Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No saved queries yet

Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2022-067-04.json	Kepada Tanah, Karya 22 Seniman Merespon Hasil Bumi Wadas	Kepada Tanah, Karya 22 Seniman Merespon Hasil Bumi Wadas \| Made Krisna Dinata dari Walhi Bali dalam diskusi bersama warga Wadas mengatakan Bali juga sedang menghadapi dampak dari pembangunan fisik di tengah pandemi. Ia mencontohkan rencana pembangunan jalan tol di Bali Barat menuju Pelabuhan Gilimanuk yang akan mengorbankan sejumlah lahan sawah dan hutan.“Dipaksa beradaptasi saat pandemi tapi arah pembangunan tidak berubah, ambisinya tidak surut. Konsultasi Amdal tertutup,” sebutnya.Nyoman Mardika mengakui kampungnya Desa Timpag yang akan dilalui jalan tol akan mengorbankan 4 kelompok subak (kelompok tata air tradisional di Bali), namun warga sudah tergiur dengan perkiraan harga jual lahan pertanian yang cukup besar. Pemerintah Bali menurutnya tidak memberi perhatian pada pertanian karena subsidi sangat kecil. Di sisi tutup mata dengan hasil riset BPS tetang besarnya alih fungsi lahan pertanian pada 2010 yakni sekitar 1.000 hektar per tahun di Bali.Rangkaian pameran seni rupa Kepada Tanah: Hidup dan Masa Depan Wadas ini akan berlanjut 12 – 17 Februari 2022 di Galeri Raos, Batu, Malang. Pada 16 – 23 Februari 2022 di Matera Café, Semarang. Kemudian 18 – 25 Februari 2022 di Sunset Limited, Jakarta. Ada juga 18 – 28 Februari 2022 di Kedai Kebun Forum, Jogja, dan 22 – 29 Februari 2022 di Omuniuum, Bandung.Para seniman membawa pesan dari salah satu hasil bumi. Kopi ini dirawat, dipanen, dan diolah oleh warga Desa Wadas, dengan model penanaman tumpang sari (non monokultur) dan penggunaan pupuk kandang.Namun, sejak lima tahun lalu, kehidupan warga terancam. Perbukitan di sekitar pemukimannya masuk dalam lokasi rencana penambangan untuk material Bendungan Bener.baca juga : Limpahan Panen Bumi Warga Wadas di Tengah Ancaman Penambangan	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2022-067-04.json	Kepada Tanah, Karya 22 Seniman Merespon Hasil Bumi Wadas	Kepada Tanah, Karya 22 Seniman Merespon Hasil Bumi Wadas \| Dalam dokumen AMDAL, penambangan untuk material Proyek Strategis Nasional (PSN) itu akan menggunakan metode blasting (peledakan) dinamit sebanyak 5.300 ton selama 30 bulan. Penambangan tersebut akan menjarah 15,53 juta meter kubik batuan andesit, pada lahan seluas 114 Ha dengan kedalaman 40 m.Warga menolak dan berupaya menggagalkan rencana tersebut melalui upaya-upaya legal seperti gugatan, audiensi, demonstrasi. Namun, semua upaya itu menemui jalan buntu. Bahkan masih mengami trauma kekerasan hingga kini. Siaran Pers sejumlah organisasi hak asasi manusia seperti ICW, SAFEnet, AJI, ICJR, dan lainnya dalam Koalisi Serius Revisi UU ITE mendesak agar tiga warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang dituduh melanggar Pasal 28 UU ITE dan pasal 14 jo. Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 dibebaskan dari proses hukum dengan segera dan tanpa syarat. Menurut Koalisi, mereka hanya mengabarkan situasi yang terjadi secara nyata di desa mereka sendiri.Koalisi juga mendesak agar pemerintah mengusut dugaan pemadaman sengaja terhadap listrik, sinyal ponsel dan internet di wilayah Desa Wadas selama aksi kekerasan oleh aparat terjadi pada periode 8 – 9 Februari 2022. [SEP]	[0.979743480682373, 0.01992865651845932, 0.0003278783697169274]
2021-018-04.json	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan \| [CLS] Akhirnya RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 setelah melalui beberapa perdebatan panjang. Selain disetujuinya berbagai besaran baru pajak dan aturan baru terkait perpajakan, disetujui juga pajak karbon sebagai jenis pajak baru di Indonesia.Pajak karbon yang juga termuat di dalam RUU HPP telah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR atas usulan pemerintah Indonesia, dengan alasan utama pajak ini diharapkan akan dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca atau GRK secara terstruktur, sistematis, massif, dan ditambah lagi berkelanjutan. Selain itu, pajak karbon diharapkan dapat menambah pendapatan pemerintah untuk pembangunan, khususnya di dalam penanganan perubahan iklim. Tujuan implementasi pajak karbon ini sangat berbeda dengan jenis-jenis pajak yang lain, sehingga implementasinya pun akan sangat berbeda.Dari kalangan masyarakat sendiri, pro kontra akan tujuan serta manfaat pajak karbon ini kemudian menjadi perdebatan di banyak tempat, bahkan tidak sedikit yang menentangnya, terutama industri dan juga masyarakat umum.Ada banyak spekulasi, dugaan, dan berbagai prasangka serta narasi, tentang apa dan bagaimana beroperasinya pajak karbon ini.Pajak karbon akan memajaki seluruh emisi industri. Pajak karbon akan menaikkan biaya produksi. Pajak karbon akan mengurangi daya saing Indonesia. Dan bahkan pajak karbon juga akan memajaki nafas penduduk dan asap dari kegiatan dapur.Dan hal berbagai narasi tersebut kemudian bertambah liar ketika dibahas di media sosial. Seakan pajak karbon adalah monster baru di dalam sistem perpajakan.baca : Pajak Karbon dan Harapan Pembangunan Indonesia Berkelanjutan Apa itu pajak karbon?	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-018-04.json	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan \| Menteri Sri Mulyani mungkin saja sudah berhasil meyakinkan para anggota DPR untuk meloloskan RUU HPP, tapi yang pasti masih belum berhasil menjelaskan apa itu pajak karbon kepada masyarakat awam dan para pihak yang terkait, terutama sektor bisnis sebagai salah satu target utama pajak karbon. Pemahaman tentang pajak karbon ini sangat penting dalam implementasinya mendatang, yang direncanakan dilakukan di tahun 2022.Pajak (atau cukai) karbon secara taksonomi dapat dikatakan sebagai turunan dari Pigouvian Tax (pigouvian adalah jenis pajak dari setiap aktivitas pasar yang menghasilkan eksternalitas negatif).Dengan kata lain, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi dan bahan bakar dari fosil. Pajak ini pada awalnya dirancang untuk mengubah perilaku untuk mengurangi emisi/polusi GRK yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam proses produksi, dan juga untuk mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang digunakan oleh individu dan perusahaan.Untuk itu, maka “Pajak Karbon” biasanya diterapkan atas (a) kandungan karbon, seperti misalnya pajak karbon yang dikenakan untuk bahan bakar, atau (b) emisi gas rumah kaca yang dilepaskan langsung (direct emission). Dengan kata lain, subjek pajak akan membayar pajak berdasarkan jenis dan jumlah bahan bakar yang diproduksi/konsumsi atau berdasarkan jumlah emisi GRK yang dilepaskan sesuai hasil pengukuran dan verifikasi.Sebagai ilustrasi pajak karbon jenis pertama, pemerintah menetapkan tarif pajak karbon untuk bahan bakar berdasarkan jumlah emisi GRK yang akan otomatis terlepas bila satu satuan energi bahan bakar digunakan. Dengan kebijakan ini, bahan bakar yang kandungan karbonnya tinggi, seperti batubara, akan dikenai tarif pajak karbon yang lebih tinggi daripada gas alam misalnya. Atau misalnya pajak karbon dikenakan dengan acuan gram karbon dioksida per liter BBM, maka bisa jadi akan membuat bensin premium jadi lebih mahal harganya dibanding pertamax.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-018-04.json	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan \| Untuk pajak karbon jenis kedua, pemerintah menetapkan tarif pajak karbon (misalnya dalam satuan Rp/ton karbon dioksida) untuk emisi GRK yang dilepaskan subjek pajak. Dengan model ini, suatu pembangkit listrik yang menggunakan batubara akan membayar pajak karbon yang relatif tinggi, sedangkan pembangkit yang menggunakan energi terbarukan tidak akan membayar pajak karbon karena emisi GRK-nya nol.Untuk pajak karbon jenis pertama, pemerintah dapat langsung memungut pajak karbon berdasarkan jumlah bahan bakar yang dibeli dengan mengintegrasikannya ke harga bahan bakar. Sedangkan untuk pajak karbon jenis kedua, subjek pajak harus menghitung dan melaporkan jumlah emisi GRK dan besaran pajak karbon yang harus dibayarkan di akhir tahun pajak.baca juga : Mencermati Peluang dan Tantangan Pajak Karbon di Indonesia Jenis pajak karbon yang mana yang akan diimplementasikan? Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah model pajak seperti apa yang akan diimplementasikan, apakah yang pada bahan bakar atau pada emisi GRK yang dilepaskan oleh subjek pajak. Kedua jenis pajak karbon itu mempunyai tantangan dan teknik tersendiri di dalam implementasinya.Pajak pada bahan bakar langsung lebih mudah untuk diimplementasikan. Pemerintah kemudian bisa menaikkan dan “menitipkan” besaran pajak pada harga bahan bakar yang dijual ke masyarakat dan sektor ekonomi. Dan masyarakat maupun sektor terkait sebenarnya akan lebih mudah untuk bisa menerima hal ini, mengingat selama ini harga BBM bersifat mengambang atau floating. Sementara apabila dikenakan pada tarif listrik, masyarakat maupun sektor terkait sebenarnya kurang memiliki pemahaman terhadap komponen-komponen biaya listrik yang dibayarkan pada PLN, sehingga potensi penentangan juga lebih kecil selama biaya tersebut masih bisa diterima oleh pasar.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-018-04.json	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan \| Masalahnya kemudian adalah tujuan dari pengenaan pajak karbon untuk pengurangan emisi menjadi melemah bila dikenakan pada bahan bakar. Masyarakat dan sektor terkait apabila bisa menerima akan menjadi terbiasa dengan harga yang baru, dan emisi akan tetap terjadi seperti biasa, business as usual.Bila kemudian hanya sektor tertentu yang dikenakan, misal mengenakan pajak karbon pada BBM di industri, maka disparitas harga yang terjadi akan menyebabkan berbagai kenakalan baru. Masyarakat Indonesia yang mempunyai banyak oknum kreatif akan bisa memanfaatkan disparitas harga ini guna kepentingan pribadi.Bagaimana kemudian bila pajak karbon dikenakan pada emisi GRK yang dilepaskan oleh subjek pajak? Yang pertama tentu saja pemerintah harus memilih sub sektor mana yang paling siap untuk bisa dikenakan pajak karbon. Sub sektor ini bukan saja harus cukup lembam, sehingga pajak karbon akan mendorong terjadinya efisiensi dan bukannya penurunan ekonomi, tetapi juga pemerintah sudah mempunyai basis data yang kuat dan akurat untuk perhitungan pengenaan pajaknya.Penyiapan model MRV (Measurement Reporting Verification) atau pengukuran, pelaporan, dan verifikasi untuk subjek pajak jauh berbeda dengan jenis pajak yang lain. Pajak karbon akan membutuhkan model pengukuran emisi, perhitungan, model pelaporan, dan verifikasi oleh pihak ketiga yang kesemuanya membutuhkan kesiapan teknis, biaya, dan sumber daya manusia yang baik.Tapi walau begitu banyak negara yang kemudian menerapkan pajak karbon mampu melakukannya dengan baik, dan giliran Indonesia kemudian membuktikan hal yang sama.baca juga : Pemerintah Susun Aturan Nilai Ekonomi Karbon, Berikut Masukan Mereka Besaran tarif pajak karbon Besaran tarif pajak karbon menjadi perdebatan yang cukup sengit pada saat pembahasan di DPR. Pengajuan angka Rp75,-/kg CO2 akhirnya disetujui menjadi Rp30,-/kg setara CO2, atau Rp30.000/ton setara CO2.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-018-04.json	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan \| Dengan kata lain apabila suatu perusahaan, organisasi, atau individu, tergantung jenis pajak karbon yang akan dipilih pemerintah, mengeluarkan emisi GRK setara dengan satu ton CO2, maka pemerintah akan mengenakan pajak Rp30.000 atau setara dengan 2,1 USD. Ini adalah pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak per ton emisi setara CO2 yang dikeluarkan. Bila dibandingkan dengan negara lain sebenarnya tarif pajak sebesar 2,1 USD per ton CO2 ini tergolong masih rendah. Tercatat Polandia dan Ukraina yang mengenakan tarif pajak karbon lebih rendah dari 1 USD, sementara Jepang mengenakan tarif pajak sebesar 3 USD/ton emisi setara CO2untuk bahan bakarnya. Selain itu Swiss dan Swedia tercatat memiliki tarif pajak karbon tertinggi dibandingkan dengan negara lain, yaitu sebesar 101 USD dan 137 USD per ton emisi setara CO2, yang dikenakan pada wajib pajak yang mengemisikan GRK.Walau pun tarif pajak sebesar Rp30.000/ton setara CO2 itu ditetapkan bersama oleh pemerintah dan DPR, tapi seperti halnya tarif listrik, tarif pajak karbon ini sebaiknya juga bisa untuk disesuaikan sejalan dengan implementasi yang dilakukan sehingga sejalan juga dengan perkembangan kondisi implementasi kebijakan perubahan iklim dan keuangan nasional.Secara teoritis, semakin tinggi tarif pajak maka perubahan perilaku kegiatan ekonomi (produsen dan konsumen) diharapkan akan lebih cepat terjadi. Secara langsung pemungutan pajak tidak hanya dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi pola perilaku ekonomi dan sosial masyarakat.Sebagai instrumen kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan dapat berupa instrumen insentif dan juga dapat berupa instrumen disinsentif. Pajak sebagai instrumen disinsentif dapat digunakan untuk mengoreksi kegagalan pasar seperti munculnya eksternalitas negatif termasuk meminimalkan dampak negatif industri karbon tinggi.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-018-04.json	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan \| perlu dibaca : Tantangan Indonesia Menuju Netral Karbon 2070 Berbagai implementasi pajak karbon di duniaDi berbagai negara, kombinasi antara pajak karbon dengan instrumen pasar karbon lain banyak dilakukan. Di Korea Selatan misalnya, pajak karbon yang dikenakan selama satu tahun pada industri dengan kapasitas dan jenis tertentu sebenarnya lebih ditujukan untuk dapat mengumpulkan data dan informasi emisi pada industri-industri tersebut, untuk kemudian diimplementasikan perdagangan karbon jenis cap and trade. Pada beberapa kasus lain, contohnya di negara Portugal, Perancis, dan Swedia, pajak karbon dikenakan pada objek industri dan transportasi yang tidak terkena kewajiban untuk masuk dalam cap and trade. Sementara di Swiss, industri wajib pajak mempunyai pilihan untuk ikut dan berpartisipasi di dalam pajak karbon atau mengikuti program cap and trade.Di Indonesia sendiri masih belum jelas apakah pajak karbon kemudian akan diimplementasikan secara mandiri atau kemudian akan dibundling dengan jenis skema nilai ekonomi karbon (NEK) lainnya, terutama cap and trade yang sudah diberlakukan secara sukarela untuk pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Secara teoritis hal ini dimungkinkan, walau pun pasti akan membutuhkan model MRV yang lebih ketat dan detil, terutama apabila kemudian digabungkan juga dengan skema crediting atau kredit karbon yang juga sudah banyak dilakukan implementasinya di Indonesia.Walau begitu tidak semua implementasi pajak karbon ini bisa mulus diimplementasikan, bahkan diterima secara luas oleh masyarakat. Berbagai hambatan, bahkan tentangan keras, dari warga masyarakat dan sektor bisnis bisa terjadi apabila pajak karbon ini langkahnya kurang hati-hati.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-018-04.json	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan \| Sebagai contoh adalah kerusuhan besar-besaran di Paris pada bulan Desember 2018 adalah akibat dari Perdana Menteri Macron menaikkan secara sepihak tarif pajak karbon yang menyebabkan melambungnya harga bensin dan minyak solar. Macron yang saat itu ingin memperlihatkan kuatnya komitmen Perancis dalam Pengurangan emisi melalui pajak karbon beberapa haris sebelum dilakukakannya UNFCCC COP ke 24 di Katowice malah mengalami penentangan luar biasa dari rakyatnya sendiri.Sebaliknya pada tahun 2020, setidaknya tercatat ada 3 negara, yaitu Latvia, Kanada, dan Irlandia yang berhasil melakukan penyesuaian dan menaikkan tarif pajak karbonnya sampai lebih dari 30%. Kanada bahkan berhasil menaikkan tarif pajak karbonnya dari USD23,88 ke USD31,83 dengan persetujuan seluruh masyarakat dan sektor bisnis yang terlibat.Walaupun banyak menimbulkan perdebatan dan bahkan penentangan dari masyarakat dan sektor bisnis, pajak karbon ini adalah tetap diakui sebagai salah satu mekanisme efektif untuk membatasi emisi yang lebih tinggi.baca juga : Begini Masukan agar Indonesia Beralih ke Energi Rendah Karbon Saran Implementasinya Pajak Karbon di Indonesia UU HPP yang di dalam pelaksanaannya kemudian akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri harus mempertimbangkan berbagai hal untuk dapat mengimplemntasikan pajak karbon di Indonesia secara lancar dan berkelanjutan.Ada beberapa hal yang dapat disarankan kepada pemerintah guna implementasi pajak karbon di Indonesia.Pertama, hindari memberlakukan pajak karbon seperti jenis pajak yang lain, yaitu untuk penambahan pendapatan negara semata. Tujuan utama dari pajak karbon adalah untuk pengurangan emisi, karena itu mencampurkan hasil pajak atau pungutan karbon ke dalam kantong besar pendapatan negara yang lain adalah keliru. Tujuan pajak karbon akan menjadi bias, dan pajak karbon akan tidak berbeda dengan jenis pajak lain.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-018-04.json	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan \| Membuat “kantong khusus” yang ditujukan untuk menampung pendapatan pajak karbon harus diprioritaskan, sehingga sebagian besar dari pendapatan pajak karbon dapat dikhususkan untuk pembangunan yang juga rendah karbon, misalnya untuk subsidi energi terbarukan, riset teknologi hijau, insentif industri hijau, dan lain-lain. Dan ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel bagi publik.Hal kedua yang harus segera dilakukan adalah melakukan komunikasi kepada masyarakat dan sektor bisinis, khususnya kepada calon wajib pajak. Penjelasan terinci dan transparan mengenai langkah implementasi, manfaat, evaluasi, serta tujuan dari implementasi pajak karbon harus segera dilakukan secara terarah. Hal ini untuk menghindari kesalahmengertian dan penolakan calon wajib pajak yang bisa meningkatkan risiko ekonomi dan politik.Pemerintah sebagai pengusung pajak karbon ini wajib untuk melakukan kegiatan komunikasi yang terarah, terbuka, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.Ketiga adalah penyiapan teknis implementasi, yang akan dilakukan dengan menggunakan dasar Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Pajak karbon akan membutuhkan serangkaian infrastruktur yang bukan saja berdasar model keuangan, tetapi lebih ke arah model pengukuran perubahan iklim. Untuk itu, perlu dipilih sub sektor tujuan dan jenis pajak karbon yang akan diimplementasikan. Selanjutnya harus disiapkan target yang jelas, pengukuran yang jelas serta transparan dan menggunakan standar yang diberlakukan (sedapat mungkin) internasional, serta model evaluasi dan monitoring yang terukur serta transparan.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-018-04.json	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan	Implementasi Pajak Karbon di Tahun 2022, Antara Rencana dan Tantangan \| Keempat adalah pengurangan risiko carbon leakage, dimana emisi GRK sebenarnya tidak berkurang tetapi hanya pindah ke tempat lain yang tidak ada pajak karbon. Carbon leakage sendiri bisa terjadi karena berpindahnya investasi antar sub sektor, sektor, wilayah, atau bahkan negara. Penerapan pajak karbon secara bertahap dan diawali pada wajib pajak yang telah setuju untuk ikut bisa menjadi permulaan yang baik.Dan terakhir adalah penyiapan sumber daya manusia yang akan membutuhkan pelatihan khusus, terutama pada saat-saat awal implementasi. Pengetahuan akan pentingnya mitigasi perubahan iklim akan selalu menjadi dasar yang bagus bagi para karyawan dan petugas yang terlibat.UU HPP yang telah disetujui merupakan modal yang sangat besar bagi rencana implementasi pajak karbon yang rencananya dilakukan tahun 2022. Selanjutnya akan sangat tergantung kesungguhan pemrintah di dalam melakukan implementasinya dengan tanpa melupakan tujuan awal dari pajak karbon itu sendiri, untuk peningkatan pembangunan rendah karbon dan mengurangi emisi. *** Dicky Edwin Hindarto, Penggiat perubahan iklim sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau ** Keterangan foto utama : Ilustrasi. Rambu pajak karbon. Foto : shutterstock [SEP]	[0.007496183272451162, 0.49611595273017883, 0.49638786911964417]
2013-008-05.json	Balada Jelajah Ciliwung: Sungai Terus Terancam dari Pembangunan Kota	Balada Jelajah Ciliwung: Sungai Terus Terancam dari Pembangunan Kota \| [CLS] “Block kiri, block” teriak Upak anggota Mapala UI, skipper perahu karet kami. Saya yang duduk di sisi kiri belakang perahu langsung menggerakkan dayung dengan arah terbalik, mencoba untuk menahan laju perahu. Sayangnya terlambat, perahu karet terlanjur terbentur batu. Muslich yang berada di depan saya terjatuh di sungai. Segera kami mengangkatnya dari air. Tidak ada yang luka. Dengan sedikit gurauan kecil kami melanjutkan perjalanan menyusuri air coklat sungai Ciliwung.Di hari Minggu pagi itu (10 November 2013), saya mengikuti acara pengarungan sungai Ciliwung yang diadakan oleh berbagai elemen yang memiliki kepedulian terhadap sungai Ciliwung. Ada yang berasal dari unsur pemerintah, LSM, voluntir maupun anggota-anggota komunitas Ciliwung. Adapun tema acara ini adalah Jelajah Ciliwung 2013.Semua elemen bersatu untuk merayakan hari Ciliwung yang jatuh setiap tanggal 11 November atau yang biasa disebut 1111. Acara ini sekaligus sebagai bentuk penggalangan dukungan dan momen penyadaran publik akan pentingnya ekologi dan fungsi sungai Ciliwung. Tanggal 10 November sekaligus dipilih karena bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.Jelajah penyelusuran sungai kali ini mengambil rute dari Bojong Gede di Kabupaten Bogor hingga selesainya rute di bawah jembatan Grand Depok City di kota Depok. Rute ini dipilih karena disepanjang daerah sempadan (kiri kanan pinggiran sungai) masih tertinggal vegetasi riparian yang baik.Rumpun bambu mendominasi tumbuhan di sepanjang sungai. Beberapa rumpun bahkan tumbuh ke arah badan sungai. Beberapa kali perahu kami menyangkut di rimbunan bambu, akibatnya kami harus menunduk untuk menjaga kepala dan tubuh tidak tersangkut di batang bambu.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2013-008-05.json	Balada Jelajah Ciliwung: Sungai Terus Terancam dari Pembangunan Kota	Balada Jelajah Ciliwung: Sungai Terus Terancam dari Pembangunan Kota \| Dalam perjalanan yang memakan waktu tempuh total 7 jam ini, beberapa kali kami menjumpai biawak air (varanus salvator) dan beberapa jenis burung. Namun di beberapa titik pula kami pun menjumpai beberapa bekas longsoran dan pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Di beberapa titik sungai berbau akibat buangan limbah industri kecil yang terletak persis di pinggir sungai.Keberadaan vegetasi riparian di pinggir sungai sangat penting bagi kesehatan sungai. Air limpasan tidak langsung masuk ke sungai tetapi tersaring terlebih dahulu. Tidak aneh, jika di daerah yang masih baik vegetasinya masih dijumpai banyak mata air. Di wilayah Bojong Gede mata-mata air inilah yang kemudian menyaring air berpolusi yang terbawa dari wilayah hulu yaitu kota Bogor.Selain berfungsi sebagai filtrasi, vegetasi riparian pinggiran sungai dengan sistem perakarannya yang kokoh akan berfungsi untuk menahan tubir palung sungai dari bahaya longsor. Hilangnya wilayah riparian dan konversi menjadi peruntukan lain, terutama menjadi perumahan dan pusat bisnis, telah menyebabkan meningkatnya potensi banjir dan longsor terutama di musim penghujan.“Waktu bulan puasa tahun ini saja, kita data ada sekitar 19 titik longsoran di pinggir Ciliwung di wilayah Bojong Gede sampai Depok saja, waktu itu memang sedang tinggi-tingginya hujan” papar Udin, salah satu pegiat Komunitas Peduli Ciliwung Bojong Gede kepada Mongabay.Tekanan Pembangunan Permukiman di Wilayah Sempadan Sungai CiliwungSeperti sungai-sungai lainnya di Indonesia, maka Ciliwung pun tidak luput dari ancaman hilangnya wilayah hijau sempadan sungai. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Mongabay melalui citra satelit Google menunjukkan terutama di wilayah Cibinong hingga Depok banyak bertumbuhan pembangunan perumahan baru yang menyentuh hingga batas sempadan sungai.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2013-008-05.json	Balada Jelajah Ciliwung: Sungai Terus Terancam dari Pembangunan Kota	Balada Jelajah Ciliwung: Sungai Terus Terancam dari Pembangunan Kota \| Tekanan penduduk di wilayah Jabodetabek dan iming-iming akses menuju pusat transportasi massal telah menjadikan wilayah di pinggiran sungai Ciliwung pun di lirik untuk di konversi. Jalur kereta api Jakarta-Bogor yang melintas di sepanjang wilayah Bojonggede hingga Depok memang relatif sejajar dengan sungai Ciliwung. Bahkan, jalan poros kota Depok yaitu Margonda di beberapa ruasnya sejajar dengan aliran Ciliwung.Tidak mengejutkan jika wilayah-wilayah yang dekat akses menuju stasiun kereta api seperti Cilebut, Bojong Gede, Citayam hingga Depok yang berbatasan dengan wilayah aliran sungai Ciliwung menjadi wilayah favorit bagi pengembangan perumahan.Pembukaan wilayah pemukiman terbesar berdasarkan citra satelit Google terdapat di wilayah kota Depok. Dengan mudah dapat dilihat dari potret udara, para pengembang perumahan yang ‘nekat’ membangun blok perumahannya di wilayah paparan banjir di lengkungan sungai yang amat rawan terhadap bahaya banjir.Pengamatan citra satelit memperlihatkan bahwa sepanjang sungai Ciliwung pembangunan perumahan dan bangunan banyak yang melanggar Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai. Pasal 9 dan Pasal 10 tentang garis sempadan nyata-nyata banyak dilanggar. Jarak dari palung sungai ke muka pembangunan sangat sempit dan hanya menyisakan satu alur rumpun vegetasi.Pembangunan wilayah perumahan yang mengabaikan aturan tata ruang wilayah, termasuk aturan tentang wilayah sempadan sungai, akan menyebabkan sungai Ciliwung kedepannya harus menampung lebih banyak air terutama pada saat musim hujan datang.	[0.999991238117218, 4.4677594814857e-06, 4.305404672777513e-06]
2013-008-05.json	Balada Jelajah Ciliwung: Sungai Terus Terancam dari Pembangunan Kota	Balada Jelajah Ciliwung: Sungai Terus Terancam dari Pembangunan Kota \| Di luar hal tersebut, pembangunan wilayah perumahan sendiri akan mengubah bentang lahan yang tadinya wilayah bervegetasi atau lahan pertanian sebagai wilayah penyerapan air menjadi wilayah beton yang akan mengalirkan air permukaan (run off). Kebiasaan pengembang yang tidak mendorong dan menyediakan fasilitas penyerapan air dan biopori akan menyebabkan air dari wilayah pemukiman teralirkan langsung ke badan sungai.Selain akan menambah beban berat bagi Ciliwung, air dari wilayah permukiman akan membawa limbah rumah tangga, sampah dan tanah sedimen. Dengan adanya tambahan air dan sedimen yang menyebabkan pendangkalan, wilayah hilir Ciliwung yaitu Jakarta akan semakin rawan terhadap banjir.Abdul Kodir, pegiat Komunitas Ciliwung Condet dalam siaran persnya mengaku prihatin terhadap situasi yang terjadi. “Sungai-sungai di Jakarta saat ini semakin sempit dan sebagian besar tidak lagi memiliki sempadan,” demikian Kodir.Kodir mendesak agar persoalan sungai Ciliwung tidak ditangani dengan hanya melakukan tindakan teknis seperti pengerukan sedimen maupun pembangunan turap saja. Pendekatan tersebut tidak akan efektif selama sumber permasalahan tidak diatasi secara menyeluruh.Dalam kesempatan lain, Sudirman Asun dari Ciliwung Institute mengungkapkan bahwa selama daerah hulu terus dialihfungsikan dan ekosistem riparian dihancurkan maka sedimentasi akan terus terjadi. “Pekerjaan penurapan dan beton akan sia-sia dibangun,” ujarnya.Memang untuk menyelesaikan permasalahan Ciliwung, tidak cukup hanya dilakukan respon dari satu pihak saja, diperlukan respon dan kerjasama dari seluruh pemangku kebijakan dari hulu hingga hilir melewati lintas wilayah maupun instansi. Mungkin tema yang diusung oleh Komunitas Ciliwung yaitu “selamatkan yang masih tersisa di Ciliwung” cukup relevan sebelum menunggu semuanya rusak dan hancur. [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2014-046-15.json	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara \| [CLS] Peran komunitas bisnis multinasional sangat penting untuk mengedepankan etika berbisnis yang memiliki visi berkelanjutan bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat di Asia Tenggara Asap hasil kebakaran hutan dan lahan dari pesisir timur Sumatera yang terjadi di tahun 2013 yang lalu merupakan bencana asap (transboundary haze) terburuk yang pernah terjadi di negeri Singa sejak 16 tahun yang lalu. Perekonomian dan kegiatan warga pun terganggu, bahkan pemerintah sempat melarang warga untuk beraktivitas di luar rumah karena kualitas udara yang amat buruk.Cara-cara konvensional ternyata tidak dapat lagi diandalkan, terobosan terakhir yang ditempuh oleh pemerintah Singapura adalah dengan memberlakukan Undang-Undang yang akan mampu menjangkau kejahatan lintas negara. Sebagai contoh perusahaan-perusahan Singapura yang terbukti melakukan kejahatan korporasi di negara-negara tetangga, semisal perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri yang melakukan pembakaran lahan gambut, dapat dijerat hukum dan diadili di Singapura. Termasuk didalamnya memberikan hukuman bagi perusahaan-perusahaan dalam bidang perkebunan, HTI dan pulp and paper yang terbukti membakar lahan di Indonesia.Berbicara di depan Forum Singapore Dialogue on Sustainable World Resource di Singapura (20/05/2014) Menteri Lingkungan dan Sumberdaya Air Singapura Dr. Vivian Balakrishnan tanpa basa basi menunjuk akar penyebab kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan asap di Sumatera adalah faktor dorongan ekonomi yaitu motif mencari keuntungan. Ia mendesak agar perusahaan-perusahaan bertindak dengan cara yang cermat, menjaga kelangsungan ekosistem dan masyarakat dan tidak hanya berorientasi kepada keuntungan.	[0.016374895349144936, 0.019575536251068115, 0.9640495181083679]
2014-046-15.json	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara \| Di satu sisi menurutnya ketergantungan kehidupan manusia terhadap sawit dan olahannya tidak bisa lagi dilepaskan, satu-satunya dengan cara adalah memastikan bahwa line product yang dihasilkan harus berpedoman kepada kepastian sumber pasokan yang transparan dan dapat dilacak (traceable).Dengan semangat regulasi ini, tidak ada kata lain bagi pemerintah Singapura kecuali dengan cara mendorong kerjasama regional di antara para pemerintah di ASEAN untuk mencegah timbulnya aktivitas perusahaan-perusahaan nakal tersebut.Ia menyadari bahwa persoalan kebakaran lahan dan asap merupakan hal yang kompleks di Indonesia. “Saya telah bertemu dengan pemerintah Indonesia di Jakarta, mereka memahami niat kami, dan membuka pintu untuk kerjasama yang lebih erat kedepannya.” Ia pun membantah inisiatif ini akan terhambat oleh kebijakan tradisional yang dianut negara-negara ASEAN yaitu kebijakan non intervensi masing-masing negara. Balakrishnan mengklaim bahwa ajakan Singapura memiliki korelasi dengan visi Green Economic Development yang digagas oleh Presiden SBY.Menurutnya, ia telah mengajak pihak Indonesia untuk bekerjasama menyediakan data-data yang tidak dapat dibantahkan untuk digunakan di peradilan Singapura. Ia berharap data seperti peta dan data satelit mampu untuk menunjukkan bukti tentang adanya kejahatan korporasi yang menimbulkan dampak kebakaran asap.	[0.016374895349144936, 0.019575536251068115, 0.9640495181083679]
2014-046-15.json	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara \| Ketika ditanya tentang motif di balik pernyataan yang disampaikannya, Balakrishnan menolak bahwa Singapura bertindak hanya dalam konteks untuk melindungi kepentingan nasionalnya sendiri. “Kami melakukan ini bukan untuk kepentingan Singapura sendiri. Kami memikirkan keberlanjutan kehidupan masyarakat di Asia Tenggara. Tidak ada artinya membandingkan kerugian yang dialami oleh Singapura dengan derita yang dirasakan oleh masyarakat lokal yang setiap tahunnya dilanda bencana asap seperti terjadi di propinsi Riau, Indonesia,” ujarnya.Sebagai hub finansial di Asia Tenggara, Singapura memainkan peran yang vital dalam lalulintas transaksi keuangan sekaligus menjadi kantor pusat maupun perwakilan regional dari perusahaan-perusahaan multinasional, termasuk yang bergerak dalam sektor kehutanan dan perkebunan seperti APRIL dan Wilmar.Salutary Effect, Bisnis Harus Berani Keluar dari Zona NyamanHarish Manwani, Chief Operating Officer Unilever, menyatakan kehadiran perusahaan seharusnya memiliki visi lintas generasi dan visi lingkungan berkelanjutan. Adalah salah besar, jika keberadaan perusahaan adalah untuk mencari keuntungan saja.“Sesuatu yang berguna untuk masyarakat, pasti baik untuk perusahaan. Nanti masyarakat sendiri yang akan menilai suatu perusahaan apakah ia baik atau tidak. Dengan cara-cara demikian perusahaan akan memperoleh apa yang kami sebut dengan “salutary effect” dari publik. Dengan demikian bisnis dapat berkembang dan berkelanjutan,” ujar Manwani kepada Mongabay Indonesia.Sebagai perusahaan yang menghasilkan produk yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat, ia mencontohkan apa yang dilakukan oleh Unilever, “Coba anda bayangkan berapa kali orang mencuci baju setiap tahunnya di seluruh dunia, untuk itu kami berinovasi dengan mengurangi kandungan CO2 dari produk detergen kami. Cukup simpel, tetapi hasilnya dirasakan oleh planet,” ujarnya.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2014-046-15.json	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara \| Ketika Mongabay Indonesia bertanya bagaimana kebijakan Unilever yang terkait pasokan bahan baku yang berasal dari sawit, Manwani menyebutkan Unilever telah memiliki standard yang dapat melacak ke sumbernya. Menurutnya, Unilever hanya menerima pasokan bahan baku melalui rantai produksi yang dapat dipertanggungjawabkan.Hal sama dilakukan oleh Cargill Tropical Palm (CTP) Holding, salah satu anak perusahan Cargill. Chief Executive Officer CTP, John Hartman menyatakan perusahaannya telah sejak awal menginisiasi dan menyetujui syarat-syarat yang dirumuskan di dalam Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) dalam rangka menentukan kriteria dan indikator pengelolaan sawit yang berkelanjutan.Menurutnya, saat ini Cargill memiliki 40.000 hektar lahan sawit di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, dan mempekerjakan sekitar 10.000 tenaga kerja setempat dan sekitar 14.000 orang petani setempat. Di sisi lain, Cargill juga sempat menolak untuk membuka lahan gambut di Sumatera untuk perluasan perkebunan sawit mereka.Jeremy Goon, Head of Corporate Social Responsibility dari Wilmar International, sebuah kelompok perusahan pemasok sawit terbesar di dunia, menyatakan banyak versi kelestarian beserta indikatornya yang dapat digunakan oleh perusahaan.Goon tidak memungkiri masih banyak hal yang belum diatur di dalam RSPO. Salah satunya adalah prinsip High Carbon Stock (HCS), yaitu melindungi wilayah-wilayah di area konsesi sawit yang berpotensi sebagai penyimpan cadangan karbon. Menurutnya apa yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi kawasan HCS adalah murni keswadayaan (voluntary), tanpa satupun regulasi pemerintah yang bersifat mandatori untuk melakukan itu semua hingga sekarang. Menurutnya Wilmar terus berkomitmen untuk mengidentifikasikan lokasi-lokasi HCS di area konsesi mereka.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2014-046-15.json	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara \| Ketika ditanya oleh Mongabay Indonesia tentang komplain sejumlah LSM lingkungan di Indonesia, ia pun membantah kabar bahwa anak perusahaan Wilmar telah mengkonversi lahan konservasi yang merupakan habitat bekantan yang berada di konsesi Wilmar di Kalimantan. Menurutnya lahan tersebut tidak lagi dapat disebut sebagai High Conservation Value Forest (HCVF) karena sebelumnya telah mengalami pembukaan dan perambahan untuk pertanian.Hal serupa juga dilontarkan oleh Chairman group APRIL Bey Soo Khiang, yang menepis jika perusahaannya, yang merupakan salah satu perusahaan penghasil pulp and paper terbesar di dunia, merupakan sumber pelaku kebakaran di propinsi Riau. Menurutnya titik-titik api yang terjadi di Riau lebih banyak terjadi di luar konsesi daripada di dalam konsesi perusahaan.Menurutnya pembakaran lahan banyak dilakukan oleh para penyerobot lahan dan oleh masyarakat sekitar kawasan konsesi. Bahkan ia menyatakan perambahan di TN Tesso Nillo yang merupakan habitat gajah lebih parah dibandingkan yang terjadi di area konsesinya.Soo Khiang menambahkan upaya APRIL untuk melindungi daerah Semenanjung Kampar di Riau yang merupakan area gambut dalam dan habitat harimau sumatera. Menurutnya, APRIL akan bekerjasama dengan LSM Flora Fauna International (FFI) untuk mewujudkan “Kampar Ring”, area di dalam konsesi APRIL yang akan dibentuk menjadi kawasan Hutan Restorasi Ekosistem.Di sisi lain, perwakilan dari Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar menyoroti tentang adanya perilaku perusahaan yang sekedar mencari untung dan tidak memperhatikan efek jangka panjang dari pengelolaan lingkungan berkelanjutan. “Kami dari Greenpeace tidak anti dengan perusahaan, tetapi kami melakukan kampanye anti deforestasi. Kami menuntut tidak ada lagi deforestasi dan proteksi sepenuhnya terhadap lahan-lahan gambut yang ada,” tuturnya tegas.	[0.016374895349144936, 0.019575536251068115, 0.9640495181083679]
2014-046-15.json	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara \| Bustar pun menyebutkan bahwa membakar lahan merupakan tradisi berladang asli para petani di Asia Tenggara. Ia menyoroti bahwa sebelum masuknya perusahaan multi nasional dengan konsesi raksasanya, di pesisir timur Sumatera tidak pernah persoalan dengan kabut asap. Baru setelah terjadi pemberian konsesi bagi perusahaan sawit dan HTI isu kebakaran dan asap menjadi topik tahunan yang selalu dibicarakan para pejabat tinggi lintas negara.“Perusahaan bermain dengan oknum aparat di pemerintahan yang korup dalam memperoleh ijin konsesi. Perusahaan mengkonversi lahan gambut yang pada prakteknya adalah memunculkan titik-titik api lahan yang rawan terbakar seperti di area gambut dalam,” demikian papar Bustar.Terkait dengan moratorium penebangan hutan yang berlaku di Indonesia, Bustar menyebutkan moratorium tidaklah berlaku mundur terhadap ijin yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha. Moratorium hutan, yang saat ini telah masuk tahun ketiga, hanya berlaku untuk ijin yang belum ditetapkan oleh pemerintah.Menjawab klaim pengelolaan hutan yang dilakukan oleh APRIL, Ia pun menggarisbawahi bahwa Greenpeace belum melihat adanya cerita sukses yang dapat dipertunjukkan terhadap pengelolaan gambut di Riau yang dilakukan oleh perusahaan besar tersebut.Persoalannya ada di Implementasi Tata Kelola Lahan di IndonesiaAgus Purnomo dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Staf Khusus Presiden untuk Perubahan iklim mengakui bahwa persoalan birokrasi di Indonesia merupakan penghalang utama pelaksanaan pengelolaan tata kelola lahan yang berkelanjutan.	[0.9996156692504883, 0.00018315522174816579, 0.00020114629296585917]
2014-046-15.json	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara \| “Tugas dan wewenang terbagi menjadi departemen sektoral, misalnya kehutanan, pertanian dan perkebunan, pembangunan infrastruktur dan keuangan” ujarnya. Menurutnya, masing-masing sektor ini cenderung untuk bekerja sesuai dengan bidang spesifikasinya masing-masing, saling tidak berkoordinasi dan tidak melihat solusi jangka panjang. Masing-masing sektor baru akan bereaksi jika sudah terdapat masalah yang terjadi.“Koordinasi antar sektor juga masih lemah, termasuk dikarenakan meningkatnya otoritas yang dimiliki oleh daerah lewat kebijakan otonomi daerah,” tambah Agus.Dalam penjelasannya, Agus Purnomo menyebutkan isu tata kelola lahan dan pencegahan asap dan kebakaran lahan tidak saja melulu berhubungan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan, tetapi juga dengan area yang dimiliki oleh masyarakat dan usaha kecil.“Jika kita bicara tentang lahan perkebunan sawit, faktanya dari sekitar 9,2 juta hektar lahan perkebunan sawit yang ada di Indonesia, 4 juta hektarnya dimiliki oleh masyarakat dan usaha kecil.” Menurutnya jalan panjang masih diperlukan untuk membangun suatu kekuatan politis yang mampu untuk mengelola, mengawasi dan memberikan kepastian penegakan hukum bagi seluruh para pihak.Meskipun telah memulai program One Map Policy, yaitu upaya untuk mensinergismekan seluruh peta-peta yang ada di berbagai kementerian, namun kenyataannya proses ini belum sampai tahap implementasi maksimal. Masalah ini kemudian menimbulkan perbedaan persepsi dan cara pandang terhadap batas-batas kawasan konsesi dengan kawasan-kawasan yang diperuntukan untuk pemukiman, konservasi dan aktivitas kehidupan lain.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2014-046-15.json	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara	Singapura Ajak Negara Tetangga Tangani Perusahaan Pembakar Lahan dan Penyebab Asap Lintas Negara \| Sesuai dengan aturan Indonesia, pembukaan lahan dengan cara membakar sebenarnya sudah dilarang oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah hingga saat ini masih kesulitan untuk menuntaskan kasus-kasus pembakaran lahan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat yang membuka ladang dengan cara membakar. Kebakaran di lahan gambut masih terjadi dan selalu berulang setiap tahunnya. Kebakaran lahan gambut di tahun 2014 dinyatakan lebih buruk daripada tahun sebelumnya. [SEP]	[0.016374895349144936, 0.019575536251068115, 0.9640495181083679]
2022-023-15.json	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara?	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? \| [CLS] Sore itu, Lamale duduk di bangku kayu penuh ukiran dan busa empuk seraya menyeruput secangkir teh. `“Ini bukan teh biasa, ini dari mangrove,” kata Ketua RT 1 Kelurahan Mentawir, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ini sambil merapikan peci hitam yang sedikit bergeser..Di depannya, ada empat jenis produk di meja kayu: toples kaca bening nan bundar dengan tutup berpinggiran emas yang berisikan bubuk hitam. Lalu, botol plastik berukuran 250 ml dengan cairan kental berwarna merah. “Sonneratia Sirup Mangrove” begitu tertulis pada labelnya. Ada juga empat toples plastik berukuran mini dan bundar berlabel “Pupur Dingin Mangrove” serta bubuk hijau kasar dalam piring melamin kecil berwarna putih dengan pinggiran biru bermotif kembang.Nama dari label-label di beberapa barang membuat isi dalam toples bening mudah diterka. Lamale menyebut bubuk itu tak lain adalah kopi olahan mangrove. “Ini kami buat dari mangrove di sekitar kami,” katanya.Barang yang Lamale perlihatkan itu merupakan olahan buah mangrove dari hamparan hutan mangrove yang merubungi Mentawir. Sejak 2015, Lamale bersama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tiram Tambun sudah memanfaatkan potensi alam di kelurahan yang bisa ditempuh dalam tiga jam dari Kota Balikpapan ini.Kelurahan Mentawir merupakan satu daerah yang memiliki ekosistem mangrove luas. Berdasarkan catatan Universitas Mulawarman, ekosistem lahan basah ini di Mentawir mencapai 2.300 hektar atau 13,5% dari keseluruhan kawasan mangrove di Teluk Balikpapan.Produk olahan Lamale dan Pokdarwis berasal dari buah pidada atau perepat (Sonneratia caseolaris). Meski masih berskala rumahan, tetapi warga Kaltim sudah mengenal produk-produk asli Mentawir ini.Sudah banyak yang berkunjung ke Mentawir hingga beragam produk itu sudah cukup dikenal. Daya tarik utama di sini adalah taman wisata mangrove yang didirikan Pokdarwis sejak 2015.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2022-023-15.json	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara?	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? \| Di sini ada jembatan sepanjang 900 meter dibangun dari sempadan sungai hingga ke tengah muara. Masyarakat bisa melihat matahari tenggelam dari sini. “Selain itu ada bekantan, bangau tongtong, penyu sisik, pesut hingga mangrove emas,” kata Lamale.Keberadaan hutan mangrove tak hanya memberikan nilai tambah bagi kehidupan Pokdarwis Tiram Tambun, tetapi nelayan pun merasakan hal sama. Baca juga: Akankah Masyarakat Pesisir Disingkirkan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru? ***Sekitar 200 meter dari tempat tinggal Lamale, tepatnya di dermaga desa, Rafi Wijaya duduk di bangku merah dengan keempat kaki terpangkas hingga dia seakan sedang jongkok. Tangan sibuk menimbang kepiting yang baru dibawa Riki Rizki Fauzi.Kepiting dia pisahkan ke keranjang-keranjang berbeda sesuai ukuran. “Ini kepiting bakau di Sepaku,” kata Rafi.Saat itu, warga lokal menyebut kondisi air sedang nyorong atau surut. Saat itu waktu yang tepat panen kepiting. Tak heran, Rafi banyak menampung kepiting hasil tangkapan para nelayan. Dari Riki saja dia bisa mendapat sekitar 13 gg kepiting.Kepiting-kepiting ini dia antar ke pembeli di Balikpapan. Biasa, Rafi bisa beberapa kali pengantaran dalam sehari dan mendapat pemasukan Rp1 juta per sekali antar. “Kalau lagi banyak bisa tujuh kali antar,” katanya.Huta mangrove jadi gantungan hidup warga di darat dan lautan. Dadan Mulyana. Peneliti Senior Ekosistem Mangrove IPB University, mengatakan, ekosistem mangrove bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di pesisir. Kalau hutan mangrove terjaga, katanya, kepiting bakau hanya salah satu yang bisa dinikmati.Contoh lain, katanya, di Sumatera Selatan, ekosistem mangrove di pesisir timur Sumateraprovinsi itu jadi tempat hidup bagi udang. Kala panen raya, nelayan Desa Sungsang bisa memanen hingga 10 ton per hari.“Hutan mangrove harus dijaga karena penting untuk masyarakat pesisir.” Baca juga: Masyarakat Adat di Tengah Proyek IKN Nusantara	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2022-023-15.json	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara?	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? \| Terancama pembangunan IKNPembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memasukkan kawasan mangrove di Teluk Balikpapan dalam poligon mereka. Hutan mangrove dan kehidupan masyarakat pesisir pun terancam.Salah satu, dalam Lampiran II UU Nomor 3 /2022 tentang Ibu Kota Negara (UU-IKN) menyebut, ada dua pelabuhan utama di Teluk Balikpapan.Pertama, Pelabuhan Semayang yang akan jadi pelabuhan umum dengan jalur pelayaran internasional. Ada juga Terminal Kariangan terletak jauh di pedalaman Teluk Balikpapan dan berfungsi sebagai pelabuhan kargo internasional.Kedua, pelabuhan untuk mengakomodir kebutuhan pelabuhan utama dan mengangkut logistik IKN, seperti dikatakan Petrus Sumarsono, Perencana Ahli Utama Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas awal April lalu.Dari enam lokasi yang disiapkan, beberapa harus ditingkatkan, yakni, dermaga eks pembangunan jembatan Pulau Balang, 40 km dari pusat IKN yang memerlukan peningkatan kapasitas dermaga dan fasilitas bongkar muat. Lalu, Dermaga Pantai Lango, berjarak 40 km dari IKN yang memerlukan pembebasan lahan atau relokasi pemukiman yang ada. Tanpa ada rencana pembukaan dermaga saja, kawasan mangrove di Teluk Balikpapan, sudah terkaveling untuk berbagai kepentingan.Mongabay menemukan plang tanda ‘kepemilikan’ beberapa kawasan hutan mangrove. Seperti di salah satu pulau dengan hutan mangrove padat sudah ada plang perusahaan, bertuliskan ‘Tanah ini dikuasai PT Putra Demang Mentawir.’ Plang tinggal sebagian.Spanduk ini berdiri di utara pulau yang terletak tiga kilometer ke arah utara dermaga PT ITCIKU. Analisis spasial Yayasan Auriga Nusantara menunjukkan seluruh pulau itu sudah berstatus area penggunaan lain (APL).	[0.9994334578514099, 0.0002822732785716653, 0.0002842268440872431]
2022-023-15.json	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara?	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? \| Penguasaan kawasan mangrove lain juga terdapat di 1,25 km seberang timur Dermaga Batu Dulang PT ITCIKU. Di kawasan yang juga APL ini ada plang putih dengan huruf berkelir hitam menandakan lahan seluas 25.36 hektar dalam kelola PT Cahaya Energi Hutani.Di beberapa titik bahkan ada pembukaan lahan mangrove, seperti oleh PT Mitra Murni Perkasa (MMP) di Kawasan Industri Kariangau (KIK) untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) nikel.Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menyebut praktik itu bermasalah karena itu masih kawasan hutan dan belum ada izin lingkungan. Pradana Rupang, dinamisator Jatam Kaltim menyebut smelter ini akan dibangun untuk mengakomodir kebutuhan kendaraan listrik di IKN.“Praktik mereka ilegal. Sudah buka sampai 30 hektar,” katanya.Pokja Pesisir, lembaga yang bekerja untuk isu pelestarian dan penegakan hukum lingkungan di pesisir laut Balikpapan mencatat, pembukaan kawasan mangrove oleh MMP sejak Desember 2021-Maret 2022. Aktivitas MMP belum memiliki analisis mengenal dampak lingkungan (amdal) dan izin lingkungan. MMP dilarang beroperasi seraya diminta mengurus dua dokumen lingkungan itu. Mappaselle, Direktur Eksekutif Pokja Pesisir, mengatakan, tindakan pemerintah ini hanya seperti memadamkan api yang terlihat.“Kalau tidak ketahuan barangkali mereka buka lahan terus tapi izin lingkungan tidak diurus.”Dadan Mulyana menyebut, pembangunan IKN pasti mengganggu ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan. Dia khawatir, akan ada kelalaian seperti pada 2018 saat minyak mentah PT Pertamina tumpah dan mencemari Teluk Balikpapan.Hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan waktu itu memperkirakan, luas pantai terkontaminasi limbah B3 minyak bumi mencapai 29.733,8 meter persegi dan volume tanah yang terkontaminasi mencapai 12.000 meter kubik.	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2022-023-15.json	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara?	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? \| Kajian Universitas Mulawarman yang terbit dalam EnviroScienteae bahkan menyebut tumpahan minyak di kawasan mangrove membuat hasil tangkapan nelayan berkurang karena banyak biota mati dan wilayah tangkapan hilang. Diduga nilai ekonomi yang hilang akibat insiden itu Rp41, 080 miliar per tahun.Menurut Dadan, dampak tumpahan minyak masih dirasakan sampai tiga tahun dan ada sebagian mangrove yang mengalami mutasi di Teluk Balikpapan. Pertumbuhan tanaman lambat dan daun-daun berkurang. “Dengan ada aktivitas pembangunan IKN, gangguan terhadap mangrove pasti ada. Tetapkan status lindung mangroveAnalisis Yayasan Auriga Nusantara menemukan kawasan mangrove di dalam dan sekitar IKN mencapai 20.000-an hektar lebih. Kalau tidak ada perlindungan jelas, mangrove ini bisa dibuka bebas, terlebih 15.000 hektar sudah berstatus APL.Apalagi, kata Mappaselle, kawasan ini tak masuk terintegrasi dalam rencana pembangunan IKN. Dengan tak terintegrasinya teluk ini dengan IKN akan memberi masalah besar di kawasan yang punya biodiversitas tinggi ini.Sayangnya, kata Selle, sapaan akrabnya, beberapa wilayah bernilai konservasi tinggi di Teluk Balikpapan belum memiliki status perlindungan jelas. Ada izin di satu pulau mangrove di Mentawir menunjukkan hal itu.Kajian Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB) menyatakan, mangrove di Teluk Balikpapan salah satu terbaik di Indonesia. Beberapa jenis diklasifikasikan sebagai tegakan utama dengan tinggi pohon lebih 20 meter dan ada 36 jenis tanaman.Hasil monitoring FPTB pun menemukan masih banyak tanaman mangrove teridentifikasi dalam kondisi baik dibandingkan yang rusak karena ditebang atau ditimbun.Kajian mereka menyebut, areal yang masih bagus tersisa 170 km persegi dan tersebar hampir di semua Daerah Aliran Sungai Teluk Balikpapan.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2022-023-15.json	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara?	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? \| Pokja Pesisir juga menjadi salah satu bagian dari forum kajian itu. “Kami minta dan berharap ada percepatan status kawasan lindung mangrove,” kata Selle.Forest Watch Indonesia (FWI) pun menyuarakan hal yang sama. Pada dasarnya, niat untuk melindungi kawasan Teluk Balikpapan sudah terlihat dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 522.5/K.672/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Ekosistem Esensial.Dalam SK itu disebutkan kalau luas Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan mencapai 65.000 hektar. “Hanya ini masih indikatif, instrumen hukum masih lemah,” kata Amalya Reza, pengkampanye FWI.Berdasarkan analisis FWI, rencana pembangunan IKN akan memakai sebagian dari KEE. Hal ini bisa membuat pengelolaan kawasan itu jadi tidak jelas, karena di dalam IKN pengelolaan berada di tangan Badan Otorita, sedangkan di luar itu harus ditangani pemerintah daerah.Rencana IKN terhadap kawasan ekosistem mangrove pun dia sebut masih belum terang. “Kawasan ini bisa jadi super hub antara Balikpapan, Samarinda dan IKN. Padahal, nilai keanekaragaman hayati tinggi.”FWI menilai, pencaplokan sebagian KEE dalam IKN akan membuat keseimbangan ekosistem terganggu. KEEm seharusnya dikelola dalam satu kesatuan ekosistem.Cara pemerintah dalam memperlakukan Teluk Balikpapan dan kawasan mangrove di dalamnya ini kontradiktif dengan upaya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang baru-baru ini memperkenalkan konsep kesatuan lanskap mangrove (KLM).Dalam konsep ini, BRGM tak melihat pengelolaan mangrove berdasarkan batas administratif, lebih kepada pengelolaan spasial. Ia ditentukan substrat, sistem lahan dan kondisi yang sesuai untuk habitat mangrove beserta sistem sosial ekonomi yang berinteraksi erat dengan ekosistem mangrove dan batas yurisdiksi.Sayangnya, BRGM hanya dapat tugas mempelajari kemungkinan bangun Taman Mangrove Teluk Balikpapan dalam mega proyek IKN Nusantara.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2022-023-15.json	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara?	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? \| Saat ini, BRGM masih menginventarisasi mangrove di kawasan Teluk Balikpapan untuk menentukan zona konservasi, produksi, lindung, ekoswisata hinga pusat riset.“Yang jelas kondisi mangrove Teluk Balikpapan ini sangat baik. Tutupan bagus dan keanekaragaman hayati juga tinggi,” kata Satyawan Pudyatmoko, Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM kepada Mongabay. Mongabay berupaya menghubungi Badan Otorita IKN untuk konfirmasi, tetapi tak ada respons. Mongabay memberikan 26 pertanyaan termasuk seputar nasib mangrove dan Teluk Balikpapan kepada Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono sebagaimana yang diminta pada 12 Agustus lalu, Hingga berita rilis tak mendapatkan respons.Adanya beragam kepentingan dan peruntukan di kawasan mangrove Teluk Balikpapan, seperti pembuatan dermaga guna mengakomodir keperluan IKN, hampir pasti mangrove akan terbabat.“Pembukaan untuk dermaga itu tidak bisa kita hindari ya. Ini untuk Ibu Kota Negara baru,” kata Setyawan.Namun, katanya, ada beberapa hal perlu jadi perhatian agar pembukaan tak menimbulkan efek lingkungan destruktif pada ekosistem mangrove. Kalau ada efek, katanya, perlu diupayakan tak permanen atau hanya saat konstruksi.“Misal, setelah itu dibuatkan buffer dari dermaga sampai perairan lepas agar mangrove itu tetap terjaga. Buffer untuk polusi dan untuk kotoran lain dari dermaga yang masuk ke Teluk.”Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas kepada Mongabay memastikan tidak ada pembukaan mangrove di kawasan IKN. Hal ini, katanya, sudah tercantum dalam master plan IKN yang akan membuat IKN Nusantara sebagai kota ramah lingkungan dan memiliki tutupan hutan hingga 75%.Terkait rencana pembukaan dermaga yang khawatir mengorbankan ekosistem mangrove, dia meminta semua pihak mengawal ini. “Karena di dalam rancangan tidak ada itu buka mangrove. Mari kawal ini.”	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2022-023-15.json	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara?	Bagaimana Nasib Kawasan Mangrove Teluk Balikpapan Kala Ada IKN Nusantara? \| Nyoman Suryadiputra, dari Wetland International Indonesia memandang ironis atas pembukaan kawasan mangrove di Teluk Balikpapan untuk mengakomodir IKN. Satu sisi, Indonesia punya target merestorasi 600.000 hektar, sisi lain malah mau kurangi kawasan mangrove yang sudah ada.Ironi jelas terlihat karena dana rehabilitasi, katanya kebanyakan berasal dari utang. “Aatu sisi ada mangrove masih baik (di IKN), kita mau buka, Sisi lain kita mau tanam baru tapi dari dana pinjaman?” katanya.Belum lagi, katanya, penanaman mangrove baru tidak semudah dikira. Pemerintah boleh memiliki target ambisius merestorasi 600.000 hektar mangrove dalam waktu empat tahun.Selama 24 tahun Nyoman bersama Wetland International Indonesia hanya bisa tanam 4.000 hektar mangrove. “Sekarang kita mau tanam 600.000 dengan dana pinjaman. Sudah berutang, bayar bunga, kemungkinan sukses pun sangat kecil.”Satu sisi, pemerintah mengiklankan upaya rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim kepada dunia, tetapi pembukaan mangrove di Teluk Balikpapan justru bisa memicu pelepasan karbon.Dia mengacu pada kajian dari Center for International Forestry Research (CIFOR) yang menyebut kandungan karbon di dalam mangrove yang masih utuh bisa mencapai 1.023 ton per hektare. Sekitar 70% karbon berada di dalam lumpur (soil carbon), bukan di vegetasi.“Di mana mitigasi (perubahan iklim) yang kita gembar-gemborkan?” katanya.Nyoman berharap, pemerintah benar-benar mengkaji setiap pembangunan di pesisir dan tak mengorbankan hutan mangrove. Dia ingatkan, penting menjaga mangrove agar IKN Nusantara tak bernasib sama seperti Jakarta yang tenggelam karena kenaikan muka air laut.“Mangrove ini kan penahan alami dari arus laut. Jangan sampai IKN bernasib sama dengan Jakarta.” ******* [SEP]	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2018-037-07.json	Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata	Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata \| [CLS] Kawasan wisata Rammang-rammang di Desa Salenrang, Kabupaten Maros, cukup populer bagi warga Sulawesi Selatan karena keindahan alamnya yang diapit oleh pegunungan karst. Menyimpan misteri tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung.Pengelolaan kawasan ini untuk wisata dilakukan baru tiga tahun terakhir ini. Dulunya, kawasan ini hanya dikenal sebagai pegunungan kapur yang kaya akan marmer. Lokasinya yang tak jauh dari pabrik semen Bosowa, menjadikannya rentan untuk dieksploitasi.Bahkan beberapa perusahaan sedang mempersiapkan penambangan di daerah ini, meski kemudian terhenti karena mendapat penolakan dari warga yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Salenrang (PRS).Tak ingin tambang ini masuk lagi ke daerah tersebut warga kemudian berinisiasi melakukan upaya perlindungan melalui pendekatan lain, yaitu melalui wisata. Pariwisata menjadi alat perjuangan warga merebut ruang kelola wilayah dari dominasi swasta dan pemerintah.baca : Rammang-Rammang, Keajaiban Alam Berpadu Sejarah Panjang Kehidupan Manusia “Pariwisata ini hanya salah satu cara untuk merebut ruang-ruang kelola yang bisa kami bangun. Jadi ini bukan soal pariwisata semata, hanya saja kebetulan kami pasnya di situ. Ini soal ruang kelola. Kami dapat legalitas di pariwisata, sehingga kami masuki di situ,” ungkap Iwan Dento, panggilan akrab Muhammad Ikhwan, aktivis PRS, yang kini menjadi penanggung jawab wisata Rammang-rammang, awal Juli 2018.Bagi Iwan, perjuangan itu tidaklah mudah, karena kadang harus berbenturan dengan kepentingan pemerintah dan swasta. Pengelolaan wisata ini akhirnya dilakukan secara mandiri tanpa dukungan dari Pemda setempat. Dukungan terbesar justru datang dari Pemerintah Desa. Untuk pengelolaan, mereka membentuk wadah bernama Kelompok Sadar Wisata Hutan Batu.	[0.5002273321151733, 0.01127683836966753, 0.4884958565235138]
2018-037-07.json	Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata	Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata \| “Selama ini memang kami masih jalan sendiri. Pemda belum pernah ada event apa pun di sini. Bahkan kami dianggap rival dari kawasan wisata Bantimurung dan Leang-leang yang dikelola Pemda. Mereka kan kejar PAD Rp8 miliar/tahun, sementara kami masuknya di PA Desa,” ungkap Iwan.Meski tanpa dukungan Pemda, pengelolaan wisata Rammang-rammang ini terbilang sukses. Tercatat, ada 70 ribu wisatawan domestik dan mancanegara selama 2017. Tahun 2018 diperkirakan melampaui jumlah itu. Industri wisata ini menjadi sumber pendapatan utama bagi 60 persen KK atau sekitar 282 KK dari 500 KK yang ada di desa Salenrang, baik dari usaha penyewaan perahu, kuliner, petugas kebersihan, penginapan, parkir.Dari retribusi dan penyediaan jasa, diperoleh pemasukan hingga Rp15 juta/bulan. Sebanyak 30 persen masuk kas desa, sisanya digunakan untuk biaya operasional pengelola wisata.“Jadi ini tak menjadi beban, malah saling bersinergi dengan pemerintahan desa,” tambahnya.baca juga : Beginilah Kawasan Wisata Rammang-rammang, Bentuk Perlawanan Warga terhadap Tambang Sinergi pengelola wisata dengan Pemdes Salenrang, tidak hanya dalam hal kontribusi PAD tetapi juga dalam hal alokasi Anggaran Dana Desa (ADD). Pada 2017 misalnya, sebagian ADD digunakan untuk pembangunan area kuliner, dermaga, dan pembebasan lahan untuk kawasan parkir.“Desa kami mungkin satu-satunya desa yang punya aset tanah di Maros hingga bagian aset di Pemda bingung bagaimana pengaturannya, karena selama ini belum ada contoh. Aset ini peruntukannya jelas, begitu juga dengan income-nya. Kami membebaskan lahan dan tidak membiarkannya terlantar.”Pembangunan kawasan wisata ini terus berlangsung. Pada 2018, rencananya dibangun area outbond, menggunakan dana desa dan hasil pendapatan pengelolaan wisata.menarik dibaca : Menelusuri Jejak Wallace di Maros Pengelolaan Sampah	[0.5002273321151733, 0.01127683836966753, 0.4884958565235138]
2018-037-07.json	Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata	Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata \| Ada hal menarik dalam pengelolaan wisata Rammang-rammang, yaitu upaya meminimalisir sampah pengunjung demi menjaga keaslian dan keasrian kawasan ini. Iwan menginisiasi lahirnya Toko Sampah, yang dikelola bersama istrinya, Marwah.“Kita di sini ada program Jumat Menimbang. Setiap Jumat, warga yang punya sampah plastik dan kertas bisa menjualnya ke sini. Kita beli sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran,” ujar Iwan.Awalnya jual beli sampah dilakukan tunai. Belakangan Iwan mengubahnya menjadi penukaran dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti baskom, kompor gas, parut kelapa, toples kue, dan lain-lain.“Mereka bisa memesan barang apa yang diinginkan. Nanti mereka membayar secara cicil, dihitung sesuai dengan jumlah sampah yang mereka setor. Tinggal dikonversi saja nilai sampah tersebut ke dalam bentuk uang,” katanya. Marwah mengakui besarnya antusiasme warga mengikuti program tersebut. Dalam seminggu jumlah sampah yang terkumpul hingga ratusan kilogram.“Mereka lebih senang ditukar dengan barang dibanding dibayar cash, karena kalau uang mungkin terlihat nilanya sedikit. Beda jika ditukar dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga langsung kelihatan hasilnya. Mereka bayarnya pun tidak menjadi beban karena cukup dibayar dengan sampah.”Jual beli sampah ini, dinilai Iwan, sebagai solusi ganda, permasalahan persampahan terselesaikan, sekaligus menguntungkan bagi warga setempat.Belakangan Iwan juga mengembangkan program Ecobrick di mana ia membeli sampah plastik dari masyarakat berupa sampah plastik kresek yang dipadatkan dalam botol plastik. Botol-botol ini nantinya bisa digunakan untuk macam-macam kebutuhan, seperti pembuatan kursi, dinding dan taman.“Ini menggantikan fungsi batu bata. Sementara pengembangan, namun Pemdes siap menjadi mitra membeli Ecobrick yang kami kumpulkan. Bisa untuk bikin taman desa, pot, kursi dan macam-macam.” Perda Perlindungan Karst	[0.5002273321151733, 0.01127683836966753, 0.4884958565235138]
2018-037-07.json	Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata	Begini Kisah Desa Salenrang yang Sukses Tolak Tambang Dengan Wisata \| Perjuangan warga Salenrang untuk memperoleh kepastian ruang kelola tidak terbatas pada pariwisata, tetapi juga jaminan hukum wilayah hidupnya. Caranya dengan menggagas lahirnya Perda Perlindungan Kawasan Karst. Prosesnya kini dalam tahap penuntasan draf sebelum diajukan di DPRD.“Kebetulan ada anggota dewan yang mau memperjuangkan Perda ini. Makanya Perda ini kemudian menjadi inisiatif dewan,” lanjut Iwan.Keberadaan Perda ini sangat penting bagi warga Salenrang yang tinggal di sekitar kawasan karst, termasuk keberlangsungan industri pariwisata mereka.“Ini akan berdampak pada keberlangsungan wilayah kelola. Saya tidak bisa menjamin kalau saya tidak di sini lagi apakah pariwisata di Rammang-rammang ini akan tetap berlanjut. Kami berharap aktivitas kami sekarang ini akan bisa diwariskan ke generasi mendatang. Kita butuh pengakuan negara, karena ini ternyata penting. Makanya saya berambisi untuk mewujudkan pengakuan ini,” katanya.Perda Perlindungan Karst bakal melindungi kawasan dari dampak eksploitasi yang berlebihan, baik dari perusahaan ataupun masyarakat sendiri. Termasuk potensi konflik masyarakat dengan pemerintah.“Konflik akan bisa dihindari dengan adanya kejelasan batas-batas ruang kelola ini, dan itu harus melibatkan dan mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang ada di sekitar kawasan,” jelas Iwan.baca : Miris! Beginilah Kondisi Karst Maros-Pangkep Keberadaan Perda ini juga penting bagi Rammang-rammang untuk mendapat pengakuan global dari UNESCO. Baru-baru ini, Rammang-rammang telah mendapat pengakuan sebagai site geopark, tapi baru sebatas pengakuan nasional.“Untuk menuju pengakuan global melalui UGG, UNESCO Global, syaratnya harus ada regulasi daerah sebagai pendukung. Makanya keberadaan Perda ini nantinya akan semakin meneguhkan kawasan ini dalam perlindungan global.” [SEP]	[0.5002273321151733, 0.01127683836966753, 0.4884958565235138]
2014-020-11.json	Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra	Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra \| [CLS] Endang, perajin daur ulang sampah plastik di Denpasar bangga memamerkan aneka bentuk wadah sesajen yang dikelola kelompok Bank Sampah Berlians. Sokasi, nama populer wadah aneka persembahan di Bali ini biasa dibuat dari anyaman bambu.Kini ada sokasi dari bekas wadah kopi instan dan kemasan lain. Para perajin membersihkan, melipat, menjahit, dan merakit. Terlihat estetik dan kuat.Anom, perajin lain terlihat sumringah memperlihatkan cara menjahit sampah-sampah menjadi benda bernilai jual. Mereka ikut Festival Teras Mitra III, di Denpasar.Para perajin ini kelompok dampingan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali yang berusaha mendorong pengolahan sampah sejak dari komunitas banjar. Banjar adalah komunitas masyarakat adat di tiap desa. Satu dusun atau desa bisa terdiri dari beberapa banjar. Caranya, mendorong bank sampah di tiap banjar.“Bank sampah di dekat rumah saya bisa mengolah sampah plastik menjadi minyak tanah,” kata Endang.Puluhan aktivis di isu pemberdayaan lingkungan di pelosok Indonesia memaparkan perkembangan gerakan di Festival Teras Mitra III, yang dihelat di Kuta, 14-17 Oktober 2014. Pertemuan mitra Global Environmental Facility – Small Grand Programme (GEF-SGP) ini ajang kumpul dan pameran pelaku usaha komunitas dengan pendekatan lingkungan.Tercatat 45 komunitas terlibat. Misal, Sokola Pesisir Makassar. Berawal dari beberapa kelompok belajar kreatif di Sokola Pesisir, lembaga ini lantas memproduksi beragam karya sesuai minat dan bakat anggota. Sejak 2009, Sokola Pesisir memproduksi berbagai macam kerajianan rotan, video dan foto dokumentasi acara serta mencetak beragam desain kaos terkait konservasi pesisir.Ada juga Yayasan Ciliwung Merdeka (Craft) dari Jakarta. Idenya dari banyaknya sampah anorganik dimanfaatkan menjadi produk bernilai jual. Sejak 2008, YCM mengolah sampah anorganik menjadi beragam produk seperti tas, aksesoris, dan kini menguji pembuatan pupuk padat dan cair.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2014-020-11.json	Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra	Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra \| Ada Transformasi Hijau (Ekowisata) di Jakarta. Transformasi Hijau atau Trashi, adalah lembaga pendidikan lingkungan hidup (PLH) yang aktif menyebarkan kecintaan terhadap lingkungan lewat kegiatan belajar alternatif di sekolah-sekolah. Sejak 2008, Trashi membuat beberapa program jelajah untuk mengenal sampah, air, satwa dan hulu hilir, sekaligus mendorong perubahan lewat program Young Transformers dan bekerja sama dengan beberapa SMU dan SMK di Jakarta.Perkumpulan LAWE yang fokus di peningkatan fungsi kain tenun nusantara dari Jogja juga mendorong perajin menanam tumbuhan yang menjadi bahan baku pewarna alami. “Pewarnaan alami harus didukung ketersediaan bahan baku,” ujar Adinindyah, pengelola. LAWE makin dikenal dengan produk aksesoris, alat tulis, tas, dan lain-lain.Ada Kelompok Peduli Lingkungan Belitung berhasil mengenalkan konsep ekowisata pasca terkenalnya daerah ini karena film Laskar Pelangi besutan Mira Lesmana dan Riri Riza.Kelompok ini menggarap Belitung Adventure, sebuah operator wisata yang menggarap paket wisata konvensional dan minat khusus lingkungan sepertidiving mengusung konsep eco-diving, snorkeling, jungle trekking sambil belajar tentang ekosistem hutan.Ada juga pahlawan perempuan Aleta Baun, penerima penghargaan lingkungan internasional Goldman Prize pada 2013, yang mengusir penambang marmer di Timor Tengah Selatan, NTT. Perajin tenun ini berhasil mengusir tambang dengan menenun selama setahun di bukit penuh deposit marmer itu. Aleta memimpin Organisasi A’Taimamus (OAT) mendorong masyarakat perbukitan Molo, Amanuban, dan Amanatun menghasilkan tenun selaras alam.	[0.9993699789047241, 0.00033445339067839086, 0.00029553149943239987]
2014-020-11.json	Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra	Para Pelaku Usaha Sahabat Alam di Festival Teras Mitra \| Catharina Dwihastarini, koordinator Nasional GEF-SGP Indonesia, mengatakan, hibah kecil dari GEF-SGP ada di lebih dari 100 negara di dunia. “Kami tak mau menunggu ancaman lingkungan makin banyak dan diselesaikan pemegang kebijakan. Kami mau bekerja dengan komunitas karena mereka menemukan cara unik.” Di Indonesia, sejak 1992 menjangkau lebih dari 500 komunitas. “Inisiatif ini perlu dibagi dan diapresiasi.”Produk-produk komunitas ini berhasil dijual hingga menjadi alternatif pendapatan dan bisa dikembalikan lagi ke lingkungan.Dia mengatakan, salah satu masalah adalah pemasaran produk. Karena itu festival ini memberikan perhatian pada aspek peningkatan bisnis.Bisnis sosialPanca Pramudya dari Institut Riset Sosial dan Ekonomi (INRISE) menyebut usaha berawal dari upaya penyelamatan lingkungan harus menyadari pentingnya pengelolaan bisnis. “Pemerintah harus beri contoh bisnis ramah lingkungan. Bisnis yang memperkokoh upaya konservasi yang sudah dilakukan,” katanya.Agung Alit, Presiden Forum Fair Trade Indonesia (FFTI) menyebut pola usaha seharusnya perdagangan berkeadilan. Yakni, prinsip menghormati hak produsen atau perajin melalui pembayaran layak, tepat dan cepat. Pembayaran, adalah jantung dunia usaha. “Yang brengsek di usaha pariwisata Bali adalah pembayaran.”“Mereka jual produk ke hotel, pembayaran menunggu tiga bulan. Itu bullshit. Ini yang kita lawan.” Fair trade, selain sebagai gerakan juga model bisnis. Ada 10 prinsip dalam fair trade ini seperti pembayaran layak dan tepat waktu, tak menggunakan pekerja anak, dan bahan baku ramah lingkungan. [SEP]	[0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523]
2016-020-19.json	34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor	34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor \| [CLS] Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Satwa International Animal Rescue (IAR) Indonesia menerima 34 individu kukang jawa (Nycticebus javanicus) hasil penindakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Selasa, (18/10/2016) lalu.Kukang tersebut berhasil disita dari pemburu dan pengepul di wilayah Bandung serta Kabupaten Bandung Barat.“Satwa aman, semalam tim medis sudah melakukan pemeriksaan kesehatan sementara. Terdiri dari 14 individu jantan dan 20 individu betina,” ujar Dokter Hewar IAR Indonesia, Nur Purba Priambada, melalui siaran pers, Rabu, (19/10/2016).Purba mengatakan, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mengetahui kondisi kukang. Mulai dari pengecekan fisik dan pemberian obat. Dari hasil pemeriksaan tim medis, secara umum kondisi kukang mengalami stress. Lima kukang memiliki luka (seperti gigitan), tiga individu mengalami trauma di bagian mata dan satu individu teraba ada peluru senapan angin di bagian punggung.“Semuanya berkutu. Empat kukang giginya patah, sementara yang lainnya masih bergigi utuh. Tadi malam tim rescue IAR Indonesia beserta satwa sudah sampai di Pusat Rehabilitasi di kaki Gunung Salak Bogor,” ucap dia.Menurut Purba, kukang yang bergigi utuh memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali. Namun, tetap saja kukang yang diburu dari alam itu menderita karena diambil paksa dari habitat asalnya.“Tim di sini bekerjasama untuk memberikan perawatan dan perlakuan sesuai dengan prinsip kesejahteraan satwa hingga akhirnya nanti mereka dapat dikembalikan ke alam,” kata dia.Dia menambahkan, primata nokturnal korban perburuan dan perdagangan itu selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan yang lebih komprehensif, proses karantina untuk pemulihan dan mencegah penyebaran penyakit. Kemudian maju ke tahapan rehabilitasi perilaku hingga pelepasliaran.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2016-020-19.json	34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor	34 Kukang Tangkapan Polda Jabar, Direhabilitasi Di IAR Bogor \| Manager Operational IAR Indonesia, Aris Hidayat mengatakan membutuhkan waktu yang lama dan biaya besar untuk mengembalikan sifat liar kukang korban perdagangan dan pemeliharaan. Sebab, pada umumnya kondisi kesehatannya buruk dan mengalami perubahan perilaku.“Untuk 34 kukang sitaan Polda Jabar yang dititiprawatkan di IAR Indonesia ini perilakunya masih liar. Saat ini kami berupaya memulihkan kondisi psikologis kukang yang stres akibat transportasi atau packing yang buruk. Setelah pulih, segera direkomendasikan untuk dilepas liar,” ujarnya.Aris berharap, dengan adanya penindakan hukum terhadap pengepul dan pemburu kukang masyarakat bisa berpartisipasi menghentikan rantai perdagangan kukang dengan tidak membeli maupun memelihara satwa liar dilindungi jenis apapun. “Tidak membeli dan tidak memelihara. Laporkan jika melihat perdagangan satwa liar dilindungi,” imbaunya.Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Jabar berhasil menyita 34 kukang jawa dari dua orang pengepul dan tiga orang pemburu yang ditangkap di Kosambi, Bandung dan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Para pelaku merupakan sindikat perdagangan kukang di Jawa Barat dan sekitarnya. Pelaku sudah diamankan ke Markas Polda Jabar.Mereka melanggar UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman pidana maksimal lima tahun kurungan penjara dan denda Rp100 juta karena memburu dan memperjualbelikan primata dilindungi jenis kukang jawa.Ketua IAR Indonesia, Tantyo Bangun mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap jaringan perdagangan kukang tersebut. Menurutnya, penindakan hukum merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan lingkungan yang terjadi di Indonesia.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]