Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No saved queries yet

Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2015-062-08.json	WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen	WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen \| Joko menambahkan, fakta persidangan menujukkan bagaimana intimdasi terhadap warga yang menolak pabrik semen terjadi. Terjadi pula menipulasi data oleh para penyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan tidak benarnya prinsip-prinsip Amdal seperti yang dijelaskan oleh Prof. Suryo Adi Wibowo dari Institut Pertanian Bogor pada sidang kesaksian ahli. Mereka juga meragukan kesaksian ahli UGM yang diajukan oleh PT. SI, yang ternyata kedua saksi tersebut belum pernah melakukan penelitian di Rembang.“Keterangan-keterangan penting dalam persidangan ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim, apalagi majelis hakim diketuai oleh seorang hakim lingkungan. Namun PTUN Semarang menggambarkan dengan jelas bagaimana hal substantial dikalahkan oleh majelis hakim dengan dalih telah kedaluarsa,” tambah Joko.Putusan hakim juga belum masuk pada hal-hal substansial yang telah dipaparkan dalam persidangan dan pengajuan banding warga merupakan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan keadilan.Sementara itu, Abetnego selaku Direktur Eksekutif Nasional WALHI kepada Mongabay menyesalkan putusan PTUN Semarang yang menyatakan bahwa gugatan Walhi dan warga sama sekali tidak pernah mengetahui adanya ijin lingkungan PT. SI tersebut.Dan upaya banding Walhi dan warga ditempuh karena putusan hakim terkesan mencari aman dan belum memeriksa pokok perkara tentang apakah pertambangan di kawasan fungsi karst merusak atau tidak.Walhi menduga bahwa putusan pengadilan itu menjadi jalan untuk meloloskan industri ekstraktif yang akan merusak pegunungan Kendeng dan akan mengancam keberadaan wilayah karst di tempat lain di Pulau Jawa.Walhi mengapresiasi adanya hakim bersertifikasi lingkungan tetapi fakta selama ini menujukkan bahwa pengadilan masih menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi pelaku perusak lingkungan, untuk itu tidak cukup mendidik hakim bersertifikat lingkungan.	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2015-062-08.json	WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen	WALHI dan Warga Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Semarang Terkait Pabrik Semen \| “Negara harus serius memfasilitasi terbentuknya peradilan lingkungan yang khusus menyelesaikan perkara-perkara lingkungan hidup,” tamhah Abetnego.Sementara itu, salah satu kuasa hukum warga dari Walhi, Muhnur Satyahaprabu mengatakan upaya banding menjadi salah satu cara selain mengajak masyarakat untuk kritis terhadap kebijakan yang akan mengancam keberlangsungan lingkungan.“Kami koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam tim advokasi peduli lingkungan yakni LBH Semarang, Walhi, JMPPK, Elsam, Pilinet, KontraS, HuMA, YLBHI dan Jatam terus berupaya melakukan kampanye penyelamatan lingkungan atas ancaman industri pertambangan di Pulau Jawa. Aktifitas pertambangan jelas mengubah rona lingkungan dan masyarakat yang akan terkena dampaknya,” kata Muhnur.Izin lingkungan di atas kawasan karst jelas bertentangan dengan UU diatasnya karena penambangan tersebut membahayakan kelestarian lingkungan hidup dan akan mengancam pertanian, pangan dan akan mengancam pertanian, pangan dan sumber air masyarakat sekitar.“Putusan PTUN selain menyalahi prinsip kahati-hatian (precautionary principle) dan juga telah menyalahi prinsip partisipasi yang helas diatur dalam undang-undang,” kata Muhnur.Adapun dalam akta permohonan banding, Muhnur dan perwakilan warga menghadap dan telah diterima oleh Ilham Hamir selaku panitera PTUN Semarang. [SEP]	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2014-042-08.json	Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat	Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat \| [CLS] Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, mengevaluasi perizinan penebangan kayu lewat izin pemanfaatan kayu rakyat (IPKR) secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan karena penebangan kayu tinggi bahkan sudah masuk kawasan hutan.Nikson Nababan, Bupati Taput mengatakan, mereka yang mengantongi IPKR tidak memperhitungkan dampak negatif. Akibatnya, kabupaten ini sering terjadi longsor dan banjir.Dia mengatakan, hasil evaluasi bersama Dinas Kehutanan, menemukan terjadi kerusakan hutan cukup parah akibat penebangan liar dan menyalahi aturan.Dari laporan, ditemukan sejumlah penerima IPKR, menggunakan untuk menebang dan membeli kayu yang diduga tidak sesuai aturan.Mereka, katanya, sudah turun ke lapangan setelah laporan terkait penebangan kayu di daerah penyangga resapan air. Benar saja, penebangan massif bahkan kayu di pinggir lereng gunung juga ditebang. “Ini mampu merusak resapan air dan sangat rawan longsor karena daerah penyangga dibabat habis.”Kabupaten Taput salah satu daerah perbukitan dan rawan longsor. Topografi kawasan memiliki kemiringan cukup tajam.Awalnya, Pemerintah Taput bersama Dinas Kehutanan membuat aturan soal izin penebangan kayu melalui IPKR guna mencegah penebangan berdampak buruk bagi daerah itu. Dengan ada izin Dinas Kehutanan bisa mengawasi. Di luar dugaan, banyak penyalahgunaan hingga harus evaluasi total.Kebijakan ke depan dibuat lebih ketat. Para pemilik IPKR wajib melakukan penghijauan kembali. “Jika ada yang tidak melakukan, kemungkinan besar izin dicabut dan dilarang beroperasi lagi.”Alboin Siregar, Kadis Kehutanan Taput, mengatakan, hutan konservasi ada delapan, empat suaka margasatwa, satu taman buru, satu taman hutan raya, enam taman wisata dan satu cagar alam laut.Pengawasan hutan, katanya, terus dilakukan dan menindak hukum para pelanggar.	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2014-042-08.json	Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat	Pemerintah Tapanuli Utara Evaluasi Izin Tebang Kayu Rakyat \| Data Walhi Sumut, laju deforestasi selama 13 tahun, cukup luas. Hutan lindung dan konservasi 1.797.079 hektar. Dari angka itu, luas perlu direhabilitasi 888.805 hektar (49,5%). Untuk hutan produksi, 2.251.854 hektar, perlu direhabilitasi 1.339.981 (59,5%). Jadi, keseluruhan, dari 4.048.933 hektar kawasan hutan, harus rehabilitasi 2.228.786 hektar (55,3%). [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2012-032-17.json	Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan	Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan \| [CLS] Para peneliti di ARC Pusat Penelitian Bidang Studi Terumbu Karang atau Centre of Excellence for Coral Reef Studies (CoECRS) baru-baru ini dalam sebuah laporan yang dimuat dalam Nature Climate Change menemukan bahwa beberapa jenis ikan tidak rentan dengan meningkatnya kandungan karbondioksida dan keasaman air laut, seperti yang dikhawatirkan sebelumnya.“Selama ini seluruh dunia khawatir terkait temuan bahwa anak-anak ikan adalah mahluk yang sangat rentan dengan meningkatnya keasaman di laut, seiring dengan banyaknya emisi karbon akibat aktivitas manusia yang mempengaruhi lautan,” ungkap Dr Gabi Miller dari CoECRS dan Universitas James Cook.“Hasil penelitian kami dengan sejumlah ikan anemon menunjukkan bahwa anak-anak mereka bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang kami prediksikan akan muncul di laut di tahun 2100. Induk ikan membiasakan anak-anak ini dan membesarkan mereka di air dengan keasaman lebih tinggi.”“Aktivitas manusia diperkirakan akan meningkatkan keasaman air laut antara 0.3 hingga 0.4 hingga akhir abad ini, berdasar analisis emisi karbon kami,” ungkap peneliti lain, Prof. Philip Munday.“Dalam penelitian sebelumnya dan penelitian kami sendiri, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kemampuan bertahan anak-anak ikan anemon akan terpengaruh secara serius saat anak ikan tersebut terkena dampak peningkatan karbondioksida dan keasaman pada level tersebut,” tambahnya.“Namun saat kami bawa kedua induk ikan dan anak-anak ini di dalam air yang lebih asam kami menemukan bahwa, mereka setidaknya bisa mentolerir perubahan kadar keasaman tersebut,” tambah Dr. Miller. “Namun apakah dampak ini bertahan hingga akhir hidup mereka, masih harus dilihat lebih lanjut,” tambahnya.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2012-032-17.json	Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan	Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan \| Bagaimana induk ikan bisa melampaui dan beradaptasi dengan tingkat keasaman air ini, masih merupakan sebuah misteri, ungkap Prof. Munday. “Interval waktu yang tersedia terlalu pendek untuk memungkinkan terjadinya sebuah adaptasi genetik dalam pemikiran yang normal. Namun, ini adalah sebuah efek keberadaan induk yang sangat penting, yang kami butuhkan untuk mengatasi kerentanan jumlah ikan dunia akibat perubahan-perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.”Berdasar dari bukti kepunahan-kepinahan yang terjadi sebelumnya, para peneliti sejak lama mengkhawatirkan bahwa pelepasan karbon dalam jumlah besar ke laut akan menyebabkan malapetaka bagi kehidupan di laut, terutama untuk spesies yang bergantung pada kalsium untuk membentuk tulang dan cangkang mereka. Penelitian baru lainnya menyebutkan bahwa kadar karbon (CO2) yang tinggi akan menyebabkan sistem saraf dari beberapa mahluk laut tidak berfungsi.Kenaikan tingkat keasaman di laut terkait aktivitas manusia yang melepas karbon ke perairan diperkirakan antara 0.1 pH unit dalam 50 tahun terakhir, dianggap jauh lebih tinggi dibanding kenaikan tingkat keasaman yang pernah menyebabkan punahnya beberapa spesies di lautan, yang telah mengeliminasi sekitar 70 hingga 90% spesies lautan. “Apa yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah, beberapa spesies setidaknya memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dibanding yang kita bayangkan. Dan ini bisa memberi kesempatan kepada manusia untuk mengontrol kadar emis karbon mereka di lautan,” sambung Prof Munday.Namun Dr Miller memperingatkan bahwa ikan anemon sangat kuat akibat bentukan alam, dan mungkin tidak seperti kebanyakan ikan yang ada di laut. “Mereka yang pasti bukan ikan yang lemah, karena mereka memiliki kemampuan cukup besar untuk mengatasi kondisi berubah kok,” katanya. “Kita perlu memperluas penelitian untuk jenis ikan lain, terutama mereka yang diandalkan manusia sebagai makanan.”	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2012-032-17.json	Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan	Ikan Anemon ‘Terpaksa’ Beradaptasi Akibat Emisi Karbon Manusia ke Lautan \| Kedua ilmuwan memperingatkan bahwa dampak besar pada pengasaman laut akan cenderung pada karang sendiri, dan terumbu karang yang mereka bentuk, yang pada gilirannya menyediakan habitat untuk ikan kecil seperti ikan anemon. Nasib terumbu karang dunia di bawah rezim emisi karbon buangan manusia masih sangat tidak pasti, mereka mengingatkan. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2012-035-19.json	Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan	Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan \| [CLS] WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan mengerahkan seluruh daya secara nasional guna mengembangkan sikap dan tindakan politik “memblejeti” para perusak lingkungan. Targetnya, menghentikan keterlibatan perusak lingkungan di dalam lembaga negara.“Indonesia tidak boleh dipimpin dan dikendalikan oleh perusak lingkungan,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Abetnego Tarigan, Kamis (21/6/12).Walhi menilai, aktor-aktor yang selama ini dinilai sebagai perusak lingkungan, justru banyak bercokol di lembaga negara seperti eksekutif dan legislatif. “Isu lingkungan hidup pun dibajak untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan mereka, baik secara ekonomi maupun politik.” Jadi, isu lingkungan bukan untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat.Abet mengatakan, dua tahun lalu, Oktober 2010, Walhi bersama dengan 15 pimpinan organisasi masyarakat sipil lintas sektor mendeklarasikan gerakan dan kampanye “Pulihkan Indonesia Utamakan Keselamatan Rakyat”.Ini diperkuat lagi sebagai tag line kampanye Walhi pada Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup ke 11 di Kota Balik Papan pada April 2012, yang telah melahirkan mandat organisasi kepada kepengurusan periode 2012-2016.Beberapa hal yang bisa digaris bawahi di sini antara lain, memperluas akses dan kontrol rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus mendorong prinsip demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas.Mendorong keterlibatan masyarakat secara penuh dalam penyusunan rencana ruang hidup, mendorong kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan ekologi. Serta mendorong pemerintah menyelesaikan berbagai kasus tenurial melalui pendekatan hukum yang berlaku di wilayah setempat.Mengapa perlu dikuatkan? “Sebab, praktik pengerukan sumber daya alam tanpa batas untuk kepentingan segelintir elit kuasa dan kuasa modal tanpa mengedepankan kepentingan nasional,” ucap Abet.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2012-035-19.json	Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan	Walhi: Bersihkan Lembaga Negara dari Perusak Lingkungan \| Menurut dia, merusak lingkungan dengan penuh kesadaran terus berlanjut. Salah satu tercermin dalam design Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Ini sebuah ironi dari negara yang rentan terhadap bencana.”Kebijakan ini, seperti kedelai dungu yang terus mengulangi kesalahan. Lalu, mengikuti kesalahan yang pernah negara-negara maju yang telah sukses membawa bumi ke bencana Iklim yang hampir tak tertanggulangi.“Model pembangunan hari ini telah gagal memberikan keselamatan bagi warga bumi karena pendekatan ekstraksi sumberdaya alam yang berlebihan khusus di negara berkembang seperti Indonesia.”Pembangunan ke depan, selayaknya mempertimbangkan keselamatan dan keberlanjutan jasa layanan alam. “Berlandaskan kepentingan nasional, melindungi rakyat Indonesia khusus kaum buruh, tani, perempuan dan suku bangsa minoritas lain.”“Mengarusutamakan keberlanjutan lingkungan berarti mengarusutamakan keselamatan rakyat.” [SEP]	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2023-006-08.json	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi \| [CLS] Sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah kasus yang dialami para petani Pakel Banyuwangi, Jawa Timur ini. Konflik lahan berlarut, warga berupaya terus berjuang mempertahankan ruang hidup dari perkebunan skala besar, PT Bumi Sari, kini harus berhadapan dengan hukum. Tiga orang petani, Mulyadi, Suwarno dan Untung jadi tersangka. Ketiga kena tuduh menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.Solidaritas mengalir. Sebuah petisi desakan “Cabut HGU PT Bumi Sari, Bebaskan 3 Petani Pakel, Banyuwangi dan Wujudkan Keadilan Agraria,” di Change.org, sudah ditandatangani 21.986 orang sampai Minggu (12/2/23), sore.Ceritanya, lima warga Pakel, Mulyadi, Suwarno, Untung, Ponari, dan Hariri (sopir) hendak bertolak ke Desa Aliyan menghadiri rapat Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi menggunakan mobil desa, 3 Februari sekitar pukul 18.30 WIB.Di tengah perjalanan di Cawang, Rogojampi Selatan, sekitar pukul 19.30-an, mobil yang ditumpangi tiba-tiba harus mengurangi kecepatan karena mobil berwarna hitam di depan tiba-tiba berhenti.Mobil hitam itu diduga sengaja membuat kemacetan agar mobil yang ditumpangi berhenti. Di belakang mobil yang ditumpangi warga Pakel itu ada dua mobil hitam dan putih mendekat hingga posisi terhimpit.Tiba-tiba, mereka didatangi enam orang tak dikenal yang diduga intel. Keenam orang itu meminta penumpang mobil desa itu turun.Mulyadi, Suwarno dan Untung, digiring masuk ke satu mobil yang mencegatnya. Hariri yang sebelumnya membawa mobil desa diminta mengendarai mobil itu dikawal empat orang.Ponari, juga ikut dalam rombongan mobil desa bersama keempat warga yang diculik ditinggal begitu saja di tempat kejadian.Penangkapan keempat warga Pakel itu cenderung seperti penculikan karena tak profesional dan tak sesuai prosedur.	[0.9992979764938354, 0.00035951982135884464, 0.00034251681063324213]
2023-006-08.json	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi \| Saat ini, Mulyadi, Suwarno dan Untung, ditahan di Polda Jawa Timur. Sementara Hariri, sopir mobil desa sudah kembali ke Pakel.Penangkapan ini diduga terkait ketiga warga Pakel pada Januari 2023 mangkir dari panggilan pemeriksaan Polda Jawa Timur.Wahyu Eka Setiawan, Direktur Walhi Jawa Timur menilai, sejak awal kasus ini, institusi Polri, khusus Polda Jawa Timur, menunjukkan ketidakprofesionalannya. Mereka menuntut Polda Jatim segera membebaskan ketiga pejuang Pakel Banyuwangi yang ditahan itu.Walhi Jawa Timur mendesak ATR BPN, Komnas HAM dan lembaga terkait serius membela hak asasi manusia terutama mereka yang tengah berjuang untuk tanahnya. Pada Januari 2022, warga Pakel juga melaporkan kasus mereka ke Komnas HAM.Sebelumnya, Mulyadi, Suwarno, dan Untung ditetapkan sebagai tersangka yang dijerat dengan Pasal 14 dan atau 15 Undang-undang Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Mereka bertiga dituduh menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Melalui surat Nomor: S. Pgl/174/RES. 1.24/2023/Ditreskrum tertanggal 16 Januari, Polda Jawa Timur memanggil tiga warga Pakel Banyuwangi untuk datang ke Polda Jawa Timur, 19 Januari 2023. Baca juga: Konflik Lahan, Petani Banyuwangi Lapor Mabes Polri Surat baru diterima warga pada keesokan harinya, 20 Januari 2023.Namun, katanya, dalam surat itu ditemukan kecacatan, tidak ada penjelasan kapan dan dimana peristiwa penyiaran kebohongan itu terjadi.“Penerapan Pasal Undang-undang Nomor 1/1946 sudah tidak bisa dipakai karena Indonesia memiliki UU Hukum Pidana,” kata Ahmad Sofian, pakar pidana menanggapi penetapan tersangka ketiga warga Pakel dalam diskusi daring publik ‘Kriminalisasi Petani dan Konflik Agraria Pakel, Banyuwangi dalam Pusaran Sengkuni’ akhir Januari lalu.	[0.9992979764938354, 0.00035951982135884464, 0.00034251681063324213]
2023-006-08.json	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi \| Menurut dia, Pasal 14 itu baru bisa diterapkan kalau timbul keonaran karena berita bohong. “Harus di cek, itu benar berita bohong atau tidak. Kalau beritanya benar dan bisa dibuktikan di pengadilan, tidak bisa dipidana dengan pasal ini meskipun timbul keonaran. Sementara alat bukti dalam pasal ini berupa saksi, surat, selebaran atau dokumen yang disebarluaskan.”Herlambang P Wiratrama, pakar hukum Universitas Gajah Mada pun menanggapi kasus ini. Kasus yang terjadi di Pakel ini, katanya, bukanlah hal baru, hanya mengulang kisah kegagalan dalam penyelesaian konflik agraria.“Politik hukum agraria kita memang tidak sungguh-sungguh diupayakan untuk selesai, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus perampasan hak tanah rakyat yang terjadi di masa penguasaan orde baru,” katanya.Dia bilang, hampir semua kasus yang berkaitan dengan konflik perampasan tanah di masa lalu terkena kriminalisasi. Kondisi ini, berhubungan dengan hukum dan penegakan hukumnya.“Mereka hanya berhasil memenjarakan petani, tetapi tidak mengubah upaya penyelesaian konflik agraria yang mendasar,” katanya.Kriminalisasi yang menimpa petani ini, katanya, sebagai gambaran tanah untuk obyek agraria (Tora) yang gagal diupayakan negara.“Kriminalisasi petani ini hanya mengulang kisah gagal negara memahami bagaimana seharusnya konflik agraria diselesaikan secara hukum yang berkeadilan.”Dengan penangkapan petani Pakel oleh aparat ini, katanya, hanya akan menambah korban ketidakadilan agraria.Kriminalisasi ini, katanya, harus dihentikan karena bentuk pelanggaran hak asasi manusia.Sepanjang 2020-2023, ada 14 warga Pakel menjadi korban karena perjuangan mereka mempertahankan hak tanahnya.Sebelumnya, pada 14 Januari 2022, Polresta Banyuwangi memasuki lahan yang warga duduki kembali. Kekerasan pun terjadi terhadap warga dan tim solidaritas perjuangan, yakni, Wulan, Har, Fauzi, dan Esa.	[0.476456880569458, 0.5139302611351013, 0.009612822905182838]
2023-006-08.json	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi \| Jauh hari sebelum itu, data Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria dan Sumber Daya Alam (Tekad Garuda) menyebutkan, pada November 2021, ada 11 warga Pakel yang mendapatkan surat panggilan dari kepolisian, dua jadi tersangka.Juni 2021, warga Pakel dan tim pendamping hukum mengadukan kasus ini dan audensi dengan Kantor Staf Presiden. Tak ada respon berarti, bahkan pada Desember 2021, dua warga Pakel kembali mendapatkan surat panggilan dari kepolisian.Pada 26 Oktober 2022, warga Pakel menyampaikan kasus yang menimpa mereka kepada Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/BPN di KATR/BPN, Jakarta.Menurut Tekad Garuda, dalam pertemuan itu, KATR/BPN berjanji segera kunjungan ke Banyuwangi dan mengupayakan berbagai langkah penyelesaian. Atas rentetan kejadian itu, tim hukum warga Pakel yang tergabung dalam Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria dan Sumber Daya Alam (Tekad Garuda) menuntut beberapa hal.Pertama, mendesak Komnas HAM untuk investigasi, perlindungan hukum dan berbagai upaya-langkah strategis bagi warga Pakel. Juga, mendesak Kapolri, Kapolda Jatim, dan Kapolresta Banyuwangi untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap warga Pakel.Kedua, mendesak Kementerian ATR/BPN mencabut HGU Bumi Sari. Ketiga, mendesak Kapolresta Banyuwangi mencabut status tersangka dua warga Pakel, atas nama Sagidin, dan Muhadin.Keempat, menurut Kapolda Jawa Timur mencabut status tersangka tiga warga Pakel: Mulyadi (kepala desa), Suwarno (kepala dusun), dan Untung (kepala dusun).Kelima, mendesak Kompolnas untuk evaluasi kinerja Polda Jawa Timur dan Polresta Banyuwangi atas kasus kriminalisasi yang menimpa warga Pakel.Tekad Garuda juga mendesak, kapolri, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolresta Banyuwangi mengusut dugaan tindak pidana penguasaan lahan secara ilegal Bumi Sari.	[0.476456880569458, 0.5139302611351013, 0.009612822905182838]
2023-006-08.json	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi \| Persoalan lahan ini berawal pada 1925, sekitar 2.956 warga mengajukan permohonan pembukaan hutan Sengkan Kandang dan Keseran, yang terletak di Pakel, Licin, Banyuwangi kepada pemerintah kolonial Belanda.Data Walhi Jawa Timur menyebutkan, empat tahun kemudian, pada 11 Januari 1929, permohonan itu dikabulkan. Mereka dapat hak membuka kawasan hutan seluas 4.000 bahu (3.000 hektar) dari Bupati Banyuwangi, R.A.A.M. Notohadi Suryo.Walaupun mengantongi izin “Akta 1929”, warga Pakel kerap mengalami berbagai tindakan intimidasi dan kekerasan dari Pemerintah kolonial Belanda dan Jepang.Pasca kemerdekaan, warga Pakel terus berjuang mendapatkan kepastian atas hak pembukaan hutan seperti yang tertuang dalam “Akta 1929”.Pada 1980-an, lahan kelolaan warga yang masuk “Akta 1929” ini masuk konsesi perusahaan perkebunan Bumi Sari. Konflik agraria pun terus terjadi hingga kini. Ajukan praperadilan dan galang dukunganJauhar Kurniawan, anggota Tekad Garuda mengatakan, tim hukum warga Pakel memilih menempuh upaya praperadilan.“Untuk mencari keadilan dan mewujudkan keadilan agraria di Jawa Timur, khusus kaum tani dan masyarakat marjinal, kami menempuh praperadilan.”Pada 30 Januari lalu, tim mendaftarkan kasus penetapan tersangka warga Pakel ini di PN Banyuwangi.Mulai 20 Januari 2023, katanya, Tekad Garuda juga berupaya memperluas dukungan dengan menggalang Surat Solidaritas dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil Indonesia.Sampai 30 Januari 2023, tercatat ada puluhan akademisi dan pakar hukum yang bergabung dalam Surat Solidaritas ini antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan beberapa akademisi kampus lain.Surat Solidaritas yang terkumpul akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo, Menteri ATR/BPN, Kapolri, Komnas HAM, dan Kompolnas.	[0.476456880569458, 0.5139302611351013, 0.009612822905182838]
2023-006-08.json	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi	Konflik Agraria Berlarut, Lebih 20 Ribuan Orang Desak Bebaskan Petani Pakel Banyuwangi \| “Dalam surat itu, kami mendesak Presiden Jokowi dan seluruh institusi pemerintah terkait segera menyelesaikan kasus yang dialami warga Pakel,” kata Taufiqurochim, pengurus Tekad Garuda. *********** [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2020-036-19.json	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan?	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? \| [CLS] Ekosistem pesisir berperan sangat besar untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada di dalamnya. Keberlanjutan ekosistem pesisir akan sangat bergantung pada pengelolaan yang dilakukan secara baik oleh manusia.Deputi Bidang Ilmu Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Haryono mengatakan, LIPI sudah memantau ekosistem pesisir di seluruh Indonesia, termasuk ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang.“Ketiga ekosistem tersebut merupakan ekosistem yang penting, yang tidak hanya memiliki fungsi ekologi, namun juga memiliki peran penting pada perekonomian masyarakat. Ketiganya dapat dijadikan sumber pangan dan pendapatan bagi masyarakat,” ungkap dia belum lama ini di Jakarta.Namun, ketiga ekosistem tersebut itu tidak selamanya dalam kondisi baik dan kita harus terus memberikan masukan kepada Pemerintah Indonesia bagaimana melaksanakan monitoring terhadap tiga ekosistem yang perannya sangat besar itu.Oleh itu, pemantauan terhadap ketiga ekosistem tersebut harus terus dilakukan, agar data-data terkini bisa tetap didapat dan kemudian bisa dilakukan pemantauan secara berkala. Data-data ilmiah yang dimonitor, kemudian diolah dan disajikan agar bisa untuk memperkuat kebijakan yang sudah ada di Pemerintah.baca : Ekosistem Pesisir, Potensi Tersembunyi di Bawah Perairan Laut Direktur Konservai dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Andi Rusandi menyatakan bahwa saat ini kondisi ekosistem pesisir sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Bukan saja dari kebijakan, namun juga dari segala aktivitas yang sudah dilakukan oleh manusia.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2020-036-19.json	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan?	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? \| Adapun, jenis potensi pesisir yang ada di Indonesia, mencakup sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, jasa lingkungan, keindahan alam, dan instalasi bawah air. Khusus untuk potensi pertama, itu mencakup ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain.Seluruh potensi pesisir tersebut ada dengan mengelilingi pulau-pulau di Nusantara, baik pulau besar maupun kecil. Tercatat, ada 16.671 pulau yang sudah masuk dalam data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sudah dilakukan pengukuran luas.“Khusus untuk pulau kecil, itu relatif beresiko tinggi terhadap banyak hal, seperti perubahan iklim. Sementara pulau besar relatif lebih kuat menghadapinya. Pulau kecil juga sangat bergantung pada pulau besar yang ada di sekitarnya,” jelas dia.Lebih detail, Andi menerangkan bahwa dari potensi pesisir yang ada, terdapat tiga ekosistem penting yang masuk dalam sumber daya hayati. Ketiganya adalah terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.baca juga : Susahnya Menjaga Ekosistem Pesisir dan Laut Indonesia Bisa Tetap Baik Status TerkiniSaat ini, luasan terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektare atau mencapai 14 persen dari total luasan terumbu karang di dunia. Sementara, luasan mangrove mencapai 3,4 juta ha dan padang lamun mencapai luasan 1,7 juta ha.Dari data yang dirilis Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2013, luasan terumbu karang paling banyak ada di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 717 yang meliputi Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, terutama yang ada di wilayah laut Provinsi Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.Sementara, untuk padang lamun luasannya paling banyak ada di WPP 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur, terutama wilayah perairan Laut Arafura yang mencakup Provinsi Papua dan Maluku.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2020-036-19.json	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan?	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? \| Sedangkan, untuk luasan mangrove paling banyak ada di WPP 718 dan 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.Sebagai bagian dari pengelolaan wilayah dan ekosistem pesisir, Pemerintah Indonesia sudah menetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam lima tahun mendatang, luas kawasan konservasi diharapkan bisa mencapai luasan 26,90 juta ha pada 20204 mendatang.“Saat ini luasnya baru mencapai 23,38 juta hektare,” tutur dia.baca juga : Indonesia Dapat Dana 20 Juta Euro untuk Pembentukan World Mangrove Center Namun demikian, selain target di atas, Pemerintah juga akan fokus untuk melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan. Saat ini, dari 197 kawasan konservasi laut yang ada, tercatat baru 6 kawasan yang sudah dikelola secara berkelanjutan.“Pemerintah ingin pada 2024 mendatang ada 20 kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan,” jelas Andi.Selain itu, agar ekosistem pesisir tetap berkelanjutan, Pemerintah juga menetapkan 20 spesies laut yang akan diberikan perlindungan hingga 2024 mendatang. Pemilihan 20 spesies tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan LIPI sebelumnya.Dari rekomendasi tersebut, sebanyak 308 spesies dari 7 taksa, yakni pisces, coral, mimi/xiphosura, crustacea, reptile-amfibi, teripang dan molusca, ditetapkan sebagai spesies biota perairan prioritas perlindungan.Namun, mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan yang tidak mutlak pada level genus, skala prioritas, isu yang paling krusial, termasuk indikator dan capaian, KKP menetapkan 20 jenis ikan prioritas yang akan dikelola selama 5 tahun ke depan.Adapun, 20 spesies yang akan menjadi target prioritas KKP adalah: perlu dibaca : Ancaman Eksploitasi Laut, 20 Jenis Ikan Terancam Punah di Indonesia Jadi Prioritas Konservasi Pengelolaan Laut	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2020-036-19.json	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan?	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? \| Senior Natural Resources Management Specialist World Bank untuk Indonesia Sustainable Ocean Program (ISOP) Andre Rodriguez de Aquino meyakini bahwa kesehatan laut bisa dijaga melalui pendekatan ekonomi biru yang saat ini sudah bergaung di seluruh dunia.“Ini adalah pendekatan yang bagus, karena laut sangat membutuhkannya. Ini bisa berjalan dengan lintas sektoral. Intinya, laut mempersatukan kita semua,” ucap dia.Berbagai pendekatan itu di antaranya adalah rencana tata ruang laut, managemen zona laut yang terintegrasi, rencana induk pariwisata yang terintegrasi, dan juga integrasi aktivitas-aktivitas tambahan melalui kebijakan yang sudah ada dam kerangka kerja strategis.Perlunya dilakukan pengelolaan yang baik, karena laut Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah dan sudah menjadi sumber kehidupan dan penghidupan sejak lama. Bahkan, kekayaan sumber daya laut juga sudah ikut menopang ekonomi secara nasional.Andre menjelaskan, jika terumbu karang kondisinya sehat akan menyumbangkan nilai ekonomi tahunan secara nasional mencapai USD3,1 miliar, menyediakan lapangan pekerjaan untuk tujuh juta orang yang bisa bekerja pada perikanan tangkap dan budi daya, dan menjadi penyumbang produk domestik bruto (PDB) secara nasional hingga 2,56 persen.perlu dibaca : Pentingnya Padang Lamun untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Sayangnya.. Secara keseluruhan, para peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI memberikan penjelasan tentang kondisi terkini tiga ekosistem utama di wilayah pesisir. I Wayan Eka Dharmawan yang menjelaskan tentang ekosistem mangrove, menyebutkan bahwa saat ini ada peningkatan pada rerata cakupan kanopi.Untuk wilayah Barat Indonesia, tingkat kerapatan tinggi berhasil terlihat dengan dominasi spesies Rhizophora sp. Spesies tersebut diketahui memiliki tingkat toleransi kerapatan yang antarpohon yang cukup tinggi. Data tersebut didapat dari hasil pemantauan selama 2015-2019.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2020-036-19.json	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan?	Bagaimana Mengelola Ekosistem Pesisir yang Tepat dan Berkelanjutan? \| Kemudian, Tri Aryono menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang menyebutkan bahwa dari data yang dirilis pada 2019, dari sebanyak 1153 lokasi terumbu karang, 390 terumbu karang masuk kategori buruk, 431 terumbu karang masuk kategori sedang, 258 terumbu karang masuk kategori baik, dan 74 terumbu karang masuk kategori sangat baik.Terakhir, Susi Rahmawati dan Udhi E. Hermawan memaparkan tentang kondisi terkini padang lamun. Dari hasil penelitian keduanya yang dilakukan pada 2018-2019, padang lamun di Indonesia umumnya memiliki komposisi multispesies, dengan tujuh hingga sembilan spesies lamun.Selain itu, padang lamun di perairan Indonesia memiliki kelimpahan yang relatif sedang dengan tutupan antara 30-40 persen. Lalu, ditemukan fakta juga bahwa padang lamun di bagian timur Indonesia lebih tinggi dalam persen tutupan dan kekayaan spesies daripada padang lamun di bagian barat Indonesia. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2014-052-11.json	Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae	Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae \| [CLS] Siang itu, awal April 2014, cuaca panas terik. Setelah melewati jalanan rusak dan berdebu, saya tiba di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Jalanan lengang, sesekali terlihat anak-anak berseragam SMA melintas.Di sebuah rumah batu dengan halaman dipenuhi bunga dan pepohonan rimbun, saya menepikan kendaraan. Hari ini ada pertemuan dengan pengurus dan anggota Komunitas Swabina Petani Salassae (KSPS).KSPS bukanlah komunitas petani biasa. Hanya dalam dua tahun mereka sukses menerapkan pertanian organik di Desa Salassae. Puluhan petani di desa kini memutuskan meninggalkan bertani lama. Mereka beralih ke organik. Sebagian menikmati hasil, dan sebagian lagi proses penanaman.Armin Salassa, pendiri dan pengurus KSPS mengajak saya mengunjungi sawah dan kebun organik. Di kawasan persawahan, hamparan sawah seluas 30 are diolah organik.Kondisi sangat berbeda dengan tanaman non organik. Umur tanam sama, sekitar 75 hari, namun olahan organik lebih tinggi dan hijau.Armin mengatakan, hasil jauh berbeda, baik panen maupun rasa. Satu karung gabah beras organik berisi 75 kg beras. Karung ukuran sama, beras organik berkisar antara 95-114 kg setiap karung.Bertani organik, kata Amin, lebih hemat sekaligus menguntungkan. Penggunaan pupuk kimiawi di sawah seluas satu hektar biaya Rp1,5 juta, dengan bahan organik, berupa campuran gula dan berbagai macam buah-buahan hanya Rp80 ribu. Harga di pasaran bisa dua kali lipat dibanding beras biasa.Rasapun berbeda. Beras organik lebih enak. Mereka merasa enggan memakan nasi beras non-organik setelah itu.Senada dengan Awaluddin, penggagas KSPS sejak tiga tahun silam dan aktif mengembangkan pertanian organik Desa Salassae. Dia lulusan diploma Jurusan Olahraga di Universitas Negeri Makassar (UNM). Saat ini sebagai guru honorer di SD 244.“Setelah makan nasi beras organik, beras lain tak enak lagi. Perbedaan sangat jauh,” katanya.	[0.00023018968931864947, 7.6199598879611585e-06, 0.9997621774673462]
2014-052-11.json	Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae	Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae \| Awaluddin memiliki pengalaman berkesan selama dua tahun mengubah cara bertanam konvensional ke organik.Pada tahun awal, seluruh anggota keluarga menentang keras. Ibu pernah menangis memohon tetap menggunakan pestisida dan pupuk kimiawi. Awaluddin teguh. Dia meyakinkan keluarga.“Perlu waktu lama meyakinkan mereka. Mereka baru luruh dan mendukung setelah melihat hasil.”Kesuksesan panen sawah organik ini menarik perhatian petani lain. Hallang, petani yang baru bergabung di KSPS ini memutuskan menjadikan tiga hektar sawah organik musim tanam mendatang.“Setelah melihat hasil panen teman-teman di KSPS saya tidak ragu mengorganikkan seluruh sawah saya. Keluarga ada yang menentang,” kata Hallang.Mereka juga memperlihatkan kebun dua hektar milik Baso. Dia bergabung KSPS setahun silam. Hasilnya? Baso memperlihatkan pohon cengkih dan kakao tumbuh subur dan berbuah sehat. “Dulu, cengkih di kebun ini hampir mati, setelah diberi perlakuan organik langsung membaik dan tumbuh subur.”Bukan berarti sosialisasi organik KSPS berjalan lancar. Sikap, perilaku, dan pemikiran warga harus dikuatkan. “Kalau ini tuntas, ketika gagal pun tidak menjadi halangan,” katanya.KSPS sebagai komunitas petani tergolong unik. Mereka tak hanya belajar teknik bertani. Juga globalisasi dan kedaulatan pangan. Meskipun sebagian besar petani ini tamatan SD dan SMP.Wahid, sebagai ‘kepala sekolah lapang’ di KSPS tamatan SD. Dulu, sopir angkutan di perantauan.Syarat keanggotaan pun unik. Yakni, bersedia mengorganikkan sawah dan kebun dan wajib tampil sebagai fasilitator dan harus aktif mengajak keluarga dan petani lain bergabung dengan mereka.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2014-052-11.json	Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae	Belajar dari Kampung Organik di Desa Salassae \| Petani KSPS harus bisa membuat pupuk sendiri. Mereka biasa membuat pupuk kompos dikenal mikroba 3 (M3) secara gotong royong. Begitupun dalam penggunaan pupuk. Tempat pembuatan tersebar di halaman rumah maupun lahan warga. Kandang sapi dikelola kelompok maupun perorangan. Kotoran sapi sebagai bahan kompos. Di pasaran harga pupuk organik berkisar Rp90.000- Rp120.000 per botol.Keaktifan anggota KSPS di Desa Salassae, sangat terasa. Apalagi pemerintah desa sangat mendukung. Bahkan ada rencana membuat peraturan desa terkait pertanian organik ini, meski masih usulan.KSPS memiliki tujuh posko tempat pertemuan anggota. KSPS memiliki lahan hortikultura seluas 1.000 meter, sebagai tempat belajar anggota. Mereka tengah mengembangkan industri tanaman hias.Untuk membiaya organisasi dan memberdayaan anggota, KSPS memiliki divisi lembaga keuangan mikro (LKM). Ia sebagai lembaga tabungan dan pinjaman anggota. Kini, mereka menerbitkan saham khusus Rp100 ribu per saham, untuk modal usaha peternakan sapi. “Kami punya 14 sapi, dua saham anggota.KSPS didirikan sejak November 2011 dengan anggota 20 orang. Kini, anggota mencapai 76 orang. Mereka terus memperbesar keanggotaan dan rencana lahan organik. Setiap hari anggota mengajak petani lain.Kesuksesan KSPS menjadi inspirasi bagi desa lain. Hingga 2014, ada 15 desa berkunjung dan belajar bertani organik di Desa Salassae.Desa Salassae memiliki luas 32 kilometer persegi, dengan penduduk sekitar 4.000 jiwa dari 900 keluarga. Desa ini berjarak sekitar 35 km dari Bulukumba dan 186 km dari Makassar.Pada 2003, desa ini sempat hendak menjadi bagian konsesi perkebunan karet PT London Sumatera (Lonsum). Ratusan hektar lahan hampir diratakan buldozer dan ditentang warga.Sisa-sisa pohon karet ditanam warga pro Lonsum masih terlihat di sejumlah lokasi. Selebihnya, kakao, cengkih, lada dan persawahan. [SEP]	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2022-016-20.json	Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo	Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo \| [CLS] Desa Ratogesa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) terlihat mendung pagi itu. Matahari tak kunjung menampakan diri.Suara musik bambu memecah keheningan kampung adat Wogo. Musik bambu itu dimainkan oleh Marselus Selu (64). Tidak hanya mahir meniup suling dan memainkan alat musik bambu, dia juga terampil membuat alat musik ini.Marselus Selu (64) tak sungkan memperagakan cara memainkan alat musik tradisional dari bambu saat disambangi Mongabay Indonesia, akhir Juli 2022. Alat musik bambu ini merupakan ciri khas alat musik di Kabupaten Ngada.Sejak usia 15 tahun, Marselus mulai mahir memainkan alat musik ini. Cekatan ia memperagakan cara memainkan musik bambu Foy Doa, Foy Pai, Seruling dan Bombardon“Musik seruling bambu dahulu dimainkan sepanjang jalan untuk mengantarkan pasangan yang menikah ke gereja dan pulang ke kampung,” ungkapnya.Foy Doa dan Foy Pai merupakan alat musik bambu menyerupai suling tapi kembar. Foy Doa bunyinya nyaring sedangkan Foy Pai menghasilkan nada rendah,suara bas.Marselus bertutur, dahulu orang tua selalu memainkan alat musik ini saat subuh.Lagu gembira dan lagu sedih dilantunkan. Lagu yang dimainkan mencerminkan perasaan hati yang sedang dialami.Alat musik bambu biasanya dimainkan 25 orang. Ada yang membawakan lagu, memainkan bariton 1, bariton 2, bombardon, serta penabuh gendang.“Kalau dimainkan oleh banyak orang minimal 25 orang maka suara musik yang dihasilkan akan terdengar lebih bagus,” terangnya.baca : Agustinus Sasundu, Mengkonservasi Bambu Dengan Musik Membuat dan MemainkanSejak remaja, kecintaan Merselus pada alat musik bambu sudah tumbuh. Dirinya mengaku takjub saat melihat orang-orang dewasa di kampung adat Wogo memainkan alat musik ini.Ia pun meminta agar diajarkan namun dilarang. Alasannya, membuat alat musik bambu Foy Doa (seruling kembar) sangat sulit. Tak putus asa, dia menawarkan diri membeli alat musik tersebut.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2022-016-20.json	Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo	Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo \| “Awal tahun 70-an harganya Rp5, tapi saya tidak mempunyai uang. Akhirnya saya bekerja memikul 30 batang bambu milik warga dari kebun sejauh 1,5 meter dari kampung,” kenangnya.Marselus pun berlatih otodidak cara memainkannya selama 5 bulan hingga mulai memahami. Rasa penasaran timbul dalam dirinya bagaimana bambu bisa menghasilkan suara yang indah.Suling satu-satunya tersebut pun dibelah dengan pisau. Ia mempelajari cara membuatnya dengan menanyakan kepada warga kampung termasuk tempat dan waktu yang tepat untuk memotong bambu yang akan dipakai.Hutan bambu di puncak bukit sejauh 20 km dari kampung pun didaki saat musim kemarau menghampiri.“Bambu dipotong saat musim kemarau dan bulan gelap supaya kadar airnya rendah dan menghindari kutu yang biasa menggerogoti bambu. Kalau bambunya tipis dan kadar airnya rendah maka suaranya akan nyaring saat ditiup,” terangnya.Kini Marselus tidak hanya mahir memainkan, namun juga dalam membuat alat musik tradisional dari bambu ini.Ia pun mendirikan kelompok musik bambu Satu Tekad di kampung adat tradisional Wogo. Kelompok musik bambu ini sering diminta pentas di berbagai wilayah di Kabupaten Ngada maupun di NTT dan Bali.“Awal Juni lalu saat Pak Jokowi ke Ngada dan mampir ke kampung adat Wogo, kami memperdengarkan musik bambu ini. Senang rasanya bisa memainkan musik bambu di depan presiden dan rombongan,” ungkapnya.Marselus juga selalu setia mengajarkan anak-anak sekolah di Kecamatan Golewa maupun di Desa Ratogesa agar mahir memainkan alat musik bambu. Ia megharapkan generasi muda tidak meninggalkan musik bambu ini.baca juga : Jokowi Kunjungi Kampus Bambu di Ngada, Apa Saja Keunggulan Kampus Ini? Kampung Adat TradisionalKampung adat tradisional Wogo merupakan sebuah kampung adat yang masih dipertahankan tradionalitasnya. Kampung adat warisan zaman megalitikum ini seluas 1,5 ha, persis di sebelah barat jalan raya utama.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2022-016-20.json	Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo	Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo \| Marselus menjabat sebagai Soma, ketua dalam salah sebuah rumah adat. Rumah adat miliknya bernama Sao Liko Woe, Woe Ngate.Dia bertutur, kampung adat Wogo dipindahkan dari kampung lama sejak tahun 1935 dan setelah 10 tahun pindah baru diadakan pesta adat di kampung ini.Setelah rumah-rumah adat dibangun, Mosa Wulu Laki Eko (orang-orang tua) mendirikan kantor adat di tengah kampung. Kantor ini semacam teras yang hanya berisi bebatuan ceper sebagai tempat untuk duduk (Lengi Jawa Feo Folo).“Kantor adat ini dipergunakan untuk mendamaikan masalah dari setiap suku. Segala permasalahan diselesaikan di tempat ini,” terangnya.Terdapat 32 rumah adat atau Sa’o di Kampung adat Wogo. Semua rumah adat terbuat dari bahan alam berupa rumah panggung. Atap memakai alang-alang dan bambu. Tiang rumah menggunakan kayu dan bambu.Dikutip dari Wikipedia, ruangan rumah adat Ngada dibagi menjadi tiga bagian yakni Tedha Wewa, Tedha One, dan One. Tedha Wewa biasanya digunakan untuk kegiatan santai seperti para ibu menenun atau mengurus anak serta memiliki fungsi sebagai area untuk menerima tamu.Tedha One merupakan ruang tengah yang digunakan sebagai tempat beristirahat anggota keluarga dan ruangan memasak. Juga digunakan untuk menggelar rapat maupun tempat berkumpulnya keluarga.Sedangkan One merupakan ruang inti yang memiliki fungsi sebagai tempat ritual adat, kediaman leluhur, tempat tidur bagi kepala rumah tangga, dan tempat memasak.Rumah adat dibangun menghadap ke Ngadhu dan Bagha. Ngadhu berbentuk rumah yang dimaknai sebagai simbol leluhur perempuan, sementara Bagha berbentuk seperti payung dengan atap alang-alang dan ijuk hitam yang dimaknai sebagai simbol leluhur laki-laki.“Baru ada sembilan suku yang mempunyai lambang sementara tiga lainnya belum memilikinya. Setiap membangun rumah adat, semua warga bergotong royong bukan saja membangunnya namun menyiapkan dana,” terangnya.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2022-016-20.json	Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo	Marselus Setia Mengawal Musik Bambu dan Kampung Adat Wogo \| baca juga : Retha, Perempuan Muda Pioner Pembibitan Bambu di Ngada Mulai TergerusJalan setapak di sekeliling kampung adat Wogo mulai disemen. Semua rumah memiliki listrik yang disuply oleh PLN melalui jaringan kabel kampung adat ini. Ada juga antena parabola tertanam di samping rumah.Salah seorang pemandu wisata, Yulius Yoman mengeluhkan mulai tergerusnya keasrian kampung adat Wogo. Yulius mempersoalkan adanya tiang listrik yang ditanam di tengah kampung adat. Kabel listrik pun ditarik melintasi tengah kampung adat.Marselus mengakui keluhan ini pun selalu disampaikan wisatawan asing yang berkunjung ke kampung adat ini. Dia katakan, ini hambatan besar dan tidak terpikirkan sebelumnya.“Waktu itu tokoh-tokoh adat tidak berpikir ini menghambat sebab saat itu mereka sangat mendambakan adanya listrik,” ungkapnya.Marselus sebutkan, pihaknya sudah mengusulkan ke Dinas Pariwisata dan DPRD Ngada namun belum ada tanggapan hingga kini.Mereka minta agar tiang-tiang listrik di tengah kampung adat dipindahkan ke pinggir atau menggunakan kabel yang ditanam di dalam tanah supaya jangan mengganggu keaslian kampung adat.Marselus berharap agar pemerintah memperhatikan kampung adat tradisional dengan memberikan pelatihan atau bantuan dana pembangunannya. Penyebabnya kata dia,material bangunan sering didatangkan dari luar Kabupaten Ngada.Ia mencontohkan alang-alang dan beberapa kayu untuk tiang harus dibeli dari kabupaten tetangga di Pulau Flores. Ini yang menyebabkan biaya membangun sebuah rumah adat sangat besar.“Kita tetap berkomitmen menjaga warisan adat,budaya dan alam sesuai pesan leluhur. Makanya kami selalu mengajak anak-anak muda untuk terlibat dalam setiap kegiatan adat budaya agar kelak mereka bisa mewarisinya ke genarasi selanjutnya,” pungkasnya. [SEP]	[0.27853596210479736, 0.3501799404621124, 0.3712840676307678]
2020-011-04.json	Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit	Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit \| [CLS] Pulau kecil atau kawasan pesisir penuh dengan hamparan kebun sawit terjadi di berbagai penjuru negeri ini. Ruang hidup warga terhimpit. Berbagai masalah pun muncul mendera warga antara lain, krisis air bersih, lahan pertanian tergerus, ekosistem perairan baik sungai dan laut rusak, sampai hama seperti babi hutan masuk kampung dan meludes lahan pertanian warga. Kondisi ini baru segelintir dampak kala pulau-pulau kecil dan pesisir di negeri ini masuk investasi ekstraktif skala besar seperti perkebunan sawit.Berbagai persoalan ini dibahas dalam diskusi dari Tandan Sawit oleh Sawit Watch dengan tema “Ekspansi Perkebunan Sawit di Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil Kamis” awal November lalu.Baca juga: Nasib Pulau-pulau Kecil di Kepri Kala Sawit Datang [1]Susan Herawati, Sekjen Kolaisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Indonesia mengatakan, masyarakat pesisir dan nelayan ikut terancam serius dari perkebunan sawit skala besar.Belajar dari kasus dampingan Kiara di Langkat, Sumatera Utara, ekspansi sawit menghancurkan hutan mangrove hingga berdampak pada kehidupan nelayan.Para pemodal mengganti hutan mangrove di Langkat jadi kebun sawit. Sayangnya, dalam masalah ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak berposisi untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Padahal, fungsi pesisir dan pulau kecil sangat penting.Selain itu, katanya, pulau itu memiliki fungsi secara hidrologis. Eksosistem hutan di pulau kecil, katanya, untuk menjaga sistem tata air. Kalau hutan-hutan di pesisir maupun pulau kecil berubah jadi kebun sawit, katanya, bakal memunculkan masalah serius.Baca juga: Rehabilitasi Mangove Kelompok Tani Nipah Terancam Sawit Ratno Budi dari Umah Babel mengatakan, Bangka Belitung merupakan kepulauan kecil dengan luas 1,6 juta hektar dan penduduk 1,4 juta orang itu sudah terkapling-kapling dalam berbagai peruntukan industri skala besar.	[0.9999998211860657, 7.110257627118699e-08, 6.867904289720173e-08]
2020-011-04.json	Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit	Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit \| Sekitar 500.000 hektar konsesi sudah jadi kuasa perusahaan tambang timah dan mineral, dengan rincian, 150.000 hektar izin tambang di laut dan 350.000 hektar di daratan Bangka. Untuk perkebunan sawit , ada 282 .000 hektar, tetapi data resmi pemerintah pada 2019, jadi 173.000 hektar. Di sini, katanya, ada data tidak sinkron. Meskipun begitu, dengan 173.000 hektar itu saja sudah 10% daratan Bangka beralih jadi perkebunan sawit besar.Dampaknya, kata Ratno, hutan di pulau kecil jadi korban. Laju deforestasi, degradasi lahan sampai ke konflik agraria terjadi. Lebih parah lagi, perusahaan juga menanam sawit di pesisir pantai. Dari sisi ekologi, katanya, kalau mangrove terbabat bisa menimbulkan dampak lebih besar bagi pesisir dengan abrasi, sampai banjir rob.Pulau-pulau kecil di Babel, tak hanya terancam, seperti kebun sawit, tambang maupun hutan tanaman industri, mulai marak sekarang pertambakan skala besar.Munadi Kilkoda, anggota DPRD Halmahera Tengah juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, bicara pulau kecil di Malut masuk ekstraktif macam kebun sawit skala besar.Dia mengatakan, Malut di kelilingi gugusan pulau-pulau kecil tetapi arah pembangunan dan ekspansi lebih ke sektor sumber daya alam. Sejak 1980, katanya, pulau-pulau di Malut sudah tereksploitasi seperti di Gebe, Obi, Pulau Ge dan lain-lain.Belakangan, perusahaan sawit juga ekspansi besar-besaran di pulau kecil, Gane, masuk Halmahera Selatan.Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Malut, katanya, hampir semua kabupaten ada peruntukan area untuk perkebinan sawit. Dia sebutkan di Gane (Halmahera Selatan), Wasile (Halmahera Timur), dan Banemo (Halmahera Tengah).Kondisi ini, berbanding terbalik dengan dukungan pemerintah dalam memproteksi lahan untuk masyarakat.“Kita sudah mendorong supaya pemerintah menggolkan Perda Masyarakat Adat untuk memproteksi ruang masyarakat adat jangan sampai hilang,” katanya.	[1.0, 2.7181571229939472e-11, 2.1901744307051274e-11]
2020-011-04.json	Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit	Ancaman Ketika Pulau Kecil dan Pesisir jadi Kebun Sawit \| Dia bilang, memperjuangkan perda untuk masyarakat itu tdak mudah, terlebih menghadapi dinamika politik lokal sampai rintangan dari kepentingan pemodal. Tak heran, Perda Masyarakat Adat yang sudah diusung bertahun-tahun lalu belum ketuk palu juga. Mentawai ‘usir’ sawitKala investasi mau masuk pesisir atau pulau-pulau kecil, warga banyak menolak. Sebagian besar mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Di Mentawai, Sumatera Barat, punya cerita lain.Kala perusahaan sawit mau masuk, warga kompak melawan, menyusul pemerintah daerah menguatkan dengan tak ingin pulau kecil itu kemasukan investasi sawit.Rivai Lubis, Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai mengatakan, pada 1995, pernah ada izin sawit di Mentawai dan karena kondisi politik di tanah air maka investasi itu batal.Pada 2010, ada lagi perusahaan mau masuk tetapi persyaratan izin lokasi tidak ada hingga batal. Pada 2014 dan 2017, lagi-lagi pebisnis tak lelah mencoba, ada lagi ajukan izin kebun sawit 15.000 hektar. Penolakan kuat dari warga, katanya, berhasil menggagalkan mereka masuk.Luas Mentawai sekitar 600.000 hektar dengan luas daratan 491.000 hektar kawasan hutan atau 82%., sisanya, alokasi penggunaan lain.Dari 82% kawasan hutan itu, ada 183.000 hektar untuk taman nasional dan 246.000 hektar hutan produksi—228.000 hektar untuk korporasi).Rivai bilang, ternyata izin usaha pengelolaan kayu ini memberi pelajaran penting kepada warga di Mentawai terutama ancaman deforestasi dan konflik ruang. Dari pengalaman ini, mereka pun kompak menolak rencana investasi perkebunan monokultur seperti sawit masuk. Keterangan foto utama: Perkebunan sawit PT GMM, anak usaha Korindo, yang berada di bagian timur Halmahera Selatan. Foto: Mahmud Ichi/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.5366199016571045, 0.45439717173576355, 0.008982938714325428]
2018-009-15.json	UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia	UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia \| [CLS] Badan Dunia untuk Lingkungan (UNEP) pada 6 November 2018, merilis laporan terbaru berjudul The Coral Reef Economy.Ada tiga poin penting dalam laporan UNEP tersebut, yaitu :Temuan baru dalam laporan UNEP tersebut menawarkan peluang bisnis yang menarik untuk berinvestasi dalam perlindungan terumbu karang dunia, dengan manfaat ekonomi membentang dalam puluhan miliar dolar AS hanya dalam satu dekade.Berfokus pada dua kawasan terumbu karang utama dunia, studi The Coral Reef Economy membandingkan perkiraan hasil ekonomi dua skenario dari 2018 hingga 2030: skenario pertama Terumbu Karang Sehat, di mana terumbu karang dikembalikan menuju kondisi yang sehat melalui peningkatan investasi dalam perlindungan dan pelestarian; dan skenario kedua Terumbu Karang Terdegradasi, di mana kesehatan terumbu terus menurun kesehatannya dari level saat ini.baca : Sembilan Tahun Peringati Hari Terumbu Karang Dunia, Bagaimana Kondisi di Indonesia? Perbedaan pada kedua skenario sangat mencolok: perubahan dari penurunan ke peningkatan kesehatan terumbu karang lebih lanjut pada periode hingga 2030 dapat membuka tambahan keuntungan 37 miliar USD (2,6 miliar USD per tahun) di Indonesia dari tiga sektor utama yang tergantung pada terumbu karang: pariwisata, perikanan komersial, dan pembangunan pesisir.Unit Terumbu Karang UNEP menyatakan bahwa: “Investasi di terumbu karang menawarkan manfaat yang besar, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga untuk kehidupan laut, dan masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada kondisi terumbu karang yang sehat sebagai sumber makanan, mata pencaharian dan perlindungan.”	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2018-009-15.json	UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia	UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia \| Terumbu karang sangat berharga karena menyediakan sumber makanan, mata pencaharian, dan peluang ekonomi bagi lebih dari setengah miliar manusia yang tersebar di hampir 100 negara, dan sebagai benteng pesisir dari hantaman cuaca ekstrem; dan juga sebagai rumah yang menaungi seperempat dari semua spesies laut yang dikenal.Namun ekosistem vital ini sedang terdegradasi dengan cepat sebagai dampak pemanasan laut akibat perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, pengasaman laut, dan berbagai kegiatan berbasis lahan. Dunia telah kehilangan setidaknya seperlima dari terumbu karang dunia, dan menghadapi ancaman kehilangan paling nyata sebanyak 90 persen dari semua terumbu karangnya dalam 30 tahun ke depan.baca juga : Inilah Kondisi Beberapa Terumbu Karang Indonesia.. Penanggung Jawab Unit terumbu karang UNEP mengingatkan bahwa: “Perubahan iklim sangat berpengaruh pada terumbu karang, diperlukan tindakan segera untuk menghambat perubahan iklim sehingga terhindar dari hilangnya karang dengan skala global. ” Memodelkan Terumbu Karang Hasil model perhitungan UNEP menunjukkan bahwa apabila terumbu karang terus menurun sejalan dengan tren historis, maka nilai terumbu karang untuk sektor-sektor utama dapat jatuh secara riil sebesar 2,2 miliar USD di Indonesia per tahun pada 2030 dibandingkan 2018. Kerugian tersebut dapat memiliki dampak lanjutan yang nyata terhadap mata pencaharian lokal dan pendapatan pajak pemerintah di setiap wilayah, yang semakin menambah potensi kerugian bagi masyarakat yang bergantung pada terumbu karang.Di bawah skenario terumbu karang yang sehat, tutupan karang hidup (diidentifikasi sebagai penanda kunci kesehatan terumbu karang) diperkirakan akan meningkat menjadi 36,4 persen di Indonesia pada 2030. Di bawah skenario terumbu karang yang terdegradasi, tutupan karang hidup diperkirakan menurun dari rata-rata dari 16,6 persen menjadi 11 persen di Indonesia pada 2030.	[0.007555732037872076, 0.46857914328575134, 0.5238651633262634]
2018-009-15.json	UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia	UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia \| Perlindungan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang terutama yang didanai oleh sektor publik, diakui secara luas. Tetapi pada kondisi saat ini, belum cukup untuk menjaga kesehatan terumbu karang dan memenuhi target yang diadopsi internasional.baca juga : Seperti Apa Upaya Penyelamatan Terumbu Karang di Wilayah Segitiga Karang Indonesia? Berbagai pilihan kebijakan dan intervensi yang dapat menghasilkan manfaat bersih keuangan dan pengembalian investasi yang positif bagi para pemangku kepentingan bagi pemerintah dan sektor swasta dijelaskan dalam laporan UNEP tersebut. Intervensi yang dimodelkan dapat dilaksanakan di masing-masing daerah untuk membantu meringankan tekanan utama terhadap terumbu karang dalam jangka waktu pendek hingga menengah, seperti penangkapan ikan berlebihan, erosi dan pengelolaan air limbah yang tidak tepat.Kajian ini menunjukkan tentang bagian dari pengembalian ekonomi yang lebih luas, mungkin bertambah pada sektor lain yang secara tidak langsung terkait dengan terumbu karang dan manfaat sosial dan lingkungan dari pemulihan ekosistem terumbu karang kritis seperti konservasi keanekaragaman hayati dan nilai-nilai warisan budaya. Temuan Utama Hasil perhitungan model dari laporan UNEP tersebut menunjukkan tentang pencapaian peningkatan kesehatan terumbu karang dan peluang keuntungan yang dapat diraup. Ada 6 temuan utama dalam laporan tersebut, yaitu :Nilai ekonomi sektor swasta terumbu karang adalah pariwisata, perikanan komersial dan pembangunan pesisir yang sangat terkait dengan kesehatan terumbu karang. Nilai ekonomi untuk ketiga sektor ini setara dengan 13,9 miliar USD per tahun di wilayah Segitiga Terumbu Karang Indonesia. Jika karang terus menurun, nilai per tahun bisa turun 2,2 miliar USD pada 2030.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2018-009-15.json	UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia	UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia \| Perubahan menuju kondisi terumbu karang yang sehat pada tahun 2030 dapat membuka tambahan 37 miliar USD (atau 2,6 miliar USD per tahun) di Indonesia. Diperlukan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan akan sangat penting untuk memastikan arus investasi.menarik dibaca : Mungkinkah Terumbu Karang Diasuransikan? Manfaat sosial dari restorasi ekosistem bisa lebih besar daripada keuntungan finansial sektor swasta. Misalnya, mengurangi pembuangan air limbah kota yang tidak diolah ke lingkungan pesisir dapat menciptakan manfaat kesehatan.Pengelolaan erosi dapat mengurangi kehilangan tanah pertanian, sementara aforestasi pantai dapat mendukung kehutanan berkelanjutan dan meningkatkan penangkapan karbon. Perluasan zona larang ambil mempromosikan perikanan berkelanjutan dengan melestarikan stok dan keanekaragaman ikan.Hasil ini seharusnya tidak diambil sebagai cerminan dari total nilai terumbu karang, tetapi sebagai salah satu komponen dari manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang lebih luas dari perlindungan aset terumbu karang.Berbagai kebijakan dan intervensi yang dapat menghasilkan manfaat keuangan bersih tersedia bagi pemerintah dan sektor swasta. Temuan ini harus mendorong bisnis, pembuat kebijakan dan LSM untuk menyusun kebijakan dan inisiatif untuk membantu menumbuhkan ekonomi yang bergantung pada terumbu karang yang berkelanjutan.Aksi untuk meningkatkan kesehatan terumbu karang akan membantu mewujudkan Agenda Pembangungan 2030 dan SDGs. Keempat intervensi tersebut dianalisis secara langsung pada SDG 14 yaitu Pelestarian dan Penggunaan lautan, Laut dan Sumber Daya Laut secara Berkelanjutan, juga bisa berkontribusi pada SDG 6 yaitu Kepastian Air dan Sanitasi untuk semua, dan SDG 15 yaitu Pemanfaatan Ekosistem Darat secara Berkelanjutan.baca juga : Menguak Ketangguhan Terumbu Karang Dari Perubahan Iklim	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2018-009-15.json	UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia	UNEP Report: Potensi Investasi Miliaran USD di Segitiga Terumbu Karang Indonesia \| Upaya untuk meningkatkan kesehatan terumbu karang harus dipertimbangkan dalam konteks jangka panjang perubahan iklim, yang menghadirkan ancaman keberadaan bagi banyak terumbu karang. Bahkan jika tujuan Kesepakatan Paris tercapai, IPCC memperingatkan bahwa hingga 90% dari semua terumbu karang dapat hilang pada tahun 2050.Tindakan terhadap ancaman lokal (termasuk penangkapan ikan berlebihan, erosi, dan polusi) untuk memaksimalkan ketangguhan karang dapat membantu meredam dampak, tetapi efek perubahan iklim, termasuk pemanasan lautan dan perubahan siklon dan pola curah hujan, menambah ketidakpastian pada analisis yang disajikan dalam perhitungan ini.Intervensi yang menargetkan perikanan yang berkelanjutan, air limbah dan manajemen erosi dapat memberikan dampak positif pada kesehatan terumbu karang dan aktifitas ekonomi yang bergantung pada terumbu karang.Di Wilayah Segitiga Terumbu Karang Indonesia, intervensi ini dapat menutup 70% kesenjangan antara nilai yang diperkirakan berasal dari terumbu karang yang terdegradasi dan sehat pada tahun 2030. Hasil model perhitungan menujukkan bahwa target untuk mencapai perbaikan besar dalam kesehatan terumbu karang dapat dicapai dengan cepat.*** Dr Agus Supangat, Research Associate di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis.**Keterangan foto utama : Ikan dan terumbu karang yang ditemukan di perairan Puru Kambera di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Foto : Anton Wisuda/Mongabay Indonesia [SEP]	[0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523]
2021-019-07.json	Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing?	Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? \| [CLS] Mustadin Sidin (40) nelayan asal Kelurahan Kastela, Pulau Ternate, Maluku Utara sudah lima tahun ini menangkap ikan pelagis yang ada di sekitar rumpon di laut lepas. Dia tidak lagi mengail ikan karang yang jarak tangkapnya lebih dekat, antara 100 sampai 200 meter dari pantai depan kampung.Alasannya, selain karena ikan karang makin susah didapat, juga karena lebih mudah menangkap ikan dengan perahu bermesin dan peralatan lengkap dibanding menggunakan perahu dayung atau katinting. Dia kini lebih memilih menangkap tuna, cakalang dan jenis pelagis lainnya karena sekarang sulit menangkap ikan demersal.Dia bercerita, sebelum tahun 2000 kawasan laut sekitar Kastela banyak ikannya. Tetapi sekarang sangat sulit mendapatkan ikan.“Dulu kalau mengail satu dua jam di depan kampung ini sudah bisa mendapatkan ikan karang dari berbagai jenis hamper 10 kilogram. Selain sudah bisa dapat makan juga dijual. Kondisi sekarang berbalik. Kadang mengail berjam-jam juga tak satupun ikan yang didapat,” kata Mustadin yang ditemui usai menerima secara simbolis penyerahan rumah ikan atau apartment fish yang diserahkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara Sabtu (24/9/2021).Ikan laut di kedalaman 30 meter, lanjutnya, juga sudah sangat susah ditangkap. Lima tahun lalu, dia masih bisa mendapatkan ikan dengan jaring di kawasan terumbu karang depan desa ini saat surut. Sekarang ini ikan-ikan itu sudah raib entah ke mana.Mustadin bilang, dulu jenis ikan masih banyak di laut sekitar pantai Kastela, sehingga banyak nelayan dari kelurahan tetangga dan dari kota Ternate menggunakan perahu bermesin datang mengail ikan di kawasan laut ini. Sekarang memang masih banyak orang yang mengail di kawasan laut ini tetapi hasil tangkapan semakin minim.baca : Mencari Formula Tepat untuk Tata Kelola Perikanan Demersal Lalu apa masalahnya sehingga ikan–ikan semakin sulit didapat ketika mengail?	[0.01646406203508377, 0.9831623435020447, 0.00037361495196819305]
2021-019-07.json	Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing?	Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? \| Mustadin menduga akibat nelayan tidak bertanggung jawab yang menangkap ikan dengan cara merusak (destructive fishing) penyebab populasi ikan menurun drastis. Meski sudah ada larangan aktivitas perikanan merusak tetapi masih sering terjadi di lapangan.Di kawasan perairan Kastela, lanjutnya, ada warga termasuk oknum aparat sering menangkap ikan menggunakan potassium, atau buah dan akar tumbuhan.“Yang terbanyak potassium. Bahkan kadang dilakukan oleh oknum aparat. Kita temukan tetapi tidak bisa berbuat banyak ,” katanya. Meski berkurang, dampak perikanan merusak nyata menurunkan populasi ikan. Generasi nelayan saat ini saja kesulitan menangkap ikan, dia mengkhawatirkan generasi mendatang yang makin susah mencari ikan.Pria yang juga ketua kelompok nelayan Nita Malili Kelurahan Kastela ini mengatakan, karena kondisi ini maka perlu ada upaya memantau secara ketat praktek dustructive fishing tersebut. Tidak itu saja perlu mengembalikan kondisi ikan dengan memperbaiki terumbu karang. Salah satunya kata dia dengan membuat rumah ikan atau apartment fish ini. Setidaknya cara ini bisa membantu mengembalikan ikan yang makin habis saat ini.Dia bilang lagi menangkap ikan dengan cara merusak mematikan ikan juga merusak terumbu karang sebagai rumahnya. “Rumah ikan buatan yang diadakan DKP ini setidaknya membantu mengembalikan kondisi ikan di tahun- tahun mendatang. Saya kira upaya pemerintah membuat rumah ikan ini, ke depan bisa ada hasilnya.” harapnya.baca juga : Tangkap Ikan Pakai Bom dan Potasium Masih Marak di Maluku Utara Soal semakin sulitnya ikan karang di laut Ternate ini setidaknya dipengaruhi kondisi terumbu karangnya. Pasalnya kawasan pantai Kastela saat ini terumbu karang 50 persennya rusak dan tersisa karang mati.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-019-07.json	Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing?	Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? \| Mustadin menyambut baik upaya DKP Pemprov Malut dengan rumah ikan sebagai salah satu cara mengatasi dampak perikanan merusak. Partisi plastik ini nanti diletakkan di laut sekira pantai Kastela dan akan dikawal langsung Dodoku Dive Center, sebuah operator dive di Ternate bersama para nelayan.Dedy Abdullah Owner Dodoku Dive Center Ternate yang bermarkas di kawasan Pantai Kastela Ternate bilang terumbu karang rusak cukup parah di kawasan laut. Sekitar lima dari 10 hektar luas terumbu karang itu telah rusak. Rusaknya karang dan matinya mangrove di kawasan ini menyebabkan populasi ikan karang juga makin habis. Dia bilang jika tidak ada terumbu karang atau rusak, tentu ikan juga akan hilang.“Perlu pemulihan terutama untuk terumbu karang dan mangrove agar ikan juga mendapatkan tempat bertelur dan memijah,” katanya.Selain itu, pemerintah perlu melindungi kawasan rumah ikan dengan pelarangan sementara penangkapan untuk memulihkan populasi ikan. Dia melihat karena minimnya pengawasan perairan, masih terjadi praktek perikanan merusak dan bisa mengancam kawasan rumah ikan.Permasalahan lainnya adalah banyaknya sampah plastic di perairan yang menutupi dan merusak terumbu karang. Dedy menyebut dari hasil penyelaman yang mereka lakukan terutama di kawasan mulut kali mati di kawasan laut kota Ternate, sampah laut ini menjadi persoalan sangat serius. Karena itu menurutnya selain membuat rumah ikan dan melakukan proteksi terhadap kawasan yang telah dibuat rumah ikan, juga perlu ada penanganan sampah laut yang dimulai dari darat.baca juga : Menjaga Benteng Terakhir Maluku dengan Tata Kelola Perikanan Berbasis Adat DKP Sebar Rumah Ikan Ikan yang semakin berkurang dirasakan nelayan saat ini membuat pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara melakukan berbagai upaya. Salah satu usahanya dengan membuat rumah ikan atau fish apartment.	[0.9999886751174927, 5.7277034102298785e-06, 5.645468263537623e-06]
2021-019-07.json	Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing?	Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? \| DKP bersama Dodoku Dive Center, meletakkan rumah ikan di di beberapa kawasan laut di Ternate dan Halmahera dalam beberapa tahun ini, termasuk di Pantai Kastela, Senin (25/9/2021) lalu.Kepala DKP Malut Abdullah Assagaf saat penyerahan tersebut mengingatkan kepada para nelayan yang hadir agar ikut serta menjaga fasilitas rumah ikan yang berfungsi untuk memulihkan sumber daya ikan dan bisa ditempati ikan dalam 7 atau 8 bulan ke depan. Fasilitas itu agar dijaga nelayan dengan tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan yang merusak.Rumah ikan ini katanya adalah bangunan yang tersusun dari benda padat yang ditempatkan di dalam perairan yang berfungsi sebagai areal berpijah bagi ikan ikan dewasa, atau menjadi areal perlindungan asuhan dan pembesaran bagi telur serta anak anak ikan (spawning nursery).“Tujuan kita jelas untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya ikan melalui introduksi struktur buatan sebagai area khusus yang diharapkan dapat mempengaruhi dan menggantikan sebagian peran atau fungsi ekologis habitat alami sumberdaya ikan,” jelasnya.Hari itu ada 20 unit rumah ikan dalam bentuk partisi plastik yang penyerahannya diterima oleh perwakilan kelompok nelayan di Kelurahan Kastela.Pelepasan rumah ikan sendiri telah dilaksanakan sejak 2012 di Pulau Lelei Halmahera Selatan Maluku Utara sebanyak 35 unit partisi dan Pulau Koloroi Kabupaten Pulau Morotai 35 unit. Pada 2014, ditempatkan sebanyak 35 unit rumah ikan di laut Desa Kakara Halmahera Utara. Pada 2015, diletakkan 175 unit di Tidore, Halmahera Barat, Ternate dan Taliabu. Sementara di tahun 2021 ini diserahkan di Ternate sebanyak 20 unit.“Di beberapa tempat yang sudah dilepas rumah ikan mulai ditempati ikan setelah 8 bulan dilepas ke laut. Ini setelah partisi tersebut ditumbuhi karang lunak,” tambahnya. ***	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-019-07.json	Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing?	Ikan di Laut Ternate Makin Sulit Didapat, Dampak Destructive Fishing? \| Keterangan foto utama : ilustrasi. Pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di kawasan perairan TWAL Teluk Maumere ditangkap dan dibawa menggunakan perahunya menuju Pelabuhan Laurens Say Maumere, NTT. Foto : Polair Polda NTT [SEP]	[0.007496183272451162, 0.49611595273017883, 0.49638786911964417]