melihat tiba-tiba air keruh, tak lama muncul luapan dahsyat. “Tanda-tanda ini harus diwaspadai bersama. Semoga peristiwa seperti ini tak terjadi lagi.” Dwikorita memimpin tim mitigasi bencana longsor UGM di Banaran, Pulung, Ponorogo, Jawa Timur, terjun ke lokasi bencana yang merenggut korban 28 orang. Mereka mencari fakta lapangan sekaligus mengetahui penyebab utama longsor.Tim dari beberapa bidang ilmu ini menganalisis dan memitigasi kemungkinan longsor susulan baik di lokasi atau wilayah lain di Ponorogo. Juga membantu pemetaan relokasi bagi warga terdampak bencana pakai drone.Berdasarkan pengamatan, kata Dwikorita, karakteristik lereng di lokasi bencana dengan bentuk lurusan memotong memang menunjukkan gejala rawan longsor. Hanya tinggal menunggu proses pemicu.Air hujan, katanya, salah satu pemicu longsor. Dia menekankan, longsor belum tentu langsung setelah hujan turun karena perlu proses bagi air hujan meresap ke dalam tanah.Dia mengingatkan, warga di daerah rawan dapat mengurangi risiko longsor dengan tak langsung kembali ke daerah rawan setelah hujan.“Tak selalu begitu hujan terus langsung runtuh karena bisa saja longsor baru beberapa jam sesudahnya. Selesai hujan jangan langsung ramai-ramai kembali,” katanya.Dari fenomena itu, katanya, penting kewaspadaan terhadap lereng-lereng rawan, termasuk di lokasi longsor lalu. Sebab, longsor yang berhenti di lahan miring masih mungkin lanjut.	[1.0, 0.0, 0.0]
2017-058-12.json	Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM	Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM \| “Siapa pun jangan sampai berada di lokasi habis longsor, kecuali orang ahli yang sudah dilengkapi perlengkapan menyelamatkan diri.”Bagus Bestari Kamarullah, tim mitigasi bencana UGM mengatakan, ketidaktahuan risiko pasca longsor seringkali memicu korban jatuh lebih besar. Bencana susulan seringkali berisiko menelan korban lebih daripada bencana pertama.“Saat bencana pertama, masyarakat ingin menolong atau mencari keluarga. Berkumpul tanpa mengetahui barangkali ada risiko cukup besar,” katanya.Untuk itu, penting pemahaman risiko bencana dan kewaspadaan dari berbagai pihak terkait, baik masyarakat sekitar maupun relawan atau petugas yang terlibat proses evakuasi.Berdasarkan pengamatan lapangan, katannya, kemiringan lereng di Ponorogo lebih 40 derajat. Secara ilmiah, jika curam akan bergerak ke bawah, ada kelurusan punggung bukit dan sungai, kekuatan daya tahan mengikat akar partikel melemah. Faktornya, batuan hasil lapukan, kurang terkonsolidasi dan lapuk.Keadaan ini, berisiko tinggi ketika ada aktivitas manusia (yang tak mendukung) dengan tanaman semusim, seperti jahe, singkong, dan palawija lain. Tanaman ini, katanya, ikut menyumbang ketidakseimbangan ekosistem lahan.Yang jadi pekerjaan bersama, katanya, memperbaiki tata guna lahan, karena masih ada potensi bencana berikutnya.Data 1980-2010, di Jawa, terjadi lebih 1.500 longsor, dengan karakter unik karena korban meninggal lebih besar dibanding luka. Bencana di Jawa, katanya, sangat spesifik, karena korban meninggal lebih besar berkaitan erat perilaku longsor.Longsor, biasa terjadi pada durasi pendek hingga masyarakat tak cukup waktu menyelamatkan diri. Sebagain besar longsor di malam hari, dini hari, dan pagi hari.	[0.0, 1.0, 0.0]
2017-058-12.json	Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM	Hidup di Wilayah Rawan Longsor, Berikut Masukan Tim Mitigasi Bencana UGM \| Sutopo Purwo Nugroho, Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, ancaman longsor makin meningkat di Ponorogo. Tanah retak disertai bunyi gemuruh di Desa Dayakan, Kecamatan Badegan menyebabkan jumlah pengungsi bertambah.Awalnya, pengungsi dari Dusun Watuagung Desa Dayakan 249 orang, jadi 341 jiwa menyusul dentuman suara gemuruh sangat keras 21 kali pada 10 April lalu.Lebar tanah retak mencapai 300 meter, lebar 40 centimeter dan kedalaman tiga meter di Watuagung. Sebanyak 22 rumah rusak dari total 69 unit. [SEP]	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-048-09.json	Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong	Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong \| [CLS] Dua penanganan satwa terdampar di Bali pada pekan kedua Mei 2021 ini menunjukkan ada pengambilan bagian tubuh hewan.Pertama, seekor lumba-lumba nampak sudah buntung ketika ditemukan warga pada Jumat (07/05/2021). Dari video yang disebarkan sejumlah media sosial, seperti https://www.instagram.com/p/COkahWMlMDy/?utm_source=ig_web_copy_link Karangasemterkini, mamalia ini nampak sudah mati. Terdampar di bebatuan, Pantai Ujung, Kabupaten Karangasem.Pantai Ujung adalah lokasi wisata ramai yang berhadapan dengan Taman Ujung, kawasan taman air Kerajaan Karangasem. Ekornya terlihat sudah hilang, seperti bekas terpotong.Sementara itu, pada hari yang sama, ada hiu paus yang dilaporkan terdampar di Pantai Tegal Besar, Kabupaten Klungkung.Menurut siaran pers BPSPL Denpasar, hiu paus terdampar Jumat, 7 Mei 2021 sore sekitar pukul 16.00. Hiu tersebut ditemukan oleh Made Rate. Selanjutnya kejadian dilaporkan kepada Polair. Kondisi hiu saat itu ditemukan masih hidup dan sudah berusaha dikembalikan ke pantai oleh masyarakat dan Polair.baca : Seekor Hiu Paus Terdampar di Hutan Bakau Teluk Kendari, Bagaimana Nasibnya? Dewa Gde Tri Bodhi Saputra dari tim reaksi cepat BPSPL Denpasar mengatakan informasi diterima belakangan, dan pada Sabtu pagi ia sudah mengecek hiu paus di pantai tersebut. Saat jalan kaki, ia menemukan hiu paus di dekat muara sungai dengan kondisi mati.Kondisinya terdampar mati, sudah terpotong di bagian ekor, sirip dada, dan bagian perutnya. “Seperti dibedah, isi perut hilang. Bagian insang ada yang hilang. Kejadian (pemotongan) ini tidak diketahui apakah di dalam atau sudah di pantai. Ketika ditemukan sudah begitu,” urainya dikonfirmasi Mongabay Indonesia pada Minggu (10/05/2021).	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2021-048-09.json	Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong	Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong \| Ia juga tidak tahu bagaimana proses mengembalikan hiu paus ini ke laut pada Jumat itu. “Info di lapangan, pengunjung di pantai ramai-ramai mengembalikan tapi kondisinya sudah lemas. Kembali terdampar lalu bisa berenang ke dalam,” imbuh Dewa.Kepala BPSPL Denpasar Permana Yudiarso juga mengatakan proses penanganan dengan mendorong ke laut dilakukan warga. Klungkung adalah salah satu spot lokasi kasus-kasus megafauna terdampar di Bali. Terakhir adalah Paus Sperma. Menurut Yudi, terdamparnya hiu paus ini mungkin kejadian pertama di kawasan itu.Dewa menyebut lokasi terdampar kembali dalam kondisi mati dan bagian tubuh terpotong ini berbeda dengan lokasi terdampar awal. Posisinya dekat muara sungai. Ombak yang terkenal cukup tinggi di pesisir ini mendorongnya, tapi tidak sampai ke dalam laut. Ukuran hiu paus ini sekitar 3,5 meter, berjenis kelamin jantan.baca juga : Hiu Paus Mati Terdampar di Kawasan Wisata Candidasa Tim BPSPL Denpasar tiba di lokasi pada Sabtu pukul 07.30 dan langsung melakukan penanganan hiu paus terdampar bersama Babinkamtibmas Desa Negari, Polair Polres Klungkung, , Kapolres dan Wakapolres, serta masyarakat sekitar.Setelah dilakukan identifikasi secara visual disimpulkan jenis Rhincodon typus (Hiu Paus). Tim penanganan memutuskan tidak melakukan otopsi karena bagian tubuh yang penting hilang. Hiu paus selanjutnya dikubur di pantai dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Nampak banyak warga membantu proses penarikan dan menguburnya. Seperti biasanya, warga nampak memberikan sesajen di atas tubuhnya untuk menghormati satwa laut ini sebelum dikuburkan.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-048-09.json	Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong	Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong \| Karena sudah ada bagian tubuh hiu paus hilang, BPSPL Denpasar melakukan sosialisasi terkait hiu paus sebagai salah satu spesies dilindungi. Dewa menyebut ada warga yang berpendapat bisa ambil dagingnya untuk cari minyaknya. Namun Dewa meminta warga tak melakukan karena ada risiko. Misal jika mati karena racun maka berimbas jika memakannya, atau meyakini minyaknya sebagai obat.Kawasan Pantai Tegal Besar adalah kawasan nelayan karena ada perahu nelayan dan kelompok nelayan. Warga juga memanfaatkan untuk rekreasi di pesisir dengan pasir hitam ini.Sedangkan untuk kasus lumba-lumba dengan ekor terpotong di Pantai Ujung, pihak BPSPL mendapat cukup informasi. Dewa yang menelusuri di lokasi mengatakan selain terbawa hanyut, ada juga informasi lumba-lumba dihanyutkan lagi padahal sudah mati. Tidak dikubur.perlu dibaca : Penelitian: Hiu Paus Mampu Menyembuhkan Lukanya Sendiri Kasus hiu paus terdampar sebelumnyaHiu terdampar sebelumnya adalah seekor Hiu Paus betina ditemukan mati terdampar di area wisata Pantai Candidasa, Karangasem, Bali, Minggu (6/12/2020). Ikan ini ditemukan dalam kondisi utuh sehingga masuk dalam kode 2 dalam pengelompokkan satwa laut terdampar.Sebelum dikuburkan, tim penanganan juga melakukan pengukuran kepada bangkai ikan. Hiu paus ini mempunyai panjang sekitar 5 meter dengan berat perkiraan 1 ton, jenis kelamin betina serta mempunyai panjang sirip dorsal I 34 cm dengan lebar 5,5 cm, dan sirip dorsal II dengan panjang 30 cm dan lebar 14 cm.Kasus lain adalah terdamparnya hiu paus pada Selasa (29/09/2020) di Pantai Penuktukan, Kabupaten Jembrana. Sekitar 3 jam berkendara dari Kota Denpasar. Pada saat ditemukan, hiu paus masih dalam kondisi hidup di pinggir pantai, dan masyarakat melakukan upaya mendorong ikan hiu paus ke arah laut. Namun tidak berhasil dan akhirnya mati.	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2021-048-09.json	Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong	Hiu Paus dan Lumba-lumba Mati Terdampar dengan Bagian Tubuh Terpotong \| Hiu paus dengan panjang 7,5 meter ini hanya diam terombang-ambing seakan tak bertenaga. Namun sejumlah warga termasuk dua warga asing terlihat terus berupaya mendorong agar mendapatkan air lebih dalam. Warga terus berdatangan, pantai makin padat. Anak-anak juga terlihat ikut mendorong hiu paus (Rhincodon typus) dengan lingkar tubuh sekitar 2 meter ini ke tengah laut.Untuk mengetahui penyebab kejadian satwa terdampar, dokter hewan akan melakukan nekropsi untuk meneliti penyebab kematian. Semakin awal kode terdamparnya (kode 1-3), lebih banyak sampel dikumpulkan seperti blubber, gigi, dan lainnya. Jika kode 4-5, sudah pembusukan maka makin minim yang bisa diteliti, hanya parasit, aspek mikrokospis, dan genetika. Dari catatan BPSPL Denpasar, terdapat ada 19 kasus mamalia terdampar di wilayah kerja BPSPL Denpasar selama tahun 2018, dengan rincian 11 kasus paus terdampar, 6 kasus hius paus terdampar, satu kasus dugong dan satu kasus lumba-lumba. Sedangkan pada tahun 2019, terdapat 15 kasus mamalia terdampar. Pada tahun 2020 terdamparMenurut catatan IAM Flying Vet, dokter hewan yang fokus pada penanganan satwa laut terdampar, pada lima tahun terakhir pada 2015-2019 tercatat 314 kejadian di seluruh Indonesia. Sekitar 80% tak terjawab karena keterbatasan biaya, SDM, dan informasi. Dari 20% sisanya, tertinggi karena tangkapan sampingan atau by-catch, tertangkap manusia, luka, internal, cuaca, tertabrak kapal, predator, dan lainnya. [SEP]	[0.0, 0.6666666865348816, 0.3333333432674408]
2015-019-20.json	Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng	Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng \| [CLS] Jari jemari memegang masker berwarna hijau. Berbentuk persegi panjang. Tipis dan sederhana. Tampak Dokter Theodorrus, Kabid Diklat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Humas RS Doris Sylvanus Palangkaraya sedang mendemonstrasikan penggunaan masker yang benar.Masker ini sebagai upaya pencegahan dini terhadap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan.Dia menunjukkan sisi depan, seperti susunan atap genteng, agar udara berpolutan tak mudah masuk. Sejurus dia mengaitkan sisi masker bertali pada kedua daun telinganya. Setelah terpasang, kawat di sisi atas masker ditekan mengikuti kontur hidung untuk menutup salurån udara guna memastikan sisi bawah menutup dagu.Tiba-tia dia memelorotkan masker sampai ke mulut. Hidung dibiarkan terbuka. “Jangan menggunakan masker seperti ini, tiada guna.”Demonstrasi Theodorus terekam dalam film pendek Bernapas Dalam Asap karya Herlianto. Dengan film, mahasiswa Univeritas Palangkaraya ini, ingin mengedukasi publik tentang bahaya kabut asap bagi kesehatan dan tindakan pencegahan dini.Suara DayakAnggota Gerakan Anti Asap Kalteng (GAAS), Emmanuela D. Shinta punya pendekatan lain dalam film pendek yang diproduksi. Shinta memberi porsi lebih kuat pada sisi Dayak bicara. Dalam konteks kebakaran hutan dan laban Kalteng, masyarakat Dayak acapkali dutuduh sebagai pembakar dalam tata kelola pertanian ladang berpindah-pindah.“Suara film adalah suara kita (Dayak). Kita bukan penyebab kebakaran!”Dia menyuarakan keprihatinan itu dalam film pendek berjudul Siapakah yang bersalah? Masyarakat atau? Bersama rekan di GAAS, dia menampilkan kesaksian Mantir (ketua) Adat Bereng Bengkel Palangkaraya, Rusnadi Satri Emil.	[0.0, 1.0, 0.0]
2015-019-20.json	Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng	Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng \| Emil bersaksi, seringkali hanya masyarakat kecil dihukum tetapi perusahaan tidak. Masyarakat Bereng Bengkel, tidak mau membakar lahan saat kemarau. Api kemarau justru menghabisi lapisan tanah paling subur di areal bergambut. Selain itu, katanya, api kemarau sulit dikendalikan dan berpotensi menyambar kebun karet maupun kebun rotan warga. Bila terjadi, pembuat api akan kena sanksi adat berat. “Kami hanya membakar terbatas musim hujan.”Sebelum membakar masyarakat Dayak, akan memastikan sekat bakar agar api tak meloncat ke perkebunan tetangga. Api tak boleh besar dan mudah padam saat hujan.“Masyarakat jangan disalahkan terus,” jelas sutradara film ini, Lina A Karolina. Melalui film, Karolina ingin mencari tahu siapa penyebab kebakaran hutan dan lahan.Kritik lewat komediKaliwood, komunitas pembuat film lain di Palangkaraya, turut geram dengan kabut asap kebakaran Kalteng. Merekapun tergerak menyuarakan lewat film.“Aku ini korban. Aku sudah muak banget. Aku pengidap bronkhitis’” kata Ketua Kaliwood, Desi Natalia.Mereka merancang ide pembuatan film pendek tentang kabut asap dan kebakaran hutan dengan pendekatan komedi satire. Beberapa film mereka adalah Nagabonar Peduli Asap, Berasap, Hayati, Jangan Kesini, Nanti Bisa Mati dan Nyimeng Asap.Semua film, mereka sebut sebagai sketsa Kaliwood, dibuat gaya komedi satire. Mereka ingin mengajak penikmat film tertawa cerdas. Kecerdasan dimaksud Kaliwood adalah kemampuan pemirsa mencerna pesan kritis di balik aksi lucu pemain. Menyindir dalam parodi tawa.Natalia percaya sindiran dengan pesan mendalam bisa dilakukan oleh orang-orang cerdas. Golongan ini biasa para netizen yang mudah mengakses beragam informasi secara cepas dan akurat. Memang, para pengguna media sosial adalah target pemirsa Kaliwood.Anak muda menangkap realita	[0.0, 1.0, 0.0]
2015-019-20.json	Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng	Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng \| Senada dengan pegiat film dari GAAS dan Kaliwood, Ketua Komunitas film My First Movie (MFM) Palangkaraya Yusy menilai film media paling baik untuk propaganda. Film, sebagai sarana edukasi dan hiburan, memiliki kekuatan besar membentuk budaya baru masyarakat.Bagi MFM, kebakaran dan kabut asap bukanlah tontonan melainkan realita. “Realita ini tak boleh diabaikan. Sudah banyak kerugian, baik kesehatan, pendidikan, perhubungan sampai ekonomi.” MFM pun menyiapkan dua film pendek tentang kebakaran hutan dan lahan Kalteng.Bukanlah kebetulan bila para aktivis perfilman dari GAAS, Kaliwood dan MFM adalah anak muda brusia tak lebih 30-an tahun. Mereka dari kelompok pelajar, mahasiswa, aktivis lingkungan dan lain-lain.“Dengan film, kami mengajak orang muda Dayak berpikir kritis,” kata Shinta.Sedang Natalia menganggap anak muda Palangkaraya adalah kelompok penuh tantangan. Dia menyadari, dunia film Palangkaraya dianggap minor masyarakat. Banyak belum peduli dan tak tertarik. Tak banyak pemuda Palangkaraya mengenyam pendidikan formal perfilman.GAAS dan Kaliwood telah memutar film mereka Minggu malam (20/9/15) di Taman Tugu Sukarno, Palangkaraya. Puluhan orang hadir. Koordinator GAAS Aryo Nugroho mengapresiasi kehadiran orang muda malam itu. Pemutaran film itu, adalah upaya GAAS menggalang partisipasi warga terhadap kebakaran hutan dan lahan. “Orang muda harus menjadi motor kampanye ini.”GAAS merupakan aliansi masyarakat sipil Kalteng melawan asap kebakaran hutan dan lahan 2015. GAAS beranggotakan pegiat lingkungan hidup, akademisi, praktisi film independen, pemuda dan mahasiswa.Penyadaran publik dan advokasiGAAS, Kaliwood dan MFM sadar, perkembangan teknologi di era digital menarik minat orang muda Palangkaraya. Media film tak lepas dari ini.	[0.0, 1.0, 0.0]
2015-019-20.json	Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng	Inilah Film-film Melawan Asap Anak Muda Kalteng \| Shinta dan Natalia mengunggah sejumlah karya di media sosial seperti YouTube. Yusy memilih menggunakan website MFM. Dengan membagi film, mereka ingin mencerdaskan publik. Bagi mereka, film-film ini, bisa menjadi sarana advokasi. [SEP]	[0.0, 0.0, 1.0]
2022-032-03.json	Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam	Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam \| [CLS] Untuk mengurangi ketergantungan penangkapan kepiting bakau yang berlebihan di alam, salah satu solusi yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan budidaya. Jika tidak diimbangi dengan upaya tersebut, dikhawatirkan ketersediaan hewan yang mempunyai nama latin Scylla serrata menjadi berkurang di alam, bahkan kepunahan yang dihadapi bisa lebih cepat.Sebuah studi memaparkan, pemenuhan permintaan kepiting bakau yang sebagian besar dari tangkapan di alam kurang lebih 61,6%, sementara dari budidaya kurang lebih hanya 38,4%. Hal ini menyebabkan populasi kepiting mengalami penurunan sejak tahun 1990.Untuk itu, budidaya diyakini menjadi salah satu solusi. Meski begitu, secara teknis pelaksanaan dari budidaya kepiting ini masih mengalami berbagai kendala baik itu dari segi pembenihan maupun masa tebar.Supito (54) Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menjelaskan masalah umum yang sering dihadapi dalam budidaya kepiting ini adalah pada saat pembenihan.Kendala dalam kegiatan pembenihan yaitu karena masih tingginya tingkat mortalitas larva, terutama pada stadia zoea dan megalopa. Masalah utama yang dihadapi adalah masih rendahnya sintasan larva terutama pada stadia zoea.baca : Setelah 7 Tahun, Kelompok Ini Berhasil Bibitkan Kepiting Bakau Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa tingkat kelangsungan hidup larva kepiting masih rendah terutama di masa stadia zoea sampai dengan megalopa hanya sekitar 18-26%.Adapun penyebab kematian larva kepiting bakau ini karena berbagai faktor seperti molting syndrome atau gagal molting, jamur dan parasit, kanibalisme, morfologi abnormal dan tidak teridentifikasi.“Memang angka kehidupan pembenihan ini tidak bisa 100 persen. Misalnya satu ekor indukan dengan berat 300-500 gram bisa menghasilkan larva sekitar 500 ribu, tingkat keberhasilannya paling 5-10 persen,” kata Supito, Selasa (05/07/2022). Secara Alami	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2022-032-03.json	Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam	Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam \| Guna mengatasi tingkat kematian larva atau kegagalan dalam pembenihan budidaya kepiting, Supito menyebut pihaknya terus melakukan kajian, salah satunya dengan menambahkan gizi pada pakannya. Umumnya, pakan alami yang diberikan masa pemeliharaan larva kepiting bakau ini berupa rotifera dan artemia.Keduanya memiliki nutrisi yang cukup baik, mengandung asam-asam amino esensial dengan jumlah yang cukup. Sedangkan untuk meningkatkan ketebalan tubuh larva pengkayaan alaminya menggunakan Highly Unsaturated Fatty Acids atau HUFA.Selain itu, probiotik diperlukan untuk agar tidak terserang bakteri. Karena karakter kepiting yang bisa memakan sejenisnya itu, maka saat pemeliharaan stok larva perlu dikurangi dan dilakukan pengelompokan umur larva.baca juga : Tambak Kepiting Ramah Lingkungan di Labuan Bajo Berdayakan Lahan Tidur Sedangkan untuk pembesaran kepiting bakau ini ada dua metode. Pertama, secara alami yang ditebar di tambak. Kedua, dengan cara terkontrol di crane box atau crab house. Kedua metode itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.Dengan menggunakan crab house atau dikenal rumah susun ini kelebihannya adalah siklus pertumbuhannya bisa lebih terkontrol, mencegah prilaku saling membunuh, pada masing-masing kotak pertumbuhan kepiting lebih maksimal. Selain itu, lebih aman terhadap perubahan alam seperti banjir.“Sambil menunggu perbaikan teknologi, kami juga menyarankan agar di daerah-daerah penangkapan kepiting yang bagus di Indonesia untuk melakukan pembenihan secara alami,” ujar pria yang pernah berdinas di Balai Budidaya Air Payau, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini.	[1.0, 0.0, 0.0]
2022-032-03.json	Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam	Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam \| Pembenihan secara alami yang dimaksud tersebut, ketika nelayan atau warga yang mencari kepiting mendapatkan kepiting betina harus dikembalikan lagi ke habitatnya, terlebih dalam kondisi sudah bertelur. Dengan catatan, dalam satu kawasan itu dibuatkan tempat untuk berkembangbiak, tempatnya bisa dengan membuat pagar dari bahan jaring berukuran 10×10 meter. Sedangkan mata jaring sekitar 1,5 inchi.Tujuannya agar hewan bercangkang keras ini tidak bisa keluar dan ditangkap nelayan atau warga yang tidak bertanggung jawab.Disaat pembenihan secara alami ini, kepiting tidak boleh diganggu. Untuk itu, peran masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan.baca juga : Para Perempuan Pencari Kepiting dari Hutan Mangrove Merauke Pria kelahiran Magetan ini memperkirakan, jika indukan betina itu dikembalikan di alam dengan estimasi keberhasilan satu persen saja larva yang hidup, maka hasil yang didapat sudah 10 ribu ekor kepiting dewasa yang bisa ditangkap.“Kalau misalnya sekilo bisa isi empat ekor dalam satu persen yang hidup itu bisa menghasilkan kira-kira 2,5 ton kepiting dewasa,” bebernya. Biaya Investasi Bisa DitekanMetode lain dalam budidaya kepiting bakau yaitu dengan menggunakan sistem mina hutan atau dikenal juga istilah silvofishery, yaitu pola agroforestry yang digunakan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial di kawasan hutan mangrove.Untuk menambah penghasilan, pembudidaya bisa memelihara komoditas perairan ini disamping juga ada kewajiban dalam memelihara hutan mangrove. Prinsipnya yaitu perlindungan tanaman mangrove dengan memberikan hasil dari sektor perikanan.Triyanto, dkk dalam jurnal Pengembangan silvofishery kepiting bakau (Scylla serrata) dalam pemanfaatan kawasan mangrove di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, memaparkan, dibandingkan dengan teknik budidaya kepiting bakau dalam tambak, budidaya silvofishery di keramba tancap di mangrove ini mempunyai beberapa kelebihan.	[0.0, 1.0, 0.0]
2022-032-03.json	Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam	Budi Daya Kepiting Bakau, Upaya Mengurangi Penangkapan di Alam \| Secara alami kepiting bakau hidup dalam hutan mangrove, sehingga untuk memelihara kepiting bakau ini tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuka mangrove, tetapi cukup dengan membuat pagar yang mengurung biota yang dipelihara. Dengan begitu biaya investasi bisa ditekan.baca juga : Mengenal Rajungan, Si Kepiting yang Pandai Berenang Kelebihan lain yaitu hutan mangrove menyediakan kondisi fisik kimia lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan kepiting bakau, sehingga kemampuan dalam bertahan hidup (survival tate) lebih besar dibandingkan jika dipelihara dalam empang atau tambak.Selain itu, sistem kurungan bisa digunakan untuk pemeliharaan sementara bagi kepiting yang rendah mutunya menjadi kepiting yang berkualitas ekspor. Begitu juga dengan lahan kritis di kawasan mangrove, seperti tambak-tambak yang sudah produktif bisa digunakan lagi untuk budidaya silvofishery setelah dilakukan rehabilitasi.“Fungsi ekologis mangrove masih tetap terjaga, karena hutan mangrove tidak ditebang,” tulis Triyanto dalam jurnal terbitan tahun 2012 itu. [SEP]	[0.0, 1.0, 0.0]
2021-049-04.json	Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna?	Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? \| [CLS] Kapal asing pencuri ikan masih marak beroperasi di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Berbagai kalangan mengungkapkan beberapa penyebab kapal-kapal asing pencuri ikan itu terus berkeliaran di perairan Natuna.Gentio Harsono, pengajar dan peneliti di Universitas Pertahanan, mengatakan, penyebab kapal asing leluasa di laut Natuna karena kekosongan nelayan Indonesia.“Kita bandingkan dengan Sulawesi Utara, banyak nelayan di sana memasang rumpon di perbatasan. Akhirnya, kapal asing tidak banyak. Penyebab lain, patroli juga minim,” katanya dalam diskusi virtual Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) bertema “Kejahatan IUU Fishing dan Arah Pembangunan Natuna,” April lalu.Diskusi ini menghadirkan narasumber dari perwakilan tokoh masyarakat Natuna, akademisi, hingga pemerintah yaitu pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Senada dengan Gentio, Rodial Huda, tokoh masyarakat Natuna juga Wakil Bupati Natuna terpilih 2021-2024,mengatakan, hal sama. Saat ini, katanya, laut Natuna sudah diisi oleh nelayan lokal dengan ukuran kapal 5GT. “Malahan kapal nelayan yang kecil sampai ke perbatasan, tetapi itu masih sedikit,” katanya.Pemerintah Indonesia, katanya, harus meningkatkan kapasitas kapal dan jumlah nelayan Natuna untuk melaut di sana. Selama ini, nelayan Natuna memaksakan diri melaut di perbatasan dengan kapal kecil yang sebenarnya memiliki risiko sangat tinggi ketika berhadapan dengan kapal asing.“Nelayan Natuna memang sampai ke perbatasan meskipun kapal kecil.” Baca juga : Amankan 2 Kapal Vietnam, KKP: Laut Natuna Utara dan Selat Malaka Rawan Pencurian Ikan Menurut Rodial, solusi memobilisasi kapal cantrang dari Jawa ke Natuna malahan menimbulkan konflik. Nelayan Natuna melihat terjadi ketimpangan kebijakan.“Tetapi kalau nelayan Jawa itu gunakan alat tangkap seperti yang digunakan nelayan Natuna, saya kira tidak akan terjadi masalah seperti sekarang,” katanya.	[0.0, 1.0, 0.0]
2021-049-04.json	Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna?	Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? \| Kondisi geografis Natuna yang sangat jauh dari pusat Kepri (Tanjungpinang) membuat pengawasan laut tak berjalan optimal. Selama ini, belum terlihat pengawasan pemerintah provinsi menjaga kelautan Natuna. Sedang pemerintah kabupaten tidak bisa bertindak apapun karena tidak memiliki kewenangan di kelautan.Kewenangan ini tertuang dalam UU 23/2014, soal kelautan baik perizinan dan pengawasan di daerah pusat yaitu perairan 12 mil ke atas. Untuk 12 mil ke bawah berada di pemerintah provinsi.Rodial mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan arah pembangunan Natuna pada 2016. Presiden menyebut lima pilar, yaitu, kelautan-perikanan, pariwisata, migas, pertahanan keamanan dan lingkungan hidup. Saat ini, katanya, baru terealisasi hanya di pertahanan keamanan.Menurut dia, sektor kelautan dan perikanan tak menunjukkan perkembangan bagus, terlebih ada keterbatasan pemerintah daerah terlibat. Sampai-sampai, katanya, muncul wacana Natuna jadi provinsi agar pengawasan laut lebih maksimal.Nelayan, katanya, sangat setuju Pemerintah Indonesia menjaga perairan ketat bahkan mengusulkan kapal patroli Indonesia meniru kapal asing dengan mengawal nelayan sendiri selama 24 jam.“Itu yang diinginkan nelayan, dimanapun menangkap ikan, , seperti yang dilakukan kapal asing China, yang dikawal patroli mereka mencuri ikan di Natuna,” katanya.Selama ini, katanya, patroli Indonesia belum efektif, apalagi saat musim angin utara. Kondisi musim itu nelayan Natuna tak bisa melaut karena keterbatasan kapal hingga kapal asing memanfaatkan untuk menangkap ikan di sana.“Maka kapal nelayan Natuna harus ditingkatkan kapasitasnya agar bisa tetap mengawal laut Natuna meskipun di musim angin utara yang sangat kencang dan ombak besar.”	[0.0, 0.0, 1.0]
2021-049-04.json	Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna?	Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? \| Dia menilai, marak kapal asing melaut di Natuna, karena setiap pergantian kepemimpinan berganti pula aturan. Hingga program yang sudah ada tak berjalan berkelanjutan. “Saya berharap, pemerintah pusat mempunyai perhatian khusus kepada Natuna,” katanya. Baca juga : Cerita Nelayan Natuna, Terjepit Antara Kapal Cantrang dan Kapal Asing Drama Panca Putra, Direktur Pengawasan Sumberdaya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan membenarkan, wewenang pengawasan laut hanya berada di pusat dan provinsi. “Daerah 12 mil ke bawah merupakan wewenang provinsi, di atas 12 mil wewenang pemerintah pusat. Itu terdapat dalam UU 23/2014.”Meskipun begitu, dia mengatakan, dalam UU Cipta Kerja akan mempertegas kewenangan pemerintah dalam pengawasan. “Pengawasan perikanan tidak hanya ada di pusat tetapi provinsi, kabupaten kota,” katanya.Prinsipnya, sama sebelum dan sesudah ada UU Cipta Kerja, pengawasan secara terintegrasi dan transparan serta terencana. Perbedaannya, terletak pada sanksi administrasi.Data KKP memerlihatkan, penindakan pengawasan kapal di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711 atau perairan Natuna yaitu 72 kapal, 12 kapal adalah kapal asing berbendera Malaysia dan Vietnam. Sedangkan, 60 kapal Indonesia yang diamankan karena melanggar wilayah tangkap serta tak memiliki dokumen lengkap.Saat ini, KKP berusaha judicial review hukuman bagi pelaku pencuri ikan di Indonesia agar sanksi lebih berat hingga menimbulkan efek jera. “Kita juga selalu operasi bersama, memperkuat koordinasi dengan aparat lain.”Kini, katanya, KKP pengawasan dengan gunakan automatic Identification System (AIS), Vessel Monitoring System (VMS) dan patroli. Memang saat ini kapal patroli sangat terbatas, KKP hanya memiliki 34 kapal yang beroperasi secara bergantian.	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]
2021-049-04.json	Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna?	Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? \| Dharma berharap, pemerintah provinsi lebih aktif mengawasi daerah 12 mil ke bawah agar pemerintah pusat fokus 200 mil ke atas atau daerah perbatasan. “Kita (KKP) memiliki keterbatasan jumlah, anggaran, karena itu fokus di perbatasan, di bawah 12 mil adalah provinsi,” katanya.Pengawasan di laut Natuna Utara berada di pangkalan PSDKP Kota Batam. Kantor pengawasan ini mencakup laut Natuna Utara, Laut Natuna, Selat Karimata dan Selat Malaka. “PSDKP ini memiliki 14 kapal pengawas, pengawas 83 orang.”PSDKP Batam juga menjaga sumber daya kelautan perikanan 289.594 hektar mangrove, 41.046 hektar terumbu karang, 24 pulau-pulau kecil, dan delapan lokasi barang muatan kapal tenggelam (BMKT).Saat ini, KKP mendorong pembangunan satuan kerja sendiri di Natuna. “Kemungkinan kantor di Batam dipindahkan, tahun ini (2021),” katanya. Baca juga : KKP Tambah Kapal Pengawasan di Laut Natuna, Apa Kata Mereka? Tata kelola buruk Nilmawati, peneliti IUU fishing memaparkan, praktik perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur (illegal, unreported and unregulated fishing) menjadi lawan berat organisasi dunia. Apalagi, perikanan tangkap global berlebih pada 2020.“Konsensus dunia mengatakan, penyebab utama over fishing adalah IUU fishing, kemudian itu menjadi dasar tujuan utama organisasi dunia memerangi IUU fishing, karena ingin dunia perikanan lestari atau berkelanjutan,” katanya.IUU fishing, katanya, tak hanya merupakan kejahatan pencurian ikan juga transpor kriminal lain seperti human trafficking, money laundry, sampai penyelundupan obat terlarang. “Makanya, ada wacana dunia meningkatkan minimum sanksi IUU fishing,” kata Hilma.Dia mengatakan, penyebab IUU fishing karena tata kelola perikanan buruk, otomatis kontrol lemah, terlalu banyak lembaga yang memiliki tupoksi sama tetapi kurang koordinasi.	[1.0, 0.0, 0.0]
2021-049-04.json	Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna?	Mengapa Kapal Asing Pencuri Ikan Marak di Perairan Natuna? \| Dalam penelitian pada 2016, katanya, data tangkapan dilaporkan secara resmi setiap negara setiap tahun 53% lebih sedikit daripada data aktual. “Menurut saya, tidak ada data ril yang terkonsolidasi besaran IUU fishing,” katanya.Selain itu, masalah batas laut yang belum terselesaikan seperti di Natuna juga penyebab marak pencurian ikan.Hilma bilang, sulit memberantas IUU fishing karena masing-masing negara mempunyai persepsi sendiri atas batas negara “Natuna ternyata ZEE-nya belum terselesaikan masih negosiasi.”Selain itu, secara internasional pengertian dan aturan IUU fishing masih berbeda antar negara. “Minim sanksi juga jadi penyebab, apalagi IUU fishing belum termasuk kriminal maka sanksi minim,” kata kandidat doktor di Universitas Amsterdam ini.Jadi, katanya, angkah strategis yang bisa ditempuh adalah menyelesaikan masalah perbatasan, saling promosi data antara negara, regional, dan nasional. Sedangkan di Indonesia, perlu koordinasi antar lembaga.Hilma juga menyinggung penting keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota. “Ketika kelautan dijaga oleh pemerintah lokal seperti Natuna, tidak langsung itu memperkuat kapasitas lokal.” *****Foto utama: Dua dari lima kapal asing berbendera Vietnam yang ditangkap di Laut Natuna Utara dan telah dibawa di dermaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (12/4/21). Foto : KKP [SEP]	[0.0, 0.3333333432674408, 0.6666666865348816]