filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2023-009-17.json | Mikroplastik dan Limbah Cair Cemari Sungai-sungai di Bali | Mikroplastik dan Limbah Cair Cemari Sungai-sungai di Bali | Mikroplastik dan Limbah Cair Cemari Sungai-sungai di Bali | Bagaimana model pengelolaan sungai yang baik? Amiruddin contohkan beberapa model pengelolaan sungai, seperti di Maros, Sulawesi Selatan, terkenal dengan wisata Goa Rammang-Rammang. Pengelolaan sungai di sana menarik karena komunitas bisa mengelola sumber air alih-alih dieksploitasi untuk tambang karst, bahan baku semen. Ada juga pendekatan adat dengan penetapan larangan pakai sungai selama beberapa waktu yang disebut Lubuk Larangan di sejumlah daerah di Sumatera.Contoh baik lain pengelolaan sungai seperti Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat. “Konsepnya pinjam air. Air sungai disodet dialihkan ke kolam-kolam. Setelah itu difilter agar tidak terkontaminasi dengan cara tradisional, baru dialirkan kembali ke sungai,” katanya.Warga menyadari, harus mengembalikan kualitas air seperti saat digunakan.Revitalisasi sungai dengan cara pembetonan dinilai terlihat rapi namun secara ekologi tidak mendukung ekosistem sungai hidup. Dia contohkan, kehilangan tanaman dan satwa yang berfungsi menguraikan dan menjernihkan air.Di Sungai Tukad Badung, menteri dan presiden pernah menyaksikan alat nano buble untuk menjernihkan air sungai pada 2019 dengan biaya sekitar Rp300 juta.Dari hasil ekspedisi ini, sebagian besar kondisi sungai buruk. Masalahnya, sebagian besar warga atau sekitar 84% andalkan bahan baku air minum dari air permukaan seperti sungai. Untuk itu, katanya, perlu upaya pengendalian sumber mikroplastik ke sungai dari sampah plastik dan limbah Industri terutama pabrik kertas dan tekstil. ****** [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2012-014-04.json | Produk Kelapa Sawit RSPO di Cemilan Anda Bantu Selamatkan Si Orangutan | Produk Kelapa Sawit RSPO di Cemilan Anda Bantu Selamatkan Si Orangutan | Produk Kelapa Sawit RSPO di Cemilan Anda Bantu Selamatkan Si Orangutan | [CLS] Sebuah kebun binatang bernama Cheyenne Mountain Zoo Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat mengaitkan momen perayaan Halloween dengan fenomena penggundulan hutan tropis di Indonesia. Mereka mengingatkan pengunjung kebun binatang untuk selalu membeli permen atau makanan kecil yang mengandung kelapa sawit yang bersertifikat RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil.Kebun binatang ini menggunakan sebuah poster besar spesies yang kini dalam kondisi sangat terancam habitatnya di Sumatera, yaitu orangutan.Kelapa sawit, tak bisa dipungkiri adalah primadona bagi para pebisnis komoditi dunia, dan digunakan dalam berbagai produk secara luas di dunia. Mulai dari kosmetik hingga bahan tambahan untuk makanan, salah satunya adalah permen yang disajikan dalam perayaan Halloween.Kendati komoditi kelapa sawit memberikan devisa yang sangat besar bagi negara produsennya, namun ekspansi perkebinan yang luar biasa ini juga memakan korban dengan musnahnya jutaan hektar hutan tropis di Indonesia dan Malaysia. Bahkan dalam sebuah kajian baru-baru ini, 90 persen perkebunan kelapa sawit di negara bagian Sabah dan Sarawak di Pulau Kalimantan adalah hutan yang dialihfungsikan.Orangutan, sebagai sebuah spesies yang membutuhkan wilayah yang luas untuk bertahan hidup, kini tak lagi bisa bertahan di tengah maraknya perkebunan sawit karena kehilangan sumber pangan mereka. Bahkan, mereka dianggap sebagai hama yang akan merusak kebun sawit. Tentu saja, orangutan hanya satu dari ribuan spesies lain yang kehilangan habitatnya akibat ekspansi perkebunan sawit ini, menurut catatan para peneliti bahkan masih banyak spesies yang belum ditemukan di dunia ini. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2012-014-04.json | Produk Kelapa Sawit RSPO di Cemilan Anda Bantu Selamatkan Si Orangutan | Produk Kelapa Sawit RSPO di Cemilan Anda Bantu Selamatkan Si Orangutan | Produk Kelapa Sawit RSPO di Cemilan Anda Bantu Selamatkan Si Orangutan | Kebun binatang Cheyenne membuat sebuah panduan bagi para pengunjungnya dalam sebuah PDF file yang memberikan panduan kepada para konsumen agar membeli produk-produk makanan dan permen dari perusahaan yang masuk sebagai anggota RSPO, serta agar para konsumen ikut peduli dalam menjaga alam dan orangutan yang masih tersisa di Kalimantan dan Sumatera yang terus terdesak akibat perkebunan sawit yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Beberapa produk yang disarankan antara lain dari Nestle, Kellog’s, Hershey’s dan Mars, dibandingkan produk serupa dari produsen lain.Jika anda tidak menemukan nama makanan kesukaan anda dalam daftar ini, maka sudah saatnya bagi anda untuk menulis surat kepada pihak perusahaan agar bergabung dengan RSPO dan berkomitmen menggunakan produk kelapa sawit yang bersertifikat. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2022-036-13.json | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | [CLS] Hari raya Idul Adha 1443 Hijriah datang. Pada hari raya kurban ini, akan banyak potong hewan seperti sapi maupun kambing serta akan ada pembagian daging. Pembungkus daging yang kebanyakan dari kantong plastik sekali akan menimbulkan masalah sampah belakangan. Berbagai kalangan mengingatkan, agar tak gunakan wadah atau bungkus daging dari plastik sekali pakai. Banyak pilihan bungkus atau wadah bisa digunakan dari daun-daunan seperti daun pisang, pelepah pinang, sampai besek bambu dan lain-lain.Seperti Umamah Turriyamah, mempersiapkan segala sesuatu beberapa hari sebelum Idul Adha. Pelopor Komunitas Bye Bye Plastik Bag Batam itu bersama keluarga akan menyembelih satu sapi kurban di Bengkong Indah Atas, Kota Batam, Kepulauan Riau.Ada yang berbeda proses kurban keluarga ini. Umamah juga mencari daun pisang untuk membungkus daging yang akan dibagikan kepada tetangga, menggantikan kantong plastik.Umamah rela mencari hingga ke kawasan yang cukup terpencil di Kota Batam. “Saya bahkan sampai mencari daun pisang ke Barelang,” katanya kepada Mongabay, 7 Juli lalu.Dia pun membeli besek atau wadah dari anyaman bambu. “Kalau keluarga ambil daging bawa wadah sendiri,” kata Umamah.Berhenti pakai kantong plastik sekali pakai ketika momen Idul Adha sudah dilakukan Umamah sejak tiga tahun lalu.Dia mempunyai tanggung jawab mensosialisasikan pengurangan penggunaan plastik ini. Sejak aktif di Komunitas Bye Bye Plastik Bag, dia jadi paham bahaya plastik sekali pakai ini.Selama ini, dia keliru memberi alasan penggunaan plastik dengan kata-kata nyaman, murah, cantik, dan higienis. “Sejatinya plastik ini sangat berbahaya,” katanya. Baca juga : Banyak Manfaat, Saatnya Gunakan Kembali Daun Sebagai Pembungkus Daging Kurban | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-036-13.json | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Edukasi Umamah tak hanya dalam bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa pertemuan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dia juga menyampaikan kepada anggota bahaya sampah plastik sekali pakai.Selama sosialisasi, Umamah melihat masyarakat belum sadar bahaya plastik sekali pakai terhadap lingkungan hidup. Ia diperparah dengan proses pendaur ulang sampah plastik di Indonesia minim.Menurut dia, kesadaran masyarakat masih kurang karena sudah nyaman dengan kantong plastik sekali pakai. Apalagi untuk mendapatkan kantong sangatlah mudah dan murah.Padahal, katanya, opsi selain kantong plastik banyak, seperti daun pisang, pelepah pinang, daun jati, ataupun besek dan banyak lagi.Zaman dulu, kata Umamah, daging kurban dibawa dengan ditusuk rotan ataupun bambu. “Bisa juga membawa daging dengan nampan atau kontainer sendiri,” katanya.Dampak sampah plastik sangat besar. “[Plastik] dibuang, ada yang ke tempat sampah, ada yang buang begitu saja, bahkan masuk ke laut,” kata Umamah.Sampah plastik yang terbuang sembarangan itu, bisa jadi partikel kecil. “Meskipun dibuang ke TPA Punggur Kota Batam, terkena sinar matahari, air hujan, dan seterusnya plastik itu akan jadi partikel kecil yang akhirnya terbuang ke laut.”Tak sampai di situ, kata Umamah, partikel kecil plastik atau mikroplastik tadi akan merusak dan mencemari ekosistem perairan. “Hewan-hewan laut akan tercemari sampah plastik ini, bisa berdampak ke nelayan.” Bahkan, ikan-ikan yang sudah mengandung mikroplastik itu, bisa berujung di manusia. Baca juga: Kurangi Plastik, Wadah Daging Kurban Pakai Besek Memaknai kurban Nissa Wargadipura, pendiri Pesantren Ekologi Ath Thaariq mengatakan, sampah jadi momok di Indonesia. Perlu upaya menyetop atau kurangi sampah plastik ini termasuk saat bagikan daging kurban di Idul Adha.“Salah satunya tak menggunakan plastik di waktu proses pembagian daging kurban,” katanya saat dihubungi Mongabay. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-036-13.json | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Masyarakat, katanya, harus memahami agama secara holistik atau kaffah dalam kehidupan, yaitu mengendalikan diri dari hal yang merusak. Sudah menjadi rahasia umum sampah plastik akan merusak lingkungan alam.“Dalam visi kami (Pesantren Ekologi Ath Thaariq) mengedepankan rahmatan Lil alamin (rahmat bagi seluruh alam).” Pesantren menekankan kepada alam semesta, gender dan sosial.Ketiga hal itu, katanya, harus saling berkaitan dan tak bisa terpisahkan dalam konsep rahmatan lil alamin.Selama ini, Umat Muslim mengatakan persoalan hablum minallah (hubungan dengan Tuhan) dan hablum minannas (hubungan dengan manusia). Namun, katanya, jarang sekali menekankan soal hubungan dengan alam.Nissa mengatakan, persoalan ini harus jadi keputusan politik dengan melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai bungkus daging hewan kurban. Tak hanya melarang penggunaan plastik sekali pakai, juga memperhatikan secara ekologis semua proses perayaan Idul Adha.Berhenti gunakan kantong plastik, tidak hanya berdampak kepada alam. Dalam penelitian, katanya, daging yang dibungkus dengan kantong plastik lebih cepat busuk dibandingkan daun pisang.“Kalau pakai daun lebih segar, itu dalam sebuah penelitian di pesantren kita.”Nissa menghitung dasar, volume sampah kantong plastik setiap perayaan kegiatan kurban. Misal, satu sapi hasilkan 400 kantong kresek berisi daging, dikalikan jumlah sapi di satu wilayah. Dia mencontohkan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, rata-rata setiap Idul Adha dengan hewan kurban 300 sapi disembelih. Artinya, dalam satu hari raya kurban di Garut menghasilkan 120.000 helai kantong plastik. “Itu luar biasa banyak, baru satu hari, Idul Adha ini penyembelihan bisa tiga hari berturut-turut.”Beralih dari sampah plastik ke wadah ramah lingkungan juga bisa membuat mata pencaharian warga hidup, seperti petani bambu, kria besek, petani daun pisang dan lain-lain. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-036-13.json | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Tinggalkan Plastik, Gunakan Wadah Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban | Pada Hari Raya Kurban, Ath-Thaariq, sejak lama menerapkan penggunaan wadah bukan plastik, dengan daun pisang maupun besek bambu.Tak hanya memikirkan mengganti kantong plastik sekali pakai juga pemilihan hewan kurban dengan memperhatikan pertimbangan alam.Hewan kurban di Pesantren Ekologi Ath Thaariq bukanlah sapi, tetapi kerbau. Karena hidup kerbau bebas, lebih sehat dari sapi yang hidup dalam kandang.Azhari, Ketua Masyarakat Peduli Laut dan Lingkungan Hidup Indonesia (MAPELL) mengatakan, seharusnya bersama-sama membangun perspektif tak pakai kantong plastik buat daging kurban. Dia berharap, praktik pakai wadah daging kurban bukan kantong plastik jadi regulasi pemerintah. ********* [SEP] | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-003-07.json | Kampus Bambu dan Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Kampus Bambu dan Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Kampus Bambu dan Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat | [CLS] Kabut masih menghiasi kawasan hutan bambu, meski jarum jam sudah menunjukan pukul 07.00 WITA. Suhu terpantau 20 derajat Celcius, menambah sejuknya udara di Kampus Bambu Turetogo, Desa Ratogesa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.Kawasan yang dikelilingi bambu petung atau bambu betung ini berjarak sekitar 500 meter dari jalan raya utama di Kecamatan Golewa.“Kampus ini tempat belajar tentang bambu dan wisata bambu,” sebut Paskalis Lalu, Project Koordinator Yayasan Bambu Lestari [YBL] Flores, barubaru ini.Aktivitas di sini meliputi pembibitan dan pembesaran bambu. Juga, terkait konsep Hutan Bambu Lestari, pengawetan, dan konstruksi bambu. Ada bambu bulat dan bambu laminasi yang digunakan untuk membuat bangunan.Bangunan di Kampus Bambu yakni rumah musik Mama Linda, tempat menginap dan pelatihan, dapur bintang, dan gazebo semuanya berbahan bambu.“Kami akan mengembangkan desa wanatani bambu dengan merangkul masyarakat. Konsepnya, segala pendekatan dan aktivitas di wilayah tersebut terkait bambu,” ucapnya.Baca: Asa Mama Bambu Tingkatkan Ekonomi Keluarga Seraya Lestarikan Lingkungan Potensi bambuKepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada, Siwe Djawa Selestinus menyebutkan, potensi bambu di Ngada tersebar di semua kecamatan, seluas 70,2 hektar.Jumlah bambu diperkirakan 1.344.691 rumpun. Terdapat 3 jenis bambu dengan populasi terbanyak yakni bambu bheto [betung], peri [atel], dan guru [ampel].Data 2018 menunjukkan, bambu betung sebanyak 75.570 rumpun atau 27.169.214 batang. Bambu peri 10.680 rumpun atau 384.340 batang dan bambu ampel 10.423 rumpun atau 304.773 batang. Total semua 96.673 rumpun atau 27.858.327 batang.“Pemerintah kabupaten menjadikan YBL sebagai mitra dalam upaya restorasi lahan kritis dan konservasi sumber air. Selain itu, ada juga pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat adat serta pengembangan industri bambu berbasis masyarakat.” | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2023-003-07.json | Kampus Bambu dan Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Kampus Bambu dan Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Kampus Bambu dan Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Menurut Siwe, bambu merupakan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ngada untuk dikembangkan dan dimanfaatkan.“Pengembangan yang dimaksud adalah memaksimalkan fungsi bambu dalam hal sosial budaya, ekonomi, ekologi serta sebagai tanaman konservasi daerah aliran sungai [DAS] dan sumber-sumber mata air,” ucapnya.Baca juga: Retha, Perempuan Muda Pioner Pembibitan Bambu di Ngada Meningkatkan EkonomiKepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan [UPT KPH] Kabupaten Ngada, Kristianus Say menyebutkan, bambu merupakan komoditas hasil hutan bukan kayu [HHBK].Bambu memiliki potensi untuk dijadikan produk alternatif peningkatan ekonomi yang bergerak pada industri kreatif pedesaan.“Bambu tumbuh subur di Kabupaten Ngada, sudah dimanfaatkan masyarakat dan menjadi bagian hidup yang diwariskan leluhur,” ucapnya.Masyarakat Ngada sering menggunakan bambu sebagai tiang penyangga, bilik rumah, lantai, pagar, kandang, atribut seni dan budaya, perlengkapan rumah tangga, sebagai bahan makanan, dan lainnya.“Guna mengolah bambu menjadi produk, tentunya masyarakat pelu dilatih,” tuturnya.Paskalis menambahkan, YBL mendrong agar ada pabrik-pabrik berbasis desa, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Selama, masyarakat hanya mengirim bambu ke pabrik YBL sehingga pendapatan mereka masih kurang.“YBL lebih kepada pemberdayaan masyarakat dan mencari off taker yang membantu pemasarannya. Mencari off taker yang memiliki prinsip bekerja sama dengan warga, yang difasilitasi YBL,” pungkasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-058-19.json | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | [CLS] Hasil monitoring badak Jawa tahun 2013 di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) cukup menggembirakan. Satwa yang hanya tersisa di Ujung Kulon, Banten ini dari hasil rekaman kamera pengintai mengalami peningkatan dari 52 menjadi 60 tetapi mati dua hingga tersisa 58 badak.Moh Haryono, Kepala Balai TNUK mengatakan, dari identifikasi kamera trap sepanjang 2013 menggunakan delapan parameter kunci pada morfologi badak Jawa, menghasilkan 60 badak berbeda. “Sebanyak 52 pernah terekam tahun 2011-2012, delapan badak baru terekam pada monitoring 2013,” katanya saat melansir hasil monitoring badak Jawa tahun 2013 di pendopo Kabupaten Pandeglang, Rabu (26/2/14).Dia mengatakan, monitoring 2013 menggunakan 120 kamera trap sejak Maret hingga Desember. Dari kamera trap ini diperoleh 1660 klip. Terdiri dari 138 klip dapat diidentifikasi sebagai badak Jawa, 272 klip tidak teridentifikasi. Kamera trap, katanya, menggunakan teknologi sensor gerak dan infra mera hingga hanya merekam jika ada benda bergerak di sekitar kamera itu.Hasil monitoring 2011, terindentifikasi 35 badak Jawa terdiri dari 22 jantan dan 13 betina. Tahun 2012, ditemukan 51 badak, 29 jantan dan 22 betina, delapan anakan. “Hasil monitoring 2013 menunjukkan lima individu yang pernah terekam 2011-2012, namun tidak terekam kembali. Dari kelima individu ini, dua mati, dan tiga individu di luar lokasi kamera trap,” kata Haryono.Dua badak ditemukan mati. Badak Jawa bernama Sudara mati Februari 2012 dan Iteung mati Juni 2013. “Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan 2013 setidaknya minimum ada 58 badak Jawa di TNUK. Terdiri dari 35 jantan, dan 23 betina. Dari jumlah itu delapan anak dan 50 remaja atau dewasa.” | [0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-058-19.json | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Tahun 1967-2008, monitoring badak Jawa dengan cara sederhana, seperti mengamati jejak kaki, kotoran dan lain-lain. TNUK mulai monitoring menggunakan kamera trap sejak 2011. Ada 40 kamera. Baru tahun 2012, kameta trap bertambah menjadi 120 atas bantuan WWF-Indonesia.“Hasil monitoring ini menunjukkan populasi badak Jawa di Ujung Kulon akan mengalami perkembangbiakan alami dengan baik. Ini memberi harapan besar.”Hasil monitoring ini diapresiasi penuh WWF-Indonesia. ”Data ini dapat menjadi acuan manajemen populasi dan habitat badak Jawa selanjutnya. Keberhasilan ini akan menjadi dasar bagi pengembangan second habitat badak Jawa di luar TNUK,” kata Anwar Purwoto, Direktur Program Sumatera dan Kalimantan WWF.Selain menghibahkan 120 kamera trap, WWF juga memberikan dukungan operasional bagi dua Tim Rhino Monitoring Unit. Tak hanya bisa mengetahui jumlah individu, dinamika populasi, interaksi dengan satwa lain dan perilaku badak dapat dipelajari dari monitoring ini.“Ke depan, WWF siap membantu pengembangan metodologi hingga keakuratan dinamika populasi badak Jawa menjadi lebih baik. Untuk mempertahankan dan meningkatkan populasi, Balai TNUK perlu dukungan berbagai pihak,” kata Hadi Alikodra, Senior Advisor Pengembangan Sains WWF-Indonesia.Duta badak Jawa, Desi Ratnasari mengatakan, upaya pelestarian badak berdampak domino terhadap hal lain. Menyelamatkan badak, berarti menyelamatkan lingkungan, sebab habitat akan terjaga dengan baik.“Kita harus bisa menghargai dan hidup berdampingan dengan alam. Semoga upaya pelestarian badak Jawa ini bisa menjadi contoh bagi pelestarian satwa liar lain. Tentu butuh kerja keras. Semua orang mempunyai peran masing-masing.”Habitat Kedua Habitat badak Jawa tersisa hanya tinggal Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk itu, perlu menyiapkan second habitat agar satwa purba ini selamat dari kepunahan. | [0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-058-19.json | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | “Kita perlu menyiapkan kantong-kantong baru. Ini penting mengingat Ujung Kulon rawan bencara alam seperti letusan gunung Krakatau,” kata Elisabet Purastuti, Ujung Kulon Project Leader WWF-Indonesia. WWF riset mencari lokasi tepat sebagai second habitat badak Jawa. Dari sekian banyak tempat, kawasan Cikepuh, dekat Pelabuhan Ratu mendekati ideal.“Kita masih terus meneliti. Sementara ini Cikepuh dinilai pas. Kita perlu meneliti lebih dalam. Harus memastikan apakah ketersediaan air dan pakan cukup. Harus dipertimbangkan ancaman lain seperti mangsa, penyakit dan lain-lain. Masih jauh untuk bisa translokasi badak Jawa ke habitat baru.”TNUKpediaBalai TNUK juga meluncurkan TNUKPedia. Aplikasi mobile berbasis android itu menyediakan informasi lengkap mengenai TNUK. Bisa didownload gratis di playstore untuk ponsel berbasis android. “TNUKpedia menyajikan informasi tidak terbatas ruang dan waktu. Bisa didownload dan digunakan kapan saja, dimana saja dan oleh siapa pun,” tutur Pengendali Ekosisten Hutan TNUK, Monica Dyah.AS Kucurkan Hibah US$750 Ribu Sementara itu, Pemerintah Amerika Serikat memberikan dana hibah US$750 ribu kepada Yayasan Badak Indonesia (YABI), yang selama ini mendukung upaya konservasi di Taman Nasional Way Kambas, Lampung. “Ini bentuk kerjasama Amerika dan Indonesia dalam melindungi badak Jawa dan Sumatera yang kini sama-sama hampir punah. Indonesia dan Amerika Serikat bekerjasama erat menangani perlindungan satwa ini,” kata Robert Blake, Duta Besar AS pada Februari 2014.Blake mengatakan, beberapa hari lalu menteri luar Negeri AS, John Kerry menandatangani nota kesepahaman dengan Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia, untuk perlindungan badak. “Kita tahu juga Menteri, Zulkifli Hasan baru pulang dari London. Dia bersama perwakilan 50 negara lain sepakat menangani perdagangan satwa liar. Ini kabar yang sangat menggembirakan.” | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-058-19.json | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Populasi Bertambah, Kamera Pengintai Rekam 58 Badak Jawa pada 2013 | Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan mengatakan, perlindungan badak harus kerjasama berbagai pihak. “Badak warisan dunia yang harus dilindungi bersama.” Pertemuan di London, katanya, membahas soal perdagangan satwa liar. Hasilnya, semua negara yang hadir sepakat memerangi perdagangan satwa liar. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-026-19.json | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | [CLS] Berbagai persoalan lingkungan hidup di Sumatera Selatan (Sumsel), khususnya pertambangan batubara, membuat banyak pihak prihatin. Bukan hanya merusak hutan bersama kekayaan flora dan faunanya, tetapi juga menimbulkan pencemaran air dan udara, “mendorong” pemanasan global, memiskinkan rakyat, memfasilitasi perilaku negatif di masyarakat, mengancam keberadaan peninggalan sejarah, serta menjadi ajang korupsi.“Oleh karena itu dibutuhkan gerakan masyarakat sipil buat menghentikan berbagai dampak dan ancaman yang ditimbulkannya,” kata Dr. Tarech Rasyid dalam focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Mongabay Indonesia, Green Radio dan TAF di Palembang, pada 9 September 2014 lalu dengan judul “Politik Batubara dan Peranan Masyarakat Sipil di Sumatera Selatan”.Gerakan masyarakat sipil, kata Tarech, bentuknya berupa mengkritisi segala bentuk perizinan batubara, melakukan riset dan advokasi baik dalam membela lingkungan hidup, hak-hak petani yang tanah dirampas, maupun potensi korupsi di sektor penambangan batubara.“Saat ini, reaksi masyarakat sipil baru sebatas protes terhadap isu transportasi yang mengganggu lingkungan dan tanah,” kata Tarech.Bentuk gerakan masyarakat sipil ini, katanya, dapat dalam bentuk sebuah forum atau koalisi. “Gerakan protesnya dapat memfokuskan pada isu lingkungan, kerusakan hutan, tanah masyarakat adat maupun korupsi di sektor penambangan,” kata Dosen Universitas Ida Bajumi (UIBA) Palembang ini.Sementara Hadi Jatmiko dari Walhi Sumsel, juga sepakat dengan adanya gerakan masyarakat sipil terhadap keberadaan penambangan batubara di Sumsel. Sebab ada indikasi pemerintah Sumsel ingin mempercepat pengerukan batubara.Indikatornya berupa pernyataan Gubernur Sumsel Alex Noerdin beberapa tahun lalu, “Lima tahun lagi batubara tidak berharga, maka sumber daya batubara Sumsel harus segera dieksploitasi.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2014-026-19.json | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Kemudian membuat MoU dengan PT. Adani dari India untuk membangun jalur kereta api sepanjang 270 kilometer dari Lahat menuju Tanjung Api-Api Banyuasin, membuat MoU dengan pemerintah Jambi dan Bengkulu untuk membangun rel kereta api khusus batubara, serta pembuatan jalan khusus batubara oleh PT. Servo dari Lahat menuju Tanjung Api-Api sepanjang 270 kilometer.Dijelaskan Hadi, dari luasan konsensi penambangan batubara di Sumsel yang mencapai 2,7 juta hektar sekitar 801.160 hektar berada di kawasan hutan. Sekitar 6.293 hektar berada di hutan konservasi, 67.298 hektar berada di hutan lindung, serta 727.569 hektar berada di hutan produksi. Sisanya, 1.985.862 hektar berada di areal penggunaan lain.Luasan konsensi itu dipegang oleh 359 perusahaan. Sekitar 264 perusahaan pemegang IUP sudah beroperasi. Tapi sekitar sekitar 23 perusahaan belum terindentifikasi NPWP-nya.Adapun isu yang harus diusung gerakan masyarakat sipil terhadap batubara di Sumsel yakni moratorium izin pertambangan batubara, review perizinan pertambangan batubara, penyelesaian konflik dengan mendorong pembentukan lembaga penyelesaian konflik, serta penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan.Ade Indriani dari Yayasan OWA Indonesia, menyatakan keberadaan perusahaan batubara di Sumsel kian memarginalkan kaum perempuan. Misalnya perempuan dari keluarga tani yang miskin beban hidupnya kian bertambah. “Mereka selain harus mengurus keluarga, juga harus bekerja keras mendapatkan penghasilan di luar bertani. Misalnya menjadi buruh,” kata Ade.Bahkan keberadaan perusahaan tersebut mendorong perempuan menjadi objek seks. “Perempuan desa yang miskin akhirnya menjadi objek seks dari para pekerja pertambangan,” ujarnya. “Intinya keberadaan pertambangan batubara tersebut merupakan neo-kapitalis, yang jelas-jelas memiskinkan rakyat, terutama kaum perempuannya,” ujarnya.Mengancam Situs Megalitik Pasemah? | [0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2014-026-19.json | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Kabupaten Lahat merupakan daerah yang paling banyak terdapat situs megalitiknya. Menurut Kristantina Indriastuti dari Balai Arkeologi Palembang, pada umumnya situs-situs yang ditemukan di Lahat saat ini terletak di lahan persawahan, ladang-ladang, atau kebun kopi dan sebagian berada di pekarangan rumah.Beberapa situs yang dapat diidentifikasi antara lain, Situs Lubuk Tabun, Situs Pajar Bulan, Situs Tanjung Telang, Situs Karang Dalam, Situs Lesung Batu, Situs Pagaralam, Situs Tinggihari, Situs Sawah Jemaring, Situs Gunung Megang, Situs Kampung Bakti, Situs Pajar Bulan, Situs Muara Danau, Situs Muara Dua, Situs Gunung Megang, Situs Gunung Kaya, Situs Rambai Kaca, Situs Pulau Panggung, Situs Kotaraya Lembak, Situs Sinjar Bulan, Situs Tebat Sibentur, Situs Tegurwangi, Situs Tanjungsirih, Situs Tanjung Telang, Situs Air Purah, Situs Geramat, Situs Tanjung Beringin, Situs Tanjung Telang, Situs Muara Payang, Situs Karang Dalam, Situs Rindu Hati, Situs Muara Danau, Situs Nanding, dan lainnya.“Sampai saat ini aktivitas pertambangan batubara memang belum menyentuh wilayah situs yang sudah ditemukan. Tapi, kita tetap harus hati-hati, sebab banyak wilayah yang belum dilakukan penggalian seperti di wilayah Kecamatan Merapi,” kata Kristantina.”Saya berharap masyarakat dapat berperan dalam penjagaan situs megalitik ini,” tambahnya.Pada 2012 lalu, meskipun belum ditetapkan sebagai cagar budaya, Kabupaten Lahat tercatat dalam rekor MURI sebagai daerah yang paling banyak peninggalan megalitik. Tepatnya sebanyak 1.027 tinggalan megalith pada 41 situs.REDD+ dorong reklamasi | [0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534] |
2014-026-19.json | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Menimbang Gerakan Masyarakat Sipil Terhadap Pertambangan Batubara di Sumsel | Sementara pemerintah Sumsel yang beberapa waktu lalu menandatangani kerjasama dengan BP REDD+ akan melakukan proyek reklamasi pasca-tambang batubara, konservasi dan restorasi catchment area. Pengelola program ini melibatkan perusahaan batubara dan Perda Jasa Ekossitem. Hal yang sama juga dilakukan pada wilayah Kabupaten Muaraenim, yang melibatkan PT. Batubara Bukitasam.“Ini langkah yang diambil REDD+ dan pemerintah Sumsel guna mengatasi persoalan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan batubara di Sumsel,” kata Najib Asmani, staf ahli lingkungan hidup dan perubahan iklim Gubernur Sumsel.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2019-045-05.json | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | [CLS] Gubernur Bengkulu pada 8 Januari 2019, mengirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. Surat itu berisi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu, seluas 53.037,68 hektar.Surat orang nomor satu di Bumi Rafflesia itu menindaklanjuti usulan empat Bupati, yakni Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Seluma.Mukomuko mengusulkan 12.417 hektar dilepaskan. Dari angka tersebut, tercatat 7.915 hektar telah dibebani izin hak guna usaha [HGU] perkebunan milik tiga perusahaan. Sedangkan beberapa titik kawasan hutan lainnya, pernah dibebani izin usaha pertambangan [IUP].Bengkulu Utara mengusulkan pelepasan 22.671 hektar. Sekitar 80 persen, telah dibebani izin dua perusahaan pertambangan dan HGU dua perusahaan sawit.Bengkulu Tengah mengusulkan seluas 5.267 hektar yang 95 persen luasannya telah dibebani izin tiga perusahaan tambang.Sementara Seluma, mengusulkan pelepasan 4.644 hektar. Rinciannya, 3.375 hektar untuk menghubungkan empat desa enclave, yakni Sinar Pagi, Sekalak, Talang Empat, dan Lubuk Resam. Namun, 90 persen wilayah ini telah dikapling tambang dengan tahap izin operasi produksi.“Itu sejumlah usulannya,” kata Direktur Genesis Bengkulu, Uli Arta Siagian, pada acara Diskusi di Balik Perubahan Status Hutan Bengkulu, Rabu [26/6/2019] di Bengkulu.“Hasil analisis kami menunjukkan, sekitar 80 persen dari usulan pelepasan yang diajukan itu, lahannya telah digunakan perusahaan tambang dan perkebunan sawit,” ujar Uli.Baca: Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu Ancam aliran sungai Uli mengatakan, pelepasan hutan untuk pertambangan dan perkebunan skala besar akan meningkatkan bencana ekologis, mulai banjir, longsor, hingga krisis air. Bukan tak mungkin, bencana banjir sebagaimana Sabtu, 27 April 2019, terulang. | [0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0] |
2019-045-05.json | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Alasannya, beberapa DAS di Bengkulu masuk dalam wilayah yang diusulkan dilepaskan status hutannya oleh Pemerintah Daerah Bengkulu. DAS itu adalah Air Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Ketahun di Bengkulu Utara. Keduanya, pada bencana April lalu, penyumbang dampak banjir terbesar.Genesis mencatat, 46 persen wilayah DAS Air Bengkulu sudah dikapling perusahaan pertambangan seluas 21.694 hektar, dari total wilayah DAS sebesar 51.951 hektar.Selain itu, ada 33 lubang batubara yang belum direklamasi di area DAS Bengkulu. Paling banyak di Kabupaten Bengkulu Tengah [23 lubang], tersebar di Hutan Lindung Bukit Daun dan Taman Buru Semidang Bukit Kabu.“Artinya kalau dikabulkan usulan perubahan fungsi hutan ini, semakin besar pula bukaan di hulu DAS Bengkulu,” tutunya.Atas dasar kajian tersebut, Uli menyanyangkan bila usulan Gubernur Bengkulu dikabulkan KLHK. Menurut dia, situasi ini sangat menguntungkan perusahaan tambang dan sawit, sementara tidak untuk masyarakat.“Bagi rakyat, dampak alih fungsi ini lebih banyak ruginya ketimbang manfaat. Ancaman banjir dan longsor selalu mengintai.”Usulan pelepasan fungsi hutan juga mengancam sumber pangan di Kabupaten Mukomuko. Hulu Air Majunto yang merupakan jalur irigasi untuk 10 ribu hektar sawah akan rusak, berimbas kering. “Rusaknya irigasi, sama saja mengancam kehidupan masyarakat, sekaligus mengurangi sumber pangan,” jelasnya.Baca: Perburuan, Perambahan dan Konsesi Batubara, Akankah Gajah Bengkulu Tinggal Kenangan? Habitat gajah dan harimau terancamAdministrator Pelestarian Harimau Sumatera, Fauna dan Flora Internasional Indonesia Programme, Iswadi mengatakan, harimau akan terancam bila hutan dialihfungsikan.Di Kabupaten Mukomuko, koridor harimau sumatera ada di kawasan Air Ipuh. | [0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0] |
2019-045-05.json | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Usulan alih fungsi hutan di Kabupaten Bengkulu Utara juga dipastikan merambah habitat harimau dan gajah di Taman Nasional Kerinci Sablat. Tak ketinggalan Bengkulu Tengah, tepatnya di hutan Rindu Hati, tempat ini juga habitat rafflesia.Sedangkan di Kabupaten Seluma, tiga desa mulai Sinar Pagi, Sekalak, dan Lubuk Resam juga tempat harimau.“Selama ini harimau sudah terancam dan berkonflik dengan manusia kerena habitatnya rusak. Bila usulan ini diizinkan, lebih parah lagi kondisinya,” katanya.Iswadi memastikan, usulan alih fungsi hutan akan berdampak pada target KLHK yang mematok peningkatan populasi harimau sumatera sebesar 10 persen rentang 2014-2019. “Bagaimana bertambah bila terancam,” tuturnya.Baca: Opini: Daerah Aliran Sungai di Bengkulu Rusak Akibat Pertambangan Terbuka Masih panjangMelalui pesan WhatsApp, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjelaskan kepada Mongabay Indonesia, usulan ke KLHK terkait rencana revisi RTRW Provinsi Bengkulu atas dasar usulan Bupati/Wali Kota di wilayahnya.Dia menjabarkan, proses untuk bisa disetujui masih panjang. Untuk itu, dia akan memaparkan rekomendasi tersebut langsung ke Menteri LHK. “Surat permohonan dari Gubernur untuk penjadwalan ke Menteri sudah dikirim,” jawab Rohidin melalui pesan tertulis, Kamis [27/6/2019].Pemerintah Provinsi Bengkulu rencananya akan membentuk Tim Terpadu yang beranggotakan berbagai komponen dari lembaga swadaya masyarakat, pakar/akademisi, dan unsur lain untuk memverifikasi teknis usulan tersebut.Dikutip dari Bengkulu News, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bengkulu Sorjum Ahyar mengatakan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan serta aspirasi masyarakat. Tentunya, berlandaskan optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan lestari dan berkelanjutan, serta luasan yang cukup dan sebaran proporsional. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2019-045-05.json | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | Pegiat Lingkungan: Perubahan Fungsi Hutan Bakal Menambah Kerusakan Bengkulu | “Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, usulan wilayah Bengkulu diintegrasikan oleh Gubernur Bengkulu dalam usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu,” terangnya, Jumat [28/6/2019].Sorjum menambahkan, ada beberapa skema perubahan yang diusulkan Pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu perubahan kawasan melalui perubahan fungsi, juga dengan cara Tanah Objek Reforma Agraria [TORA].“Hasil tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Bengkulu, telah diusulkan perubahan kawasan melalui skema TORA seluas 25.082,87 hektar,” tegasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-006-11.json | Pasca Cabut Izin, Gubernur Diminta Awasi Eks Konsesi Kalista Alam | Pasca Cabut Izin, Gubernur Diminta Awasi Eks Konsesi Kalista Alam | Pasca Cabut Izin, Gubernur Diminta Awasi Eks Konsesi Kalista Alam | [CLS] TIM Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa dan Forum Tata Ruang Sumatera (TKPRT) & FOR-TRUST meminta Pemerintah Aceh mengawasi kebun eks PT Kalista Alam, agar tak ada penghilangan barang bukti.Gubernur Aceh sudah mencabut izin PT. Kalista Alam dengan mengeluarkan SK. Nomor : 525 / BP2T /5078 /2012, tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Budidaya, pada 27 September 2012. Meskipun begitu, TKPRT & FOR-Trust mengingatkan, ada kewajiban pemerintah terhadap kawasan PT. Kalista Alam seluas 1.605 hektar itu. “Lokasi itu berada dalam ranah sengketa hukum, sebagai lahan sengketa juga barang bukti utama gugatan hukum,” kata Irsadi Aristora, JuruBicara TKPRT & FOR-Trust, dalam pernyataan kepada media, Senin(26/11/12).Untuk itu, tim meminta Gubernur Aceh mengawasi aktivitas di lokasi Izin UPB seluas 1.605 hektar dengan menempatkan pos pengawasan dan pengamanan lokasi. “Ini untuk menghindari pengerusakan barang bukti, penyerobotan lahan serta memastikan tidak ada aktivitas apapun di lahan sengketa itu.”Tim juga meminta, pemerintah dan polisi memasang police line guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan agar barang bukti tidak hilang. Sebab, di lahan itu diduga terjadi tindak pidana lingkungan berupa pembakaran hutan dan menimbulkan kerusakan pada lahan, kematian satwa langka, dan menimbulkan kerugian lain. “Kami juga meminta pemda membuat papan nama peringatan atau pemberitahuan maupun larangan beraktivitas dan kegiatan apapun dalam kawasan ini,” ucap Irsadi.Tim mendesak pula, pemerintah segera mengevaluasi semua izin konsesi dalam Kawasan Ekosistem Leuser – Tripa-Babahrot dengan membentuk tim independen. TKPRT & FOR-TRUST rencana, Selasa(27/11/12) akan mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Aceh mengenai masukan terhadap eks lahan PT. Kalista Alam. | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534] |
2012-006-11.json | Pasca Cabut Izin, Gubernur Diminta Awasi Eks Konsesi Kalista Alam | Pasca Cabut Izin, Gubernur Diminta Awasi Eks Konsesi Kalista Alam | Pasca Cabut Izin, Gubernur Diminta Awasi Eks Konsesi Kalista Alam | Awal Oktober 2012, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Rawa Tripa mendesak, pemerintah mencabut izin-izin kebun sawit yang masih beroperasi karena masih land clearing dengan membakar.Dari data pemantauan satelit, titik api tertinggi dalam 2012, berada pada konsesi PT Surya Panen Subur, disusul PT Dua Perkasa Lestari(DPL). Posisi September, tertinggi titik api di PT DPL (lihat grafis).“Terlihat, di kebun perusahaan-perusahaan ini terjadi pembakaran. Mereka membuka lahan dengan membakar,” kata Ridwan Zen, peneliti dari Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), di Jakarta, Rabu(3/10/12).Rizwan memaparkan, pembakaran lahan di Rawa Tripa, yang jelas terlihat lewat citra satelit berada di konsesi-konsesi kebun sawit. Saat PT Kalista Alam, menjadi sorotan, ternyata di kebun lain, seperti PT DPL, lebih banyak titik api. “Bahkan, pada 29 September, saat diambil gambar dari pesawat, kepulan-kepulan asap masih terlihat di beberapa kebun perusahaan itu.” [SEP] | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125] |
2018-001-05.json | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | [CLS] Menjadi traveler pemula di Bali bukan berarti harus ke lokasi wisata alam ramai, penuh kerumunan manusia, seperti Tanah Lot dan Bedugul. Keheningan adalah permulaan yang lebih menggairahkan.Salah satu yang bisa coba dijelajahi adalah Munduk dan Gobleg, desa bertetangga, berhawa sejuk di Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Sekitar 2,5 jam berkendara dari Kota Denpasar, melewati kawasan wisata Bedugul.Desa ini dikelilingi bebukitan dengan pohon-pohon cengkeh di sekelilingnya. Pohon ini mengisi celah tanah miring, namun tetap tegak menjulang.Gradasi warna pohon cengkeh dari kejauhan membuat lapisan-lapisan warna menyamankan mata. Ada yang hijau pekat, hijau muda, dan cokelat muda. Menandakan keragaman usia pohon. Dari dekat, cengkeh terlihat membosankan karena dahan-dahannya terlalu rapi menutup batang pohon, terlihat sama semua. Namun ketika menutup bebukitan, dari jauh mereka seperti monster-monster lucu minion mengajak bermain bersama. Meliuk-liuk ditiup angin, dihinggapi kaki-kaki burung.Salah satu cara mengajak pepohonan ini bermain adalah menyibak jalur trekking di bebukitan, menuju kampung atau air terjun di perbatasan Desa Munduk-Gobleg yang dingin ini. Air Terjun Melanting, salah satunya. Ada yang mengenal dengan air terjun Munduk, walau secara administratif masuk desa tetangganya.baca : Desa Wanagiri: Air Terjun dan Harumnya Kopi Bali Jalur masuk bisa dari jalan raya utama atau hotel Melanting. Dari hotel yang berada di tengah kebun cangkeh ini ada jalan setapak bisa dilalui sepeda motor, terutama oleh pengendara yang membangun rumah di kemiringan bukit.Jalur setapak ini landai, diapit bukit dan saluran air bening dihinggapi banyak laba-laba air, capung, dan lainnya. Menandakan sebuah habitat relatif sehat. Sisi lain adalah kemiringan bukit, ada yang cukup terjal dengan tegakan cengkeh, kopi, dan aliran sungai kecil. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2018-001-05.json | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Berjalan sekitar 15 menit saja, sudah terdengar gemericik air dari kejauhan. Aliran sungai makin meninggi, limpahan air menghantam bebatuan. Sebuah pertigaan dengan papan informasi memberi penjelasan batas desa-desa berhawa dingin kawasan ini, misal Desa Gobleg, Munduk, Selat, dan Pedawa. Papan lain menunjukan jalur ke air terjun. Jika belok kanan menuju Air Terjun Melanting, sementara belok kiri ada air terjun Labuhan Kebo. Secara administratif, keduanya masuk Desa Gobleg.Air terjun Melanting lebih dekat, sekitar 5 menit jalan kaki sudah terlihat jembatan bambu untuk menyeberang sungai. Lalu ada dua kamar ganti dan papan harga tiket, Rp10 ribu untuk dewasa, Rp5 ribu untuk anak-anak. Namun pada akhir November lalu, tak ada penjaga pemungut tiket masuk.Instalasi batu-batu ditumpuk berjejer di sana-sini. Taman-taman kecil yang disesuaikan dengan lanskap alaminya. Hanya ditata saja. Pancuran air bisa jadi tempat bermain anak-anak dengan aman. Hempasan air sudah memanggil untuk mendekat. Benar saja, tinggi air terjun lebih dari 20 meter, tubuh dan kepala bisa sakit jika berani menghadang jatuhnya air dari atas bukit.baca juga : Menengok Segarnya Air Terjun Banyumala Bali Sekelompok anak muda bergantian pose di air terjun, foto sendirian, lalu berpasangan, dan terakhir melompat bersama. Silih berganti turis asing datang dan menikmati riuhnya tumpahan air. Bebatuan tebing diukir air, dipahat bergaris-garis geometris sesuai gravitasi.Suhu air cukup membuat tubuh menggigil. Keinginan berendam hanya bisa dipenuhi beberapa menit sebelum menyerah menyeka tubuh dengan handuk. Sisa waktu diisi dengan menyantap makan siang yang dibeli dari warung sekitar desa. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2018-001-05.json | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Kawasan dua desa bertetangga ini, Gobleg-Munduk juga diperindah dua danau Buyan dan Tamblingan. Keduanya jadi langganan pecinta alam seperti trekking dan camping. Jika tak bisa turun ke tepi danau, cukup menyesap kopi melihatnya dari kejauhan dari pinggir jalan raya.Danau Buyan dan Tamblingan kerap disebut danau kembar atau twin lake karena berdampingan. Keduanya dikelilingi bebukitan dan jadi sumber baku air bersih.Banyak warung yang menyediakan bale-bale atau tempat duduk di pinggir jalan depan pemandangan kedua danau. Secangkir kopi tubruk sekitar Rp7000 dan sepiring pisang goreng adalah teman terbaik melengkapi suasana berkabut di area ini.baca juga : Asyiknya Berburu Matahari di Bukit Kursi Bali Kedua danau sedang menghadapi pengendapan atau sedimentasi. Pada musim hujan lebat, air danau sering meluap sampai menenggelamkan rumah atau pura-pura sekitarnya. Pohon-pohon penangkap air berkurang karena perambahan menjadi area kebun sayur dan bunga, komoditas dengan panen lebih cepat.Pusat akomodasi adalah Munduk. Banyak jenis tempat menginap di sini, mulai dari villa sampai guest house. Jika turun sampai kawasan pemukiman, pasar, dan pusat kesibukan warga berjejer penginapan di tengah-tengah pemukiman. Mereka menjual pemandangan bebukitan penuh cengkeh di kanan dan kiri jalan desa.Bangunan tua peninggalan masa kolonial masih ada karena Belanda sempat menjadikan Buleleng sebagai ibukota Bali. Cengkeh adalah salah satu rempah yang diincar para pedagang Belanda, dan Munduk yang sejuk adalah tempat tinggal yang nyaman untuk tentara dari negeri dingin ini. Sebuah patung dengan figur tentara ada di salah satu sudut desa ini.Walau didominasi cengkeh, ada beberapa bagian bukit yang masih ditanami padi. Mereka membuat terasering untuk memudahkan bertanam padi dan membagi air lebih efisien. Selain mendapat beras, bonusnya adalah tata lahan persawahan apik untuk warga yang melihat aktivitas pertanian ini. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2018-001-05.json | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Saat itu, padi makin merunduk dan menguning, jelang panen. Sangat kontras dengan hamparan bebukitan menghijau penuh cengkeh di atasnya. Aroma cengkeh terbawa angin sampai ke kaki bukit. Menyapa hidung pengendara di jalan-jalan desa. Apalagi saat musim panen, pekerja pemetik cengkeh memenuhi kebun-kebun rakyat ini.baca juga : Kisah Kearifan Lokal Desa Les Melestarikan Terumbu Karang Buleleng Dari profil desa, area kebun cengkeh lebih luas yakni 500 hektar lebih, dibanding kopi 300an hektar. Pemandangan hijau terbentang sejauh mata memandang karena luas area pemukiman sekitar 73 ha, kurang dari 10% dari luas Luas perkebunan lebih dari 1000 ha. Sementara persawahan hanya 132,74 ha, memberi panorama alternatif di tengah perbukitan yang berada di ketinggian 500-1500 mdp ini.Hutan lindung juga tercatat sekitar 1.056,100 ha. Hutan yang dimiliki negara di luar perkebunan rakyat. Hasil hutan non kayu adalah madu dan bambu.Laman ini memuat sejarah desa, dan di masa lalu Desa Munduk merupakan sentra kopi arabica terbaik di Bali yang diekspor ke Belanda dan Jerman melalui Pelabuhan Laut. Dari Desa Munduk menuju pelabuhan, kopi diangkut menggunakan gerobak yang ditarik kerbau. Harga cengkeh yang meroket, membuat kopi mulai tersingkir.Sekitar 1905, Pesanggrahan sering menjadi tempat menginapnya tamu-tamu asing di Bali. Pesanggrahan di Desa Munduk disebut juga berfungsi sebagai sanatorium bagi orang-orang kota kalangan atas yang menderita penyakit TBC.Zaman pendudukan Jepang, Pesanggrahan dijadikan tempat tentara Jepang dan pernah tinggal seorang mantri kesehatan Jepang bernama Kitamura. Saat revolusi mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Pesanggrahan dijadikan tangsi militer (KNIL) oleh pihak Belanda, sedangkan para pejuang dari Desa Munduk bergerilya di pinggiran desa sampai sekitar tahun 1950an. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2018-001-05.json | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara | Hesti Sugiri, petugas Kehutanan di Kabupaten Buleleng mengatakan cengkeh secara ekonomi hasilnya baik, tapi dari ilmu konservasi tanah dan air kurang baik.Ia menyontohkan di desa lain di Buleleng seperti Desa Sidatapa dan Pedawa, cengkeh mulai dikurangi jumlahnya supaya bisa ditanami jenis lain. “Konservasi tanah dan air bisa terjaga kembali khususnya ketersedian air,” ujarnya terkait sumber-sumber penyangga air di hulu Bali ini. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-052-13.json | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | [CLS] Emisi karbon dari operasi penebangan selektif di hutan hujan tropis kira-kira seperenam dibandingkan penebangan yang berasal dari pembukaan hutan langsung, hal ini diungkapkan dalam sebuah studi baru yang mengevaluasi 13 konsesi kehutanan di enam negara.Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilimiah Environmental Research Letters oleh para ilmuwan dari Winrock International, menganalisis kerugian karbon dari aspek yang berbeda dari operasi penebangan, termasuk ekstraksi kayu, kerusakan jaminan untuk vegetasi sekitarnya, dan infrastruktur seperti jalan logging dan jalan sarad. Pendekatan, yang menawarkan perkiraan yang lebih lengkap daripada metodologi sebelumnya, menunjukkan bahwa emisi sangat bervariasi tergantung pada jenis penebangan, tingkat ekstraksi, dan hutan itu sendiri. Emisi di wilayah studi berkisar dari kurang dari tujuh ton karbon per hektar di Brasil untuk lebih dari 50 ton per hektar di Indonesia.Para penulis menggunakan data tersebut untuk kemudian membandingkan emisi antara penebangan dan penggundulan hutan setiap hektarnya dan pada tingkat negara. Angka emisi penebangan relatif di hutan yang utuh berkisar dari sekitar 3 persen di Brazil dan Republik Kongo ke lebih dari 15 persen di Indonesia. Ekstrapolasi di tingkat negara, studi ini menemukan bahwa total emisi dari penebangan sebesar 40 juta ton per tahun di Malaysia, 25 juta ton di Brazil, dan 8,7 juta ton di Indonesia. Emisi penebangan Malaysia hampir setara dengan total emisi tahunan dari deforestasi. Sebaliknya, emisi penebangan Brasil hanya mewakili 7 persen dari emisi deforestasi total, sementara Indonesia 8 persen . | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2014-052-13.json | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Temuan menunjukkan bahwa emisi langsung dari penebangan di daerah tropis secara signifikan lebih rendah dibanding faktor pendorong deforestasi lainnya. Namun studi ini memiliki beberapa catatan penting. Pada tingkat konsesi, penelitian ini mengasumsikan semua dekomposisi -sehingga emisi- terjadi segera. Ini mengabaikan nasib pohon yang rusak akibat ekstraksi -apakah mereka kemudian mati atau dibersihkan oleh aktor-aktor lain, atau jika vegetasi bertahan disekap lebih banyak karbon sebagai pemulih kondisi hutan- serta karbon yang dapat disimpan selama bertahun-tahun untuk beberapa dekade dalam produk hutan yang terbuat dari kayu yang dipanen. Ini juga mengasumsikan tingkat ekstraksi 100 persen dari kayu yang dipanen. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkiraan emisi atas atau bawah.Pada tingkat negara, studi ini bergantung pada data PBB tentang produksi kayu untuk ekstrapolasi emisi keseluruhan dari penebangan. Karena data PBB dilaporkan terpisah, itu membuka kemungkinan bahwa angka-angka mungkin tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.Meskipun demikian penelitian ini menawarkan salah satu dari perkiraan yang paling akurat dari emisi dari penebangan tropis yang belum pernah dibuat sebelumnya. Para penulis mengatakan penelitian ini bisa membantu menginformasikan kebijakan, seperti program REDD+, yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan dari operasi penebangan, selain melestarikan hutan .“Peningkatan pemahaman tentang berbagai sumber emisi dari penebangan dapat membantu secara signifikan mengurangi emisi yang terkait penebangan melalui praktek-praktek yang diperbaiki seperti pemulihan lebih banyak hasil kayu dalam setiap pohon yang ditebang, meningkatkan penebangan terarah untuk mengurangi kerusakan infrastruktur di sekitar hutan dan perencanaan untuk meminimalkan gangguan permukaan,” kata penulis utama penelitian ini, Tim Pearson dalam pernyataannya | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2014-052-13.json | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Sementara penulis lainnya, Sandra Brown mengatakan pendekatan ini menawarkan alternatif untuk penilaian berbasis satelit yang berlaku untuk REDD +. “Metode ini melawan gagasan bahwa semua akuntansi REDD+ harus didasarkan pada penginderaan jauh,” kata Brown. “Metode yang murah, akurat dan relatif mudah digunakan ini dapat digunakan untuk implementasi REDD+ dan inventaris nasional di seluruh dunia. Kami sudah melatih staf kehutanan di Guyana dalam metode ini dan mereka menggunakannya untuk memperkirakan emisi akibat penebangan di tingkat nasional.”Logging secara tradisional salah satu penyebab terbesar tidak langsung dari deforestasi di daerah tropis. Biasanya hutan pertama yang dilakukan tebang pilih memiliki kayu bernilai tinggi. Sementara hutan yang dikelola dapat dipanen lebih lama, situasi yang lebih umum adalah kayu berharga habis setelah siklus panen semakin sedikit, sementara tekanan yang semakin meningkat mendorong untuk membersihkan lahan seluruhnya dari pohon dan mengubahnya menjadi perkebunan atau pertanian. Sebagai contoh, di Indonesia, banyak area hutan yang pertama kali ditebang 40 tahun yang lalu, hari ini sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan kayu. Jalan Logging juga memberikan akses ke para spekulan, petani, dan peternak yang menebang hutan untuk menanam tanaman pangan atau menghasilkan komoditas .Oleh karena itu keputusan untuk memasukkan logging sebagai kegiatan yang dapat diterima di bawah REDD+ telah menjadi sumber kontroversi. Beberapa aktivis lingkungan menentang keras setiap dana REDD+ yang masuk digunakan untuk mensubsidi industri kehutanan di hutan primer sekalipun jika tidak semerusak daripada sektor kehutanan konvensional. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534] |
2014-052-13.json | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | Penelitian: Emisi Penebangan di Sektor Kehutanan Menyumbang 16% dari Total Deforestasi | “Pekerjaan kami menunjukkan upaya untuk menghasilkan emisi rendah dari tiap unit dalam aktivitas penebangan, menunjukkan bagaimana pengelolaan hutan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi deforestasi di daerah-daerah yang kini di bawah tekanan seiring dengan upaya untuk tetap menjaga tutupan hutan dan stok karbon.”CITATION: Timothy R H Pearson et al 2014 Environ. Res. Lett. 9 034017 doi:10.1088/1748-9326/9/3/034017 [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2020-059-14.json | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | [CLS] Kebijakan moratorium logging atau jeda tebang di Aceh telah 13 tahun diberlakukan. Namun, pembalakan liar dan perambahan untuk perkebunan masih terjadi. Luas hutan Aceh berkurang akibat kegiatan ilegal tersebut.Data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh [HAkA] menunjukkan, berdasarkan SK/MenLHK No. 103/Men-LHK-II/2015, luas kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Aceh mencapai 3.557.928 hektar. Namun, hingga Desember 2019, luas tutupan hutan yang terpantau hanya 2.989.212 hektar.“Jika dihitung, Aceh kehilangan tutupan hutan mencapai 568.716 ribu hektar,” terang Manager Geographic Information System [GIS] HAkA, Agung Dwinurcahya, baru-baru ini.Bahkan, pada 2019, Aceh kehilangan tutupan hutan mencapai 15.140 hektar. “Secara umum, 60% hilangnya tutupan hutan terjadi di dalam kawasan dan 40% di areal penggunaan lain [APL],” terangnya.Baca: Aceh Kehilangan Tutupan Hutan, HAkA: Sehari 41 Hektar Muhammad Nasir, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh mengatakan, pembalakan liar masih terjadi di Aceh dikarenakan hingga saat ini belum ada alternatif pengganti kayu.“Padahal, dalam kebijakan jeda tebang telah diperintahkan agar lembaga/dinas terkait menghitung kebutuhan kayu dan mencari alternatif pengganti kayu,” ujar Nasir.Penyebab lain, sambung Nasir, karena penegakan hukum tidak maksimal, sehingga tidak memberi efek jera pada pelaku. Belum lagi, masalah mata pencaharian masyarakat yang tinggal dekat hutan.“Selama ini, jika dilakukan penegakan hukum, yang ditangkap atau di proses hukum hanya penebang di hutan atau pengangkut. Sementara, pemodal atau panglong yang menampung kayu tidak diproses,” ungkapnya.Nasir menambahkan, dengan adanya sejumlah izin hutan tanaman industri [HTI] di Provinsi Aceh, seharunya bisa mencukupi kebutuhan kayu. “Namun, sejumlah HTI tidak aktif dan lahan mereka terbengkalai. Bahkan, ada yang di dalam lahan mereka terjadi pembalakan,” ujarnya. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-059-14.json | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Baca: Meski Pandemi, Perusakan Hutan Leuser Tidak Berhenti Awal kebijakanLaju kerusakan hutan di Aceh yang tinggi pasca-konflik bersenjata berakhir pada 18 Agustus 2005, membuat upaya penyelamatan hutan harus dilakukan.Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [Walhi] Aceh 2005, berdasarkan pemantauan melalui citra satelit, menunjukkan kebakaran hutan dan lahan ada 518 titik dan pada 2006 meningkat menjadi 1.163 titik api. Sebagian besar titik api berada di konsesi hak pengusahaan hutan [HPH], hutan tanaman industri [HTI], dan perkebunan besar.Setelah mantan juru propaganda Gerakan Aceh Merdeka [GAM], Irwandi Yusuf bersama Muhammad Nazar terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada 11 Desember 2006 silam, mereka coba merubah keadaan. Kebijakan Aceh Green disusul moratorium logging diberlakukan.Jeda tebang dituangkan dalam Instruksi Gubernur [Ingub] Nomor: 5 tahun 2007. Latar belakang lahirnya kebijakan didasari kondisi objektif pengelolaan hutan Aceh yang tidak terkendali. Jeda tebang adalah menghentikan sementara aktivitas penebangan dan konversi hutan, baik legal maupun ilegal.Tujuannya, menciptakan “Hutan Lestari Rakyat Aceh Sejahtera” melalui tiga program utama: redesign, reforestasi, dan reduksi laju deforestasi.Redesign diartikan menata ulang hutan dan konsesi perizinan berkinerja buruk. Reforestrasi adalah strategi pengelolaan hutan dengan rehabilitasi melibatkan masyarakat. Reduksi laju kerusakan hutan bertujuan menciptakan keseimbangan antara laju penghutanan dan pemanfaatan,“Faktor penyebab banjir dan tanah longsor karena rusaknya hutan akibat perambahan tidak terkendali,” ujar Irwandi Yusuf saat kebijakan jeda tebang diumumkan, Juni 2007. | [0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-059-14.json | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Kebijakan ini tidak hanya mengikat illegal logging, tapi juga mengatur perusahaan yang memiliki izin untuk tidak menebang hutan, khususnya di hutan alam. Dalam intruksi juga disebutkan, penebangan kayu hanya boleh di kebun masyarakat atau kayu kampung. Dinas Perkebunan ditugaskan mengevaluasi semua kegiatan usaha perkebunan yang memiliki perizinan atau tidak.Irwandi Yusuf mengakui, kebijakan jeda tebang tidak sepenuhnya menghentikan kegiatan ilegal. “Paling tidak, cukong atau pemodal dan perambahan gerah, tidak bisa bergerak leluasa,” tegas Irwandi.Baca: Desakan Revisi Menguat, Akankah Kawasan Ekosistem Leuser Masuk RTRW Aceh? Pada pilkada 2012, kepemimpinan di Aceh berganti. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf terpilih sebagai Gubernur dan Wakil. Kebijakan jeda tebang tetap dipertahankan, bahkan ditambahkan dengan moratorium tambang.“Kita prihatin dengan kondisi hutan Aceh, gundul. Bahkan, dalam satu tahun rusaknya mencapai 23 ribu hektar,” kata Zaini, di sela kegiatan penanaman satu miliar pohon di Tahura Pocut Meurah Intan, Kabupaten Aceh Besar, 6 Desember 2014 silam.Penyebabnya, karena kuatnya gempuran kapitalis yang mencari keuntungan dengan membabat hutan. “Moratorium logging yang dilaksanakan sejak 2007 belum cukup ampuh menahan kerusakan hutan,” katanya.Menurut Zaini, penyumbang kerusakan hutan Aceh paling parah adalah perindustrian kayu dan alih fungsi hutan untuk areal perkebunan. “Kedua bidang tersebut, berandil besar terhadap kerusakan hutan.”Baca juga: Pemerintah Aceh Pastikan Tidak Ada Proyek Infrastruktur di TNGL Program unggulanBagaimana sekarang? Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyebutkan, moratorium logging di Aceh merupakan hal penting sebagai 15 unggulan program kerja dirinya bersama Irwandi Yusuf, saat terpilih menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, 2017 lalu.“Jeda tebang merupakan bagian program besar Aceh Green,” ungkapnya beberapa waktu lalu. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2020-059-14.json | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Apa Kabar Moratorium Logging Aceh? | Nova mengatakan, Pemerintah Aceh sangat berkomitmen mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Selain moratorium, Pemerintah Aceh juga membuat program pendukung.“Ada perekrutan tenaga kontrak untuk pengamanan hutan [pamhut] sebanyak 2.000 orang, yang bertugas menjaga kelestarian hutan. Ada juga moratorium izin tambang dan mineral di 2015, dan moratorium perkebunan kelapa sawit pada 2016,” terangnya.Terkait kebijakan kehutanan, ada juga Qanun Aceh Nomor: 7 tahun 2016 tentang Kehutanan, lalu Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 20 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Terunial dalam Kawasan Hutan.“Sedangkan dalam hal perlindungan satwa, telah ada Keputusan Gubernur Aceh tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa. Saat ini, keputusan tersebut dalam proses peningkatan menjadi qanun,” tegasnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0] |
2015-061-10.json | Hingga April, 30 Individu Orangutan Peliharaan Warga Telah Disita | Hingga April, 30 Individu Orangutan Peliharaan Warga Telah Disita | Hingga April, 30 Individu Orangutan Peliharaan Warga Telah Disita | [CLS] Sustyo Iriyono, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, lega. Upaya penyelamatan orangutan yang dilakukan pihaknya dengan dukungan Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YIARI) dan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Barat mulai membuahkan hasil.Hingga April 2015, sebanyak 30 individu orangutan peliharaan warga berhasil disita. Yang terakhir, tiga individu orangutan berhasil diamankan dari warga di Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang. “Sebagian besar, informasi ini justru berasal dari masyarakat yang mulai prihatin akan nasib orangutan,” ujarnya, Rabu (29/04/2015).Saat ini, 30 orangutan tersebut, sudah berada di shelter YIARI Kabupaten Ketapang. Mereka harus menjalani masa rehabilitasi, sebelum dilepasliarkan. Pasalnya, mayoritas sudah tidak bisa mencari makan sendiri di habitatnya. “Dalam waktu dekat, ada enam individu yang akan kita rilis. Menurut peneliti YIARI, habitat pelepasliaran akan dilakukan di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Kayong Utara.”Sustyo menjekaskan, memelihara orangutan sama saja dengan melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati. Ancaman hukumannya kurungan maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga populasi satwa yang dilindungi ini merupakan hal yang menggembirakan. “Kesadaran masyarakat telah meningkat dan kita harus memberikan apresiasi.”Tidak ditampik, investasi di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan menyebabkan habitat orangutan tergusur. Habitatnya yang kian menyempit, menyebabkan orangutan kerap mendatangi permukiman. Celakanya, masyarakat yang takut dengan kera besar Asia ini, tak jarang menganggapnya sebagai musuh yang mesti dibunuh. Belum lagi dengan kebakaran hutan yang masih terjadi. “Faktor yang menyedihkan, ada pihak yang sengaja membunuhnya utk diawetkan bahkan dimakan,” tuturnya. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2015-061-10.json | Hingga April, 30 Individu Orangutan Peliharaan Warga Telah Disita | Hingga April, 30 Individu Orangutan Peliharaan Warga Telah Disita | Hingga April, 30 Individu Orangutan Peliharaan Warga Telah Disita | Saat ini, kata Sustyo, populasi orangutan kalimantan diperkirakan hanya 57 ribu individu. Jumlahnya masih lebih banyak bila dibandingkan dengan orangutan sumatera yang ditaksir hanya sekitar 7.500 individu. Padahal, orangutan merupakan primata yang berkembang biak sangat lambat. Seekor betina hanya melahirkan sekali dalam tujuh hingga delapan tahun.MemprihatinkanDihubungi terpisah, Karmele Sanchez, Program Director YIARI, membenarkan bahwa pihaknya memang menerima tiga orangutan sitaan tersebut. Menurutnya, ketiganya masih anakan, bahkan satu individunya masih bayi dengan kondisi memprihatinkan karena malnutrisi. Mungkin, bayi ini diberi makanan dan minuman yang tidak cocok. Padahal, bayi orangutan hanya minum air susu ibunya hingga usia tiga tahun. “Kasus-kasus sebelumnya, kebanyakan orangutan diberi makanan dan minuman yang sebenarnya untuk konsumsi manusia.”Menurut Karmele, bayi orangutan ini harus mendapatkan perawatan lebih lama, ketimbang dua anak orangutan lainnya. Meski begitu, ketiganya tetap menjalani program rehabilitasi karena mereka tidak ada induknya lagi. ”Orangutan akan hidup bersama induknya hingga usia tujuh atau delapan tahun. Selama itu, ia akan diajari bagaimana memilih pohon untuk bersarang, posisi pohon untuk bergantung, mencari makan, dan bertahan dari serangan musuh,” jelasnya.Seminggu sebelumnya, tim BKSDA Kalimantan Barat juga telah menyelamatkan satu individu orangutan yang dipelihara oleh warga Kabupaten Kubu Raya. Orangutan bernama Mery tersebut telah diserahkan ke YIARI untuk direhabilitasi. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-044-01.json | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | [CLS] Dua daerah yang dikenal sebagai penyuplai utama awak kapal perikanan (AKP) untuk bekerja pada kapal perikanan di dalam atau luar negeri saat ini resmi memiliki wadah pengaduan selama bekerja di atas kapal. Kedua daerah itu, adalah Kota Bitung di Sulawesi Utara dan Kota Tegal di Jawa Tengah.Pendirian wadah khusus yang diberi nama Fisher Centre itu, bertujuan agar AKP yang akan, sedang, dan atau sudah selesai bekerja pada kapal perikanan dan mengalami masalah, bisa melaporkannya untuk diselidiki lebih lanjut.Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, AKP merupakan salah satu jenis pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Bekerja sebagai AKP akan menanggung resiko sangat tinggi, menerima perlakuan kerja paksa dan juga perdagangan orang.“Fisher Centre adalah paltform atau wadah penerimaan pengaduan dan menyampaikan keluhan awak kapal perikanan kepada pihak terkait untuk mendapatkan keadilan,” jelas dia pekan lalu di Jakarta.baca : Kasus Pelarungan Mayat: Awak Kapal Perikanan Indonesia di Pusaran Praktik Perbudakan dan Kerja Paksa Pendirian wadah dilakukan langsung oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan penuh dari program Safeguarding Against and Addressing Fisher’s Exploitation at Sea (SAFE Seas) yang merupakan program kerja sama antara Yayasan Plan Internasional dengan DFW Indonesia.Sebagai wadah yang berfungsi untuk menerima aduan dari AKP, Abdi Suhufan menyebutkan bahwa Fisher Centre mengembangkan kerja sama dengan lembaga rujukan lain di dalam Negeri, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, LSM, dan lembaga bantuan hukum. | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-044-01.json | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Abdi Suhufan menjelaskan, saat ini pelayanan Fisher Centre sudah dilaksanakan kepada AKP yang sedang bekerja di kapal perikanan di dalam atau luar negeri. Pelayanan tersebut bisa dilakukan lebih awal sebelum peresmian, karena sejak akhir 2019 sudah dilaksanakan tahapan penyiapan prosedur, pelatihan staf, dan juga penerimaan pengaduan.Sampai saat ini, Tegal dan Bitung sudah dimanfaatkan oleh 60 penerima manfaat dan menerima 23 laporan keluhan dari masyarakat, terutama berkaitan dengan kesejahteraan AKP yang mencakup upah, kontrak kerja, asuransi kesehatan, dan keselamatan.“Ke-23 laporan yang terdiri dari 9 pengaduan ABK domestik dan 14 laporan dari ABK migran,” sebut dia.Abdi Suhufan menambahkan, dalam kurun waktu delapan bulan terakhir sudah terjadi sebanyak tujuh insiden insiden dan kasus yang menimpa AKP yang sedang bekerja pada kapal perikanan berbendera Republik Rakyat Tiongkok (RRT).baca juga : Perlindungan Awak Kapal Perikanan Dimulai dari Daerah Asal Terus BertambahDalam catatan DFW Indonesia, selama periode November 2019 hingga Juni 2020 sudah ada 73 orang AKP asal Indonesia yang menjadi korban kekerasan saat sedang bekerja pada kapal perikanan RRT. Dari jumlah tersebut, tujuh orang dinyatakan meninggal dunia, tiga orang hilang, dan 63 orang selamat.Sebagai kota percontohan yang sudah memiliki Fisher Centre, Tegal dan Bitung diharapkan bisa menjadi rujukan bagi kota lain yang ingin mendirikan wadah serupa. Diharapkan, dalam waktu dekat ada 10 kota yang bisa mendirikan Fisher Centre.Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang hadir pada peresmian Fisher Centre Tegal, mengatakan bahwa itu menjadi langkah awal untuk mengawal para pejuang rupiah yang bekerja sebagai AKP. Untuk itu, 10 Fisher Centre lain diharapkan bisa segera didirikan di Pelabuhan atau unit pengolahan ikan (UPT) di seluruh Indonesia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-044-01.json | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Direktur Eksekutif Yayasan Plan Internasional Indonesia Dini Widiastuti menambahkan, pendirian Fisher Centre bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi AKP yang akan, sedang, dan sudah selesai bekerja pada kapal perikanan di dalam dan luar negeri. Kehadiran Fisher Centre dinilai menjadi kebutuhan yang penting dan mendesak.Di mata dia, pendirian Fisher Centre juga dilakukan karena jumlah AKP yang memerlukan hak-hak sebagai pekerja semakin tinggi. Untuk itu, dibutuhkan satu pelayanan berbasis masyarakat yang mudah dijangkau dan bisa responsif untuk membantu AKP mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.“Juga, pengetahuan dan bantuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai pekerja,” tutur dia.perlu dibaca : Pekerjaan Rumah Tata Kelola Pengiriman Awak Kapal Perikanan Selain mendirikan Fisher Centre, upaya untuk memberikan perlindungan kepada AKP berkebangsaan Indonesia yang bekerja pada kapal perikanan di dalam dan luar negeri, juga harus diimbangi dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas kejahatan perdagangan orang pada industri perikanan.Perlindungan kepada WNI dari kejahatan tersebut sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). UU tersebut dinilai sebagai pijakan hukum yang sangat fundamental dalam upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri Yudha Nugraha mengatakan, kejadian yang menimpa AKP beberapa waktu terakhir ini merupakan puncak gunung es dari carut marut tata kelola. Untuk itu, upaya pembenahan menyeluruh dilakukan Pemerintah Indonesia.“Kita jangan reaktif melihat kasus ini, karena hanya bagian dari puncak gunung es,” ucap dia. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-044-01.json | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Yudha menambahkan, upaya perbaikan yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia, di antaranya melalui perbaikan tata kelola, perjanjian kerja laut, perbaikan kompetensi, dan upaya penegakan hukum. Upaya tersebut diharapkan bisa mengurangi kerja paksa dan perdagangan orang pada industri perikanan.Ketua DPD Pergerakan Pelaut Indonesia Sulawesi Utara Anwar Dalewa mengungkapkan, perlakuan kerja paksa kepada AKP Indonesia harus bisa dihentikan, karena itu menyangkut keselamatan nyawa dan kenyamanan saat sedang bekerja. Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus bisa menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas dan transparan.“Kebanyakan aduan TPPO tidak direspon pihak berwajib dan jarang sampai ke meja hijau,” kata dia.baca juga : Negara Harus Jeli Telusuri Jejak Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perikanan Penuh ResikoPerwakilan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia Among Pundi menjelaskan, upaya untuk mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada industri perikanan adalah usaha yang penuh dengan tantangan dan resiko.Menurut dia, saat melakukan pengungkapan TPPO, tim akan selalu berhadapan dengan aktivitas kapal perikanan yang sulit untuk dideteksi, koordinasi antar negara yang terlibat, pemahaman isu perdagangan orang dan isu kewilayahan, serta tanggung jawab wilayah.“Yang paling urgent adalah pentingnya keterpaduan pendekatan kejahatan perikanan dan TPPO,” tegas dia.Diketahui, peristiwa terakhir yang menelan korban AKP asal Indonesia, adalah kasus yang menimpa empat orang AKP yang bekerja pada kapal perikanan berbendera RRT. Keempat AKP tersebut, dua orang di antaranya sedang terlantar di Pakistan dan dua orang lagi diketahui hilang di perairan Aceh, setelah sebelumnya melompat dari kapal. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-044-01.json | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Membangun Sistem yang Aman dan Nyaman untuk Pekerja Perikanan | Keempat orang tersebut, diketahui diberangkatkanke kapal berbendera RRT melalui agen pengiriman PT Mandiri Tunggal Bahari (MTB) yang kantornya ada di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Kasus yang menimpa empat AKP tersebut masuk sebagai laporan resmi kepada Fisher Centre Bitung dan Tegal.Adapun, Komisaris dan Direktur PT MTB diketahui sejak 17 Mei 2020 sedang menjalani pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas kasus kematian dan pelarungan AKP asal Indonesia yang juga bekerja di kapal berbendera RRT, Lu Qing Yuan Yu 623.Dari laporan Fisher Centre Bitung dan Tegal, keempat AKP tersebut terindikasikan menerima perlakuan kerja paksa dari kapal perikanan berbendera RRT, MV Jin Sheng. Sesuai perjanjian kontrak kerja, seharusnya mereka digaji sebesar USD300 per bulan, namun selama empat bulan bekerja tidak pernah menerima gaji tersebut.Dari empat orang tersebut, dua orang AKP mengalami sakit saat sedang ada di atas kapal. Oleh pengelola kapal, keduanya kemudian dipindahkan ke kapal kecil berbendera Pakistan bernama Herari. Sejak Maret 2020, kedua AKP tersebut, yakni Hamdan dan Eko Suryanto terlantar di Pelabuhan Karachi, Pakistan tanpa mendapatkan bantuan dari PT MTB. Eko akhirnya meninggal dunia pada 22 Mei 2020.Sedangkan, dua orang lagi dinyatakan hilang di perairan Aceh, saat kapal melintas di perairan dekat pulau Weh. Saat itu, total ada enam orang AKP Indonesia yang melompat ke air setelah melakukan perlawanan kepada kru kapal yang melaksanakan praktik kekerasan.Sayangnya, dari enam orang yang melompat ke air laut di dekat Sabang itu, dua orang tidak diketahui nasibnya sampai sekarang. Keduanya adalah Adithya Sebastian dan Sugiyana Ramdhan. Keduanya dan empat AKP lain melompat ke air pada 7 April 2020. [SEP] | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-065-15.json | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | [CLS] Masa pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 120/2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Perpres No 1/2020). Perpres ini menggantikan Perpres No. 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Perpres No 1/2016). Dengan kelahiran Perpres No 120/2020 maka perdebatan tentang nasib BRG terjawab.Kebijakan negara dalam pemerintahan Jokowi memandang perlu masih perlu pemulihan gambut (restorasi gambut).Usia BRG berakhir 2020 seperti mandat No 1/2016 yang tegas mengatur itu, kala itu, berbagai skenario terhadap nasib BRG muncul. Apakah terhadap pemulihan gambut dikembalikan ke instansi teknis sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32/2009 atau lanjut proses pemulihan gambut? Atau apakah malah di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana?Simulasi ini pernah menjadi diskusi dan memancing polemik di kalangan akademisi dan peminat pemulihan gambut.Apabila melihat regulasi seperti UU No. 32/2009, PP No. 71/2014 junto PP No. 57/2016, maka lembaga yang mendapatkan mandat untuk menjadi “pemaksa” perintah pemulihan gambut adalah “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”. Politik hukum kemudian dimandatkan KLHK. Mandat ini dapat dilihat Permen LHK No P.18/MenLHK -II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK No. 18/2015). Permen ini menghapuskan Permenhut No 33/2012 dan Permen LH No 18/2012.Untuk mengatur teknis kemudian pengaturan gambut di dalam Pasal 642 Permen LHK No 18/2015, lalu ada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut (Direktur Gambut). Direktur gambut di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL). | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-065-15.json | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | Melihat kebakaran masif pada 2015, Jokowi kemudian membentuk badan yang melaksanakan restorasi gambut. Harapannya, badan ini dapat menjadi tugas proses percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologi gambut akibat kebakaran yang khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh.Pertimbangan Jokowi membentuk badan yang bertugas pemulihan gambut dikenal sebagai politik hukum. Sebuah konsepsi yang melekat kewenangan Jokowi sebagai presiden. Angin segarMenilik semangat dari Pemerintahan Jokowi yang masih memandang pekerjaan pemulihan gambut harus lanjut, termasuk capaian yang hendak diraih, Perpres No 120/2020 merupakan angin segar. Dengan pelaksanaan percepatan pemulihan gambut lanjut, maka pemulihan dapat memperbaiki kehidupan lingkungan jadi lebih baik.Tidak hanya mengatur di sektor gambut, wewenang Badan Restorasi Gambut justru diperluas. Tak hanya pemulihan gambut, juga mangrove.Kalau membicarakan gambut dan mangrove memang menarik perhatian publik di Indonesia terlebih mengaitkan itu dengan berbagai kebakaran, terutama yang masif terjadi di Sumatera dan Kalimantan.Pada 2015, beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan lumpuh. Aktivitas setop. Jutaan orang terdampak, terpapar asap dan banyak orang alami gangguan kesehatan. Penerbangan nyaris berhenti. Ia jadi kenangan pahit di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan.Bahkan, dampak kebakaran 2015, hampir seluruh Pulau Sumatera dan Kalimantan tertutup asap. Singapura dan Malaysia kemudian merasakan getahnya dari kebakaran itu.Kondisi ini, menyebabkan Jokowi menerbitkan Perpres No 1/2016 untuk perintah pemulihan gambut. Perintah pemulihan gambut kemudian berakhir pada 2020.Dalam regulasi, membicarakan gambut dan mangrove tidak bisa lepas dari UU PPLH. Di dalam UU No. 32/2009 pengaturan gambut dan mangrove ditempatkan sebagai kawasan esensial. | [0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-065-15.json | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | Politik Hukum Pemulihan Gambut dan Mangrove | UU PPLH menyebutkan, sebagai ecoregion. UU ini menyebutkan ecoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Berbagai literatur kemudian menempatkan “rawa, gambut, sungai, savana, pesisir, laut, karst”.Regulasi kemudian menegaskan didalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP No. 28/2011 sebagai kawasan ekosistem esensial adalah “karst”, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau) dan wilayah pasang surut, mangrove dan gambut”.Pada Peraturan Pemerintah No. 28/2011 kemudian mendefinisikan sebagai kawasan esensial yang terdiri dari “ekosistem esensial lahan basah dan ekosistem terrestrial”. “Ekosistem lahan basah” kemudian terdiri dari danau, sungai, payau, rawa, mangrove dan gambut’.Ketika gambut sebagai kawasan esensial berdasarkan PP No. 28/2011 juga ditegaskan sebagai “kawasan plasma nutfah spesifik dan atau endemik” seperti tercantum dalam Pasal 9 ayat (4) PP No. 71/2014.Capaian restorasi gambut seluas 780.000 hektar (88%) dari total restorasi gambut di luar konsesi dan terlibat 109 perusahaan perkebunan seluas 442.000 hektar (79,6%), maka perlu lembaga untuk melanjutkan tugas pemulihan ini. Pekerjaan memulihkan gambut, juga mangrove masih banyak. Semangat politik hukum pemulihan harus lanjut. *Penulis adalah aktivis lingkungan dan advokat. Tinggal di Jambi ****Foto utama: Lokasi Hutan Lindung Gambut Londerang . Foto: Elviza Diana/ Mongabay Indonesia [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2017-032-05.json | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | [CLS] Jumlah pulau yang ada di Indonesia dipastikan bertambah lagi setelah Pemerintah Indonesia merilis data terbaru saat berlangsungnya konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pekan ini. Dari data yang dirilis Kemerintah Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia kini terdiri dari 16.056 pulau yang sudah diberi nama dan terverifikasi.Sebelum jumlah mutakhir tersebut dirilis, pada awal 2017 lalu Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP lebih dulu merilis jumlah pulau yang sudah terverifikasi. Saat itu, dilaporkan bahwa Indonesia sudah terdiri dari 14.572 pulau atau lebih banyak 1.106 pulau dari data resmi sebelumnya.Direktur Jenderal PRL Brahmantya Satyamurti Poerwadi di Jakarta pekan lalu mengatakan, sejak 2015 hingga Juli 2017 dilakukan verifikasi jumlah pulau yang ada dan hasilnya didapat bahwa jumlahnya sebanyak 16.056 pulau. Dengan demikian, jumlah pulau yang terverifikasi saat ini bertambah 2.509 pulau.“Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dilaporkan ke PBB pada konferensi ke-11 sidang UNCSGN. Sehingga, total pulau bernama bertambah menjadi 16.056 pulau,” ucap dia.(baca : Bukan 13.466 Pulau, Indonesia Kini Terdiri dari ….) Sidang UNCSGN yang dimaksud, kata Brahmantya, adalah United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names yang berlangsung sejak 7 Agustus lalu. Pada sidang tersebut, Indonesia diwakili KKP bersama Delegasi RI yang diketuai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).“Kita laporkan berupa data pulau bernama ke PBB. BIG merupakan National Names Authority dari Indonesia yang menggantikan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi,” jelas dia. | [0.25, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2017-032-05.json | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Brahmantya mengatakan, sebagai instansi yang terlibat, KKP bertugas dan berperan aktif dalam kegiatan toponimi (bahasan ilmiah tentang nama tempat, asal-usul, arti, penggunaan, dan tipologinya), validasi dan verifikasi pembakuan nama pulau-pulau kecil yang telah dimulai dari tahun 2005 hingga 2017.Sebelum dikukuhkan dalam sidang PBB tahun ini, Brahmantya menyebut, pengukuhan oleh PBB untuk pulau-pulau bernama yang terverifikasi terakhir kali dilaksanakan pada 2012 atau lima tahun yang lalu. Saat itu, pengukuhan dilaksanakan pada sidang ke-10 UNCSGN.“Kedepannya, jumlah pulau Indonesia yang sudah bernama masih bisa bertambah dikarenakan belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah di validasi, dilakukan verifikasi pembakuan nama pulaunya,” lanjut Brahmantya.(baca : Tak Bernama Sejak Lama, Pemerintah Segera Berikan Status 100 Pulau Kecil dan Terdepan) Pembakuan NamaSelain sidang UNCSGN, pada pekan yang sama juga digelar Pada 30th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). UNGEGN melalui 24 divisi geografis/linguistik dan kelompok kerjanya, menangani masalah pelatihan, digital file data dan gazetteers, sistem romanisasi, nama negara, terminologi, publisitas dan pendanaan, serta pedoman toponimi.Adapun, keberadaan UNGEGN bagi setiap negara adalah sebagai pihak yang memutuskan pembakuan nama geografis berstandar nasional melalui proses administrasi yang diakui oleh National Names Autorithy dari masing-masing negara. Kemudian, setelah itu didistribusikan secara luas dalam bentuk standar nasional seperti gazetteers, atlas, basis data berbasis web, pedoman toponimi atau nama, dan lain-lain.“Sebagai dasar perlunya standardisasi global nama geografis, UNGEGN mengutamakan pencatatan nama lokal yang digunakan dan mencerminkan bahasa dan tradisi suatu negara,” tutur Brahmantya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2017-032-05.json | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Selain berpartisipasi aktif dalam melaporkan jumlah pulau bernama, Brahmantya mengungkapkan, pada sesi ke-30 sidang UNGEGN ini Indonesia melalui anggota Delegasi RI juga berperan aktif dengan mengikuti sebanyak 7 (tujuh) working group tematis dan menjadi pemateri di dalam kegiatan tersebut.Adapun, working group yang dimaksud, adalah Features beyond a single sovereignty and international cooperation , Toponymic data files and gazetteers , Terminology in the standardization of geographical names, Country names, Exonyms, Toponymic education , Geographical names as culture, dan heritage and identity.“Diharapkan keikutsertaan Delegasi RI dalam working group tersebut dapat bermanfaat dalam implementasi dan akselerasi pembakuan nama rupa bumi di Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil,” tegas diaJumlah pulau paling mutakhir tersebut resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.(baca : Lusi, Nama Pulau Paling Baru di Indonesia) Pulau Terdepan Bertambah LagiSekretaris Direktorat Jenderal PRL Agus Dermawan mengatakan, sejalan dengan program KKP yang akan menertibkan pulau-pulau di seluruh Indonesia, PRL menjabarkannya dengan memulai pengklasifikasian pulau-pulau kecil dan terdepan.Sebelum 2017, kata Agus, jumlah pulau kecil dan terdepan adalah 92 pulau. Namun, itu berubah karena pada 2017 bertambah sebanyak 19 pulau lagi. Dengan demikian, total pulau kecil dan terdepan menjadi 111 pulau.Selanjutnya, menurut Agus, ke-111 pulau tersebut akan segera dilegalisasi, diberikan nama, dan dikelolanya dengan lebih baik lagi.“Itu target kita tahun 2017 ini. Kita kelola melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL), karena pulau kecil dan terluar kita ada 92 pulau, dan sudah didaftarkan lagi 19, jadi total 111 pulau,” jelas dia. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2017-032-05.json | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Agus mengungkapkan, untuk rencana pengelolaan ratusan pulau kecil dan terdepan yang akan dilaksanakan pada 2017, itu akan dilakukan melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. Dengan melakukan koordinasi, maka diharapkan akan ada keselarasan dalam menertibkan pulau-pulau tersebut.“Kita identifikasi masalahnya bersama, kita samakan data, karena luasan semua pulau sudah ada. Tapi akan kita crosscheck dengan Kementerian/Lembaga lain yang mempunyai fungsi planaloginya,” lanjutnya. Di antara kementerian dan lembaga tersebut, Agus mengakui bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelaraskan rencana maupun data.“Selain itu, kita juga menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk melakukan valuasi pulau tersebut,” tandas dia.“Sebanyak 111 pulau terkecil dan terluar ini adalah batas negara. Jadi yang diutamakan negara mau bangun apa di sana, sehingga kita tidak melulu bicara soal investor maupun ekonominya,” tambah dia. Hak Anak PesisirSementara itu, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengkritik kebijakan Pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil. Di antara mereka, terdapat anak pesisir yang nasibnya masih belum menentu hingga saat ini.Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan, persoalan anak pesisir sampai kapan pun akan terus ada, mengingat mereka tinggal di lokasi yang jauh dari perkotaan. Tanpa ada pembangunan yang terencana baik, anak-anak pesisir akan terabaikan. Namun, dengan pembangunan yang bagus, anak-anak pesisir juga belum terjamin masa depannya. | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2017-032-05.json | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Susan mencontohkan, kasus yang sedang hangat saat ini adalah pembangunan pulau-pulau yang ada di Teluk Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan proyek reklamasi tersebut, meski terkesan megah, tetapi justru merenggut masa depan anak-anak pesisir yang tinggal di sekitarnya.“Hari ini puluhan anak pesisir di Teluk Jakarta menuliskan sejumlah harapan kepada Pemerintah, diantaranya: negeri ini lebih berdaulat di atas tanah dan airnya; masyarakat pesisir memiliki laut yang bersih dan sehat, serta orang tua mereka mampu melaut lagi,” ungkap Susan menyebutkan harapan anak-anak pesisir yang tinggal di Marunda Kepu dan Muara Angke tersebut.Susan berharap, dengan adanya reklamasi di Teluk Jakarta, itu membawa dampak buruk bagi anak-anak nelayan yang ada di kawasan tersebut. Untuk itu, dia mengingatkan agar Pemerintah bisa membuka hati untuk melihat lebih dekat kondisi anak-anak pesisir di Teluk Jakarta.Di pesisir Jakarta tersebut, Susan menyebut, terdapat 3790 rumah tangga perikanan (RTP) dan 60.221 anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun. Anak-anak tersebut, kata dia, memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lain di seluruh Indonesia. Susan menjelaskan, berdasarkan konvensi Hak Anak PBB pada 1980, terdapat 10 hak yang harus diberikan kepada anak-anak, yaitu:1) Hak untuk bermain;2) Hak untuk mendapatkan pendidikan;3) Hak untuk mendapatkan perlindungan;4) Hak untuk mendapatkan nama;5) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan;6) Hak untuk mendapatkan makanan;7) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan;8) Hak untuk mendapatkan rekreasi;9) Hak untuk mendapatkan kesamaan; dan10) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.Susan menambahkan, proyek reklamasi yang sedang berlangsung di Teluk Jakarta memberi gambaran dengan jelas bagaimana nasib anak-anak pesisir setelah tempat tinggal dan mencari rezeki bagi orang tua mereka digusur untuk kepentingan pembangunan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2017-032-05.json | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak …. | “Mulai saat ini, negara harus hadir untuk memperhatikan dan mencerdaskan kehidupan anak-anak pesisir di Indonesia,” pungkas dia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] |
2019-047-07.json | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | [CLS] Baca:Banjir dan Longsor Bengkulu, Ada yang Salah dengan Pengelolaan Bentang Alam?Banjir dan Longsor Bengkulu, Perbaikan Lingkungan Prioritas UtamaBanjir dan Longsor Bengkulu, Jalur Hukum Ditempuh Demi Bencana Menjauh** Banjir besar yang terjadi di Bengkulu pada Sabtu, 27 April 2019, mendorong netizen meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Presiden Republik Indonesia untuk menutup tambang batubara. Alasannya, aktivitas tersebut membuat rusaknya hutan di daerah hulu sungai penyebab banjir Bengku.Hingga Minggu, 23 Juni 2019 pukul 09.30 WIB, sudah 78.300 orang menandatangani petisi di laman Change.org tersebut. Petisi bertajuk ‘Tutup Tambang Batubara Penyebab Banjir Bengkulu’ ini dibuat Edy Prayekno, videografer, pada 4 Mei 2019.Menurut cerita Edy, dia tergerak melakukan hal itu, berawal dari pengalamannya menerbangkan drone di hulu Sungai Bengkulu, Maret 2019. Saat itu, dia menemukan area bukaan lahan tambang batubara di hulu DAS Bengkulu, yang merupakan daerah konservasi dan hutan lindung. Satu bulan berselang, tepatnya Jum’at, 26 April 2019, terjadi hujan lebat. Besoknya, tepat pukul 5.30 WIB, genangan air membanjiri sekitar rumahnya. Pukul 09.00 WIB, ketika Edy menerbangkan drone, dia terkaget melihat setengah Bengkulu terendam. Kekhawatirannya akan bencana terbukti.“Pengalaman itu yang mendorong saya membuat petisi,” katanya, Rabu [19/6/2019].Data Badan Penanggulangan Bencana Nasional [BPBN] per Rabu [01/5/2029] menunjukkan, banjir merenggut 30 nyawa, 6 orang hilang, 184 rumah rusak, 7 bangunan pendidikan terdampak, dan 40 titik infrastruktur rusak [jalan, jembatan, dan gorong-gorong].Daerah yang terdampak banjir tersebar di 9 kabupaten/kota, mulai dari Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kapahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur. 46 persen dikapling | [0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2019-047-07.json | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | Direktur Genesis Uli Arta Siagian mengatakan, sekitar 46 persen wilayah DAS Bengkulu dikapling konsesi perusahaan pertambangan. Luas DAS Bengkulu adalah 51.951 hektar, sedangkan luas konsesi pertambangan yang sudah diizinkan sebesar 21.694 hektar.Selain itu, ada 33 lubang tambang batubara yang belum direklamasi di wilayah DAS Bengkulu. Paling banyak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebanyak 23 lubang tersebar di wilayah DAS Air Bengkulu, terutama di Hutan Lindung Bukit Daun dan Taman Buru Semidang Bukit Kabu. “Sudah jelas banjir di Bengkulu ini karena DAS yang rusak. Pemerintah harus melakukan evaluasi, lubang-lubang harus direklamasi,” jelasnya. Pengelolaan Tiga akademisi dari Universitas Bengkulu, yakni Heri Suhartono, M. Fajrin Hidayat, dan Edi Suharto telah membuat presentasi kajian Pengelolaan DAS di Provinsi Bengkulu. Mereka yang tergabung dalam Forum DAS Bengkulu menyampaikan informasi tersebut pada “Rapat Evaluasi Pasca-Banjir dan Longsor FKPD Provinsi Bengkulu” pada 27 Mei 2019. Tercatat, ada 89 DAS mengalir di 10 kabupaten/kota di Bumi Rafflesia.Di antara DAS itu ada yang terpantau rusak, yakni DAS Air Bengkulu, DAS Air Kungka, DAS Sebelat, DAS Ketahuan, DAS Air Pino, DAS Air Manna, DAS Air Nasal, DAS Air Luas, DAS Air Kinal dan DAS Air Seluma. Akibatnya, banjir dan longsor terjadi di 9 kabupaten/kota, Provinsi Bengkulu.Para akademisi juga menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah di wilayah DAS, di hulu dan hilir yang terbagi atas beberapa administrasi kabupaten. Akibatnya, pengelolaan dan aktivitas yang berlangsung tidak terpadu dan tidak sinergis.“Tidak ada master plan pengelolaan DAS terpadu yang jelas dan terukur sehingga tidak ada kejelasan tata ruang sebagai nilai rehabilitasi dan nilai konservasi,”ungkap laporan itu. | [0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2019-047-07.json | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu | Mereka juga menuliskan pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang sebagian besar tidak memenuhi kaidah konservasi tanah dan air. Sampai saat ini, belum ada institusi yang mengelola segala aspek di DAS secara utuh. Perencanaan hingga pelaksaan dari hulu hingga hilir tidak tampak.Ada tiga rekomendasi yang disampaikan. Pertama, teknik pengendalian banjir harus dilakukan komprehensif pada daerah rawan dan pemasok air banjir. Kedua, prinsip dasar pengendalian daerah kebanjiran dilakukan dengan meningkatkan dimensi palung sungai sehingga aliran air yang lewat tidak melimpah. Ketiga, pengendalian banjir di daerah tangkapan air bertumpu pada prinsip penurunan koefisien limpasan melalui teknik konservasi tanah dan air. Mengutip Media Center Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, penanganan pasca-banjir dilakukan melibatkan Forkopimda Provinsi Bengkulu, Kabupaten dan Kota, serta pihak terkait. Segala data kerusakan dikumpulkan.Rohidin menjelaskan, Forum Daerah Aliran Sungai [DAS] Terpadu akan dibuat sekretariat khusus. Tujuannya, agar ada upaya perbaikan pengelolaan DAS, terutama empat DAS utama, yaitu Ketahun, Bengkulu, Manna, dan Padang Guci.“Bentuk yang disepakati adalah menanam pohon, pembangunan bendungan dan pelapisan tebing,” jelasnya, Senin [27/5/2019].Gubernur menegaskan, akan meminta perguruan tinggi mengevaluasi dokumen lingkungan. Terutama, kinerja perusahaan perkebunan dan pertambangan yang ada di Bengkulu.“Kita tidak bermaksud menghakimi salah satu pihak. Tetapi, kita betul-betul ingin mencari solusi produktif, kolaborasi antara investasi dan kinerja lingkungan menjadi sebuah kebutuhan. Ini semua harus dilakukan bersama, agar memberikan dampak positif untuk lingkungan Bengkulu,” tandasnya. [SEP] | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534] |
2021-038-03.json | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | [CLS] Kota Malang, Jawa Timur, menghadapi berbagai persoalan seperti masalah banjir, kekumuhan, kekurangan ruang terbuka hijau (RTH) dan kemacetan dan lain-lain. Yu Sing, arsitek dari Akanoma Studio Bandung menilai beragam masalah ini terjadi karena pemanfaatan lahan kota tak efisien.“Banyak bangunan horizontal yang menggusur RTH. Kota Malang akan tumbuh dan membesar, sedangkan ruang hijau dan pertanian terancam habis,” katanya webinar baru-baru ini. Acara ini dalam rangkaian “Malang Architecture Week 2021Menemukan Ruang.”Yu Sing membandingkan Kota Malang dengan penduduk 7.453 jiwa per kilometer memiliki RTH 5%, sedangkan Jakarta berpenduduk 16.704 jiwa per kilometer persegi dengan RTH 10% dan Bandung penduduk 14.965 jiwa per kilometer memiliki RTH 10%.“Masalah yang jelas terlihat di Kota Malang karena pemanfaatan lahan kota yang tak efisien,” katanya.Kepadatan di Kota Malang belum tinggi, tettapi RTH tinggal secuil lantaran banyak bangunan horizontal menggerus ruang terbuka hijau. Kalau tak direspon, katanya, akan menghabiskan RTH tersisa dan akan menyebabkan kawasan urban dengan perluasan perkotan tak terkontrol.“Bagaimana cara merespon kepadatan yang akan terus bertambah, dan menambah RTH yang penuh? Kota Malang harus tumbuh vertikal. Mulai ketinggian sedang, atau menengah.”Setiap kota, kampung padat menjadi terbuka, ekonomi dan kesejahteraan meningkat.Bagaimana setiap gang di permukiman padat, katanya, bisa terbuka agar ekonomi berkembang. Terbuka resapan tanah, dan menambah ruang hijau, dengan mendirikan kampung kota.Yu Sing, merupakan arsitek nonelitis dan peka lingkugan hidup. Dia menilai, Kota Malang bisa mengembangkan kampung kota.“Resiliensi, ketagguhan atau kelenturan menghadapi bencana masalah yang akan datang. Mencegah dampak bencana yang besar. Mempersiapkan kota resiliens,” katanya. | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-038-03.json | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Kampung kota berada di daerah strategis. Kampung kota mendominasi peruntukan lahan, sekitar 70%. Sementara penyediaan perumahan melalui jalur formal sektor swasta dan pemerintah hanya mampu menyediakan 15% dari keburuhan rumah. Empat model kampung kotaKampung kota dengan model vertikal, disesuaikan seiring pertumbuhan penduduk, kampung kota harus tumbuh. Kalau tidak, akan mengalami degradasi lingkungan hidup, sedangkan pemerintah tak ada persiapan.Untuk membangun kampung kota vertikal, Yu Sing menawarkan empat model. Pertama, kampung deret. Terdiri atas lima kavling. Multi fungsi menjadi hunian, cafe, toko. Kampung kota menjadi lebih terbuka, RTH bertambah, dan jumlah hunian bertambah. Kekumuhan hilang, rumah warga dikembangkan vertikal menjadi sehat dan ramah lingkungan.Kedua, rumah bersama. Kalau kavling terlalu sempit, ada konsilidasi empat rumah menjadi satu yang dibangun vertikal. Satu blok dibangun vertikal bersama jadi delapan hunian, sebagian disewakan atau dijual hingga memberi pendapatan tambahan pemilik unit.Ketiga, kampung susun terdiri atas permukiman dalam satu RT. Ia dibangun vertikal untuk hunian, rumah sewa, kos, dan homestay. Volume ruang hijau pun makin luas.Keempat, kawasan fungsi campuran terdiri atas perukiman satu RW yang didesain vertikal dalam sebuah kawasan. Terbangun sekolah, pasar, tiga bangunan untuk rusunami, serta apartemen yang bisa dijual. Sepertiga fasilitas publik, sepertiga area komersial seperti hotel, toko, kuliner dan kantor sewa, sepertiga untuk rusunami.“Dengan pola kesepakatan, kepentingan, dan keuntungan bersama. Bukan diambil alih pengembang. Keuntungan tetap milik warga,” katanya.Yu Sing mencontohkan, Kampung Notoyudan di Yogyakarta, hanya berjarak satu kilometer dari Jalan Malioboro. Selama ini, katanya, tak berkembang, stagnan dan makin padat padahal lokasi strategis. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-038-03.json | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Kampung, katanya, bisa bertumbuh dengan pengembangan vertikal, ekonomi berkembang, dan kesejahteraan meningkat.Yu Sing mendesain rumah masyarakat berpendapatan rendah (MBR) terbangun vertikal. Tak sekadar rumah tingal, namun tersedia rumah sewa, dan homestay. Sedangkan ruang hijau lebih luas dan banyak di kampung kota.Contoh lain, Yu Sing membuat konsep pengembangan kawasan Semangi RW 23 di Surakarta. Dia lihat potensi besar, sebagai kawasan urban terbesar. Menandai MBR, di bagian depan menjadi hotel dan homestay. Bagian dalam menjadi cohousing atau kampung deret.“Ada rumah sewa, pinggir sungai menjadi hutan kampung,” katanya.Daripada membangun rumah susun di lahan mahal, kata Yu Sing, sebenarnya bisa membangun kampung vertikal dan kesejanteraan warga meningkat, , menambah pasokan hunian, menambah fungsi ekonomi. “Warga juga mendapat penghasilan, kesejahteraan, pelayanan kota menjadi efektif dan efsien.”Daripada hanya memperbaiki sanitasi, jaringan air minum, dan jalan, katanya, dengan membangun vertikal semua sekaligus bisa dicapai. Lahan terbuka hijau lebih luas, kampung kota bertumbuh dan fungsi ekonomi bertumbuh. “Perbaikan ekologi dalam jangka panjang,” katanya.Contoh lain, model konsolidasi tanah vertikal di Pasar Manggis Jakarta. Lokasi kampung RW tepat di belakang rusun setinggi 20 lantai. Kawasan ini dulu tertutup, menjadi tempat peredaran narkoba. Kampung didesain membuat kawasan ekonomi sesuai perkembangan kota.Awalnya, lahan seluas 45.168 meter persegi, dengan bangunan 5. 413 unit, kepadatan 225-321 jiwa per hektar. Yu Sing mengajukan proposal setelah konsolidasi tanah dengan kepadatan 1.886 jiwa per hektar atau lima kali lipat lebih. Unit hunian 2.130 rumah sebanyak 8.520 penghuni. Ruang ekonomi 33% seluas 15.000 meter persegi, dan kebun atap 25% sekitar 11.000 meter persegi. Belajar dari India dan Jepang | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2021-038-03.json | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Yu Sing juga mengerjakan proyek Chennai Forest, sebuah kawasan padat di India. Awalnya, di Chennai banyak situ atau sumber air karena berawa. Lambat laun jadi permukiman padat dan situ habis dan terjadi penurunan tanah. Kawasan rawa berkurang sampai 90%.“Pembangunan mementingkan kepentingan manusia. Lupa fungsi pohon dan air.”Melalui proyek Chennai Forest Yu Sing mengubah kawasan itu menjadi hutan kota. Setiap bangunan menanam satu pohon. Dengan aturan bagi masyarakat yang menanam pohon mendapat pengurangan pajak. Sekitar 15 tahun dengan konsolidasi lahan, kampung pindah ke bangunan vertikal, dalam jangka panjang bisa berkelanjutan. Bangunan baru ini dengan fungsi campuran.Setelah semua bangunan vertikal terisi penuh, ada juga hunian dan kawasan komersial. Hunian bisa terakses dengan siklus udara, air dan pepohonan. Air ditampung diresapkan dan meresap ke bawah bangunan, menyimpan air dan bisa dijernihkan.“Banjir bukan karena sungai kurang besar, tapi membangun yang tak sensitif air. Menghilangkan ruang air. Yang salah pembangunannya, bukan sungai.”Dia juga sebutkan contoh di Jepang. Jepang, menyadari keselahan pengelolaan sungai dengan melibatkan partisipasi akademisi, komunitas dan praktisi dalam mengelola sungai, termasuk pendanaan. Sejak perang dunia II sampai 1990-an, sungai dikelola pemerintah, terbangun turap dan beton yang merusak ekosisten sungai.Sejak 1990-an, mulai resporasi perbaikan sungai. Berdasar data Japan River Restoration Network selama 15 tahun ada 30.000 proyek. Hasilnya, sungai jadi ekosistem hidup bagi flora dan fauna. Ia menghadirkan fungsi alami, jernih, dan ekosistem hidup.“Kota kita harus dibangun dengan sensitif air. Air permukaan sebanyak mungkin termasuk air bekas pakai ditampung, disimpan, diresapkan dan disalurkan,” kata Yu Sing. | [0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-038-03.json | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Lebih konperhensif, katanya, tak hanya mengirim air ke dataran lebih rendah tetapi memikirkan ruang hutan, taman, jalan, bangunan dan sungai di dalam kota. Tak hanya bergantung ke sungai.Rumah Betawi di Kelapa Gading, Jakarta, merupakan daerah tangkapan air. Jadi, dibangun rumah panggung hingga kala hujan menampung air hujan, menyiapkan lahan untuk menampung air dan menghindari banjir. “Tak ada banjir, hanya siklus yang berubah.”Meski Malang lebih tingi dan berkontur, katanya, air perlu meresap. Peresapan air ke tanah, ada ruang air di bawah. Pola ini, katanya, banyak diterapkan di Singapura dan Surabaya. Dengan mengelola pakai cara baru ini, kata Yu Sing, agar tak terjadi bencana lebih besar ke depan.“Bisa mengelola kota dengan peraturan lebih baik dan cara membangun yang baru. Bagaimana siklus air disimpan, ditampung dan dialirkan.” RTH Malang makin menyusutRespati Wikantiyoso, guru besar Arsitektur Universitas Merdeka Malang mengatakan, tantangan terbesar perkembangan kota di Indonesia adalah pemerataan dan infrastruktur terkait pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan dan layanan sosial terjangkau.Tujuannya, menciptakan infrastruktur berkeadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan.Saat kota makin padat, katanya, biaya makin mahal dan memperburuk kesenjangan sosial. Untuk itu, kota masa depan perlu serius mendanai infrastruktur sosial, layanan kesehatan, penyediaan rumah, pendidikan dan ruang publik yang mudah terakses dan terjangkau semua kalangan.Selama tiga tahun meneliti RTH di Malang, katanya, terjadi tumpang tindih ketentuan dan regulasi. Struktur organisasi pemerintah daerah terus berganti hingga membingungkan arsitek yang akan merencanakan desain bangunan.Ketika membuat rancangan kawasan, katanya, harus menjangkau kebutuhan masa datang. Sayangnya, produk rencana detail tata ruang kota (RDTRK) tidak mengantisipasi itu hingga susah mendesain dengan pembatasan ruang publik. | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2021-038-03.json | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | “Kota layak huni, harus menjangkau ke depan. Sedangkan produk perencanan kota hanya menjangkau saat ini,” katanya.Dalam master plan RTH Kota Malang, di semua sungai ditandai hijau. Faktanya, tidak demikian, terjadi alih fungsi hingga menjadi dilema, mana yang jadi acuan arsitek.“Apa kita harus interpretasi sendiri apa yang harus dilakukan?”Proses pembangunan berkelanjutan, katanya, bertujuan menjaga sumber daya alam agar lingkungan makin berkualitas. Penanganan sampah, penyediaaan ruang hijau inklusif yang mudah terjangkau manula anak-anak dan difabel. Selama ini, katanya, desain ruang publik di kota abai soal ini. “Hindari kesenjangan sosial, beri akses semua kalangan,” katanya.Selain itu, sebagai kawasan di jalur ring of fire, arsitek harus mengantisipasi dampak kalau terjadi bencana. Bencana gempa di Malang Selatan dan potensi tsunami, maka bangunan harus ada tempat kumpul. Tujuannya, untuk menghindari korban bangunan ambruk. “Ada upaya mitigasi bencana.”Selain itu, katanya, menjaga lingkungan mikro nyaman, tak hanya visual dan indah ata ucantik tetapi menciptakan fungsi mewujudkan lingkungan hidup nyaman layak huni.Respati mencontohkan, Singapura berpenduduk padat dengan lahan sempit. Pemerintah Singapuran memprakarsai membangun kota dalam taman dan mengembangkan iklim lingkungan berkelanjutan.Singapura, katanya, merupakan wilayah terpadat ketiga di dunia. Data Departments of Statistics Singapore 2020 menyebut, kepadatan penduduk 7.810 jiwa per kilometer persegi.Keterbatasan sumber daya lahan mengharuskan desain kota berkepadatan tinggi Urban Redevelopment Authority (URA) yang memprakarsai kota dalam taman.URA memperkenalkan program landscaping for urban space and high rises pada 2009. Ia terdiri dari persyaratan area pengganti lanskap dan insentif bagi pengembang untuk menyediakan ruang hijau dan ruang komunal. | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2021-038-03.json | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Atasi Masalah Perkotaan di Malang, Yu Sing Usul Bangun Kampung Kota Vertikal | Penyediaan ruang hijau tak hanya di atap gedung, juga memanfaatkan ruang transisi antara ruang tanah dengan dinding dan ruang udara. Hal itu, katanya, untuk ciptakan iklim mikro lebih baik. Juga, membangun vertical garden guna menurunkan suhu di ruang bangunan dan menciptakan ruang alternatif.Kebun atau taman di atap gedung (sky garden), katanya, memiliki nilai keberlanjutan, dan konservasi energi untuk lingkungan hidup perkotaan. Ia menciptakan ruang hijau alternatif, ruang sosial dan simpul transisi di langit yang membantu mengompensasi hilangya ruangnya terbuka. “Menjadi ruang rekeasi dan hiburan. Menyediakan lingkungan pertemuan sosial,” katanya. *****Foto utama: Banjir di Kota Malang, hingga jalan longsor dan mobil terpelosok. Foto: dari Facebook Komunitas Asli Peduli Malang [SEP] | [0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-024-07.json | Seekor Lumba-Lumba Mati Terdampar di Flores Timur. Apa Penyebabnya? | Seekor Lumba-Lumba Mati Terdampar di Flores Timur. Apa Penyebabnya? | Seekor Lumba-Lumba Mati Terdampar di Flores Timur. Apa Penyebabnya? | [CLS] Seekor lumba-lumba ditemukan oleh anak-anak mati terdampar di pasir di pesisir pantai Desa Kenere, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), padaKamis (9/9/2021).Lumba-lumba yang diperkirakan berjenis Tursiops truncatus (common bottlenose dolphin) ini, setelah ditemukan dilaporkan kepada kepala desa. Oleh kepala desa, penemuan tersebut pun dilaporkan kepada Yayasan Misool Baseftin.“Lumba-lumba ini diperkirakan diperkirakan mati terdampar karena terhempas gelombang besar,” kata Monika Bataona, Staf Yayasan Misool Baseftin Flores Timur kepada Mongabay Indonesia, Jumat (10/9/2021).Monika menyebutkan, tidak ada luka gigitan atau bekas alat tangkap ditemukan sehingga diprediksi terdampar akibat adanya hantaman gelombang tinggi di Perairan Laut Sawu.Hasil identifikasi, lumba-lumba ini berjenis kelamin betina dengan jumlah gigi 135 dan terdapat luka benturan di tubuhnya. Lumba-lumba ini memiliki panjang 150 cm, panjang ekor 19 cm dan lebar ekor 22 cm.Tinggi badan lumba-lumba 22 cm, lebar badan 25 cm, panjang sayap kiri dan kanan 22 cm serta lebar 9 cm. Sayap punggung memiliki tinggi 12 cm, lebar 12 cm, panjang 22 cm serta panjang moncong 22 cm.“Lumba-lumba ini dikubur oleh kepala desa bersama beberapa anggota masyarakat di desa tersebut,” ungkapnya.baca : Seekor Lumba-lumba Terdampar Mati dengan Usus Terburai di Pantai Yeh Leh Jembrana Penyebab dan PenangananLektor Kepala Bidang Keahlian Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Chaterina Agusta Paulus, M.Si kepada Mongabay Indonesia, Minggu (12/9/2021) mengatakan ada beberapa kemungkinan penyebab kejadian mamalia laut terdampar.Chaterina sebutkan, beberapa kemungkinan diantaranya kelaparan, penyakit, pemangsaan atau predasi, marak alga (harmful algae bloom), cuaca ekstrem dan pencemaran laut. | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2021-024-07.json | Seekor Lumba-Lumba Mati Terdampar di Flores Timur. Apa Penyebabnya? | Seekor Lumba-Lumba Mati Terdampar di Flores Timur. Apa Penyebabnya? | Seekor Lumba-Lumba Mati Terdampar di Flores Timur. Apa Penyebabnya? | Selain itu juga disebabkan adanya gempa dasar laut, badai matahari, kebisingan bawah air serta aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan.Ia mengatakan pada dasarnya penanganan mamalia laut terdampar hidup baik karena disorientasi dan berpotensi terdampar serta mamalia laut yang terdampar hidup memiliki tahapan penanganannya yang sama.“Penanganannya dapat dimulai dengan penyampaian informasi, dokumentasi atau pencatatan, stabilisasi mamalia laut, pelepasan (release) dan pemantuan atau monitoring untuk memastikan hewan tersebut tidak kembali terdampar,” ungkapnya.Dosen pada Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini menegaskan pada mamalia laut yang terdampar dan mati, sangat tidak disarankan untuk disentuh dengan alasan kesehatan.Chaterina menjelaskan,hal pertama yang dilakukan adalah melakukan nekropsi (bedah bangkai hewan) untuk mengetahui penyebab kematian mamalia laut yang dilakukan oleh tim dokter hewan atau tim penolong yang memiliki keahlian dalam melakukan nekropsi.“Setelah nekropsi, langkah selanjutnya adalah penanganan bangkai hewan tersebut,” ucapnya.baca juga : Belasan Lumba-lumba Terdampar di Klungkung, Satu Ekor Ditemukan Mati Chaterina jelaskan untuk penjelasan secara detail penanganan kejadian mamalia laut terdampar hidup maupun mati dibahas dalam Buku Pedoman Penanganan Mamalia Laut Terdampar dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, KKP RI tahun 2018.Dalam buku tersebut disebutkan seluruh mamalia laut di Indonesia telah dilindungi sejak tahun 1999. Saat ini telah terdata 35 jenis mamalia laut di perairan Indonesia dari total 89 jenis yang ada di dunia.Sebanyak 34 jenis termasuk ke dalam ordo Cetartiodactyla dengan sub ordo Cetacea jenis paus,porpoise dan lumba-lumba serta satu jenis dari ordo Sirenia. Spesies Lumba-Lumba | [0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2021-024-07.json | Seekor Lumba-Lumba Mati Terdampar di Flores Timur. Apa Penyebabnya? | Seekor Lumba-Lumba Mati Terdampar di Flores Timur. Apa Penyebabnya? | Seekor Lumba-Lumba Mati Terdampar di Flores Timur. Apa Penyebabnya? | Spesies lumba-lumba yang dapat ditemukan di perairan Indonesia sekitar 16 spesies dari total lebih dari 40 spesies keseluruhan dunia.Chaterina menjelaskan untuk wilayah Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu di Provinsi NTT, ditemukan 7 spesies lumba-lumba (Ped-Soede, 2002; dan Kahn, 2005).Ketujuh spesies ini sebut dia yakni Spinner dolphin (Stenella longirostris – lumba-lumba paruh panjang) dan Pan-tropical spotted dolphin (Stenella attenuate – lumba-lumba totol).Selain itu paparnya, ada spesies Rough-toothed dolphin (Steno bredanensis – lumba-lumba gigi kasar), Risso’s dolphin (Grampus griseus – lumba-lumba abu-abu) serta Bottlenose dolphin (Tursiops truncates – lumba-lumba hidung botol),“Ada juga spesies Fraser’s dolphin (Lagenodelphis hosei – lumba-lumba fraser), dan Indo-Pacific bottlenose dolphin (Tursiops aduncus),” bebernya.baca juga : Lumba-lumba Mati Terdampar di Pariaman, Ini Foto dan Videonya Chaterina menerangkan, untuk wilayah perairan NTT, kemunculan lumba-lumba ditemukan pada semua zona inti dari TNP Laut Sawu seperti Pulau Dana, Kabupaten Sabu Raijua dan Pulau Batek di Kabupaten Kupang.Lumba-lumba juga ditemukan di Tanjung Karitamese Kabupaten Manggarai Barat dan Tanambas, Kabupaten Sumba Tengah.Pada zona pemanfaatan, kemunculan lumba-lumba ditemukan tersebar pada beberapa wilayah perairan seperti Kabupaten Rote Ndao terdapat di Desa Oeseli, Desa Ndaonuse, Desa Inaoe dan Dodaek dan Desa Faifua.Untuk Kabupaten Sabu Raijua ada di Desa Menia, Kabupaten Kupang terlihat di Desa Lifuleo, Desa Tesabela, Desa Sumlili, Desa Bone, Desa Buraen, Desa Pakubaun dan lainnya.“Selain itu lumba-lumba juga muncul di Kabupaten Sumba Timur di Desa Praimaditha, Desa Kakaha, Desa Rindi, Desa Tanaraing dan lainnya. Lumba-lumba juga sering muncul di perairan kabupaten lainnya di NTT seperti di Flores Timur,” ungkapnya. Mendominasi Kemunculan | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-024-07.json | Seekor Lumba-Lumba Mati Terdampar di Flores Timur. Apa Penyebabnya? | Seekor Lumba-Lumba Mati Terdampar di Flores Timur. Apa Penyebabnya? | Seekor Lumba-Lumba Mati Terdampar di Flores Timur. Apa Penyebabnya? | Dalam buku Megafauna Laut di Perairan Solor, Flores Timur hasil penelitian Yayasan Misool Baseftin 2016-2017 ditemukan, kelompok lumba-lumba merupakan megafauna laut yang mendominasi kemunculan di Perairan Solor.Disebutkan, Stenella longirostris merupakan spesies yang tergolong melimpah secara lokal dengan rata-rata kemunculan 33 individu hingga 300 individu pada setiap kelompok kemunculannya.baca juga : Serunya Evakuasi Lumba-Lumba Terdampar di Maros Selama 263 hari survei dengan rata-rata 12 hari survei setiap bulannya, berhasil mendokumentasikan setidaknya 32 jenis megafauna laut yang berbeda dengan rincian 26 species hasil dari pengamatan 2016-2017 yang meliputi 7 jenis lumba-lumba.Sebanyak 7 species Cetacea kecil dari keluarga lumba-lumba (delphindae) yang terdiri dari lumba-lumba paruh pendek (Delphinus delphis) dan lumba-lumba gigi kasar (Steno bredanensis).Juga ada lumba-lumba fraser (Lagenodelphis hosei), lumba-lumba hidung botol (Tursiops truncatus), lumba-lumba abu-abu (Grampus griseus), lumba-lumba totol (Stenella attenuata) dan Lumba-lumba paruh panjang (Stenella longirostris) telah teridentifikasi selama periode studi berlangsung.Sedangkan lumba-lumba paruh paruh pendek menjadi spesies yang sangat jarang dijumpai, dimana selama studi berlangsung hanya 3 kali perjumpaan saja dengan rata-rata 23 individu hingga maksimal 30 individu yang muncul pada setiap kelompok nya.Berdasarkan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Benjamin Khan pada tahun 2005, jenis lumba-lumba paruh panjang memang merupakan spesies yang mendominasi kelompok Cetacea di Perairan Solor (meliputi Solor-Alor), dimana menyumbang ±28% dari total kemunculan selama studi berlangsung. [SEP] | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2021-034-06.json | Tidak Hanya di Sulawesi, Babirusa Ditemukan juga di Pulau Ini | Tidak Hanya di Sulawesi, Babirusa Ditemukan juga di Pulau Ini | Tidak Hanya di Sulawesi, Babirusa Ditemukan juga di Pulau Ini | [CLS] Babirusa, satwa yang identik dengan Pulau Sulawesi, ditemukan juga keberadaannya di Pulau Buru, Maluku. Babirusa merupakan satwa aneh karena memiliki taring menyerupai rusa, namun secara taksonomi masuk golongan keluarga Suidae, semua jenis babi ada di sini. Babirusa [Babyrousa babyrussa] ini ditemukan melalui kamera jebak [camera trap] Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA] Maluku.BKSDA Maluku memasang 10 unit kamera jebak sejak April hingga Juni 2021, di tujuh lokasi lintasan satwa. Tepatnya, pada areal berkubang atau tempat bermain satwa, tempat satwa menggaram [saltlicks], ataupun tempat mencari pakan di kawasan Suaka Alam Masbait, Pulau Buru. Hasilnya, dari 10 kamera jebak itu hanya satu kamera yang tidak merekam keberadaan babirusa.Dalam rilisnya BKSDA Maluku menyebutkan bahwa temuan ini merupakan bukti pertama penemuan atas survei intensif yang dilakukan sejak 1995. Sejak survei tersebut, belum pernah ditemukan babirusa secara langsung kecuali jejaknya, sampai pada 1997 ditemukan tengkorak babirusa oleh seorang pemburu di sekitar Gunung Kapalat Mada, Pulau Buru. Sehingga terkonfirmasi bahwa Pulau Buru merupakan habitatnya babirusa.Informasi dari masyarakat setempat menunjukkan, mereka pernah menjumpai babirusa di hutan-hutan perbukitan dan pegunungan. Juga, mitos warga setempat bahwa babirusa akan muncul untuk menunjukkan jalan keluar bagi yang tersesat di hutan, memperkuat informasi Pulau Buru sebagai habitat babirusa secara tidak langsung.Baca: Mengapa Satwa Endemik Sulawesi Ini Bernama Babirusa? BKSDA Maluku sejak 2011 sampai 2013 telah melakukan survei intensif, tetapi belum mendapatkan bukti perjumpaan langsung dengan babirusa di Pulau Buru. Selanjutnya, berawal dari ditemukannya tengkorak dan tulang belulang babirusa oleh Tim BKSDA Maluku yang sedang patroli rutin di kawasan Suaka Alam Masbait pada November 2019, maka pencarian dilakukan. | [0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2021-034-06.json | Tidak Hanya di Sulawesi, Babirusa Ditemukan juga di Pulau Ini | Tidak Hanya di Sulawesi, Babirusa Ditemukan juga di Pulau Ini | Tidak Hanya di Sulawesi, Babirusa Ditemukan juga di Pulau Ini | “Program konservasi babirusa, khususnya di Pulau Buru, seperti peningkatan patroli pengamanan, penyadartahuan masyarakat serta survei pakan/habitat akan dijalankan. Selain itu, akan dilaksanakan juga survei pemantauan dengan kamera jebak di habitat babirusa lainnya seperti di Pulau Mangole dan Pulau Taliabu, untuk pembuktian langsung keberadaan babirusa Maluku,” ujar Danny H Pattipeilohy, Kepala BKSDA Maluku, dalam penjelasan tertulisnya, Jumat [16 Juli 2021].BKSDA Maluku menjelaskan, di habitat alaminya khususnya di Pulau Buru, populasi satwa ini terancam akibat perburuan liar baik, untuk konsumsi maupun by-catch [tangkapan sampingan] karena pemasangan jerat babi untuk eradikasi hama pertanian, serta akibat fragmentasi habitat.Dalam rilis yang sama, disebutkan, selain mendapat rekaman foto babirusa, kamera jebak yang dipasang oleh BKSDA Maluku juga menangkap beberapa gambar jenis satwa lain seperti gosong maluku [Eulopia wallacei], burung arika [Gallicrex cinerea], gosong kelam [Megaphodius freycinet buruensis], musang/rase [Viverra tangalunga], biawak [Varanus salvatori), rusa timor [Rusa timorensis], dan babi hutan sulawesi [Sus celebensis].Baca: Dr Lynn Clayton: Babirusa, Mamalia Teraneh di Dunia Bukan mitosAbdul Haris Mustari, Dosen Departeman Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor [IPB], menjelaskan bahwa babirusa yang ada di Maluku dan tersebar di Pulau Buru, Sula, dan Pulau Taliabu sejak dahulu telah diketahui keberadaannya. Bukan mitos.Bahkan, Haris Mustari melakukan perjumpaan langsung dengan babirusa ketika melakukan penelitian di Pulau Taliabu di Maluku Utara, tahun 2006. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-034-06.json | Tidak Hanya di Sulawesi, Babirusa Ditemukan juga di Pulau Ini | Tidak Hanya di Sulawesi, Babirusa Ditemukan juga di Pulau Ini | Tidak Hanya di Sulawesi, Babirusa Ditemukan juga di Pulau Ini | “Mungkin disebut mitos karena populasinya yang semakin jarang, akibat degradasi hutan besar-besaran. Apalagi, babirusa biasanya identik dengan Sulawesi. Tapi sebenarnya masyarakat yang setiap hari masuk hutan seringkali berjumpa dengan babirusa,” ujarnya kepada Mongabay, Sabtu [24 Juli 2021].Menurut dia, secara ekologi, paleoekologi, geologis, dan juga teori pergerakan lempeng, dahulunya Pulau Taliabu, Pulau Sula, dan Pulau Buru menyatu dengan daratan Pulau Sulawesi bagian timur, yaitu wilayah Balantak pada 14 juta tahun silam. Akar evolusi babirusa berawal dari periode tersebut, hingga kemudian Sulawesi sudah tidak lagi terhubung dengan Pulau Maluku di timur dan Kalimantan di barat, sejak 1-2 juta tahun lalu.Bahkan secara taksonomi, katanya, nama ilmiah babirusa yaitu babyrousa babyrussa pertama kali diambil dari temuan yang ada di Pulau Buru, terdiri tiga subspesies, yaitu babyrousa babyrussa celebensis [babirusa di Sulawesi daratan], babyrousa babyrussa togeanensis [babirusa di Kepulauan Togean], dan babyrousa babyrussa babyrussa [Pulau Buru dan Kepulauan Sula].Dan juga, satu spesies yang sudah punah, babyrousa babyrussa bolabatuensis [babirusa bolabatue di Sulawesi Selatan], yang ditemukan dalam bentuk fosil di semenanjung selatan Sulawesi. “Namun setelah dilakukan penelitian kembali, berdasarkan perbedaan morfologi, keempat subspeseis babirusa itu adalah spesies yang berbeda. Nah, penandanya adalah yang tadinya nama ilmiahnya terdiri dari tiga kata menjadi dua kata saja,” kata Mustari.Baca juga: Jalan Sunyi Abdul Haris Mustari Meneliti Anoa Dalam buku terbarunya, Manual Identifikasi dan Bio-Ekologi Spesies Kunci di Sulawesi [2020], Abdul Haris Mustari menjelaskan bahwa secara morfologi terdapat perbedaan antara babirusa di Pulau Buru [Babyrousa babyrussa] dengan babirusa di Pulau Sulawesi daratan [Babyrousa celebensis]. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2021-034-06.json | Tidak Hanya di Sulawesi, Babirusa Ditemukan juga di Pulau Ini | Tidak Hanya di Sulawesi, Babirusa Ditemukan juga di Pulau Ini | Tidak Hanya di Sulawesi, Babirusa Ditemukan juga di Pulau Ini | Babirusa di Pulau Buru dikenal berbulu lebat sehingga sering disebut hairy babyrousa. Selain itu, rambut pada tubuh babirusa ini tumbuh panjang, ekor berkembang baik, dan gigi taring atas pada jantan biasanya pendek. Secara umum, gigi taring atas berbeda atau sejajar satu sama lain.“Ukuran tubuhnya kecil dengan ukuran gigi yang kecil pula. Jika dibandingkan babirusa sulawesi, dari segi umur dan jenis kelamin yang sama, maka di Sulawesi lebih besar,” ungkapnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] |
2015-019-02.json | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | [CLS] Upaya perbaikan tata kelola kehutanan lewat SVLK terancam kala ekspor mebel kayu tak lagi perlu sertifikasi ini. Bappenas mengatakan, penerapan SVLK bagian dari rencana pembangunan jangka panjang. Menteri Siti Nurbaya pun mengirimkan surat ke Menteri Koordinator Perekonomian soal implementasi SVLK pada semua produk kayu. Kalangan pelaku usaha pun menceritakan, keuntungan mereka setelah mempunyai sertifikasi ini.Kementerian Perdagangan, tengah menyusun aturan ekspor, soal produk mebel kayu dan kerajinan tak perlu pakai sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK). SVLK ada demi memperbaiki tata kelola hutan agar kayu-kayu yang keluar masuk terlacak balak. Kemendag menilai, SVLK memberatkan kala berlaku di hilir. Padahal, banyak pelaku usaha merasa diuntungkan dengan keberadaan sertifikasi ini. Tak hanya memperbaiki manajemen usaha, pasar eksporpun terbuka.Abdullah, pemilik CV Subur Mulya, di Kecamatan Juiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengatakan, berkat SVLK omzet usaha tahunan melonjak dari US$400.000 per tahun menjadi US$1,1 juta pada 2014.Diapun mempertanyakan rencana penghapusan kewajiban SVLK pada produk mebel kayu dan kerajinan. Dia menduga, rencana ini didalangi pedagang perantara yang selama ini menikmati rente terbesar perdagangan mebel. “Banyak eksportir non produsen selama ini menguasai perdagangan mebel. Berkat SVLK, teman-teman yang kecil sekarang bisa ekspor langsung,” katanya.Pemerintah, melalui Kemendag, mengubah Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Regulasi ini merupakan revisi Permendag No. 66 Tahun 2015, pengganti Permendag No. 97 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.Senada dengan Wibi Hanata Jatri, pengelola bisnis mebel CV Romanza Jati, di Kecamatan Kedung Ngalur, Kabupaten Ngawi. Dia berbekal sertifikat SVLK, mereka pertama kali bisa ekspor mebel ke Belgia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-019-02.json | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | Dia menceritakan, kali pertama ekspor dan transaksi menggunakan dolar pada 2014. Itu gara-gara punya sertifikat SVLK. Sebelumnya, perusahaan mebel ini hanya ‘bermain’ di pasar lokal. Setelah pendampingan dan bantuan pembiayaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Multistakeholder Forestry Programme III, industri kecil menengah mebel ini punya SVLK pada 2013.“Kami terbantu karena bisa memenuhi berbagai legalitas. Kami bisa ekspor mudah karena seluruh perizinan lengkap,” katanya, pekan lalu dalam diskusi di Jakarta.Saat ini, Romanza Jati rutin ekspor satu kontainer ukuran 40 feet ke Belgia setiap dua bulan sekali. Kini, satu pembeli potensial dari Mississippi juga bernegosiasi tahap akhir.Lisman Sumardjani, Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) berharap, pemerintah tak hanya mewajibkan industri pengolahan kayu dalam memenuhi SVLK, juga memaksa negara pasar seperti Uni Eropa wajib menerima SVLK. Dokumen SVLK, katanya, harus diakui sebagai lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT).SVLK bagian RPJM Basah Hernowo, Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas mengatakan, implemetasi SVLK bagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014-2019. SVLK, katanya, merupakan instrumen mendukung pengelolaan hutan lestari.Dengan ada SVLK saja, kata Basah, masih banyak kayu ilegal Indonesia mengalir luar negeri. Pemberlakuan SVLK dari hulu sampai hilir, diharapkan mengurangi peredaran kayu-kayu ilegal ini.Tak habis pikir dengan pemerintahAgus Budi Purwanto Direktur Lembaga Arupa Yogyakarta mempertanyakan dan menyayangkan revisi aturan di Kemendag itu. Dia bingung, SVLK hadir sebagai gerakan perbaikan pengaturan hutan ataukah sebatas proyek. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-019-02.json | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | “Pemerintahan Jokowi (Presiden Joko Widodo) terlihat tidak serius menjaga kedaulatan sistem. Bagaimana logikanya, deregulasi proinvestasi dengan membebaskan hilir dari SVLK?” kata Agus.Dia mengatakan, jika aturan ini berlaku berarti langkah mundur, menyia-yiakan investasi pikiran, tenaga, waktu, dan uang selama 10 tahun, mengupayakan good forest governance. “Saya tidak habis pikir, kita nanti akan sibuk kembali bicara illegal logging, illegal corporate, dan illegal bussines.”Suryanto, pendamping masyarakat hutan rakyat untuk SVLK mengatakan, sistem negara ini belum ada bisa meyakinkan luar negeri bahwa kayu bisa dilacak.“Ada SVLK sebenarnya mendekati dan paling mungkin meyakinkan sistem penelusuran kayu ini,” katanya.Menurut dia, kegalauan pemerintah akan menciptakan kegagalan menjadi pelayan masyarakat , malah tekanan kartel atau penjahat berdasi membuat pemerintah bisa diatur asosiasi. Kebijakan SVLK, sebenarnya kepentingan Indonesia. Ketika SVLK berlaku nama negara akan mendapat kepercayaan investasi. Jika kebijakan SVLK saja gagal, negara ini memang tidak layak menjamin keamanan investasi. Dampaknya, pasar tidak percaya dengan iklim investasi di Indonesia. “Kita akan kehilangan posisi tawar di pasar internasional.”Pasar luar banyak sudah dan bergerak hanya menerima produk terlacak dari sumber tak merusak. Seperti Uni Eropa, menjalankan kebijakan menghentikan pemasukan dan penggunaan kayu ilegal bagi industri perkayuan pada 28 negara anggota melalui European Timber Regulation (EUTR) sejak Maret 2013.EUTR mengharuskan importir kayu Eropa memastikan kayu impor dari sumber-sumber legal. Perusahaan pengimpor wajib memiliki sistem memadai untuk melacak asal muasal produk kayu termasuk pulp dan kertas serta menganalisis legalitas produksi sesuai peraturan negara asal.KLHK berusaha pertahankan SVLK | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-019-02.json | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berusaha mempertahankan implementasi penuh SVLK, termasuk bagi mebel kayu dan kerajinan. Siti Nurbaya melayangkan surat kepada Menteri Perekonomian Darmin Nasution. Surat bernomor S.444/MenLHK-PHPL/2015 tertanggal 6 Oktober 2015 itu ditembuskan kepada Menteri Perdagangan dan menteri perindustrian.Dalam surat itu, Siti mengatakan, berdasarkan kesepakatan multistakeholder, SVLK mandatori dan diterapkan penuh sejak 1 Januari 2013. Penggunaan SVLK, katanya, bertahap, pertama pada produk kayu lapis, kayu pertukangan (woodworking), serta bubur kayu (pulp) dan kertas. Mereka, pelaku usaha kelompok yang dinilai lebih siap. Sedang produk mebel kayu dan kerajinan baru wajib 1 Januari 2014.Belakangan, pelaku industri furnitur belum siap. Berdasarkan kesepakatan bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, berlaku kebijakan transisi penggunaan dokumen DE, sampai 31 Desember 2015.Di surat itu, Siti menekankan, SVLK telah mendapat pengakuan internasional bahkan Uni Eropa telah mengakui SVLK bisa memenuhi Timber Regulation UE. Indonesia-UE memiliki perjanjian kemitraan sukarela (VPA) untuk penegakan hukum, perbaikan tata kelola dan perdagangan sektor kehutanan (FLEGT). Indonesia telah meratifikasi perjanjian berdasarkan Peraturan Presiden No 21 tahun 2014. Indonesia-UE, sedang tahap finalisasi pemberlakukan lisensi FLEGT, dimana mebel kayu termasuk bagian perjanjian.Bagian dari perjanjian ini, komitmen Indonesia hanya ekspor kayu legal. Sedang Uni Eropa berjanji hanya menerima kayu legal berlisensi FLEGT. Negara terdepan dalam proses mendapat lisensi FLEGT adalah Indonesia.Suara hapus dari AMKRI? | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-019-02.json | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | Berbuah Manis bagi Industri, SVLK Mebel Kayu Ekspor Malah Mau Dihapuskan | Asosiasi yang ‘berjuang’ keras menghapus SVLK dari produk mebel kayu dan kerajinan yang akan diekspor yakni AMKRI. Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia, Rudi Halim kala dihubungi mengatakan, SVLK di Indonesia, menjadi syarat wajib ekspor justru menjadi penghambat. “Tidak ada negara tujuan ekspor produk kayu wajib SVLK.”Dia tak sadar kalau SVLK ada untuk memperbaiki tata kelola hutan, bukan melulu urusan ekspor. Dia bilang, SVLK kontraproduktif dalam mendorong ekspor karena baru 30% eksportir furnitur dan mebel punya SVLK.Ada 15 harmonized system (HS Code) atau pos tarif tidak perlu wajib SVLK agar produk mebel kayu dan furnitur mampu bersaing di pasar global. Industri mebel dan furnitur kini kalah saing dibanding Tiongkok, Malaysia, bahkan Vietnam.“Negara tetangga Indonesia di kawasan regional seperti Vietnam dan Malaysia produsen besar dunia, nilai ekspor jauh di atas Indonesia. Mereka tidak pakai SVLK.”Sementara dari data ekspor Indonesia dari Sistem Informasi Legalitas Kayu, memperlihatkan, setelah pemberlakuan V-Legal, nilai ekspor produk kehutanan malah mengalami peningkatan. Pada 2013, nilai ekspor industri perkayuan US$6,067,388,152, 2014 naik menjadi US$6,602,595,732 dan 2015, baru sampai September sudah US$8,034,792,378. Kala dilihat perbandingan antara nilai ekspor menggunakan Deklarasi Ekspor (15 HS Code) sampai September 2015 sebesar US$162,340,187.48 sebesar 2%. Pakai V-Legal atau ber-SVLK (15 HS Code) US$1,421,809,541,99 (17,70%). [SEP] | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-031-03.json | Kala Puluhan Ribu Warga sampai Kawasan Konservasi Laut “Dikorbankan” Demi PLTU Batang | Kala Puluhan Ribu Warga sampai Kawasan Konservasi Laut “Dikorbankan” Demi PLTU Batang | Kala Puluhan Ribu Warga sampai Kawasan Konservasi Laut “Dikorbankan” Demi PLTU Batang | [CLS] Anjing menggonggong kafilah berlalu. Tampaknya pepatah ini cocok dilabelkan kepada pemerintah dalam rencana pembangunan PLTU Batang. Meskipun protes warga terus menerus, semangat merealisasikan proyek yang masuk bagian MP3EI ini tak pernah surut. Pembangunan seakan ‘wajib’ meskipun harus mengubah kawasan konservasi perairan laut daerah (KKLD) dan mengancam tempat hidup tak kurang 10.961 nelayan. Juga ribuan petani yang lahan produktif mereka ‘dipaksa’ menjadi lahan proyek.PLTU Batang akan dibangun di lahan seluas 700 hektar berkapasitas 2.000 mega watt (MW) oleh PT Bimasena Power Indonesia. Abdul Salim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, ironis karena proyek ini akan mengubah lahan pertanian produktif dan KKLD yang menjadi sumber pangan perikanan masyarakat Batang dan Jawa Tengah.Nelayan-nelayan terdampak PLTU ini tersebar di enam desa, yaitu Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso, Ujungnegoro, Sengon (Roban Timur) dan Kedung Segog (Roban Barat).Demi memuluskan proyek ini, Keputusan Bupati Batang Nomor 523/283/2005, tertanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang, dianulir.Muncul Keputusan Bupati Batang Nomor 523/306/2011, tanggal 19 September 2011. Muncul lagi, SK Bupati Batang Nomor 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujung Negoro-Roban dan Sekitarnya. Kawasan konservasipun menyusut. “Sebelumnya luas mencapai 6.893,75 hektar dengan panjang bentang pantai sejauh tujuh km,” katanya dalam rilis kepada media Rabu (5/6/13).Empat desa yang termasuk KKLD Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang itu meliputi Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng dan Desa Kedung Segog, Kecamatan Roban. Nasib serupa juga dialami petani di desa-desa ini. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-031-03.json | Kala Puluhan Ribu Warga sampai Kawasan Konservasi Laut “Dikorbankan” Demi PLTU Batang | Kala Puluhan Ribu Warga sampai Kawasan Konservasi Laut “Dikorbankan” Demi PLTU Batang | Kala Puluhan Ribu Warga sampai Kawasan Konservasi Laut “Dikorbankan” Demi PLTU Batang | Pada Hari Lingkungan Hidup 5 Juni lalu, masyarakat nelayan tradisional Kabupaten Batang menyerukan Presiden SBY memenuhi hak konstitusional mereka. “Mereka meminta akses ke laut dan mendapatkan lingkungan hidup, perairan bersih dan sehat.”Sutiyamah, perempuan nelayan Batang tergabung dalam Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) mengatakan, perolehan ikan di perairan Batang sangat tinggi. Dalam waktu lima sampai eman jam nelayan melaut bisa membawa pulang pendapatan berkisar Rp400-Rp500 ribu. Dalam kondisi baik, nelayan bisa meraup penghasilan Rp2-Rp3 juta. “Keluarga nelayan di Batang, bisa hidup layak,” katanya.Jumlah nelayan Kabupaten Batang mencapai 10.961 orang, namun bila dihitung bersama istri dan anak-anak mereka, sekitar 54.805 jiwa hidup dari sektor perikanan. Karno, nelayan tradisional Batang menambahkan, jika proyek PLTU lanjut, nelayan tradisional dan lima tempat pelelangan ikan (TPI) tersebar di enam desa dipastikan tergusur. Padahal, nelayan tradisional Demak, Pati, Jepara, Kendal, Semarang, Tawang, bahkan dari Wonoboyo, Surabaya, Gresik, Pemalang, Gebang dan Indramayu juga mencari ikan di kawasan pesisir Batang.Andiono Direktur LBH Semarang menjelaskan, potensi perikanan di Batang, seperti ikan, udang, cumi, ranjungan, kepinting dan kerang sangat besar dan menjadi sumber penghidupan masyarakat Batang dan sekitar.Tak hanya menggusur enam desa, rencana PLTU Batang ini berpotensi mengganggu perekonomian serta keberlanjutan lingkungan hidup di 12 desa sekitar lokasi proyek. Desa-desa ini adalah Desa Juragan, Sumur, Sendang, Wonokerto, Bakalan, Seprih, Tulis, Karang Talon, Simbang Desa, Jeragah Payang, Simbar Jati, dan Gedong Segog. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-031-03.json | Kala Puluhan Ribu Warga sampai Kawasan Konservasi Laut “Dikorbankan” Demi PLTU Batang | Kala Puluhan Ribu Warga sampai Kawasan Konservasi Laut “Dikorbankan” Demi PLTU Batang | Kala Puluhan Ribu Warga sampai Kawasan Konservasi Laut “Dikorbankan” Demi PLTU Batang | Selamet Daroyni, Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, mendesak pemerintah membatalkan rencana pembangunan PLTU Batang. Apalagi penetapan Pantai Ujungnegoro – Roban sebagai KKLD karena kawasan ini melindungi tiga obyek penting dalam menjaga ekosistem.Pertama, kawasan Karang Kretek yang memiliki peran penting melindungi potensi sumberdaya ikan bagi nelayan tradisional. Kedua, kawasan situs Syekh Maulana Maghribi, berperan dalam penyebaran agama Islam di Batang. Ketiga, kawasan wisata Pantai Ujungnegoro yang memberikan andil pada perkembangan industri pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Batang.Aksi-aksi protes masyarakat petani dan nelayan terus berlanjut. Mereka pun mendapatkan teror, ancaman sampai penangkapan-penangkapan. Aksi tak hanya di daerah, tetapi sampai ke pemerintah pusat di Jakarta.Pada Selasa (30/4/13), sekitar 500an warga Batang aksi di depan Kantor Kementerian Perekonomian. Saat itu, Hatta Rajasa, selaku Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus ketua MP3EI tak bisa hadir dengan alasan sedang bersama Presiden. Lucky Eko Wuryanto, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, menemui warga.Saat mendengar ‘curhat’ warga, Lucky mengaku prihatin dan akan menindaklanjuti masalah ini. “Kami yang di sini tak bisa peka menangkap apa yang terjadi di lapangan. Tetapi, dari Menko tak ada niatan masalah jadi seperti ini,” ujar dia.Dari atas mobil bak terbuka, Lucky meminta warga bersabar. Dia akan menyampaikan semua keberatan warga. “Kami harap ada langkah dilakukan. Kami akan dengarkan semua pihak, baik institusi maupun masyarakat.” Dia meminta, warga kembali ke desa sambil menunggu penyelesaikan kasus ini. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-031-03.json | Kala Puluhan Ribu Warga sampai Kawasan Konservasi Laut “Dikorbankan” Demi PLTU Batang | Kala Puluhan Ribu Warga sampai Kawasan Konservasi Laut “Dikorbankan” Demi PLTU Batang | Kala Puluhan Ribu Warga sampai Kawasan Konservasi Laut “Dikorbankan” Demi PLTU Batang | Selang beberapa hari setelah itu, dalam statemen kepada media, Lucky mengatakan, pembangunan PLTU Batang, tetap berjalan sesuai rencana. Seperti dikutip dari Jakarta Post, 11 Mei 2013, dia mengatakan, pemerintah akan melakukan berbagai cara guna memastikan proyek PLTU Batang, berjalan lancar. Protes-protes dan kontroversi yang muncul seputar pembangunan ini oleh warga dan organisasi lingkungan pada dasarnya menyesatkan.Dikutip dari Jpnn.com, 12 Mei 2013, Lucky mengatakan, pembangunan PLTU kemungkinan awal tahun depan. Pembangunan ini mengalami banyak hambatan, salah satu pembebasan lahan, hingga perkiraan awal selesai 2017 mengalami kemunduran setahun. Namun, pembebasan tanah sudah mencapai 80 persen dan diperkirakan Juni dan Juli masalah tuntas.Menurut dia, pembangunan PLTU menggunakan teknologi terkini, Ultra Super Criticel hingga tidak ada pencemaran seperti di Tanjung Jati atau di lokasi lain yang menyebabkan polusi. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-019-04.json | Kemitraan Pakar Indonesia-Jepang Untuk Selamatkan Hutan Gambut Indonesia | Kemitraan Pakar Indonesia-Jepang Untuk Selamatkan Hutan Gambut Indonesia | Kemitraan Pakar Indonesia-Jepang Untuk Selamatkan Hutan Gambut Indonesia | [CLS] Sebuah kerjasama ilmiah antara ilmuwan Indonesia dan Jepang untuk melakukan pemetaan cadangan karbon di hutan gambut nusantara dan mengukur dengan lebih presisi kemampuan hutan gambut menyimpan karbon akan dilakukan oleh pakar fisiologi Jepang, Mitsuru Osaki bersama mitranya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).Seperti dilaporkan oleh The Jakarta Post, sebuah sistem bernama Integrated Measurement, Reporting and Verification (MRV) yang dibuat selama penelitian ini, akan sangat mampu membantu menyelamatkan hutan gambut di Indonesia.Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi di Bogor jelang akhir pekan 13 September 2012 silam bertajuk Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCCC). Proyek kerjasama Indonesia-Jepang bernama ‘Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development‘ ini sendiri telah dimulai sejak tahun 2008 dengan pendanaan dari JICA dan Japan Science and Techonology Agency (JST) dengan wilayah Kalimantan Tengah sebagai lokasi penelitian. Setelah empat tahun berjalan, proyek ini memasuki tahap akhir.Profesor Osaki mengatakan, dengan sistem baru MRV ini maka peneliti akan mendapat data lebih lengkap tentang lahan gambut, dan akan bisa menjadi panduan dalam manajemen karbon di wilayah mereka. “Dengan menggunakan teknologi terkini dan metode ilmiah, sistem ini bisa membantu kita untuk mengelola kandungan karbon di hutan gambut,” ungkap Osaki kepada The Jakarta Post.Sementara itu LIPI sebagai tuan rumah acara ini, diwakili oleh Lukman hakim mengatakan bahwa hutan gambut di wilayah tropis memiliki peran penting bagi keragaman hayati di seluruh dunia, dan menjadi habitat spesies-spesies yang terancam punah. | [0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.2222222238779068, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2012-019-04.json | Kemitraan Pakar Indonesia-Jepang Untuk Selamatkan Hutan Gambut Indonesia | Kemitraan Pakar Indonesia-Jepang Untuk Selamatkan Hutan Gambut Indonesia | Kemitraan Pakar Indonesia-Jepang Untuk Selamatkan Hutan Gambut Indonesia | Hutan gambut di Asia Tenggara, menurut hasil penelitian ini adalah sekitar 70% dari seluruh hutan gambut yang ada di wilayah tropis. Sementara itu hutan gambut Kalimantan Tengah dinilai sebagai saah satu hutan gambut yang terpenting bagi cadangan karbon yang ada di dunia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-068-17.json | PT Nusa Halmahera Mineral Dilaporkan ke KLH, ESDM dan Komnas HAM | PT Nusa Halmahera Mineral Dilaporkan ke KLH, ESDM dan Komnas HAM | PT Nusa Halmahera Mineral Dilaporkan ke KLH, ESDM dan Komnas HAM | [CLS] Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara (Malut) melaporkan kasus pencemaran Teluk Kao dan beberapa sungai karena operasi tambang emas, PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komnas HAM.Dalam surat itu, dijelaskan berbagai permasalahan lingkungan yang dialami warga sekitar. Dari sungai tercemar, sampai penyakit aneh yang sudah diderita belasan warga. “Belum ada respon dari pemerintah baik itu KLH dan ESDM. Komnas HAM ada balas email, katanya mereka akan dipelajari kasus ini,” kata Munadi Kilkoda, Ketua BPH AMAN Malut, akhir Desember 2013.Dia menilai, sensitivitas pemerintah terhadap kasus seperti ini tak ada sama sekali. “Kasus yang dialami Suku Pagu ini masalah klasik. Saat ini, sudah ada 13 warga berpenyakit karena limbah, tapi terkesan dibiarkan.”Menurut dia, negara mengabaikan tugas dan tanggungjawab dalam melindungi masyarakat di sekitar Teluk Kao. Sebaliknya, malah melegitimasi praktik pertambangan NHM ini yang jelas-jelas mematikan masyarakat. “Intinya ada pengabaian pemerintah terhadap UU Lingkungan Hidup,” ujar dia.NHM pemegang kontrak karya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. B.143/Pres/3/1997 tertanggal 17 Maret 1997. Ia beroperasi di wilayah adat Suku Pagu, Malifut (Teluk Kao), Halmahera Utara, Malut dan menimbulkan masalah serius karena merusak lingkungan.Terjadi pencemaran air sungai dan air laut di Teluk Kao, hingga kehidupan masyarakat adat Hoana Pagu dan masyarakat lokal sekitar tambang terancam. “Perlu kami sampaikan 29.622 ribu hektar konsesi NHM wilayah adat Suku Pagu,” katanya mengutip surat itu.Disebutkan pula, penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2010, menemukan masalah serius terkait keberlanjutan ekosistem di Teluk Kao. Dari penelitian itu, beragam ikan yang hidup di sana sudah tercemar, antara lain mercuri dan sianida. | [0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294] |
2014-068-17.json | PT Nusa Halmahera Mineral Dilaporkan ke KLH, ESDM dan Komnas HAM | PT Nusa Halmahera Mineral Dilaporkan ke KLH, ESDM dan Komnas HAM | PT Nusa Halmahera Mineral Dilaporkan ke KLH, ESDM dan Komnas HAM | Berdasarkan keterangan warga dan dokumentasi oleh AMAN, pada 2010, 2011, dan 2012, pipa limbah (tailing) milik perusahaan jebol dan limbah mengalir ke Sungai Kobok dan Ake Tabobo serta beberapa anak sungai yang bermuara ke Teluk Kao.Sejak pipa jebol, masyarakat mulai ketakutan mengkonsumsi ikan dari Teluk Kao. Mereka takut menggunakan air sungai, dan mulai kesulitan mencari udang, kerang dan ikan di air sungai itu. Padahal, sebelum perusahan tambang datang, ikan dan sejenisnya mudah diperoleh.Hasil perkebunan mereka seperti kelapa dan tamanan bulanan lain di sekitar Sungai Kobok tak produktif lagi. Mereka juga mengalami krisis air bersih hingga setiap bepergian ke kebun harus membawa air dari kampung.Warga beberapa desa yang mengalami krisis air bersih seperti Desa Balisosang, Bukit Tinggi, Dusun Beringin dan Kobok. Mereka harus membeli air gelong seharga Rp15.000 per gelong.Terbaru, penelusuran AMAN Malut, pada 1-8 Desember 2013, menemukan 13 warga di beberapa desa seperti di Sosol, Balisosang atau Tomabaru, Tabobo, Dum–Dum, Dusun Beringin dan Dusun Kobok yang berdekatan dengan NHM mengalami penyakit aneh. Mereka mengalami benjol–benjol dan gatal–gatal di sebagian besar tubuh. Warga jarang berobat ke Puskermas tau rumah sakit karena tak memiliki kemampuan ekonomi. “Kebanyakan memilih obat kampung.”Dari hasil wawancara dengan warga termasuk pemerintah desa mengatakan, warga yang mengidap penyakit aneh itu karena mengkonsumsi ikan dari Teluk Kao dan menggunakan air Sungai Kobok serta Ake Tabobo. Kedua sungai ini diduga sudah tercemar limbah NHM. | [0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612] |
2014-068-17.json | PT Nusa Halmahera Mineral Dilaporkan ke KLH, ESDM dan Komnas HAM | PT Nusa Halmahera Mineral Dilaporkan ke KLH, ESDM dan Komnas HAM | PT Nusa Halmahera Mineral Dilaporkan ke KLH, ESDM dan Komnas HAM | Surat itu juga menceritakan, kriminalisasi yang dialami warga. Perusahaan juga menggunakan Brimob untuk menjaga dan mengawasi pertambangan. Pada 2013, seorang warga, Rusli Tunggapi, tertembak. Awal tahun lalu, tiga warga adat Hoana Pagu di Desa Sosol mengalami kekerasan oleh brimob. Pada 2012, sebanyak 30 warga adat Pagu ditahan karena aksi protes di perusahan. “Kami yakin dan percaya, kriminalisasi ini akan terus terjadi.”Untuk itu, AMAN Malut menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, pemerintah pusat lewat Kementerian Lingkungan Hidup, harus segera mengambil tindakan hukum berdasarkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. AMAN mendorong dilakukan audit lingkungan pada NHM.Kedua, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), meninjau Kontrak Karya NHM dan tak memperpanjang lagi kontrak yang akan berakhir 2016.Ketiga, mendesak Komnas HAM memantau kasus yang mengancam masa depan masyarakat di sekitar NHM ini. Keempat, mendesak Pemerintah Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, mengambil langkah–langkah cepat. Saat ini, era otonomi seharusnya daerah menyikapi persoalan yang terjadi, termasuk memberikan sanksi hukum kepada NHM maupun pertolongan bagi warga yang sakit.Kelima, menuntut NHM, mengganti kerugian ekonomis dan ekologis akibat kelalaian dari aktivitas pertambangan mereka. Mereka harus bertanggungjawab terhadap semua masalah. [SEP] | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125] |
2023-013-09.json | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | [CLS] Satu persatu aktor yang terlibat korupsi perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit PT Adimulia Agrolestari (Adimulia) di Kuantan Singingi, Riau, kena cokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, KPK menahan tiga orang tersangka lagi. Yakni, mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Riau M Syahrir, Komisaris Adimulia Agrolestari Frank Wijaya bersama General Manager Sudarso.Sudarso terlebih dahulu kena vonis dua tahun penjara dan sudah menghuni Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada 28 Maret 2022. Empat bulan kemudian, giliran Bupati Kuantan Singingi nonaktif, Andi Putra, dihukum 5,7 tahun penjara. Keduanya diciduk saat operasi tangkap tangan KPK 18 Oktober 2021.Sudarso menyuap Andi Rp1,5 miliar untuk dapatkan rekomendasi persetujuan penempatan kebun plasma di Kabupaten Kampar. Ia sebagai syarat perpanjangan HGU yang diminta Syahrir. Serah terima uang baru terlaksana Rp500 juta. Sudarso menerima hukuman.Andi terus mengajukan upaya hukum sampai kasasi, setelah Pengadilan Tinggi Riau, Agustus lalu, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Andi beralasan, uang itu adalah pinjaman. Baca juga: Kala Bupati Kuansing Terjerat Kasus Korupsi Perizinan Sawit Babak baru?Adapun babak baru kasus ini, kaitan pemberian dan penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan perpanjangan HGU Adimulia di Kanwil BPN Riau.“Berdasarkan bukti-bukti dan perkembangan persidangan terdakwa AP, kemudian KPK kembangkan perkara ini ke tingkat penyidikan. Jadi patut kita duga, beberapa tersangka dalam perkara ini. Antara lain saudara MS, FW dan Sdr,” kata Firli Bahuri, Ketua KPK dikutip dari tayangan Youtube komisi ini, Oktober 2022.Inisial AP adalah Andi Putra, mantan Bupati Kuantan Singingi, lalu, FW merupakan Frank Wijaya, pemegang saham Adimulia Agrolestari. Sdr itu Sudarso, selaku General manajer Adimulia dan MS merujuk pada M Syahrir, mantan Kakanwil BPN Riau. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2023-013-09.json | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Penyidik mulai menahan Frank, sejak 27 Oktober 2022, di Rutan Polres Jakarta Selatan. Sementara Syahrir, sempat mangkir dan akan ada upaya paksa bila tidak datang pada panggilan kedua. Akhirnya, dia menyerahkan diri dan ditahan mulai 1 Desember 2022.Ceritanya, Adimulia mulai mengurus perpanjangan sertifikat HGU sejak 2019. Frank menugaskan Sudarso dan meminta aktif melaporkan perkembangan. Sudarso mulai siapkan dokumen administrasi, menghubungi Syahrir hingga beberapa kali bertemu.Syahrir minta Rp3,5 miliar dalam bentuk mata uang asing dengan uang muka 40-60%. Syahrir janji segera percepat prosesnya.Sudarso lalu memberitahu Frank. Dia minta sediakan US120.000 Singapura setara Rp1,2 miliar untuk pemberian tahap awal. Frank setuju. September 2021, Syahrir memerintahkan Sudarso mengantar uang di rumah dinas. Syahrir melarang Sudarso bawa alat komunikasi.Beberapa hari kemudian, Syahrir langsung pimpin rapat ekspos permohonan perpanjangan HGU Adimulia di Prime Park Hotel, Pekanbaru. Kesimpulannya, Syahrir menyatakan usulan itu bisa ditindaklanjuti bila ada rekomendasi dari Andi. Isinya, tidak keberatan kebun masyarakat (plasma) di Kampar dan tak perlu membangun lagi di Kuantan Singingi.HGU Adimulia terletak di dua lokasi. Pertama, Kecamatan Kampar Kiri, Kampar, seluas 5.300 hektar. Kedua, Kecamatan Singingi Hilir, Kuantan Singingi, seluas 6.485 hektar. Di lokasi kedua belum ada kebun plasma padahal satu syarat HGU dapat diperpanjang bila perusahaan bersedia memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas HGU. Aturan ini tertuang dalam Permen ATR/Kepala BPN 7/2017 yang diubah dengan Permen ATR/Kepala BPN 18/2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah.Karena merasa kebun plasma di Kampar sudah cukup, Frank kembali menugaskan Sudarso mengajukan permohonan ke Andi supaya mendapat rekomendasi yang diminta Syahrir. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2023-013-09.json | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Sudarso bertemu Andi beberapa kali di rumahnya maupun di rumah dinas bupati. Andi juga minta Rp2 miliar.Frank setuju tetapi bertahap. Tahap awal, Sudarso menyerahkan Rp500 juta. Pada 18 Oktober 2021, Sudarso mau menambah Rp200 juta lagi tetapi keburu tertangkap KPK.Malamnya, Andi menyerahkan diri ke Mapolda Riau. Dari persidangan Sudarso dan Andi, keterlibatan Syahrir pun terungkap.“Atas perbuatan para tersangka, maka saudara FW dan saudara Sdr sebagai pemberi melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP,” kata Firli Bahuri. Baca juga: Kasus Suap Izin HGU: Petinggi Perusahaan Sawit di Riau Vonis Dua Tahun Sedangkan Syahrir, sebagai penerima, melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU yang sama.Syahrir sulit mengelak tak meminta uang dalam proses perpanjangan HGU Adimulia. Anak buahnya saja terang-terangan mengaku terima jatah dari perusahaan dan mengembalikan uang ke KPK. Rapat panitia pemeriksaan tanah yang diselenggarakan Kanwil BPN Riau di Prime Park Hotel, ditanggung perusahaan. Termasuk biaya operasional ke areal HGU yang akan diperpanjang.HGU Adimulia akan berakhir Desember 2024.Umar Fathoni, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kanwil BPN Riau, mengatakan, proses perpanjangan HGU perusahaan ini terhenti sejak KPK membongkar praktik suap di lingkungan instansi pertanahan. Semua dokumen terkait disita komisi antirasuah.“Karena sedang proses hukum, kami tidak bisa memberikan statement. Ikuti saja proses hukumnya.”Umar dua kali jadi saksi dalam kasus korupsi perpanjangan HGU Adimulia. Masing-masing di persidangan perkara Sudarso dan Andi.Kasus Syahrir, penyidik KPK juga meminta keterangannya. Umar mengaku terima Rp15 juta usai rapat ekspos Panitia B di Prime Park Hotel, yang dipimpin Syahrir. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2023-013-09.json | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Meski perpanjangan HGU Adimulia belum dapat proses, Umar menyebut perusahaan perkebunan yang hendak mendapat pembaruan hak atas tanah, tetap wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas HGU. Hanya, mengenai proses penentuan lokasi dan jumlah petani penerima, ditetapkan bupati dan Dinas Perkebunan setempat.“Yang pasti ketika perpanjangan kami minta persyaratan itu,” kata Umar.Fahmi Zulfadli, legal Adimulia Agrolestari, irit bicara ketika Mongabay menghubunginya, 9 Desember siang. Dia bilang, pemberitaan mengenai penetapan tersangka bosnya sudah banyak tersiar di media dan cukup mengikuti proses hukum saja.Fahmi juga bersaksi dalam perkara Sudarso dan Andi. Perannya, mengurus segala macam administrasi permohonan perpanjangan HGU, komunikasi ke sejumlah pejabat di instansi pertanahan kabupaten dan provinsi, termasuk bagi-bagi amplop berisi uang pada pejabat usai rapat ekspos Panitia B bahas kelengkapan dokumen mereka. Tertutup Ahmad Surambo, Direktur Sawit Watch, tak heran kasus korupsi menjerat petinggi Adimulia, pejabat instansi pertanahan hingga kepala daerah. Menurut dia, pendaftaran maupun perpanjangan HGU diduga rawan dan krusial jadi pintu korupsi karena proses tak transparan.Tahapan-tahapannya, jadi jalan negoisasi antara perusahaan dengan BPN karena pemerintah menganggap HGU wilayah privat dan rahasia. Hanya kedua pihak (BPN dan perusahaan) yang tahu.Lain hal bila ada pelibatan publik. Selama ini, katanya, masyarakat hanya tahu setelah HGU terbit atau pada waktu masa berlaku konsesi itu akan berakhir. Itu pun, kata Surambo, hanya informasi mengenai nomor surat keputusan dan sertifikat, tak termasuk batas-batas maupun peta HGU. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2023-013-09.json | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Seharusnya, risalah Pantia B diumumkan. Dari catatan itu teridentifikasi hak-hak masyarakat yang bersinggungan atau tumpang tindih. Hal ini, katanya, menyangkut pembebasan lahan atau ganti rugi yang jadi tanggungjawab perusahaan pemegang izin.“Kalau mau perbaikan (tata kelola BPN bebas korupsi) harus dibuat publik domain. Publik bisa mengawasi. Konflik lahan pun bisa dihindari sedini mungkin. Peluang korupsi juga makin kecil.”Jangan sampai, kata Surambo, masyarakat tahu di ujung seperti sekarang. “Tiba-tiba terbit sertifikat. Penerbitan HGU kewenangaan negara. Karena itu rakyat mesti tahu karena bagian dari negara.”Tahapan pelibatan publik, katanya, dapat mulai dari pengumuman akan ada perkebunan. Sejak izin lokasi keluar, izin usaha perkebunan sampai penerbitan HGU. Bahkan, katanya, lebih jauh lagi, harusnya pada saat penyusunan tata ruang.Dari sinilah masyarakat akan mengetahui fungsi atau peruntukan tiap-tiap ruang yang ditetapkan pemerintah.Surambo tak sepenuhnya yakin dengan pelibatan kepala desa dalam rapat ekspos Panitia B yang diselenggarakan Kanwil BPN, saat pembahasan permohonan pendaftaran maupun perpanjangan HGU. Proses itu belum cukup. Kepala desa, katanya, terkadang tidak meneruskan informasi atau kesimpulan rapat ke masyarakat. Pada banyak kasus, terjadi konflik ketika terbit HGU.Soal kewajiban perusahaan bangun kebun plasma, Marselinus Andri, Kepala Departemen Advokasi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bilang, hal itu seharusnya ada sejak perusahaan mengajukan permohonan. Ia dibuktikan dengan peta lokasi lahan yang hendak dibangun.Kemudian, panitia pemeriksaan tanah mengecek berkas dan verifikasi lapangan. Jadi, sebelum menambah jangka waktu kepemilikan HGU, BPN benar-benar memastikan perusahaan sudah memiliki plasma. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2023-013-09.json | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Menurut Andri, ketiadaan kebun plasma di sekitar HGU perusahaan bisa menimbulkan berbagai dampak. Antara lain, masyarakat kehilangan lahan, mata pencarian dan kerugian ekonomi selama perusahaan beroperasi. Bila perusahaan kesulitan karena tak ada alokasi lahan yang hendak dibangun kebun masyarakat, mestinya pada masa perpanjangan HGU ini dengan sukarela mengurangi sebagian kebun inti mereka.“BPN pun mestinya mempertimbangkan kondisi itu atau tidak melanjutkan sama sekali pemberian HGU. Ketimbang melahirkan konflik. Di sini pula peran kepala daerah memastikan hak-hak masyarakat dari kewajiban perusahaan.” Salahi aturanMenyoal rekomendasi Andi, perusahaan tak perlu memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas HGU, Surambo bilang, keputusan itu tergolong perbuatan melawan hukum. Kewajiban itu, katanya, sudah tertuang dalam Permen ATR/Kepala BPN 18/2021.Jauh sebelumnya, juga diatur dalam UU 39/2014 tentang perkebunan dan Permentan 98/2013 mengenai perizinan usaha perkebunan.Andai perusahaan kesulitan mencari lahan—alasan ini dipakai Sudarso ketika Adimulia Agrolestari enggan membangun kebun plasma buat masyarakat sekitar areal HGU–, kata Surambo, perusahaan bisa membangun bisnis dengan melibatkan masyarakat senilai biaya bangun kebun plasma paling sedikit 20%.“Yang saya khawatirkan, membangun lahan masyarakat nilainya lebih kecil dibandingkan nyetor ke bupati. Dia pilih bayar saja. Enggak panjang prosesnya. Negoisasi cukup dengan bupati saja.”Senada dikatakan Marselinus Andri, Kepala Departemen Advokasi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Kewajiban perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, katanya, sudah harus ada sejak perusahaan mengajukan permohonan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0] |
2023-013-09.json | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Bagaimana Perkembangan Kasus Korupsi Perpanjangan HGU Kebun Sawit di Kuantan Singingi? | Hal itu, dibuktikan dengan peta lokasi lahan yang hendak dibangun. Kemudian, panitia pemeriksaan tanah mengecek berkas itu dan verifikasi lapangan. Jadi, sebelum menambah jangka waktu kepemilikan HGU, BPN benar-benar memastikan perusahaan sudah memiliki plasma.Andri juga mengkritik Syahrir yang buat rekomendasi Bupati Kuantan Singingi agar setuju tak ada kebun plasma. Seharusnya, kata Andri, bupati menetapkan calon petani calon lahan (CPCPL) yang akan menerima kemitraan perkebunan dari perusahaan. Bukan turut menyalahi aturan BPN mengenai pemberian maupun perpanjangan HGU, kaitan kebun plasma karena tak ada pengecualian.“Saya kira itu pelanggaran yang jelas oleh BPN.”Masyarakat bisa mengadukan keberatan perihal perpanjangan HGU, katanya, karena secara faktual perusahaan belum membangun minimal 20% kebun plasma. “Keberatan inilah yang jadi pertimbangan bagi BPN untuk tidak memberikan perpanjangan hak. Bukan meminta rekomendasi untuk membenarkan pelanggaran itu,” kata Andri.Dia bilang, ketiadaan kebun plasma di sekitar HGU perusahaan bisa menimbulkan berbagai dampak, seperti masyarakat kehilangan lahan, mata pencarian dan kerugian ekonomi selama perusahaan beroperasi. Bila perusahaan kesulitan karena tak ada alokasi lahan yang hendak dibangun kebun masyarakat, kata Andri, mestinya pada masa perpanjangan HGU ini dengan sukarela mengurangi sebagian kebun inti mereka.“BPN pun mestinya mempertimbangkan kondisi itu atau tidak melanjutkan sama sekali pemberian HGU. Ketimbang melahirkan konflik. Di sini pula peran kepala daerah memastikan hak-hak masyarakat dari kewajiban perusahaan.” ******** [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2018-042-07.json | 10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Ganas di Dunia | 10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Ganas di Dunia | 10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Ganas di Dunia | [CLS] Di penghujung Juni 2018, publik hangat membicarakan ikan Arapaima gigas yang dilepaskan pihak tak bertanggung jawab di Sungai Brantas, Mojokerto, Jawa Timur.Ikan air tawar endemik Sungai Amazon di Amerika Selatan ini, sejatinya sudah dilarang masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014. Mengapa ikan yang panjangnya bisa mencapai empat meter ini begitu ditakutkan kehadirannya?Renny Kurnia Hadiaty, peneliti iktiologi atau biologi ikan dari Pusat Penelitian Biologi LIPI, dalam keterangan tertulisnya kepada media menjelaskan Arapaima gigas sangat berbahaya bagi ikan asli Indonesia karena sifatnya yang predator. “Jenis yang dinamai Pirarucu atau ikan merah oleh masyarakat sekitar Amazon ini tidak hanya memangsa ikan tetapi juga melahap udang, katak, hingga burung yang terbang di sekitar permukaan air.”Renny melanjutkan, hadirnya Arapaima gigas dipastikan menjadi pesaing ikan asli yang telah ada. Tidak hanya dalam hal makanan tetapi juga pemanfaatan ruang jelajah. “Ukurannya yang besar pastinya akan menghabisi satwa akuatik asli di perairan yang dimasukinya. Terlebih, jenis ini bisa beradaptasi di lingkungan yang tidak ideal sekalipun dan kemampuan reproduksinya hingga 50 ribu butir dalam sekali pembuahan,” jelasnya.Baca: Ikan Arapaima, Ikan Berbahaya yang Masuk ke Indonesia Haryono dari Pusat Penelitian Biologi LIPI menambahkan, di negara asalnya Arapaima gigas sudah mengalami overfishing. Bahkan, Pemerintah Brasil telah mengeluarkan larangan untuk menangkapnya sejak 2001. Meski begitu, penangkapan ilegal terus terjadi sehingga diduga populasinya menurun.“Arapaima gigas yang dilepas di Sungai Brantas dan di perairan air tawar Indonesia harus ditangkap seluruhnya. Sosialisasi peraturan harus digiatkan agar pelaku, pengusaha, dan pemelihara ikan hias mengerti, hingga sanki yang harus diberikan,” jelasnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2018-042-07.json | 10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Ganas di Dunia | 10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Ganas di Dunia | 10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Ganas di Dunia | Michael Risdianto dari Wild Water Indonesia, dalam keterangan tertulisnya menyayangkan pelepasan spesies asing invasif yang pastinya merugikan sumber ikan lokal dan lingkungan kita. “Ikan predator yang beratnya bisa mencapai 200 kilogram ini akan merusak keaslian ekosistem perairan Sungai Brantas. Untuk perairan Indonesia yang lebih baik, mari kita selamatkan ikan lokal dan jaga sumber mata air yang ada,” tandasnya.Arapaima gigas masuk Appendix II dalam daftar Convention International Trade in Endangered (CITES). Artinya, jenis ini belum mengalami kepunahan, namun harus diawasi perdagangannya agar tetap tejaga kelestariannya.Baca: Ikan Endemik Sungai Brantas Terancam Keberadaan Arapaima Selain Arapaima, sejatinya ada beberapa jenis ikan air tawar predator yang mematikan. Mongabay Indonesia telah mengumpulkan 10 ikan air tawar terganas dari berbagai sumber yang patut Anda ketahui. Jenis ini sudah mendapatkan reputasi sebagai ikan air tawar sangat berbahaya, dan sering ditampilkan dalam film-film thriller Hollywood. Piranha atau piraña adalah ikan air tawar terganas dan predator yang hidup di sungai-sungai di Amerika Selatan. Ikan ini selalu mencari makan berkelompok, melahap satwa dengan cepat juga ikan, siput, serangga yang hinggap di air, hingga tanaman-tanaman sungai. Belut listrik sebenarnya adalah jenis ikan todak dan lebih terkait erat dengan ikan lele dibandingkan belut sejati. Ikan yang tidak biasa ini menghuni perairan di Amazon dan lembah Orinoco di Amerika Selatan, tempat mereka berburu mangsa dan mempertahankan diri dengan menghasilkan semburan listrik yang kuat dan mematikan.Belut listrik menghirup udara dari permukaan untuk bernafas. Berkat organ internal khusus, ia dapat menghasilkan kejutan listrik lebih besar dari 500 volt. Itu cukup untuk membunuh manusia dewasa. Jenis ini hanya menyerang manusia jika terganggu dan cenderung hidup di air yang keruh dan stagnan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2018-042-07.json | 10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Ganas di Dunia | 10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Ganas di Dunia | 10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Ganas di Dunia | Ikan ini cukup ditakuti. Para ahli biologi seringkali memperingatkan bahwa ikan air tawar ini dapat dengan mudah menghabisi hewan-hewan air tawar lain di Amerika Utara.Predator ini terkenal rakus memburu makanan, memangsa invertebrata, katak, dan ikan yang lebih kecil, bahkan menyerang apa pun yang bergerak.Snakehead dapat hidup di luar air hingga empat hari lamanya dan bisa bertahan dari kekeringan di sungai dengan menggali ke dalam lumpur. Nama snakehead mengacu pada bentuk kepalanya yang menyerupai kepala ular. Ikan muskellunge (Esox masquinongy) adalah raja habitat air tawar di Amerika Utara, bisa tumbuh sepanjang 1,8 meter dan beratnya mencapai 32 kilogram. Ikan ini masih berkerabat dengan barracuda, berbadan besar, panjang, bergigi tajam, dan tentu saja kuat. Muskellunge dapat dengan mudah menarik mangsanya yang besar ke bawah air. Ikan pari air tawar raksasa diketahui menghuni sungai-sungai di Asia Tenggara dan Australia utara, panjangnya hingga 5 meter dengan berat hingga 600 kilogram. Sangat sedikit informasinya, termasuk berapa banyak yang tersisa, dan apakah bisa hidup di air asin.Jenis ini sulit dilihat, karena sering mengubur diri di sedimen sungai. Tubuhnya memiliki duri di pangkal ekor sepanjang 28 cm yang mengandung racun mematikan. Banyak ilmuwan takut bila ikan ini terancam akibat hilangnya habitat dan polusi air sungai. Ikan ini disebut sebagai vampirnya dunia ikan. Ikan yang yang banyak ditemukan di perairan air tawar di Amerika Selatan ini memiliki ciri khas taring bawah yang panjang dan tajam.Payara sangat licin, lincah, dan, memiliki warna silver mencolok. Tubuhnya, bisa sepanjang setengah meter dan giginya yang tajam dengan mudah menembus daging mangsanya. Mereka dikenal sebagai pemangsa ikan-ikan piranha. Ikan candiru. Sumber foto: The Natural History Museum/Alamy Stock Photo via BBC.com | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2018-042-07.json | 10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Ganas di Dunia | 10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Ganas di Dunia | 10 Jenis Ikan Air Tawar Paling Ganas di Dunia | Ikan ini ukurannya kecil, sekitar 15 cm panjangnya. Namun karena ukurannya ini, ia menjadi salah satu ikan air tawar paling ditakuti di dunia. Biasanya, memakan insang ikan yang lebih besar di Amazon. Namun, selama beberapa abad terakhir telah ada laporan tentang makhluk-makhluk ini di uretra manusia, masuk melalui lubang-lubang tubuh.Candiru adalah ikan parasit, sekali mereka masuk ke salah satu lubang, entah itu anus, vagina atau salurang kencing, mereka akan tinggal di sana dengan mencampur rasa sakit luar biasa. Sialnya, ikan ini tidak bisa dikeluarkan dengan cara biasa, hanya melalui operasi. Hiu ini banyak ditemukan di perairan dangkal dan hangat sepanjang pantai. Inilah mengapa sangat berbahaya bagi manusia. Hiu banteng bisa lama beredar di air tawar atau sungai meski bukan jenis hiu sungai sejati. Jenis ini memangsa ikan, penyu, burung, kerang, udang-udangan, bahkan mamalia darat. Ini adalah jenis ikan aligator terbesar di dunia. Ikan ini pada umumnya memiliki panjang 2,5 meter dengan berat 100 kg. Alligator gar biasanya memakan ikan kecil, serangga, mamalia air dan bahkan buaya berukuran kecil. Ikan ini sangat agresif, dan di berbagai negara dilarang untuk diperjualbelikan karena bisa merusak ekosistem alami sungai.Oleh para ahli, Alligator gar dianggap sebagai fosil hidup. Ini dikarenakan tergolong primitif yang sudah ada sejak ratusan juta tahun lalu. Jenis ini merupakan ikan asli Amerika Serikat bagian Selatan, yakni perairan sepanjang Texas dan Oklahoma juga Sungai Mississipi, Sungai Ohio dan Missouri hingga ke Meksiko. Giginya tajam menyeramkan, meski begitu belum ada laporan penyerangan terhadap manusia. Ikan ini hidup di sungai-sungai besar di Afrika, sebagai predator ganas dengan gigi-gigi tajam yang besar. Mereka sering berburu berkelompok dan sesekali memakan hewan besar. Referensi: [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0] |
2020-045-09.json | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | [CLS] Pada 2018, Pemerintah Desa Palipi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menerabas seperempat hektar hutan mangrove demi memuluskan program pengembangan potensi desa, dengan mencetak tambak kepiting. Pohon-pohon mangrove yang sekian lama melindungi kampung dari ombak ganas dan tsunami 1969 itu dicabut, roboh dengan alat berat.Ia melepas ribuan gram karbon dioksida ke langit. Lahan yang tumbuh mangrove jenis Sonneratia sp itu sekejap jadi kolam berlumpur.Perusakan ini membuat Sudirman, sang Kepala Desa terjerat hukum. Dia orang yang bertanggungjawab atas kasus itu. Polisi menyangka Sudirman melanggar rentetan pasal di sejumlah Undang-undang yang mengatur perlindungan pesisir, lingkungan hidup, dan kehutanan.Ketika kasus itu bergulir di meja hijau, hakim mengetuk palu, memvonis bebas Sudirman.Kalau mengenang itu, Aziil Anwar kecewa. Untuk kesekian kalinya hukum tak bisa diandalkan. Aziil adalah seorang pegiat lingkungan di Majene.Saat kasus Palipi, dia jadi saksi dan berada di garis depan menentang perusakan itu. Dia ingin, pelaku diberi efek jera.Aziil tidak berlebihan. Orang yang terbukti merusak, tetapi lolos, orang lain bukan mustahil tentu mengikuti jejak dan menempatkan hutan mangrove jadi sasaran empuk pembabatan.“Tidak tahu kenapa bisa lolos,” kesal Aziil.Mungkin, kasus di Palipi bukan yang terakhir. Orang-orang yang berniat merusak mangrove di Sendana, belumlah habis. Jembatan menuju hutan mangrove Baluno. Foto: Agus Mawan/ Mongbay Indonesia Terdepak ke MajenePada suatu sore awal Juni 2020, kami berjumpa di Mangrove Learning Center (MLC), di Binanga, desa pesisir di Sendana, Majene. Separuh usia Aziil habis untuk melestarikan mangrove di MLC.Di MLC, mangrove tumbuh menjulang dengan lebat membentuk hamparan kanopi, di sebuah pulau karang bernama Baluno. Ribuan mangrove nan hijau menghampar, jadi tempat bermain burung dan ‘kasur’ bagi kalelawar. | [0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612] |
2020-045-09.json | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | Ombak pantai begitu tenang, di bawahnya ikan bergerombol. Pemandangan ini sungguh menenangkan hati.Dari Pantai Binanga, jarak ke Baluno tidak lebih 20 meter. Saya berjalan kaki, menyebrangi pantai melalui jembatan kayu warna-warni yang meliuk ke dalam hutan mangrove.Di ujung jembatan, berderet ratusan bibit mangrove. Setiap sudut tumbuh mangrove di paparan karang cadas. Ada yang batang tinggi, ada baru belajar tumbuh. Ketika di tengah pulau, cahaya meredup dan udara menjadi sejuk. Sepi tapi asri.Di MLC ada sarana bagi pengunjung. Ada spot foto, dan pondok nyaman dari panggung kayu. Toilet dan Perpustakaan. Saban tahun, mereka juga menggelar Festival Mangrove. Selain rekreasi, MLC adalah tempat belajar yang menyenangkan seputar konservasi pesisir dan mangrove.Aziil, sang penggagas MLC tinggal di sini. Dia tinggal di tepi jalan poros Majene, yang jarang ditempati. Aziil lebih nyaman menempati rumah panggung itu. Di sinilah, lelaki 62 tahun itu menerima tamu. Di belakang rumah merah itu, juga ada ratusan bibit terbungkus polybag.Ruang kerja Aziil di lantai bawah dengan luas 12 meter. Isinya padat. Ada peranti komputer. Televisi. Kasur kecil. Ada tangga ke lantai dua. Rak-rak kayu tertata banyak benda. Di dinding terpacak pigura. Di sinilah Aziil menyambut saya, pada waktu senggang bermain gim.Aziil banyak berjasa dalam pemulihan mangrove di kawasan ini. MLC berhasil mengembalikan ekosistem pesisir yang kritis. Banyak orang belajar dari Aziil. Aziil itu contoh, bagaimana pulau berkarang mati dan pesisir rusak parah, jadi benteng ekologi, yang dapat menghadang abrasi ke perkampungan. Teh mangrove buatan MLC. Foto: Agus Mawan/ Mongabay Indonesia Cerita ini tak mungkin ada, bila Aziil muda tak melanjutkan sekolah di Makassar pada 1974 dan memilih menetap di tanah kelahirannya yang kaya rempah-rempah, Ternate, Maluku Utara.Di Ternate, Aziil hidup di Soa-sio, wilayah berbukit tempat Keraton Kesultanan Ternate berdiri. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2020-045-09.json | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | “Mau lanjut dulu di jurusan Pertanian. Cuman di Makassar waktu itu yang ada SMA,” katanya bercerita.Pada 1977, Aziil menamatkan sekolah. Aziil remaja melanglang buana ke Jakarta dan Palembang. Pada 1983, ketika usia 25 tahun, Aziil pulang ke Makassar yang saat itu di bawah kepemimpinan perwira militer. Dia dengar kabar, kalau kehutanan membuka penerimaan pegawai negeri. Aziil lalu mendaftarkan diri dan diterima.Aziil lantas berdinas di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai penyuluh kehutanan, ketika hutan di daerah itu tergerus lahan perkebunan. Dua tahun hidup di bumi Massenrenpulu, Aziil mempersunting Samsudirah.Di tahun itu, putra pertamanya lahir. Putra pertama diberi nama Firhan Rimbawan. Selang dua tahun, anak kedua pun lahir: Fuad Hasan.Pada 1989, Dinas Kehutanan menggalakkan program demonstrasi plot (demplot) perkebunan. Kebun-kebun itu akan jadi percontohan. Harusnya, Aziil bersama empat kawannya terlibat di program itu tetapi mereka membangkang.“Demplot kan harusnya petani yang kerja, bukan kita. Cuma atasan suruh kita kerja, uangnya dia ambil,” kenang Aziil. “Aih melawan kita.”Pembangkangan itu membuat Aziil bersama empat kawannya didepak ke Majene. Tahun itu, Majene masih di pangkuan Sulsel, dikenal ‘angker’ bagi pegawai negeri yang kena mutasi. “Yang empat orang itu asli sini ji.”Di Majene, Aziil masih menyandang penyuluh kehutanan. ‘Pengasingan’ itu bikin geliat aktivisme lingkungan Aziil tumbuh—kalau tak ingin menyebutnya menggila. “Cuman masih termasuk PNS melawan toh, tidak pernah pakai seragam apa,” kata Aziil.“Itu bos-bos di Kehutanan kayak dia biarkan saja, karena positif. Membangkang tapi positif.” | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2020-045-09.json | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | Ketika di Majene, putri pertama lahir. Aziil menyematkan unsur Mandar di namanya, Fiani Mandharina. Lalu, lahir lagi tiga anak perempuan, Fauzia Mandharani, Fitri Mandharini, dan Faiza Mandharaini. Praktis, Aziil dan Samsudirah mengasuh enam anak kala itu. Ketika kami bertemu, para putri Aziil telah meninggal dunia.Di Sendana, Aziil mengisi akhir pekan dengan bermain bola voli. Aziil bersama pemuda setempat bikin klub voli: klub pencinta hijau. Pantai yang berseberangan dengan Pulau Baluno dia sulap jadi tempat berlaga mereka.Tiap bermain, selalu ada yang menarik perhatian Aziil dan buat dia tercengang. “Kenapa bisa tumbuh begitu saja mangrove di sini ini?”Bagaimana kalau menambah mangrove itu? Maka, paruh 1990, Aziil memulai apa yang bagi orang lain itu mustahil: menumbuhkan mangrove di atas paparan karang. Inilah cikal bakal MLC. “Kita coba-coba tanam.”Gaji PNS yang sedikit Aziil jadikan modal. Duit itu buat biaya pencarian bibit di Mamuju, sambil memungut bibit gratis, yang terdampar arus ke Sendana.Bibit-bibit itu pun terkumpul.Celaka, dari ratusan bibit, yang tumbuh hanya seperempat. Aziil lekas sadar, mangrove bak seorang bayi. Perlu dielus, dimanja, dan dirawat. Selain merangsang bibit dengan tanah, Aziil harus tekun membersihkan gerogotan tiram dari bibit itu berkala, sampai usia bibit dua tahun.“Yah… Ternyata berhasil!”Keberhasilan Aziil bersama kawannya mengharuskan sebuah wadah. Pada 1993, mereka membentuk Yayasan Pemuda Mitra Masyarakat Desa (YPMMD), dan resmi berdiri dua tahun berikutnya. Bagi Aziil membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), agar aksi mereka kelak terarah dan berkesinambungan. Kala itu, Aziil berusia 32 tahun.“Itulah yayasan kita Yayasan Pemuda Mitra Masyarakat Desa. Karena dulu masih muda.” Dia terbahak.Aksi Aziil tak mulus. Bayangkan, hutan mangrove yang dulu tempat warga leluasa menternak kambing, tiba-tiba diproteksi. Bukankah itu memantik masalah? | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2020-045-09.json | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | Aziil Anwar, Tiga Dekade Merawat Mangrove Majene | “Ada satu kepala lingkungan yang melawan, artinya, menebang-menebang saja. Untuk jadi pakan kambing. Kita kasih tahu, dipangkas saja. Tidak mau dengar, terpaksa kita lapor polisi. Wajib lapor mi dia.” “Tapi sekarang, dia jadi pendukung utama. Dia tahu betul mi manfaatnya.” Sampah di laut di sekitar mangrove yang dibersihkan MLC. Foto: Agus mawan/ Mongabay Indinesia Berbagai program lalu dikembangkan Aziil. Mereka melibatkan masyarakat sekitar. Di mana-mana, Aziil berceramah soal mangrove, sambil mengajak pemuda peduli lingkungan.Berat memang, tetapi Aziil sejenak bisa lega dan senang karena membuahkan hasil. Banyak orang sekitar ikut tergerak. Berkat itulah, dia bisa dinobatkan di berbagai penghargaan.Pada 1993, Aziil meraih penghargaan sebagai Pemuda Pelopor Nasional di Bidang Lingkungan. Pada Aziil Presiden Soeharto memberikan piagam itu. Sepuluh tahun berselang, penghargaan kembali disabet Aziil. Kali ini spesial; Kalpataru. Dia sebagai pengabdi lingkungan yang berseragam korpri.Di balik itu, ada dukungan Samsudirah. Sang istri tentu bangga punya suami seorang Aziil. Namun, di tubuh Samsudirah kanker bersemayam. Pada 2005, Samsudirah, meninggal dunia. Aziil terus melanjutkan apa yang dia mulai 15 tahun lalu.Dua tahun menduda, Aziil lalu menikahi Nurlela, perempuan Mandar. Darinya, dua putra lahir. Anak pertamanya, Faizan Rimba Perkasa lahir pada 2010, dan dua tahun berselang Flavien Cakra Belantara, lahir.Pada 2013, Aziil kembali menoreh penghargaan dari United Nation Environment Programme. Tetapi, musibah kerap mengintai siapapun. Di tahun sama, rumah Aziil dilalap api. Semua berkas jadi abu, hanya lembar ijazah yang selamat. Semangat Aziil tidak ikut terlalap api. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
Subsets and Splits